PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 01 Tahun 2017
Tentang No Description
Berlaku: 16 Januari 2017
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU SELATAN,
- a. bahwa Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 tahun 2015 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penataan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa Standar Perjalanan Dinas dalam Negeri berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa Standar Perjalanan Dinas dalam Negeri berpedoman pada PMK Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 Tentang pedoman Oerientasi dan Pendalaman Tugas anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.02/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 31 tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
12. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor
Menetapkan
:
- 23 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No. 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembar Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkulu Selatan.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
10. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Non Pegawai Negeri Sipil adalah pihak ketiga / unsur masyarakat / Organisasi yang berada dibawah naungan Pemerintah Daerah.
13. Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
15. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu ( pre-calculated amount ) dan dibayarkan sekaligus.
14. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
16. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku menurut Peraturan ini.
18. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor / satuan kerja.
17. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat tugas kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
19. Tempat Tujuan adalah tempat/ kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
21. Dalam daerah adalah dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.
20. Luar daerah adalah luar Kabupaten Bengkulu Selatan.
22. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani surat perintah tugas dan SPD.
24. Uang representatif adalah tambahan uang saku kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II.
23. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu.
25. Biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan adalah biaya yang diberikan untuk sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar daerah bagi Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
27. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala OPD yang bertanggung-jawab atas pengelolaan anggaran pada OPD yang bersangkutan.
26. Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim. II/III/IV) maupun pendidikan dan pelatihan lainnya yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja.
28. Surat Permintaan pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB II - PRINSIP PERJALANAN DINAS
Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja OPD;
- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkait dengan penyelengaraan pemerintahan ;
- c. Efisien dan efektivitas penggunaaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.
BAB III - PERJALANAN DINAS
Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
- b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
- d. menempuh ujian dinas / ujian jabatan
- c. pengumandahan (Detasering);
- e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu / karena melakukan tugasnya;
- h. mengikuti pendidikan tugas belajar setara Diploma/S1/S2/S3;
- j. Menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati dan Wakil Bupati, / Pimpinan dan Anggota DPRD / Pegawai Negeri Sipil, PTT dan Non Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- k. Menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati dan Wakil Bupati / Pimpinan dan Anggota DPRD / Pegawai Negeri Sipil, PTT dan Non Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan terakhir ke kota tempat pemakaman.
BAB IV - BIAYA PERJALANAN DINAS Bagian Kesatu Umum
Pasal 4

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen sebagai berikut:
- b. biaya transport ;
- a. uang harian;
- c. biaya penginapan;
- e. sewa kendaraan dalam kota; dan /atau
- d. uang representatif;
- f. biaya menjemput /mengantar jenazah.
- a. uang makan;
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- b. uang transport lokal; dan
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- c. uang saku.
- a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan
- keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan;
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- b. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/Tol/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- a. di hotel; atau
- (5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- b. di tempat menginap lainnya.
- a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel atau penginapan berdasarkan standar biaya perjalanan dinas.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (9) Biaya menjemput / mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput / pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (10) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - BIAYA PERJALANAN DINAS Bagian Kesatu Umum
Pasal 5

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan / hotel untuk Bupati dan Wakil Bupati, seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD / PNS/ PTT / Non PNS dapat menginap pada hotel / penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan / hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD / PNS / PTT / Non PNS.
- (2) Khusus untuk Ajudan yang mendampingi Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD dapat menginap di hotel yang sama dengan tarif terendah.
BAB IV - BIAYA PERJALANAN DINAS Bagian Kesatu Umum
Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengeluarkan SPD bersangkutan atau yang sesuai dengan ketentuan/kesepakatan penanggung biaya perjalanan dinas.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.
BAB IV - BIAYA PERJALANAN DINAS Bagian Kesatu Umum
Pasal 7

Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil,
Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.
BAB IV - BIAYA PERJALANAN DINAS Bagian Kesatu Umum
Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut :
- (2) Biaya Perjalanan Dinas bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) disamakan dengan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.
- a. bagi Tenaga Ahli atau Wakil dari sesuatu profesi dan sejenisnya diberlakukan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
- (3) Perjalanan dinas yang mengikutsertakan Pihak Ketiga/Unsur Masyarakat, personil Non Pegawai Daerah, maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan, diberlakukan sebagai berikut :
- b. bagi Tenaga Teknis, atau personil yang dikatagorikan sama diberikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
- a. Unsur Pimpinan diberikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
- (4) Perjalanan dinas bagi kelompok organisasi yang berada dibawah naungan Pemerintah Daerah, maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan diberlakukan sebagai berikut :
- b. Pengurus diberikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
- c. Anggota diberikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.
- a. Golongan A :
Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD
- b. Golongan B : Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD
- c. Golongan C :
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II b)
- d. Golongan D :
Pejabat Administrator (Eselon III)
- e. Golongan E
:
Pejabat Pengawas (Eselon IV)
- f. Golongan F
:
Pelaksana Golongan IV dan III
- g. Golongan G
:
Pelaksana Golongan II dan I
Bagian Kedua
BAB IV - BIAYA PERJALANAN DINAS Bagian Kesatu Umum
Pasal 9

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
- (1) Perjalanan Dinas dalam kabupaten, dapat diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian;
- a. Kecamatan Manna
- (2) Perjalanan Dinas dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) untuk tujuan sebagai berikut :
- b. Kecamatan Pino
- d. Kecamatan Ulu Manna
- c. Kecamatan Pino Raya
- e. Kecamatan Seginim
- g. Kecamatan Kedurang
- f. Kecamatan Air Nipis
- h. Kecamatan Kedurang Ilir
- (3) Bagi Aparatur Pengawas Daerah (Inspektorat) yang akan melaksanakan pemeriksaan reguler maupun khusus dalam Kota Manna, dan Pasar Manna dapat diberikan uang harian.
- i. Kecamatan Bunga Mas.
- (4) Bagi pengawas sekolah, penilik dan Penyuluh Keluarga Berencana yang melaksanakan pengawasan dalam Kabupaten Bengkulu Selatan dapat
- diberikan uang transportasi bulanan.
- (6) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar secara lumpsum .
- (5) Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil Kecamatan serta Kelurahan yang akan melaksanakan tugas kewilayahnya dapat diberikan biaya transportasi persatu kali perjalanan.
BAB IV - BIAYA PERJALANAN DINAS Bagian Kesatu Umum
Pasal 10

Apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari satu kecamatan dalam satu hari maka uang harian dibayar hanya satu kali.
Bagian Ketiga Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi
BAB IV - BIAYA PERJALANAN DINAS Bagian Kesatu Umum
Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas dengan tujuan luar daerah dalam Provinsi, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
- b. Biaya penginapan;
- a. Uang harian;
- c. Biaya transport, apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum.
- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dibayar secara lumpsum ;
- d. Uang representatif (Untuk Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II).
- (3) Besarnya biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya rill;
- (5) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayar secara lumpsum .
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah;
Bagian Keempat
Biaya Perjalanan Dinas Keluar Provinsi
BAB IV - BIAYA PERJALANAN DINAS Bagian Kesatu Umum
Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan dinas dengan tujuan ke luar Provinsi diberikan biaya yang terdiri dari :
- b. Biaya transport ;
- a. Uang harian ;
- c. Biaya penginapan;
- e. Sewa kendaraan dalam kota (Untuk Bupati dan Wakil Bupati).
- d. Uang representatif (Untuk Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II).
- (2) Biaya transport dari dan ke bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, akan diperhitungkan dalam rincian biaya perjalanan dinas.
BAB IV - BIAYA PERJALANAN DINAS Bagian Kesatu Umum
Pasal 13

- (1) Uang harian dan uang representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf d peraturan ini, dibayar sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara lumpsum ;
- (2) Besarnya biaya transport, sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf e dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah;
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya rill.
BAB IV - BIAYA PERJALANAN DINAS Bagian Kesatu Umum
Pasal 14

Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas, untuk biaya transportasi diberikan bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh.
BAB IV - BIAYA PERJALANAN DINAS Bagian Kesatu Umum
Pasal 15

Standar biaya perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kelima
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Prajabatan
BAB IV - BIAYA PERJALANAN DINAS Bagian Kesatu Umum
Pasal 16

Perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, dan Diklat Teknis yang dilaksanakan diluar daerah, dapat diberikan uang transportasi pegawai dan uang harian.
BAB V - PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 17

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap harus diberikan Surat Perintah Tugas dan SPD dari pejabat yang berwenang yang formatnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dicantumkan dalam surat tugas.
- (2) Perjalanan Dinas dalam daerah kabupaten yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.
- (4) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada OPD.
- (6) Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- (5) Pejabat yang berwenang dalam menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPD sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- a. Bupati ditandatangani oleh Bupati;
- c. Kepala OPD dan Camat ditanda tangani oleh Bupati/Wakil Bupati, Apabila Bupati/Wakil Bupati tidak berada di tempat maka ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- b. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati, apabila Bupati tidak berada di tempat maka dapat ditanda tangani oleh Wakil Bupati;
- d. Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Bagian dan pejabat lainnya yang biayanya dibebankan pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten An. Sekretaris Daerah;
- f. Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
- e. Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
- g. Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
- i. SPD atau Surat Perjalanan Dinas selain Surat Tugas ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA).
- h. Pejabat Eselon III, IV, PTT, Non Pegawai Negeri Sipil dan Fungsional pada OPD ditanda tangani oleh Kepala OPD, Sekretaris atau yang mewakili An. Kepala OPD yang biayanya dibebankan pada anggaran kegiatan SKPD yang bersangkutan;
- j. SPD atau Surat Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat 6 Huruf i, dibuat dalam satu lembar kertas bolak balik sebagaimana tercantum pada lampiran IV.
BAB V - PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 18

- (1) Penggunaan sopir untuk perjalanan dinas hanya diperuntukan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II dan Pimpinan DPRD;
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) bagi Pejabat yang melaksanakan Perjalanan Dinas secara besama-sama minimal 3 (tiga) orang dapat menggunakan supir pada masing-masing SKPD.
BAB V - PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 19

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- (3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas melalui mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran;
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP dan/atau mekanisme Ganti Uang (GU);
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) dilakukan melalui Perikatan dengan penyedia jasa;
- (5) Pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada AYAT (4) dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening pihak ketiga.
BAB V - PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 20

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan hari tersebut bukan disebabkan kesalahan / kelalaian Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS bersangkutan.
- (3) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan penginapan yang telah diterimanya.
- kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf e sampai dengan huruf k.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
BAB V - PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 21

- (1) Pembayaran uang harian dan uang representatif dilakukan sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai terdiri dari :
- (2) Biaya transport bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non PNS dibayarkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- a. tiket transport dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan pergi pulang;
- c. tiket pesawat dilampiri boarding pass, tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bus atau bukti pembelian tiket;
- b. tiket transport dari terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang;
- (4) Dalam hal tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/ stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang dan tiket transport dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang tidak diperoleh, maka bagi yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui oleh PA/KPA, dengan menyatakan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud;
- (6) PA/KPA menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
- (5) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VI - PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Pasal 22

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- a. Surat tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
- b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
- c. Laporan Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- d. tiket pesawat, boarding pass , retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- f. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
- e. Daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- (3) Setiap pelaksana SPD wajib menyampaikan bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f dan apabila tidak diperoleh bukti-bukti pengeluaran tersebut, maka tidak dapat dibayarkan biaya perjalanan dinas tersebut.
BAB VI - PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Pasal 23

Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan.
BAB VI - PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Pasal 24

- (1) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran;
- (3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada bendahara pengeluaran sebagai pertanggung jawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/ Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) perjalanan dinas.
- (2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biayabiaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
BAB VI - PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Pasal 25

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan instansi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Pejabat yang berwenang, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekwensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
- b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.
- a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan atau
- (5) Pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.
BAB VII - PENGENDALIAN INTERNAL
Pasal 26

- (1) Kepala OPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas;
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 tahun 2015 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
Ditetapkan di Manna pada tanggal 16 Januari 2017
BUPATI BENGKULU SELATAN, ttd
H. DIRWAN MAHMUD
Diundangkan di Manna pada tanggal 16 Januari 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN, ttd
DARMIN, S.E NIP. 19581206 198102 1 004
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM
HENDRI DONAN NIP 19750825 200502 1 005
01
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Lampiran SPD Nomor
| Tanggal | PERINCIAN BIAYA | JUMLAH | KETERANGAN |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | | | |
| | JUMLAH | Rp... | |
| TERBILANG | TERBILANG | | |
: ________________
Telah dibayar sejumlah
...
Rp...
Telah menerima jumlah uang sebesar
Bendahara
Rp...
Yang menerima,
(...)
NIP...
(...)
NIP...
PERHITUNGAN SPD RAMPUNG
Ditetapkan sejumlah Yang telah dibayar semula Sisa Kurang/ Lebih
: Rp...
Pejabat yang berwenang/ Pejabat lain yang ditunjuk
(...)
Catatan:
NIP...
Pejabat yang berwenang/ pejabat yang ditunjuk untuk menghitung SPD Rampung ditetapkan oleh Kepala OPD masing-masing/ Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
BUPATI BENGKULU SELATAN, ttd
H. DIRWAN MAHMUD
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DAFTAR PENGELUARAN RIIL
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
: ________________
NIP Jabatan
: ________________
: ________________
Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal ... Nomor ...
dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
1. Biaya transportasi pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti- bukti pengeluarannya meliputi :
NO
URAIAN
JUMLAH
JUMLAH
2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui/Menyetujui PA/KPA
...
NIP...
... tanggal, bulan, tahun Pejabat Negara/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas
...
NIP...
BUPATI BENGKULU SELATAN,
H. DIRWAN MAHMUD
LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS
I. Pendahuluan
- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud Tujuan / Tempat Kegiatan
- D. Pejabat yang ditemui
- II. Kegiatan Yang Dilaksanakan
- III. Hasil yang dicapai
- IV.Kesimpulan Dan Saran
- V. Penutup.
Manna, ... 2017
Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas:
1. ...
: ________________
2. ...
: ________________
3. ...
: ________________
BUPATI BENGKULU SELATAN, ttd
H. DIRWAN MAHMUD
LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN SEKRETARIAT DAERAH
JL. RAYA PADANG PANJANG NO. 1 TELP.21001,21364,21700,21016.FAX.21069,21990 MANNA
Lembar Ke
:
Kode No
:
Nomor
: 090/ / SPT/ / / 2017
SURAT PERJALANAN DINAS ( SPD )
| 1. | Pejabat yang berwenang memberi | perintah |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Nama Pegawai yang diperintahkan | |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan Menurut PP No 6 Tahun 1976 b. Jabatan c. Tingkat Menurut Peraturan Perjalanan | a. b. c. |
| 4 | Maksud Perjalanan Dinas | |
| 5 | Alat angkut yang dipergunakan | |
| 6 | a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan | a. b. |
| 7 | a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali | a. b. c. |
| 8 | Pengikut 1. 2. 3. | |
| 9 | Pembeban Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran | |
| 10 | Keterangan Lain - lain | |
DIKELUARKAN DI
: MANNA
PADA TANGGAL
:
2017
PEJABAT YANG BERWENANG PENGGUNA ANGGARAN
NAMA...
NIP...
1.
2.
3.
4.
| | I. | SPD No Berangkat (Tempat Pada Ke | : 090/ /SPT/ Dari : Kedudukan) : Tanggal : | Hal 1 / /2017 Manna 2017 : |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| PENGGUNA ANGGARAN | PENGGUNA ANGGARAN | PENGGUNA ANGGARAN | PENGGUNA ANGGARAN | PENGGUNA ANGGARAN |
| NAMA | NAMA | NAMA | NAMA | NAMA |
| NIP | NIP | NIP | NIP | NIP |
| II. Tiba di Pada Tanggal Kepala | : : : | 2017 Berangkat Ke Pada Kepala | Dari : : MANNA Tanggal : | 2017 : |
| NIP NIP. | NIP NIP. | NIP NIP. | NIP NIP. | NIP NIP. |
| III. Tiba di Pada Tanggal Kepala | : : : | Berangkat Dari Ke Pada Tanggal Kepala | | : : : : |
| NIP. | NIP. | NIP. | NIP. | NIP. |
| IV. Tiba di Pada Tanggal Kepala | : : : | Berangkat Dari Ke Pada Tanggal Kepala | | : : : : |
| V. Tiba Kembali di Pada Tanggal Telah perintah dan | NIP. : Manna Bengkulu Selatan : diperiksa dengan keterangan bahwa semata-mata untuk | NIP. | 2017 tersebut | atas yang |
| perjalanan Kepentingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya PENGGUNA ANGGARAN | perjalanan Kepentingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya PENGGUNA ANGGARAN | perjalanan Kepentingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya PENGGUNA ANGGARAN | perjalanan Kepentingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya PENGGUNA ANGGARAN | perjalanan Kepentingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya PENGGUNA ANGGARAN |
VII PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas pada Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara menderita kerugian akibat kesalahankesalahan kealpaannya (sesuai dengan Lampiran 8 Surat Edaran Menteri Keuangan tanggal 30 April 1974 Nomor : B.296/MK/T/1-4/197
BUPATI BENGKULU SELATAN,
H. DIRWAN MAHMUD
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR IS: TAHON 2016
TENT ANO ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHON ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
a.
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal . 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah bersarna Bupati Minahasa Tenggara tclah mcnyempurnakan Rancangan Peraturan Dacrah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2 0 1 7 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 388 i c ntang Evalua si Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa penyernpurnaan scbagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah Kabupatcn Minahasa Tcnggara tentang Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 tidak bertentangan dengan kepcntingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lcbih tinggi;
- c. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan scbagairnana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pcraturan Dacrah Kabupatcn Minahasa Tenggara tentang Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
Mengingat I . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1 9 9 9 tentang Penyclcnggara Negara yang Bcrsih dan Bebas dari Korupsi,
•
Kolusi clan Nepotisms [Lembnrnn Negara Rcpublik Indonesia Tah un 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
- &gt;. . Unclang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentarrg Kcuangan Negara (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nurnor 47. Tambnhnn Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 4286);
- a. Undang-Undung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pe rbr-ndn har.aa n Neg:.u-a (Lerrrbur-a n Ncgun:i Reptrblik I ndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tcntang Perneriksaan Pengclolaan dan 'I'anggung Jawab Keuangan Negara [Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik I ndonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rcpublik I ndonesia Tahun 2004 Nomor 1 0 4 , Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Negara Nornor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dun Pcrncrintahan Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupatcn Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara ( Lcmburan Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia Nomor 4685);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tah un 2009 Nornur 130, Tarnbalran Lerubaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 20 I I ten tang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2 0 1 1 Nomor 82, Tarnbahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor !12�4);
- I 0 . Undang-Undang Nornor 23 Tahun 20 J '1 ten tang Pernerintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor fi:'187) sebagairnana tclah diubah cleng .. rn Undung-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten Lang Pc·1·1 i i 1 : 1 hm1 alas Urrd arrg-Urrd arig Nomor 2'.1 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambuhan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5679):
- 1 I . Pcraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedurlukan Protokoler chm Kcuangan Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan l . c mburan Negara Rcpublik I ndonesia Nomor 4416) scbagairnuna tclah diubah bcberapa kali, terukhir dengan Pcraturan Pemcrintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pcrubahan Ketiga Atas Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 teruang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 1 2 . Pcrut uran Pcmcrintah Nornor 55 Tahun 2005 tcntang Dana Pcrimbangan [Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 1 3 . Pcrat uran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tcntang Sistem l nforrnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tuh'un 2005 Nomor 138, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Numor 4576);
- 1 4 . Perat uran Perneriru nh Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengclolaun Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 1 5 . Pera tu ran Pcmerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang Pcdornan Penyus unan dan Pe nera pun St a n d a r Pelayanan Min irnnl (Lernbaran Negara J{cpublik Indonesia Tahun 200G Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 1 6 . Pcruturan Pernerintah Numor 8 Tahun 2006 tentang Pclapuran Keuangun dun Kinerja l nsransi Pcmerintah (Lernbarari Negara Republik indonesta Tahun 200u Nornor 25, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4o 1 4 ) ;
- 1 7 . P&lt;'rnturnn Pcmcrintuh Nornor 38 Tahun 2007 tcntang Pernbagian Urusan Pernerintahan Antura Pemerintah , Perncrintahan Dacrah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Ka bu paten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lcrnburan Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4737);
- 1 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemcrintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l O Nornor 1 2 3 , Tambahan Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5165);
- 1 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Len tang Hibah Daerah ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor ;:,272);
20. Perar uran Menteri Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pcru t urun Menteri Dalam Ncgcri Nomor 2 1 Tahun 2011 t c niang Perubahan Kedua alas Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentarrg Pedornan Pengelolaan Keuarigan Daerah (Berita Negara republic Indonesia Tahun 20 l 1 Nurnor 3 1 O);
- 2 1 . Pcruturan Mcnteri Dalarn Ncgcri Nomor 1 4 Tahun 2016 ten tung Pcrubahan kedua at as Pcraturan Mcntcri Dalarn
tcntarig Perubahan kedua atas Peraturan Merueri Dalam Nl'gcri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1 tentang Pedoman Pernberian 1 1 i bah dan Bant.uan Sosial yang bcrsumbcr dari Anggaran Pcndapatan clan Belanja Daerah ( Serita Negara Rcpublik I ndonesia Tahun 2016 Nomor 541);
22. Peraturan Menteri Dalarn Ncgcri Nornor 3 1 Tahun 2016 t r - n t n n g Pcdoman Pcnyusunan Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah Talrun Anggaran 201 7 (Serita Negara Pr-nuhlik Indonesia Ta him 201 n Nomor S08):
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 t c n t a n g Pcrnbenrukan Produk Hukurn Du&lt;.T;.1h (Serita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036};
24. Pcraturan Daerah Kabupatcn Minahasa Tcnggura Nomor 3 Tah un 20 I O tentang Pokok Pokok Pcngclolaan Kcuangan Dacrah (Lcrnbaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2010 Nornor �]);
25. Peraturan Daerah Kabupatcn Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2014 tcntang Rencana Pernbangunan .Iangka Panjang (Lcrnbaran Daerah Kabupaten Minahasa Tcnggara Tahun )011.1 Nomor 8 1 );
26. Perut ura n Dacrah Kabupaien Minahasa 'l'cngguru Nomor 9 Tahun 2014 Len tang Rencana Pcrnbangunan Jangka Mcncngah Daerah (Lcrnbaran Daerah Kabupaten Minahasa Tcnugar-a Tahun 201"1 Nomur 82).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA dan BUPATI MINAHASA TENGGARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017
N/A
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:
Rp. 71?. . 7 !1 4 . 0 1 �. 96�,-
R}2, 728.288.236.9631-
Rp.
( 1 3.800.000.000),-
l�p. 17.534.'.2'.2�1.000,-
Rp. ?. . 000. 000. 000, -
R12. 15.534.223.0001-
Rp. 0.00,-
Surplus /Dcfisit
- 1 . Pendapatan
2. Bclanja
- b. Pengeluaran
- a. Pcnerirnaan
3. Pembiayaan Daerah:
Pembiayaan Neto
- Q Sisa Lebih Pernbiayaan ./\nggaran tahun Berkenaan
N/A
Pasal 2

- ( 1 ) Pendapatan Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- (2) Pcndapatan Asli Dacrah scbagaimana dirnuksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- u. Pajak daerah
- a. Pendapatan Asli Daerah
Rp.
14.942.230.000,-
- b. Dana Pcrimbangan
Rp. 562.636.026.000,-
- c.
- Lain-lain Pendapatan Dae rah yang Suh Rp. 1 3 5 . 1 7 5 . 7 5 7 . 9 6 3 , -
Rp 3.521.500.000,-
- b. 1 -! etribusi daerah
Rp 620.7�10.000,- c. Lain-lain l-' e ndap.-11.-rn A:-ili Dacrah yang sah Rp 1 0.800.000.000,-
- (3) Dana perimbangan scbagairnana dirnaksud pada ayat ( 1 ) huruf b t.crdiri dari jenis pcndupatun :
2. {'1) Lain-lain pcndapatan dacra h yang sah sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c tcrdiri dari je nis pcndapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pcrnerintah Dacrah lainnya Rp. 14.397.603. 963,-
- a. Dana bagi hasil ' Bagi Hasil Bukan Pajak �p. 1 2 . 7 2 4 . 2 :1 0 . 0 0 0 , ­
- b. Dana Alokasi Umum
- c. Dana Alokasi Khusus
Rp. 413.040.720.000,­
Rp. 136.871.076.000,-
- b. Dana penyesi raian clan otonomi khusus
- c. Bantuan Kcuangan dari Provinsi atau Pcrncrin I ah Dacrah Lainnya
Rp.
1 1 0 . 7 7 8 . 1 5 4 . 0 0 0 , ­
Rp.
10.000.000.000,-
N/A
Pasal 3

- ( 1) Bclanja Daerah sebagairnana dirnaksud pada Pasal 1 terdiri clari :
- a. Belanja tidak Iangsung
Rp. 424.530.186.885,70,­
- b. Belanja
2. l a n g s u n g Rp. :303.758.050.077,30,-
- (2) Bela nja Tidak Lat 1g8Lmg scbaguimunu dimaksud pada ayat ( l ) huruf a tcrdiri dari jcnis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejurnlah
Rp.
266.912.609.885,70,­
- b. Belanja Hibah
2. 1.. Belanja Bantuun Sosiul
- d. Belanja Uagi Ha si] Kcp .. ida Provinsi/ Kn bu paten Kola dan Pcmcrin rah Dcsa
- c. Bclanja Bantuun Kcuangan Kepada Provinsi Kabupaterr/Kotn dan Pemerintah Desa
Rp. 1 4. 610.000.000,00,-
Rp. 6.:100.000 .000,00,-
- Rp. 4 1 4 . 2 2 3.000,00,-
Rp.
l 35.94�3.354.000,00,-
- f. Belanja Tidak Tcrduga
2. Rp.
]50.000.000,00,-
- (3) Bclanja Langsung scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b tcrdiri dari jcnis bclanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
Rp. 21.410.460.000,00,­
- b. Belanja Bararig dun .Jasa
- c. Bclanja Modal
Rp. 116.964.811��.091,30,­
Rp. 165.382.746.986,00,-
N/A
Pasal 4

- ( 1 ) Pernbiayaan Ducrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pcncrimaan scjumlah
Rp. 1 7 . 534.223.000,-
- h. Pcngcluuran scjurnlah Rp. '.2 . 0 00.000.000,-
- (2) Perierimaan sebagaimaua dimaksud pacla ayar ( 1 ) huruf H t erdiri dari jcnis pe. rn biayaa n :
3. l 7.5�4.22�.000,Rp. a. SiLPA tahun anggaran sebelurnnya sejurnlah
4. 0 -' Rp. b. Pr-ncnirnn dnnn cndnngan sejumlah
- c. I I a s i l penjuulan kckayaan dacrah yang dipisuhkun sejurnluh Rp.
0,-
- cl. Penerimaan pinjarnanan daerah sejurnlah Rp. 0 -,
N/A
Pasal 5

Uraian lebih lunjut J\nggaran Pcnduputan dan I3elanja Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 , tcrcanturn dalarn Larrrpiran yang mcrupakan bagian yang tidak tcrpisahkan dari Peraturan Daerah ini, ierdiri dari:
c:
..,,,
- 1 . Lumpiran I
2. Larnpiran ll Ringkasan API3D menurut urusan pcrncrintahan daerah
3. Larnpiran III
- IJ . Lampiran IV
5. Larnpiran V
6. Lampiran VI
7. Larnpiran VII
8. Larnpiran Vlll
9. La rn piran I X
- 1 0 . Larnpiran X
- 1 1 . Larnpirun XT
- J 2. Lampiran XTI
- 1 3 . Lampiran XIII
Ringkasan APBD;
organisasi SKPD;
Rincian APBD rnenurut urusan pernerintahan daerah,
org:-inisasi Sh'PD, pcndnpatnn, belunju dun pernbiayaan; Rckapitulasi bclanja mcnurut urusan pernerintahan daernh organisasi 8KPD, program, clan kcgiatan; Rckapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan kctcrpaduan urusan pernerintahan daeruh chm fungsi dalam kcrangka peugelolaan keuangan ncgara; Daftar jurnlah pegawai per golongan dan per jabatan: Daftar piutang daerah;
Daftar penyertaan modal (investasi] dacrah;
I ) a f t a r perkiraan penambahan clan pcngurangan asset
ictap dacrah:
Daftar perkiraan penarnbahan dan pengurangan asset l ain-lain;
Duft ar kegiatun-kegiatan tuhun anggarnn sebelurnnya . \'nng lx-lurn disclcsaikan dan dianggarkan kcrnbali dalarn tahun anggaran ini;
Daftar dana cadangan dacrah; dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
N/A
Pasal 6

Bupati merietapkan Perat uran tentaru; Penjabaran Anggaran Pendupatan clan Belanja Daerah st:bagai l n n d asan operusionul pelaksanaan.
N/A
Pasal 7

Peraturan Dncrah ini mular berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Pcrmuran Dacrah 1111 ocngan pcncrnpa tan nya dalarn Lcmbaran Dacrah Kabupaten Minahasa Tenggara.
--
-
-
�
Ditctapkan di Ratahan Paci a tanggal 29 oeruvi'J€:'l. 20 16
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
| i\O | l'l:'i(,()I ' | I I l l |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| I | K,l>IC l'C'1)1"'"'·m · \ng g. ,-,.,-,,-- | - • -- � |
| 2 | K,1b1d Angg�1an | i----- |
| J | Sej.rcuns BPf..llr...1D | |
| ' | Kah,ig flu�'"" (l .111 Prrundnmi Uud.urg.ut | 1-1 |
| \,,ii | f.:epi1l.1 lJl'f...llr...1D | |
| 6 | As1skn Adm Umum | - - - - - |
| 7 | \d.r�1.1m l).1e·r.1h | -- --� |
| 8 | W.1�11 B11ps111 | |
| ' I | Bup.m | ,\l,>hon Ul <1,1.u1d.11,111g.m1 |
Diunclangkan di Rata ha n Pada langgal, 2') OE&gt;EMOO&lt; 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATE�HASA TENGGARA,
FARRY FREYKE LIWE
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR rot
.
N/A
Pasal 7

Peraturan Daeruh ini mulai berlaku pada tanggal diun&lt;langkan.
Agar setiap ornng mcngctuhuinya. mcrncrintahkan pengundangan Peraturan Dacrah 1 r 1 1 dcrrgau pcncmpatannya dalam Lcrnbaran Daerah Kabuparcn Minahasa Tenggaru.
Ditcto pko n di Rat a h a n
Pada tanggal
2016
Diundangkan di Rutahnn Puda tanggnl, 2 0 1 6
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATll:FSA TENGGARA,
" FARRY FREYRE LIWE
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR
.
..
'
.
...
. ..
I
Lampiran I
Peraturan oaerah
Nomor
15
Tanggal
:
2 9
Deiefnber 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017
| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I | PENDAPATAN | 712.7S4.0l 3.963,00 |
| i , I | PENDAPATAN ASLI DAERAH | l4.942.230.000,00 - - · · · · - - - - - - |
| l . 1 . 1 | r'cooaocten Pt11ilk oeeen | - 3.521.500.000,00 |
| I . i , 2 | Hastl RetrtbUst Oaerah | 620.730.000,00 |
| 1 . l . q | Lain·lain Pendapatan Mii uaeran yang san | I0.800.000.000,00 |
| 1 . 2 | DANA PERIMBANC.:AN | ,!;G2.c;JG.02G.000,00 - - - - - - - - - - |
| 1 . 1 . I | Bagi Hastl Pajak/Bagi Hasil 8uka11 Pajak | 12.72'1.230.000,00 |
| 1 . 2 . 2 | Dana A!OkiJSl Umum | 413.040.720.000,00 |
| 1 . 2. 3 | Dana Alokasi Khl.lSUS | __1:�·�?�·��6��0�!.o�_ |
| I . 3 | LAIN·LAIN P!!NDAPATAN DAERAH YANG SAH | I35.175.757.%J,OO - - - . . - - - - - - - - - - |
| I . 3 .3 | D<1nc1 uaai ttt1�1! PaJ!lk. <.1811 Provln�I dan Pcrncrmtah cacmh W!nnya | 14.397.60J.96J,UO |
| I . 3 . 1 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 110.778.154.000,00 |
| 1 . 3 . 5 | Bantuan Keuangan dal1 PrOVlnsl atau Pemerintah Daerah Lainnya | 10.000.000.000,00 |
| 2 | EIELANJA | 728.288.236.963,00 |
| 2. 1 | EIELANJA TlDAK LANGSUNG | 424.530.186.685,70 . . . . . . . - . - . . . . |
| 2 . 1 . 1 | Bclanja Pcgawal | 266.912.609.885,70 |
| 2 . 1 . 4 | Belanja Hlbah | 14.610.000.000,00 |
| 2. l . 5 | Belanja Bantuan SOSial | 6.300.000.000,00 |
| 2 . l . 6 | BclanJa 8.lgt HaSil xeceoe ProvlnSl/KabupatenjKota can Pemerintah uesa | 414.22J.OOO,OO |
| 2 . 1 . 7 | SelanJa Bantuan Keuangan Kepada Provlnsl/Kabupaten/Kota dan Pcmcrintah nesa dan Partal Polltlk | 135.9 43.354.000,00 |
| 2. l . 8 | selerue Tidak Terduga | 350.000.000,00 |
| 2 . 2 | BELANJA LANGSUNG | - - - - - - - - - - - - - - · 303.751;1.050.077,30 - - - · - · · · · · · · · · · |
| 2 . 2 . 1 | �l<1nja Pegawa1 | 21.410.460.000,00 |
| 2 . 2. 2 | eclerua Barang clan Jasa | 116.964 643.091,30 |
| 2 . 2. 3 | seta.ue Modal | 165.382.746.986,00 |
| | SURPLUS I (DEFISIT) | (15.534.223.000,00) |
| ' | PEMEIIAYAAN OAERAH | |
| 3. 1 | PENERIMAAN PEMEIIAYAAN DAERAH | 17.534.223.000,00 .. - . . . . . . . |
| 3 . I . 1 | S!sa Lebitl Perhltungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnva | 17.534.223.000,00 |
| 3 . 2 | PENGELUARAN PEMBJAYAAN DAERAH | 2.000.000.000,00 . . . . . . . . . |
| 3 . 2 . 2 | Penyeteen Modal (lnvestasi) Pemerinlah Daerah | 2.000.000.000,ou |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 15.534.223.000,UU |
| | SISA l!BIH P!MBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN | 0,00 |
-
Rntilhnn, 2 9 Ocsember 2016
BUPATl
I
.
-
,--·----···
I
,�----
----�·····
-·-·· - f)U,UOC
.i�i·.\.!":�l:'
;.
1
'.!0,
�.lr,1(}.\HJ(!, !\.(, iJl.Gfl;, r\_:,\_ • • . .1\.
:it\_:
:-r; ·.
O;;(l
•m,
... , C'J�
--- r&lt;.
&lt;�
r�-� . .
o-:, .;.':, f.
i ·
,··· : ·
fl .
.
· . · · '
. 4 : 0 . '. ·
v ;' ,
.
�...,. = �
. o�
�t':�
ijfS::�)��---
')'; .C:88
&lt;�.7·�.
;:;.(.i .. ' , r .
0"'
,;·!n&lt;�
f�;
�
�{1,f.1,\_1.(l(i(
:t-\,.�1�
·,:;}\_: .. ,
( F ;
:,.\_:il,(l:.)\;.Ultc. , ,
1 .'0. 1 .':1C:.:. i. � - �·:. \ l
•)(', l ) • JI) 1)1:: .
.
:
'(\fl �
� -
. . . ... .
\_
...
...
'
',.
-·.,.•
,.
·
.
..
,
G
�··1)
• ·
&lt;:·
2
•· .
}'
.
1/,
• i ·
·•
· · · i
•
...
.
.
",
• . • .
· ·
� .
;')(1(�; ...
·•
· &lt; £
.:-��
I�.
J�::,!-:.:��·:.
-p.
·i::.r\_;�
ii1 .
.
t :;:.·'
;··.:-.·!
;-,�t.
..
t� ;;.-.:· ; ... ,··,:.·�
\ :
·��.:1
: " .
; 'i
.
.
.
t:-��
.
· 1 .., " ;
. •
·t:
i:
�·: . s.··
,:..,::;
�h:·:·-�r�l;d::�·. ; . ... :c·: � ·:;·.:.-··: - . ; ,
'°:!,·
::'fJ{,1·.i.�,.:[.�
!
,r·;·:�·,"!q
�-
-;�. ".'
:)' •
o;";t·' ;..;.
:cF
.'.:!&lt; .. .'
· , ; i li�·�.J°,, . ' �
·:�F.:j
I
:\,;.
z-
i
�r:·.�
:,.
· 1 ,-. · :
E;..
..
i .
· � :
'!t r. . .;
·!:-·�·.:·.:
·�.�.'i5�:,::
)'� lGr. :; 'i nsh
;i 1 . �
I
· l
�·
" &gt; , �·
)':;,
,:.:t .,, - . : ,
.,:.:::,:,
· · - ��
l
-
I
t
f
! ·
,.
f;
/
I
I\_
'
�'-'
�
l
I
,
•'
.
s
I:
�
s
\
:
'
· '
·
,.). '·,olt.�' &gt;:c);�,,:.
,,(ii
�··