PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 14 Tahun 2014
Tentang PENEMPATAN RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
Berlaku: 15 September 2014
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PENEMPATAN RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,
- a. bahwa untuk mengoptimalkan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas perlu penempatan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lampu lalu lintas;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas bagi pengguna jalan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu perlu penempatan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- c. bahwa agar proses penempatan rambu, marka dan alat pemberi isyarat lalu lintas dilakukan secara tepat, guna menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas bagi pengguna jalan, perlu adanya pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penempatan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Jalan dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENEMPATAN RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Rambu Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Rambu adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
5. Marka Jalan yang selanjutnya disebut Marka adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
6. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan, yang terdiri atas cahaya berwarna merah, cahaya berwarna kuning dan cahaya berwarna hijau.
7. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
9. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/ kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
10. Jalan lokal atau jalan kelas III adalah jalan yang menghubungkan desa ke desa, desa ke ibu kota kecamatan dan jalan yang menghubungkan ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten, yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi.
11. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
12. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
13. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas Jalan.
14. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
15. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
BAB II - LOKASI, TATA CARA PENEMPATAN DAN PEMASANGAN
Pasal 2

- (1) Penempatan dan pemasangan Rambu harus memperhatikan:
- a. desain geometrik jalan;
- b. karakteristik lalu lintas;
- c. kelengkapan bagian konstruksi jalan;
- d. kondisi struktur tanah;
- e. perlengkapan jalan yang sudah terpasang;
- f. konstruksi yang tidak berkaitan dengan Pengguna Jalan; dan
- g. fungsi dan arti perlengkapan jalan lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pada ruang manfaat jalan.
- (3) Penempatan dan pemasangan Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jarak penempatan, ketinggian penempatan, jenis Rambu, ukuran daun Rambu, serta ukuran huruf, angka, dan simbol berdasarkan peraturan perundangundangan.
BAB II - LOKASI, TATA CARA PENEMPATAN DAN PEMASANGAN
Pasal 3

- (1) Lokasi pemasangan/peletakkan Rambu, Marka dan APILL ditetapkan berdasarkan kebutuhan transportasi, fungsi, peranan dan kapasitas jalan.
- (2) Lokasi pemasangan/peletakkan Rambu, Marka dan APILL adalah di jalan yang dianggap rawan kecelakaan.
BAB II - LOKASI, TATA CARA PENEMPATAN DAN PEMASANGAN
Pasal 4

- (1) Selain di jalan rawan kecelakaan, lokasi pemasangan/peletakkan Rambu, Marka dan APILL dapat juga di jalan lainnya yang ada di wilayah Daerah yaitu:
- a. di jalan Nasional;
- b. di jalan Propinsi;
- c. di jalan Kabupaten; dan
- d. di jalan Lokal.
- (2) Jalan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jalan yang berada di dalam kawasan:
- a. pelabuhan;
- b. industri;
- c. pariwisata;
- d. pemukiman; dan
- e. perdagangan dan jasa.
BAB II - LOKASI, TATA CARA PENEMPATAN DAN PEMASANGAN
Pasal 5

Pemasangan/peletakkan Rambu, Marka dan APILL:
- a. di jalan Nasional dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat;
- b. di jalan Provinsi dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi;
- c. di jalan Kabupaten dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten; dan
- d. di jalan Lokal dikoordinasikan dengan Pemerintah Kecamatan.
BAB II - LOKASI, TATA CARA PENEMPATAN DAN PEMASANGAN
Pasal 6

- (1) Penunjuk titik lokasi pemasangan/peletakkan Rambu, Marka dan APILL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penunjuk titik lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil survey dinas/instansi yang menangani sarana dan prasarana jalan.
BAB II - LOKASI, TATA CARA PENEMPATAN DAN PEMASANGAN
Pasal 7

- (1) Rambu, Marka dan APILL dipasang/diletakkan secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat dipasang Rambu yang bersifat sementara oleh petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB III - PERLENGKAPAN JALAN
Pasal 8

- (1) Rambu berdasarkan jenisnya terdiri atas:
- a. Rambu Peringatan;
- b. Rambu Larangan;
- c. Rambu Perintah; dan
- d. Rambu Petunjuk.
- (2) Marka berdasarkan jenisnya terdiri atas:
- a. Marka Membujur;
- b. Marka Melintang;
- c. Marka Serong;
- d. Marka Lambang; dan
- e. Marka Lainnya.
- (3) APILL berdasarkan jenisnya terdiri atas:
- a. lampu tiga warna untuk mengatur kendaraan;
- b. lampu dua warna untuk mengatur kendaraan dan/atau Pejalan Kaki; dan
- c. lampu satu warna untuk memberi peringatan bahaya kepada Pengguna Jalan.
BAB IV - FASILITAS PENDUKUNG
Pasal 9

- (1) Fasilitas pendukung meliputi:
- a. pejalan kaki;
- b. parkir pada badan jalan;
- c. halte;
- d. tempat istirahat; dan
- e. penerangan jalan.
- (2) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. trotoar;
- b. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan Marka dan/atau Rambu;
- c. jembatan penyeberangan; dan
- d. terowong penyeberangan.
BAB V - KEKUATAN HUKUM
Pasal 10

- (1) Pengaturan lalu lintas yang dinyatakan Rambu, Marka dan APILL bersifat perintah dan/atau larangan mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal selesainya pemasangan.
- (2) Tanggal penyelesaian pemasangan Rambu, Marka dan APILL berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada Pengguna Jalan oleh dinas / instansi yang menangani sarana dan prasarana jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PEMELIHARAAN
Pasal 11

- (1) Pemeliharaan Rambu, Marka dan APILL meliputi penggantian yang hilang atau rusak dan pengecatan.
- (2) Pemeliharaan Rambu, Marka dan APILL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencabut Rambu atau menghapus Marka yang tidak berfungsi.
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 12

Pembiayaan perencanaan pengadaan, pemasangan, peletakkan dan pemeliharaan Rambu, Marka dan APILL bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - LARANGAN
Pasal 13

Setiap orang dilarang merusak, menghilangkan, memindahkan, menambah atau mengurangi arti Rambu, Marka dan APILL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.
BAB IX - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan Rambu, Marka, dan APILL.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 15

- (1) Selain oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lalu lintas agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang lalu lintas;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan/atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang lalu lintas;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lalu lintas;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawanya sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang lalu lintas;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan menurut hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau tanpa penyitaan barang tertentu untuk Daerah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 15 September 2014
BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 24 November 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
MUHAMMAD SUKRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 16
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (14)/(2014)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa perkembangan teknologi otomotif dan pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang tumbuh dengan pesat, apabila tidak diimbangi dengan disiplin berlalu lintas bagi para pemakai kendaraan bermotor dan Pengguna Jalan lainnya, dikhawatirkan tingkat keselamatan lalu lintas yang diwarnai dengan tingginya pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas dan tingkat kemacetan lalu lintas akan semakin meningkat pula dari kondisi yang ada sekarang.
Mobilitas manusia dan barang dengan kendaraan bermotor berkembang begitu pesatnya, hal ini antara lain akibat peningkatan kesejahteraan dan kemajuan teknologi dibidang transportasi. Hal ini berdampak pada munculnya berbagai permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat dan kompleks dari waktu kewaktu apabila tidak segera ditangani dan diantisipasi.
Aspek keselamatan (safety) dalam berlalu lintas dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu antara lain kualitas pengemudi, kelaikan kendaraan dan sarana prasarana yang memenuhi, jika salah satu komponen ini tidak baik atau tidak memenuhi syarat, maka kemungkinan terjadi kecelakaan lalu lintas menjadi besar. Masalah lalu lintas yang semakin kompleks seiring dengan pertambahan penduduk dan perkembangan dinamika masyarakat, perlu ditekan sedemikian rupa, salah satunya adalah terpenuhinya sarana dan prasarana berlalu lintas antara lain Rambu-Rambu lalu lintas di jalan.
Rambu lalu lintas menjadi penting karena merupakan bagian yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dengan jalan yang bertujuan untuk:
1. memberikan informasi awal bagi Pengguna Jalan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan;
2. mengatur dan mengarahkan arus lalu lintas;
3. memberi petunjuk arah dan tempat bagi Pengguna Jalan;
4. mengatur dan mengarahkan sistem perparkiran.
Untuk mencegah kecelakaan lalu lintas dan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Pengguna Jalan, maka diupayakan setiap ruas jalan provinsi atau ruas jalan nasional yang berada di dalam kota Putussibau dan ruas jalan-jalan dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang sudah beraspal akan dipasangi Rambu jalan berupa Rambu perintah, Rambu larangan, Rambu petunjuk dan Rambu peringatan.
Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penempatan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di Kabupaten Kapuas Hulu.
PENJELASAN
Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan dalam keadaan dan kegiatan tertentu adalah dimana pada suatu kegiatan yang pelaksanaannya ramai lalu lintas dan dipasang rambu lalu lintas sebagai peringatan. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Pengaturan lalu lintas yang dinyatakan dengan Rambu, Marka dan APILL, bersifat perintah dan/atau larangan mempunyai hukum setelah 30 (tiga puluh)

hari sejak tanggal selesai pemasangan.Ayat (2) Tanggal penyelesaian pemasangan Rambu, Marka dan berfungsinya APILL diumumkan kepada pemakai jalan oleh dinas/instansi yang menangani sarana dan prasarana jalan. Ayat (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 14