PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 20 Tahun 2012
Tentang PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BANJARBARU
Berlaku: 20 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat diterapkan pola pelayanan perizinan satu pintu;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, diantaranya arialah mempermudah dan mempercepat proses pelayanan perizinan penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa dalam rangka kejelasan operasionalisasi pelayanan perizinan terpadu dan pelayanan perizinan penanaman modal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru perlu ditetapkan prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Ar.; , ,r5 44*. t ht,
j
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPPTSP);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri I);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 21);
13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perijinan Dari Kepala Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 18);
15. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 41);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BANJARBARU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas Daerah adalah Dinas - Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintahan Daerah berdasarkan fungsinya.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu selanjutnya disingkat BP2T adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru.
6. Tim Kerja Teknis adalah Tim kerja teknis yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BKPM RI adalah lembaga pemerintah Indonesia yang mengkoordinir seluruh kegiatan penyelenggaraan penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.
8. Pelayanan Perizinan Fungsional adalah Pelayanan perizinan yang diberikan kepada publik hanya melayani 1 (satu) jenis perizinan dan melekat dengan tugas pokok dan fungsi.
9. Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin atau non izin.
12. Pengaduan Masyarakat adalah Laporan dari masyarakat mengenai adanya keluhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan.
13. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dan tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dolcumen dilakukan dalam satu tempat.
14. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah pelayanan informasi, pelayanan gangguan dan perizinan penanaman modal yang dilaksanakan secara elektronik melalui lembaga Pelayaanan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan oleh pemerintah.
15. Izin Mendirikan Bangunan atau disingkat IMB adalah Izin yang diberikan dalam rangka mendirikan bangunan.
16. Izin Gangguan (HO) adalah Izin yang diberikan bagi tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, dan tercemamya lingkungan,
17. dikecualikan kepada tempat usaha yang lokasinya ditunjuk oleh Pemerintah Daerah meliputi kawasan industri dan zona industri.
17. Swat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) adalah Wewenang yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Badan / perorangan untuk melakukan kegiatan scram atau sebagian tahap pertambangan bahan galian.
18. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) adalah Izin yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha untuk melakukan pengeboran tanah
20. dengan maksud untuk mencari air bawah tanah. a.Surat Izin Pengeboran adalah kin untuk bergerak dalam bidang pengeboran tanah. b.Surat Izin Juru Bor adalah Izin yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan pemboran air bawah tanah.
19. Surat Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah (SIPA) adalah Izin pengambilan air bawah tanah.
20. Surat kin Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha untuk melakukan pemboran tanah dengan maksud untuk mencari air bawah tanah.
21. Swat Izin Pertambangan Rakyat Daerah (SIPRD) adalah Kuasa pertambangan jenis bahan galian golongan vital (golongan A dan B) yang berada di wilayah pertambangan rakyat yang wewenang pengaturannya telah dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Kepala Daerah.
22. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah Swat keterangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru terhadap perusahaan yang menjalankan perusahaan di daerah dan yang telah memililci izin usaha.
23. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah kin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan pengelompokkan berdasarkan omzet kekayaan bersih (netto) jasa usaha.
24. Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terhadap setiap orang atau badan hukum yang menjadi pemilik dan/atau penguasaan gudang, izin ini diperkecualikan terhadap gudang yang bergerak di perusahaan farmasi dan gudang yang menyatu dengan tempat usaha.
25. Izin Usaha Industri (RJI) adalah Izin yang diberikan kepada setiap pendirian perusahaan industri dengan nilai investasi di atas enam ratus juta tidak termasuk dengan asset tanah dan bangunan tempat usaha.
26. Tanda Daftar Industri (TDI) adalah Izin yang diberikan kepada setiap pendirian perusahaan industri dengan nilai investasi sampai dengan enam ratus juta tidak termasuk asset tanah dan bangunan tempat usaha.
29. 27, Izin Parkir Jalan Umum adalah Jalan-jalan umum dalam Daerah Kota Banjarbaru.
28. Izin Tempat Parlcir Khusus adalah Lokasi/tempat untuk memarkir kendaraan atau kendaraan tidak bermotor yang khusus disediakan dimiliki dan atau dikelola oleh orang pada hukum yang dipungut imbalan/pungutan atau tidak dan merupakan bagian dan pelayanan terhadap sana pokoknya.
29. Swat Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah Izin yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk melaksanakan kegiatan dibidang usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.
30. Izin Rekiame adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru kepada orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan pemasangan reklame untuk tujuan komersil.
31. kin Pameran dan Promosi Dagang adalah kin melakukan kegiatan pameran dan Promosi Dagang yang sifatnya insidentil dan dalam waktu tertentu.
32. Izin Apotik adalah Izin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru untuk menjalankan kegiatan usaha apotik.
33. Izin Toko Obat Berizin Terbatas adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru bagi 'Naha perorangan pribadi atau badan usaha untuk menjalankan usaha perdagangan eceran obat terbatas.
34. Izin Laboratorium adalah Lin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru untuk Laboratorium.
37. 35, Izin Praktek Dokter Umum adalah kin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru kepada seseorang yang berpendidikan dokter untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan sekaligus memberikan terapi berupa resep.
36. Izin Praktek Dokter Gigi adalah kin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru kepada seseorang yang berpendidikan dokter gigi dan pengobatan gigi.
37. lzin Praktek Dokter Spesialis adalah Izin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru kepada seseorang yang berpendidikan dokter spesialis untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan sesuai dengan spesialisasinya.
38. Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum/Gigi /Spesialis adalah Penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan pelayanan medik penunjang.
39. kin Balai Pengobatan adalah / Rumah Bersalin / BKIA adalah Izin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru untuk menjalankan usaha balai pengobatan / rumah sakit bersalin.
40. Izin Optikal/Toko Kacamata adalah Izin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru untuk menjalankan usaha dibidang optikal.
41. Lin Praktek Bidan adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru kepada seseorang yang berpendidikan bidan untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan menolong persalinan sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku.
42. kin Praktek Perawat / Perawat Gigi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru kepada perawat untuk menjalankan praktek perawat perorangan atau berkelompok.
43. kin Praktek Fisioterafis Perorangan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterafis untuk menjalankan praktek fisioterapi.
44. Izin Klinik Gigi adalah Tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa pengobatan gigi.
45. Lin Klinik Kecantikan adalah Bentuk pelayanan terhadap individu berupa penambahan, pengurangan dan merubah kulit, wajah atau bagian tubuh Iainnya yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
46. Izin Klinik Fisioterapi adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa fisioterafis.
47. Surat kin Kerja Apoteker (SIKA) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada apotiker untuk melakukan praktek di sarana pelayanan kesehatan.
48. Surat kin Kerja Asisten Apotiker (SIKAA) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada asisten apoteker untuk melakukan praktek disarana pelayanan kesehatan.
49. Surat kin Kerja Perawat adalah adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktek disarana pelayanan kesehatan.
50. Surat kin Kerja Bidan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan untuk melakukan praktek disarana pelayanan kesehatan.
51. Surat kin Kerja Perawat Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat gigi untuk melakukan praktek disarana pelayanan kesehatan.
52. Surat kin Kerja Fisioterapi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterafis untuk melakukan praktek disarana pelayanan kesehatan.
53. Surat kin Kerja Analis Laboratorium adalah bukti tertulis yang diberikan kepada analis untuk melakukan praktek disarana pelayanan kesehatan.
54. Surat Lin Ketja. Refraksionis Option adalah bukti tertulis yang diberikan kepada refraksionis option untuk melakukan praktek disarana pelayanan kesehatan.
55. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
56. Rekomendasi Mendirikan Rumah Sakit adalah surat persetujuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Banjarbaru untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan memenuhi standar.
57. Izin Penyelenggaraan Kursus adalah Izin pada jalur pendidikan luar sekolah yang memiliki fleksibelitas program yang tinggi untuk penyediaan bekal keterampilan bagi individu.
58. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah izin lembaga pelayanan anak usia dini dalam bentuk Taman Penitipan Anak dan Kelompok Bermain.
59. Izin Usaha Petemakan adalah izin atau rekomendasi tertulis yang diberikan Walikota bagi yang melakukan setiap kegiatan usaha peternakan unggas.
60. Izin Penelitian Riset/ Survey adalah surat izin / rekomendasi dari Walikota bagi orang atau badan yang akan melakukan penelitian/survey.
61. Izin Usaha Rumah Makan dan Restoran adalah izin yang diberikan oleh Walikota untuk setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat itsabanya.
62. Izin Usaha Iliburan Umum adalah izin yang diberikan oleh Walikota untuk setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya meliputi pertunjukkan dan atau keramaian dengan nama bentuk apapun yang ditonton atau dinilcmati setiap orang dengan dipungut bayaran.
63. Izin Usaha Rekreasi adalah izin yang diberikan oleh Walikota untuk setiap usaha yang menunjang kepariwisataan yang datang menghibur pars pengunjung yang datang ke tempat tersebut.
64. kin Usaha Olahraga adalah izin yang diberikan oleh Walikota untuk segala kegiatan yang bergerak dalam bidang usaha dan fasilitas olahraga baik berupa ketang)casan maupun yang dapat meningkatkan kebugaran.
65. Izin Usaha Perhotelan adalah izin usaha yang diberikan oleh Walikota untuk menjalankan usaha perhotelan dan penginapan.
66. Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata arlalah izin usaha yang diberikan oleh Walikota untuk menjalankan kegiatan usaha menyelenggarakan perjalanan wisata di dalam dan ke luar negeri.
67. Izin Usaha Agen Perjalanan Wisata adalah izin yang usaha yang diberikan oleh Walikota untuk menjalankan kegiatan/usaha menyelenggarakan kegiatan sebagai perantara didalam menjual dan/atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
68. Perizinan tertentu adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinann pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan maha di wilayah kota Banjarbaru.
70. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Banjarbaru yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
71. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
72. Pendaftaran penanaman modal yang selanjutnya disebut pendaftaran adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah Kota Banjarbaru untuk memulai rencana penanaman modal di Kota Banjarbaru.
73. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal dibidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
74. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan adalah izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal dibidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
75. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah izin untuk melakukan perubahan alas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan sebelumnya.
76. Izin Usaha adalah izin yang harus dimiliki oleh perorangan atau badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha dalam rangka penanaman modal.
77. Izin Usaha Perluasan adalah Izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip Perluasan/Persetujuan Perluasan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
78. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha setelah terjadi penggabungan, untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasional komersial perusahaan gabungan.
79. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalan Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan sebelumnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
BAB II - ASAS, TUJUAN, PRINSIP
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan PTSP perizinan dan pelayanan perizinan penanaman modal di BP2T Kota Banjarbaru berdasarkan asas
2. a kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak memperbedakan asal daerah dan asal negara penanam modal; dan
- e. efisiensi berkeadilan.
- (2) Penyelenggaraan PTSP perizinan di BP2T Kota Banjarbaru bertujuan untulc
- a. memperoleh kemudahan dalam pelayanan perizinan;
- b. menyederhanakan pelayanan menjadi cepat dan akuntabel; dan
- c. memberikan infonnasi mengenai penanaman modal.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal pada BP2T Kota Banjarbaru diatur dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan publik, yaitu:
- a. kesederhanaan;
- b. kejelasan;
- c. kepastian waktu;
- d. akurasi;
- e. keamanan;
- f. tanggung jawab;
- g. kelengkapan sarana dan prasarana;
- h. kemudahan akses;
- i. kedisiplin, kesopanan, keramahan; dan
- j. kenyamanan.
BAB III - JENIS PELAYANAN
Pasal 3

- (1) Pelayanan perizinan tennasuk pelayanan perizinan penanaman modal meliputi pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perluasan perizinan, penggabungan perizinan, registrasi dan perpanjangan perizinan.
- (2) Jervis pelayanan yang diselenggarakan dengan pola pelayanan terpadu satu pintu pada BP2T yang meliputi 2 (dua) jenis pelayanan yaitu :
- a. Pelayanan Perizinan meliputi :
1. Izin Mendirikan Bangunan (1MB);
2. Izin Reklame;
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. Tanda Daftar Industri / Izin Usaha Industri (TDI / IUI);
6. Tanda Daftar Gudang (TDG);
7. Izin Penumpukan Barang (IPB);
8. Izin Pameran dan Promosi Dagang (IPPD);
9. Izin Gangguan (HO);
10. Izin Pengelolaan Tambang Bahan Galian Golongan C (SIPD);
11. Surat Izin Pengeboran Air Bawah Tanah;
12. kin Eksplorasi Air Bawah Tanah; a). Surat Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah. b). Surat kin Pengeboran (SIP).
13. Surat Izin Juru Bor (SUB);
14. Surat Izin Pertambangan Rakyat Daerah (SIPRD);
15. Izin Balai Pengobatan;
16. Izin Rumah Bersalin;
17. Izin Optilcal / Toko Kacamata;
18. Izin Toko Obat;
19. Izin Apotik;
20. Izin Laboratorium;
21. Izin Praktek Dokter Spesialis;
22. Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum/Gigi;
23. Izin Praktek Perorangan Dokter Umum/Gigi;
24. Izin Praktek Bidan;
25. Izin Praktek Perawat / Perawat Gigi;
26. Izin Praktek Fisioterafis Perorangan;
27. kin Klinik Gigi;
28. Izin Klinik Kecantikan;
29. Lin Klinik Fisioterapi;
30. Surat kin Kerja Apoteker (SIKA);
31. Surat kin Kerja Asisten Apoteker (SIKAA);
32. Surat kin Kerja Perawat;
33. Surat Izin Kerja Bidan;
34. Surat kin Kerja Perawat Gigi;
35. Surat Izin Kerja Fisioterapi;
36. Surat kin Kerja Analis Laboratorium;
37. Surat Izin Kerja Refraksionis Option;
38. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional;
39. Rekomendasi Mendirikan Rumah Sakit;
40. Izin Pengelolaan Tempat Parkir Khusus;
41. Izin Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum;.
42. Inn Penyelenggaraan Kursus/ PAUD;
43. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
44. Izin Penelitian Riset/ Study Survey;
45. Izin Peternakan Unggas;
46. Izin Usaha Rumah Makan dan Restoran;
47. Izin Perhotelan;
48. Izin Hiburan Umum;
49. Izin Rekreasi;
50. Izin Olahraga Permanen;
51. Izin Penyelenggaraan Hiburan Umum dan Olahraga secara terbuka/tertutup bersifat insidentil; dan
52. Izin Usaha Perjalanan Wisata.
- b. Pelayanan perizinan penanaman modal pada BP2T meliputi
1. Pendaftaran penanaman modal;
2. kin prinsip penanaman modal;
3. Izin prinsip perluasan penanaman modal;
4. Izin prinsip perubahan penanaman modal;
5. Izin usaha tetap mencakup;
62. a). bidang usaha perindustrian;
63. b). bidang usaha perdagangan;
64. c). bidang usaha pertanian;
65. d). bidang usaha perkebunan;
66. e). bidang usaha petemakan;
67. f). bidang usaha kehutanan ;
68. g). bidang usaha pariwisata;
69. h). bidang usaha pertambangan dan energi;
70. i). bidang usaha perhubungan;
71. j). bidang usaha komunikasi dan informasi;
- k) .bidang usaha ketenagalcerjaan;
73. 1). bidang usaha pendidikan;
74. m).bidang usaha kesehatan; dan
75. n.) bidang usaha jasa lainnya.
6. kin usaha perluasan/penanaman modal; dan
7. 17in usaha penggabungan penanaman modal.
- (3) Pelayanan Perizinan dapat dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau beberapa perizinan yang berkaitan secara paralel.
- (4) Pelayanan beberapa Perizinan secara paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan sebagai berikut
- a. satu permohonan berlaku untuk segala jenis perizinan yang dimohon;
- b. satu proses pemeriksaan dan peninjauan lapangan dilakukan untuk kepentingan semua jenis perizinan yang di mohon; dan
- c. setiap kelengkapan persyaratan digunakan untuk semua jenis perizinan yang dimohon.
- (5) Pelayanan perizinan penanaman modal yang dapat diproses di daerah adalah pelayanan perizinan Penanaman Modal Dalam Negeri.
- (6) Bidang usaha yang dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 diatur sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
- (7) Pelayanan non perizinan adalah berupa fasilitas/ keringanan yang dikeluarkan oleh BKPM RI sesuai Peraturan Menteri Keuangan, dan yang dapat dilaksanakan di daerah antara lain adalah :
- a. pelayanan Informasi tentang penanaman modal; dan
- b. pengaduan tentang penanaman modal.
BAB IV - PROSEDUR PELAYANAN PER1ZINAN Pagal 4
Pasal 5

Prosedur pelayanan perizinan dan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pa cal 4 dilaksanakan untuk pemberian perizinan barn, perluasan, perubahan dan penggabungan.
Pa cal 6
- (1) Bagan Sistem dan Prosedur pengurusan perizinan paket/parakl (lebih dari 1 perizinan) pada BP2T sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Bagan Sistem dan Prosedur pengurusan perizinan fungsional pada BP2T (Pengecekan Lapangan) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (3) Bagan Sistem dan Prosedur pengurusan non perizinan fungsional pada BP2T (Tanpa Pengecekan Lapangan) sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (4) Bagan Sistem dan Prosedur pengurusan perizinan penanaman modal pada BP2T sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Walikota ini.
BAB IV - PROSEDUR PELAYANAN PER1ZINAN Pagal 4
Pasal 8

Persyaratan, mekanisme, jangka waktu penyelesaian dan besarnya biaya yang diperlukan untuk proses perizinan diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Walikota ini.
BAB V - TATA HUBUNGAN KERJA
Pasal 9

- (1) Koordinasi antara BP2T dengan SKPD dalam pemerosesan perizinan dilakukan melalui pembentukan Tim Kerja Teknis yang terdiri dari perwakilan unsur SKPD yang memiliki kompetensi di bidangnya dan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Segala jenis rekomendasi dan atau berita acara yang diperlukan sebagai persyaratan suatu perizinan dihasilkan/dibuat melalui mekanisme rapat koordinasi Tim Kerja Teknis.
- (3) Anggota Tim Kerja Teknis wajib menyusun dan melaporkan realisasi penyelenggaraan perizinan yang diselenggarakan pada BP2T kepada pimpinan SKPD yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan pengawasan, pengendalian dan pembinaan lebih lanjut.
- (4) Kepala BP2T wajib memberikan tembusan lampiran perizinan secara berkala kepada SKPD teknis terkait.
- (5) Kepala SKPD teknis terkait wajib menyampaikan hasil pembinaan pengawasan, pengendalian sekaligus rekomendasi tindakan yang diperlukan terhadap pelanggaran perizinan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BP2T sebagai bahan tindak lanjut.
- (6) Kepala BP2T wajib menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Kepala SKPD teknis terkait sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (7) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu setiap SKPD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simflikasi.
BAB VI - PENGADUAN
Pasal 10

- (1) Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui petugas pengaduan apabila penyelenggaraan perizinan tidak memuaskan.
- (2) Pengaduan dapat dilakukan melalui loket, baik sccara lisan, tulisan atau media lain yang disediakan oleh BP2T.
- (3) Pengaduan yang disampaikan harus direspon dan ditindak lanjuti selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Sistem Mekanisme penanganan pengaduan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB VII
Pasal 11

BP2T wajib melakukan evaluasi melalui penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala sesuai Peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang independen.
BAB VIII - PELAPORAN
Pasal 12

Kepala BP2T wajib membuat laporan secara tertulis setiap I (satu) bulan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah tentang pelaksanaan penyelenggaraan perizinan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
BAB IX - KETENTUAN LAIN
Pasal 13

Apabila Kepala BP2T berbalangan, maka dalam rangka menjaga kelancaran pelayanan perijinan, Walikota menunjuk pajabat yang berwenang menandatangani perizinan.
BAB IX - KETENTUAN LAIN
Pasal 14

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

- (1) Perizinan penanaman modal yang dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin usaha penanaman modal;
- (2) Perjanjian penanaman modal yang dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sampai dengan berakhimya perjanjian tersebut;
- (3) Perizinan penanaman modal yang dalam proses penyelesaian di BKPM RI wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2011 tentang Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Banjarbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggai 8 Oktober
2012
SEKRETARIS DAERAH,
H. AHRIANI BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2012 NOMOR 20
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru
Ditetapkan di Banjarbaru padartanggal 8 Oktober 2012
WALIKOTA BANJARBARU *
M.RUZAIDIN NO R
Lampiren I
Peraturen Wellkota BenJarberu T "cnn ang e g r al 8 2° Okt 1. 0 8 1 % 1201 n 2012 2
BAGAN SISTEM DAN PROSEDUR ( TATA ALIRAN ) PENGURUSAN PERIZINAN PARALEL ( LEBIH DARI 1 PERIZINAN ) PADA BP2T DI KOTA BANJARBARU
| | Baden Peterson Perijinan Terpadu (BP2T) | Baden Peterson Perijinan Terpadu (BP2T) | Baden Peterson Perijinan Terpadu (BP2T) | Baden Peterson Perijinan Terpadu (BP2T) | Tim Teknis | !Cask | DPPKAD | Keterangan |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pentohon / Customers Customer Services | Pentohon / Customers Customer Services | Biding Perizinan Paralel | Sekretatis | Kepala BP2T | | | | |
| | 1 --. ... _. 11 tagtharr# 2 • Cek berkas sudah hangkap ( t 10 M) Berkas tidak lengkep •Buatkan surat penolakan pemmhonan izin (*ISM) ! + i •Serahkan balms (t 10M) .••••- ... •Mernbuat surat taglhan(t15M) •Sampaikan aural tagihan | Validasi 10 M) a berkas ( t - mendistribusikan surat ( t 2 H) I - Mengkoordinasikan Tim Teknis 4 | .i.paraf surat i 4 8 | ► lapangan( t 5 M) 6 7 •Repel teknia 4 | Twins Undangen lap • Rapat/cek Hadin Rapatkeit lap Lakukan pengecekan lapangan ( t 4 H ) •Buat BAP ( t 4 H ) - BAP dhoti* BAP diterima, membuat rekomendasi dgn lampiran : - Gambat situasi bangunan ( *2 D ) | Buat Wilda terima pembayaran • Bunt SPP (t 5M) • Salm! ke DPPKAD 1a- • • Serahkan MIMI J 4 boyar ke CS | | • Lama waMu PliaYanan • D = Day / Had • H = Hour / Jam •M = Minute /Monk |
| | 1 --. ... _. 11 tagtharr# 2 • Cek berkas sudah hangkap ( t 10 M) Berkas tidak lengkep •Buatkan surat penolakan pemmhonan izin (*ISM) ! + i •Serahkan balms (t 10M) .••••- ... •Mernbuat surat taglhan(t15M) •Sampaikan aural tagihan | - Cek Lepangan 1 | 9 | • | Twins Undangen lap • Rapat/cek Hadin Rapatkeit lap Lakukan pengecekan lapangan ( t 4 H ) •Buat BAP ( t 4 H ) - BAP dhoti* BAP diterima, membuat rekomendasi dgn lampiran : - Gambat situasi bangunan ( *2 D ) | Buat Wilda terima pembayaran • Bunt SPP (t 5M) • Salm! ke DPPKAD 1a- • • Serahkan MIMI J 4 boyar ke CS | | • Lama waMu PliaYanan • D = Day / Had • H = Hour / Jam •M = Minute /Monk |
| | 1 --. ... _. 11 tagtharr# 2 • Cek berkas sudah hangkap ( t 10 M) Berkas tidak lengkep •Buatkan surat penolakan pemmhonan izin (*ISM) ! + i •Serahkan balms (t 10M) .••••- ... •Mernbuat surat taglhan(t15M) •Sampaikan aural tagihan | ---•-•-•-- • • Paref surat penolakan -- -• ( t 5 M) - ... _. 4 | Pared Buret penolak - 10 | - 1. Tanda tenon aural penolakan - (*ION) | panetapan t 30 M ) | Buat Wilda terima pembayaran • Bunt SPP (t 5M) • Salm! ke DPPKAD 1a- • • Serahkan MIMI J 4 boyar ke CS | | - - - - - - • = ditolak - &Wilma - |
| | •CS named disbibusl berkas ke masing loket ijin fungsional (t15M ) | | | 12 | | Buat Wilda terima pembayaran • Bunt SPP (t 5M) • Salm! ke DPPKAD 1a- • • Serahkan MIMI J 4 boyar ke CS | Terlma setoren Berl bukti pent bayaran (t1D | - - - - - - • = ditolak - &Wilma - |
| | 4 •CS loket Sin fungsional bust naskah SK ( t 2 D ) I 15 | 17 Para( SK (t25M) | 15 Paraf SK ( t 5 M ) | -14.•ninth] tangan SK (550M) I | | Buat Wilda terima pembayaran • Bunt SPP (t 5M) • Salm! ke DPPKAD 1a- • • Serahkan MIMI J 4 boyar ke CS | | - - - - - - • = ditolak - &Wilma - |
| | 2* 4- •CS fungsional kumpulkan SK ke CS Paralel utk diserahkan ke pemohon ( t 30 M) | 19 | | | | Buat Wilda terima pembayaran • Bunt SPP (t 5M) • Salm! ke DPPKAD 1a- • • Serahkan MIMI J 4 boyar ke CS | | - - - - - - • = ditolak - &Wilma - |
WALIKOTA BANJARBAR
M. RUZAIDIN NOO
LampIran II
Peraturan Walikota Benjarbaru Nomor : 20 Tabun 2012 Tanggal :8 Oktober 2012
BAGAN SISTEM DAN PROSEDUR ( TATA ALIRAN ) PENGURUSAN PERIZINAN FUNGSIONAL PADA BP2T DI KOTA BANJARBARU (PENGECEKAN LAPANGAN)
| Pemohon / Customers | BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) | BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) | BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) | BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) | BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) | Tim Teknls | Kesir | DPPKAD | Keterangan |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemohon / Customers | Customer Services | Bidang Pertzlnan | | Sekretaris | )(vale BP2T | Tim Teknls | Kesir | DPPKAD | Keterangan |
| | Mengajuken 1 .--• Permohonan ---"' berkas • tagihan tagihan (±10M) 2 •Cek brakes -• permohonan (t 20 M) •Registrasi berkas permohonan yang sudah lengkap (t 10 M) • Berkas tidak Lengkap • Membuat surat pengantar • Membuat swat penolakan pemiohonan izin --- ( t 15 M) --- • Serahkan berkas 4- ( ± 10 M) - Buat swat tagihan kepada pemohon 6 ke Instansi Teknis • A • •Terima bukti pembayaran 4 • Bust naskeh SK | •Validasl berkas (t 10 M) • Paraf aural pengantar • • Paraf aural penolakan (t 12 | 3 M) • | Tanda tangan swat pengantar Paraf swat Pendakan 5 7 1 | -----A 4 •Tanda tangan swat penolakan (± 1p NI) | • Cek • Survey • Bust r • • BAP I BAP I dasi i biaya I registrasi barks* lapangan I pengukuran BAP (t 4 H) &Mak &mime, membuat rekomen persetujuan dan perhitungan retribusi | • Drat tanda terime pembayaran • BuatSPP(t 5 M) 8 • Setor ke DPPKAD --A • Serahkan bukti 4 bayar ke CS | •Terima setoren • Bed bukti pem bayaran (±1D) | • Lama waktu palayanan tergantung pertInannya • D = Day / Had • H = Hour / Jam • M = Minute / Mend = dtterima ... - ditolak |
WALIKOTA BANJARBARU, f r M. RUZAIDIN NOO
Lempiren III : Peraturen WeRota Banlerbaru Nomor : 20 Tahun 2012 Tanana! : 8 Oktober2012
BAGAN SISTEM DAN PROSEDUR ( TATA ALIRAN ) PENGURUSAN NON PERIZINAN FUNGSIONAL PADA BP2T DI KOTA BANJARBARU (TANPA PENGECEKAN LAPANGAN)
| Pemohon I | BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) | BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) | BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) | BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) | Tim Teknis | Kasir | DPPKAD | Keterangan |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Customers | Customer Services | ! Mang Non Perhtlnan | Sekretaris | Kepala BP2T | Tim Teknis | Kasir | DPPKAD | Keterangan |
| Mengajukan Permohonan •Min) teglhen • Bayer tagihan (t10M) Terima SK | 1 -1. •Cek beams . permohonan ( t 20 M) -, Ragistrasi berkas permohonan yang sudah lengkap (t 10 M) ... • • Berkas tidak Lengkap • Membuat surat pengantar ke Instansi Teknis | •Wilda& berkas ( t 10 M) •Paraf surat pengantar 2 | 3 ► Tends tangan surat pengantar | 4 | •Cak • Buat •Tanda / registrasi berkas rekomendasi persetujuan Wigan rekomendasi (2 H) | Bust tends terima pembayaran •BuatSPP(t 5 M) •Setor ke DPPKAD --h •Serahkan bukti 4-8-- bayer ke CS | 8 •Teti1118 setoran •Bert bukti peen bayeran (t1D ) | •tame waktu Pe1aYanan tergantung •0 = Day / Hari • H = Hour / Jam •M = Minute / Mend perijinannya |
| Mengajukan Permohonan •Min) teglhen • Bayer tagihan (t10M) Terima SK | -Membuat tagihan pembayaran 6 . | | 5 | | •Cak • Buat •Tanda / registrasi berkas rekomendasi persetujuan Wigan rekomendasi (2 H) | Bust tends terima pembayaran •BuatSPP(t 5 M) •Setor ke DPPKAD --h •Serahkan bukti 4-8-- bayer ke CS | 8 •Teti1118 setoran •Bert bukti peen bayeran (t1D ) | •tame waktu Pe1aYanan tergantung •0 = Day / Hari • H = Hour / Jam •M = Minute / Mend perijinannya |
| Mengajukan Permohonan •Min) teglhen • Bayer tagihan (t10M) Terima SK | •Tswana bukti pembayaran 4 • Bust naskah SK I 11 . | 12 | 7 | 1 | •Cak • Buat •Tanda / registrasi berkas rekomendasi persetujuan Wigan rekomendasi (2 H) | Bust tends terima pembayaran •BuatSPP(t 5 M) •Setor ke DPPKAD --h •Serahkan bukti 4-8-- bayer ke CS | 8 •Teti1118 setoran •Bert bukti peen bayeran (t1D ) | •tame waktu Pe1aYanan tergantung •0 = Day / Hari • H = Hour / Jam •M = Minute / Mend perijinannya |
| Mengajukan Permohonan •Min) teglhen • Bayer tagihan (t10M) Terima SK | 15 ". Serahkan SK (±30M) | •Validasi SK •Paraf SK 14 | .Paraf SK .-----ii• (t 5M) | Tanda tanganSK ( t 5 M ) | •Cak • Buat •Tanda / registrasi berkas rekomendasi persetujuan Wigan rekomendasi (2 H) | Bust tends terima pembayaran •BuatSPP(t 5 M) •Setor ke DPPKAD --h •Serahkan bukti 4-8-- bayer ke CS | 8 •Teti1118 setoran •Bert bukti peen bayeran (t1D ) | •tame waktu Pe1aYanan tergantung •0 = Day / Hari • H = Hour / Jam •M = Minute / Mend perijinannya |
WALIKOTA BANJARBARU,
Lampiran IV : Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor : 20 Tahun 2012 Tanggal :8 Okt ober2012
BAGAN SISTEM DAN PROSEDUR TATA ALIRAN PENGURUSAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL PADA BP2T KOTA BANJARBARU
| Pemohon / Customers | BP2T | BP2T | BP2T | BP2T | Tim Teknis | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | Customer Services | Kabid | Sekretaris | Kepala BP2T | | Keterangan |
| 1 Mengajukan Pem7htnan Konsultasi & Mengisi Blangko (± 20 M) Pendaftaran | -Cek berkas pornohonan (± 20 M) - Berkas tidak lengkap *-- - - - - - - - - - Registrasi beim & mengisi blangko (t 15 M) - Membuat Surat Pengantar Rekomendasi & naskah SK (± 15 M) - Berkas masuk ke ruang Kabid (±3M) ---0. 2 - Caraka mengirim berkas ke 4- 3 - instansi Teknis (±20 M) | -Midas' berkas (±5 M) - Tanda tangan surat pengantar (t 2 M) | 4 | * | - Cek dan Validasi berkas - Cek Lapangan & tanda tangan rekomendasi (t 1 D) - berkas kemball ke BP2T | 0 = Day/harl H = Hour/jam M = Minute/malt --. aerials |
| Investor/ 8 | Berkas Izin prinsip - Berkas Izin PlinsiP slap disampaikan 4 | Paraf kabid 6 7 | Paraf Sekretaris | Wanda tangan Izin Pan*, Kepala BP2T --fa 15 M) | - Cek dan Validasi berkas - Cek Lapangan & tanda tangan rekomendasi (t 1 D) - berkas kemball ke BP2T | 0 = Day/harl H = Hour/jam M = Minute/malt --. aerials |
| Pengusaha 4-- Pengusaha ke BKPM Jakarta mengurus fasilitas, setelah mendapat fasiTitas lalu disampaikan 9 ke BP2T -I. | kepada pengusaha/ investor - Membuat surat pengantar ke BKPM untuk mendapatkan fasilitas (± 15 M) - !An Usaha Tetap dapat diterbitkan kalau | 10 | Paraf Sekretraris | Wanda tangan Surat Izin Usaha Tetap oleh kepala BP2T | - Cek dan Validasi berkas - Cek Lapangan & tanda tangan rekomendasi (t 1 D) - berkas kemball ke BP2T | 0 = Day/harl H = Hour/jam M = Minute/malt --. aerials |
| Investor menerima 11 Berkas I* Usaha "' | perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa. (membuat naskah irin usaha + 15 M) - Jika perusahaan tersebut bergerak di bidang industri maka izin usaha diter- Wan setalah perusahaan produksi - Berkas Izin Usaha Tetap slap disampaikan kepada pengusahaf investor *- | Validasi berkas (±5 M) Paraf kabid (± 3 M) 11 | | (± 15 M) | - Cek dan Validasi berkas - Cek Lapangan & tanda tangan rekomendasi (t 1 D) - berkas kemball ke BP2T | 0 = Day/harl H = Hour/jam M = Minute/malt --. aerials |
| Tetap | - Serahkan SK (± 2 k4) | | | | - Cek dan Validasi berkas - Cek Lapangan & tanda tangan rekomendasi (t 1 D) - berkas kemball ke BP2T | 0 = Day/harl H = Hour/jam M = Minute/malt --. aerials |
WALIKOTA BANJARBARU,
Lampiran V : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 20 Tahun 2012
Tanggal : 8 Olct ober
2012
PERSYARATAN, MEKANISME, JANGKA WAKTU PENYELESAIAN DAN MAYA YANG DIPERLUKAN
Kelompok Ketmakotaan
1.) IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (FMB)
A. Dasar Hukum
1. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 35 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27 )
B. Persyaratan :
1. Menyampaikan surat permohonan 1MB kepada Walikota yang ditandatangani oleh pemohon di Ong materai Rp. 6.000 (enam ribu);
2. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku
3. Fotocopy Sertifikt tanah/ SKPT/Segel
4. Surat mengenai kejelasan Status Tanah (apabila menggunakan Tanah orang lain) yang dibuat dihadapan Notaris
5. Fotocopy Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan yang terbaru
6. Rekomendasi dari kecamatan setempat (yang asli)
7. Rekomendasi dari kelurahan setempat(yang asli)
8. Surat Keterangan tidak berkeberatan dari tetangga sebelah menyebelah (kiriIcarian dan Muka-belakang)
9. Gambar bangunan (tampak depan-belakang &amp; samping kiri - kanan)
10. Fotocopy IPPT dan Ijin lokasi (bila luas tanah &gt; 2.500 m 2
11. Surat Kuasa bagi yang dikuasakan dan dilegalisasi oleh Notaris
C. Mekanisme
1. Pengajuan permohonan 1MB kepada Walikota melalui BP2T dengan dilampiri semua persyaratan;
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan izin;
3. Peninjauan Lapangan oleh tim lapangan;
4. Rekomendasi Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru
5. Penetapan dan perintah bayar retribusi;
6. Pembuatan SK Izin;
7. Penyerahan Izin.
D. Jangka Waktu Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah persyaratan lengkap.
B.3. Tidak Permanen
- a. Bangunan GLYPH&lt;9&gt;
Rp. 1.500,-/m 2
- b. Pagar
Rp. 500,-/m 2
- c. Jembatan GLYPH&lt;9&gt;
Rp. 1.500,-/m 2
- d. Turap Siring
Rp. 500,-/m 2
- e. Rabat/ selasar
Rp. 500,-/m 2
Selain membangun yang sifatnya non komersial dan komersial retribusi dikenalcan jugs kepada :
1. Kolam
Rp. 2.000,-/btg
Rp. 1.000,-/btg
- a. Kolam renang mewah GLYPH&lt;9&gt;Rp. 7.000,-/m3
- b. Kolam renang biasa
GLYPH&lt;9&gt; Rp. 5.000,-/m3
- c. Kolam renang sederhana
GLYPH&lt;9&gt; Rp. 4.000,-/m3
2. Pemasangan Tower BTS/ Tiang Listrik/ Telepon/ Antena
- a. Pemasangan Tower GLYPH&lt;9&gt;
Rp.100.000,-/m 3
- b. Pemasangan Tiang Listrik
GLYPH&lt;9&gt; Rp. 3.000,-/btg
- c. Pemasangan Tiang Telepon
GLYPH&lt;9&gt;
- d. Pemasangan Tiang Antena
- Komersil
Rp. 5.000,-/m 2
- Non Komersil
Rp. 1.000,-/m 2
- e. Pemasangan Tiang TV Kabel
3. Pemasangan Kabel
- a. Kabel listrik bawah tanah
GLYPH&lt;9&gt; Rp. 6.000,-/m 2
- b. Kabel listrik di atas tanah
GLYPH&lt;9&gt; Rp. 3.500,-/m 2
- c. Kabel telepon bawah tanah
GLYPH&lt;9&gt;
Rp. 6.000,-/m 2
- d. Kabel telepon di atas tanah
GLYPH&lt;9&gt;
Rp. 3.500,-/m 2
4. Pemasangan Landasan Mesin
- a. Beton bertulang
GLYPH&lt;9&gt;
Rp. 15.000,-/m 2
- b. Beton tidak bertulang
GLYPH&lt;9&gt; Rp. 8.000,-/m 2
5. Gorong-gorong Jembatan
- a. Gorong-gorong tunggal dibawah 70 cm
GLYPH&lt;9&gt; Rp. 1.500,-/m 2
- b. Gorong-gorong tunggal diatas 70 cm
GLYPH&lt;9&gt; Rp. 2.500,-/m 2
- c. Gorong-gorong plat beton tinggi dibawah I m
- Rp. 3.000,-/m 2
- d. Gorong-gorong plat beton tinggi lebih 1 m
GLYPH&lt;9&gt; Rp. 3.500,-/m 2
- e. Jembatan plat lantai beton
GLYPH&lt;9&gt;
Rp. 4.000,-/m 2
- F. Jembatan konstruksi baja
Rp. 3.500,-/m 2
- g. Jembatan gelagar besi
Rp. 3.000,-/m 2
E. Biaya yang diperlukan
A. Bangunan Komersial
A.1. Permanen
- a. Bangunan GLYPH&lt;9&gt;
Rp.15.000,-/m 2
- b. Pagar GLYPH&lt;9&gt;
Rp.11.500,-/m 2
- c. Jembatan GLYPH&lt;9&gt;
Rp.11.000,-/m 2
- d. Turap siring
GLYPH&lt;9&gt;
Rp. 9.000,-/m 2
- e. Rabet / selasar
GLYPH&lt;9&gt;
Rp. 5.000,-/m 2
- A.2. Semi Permanen
- a. Bangunan GLYPH&lt;9&gt;
Rp.11.000,-/m 2
- b. Pagar GLYPH&lt;9&gt;
Rp. 5.000,-/m 2
- c. Jembatan GLYPH&lt;9&gt;
Rp. 9.000,-/m 2
- d. Turap Siring
GLYPH&lt;9&gt;
Rp. 5.000,-/m 2
- e. Rabet / selasar
GLYPH&lt;9&gt;
Rp. 4.000,-/m 2
A.3. Tidak Permanen
- a. Bangunan GLYPH&lt;9&gt;
Rp. 5.000,-/m 2
- b. Pagar GLYPH&lt;9&gt;
Rp. 2.500,-/m 2
- c. Jembatan GLYPH&lt;9&gt;
Rp. 5.000,-/m 2
- cl. Turap Siring
Rp. 2.500,-/m 2
- e. Rabet/ selasar
Rp. 2.500,-/m 2
- B. Bangunan Non Komersial
B.1. Permanen
- a. Bangunan
- b. Pagar
- c. Jembatan
- d. Turap siring
- e. Rabet / selasar
B.2. Semi Permanen
- a. Bangunan
- b. Pagar
- c. Jembatan
- d. Turap Siring
- e. Rabet / selasar
Rp. 5.000,-/m 2
Rp. 3.000,-/m 2
Rp. 3.500,-/m 2
Rp. 3.000,-/m 2
Rp. 1.500,-/m 2
Rp. 3.500,-/m 2
Rp. 1.500,-/m 2
Rp. 3.000,-/m 2
Rp. 1.500,-/m 2
Rp. 1.000,-/m 2
6. Tangki Air
Rp. 10.000,-/bh
Rp. 15.000,-/bh
- a. Volume 1 s/d 3 m 3
- b. Volume 3 m 3 ke atas
7. Tempat Tangki Minyak Terpendam
- a. Diameter 0 s/d 1 meter
- b. Diameter 1 s/d 2 meter
- c. Diameter 2 meter ke atas
8. Billboard (Bangunan reklame)
Rp. 20.000,-/m
Rp. 25.000,-/m
Rp. 50.000,-/m
Rp. 50.000,-/m
. IZIN REKLAME
A. Dasar Hukum
1. Perda Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Rekiame
2. Perth Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemasangan Rekiame.
3. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 34 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelakcanaan Perth Kota Banjarbaru Nomor 03 Tabun 2000 tentang Pajak Rekiame.
B. Persyaratan :
Ijin Baru
1. Menyampaikan surat pennohonan pemasangan reklame kepada Walikota yang ditandatangani oleh pemohon di atas materai 6.000 (enam ribu);
2. Melampirkan surat kuasa apabila pengurus perijinan dikuasakan kepada orang lain ;
3. Melampirkan fotocopy KTP pemohon;
4. Melampirkan fotocopy akte pendirian dan NPWP bagi perusahaan yang berbadan hukum;
5. Melampirkan surat pernyataan kesediaan menanggung resiko dan khusus reklame berukuran besar diwajibkan mengasuransikan bangunan reklame;
Perjanjian sewa menyewa b.perjanjian pinjam pakai
- c.perjanjian dalam bentuk lain
6. Menyampaikan akte otentik yang menerangkan hubungan hukum antara pemohon dengan objek tanah dalam hal pemohon bukan pemilik tanah, dalam bentuk:
7. Melampirkan denah lokasi, design dan perhitungan konstruksi. Untuk reklame besar perhitungan konstruksi dari tenaga ahli yang memiliki Surat Ijin Bekerja Perencana;
8. Menyerahkan jaminan bongkar berupa deposito (besamya 10% dari nilai konstruksi);
9. Melampirkan Company Profile (data perusahaan) khusus untuk reklame berukuran besar
Ijin Perpanjangan
1. Menyampaikan surat permohonan perpanjangan ijin pemasangan reklame kepada Walikota yang ditandatangani oleh pemohon di atas materai 6.000 (enam ribu);
2. Melampirkan surat kuasa apabila pengurus perijinan dikuasakan kepada orang lain ;
3. Melampirkan fotocopy KTP pemohon;
4. Melampirkan fotocopy akte pendirian dan NPWP bagi perusahaan yang berbadan hukum;
5. Melampirkan surat pemyataan kesediaan menanggung resiko dan khusus reklame berukuran besar diwajibkan mengasuransikan bangun bangunan reklame;
- a. Perjanjian sewa menyewa
- b. perjanjian pinjam pakai
- c. perianjian dalam bentuk lain
6. Melampirkan fotocopy ijin terdahulu dan bukti setor surat pemberitahuan pembayaran;
7. Melampirkan berita acara atau bukti lain telah melakukan pemeriksaan berkala yang dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali;
C. Mekanisme
1. Pengajuan permohonan kepada Walikota melalui BP2T dengan dilampiri semua persyaratan;
2. Pemeriksaan kelengkapan permohonan;
3. Peninjauan Lapangan oleh tim teknis BP2T;
4. Peninjauan lapangan oleh Tim Teknis wakil dari Dims PU dan Perumahan dan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Tata Ruang Kota Banjarbaru ;
5. Rekomendasi Dinas PU dan Perumahan Kota Banjarbaru;
6. Penetapan dan perintah bayar retribusi;
7. Pembuatan SK Izin Reklame;
8. Penyerahan SK Izin.
D. Jangka Waktu Penyelesaian) hari kerja
1 (satu) hari kerja terhitung setelah persyaratan lengkap, namun untuk reklame yang perlu rekomendasi dari Dinas PU &amp; Perumahan waktu penyelesaiannya 7 (tujuh) hari kerja.
E. Biaya yang diperlukan
Perhitungan Biaya Reklame
(PxL)xRp ... /tahun x sisi x buah
1. Papan Nama,
Han
Rp. 350,-
Bulan
Rp. 4.500,-
Tahun
Rp. 40.000,-
2. Neon Box, Baliho, Mini Billboard dan Billboard Hari
Rp. 500,-
Bulan
Rp. 6.500,-
Tahun
Rp. 55.000,-
3. Reklame Kendaraan / Mobil Box Rp.45.000,-/m 2
4. Reklame bervvujud / Balon Udara
Hari
Bulan
Tahun
3.) IZIN GANGGUAN (HO)
A. Dasar Hukum
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 33 Tambahan Lampiran Daerah 25)
13. Persyaratan :
Ijin Baru
1. Mengisi blanko permohonan yang swlah disMiakan, diketahui oleh Ketua RT, Kepala Kelurahan &amp; disetujui tetangga kiri-kanan &amp; muka-belakang;
2. Fotocopy KTP pemohon yg masih berlaku;
3. Fotocopy tanda Tunas PBB tahun akhir;
4. Fotocopy 1MB Rumah atau bangunan;
5. Fotocopy Sertifricat Tanah / SKT, Segel;
6. Fotocopy akta Notaris bagi yang berbadan hukum (1 lembar);
7. Surat Rekomendasi Camat dan bagi yang membuat Izin HO harus melampiri Surat Pengumuman Camat (1 lembar);
8. Mengisi blanko surat pengelolaan lingkungan (SPPL) 2 lembar;
9. Pas photo/gambar ukuran 3x4 cm.
Ijin Perpanjangan :
1. Membuat surat pemyataan apabila sebelah menyebelah tidak ada perubahan dan luas ucaha tidak ada perubahan diatas materai Rp.6.000,-
2. Fotocopy KTP yang masih berlaku
3. Fotocopy Akta Notaris (bagi yang berbadan hokum)
4. gambar/ Denah/ Peta Lokasi Perusahaan/ Tempat Usaha
5. Pas Photo/Gambar ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga)lembar
6. SK HO terdahulu (asli)
C. Mekanisme
1. Pengajuan permohonan kepada Walikota melalui BP2T dengan dilampiri semua persyaratan;
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan izin;
3. Peninjauan Lapangan;
4. Rekomendasi Kantor LH;
5. Penetapan dan perintah bayar retribusi ;
6. Pembuatan SK Izin;
7. Penyerahan Izin.
D. Jangka Waktu Penyelesaian
2 (dua) hari kerja terhitung setelah persyaratan lengkap
Rp. 10.000,-
Rp. 65.000,-
Rp. 450.000,-
E. Biaya yang diperlukan
- Perhitungan tarif retribusi
RIG = TL x IL x TG x JU
Keterangan
RIG = Retribusi Izin Gangguan
- TL = Tarif lingkungan adalah besarnya pungutan per m2 dari luas ruang usaha meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai kondisi lingkungan
- IL = Indeks Lokasi adalah indeks yang didasarkan pada klasifilcasi jalan Dengan parameter :
- Jalan utama dengan nilai = 3
- Jalan Sekunder dengan nilai = 2
- Jalan lingkungan dengan nilai = 1
- IG = Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter
- Gangguan besar dengan nilai
= 5
- Gangguan menengah dengan nilai = 4
- Gangguan kecil dengan nilai
= 3
- Gangguan kecil tidak penting dengan nilai =
2
- Gangguan Insidentil dengan nilai
=1
- JU = Jasa usaha merupakan pengelompokan usaha yang meliputi jenis dengan parameter sesuai luas ruang usaha
Tarif Lingkungan adalah :
A. Jasa
Bengkel
- Las, dico, dll
Rp. 1.500,-
Service kendaraan bermotor
Rp. 1.500,-
Setrum
Rp. 1.500,-
Pemarut Kelapa Menggunakan Mesin, Service
alat-alat elektronik
Rp. 1.100,-
Percetakan/ Offset / Sablon
Rp. 1.500,-
Bioskop / Bioskop Mini
Rp. 2.000,-
Studio musik
Rp. 1.500,-
Karaoke, Cafe, Pub
Rp. 3.000,-
- Pertunjukan Keramaian/ Permainan ketangkasan (Time zone, playstation)
Rp. 1.500,-
- Billyard, dll
Futsal
Rp. 1.500,-
Hotel Melati, Losmen, Penginapan
Rp. 1.500,-
Hotel berbintang
Rp. 2.500,-
Pemondokan Permanen atau semi permanen
Rp. 1.000,-
Tempat Pengumpul barang, barang bekas/
Rp. 1.500,-
Besi/ Logam dan Plastik
Tempat pencucian mobil
Rp. 1.500,-
Klinik/ Balai Pengobatan/ Poliklinik
Rp. 2.000,-
Tempat parkir dikter swasta/ Perorangan Stock File
Rp. 1.500,-
Rp. 3.000,-
Salon Kecantikan,Refleksi
Rp. 1.500,-
Pergudangan
Rp. 2.000,-
Laundry
Rp. 1.000,-
Pengelolaan aspal (Aspal) mixing planat (AMP) pengelolaan semen (Beaching Plant) Rp. 500,-
B. Perdagangan
Rp. 1.500,-
Rp. 1.000,-
Rp. 1.500,-
Rp. 1.500,-
Rp. 1.500,-
Rp. 1.500,-
Rp. 1.500,-
Rp. 1.500,-
Rp. 1.500,-
Rp. 1.500,-
Rp. 2.000,-
Rp. 1.500,-
Rp. 2.000,-
Rp. 1.000,-
Rp. 1.000,-
Rp. 1.500,-
Rp. 3.000,-
Rp. 1.500,-
Rp. 1.000,-
Rp. 1.500,-
Rp. 1.500,-
Rp. 1.500,-
Rp. 1.500,-
Rp. 1.500,-
Rp. 1.500,-
Rp. 1.500,-
Rp. 1.500,-
Rp. 1.500,-
Rp. 1.500,-
Rumah Makan/ Restauran/ Depot
Waning Makan dan Minum
Penjual bahan kimia/ Saprodi
Catering/ Pemborongan makanan
Tempat Penumpukan Penjualan/barang
Apotik/ Toko
Industri Kecil /Rumah tangga
Penggilingan Padi
Pembuatan Batako, Bata, Tegel
Sawmill/Wantilian
Sircle/Mesin Ketam/Pemecah batu
Pembuatan Meubel Krosen dll
Industri Besar/ Pabrik
Pendulangan Intan/emas/ Emas/ Semi Mekanis
Panda . ' Besi
Tempat pembuatan Bak dari Mobil
SPBU
Eceran BBM &amp; Daya tampung 50 s/d 5000 liter
Tempat Perjualan Kayu / Rupa-rupa Bahan Bangwaan
C. Peternakan dan Pertanian
Usaba Ternak Ayam
Usaha &amp; penangkaran lakan di perairan umum Usaha budidaya ikan tambak
Usaha penyamakan kulit
Rumah Usap Karet
Usaha pembibitan
Usaha Petemakan, Penggemukan Sapi, Kambing
Rumah Potong Hewan
Usaha Sarang burung walet
Kelompok Perdagangan
1.) SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
A. Dasar Hukum
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertains Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2002 tentang Izin Industri dan Perdagangan serta Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005 Nomor 7 Seri C Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3).
B. Persyaratan Utama :
Untuk Ijin baru dan perpanjangan syaratnya sama 1. Surat Permohonan Izin;
2. Fotocopy Akte pendirian Perusahaan (Bagi yang Berbadan Hukum);
3. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
4. Fotocopy Izin tempat Usaha (SITU);
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Pas Photo ukuran 4x6 (3 Lembar);
7. Materai Rp 6.000,- (3 Lembar);
8. Neraca akbir Perusahaan;
9. Khusus PT, Laporan Neraca Akhir dibuat menggunakan Kop Perusahaan;
C. Persyaratan Tambahan (Kegiatan Usaha Tertentu)
1. Rekomendasi Dinas Kesehatan (Usaha Alat alat kesehatan)
2. Surat Kontrak Kerjasama Keagenan (Usaha penjualan minyak tanah)
3. Surat Kontrak dari Pertamina (usaha penjualan Solar)
4. Surat Kontrak Kerjasama dengan distributor (Usaha pupuk)
5. Surat Knaca Pertambangan dari Gubemur atau Bupati, Kontrak Kerjasama (usaha Pertambangan)
6. Surat Suplier Bahan Kayu Bulat dan Inhutani dan Surat Izin Usaha Industri ( usaha penggergajian kayu, molding)
7. Surat Izin Penyedia Tenaga Kerja dan Dinsosnaker Kota Banjarbaru (Penyedia tenaga kerja)
D. Mekanisme
1. Pengajuan permohonan oleh customer kepada Walikota melalui BP2T dengan dilampiri semua persyaratan izin;
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan izin;
3. Pembuatan dan penandatangan rekom oleh Dinas Perindagtam &amp; Energi serta peninjauan lokasi untuk jenis-jenis usaha tertentu;
4. Pembuatan SIUP dan penandatangan oleh Kepala BP2T;
5. Penyerahan izin yang sudah selesai ke customer.
E. Jangka Waktu Penyelesaian
3 (tiga) hari kerja terhitung setelah persyaratan lengkap.
2.) TANDA DAFTAR PERUSAHAAN ( TDP )
A. Dasar Hukum
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2002 tentang Izin Industri dan Perdagangan serta Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005 Nomor 7 Seri C Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3).
B. Persyaratan :
Untuk syarat ijin ham dan perpanjangan syaratnya sama
1. Surat Permohonan Izin;
2. Fotocopy akta pendirian Perusahaan;
3. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
4. Fotocopy Swat Ijin Tempat Usaha (SITU);
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Pas Photo ukuran 4x6 dan 3x4 (3Lembar);
7. Materai Rp 6.000,- (3 Lembar);
8. Neraca akhir Perusahaan.
C. Mekanisme
1. Pengajuan permohonan oleh customer kepada Walikota melalui BP2T dengan dilampiri semua persyaratan izin;
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan izin;
3. Pembuatan dan penandatangan rekom oleh Dinas Perindagtam &amp; Energi serta peninjauan lokasi untuk jenis-jenis usaha tertentu;
4. Pembuatan TDP dan penandatangan oleh Kepala BP2T;
5. Penyerahan izin yang sudah selesai ke customer.
D. Jangka Waktu Penyelesaian
3 (tiga) hari kerja terhitung setelah persyaratan lengkap.
3.) TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)/IIIN USARA INDUSTRI (I13)
A. Dasar Rukum
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2002 tentang Izin Industri dan Perdagangan serta Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005 Nomor 7 Seri C Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3).
B. Persyaratan :
Untuk ijin baru dan perpanjangan syaratnya sama
1. Permohonan (Pm-III);
2. Fotocopy KTP Penanggung jawab yang masih berlaku;
3. Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
4. Fotocopy Surat Izin gangguan (HO);
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Pas Photo ukuran 3x4 (3Lembar);
7. Akta Notaris (PT, CV, BUMN, BUMD;
8. Swat Pemyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
9. Berita Acara Pemeriksaan.
C. Mekanisme
1. Pengajuan permohonan oleh customer kepada Walikota melalui BP2T dengan dilampiri semua persyaratan izin;
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan izin;
3. Pembuatan dan penandatangan rekomendasi oleh Dinas Perindagtam &amp; Energi serta peninjauan lokasi untuk jenis-jenis usaha tertentu;
4. Pembuatan TDI/IU1 dan penandatangan oleh Kepala BP2T;
5. Penyerahan izin yang sudah selesai ke customer.
D. Jangka Waktu Penyelesaian
3 (tiga) hari ketja terhitung setelah persyaratan lengkap.
. TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)
A. Dasar Hukum
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2002 tentang Izin Industri dan Perdagangan serta Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005 Nomor 7 Seri C Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3).
B. Persyaratan
Untuk Ijin baru dan perpanjangan syaratnya sama
1. Mengisi Data Daftar Isian permohonan Tanda Daftar Gudang (TDG) + Materai Rp. 6.000,- (1 lembar);
2. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
3. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan ( TDP );
4. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Foto copy KTP penanggung Jawab;
7. Foto copy Denah Gudang;
8. Foto copy Akte Notaris;
9. Pas photo 4 x 6 cm, 2 lembar;
10. Foto copy syarat penunjukan dari Instansi terkait;
11. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
C. Mekanisme
1. Pengajuan permohonan oleh customer kepada Walikota melalui BP2T dengan dilampiri semua persyaratan izin;
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan izin;
3. Pembuatan dan penandatangan rekomendasi oleh Dinas Perindagtam &amp; Energi serta peninjauan lokasi untuk jenis-jenis usaha tertentu;
4. Pembuatan TDG dan penandatangan oleh Kepala BP2T;
5. Penyerahan izin yang sud