PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 41 Tahun 2013
Tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARBARU.
Berlaku: 41 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru, maka dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi dan tata kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 537);\_
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tanis - Daerah Kota. Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARBARU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
13. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
14. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional ada Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
17. Unit Pelaksana Teknis adalah Unsur Pelaksana Teknis pada Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
18. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah basil studi mengenai darnpak besar dan pentingnya suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
19. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
BAB II
Pasal 2

Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas Pokok
BAB II
Pasal 3

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga Fungsi
BAB II
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. penyelengaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan bidang pengendalian;
- e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan bidang analisis pencegahan dampak lingkungan;
- f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan bidang pemantauan dan pemulihan;
7. g, pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis;
- h. pengelolaan urusan kesekretariatan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 5

Unsur-unsur organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari:
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengendalian;
- c. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
- d. Bidang Petnantauan dan Pernulihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;
1. Unit Pelaksana Teknis.
Bagian Kedua Sekretariat
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan pada Badan Lingkungan Hidup.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. perencanaan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan/ monitoring dan evaluasi program/ kegiatan lingkup kesekretariatan di lingkungan Badan Lingkungan Hidup;
- b. pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan lingkup kesekretariatan Badan Lingkungan Hidup.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 8

Sekretariat terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok rnerencanWcan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi/memonitoring dan melaporkan kegiatan administrasi umum meliputi surat-menyurat, perjalanan dinas, hubungan masyarakat, kearsipan, pengadaan barang/jasa, pendistribusian, pen -ieliharaan, rutnah tangga, peralatan dan perlengkapan kantor, serta administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin/tugas belajar, pensiun, perkawinan, perceraian, kartu pegawai, usul mutasi/promosi, absensi, dan data kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, memverifikasi, memvalidasi, mengawasi/memonitoring, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan administrasi perencanaan meliputi penyusunan program dan kegiatan, penganggaran serta administrasi keuangan meliputi pembayaran, pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan.
Bagian Ketiga Bidang Pengendalian
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 10

Bidang Pengendalian mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi; mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang pengendalian.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pengendalian mempunyai fungsi:
- a. perencanaan program pengawasan dan penegakan hukum;
- b. penyelenggaraan program pengawasan dan penegakan hukum;
- c. pengkoordinasian pengawasan dan penegakan hukum;
- d. pembinaan pengawasan dan penegakan hukum;
- e. fasilitasi pengawasan dan penegakan hukum;
- f. evaluasi program pengawasan dan penegakan hukum;
- g. penganalisa pengawasan dan penegakan hukum;
- h. penyusunan program pengawasan dan penegakan hukum;
- i. pengaturan pengawasan dan penegakan hukum;
- j. pengendalian pengawasan dan penegakan hukum.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 12

Bidang Pengendalian terdiri dari:
- a. Sub Bidang Pengawasan;
- b. Sub Bidang Penegakan Hukum.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pengawasan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi, melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan perizinan lingkungan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengawasan.
- (2) Sub Bidang Penegakan Hukum mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi, melakukan pembinaan dan penegakan hukum kegiatan perizinan lingkungan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penegakan hukum.
Bagian Keempat
Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 14

Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang analisis pencegahan dampak lingkungan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai fungsi:
- a. perencanaan program bina teknis AMDAL dan pengkajian dan laboratorium;
- b. penyelenggaraan program bina teknis AMDAL dan pengkajian dan laboratorium;
- c. pengkoordinasian bina teknis AMDAL dan pengkajian dan laboratorium;
- d. pembinaan bina teknis AMDAL dan pengkajian dan laboratorium;
- e. fasilitasi bina teknis AMDAL dan pengkajian dan laboratorium;
1. evaluasi program bina teknis AMDAL dan pengkajian dan laboratorium;
- g. penganalisa bina teknis AMDAL dan pengkajian dan laboratorium;
- h. penyusunan program bina teknis AMDAL dan pengkajian dan laboratorium;
- i. pengaturan bina teknis AMDAL dan pengkajian dan laboratorium;
- j. pengendalian bina teknis AMDAL dan pengkajian dan laboratorium.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 16

Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan terdiri dari:
- a. Sub Bidang Bina Teknis AMDAL;
- b. Sub Bidang Pengkajian dan Laboratorium.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 17

- (1) Sub Bidang Bina Teknis AMDAL mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi, melakukan pembinaan, mengevaluasi kegiatan, dan melaporkan kegiatan bina teknis AMDAL dan UKL-UPL.
- (2) Sub Bidang Pengkajian dan Laboratorium mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi, melakukan pembinaan, mengevaluasi kegiatan, dan melaporkan kegiatan pengkajian dan laboratorium.
Bagian Kelima Bidang Pemantauan dan Pemulihan
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 18

Bidang pemantauan dan pemulihan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang pemantauan dan pemulihan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pemantauan dan Pemulihan mempunyai fungsi:
- a. perencanaan program pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- b. penyelenggaraan program pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. pengkoordinasian pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. pembinaan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- e. fasilitasi pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- f. evaluasi program pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- g. penganalisa pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- h. penyusunan program pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- i. pengaturan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- j. pengendalian pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 20

Bidang Pemantauan dan Pemulihan terdiri dari: a. Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan; b. Sub Bidang Pemulihan dan Kualitas Lingkungan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 21

- (1) Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi, melakukan pembinaan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan.
- (2) Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan koordinasi, melakukan pembinaan, mengevaluasi kegiatan, dan melaporkan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan.
Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan k-eahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 24

- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional.
- (2) Pada organisasi Badan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Satu Unit Pelaksana Teknis dapat membawahi wilayah kerja 1 (satu) atau lebih wilayah kecamatan sesuai volume kerja, kebutuhan dan kemarnpuan daerah.
- (4) Pembentukan, Organisasi dan Tata Keija Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 25

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang wajib menerapkan konsep koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan Badan Lingkungan Hidup serta dengan semua unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Lingkungan Hidup, wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Lingkungan Hidup, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Lingkungan Hidup, wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 30

Sekretaris dan para Kepala Bidang menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala. Badan dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala Badan Lingkungan Hidup.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 31

Sekretaris dan para Kepala Bidang menyampaikan bahan-bahan perencanaannya kepada Kepala Badan dan selanjutnya oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan diolah dan disusun untuk menjadi program Badan Lingkungan Hidup.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi di lingkungan Badan Lingkungan Hidup wajib mengadakan rapat berkala.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 33

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh).
- (2) Dalam hal Kepala Badan dan Sekretaris berhalangan, maka salah seorang Kepala Bidang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh).
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 34

- (1) Kepala Badan Lingkungan Hidup mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Walikota berdasarkan pendelegasian wewenang dari Walikota.
- (2) Dalam mempersiapkan rencana, program Badan Lingkungan Hidup, senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif dan koordinatif dengan unit kerja terkait yang ada di Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
- (3) Dalam melaksanakan rencana serta program Badan Lingkungan Hidup mengusahakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah, serta antar daerah.
- (4) Badan Lingkungan Hidup bersama perangkat daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
H. S AHRIANI
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 2013
WALIKOTA BANJARBARU,
H.M. RUZAIDIN MOOR