PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor PEMBIAYAAN Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 13 Tahun 2006
BAB I - KETEIITUAK tJJIU'II
Pasal 16

Pengadaan barang atau jasa dalam rangka pelaksanaan hibah sebageimana dimaksud dalarn JPasal 3 ayat (1), wajib berpedom.an pada peraturan perundan g-undangan.
Ba&amp;l·n Keem.pat Pertangma&amp;lawaban clan. lPelaporan
Pual 17
- ( 1) Penerima Hibah berupa uang berkewajiban menyampaiksn. laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tem1busan SKPD terkait.
- (2J Penerima Hibah berupa barang a.tau jasa berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati me\a\ui kepa\a SKPD terka.it.
- (3) SKPD terkait berkewajiban untuk memberikan peringatan kepada Penerima Hibah, apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaim.ana dimaksud pada ayat (l} dan ayat (2).
- (4) Penerima Hibah yang tidak mel.aksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2} dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. ganti tugi dan pengembalian dana~
- b. pemblokiran dan/atau penghentian sementara bantuan yang diberikan;
- c. tidak dapat menerima program dalam bentuk apapun yang di biayai oleh Keuangan Negara;
- a. pidana, setelah melalui proses hukum seperti penyelidikan, penyidikan, peradilan dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pual 18
- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa ha.rang atau jasa dicatat sehagai realisasi obyek belanja hibah padla jenis belanja barang dan jasa. dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
Pual 19
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah berupa uang, barang atau jasa, meliputi:
- a. usu.Ian berupa surat pennohonan dari calon Penerima Hibah kepada Bupati yang te1ah direkomendasi Kepals. SKPD dan dipertimbangkan oleh TAPD serta disetujui Bupati;
- b. Keputusa.n Bupati tentang pemberian hibah kepada Penerima Hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa beserta besaran dsn/ atau jemsnya dan memuat daftar rekening penerima;
- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- d. Pakta lntegritas dari Penerima Hibah yang menyatakan bahwa, hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan apa yang telah clituangkan dawn NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian hibah bernpa barang atau jasa.
Pua.120
- (1) Penerima Hibah bertanggungjaw-ab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban bagi Penerima Hibah, meliputi:
- a. laporan penggunaan hibahi
- b. surat pemyataan t.anggung jawab yang menyatakan bahwa, hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. salinan bukti-bukti pengeluar.an yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-Wtdangan bagi Penerima Hibah berupa uang at.au salinan bukti serah terima be.rang atau jasa bagi Penerima Hibah berupa barang at.au jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c clisampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPKD da1am waktu 3 (tiga) bulan setelah penerimaan hibah dan/ atau paling lambat tanggal 10 bu1an Januari tahun anggman berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagairoan.a dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh Penerima Hi bah selaku obyek pemeriksaan.
Pual 21
- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
2. (2\ Ribah berupa be.rang yang belum. dis.emhkan ~a Penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
Pua122
- ( 1) Realisasi hibah berupa barang atau jasa dikonversikan sesuai st.andar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada cat.a.tan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan kcu-angan Pemerlntah Daera.h.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undnagan yang berlaku.
- (3\ ~ d.an mekani.ame penyam98ian pertanggungjawaban belanja hibah tercantum dalain Lampiran Peraturan Bupati ini.
BAJITUAR SOSIAL
Ba&amp;l·n Kesatu Umum.
Pual.23
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada Anggota/Kelompok Masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dima.ksud pad.a ayat ( 1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusa.n wajib dengan memperhatikan asas keadilan, k.epatutan, rasionalit.as dan manfaat untuk masyarakat.
Pua124
AnW!!Jt.a/Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalain Pasal 23 ayat (1), meliputi:
- a. Individu, Keluarga dan/ at.au Masyarakat yang mengalami kcadaan yang tidak sta.bil sebagai akibat dari krisis sosia.l, ekonomi, politik, bencana, at.au fenomena a1am agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. Lembaga Non Pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungj individu, keJompok, dan/ atau masy.arakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
PuaJ.is
- ( 1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/ at.au keluarga sebagaimana dimaksud daJam Pasal 24 huruf a terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan clan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima clan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantu.an sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebageimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan a.kibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi inclividu dan/ atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan social yang direncanakan sebagaimana dimak8ud pada ayat (2).
Paal26
- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimak'lud da\am Pa&amp;al '23 a-yat ~l} mem.en.uhl kri~ paling sedikit:
2. a . selektif;
- b. memenuhi persyarat.an penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tida.k terus menerus, kecuali da1am keadaan. terten.tu da.pa. t berkelanjutan· ,
5. d . sesuai tujuan penggunaan.
...,
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a diartikan bahwa bamtuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyarat.an penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ huruf b, meliputi:
- a. memiliki identitas yang jelas; dan
- b. bctdomisili. dalam wila.ya.h. ad.ministre.tif Pemerintahan Daerah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
6. (5} Kriteria keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosia1 dapat diberikan setiap t.ahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial .
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
- a. rehabilitasi sosial;
- b. perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan;d:an
- f. penanggulangan bencana.
Pua12'7
- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (61 huruf a ditujukan untuk memuiihkan dan mengembangkan kemampu.an. seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pas.al 26 ayat (6) huruf b clitujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, dan kelompok masyarakat agar ke\angsungan hidupnya dapat dipemmi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagairnam.a dirnaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami mamlah IOsial mempunyai da-ya, 1Behingga mampu memenuhi kebutuhan dasamya.
- (4) Jaminan sosial sehagaimana dimaksud dalam Pa.sal 26 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang Jayak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan selbagaimana dimaksud delam Pasal 26 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dila.kukan terhadap orang,
- keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana seb.agaimana dimaksud dalaxn Pasal 26 ayat (6J huruf { merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
Pua128
- (1) Bantuan sosial berupa uang atau barang diterima 1angsung oieh penerima bantuan sosiaI.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaim9na dimaksud pads. ayat (1\ adalab ~ yang diberikan secara langsung kepada penerima seper-ti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masya.rakat lanjut usia, tcriantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan bagi putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untulc nelayan miskin, bantuan makanan/pe.kaian k~ yathn piatu/tuna sosial, clan bantuan temak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- (4) Teknis pelaksanaan pemberian bantuan sosial d.iatur tersendiri clan disusun oleh SKPD yang membidangi berdasarkan peraturan perunda.:nig-undangan.
Beet·· Kedaa P-'npngann
Paa\'B
- (1) Anggota/Kelompok Masyarakat menyampaikal' usulan berupa surat permohonan bantuan sosiaJ yang disert.s.i proposal kepada Bupati dengan tembusan SKPD yang membidangi.
- (2) Sistematika penulisan surat pennohonan dan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalaln Lampi:ran Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati dengan suatu disposisi atau yang dipersamakan memmjuk SK.PD -yang mem'oidangi untuk segera melakukan evaluas.i usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala SKPD dapat membentuk tim evaluasi.
- (5) Kepala SKPD yang membiclangi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (6) Format Rekomendasi SKPD se bagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam. Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (7) Penyampaian basil evaluasi berupa rekomendasi sebagaimana ayat (5), dikoordinasikan oleh DPKD yang selanjutnya dibawa da1am rapat pembahasan TAPD.
- (8) TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupa.ti atas rekomendasi scbagaimana dimaksud pada ayat {6} sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
4. (9/ Format pertimbangan TA.PD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum daJam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (10) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (SJ, ayat (6J, dan ayat (7) terhadap bantuan sosial kepa.da individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, mekanisme pengusulannya dilakukan -olch Kepala OPKD.
Paul 30
- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) clan ayat (8l serta persetujuan Bupati menjadi dasa.r pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/ atau barang.
Pual31
- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA› PPKD.
2. {2} Bantual. sosial beru.pa be.rang d.icanturokan da1am RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
Pua132
- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial~ dan rincian obyek belanja bantuan so:sial pada PPKD.
- (2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagairnana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Individu dan/ atau Keluarga;
- b. Masyarakat; dan
- c. Lembaga Non Pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja Iangsung yang diformulasikan ke dalam program clan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang clan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pa.da SKPD.
Pual33
- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat clirencanakan sebelumnya.
- (2) Format Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
Raglan Ketip
P.J·ksan·an daa Peaatanaabaan
Pual34
- ( 1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantu.an sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.
Pua135
- ( 1) Kepala DPKD mengajukan usulan rancangan Keputusan Bupati tentang Pemberian bantuan sosial dalam bcntuk uang beserta besarannya clan memuat daftar rekening penerima yang akan diberikan kepada Penerima Bantuan Sosial.
- (2) Kepala SKPD terkait, mengajukan usulan rancangan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial berupa barang beserta besaran dan/ atau jenisnya dan memuat daftar rekening penerima yang akan diberikan kepada Penerima Bantuan Sosial.
- (3) Bupati dapat menetapkan Pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk uang dan/atau barang kepada Penerima Bantuan Sosial beserta besaran dan/atau jenisnya kepada Penerima Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD clan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali ba.ntuan sosial kepada lndividu dan/ atau Keluarga yang tida.k dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- (SJ PenyaJuran/penyerahan bantuan sosial kepada Ind.ividu dan/ atau Keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan dan/atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupa.ti setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- t6) Bantuan sosial kepada individu dan/ auru ke\uarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalain ayat (5), dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi pada SKPD terkait.
- (7) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cam pembayaran 1angsung (LS\ melalui mekanisme SPP/SPM/SP2D-LS.
- (8) Pencairan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dtmahud dalam Pasal 3 ayat (2) disalurkan langsung kepada Penerima Bantuan Sosial dan/ atau Kelompok Penerima Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pencairan dana bantuan sosial dapat diterbitkan dalaJn l (satu) SPP/SPM/SP.JD, apabila duakukan oJeh lebih dari 10 (sepuluh) atau lebih anggota kelompok masyarakat penerima pada kode rekening dan penggunaan yang sama.
- (10) Dalam hal bantuan sosial berupa uang, dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 {lima juta rupiah), pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tam.bah Uang (TU) Persediaan.
- \l l) Pcnyaluran bantuan sosial berupa uang sebagaimana di.maksud pada ayat (10) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.
- (12) Penyaluran dana bantuan sosial kepada Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dim.aksud pad.a ayat (7) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial dan penyaluran bantuan sosial berupa barang dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang membidangi da.Jam bentuk Berita Acara Serah Terima Barang.
- (13) Persyaratan dan mekanisme pencairan dana dari belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), sebagai.mana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
Pua136
Pengadaan barang dalam rangka bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 3 ayat (2), beIJ)Cdoman pada peraturan perundang-undangan. sosial wajib
Bagia11 Keempatl: Pertangangjawaban dan Pelaporan
Pua137
- (1) Penerima Bantuan Sosial b,erupa uang, wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan Kcpada SKPD terkait.
- (2) Penerima Bantuan Sosial be:rupa barang, wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (3) SKPD terkait berkewajiban untuk memberikan peringatan kepada Penerima Bantuan Sosial apabila tidak mcnyampailtan \aporan -sebagammna dimakW\l.d pada ayat ( 1) dan ayat (2).
- (4) Penerima Bantuan Sosial yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dikcnakan sanksi :
5. a.. v;mti. nieJ. dan ~m.balian dana;
- b. pemblokiran dan/atau penghentian sementara bantuan yang diberikan;
- c. tidak dapat menerima program dalam bentuk apapun yang dibiayai oleh Keuangan Negara;
- d. pidaoa. setelah melalui proses hulcnrn scl)Crti penyelidikan, penyidikan, peradilan clan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pual38
- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
2. {2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang clan jasa dalam program clan kegi.atan pada SKPD tCTkait.
- (3) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5} paling lamba.t tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.
Pua139
- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial, meliputi:
- a. Usulan berupa surat permohonan dari calon Penerima Bantuan Sosial dan/ atau surat keterangan dari pejaba.t yan\_g berwenang kepada
Bupati yang telah d:ire.kome.ndas.i oleh Kepala SKPD dan dipertimbangkan oleh 'TAPD serta disetujui Bupati;
- b. Keputusan Bupa.ti tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk uang dan/ atau barang beserta besaran dan jenis barang serta memuat daftar rekening penerima kepada Penerima Bantuan Sosial;
- c. Pakta integri.ta~ dari Pcnerima Bantu.an Smi.ial, yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa. uang a11:au bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang. .
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) huruf b dan huruf c, d:ikecualikan terhadap bantuan sosial bagi lndividu dan/ atau Keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
Pual40
- ( 1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- /2) Pertanggungjawaban Penerima Bantu.an Sosial meliputi:
- a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh Penerima Bantuan Sosial;
- b. surat pemyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa.. bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usu.Ian; dan
- c. salinan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi Penerima Bantuan Sosial berupa. barang:.
- (3) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat ('2\ huru£ a, hum£ b dan huru( c ~paikan kepada. Bupati dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bantuan sosial dan/atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya lrecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang› undangan.
- (4) Salinan Pertanggungjawaba.n se bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. disimpan dan dipcrgunakan oleh Penerima Bantuan Sosial selalru obyek pemeriksaan.
Pual41
- ( 1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2J Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada Penerima Bantuan Sosiall sampai dengan akhir tahun anggaran dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca SKPD.
Paa.142
- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversi t)C"cmai -standar akuntan1.,i pemeTintM\~ pada la~ realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam p,enyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Format konversi clan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebae,:iimana dimaksud pada ayat (1\ sesuai dengan peraturan penm.dang-undangan yang berlalru.
3. (3J Persyaratan dan mekanisme penyampaian pertanggungiawaban belanja bantuan sosial sebagairnana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.