Unknown Unknown Nomor 36 Tahun 2003
Tentang PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH MUARO JAMBI
Berlaku: 15 Desember 2003
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 36 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH MUARO JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemanfaatan potensi dan peluang yang ada serta membuka kesempatan kerja dan sebagai sumber pendapatan daerah maka dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah;
- b. bahwa Pembentukan Perusahaan Daerah Muaro Jambi perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH MUARO JAMBI.
BAB II - NAMA, KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 2

- (1). Nama Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Muaro Jambi yang disingkat PD Muaro Jambi.
- (2). Perusahaan Daerah berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Muaro Jambi dan dapat memiliki unit usaha dan cabang di tempat lain di dalam atau di luar Kabupaten Muaro Jambi.
- (3). Perusahaan Daerah Muaro Jambi adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah dan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4). Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap perusahaan Daerah diberlakukan hukum yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia.
- (5). Secara organisasi Perusahaan Daerah Muaro Jambi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
BAB II - NAMA, KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 3

- (1). Perusahaan Daerah Muaro Jambi didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerahi;
- (2). Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang bergerak di bidang usaha industri, kelistrikan, kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, pertambangan, pariwisata, angkutan dan perdagangan umum, ekspor dan import serta jasa lainnya;
BAB II - NAMA, KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 4

Disamping usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, perusahaan daerah dapat mengembangkan usaha dan melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB III - MODAL
Pasal 5

- (1). Modal dasar Perusahaan Daerah adalah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan akan ditambah sesuai dengan kemampuan daerah yang dituangkan dalam APBD, seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2). Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disetorkan sebesar 10 % (sepuluh persen) atau Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sisanya secara bertahap akan dipenuhi dari hasil deviden yang diperoleh dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga lainnya dan dari sebagian laba bersih perusahaan dan dari sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3). Modal dasar yang disetor ayat (2) diperoleh dari dana yang disediakan dalam APBD Kabupaten Muaro Jambi.
- (4). Dapat ditambah dari modal dasar dengan kemampuan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5). Perusahaan dimungkinkan untuk menerima penyertaan modal pihak ketiga atas persetujuan Bupati.
- (6). Penanaman modal dasar Perusahaan daerah akan disesuaikan kebutuhan dan perkembangan usaha dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1). Susunan organisasi Perusahaan Daerah Muaro Jambi adalah sebagai berikut :
- a. Direksi.
- b. Badan Pengawas.
- (2). Struktur organisasi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3). Logo Perusahaan Daerah Muaro Jambi sebagaimana tertera pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.
BAB V - PENGURUS
Pasal 7

- (1). Perusahaan Daerah sehari-hari dipimpin oleh direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dengan dibantu oleh 4 (empat) orang direktur.
- (2). Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. Direktur pertambangan dan energi;
2. Direktur Industri dan perdagangan;
3. Direktur Property;
4. Direktur agropolitan dan agri bisnis;
- (3). Direktur utama bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (4). Anggota direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan perusahaan daerah.
- (5). Anggota direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya.
- (6). Antara sesama direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping, termasuk menantu atau ipar.
BAB V - PENGURUS
Pasal 8

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Sehat Jasmani dan rohani;
- d. Diutamakan mempunyai pendidikan;
- e. Memiliki keahlian dibidang Perusahaan dan keahlian teknis masing-masing usaha;
- f. Diutamakan yang telah memiliki pengalaman kerja diperusahaan yang dibuktikan dengan Surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya;
- g. Mempunyai akhlak serta moral yang baik;
- h. Setia dan taat kepada negara dan pemerintah;
- i. Membuat dan menyajikan proposal tentang Visi, misi dan strategi perusahaan;
- j. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghianati negara;
BAB V - PENGURUS
Pasal 9

- (1). Anggota direksi diangkat oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) Tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan itu berakhir.
- (2). Anggota direksi dapat menduduki jabatan direksi 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dan dilaksanakan secara selektif.
BAB V - PENGURUS
Pasal 10

Sebelum anggota direksi menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatannya terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambila sumpah
BAB V - PENGURUS
Pasal 11

- (1). Direksi mengelola dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3). Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah atas persetujuan Bupati setelah mendengar usulan Dewan Pengawas.
BAB V - PENGURUS
Pasal 12

- (1). Direktur utama mewakili Perusahaan Daerah di dalam maupun diluar pengadilan
- (2). Secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili dimaksud pada ayat (1) kepada seorang atau beberapa orang direktur yang khusus di tunjuk atau beberapa karyawan Perusahaan Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain atau badan.
BAB V - PENGURUS
Pasal 13

Tugas dan fungsi Direksi diatur dalam keputusan yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar pendapat dari Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - PENGURUS
Pasal 14

Direksi berdasarkan persetujuan Bupati atas usul dewan pangawas dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Membuka kantor-kantor cabang pembantu, perwakilan dan unit usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang inventaris milik Perusahaan Daerah;
- c. Melakukan penyertaan modal kepada pihak ketiga;
- d. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga lainnya dalam rangka mengembangkan usaha.
5. (1). Anggota Direksi berhenti karena :
- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Meniggal dunia.
8. (2). Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
- a. Permintaan sendiri;
10. Melaakukan tindakan yang merugikan perusahaan Daerah atau perbuatan yang
- b. tercela;
- c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
- d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar
14. (3). Bupati memberhentikan sementara anggota direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,c dan d atas usulan Dewan Pengawas.
15. (4). Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada Anggota direksi yag bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.
16. (5). Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Anggota direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara, jika anggota direksi yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Dewan Pengawas;
- b. Didalam sidang tersebut huruf a Dewan Pengawas memutuskan apakan Anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau diberhentikan sementara itu dibatalkan dan seketika itu keputusannya disampaikan secara resmi kepada Bupati;
- c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak berakhirnya sidang sebagaimana dimaksud pada huruf a Bupati memberitahukan keputusannya terhadap usul direksi yang bersangkutan dalam hal pemberitahuan tidak dilakukan dalam waktu tersebut diatas maka pemberhentian sementara itu dibatalkan karena hukum.
20. (6). Jika sidang tersebut pada ayat (5) tidak dilakukan oleh Dewan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan sementara itu diberitahuan menurut ayat (4) pasal ini maka pemberhnetian itu batal secara hukum.
21. (7). Apabila perbuatan tersebut dalam ayat (2) huruf b dan c pasal ini merupakan tindak pidana, maka pemberhentian itu adalah pemberhentian dengan tidak hormat.
Bagian Kedua Dewan Pengawas
BAB V - PENGURUS
Pasal 16

- (1). Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum Perusahan Daerah dan menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.
BAB V - PENGURUS
Pasal 17

- (1). Anggota Dewan Pengawas harus Warga Negara Indonesia yang :
- a. Memiliki kemampuan dan dipandang mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- b. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan-tindakan yang tercela;
- c. Diangkat dari tenaga yang memiliki dedikasi, dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Bupati mengenai pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah;
- (2). Antara sesama Anggota Dewan Pengawas dan antara Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (3). Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang berhubungan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah.
BAB V - PENGURUS
Pasal 18

- (1). Anggota Dewan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurangkurangnya 3 (tiga) orang salah seorang ditunjuk sebagai ketua.
- (2). Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir jika yang bersangkutan ditunjuk kembali.
- (3). Anggota Dewan Pengawas dapat menduduki jabatan 2 (dua) kali masa jabatan berturutturut dan paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan apabila keadaan tersebut sangat diperlukan dan dilaksanakan sangat selektif.
BAB V - PENGURUS
Pasal 19

- (1). Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan disemua bidang kegiatan yang menyangkut pelaksanaan tugas Perusahaan Daerah.
- (2). Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan :
- a. Secara periodic sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- b. Insidentil atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
BAB V - PENGURUS
Pasal 20

Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
BAB V - PENGURUS
Pasal 21

- (1). Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
- a. Berakhir masa jabatan;
- b. Meninggal dunia.
- (2). Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
- a. Permintaan sendiri;
- b. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah atau perbuatan yang tercela;
- c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
- d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (3). Khusus diduga dalam hal terdapat tindakan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini, Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati.
- (4). Pemberentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Pengawas lainnya serta alsan-alsan yang mneyebabkan pemberhentian semantara tersebut.
- (5). Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (4) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Anggota Dewan Pengawas diberikan kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh pemegang saham dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam sidang tersebut yang bersangkutan dianggap menerima yang telan diputuskan;
- b. Dalam sidang itu pemegang saham memutuskan apakan Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati;
- c. Sekambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya hasil sidang tersebut dalam huruf b pasal ini Bupati mengeluarkan secara tertulis kepada Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan;
- d. Dalam hal penyampaian surat keputusan tersebut tudak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
- (6). Jika sidang tersebut pada ayat (5) pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bula setelah pemebrhentian sementara diberitahukan menurut ketentuan ayat (4) pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud ayat (3) pasal ini dan surat keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati terhadap yang bersangkuta menjadi batal menurut hukum.
BAB V - PENGURUS
Pasal 22

- (1). Sebelum Dewan Pengawas menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Bupati.
- (2). Setiap pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.
BAB V - PENGURUS
Pasal 23

- (1). Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi diatur oleh Bupati atas usulan Dewan Penagwas dengan beerpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Peraturan gaji pegawai Perusahaan Daerah diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan Daerah.
BAB V - PENSIUN DAN TUNJAGAN HARI TUA
Pasal 24

- (1). Perusahaan Daerah mengadakan dana pension dan tunjangan hari tua bagi Direksi atau pegawai yang merupakan kekayaan
- (2). Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. Iuran Pensiun dan Tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah;
- b. Bagian dari Laba;
- c. Usaha-usaha lain yang sah;
- (3). Perusahaan Daerah wajib mengusahakan dana sebagaiman dimaksud pada ayat (1) sehingga cukup untuk memenuhi kewajibannya.
- (4). Pelaksaan ketentuan ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Pasal 25

- (1). Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku, Direksi menyampaikan kepada Dewan Pengawas Anggaran dan Rencana Kerja tahunan Perusahaan Daerah untuk disahkan.
- (2). Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku, Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan maka Anggaran dan Rencana Kerja tahunan Perusahaan Daerah tersebut berlaku.
- (3). Tiap perubahan atas anggaran dan Rencana Kerja Tahunan Perusahaan Daerah yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4). Anggaran dan rencana kerja tahunan Perusahaan Derah yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati dan Direksi Perusahaan Daerah.
BAB VII
Pasal 26

- (1). Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim.
- (2). Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku, direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan rugi / laba yang telah diperiksa dan diteliti oleh akuntan kepada Dewan Pengawas guna diteruskan kepada Bupati.
- (3). Neraca dan perhitungan Rugi / Laba tersebut harus ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas atau setidak-tidaknya Ketua Dewan Pengawas atas nama Dewan Pengawas.
- (4). Neraca dan perhitungan Rugi / Laba yang disahkan oleh Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada direksi dan Dewan Pengawas (Aquit de Charge).
- (5). Direksi wajib membuat laporan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan tahunan tentang perkembangan usaha Perusahaan Daerah kepada Dewan Pengawas.
- (6). Direksi diwajibkan mengumumkan perhitungan tahunan yang disahkan itu dalam Berita Daerah dan dalam salah satu surat kabar/harian yang terbit dalam daerah atas usaha Perusahaan Daerah.
- (7). Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan perhitungan tahunan Perusahaan Daerah diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH
Pasal 27

Laba bersih setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh Bupati, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kas Daerah
25%
- b. Dana Pembangunan Daerah
30%
- c. Cadangan Umum
25%
- d. Jasa Produksi
8%
- e. Tunjangan Hari Tua
10%
- f. Dana Program Pembinaan
2%
BAB IX - TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 28

- (1). Direktur Utama dan para direktur dalam kedudukannya sebagai Anggota direksi serta semua pegawai Perusahaan Daerah yang karena tindakan-tindakan hukum, peraturan atau ketentuan-ketentuan Dewan Pengawas atau karena kelalaian dalam melaksanakan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Derah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2). Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap Pegawai Negeri / daerah bukan bendaharawan berlaku sepenuhnya bagi Anggota dan Pegawai Perusahaan Daerah.
BAB X - PEMBUBARAN
Pasal 29

- (1). Pembubaran Perusahan Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
- (2). Bupati Menunjuk panitia pembubaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3). Dalam hal Perusahaan Daerah dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Perusahaan Daerah sedangkan sisa lebihnya menjadi milik Pemerintahan Daerah.
BAB X - PEMBUBARAN
Pasal 30

Dalam hal terjadi pembubaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 29 peraturan daerah ini, penyelesaian kekaryaan direksi dan pegawai Perusahaan Daerah diatur oleh Bupati.
BAB XI
Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.
BAB XI
Pasal 32

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lemabaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 15 Desember 2003
BUPATI MUARO JAMBI, dto
H. AS'AD SYAM
Diundangkan di Sengeti pada tanggal 11 Februari 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, dto
Drs. Muchtar Muis
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2004 NOMOR 35 SERI E NOMOR 1
BAGAN STRUKTUR ORAGANISASI LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 36 TAHUN 2003
TANGGAL 11 FEBRUARI 2004
BUPATI MUARO JAMBI
H. AS,AD SYAM