UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 9 Tahun 1962
Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1962
Berlaku: 9 TAHUN 1962
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
: bahwa perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1962;
:
- a. Pasal 23 ayat 1 Undang-undang Dasar
- b. Pasal-pasal 7, 8 ayat 2 dan 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960 ;
- c. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara;
- d. Undang-undang No. 21 Prp tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
Memutuskan :
Menetapkan : Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1962.
N/A
Pasal 1

.
Pendapatan Negara menurut perkiraan jumlah Rp. 61.010.101.300 terdiri atas:
- a. penerimaan anggaran Routine sebesar Rp. 50.048.101.300 dan,
- b. penerimaan anggaran Pembangunan sebesar Rp. 10.962.000.000 + pro memori,
seperti dimuat secara terperinci dalam daftar lampiran I dan II Undangundang ini.
N/A
Pasal 2

.
Belanja Negara dirancangkan sebesar Rp.97.996.317.950 terdiri atas :
- a. pengeluaran untuk Belanja Routine sejumlah. Rp. 75.800.481.450, seperti dimuat secara terperinci dalam daftar lampiran III Undang-undang ini;
- b. pengeluaran untuk Belanja Pembangunan terdiri atas pembangunan sipil sejumlah Rp. 22.195.836.500, dan pembangunan khusus dan perjuangan Irian Barat masing-masing sejumlah pro memori,
seperti tercantum secara terperinci dalam daftar lampiran IV Undangundang ini.
N/A
Pasal 3

.
Semua tindakan mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar tahun 1962 berpedoman kepada ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam lampiran V Undang-undang ini, dengan berpedoman teguh kepada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960.
Diundangkan di Jakarta. pada tanggal 18 Juni 1962. Sekretaris Negara. ttd MOHD.ICHSAN.
N/A
Pasal 4

.
Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara (I.C.W.) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-undang ini, tidak berlaku lagi.
N/A
Pasal 5

.
- (1) Pembangunan sipil yang mengenai proyek-proyek selfliquidating, dibiayai oleh Bank Pembangunan Indonesian, dan yang mengenai non-self-liquidating dibiayai oleh Anggaran Negara melalui Bank Pembangunan Indonesian;
- (2) Pembiayaan pembangunan khusus dan Perjuangan Irian Barat dilaksanakan oleh Anggaran Negara.
N/A
Pasal 6

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1962.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta. pada tanggal 18 Juni 1962. Presiden Republik Indonesia. ttd
SUKARNO.