PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 3 Tahun 2015
Tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA SAWAHLUNTO KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Berlaku: 38 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 38 TAHUN 2015
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA SAWAHLUNTO KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
- a. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah,
2. . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana b. dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Sawahlunto Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah ,
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423),
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 2.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 3 .
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
- Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059): 5.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 6.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), 7.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 8.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), 9.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826):
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah,
- 14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah,
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan,
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
Menetapkan
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN ):
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 4):
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16),
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 9):
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA SAWAHLUNTO KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Sawahlunto:
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Sawahlunto:
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto:
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Sawahlunto:
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan,
6. Kewenangan Camat adalah hak dan kewajiban Camat yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Kecamatan,
7. Perizinan adalah proses pemberian izin yang menjadi kewenangan Camat:
8. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin untuk melaksanakan usaha perdagangan yang dimiliki orang atau badan yang memiliki usaha perdagangan, 8.
9. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disebut SITU adalah surat izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan dilokasi tersebut, 9.
10. Izin gangguan (HO) adalah pemberian surat izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan tidak termasuk tempat usaha kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah,
11. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan bangunan agar desain pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan tata ruang yang berlaku,
12. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan,
13. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI adalah izin yang harus dimiliki oleh setiap pelaku industria yang melakukan kegiatan industri,
14. Izin praktek pengobatan tradisional adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan,
15. Izin operasional lembaga kursus dan bimbingan belajar adalah bukti tertulis yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan usaha lembaga kursus dan bimbingan belajar,
16. Lembaga Kursus dan Bimbingan Belajar adalah lembaga pelatihan yang termasuk dalam jenis pendidikan nonformal,
17. Izin operasional Tempat Penitipan Anak yang selanjutnya TPA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan tempat penitipan anak,
18. Rekomendasi atau kajian sosial kemasyarakatan adalah kajian berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan diwilayahnya,
19. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal,
2. 20.Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja,
3. 21.Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi : penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia,
BAB II - TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT
Pasal 2

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
4. Cc. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang --undangan,
5. . Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan desa e. dan/atau kelurahan, dan
6. . Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, d.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. £
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
- a. Penyelenggaraan,
10. b . Koordinasi,
11. c . Perizinan,
12. d . Rekomendasi,
- e. Pembinaan,
- f. Pengawasan,
15. g . Fasilitasi:dan
16. h . Penetapan,
- (3) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memperhatikan:
18. b .Eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan, dan
19. a .Standar, norma dan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku,
20. Cc. Standar Pelayanan Minimal.
- (4) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan Satuan perangkat Daerah (SKPD) yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplikasi.
BAB II - TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT
Pasal 3

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi,
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan,
- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan,
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta,
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan kepada Walikota dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- d. Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan, dan
BAB II - TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT
Pasal 4

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:
- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan, dan
- a. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan,
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Walikota.
BAB II - TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT
Pasal 5

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang -undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi:
- b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang -undangan,
- c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT
Pasal 6

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, meliputi :
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,dan
- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,
3. Cc. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT
Pasal 7

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, meliputi:
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan,
- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggarakan kegiatan pemerintahan,
3. Cc. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan
- d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT
Pasal 8

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan,
2. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan: b.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, d.
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau kelurahan:
5. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan, dan e.
6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. f
BAB II - TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT
Pasal 9

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, meliputi :
- b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya,
- a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan,
3. Cc. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan,
4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. e.
5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan: dan d.
BAB II - TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT
Pasal 10

Pelimpahan kewenangan pada aspek penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:
- Melaksanakan pungutan atas pajak dan retribusi daerah diwilayah kerjanya, yang akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota, 2
1. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan menyebarluaskan informasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan:
- Pembentukan satuan relawan kebakaran (SATLAKAR) diwilayah kerja kecamatan: 3
- Pendataan ketenagakerjaan diwilayah kerja kecamatan: 5
- Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup: 4,
- NA Pengusulan penetapan nama-nama rupabumi,
- Pelaksanaan lomba desa/kelurahan diwilayah kerja kecamatan, 8
- Pengusulan penetapan batas wilayah administrasi kecamatan dan batas wilayah administrasi antar Kelurahan/Desa,
9. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan,
10. Penyelenggaraan Posyandu, dan
11. Menyelenggarakan Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya,
BAB II - TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT
Pasal 11

Pelimpahan kewenangan pada aspek koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi,
2. Mengkoordinasikan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan,
1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Desa dan Kelurahan,
3. Mengkoordinasikan pemberdayaan lembaga adat dan budaya diwilayah kecamatan,
5. Mengkoordinasikan perlindungan masyarakat (LINMAS) diwilayah kerjanya, |
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan gerakan PKK diwilayah kerja kecamatan,
6. Mengkoordinasikan pencegahan dan penanggulangan narkoba,
8. Mengkoordinasikan dan membantu menanggulangi bencana sosial,
7. Mengkoordinasikan dalam penyelenggaraan pendidikan diwilayah kecamatan:
9. Mengkoordinasikan peningkatan kebersihan kawasan perkotaan, dan
10. Mengkoordinasikan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diwilayah kerja kecamatan,
BAB II - TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT
Pasal 12

Pelimpahan kewenangan pada aspek perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi:
- -Modal usaha s Rp. 50.000.000,(Lima Puluh Juta rupiah),
1. Pemberian izin gangguan (HO) untuk usaha dengan klasifikasi :
- -Luas lokasi usaha s 16 M2, dan
2. Pemberian TDI untuk usaha dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud angka 1:
- -Jumlah tenaga kerja maksimal 3 (tiga) orang,
3. Pemberian TDP untuk usaha dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud angka 1:
- Pemberian SITU untuk usaha dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud angka 1: 5.
4. Pemberian SIUP untuk usaha dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud angka 1:
- Pemberian IMB bangunan darurat 1 (satu) lantai: 1
- Pemberian izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): 8
- Pemberian izin praktek pengobatan tradisional, 7.
- Pemberian izin operasional Lembaga Kursus dan Bimbingan Belajar (Bimbel): dan 9.
10. Pemberian izin operasional Tempat Penitipan Anak (TPA):
BAB II - TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT
Pasal 13

Pelimpahan kewenangan pada aspek rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi:
- Merekomendasikan permohonan izin operasional sekolah swasta seluruh jenjang dan jenis pendidikan diwilayah kerja kecamatan, 2 .
1. Merekomendasikan pemberian perizinan tertentu kepada orang pribadi dan atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin pada SKPD lainnya,
- Merekomendasikan permohonan sekolah swasta untuk berubah status menjadi sekolah sekolah negeri pada seluruh jenjang dan jenis pendidikan, 3
- Merekomendasikan pemberian izin penggunaan spectrum frekwensi radio untuk televisi dan radio lokal, dengan mengacu alokasi spektrum frekwensi nasional, 5.
- Merekomendasikan tempat pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di seluruh jenjang dan jenis pendidikan, 4.
- Merekomendasikan pemberhentian kepala desa, 6
- Merekomendasikan pemberhentian anggota BPD, 8
- Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian penjabat kepala desa, 7.
- Merekomendasikan Penetapan lokasi TPA) 9.
- . Merekomendasikan lokasi pelaksanaan proyek 10 pembangunan diwilayah kerja kecamatan,
12. Merekomendasikan izin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial, organisasi sosial, panti sosial, pengumpulan uang diwilayah kerja kecamatan,
11. Merekomendasikan untuk setiap hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga diwilayah kerja kecamatan, dan
BAB II - TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT
Pasal 14

Pelimpahan kewenangan pada aspek pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, meliputi:
- Membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah, 2 .
1. Melakukan pembinaan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan lintas desa/kelurahan,
- Membina dan memajukan kegiatan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peningkatan peranan wanita, 3.
- Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, 5
- Membina kehidupan masyarakat dan penanganan masalah kemasyarakatan, 4 .
- Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ): 6.
- Pembinaan administrasi pungutan PBB perdesaan dan perkotaan, 8.
- Pembinaan pengelolaan keuangan dan asset desa dan/atau kelurahan, 7.
9. Pembinaan ekonomian kerakyatan,
11. Melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil diwilayah kerjanya, dan
3. 10.Pembinaan karang taruna, lembaga kemasyarakatan lainnya yang diwilayah kecamatan,
12. Memberikan pembinaan terhadap Panitia Pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa serta penanggungjawab Pemilihan Calon Kepala Desa,
BAB II - TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT
Pasal 15

Pelimpahan kewenangan pada aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, meliputi:
2. Pengawasan pelaksanaan dan penertiban pendaftaran penduduk bagi Warga Negara Indonesia ( WNI ) Warga Negara Asing ( WNA ) dan catatan sipil serta urbanisasi penduduk diwilayah kerjanya,
1. Mengadakan pemeriksaan perizinan terhadap suatu usaha atau kegiatan di wilayah kerjanya,
3. Melaksanakan pengawasan tanah Negara dan tanah asset Pemerintah Daerah di wilayahnya,
5. Pengawasan budi daya ikan, kolam, sawah, pengairan umum,
5. 4, Melaksanakan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, dan tanah timbul diwilayah kerjanya,
6. Pengawasan proyek -proyek pembangunan yang ada diwilayah kecamatan,
8. Pengawasan peredaran obat hewan dan ikan ditingkat kios dan pengecer,
7. Pengawasan pelestarian perairan umum ( sungai, waduk,danau dan rawa ),
9. Pengawasan perdagangan minuman beralkohol,
10. 11.Pengawasan penataan sanitasi dan kebersihan lingkungan,
10. Pengawasan pelayanan pusat kesehatan masyarakat,
12. Pengawasan penggalian jalan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi pengelolaan (PDAM, PLN, Telkom),
14. Pengawasan, pengendalian fungsi dan pemanfaatan jaringan irigasi desa,
13. Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah diwilayah kerja,
15. Pengawasan penyelenggaraan perparkiran pada jalan umum,
16. Pengawasan produk perundang-undangan pemerintah desa,
17. Pengawasan pelestarian suaka alam,
19. Pengawasan pemberian sanksi atas pelaksanaan pemegang izin,
18. Pengawasan sampah masyarakat, dan
BAB II - TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT
Pasal 16

Pelimpahan kewenangan pada aspek fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, meliputi:
2. Memfasilitasi pembangunan dibidang prasarana desa dan pengembangan perekonomian Desa/Kelurahan,
1. Memfasilitasi penyelesaian terhadap perselisihan sengketa yang terjadi di Desa/Kelurahan,
3. Menfasilitasi pembuatan dokumen kependudukan bagi warga masyarakat yang ada diwilayah kerjanya,
4. Memfasilitasi langkah-langkah dalam melaksanakan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status dari tanah Negara hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku, 5.
5. Memfasilitasi Alokasi Dana Perimbangan Keuangan Daerah dan Desa, 4.
6. Memfasalitasi penyelenggaraan upaya sarana kesehatan, 6.
7. Memfasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial, 8.
8. Memfasilitasi pelaksanaan MDG's bidang kesehatan, 7.
9. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan, 9.
11. Memfasilitasi komunikasi ormas dan parpol dalam rangka membina kesatuan bangsa di kecamatan,
10. Memfasitasi penyelenggaraan pemilu,
12. Memfasilitasi pengusulan pemberhentian, pensiun dan penghargaan untuk perangkat daerah di kecamatan,
14. Memiasilitasi sosialisasi peraturan daerah dan produk hukum lainnya,
13. Memfasilitasi pengusulan pemekaran desa/kelurahan,
15. Memfasilitasi pelaksanaan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah:
17. Memfasilitasi verifikasi data yang akan mendapatkan bantuan yang disalurkan instansi/dinas terkait,
16. Memitasilitasi pembinaan kerukunan hidup antara umat beragama: dan
BAB II - TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT
Pasal 17

Pelimpahan kewenangan pada aspek penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, meliputi:
- 1, Penetapan penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil di wilayah kecamatan,
3. Penetapan hasil klasifikasi dan profil keluarga sejahtera tingkat kecamatan, dan
2. Membuat akta akta peralihan hak ( jual, beli, hibah, tukar, hak tanggungan, pelepasan hak dan lain - lain ),
- Menetapkan kebijakan dalam rangka pelimpahan wewenang kepada Lurah,
BAB IV - B PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
Pasal 18

- (4) Kecamatan sebagai pusat pelayanan dan simpul Pelayanan Administrasi Terpadu,
- (8) Ketentuan dan persyaratan penetapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan diatur dengan Peraturan Walikota:
- (2) Pelayanan Administrasi dimaksud ayat (1) meliputi pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan,
BAB V - PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT
Pasal 19

- (1) Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang membidangi sebagian wewenang yang dilimpahkan kepada Camat, wajib memberikan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat:
- (2) Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat harus dilaporkan secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan dan akhir tahun:
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan Walikota untuk mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat setiap tahunnya:
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliput aspek :
5. Penyerapan anggaran b.
6. Ketepatan waktu a.
7. Ketepatan sasaran C.
8. Ketepatan hasil d.
Bagian Kedua
Evaluasi
BAB V - PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT
Pasal 20

- (1) Evaluasi terhadap sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat akan dilaksanakan setiap triwulan dan akhir tahun:
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada laporan triwulan dan akhir tahun yang dikirimkan oleh Camat serta hasil monitoring lapangan,
- (3) Monitoring lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota,
2. (S5) Apabila hasil evaluasi triwulan II tidak juga menunjukan perkembangan yang baik setelah adanya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Tim Monitoring akan memberikan kajian kepada Walikota guna mencabut kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dimaksud untuk kemudian ditarik kembali kepada SPKD yang menangani kewenangan tersebut,
- (4) Apabila dalam hasil evaluasi triwulan I ada Camat yang menunjukan perkembangan tidak baik dalam pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan, maka Tim Monitoring melaksanakan pembinaan kepada Camat dimaksud,
- (6) Hasil evaluasi dikategorikan tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) apabila:
- a. Tidak adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program/kegiatan disetiap triwulan sampai akhir tahun.
- b. Tidak terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan,
- d. Tidak terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program/kegiatan.
- c. Tidak terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program/kegiatan: dan
BAB V - PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT
Pasal 21

- (l) Apabila hasil evaluasi dari tim monitoring kota menunjukan perkembangan yang baik, maka tim monitoring akan memberikan kajian kepada Walikota guna menambah kewenangan yang akan dilimpahkan kepada Camat,
- a. Adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program/kegiatan di setiap triwulan sampai akhir tahun.
- (2) Hasil evaluasi dikategorikan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila,
- b. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan.
- d. Terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program/kegiatan.
- c. Terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program/kegiatan.
BAB V - PROSEDUR PENANDATANGANAN
Pasal 22

Prosedur pengelolaan, pemrosesan dan penandatanganan kewenangan pada aspek perizinan yang dilimpahkan kepada Camat, dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini diundangkan, izin yang sudah dikeluarkan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.
Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 2Januari 2015
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
(be
ALI
YUSUF
BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR 3
Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 2
yamuari
2015
SEKRETARIS DARAH KOTA SAWAHLUNTO,
|
ROVAN
ABDAMS
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan bangunan darurat adalah bangunan yang fungsinya hanya digunakan untuk sementara dengan konstruksi tidak permanen atau umur bangunan yang tidak lama.
Cukup jelas
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan lembaga kursus adalah lembaga pelatihan yang termasuk dalam jenis pendidikan nonformal yang proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajarnya dalam waktu singkat dan hanya mempelajari satu keterampilan yang bertujuan membentuk skill seseorang. Peserta yang telah mengikuti kursus dengan baik akan mendapatkan sertifikat atau surat keterangan. Misal kursus bahasa inggris, kursus menjahit, kursus kecantikan, kursus montir, kursus memasak, kursus musik dan lain sebagainya.
Yang dimaksud dengan bimbingan belajar adalah lembaga pendidikan nonformal yang khusus untuk membantu siswa yang membutuhkan pelajaran tambahan selain disekolah guna mendalami materi pelajaran sekolah.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas