PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 23 Tahun 2017
Tentang PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KOTA BITUNG.
Berlaku: 1 Januari 2017
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meringankan beban keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia, maka perlu diberikan santunan kematian bagi masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Bitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Bitung tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kota Bi tung;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undarig-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undarig-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa 'kali diubah terakhir -dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan .Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber .dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
10. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 2);
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KOTA BITUNG.
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

1. Kota adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung.
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung.
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bitung.
7. Lurah adalah Lurah pada kelurahan setempat dimana Orang yang meninggal dunia.
8. Kepala Lingkungan adalah Kepala Lingkungan setempat dimana Orang yang meninggal dunia.
9. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu Tanda Penduduk berdomisili Bitung.
10. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung.
11. Penduduk Kota Bitung selanjutnya disingkat Penduduk adalah Penduduk Kota Bitung yang memiliki KTP dan KK yang masih berlaku.
12. Keluarga adalah ikatan suatu kumpulan orang yang terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih yang terikat pertalian darah atau ikatan sosial lainnya yang tinggal dalam satu rumah dan sudah melaksanakan tanggung jawab sosial dan ekonominya secara mandiri.
13. Santunan kematian selanjutnya disebut santunan adalah pemberian bantuan dana tunai dari Pemerintah Kota kepada Ahli Waris dari Orang yang meninggal dunia yang merupakan Penduduk.
14. Ahli Waris adalah Suami/Isteri, Anak, Orang Tua dari Orang yang meninggal dunia.
15. Penerima Santunan Kematian adalah Ahli Waris dari Orang yang meninggal dunia.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud pemberian santunan adalah untuk membantu meringankan beban keluarga yang anggota keluarganya meninggal .dunia.
- (2) Tujuan pemberian santunan adalah untuk membantu biaya pemakaman/kremasi.
BAB III - PEMBERIAN SANTUNAN
Pasal 3

- (1) Setiap penduduk Kota yang meninggal dunia diberikan santunan untuk keperluan proses pemakaman/kremasi.
- (2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris dari orang yang meninggal dunia.
- (3) Apabila orang yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, maka santunan diserahkan kepada Kepala Lingkungan setempat untuk Keperluan proses pemakaman/kremasi.
- (4) Kepala Lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) wajib menggunakan dana santunan untuk membiayai keperluan proses pemakaman/kremasi orang yang meninggal dunia.
BAB III - PEMBERIAN SANTUNAN
Pasal 4

Apabila meninggal dunia dikarenakan keinginan sendiri/bunuh diri dan kematian karena aborsi, tidak diberikan santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
BAB IV - PERSYARATAN DAN TATA CARA
Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk memperoleh santunan bagi ahli waris, meliputi:
- a. perm.ohonan tertulis dari ahli waris yang ditujukan kepada Walikota Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- b. foto copy kutipan akta kematian atau foto copy bukti pengembalian kutipan akta kematian atau Surat Keterangan Kematian .dari Keluarahan sebanyak 2 (dua) rangkap;
- c. KTP dan KK dari orang yang meninggal dunia;
- d. foto copy KTP ahli waris sebanyak 2 (dua) rangkap; dan
- e. foto copy KK ahli waris .sebanyak 2 {dua} rangkap.
- (2) Dalam hal orang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemberian santunan dapat melalui Kepala Lingkungan dengan Persyaratan meliputi:
- a. permohonan tertulis dari Kepala Lingkungan dan diketahui Lurah setempat
9. yang .ditujukan kepada W alikota Cq, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- b. foto copy kutipan akta kematian atau foto copy bukti pengembalian kutipan akta kematian atau Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan sebanyak 2 (dua) rangkap
- c. KTP dan KK dari orang yang meninggal dunia; dan
- d. foto copy KTP Kepala Lingkungan sebanyak 2 (dua) rangkap.
- (3) Dalam hal ahli waris sebagai penerima santunan tidak cakap dalam rnengurus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), maka ahli waris dapat memberi kuasa kepada Kepala Lingkungan untuk memperoleh santunan dengan Persyaratan meliputi:
- a. permohonan tertulis dari Kepala Lingkungan dan diketahui Lurah setempat yang ditujukan kepada W alikota Cq. Kepala Bagian · Kesejahteraan Rakyat;
- b. foto copy kutipan akta kematian atau foto copy bukti pengembalian kutipan akta kematian atau Surat Keterangan Kematian dari Keluarahan sebanyak 2 (dua) rangkap;
- c. KTP dan KK dari orang yang meninggal dunia;
- d. foto copy KTP ahli waris/peneritna kuasa sebanyak 2 [dua) rangkap; dan
- e. surat kuasa ahli waris kepada Kepala Lingkungan yang diketahui oleh Lurah setempat.
- (4) Permohonan tertulis sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan in.i.
BAB IV - PERSYARATAN DAN TATA CARA
Pasal 6

- (1) Dalam hal yang meninggal dunia adalah anak yang belum memiliki akte kelahiran maka orang tua anak tersebut wajib membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak - kandungnya.
- (2) Apabila anak yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi mempunyai orang tua kandung, maka Kepala Lingkungan dapat membuat surat keterangan yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah penduduk lingkungan setempat.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diketahui oleh Lurah setempat.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
- a. surat keterangan lahir dari rumah sakit/puskesmas/klinik bersalin atau Lurah setempat; dan
- b. K.K.
- (5) Surat pernyataan dari orang tua kandung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (6) Surat Keterangan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Bagian Kedua Tata Cara Pencairan
BAB IV - PERSYARATAN DAN TATA CARA
Pasal 7

Tata cara pencairan santunan adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat menyampaikan permohonan dari pemohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diverifikasi paling lama 1 (satu) hari kerja;
- b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memverifikasi kelengkapan dokumen kependudukan dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala BPKAD dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja;
- c. Pembayaran santunan dilakukan secara tunai oleh Kepala BPKAD selaku PPKD, melalui Bendahara PPKD dan diserahkan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk diserahkan kepada penerima santunan kematian.
BAB IV - PERSYARATAN DAN TATA CARA
Pasal 8

Santunan diberikan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap 1 (satu) kematian.
BAB VI - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban pemberian .santunan oleh PPKD berupa:
- a. bukti kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh ahli waris/penerima kuasa; dan
- b. bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pertanggungjawaban oleh penerima santunan berupa Daftar Pengeluaran Riil sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
.
"'
··,,
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 10

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung.
- (2) Apabila belum/tidak tersedia dana santunan kematian pada tahun anggaran berkenaan, maka dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bi tung.
2017 Diundangkan di Bitung Bade- tanggal 3 Apr i 1
S DAERAH, : ;\_: ::;0:11: ���
\_\_
{
r-;
\_\_ ONALD RICHARD PANGEMANAN
BE TA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2017 NOMOR 23
LAMPIRAN I
: PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR
23 TAHUN 2017
TANGGAL
3 APRIL 201 7
TENTANG
PEDOMAN
PEMBERIAN SANTUNAN
KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KOTA
BITUNG
SURAT PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN
Kepada
Yth: Walikota Bitung
Ub. Kepala
Bagian
Rakyat
Sekretariat
Bi tung.
Di-
Tempat.
Kesej ah teraan
Daerah
Kota
Sehubungan dengan meninggalnya ayah/ibu/anak/saudara/
.
Nama
Alamat
Maka bersama ini kami selaku ahli waris / kuasa ahli waris
Nama
Alamat
Nomor Telepon
Hubungan Keluarga
Mengajukan permohonan kepada Bapak Walikota kiranya dapat memberikan santunan kematian yang akan dipergunakan untuk biaya pemakaman. Sebagai kelengkapan administrasi kami lampirkan:
1. Surat keterangan kematian dari Kelurahan;
2. KTP asli; dan
3. Kartu Keluarga asli.
Demikian disampaikan atasnya diucapkan terima kasih.
Pemohon,
LAMPIRAN II
: PERATURAN WALIKOTA BlTUNG
NOMOR
23 TAHUN 2017
TANGGAL
3
APRIL 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KOTA BITUNG
DAFTAR PENGELUARAN RIIL
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
Alamat
N omor Telepon
Hu bungan Keluarga
Dengan ini kami menyatakan sesungguhnya bahwa jumlah uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) adalah benar digunakan untuk pelaksanaan pemakaman almarhum /almarhumah atas nama .
Dan kami bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut.
Ahli Waris,
Materai
6000
Salinan sesuai dengi?1 aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETD
�
NG,
WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP: 19741118 2001121 003
LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR
23
TAHUN 2017
TANGGAL
3 APRIL 201 7
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KOTA BITUNG
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama (Ayah/ibu)
Alamat
Menerangkan bahwa anak yang meninggal dunia adalah benar anak kandung kami.
Demikian keterangan ini dibuat dengan benar dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mengetahui Lurah,
(
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
)
Orang Tua,
(
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
)
(
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
)
LAMPIRAN IV: PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR
23 TAHUN 2017
TANGGAL
3
APRIL 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KOTA BITUNG
SURAT KETERANGAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
Alamat
Jabatan
Alamat
Menerangkan bahwa nama saudara / saudari
.
Adalah benar penduduk Kota Bitung beralamat di Kelurahan
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . Lingkungan
sebagaimana tercatat dalam Kartu
Keluarga nomor
dan KTP nomor
.
. . . . Dengan masa berlaku dari tanggal . . . . tanggal/bulan/tahun sebagaimana terlampir.
.
.
.
.
.
.
s/ d .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Demikian keterangan ini dibuat dengan benar dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mengetahui Lu rah,
(
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. )
Kepala Lingkungan,
(
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
)