PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang POLA TATA KELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR
Berlaku: 53 Tahun 1999
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI ROKAN HILIR PROVINSI RIAU
i i
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR |1, TAHUN 2017
TENTANG
POLA TATA KELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI ROKAN HILIR,
- .a. bahwa dengan ditetapkannya Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebagai Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaannya sebagai Badan Layanan Umum Daerah, diperlukan Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas sebagai peraturan dasar pelaksanaan BLUD di Puskesmas,
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, b.
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran "Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880):
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063), 2.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang: Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah:
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR.
BAB II - TATA KELOLA Bagian Kesatu Identitas Puskesmas Pasal 2
Pasal 5

Puskesmas Kabupaten Rokan Hilir dibentuk bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional yakni meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas
BAB II - TATA KELOLA Bagian Kesatu Identitas Puskesmas Pasal 2
Pasal 6

Puskesmas Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas untuk melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya peningkatan dan pencegahan yang dilaksanakan secara serasi terpadu dengan upaya penyembuhan dan pemulihan dalam wilayah kerjanya.
BAB II - TATA KELOLA Bagian Kesatu Identitas Puskesmas Pasal 2
Pasal 7

Puskesmas mempunyai fungsi :
- 1) Upaya Promosi Kesehatan
menyelenggarakan upaya pelayanan wajib yang terdiri dari :
- 2) Upaya Kesehatan Lingkungan
- 4) Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat
- 3) Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana
- 5) Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
- 6) Upaya Pengobatan
- c. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
- b. menyelenggarakan upaya pelayanan pengembangan berupa upaya pelayanan lain yang dikembangkan sesuai dengan kemampuan Puskesmas serta situasi dan kondisi wilayah kerjanya.
Dinas Kesehatan adalah pelaksana urusan pemerintahan bidang Kesehatan di Kabupaten Rokan Hilir, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Rokan Hilir.
i
BAB I - Bagian Kedua Pejabat Pengelola
Pasal 9

Pejabat pengelola BLUD Puskesmas terdiri dari :
- a. Pemimpin BLUD:
- b. Pejabat Pengelola Keuangan,
- c. Pejabat Teknis:
Bagian Kedua Pejabat Pengelola
BAB I - Bagian Kedua Pejabat Pengelola
Pasal 10

- (1) Kepala Puskesmas disebut Pemimpin BLUD.
- (3) Pejabat teknis adalah Pejabat Pengadaan di Puskesmas serta mengkoordinasikan kegiatan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas disebut Pejabat Pengelola Keuangan.
Pejabat pengelola BLUD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
Persyaratan sebagai Pejabat Pengelola
Bagian Keempat
BAB I - Bagian Kedua Pejabat Pengelola
Pasal 12

- (1) Kualifikasi Pemimpin BLUD Puskesmas :
- b. Dokter atau Dokter Gigi dan atau menjabat sebagai Kepala Puskesmas,
- a. Pegawai Negeri Sipil
- c. Profesional:
5. ce. mampu mengelola anggaran BLUD:
- d. mempunyai pengetahuan manajemen Puskesmas,
- f. mampu mengelola penyediaan dan distribusi logistik untuk seluruh Puskesmas.
- (2) Kualifikasi Pejabat Pengelola Keuangan BLUD Puskesmas :
- b. Pejabat Pengelola Keuangan memiliki pengetahuan manajemen keuangan dan mengelola aset Puskesmas.
- a. Pejabat pengelola keuangan BLUD Puskesmas dapat berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
11. Cc. Pejabat pengelola keuangan BLUD yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (a), dipekerjakan berdasarkan ikatan kontrak.
- (3) Kualifkasi Pejabat Teknis BLUD Puskesmas
- b. Pejabat Teknis BLUD Puskesmas memiliki pengetahuan program wajib dan pengembangan di Puskesmas serta mampu melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencapaian program-program di Puskesmas.
- a. Pejabat Teknis BLUD Puskesmas dapat berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- c. Pejabat pengelola Teknis yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (a), dipekerjakan berdasarkan ikatan kontrak.
Bagian Kelima Tanggung Jawab Pejabat Pengelola
BAB I - Bagian Kedua Pejabat Pengelola
Pasal 13

- (1) BLUD bertanggung jawab sebagai berikut:
2. . menyusun Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Kabupaten Rokan Hilir, b.
3. Pemimpin a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Puskesmas sesuai visi, misi dan tujuan organisasi, serta selalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas,
4. . menyusun Rencana Bisnis Anggaran tahunan,
5. . menyiapkan laporan kinerja tahunan dan laporan berkala,
6. memelihara, mengelola dan meningkatkan sumber daya Puskesmas Kabupaten Rokan Hilir: Lag
7. . mempertanggung jawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan BLUD Puskesmas: d. e.
8. mewakili Puskesmas di dalam dan diluar pengadilan,
- (2) Pejabat pengelola keuangan BLUD Puskesmas bertanggung jawab sebagai berikut :
- g. h. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana telah digariskan.
- a. Pejabat pengelola keuangan BLUD Puskesmas bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.
- c. Pejabat Pengelola Keuangan dalam tugasnya dibantu oleh Bendahara BLUD dan Pejabat Pembantu Pengelolaan Keuangan.
- b. Pejabat pengelola keuangan BLUD Puskesmas adalah sekaligus sebagai pejabat keuangan BLUD yg mempunyai tugas memimpin Tata Usaha, Keuangan dan Akuntansi, SDM, Pemeliharaan Gedung dan Alat, dan penyediaan data.
- d. Bendahara BLUD adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang membantu Pejabat Pengelola Keuangan dalam penyelenggaraan keuangan khususnya perigelolaan penerimaan dan pengeluaran anggaran BLUD serta membantu Pejabat Pengelola Keuangan dalam menyusun Laporan
- (3) Pejabat teknis BLUD bertanggung jawab sebagai berikut :
16. pertanggunjawaban. e. Pejabat Pembantu Pengelolaan Keuangan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan yang bertugas membantu Pejabat Pengelola Keuangan di Puskesmas dalam penatalaksanaan akuntansi dan keuangan BLUD Puskesmas serta melakukan sinkronisasi Laporan Akuntansi dan Keuangan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hilir atau Bendahara Umum Daerah.
- a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya,
- c. Melakukan Koordinasi Lintas program terkait pelaksanaan teknis program di Puskesmas,
- b. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA:
- d. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pencapaian kinerja program di Puskesmas sesuai dengan aturan manajemen Puskesmas:dan
- e. Menyelenggarakan Pengadaan Barang dan Jasa.
- (1) Kewajiban Pemimpin BLUD sebagai berikut :
2. b.merjyusun perencanaan srategis dan perencanaan bisnis anggaran
- a. memimpin, membina dan mengendalikan penyelenggaraan Puskesmas agar sesuai dan dapat mencapai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan,
4. Puskesmas: Cc. mempertanggung jawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan BLUD Puskesmas:
5. €. menaati kaidah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
6. d.melaksanakan tanggung jawab sebagai Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1),
- (2) Hak Pemimpin BLUD sebagai berikut :
8. b.mengusulkan calon Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Kepala Daerah sesuai ketentuan:
- a. menyusun kebijakan terkait rincian renumerasi pegawai BLUD Puskesmas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku:
- c. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan,
- (3) Kewajiban Pejabat Keuangan sebagai berikut :
- d. menerima remunerasi berupa insentif, jasa pelayanan, dan bentuk lainnya sesuai ketentuan.
- a. menyelenggarakan akuntansi, penyusunan laporan keuangan PPK-BLUD dan pengelolaan kas,
- c. mengkoordinasikan penyusunan RBA dengan Pemimpin BLUD,
- b. mengelola barang, aset tetap dan investasi sesuai ketentuan,
16. d.melaksanakan tanggung jawab sebagai Pemimpin BLUD sebagaimana. dimaksud pada pasal 13 ayat (2).
17. Hak Pejabat Keuangan sebagai berikut : 4)
- b. menerima remunerasi berupa insentif, jasa pelayanan, dan bentuk lainnya sesuai ketentuan.
- a. mengelola utang dan piutang sesuai ketentuan:
20. Kewajiban Pejabat Teknis sebagai berikut :
21. (S) a. menyusun perencanaan teknis kegiatan yang sudah tertera pada RBA
22. Puskesmas: b. melakukan Koordinasi Lintas program terkait pelaksanaan teknis program di Puskesmas:
- d. menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. melakukan Monitoring dan Evaluasi pencapaian kinerja program di Puskesmas sesuai dengan aturan manajemen Puskesmas,
25. Hak Pejabat Teknis sebagai berikut : (6)
- a. menerima data hasil pelaksanaan kegiatan guna penyusunan laporan
27. kinerja operasional, b. menerima remunerasi berupa insentif, jasa pelayanan, dan bentuk lainnya sesuai ketentuan.
28. Kewajiban Pegawai BLUD Puskesmas sebagai berikut :
29. dan'kebijakan Pemimpin BLUD atau Kepala Puskesmas lainnya, b. bekerja dengan baik, disiplin, mengutamakan kerjasama tim dan dalam
- (7) a. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
31. etos kerja yang baik, c. meriyusun laporan pelaksanaan teknis kegiatan dan menyerahkan data hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Teknis,
- d. menyelenggarakan kegiatan teknis guna pencapaian program dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Puskesmas yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
33. Hak Pegawai BLUD Puskesmas sebagai berikut :
- b. medapatkan informasi terkait kinerja operasional dan keuangan secara
- (8) a. merjyampaikan masukan terkait kinerja operasional Puskesmas:
36. akuntabel: c. menerima remunerasi berupa insentif, jasa pelayanan, dan bentuk lainnya sesuai ketentuan.
- Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Puskesmas dilarang untuk :
- kepentingan b. melakuikan perbuatan yang melanggar hukum:
- a. melakukan penyalahgunaan wewenang yang dimiliki semata-mata untuk pribadi dan golongan:
- c. membocorkan atau menyampaikan rahasia jabatan dan rahasia negara,
- e. tidak melaksanakan kegiatan atau program 'yang menjadi tanggung jawab
- d. memberikan informasi yang tidak benar kepada pihak diluar lingkungan Puskesmas,
- dan tugasnya. melanggar peraturan internal BLUD dan peraturan kepegawaian lainnya.
BAB I - Bagian Kedua Pejabat Pengelola
Pasal 16

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Puskesmas yang melanggar larangan yang diatur pada pasal 15 dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pemberhentian.
- (3) Sanksi Teguran tertulis diberikan paling banyak 3 kali untuk pelanggaran yang tertera pada pasal 15 huruf c dan huruf d.
- (2) Sanksi Teguran Lisan diberikan paling banyak 3 kali untuk pelanggaran ringan yang tertera pada pasal 15 huruf e dan huruf f.
- (4) Sanksi Pemberhentian diberikan apabila melanggar ketentuan sebagai berikut:
- b. melanggar ketentuan sebagaimana tertera pada Pasal 15 huruf a dan huruf b.
- a. menerima Sanksi Teguran Tertulis lebih dari 3 kali:
BAB IV - PENGELOMPOKAN FUNGSI Pasal 17
Pasal 18

- Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) merupakan pelayanan ' kesehatan berupa kegiatan pelayanan gawat darurat dan ambulans, poliklinik, rawat inap, persalinan, Laboratorium Klinik Dasar, kunjungan rumah (home care), Farmasi dan pelayanan rehabilitasi. (1
- (3) Kegiatan UKP dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan di Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) merupakan pelayanan kesehatan berupa layanan Kesehatan Keluarga, Gizi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Kesehatan Lingkungan, Promosi dan Pemberdayaan: Kesehatan Masyarakat dan Penggerakkan Pembangunan berwawasan kesehatan.
BAB IV - PENGELOMPOKAN FUNGSI Pasal 17
Pasal 19

- (1) Puskesmas juga menjalankan program manajemen Puskesmas yang meliputi pengelolaan dan penyelenggaraan akuntansi dan keuangan Puskesmas, pengelolaan barang dan aset, pengelolaan kepegawaian, penyelenggaraan sistim informasi dan data Puskesmas, pengelolaan tata usaha dan rumah tangga puskesmas, serta mengkoordinasikan pengelolaan manajemen mutu.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dikoordinasikan oleh Kepala Puskesmas dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas.
BAB XI - Bagian Kedua Biaya Pasal 26
Pasal 27

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 26 ayat (2), terdiri dari: a. biaya pelayanan, dan b. biaya umum dan administrasi.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluriih biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan. tr
|
- a. bidya pegawai,
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari,
- b. biaya bahan:
- c. biaya jasa pelayanan,
- e. biaya barang dan jasa: dan
- d. biaya pemeliharaan,
- f. biaya pelayanan lain-lain.
8. :
9. , (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. biaya pegawai,
- b. biaya administrasi kantor:
- c. biaya pemeliharaan,
- e. biaya promosi: dan
- d. biaya barang dan jasa,
- f. biaya umum dan administrasi lain-lain.
BAB XI - Bagian Kedua Biaya Pasal 26
Pasal 28

Biaya non, operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), terdiri dari:
- b. biaya administrasi bank,
- a. biaya bunga:
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap,
- e. biaya rion operasional lain-lain.
- d. biaya Kerugian penurunan nilai, dan
BAB XI - Bagian Kedua Biaya Pasal 26
Pasal 29

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf g disampaikan kepada PPKD: setiap triwulan.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 1
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab.
- (4) Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
BAB XI - Bagian Kedua Biaya Pasal 26
Pasal 30

- (1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk BLUD bertahap.
5. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD dapat :
- b. mendapatkan anggaran dari Pendapatan BLUD Puskesmas lain
- (5) a. mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD.
|
- (6) Tamb4han anggaran dari BLUD Puskesmas lain hanya boleh dimanfaatkan untuk biaya umum dan administrasi.
BAB XI - Bagian Kedua Biaya Pasal 26
Pasal 31

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh PPKD.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksl, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Perencanaan, terdiri dari:
- b. Rencana Kerja Puskesmas Kabupaten Rokan Hilir menyusun Rencana Kerja yang digunakan sebagai pedoman menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada tahun yang bersangkutan dara disampaikan ke Dinas Kesehatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan.
2. a.Rencana Kerja Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja yang digunakan sebagai pedoman menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan pada tahun yang bersangkutan termasuk didalamnya Rencana Kerja Puskesmas Kabupaten Rokan Hilir . n
Penyusunan Anggaran:
- b. Rencana Kerja dan Anggaran Puskesmas Kabupaten Rokan Hilir menyusun dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang program, kegiatan, target kinerja dari anggaran BLUD.
- a. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang digunakan sebagai pedoman menjadi acuan dalam pelaksanaan, pembiayaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan pada tahun yang bersangkutan termasuk Anggaran Puskesmas Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan usulan RBA.
berisi (3) Pembahasan dan penetapan Anggaran
- b. Berdasarkan APBD Kabupaten Rokan Hilir, Dinas Kesehatan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan BLUD Puskesmas menyusun RBA definitif. DPA Dinas Kesehatan disampaikan ke BPKAD untuk mendapat pengesahan.
2. a.RKA Dinas Kesehatan dan RBA Puskesmas Kabupaten Rokan Hilir diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menjadi masukan didalam Rancangan APBD Kabupaten Rokan Hilir . RAPBD Kabupaten Rokan Hilir selanjutnya diajukan ke DPRD Kabupaten Rokan Hilir untuk dibahas dan disetujui DPRD Kabupaten Rokan Hilir . RAPBD yang sudah disetujui DPRD Kabupaten Rokan Hilir kemudian dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi dan selanjutnya ditetapkan sebagai APBD Kabupaten Rokan Hilir . |
4
Berdasarkan DPA Dinas Kesehatan yang telah disahkan Kepala BPKAD, Puskesmas Kabupaten Rokan Hilir sudah dapat melakukan pencairan anggaran untuk melaksanakan kegiatan.
!
- (1) Puskesmas Kabupaten Rokan Hilir merupakan entitas akuntansi yang menetapkan sistem akuntansi pemerintah.
2. a.neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu:
- (2) Laporan keuangan BLUD terdiri dari:
4. b.laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode,
- d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan, dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dari saldo akhir kas selama periode tertentu: dan
BAB XIII - EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA
Pasal 38

- (1) Evaluasi dan penilaian Kinerja Puskesmas dilakukan oleh kepala daerah terhadap aspek keuangan dan non keuangan.