Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
Berlaku: 18 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa lahan pertanian pangan di Kabupaten Batang Hari merupakan bagian dari sumberdaya alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu pemanfaatan perlu dilakukan secara adil;
- b. bahwa dalam rangka keberlanjutan lahan pertanian pangan di Kabupaten Batang Hari diperlukan perlindungan agar berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat;
- c. bahwa guna melindungi lahan pertanian pangan dari alih fungsi lahan serta guna melaksanakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu diatur perlindungan dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Batang Hari dalam suatu Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang. . . . . . . . . .
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 2043);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 16).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI dan BUPATI BATANG HARI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang berwenang mengurus pertanian pangan.
6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disingkat dengan LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disingkat dengan LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
10.Penetapan. . . . . . . . . .
10. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
13. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
14. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
15. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
17. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
18. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
19. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
20.Kedaulatan. . . . . . . . . .
20. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
21. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
22. Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
23. Ekstensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
24. Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman usahatani dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran.
25. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
26. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
27. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
28. Lahan marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur dan tanah pasir.
29. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutan disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari.
31. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Daerah Kabupaten Batang Hari untuk periode 2005-2025.
32.Rencana. . . . . . . . . .
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah Daerah Kabupaten Batang Hari untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2016-2021.
33. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Batang Hari untuk periode 1 (satu) Tahun.
34. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan, pengaturan dan penyelengaraan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Batang Hari.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:
- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.
Bagian Kedua Asas
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:
- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab negara;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.
Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:
- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan dan Pengawasan;
- f. pengendalian;
- g. kerjasama dan kemitraan;
- h. sistem informasi;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. pembiayaan;
- k. kewajiban Petani Penerima Insentif;
- l. pencabutan Insentif; dan
- m. peran serta masyarakat.
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD.
Rencana. . . . . . . . . .
- (2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (4) Rencana Perlindungan lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
- a. tanah terlantar;
- b. alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan; dan
- c. kawasan lahan marginal.
- (5) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebijakan;
- b. strategi;
- c. program;
- d. rencana pembiayaan; dan
- e. evaluasi.
- (6) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
- b. rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan c. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.
Bagian Kedua
Penyusunan Program Kegiatan
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun program kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan berkonsultasi kepada Bappeda.
- (2) Penyusunan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap-tahap:
- a. inventarisasi data;
- b. koordinasi dengan instansi terkait; dan
- c. menampung aspirasi masyarakat.
- (3) Penyusunan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
- a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
- b. kesediaan petani untuk dijadikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. rencana tata ruang wilayah daerah.
Dalam. . . . . . . . . .
- (4) Dalam menyusun Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang beranggotakan:
- a. unsur pemerintah daerah;
- b. pemangku kepentingan terkait; dan
- c. masyarakat petani.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PERENCANAAN
Pasal 8

- (1) Dinas mengusulkan Program Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Bappeda.
- (2) Usulan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Usulan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
- a. lokasi dan jumlah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- c. upaya mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
- e. pembiayaan.
BAB IV - PENETAPAN
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan;
- b. invetarisasi petani yang bersedia lahannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan yang dilakukan dengan penandatanganan perjanjian;
- d. rapat koordinasi di tingkat desa;
- e. rapat koordinasi di tingkat kecamatan; dan
- f. rapat koordinasi di tingkat kabupaten.
BAB IV - PENETAPAN
Pasal 10

- (1) Luas Lahan Pertanian Pangan tersebar di wilayah:
- (2) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Peta sebaran dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
| No | Kecamatan | Luas Lahan Persawahan (Ha) |
|--------|--------------------------|------------------------------|
| 1. | Kecamatan Mersam | 1.581,08 |
| 2. | Kecamatan Maro Sebo Ulu | 1.694,12 |
| 3. | Kecamatan Batin XXIV | 515,07 |
| 4. | Kecamatan Muara Tembesi | 1.276,76 |
| 5. | Kecamatan Muara Bulian | 2.044,56 |
| 6. | Kecamatan Maro Sebo Ilir | 457,46 |
| 7. | Kecamatan Pemayung | 1.305,37 |
| 8. | Kecamatan Bajubang | 7,04 |
| Jumlah | Jumlah | 8.881,46 |
BAB IV - PENETAPAN
Pasal 11

- (1) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan lahan inti.
- (2) Lahan diluar lahan inti dalam kawasan pertanian pangan dipersiapkan sebagai lahan penyangga.
- (3) Luas dan sebaran lahan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Lahan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk dipersiapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan apabila terjadi alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan untuk kepentingan umum dan terjadi bencana alam.
BAB V - PENGEMBANGAN
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui optimasi lahan pangan.
- (2) Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. intensifikasi lahan pertanian pangan;
- b. ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan
- c. diversifikasi lahan pertanian pangan.
BAB V - PENGEMBANGAN
Pasal 13

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
- b. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
- c. pengembangan irigasi;
- d. pengembangan inovasi pertanian melalui:
- 1) pengembangan wisata pertanian; dan atau
- 2) pemanfaatan teknologi pertanian;
- e. penyuluhan pertanian; dan/atau
- f. jaminan akses permodalan.
BAB V - PENGEMBANGAN
Pasal 14

Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dengan cara:
- a. pemanfaatan lahan marginal;
- b. pemanfaatan lahan terlantar; dan
- c. pemanfaatan lahan dibawah tegakan tanaman tahunan.
BAB V - PENGEMBANGAN
Pasal 15

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dengan cara:
- a. pola tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.
Bagian Kedua
Penambahan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
BAB V - PENGEMBANGAN
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap:
- a. lahan marginal;
- b. lahan terlantar; dan
- c. lahan dibawah tegakan tanaman tahunan.
- (2) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhadap:
- a. lahan pasir dan kapur/karst yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata; dan
- b. lahan pasir dan kapur/karst yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau diluar kawasan lindung geologi;
- (3) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhadap:
- a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak;
- b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan; atau
- c. bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi.
- (4) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lahan dibawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,terhadap:
- a. lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan;
- b. lahan yang disela-sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.
BAB VI - PEMANFAATAN
Pasal 17

- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan:
- a. beririgasi;
- b. rawa; dan
- c. lahan tadah hujan.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. koordinasi;
- b. sosialisasi;
- c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
- f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang dibentuk melalui Peraturan Bupati.
BAB VIII - PENGENDALIAN
Pasal 19

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinir oleh instansi terkait.
- (2) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. insentif; dan/atau
- b. pengendalian alih fungsi.
Bagian Kedua Insentif
BAB VIII - PENGENDALIAN
Pasal 20

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa:
- a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
pembiayaan. . . . . . . . . .
- c. pembiayaaan penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik;
- g. penghargaan bagi petani berprestasi; dan/atau
- h. bantuan sarana produksi pertanian kepada petani yang gagal panen.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana untuk memfasilitasi keringanan Pajak Bumi dan Bangunan pada Lahan Pangan Berkelanjutan milik petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- (3) Pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi;
- b. pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani;
- c. perluasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. perbaikan kesuburan tanah; dan/atau
- e. konservasi tanah dan air.
- (4) Pembiayaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Penyediaan demontrasi pilot pengujian benih dan varietas unggul, hibrida, dan lokal; dan
- b. Pembinaan dan pengawasan penagkar benih.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas kepada Petani dan hanya digunakan untuk kepentingan Petani.
- (6) Kemudahan mengakses informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berbentuk penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (7) Penyediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, serta pestisida.
- (8) Sarana Produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan kepada petani sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi dari tim penilai yang dibentuk oleh Bupati.
- (9) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melalui APBD yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi yang yang membidangi urusan pertanahan.
Pemerintah. . . . . . . . . .
- (10) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud pada (1) huruf g yang diberikan dalam bentuk:
- a. pelatihan;
- b. piagam; dan/atau
- c. bentuk lain yang bersifat stimultan.
- (11) Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi sebagimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan penilaian tim yang dibentuk Bupati.
- (12) Jumlah bantuan sarana produksi pertanian kepada petani yang gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur keanggotaan dan tata kerja tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - PENGENDALIAN
Pasal 21

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan dengan mempertimbangkan:
- a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas lahan;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.
BAB VIII - PENGENDALIAN
Pasal 22

Bupati menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Bagian Ketiga
Pengendalian Alih Fungsi
BAB VIII - PENGENDALIAN
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
Larangan. . . . . . . . . .
- (3) Larangan alihfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
- a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
- b.
- bencana alam.
- (4) Apabila Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki petani hanya satu-satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal maka hanya boleh dialih fungsikan paling banyak 300 m2.
- (5) Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pada (3) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Terhadap alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban mengganti luas lahan yang dialihfungsikan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - PENGENDALIAN
Pasal 24

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan jalan umum;
- b. pembangunan waduk;
- c. bendungan;
- d. pembangunan jaringan irigasi;
- e. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
- f. drainase dan sanitasi;
- g. bangunan pengairan;
- h. pelabuhan;
- i. pengembangan terminal;
- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. cagar alam; dan/atau
- l. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (3) Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.
- (4) Penggantian luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan.
BAB VIII - PENGENDALIAN
Pasal 25

Terhadap Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan:
- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PENGENDALIAN
Pasal 26

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b diperoleh dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap tanam.
Bagian keempat
Persyaratan Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
BAB VIII - PENGENDALIAN
Pasal 27

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralihfungsinya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perunang-undangan.
Bagian kelima
Tata Cara Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
BAB VIII - PENGENDALIAN
Pasal 28

- (1) Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan dari Dinas yang berwenang mengurus lahan pertanian pangan.
BAB VIII - PENGENDALIAN
Pasal 29

- (1) Persetujuan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diberikan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi daerah yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Dinas;
- b. SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang pembangunan infrastruktur;
- d. instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian keenam
Kompensasi Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
BAB VIII - PENGENDALIAN
Pasal 30

Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan kompensasi.
BAB VIII - PENGENDALIAN
Pasal 31

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Nilai Jual Obyek Pajak dan harga pasar.
- (3) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung oleh tim verifikasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Kerjasama. . . . . . . . . .
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan
- d. pihak luar negeri.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dituangkan dalam bentuk keputusan bersama dan/atau perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Kerjasama dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang hubungan dan kerjasama luar negeri.
Bagian Kedua
Kemitraan
BAB IX - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;
- b. penelitian dan pengembangan;
- c. pengelolaan aset; dan
- d. kegiatan lain sesuai kesepakatan yang saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X - SISTEM INFORMASI
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat data lahan mengenai:
- a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- d. tanah terlantar dan subjek haknya.
Data. . . . . . . . . .
- (4) Data lahan dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai:
- a. fisik alamiah;
- b. fisik buatan;
- c. kondisi sumberdaya manusia dan sosial ekonomi;
- d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
- e. luas dan lokasi lahan; dan
- f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (5) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi.
BAB XI - PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
Pasal 35

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani
BAB XI - PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
Pasal 36

- (1) Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berupa pemberian jaminan:
- a. harga komoditi yang menguntungkan;
- b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
- c. pemasaran hasil pertanian pokok;
- d. pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional; dan
- e. kompensasi akibat gagal panen.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama, dan puso.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui tim verifikasi yang dibentuk Bupati dengan melibatkan aparat pemerintahan terendah.
- (4) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
- (5) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
BAB XI - PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
Pasal 37

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:
- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
pemberian. . . . . . . . . .
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
- e. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
- f. pemberian fasilitasi pemasaran hasil pertanian.
BAB XII - PEMBIAYAAN
Pasal 38

- (1) Sumber Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berasal dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
- a. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha;
- b. kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/atau masyarakat;
- c. hibah; dan/atau
- d. investasi.
- (3) Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang diperoleh dari badan usaha berupa perseroan terbatas, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.
- (4) Sumber Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diperoleh dari sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c tidak mengikat kepada penerimanya.
BAB XII - PEMBIAYAAN
Pasal 39

- (1) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan/atau swasta nasional pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kerjasama Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan/atau swasta nasional.
BAB XII - PEMBIAYAAN
Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai yang menjadi urusan dan kewenangannya.
Pengalokasian. . . . . . . . . .
- (2) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - PEMBIAYAAN
Pasal 41

Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dibiayai meliputi:
- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi; dan
- i. perlindungan dan pemberdayaan Petani.
Bagian Kedua
Pembiayaan Perencanaan dan Penetapan
BAB XII - PEMBIAYAAN
Pasal 42

- (1) Pembiayaan perencanaan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggaraan:
- a. inventarisasi;
- b. identifikasi; dan
- c. verifikasi.
BAB XII - PEMBIAYAAN
Pasal 43

- (1) Pembiayaan kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi Pembiayaan kegiatan pendataan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan hak atas tanah pertanian pangan dan lahan cadangan.
- (2) Pembiayaan kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi Pembiayaan kegiatan identifikasi luas terhadap tanah pertanian pangan dan lahan cadangan berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sesuai dengan kriteria lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Pembiayaan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c meliputi Pembiayaan kegiatan verifikasi untuk menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) merupakan tanggung jawab Pemerintah Dearah.
Bagian Ketiga
Pengembangan
BAB XII - PEMBIAYAAN
Pasal 44

- (1) Pembiayaan kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggaraan:
- a. intensifikasi; dan
- b. ekstensifikasi.
BAB XII - PEMBIAYAAN
Pasal 45

- (1) Kegiatan pengembangan intensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a yang dibiayai meliputi:
- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas dan penyediaan benih/bibit;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan.
- (2) Kegiatan pengembangan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b yang dibiayai meliputi:
- a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. pengalihan fungsi lahan non-pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Pembiayaan kegiatan pengembangan intensifikasi dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan jenis dan besaran Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Penelitian
BAB XII - PEMBIAYAAN
Pasal 46

- (1) Pembiayaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilakukan pada lahan pertanian pangan dan lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Kegiatan. . . . . . . . . .
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibiayai meliputi:
- a. pengembangan penganekaragaman pangan;
- b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
- c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. inovasi pertanian;
- e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
- f. fungsi ekosistem; dan/atau
- g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (3) Pembiayaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Selain Pemerintah Daerah Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.
Bagian Kelima
Pemanfaatan
BAB XII - PEMBIAYAAN
Pasal 47

- (1) Pembiayaan kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dilakukan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pembiayaan kegiatan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
- b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
- c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
- d. pengendalian pencemaran.
- (3) Pembiayaan kegiatan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keenam
Pembinaan Pasal 48
- (1) Pembiayaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e dilakukan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibiayai meliputi:
- a. koordinasi;
- b. sosialisasi;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- e. penyebarluasan informasi; dan
- f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Pembiayaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Dearah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketujuh Pengendalian
BAB XII - PEMBIAYAAN
Pasal 49

- (1) Pembiayaan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f meliputi:
- a. pemberian insentif kepada Petani; dan
- b. penyelenggaraan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
BAB XII - PEMBIAYAAN
Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemeritah Daerah selaku pihak yang melakukan alih fungsi.
- (3) Jaminan Pembiayaan penyelenggaraan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan pencantumannya berupa rencana kegiatan dan pendanaan serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
Bagian Kedelapan Pengawasan
BAB XII - PEMBIAYAAN
Pasal 51

- (1) Pembiayaan kegiatan pengawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g meliputi:
- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.
- (2) Pembiayaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kesembilan Sistem Informasi
BAB XII - PEMBIAYAAN
Pasal 52

- (1) Pembiayaan kegiatan sistem informasi Lahan Pertanian Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf h meliputi :
- a. penyediaan data dan informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- b. penyelenggaraan sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembiayaan kegiatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Bagian Kesepuluh
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
BAB XII - PEMBIAYAAN
Pasal 53

- (1) Pembiayaan kegiatan perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf i meliputi pemberian jaminan kepada Petani terhadap:
- a. diperolehnya sarana produksi dan prasarana pertanian;
- b. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
- c. pengutamaan hasil pertanian pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan.
- (2) Pembiayaan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - PEMBIAYAAN
Pasal 54

- (1) Pembiayaan kegiatan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf i meliputi:
- a. penguatan kelembagaan Petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber permodalan;
- d. pembentukan lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian;
- e. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga Petani; dan/atau
- f. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (2) Pembiayaan kegiatan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII - KEWAJIBAN PETANI PENERIMA INSENTIF
Pasal 55

- (1) Petani penerima Insentif wajib:
- a. memanfaatkan lahan sesuai peruntukan;
- b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
- c. mencegah kerusakan lahan; dan
- d. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Dalam hal pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdapat jaringan irigasi dan jalan usaha tani, Petani penerima Insentif wajib memelihara dan mencegah kerusakan jaringan irigasi dan jalan usaha tani.
- (3) Kewajiban Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. mengusahakan lahannya setiap tahun dengan komoditas yang sesuai dengan pola tanam sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- b. melaksanakan optimasi lahan pertanian pangan secara lestari dan berkelanjutan atas dasar rekomendasi teknologi spesifik lokalita dan/atau kearifan lokal.
- (4) Kewajiban Petani memelihara dan mencegah kerusakan irigasi dan jalan usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan jika terjadi kerusakan.
BAB XIV - PENCABUTAN INSENTIF
Pasal 56

- (1) Pencabutan Insentif dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal:
- a. petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. petani tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif; dan/atau
- c. lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialihfungsikan.
- (2) Pengenaan pencabutan Insentif dilakukan melalui tahap:
- a. pemberian peringatan pendahuluan;
- b. pengurangan pemberian Insentif; dan
- c. pencabutan Insentif.
- (3) Pencabutan Insentif kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan.
Petani. . . . . . . . . .
- (4) Petani yang dikenakan pencabutan Insentif wajib mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah guna meningkatkan kinerja dan memberi motivasi bagi Petani.
BAB XV - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 57

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. penelitian;
- e. pengawasan;
- f. pemberdayaan petani; dan/atau
- g. pembiayaan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas pemerintah daerah dalam perencanaan;
- b. penetapan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dengan penandatanganan perjanjian;
- c. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- e. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah;
- f. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
BAB XV - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 58

Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:
- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
BAB XVI - SANKSI ADMISNITARSI
Pasal 59

Setiap kegiatan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan Pasal 24 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin; dan
- d. pencabutan izin.
BAB XVI - SANKSI ADMISNITARSI
Pasal 60

- (1) Pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c dan d, dilakukan apabila pelanggar tidak melaksanakan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah.
- (2) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. penghentian sementara kegiatan;
- b. pemindahan sarana kegiatan;
- c. pembongkaran;
- d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- e. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
- f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.
- (3) Pengenaan paksaan Pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup bila tidak segera dihentikan perusakannya.
- (4) Penegakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.
Ditetapkan di Muara Bulian pada tanggal 17-11-2016 BUPATI BATANG HARI, ttd
SYAHIRSAH SY
Diundangkan di Muara Bulian pada tanggal 17-11-2016 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
ttd
BAKHTIAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 NOMOR : 18
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI : ( 18 ), ( 18 ) /2016;
salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum
MULA P. RAMBE S.Sos., MH Pembina TK I NIP. 196909291994031005
a
.
n
.
S
E
K
R
E
T
A
R
I
S
D