Unknown Unknown Nomor 05 Tahun 2012
Tentang RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
Berlaku: 05 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang: a.
bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf g Undang­Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan jenis Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat :1. Undang­Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah­ Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2 Undang­Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang­Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang­Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang­Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4 Undang­Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5 Undang­Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6 Undang­Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3).
DenganPersetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA
dan
BUPATI GOWA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
BAB I
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
- 1 Daerah adalah Kabupaten Gowa;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa;
- 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 4 Bupati adalah Bupati Gowa;
- 5 Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang­undangan yang berlaku;
- 6 Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Gowa;
- 7 Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang­ undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Gowa dengan persetujuan bersama Bupati Gowa;
- 8 Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Gowa;
- 9 Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan;
- 10 Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk Usaha Tetap;
- 12 Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip­ prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- 11 Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- 13 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang­undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- 14 Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- 16 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi
- 15 Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
- kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
- 17 Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang terutang;
- 19 Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
- 18 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang seharusnya tidak terutang;
- 20 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang­undangan retribusi daerah;
- 21 Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Rumah Potong Hewan.
BAB II - NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

- 1 Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan , dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- 2 Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.
BAB II - NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

- 1 Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan rumah potong hewan;
- 2 Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang­undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Rumah Potong Hewan.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah serta jenis ternak yang dipotong.
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

- 1 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- 2 Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh
apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Biaya Pemakaian Tempat Pemotongan
- 1 Untuk usaha Sapi/ Kerbau/Kuda/Babi Rp.16.000,/Ekor
- 2 Untuk keperluan hajatan Sapi/ Kerbau/Kuda
Rp. 15.000,­/Ekor
- b. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Hewan
- Sapi/ Kerbau/Kuda/
Rp. 5.000,­/Ekor
- Babi
Rp. 15.000,­/Ekor
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9

- 1 Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- 2 Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- 3 Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan adalah di Kabupaten Gowa.
BAB VIII - MASA RETRIBUSI
Pasal 11

Masa Retribusi Rumah Potong Hewan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
BAB VIII - MASA RETRIBUSI
Pasal 12

Saat terutangnya Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IX - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

- 1 Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
- 3 Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- 2 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB X - PEMANFAATAN
Pasal 14

- 1 Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Rumah Potong Hewan.
- 2 Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menutupi biaya administrasi, biaya penyediaan fasilitas, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
BAB XI - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 15

- 1 Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja.
- 2 Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa.
- 3 Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang­undangan.
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan­alasan yang jelas.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi
Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% ( dua persen ) setiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB XIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19

- 1 Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- 2 Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- 3 Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- 4 Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- 6 Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- 5 Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu lama 2(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- 7 Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20

- 1 Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang­kurangnya menyebutkan:
- a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran;
- d. alasan yang singkat dan jelas.
- 2 Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- 3 Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
BAB XIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XIV - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 22

- 1 Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 1 (satu ) bulan setelah saat terutangnya retribusi.
- 2 Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- 3 Persyaratan untuk dapat mengangsur dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 23

- 1 Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan.
- 2 Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara lunas/tunai.
- 3 Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat­ lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- 4 Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
BAB XVI - SURAT TAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 24

Bupati dapat menerbitkan STRD jika:
- a retribusi tidak atau kurang dibayar;
- b dari hasil penelitian SKRD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
- d tata cara penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 25

- 1 Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XVIII - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
Pasal 26

- 1 Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- 2 Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3 Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIX - PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA
Pasal 27

- 1 Keringanan dan pengurangan retribusi terutang diberikan berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi.
- 3 Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- 2 Pembebasan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga diberikan kepada Wajib Retribusi dengan melihat fungsi Objek Retribusi.
BAB XX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 28

- 1 Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada Waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- 2 Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
BAB XXI - PENYIDIKAN
Pasal 29

- 1 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang­ Undang Hukum Acara Pidana.
- 2 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­undangan.
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
- 3 Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang­Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XXII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
BAB XXIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Hal­hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XXIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Retribusi Rumah Potong Hewan dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XXIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.
Ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal
BUPATI GOWA,
H. ICHSAN YASIN LIMPO
Diundangkan di Sungguminasa pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,
H. MUH. YUSUF SOMMENG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2012 NOMOR 05