Unknown Unknown Nomor INDUK Tahun 2013
Tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PALOPO
Berlaku: 5 Agustus 2013
N/A
Preamble

Menimbang
LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO
TAHUN 2013 NOMOR 8 SERI E NOMOR 08
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PALOPO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALOPO,
: a.
bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373), maka perlu untuk ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Palopo sebagai pedoman pelaksanaan program Pemerintah Kota Palopo dalam pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mengingat
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Palopo;
2. : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
19. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional;
21. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALOPO
Dan
WALIKOTA PALOPO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PALOPO.
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Palopo
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo.
4. Walikota adalah Walikota Palopo.
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo.
8. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Palopo.
9. Camat adalah Camat di Kota Palopo.
10. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat pada Dinas yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kantor Urusan Agama yang melaksanakan pencatatan nikah bagi penduduk yang beragama Islam di tingkat Kecamatan.
12. Kelurahan adalah kelurahan di Kota Palopo.
13. Lurah adalah Lurah di Kota Palopo.
14. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
15. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.
16. Penduduk Kota Palopo yang selanjutnya disebut penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan bertempat tinggal di daerah, serta telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Walikota.
17. Penduduk Non Permanen adalah WNI yang bertempat tinggal sementara kurang dari satu tahun pada domisili yang berbeda dengan domisili KTP dan belum berniat untuk pindah menetap.
18. Penduduk Sementara adalah Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas di Daerah, serta telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Walikota.
19. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Administrasi Kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
20. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan.
21. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
22. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh sesorang dalam register pencatatan sipil.
23. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
24. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan atau orang lain yang tinggal satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
25. Kepala Keluarga adalah :
- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu;
- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. Kepala Kesatriaan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
26. Anggota Keluarga adalah orang-orang yang nama dan biodatanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
27. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
28. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
29. Surat Keterangan Domisili Sementara yang selanjutnya disingkat SKDS adalah identitas resmi sebagai bukti diri penduduk non permanen di Daerah.
30. Surat Keterangan Susunan Keluarga Penduduk Non Permanen yang selanjutnya disingkat SK2PNP adalah surat keterangan susunan keluarga penduduk non permanen yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
31. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah identitas resmi Penduduk Sementara sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
32. Surat Keterangan Susunan Keluarga Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat SK2PS adalah surat keterangan susunan keluarga penduduk sementara yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
33. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disngkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada sesorang yang terdaftar sebagai penduduk dan berlaku secara nasional.
34. Data kependudukan adalah data perseorang dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
35. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
36. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
BAB II - HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
Pasal 2

Setiap penduduk, penduduk non permanen dan penduduk sementara, mempunyai hak untuk memperoleh :
- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirnya dan/atau keluarganya; dan
- f. pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.
BAB II - HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
Pasal 3

- (1) Setiap penduduk, penduduk non permanen dan penduduk sementara wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas kecuali anggota perwakilan Negara asing dan organisasi internasional beserta keluarganya dapat melaporkan peristiwa penting kepada Dinas.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang memberikan tempat tinggal kepada orang lain, wajib melaporkan setiap perubahan data dan biodata yang terjadi kepada Kepala Dinas.
BAB II - HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
Pasal 4

- (1) Bagi penduduk yang berada di luar daerah, wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.
- (2) Bagi penduduk luar daerah yang berada di daerah wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas.
BAB II - HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
Pasal 5

Bagi penduduk yang berada di luar negeri, wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Lembaga yang berwenang di Negara setempat dan/atau pada Perwakilan Republik Indonesia.
BAB III - KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN
Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi kependudukan di daerah dengan kewenangan yang meliputi :
- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- d. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kota;
- e. pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- f. penerapan standar pelayanan administrasi kependudukan; dan
- g. kerjasama dengan lembaga pemerintahan, organisasi permasyarakatan, perguruan tinggi, dunia usaha atau industri dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
Bagian Kedua
Instansi Pelaksana
BAB III - KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN
Pasal 7

- (1) Instansi Pelaksana berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
- a. mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk, penduduk non permanen dan penduduk sementara atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. menerbitkan dokumen kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh setiap penduduk, penduduk non permanen dan penduduk sementara dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- g. mengelola dan mendayagunakan data dan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- h. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas aparatur, serta sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi; dan
- i. melakukan koordinasi, kerjasama pengawasan dan penertiban atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Kewajiban dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
BAB IV - DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 8

- (1) Setiap penduduk, penduduk non permanen dan penduduk sementara wajib memiliki Dokumen Kependudukan.
- (2) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3. meliputi :
- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Surat Keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas :
- a. Surat Keterangan Pindah;
- b. Surat Keterangan Pindah Datang;
- c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT);
- f. Surat Keterangan Kelahiran;
- g. Surat Keterangan Lahir Mati;
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- j. Surat Keterangan Kematian;
- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
- n. Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS);
- o. Surat Keterangan Susunan Keluarga Penduduk Non Permanen (SK2PNP);
- p. Surat Keterangan Susunan Keluarga Penduduk Sementara (SK2PS);
- q. Surat Keterangan Pencatatan Sipil; dan
- r. Surat Keterangan Lainnya.
- (4) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berlaku untuk selamanya, yang terdiri atas :
- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
BAB IV - DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 9

- (1) Dokumen kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas meliputi :
- a. Biodata Penduduk Orang Asing;
- b. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- c. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- d. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- e. Surat Keterangan Dokumen Kependudukan;
- f. Register Akta; dan
- g. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Dokumen kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam Satu Kota/Kabupaten Administrasi; dan
- b. Surat Keterangan Pindah Datang antar Kecamatan dalam satu Kota/Kabupaten Administrasi.
- (3) Dokumen kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Dinas meliputi :
- a. Surat Keterangan Kelahiran;
- b. Surat Keterangan Kematian;
- c. Surat Keterangan lahir Mati;
- d. Surat Keterangan Pindah antar Kelurahan dan dalam Satu Kecamatan; dan
- e. Surat Keterangan Pindah Datang antar Kelurahan dalam Satu Kecamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian pelayanan dan penandatanganan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 10

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara wajib dicatatkan biodatanya pada Dinas.
- (2) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan NIK dan perubahan database kependudukan.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 11

Setiap Penduduk Non Permanen wajib melaporkan biodata, keperluan dan jangka waktu bertempat tinggal di Daerah kepada Kepala Dinas sebagai dasar penerbitan SKDS dan SK2PNP.
Bagian Kedua Nomor Induk Kependudukan
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 12

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku seumur hidup, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (4) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dokumen lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketiga Kartu Keluarga
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 13

- (1) Setiap keluarga di daerah wajib memiliki KK.
- (2) Setiap kepala keluarga wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (3) Setiap terjadi perubahan susunan keluarga yang mendapatkan persetujuan Kepala Keluarga wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (4) Setiap penduduk hanya terdaftar dalam 1 (satu) KK sesuai dengan nomor yang ditetapkan Dinas.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 14

- (1) Nomor KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (2) KK yang rusak, hilang dan/atau terjadi mutasi biodata harus diganti dengan KK yang baru.
- (3) Anggota keluarga dalam satu keluarga yang berbeda kewarganegaraannya dicatat dalam satu KK mengikuti KK Kepala Keluarga.
- (4) KK dijadikan dasar untuk penerbitan KTP.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 15

Persyaratan untuk memperoleh KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 sebagai berikut :
- a. Surat pengantar dari Lurah lewat RT/RW;
- b. Izin Tinggal Tetap bagi orang asing;
- c. Fotocopy atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;
- d. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah;
- f. KK lama bagi penduduk yang melakukan penambahan atau mengurangi anggota keluarga dalam KK;
- g. Kutipan Akta Kelahiran untuk perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK;
- h. Surat Keterangan Kematian untuk perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK; dan
- i. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau KK yang rusak.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keempat
Surat Keterangan Susunan Keluarga Penduduk Non Permanen
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 17

- (1) Setiap penduduk non permanen wajib memiliki SK2PNP.
- (2) Setiap terjadi perubahan susunan keluarga, wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (3) Setiap penduduk non permanen hanya terdaftar dalam 1 (satu) SK2PNP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh SK2PNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kelima Surat Keterangan Susunan Keluarga Penduduk Sementara
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 18

- (1) Setiap penduduk sementara wajib memiliki SK2PS.
- (2) Setiap terjadi perubahan susunan keluarga, wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (3) Setiap penduduk sementara hanya terdaftar dalam 1 (satu) SK2PS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh SK2PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keenam
Kartu Tanda Penduduk
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 19

- (1) Penduduk yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Kewajiban memiliki KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sejak tanggal perkawinan bagi penduduk di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun dan dilaporkan kepada Dinas.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.
- (4) Setiap Penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP dan wajib dibawa pada saat bepergian.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 20

- (1) KTP untuk WNI berlaku 5 (lima) tahun dan untuk Orang Asing disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
- (2) KTP yang telah habis masa berlakunya, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja wajib dilaporkan kepada Dinas oleh yang bersangkutan.
- (3) Penduduk WNI yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun atau lebih diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (4) KTP yang hilang atau rusak sebelum masa berlakunya habis, diterbitkan KTP baru dengan masa berlaku sama KTP yang hilang dan rusak, kecuali masa berlakunya kurang dari 6 bulan diterbitkan KTP dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.
- (5) KTP Khusus dapat diberikan kepada Petugas Rahasia Khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 21

- (1) KTP berisi biodata, sidik jari dan photo berwarna secara sistem elektronik dari penduduk yang bersangkutan dengan ketentuan :
- a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang photo berwarna merah; dan
- b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang photo berwarna biru.
- (2) Photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm (dua kali tiga centimeter) dengan ketentuan 70% (tujuh puluh persen) tampak wajah, dapat menggunakan jilbab dan tidak berkacamata gelap.
- (3) Dalam hal terjadi kesalahan dan perubahan biodata penduduk dalam KTP, pembetulan hanya dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Dinas.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 22

Persyaratan untuk memperoleh KTP bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 sebagai berikut :
- a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
- b. Surat Pengantar RT/RW/Lurah;
- c. Fotocopy :
1. KK;
2. Kutipan Akta Nikah/Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
3. Kutipan Akta Kelahiran; dan
4. Paspor dan Izin Tinggal Tetap (bagi orang asing);
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (bagi orang asing);
- e. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang (bagi pendatang);
- f. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau KTP yang rusak; dan
- g. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketujuh Surat Keterangan Domisili Sementara
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 24

- (1) Setiap penduduk non permanen wajib memiliki SKDS.
- (2) Kewajiban memiliki SKDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kedatangan di daerah.
- (3) SKDS berlaku 1 (satu) tahun dan wajib dibawa pada saat bepergian.
- (4) Setiap perpindahan domisili sementara penduduk non permanen diterbitkan SKDS baru.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh SKDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedelapan Surat Keterangan Tempat Tinggal
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 25

- (1) Setiap penduduk sementara wajib memiliki SKTT.
- (2) Kewajiban memiliki SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterbitkannya kartu izin tinggal terbatas.
- (3) SKTT wajib dibawa pada saat bepergian.
- (4) SKTT berlaku sesuai dengan masa berlaku KITAS bagi orang asing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kesembilan Perubahan Alamat
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 26

- (1) Setiap terjadi perubahan alamat yang disebabkan pemekaran, penggabungan, penghapusan, penataan wilayah dan perubahan nama lingkungan, Dinas dan Suku Dinas wajib memutakhirkan biodata penduduk dan dokumen kependudukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kesepuluh Pindah Datang Penduduk dan Penduduk Sementara
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 27

Pindah datang penduduk dan penduduk sementara dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan sebagai berikut :
- a. dalam satu kelurahan;
- b. antar kelurahan dalam satu kecamatan;
- c. antar kecamatan dalam satu kota/kabupaten administrasi;
- d. antar kota/kabupaten administrasi dalam satu provinsi;
- e. antar provinsi; dan
- f. keluar negeri.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 28

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara wajib melaporkan kepindahannya kepada Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Surat Keterangan Pindah diberikan setelah dilakukan pencabutan KTP atau SKTT.
- (3) Surat Keterangan Pindah berlaku selama 30 (tiga puluh) hari dan berlaku sebagai pengganti KTP atau SKTT.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 29

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara yang datang untuk menetap di alamat yang baru wajib melaporkan kedatangannya ke Dinas untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari dan sebagai pengganti KTP atau SKTT.
- (3) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar penerbitan KK atau SK2PS serta penerbitan KTP atau SKTT.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 30

Penduduk yang pindah untuk menetap di alamat yang baru karena bertransmigrasi, pengaturan kepindahannya dikoordinasikan oleh Dinas dengan instansi terkait.
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pindah datang penduduk dan penduduk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kesebelas
Perubahan Status Penduduk Sementara menjadi Penduduk
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 32

- (1) Setiap penduduk sementara yang berubah status menjadi penduduk, wajib dilaporkan kepada Dinas untuk mendapatkan perubahan status kependudukan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya perubahan izin tinggal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perubahan status penduduk sementara menjadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keduabelas Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 33

- (1) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilaksanakan terhadap penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan.
- (2) Penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penduduk korban bencana alam;
- b. penduduk korban bencana sosial;
- c. orang terlantar; dan
- d. komunitas terpencil.
- (3) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan Tim Pendataan Penduduk Rentan administrasi kependudukan yang dibentuk oleh Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketigabelas Pelaporan Bagi Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri
BAB V - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 34

- (1) Bagi penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami, dikarenakan faktor umur, sakit, cacat fisik dan/atau mental, dapat dibantu oleh Dinas, keluarganya atau orang lain yang diberi kuasa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 35

- (1) Setiap kelahiran di Daerah wajib dilaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran kepada Dinas.
- (2) Setiap pelaporan kelahiran sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.
- (3) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 1 (satu) tahun dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 36

- (1) Bagi kelahiran WNI di Luar wilayah RI yang telah memperoleh Akta Kelahiran dari lembaga yang berwenang di Luar Negeri atau dari Perwakilan RI setempat, wajib melaporkan kepada Dinas setelah yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Bagi kelahiran WNI di luar wilayah RI di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan kepada lembaga yang berwenang di Luar Negeri atau dari Perwakilan RI setempat berdasarkan keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (3) Kewajiban melaporkan kepada Dinas bagi kelahiran WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (4) Bagi Kelahiran WNI didalam wilayah RI di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat tujuan berdasarkan keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 37

- (1) Bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, orang atau badan hukum yang menemukan, memelihara atau kuasanya wajib melaporkan kepada Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 39

- (1) Setiap bayi yang lahir mati di daerah wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketiga Pencatatan Kematian
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 40

- (1) Setiap kematian di Daerah wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register kematian dan diterbitkan kutipan akta kematian.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 41

- (1) Setiap kematian WNI di Luar Negeri yang telah memperoleh Akta Kematian dari lembaga yang berwenang di Luar Negeri atau dari Perwakilan RI setempat, wajib dilaporkan ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke daerah.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register kematian luar negeri dan diterbitkan Surat Pelaporan Kematian Luar Negeri.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 42

- (1) Seseorang yang tidak jelas keberadaannya kerena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Dinas.
- (2) Setiap pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register kematian orang yang hilang dan diterbitkan Surat Keterangan Kematian Orang Yang Hilang.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 43

- (1) Kematian seseorang yang tidak diketahui identitasnya, Dinas mencatat berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (2) Setiap pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register kematian orang yang tidak diketahui identitasnya dan diterbitkan Surat Keterangan Kematian Orang Yang Tidak Diketahui Identitasnya.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 43 diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keempat Pencatatan Perkawinan
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 45

- (1) Setiap perkawinan di Daerah yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal sahnya perkawinan.
- (2) Pelaporan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada register perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 46

- (1) Setiap perkawinan penduduk yang diselenggarakan di luar negeri yang telah memperoleh akta perkawinan dan/atau surat keterangan perkawinan dari lembaga yang berwenang di luar negeri atau Perwakilan Republik Indonesia setempat, wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada Register Perkawinan Luar Negeri dan diterbitkan Surat Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 47

- (1) Setiap pembatalan perkawinan penduduk WNI dilaporkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya kepada Dinas paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut kutipan akta perkawinan, serta diterbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 49

- (1) Setiap peristiwa perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan, wajib dilaporkan kepada Dinas oleh yang bersangkutan atau kuasanya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan diterima.
- (2) Pelaporan pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, serta membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan.
- (3) Dalam hal pencatatan perceraian bagi WNI yang pencatatan perkawinannya di luar daerah dan/atau luar negeri, Dinas memberitahukan kepada Lembaga yang berwenang/Kedutaan Negara yang menerbitkan akta perkawinan.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 50

- (1) Setiap perceraian penduduk WNI yang terjadi di luar negeri dan telah memperoleh Akta Perceraian dari lembaga yang berwenang di Luar Negeri atau dari Perwakilan RI setempat, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan bagi yang perkawinannya di daerah, serta diterbitkan Surat Pelaporan Perceraian di Luar Negeri.
- (3) Bagi yang perkawinannya di luar daerah, Dinas menerbitkan Surat Pelaporan Perceraian di Luar Negeri dengan tembusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat yang mencatat perkawinannya.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 51

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya kepada Dinas, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di buat catatan pinggir pada Register Akta Perceraian dan mencabut kutipan akta perceraian, serta diterbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dan diterbitkan kembali akta perkawinannya.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keenam
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 53

- (1) Setiap pengangkatan anak sesuai ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 54

- (3) Setiap pengangkatan anak oleh penduduk di Luar Negeri, wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 55

- (1) Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dicatatkan dan dilaporkan orangtuanya kepada Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Permohonan Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register pengakuan anak dan diterbitkan kutipan akta pengakuan anak serta dibuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 56

- (1) Setiap pengesahan anak di Daerah wajib dicatatkan dan dilaporkan orangtuanya kepada Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat pada minute akta perkawinan apabila pengesahan dilakukan pada saat pencatatan perkawinan dan dibuat catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan apabila pengesahan dilakukan setelah pencatatan perkawinan, dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 55 diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketujuh Pencatatan Perubahan Nama dan Status Kewarganegaraan
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 58

- (1) Setiap perubahan nama, wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.
- (2) Perubahan nama yang disebabkan penambahan nama marga, nama keluarga, nama ayah, nama ibu dan lainnya, serta perbaikan redaksional nama pada akta kelahiran dilaporkan pada Dinas.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 59

- (1) Setiap perubahan status kewarganegaraan wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja, sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau surat penetapan kewarganegaraan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Perubahan kewarganegaraan yang disebabkan berkewarganegaraan ganda wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan kewarganegaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (3), dibuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, penggantian KK dan KTP serta perubahan pada dokumen kependudukan lainnya.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan, perubahan nama dan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedelapan Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 61

Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Dinas baik atas inisiatif Dinas atau diminta oleh pemohon.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 62

- (1) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Dinas yang menerbitkan akta pencatatan sipil.
- (2) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan pembatalan akta dari Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kesembilan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
BAB VI - PENCATATAN SIPIL
Pasal 64

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Dinas atas permohonan penduduk setelah adanya penetapan pengadilan negeri.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Ketentuan Walikota.
BAB VII - DATA DAN INFORMASI
Pasal 65

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pad ayat (1), meliputi :
- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. Nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. Nama ayah;
- r. Alamat sebelumnya;
- s. Alamat sekarang;
- t. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. Tanggal perkawinan;
- y. Kepemilikan akta perceraian;
- z. Nomor akta perceraian/surat cerai; dan
24. aa. Tanggal perceraian.
- (3) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan himpunan data perseorangan yang meliputi data kuantitatif dan data kualitatif.
Bagian kedua Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan
BAB VII - DATA DAN INFORMASI
Pasal 66

- (1) Setiap orang yang tidak mempunyai hak dilarang mengubah, menambah atau mengurangi, isi elemen data dan Dokumen Kependudukan.
- (2) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Dinas sesuai dengan prinsip-prinsip dalam perlindungan data pribadi.
BAB VII - DATA DAN INFORMASI
Pasal 67

- (1) Kepala Dinas sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas di Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian hak akses diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketiga Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
BAB VII - DATA DAN INFORMASI
Pasal 68

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil menggunakan SIAK.
- (2) Unsur SIAK terdiri atas :
- a. Database;
- b. Perangkat teknologi dan komunikasi;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Pemegang hak akses;
- e. Lokasi database;
- f. Pengelolaan database;
- g. Pemeliharaan database;
- h. Pengamanan database;
- i. Pengawasan database;
- j. Data cadangan ( back-up data/disaster recovery center ).
- (3) Pengelolaan, pengkajian dan pengembangan SIAK dilakukan oleh Dinas sebagai bagian dari Sistem Informasi Kependudukan Nasional, dengan tujuan :
- a. meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. menyediakan data dan informasi mengenai hasil Pelayanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; dan
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistematik melalui sistem pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan.
- (4) Data kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan publik dan perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (5) Untuk kepentingan pelayanan publik yang cepat, tepat dan akurat penandatangan dokumen kependudukan dapat menggunakan dokumen elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengkajian, pengembangan SIAK dan pengelolaannya termasuk dalam pemanfaatan data penduduk untuk kepentingan instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keempat Perlindungan Data Pribadi Penduduk
BAB VII - DATA DAN INFORMASI
Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi data pribadi penduduk, yang terdiri dari :
- a. Nomor KK;
- b. NIK;
- c. Tanggal/bulan/tahun lahir;
- d. Keterangan tentang kecatatan fisik dan/atau mental;
- e. NIK ibu kandung;
- f. NIK ayah; dan
- g. Beberapa isi catatan peristiwa penting.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perlindungan data pribadi penduduk diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA
Pasal 70

- (1) Apabila daerah atau sebagian daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.
- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana aktif mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB VIII - PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA
Pasal 71

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas wajib melakukan pendataan Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IX - PENGENDALIAN
Pasal 72

- (1) Pengendalian pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui kegiatan pembinaan, pengawasan dan penertiban.
- (2) Dalam hal tertentu pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berkoordinasi dengan SKPD/UKPD dan instansi terkait.
BAB IX - PENGENDALIAN
Pasal 73

- (1) Pembinaan, pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
- a. Pembinaan melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pengawasan terhadap pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan melalui kegiatan monitoring, pelaporan dan evaluasi secara rutin; dan
- c. Penertiban terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan laporan dari aparat maupun masyarakat dan kegiatan penertiban langsung dilapangan dilakukan dengan Bina Kependudukan dan Operasi Yustisi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB X - PELAPORAN
Pasal 74

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil di daerah dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Walikota, Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XI - PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PENGURUS RT/RW
Pasal 75

- (1) Peran serta masyarakat dan pengurus RT/RW dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan melalui partisipasi aktif dalam penyebarluasan informasi mengenai peraturan dan pelayanan administrasi kependudukan kepada sesama warga masyarakat.
- (2) Peran serta pengurus RT/RW untuk melaporkan kepada Dinas melalui Lurah apabila :
- a. terdapat penduduk yang sudah lebih dari satu tahun tidak berdomisili di alamat yang sesuai dengan KTP dan KK; dan
- b. terdapat penyalahgunaan dokumen kependudukan oleh orang dan atau pihak lain.
BAB XII - PEMBIAYAAN
Pasal 76

Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII - RETRIBUSI
Pasal 77

Terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diberikan, dikenakan retribusi yang besarannya sesuai Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
BAB XIV - PENYIDIKAN
Pasal 78

- (1) penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan penugasan Kepala Dinas.
- (2) Tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kewenangan :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melaksanakan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan/atau penggeledahan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
- b. pemasukan rumah;
- c. penyitaan benda;
- d. pemeriksaan surat; dan
- e. pemeriksaan saksi.
- (5) Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
BAB XV - KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 79

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 20 ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 32 ayat (1), dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan :
- a. Pemalsuan surat dan/atau dokumen kependudukan;
- b. Mengubah, menambah dan mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan;
- c. Tanpa hak mengakses database kependudukan;
- d. Tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blanko kependudukan; dan
- e. Mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari 1 (satu) KK;
8. Dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat atau petugas pada instansi pelaksana dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditambah 1/3 (satu pertiga)
BAB XV - KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 80

- (1) Sanksi administratif berupa denda dikenakan apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
- a. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
- b. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
- c. pindah datang penduduk non permanen pemegang Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);
- d. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki KITAP atau Orang Asing yang memiliki KITAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);
- e. pindah datang ke luar negeri bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
- f. pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
- g. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- h. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- i. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap WNI paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XV - KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 81

- (1) Sanksi administratif berupa denda dikenakan apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36;
- b. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) atau Pasal 40 ayat (1);
- c. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1);
- d. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1);
- e. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (1);
- f. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1);
- g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) atau Pasal 54 ayat (1);
- h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1);
- i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1);
- j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1);
- k. perubahan status kewarganegeraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1); dan
- l. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap WNI paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XV - KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 82

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap penduduk non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) yang bepergian tidak membawa SKDS dikenakan denda administratif sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah).
- (3) Setiap penduduk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XV - KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 83

- (1) Bagi penduduk yang mengganti KTP/SKDS/SKTT karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), Pasal 24 dan Pasal 25, dikenakan denda administratif sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XVI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 84

- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Bentuk, isi dan format dokumen kependudukan dan formulir-formulir isian permohonan pelayanan yang ada sekarang masih tetap berlaku, sebelum diganti dengan yang baru sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diberlakukan.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 85

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil di Kota Palopo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.
Ditetapkan di Palopo pada tanggal 5 Agustus 2013
WALIKOTA,
M. JUDAS AMIR
Diundangkan di Palopo pada tanggal 5 Agustus 2013
LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2013 NOMOR 8
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Administrasi kependudukan tidak saja bermanfaat untuk kepentingan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, melainkan juga untuk kepentingan penduduk itu sendiri antara lain terjaminnya keabsahan identitas dan kepastian hukum dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, serta memberikan perlindungan status hak-hak sipil penduduk.
Kepentingan pemerintah baik Pusat maupun Daerah, antara lain dalam rangka terwujudnya administrasi kependudukan yang tertib, serta tersedianya data dan informasi kependudukan yang akurat, lengkap dan mutakhir, sehingga dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan baik nasional maupun daerah, antara lain sebagai dasar dalam merumuskan arah, kebijakan sasaran, tujuan program pembangunan daerah, sebagai data dasar dalam menetapkan dana alokasi umum oleh Pemerintah Pusat, Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.
Untuk Kota Palopo selama ini pengaturan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil di Kota Palopo namun dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka keberadaan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2004 perlu disempurnakan dengan pertimbangan sebagai berikut :
- a. terjadi perubahan yang mendasar dalam substansi materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang belum diakomodir oleh Peraturan Daerah tersebut diatas;
- b. terjadi perubahan yang sangat mendasar sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu dibuat Perda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Palopo.
PENJELASAN
Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cCukup jelas## Huruf dSurat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang.## Huruf eCukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 10

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama dan NIK, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.

Biodata penduduk non permanen paling sedikit memuat keterangan tentang nama dan NIK asal, tempat dan tanggal lahir, alamat, asal daerah, pekerjaan dan agama.Biodata penduduk sementara paling sedikit memuat keterangan tantang nama dan NIK, kewarganegaraan, tempat dan tanggal lahir, alamt sekarang dan alamat sebelumnya, Negara asal, pekerjaan dan agama.Yang dimaksud dengan 'jati diri lainnya' meliputi nomor KK, laki-laki/perempuan, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, penyandang cacat, status perkawinan, kedudukan / hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nomor akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta perceraian dan tanggal perceraian.Tujuan pencatatan biodata pendudukan adalah untuk membangun database kependudukan yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan, terutama dikaitkan dengan kepastian dokumen identitas penduduk yang akan diberikan kepada penduduk dan diperolehnya kualitas data penduduk.Manfaat pencatatan biodata penduduk adalah : (1) untuk pelayanan dokumen hukum (dokumen kependudukan), seperti paspor, KTP, KK, Izin Sementara, Izin Tinggal Tetap, Akta-akta catatan sipil dan lainnya; (2) untuk menyediakan data individu penduduk (mikro) dan data agregat (makro) penduduk. Penyediaan data tersebut melalui pengembangan Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) di Kota Palopo sebagai bagian dari Bank Data Kependudukan Nasional yang dapat menyajikan berbagai profil kependudukan untuk kepentingan individu, masyarakat, pemerintah dan kepentingan pembangunan, serta kepentingan lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan/atau kepentingan bangsa dan Negara; dan (3) untuk pengolahan data statistic vital ( vital statistics ) baik yang berhubungan dengan peristiwa penting seperti lahir, mati, cerai dan lain-lainnya maupun peristiwa kependudukan seperti perubahan alamat, pindah datang dan perpanjangan KTP. Hasil penghitungan dan pengolahan data statistic tersebut sebagai bahan perumusan dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan program bagi para penyelenggara dan pelaksana pembangunan di bidang kualitas, kuantitas dan mobilitas penduduk, serta kepentingan pembangunan lainnya.##
PENJELASAN
Pasal 12

## Ayat (1)

Manfaat NIK, sebagai berikut : (a) kunci akses dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); (b) memfasilitasi dalam memverifikasi jatidiri seseorang; (c) merelasionalkan data hasil pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dengan statistik vital / statistik kependudukan; (d) memadukan informasi hasilhasil registrasi kejadian vital dan kependudukan dengan sistem administrasi public lainnya; (e) memudahkan akses pendataan penduduk baru maupun untuk perubahan data penduduk; dan (f) memudahkan akses data bagi kepentingan Instansi terkait, seperti lembaga sosial, lembaga keuangan, lembaga imigrasi, kesehatan, kepolisian, SKPD/UPTD dan lembaga yang mengeluarkan perizinan dan lainnya.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

## Ayat (1)

KK memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir,agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orangtua.Keterangan mengenai agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Yang dimaksud dengan 'perubahan susunan keluarga dalam KK' adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting seperti pindah datang, kelahiran atau kematian.Ayat (4)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Ayat (1)

Nomor KK terdiri atas 16 digit dengan penetapan Nomor KK dilakukan dengan menggunakan kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan, dan nomor dari keluarga. Komposisi Nomor KK diatur sebagai berikut :1. Kelompok pertama terdiri dari 6 (enam) digit, merupakan kode wilayah penerbitan Nomor KK, terdiri atas :2. a). Kode wilayah provinsi 2 (dua) digit, yaitu digit ke-1 dan digit ke-2 adalah nomor urut provinsi;3. b). Kode wilayah kota/kabupaten administrasi 2 (dua) digit, yaitu digit ke-3 dan ke-4, dengan rincian kode wilayah kota yang dimulai dari 71 sampai dengan 99, dan kode wilayah kabupaten dimulai dari 01 sampai dengan 69; dan4. c). Kode wilayah kecamatan 2 (dua) digit, yaitu digit ke-5 dan ke-6, yang merupakan nomor urut kecamatan dalam satu kabupaten/kota.2. Kelompok kedua terdiri dari 6 (enam) digit, merupakan tanggal perekaman pemohon atau tanggal pencatatan Nomor KK, dengan rincian sebagai berikut :6. a). tanggal pemasukan data, 2 (dua) digit, yaitu digit ke-7 dan ke-8;7. b). bulan pemasukan data, 2 (dua) digit, yaitu digit ke-9 dan ke-10; dan8. c). tahun pemasukan data, 2 (dua) digit, yaitu digit ke-11 dan ke-12.3. Kelompok ketiga terdiri atas 4 (empat) digit merupakan nomor urut penerbitan KK yang diproses secara otomatis dengan komputer.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Yang dimaksud masa berlaku untuk penerbitan KTP yang hilang adalah sisa waktu KTP yang hilang.Ayat (5)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Ayat (1)

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronika yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Huruf aYang dimaksud dengan penduduk korban bencana adalah penduduk yang mengalami bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angina topan, tanah longsor dan sebagainya## Huruf bYang dimaksud dengan penduduk korban bencana sosial adalah penduduk yang mengalami bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat.## Huruf cYang dimaksud dengan 'orang terlantar' adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial. Ciri-cirinya : (a) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya makan, sandang dan papan; (b) tempat tinggal tidak tetap/gelandangan; (c) tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap; dan (d) miskin.## Huruf dYang dimaksud dengan 'komunitas terpencil' adalah kelompok sosial budaya yang bersifat local dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik. Ciri-cirinya : (a) berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogeny; (b) pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan; (c) pada umumnya terpencil secara geografis dan relative sulit terjangkau; (d) peralatan teknologi sederhana; dan (e) terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.## Ayat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kelahiran dalam konteks pencatatan adalah kelahiran bayi dalam keadaan hidup baik yang diketahui asal usulnya maupun yang tidak diketahui asal usulnya (misalnya anak temuan), baik yang lahir dari perkawinan sah maupun yang lahir di luar perkawinan sah atau anak luar kawin.Yang dimaksud dengan 'tempat terjadinya peristiwa kelahiran' adalah wilayah terjadinya kelahiran.Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi/letak geografis Indonesia.Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala Keluarga atau kuasanya.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Persetujuan dari Kepala Dinas diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.##
PENJELASAN
Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Akta kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya diserahkan kepada pihak yang mengasuh atau kepada yang bersangkutan setelah dewasa.##
PENJELASAN
Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'lahir mati' adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.Ayat (2)Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil.Meskipun tidak diterbitkan akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.Ayat (3)Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud kematian dalam konteks pencatatan ini adalah berhentinya fungsi seluruh organ tubuh seseorang yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter/paramedis/pejabat lain yang berwenang.Ayat (2)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'perkawinan' adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Sesuai dengan
PENJELASAN
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Ayat (2)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud perceraian dalam konteks pencatatan ini adalah putusnya ikatan perkawinan secara sah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'pengangkatan anak' adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.Ayat (2)Yang dimaksud dengan 'catatan pinggir' adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
PENJELASAN
Pasal 55

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'pengakuan anak' adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.Kewajiban melaporkan dikecualikan bagi orangtua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.## Ayat (2)## Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 56

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'pengesahan anak' adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.Kewajiban melaporkan pengesahan anak dikecualikan bagi orangtua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.## Ayat (2)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 58

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perubahan nama dalam konteks pencatatan adalah nama kecil.Kewenangan perubahan akta catatan sipil terhadap akta catatan sipil yang terbit pada tahun berjalan dilaksanakan oleh Dinas bagi Orang Asing dan oleh Suku Dinas bagi WNI. Sedangkan perubahan terhadap akta catatan sipil yang diterbitkan lebih dari 1 (satu) tahun dilaksanakan oleh UPTD Pengelola Dokumen Akta Catatan Sipil. Hal ini disebabkan baik Dinas maupun Suku Dinas setiap akhir tahun harus mengirimkan register akta catatan sipil kepada UPTD Pengelola Dokumen Akta Catatan Sipil.## Ayat (2) Cukup jelas## Ayat (3) Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan Warga Negara Republik Indonesia.Yang dimaksud dengan perubahan status kewarganegaraan adalah perubahan dari warga Negara asing menjadi Warga Negara Indonesia atau perubahan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing.Yang termasuk dengan Warga Negara Indonesia, adalah : (a) setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara lain sebelum UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan berlaku, sudah menjadi Warga Negara Indonesia; (b) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia; (c) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing; (d) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia; (e) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum Negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut; (f) anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia; (g) anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia; (h) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Asing yang diakui oleh seorang Ibu Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin; (i) anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya; (j) anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui; (k) anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya; (l) anak yang dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibuWarga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari Negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak bersangkutan; dan (m) anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau janji setia.Yang termasuk dengan Warga Negara Indonesia, adalah : (a) anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia; dan (b) anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh Warga Negara Asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.Ayat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Yang dimaksud dengan 'data agregat' adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.Yang dimaksud dengan 'data kuantitatif' adalah data yang berupa angka.Yang dimaksud dengan 'data kualitatif' adalah data yang berupa penjelasan.##
PENJELASAN
Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip dalam perlindungan data pribadi yang tersimpan dalam database kependudukan, meliputi:- a. Prinsip pembatasan dalam pengumpulan data, bahwa data pribadi hanya diperoleh dengan cara legal dan adil, bila perlu harus pengetahuan dan persetujuan dari subjek data;- b. Prinsip menyangkut kualitas data, bahwa data pribadi harus relevan dengan maksud atau tujuan data tersebut digunakan, dan sejauh mungkin data tersebut akurat, lengkap dan mutakhir;- c. Prinsip adanya tujuan khusus mengenai pengumpulan data pribadi, bahwa maksud dari pengumpulan data pribadi tersebut haruslah bersifat tertentu/khusus di mana penggunaannya juga terbatas sesuai dengan maksudnya;- d. Prinsip pembatasan dalam penggunaannya data pribadi, bahwa data pribadi tidak dapat dibuka, disajikan atau digunakan untuk keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, kecuali atas persetujuan dari subjek data serta atas perintah/kewenangan hukum/undang-undang;##
PENJELASAN
Pasal 67

- e. Prinsip pengamanan maksimal terhadap data pribadi, bahwa data pribadi harus dilindungi dengan system pengamanan memadai agar terhindar dari resiko kehilangan atau tindakan melawan hukum berupa akses, kerusakan, penggunaan, modifikasi atau terbukanya data tersebut;

- f. Prinsip keterbukaan tentang praktek dan kebijakan menyangkut data pribadi diarahkan pada kebijakan umum keterbukaan tentang perkembangan, praktek dan kebijakan menyangkut data pribadi;- g. Prinsip partisipasi individual dari data subjek, bahwa partisipasi subjek data berkaitan perolehan, keberadaan, kelengkapan, penyempurnaan, perubahan data, dan lainlain; dan- h. Prinsip akuntabilitas, tanggung jawab dari pengelola data untuk untuk mematuhi atas prinsip-prinsip yang lain.Prinsip-prinsip tersebut dapat diubah atau ditambah, misalnya menyangkut : tujuan sah (legitimate purpose); persyaratan pendaftaran data basis dan data controller; tidak dilakukannya pengalihan data bila tidak didasarkan atas perlindungan yang memadai; dan mendorong penerapan etika.Ayat (1)Petugas Akses Data Kependudukan adalah petugas yang diberi hak akses data dan dokumen kependudukan.Petugas yang diberikan hak akses data dan dokumen kependudukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.Persyaratan menjadi Petugas Akses Data Kependudukan adalah harus memenuhi kepangkatan/golongan, yaitu di tingkat provinsi sekurang-kurangnya pangkat/golongan paling rendah Penata Muda (III/a), dan di kota /kabupaten sekurangkurangnya pangkat/golongan paling rendah Pengatur Tingkat I (II/d). Selain itu, harus memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dengan predikat baik, memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer, dan memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.Ayat (2)Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 68 Ayat (1)

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.## Ayat (2)Yang dimaksud dengan database adalah database kependudukan merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur, dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.Yang dimaksud dengan peerangkat teknologi dan komunikasi diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilakukan secara tersambung (online).Yang dimaksud dengan sumber daya manusia dimaksud adalah pranata komputer yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.Yang dimaksud dengan pemegang hak akses dimaksud adalah petugas yang diberi akses sesuai kriteria yang ditetapkan.Yang dimaksud dengan lokasi database di Kota adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.Yang dimaksud dengan pengelolaan database, yang dimaksud adalah : (a) perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan; (b) pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; (c) penyajian data sebagai informasi data kependudukan; dan (d) pendistribusian data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.Yang dimaksud dengan pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan database dimaksud adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Palopo, meliputi : data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan ( back-up data/disaster recovery center ).## Ayat (3)Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bertujuan mewujudkan komitmen nasional dalam rangka menciptakan sistem pengenal tunggal, berupa NIK, bagi seluruh penduduk. Dengan demikian, data penduduk dapat diintegrasikan dan direlasionalkan dengan data hasil rekaman pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sistem ini akan menghasilkan data penduduk yang dinamis dan mutakhir.Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Daerah dilakukan dengan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan komunikasi data yang efisien dan efektif agar dapat diterapkan. Bagi kota/kabupaten yang belum memiliki fasilitas komunikasi data, sistem komunikasi data dilakukan dengan manual dan semielektronik.Yang dimaksud dengan 'manual' adalah perekaman data secara manual, yang mengiriman data dilakukan secara periodic dengan sistem pelaporan berjenjang karena tidak tersedia listrik ataupun jaringan komunikasi data.## Ayat (4)Data Penduduk yang dihasilkan oleh sistem informasi dan tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti dalam menganalisa dan merumuskan kebijakan kependudukan, menganalisa dan merumuskan perencanaan pembangunan, pengkajian ilmu pengetahuan. Dengan demikian baik pemerintah maupun non pemerintah untuk kepentingannnya dapat diberikan izin terbatas dalam arti terbatas waktu dan peruntukkannya## Ayat (5)Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputerisasi atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mempu memahaminya.Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan :- a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan;- b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatangan;- c. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;- d. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya; dan- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.Ayat (6)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 69

Ayat (1)

Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasHuruf eCukup jelasHuruf fCukup jelasHuruf gYang dimaksud dengan 'beberapa isi catatan Peristiwa Penting' adalah beberapa catatan mengenai data yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan Peristiwa Penting yang perlu dilindungi.Ayat (2)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 86

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 08