PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 49 Tahun 2014
Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN KAPAL DAN PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (PAS KECIL) DI KABUPATEN PANDEGLANG
Berlaku: 24 Nopember 2014
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, setiap kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagai bukti kebangsaan kapal yang diberikan dalam bentuk Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh grosse tonnage );
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Kapal dan Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil);
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 204);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN KAPAL DAN PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (PAS KECIL).
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang untuk selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang.
6. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
7. Kapal adalah semua alat angkut yang digerakkan oleh tenaga mekanis atau non mekanis serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah pindah.
8. Kapal Niaga adalah kapal yang mengunjungi pelabuhan untuk melakukan kegiatan niaga termasuk kapal Pemerintah/TNI yang digunakan untuk kepentingan niaga.
9. Kapal bukan niaga adalah kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga.
10. Tonase kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor (gross tonage/GT) dan tonase bersih (net tonnage/NT).
11. Daftar ukur adalah daftar yang memuat perhitungan tonase kapal.
12. Surat ukur adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran.
13. Tanda selar adalah rangkaian huruf dan angka yang terdiri dari GT. angka tonase kotor, No. yang diikuti angka : nomor surat ukur, dan kode pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan surat ukur.
14. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia adalah surat kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
15. Pas Kecil adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh Gross Tonnage ).
16. Kode Pengukuran adalah rangkaian huruf yang disusun dan ditetapkan bagi masing - masing Dinas / Bagian yang diberi wewenang (Dishubkominfo).
17. Ahli ukur adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal dan diberi wewenang untuk melaksanakan pengukuran kapal.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
19. Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
20. Pemilik adalah orang atau orang -orang atau perusahaan yang terdaftar sebagai pemilik kapal atau yang bertanggung jawab atas nama pemilik kapal termasuk operator.
BAB II - PENGUKURAN KAPAL, PENDAFTARAN KAPAL DAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL
Pasal 2

- (1) Setiap kapal yang digunakan untuk berlayar wajib diukur.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi kapal negara yang digunakan untuk tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Atas permintaan pemilik, kapal yang tidak digunakan untuk berlayar dan kapal Negara yang digunakan untuk tugas Pemerintahan dapat diukur
BAB II - PENGUKURAN KAPAL, PENDAFTARAN KAPAL DAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL
Pasal 3

- (1) Pengukuran kapal dapat dilakukan menurut metode pengukuran dalam negeri.
- (2) Metode pengukuran dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang berukuran panjang kurang dari 24 m (dua puluh empat meter).
BAB II - PENGUKURAN KAPAL, PENDAFTARAN KAPAL DAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL
Pasal 4

- (1) Pengukuran kapal dilaksanakan oleh pejabat pemerintah yang telah memenuhi kualifikasi sebagai ahli ukur.
- (2) Pelaksanaan pengukuran kapal oleh ahli ukur kapal harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
BAB II - PENGUKURAN KAPAL, PENDAFTARAN KAPAL DAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL
Pasal 5

- (1) Ahli ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus memenuhi persyaratan :
- a. Lulus dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan pengukuran kapal.
- b. Menjalani praktek pengukuran selama 1 (satu) tahun.
- (2) Ahli ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Direktur Jenderal.
BAB II - PENGUKURAN KAPAL, PENDAFTARAN KAPAL DAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL
Pasal 6

- (1) Pengukuran Kapal dilaksanakan atas permohonan dari pemilik atau yang dikuasakan dengan melampirkan bukti kepemilikan berupa :
- a. Bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh galangan :
- 1) Kontrak pembangunan kapal;
- 2) Berita acara serah terima kapal; dan
- 3) Surat keterangan galangan.
- b. Bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh tukang secara tradisional :
- 1) Surat keterangan tukang yang diketahui oleh Kepala Desa.
- 2) Surat keterangan tukang yang dilampiri surat keterangan hak milik yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
- (2) Identitas pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- 1) Kartu tanda penduduk bagi pemilik perseorangan; atau
- 2) Akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang dibuat dihadapan Notaris yang dapat menunjukan susunan Direksi dan/atau komposisi saham terakhir serta telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang bagi pemilik yang merupakan Badan Hukum Indonesia.
- (3) Pengukuran kapal dapat dilakukan sejak kapal dalam proses pembangunan.
- (4) Permohonan pengukuran kapal diajukan oleh pemilik kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Kepala Dinas.
BAB II - PENGUKURAN KAPAL, PENDAFTARAN KAPAL DAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL
Pasal 7

- (1) Pemilik, operator kapal, atau Nahkoda harus segera melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas apabila terjadi perombakan kapal yang menyebabkan perubahan data yang ada.
- (2) Apabila terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengukuran ulang kapal harus segera dilakukan.
Bagian Kedua
Pendaftaran Kapal
BAB II - PENGUKURAN KAPAL, PENDAFTARAN KAPAL DAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL
Pasal 8

- (1) Pada kapal yang telah diukur wajib dipasang tanda selar.
- (2) Tanda selar harus tetap terpasang dikapal dengan baik dan mudah dibaca.
BAB II - PENGUKURAN KAPAL, PENDAFTARAN KAPAL DAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL
Pasal 9

- (1) Kapal yang telah diukur dapat didaftarkan di Daerah tempat kapal berada oleh pemilik, kepada Dinas.
- (2) Pendaftaran kapal dicatat dalam daftar ukur kapal daerah.
- (3) Kapal dilarang didaftarkan apabila pada saat yang sama kapal itu masih terdaftar di tempat pendaftaran lain.
BAB II - PENGUKURAN KAPAL, PENDAFTARAN KAPAL DAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL
Pasal 10

- (1) Daftar ukur disusun dan ditanda tangani oleh ahli ukur kapal yang melakukan pengukuran.
- (2) Daftar ukur sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku pengukuran, diberi nomor sesuai dengan tanggal penerbitan.
- (3) Nomor untuk daftar ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara berurut dan berlanjut pada setiap tahun berikutnya.
Bagian Ketiga
Surat Tanda Kebangsaan Kapal
BAB II - PENGUKURAN KAPAL, PENDAFTARAN KAPAL DAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL
Pasal 11

- (1) Kapal yang telah didaftarkan di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagai bukti kebangsaan kapal.
- (2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 ( gross tonnage ).
- (3) Pas kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Dinas.
BAB II - PENGUKURAN KAPAL, PENDAFTARAN KAPAL DAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL
Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh Pas Kecil pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelengkapan persyaratan belum terpenuhi, Kepala Dinas mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Kepala Dinas setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
- (5) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpenuhi Kepala Dinas menerbitkan Pas Kecil.
- (6) Penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam buku register Pas Kecil serta diberi nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register Pas Kecil.
- (7) Setiap Pas Kecil yang diterbitkan oleh Kepala Dinas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.
BAB II - PENGUKURAN KAPAL, PENDAFTARAN KAPAL DAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL
Pasal 13

- (1) Permohonan pembuatan Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Wajib dilengkapi dengan :
- a. Surat keterangan dari pembuat kapal;
- b. Surat keterangan dari Kepala Desa tentang domisili kapal berada/berlabuh;
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemilik;
- d. Bukti Kwitansi pembelian Kapal;
- e. Surat keterangan hasil pengukuran dari ahli ukur;
- f. Surat keterangan Mesin Kapal.
- (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB II - PENGUKURAN KAPAL, PENDAFTARAN KAPAL DAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL
Pasal 14

- (1) Kapal yang telah memperoleh Pas Kecil diberi tanda Pas Kecil yang harus dipasang secara permanen dan mudah dilihat pada kedua sisi haluan bagian luar lambung kapal.
- (2) Tanda Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rangkaian huruf dan angka yang menunjukan kode Pas Kecil dari Dinas yang menerbitkan Pas Kecil diikuti dengan huruf, nomor dan angka yang menunjukan nomor urut penerbitan Pas Kecil.
- (3) Tanda Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang permanen dengan cara :
- a. Dilas, dibaut atau dikeling untuk kapal kontruksi baja atau alumunium;
- b. Dipahat untuk kapal kontruksi kayu; atau
- c. Dilekatkan atau dicat untuk kapal kontruksi fibreglass atau bahan lain.
- (4) Huruf dan angka dalam tanda Pas Kecil berukuran tinggi 150 (seratus lima puluh) mm.
- (5) Bentuk Tanda Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB II - PENGUKURAN KAPAL, PENDAFTARAN KAPAL DAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL
Pasal 15

- (1) Bagi kapal yang telah memperoleh Pas Kecil apabila mengalami perubahan data yang tercantum dalam Pas Kecil dan/atau pengalihan hak milik atas kapal, diterbitkan Pas Kecil yang baru oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Untuk memperoleh Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas melalui Bidang Perhubungan Laut, Kasi Lalu Lintas Angkutan Laut dan wajib dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 13.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kasi Lalu Lintas Angkutan Laut dengan Anggota Tim melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak perrmohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Kasi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Anggota Tim mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Kasi Lalu Lintas Angkutan Laut Bidang Perhubungan Laut setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
- (6) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Kepala Dinas menerbitkan Pas Kecil yang baru.
- (7) Penerbitan Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam buku regiter Pas Kecil.
- (8) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register dalam Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus sama dengan yang tercantum dalam Pas Kecil yang lama.
BAB III - JANGKA WAKTU
Pasal 16

- (1) Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berlaku selama tidak terjadi perubahan data yang tercantum dalam Pas Kecil dan/atau pengalihan hak milik atas kapal.
- (2) Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Syahbandar setiap tahun pada tanggal dan bulan diterbitkannya.
- (3) Bentuk halaman pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.
Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 24 Nopember 2014
BUPATI PANDEGLANG,
Cap/ttd
ERWAN KURTUBI
Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 24 Nopember 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,
Cap/ttd
AAH WAHID MAULANY
BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NOMOR 49
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR
: 49 TAHUN 2014
TANGGAL : 24 Nopember 2014
PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN KAPAL DAN PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (PAS KECIL) DI KABUPATEN PANDEGLANG
- I. SURAT PERMOHONAN PEMBUATAN PAS KECIL DIBAWAH 7 GT
- II. SURAT KETERANGAN MESIN KAPAL
- III. HASIL PENGUKURAN DAN PEMERIKSAAN FISIK KAPAL
- IV. SURAT KETERANGAN TUKANG
- V. PAS KECIL
- VI. HALAMAN PENGUKUHAN
BUPATI PANDEGLANG,
Cap/Ttd
ERWAN KURTUBI
Pandeglang, ... 20...
Perihal
- Permohonan Pembuatan Pas Kecil Dibawah 7 GT
Kepada Yth. Bapak Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatikan Kab. Pandeglang Di - Pandeglang
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Pemilik :
Alamat Pemilik :
Nama Kapal :
Tonage Kotor ( GT ) :
Ukuran P x L x D ( m ) :
Tahun Pembuatan
:
Merk Mesin :
Dengan ini mengajukan permohonan untuk dibuatkan PAS KECIL di bawah 7 GT. Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar - benarnya.
Pemohon
( ... )
SURAT KETERANGAN MESIN KAPAL
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Pemilik Kapal :
Alamat :
Nama Kapal :
Jenis Kapal :
Tonage Kotor (GT) :
Ukuran P x L x D
:
Merk Mesin
:
Jumlah PK :
No. Mesin :
Tahun Pembuatan
:
Dengan ini menyatakan bahwa benar merk mesin dan jumlah PK sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Pandeglang, ...20...
Pemilik Kapal
( ... )
HASIL PENGUKURAN DAN PEMERIKSAAN FISIK KAPAL
Hari / Tanggal
:
Tempat Pengukuran :
Nama Pemohon :
Alamat Pemohon :
Nama Kapal
:
Jenis Kapal :
Merk Mesin
:
Bahan Utama Kapal :
Tahun Pembuatan :
DIMENSI
Panjang
Lebar
Tinggi / Dalam
Ket
Petugas Dishubkominfo
( ... )
Pemohon
( ... )
Ahli Ukur
( ... )
SURAT KETERANGAN TUKANG
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: ________________
Pekerjaan
: ________________
Alamat
: ________________
...
Dengan ini menerangkan bahwa :
Nama Kapal
: ________________
Jenis kapal
: ________________
Tahun Pembuatan : ________________
Ukuran Kapal
1. Panjang
: ________________
2. Lebar
: ________________
3. Dalam
: ________________
Jenis Mesin / Merek / PK : ________________
Jenis Kasko / Bahan Kapal : ________________
Benar adanya kapal tersebut di atas dibuat di Galangan Kapal saya, yang beralamat di
...
...
Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pandeglang, ... 20...
Tukang
( ... )
PAS - KECIL
Nomor : ________________
Diterbitkan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Yang bertanda tangan di bawah ini ...
NAMA KAPAL
TANDA PAS
TONASE KOTOR (GT)
UKURAN P x L x D (m)
PENGGERAK
MEREK, TK/KW
BAHAN UTAMA
JUMLAH GELADAK
TAHUN PEMBANGUNAN
Dipergunakan sebagai : ________________
Nama dan alamat pemilik : ________________
...
Telah didaftarkan dalam Register Pas Kecil Di ...
dengan nomor ... dan oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Republik Indonesia.
Kepada seluruh pejabat Republik Indonesia dan mereka yang bersangkutan diharap supaya memperlakukan nahkoda, kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan Undang-undangan Republik Indonesia dan Perjanjian-perjanjian dengan Negara-negara lain.
Berlaku sampai dengan tanggal...
Diberikan di : ________________
Pada tanggal : ________________
A.n. BUPATI PANDEGLANG
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang
...
NIP...
Didaftarkan dalam Register Pas Kecil di : No. Urut : No. Halaman : Buku Register :
PASKECIL
No. Urut
No. Halaman
Buku Register
:
:
:
| 1. | | 2. | | |
|-------------------|------------|-------------------|-----|------------|
| Pelabuhan | : | Pelabuhan | : | |
| Tanggal | : | Tanggal | : | |
| Nomor | : | Nomor | : | |
| | Syahbandar | | | Syahbandar |
| 3. | .... | 4. | | |
| Pelabuhan | : | Pelabuhan | : | |
| Tanggal | : | Tanggal | : | |
| Nomor | : | Nomor | : | |
| | Syahbandar | | | Syahbandar |
| | .... | | | .... |
| 5. | | 6. | | |
| Pelabuhan | : | Pelabuhan | : | |
| Tanggal | : | Tanggal | : | |
| Nomor | : | Nomor | : | |
| | Syahbandar | | | Syahbandar |
| 7. | .... | 8. | | .... |
| | : | | | |
| Pelabuhan Tanggal | : | Pelabuhan Tanggal | : : | |
| Nomor | : | Nomor | : | |
| | Syahbandar | | | Syahbandar |
| | .... | | | .... |
HALAMAN PENGUKUHAN