PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 1 Tahun 2016
Tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
Berlaku: 14 April 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
BUPATI SELUMA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SELUMA,
- a. bahwa Kabupaten Seluma sebagai bagian integral dari masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai harkat dan martabat yang merupakan prinsip dan tujuan Hak Asasi Manusia dari segala bentuk tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat menimbulkan korban yang berdampak pada fisik, psikis, seksual, sosial dan ekonomi tidak berkepanjangan diperlukan suatu upaya perlindungan sedini mungkin;
- c. bahwa demi melindungi kepentingan perempuan dan anak korban kekerasan, maka dipandang perlu ada kepastian hukum yang menjamin perlindungan terhadap perempuan dan anak, korban tindak kekerasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
Mengingat :
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Seluma tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segara Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Tertutup Bagi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA
dan
BUPATI SELUMA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma.
3. Bupati adalah Bupati Seluma.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.
8. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan yang mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi dan/atau sosial, dalam keluarga, komunitas dan/atau masyarakat, dalam situasi konflik, pasca konflik, dan negara.
9. Penyelenggaraan adalah segala tindakan yang meliputi Perlindungan, Pelayanan, dan Pemulihan terhadap korban kekerasan.
10. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pihak keluarga, advokat/paralegal, lembaga sosial, masyarakat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya.
11. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak korban konflik yang mengalami kekerasan fisik maupun trauma, anak penyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
12. Pemulihan adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan agar lebih berdaya, baik secara fisik, psikis, sosial, ekonomi, budaya dan politik.
13. Penyelenggara adalah lembaga pemerintah serta lembaga sosial, lembaga agama, lembaga adat, sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban.
14. Kekerasan adalah setiap perbuatan dan/atau ancaman perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, psikis, seksual maupun penelantaran.
15. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
16. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
17. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat tubuh pada seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
18. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
19. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
20. Pelecehan Seksual adalah setiap tindakan/perilaku/gerak gerik seksual yangtidak dikehendaki dalam bentuk verbal (kata-kata) atau tulisan, fisik, tidak verbal, dan visual untuk kepentingan seksual, memiliki muatan seksual, sehingga menyebabkan kemarahan, perasaan terhina, malu, tidak nyaman, dan tidak aman bagi orang lain.
21. Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan menelantarkan perempuan dan/atau anak dalam lingkup rumah tangga yang menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.
22. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
23. Pendampingan adalah segala tindakan yang dilakukan berupa layanan pengaduan, kesehatan, advokasi dan bantuan hukum, rehabilitasi sosial meliputi bimbingan rohani, konseling, terapi psikologis dan pemberdayaan ekonomi, pemulangan dan reintegrasi sosial guna penguatan dan advokasi serta pemulihan korban kekerasan.
24. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
25. Pusat Pelayanan Terpadu selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico-legal), psikologis, dan pelayanan hukum dengan melibatkan tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, lembaga sosial, aparat penegak hukum, psikolog, psikiater, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani.
26. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga pemulihan korban kekerasan dari aspek kesehatan, pendidikan dan kemandirian ekonomi.
27. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
28. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
29. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
30. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
BAB II - ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan berdasarkan asas:
- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. kesetaraan dan keadilan gender;
- c. non-diskriminasi;
- d. kepentingan yang terbaik bagi korban; dan
- e. penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak.
BAB II - ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan bermaksud untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
BAB II - ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan bertujuan untuk:
- a. mencegah segala bentuk tindakan kekerasan termasuk perdagangan orang;
- b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
- c. melindungi, memberi rasa aman bagi korban tindak kekerasan;
- d. memberikan pelayanan kepada korban kekerasan; dan
- e. menyelenggarakan pemulihan secara menyeluruh kepada korban.
BAB III - KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 5

Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan merupakan tanggung jawab bersama :
- a. Pemerintah Daerah;
- b. Masyarakat;
- c. Keluarga; dan
- d. Orangtua.
BAB III - KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 6

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :
- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan;
- c. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan;
- d. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
- e. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak dalam satu Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi SKPD dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 7

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
- d. mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
- f. turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan.
- (3) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB III - KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 8

Kewajiban keluarga dan/atau orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d, yang secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk tindak kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.
BAB IV - PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN Pasal 9
Pasal 10

- (1) Pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang :
- a. sosial;
- b. kesehatan;
- c. pendidikan;
- d. ketenagakerjaan;
- e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. mental dan spiritual; dan
- g. ketentraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan tindak kekerasan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.
BAB V - PELAYANAN KORBAN KEKERASAN
Pasal 11

- (1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, sebagai berikut :
- a. pelayanan pengaduan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. bantuan hukum;
- d. pemulangan;
- e. rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan medikolegal; dan
- f. pelayanan psikologis.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang:
- a. sosial;
- b. kesehatan;
- c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- d. mental dan spiritual.Dalam pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah lain dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan penanganan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana diamaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 12

Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit pelayanan pengaduan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat atau lembaga pelayanan sosial dapat membentuk rumah pemulihan atau rumah aman bagi korban kekerasan.
- (2) Masyarakat atau lembaga sosial yang membentuk rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pengaduan dan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, membentuk P2TP2A sebagai pusat pelayanan terpadu.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN Pasal 16
Pasal 17

Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut :
- a. hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan
- e. hak mendapatkan kebebasan.
BAB VIII
Pasal 18

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan :
- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah provinsi
- c. Kabupaten/Kota lain; dan
- d. Lembaga non pemerintah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pertukaran data dan informasi;
- b. rehabilitasi korban tindak kekerasan;
- c. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
- d. penyediaan barang bukti dan saksi sesuai dengan hukum yang berlaku.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama.
- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban kekerasan;
- b. pendidikan dan pelatihan bagi perempuan korban kekerasan;
- c. bantuan pendidikan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang tercabut dari pendidikannya; dan
- d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan korban kekerasan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , dituangkan dalam bentuk Perjanjian.
Bagian Kedua
Kemitraan
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pedoman dan standar pemenuhan;
- b. bimbingan teknis dan pelatihan;
- c. penyediaan fasilitas;
- d. pemantuan; dan
- e. evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai standar pelayanan minimal.
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21

Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Bupati atau kepada DPRD.
BAB X - PEMBIAYAAN
Pasal 22

Pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan; dan
- c. Sumber pendapatan lain yang sifatnya tidak mengikat.
BAB X - PEMBIAYAAN
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran kepada P2TP2A dalam melakukan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI - KETENTUAN SANKSI
Pasal 24

- (1) Pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan, pelayanan dan pemulihan terpadu tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dikenakan tindakan dan atau sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengelola P2TP2A yang dalam melaksanakan tugas perlindungan, pelayanan dan pemulihan terhadap korban kekerasan, melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan
pemulihan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme internal P2TP2A dan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.
BUPATI SELUMA,
Ditetapkan di Tais
pada tanggal 14 April 2016
H. BUNDRA JAYA
Diundangkan di Tais
pada tanggal 28 Nov 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,
IRIHADI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2016 NOMOR...1...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA, PROVINSI BENGKULU : NOMOR ... TAHUN 2016
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Berbagai tindakan kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga terus meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi ini, apabila tanpa suatu penanganan yang serius, akan menghancurkan kehidupan rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Seluma berkewajiban memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang merupakan implementasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Atas dasar itu, pemerintah Kabupaten Seluma telah melakukan langkah-langkah sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, namun belum mampu
memberikan perlindungan yang maksimal dan memadai terhadap tindak kekerasan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat khususnya kepada perempuan dan anak, antara lain disebabkan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak perempuan dan anak, penanganan belum terkoordinasi dengan baik, pelaksanaannya belum berkesinambungan, dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan suatu regulasi berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan untuk menjawabi sekaligus memberikan kepastian hukum dalam perlindungan perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan yang terjadi.
Adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah mulai dari pencegahan terjadi tindak kekerasan hingga penanganan korban tindak kekerasan. Dalam implementasinya Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah lain dan masyarakat. Selain itu, dukungan pendanaan yang memadai baik dari pemerintah, Pemerintah Daerah maupun peran serta masyarakat dunia usaha dan masyarakat, diharapkan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berkurang bahkan pada waktunya akan terhapus dari Kabupaten Seluma tercinta ini.
PENJELASAN
Pasal 2

## Huruf a

Asas kemanusian menjadi landasan konsep perlindungan perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan, merupakan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional (sila kedua Pancasila).## Huruf bAsas keadilan dan kesetaraan gender, bahwa keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-lakidan perempuan. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempun untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pemerintahan dan kesamaan dalam menikmatihasil pembangunan.## Huruf cAsas non diskriminasi, bahwa dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan tidak membeda-bedakan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, etnis, suku, agama dan antar golongan.## Huruf dAsas kepentingan yang terbaik bagi korban, bahwa semua tindakan yang menyangkut perempuan dan anak yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan Pemerintah daerah untuk memenuhi hak-hak perempouan dan korban tindakan kekerasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.## Huruf eCukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

## Huruf a

Yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan dokumen atau identitas, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan, utang atau memberibayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasiatau mengakibatkan orang tereksploitasi.## Huruf bYang dimaksud dengan eksploitasi adalah tidandakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi; pelacuran, kerja atau pelayanan paksa perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik seksual organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahlan/memanfaatkan tenaga atau mentranspalasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.Huruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasHuruf eCukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Ayat (1)

Huruf aCukup jelasHuruf bYang dimaksud dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan meliputi;- a. Mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak korban kekerasan;- b. Memberikan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;- c. Melakukan sosialisasi peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.Huruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasHuruf eCukup jelasAyat (2)Yang dimaksud dengan Rencana Aksi Daerah adalah tahapan program dan kegiatan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan termasuk bentuk pekerjaan terburuk bagi anak yang harus dilakukan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya, disusun berdasarkan target pencapaian dalam jangka waktu (lima) tahun.Ayat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Ayat (1)

Huruf aYang dimaksud dengan pelayanan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara lembaga layanan terpadu untukm menindaklanjutiCukup jelasCukup jelaslaporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga dan/atau masyarakat.## Huruf bYang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi.Huruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasHuruf eYang diamksud dengan rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.## Huruf fCukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16

## Huruf a

Yang diamaksud hak untuk dihormati harkat dan marbatanya adalah menjujung tinggi hak-hak asasi manusia.## Huruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dYang dimaksud hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk mendapatkan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik yang terkait tindakan kekerasan.## Huruf eCukup jelas## Huruf fYang dimaksud dengan hak korban atas rehabilitasi sosial, meliputi; akses pada layanan medis untuk pemulihan fisik dan psikologis, bantuan hukum untuk mengembalikan hak-hak keperdataan, pemulihan nama baik, kewarganegaraan.## Huruf gYang dimaksud dengan hak atas kompensasi, meliputi; pemberdayaan ekonomi, biaya pemulangan, jaminan kesehatan dan pendidikan atau ketrampilan.## Huruf hYang dengan hak atas penanganan pengaduan adalah tersedianya unit khusus layanan terpadu oleh petugas.## Huruf iCukup jelasHuruf jYang dimaksud dengan hak atas pendampingan antara lain psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniwan, advokat dan anggota keluarga.Yang dimaksud dengan pendamping adalah individu yang bekerja sebagai sukarelawan untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan selama proses peradilan, para pendamping bisa berasal dari anggota keluarga, teman, atau organisasi independen yang memberikan perhatian pada dan korban maupun advokat.##
PENJELASAN
Pasal 17

Huruf a

Cukup jelasHuruf bYang dimaksud hak dasar adalah termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan akses kepada orang tua selama proses penangan berlangsung.## Huruf cYang dimaksud hak perlindungan yang sama adalah berkaitan dengan status, kewarganegaraan, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, agama, politik atau pendapat lain,, etnis atau kehidupan sosialnya, kepemilikan, kelahiran atau status lain.## Huruf dCukup jelas## Huruf eYang dimaksud dengan hak mendapat kebebasan adalah bebas mengekspresikan pandangannya terhadap semua hal, termasuk yang berkaitan dengan proses hukum, perawatan dan perlindungan sementara serta identifikasi dan pelaksanaan solusi selanjutnya.
PENJELASAN
Pasal 18 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Yang dimaksud dengan lembaga non pemerintah meliputi; lembaga adat, lembaga agama, lembaga sosial, LSM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan pihak-pihak lain yang korban. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 23 Ayat (1) dikehendaki oleh dibentuk adalah

Yang dimaksud dengan kelembagaan yang termasuk rumah pemulihan atau rumah aman yang dibentukoleh lembaga sosial yang berfungsi memberikan pelayanan perlindungan bagi korban tindak kekerasan.Ayat (2)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR ...