PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 64 Tahun 2014
Tentang SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Berlaku: 31 Desember 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI MUARO JAMBI
PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI NOMOR 64 TAHUN 2014
TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUARO JAMBI ,
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 239, disebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muaro Jambi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muaro Jambi tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelanggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahur, 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); ·
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan.g Pembentukan Kabupaten Muaro Jambi [Lembara:a Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor s:;;., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan .Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4502), ! sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republi'c Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambaha.a Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593~;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Penierintah Nomur 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolas.n Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Baden Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Numor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dae rah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jam bi Nomor O 1 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Ncmor 02 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014 Nomor 06);
MEMUTUSKAN :
SISTEM AKUNTANSI Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENT.ANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengrp :
1. Daerah adalah Kabupaten Muaro .Jambi.
1
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Muaro Jambi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapka n dengan Peraturan Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. :
7. Pengelolaan Keuangan Daerah a&lt;lalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggur..g jawaban dan pengawasan keuangan daerah. ·
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ penggunan barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat Bl:D adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk mernbayar selurub pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lin~s pembayaran.
18. Rekening Penerimaan adalah rekening yang digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.
19. Rekening Pengeluaran adalah rekening yang diisi dengan dana yang bersumber dari rekeriing Kas Umuru Daerah untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah yang telah diteta.pkan dalam APBD.
20. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
21. Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip -prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
22. Pemyataan Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberijudul, nomor dan tanggal efektif.
23. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa dan pengguna lapora:n keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pemyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
24. Interpretasi Pemyataan Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disingkat IPSAP adalah penjelasan, klasifikasi dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Buletin Teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna.
25. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.
26. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.
BAB III - PRINSIP DAN DASAR PENYUSUNAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
Pasal 2

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar - dasar, konvensi - konvensi, aturan - aturan dan dan praktik - praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
BAB III - PRINSIP DAN DASAR PENYUSUNAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
Pasal 3

Sistem akuntansi dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pasa14
- Sistem akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar perlakuan atas pengakuan, pengukuran dan pengungkapan akun laporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas: ( 1 ).
- b. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- a. Sistem Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
.
- (2). Sistem akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat penjelasan atas unsur - unsur pengelolaan keuangan daerah yang berfungsi sebagai panduan dalam mengelola keuangan daerah.
- (3). Sistem akuntansi Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III - PRINSIP DAN DASAR PENYUSUNAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
Pasal 5

- (1). Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf b mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/ atau pengungkapan transaksi pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
- (2). Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III - PRINSIP DAN DASAR PENYUSUNAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundang.kan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro Jam bi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 31 Desember 2014
BUPATI MUARO JAMBI,
i
:
dto
BURHANUDDIN MAHIR.
Diundangkan di Sengeti pada tanggal 31 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMB!, dto
IMBANGJAYA
BERITA DAERAH J.{AJ3UPATEN MUARO JAMB! TAHUN 2014 NOMOR 64
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, dto
ERLINA S. Pembina Tk.I NIP.l96806281994032010.