Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
Berlaku: 28 Tahun 2009
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI MUNA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2\ TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
BUPATI MUNA,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi [Lernbaran Negara Republik '·' . Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 1822); ·
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,' Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-' Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtin 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bidang Perpajakan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
9. Peraturan Pernerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam · rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Men~cri Dalam Negeri Nomo.r 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Muna, (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 06). ,
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. PemerintahDaerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna.
5. Sadan Pendapatan Daerah adalah Sadan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontrtbusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat mema.ksa berdasarkan Undang -undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara Iangsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat,
7. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/ atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan ua.ng sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarannya dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunge. dan/e.tau denda.
8. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyendaraan dan menjual barang yang telah disita.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ a tau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ a tau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peratm;an perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun Buku yang tidak sama dengan Tahun Kalender.
12. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan infonnasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan perhitungan rugi laba untuk periode tahun pajak tersebut.
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
15. Kedaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
16. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa. ;
17. 1 7. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pajak yang terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, ada.lflh surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi .administraai berupa bunga dan/ atau denda.
22. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.
23. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya pene.gihan pajak.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPDT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besamya pajak yang terhutang kepada Wajib Pajak
BAB II - RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN
Pasal 3

- (1) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berupa bunga dan/ a tau denda, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang pajak daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
- b. hak untuk rnelakukan penagihan pajak sudah kadarluwarsa;
- c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dikarenakan force majeure; dan
- d. hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertirnbangan yang ditet.apkan oleh Bupati.
BAB IV - KEDALUW ARSA
Pasal 6

- (1) Bupati dapat menghapus piutang pajak daerah dikarenakan tidak bisa tertagih dan atau sudah kaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah segaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapakan dengan keputusan Bupati berdasarkan usulan Sadan Pendapatan Daerah.
- (3) Kepala Sadan Pendapatan Daerah dalam hal tertentu dapat memerint.ahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan Juru Sita untuk mendampingi Tim dalam melaksanakan tugas.
- (4) Tim wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan oleh Sadan dalam melaksanakan tugasnya.
SABVI TATA CARA PENGHAPUSAN
BAB IV - KEDALUW ARSA
Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Pajak dan BPHTS menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Kepala Sadan Pendapatan Daerah melalui Kepala Bidang Pengembangan setiap akhir tahun.
2. memuat: (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan F'iutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1); sekurangkurangnya . .
- a. name. Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
- b. alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- d. jenis Pajak Daerah;
- e. Tahun Pajak;
- f. jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
- g. tindakan penagihan yang pemah dilakukan; dan
- h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
BAB IV - KEDALUW ARSA
Pasal 8

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap W ajib Pajak yang ada dalam Daftar U sulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Kepala Sadan Pendapatan Daerah dalam hal tertentu dapat memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan Juru Sita untuk mendampingi Tim dalam melaksanakan tugas.
- (4) Tim wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya,
BAB IV - KEDALUW ARSA
Pasal 9

- ( 1) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam bentuk laporan penelitian.
- (2) Laporan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sekurahg-kurangnya memua.t:
- a. nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
- b. alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- d. Nomor dan tanggal STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
- e. jenis Pajak Daerah;
- f. Tahun Pajak;
- g. besarnya Piutang Pajak Daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
- h. tindakan Penagihan yang pernah dilakukan;
1. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
- j. gambaran Wajib Pajak dan Piutang Pajak Daerah yang bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan
- k. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.
BAB IV - KEDALUW ARSA
Pasal 10

Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah dilakukan penelitian oleh Tim dan melaporkan penelitiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
BAB IV - KEDALUW ARSA
Pasal 11

- ( 1) Kepala Badan Pendapatan Daerah mengajukan permohonan penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian sebagairnana dimaksud dalam Pasal 9 dan disertai pertimbangan Kepala Sadan Pendapatan Daerah.
- (2) Kepala Sadan Pendapatan Daerah menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah diteliti kepada Bupati.
BAB IV - KEDALUW ARSA
Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Kepala Bidang Pajak dan BPHTB segera mengadministrasikan dan menghapuskan Piutang Pajak Daerah dari Daftar Piutang Pajak Daerah.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.
SEKJU&gt;~AERAH,
NURDIN PAMONE
Diundangkan di Raha pada tanggal 20 17
BERlTA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2017 NOMOR.
.
~l.9.~~---·········
?/
BAGIAN HUKUM
SEKDA KAB. MUNA
ASISTEN
[JL
PARAF KOORDINASl1
UNIT/SATUAN KERJA
PARAFITGL
-----~-------