UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 3 Tahun 1998
Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999
Berlaku: 1 April 1998
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 disusun berdasarkan prinsip anggaran berimbang yang dinamis;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Kelima pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pendapatan Negara adalah semua Penerimaan Dalam Negeri dan Penerimaan Pembangunan yang digunakan untuk membiayai Belanja Negara;
2. Penerimaan Dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan perpajakan, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, dan penerimaan negara bukan pajak;
3. Penerimaan Pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah bantuan dan atau pinjaman luar negeri;
4. Belanja Negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan;
5. Pengeluaran Rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri;
6. Pengeluaran Pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan;
7. Sisa Kredit Anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran;
8. Sisa Anggaran lebih adlah selisih lebih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara;
9. Sektor adalah kumpulan Subsektor;
10. Subsektor adalah kumpulan Program;
11. Bantuan Program adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan danbukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan;
12. Bantuan Proyek adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperoleh dari:
- a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
- b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.
- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 114.965.800.000.000,00.
- (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.255.000.000.000,00.
- (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 147.220.800.000.000,00.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 3

- (1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
- a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 66.040.000.000.000,00;
- b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 34.581.700.000.000,00;
- c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 14.344.100.000.000,00.
- (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
- a. Bantuan Program sebesar Rp 8.500.000.000.000,00;
- b. Bantuan Proyek sebesar Rp 23.755.000.000.000,00.
- 5 -
- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 terdiri dari:
- a. Pengeluaran Rutin;
- b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 97.829.100.000.000,00.
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana idmaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 49.391.700.000.000,00.
- (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 147.220.800.000.000,00.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 5

- (1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat dirinci menurut sektor:
2. (2)
- 01 Sektor industri sebesar
Rp 83.285.209.000,00
- 02 Sektor pertanian dan
Kehutanan sebesar
Rp
627.724.191.000,00
- 03 Sektor pengairan sebesar
Rp
38.416.795.000,00
- 04 Sektor tenaga kerja
sebesar
Rp
318.069.481.000,00
05 Sektor perdagangan,
pengembangan usaha nasional,
keuangan dan koperasi
sebesar
Rp 59.790.615.612.000,00
06 Sektor transportasi,
meteorologi dan geofisika
sebesar
Rp
329.700.829.000,00
07 Sektor pertambangan dan
energi sebesar
Rp
318.933.498.000,00
08 Sektor pariwisata, pos
dan telekomunikasi
sebesar
Rp 117.207.539.000,00
09 Sektor pembangunan daerah
dan transmigrasi sebesar
Rp 12.485.462.070.000,00
10 Sektor lingkungan hidup
dan tata ruang sebesar
Rp
357.912.413.000,00
11 Sektor pendidikan,
kebudayaan nasional,
kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa,
pemuda dan olah raga
sebesar
Rp 4.740.026.958.000,00
12 Sektor kependudukan dan
keluarga sejahtera
sebesar
Rp
331.654.091.000,00
13 Sektor kesejahteraan
sosial, kesehatan,
peranan wanita,
anak dan remaja sebesar
Rp
705.289.102.000,00
14 Sektor perumahan
dan pemukiman sebesar
Rp
22.813.072.000,00
15 Sektor agama sebesar
Rp 1.303.622.987.000,00
16 Sektor ilmu pengetahuan
dan teknologi sebesar
Rp
409.502.164.000,00
17 Sektor hukum sebesar
Rp
755.062.877.000,00
18 Sektor aparatur negara
dan pengawasan sebesar
Rp 5.227.096.572.000,00
19 Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar 20 Sektor pertahanan dan keamanan sebesar
Rp 2.317.439.243.000,00
Rp 7.549.165.297.000,00
- (2) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor:
- 01 Sektor industri sebesar
Rp 697.317.300.000,00
- 02 Sektor pertanian dan
Kehutanan sebesar
Rp 2.756.883.700.000,00
- 03 Sektor pengairan sebesar
Rp 3.336.074.400.000,00
- 04 Sektor tenaga kerja
sebesar
Rp 1.324.921.800.000,00
05 Sektor perdagangan,
pengembangan usaha
nasional, keuangan dan
koperasi sebesar
Rp 830.686.300.000,00
06 Sektor transportasi,
meteorologi dan
geofisika sebesar
Rp 8.500.814.400.000,00
07 Sektor pertambangan dan
energi sebesar
Rp 6.085.230.700.000,00
08 Sektor pariwisata, pos
dan telekomunikasi sebesar 09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar
Rp 1.215.437.500.000,00
Rp 8.310.359.400.000,00
10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar 11 Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar 12 Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar 13 Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar 14 Sektor perumahan dan pemukiman sebesar 15 Sektor agama sebesar 16 Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar 17 Sektor hukum sebesar 18 Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar 19 Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media
Rp
798.871.500.000,00
Rp 5.475.240.900.000,00
Rp
587.546.000.000,00
Rp 2.426.268.200.000,00
Rp 1.940.603.000.000,00
Rp
374.600.000.000,00
Rp 1.122.811.400.000,00
Rp 186.735.500.000,00
Rp
919.499.300.000,00
massa sebesar
Rp
378.982.000.000,00
20 Sektor pertahanan dan
keamanan sebesar
Rp 2.122.816.700.000,00
- (4) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 6

Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ke dalam program dan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 7

Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) ke dalam program dan proyek-proyek ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 8

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 1998/1999 Pemerintah membuat laporan Semester I mengenai:
- a. realisasi Penerimaan Dalam Negeri;
- b. realisasi Penerimaan Pembangunan;
- c. Realisasi Pengeluaran Rutin;
- d. Realisasi Pengeluaran Pembangunan;
- e. Perkembangan Moneter dan Perkreditan;
- f. Perkembangan Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menyusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya akhir bulan Oktober untuk dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.
- (4) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 9

- (1) Sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1998/1999 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1999/2000 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1999/2000.
- (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 1999/2000.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 10

Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1998/1999 dapat digunakan untuk membiayai anggaran belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 11

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
1998/1999 berdasarkan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 94) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 1998/1999 berakhir.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 12

- (1) Setelah Tahun Anggaran 1998/1999 berakhir, Pemerintah membuat Perhitungan Angaran Negara mengenai pelaksanaan angaran yang bersangkutan.
- (2) Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 91) setelah diperiksa oleh Badan pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan setelah Tahun Anggaran 1998/1999 berakhir.
Bab IV - Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
Pasal 13

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1998.
pada tanggal 13 Maret 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MOERDIONO
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO
PENJELASAN
Pasal 1

Pasal ini memuat rumusan mengenai pengertian umum yang digunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Undang-undang ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah-istilah tersebut dapat dicegah adanya salah pengertian atau salah penafsiran dalam pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga dapat dicapai kesatuan cara pandang dan kelancaran dalam pelaksanaan. Pengertian ini diperlukan karena bersifat teknis dan baku, khususnya dalampengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
PENJELASAN
Pasal 2

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

(dalam rupiah)
Penerimaan perpajakan sebesar
66.040.000.000.000,00
terdiri dari:
0110 Pajak Penghasilan (Pph)
25.618.000.000.000,00
0120 Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPN dan
Ppn BM)
27.872.000.000.000,00
0140 Pajak Bumi dan Bangunan
dan Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan
(PBB dan BPHTB)
3.411.000.000.000,00
- 0210 Bea masuk
3.562.000.000.000,00
0220 Cukai
4.922.000.000.000,00
0230 Pungutan (pajak) ekspor
115.000.000.000,00
0240 Bea meterai
540.000.000.000,00
Penerimaan dari sektor minyak bumi
dan gas alam
34.581.700.000.000,00
terdiri dari :
0310 Penerimaan minyak bumi
24.060.900.000.000,00
0320 Penerimaan gas alam
10.520.800.000.000,00
Penerimaan negara bukan pajak
sebesar
14.344.100.000.000,00
terdiri dari:
0410 Pendapatan pendidikan
94.675.400.000,00
0411 Uang pendidikan
93.960.200.000,00
0412 Uang ujian masuk,
kenaikan tingkat, dan
akhir pendidikan
715.200.000,00
0480 Pendapatan pendidikan
swadana
503.103.900.000,00
0481
Pendapatan pendidikan
swadana
503.103.900.000,00
0510 Penjualan hasil produksi,
sitaan
23.145.300.000,00
0511 Penjualan hasil
pertanian, perkebunan
1.221.500.000,00
0512 Penjualan hasil
perternakan
10.479.400.000,00
0513
Penjualan hasil
perikanan
811.700.000,00
0514 Penjualan hasil sitaan
3.000.000.000,00
0515 Penjualan obat-obatan
dan hasil farmasi
129.000.000,00
0516 Penjualan penerbitan,
film, dan hasil cetakan
lainnya
617.900.000,00
0517
Penjualan dokumen-dokumen
pelelangan
6.342.100.000,00
0519 Penjualan lainnya
543.700.000,00
0520 Penjualan aset tetap
14.626.200.000,00
0521 Penjualan rumah,
gedung, bangunan, dan
tanah
720.800.000,00
0522 Penjualan kendaraan
bermotor
166.500.000,00
0523 Penjualan sewa beli
12.500.100.000,00
- 0529 Penjualan aset lainnya
yang berlebih, rusak,
dihapuskan
1.238.800.000,00
0530 Pendapat sewa
9.561.700.000,00
- 0531 Sewa rumah dinas,
rumah negeri
4.219.600.000,00
0532 Sewa gedung, bangunan,
gudang
1.827.900.000,00
0533 Sewa benda-benda
bergerak
2.837.800.000,00
- 0539 Sewa benda-benda tak
bergerak lainnya
676.400.000,00
0540 Pendapatan jasa I
507.557.500.000,00
0541
Pendapatan rumah
sakit dan instansi
kesehatan lainnya
8.975.000.000,00
- 0542 Pendapatan tempat
hiburan, taman, museum
241.000.000,00
- 0543 Pendapatan surat
keterangan, visa,
paspor dan SIM, STNK,
BPKB
135.800.000.000,00
0544
Pendapatan jasa
pertanahan
77.854.000.000,00
- 0545 Pendapatan hak dan
perizinan
236.725.200.000,00
- 0546 Pendapatan sensor,
karantina, pengawasan,
pemeriksaan
7.017.800.000,00
- 0547 Pendapatan jasa
tenaga, jasa pekerjaan
4.652.600.000,00
0548
Pendapatan jasa kantor
urusan agama
6.000.000.000,00
0549
Pendapatan jasa bandar
udara dan pelabuhan
30.291.900.000,00
- 0550 Pendapatan jasa II
324.982.200.000,00
0551
Pendapatan jasa lembaga
keuangan (jasa giro)
31.189.500.000,00
0552
Pendapatan iuran hasil
hutan, hasil laut,
royalti dan denda
170.714.000.000,00
0553 Pendapatan iuran
lelang untuk fakir
miskin
2.500.000.000,00
0554 Pendapatan jasa kantor
catatan sipil
11.765.000.000,00
0555
Pendapatan biaya
penagihan pajak-pajak
negara dengan surat
paksa
1.751.000.000,00
0556 Pendapatan uang
pewarganegaraan
250.000.000,00
0557 Bea lelang
32.000.000.000,00
- 0558 Pendapatan biaya
pengurusan piutang
negara dan lelang
negara
50.000.000.000,00
0559 Pendapatan jasa
lainnya
24.812.700.000,00
0560 Pendapatan rutin dari luar
negeri
19.500.000.000,00
0561 Bea visa dan paspor
4.000.000.000,00
0562
Bea konsuler
4.000.000.000,00
0569
Pendapatan rutin
lainnya dari luar
negeri
11.500.000.000,00
0580 Pendapatan penjualan, sewa
dan jasa swadana
1.837.896.100.000,00
0581
Pendapatan penjualan
swadana
11.393.100.000,00
0582
Pendapatan sewa
swadana
1.634.400.000,00
0583
Pendapatan jasa
swadana
1.824.868.600.000,00
0610 Pendapatan kejaksaan dan
peradilan
20.355.000.000,00
0611 Legilisasi tanda tangan
80.000.000,00
0612 Pengesahan surat di
bawah tangan
50.000.000,00
0613
Uang meja (leges) dan
upah pada panitera
badan pengadilan
2.075.000.000,00
0614
Hasil denda, denda
tilang dan sebagainya
11.700.000.000,00
- 0615 Ongkos perkara
1.250.000,000,00
- 0619 Penerimaan kejaksaan
dan peradilan lainnya
5.200.000.000,00
0710 Pendapatan dari
investasi
5.425.000.000.000,00
0711 Bagian laba dari
BUMN
1.925.000.000.000,00
0713 Pelunasan piutang
(penerimaan kembali
pinjaman
3.500.000.000.000,00
0810 Pendapatan kembali
| | belanja tahun anggaran | belanja tahun anggaran | belanja tahun anggaran |
|------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | berjalan | berjalan | 36.691.900.000,00 |
| | 0811 | Penerimaan kembali | |
| | | belanja pegawai pusat | 1.227.100.000,00 |
| | 0812 | Penerimaan kembali | |
| | | belanja pegawai | |
| | | daerah otonom | 3.000.000.000,00 |
| | 0813 | Penerimaan kembali | |
| | | belanja pensiun | 2.000.000.000,00 |
| | 0814 | Penerimaan kembali | |
| | | belanja rutin lainnya | 30.095.300.000,00 |
| | 0815 | Penerimaan kembali | |
| | | belanja pembangunan | |
| | | rupiah lainnya | 369.500.000,00 |
| 0820 | Pendapatan kembali belanja | Pendapatan kembali belanja | |
| | tahun | anggaran yang lalu | 2.739.300.000,00 |
| | 0821 | Penerimaan kembali | |
| | | belanja pegawai pusat | 1.288.600.000,00 |
| | 0824 | Penerimaan kembali | |
| | | belanja rutin lainnya | 215.500.000,00 |
| | 0825 | Penerimaan kembali | |
| | | belanja pembangunan | |
| | | rupiah lainnya | 1.235.200.000,00 |
| 0880 | Pendapatan lain-lain swadana | Pendapatan lain-lain swadana | 5.000.000.000,00 |
| | 0881 | Pendapatan lain-lain | |
| | | swadana | 5.000.000.000,00 |
| 0890 | Pendapatan lain-lain | Pendapatan lain-lain | 5.519.265.500.000,00 |
0891 Penerimaan kembali
persekot, uang muka
gaji
836.400.000,00
0892 Penerimaan denda
keterlambatan
penyelesaian
pekerjaan
2.527.300.000,00
0893 Penerimaan kembali,
ganti rugi
1.626.400.000,00
0894 Penerimaan kembali
berhitungan sisa lebih
subsidi gaji PNS
daerah otonom
berdasarkan SPM nihil
KPKN
200.000.000.000,00
0899 Pendapatan anggaran
lainnya
5.314.275.400.000,00
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Huruf a
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Huruf b
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
(dalam rupiah)
Pengeluaran rutin sebesar
97.829.100.000.000,00
terdiri dari :
01 SEKTOR INDUSTRI
83.385.209.000,00
01.1 Subsektor Industri
83.385.209.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
627.724.191.000,00
- 02.1 Subsektor Pertanian
207.325.806.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan
420.398.385.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN
38.416.795.000,00
03.1 Subsektor Pengembangan
Sumber Daya Air
20.107.020.000,00
03.2 Subsektor Irigasi
18.309.775.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA
318.069.481.000,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja
318.069.481.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN
KOPERASI
59.790.615.612.000,00
05.1 Subsektor Perdagangan
Dalam Negeri
79.508.368.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan
Luar Negeri
60.832.373.000,00
05.4 Subsektor Keuangan
59.549.309.047.000,00
- 05.5 Subsektor Koperasi dan
Pengusaha Kecil
100.965.824.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA
329.700.829.000,00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan
33.304.583.000,00
06.2 Subsektor Transportasi
Darat
28.587.635.000,00
06.3 Subsektor Transportasi
Laut
148.476.497.000,00
06.4 Subsektor Transportasi
Udara
64.155.748.000,00
- 06.5 Subsektor Meteorologi,
Geofisika,Pencarian dan
Penyelamatan (SAR)
55.176.366.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN
ENERGI
318.933.498.000,00
07.1 Subsektor Pertambangan
313.506.408.000,00
07.2 Subsektor Energi
5.427.090.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI
117.207.539.000,00
08.1 Subsektor Pariwisata
21.511.157.000,00
08.2 Subsektor Pos dan
Telekomunikasi
95.696.382.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN
TRANSMIGRASI
12.485.462.070.000,00
09.1 Subsektor Pembangunan
Daerah
12.403.046.551.000,00
09.2 Subsektor Transmigrasi
dan Pemukiman Perambah
Hutan
82.415.519.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG
357.912.413.000,00
10.1 Subsektor Lingkungan
Hidup
9.456.675.000,00
10.2 Subsektor Tata Ruang
348.455.738.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN
OLAH RAGA
4.740.026.958.000,00
11.1 Subsektor Pendidikan
4.253.886.891.000,00
| | 11.2 | Subsektor Pendidikan | |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | Luar Sekolah dan | |
| | | Kedinasan | 370.137.314.000,00 |
| | 11.3 | Subsektor Kebudayaan | |
| | | Nasional dan Kepercayaan | |
| | | Terhadap Tuhan Yang Maha | |
| | | Esa | 104.132.579.000,00 |
| | 11.4 | Subsektor Pemuda dan Olah | |
| | | Raga | 11.870.174.000,00 |
| 12 | SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA | SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA | |
| | SEJAHTERA | SEJAHTERA | 331.654.091.000,00 |
| | 12.1 | Subsektor Kependudukan dan | |
| | | Keluarga Berencana | 331.654.091.000,00 |
| 13 | SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK | SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK | |
| | DAN | REMAJA | 705.289.102.000,00 |
| | 13.1 | Subsektor Kesejahteraan | |
| | | Sosial | 137.509.102.000,00 |
| | 13.2 | Subsektor Kesehatan | 567.780.000.000,00 |
| 14 | SEKTOR PERUMAHAN DAN | SEKTOR PERUMAHAN DAN | |
| | PERMUKIMAN | PERMUKIMAN | 22.813.072.000,00 |
| | 14.1 | Subsektor Perumahan dan | |
| | | Permukiman | 15.847.769.000,00 |
| | 14.2 | Subsektor Penataan Kota dan | |
| | | Bangunan | 6.965.303.000,00 |
| 15 | SEKTOR AGAMA | SEKTOR AGAMA | 1.303.622.987.000,00 |
| | 15.1 Subsektor Pelayanan | 15.1 Subsektor Pelayanan | |
Kehidupan Beragama
200.338.062.000,00
15.2 Subsektor Pembinaan
Pendidikan Agama
1.103.284.925.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI
409.502.164.000,00
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan
Terapan dan Dasar
263.877.083.000,00
16.3 Subsektor Kelembagaan
Prasarana dan Sarana Ilmu
16.5 Subsektor Kedirgantaraan
2.570.420.000,00
16.6
Subsektor Sistem Informasi
dan Statistik
103.459.120.000,00
17 SEKTOR HUKUM
755.062.877.000,00
17.1
Subsektor Pembinaan Hukum
Nasional
663.020.419.000,00
17.2
Subsektor Pembinaan
Aparatur Hukum
92.042.458.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
PENGAWASAN
5.227.096.572.000,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara
4.905.510.940.00
18.2 Subsektor Pendayagunaan
Sistem dan Pelaksanaan
Pengawasan
321.585.632.000,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR
NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI
DAN MEDIA MASSA
2.317.439.243.000,00
19.1
Subsektor Politik
.105.010.313.000,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar
Negeri
1.663.595.842.000,00
19.3 Subsektor Penerangan,
Komunikasi dan Media
Massa
548.836.088.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN 7.549.165.297.000,00
20.2 Subsektor ABRI
7.176.318.410.000,00
20.3 Subsektor Pendukung
Cukup jelas
Pengeluaran pembangunan sebesar
372.846.887.000,00
(dalam rupiah) Rp. 49.391.700.000.000,00
yang terdiri dari :
PENJELASAN PASAL 5 AYAT (4) TIDAK DAPAT DISERTAKAN (LIHAT FISIK)
PENJELASAN
Pasal 6

Keputusan Presiden sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal ini ditetapkan pada bulan April 1998.
PENJELASAN
Pasal 7

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan pada bulan April 1998.
PENJELASAN
Pasal 8

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e dan f
Masalah perkembangan moneter dan perkreditan serta neraca pembayaran dan perdagangan luar negeri sebagian besar berada di sektor bukan pemerintah. Oleh sebab itu, penyusunan kebijaksanaan kredit dan devisa dalam bentuk dan arti seperti Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan sukar untuk dilaksanakan, sehingga untuk itu dibuat dalam bentuk prognosa.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Apabila pada akhir tahun anggaran 1998/1999 terdapat sisa angaran lebih, maka sisa tersebut merupakan tambahan saldo kas negara, yang dapat dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja tahun-tahun anggaran berikutnya.
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Pasal-pasal Indische Comptabiliteitswet yangdinyatakan tidak berlaku adalah :
1. Pasal 2 Ayat (1) tentang susunan anggaran yangterdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal;
2. Pasal 2 Ayat (3) tentang kewenangan Gubernur Jenderal menetapkan perincian lebih lanjut pos; dan
3. Pasal 72 yang mengatur bahwa pengajuan Perhitungan Anggaran Negara (PAN, kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat tiga tahun setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3750