PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 33 Tahun 2015
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN KAWASAN JALAN AHMAD YANI SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY)
Berlaku: 15 Juni 2015
N/A
Preamble

Menimbang :
1
WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 33 TAHUN 2015 2334
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN KAWASAN JALAN AHMAD YANI SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
- a. bahwa dalam rangka mengakomodir tingginya minat masyarakat untuk berolahraga di kawasan Jalan Ahmad Yani yang dipergunakan sebagai kawasan hari bebas kendaraan bermotor ( Car Free Day ), dipandang perlu menambah area Car Free Day;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanakan Car Free Day, perlu dukungan dari instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Kawasan Jalan Ahmad Yani sebagai Tempat Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day);
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
SALINAN
Menetapkan :
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Analisa Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN KAWASAN JALAN AHMAD YANI SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR ( CAR FREE DAY ).
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Kawasan Jalan Ahmad Yani sebagai Tempat Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor ) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 7 angka, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10, angka 11 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.
5. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pontianak.
6. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak.
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.
10. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Kalimantan Barat;
11. Kepolisian Resort Pontianak adalah Kepolisian Resort Pontianak Kota;
12. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
13. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaran, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
14. Kawasan adalah Tempat dan Ruas-ruas jalan tertentu yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor ( car free day).
15. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
16. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas Jalan.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 4

Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor ( car free day ), olah raga, bersepeda dan kegiatan olahraga lainnya dilakukan oleh :
- a. Kepolisian Daerah dan Kepolisian Resort bertanggung jawab terhadap pengaturan rekayasa dan arus lalu lintas;
- b. Dinas Perhubungan dan Komunikasi bertanggung jawab terhadap pengaturan penggunaan area car free day oleh komunitas dan masyarakat umum serta pengaturan area parkir kendaraan;
- c. Dinas Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan aktivitas olah raga, bersepeda dan kegiatan lainnya;
- d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan bertanggung jawab terhadap kebersihan area;
- e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertanggung jawab terhadap kegiatan promosi, pameran dan keterlibatan industri kreatif;
- f. Dinas Kesehatan bertanggung jawab untuk pertolongan pertama pengguna area car free day yang mengalami cedera atau kecelakaan;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab terhadap pengaturan pedagang kaki lima dan keamanan;
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 6

- (1) Ruas jalan yang dipergunakan untuk kegiatan olah raga, bersepeda dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat digunakan kembali sebagai pergerakan lalu lintas kendaraan seperti semula.
- (2) Ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan kembali setelah fasilitas lalu lintas seperti portal dan/ atau rambu- rambu lalu lintas dicabut.
- (3) Pencabutan fasilitas lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh petugas Kepolisian Daerah dan Kepolisian Resort.
4. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
5. Lampiran area car free day sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 15 Juni 2015
...
WALIKOTA PONTIANAK, ttd
SUTARMIDJI
Diundangkan di Pontianak pada tanggal 15 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK
ttd MOCHAMAD AKIP
BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN .2015 NOMOR 32
Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM
Hj. ZETMAWATI, SH., MH Pembina Tk.I NIP. 19620811 198607 2 002...