PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 8 Tahun 2012
Tentang PER.JALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON.
Berlaku: 3 Februari 2012
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari Pimpinan DPRD.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4

Dalam hal perjalanan dinas dengan maksud menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dilaksanakan maksimal selama 5 (lima) hari kecuali perjalanan dinas tertentu.
BAB II - BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.Besarnya Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian dan Fasilitas Transport Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini;
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
- a. Biaya Penginapan.
- b. Uang Harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 2 (dua) tingkat yaitu:
6. : a. Tingkat A untuk Pimpinan DPRD;
- b. Tingkat B untuk Anggota DPRD.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. Biaya penginapan dan uang harian, sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
- b. Fasilitas transport, sebagaimana tercantum pada Lampiran II.
- (5) Biaya Penginapan dan Uang Harian dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan jumlah harian (tanggal tiba berangkat) dalam tiket perjalanan dan tidak melalui jumlah hari dalam Surat Perintah Tugas (SPT) serta Surat f
Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kecuali perjalanan dinas tertentu dan atau kejadian luar biasa.
BAB II - BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Pasal 6

- (1) Biaya tiket perjalanan dinas (angkutan darat, laut dan udara) pelaksanaannya dibayar seluruhnya sesuai yang tercantum dalam tiket (at cost) tennasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport tax) atau pass masuk lainnya.
- (2) Biaya angkutan (darat, laut dan udara) merupakan tarif perjalanan dari kantor menuju terminal, pelabuhan dan Bandar Udara maupun sebaliknya yang dihitung 1 (satu) kali perjalanan sebesar Rp. 200.000,kecuali untuk perjalanan dinas dibawah 6 (enam) jam.
- (3) Biaya angkutan perjalanan dinas pulang pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam dengan menggunakan kendaraan dinas atau transportasi lainnya dibayarkan secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
BAB II - BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Pasal 7

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi per hari masingmasing sebesar Rp. 200.000,-
BAB III - PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Pasal 8

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.
- (2) Dokumen Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas terdiri dari:
- a. Surat Perintah Tugas (SPT);
- b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) rampung;
- c. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban (SPP);
- d. Tiket (pesawat udara, kapal laut, bus, dan kereta api);
- e. Bukti naik pesawat (boarding pass); serta
- f. Bukti biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport tax) atau pass masuk lainnya sesudah kembali ke tempat kedudukan diwajibkan memberikan laporan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang.
- (3) Tata Cara pembayaran dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dilaksanakan dan atau berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.f
c
1 1 1
1
/
I
1 1
~ ; 8 2
1 1 1 1
I
1
1
z
~
0
0
N
,-(
ON
::E
t""
O
z
t""
&lt; :::&gt;
~
~~
...
&lt;
1-4
~
co z ..
:::&gt;
c2
t""
N
,-(
0
N
'M
('1j
~
;:j
.0
H
(l)
rr:.i rt"\
1-4
0
~
0..
!:il
...
...
.\_
~
0..
...
::E
~
~ &lt;
c,
::E ~
f-.
O
z
&lt;
~
"")
ID
~
0
~
~
{ll
Ii!:;
&lt;
Q
...
~
~
t;i;l
P!
A,,.
UJ
...
~
~
Ii!:;
{ll
~
f,'4
| ~ ~ 3 I 0 ... 0 00 0 ~ io ,-( 0 0.. fl.. ~ 00 ~ E-ot | I 0 0 0 0 ¢ 0.. ~ | I 0 0 0 0 ('<) 0.. ~ | I 0 0 0 0 N 0.. ~ | I 0 0 0 l{) ¢ 0.. ~ ' | I 0 0 0 0 \.D 0.. ~ | I 0 0 0 l{) ,:-... 0.. ~ |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 00 -e ~ ... Q I I 0 0 ~ io ~ ,:-... co ~ 0.. ~ ~ g ~ ~ :s | I 0 0 0 0 0 ,-( 0.. ~ | I 0 0 0 l{) ,:-... 0.. ~ | I 0 0 io N l{) 0.. ~ | I I 0 0 l{) N ,-( ,-( 0.. ~ | I 0 0 0 l{) N ,-( 0.. ~ | I 0 0 0 0 l{) ,-( 0.. ~ |
| ~ r:a:l E-ot :: p ~ ... ~ z 0 0 ~ ::Id 0 :E 0 E-- ~ | -< tr: -< ::r: <e: z ... ~ | 0 Q <e: z ~ <e: E-- | ~ g < o: -< ~ -< z ... :E | o z :::> E-- ... cc | z ~ ~ !:il o: -< a: -< ::r: -< z ... :E | ~ <e: o o z !:il E-- -< tr: -< ::r: < z ... :E |
-
.
\
BAB III - PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Pasal 9

Biaya atau pengeluaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon