PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 5 Tahun 2017
Tentang BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.
Berlaku: 5 TAHUN 2017
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN Baglan Kesatu Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum Pasal 5
Pasal 10

- (!) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (I).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN Baglan Kesatu Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum Pasal 5
Pasal 11

Pemberian bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN Baglan Kesatu Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum Pasal 5
Pasal 12

- (I) Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi meliputi kegiatan:
- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. drafting dokumen hukum.
Paaal 13
- (I) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Iembaga pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PERSYARATAN, TATA CARA PENGAJUAN
Pasal 16

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pemberi bantuan hukum wajib melakukan koordinasi dengan penerima bantuan hukum tentang rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
BAB VI - PERSYARATAN, TATA CARA PENGAJUAN
Pasal 17

- (!) Pemberi bantuan hukum pelaksanaan tugasnya pada tembusan kepada DPRD. wajib melaporkan Bupati dengan
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
PENJELASAN
Pasal 1

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum ( equality before the law).
Hingga saat ini, di Pemerintah Kabupaten Situbondo belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warganegara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.
Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten Situbondo .
Pasal I
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Huruf a
Yang dimaksud menempatkan hak dengan "asas dan kewajiban keadilan" setiap orang proporsional, patut, benar, baik, dan tertib. adalah secara
Huruf b
Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas perlindungan terhadap hak asasi manusia" adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuru dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "asas memaksirnalkan pemberian Bantuan penggunaan sumber anggaran yang ada. efisiensi" adalah Hukum melalui
Huruff
Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberianHBantuan Hukum secara tepat.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

Ayat (!)
Cukup jelas.
Yang dimaksud litigasi penyelenggaraan bantuan proses pengadilan. adalah hukum salah satu bentuk yang dilakukan melalui
Yang dimaksud non litigasi adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal6 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud "kelancaran" adalah memberikan penjelasan dan/atau keterangan serta bukti-bukti. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud pemberi bantuan hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan, adalah pemberi bantuan hukum yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. berbadan hukum; b. terakreditasi sesuai ketentuan undangan; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki pengurus; dan e. memiliki program bantuan hukum. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) PerundangYang dimaksud dengan "dosen dan mahasiswa fakultas hukum" adalah dosen fakultas hukum pada perguruan tinggi negeri atau swasta dan mahasiswa fakultas hukum pada perguruan tinggi negeri atau swasta. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Pasal 11 Yang dimaksud dengan "mata kuliah hukum acara" adalah mata kuliah hukum acara pidana atau hukum acara perdata. Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas.
```
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (!) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud "dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin'' misalnya : Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, atau Kartu Keluarga Sejahtera. Huruf c Cukup jelas. Pasal 15 Yang dimaksud dengan "jawaban" adalah pernyataan pemberi bantuan hukum untuk bersedia memberi bantuan hukum dan menindaklanjuti permohonan bantuan hukum. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Ayat(l) Diperlukannya tembusan pelaksanaan fungsi pengawasan. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasa122 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cuku p jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. kepada DPRD, untuk
```