PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 5 Tahun 2010
Tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN 2010
Berlaku: 12 Mei 2010
N/A
Preamble

Mengingat
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
Menimbang : a.
bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik pemerintah dan/atau milik swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka menunjang perekonomian di daerah dan dalam upaya menggali dan meningkatkan potensi sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Kota Singkawang perlu melakukan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Singkawang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun 2010;
3. : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 1);
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
Dengan Persetujuan Bersama dan
WALIKOTA SINGKAWANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN 2010.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Singkawang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan dengan imbalan tertentu.
6. Deviden adalah bagian keuntungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
7. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, yang selanjutnya disebut PT. Bank Kalbar adalah perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD Kota Singkawang.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
BAB II - TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalbar bertujuan selain untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha perusahaan dimaksud juga sebagai upaya menambah pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

- (1) Modal disetor Pemerintah Kota Singkawang pada PT. Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp. 3.055.000.000,- (Tiga milyar lima puluh lima juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Singkawang pada PT. Bank Kalbar yang dianggarkan pada Tahun 2010 sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar sebesar Rp. 3.805.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus lima juta rupiah).
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar dilaksanakan oleh Walikota.
BAB IV - PEMBAGIAN DEVIDEN
Pasal 4

- (1) Deviden dari Penyertaan Modal Pemerintah Kota Singkawang pada PT. Bank Kalbar yang dibagikan setiap akhir tahun buku menjadi hak daerah.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah dan dicatat pada kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada objek pendapatan bagian laba atau penyertaan modal pada Perusahaan Umum Milik Daerah / BUMD.
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 12 Mei 2010
Sekretaris Daerah Kota Singkawang
SUHADI ABDULLANI Pembina Utama Muda NIP. 19530205 197403 1 008
LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2010 NOMOR 5
i Singkawang pada tanggal 12 Mei 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
SUHADI ABDULLANI
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 12 Mei 2010
WALIKOTA SINGKAWANG,
HASAN KARMAN
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah terdiri atas :
- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
- 1) hasil pajak daerah
- 2) hasil retribusi daerah
- 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4) lain-lain pendapatan yang sah
- b. Dana perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud huruf a angka (3) di atas antara lain bersumber dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.
- PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat merupakan salah satu sarana kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Untuk tetap dapat melaksanakan fungsinya dan menjalankan usaha perbankan yang sehat dan berkinerja tinggi, perlu meningkatkan permodalannya melalui penyertaan modal daerah.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan.
Oleh karena itu jumlah penyertaan modal daerah sebagai tambahan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan dalam tahun 2010 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 3

Ayat (1)

Modal disetor Pemerintah Kota Singkawang pada PT. Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp. 3.055.000.000,- (tiga miliar lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:- -Tahun 2003 disetor sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);- -Tahun 2004 disetor sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);- -Tahun 2005 disetor sebesar Rp. 501.000.000,- (lima ratus satu juta rupiah);- -Tahun 2006 disetor sebesar Rp. 752.000.000,- (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);- -Tahun 2007 disetor sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);- -Tahun 2008 disetor sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);- -Tahun 2009 disetor sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelas