PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 39 Tahun 2015
Tentang PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BLAMBANGAN KABUPATEN BANYUWANGI
Berlaku: 2 Oktober 2015
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
BUPATI BANYUWANGI NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG
PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BLAMBANGAN KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit perlu menetapkan Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431 );
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
Menetapkan
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 971);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 755/Menkes/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor :755);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja RSUD di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 32/D);
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 Nomor 33/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 Nomor 17/E).
MEMUTUSKAN
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BLAMBANGAN KABUPATEN BANYUWANGI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Peraturan Internal Rumah Sakit adalah aturan dasar yang mengatur tata cara hubungan dan penyelenggaraan rumah sakit antara pemilik, direktur, pejabat struktural, komite medik, staf medis yang ditetapkan dengan peraturan bupati.
5. RSUD Blambangan Banyuwangi yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktekpraktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya
9. Peraturan Internal Staf Medis adalah peraturan yang mengatur tentang fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari Staf Medis di Rumah Sakit.
10. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
11. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja di Unit Pelayanan/Rumah Sakit.
12. Kewenangan klinis adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan Rumah Sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis.
13. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis.
14. Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan.
15. Standar Pelayanan Minimal rumah sakit adalah penyelenggaraan pelayanan manajemen rumah sakit, pelayanan medik, pelayanan penunjang, dan pelayanan keperawatan baik rawat inap maupun rawat jalan yang minimal harus diselenggarakan oleh Rumah Sakit.
16. Standar Prosedur Operasional adalah suatu perangkat instruksi atau langkah-langkah berurutan yang dibakukan untuk menyatakan suatu proses kerja tertentu.
17. Staf Medis Fungsional adalah kelompok medis yang keanggotaannya sesuai dengan profesi dan keahliannya.
BAB II - NAMA, VISI, MISI, TUJUAN, DAN FILOSOFI
Pasal 2

Nama Rumah Sakit ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi.
Bagian Kedua Visi
BAB II - NAMA, VISI, MISI, TUJUAN, DAN FILOSOFI
Pasal 3

Visi Rumah Sakit adalah menjadi Rumah Sakit Andalan dan Pusat Rujukan Spesialistik di Kabupaten Banyuwangi.
Bagian Ketiga Misi
BAB II - NAMA, VISI, MISI, TUJUAN, DAN FILOSOFI
Pasal 4

Misi rumah sakit adalah :
- a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional.
- b. Mewujudkan kinerja keuangan yang sehat dan akuntabel.
Bagian Keempat Tujuan
BAB II - NAMA, VISI, MISI, TUJUAN, DAN FILOSOFI
Pasal 5

Tujuan Strategis Rumah Sakit:
1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit
2. Meningkatkan sistem dan prosedur keuangan Rumah Sakit
Bagian Kelima Filosofi
BAB II - NAMA, VISI, MISI, TUJUAN, DAN FILOSOFI
Pasal 6

Filosofi Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan merupakan Rumah Sakit Umum Daerah yang berorientasi sosial dengan tetap memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang berkualitas, dan memuaskan kepada pasien/pelanggan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai.
BAB III - ORGANISASI PEMILIK
Pasal 7

- (1) Organisasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi terdiri atas:
- a. Dewan Pengawas
- b. Pejabat Pengelola
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Direktur.
- b. Kepala Bagian Tata Usaha.
- c. Kepala Sub Bagian Umum &amp; Perelengkapan.
- d. Kepala Sub Bagian Kepegawaian.
- e. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- f. Kepala Bidang Pelayanan.
- g. Kepala Seksi Pelayanan Medik.
- h. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan.
- i. Kepala Bidang Penunjang.
- j. Kepala Seksi Penunjang Klinik.
- k. Kepala Seksi Penunjang Non Klinik.
- l. Kepala Bidang Keuangan.
- m. Kepala Seksi Akuntansi.
- n. Kepala Seksi Anggaran dan Pengelolaan Keuangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola sebagaiman adimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PERAN, TUGAS DAN KEWENANGAN PEMILIK
Pasal 8

Peran pemillik Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi adalah menjamin kelangsungan hidup, perkembangan dan kemajuan Rumah Sakit sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.
Bagian Kedua Tugas
BAB IV - PERAN, TUGAS DAN KEWENANGAN PEMILIK
Pasal 9

Tugas pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi adalah:
- a. Menetapkan visi, misi, tujuan, dan master plan Rumah Sakit;
- b. Menetapkan kebijakan Rumah Sakit dalam arti yang seluas-luasnya;
- c. Memilih dan menetapkan Direktur Rumah Sakit;
- d. Melaksanakan tindakan yang dapat memiliki dampak luas terhadap kelangsungan hidup Rumah Sakit;
- e. Memantau kualitas pelayanan Rumah Sakit;
- f. Menjaga citra Rumah Sakit.
Bagian Ketiga Kewenangan
BAB IV - PERAN, TUGAS DAN KEWENANGAN PEMILIK
Pasal 10

Kewenangan pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi adalah:
- a. Mengawasi mutu pelayanan Rumah Sakit
- b. Mengawasi keterjangkauan pelayanan
- c. Melakukan evaluasi dan/atau meminta laporan mengenai kinerja Rumah Sakit baik menyangkut kinerja keuangan maupun non keuangan
BAB V - STATUS RUMAH SAKIT
Pasal 11

Status Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang menerapkan PPK-BLUD.
BAB VI - PERAN, TUGAS DAN KEWENANGAN DIREKTUR
Pasal 12

Direktur Rumah Sakit berperan dalam:
- a. Menjamin terlaksananya program kerja, pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan serta laporan kegiatan Rumah Sakit;
- b. Menjamin peningkatan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
Bagian Kedua Tugas
BAB VI - PERAN, TUGAS DAN KEWENANGAN DIREKTUR
Pasal 13

Direktur mempunyai tugas :
- a. Menyusun Rencana Strategis Bisnis RSUD dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten;
- b. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan di rumah sakit baik pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pelayanan administrasi umum dan keuangan;
- c. Memimpin dan memberdayakan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- e. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Ketiga
Kewenangan
BAB VI - PERAN, TUGAS DAN KEWENANGAN DIREKTUR
Pasal 14

Direktur Rumah Sakit mempunyai kewenangan:
- a. Memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada seluruh unsur yang ada di Rumah Sakit;
- b. Menetapkan kebijakan operasional Rumah Sakit;
- c. Menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap Rumah Sakit;
- d. Mengusulkan, mengangkat dan memberhentikan pegawai Rumah Sakit sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Memberikan penghargaan kepada pegawai, karyawan dan profesional yang berprestasi tanpa atau dengan sejumlah uang yang besarnya tidak melebihi ketentuan yang berlaku;
- g. Memberikan sanksi kepada pegawai, karyawan dan profesional yang bersifat mendidik sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dibawah Direktur kepada Bupati;
- i. Mendatangkan ahli, profesional konsultan atau lembaga independen apabila diperlukan;
BAB VII - KOMITE MEDIK
Pasal 15

- (1) Komite medik merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di Rumah Sakit oleh Direktur.
- (2) Komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah perwakilan dari staf medis.
BAB VIII - PERAN, TUGAS DAN KEWENANGAN KOMITE MEDIK
Pasal 16

Komite medik dibentuk dengan peran menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi.
Bagian Kedua Tugas
BAB VIII - PERAN, TUGAS DAN KEWENANGAN KOMITE MEDIK
Pasal 17

Komite medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara:
- a. Melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
- b. Memelihara mutu profesi staf medis; dan
- c. Menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
Bagian Ketiga Kewenangan
BAB VIII - PERAN, TUGAS DAN KEWENANGAN KOMITE MEDIK
Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komite medik berwenang:
- a. memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis;
- b. memberikan rekomendasi surat penugasan klinis;
- c. memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis tertentu; dan
- d. memberikan rekomendasi perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis;
- e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis;
- f. memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan;
- g. memberikan rekomendasi pendampingan; dan
- h. memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin;
BAB X - PENGAWAS INTERNAL
Pasal 20

- (1) Satuan Pengawas Internal adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan internal rumah sakit;
- (2) Tugas dan fungsinya melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit, yang meliputi :
- a. Membantu Direktur melakukan pengawasan Internal Rumah Sakit;
- b. Memberikan Rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran Rumah Sakit secara Ekonomis, Efiesien dan Efektif;
- c. Menangani permasalahan yang berkaitan dengan indikasi terjadinya KKN yang menimbulkan kerugian Rumah Sakit, bekerjasama dengan unit kerja terkait;
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan Internal beserta rekomendasinya secara tertulis kepada Direktur Rumah Sakit;
- e. Memantau, mengevaluasi dan menganalisis tindak lanjut Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah disetujui oleh Direktur Rumah Sakit;
- (3) Pembentukan Satuan Pengawasan Internal ditetapkan dengan Keputusan Direktur, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur;
BAB XI - MEKANISME PENGAWASAN
Pasal 21

- (1) Satuan Pengawas Internal melakukan pengawasan internal keuangan dan operasional Rumah Sakit, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Rumah Sakit serta memberikan saran-saran perbaikannya.
- (2) Komite Medik melakukan pengawasan internal di bidang praktik kedokteran dalam rangka penyelenggaraan pelayanan profesi agar sesuai dengan standar dan etika profesi.
BAB XII - HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN
Pasal 22

- (1) Pasien mempunyai hak:
- a. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- b. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
- c. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
- d. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- e. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
- f. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
- g. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- h. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
- i. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
- j. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternative tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
- k. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukann oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
- l. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
- m. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lain;
- n. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan Rumah Sakit;
- o. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
- p. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- q. Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata maupun pidana; dan
- r. Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pasien mempunyai kewajiban:
- a. Mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- b. Menggunakan fasilitas Rumah Sakit secara bertanggungjawab;
- c. Menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung dan hak Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di Rumah Sakit;
- d. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya;
- e. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansialnya dan jaminan kesehatan yang dimilikinya;
- f. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit dan disetujui oleh Pasien bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan dan/ atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatan lainnya; dan
- h. Memberikan imbalan jasa pelayanan yang diterimanya.
Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 2 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,
Drs. H. Slamet Kariyono, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19561008 198409 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 39
BAB XIII - PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Banyuwangi
Ditetapkan di Banyuwangi pada tanggal 2 Oktober 2015 BUPATI BANYUWANGI,
H. ABDULLAH AZWAR ANAS