Unknown Unknown Nomor 07 Tahun 2011
Tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
Berlaku: 07 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 07 TAHUN 2011
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,
- a. bahwa Perusahaan Daerah sebagai unit penggerak ekonomi yang tidak dapat dilepas-pisahkan dari sistim perekonomian Nasional Indonesia, merupakan sarana penunjang kehidupan perekonomian daerah serta pelayanan dan kemanfaatan umum;
- b. bahwa Kabupaten Seram Bagian Barat yang memiliki sumber daya alam yang potensial perlu dikelola pemanfaatannya untuk kepentingan pembangunan dan kemasyarakatan dengan usaha-usaha ekonomi produktif secara mandiri, profesional, transparan dan akuntabel melalui Perusahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas Pendirian Perusahaan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indionesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
4. Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten
Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT dan BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Pejabat yang berwenang adalah Bupati Seram Bagian Barat;
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawasan Perusahan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
9. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi perusahaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik ;
10. 10.Pegawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah dengan tujuan agar Perusahaan Daerah tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
11. 11.Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan sebenarnya dengan keadaan yang
seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/ atau dalam bidang teknis operasional.
- 12.Kerjasama adalah kerja sama antar Perusahaan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan pihak ketiga;
- 13.Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- 14.Manager adalah Maneger Perusahaan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
BAB II - PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk/didirikan Perusahan Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat;
- (2) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Badan usaha yang memperoleh kedudukan sebagai Badan Hukum.
BAB II - PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 3

Perusahaan Daerah dibentuk/didirikan dengan Nama Perusahaan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat disingkat PERSADA Kabupaten Seram Bagian Barat.
BAB II - PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 4

- (1) Perusahan Daerah bertempat dikabupaten Seram Bagian Barat dan berkedudukan /berkantor pusat di Ibu Kota Kabupaten.
- (2) Selain kedudukan Perusahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga didirikan kantor perwakilan/kantor cabang ditempat lain yang dianggap perlu.
BAB III - SIFAT, TUJUAN SERTA LAPANGAN USAHA
Pasal 5

Sifat usaha dari Perusahan Daerah ialah mengutamakan penyelenggaraan Usaha dibidang penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum disamping untuk mendapatkan keuntungan, serta berusaha dibidang-bidang lain yang dapat mendorong perkembangan sektor swasta dan atau Koperasi
BAB III - SIFAT, TUJUAN SERTA LAPANGAN USAHA
Pasal 6

Tujuan dari Perusahaan Daerah adalah sebagai salah satu sarana yang diarahkan untuk peningkatan sumber pendapatan asli daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan daerah.
BAB III - SIFAT, TUJUAN SERTA LAPANGAN USAHA
Pasal 7

- (1) Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan usaha sesuai urusan rumah tangga daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bidang-bidang usaha yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak di daerah diusahakan oleh Perusahaan Daerah.
- (3) Jenis usaha antara lain :
- a. pertanian/peternakan
- b. kehutanan/perkebunan
- c. pertambangan
- d. pariwisata
- e. transportasi.
- f. industri
- g. jasa, perdagangan .
- h. ekspor dan inpor
- i. perikanan.
BAB IV - MODAL DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 8

Modal pangkal perusahan daerah seluruhnya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah(APBD) sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan, dan tidak terdiri dari saham - saham.
BAB IV - MODAL DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 9

- (1) Neraca awal pemakaian modal yang seluruhnya terdiri dari pelimpahan sebagian kekayaan daerah, dapat diberikan baik dalam bentuk uang maupun barang.
- (2) Modal dasar perusahan daerah seluruhnya berasal dari penyisihan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Nilai nominal modal dasar perusahan daerah sebesar Rp. 20 Milyar yang bersumber dari dana APBD dan di berikan secara bertahap.sesuai kemampuan keuangan daerah dengan tetap memperhatikan peraturan undang-undang yang berlaku.
BAB IV - MODAL DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 10

Selain modal sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 8 dan Pasal 9, Perusahan Daerah dapat memperoleh dana melaui kredit dari Dalam Negeri dan Luar Negeri atau dari obligasi dan sumber - sumber dana lain yang sah setelah mendapatkan persetujuan DPRD
Bagian Kedua Struktur Organisasi
BAB IV - MODAL DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 11

- (1) Struktur Organisasi Perusahan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri atas :
1. direktur utama, membawahi :
- a. direksi bidang umum dan keuangan, membawahi :
- 1) bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) bagian Keuangan.
- b. direksi bidang teknik, membawahi :
- 1) bagian Produksi;
- 2) bagian Program Teknik dan Perencanaan;
- 3) unit Pelayanan terpadu.
- c. Direksi bidang pemasaran, membawahi :
- 1) Bagian Promosi;
- 2) Bagian Pemasaran.
2. Badan Pengawas.
- (2) Bagan struktur Perusahan Daerah sebagaimana terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI/ BADAN PENGAWAS SERTA URUSAN KEPEGAWAIAN
Pasal 12

- (1) Bupati mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Badan Pengawas.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI/ BADAN PENGAWAS SERTA URUSAN KEPEGAWAIAN
Pasal 13

- (1) Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahan serta memenuhi syarat lainnya.
- (2) Direksi adalah unsur Pimpinan Perusahan, tidak termasuk Pegawai Perusahaan Daerah.
- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijakan Bupati mengenai pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah
- (4) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI/ BADAN PENGAWAS SERTA URUSAN KEPEGAWAIAN
Pasal 14

- (1) Anggota Direksi terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.
- (3) Salah seorang dari Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Direktur, dan Badan Pengawas ditetapkan terdiri atas seorang Ketua dan lainnya sebagai anggota.
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI/ BADAN PENGAWAS SERTA URUSAN KEPEGAWAIAN
Pasal 15

- (1) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangaku jabatan rangkap sebagai berikut :
- a. Anggota Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau Perusahaan Swasta ,atau jabatan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan.
- b. Jabatan Struktural dan jabatan Fungsional lainnya dalam Instansi/Lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah
- c. Jabatan lain sesuai ketentuan Perarturan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan Daerah.
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI/ BADAN PENGAWAS SERTA URUSAN KEPEGAWAIAN
Pasal 16

- 1) Antara sesama Anggota Direksi, sesama Anggota Badan Pengawas tidak diperkenankan ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk Menantu dan Ipar.
- (2) Jika setelah pengangkatan, mereka masuk kedalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk melanjutkan jabatan/tugas diperlukan izin tertulis dari Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Anggota Direksi/Badan Pengawas tidak diperkenankan memiliki kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung dengan organisasi perusahaan lain yang bertujuan mencari Keuntungan Laba
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI/ BADAN PENGAWAS SERTA URUSAN KEPEGAWAIAN
Pasal 17

Kecuali jabatan-jabatan Direktur Utama dan Direktur serta Ketua dan Anggota Badan Pengawas, tidak dibenarkan adanya jabatan lain seperti Direktur Muda, Diputi Direktur, Asisten Direktur, Penasihat Direktur Utama, Penasihat Badan Pengawas, Staf Ahli atau Asisten dan sejenisnya.
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI/ BADAN PENGAWAS SERTA URUSAN KEPEGAWAIAN
Pasal 18

Bupati melakukan Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan terhadap Direksi/ Badan Pengawas sebelum menjalankan tugas sesuai dengan Perarturan Perundang-undangan yang berlaku
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI/ BADAN PENGAWAS SERTA URUSAN KEPEGAWAIAN
Pasal 19

- (1) Anggota Direksi/Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati, meskipun masa jabatan/tugas belum berakhir apabila :
- a. meninggal dunia
3. b permintaan sendiri
- c. melakukan suatu tindakan/bersikap merugikan perusahaan daerah atau bertentangan dengan kepentingan Daerah dan Negara
- d. melakukan sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan jabatan/tugas secara wajar.
- e. yang bersangkutan tersangkut perbuataan pidana dan statusnya ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kejaksaan maka akan diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas Persetujuan DPRD
- (3) Dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimana pada ayat (1) huruf c, Anggota Direksi/Badan Pengawas diberhentikan untuk sementara dari jabatan/tugasnya oleh Bupati.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Bupati, kepada :
- a. anggota Direksi yang bersangkutan, Anggota Badan Pengawas lainnya.
- b. anggota Badan Pengawas yang bersangkutan yang bersangkutan, anggota Badan Pengawas lainnya dan Direksi.
- c. DPRD
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI/ BADAN PENGAWAS SERTA URUSAN KEPEGAWAIAN
Pasal 20

Dalam hal terjadi pemberhentian untuk sementara sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (3) , maka hal - hal yang berhubungan dengan pembelaan diri, pelaksanaan Sidang Badan Pengawas, pengambilan keputusan, permohonan banding kepada Pejabat yang berwenang dan sebagainya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI/ BADAN PENGAWAS SERTA URUSAN KEPEGAWAIAN
Pasal 21

Hal-hal yang menyangkut Kepegawaian Perusahaan Daerah diatur oleh Badan Pengawas dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI/ BADAN PENGAWAS SERTA URUSAN KEPEGAWAIAN
Pasal 22

- (1) Untuk para pelaksana tugas pengelolaan/Pengurusan dan Pengawasan Perusahan Daerah, Bupati menetapkan :
- a. honorarium badan pengawas;
- b. gaji, penghasilan-penghasilan dan penyediaan fasilitas bagi direksi;
- c. pokok-pokok penggajian dan penghasilan bagi pegawai perusahaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan daerah.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi, Badan Pengawasan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah.
BAB V - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI/ BADAN PENGAWAS SERTA URUSAN KEPEGAWAIAN
Pasal 23

Segala yang berhubungan dengan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap Direksi/Pegawai Perusahaan Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
BAB VI - PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 24

Bupati dan DPRD melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah sesuai dengan hak, wewenang dan kekuasaan Pemerintah Daerah sebagai pemilik.
BAB VI - PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 25

- (1) Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah sebagai satuan Usaha dilakukan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pertanggugjawaban Administrasi Fungsional Perusahaan Daerah kepada Bupati, dilakukan oleh Direktur Utama .
BAB VII - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI/BADAN PENGAWAS
Pasal 26

Direksi mewakili Perusahaan Daerah didalam dan di luar Pengadilan dan dapat menyerahkan kekuasanan mewakili tersebut kepada seseorang anggota Direksi, kepada seseorang/beberapa orang Pegawai Perusahaan Daerah ataupun kepada orang/Badan Hukum lain diluar Perusahaan Daerah.
BAB VII - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI/BADAN PENGAWAS
Pasal 27

- (1) Direksi mewakili Perusahaan daerah selaku Pimpinan Perusahaan Daerah sehari-hari berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Badan Pengawas dengan mengikuti Peraturan Tata Tertib/Tata Kerja yang telah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan Perundangundangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengurus, menguasai dan bertanggung jawab atas penggunaan kekayaan Perusahaan Daerah.
BAB VII - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI/BADAN PENGAWAS
Pasal 28

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Bupati dan DPRD didalam menjalankan tugas-tugas yang berhubungan dengan :
- a. pengadaan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. pengadaan pinjaman dan pembelian obligasi;
- c. perolehan, penandatanganan atau pembenaan atas barang yang tidak bergerak;
- d. pengadaan investasi baru
- e. pengambilan tindakan-tindakan lain yang memerlukan persetujuan/pengesahan dari Bupati
- f. persetujuan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah mendengan pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Persetujuan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan pada ayat (1) maka tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan oleh karena itu menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.
BAB VII - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI/BADAN PENGAWAS
Pasal 29

Direksi dalam menjalankan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas
BAB VII - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI/BADAN PENGAWAS
Pasal 30

- (1) Badan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah, termasuk terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.
- (2) Badan Pengawas melaksanakan tugas, dan wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan Daerah serta menjalankan keputusan-keputusan atau petunjuk-petunjuk dari Bupati.
BAB VII - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI/BADAN PENGAWAS
Pasal 31

Tugas dan kewajiban Badan Pengawas adalah memberi pendapat/saran serta laporan kepada Bupati atau lain-lain tugas pengawas, dan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku dalam hal pengawasan Perusahaan Daerah.
BAB VII - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI/BADAN PENGAWAS
Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 31, Badan Pengawas wajib memperhatikan efisiensi Perusahaan, serta pemisahan tugas pengawasan dan tugas pengurusan Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.
BAB VII - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI/BADAN PENGAWAS
Pasal 33

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, penggunaan wewenang Badan Pengawas untuk memeriksa keadaan keuangan /kekayaan Perusahaan daerah, meminta penjelasan atau meminta Direksi/Pejabat lain untuk menghadiri rapat, penyelenggaraan dan penentuan materi yang akan dibicarakan dalam rapat serta hal-hal lain yang dianggap perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku.
BAB VII - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI/BADAN PENGAWAS
Pasal 34

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pada pasal 33, bertanggung jawab kepada Bupati.
BAB VIII - KERJASAMA PERUSAHAAN DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 35

Kerjasama Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi Perusahaan Daerah didalam melanjutkan serta mengembangkan kelangsungan hidup perusahaan dan mempercepat mobilisasi usaha dengan cara :
- a. mengembangkan usaha yang sudah ada atau sedang berjalan.
- b. membentuk usaha-usaha baru atas dasar pertimbangan mempunyai prospek yang baik dan saling menguntungkan.
BAB VIII - KERJASAMA PERUSAHAAN DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 36

Tujuan kerjasama adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna fungsi dan peranan Perusahaan daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah serta salah satu penggerak roda perekonomian daerah dan pembangunan nasional
BAB VIII - KERJASAMA PERUSAHAAN DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 37

- (1) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan oleh direksi setelah mendapat persetujuan Bupati
- (2) Persetujuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati dan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.
BAB VIII - KERJASAMA PERUSAHAAN DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 38

- (1) Pemilihan cara kerjasama ditentukan oleh sifat dan tujuan usaha Perusahaan Daerah dan jenis modal yang disertakan pada usaha kerjasama ditentukan oleh sifat dan tujuan usaha Perusahaan Daerah dan jenis modal yang disertakan pada usaha kerjasama
- (2) Bentuk dan Tata Cara kerjasama dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang mengatur kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.
BAB VIII - KERJASAMA PERUSAHAAN DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 39

Dalam menyusun perjanjian kerjasama harus disepakati secara jelas mengenai cara/bentuk kerjasama, perbandingan modal, pembagian hasil usaha atau imbalan, jangka waktu kerjasama, kewajiban, resiko dan sanksi-sanksi, cara pengakhiran atau kemungkinan perpanjangan kerjasama dan lain-lain yang dianggap perlu.
BAB VIII - KERJASAMA PERUSAHAAN DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 40

- (1) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. nilai investasi tidak melebihi Rp 500.000.000,dengan jangka waktu kuran dari 1 (satu) tahun, dapat dilakukan tanpa memerlukan persetujuan Bupati;
- b. nilai investasi lebih dari Rp 500.000.000 s/d. Rp 1.000.000.000,- dengan jangka waktu tidak melebihi 1 (satu) tahun dilakukan dengan persetujuan Bupati;
- c. nilai investasi melebihi Rp 1.000.000.000,dengan jangka waktu kerja sama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan dari DPRD.
- d. untuk nilai investasi atau jangka waktu kerjasama diluar ketentuanketentuan tersebut diatas, diperlukan persetujuan DPRD, dengan memperhatikan batas maksimal investasi.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan akta Notaris.
- (3) Bilamana dipandang perlu sebelum ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara kedua bela pihak dapat dikonsultasikan terlebih dahulu dengan yang berwenang.
BAB VIII - KERJASAMA PERUSAHAAN DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 41

Kerjasama pembiayaan, dimana perusahaan daerah melakukan kerjasama dengan lembaga Keuangan non bank yang akan mengadakan perluasan, rehabilitasi, modernisasi dan sebagainya, harus didahului dengan suatu penelitian kelayakan.
BAB IX
Pasal 42

- (1) Bupati mengesahkan Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) yang diajukan oleh Direksi, selambat-lambatnya sebelum tahun buku baru berjalan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan perhitungan laba/rugi) setelah Tahun Buku berakhir.
- (2) Tahun Anggaran Perusahaan Daerah adalah tahun Takwin.
BAB IX
Pasal 43

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) sudah harus disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (2) Perubahan/Tambahan Anggaran Perusahaan yang terjadi dalam tahun Anggaran yang sedang berjalan, harus disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi) disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan
- (4) Pengesahan Rencana Anggaran Perusahaan (RAP), Perubahan Tambahan Anggaran dan laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan laba/Rugi) diberikan oleh Direksi setelah mendengar pendapat/pertimbangan Badan Pengawas.
BAB IX
Pasal 44

- (1) Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan perhitungan Laba/Rugi) Perusahaan Daerah, dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Akuntan Negara dan/atau Akuntan Publik
- (2) Seluruh pengelolaan Perusahaan Daerah dilakukan oleh Direksi dengan sistim akuntan
BAB IX
Pasal 45

Bupati menyampaikan Anggaran Perusahaan Daerah dan Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Peritungan Laba/Rugi)yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 dan Pasal 44 kepada DPRD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengesahan.
BAB X - HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAN DAERAH
Pasal 46

- (1) Direksi berkewajiban menyampaikan Laporan Hasil Usaha Berkala dan kegiatan Usaha kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Pengawas, sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan tepat pada waktunya, dengan bentuk laporan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
BAB X - HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAN DAERAH
Pasal 47

- (1) Bagian dari laba bersih dari Perusahaan Daerah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan, setelah disahkan oleh Bupati dimasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya pada bulan terakhir Tahun Anggaran yang berjalan.
- (2) Bagian dari Laba Hasil Usaha yang menjadi hak Perusahaan Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan, dibukukan sesuai prinsip akuntasi yang berlaku, dan selanjutnya dialokasikan sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan yang telah disahkan oleh Bupati.
BAB XI - PENETAPAN DAN PENGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI
Pasal 48

Laba dari hasil Perusahaan Daerah ditetapkan untuk keperluan rutin dan/atau keperluan pembangunan daerah.
BAB XI - PENETAPAN DAN PENGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI
Pasal 49

- (1) Cadangan diam dan/atau cadangan rahasia dalam Perusahaan Daerah tidak boleh diadakan
- (2) Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah setelah dikurangi dengan biaya penyusutan dan cadangan tujuan, maka sisanya digunakan sebagai berikut :
- a. untuk dana pembangunan Daerah sebesar 30%
- b. untuk cadangan belanja perusahaan Daerah sebesar 25%
- c. untuk cadangan umum sebesar 15% pendidikan dan sosial sebesar 10% sumbangan dana pensiun sebesar 10% dan untuk pengembangan lingkungan hidup sebesar 10%.
- (3) Penggunaan laba yang ditetapkan untuk cadangan umum apabila telah memenuhi tujuan peruntukannya, dapat dialihkan ke pembiayaan lain.
BAB XI - PENETAPAN DAN PENGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI
Pasal 50

Tata Cara pengelolaan dan penggunaan cadangan tujuan serta penanganan biaya penyusutan ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas
BAB XII - PEMBENAAN ANGGARAN DAN PENGELOLAAN BARANG
Pasal 51

Tata Cara penjualan, penandatanganan atau pembebanan atas aktiva tetap Perusahaan Daerah, penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang atau pemberian pinjaman dalam bentuk pengadaan penagihan atau penghapusan dari pembukuan piutang serta penyediaan/pengadaan barang dan jasa oleh Perusahaan Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB XII - PEMBENAAN ANGGARAN DAN PENGELOLAAN BARANG
Pasal 52

- (1) Tata Cara pembelian barang, jasa pekerjaan/pemborongan dilaksanakan sesuai pedoman yang berlaku
- (2) Pengadaan Rumah Jabatan/Dinas dan kendaraan dinas jabatan dilakukan oleh Perusahaan Daerah sesuai standar serta tata cara pengadaan menurut pedoman yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.
BAB XII - PEMBENAAN ANGGARAN DAN PENGELOLAAN BARANG
Pasal 53

Bagi rapat-rapat Perusahaan, termasuk rapat Direksi dan Badan Pengawas, diberikan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan
BAB XII - PEMBENAAN ANGGARAN DAN PENGELOLAAN BARANG
Pasal 54

Bupati berkewajiban membina dan mengawasi Perusahaan Daerah, tidak dibenarkan membebani anggaran perusahaan dengan pengeluaran-pengeluaran untuk pembinaan dan pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
BAB XII - PEMBENAAN ANGGARAN DAN PENGELOLAAN BARANG
Pasal 55

Pembebanan tugas tambahan kepada Perusahaan Daerah di luar tugas pokok yang menimbulkan akibat keuangan, baik terhadap anggaran perusahaan maupun Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
BAB XII - PEMBENAAN ANGGARAN DAN PENGELOLAAN BARANG
Pasal 56

- (1) Direksi dengan kuasa Bupati sebagai kuasa/ordunatur barang, berwenang dan bertanggung jawab dalam mengendalikan dan membina pengelolaan barang milik Perusahaan Daereah.
- (2) Direksi karena jabatannya adalah penyelenggara pembantu kuasa barang, berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaran administrasi pengelolaan barang milik Perusahaan Daerah dan unit-unitnya.
- (3) Dalam hal pengelolaan barang milik Perusahaan Daerah, Direksi bertanggung jawab atas :
- a. pelaksanaan pengadaan/pembelian barang/pekerjaan
- b. pemeliharaan keutuhan, pengamanan, pemanfaatan, dan pendayagunaan barang;
- c. penyelenggaraan inventarisasi, standarisasi dan normalisasi barang dan harga;
- d. Biaya pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang milik Perusahaan Daerah dibebankan pada Anggaran Perusahaan.
BAB XII - PEMBENAAN ANGGARAN DAN PENGELOLAAN BARANG
Pasal 57

Pemeliharaan gedung, kendaraan, dan kendaraan dan perlengkapan kantor yang dimiliki/dikuasai Perusahaan Daerah, dilakukan oleh Direksi dengan sepengetahuan Badan Pengawas.
BAB XII - PEMBENAAN ANGGARAN DAN PENGELOLAAN BARANG
Pasal 58

- (1) Direksi mengusulkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas mengenai harta perusahaan daerah yang tidak digunakan/bermanfaat lagi untuk dihapus/dijual.
- (2) Terhadap barang milik Perusahaan Daerah tidak termasuk barang inventaris yang karena sifatnya adalah barang usaha/dagangan, baik yang bergerak dikecualikan dari ketentuan pada Pasal 56 ayat (3) huruf a dan b dan Pasal 57.
BAB XII - PEMBENAAN ANGGARAN DAN PENGELOLAAN BARANG
Pasal 59

Barang milik Perusahaan Daerah yang dapat dipergunakan/dimanfaatkan termasuk tanah dan bangunan, sebelum ditetapkan penghapusannya/penjualan, supaya terlebih dahulu diupayakan pendayagunaannya dan penghasilgunaannya melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
BAB XIII - PEMBINAAN PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 60

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh Bupati dan DPRD.
- (2) Pengawasan khusus terhadap perusahaan Daerah dilakukan oleh Badan pengawas.
BAB XIII - PEMBINAAN PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 61

- (1) Selain Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (2) dibentuk satuan tugas pengawas interen, yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.
- (2) Kepala Satuan interen diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Kepala Satuan Pengawas interen bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penelitian terhadap sistim pengendalian Pengelolaan Perusahaan Daerah serta berkewajiban memberikan saran dan pendapat.
BAB XIV - PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 62

- (1) Bupati melalui Peraturan Daerah menetapkan Perusahaan Daerah, serta menunjukan likuidaturnya dengan persetujuan DPRD.
- (2) Bupati memberikan pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh likuidatur.
- (3) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.
BAB XIV - PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH
Pasal 63

- (1) Likuidatur sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ditetapkan dalam bentuk Panitia Likuidasi yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah likuidasi di setor ke kas Daerah sebagai milik Pemerintah Daerah dan selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ).
BAB XV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 64

Dalam rangka menetapkan pembinaan dan pengawasan perusahaan Daerah, Bupati secara berkala mengadakan pertemuan, guna membahas perkembangan dan kelangsungan jalannya Perusahaan Daerah.
BAB XV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 65

Bupati memerlukan persetujuan DPRD terhadap kegiatan-kegiatan :
- a. Penyerahan dan/atau pemindatanganan, pembebanan dan/atau penghapusan aktiva tetap perusahaan;
- b. Pelaksanaan usaha kerja sama patungan berdasarkan penanaman modal Asing (PMA);
- c. Pengadaan pinjaman /kredit luar Negeri.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

Hal -hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur oleh Bupati.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahunya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
Di tetapkan di Piru pada tanggal 15 Desember 2011 BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
JACOBUS F. PUTTILEIHALAT
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,
MANSUR TUHAREA
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Seram Bagian Barat
H.Sy. SILAWANE, SH. M.Si NIP. 630 008 276
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2011 NOMOR 111
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa pendirian perusahaan daerah sebagai unit ekonomi yang tak terpisahkan dari sistem perekonomian nasional indonesia, merupakan bagian dari pengembangan pembangunan didaerah, perusahaan daerah adalah komponen pendukung perekonomian yang diharapkan akan mendorong dan meningkatkan stabilitas, pemerataan, pertumbuhan serta perkembangan keuangan daerah dan kesejatraan masyarakat. pendirian perusahaan daerah juga merupakan realisasi pelaksanaan otonomi daerah yang nyata,dinamis, serasi dan bertanggung jawab.
Sifat yang utama dari suatu perusahaan daerah adalah melakukan kegiatan dibidang penyediaan pelayanan masyarakat adalah bagian penting dari upaya pendirian dan pengelola Perusahaan Daerah. Unsur penting lainnya adalah perusahan daerah adalah sarana pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan asli daerah, disamping berfungsi sebagai pendorong sektor swasta dan koperasi untuk lebih berperan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.
Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam yang cukup potensial yang belum dapat dikelola secara maksimal untuk mendukung sumber-sumber perekonomian daerah. Perusahaan Daerah akan diarahkan untuk menjadi pengelola dan pengendali berbagai usaha.produktif di daerah dengan melakukan kemitraan khususnya berkaitan dengan kesejahtraan masyarakat.
Pendapatan daerah perlu terus menerus ditingkatkan untuk membiayai pembangunan, yang dilakukan melalui penggalian sumber pendapatan asli daerah, antara lain dari pajak daerah, pungutan daerah, lainlain usaha dan Perusahaan Daerah dengan cara meningkatkan efisiensi pemupukan dan pemanfaatannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perusahaan Daerah sebagai salah satu sumber dana daerah mengintegrasikan berbagai lapangan usaha dengan tetap memperhatikan etos usaha produktif, efisien, efektif dan aman, melalui kerja sama dengan pihak ketiga, Perusahaan Daerah dapat lebih meningkatkan dirinya, baik dibidang managerial maupun investasi dan substruktur.
Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka diharapkan program pemerintah daerah dibidang pengembangan badan usaha akan lebih terarah serta memiliki landasan hukum yang kuat.
PENJELASAN
Pasal 2

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)terhadap Perusahaan Daerah berlaku pula segala ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas

Sifat perusahan daerah adalah sebagaimana sifat suatu perusahan umum daerah yang mengutamakan penyelenggaraan kemanfaatan umum selain mencari keuntungan, dengan berpegang teguh pada syaratsyarat efisiensi dan efektifitas, prinsip prinsip ekonomi perusahan , dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
PENJELASAN
Pasal 6

Pasal 7

Cukup JelasAyat (1)Semua urusan Rumah Tangga Daerah yang merupakan pelimpahan wewenang dari Pusat/Daerah Tingkat I seperti dibidang Pekerja Umum atau Sosial, dapat dijadikan lapangan perusahaan Daerah dan memiliki kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta lainya untuk melakukan/mengadakan kontrak atau hubungan usaha dengan Perusahaan lainnya.Ayat (2) Kedudukan perusahaan Daerah sebagai pengendali untuk menghindari spekulasi yang merugikan kepentingan orang banyak, memberi hak pada perusahaan Daerah untuk menguasai dan mengusahakan cabang-cabang produksi tersebut.<!-- formula-not-decoded -->
PENJELASAN
Pasal 8 s/d Pasal 10

Cukup Jelas##
PENJELASAN
Pasal 12

## Pasal 13

minimal, dalam arti, struktur tersebut dapat berubah/bertambah dengan kondisi dan kebutuhan.Ayat (1) Pengangkatan Direksi/Badan Pengawas dapat bersifat seluruhnya atau sebagian.## Ayat (2)Permohonan Persetujuan Prinsip diajukan oleh Bupati selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum bertugasnya anggota Direksi/Badan Pengawas terdahulu. Permohonan Persetujuan Prinsip dilampiri identitas calon Direksi/Badan Pengawas berupa :- a. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat Pendidikan dan pengalaman Kerja- b. Surat Pernyataan dari Kepala Daerah tentang tidak adanya pelanggaran terhadap
PENJELASAN
Pasal 18 ayat (1) peraturan daerah ini

- c. lain-lain yang dianggap perlu.Ayat (1)Syarat-syarat lain yang dimaksud pada ayat ini adalah syarat administrasi dan moral seperti :- a. Warga Negara Indonesia- b. Berakhal dan bermoral baik- c. Bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan Daerah- d. Tidak merangkap pekerjaan/jabatan eksekutif bagi Direksi- e. Tidak pernah melakukan tindakan tercelah yang merugikan kepentingan negara atau tidakan merugikan dibidang pengelolaan Perusahan.Ayat (2) s/d Ayat (4) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14 s/d Pasal 19

Cukup Jelas##
PENJELASAN
Pasal 20

Anggota Direksi/Badan Pengawas diberikan kesempatan melakukan pembelaan diri dalam suatu sidang khusus yang dilakukan oleh

Badan Pengawas. Sidang khusus Badan Pengawas akan memutuskan apakah usul pemberhentian akan dibatalkan atau diberlakukan dan hasil keputusan disampaikan kepada kepala daerah. Kepala Daerah selanjutnya akan mengeluarkan keputusan dengan batas waktu tertentu dan selanjutnya disampaikan kepada anggota Direksi/Badan Pengawas jika penyampaian tersebut tidak dilakukan dalam jangka waktu tidak ditetapkan , maka pemberhentian sementara menjadi batal demi hukum. Jika sidang Badan Pengawas tidak diadakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan, maka usul dan keputusan pemberhentian menjadi batal demi hukum. Apabila Keputusan kepala Daeerah tidak disetujui/diterima oleh anggota Direksi/Badan Pengawas yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang berwenang dengan disertai alasan-alasan penolakan dan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah permohonan banding diterima. jika pejabat yang berwenang tidak mengambil keputusan dalam jangka waktu tersebut maka, keputusan kepala daerah batal demi hukum/permohonan banding anggota Direksi Badan Pengawas yang bersangkutan dianggap diterima.Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dilaksanakan dengan sepenuhnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.##
PENJELASAN
Pasal 35

Usaha kerja sama dipertimbangkan untuk senantiasa dapat menjamin :

- a. peningkatan evisiensi dan produktivitas Perusahaan Daerah atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat.- b. peningkatan pengamanan modal/aset perusahaan daerah- c. kerja sama saling menguntunkan bagi kedua belah pihak.- d. peranan dan tanggungjawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin akan terjadi, baik dalam masa kerja sama berakhir.
PENJELASAN
Pasal 39

Bentuk-bentuk kerja sama yang dapat dilakukan oleh perusahaan daerah antara lain :

- a. kerja sama manajemen, kerja sama operasional, kerja sama pembagian keuntungan, kerja sama patungan (jaoin venture), kerja sama pembiayaan dan kerja sama bagi hasil produksi.- b. kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.- c. pembelian Saham/ Obligasi dari Perseroan Terbatas (PT) yang berbadan hukum.- d. keagenan, pemakaian dan penyaluran.- e. kerjasama bantuan teknik dalam dan luar negeri.- f. gabungan dari dua atau lebih bentuk-bentuk tersebut diatas kecuali huruf d dan e. setiap pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud di atas dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.Ayat (3)Cukup JelasAyat (1) Cukup JelasAyat (2)Khusus untuk kerja sama patungan (join inventure), selain diperlukan Akte Notaris juga diperlukan persyaratan Neraca dan perhitungan laba/rugi selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, kecuali bagi pihak ketiga yang perusahaannya baru didirikan.Ayat (3)##
PENJELASAN
Pasal 41 s/d Pasal 43

Cukup Jelas##
PENJELASAN
Pasal 44

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2)Sistim akuntasi disusun dilaksanakan oleh Direksi, agar pengelolaan uang dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip pengendalian interen, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan penyimpanan dan pengawasan.
PENJELASAN
Pasal 61

Cukup Jelas

Ayat (1) dan Ayat (2)Cukup JelasAyat (3)Direksi menggunakan pendapat dan saran Satuan Pengawas Interen sebagai bahan untuk pelaksanaan penyempurnaan pengelolaan Perusahaan Daerah secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.Dalam pelaksanaan tugasnya Satuan Pengawasan Interen wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya perusahaan Daerah sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing.
PENJELASAN
Pasal 62 s/d Pasal 67

Cukup JelasTAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KEBUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2011 NOMOR 113