PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 2 Tahun 2016
Tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021
Berlaku: 2 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya perencanaan yang kreatif, inovatif, responsif, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan berkelanjutan sebagai dokumen induk sebagai arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN yang perlu dirumuskan dan dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufa dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 -2021;
3. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik
4. IndonesiaTahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan lembaran Negara Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
30. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
32. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 - 2025;
33. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 517);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
37. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil;
38. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NusaTenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 56);
40. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NusaTenggara Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 05 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJPD Kabupaten Bima Tahun 2005 -2025(Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 03);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 37);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 Nomor 9; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 Nomor 47);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA, dan
BUPATI BIMA,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2016-2021.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bima.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bima.
6. Sekertaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bima.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SatuanKerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang Daerah.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
10. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutanpilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan olehsemua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah,Rencana Kerja Pemerintah Daerah,Rencana Pembangunan Tahunan Satuan KerjaPerangkat Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPDadalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima yang memuatvisi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitungmulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMDadalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima yang memuatpenjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima)tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJP Nasional danRPJM Nasional.
13. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun
14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), adalah dokumenperencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis Bisnis (RSB) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah rencanastrategis bisnis lima tahunan SKPD yang menerapkan Pola pengelolaan Badan LayananUmum Daerah dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD).
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Bima adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Bima
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bima, yang selanjutnya disingkat RKPDadalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Bima untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumenperencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periodeperencanaan.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untukmewujudkan visi.
21. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untukmewujudkan visi dan misi.
22. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untukmencapai tujuan.
23. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yangdilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan sertamemperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan olehinstansi pemerintah.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud penetapan peraturan daerah tentang RPJMD adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam :
- a. penyusunan Renstra SKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
- b. penyusunan RKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
- (2) Tujuan penetapan peraturan daerah tentangRPJMD adalah untuk :
- a. menetapkan visi, misi dan program Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. menetapkan pedoman dalam penyusunanRKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan Perencanaan Penganggaran;
- c. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, Kabupaten Bima dan kabupaten/kota yang berbatasan.
BAB III - SISTEMATIKA
Pasal 3

Sistematika RPJMD Tahun 2016-2021di susun sebagai berikut :
- a. Bab I
: Pendahuluan
Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika penulisan,serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD;
Menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program;
Menguraikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan keuangan daerah untuk masa 5 (lima) tahun ke depan;
Analisis Isu-isu Strategis
Memuat permasalahan daerah dan isu-isu strategis daerah hasil analisis lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal;
Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Memuat rumusan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bima yang merupakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016 - 2021, serta tujuan dan sasaran dari prioritas pembangunan yang akan dicapai;
Menguraikan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan serta arah kebijakan dari setiap strategi berdasarkan tahapan pembangunan;
Menggambarkan arah kebijakan umum dan program pembangunan daerah dari setiap urusan;
Bab VIII :
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai KebutuhanPendanaan Memuat hubungan antara urusan pemerintah dengan SKPD, program yang menjadi tanggung jawab SKPD, pencapaian indikator kinerja beserta dengan indikasi pendanaan pada
awal sampai dengan akhir periode perencanaan;
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Memuat gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan;
Memuat prinsip - prinsip pedoman masa transisi pada saat pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan
- j. Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan pergantian masa jabatan serta kaidah evaluasi hasil RPJMD;
2. k.
Bab XI - Penutup
Pasal 4

- (1) Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penjabaran RPJMD berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis atau Strategi Bisnis untuk BLUD dan sebagai acuan untuk seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 2016-2021.
BAB IV - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kebijakan perencanaan RPJMD;
- b. pelaksanaan RPJMD; dan
- c. hasil RPJMD.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB IV - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, DPRD melakukan pengawasan sesuai dengan fungsinya.
BAB V - PERUBAHAN RPJMD
Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
- a. terjadi perubahan aturan yang mendasari pembentukan peraruran ini;
- b. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- b. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan yang mendasar yaitu suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam, atau perubahan kebijakan nasional, maka Peraturan Daerah tentang RPJMD dapat dilakukan perubahan dengan persetujuan DPRD.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak merubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan kepada Pimpinan DPRD.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJMD lama sebelum RPJMD baru tersusun serta sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bima 2005-2025 dan mengacu pada RPJMN.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
- (3) RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
- (4) Dokumen RPJMD yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap berlaku sampai ditetapkannya dokumen RPJMD yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (5) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sampai dengan ditetapkannya RPJMD baru.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.
Ditetapkan di Bima pada tanggal : 16 Agustus 2016
diundangkan di Bima pada tanggal : 16 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,
Drs. H. M. TAUFIK HAK, M.Si
NIP.19631231 198702 1 049
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2016 NOMOR 14