PERATURAN DAERAH Unknown Nomor 01 Tahun 2015
Tentang DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
Berlaku: 01 TAHUN 2015
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : n
- aerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- raturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat
- ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah ng dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- endapatan Daerah adalah Perkiraaa yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan
- elanja Daerah adalah perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dmikmatt oleh luruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum,
Asli Baerah yang selaiyutnya disingkat PAD adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang ISgkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lam iidapatan asli daerah yang sah;
in-lain pendapatan adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, ndapatan dinas - dinas.
- ma Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang dialokasikan jpada daerah untuk membiayaai kebutuhan daerah;
- sa lebih Pembiayaan adalah selisih lebih reaUsasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu penode anggaran;
- irplus adalah selisih lebih axitara pendapatan daerah dan belanja daerah,
- imbiayaan Netto adalah seHsih antara penerimaan pembiyaan dengan pengeluaran pembiayaan.
BAB II - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Pasal 2

aran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015 sebagai benkut:
Rp ^
742.980.648.992,-
- i. Pendapatan
Rn ^
798.505.405.137&gt;-
- Belanja-Daerah
Surplus / Defisit Rp.
(55.524.7s6.145),-
| iayaan Daerah : | iayaan Daerah : | iayaan Daerah : | iayaan Daerah : |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . | Penerimaan | Rp- | 60.524.756.145,- |
| b. | Pengeluaran | Rp- | S.OOO.OOO.QOOt- |
| | Pembiayaan Netto | Rp. | 55.524.756.145,- |
| . Pendapatan Asli Daerah sejumlah ^P- 17.226.124.563,- b. DanaPerimbaiagan sejumlah Rp- 653.627.583.000,- . Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp- 72.126.941.429,- Jumlah Pendapatan Daerah adalah Rp. 742.980.648.992,- | . Pendapatan Asli Daerah sejumlah ^P- 17.226.124.563,- b. DanaPerimbaiagan sejumlah Rp- 653.627.583.000,- . Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp- 72.126.941.429,- Jumlah Pendapatan Daerah adalah Rp. 742.980.648.992,- | . Pendapatan Asli Daerah sejumlah ^P- 17.226.124.563,- b. DanaPerimbaiagan sejumlah Rp- 653.627.583.000,- . Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp- 72.126.941.429,- Jumlah Pendapatan Daerah adalah Rp. 742.980.648.992,- | . Pendapatan Asli Daerah sejumlah ^P- 17.226.124.563,- b. DanaPerimbaiagan sejumlah Rp- 653.627.583.000,- . Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp- 72.126.941.429,- Jumlah Pendapatan Daerah adalah Rp. 742.980.648.992,- |
| endapatanAsli Daei-ah sebagaimana dimaksud pada ayar (1) huruf a terdiri darijenis pendapatan : | endapatanAsli Daei-ah sebagaimana dimaksud pada ayar (1) huruf a terdiri darijenis pendapatan : | endapatanAsli Daei-ah sebagaimana dimaksud pada ayar (1) huruf a terdiri darijenis pendapatan : | endapatanAsli Daei-ah sebagaimana dimaksud pada ayar (1) huruf a terdiri darijenis pendapatan : |
| . | Pajak Daerah sejumlah | Rp- | 5.699.642.336,- |
| b. | Retribusi Daerah sejumlah | Rp- | 1.112.084.750,- |
| . | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkaii sejumlah | Rp- | 864.475.944,- |
| . | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 3'angsah sejumlah | RP- | 9.549.921.533,- |
| (1) huruf bterdin danjenis pendapatan . | (1) huruf bterdin danjenis pendapatan . | (1) huruf bterdin danjenis pendapatan . | (1) huruf bterdin danjenis pendapatan . |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ina Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat • 1U | pajak | Rd | 50.032.804.000,- |
| Dana bagi hasil pajak / bukan | Dana bagi hasil pajak / bukan | Rp | 521.779.419.000,- |
| Dana alokasi umum sejumlah | Dana alokasi umum sejumlah | Rp | 81.815.360.000,- |
| Dana alokasi khusus sejumlah | Dana alokasi khusus sejumlah | | |
| dn-lain pendapatan daerah yang sah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf cterdiri dari pendapatan : | dn-lain pendapatan daerah yang sah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf cterdiri dari pendapatan : | dn-lain pendapatan daerah yang sah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf cterdiri dari pendapatan : | dn-lain pendapatan daerah yang sah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf cterdiri dari pendapatan : |
| | | jenis Rd | 0,- |
| Pedapatan Hibah sejumlah | Pedapatan Hibah sejumlah | Rp. | 0, |
| Dana Darurat sejumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah | Dana Darurat sejumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah | Rp. | 4.429.513.943,- |
| . • 1 V, | . • 1 V, | Rp | 67.697.427.486, |
| Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Bantuan | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Bantuan | | |
| Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah | Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah | Rp. | |
| Bagian Kedua | Bagian Kedua | | |
| Pasal 2 hurufb terdiri dari . | Pasal 2 hurufb terdiri dari . | | |
| ;plania Daerah sebagaimana dimaksud dalam ' , ^ | ;plania Daerah sebagaimana dimaksud dalam ' , ^ | Rp | 399.700.542.939,- |
| a. | Belanja Tidak Langsung sejumlah | ^ Rp. | 398.804.862.198,- |
| b. | Belanja Langsung sejumlah | | |
| Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdiri dari jenis belanja | Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdiri dari jenis belanja | Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdiri dari jenis belanja | Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdiri dari jenis belanja |
| " | | : Rp | 326.858.502.425, |
| | Belanja Pegawai sejumlah | | 0,- |
| | laelania Bunga sejumlah | Rn | 0,- |
| | Belanja Subsidi sejumlah | | |
| | | | Rp | 4.850.000.000,- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| nja^Hibah sejumlah gjk Bantuan Sosial sejumlah | nja^Hibah sejumlah gjk Bantuan Sosial sejumlah | nja^Hibah sejumlah gjk Bantuan Sosial sejumlah | Rp | 300.000.000,- |
| :^ja Bagi-Hasil | :^ja Bagi-Hasil | :^ja Bagi-Hasil | Rp | Or |
| yiBelanja Bantuan Keuangan | yiBelanja Bantuan Keuangan | yiBelanja Bantuan Keuangan | Rp | 65.621.690.514,- |
| . Belanja Tidak Terduga sejumlah | . Belanja Tidak Terduga sejumlah | . Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp | 2.070.350.000,- |
| elanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja . | Belanja Pegawai sejumlah | elanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja . | | 9.603.368.000,- |
| | Belanja Barang dan Jasa sejumlah | | | 169.683.178.095,- |
| Belanja Modal sejumlah | Belanja Modal sejumlah | Belanja Modal sejumlah | ^P- | 219.518,316.103, |
| Surplus / Defisit | Surplus / Defisit | Surplus / Defisit | Rp. | (55.524.756,145),- |
| Bagian Ketiga | Bagian Ketiga | Bagian Ketiga | Rp. | 60.524.756.145,- |
| | Penerimaan Pembia^'aan Daerah sejumlah Daerah sejumlah | b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 5.000.000.000,- |
nerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan .
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun An^aran sebelumnya (SILPA) sejumlah | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun An^aran sebelumnya (SILPA) sejumlah | Rp | 60.524.756.145,- |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pencairan Dana Cadangan sejumlah | Pencairan Dana Cadangan sejumlah | Rp | 0,- |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yangdipisahkan sejumlah | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yangdipisahkan sejumlah | Rp | 0,- |
| Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah | Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah | Rp | 0,- |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah | Rp | 0,- |
| Penerimaan Piutang Daerah sejumlah | Penerimaan Piutang Daerah sejumlah | Rp | 0,- |
| Penerimaan Pencairan Investasi Beijangka Deposit | Penerimaan Pencairan Investasi Beijangka Deposit | Rp | 0,- |
| ngeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri dari jenis pembiayaan ; | ngeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri dari jenis pembiayaan ; | ngeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri dari jenis pembiayaan ; | ngeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri dari jenis pembiayaan ; |
| | Pembentukan Dana Cadangan sejumlah | Rp | 0,- |
| | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah | Rp | 5.000.000.000,- |
| | Pembayaran Pokok Ufang sejumlah | Rp | 0,- |
| | Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah | Rp | 0,- |
| | Pembayaran Hutang Pihak Kedga sejumlah | Rp | 0,- |
| | Pembiayaan Netto | Rp | 55.524.756.145,- |
| Sisa Lebih Pembiayaan Taliun Anggaran Berkenaan | Sisa Lebih Pembiayaan Taliun Anggaran Berkenaan | Rp | 0,- |
BAB III - STRUKTUR ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Pasal 6

ctur APBD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2015 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan ^eraturan Daerah ini terdiri dari :
- ampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- ampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Orgahisasi ;
- ampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, lelanja dan Pembiayaan ;
- ampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;
- ampiran VRekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam ;erangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
- ampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan PerJabatan ;
- ampiran VII Daftar Piutang Daerah-;
- ampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ;
- ampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
- ampiran XDaftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lainnya ;
- ampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun nggaran ini ;
- ampiran XII Daftar Dana cadangan daerah ; dan
- ampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi daerah.
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

- Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dapat melakukan pengeluaran yang Delum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD.
- Ceadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut;
- . bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- . tidak diharapkan teijadi secara berulang;
- . berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- . memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- riteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
- . program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran beijalan;
- . program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN;
- . keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian 3'ang lebih besar bagi pemerintah daerah dan mas3^arakat;
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- -endanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), dapat menggunakan ?elanja tidak terduga;
- Criteria l^elanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada a^^at (1), mencakup :
rfi-
, bencana alam;
- j. bencana sosial seperti wabah penyakit menular/pandemi;
2. penanganan kerusuhan diluar kemampuan kendali pemerintah daerah yang dapat mengancam stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. alam hal belanja tidak terduga tidak raencukupi untuk membiayai kriteria belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat iiakukan dengan cara :
4. . menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran beijalan;
. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

endanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), dapat dilakukan dengan rnenggunakan belanja- tidak erduga secara langsung dan atau melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD Teknis.
- ^elaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan iengaii Keputusan Bupati.
- Vlaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dilakukan dengan cara melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi &gt;.: !ar;fS. langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD teknis. terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan .· '^ruba}*; Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD/Perubahan APBD.
- -·...:r-k-s-;iriaan penanganaan keadaan darurat yang dilakukan sebelum Perubahan APBD diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD i.in dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

baran lebih lanjut mengenai APBD diatur dengan Peraturan Bupati
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

;uran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah ipaten Seram Bagian Barat.
XVI
dangkan di Piru tanggal, 12 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH JPATEN SERAM BAGIAN BARAT
BARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT N 2015 NOMOR 138
jR REGISTER 01/2015 FERATURAM DAERAH KABUPATEN SERAM 3AGiA.N BARAT, PROVINSI MALUKU : NOMOR 01 TAHUN 2015
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11

CukupJelas
BAHAN LEMBARAN DERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2015 NOMOR 0140