PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 5 Tahun 2014
Tentang No Description
Berlaku: 16 Januari 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA KLAIM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BERKAH KABUPATEN PANDEGLANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANDEGLANG,
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah Kabupaten Pandeglang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Memperhatikan
Menetapkan
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 10);
: 1.
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang;
2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang;
3. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN :
: PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA KLAIM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BERKAH KABUPATEN PANDEGLANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
3. Menteri Kesehatan adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
5. Kementerian Kesehatan adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Berkah yang selanjutnya disebut RSUD Berkah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh direktur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Pandeglang.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
14. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
15. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan, pengobatan, konsultasi visit, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
16. Klaim adalah mekanisme pengajuan tarif pelayanan berdasarkan tarif INA CBG's atas biaya pelayanan kesehatan bagi peserta pengguna jaminan kesehatan oleh pemberi pelayanan kesehatan.
17. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
18. Tarif Indonesian - Case Based Groups yang selanjutnya disebut Tarif INACBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan (faskes) tingkat lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit.
19. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
20. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan.
21. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk jasa pelayanan terhadap perorangan dan atau badan/lembaga oleh tenaga kesehatan meliputi upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan dan perawatan kesehatan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan Pemerintah.
22. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
23. Pelayanan Kesehatan Darurat Medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.
24. Bahan adalah obat-obatan dan bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
25. Perjanjian Kerja Sama (PKS) adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani besama antar Pemerintah Daerah/RSUD Berkah Pandeglang dengan Badan penyelenggara Pelayanan Kesehatan (BPJS) yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan kesehatan.
26. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
27. Kepesertaan Jaminan Kesehatan adalah meliputi peserta penerima bantuan iuran dan peserta bukan penerima bantuan iuran
28. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah.
BAB II - PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN PANDEGLANG
Pasal 2

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional meliputi :
- a. PBI Jaminan Kesehatan;
- b. Bukan PBI Jaminan Kesehatan.
BAB II - PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN PANDEGLANG
Pasal 3

- (1) PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah peserta yang meliputi orang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.
- (2) PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. PBI Jaminan Kesehatan yang menjadi cakupan Pemerintah; dan
- b. PBI Jaminan Kesehatan yang menjadi cakupan Pemerintah Daerah.
- (3) Bukan PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas :
- a. Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya;
- b. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya; dan
- c. Bukan pekerja dan anggota keluarganya.
- (4) Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Anggota TNI;
- c. Anggota Polri;
- d. Pejabat Negara;
- e. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
- f. Pegawai swasta; dan
- g. Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang menerima Upah.
- (5) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
- b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah.
- (6) Bukan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. investor;
- b. Pemberi Kerja;
- c. penerima pensiun;
- d. Veteran;
- e. Perintis Kemerdekaan; dan
- f. bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang mampu membayar iuran.
- (7) Penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c terdiri atas:
- a. Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun;
- b. Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun;
- c. Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun;
- d. Penerima pensiun selain huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
- e. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d yang mendapat hak pensiun.
- (8) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
BAB II - PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN PANDEGLANG
Pasal 4

- (1) Peserta bukan PBI JKN dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain.
- (2) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. istri atau suami yang sah dari peserta; dan
- b. anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari peserta, dengan kriteria :
1. tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
2. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.
BAB III - PELAYANAN KESEHATAN PESERTA
Pasal 5

- (1) Peserta memperoleh pelayanan kesehatan pada RSUD Berkah Pandeglang berdasarkan rujukan dari Puskesmas.
- (2) Dalam keadaan tertentu peserta dapat langsung mendapatkan pelayanan di RSUD Berkah Pandeglang yang dapat menangani kondisi peserta.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. Keadaan gawat darurat (mengancam kejiwaan dan mengancam kecacatan)
- b. Keadaan bencana;
- c. Kekhususan permasalahan kesehatan pasien;
- d. Pertimbangan geografis;
- e. Pertimbangan ketersediaaan fasilitas kesehatan; dan
- (4) Apabila RSUD Berkah tidak dapat menangani peserta, dapat dirujuk ke RSUD/Rumah Sakit yang fasilitasnya lebih lengkap yang bekerjasama dengan BPJS.
- (5) Prosedur pelayanan teknis JKN di RSUD Berkah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur RSUD Berkah Pandeglang.
Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan
BAB III - PELAYANAN KESEHATAN PESERTA
Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan pada RSUD Berkah Pandeglang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari :
- a. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL); dan
- b. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL).
- (2) Pelayanan kesehatan RJTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Administrasi pelayanan;
- b. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis;
- c. Tindakan medis spesialistik baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis;
- d. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
- e. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
- f. Rehabilitasi medis;
- g. Pelayanan darah;
- h. Pelayanan kedokteran forensik klinik; dan
- i. Pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal.
- (3) Pelayanan kesehatan RITL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Administrasi pelayanan;
- b. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis;
- c. Tindakan medis spesialistik baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis;
- d. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
- e. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
- f. Rehabilitasi medis;
- g. Pelayanan darah;
- h. Pelayanan kedokteran forensik klinik;
- i. Pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di Fasilitas Kesehatan;
- j. Perawatan inap non intensif; dan
- k. Perawatan inap di ruang intensif.
- (4) Administrasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a terdiri atas pendaftaran pasien dan biaya administrasi lain yang terjadi selama proses perawatan atau pelayanan kesehatan pasien.
- (5) Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf b termasuk pelayanan kedaruratan.
- (6) Jenis pelayanan kedokteran forensik klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf h meliputi pembuatan visum et repertum atau surat keterangan medik berdasarkan pemeriksaan forensik orang hidup dan pemeriksaan psikiatri forensik.
- (7) Pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i berupa pemulasaran jenazah dan tidak termasuk peti mati dapat di klaim menggunakan iuran dari Pemerintah Daerah.
- (8) Pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i terbatas hanya bagi Peserta meninggal dunia pasca rawat inap berupa pemulasaran jenazah dan tidak termasuk peti mati di klaim oleh BPJS.
BAB III - PELAYANAN KESEHATAN PESERTA
Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan RITL dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf j dan huruf k meliputi :
- a. Ruang perawatan kelas III bagi :
1. Peserta PBI Jaminan Kesehatan; dan
2. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.
- b. Ruang perawatan kelas II bagi:
1. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
2. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
3. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
4. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
5. Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan sampai dengan 2 (dua) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya; dan
6. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II;
- c. Ruang perawatan kelas I bagi:
1. Pejabat Negara dan anggota keluarganya;
2. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun pegawai negeri sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;
3. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;
4. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;
5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;
6. Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya;
7. Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan lebih dari 2 (dua) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya; dan
8. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I.
- (2) Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari pada haknya, dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Peserta PBI JKN tidak diperkenankan memilih kelas yang lebih tinggi dari haknya.
- (4) Pelayanan kesehatan lanjutan pada RSUD Berkah Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TARIF PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KABUPATEN PANDEGLANG
Pasal 8

- (1) Sistem pembayaran JKN di RSUD Berkah Pandeglang dibayarkan dengan sistem klaim.
- (2) Penentuan besaran klaim di RSUD Berkah Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tarif INA- CBG's sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan.
BAB V - PEMANFAATAN DANA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Bagian Kesatu
Pasal 9

- (1) Hasil pembayaran klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dimanfaatkan untuk :
- a. Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar 44% (empat puluh empat perseratus);
- b. Operasional pelayanan kesehatan sebesar 56% (lima puluh enam perseratus);
- (2) Pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada :
- a. Medis dan Paramedis; dan
- b. Tenaga Non Medis.
- (3) Pemanfaatan operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk :
- a. Obat-obatan dan perbekalan kesehatan;
- b. Alat-alat kesehatan;
- c. Makan dan minum pasien; dan
- d. Akomodasi (biaya perawatan ruangan inap).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan penerima dan besaran nilai jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Berkah secara proporsional dan berdasarkan pelaksanaan kinerja pelayanan kesehatan.
- (5) Pemanfaatan operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 10

- (1) Penganggaran JKN dicantumkan dalam APBD Kabupaten Pandeglang pada setiap tahun anggaran, yang dituangkan ke dalam DPA RSUD Berkah Pandeglang.
- (2) Penganggaran JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam pendapatan daerah dan belanja daerah.
- (3) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masuk pada kelompok PAD pada jenis retribusi daerah objek retribusi jasa umum rincian objek retribusi pelayanan kesehatan, uraian rincian objek retribusi pelayanan kesehatan JKN.
- (4) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifiksikan ke dalam Belanja Langsung, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Belanja Jasa Pelayanan sebesar 44% ( empat puluh perseratus ); dan
- b. Belanja Operasional sebesar 56% ( lima puluh enam perseratus ).
- (5) Ketentuan lain mengenai proses penganggaran menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Penatausahaan Penerimaan
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 11

- (1) Direktur RSUD Berkah membuat rekening khusus pelayanan kesehatan JKN.
- (2) RSUD Berkah mengajukan klaim kepada BPJS berdasarkan pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan pada setiap bulan berdasarkan PKS.
- (3) Proses dan mekanisme pengajuan dana klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan pada BPJS.
- (4) BPJS mentransfer dana klaim ke rekening khusus RSUD Berkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Bendahara penerimaan mencatat setiap penerimaan dana klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada kelompok penerimaan PAD, jenis retribusi daerah, objek retribusi jasa umum, rincian objek retribusi pelayanan kesehatan, uraian rincian objek retribusi pelayanan kesehatan JKN.
- (6) Bendahara penerimaan RSUD Berkah harus menyetorkan dana klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUD Kabupaten Pandeglang secara bruto.
- (7) Bendahara penerimaan RSUD Berkah atas setoran dana klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus melakukan rekonsiliasi penerimaan dana klaim kepada bidang pendapatan DPKPA yang dibuktikan dengan surat tanda setoran (STS) atau bukti lainnya yang sah.
- (8) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi.
- (9) Bendahara penerimaan membuat dan melaporkan penatausahaan penerimaan kepada Pj.PK RSUD Berkah, Pengguna Anggaran RSUD Berkah, dan DPKPA secara bulanan, triwulanan dan/atau semesteran sesuai dengan ketentuan peraturan pengelolaan keuangan daerah.
Bagian Ketiga
Penatausahaan Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 12

- (1) Pengajuan belanja operasional pelayanan kesehatan harus didahulukan pada setiap pengajuan.
- (2) PPTK kegiatan JKN mengajukan Nota Pencairan Dana (NPD) belanja operasional.
- (3) Berdasarkan pengajuan NPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direktur RSUD Berkah selaku pengguna anggaran menerbitkan SPP dan SPM.
- (4) Untuk pengajuan belanja operasional tidak perlu dilampiri berita acara hasil rekonsiliasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8).
- (5) SPM dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud ayat (3) diajukan ke DPKPA melalui kuasa BUD bidang perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D.
- (6) Dana yang telah masuk ke RKUD, selanjutnya digunakan sesuai permohonan pengajuan belanja.
- (7) Proses penatausahaan pelaksanaan belanja operasional JKN mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Bagian Keempat
Penatausahaan Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 13

- (1) PPTK kegiatan JKN berdasarkan berita acara hasil rekonsiliasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) mengajukan NPD belanja jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Berdasarkan pengajuan NPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur RSUD Berkah selaku pengguna anggaran menerbitkan SPP dan SPM.
- (3) Pengajuan SPM kegiatan JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan berita acara hasil rekonsiliasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8).
- (4) SPM dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan ke DPKPA melalui kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (5) Dana yang telah masuk ke rekening RSUD Berkah, selanjutnya digunakan sesuai permohonan pengajuan belanja.
Bagian Kelima
Pertanggungjawaban
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban belanja JKN berdasarkan atas penggunaan dana kegiatan JKN.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja JKN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - PENGORGANISASIAN
Pasal 15

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan JKN di lingkungan Kabupaten Pandeglang dibentuk Tim yang berjenjang diantaranya adalah :
- a. Tim Koordinasi JKN RSUD Berkah Pandeglang;
- b. Tim Pengelola JKN RSUD Berkah Pandeglang; dan
- c. Tim Pelaksana Teknis Kegiatan JKN RSUD Berkah Pandeglang.
BAB VI - PENGORGANISASIAN
Pasal 16

- (1) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pengelola JKN RSUD Berkah dan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan JKN RSUD Berkah Pandeglang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dan c ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Berkah.
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Dana Klaim JKN, dapat diberikan Operasional penunjang yang bersumber dari APBD Kabupaten Pandeglang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah pada setiap tahun anggaran.
- (2) Operasional penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Operasional tim.
- b. Sosialiasi, Publikasi JKN serta kegiatan penunjang lainnya.
BAB VIII - PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan belanja jasa pelayanan dilakukan oleh :
- a) pengawasan melekat dilakukan oleh Direktur RSUD Berkah Pandeglang;
- b) pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat; dan
- c) pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK atau pemeriksa fungsional lainnya.
- (2) Prosedur pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Pelayanan Kesehatan Lanjutan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah di Kabupaten Pandeglang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.
Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 16 Januari 2014 BUPATI PANDEGLANG, Cap/ttd ERWAN KURTUBI
Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 16 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,
Cap/ttd
DODO DJUANDA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NOMOR 5