PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor CO Tahun 2014
Tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D KABUPATEN SITUBONDO
Berlaku: 44 Tahun 2009
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR CO TAHUN 2014 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D KABUPATEN SITUBONDO
DENG.AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D di Ka bupaten Situbondo.
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang› Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tenta ng Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
,-,...
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR \0 TAHON 2014 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D di Kabupaten Situbondo.
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) se bagaimana telah diu bah dengan U ndang› Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun Nomor 2989);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, dan Perin tis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. 2 I. Peraturan Men teri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
24. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 316/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JAMKESMAS;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
4
26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Besuki Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 5).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAK.IT UMUM DAERAH KELAS D KABUPATEN SITUBONDO
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan kornanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkurnpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi massa yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah kelas D yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo.
,-.,...
5
6. Direktur RSUD Kelas D yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Kelas D Kabupaten Situbondo.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Penata Anestesi adalah tenaga perawat anestesi atau tenaga perawat yang memperoleh pendidikan pelatihan anestesi dan memiliki sertifikat, yang diberikan kewenangan melakukan tindakan anestesi terbatas, di bawah tanggungjawab dokter operator atau dokter spesialis anestesi yang mendelegasikan kewenangannya.
9. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan
10. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut di RSUD yang meliputi pelayanan pro motif, preventif, kuratif dan pelayanan rehabilitatif, terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
11. Pelayanan Kesehatan Perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi {private goods) dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tan pa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit.
12. Perawatan Kesehatan Masyarakat (Public Health Nursing) adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk kunjungan rumah (home visit) dan/atau perawatan di rumah ( home care) bagi pasien yang tidak memungkinan dirawat di RSUD atau karena atas pertimbangan tertentu.
13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
14. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian/ cacat dan bersifat penyelamatan(life saving).
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya dengan menginap di RSUD.
16. Pelayanan Rawat Isolasi adalah pelayanan perawatan khusus di ruang isolasi bagi pasien yang menderita atau diduga menderita penyakit menular yang membahayakan terjadinya penularan pada petugas dan/ a tau masyarakat.
17. Pelayanan Rawat Intermediate adalah pelayanan rawat inap untuk observasi dan terapi khusus sampai kondisinya stabil kembali untuk dipindahkan ke ruang rawat inap atau ruang rawat intensif jika
6
kondisinya memburuk dan membutuhkan observasi lebih intensif.
18. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan rawat inap untuk observasi dan terapi khusus yang dilaksanakan secara intensif untuk menyelamatkan pasien dan/ a tau mencegah kegagalan fungsi organ utama.
19. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai standar profesi.
20. Tindakan Medis Psikiatrik adalah tindakan medis pada pasien dengan kelainan atau gangguan psikiatrik (kejiwaan) oleh dokter spesialis jiwa atau dokter umum untuk tindakan medis psikiatri tertentu.
4. 2 1. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang disertai tindakan anastesi atau tanpa anastesi, berdasarkan kriteria durasi waktu operas1, kompleksitas, resiko, penggunaan alat canggih dan profesionalisme, dikelompokkan dalam tindakan medik operatif kecil, sedang, besar, canggih dan khusus.
22. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik yang dilakukan tanpa pembedahan.
23. Tindakan Anestesi adalah tindakan medis yang menggunakan peralatan medis dan obat anestesi sehingga terjadi kondisi anastesia baik secara menyeluruh (general anestesl) atau pada sebagian tubuh pasien (regional anestesz) maupun tindakan resusitasi yang diperlukan.
24. Pelayanan Medik Elektif adalah pelayanan oleh tenaga medis berupa tindakan medik dan/ atau penunjang medik yang pelaksanaannya direncanakan terlebih dahulu.
25. Pelayanan Penyegeraan (Cito) adalah suatu pelayanan kesehatan di luar kegawatdaruratan bagi pasien rawat inap dalam rangka penegakan diagnosa dan terapi yang memerlukan tindakan medik dan/ a tau pemeriksaan penunjang medik sesegera mungkin.
26. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga keperawatan (perawat/ bidan) dalam melaksanakan tugas mandiri maupun tugas limpah dari tenaga medis, yang meliputi asuhan keperawatan, tindakan keperawatan sesuai standar profesi.
27. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat melalui kerja sama yang bersifat kolaboratif dengan klien dan tenaga kesehatan lain dalam rnernberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup, wewenang dan tanggung jawab lainnya.
28. Asuhan Keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional bio psiko, sosiospritual oleh tenaga keperawatan untuk membantu penderita dalam rnenanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi
7
masalah kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
29. Asuhan kebidanan adalah penerapan fungsi dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab dalam memberikan pelayanan kepada klien yang mempunyai kebutuhan atau masalah dalam bidang kesehatan ibu hamil, masa persalinan, nifas, bayi setelah lahir serta Keluarga Berencana.
30. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis clan terapi.
31. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan kepada pas1en dalam bentuk pelayanan rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik, prostetik, bimbingan sosial medik, pelayanan psikologi dan pelayanan rehabilitasi medik lainnya ..
32. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut pada pasien di RSUD.
33. Visite adalah kunjungan tenaga medis ke ruang rawat map (on site) dalam rangka proses observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.
34. Pelayanan Pengujian Kesehatan adalah pelayanan kesehatan untuk untuk menguji kondisi kesehatan seseorang secara menyeluruh atau sebagian ( General Check Up) guna keperluan persyaratan tertentu seperti calon PNS, calon TKI, calon pengantin, calon haji, calon peserta didik, dll.
35. Pemeriksaan Kesehatan Umum adalah pelayanan kesehatan meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif (pemberian resep obat) tanpa tindakan medis dan/ atau pemeriksaan penunjang medis pada pasien rawat jalan atau pasien rawat darurat di RSUD.
36. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum dan tidak terbatas pada pelayanan uzsum et repertum atau resume medik.
37. Perawatan Jenazah/ Pemulasaraan adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah jenazah yang dilakukan oleh RSUD untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan proses peradilan.
38. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak adalah pelayanan terhadap ibu dan anak yang meliputi pemeriksaan kesehatan, pertolongan persalinan normal, persalinan patologis, penyakit kandungan, Keluarga Berencana, pelayanan tumbuh kembang anak, perawatan bayi baru lahir, serta imunisasi oleh bidan, tenaga medis terlatih atau dokter spesialis obstetri ginekologi dan/ atau dokter spesialis anak.
,,...,,
8
39. Pelayanan Perinatologi adalah pelayanan perawatan bayi baru lahir yang membutuhkan perawatan khusus, baik karena berat badan lahir rendah, kelahiran belum cukup umur, kelainan kongenital dan/ a tau menderita penyakit tertentu.
40. Pelayanan Visum et Repertum adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter umum atau dokter spesialis yang hasilnya digunakan untuk keperluan medico legal atau penegakan hukum, terdiri dari visum et repertum korban hidup dengan pemeriksaan luar dan/ atau dalam dan visum et repertum korban mati.
41. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
42. Pelayanan Konsultasi Medis adalah pelayanan advice (saran) dan pertimbangan medis oleh tenaga medis dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan medis lainnya baik dengan datang ke ruang rawat pasien (on site) atau melalui telepon (on calQ.
43. Pelayanan Konsultasi antar Poli Klinik adalah pelayanan advice (saran) dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya antar poli klinik.
44. Pelayanan Konsultasi Obat adalah pelayanan konsultasi oleh tenaga farmasi/ apoteker dalam rangka pemberian informasi obat dan/atau masalah penggunaan obat di ruang rawat inap.
45. Kelas Perawatan adalah klasifikasi pasien rawat inap berdasarkan perbedaan sarana, prasarana dan fasilitas akomodasi rawat inap.
46. Akomodasi adalah Pelayanan penggunaan fasilitas rawat inap tidak termasuk makan atau diet pasien dan Asuhan Keperawatan di RSUD.
47. Hari Rawat Inap adalah lamanya penderita dirawat yang jumlahnya dihitung mulai jam 00.00 (nol nol) berdasarkan tanggal masuk dirawat hingga tanggal keluar dari RSUD. Untuk hari rawat kurang dari 24 jam dihitung sama dengan l(satu) hari rawat inap.
48. Pelayanan Tranfusi Darah adalah pelayanan medis pemberian trafusi darah sesuai jenis dan golongan darah yang diperlukan meliputi penyiapan, pemasangan dan monitoring pemberian transfusi, tidak termasuk penyediaan atau komponen darah.
9
49. Pelayanan Rekam Medik adalah pelayanan penyediaan, penyiapan dan penyimpanan dokumen medik yang bersifa t rahasia berisi data demografi, catatan riwayat perjalanan penyakit pasien, diagnosa dan terapi tindakan medik, penunjang medik, serta asuhan keperawatan selama menjalani rawat jalan, rawat darurat dan/ a tau rawat inap di RSUD.
50. Pelayanan Akupunktur adalah pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dengan menggunakan jarum khusus akupunktur dalam rangka diagnosa, terapi atau rehabilitasi medik.
51. Pelayanan Administrasi Rawat Inap adalah pelayanan yang meliputi pelayanan rekam medik, surat keterangan medis, pelayanan pengabaran dan pelayanan administrasi klaim pihak ketiga.
52. Dokter Spesialis Tamu adalah dokter spesialis dari rumah sakit lain yang atas dasar perjanjian kerjasama diberikan ijin melaksanakan pelayanan medik spesialis sesuai kewenangannya (priviledged) di RSUD.
53. Pelayanan Transportasi Ambulan adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien baik dengan disertai crew kesehatan maupun tidak dari dan/atau ke RSUD.
54. Pelayanan Transportasi Jenazah adalah pelayanan pengantaran pasien yang meninggal di RSUD maupun di luar RSUD.
55. Pelayanan Pendidikan dan Penelitian adalah pelayanan di bidang pendidikan, pelatihan dan/ atau penelitian oleh pihak lain yang melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan fasilitas RSUD.
56. Tarif Pelayanan Pendidikan dan Penelitian adalah besaran tarif layanan di bidang pendidikan, pelatihan dan/ atau penelitian meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan bimbingan yang terkait dengan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan/ atau penelitian yang dilaksanakan di RSUD.
57. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Program Jamkesmas adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
58. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah yang selanjutnya disebut Program Jamkesmasda adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar yang sudah dijamin oleh Program Jamkesmas, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Kabupaten yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
59. Penjamin adalah seseorang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan / mendapat pelayanan di RSUD.
60. Biaya Satuan (unit cost) adalah penghitungan biaya keseluruhaIJ. jasa sarana berdasarkan biaya satuan per unit layanan meliputi bahan habis pakai, biaya operasional dan pemeliharaan dan biaya langsung lainnya tanpa memperhitungkan biaya investasi prasarana dan gaji PNS.
61. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/ a tau pelayanan kesehatan lainnya.
62. Sistem Remunerasi adalah sistem pembagian jasa pelayanan sebagai insentif yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan petugas lainnya berdasarkan kriteria/ indeks be ban kerja, indeks risiko, dan/ atau indeks lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
63. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, peralatan, fasilitas rumah sakit, biaya bahan dan alat kesehatan pakai habis dasar (BBAHP) yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/ atau pelayanan lainnya dan termasuk komponen tarif.
64. Obat-obatan adalah semua zat baik kimiawi, hewani maupun nabati yang dalam dosis layak dapat menyembuhkan dan meringankan atau mencegah penyakit atau gejala-gejalanya.
65. Biaya Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai Dasar yang selanjutnya disebut BBAHP Dasar adalah biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan bahan dan aJat kesehatan pakai habis untuk mendukung pelayanan medik, penunjang, dan pelayanan, tindakan keperawatan clan atau pelayanan lainnya serta merupakan bagian dari komponen tarif.
66. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ a tau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
67. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan membayar retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
68. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
69. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
70. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
71. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk rnelakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi adrninistrasi berupa bunga atau denda.
72. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
BAB II - ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- ( 1) Penga turan pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan, asas partisipatif, asas keamanan dan keselamatan pasien yang diselenggarakan secara transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.
- (2) Maksud pengaturan pelayanan kesehatan dan retribusinya adalah untuk menjamin mutu dan aksesibilitas, serta kelangsungan (sustainabilitas) pelayanan kesehatan di RSUD sesuai standard yang ditetapkan, agar masyarakat pengguna pelayanan, pemberi pelayanan (provider) dan pengelola RSUD dapat terlindungi dengan baik.
- (3) Tujuan pengaturan retribusi adalah :
- a. terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif;
- b. terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standard yang ditetapkan;
- c. tersedianya jenis pelayanan kesehatan sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan, kefarmasian, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d . terlaksananya kapasitas dan potensi RSUD, secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat;
- e. terlaksananya program dan kegiatan operasional RSUD; dan
- f. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan.
BAB III - KEBIJAKAN RETRIBUSI
Pasal 3

- ( 1) Bagi masyarakat mi skin yang dijamin dan/ a tau ditanggung Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dibebaskan dari seluruh retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada Kelas III.
- (3) Penggantian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada Keuangan Daerah sebagai subsidi pelayanan kesehatan yang diajukan oleh Direktur melalui mekanisme APBD.
- (4) Tatalaksana subsidi pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - KEBIJAKAN RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan selain yang bersifat tindakan kegawatdaruratan yang dilaksanakan atas permintaan/ persetujuan pasien baik dalam bentuk tindakan efektif maupun tindakan penyegeraan (cito) dikenakan retribusi golongan kelas utama.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan pasien dan/ a tau keluarganya.
BAB III - KEBIJAKAN RETRIBUSI
Pasal 5

- (1) Jasa medik diperhitungkan pada semua kelas perawatan.
- (2) Pengklasifikasian jasa medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. jasa visite di rawat inap;
- b. jasa konsultasi medik;
- c. jasa medik tindakan medik non operatif;
- d. jasa medik tindakan medik operatif;
- e. jasa medik tindakan anestesi;
- f. jasa medik tindakan medik psikiatrik.
- (3) Jasa medik tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri dari jasa medik operator, asisten operator, dan jasa medik spesialis anestesi dan/ atau jasa penata anestesi.
- (4) Jasa medik operator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diklasifikasi dalam :
- a. jasa medik operator dokter spesialis bedah sesuai bidang keahliannya;
- b. jasa medik operator konsultan atau dokter spesialis bedah tamu.
- (5) Jasa medik operator konsultan atau dokter spesialis bedah tamu, besarannya sesuai dengan perjanjian kerjasama.
BAB III - KEBIJAKAN RETRIBUSI
Pasal 6

- (1) Dalam hal Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular dan/atau bencana yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kebutuhan subsidi alokasi anggaran pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dianggarkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Tatalaksana pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - KEBIJAKAN RETRIBUSI
Pasal 7

- ( 1) Dalam rangka melaksanakan fungsinya, RSUD dapat melaksanakan kerjasama operasional dengan pihak lain setelah mendapatkan persetujuan Bupati yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang› undangan.
- (2) Besaran tarif pelayanan basil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditentukan sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III - KEBIJAKAN RETRIBUSI
Pasal 8

- ( 1) Dalam hal RSUD sudah ditetapkan penerapan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) oleh Bupati, maka pengelolaan keuangan dan tarif layanan berlaku sesuai peraturan perundangan yang mengatur BLUD.
14
Pengaturan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), bagi pasien kelas II, kelas\_: I, kelas utama dan pasien privat ditetapkan: dengan Peraturan Bupati.
Pengaturan tarif layanan sebagaimana &lt;Jimaksud pada ayat (I), bagi pasien kelas III dan pasien umum berlaku ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB IV - JENIS -JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI
Pasal 9

Jenis-jenis pelayanan yang dikenakan retri'~usi pada RSUD, meliputi ketersediaan sarana, prasarana, peralatan, tenaga medis, tenaga keperawatan yang memenuhi persyaratan sesuai standar tipe RSUD.
Jenis pelayanan RSUD, meliputi:
- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan pendidikan dan penelitian;
- c. pelayanan lainnya, meliputi:
- 1) pelayanan rekam medik;
- 2) pelayanan administrasi rawat inap;
- 3) pelayanan sterilisasi dan binatu;
- 4) pelayanan pengolahan limbah medik;
- 5) pelayanan pembakaran sampah medik.
, . ngan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut r 1 tribusi bagi setiap orang, badan atau penjamin sebagai · mbayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD.
BAB IV - JENIS -JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI
Pasal 11

Objek retribusi adalah meliputi semua jenis dan klasifikasi pelayanan di RSUD.
Jenis-jenis pelayanan kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, sebagai obyek retribusi dibedakan berdasarkan:
- a. kelompok, meliputi:
- 1) pelayanan rawat jalan;
- 2) pelayanan rawat darurat;
- 3) pelayanan rawat inap;
15
- 4) pelayanan rawat isolasi;
- 5) pelayanan rawat intensif; dan
- 6) pelayanan rawat invasif.
jenis, meliputi :
- pelayanan tindakan medik operatif;} 1)
- pelayanan tindakan medik non operitif; 2)
- pelayanan tindakan medik anestesi; J! 3)
(
...
- pelayanan tindakan medik psikiatrik!; 4)
- 5) pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- 6) ¥ pelayanan kesehatan ibu, anak dan}'keluarga berencana;
- 7)
- pelayanan keperawatan;
- 8) pelayanan rehabilitasi medik dan repabilitasi mental;
- 9) pelayanan penunjang medik;
- 10) pelayanan transfusi darah d~ terapi oksigen;
- 11) pelayanan penunjang non medik {gizi dan farmasi);
- 12) pelayanan pengujian kesehatan (general check up);
- 13) pelayanan pemulasaraan jenazah;
- 141 pelayanan medico legal; dan
- 15) pelayanan transportasi pasien transportasi jenazah. dan
- c. klasifikasi, terdiri dari :
- 1) pelayanan rawat inap kelas III;
- 2) pelayanan rawat inap kelas II;
- 3) pelayanan rawat inap kelas I;
- 4) pelayanan rawat inap kelas utama, dan
- 5) pelayanan rawat inap kelas non kelas.
- d. kategori Pasien, terdiri da ri :
- 1) pelayanan pasien umum, dan
- 2) pelayanan pasien privat.
Jenis jenis pelayanan pendidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. pelayanan pembimbingan praktek klinik;
- b. pelayanan pembimbingan praktek administrasi dan manajemen rumah sakit;
- c. pelayanan pembimbingan penelitian klinik;
- d. pelayanan pembingan penelitian manajemen rumah sakit;dan
5. e . pelayanan kaji (study) banding.
Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, tidak dibedakan mutu pelayanannya, perbedaan besaran tarif retribusi
;
..
,
.
(,
'
16
karena perbedaan permintaan pasien privjt sesuai hak-haknya yang lebih bersifat privat (custori.Jized).
Dikecualikan sebagai obyek retribusi sebegaimana .·. dimaksud pada ayat (1), meliputi: t
- a.
- pelayanan pendaftaran; ·f
- b. pelayanan kesehatan yang dilakuk.4.n oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMS, BUMD dan/ atau pihak swasta. i:
BAB IV - JENIS -JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI
Pasal 12

Subjek retribusi adalah orang pribadi, bad~ hukum dan/ atau penjamin yang memperoleh pelayanan kesehatan atau pelayanan lainnya di RSUD. l'
" Wajib retribusi adalah subjek retribusi y~g wajib T membayar retribusi terutang kepada RSUD. "
BAB V
Pasal 13

tribusi pelayanan kesehatan digolongkan .. sebagai jasa umum berdasarkan kebijakan daerah q ngan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa R layanan kesehatan, kemampuan masyarakat d'~n aspek adilan. ·
i
i'
'
BAB VII - KETENTUAN PELAYANAN KESEHATAN Bagian Kesatu Standar Pelayanan
Pasal 14

Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, RSUD wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal sesuai peraturan perundang-undangan. RSUD wajib memberikan perlindungan 'terhadap keselamatan pasien (patient safety) dengan melakukan tatakelola klinik yang baik (goo(:[ clinical governance), keamanan peralatan clan · gedung (equipment and building safety), kemanan petugas (provider safety), serta perlindungan lingkungan masyarakat rumah sakit yang aman (environmental safety).
J:
Jt:
::":•
:-J\· Dalam menJrunm mutu pelayanan dajli akses pelayanan kepada masyarakat sesuai I standar nasional, RSUD wajib terakreditasi sesuai ~eraturan perundangan yang berlaku. }
Bagian kedua
Pelayanan Rawat Jalan
-'~i
BAB VII - KETENTUAN PELAYANAN KESEHATAN Bagian Kesatu Standar Pelayanan
Pasal 15

''.!
:;t
:i;~-
Jenis dan Klasifikasi pelayanan rawat jalan '9i RSUD, meliputi : :t!
- a. pelayanan klinik umum, dilayani dokter Jmum;
- b. pelayanan klinik spesialis, spesialis;
3. dilayan~[ dokter ?
- c. pelayanan klinik VCT.
:B
:,~'.
Kategori pasien rawat jalan diklasifikasik~ dalam pelayanan Pasien Umum untuk semua poliijinik dan pasien privat untuk klinik spesialis eksekutiI. -·:
Pemeriksaan kesehatan umum maupun \_: spesialis pasien rawat jalan dikenakan tarif iretribusi pelayanan yang diwujudkan dalam bentu,k karcis atau bentuk lain yang dipersamakan, meliputi jasa sarana clan jasa pelayanan.
Ketentuan pemeriksaan kesehatan um urn sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sebagai berikut:
- a. dilaksanakan di poliklinik sesuai dengar(penyakit yang dideritanya;
- b. dalam hal pasien membutuhkan konsul antar poli spesialis pada hari yang sama dikenajcan tarif konsultasi antar poli spesialis; ·
- c. dalam hal jumlah konsul antar poli spes~lis lebih dari satu, sedangkan jam buka pelayan~n sudah habis maka konsultasi dilakukan p~da hari berikutnya dan diberlakukan sebagai pa$ien baru poli spesialis yang bersangkutan;
- d. dalam hal pelayanan poli spesialis dilaya,ni dokter umum karena dokter spesialisnya tidak ada dan/atau berhalangan, maka dikenakan:retribusi pelayanan poli umum. '
Setiap pasien baru RSUD (kunjungan rawat jalan maupun rawat darurat) dikenakan tarif kartu pasien yang berlaku seumur hid.up (single numbering identity).
Dalam hal kunjungan ulang tidak membawa kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka dapat dikenakan tarif kartu pasien dengan risiko rekam medik yang berisi catatan riwayat penyakit, tindakan medik dan pengobatannya tidak dapat disajikan.
,-...
18
Setiap pasien rawat jalan yang me~apatkan tindakan medis, pemeriksaan penunjani medis, pelayanan keperawatan, pelayanan rekaiil medik, dan/atau konsultasi rawat jalan dikenalan tarif retribusi sesuai jenis pelayanan yang diterirr$nya. ·{
I
•:
••• ,:
Bagian Ketiga
Pelayanan Rawat Darurat
BAB VII - KETENTUAN PELAYANAN KESEHATAN Bagian Kesatu Standar Pelayanan
Pasal 16

Pelayanan gawat darurat setelah 4ilakukan pemilahan (triase) dibedakan dalam gawat. darurat medik, gawat darurat bedah dan gawa~: darurat psika trik. ::·
Pelayanan rawat darurat, meliputi :
- a. pemeriksaan kesehatan umum;
- b. konsultasi medik dokter spesialis;
- c. pelayanan rawat observasi intensif;
- d. tindakan medik kegawatdaruratan; dan
- e. pelayanan pemeriksaan penyegeraan ( cito).
6. penunjang , medik
Standar pelayanan rawat darurat dilaksanakan oleh dokter umum yang terlatih (bersertifikat) dibantu tenaga keperawatan terlatih kegawatdaruratan. i
Dalam hal pasien membutuhkan konsult~i dokter spesialis, maka dikenakan tarif konsultasi dokter spesialis, baik melalui telpon (on caln maupun hadir di tempat (on site).
Pasien gawat darurat yang membutuhkan pbservasi lebih dari 6 (enam) jam harus dilakukan · :di rawat inap, atau rawat intermediate atau rawat intensif dan/ atau dirujuk sesuai indikasi medis.
Pasien yang dirawat di ruang rawat observa~i intensif atau ruang rawat intermediate dikenakan tarif akomodasi dihitung sesuai hari rawat inapnya.
Setiap pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif retribusi pelayanan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan, berlaku tarif tunggal.
Tarif retribusi pelayanan kegawatdaruratan dibedakan dengan tarif retribusi pelayanan non kegawatdaruratan dengan pertimbangan: tingkat kesulitan, kompleksitas kondisi pasien, variabilitas risiko pada pasien, penyediaan peralatan emergensi, dan tenaga kesehatan serta layanan penyelamatan
'(
(
I
19
:,.
~:
•1
Setiap pelayanan atau tindakan medik, 1-cinsultasi, observasi intensif, penunjang medis Jan/ atau pe~ggun~kaJ?per~atan medik khu~us\_ cfkenakan tanf retnbus1 sesua1 pe]ayanan yang d1tenm4i.
\f ii
Bagian Keempat Pelayanan Rawat Inap
1!
.::,
: ¾l ii:
BAB VII - KETENTUAN PELAYANAN KESEHATAN Bagian Kesatu Standar Pelayanan
Pasal 17

...
'· Jenis-jenis rawat inap di RSUD, meliputi pel anan :
- a. rawat inap umum;
- b. rawat inap isolasi (rawat isolasi);
- c. rawat inap intermediate (high/intenne care unit);
- d. rawat inap intensif (ICU, !CCU, NICU / PI
);
- . b 1· e. rawat map ersa m;
.
f
\_:
- f. rawat inap bayi/perinatal (neonatal care,.
- g. rawat pulih sadar (recovery room);
r,=
- h. rawat sehari (one day care).
Berdasarkan kelas perawatan, diklasifikasikan sebagai berikut
- a. kelas utama (VIP/WIP);
- b. kelas I ;
- c. kelas II; dan
- d. kelas III.
i
- e. non kelas (berlaku untuk rawat intenif, rawat intermediate, rawat isolasi, rawat bersalin dan rawat bayi). 1
Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada aya~ (2) tidak memberdakan mutu pelayanan, perbedaan ltlasifikasi berdasarkan perbedaan sarana, prasar~na dan fasilitas yang disediakan.
Standar sarana, prasarana dan fasilitas ru~g rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat ($) sesuai klasifikasinya ditetapkan lebih lanjut ! dengan keputusan direktur. ,
Setiap pasien rawat inap dikenakan tarif I retribusi akomodasi dihitung sesuai hari rawatnya, 4an kelas perawatan yang ditempati, sudah termastik biaya makan pasien atau diet pasien.
Tarif akomodasi kelas perawatan kategori QOn kelas sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf d', berlaku tarif tunggaJ ( single tariff}.
Setiap pasien yang menempati tempat tidur kurang dari 24 jam (dua puluh empat) jam karenai berbagai sebab, dihitung 1 (satu) hari rawat inap. ·
'I
i
rawf: inap ~ :
~-
,--
:,•
;•
\_
...
\l!
,'
(
:•: r jij
| 21 Pasal 20 if t~ ~; f t |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| l Pelayanan tindakan medis non f' operatif, asuhan/tindakan keperawatan, konsultai, visite, observasi, pemeriksaan penunjang i!,_ medis, penggunaan peralatan medis khusus, dikenJl{an tarif retribusi pelayanan tersendiri sesuai pelaycfian yang diterima. :F, |
| Penggunaan peralatan medik khusus se~gaimana dimaksud ayat (1), antara lain syringe purri,, suction pump, nebuliser, ventilator, dan sejenisnya. • |
| Dalam hal pelayanan pasien membutuh . n rawat bersama membutuhkan konsultasi bidang spesialisasi lain, maka dokter spesialis yan • pertama (utama) wajib menyampaikan •rencana konsultasi atau rawat bersama tersebu. ,: kepada pas1en atau keluarganya untuk apatkan |
| persetujuan. Tarif visite dan konsultasi medik pasien ra at inap berlaku ketentuan sebagai berikut : |
| a. besaran tarif visite dibedakan sesuai d •ter yang merawat, meliputi dokter umum, dokter :spesialis, dan/ atau dokter spesialis tamu ser : kategori pasien (pasien umum dan pasien privat); • |
| masing; c. tarif konsultasi medis ditempat • n site) visite dipersamakan dengan besaran ta sebagaimana dimaksud pada huruf a; |
| besaran tarif konsultasi melalui telepo . (on calij maksimal 50% (lima puluh perseratus) . ari tarif retribusi konsultasi medis ditempat (on •e); |
| d. |
| e. setiap konsultasi melalui telepon (on sepengetahuan atau mendapat p pasien atau keluarganya. |
| Setiap pasien yang memerlukan pelayanan ; nsultasi dokter spesailis melalui telepon ( on c harus sepengetahuan atau mendapat persej n dari |
| keluarga atau pasien yang bersangkutan. l Ketentuan jasa medik konsul melaluil; telepon sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) ad ah 50% (Hrna puluh per seratus) dari jasa medik visi |
| Setiap pasien rawat inap dikenakan tarif .. layanan administrasi rawat inap dikenakan seka • dirawat. I' |
| selama ~• I . ' ' _ f |
:• ;~
| 22 Pasal 21 ... ~-- l l |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| it Pelayanan rawat isolasi diperuntukkan b~ pasien penyakit menular atau diduga (suspect),l}•:. 1 p•enyakit menular yang dapat menular kepael@ orang sekitarnya, atau melindungi pasien yang ijeka dari infeksi. /• f. |
| Penyediaan ruang rawat isolasi sesuai staIJdar yang ditetapkan dan kebutuhan RSUD dan kefrsediaan sumberdaya rumah sakit. T ;:. |
| Pasal 22 |
| RSUD menyelenggarakan pelayanan raw intensif sesuai sistem dan standar yang ditetap serta ketersediaan sumberdaya rumah sakit. |
| yang memerlukan observasi intensif sec menerus selama 24 (dua puluh empat) ja rdibawah pengawasan tenaga medik dan/atau • tenaga keperawatan bersertifikat Perawat Intensif. Pelayanan rawat intensif sebagaimana imaksud pada ayat (1), meliputi : a. pelayanan ICU (Intensive Care Unit); |
| Unit/Paediatric Intensive Care Unit). • Penyelenggaraan rawat Intennediate atau Unit disesuaikan dengan kebutuhan dan ke sumberdaya RSUD. ,igh Care rsediaan |
| Setiap pasien yang mendapat pelayanan ra t rawat intensif dan/atau rawat in |
| dikenakan tarif akomodasi sesuai jumlah h •• rawat. |
| Pelayanan rawat pulih sadar (recove • merupakan bagian dari pelayanan pe (tindakan anestesi/pembiusan) dan tid • dikenakan tarif retribusi akomodasi. |
| Dalam hal pasien rawat pulih sadar lebih dr•• ..• .. 2 jam belum pulih kesadarannya, ma harus dipindahkan ke rawat intensif (ICU). • |
| Dalam hal pasien di ruang rawat pu ,h membutuhkan tindakan anestesi atau medik khusus, maka dikenakan tamba tindakan anestesi atau tindakan medik se ,ua1 diterimanya. |
| sadar |
| Pasal 23 mom) 'bedahan dapat (dua) |
| isolasi, 'rmediate |
| 'tindakan |
| biaya |
| yang |
~
.
z
;
~
..
\_ i \_~-
'"• , i
";
\_ : •
~
.
•--\_ .-
(3j
~
...
..
.;
-j
,4)
.
.
24
- 1) tindakan medik kecil;
- 2) tindakan medik sedang;
- 3) tindakan medik besar; dan
- 4) tindakan medik khusus.
t:
Tindakan medik anestesi diklasifikasikan dalam a. tindakan anestesi di kamar operasi; dan ~ · b. tindakan anestesi di luar kamar operasi. I\_ ~ ..
Pengelompokan jenis-jenis kategori tindal4.n medis sesuai k.lasifikasinya sebagaimana dimak.ud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupa ·,.
; operator
• an/ atau lain,
• tau jasa
80%
operator
Tindakan med is operatif apabila didampin bidang spesialisasi berbeda Uoint operation) didampingi non operator bidang spesiali · si dikenakan tambahan jasa medis operator medis spesialis non operator paling ti -\_ gi (delapan puluh per seratus) dari jasa medi i utama.
Dalam hal terjadi perluasan operasi melibatkan operator dari bidang lain, medis operatornya sesuai dengan jenis operasinya sedangkan jasa sarananya dihit kelompok operasinya. dengan ka jasa lasifikasi
Dalam hal tindakan medis operatif m sejumlah tindakan medis operatif yang sepanjang dilakukan oleh operator yang s waktu yang sama jasa sarananya dihi tindakan medik operatif sesuai klas sedangkan jasa medis operatornya sesu jumlah tindakan operatif yang dilakukan. erlukan '.berbeda, a, pada g satu 1kasinya, dengan
Tindakan operatif yang dilaksanakan ol Dokter Spesialis Tamu, jasa medis operatornya di dengan perjanjian kerjasama, sedangkan j a sarana sesuai jenis dan klasifikasi opera 1 yang dilaksanakan.
BAB VII - KETENTUAN PELAYANAN KESEHATAN Bagian Kesatu Standar Pelayanan
Pasal 26

Jasa pelayanan tindakan anestesi diper itungkan tersendiri sesuai kewajaran atas tanggu jawab, kondisi pasien, beban kerja dan risiko profe Jasa medis tindakan anestesi untuk pe paling tinggi 40% (empat puluh per seratus dari jasa med is operator sesuai klasifikasi tindakan operatifnya. I
Jasa medis tindakan anestesi dilakukan olfh penata anestesi atau perawat anestesi, paling ti ggi 15% (lima belas per seratus) dari jasa tena a medis operatornya dan tanggung jawab medis . tindakan anestesi ada pada tenaga medis operator. f.
f
.
'
5
2 5
t1.
,l!i.
'
S
{!
f.i ..
.
••tt!
..
Tarif retribusi pelayanan konsultasi medi@!; melalui telepon ( on calij dikenakan paling tinggi ~% (lima puluh per seratus) dari tarif layanan ko~pltasi di t t ( ·t ) y,:. .. empa on s1 e. ii) · . h.J·
Tindakan medis yang membutuhkan alat J~sehatan habis pakai diluar komponen jasa sa~a tarif retribusi, seperti implant, infus set, tra~fusi set, kateter set, alat kontrasepsi dan sejenisnyaf:idihitung tersendiri sesuai jenis AKHP yang digunakari,,/
=i;-:•
...
t~:!::
Pelayanan keperawatan dilaksanakan atau bidan meliputi : olel i perawat
- a. asuhan keperawatan dan asuhan kebid
n-
- b. pelayanan tindakan keperawatan mandi
ij
'
- C. pelayanan tindakan medik tugas limpah· :!
- d. pelayanan pendampingan rujukan pasie ,
Asuhan keperawatan sebagaimana dimak . d pada ayat (1) huruf a pasien rawat inap · ·. i RSUD diklasifikasikan berdasarkan beban kerja m Jputi :
- a. asuhan keperawatan dasar ( minimu nursing care) untuk kategori pelayanan 1 (sat } sampai dengan 3 (tiga) jam per hari; ·
- b. asuhan keperawatan parsial (partial nu · untuk kategori pelayanan 4 (empa dengan 6 (enam) jam per hari; sampai
- c. asuhan keperawatan total (total nur. untuk kategori pelayanan 7 (tujuh dengan 9 (sembilan) jam per hari; care) sampai
4. asuhan keperawatan intensif (intensiv ·, nursing lebi " dari 9
- d. care) untuk kategori pelayanan ( sem bilan) jam per hari.
Tarif retribusi asuhan keperawatan dimaksud pada ayat (4) berlaku keperawatan harian sesuai dengan kelas · rawatan yang ditempati dengan ketentuan sebagai be t : asuhan
- a. kategori asuhan keperawatan da . jasa pelayanan keperawatannya sebesar lOo/c :(sepuluh per seratus) dari biaya akomodasi;
2. kategori asuhan keperawatan par pelayanan keperawatannya sebesar puluh per seratus) dari biaya akomodasi Jasa (dua b 0%
3. kategori asuhan keperawatan pelayanan keperawatannya sebesar puluh per sera tus) dari biaya akomodasi ··· Jasa (tiga total,
| 26 ~>.-:.1. d. kategori asuhanan keperawatan inte~~if, jasa pelayanan keperawatannya sebesar 4~: (empat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| puluh per seratus) dari biaya akomodas{{J:I• •~,•.:): Asuhan keperawatan rawat isolasi, rawad{i~ersalin, rawat bayi/neonatus/perina~ologi dan raw4'.t!darurat darurat masuk kategon pelayanan fl asuhan keperawatan total berlaku tarif tunggal (sin~ tarifj}. ;;, .. ,,.. |
| Pelayanan tindakan keperawatan se~gaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikla~fikasikan :_.•''!• dalam: /:J• a. tindakan keperawatan mandiri; .. ~~ i~ \ jl |
| b. tindakan keperawatan tugas limpah dar medik; c. pelayanan keperawatan kolaboratif. Tindakan keperawatan tugas limpah se ~ndakan I ; . dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibawah : uperv1s1 dan tanggung jawab tenaga med '•. yang bersangkutan. • :J • Setiap pelayanan keperawatan se 'jgaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenakan Jasa • f layanan keperawatan harian. . \ .i• |
| :1- "Ji j": |
| Pelayanan Penunjang Medis Pasal 28 ., Pelayanan penunjang medis di RSUD, terdi .dari: pelayanan laboratorium klinik: fl! |
| 1) pemeriksaan hematologi; 'j, .. 1• |
| 2) pemeriksaan kimia klinik; :l• 3) pemeriksaan parasitologi clan cairan • .•. buh; 4) pemeriksaan mikrobiologi klinik; f 5) pemeriksaan imunologi dan serologi. §1 |
| 6) Pemeriksaan toksikologi; ii 7) Pemeriksaan patologi anatomi. e_:. |
| Pelayanan radiodiagnostik : a. radiodiagnostik dengan kontras; |
| b. radiodiagnostik tanpa kontras; |
| C. pelayanan diagnostik elektromedik, |
| 1) pemeriksaan USG; |
| t 2) pemeriksaan EKG, ECG (Ec'ti• |
| rliputi |
| : Graft), EMG dan treadmill. %! |
| Cardio Setiap pemeriksaan penunjang medl' membutuhkan tindakan anestesi, < tamb~han tarif rntribusi pelay8:na': tindaka .:J |
| sesua1 dengan tmdakan yang d1tenmanya. Ii |
| yang |
| b. |
| enakan anestesi |
| i.: |
| ,. |
| t |
| •'>: |
bl
,;;; •:
\ j i'
! '
:~\=
Setiap permintaan pemeriksaan penunj~ medik penyegeraan (cito) dikenakan tambatj'~n jasa pelayanan paling tinggi 30% (tiga puluh pd)! seratus) dan tambahan jasa sarana secara pr~~orsional kewajaran sesuai penggunaan peralatan ~nunjang medisnya. fl
'!.
••i'
Tarif retribusi pelayanan pemeriksaan ~nunjang medis pasien rawat darurat diklasifikasU\an tarif layanan penyegeraan ( cito). tf .\J
~'.;
BAB VII - KETENTUAN PELAYANAN KESEHATAN Bagian Kesatu Standar Pelayanan
Pasal 29

Tarif retribusi pelayanan laboratorium klini, ldihitung per parameter pemeriksaan. . \ ·
I
·· l ayanan RSUD dapat mengembangkan laboratorium klinik dalam bentuk paket pel . . ,. Dalam hal terjadi pengulangan pe. ,:eriksaan laboratorium klinik karena kesalahan ;J petugas laboratorium (human error) atau setelah , ivalidasi hasilnya meragukan, maka pasien dibebi~an dari tarif retribusi yang memerlukan pengulang ~ j
,,
J
•,
BAB VII - KETENTUAN PELAYANAN KESEHATAN Bagian Kesatu Standar Pelayanan
Pasal 30

i::
:,
Tarif retribusi pelayanan setiap ·'' riksaan radiodiagnostik dihitung per ekspose pe ;'. riksaan dan jenis alat radiologi, terdiri jasa saran !tian jasa pelayanan dengan catatan jasa sarana pe ;i riksaan sudah termasuk biaya bahan film, dan ba '.: kimia yang diperlukan, kecuali bahan kontras. iK
Pemeriksaan radiologis yang membutuhk : bahan kontras diperhitungkan tersendiri sesuai h ifga yang berlaku saat itu dan jika RSUD tid Jc dapat menyediakan bahan kontras, maka pfi~yediaan bahan kontras hams dengan resep dokter. ~t
:\P
Pemeriksaan USG (ultrasonografz) termasuf: atau cetakan hasil. ij'.;
printout
1:~
Bagian Kedelapan
!J~
Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Kelirga Berencana ll;
BAB VII - KETENTUAN PELAYANAN KESEHATAN Bagian Kesatu Standar Pelayanan
Pasal 31

f!l
%)
Pelayanan kesehatan ibu, anak Berencana di RSUD meliputi: dan ~;Keluarga
- a. pelayanan kesehatan ibu; dan/ a tau
- b. pelayanan kesehatan anak atau bayi;
3. Pelayanan keluarga berencana. c
28
Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana fmaksud pada ayat ( 1) huruf a meliputi :
pelayanan kebidanan :
- 1) pemeriksaan dan konsultasi antenptal care (ANC) dan/atau Post Natal Care (PNC)+
- 2) persalinan normal yang dikla~kasikan dalam: :'·
- a) persalinan normal yang ditolong "lldan;
- b) persalinan normal yang ditolong dokter umum;
- c) persalinan normal yang ditolong dokter spesialis.
\_.•r.•
- 3) persalinan berupa: patologis dengan Jindakan,
- a) tindakan medis pervaginam;
- b) tindakan medis operatif.
- b. pelayanan penyakit kandungan;
- c. pelayanan ke\_sehatan reproduksi.
Pelayanan kesehatan anak atau bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: --
- a. pelayanan tumbuh kembang anak;
- b. pelayanan perawatan bayi baru lahir; atau
- c. pelayanan imunisasi.
- (4) Tarif retribusi pelayanan kebidanan terdiri dari persalinan normal, persalinan dengan penyulit dengan tindakan medis pervaginam ,dan/ atau tindakan medis operatif sesuai kategori penolong persalinan.
- (5) Tarif retribusi pelayanan asuhan kebidanan berdasarkan beban kerja sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 ayat (3).
6. ((]&gt;) Tarif retribusi perawatan bayi baru lahir dari tindakan medik operatif (caesarj disesuaikan dengan kondisi bayi, diklasifikasikan dalam perawatan oleh :
- a. dokter spesialis tamu dengan bidan;
- b. dokter spesialis RSUD dengan bidan;
- c. dokter umum dengan bidan.
BAB VII - KETENTUAN PELAYANAN KESEHATAN Bagian Kesatu Standar Pelayanan
Pasal 32

- (1) Pelayanan Keluarga Berencana, meliputi:
- a. konsultasi kesehatan reproduksi;
- b. kemasangan dan/atau pelepasan alat kontrasepsi dengan atau tanpa komplikasi;
- c. kelayanan KB suntik;
- d. kelayanan KB dengan tindakan medik operatif (vasektomi, tubektomi).
}i
-,••.••
J&gt;
:"{\_r.•
l•
I
i
'
-;.:.
•h
- ( i} Pelayanan medik gigi dan mulut, terdiri dari :
- a. pelayanan medik gigi dasar;
- b. pelayanan medik gigi spesialistik.
Jenis pelayanan medis gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari :
- a. pelayanan konsultasi gigi;
- b. pemeriksaan dan/atau tindakan medik g1g1 dan mulut (operatif dan non operatif);
- c. pelayanan konservasi gigi.
Setiap jenis pelayanan medik gigi dan mulut dikenakan tarif retribusi pelayanan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
Tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk tindakan anestesi di kamar operasi dan/ atau pemeriksaan penunjang medis yang diperlukan dan diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pemeriksaan penunjang medis yang diterima.
Bagian Kesepuluh Pelayanan Penunjang Nonmedis Paragraf 1 Pelayanan Gizi Klinik
BAB VII - KETENTUAN PELAYANAN KESEHATAN Bagian Kesatu Standar Pelayanan
Pasal 34

- (i) Pelayanan gizi klinik merupakan bagian integral dari pelayanan medik dalam rangka terapi dan perawatan pasien yang membutuhkan asupan gizi sesuai penyakitnya.
(~)
(3}
29
Tarif retribusi pelayanan pemasang:Etn alat kontrasepsi dan pelayanan KB suntik tide,k/belum termasuk alat kontrasepsinya, dan dikenak,an biaya tersendiri sesuai dengan jumlah dan J~is alat kontrasepsi yang digunakan.
Setiap pelayanan Keluarga Berencana retribusi yang meliputi jasa sarana pelayanan. dikenakan 4an jasa
Dalam hal alat kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah (dibiayai program) pasiep. peserta program KB dibebaskan dari penyedia:an alat kontrasepsi. ·
,~•
1
J
J
:r,
•.
-~
;{
;f
;~f
'---~'
...
( 1\_.:,•\_.
I.
::,.
-~.
.
• •
•
;:~.
(:ar iii•
'
(~J,
}.':.'
.•
I•
.,.
•• 7•
':,:
30
•,•
,:
'
;
S-,
•~
Pelayanan gizi klinik, meliputi :
I
- a. pelayanan konsultasi gizi pasien rawat J~lan dan pasien rawat inap; t .t'.-
- b. pelayanan asuhan gizi;
,;:- ;
- c. pelayanan makanan non diet pasien (dieiµmum);
- d. pelayanan makanan diet pasien (diet khll$us) . . ,J I
Tarif akomodasi tidak termasuk tarif maka:pan, Tarif makanan dibedakan tarif makanan non '.}diet dan makanan diet pasien dengan diklasl.hkasikan -~· r menurut:
j enis diet pasien;
- b. kategori pasien, meliputi pasien umum djf.n pasien privat. \:
Setiap pelayanan gizi klinik dikenakan tari'i :retribusi pelayanan yang meliputi biaya jasa sarana 'dan/ atau jasa pelayanan. :: .
Dalam hal terjadi tl.uktuasi harga bahan ,~akanan dan/ atau bahan baku makanan diet khusu~;; direktur dapat menetapkan besaran tarif ~mentara (penyesuaian komponen penyediaan jasa· · sarana) sambil menunggu proses penetapan tarif pet).yesuaian definitif yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Paragraf 2
Pelayanan Farmasi
BAB VII - KETENTUAN PELAYANAN KESEHATAN Bagian Kesatu Standar Pelayanan
Pasal 35

Pelayanan farmasi merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab RSUD untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lain sesuai kebutuhan serta melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaannya dilaksanakan satu pintu.
RSUD wajib menyusun formularium rumah :~akit dan pedoman diagnosis dan terapi bersama Komite Medik untuk kepentingan pengobatan dan keselamatan pasien (patient safety).
Pelayanan farmasi di RSUD meliputi:
- a. pelayanan konsultasi / informasi obat;
- b. pelayanan obat, implant, dan/atau AKHP di luar komponen jasa sarana tarif retribusi;
- c. pelayanan farmasi klinik; dan
- d. pelayanan handling obat sitostatika {obat kanker).
Direktur RSUD dapat membentuk Unit Pelayanan Farmasi (UPF) atau Depo Farmasi. untuk melaksanakan pelayanan farmasi se bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
| l ••Br 31 l1 f Pengelolaan keuang~ Unit Pelayanan F~,-,,. .. 1 si (UPF) atau Depo Farmas1) menggunakan s1s • pl dana bergulir (revolving fund) dan sebagian • ~a lebih pengelolaannya dapat digunakan • j untuk pengembangan mutu pelayanan dan pos r • unerasi | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengelolaan dan penetapan harga ecera '. ltertinggi jual obat dan sediaan farmasi sebagaimana: ••maksud ~. 'l!, pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan pati. j:; | Pengelolaan dan penetapan harga ecera '. ltertinggi jual obat dan sediaan farmasi sebagaimana: ••maksud ~. 'l!, pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan pati. j:; |
| : :: ' Bagian Kesebelas | : :: ' Bagian Kesebelas |
| layanan Rehabilitasi Media clan Rehabilita • ; Mental • .. i | layanan Rehabilitasi Media clan Rehabilita • ; Mental • .. i |
| Pasal 36 . ; | Pasal 36 . ; |
| Jenis pelayanan rehabihtasi a. pelayanan fis1oterap1; | medis terdiri dl:: i : . ! 'I rehabilitasi; |
| b. pelayanan | .~ \ |
| kedo~te~an c. pelayanan terap1 w1cara. | J • .. t; |
| Jenis pelayanan rehabilit~_si mental, meliput[ | Jenis pelayanan rehabilit~_si mental, meliput[ |
| a. pelayanan kesehatan J1wa; | l: |
| b. pelayanan psikologi psikologi); | (konsultasi ~ test l |
| C. pelayanan terapi sosial dan terapi kerja. r Setiap pelayanan rehabilitasi medis dan np1abilitasi mental dikenakan retribusi pelayanan yan& meliputi biaya jasa f | C. pelayanan terapi sosial dan terapi kerja. r Setiap pelayanan rehabilitasi medis dan np1abilitasi mental dikenakan retribusi pelayanan yan& meliputi biaya jasa f |
| sarana dan jasa pelayanan. f; | sarana dan jasa pelayanan. f; |
| Pelayanan transfusi darah dalam bentuk pemberian transfusi darah, tidak penyediaan kantong (bag/labu/kolj} disesuaikan dengan harga yang ditetapkan Transfusi Darah (UTD) Daerah. | t:: r felayanan ~rmasuk daf~ yang 1Qleh Unit •.i, |
| Tarif retribusi pelayanan transfusi darah tJ;diri jasa sarana dan jasa pelayanan. ( | atas |
| Penghitungan jasa sarana meliputi pemakai;n (freezer, blood wanner), bahan habis pa!ai | sarana dasar |
| tidak termasuk transfusion set. ~-- | |
| ••, Jasa pelayanan pemberian transfusl sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh | tenaga darah |
| medis dan/atau tenaga keperawatan. !'. | |
| ;1 J d •. :I 32 Penghitungan tarif layanan pemberian tran • si darah dihitung per labu (bag) darah sesuai denga , ••ekuensi layanan yang diterima. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paragraf 2 Pelayanan Terapi Oksigen Pasal 38 Pelayanan terapi oksigen yang menggu gas |
| Penyediaan BAHP berupa gas medik peneta disesuaikan harga gas medis yang berlaku s • Jasa sarana pemakaian gas medik meli': tabung atau instalasi sentral gas medik, • pemakaian manometer tidak termasuk se . • (disposable). • Jasa pelayanan pemakaian gas medis me uti pelayanan bagi petugas dan perawat yang• dan memonitor pemasangan atau pema••ian gas Ii medis dikenakan sekali pada awal pe• :! (setting). Bagian Ketigabelas elayanan Kesehatan Tradisional-Komplem |
| berdasarkan jam pemakaian sejak mano masker/nasal oksigen dikenakan pada pasi. •. jasa elayani |
| Pasal 39 |
| Pelayanan kesehatan tradisional-ko merupakan inovasi pelayanan di RSUD dal memenuhi t. ementer I . rangka : edianya |
| Pelayanan kesehatan tradisional kom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disele • 1 dalam bentuk pelayanan akupunktur, dikembangkan sesuai kebutuhan. |
| Setiap pelayanan kesehatan 1;, komplementer dikenakan tarif retribusi me f : sarana dan jasa pelayanan. 1•' ,r: puti j •1• . :,1' |
| isional› jasa |
| dapat |
| ; i I :•ementer arakan |
| :; : sarana '. |
| :1 |
| :Iii .. |
| •. I |
| .: 1 ;I:-) |
| fasilitas dan tenaga terampil di bida |
| kebutuhan masyarakat dan |
| :It | :It | :It |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ii | ii | ii |
| a. | pelayanan general/medical check up; | IJ::I pengantin~:.i |
| b. c. pelayanan pemeriksaan | pelayanan pemeriksanaan kesehatan haj~ calon | |
| Pelayanan pengujian kesehatan se dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari pemeriksaan kesehatan umum dan pe. penunjang medik sesuai kebutuhan. Pelayanan dan pemeriksaan kesehatan dengan peraturan perundang-undangan. RSUD dapat | mengembangkan | h i sesuai paket •• layanan |
| penguji kesehatan sesuai dengan masyarakat. Besarnya tarif retribusi paket pelayanan dimaksud pada ayat (4) ditentukan | penguji kesehatan sesuai dengan masyarakat. Besarnya tarif retribusi paket pelayanan dimaksud pada ayat (4) ditentukan | se • se .•• :gaimana •:: bagian |
| tersebut dalam Lampiran dan merupak yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daer• Bagian Kelimabelas Pelayanan | Pemulasaraan | Jenazah • :I |
| Pelayanan pemulasaraan jenazah di RSUD, a. perawatan atau konservasi jenazah; b. pemeriksaan luar jenazah; penyimpanan jenazah; | Pelayanan pemulasaraan jenazah di RSUD, a. perawatan atau konservasi jenazah; b. pemeriksaan luar jenazah; penyimpanan jenazah; | klinik), |
| | pembedahan jenazah (otopsi diklasifikasikan : 1) otopsi klinik dilaksanakan di 2) otopsi klinik dilakukan di Luar | .. i •. ,I |
| RSUD;: RSU e. pengawetan jenazah. Penyelenggaraan pelayanan pemulasaraa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan ketersediaan sumberdaya yang RSUD. | RSUD;: RSU e. pengawetan jenazah. Penyelenggaraan pelayanan pemulasaraa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan ketersediaan sumberdaya yang RSUD. | jenazah suaikan |
| di. | di. | di•,liki oleh |
| Pelayanan perawatan jenazah adalah jenazah dengan/atau tanpa termasuk peti jenazah yang tersendiri. | Pelayanan perawatan jenazah adalah jenazah dengan/atau tanpa termasuk peti jenazah yang tersendiri. | nganan tidak •tungkan |
| p; memandi diper | | |
i •\_:-'
&gt;&lt;
:f,:
.
'
(
1 -
• j
I \_
i
~:•I
(
•
(,
,
l
1
,
1
:f' i ii~
I!
~
..
•1:lli
Bagian Ketujuhbelas
•
-~. 1~
ti••
34
Setiap pelayanan pemulasaraan se~gaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarifrretribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan. }J :(le
Pemeriksaan jenazah dengan otopsi kliffjk yang membutuhkan pemeriksaan laboratoriuni~[i-forensik dikenakan tarif retribusi tersendiri. :\_-; . .,.,,
Tarif pelayanan jenazah menular terteilp yang membutuhkan penanganan khusus,tf bahan pembungkus khusus, maka besaran tarif c¥'tentukan sebagaimana tersebut dalam Lampi '·.n dan merupak.an bagian yang tidak terpisa · an dari Peraturan Daerah ini.
Pelayanan medico-legal merupakan pelay diberikan pada institusi, badan a tau untuk memperoleh informasi medi kepentingan hukum dan/ atau asuransi. Pelayanan medico-legal meliputi : p n yang , orangan untuk
- a. pelayanan visum et repertum pemeriksaan luar; beru.pa
- b. pelayanan resume medik;
3. pelayanan salinan rekam medik;
4. pelayanan administrasi klaim asuransi ehatan;
5. e
6. pelayanan keterangan medik pemerik kematian. n luar
Setiap pelayanan medico-legal dikenakan fetribusi pelayanan yang meliputi biaya jasa saran an jasa pelayanan. ' 1
Tarif layanan se bagaimana dimaksud tidak/belum termasuk tarif layanan pe· penunjang medik yang diperhitungkan , . rsendiri sesuai dengan jenis layanan penunjang ik yang diterima . (5) yat
:
j
fe1ayanan Transportasi Rujukan Pasien clan
,!i'I
)t
BAB VII - KETENTUAN PELAYANAN KESEHATAN Bagian Kesatu Standar Pelayanan
Pasal 43

(
tenaga medis dan/ at I ·bedakan tenaga
Pelayanan transportasi ambulan berdasarkan crew paramedis yang mendampingi.
Komponen biaya pelayanan transportasi terdiri dari:
mbulan
- jasa sarana dihitung berdasarkan bia: untuk biaya pemeliharaan kendara . a.
satuan
'
suku nazah
(
:,~;
;]&gt;;
ii&gt;t t:.r
~J.
\_•
•'-'••
,i:;;, lt~i
J:;
'.~\_:;.;J
i 'L, l '.; .;
i;J,'
L , i' ti
j,J
:'.
~•
1
I
;1
H
~I
:( i ci,
'
'1 !j;
~
; ;\_
.
ill
35
cadang, asuransi kendaraan, penyusu~, pajak kendaraan dan bahan bakar minyak; 't':
- b. jasa pelayanan dihitung berdasarkan j~lah dan jenis crew tenaga medis dan/ ataijj: tenaga paramedis yang mendampingi; ;\
- c. tarif retribusi awal dihitung sampai de~n jarak tempuh 10 ( sepuluh) kilometer dari RSUlj
- d. dalam hal jarak tempuh penghantaran ~~bih dari 10 (sepuluh) kilometer, maka 4'$cenakan tambahan retribusi per kilometernya. '·'
Biaya penyeberangan dengan kapal feri jalan tol dihitung pulang pergi termasuk ju pendamping jika disertai crew.
• n/ atau ah
crew
. I
BAB VII - KETENTUAN PELAYANAN KESEHATAN Bagian Kesatu Standar Pelayanan
Pasal 44

Pelayanan transportasi jenazah sopir pengemudi mobil jenazah. dilaksan oleh
Komponen retribusi pelayanan transportas , jenazah terdiri dari dari :
- a. jasa sarana yang dihitung berdasar satuan untuk biaya pemeliharaan suku cadang, asuransi kendaraan, pe ·· · pajak dan bahan bakar minyak; sutan, k hdaraan, biaya
- b. biaya pelayanan awal untuk jangkau \_ radius paling jauh 10 (sepuluh) kilometer da \RSUD . dan dihitung sesuai dengan jenis mo bil j' '' ; azah;
:,
.•
- c. dalam hal jarak tempuh penghantaran . : bih dari 10 (sepuluh) kilometer, maka tambahan retribusi per kilometernya;
- d. jasa pelayanan untuk pengemudi mobil
Biaya penyeberangan dengan kapal feri jalan tol dihitung pulang pergi.
BAB VIII - PELAY ANAN PENDIDIKAN DAN PENELIT
Pasal 45

nazah
•,'
:• an/atau
'11•1•
'Ill:
::'••I
f
,!!
:~:
~
:!'t'
Dalam melaksanakan fungsinya dibidang p · .:'didikan, RSUD dapat memberikan pelayanan pendi · an dan pelatihan bagi peserta didik atau tenaga sehatan
H
(,. ri
J
' ~i d . ri! ~e:l~: p:::~~::u:::d::~~;::::g:~didi-n dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ~ ~at (1),
J
)
tii
J!
~'
fj tj
1
/J:
~i
):Ii
. ii!
,.,
| 36 | 36 | 36 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pasien (patient safety). ;'.{, ! ••.-i Bentuk pelayanan pendidikan dan j;jklatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melip~: | pasien (patient safety). ;'.{, ! ••.-i Bentuk pelayanan pendidikan dan j;jklatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melip~: | pasien (patient safety). ;'.{, ! ••.-i Bentuk pelayanan pendidikan dan j;jklatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melip~: |
| a. pelayanan pembimbingan praktek klinikr}j! | a. pelayanan pembimbingan praktek klinikr}j! | a. pelayanan pembimbingan praktek klinikr}j! |
| b. | pelay~nan pembimbingan praktek a~nistrasi manaJemen• ,JH ' ~~l | pelay~nan pembimbingan praktek a~nistrasi manaJemen• ,JH ' ~~l |
| c. | pelayanan pelatihan tenaga kesehatan {fwi house training); dan • ;• .,\ | pelayanan pelatihan tenaga kesehatan {fwi house training); dan • ;• .,\ |
| d. | pelayanan kaji (studi) banding dari RSU lain. l | pelayanan kaji (studi) banding dari RSU lain. l |
| Dalam melaksanakan pelayanan pendid pelatihan sebagaimana dimaksud pada RSUD harus menjamin keamanan dan ke pasien (patient safety). Setiap pelayanan pendidikan dan 1 n dan ' at (1), latihan | Dalam melaksanakan pelayanan pendid pelatihan sebagaimana dimaksud pada RSUD harus menjamin keamanan dan ke pasien (patient safety). Setiap pelayanan pendidikan dan 1 n dan ' at (1), latihan | Dalam melaksanakan pelayanan pendid pelatihan sebagaimana dimaksud pada RSUD harus menjamin keamanan dan ke pasien (patient safety). Setiap pelayanan pendidikan dan 1 n dan ' at (1), latihan |
| dikenakan tarif retribusi, sesuai jenis prak strata peserta didik dan lama pelaksana klinik, meliputi komponen jasa sarana pelayanan. klinik, raktek n jasa | dikenakan tarif retribusi, sesuai jenis prak strata peserta didik dan lama pelaksana klinik, meliputi komponen jasa sarana pelayanan. klinik, raktek n jasa | dikenakan tarif retribusi, sesuai jenis prak strata peserta didik dan lama pelaksana klinik, meliputi komponen jasa sarana pelayanan. klinik, raktek n jasa |
| Komponen jasa sarana sebagaimana dima ayat (5) dihitung berdasarkan biaya pe. praktek klinik (activity based costing) melip | Komponen jasa sarana sebagaimana dima ayat (5) dihitung berdasarkan biaya pe. praktek klinik (activity based costing) melip | Komponen jasa sarana sebagaimana dima ayat (5) dihitung berdasarkan biaya pe. praktek klinik (activity based costing) melip |
| a. | BAHP yang dipakai selama praktek; | BAHP yang dipakai selama praktek; |
| b. | penggunaan sarana dan fasilitas RSUD; | penggunaan sarana dan fasilitas RSUD; |
| c. | penggunaan air, listrik dan/atau telepo | penggunaan air, listrik dan/atau telepo |
| Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pa meliputi: :ayat (5) | Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pa meliputi: :ayat (5) | Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pa meliputi: :ayat (5) |
| a. | honorarium pembimbing klinik clan/ata elatih; | honorarium pembimbing klinik clan/ata elatih; |
| b. | pelayanan administrasi pendidikan. | pelayanan administrasi pendidikan. |
| Setiap institusi pendidikan yang akan me peserta didiknya untuk praktek klinik di R memenuhi ketentuan sebagai berikut: irimkan | Setiap institusi pendidikan yang akan me peserta didiknya untuk praktek klinik di R memenuhi ketentuan sebagai berikut: irimkan | Setiap institusi pendidikan yang akan me peserta didiknya untuk praktek klinik di R memenuhi ketentuan sebagai berikut: irimkan |
| | menandatangi perjanjian kerjasama y hak-kewajiban kedua belah pihak; clan | menandatangi perjanjian kerjasama y hak-kewajiban kedua belah pihak; clan |
| b. | menyediakan supervisor praktek. | menyediakan supervisor praktek. |
| Pasal 46 Dalam melaksanakan fungsinya dibidang RSUD dapat memberikan pelayanan pem penelitian klinik maupun penelitian manaje nelitian, bingan | Pasal 46 Dalam melaksanakan fungsinya dibidang RSUD dapat memberikan pelayanan pem penelitian klinik maupun penelitian manaje nelitian, bingan | Pasal 46 Dalam melaksanakan fungsinya dibidang RSUD dapat memberikan pelayanan pem penelitian klinik maupun penelitian manaje nelitian, bingan |
| Penyelenggaraan dimaksud pada sebagai subyek | Penyelenggaraan dimaksud pada sebagai subyek | penelitian klinik se ayat (1) yang melibatk penelitian, harus me .1\ ~~~ pasien patkan |
| ,•.:: ~- :~i .- .:•:•.;i | 37 Lilt mt j•; l persetujuan pasien dan kelaikan etilb: clearance) dari komite medik. f) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelayanan penelitian sebagaimana dimaksu~ayat meliputi: ? | (ethical |
| (1), | , :'~. |
| a. pelayanan penyedian data/informasi; d~\ b. pelayanan pembimbingan penelitian. ,~,: | .;. '.•'I tarif;Jetribusi jenjang |
| Setiap penelitian di RSUD dikenakan diklasifikasikan berdasarkan jenis peneliti~ strata peneliti. I)3 Ketentuan mengenai besaran tarif ••• penelitian di RSUD ditentukan sebagaiman dalam Lampiran dan merupakan bagian : g terpisahkan dari Peraturan | layanan 'tersebut tidak Daerah ini. • |
| Pasal 47 RSUD wajib menyelenggarakan medik sesuai standar dan yang berlaku. Setiap pasien yang dirawat di RSUD wajib nomor identitas pasien dan dokumen rek yang berlaku seumur hidup. Pelayanan rekam medis meliputi: pelayanan rekam medis rawatjalan; . ' . | : \ pelayan _ peraturan pe rekam . dangan |
| pelayanan rekam medis gawat darurat; ~,i pelayanan rekam medis rawat inap; pelayanan resume medik. Setiap pasien baru RSUD maupun rawat darurat) | ~-•l medik atau salinl rekam , •~•- .f 1 (kunjungan r dikenakan tarif k at jalan pas1en |
| identity). J ! Setiap pelayanan rekam medik pasien se dimaksud pada ayat (1) dikenakan tari meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan. l | ;~i gaimana :•retribusi Jayat (3) |
| | i*meliputi ,,;\ |
| Jasa sarana sebagaimana dimaksud pad | |
| dihitung berdasarkan biaya satuan, komponen: | 1::!, \i"-' i;!l I;/ |
| a. biaya cetak kartu pasien; b. biaya cetak dokumen rekam medik; | Ii;. |
| c. pemakaian sarana dan fasilitas | |
| | I: |
| | pe+panan |
| rekam medik. | |
| | •I-: j.-:: |
| | ~ k~ |
~
| Setiap pasien rawat map di RSUD pelayanan rekam medik sebagaimana dalam Pasal 42 ayat (3) huruf c, dan administrasi keuangan. Pelayanan administrasi keuangan dimaksud pada ayat (1), meliputi: \ :~ \ keterangan medik (surat sakit, sura • idirawat, surat melahirkan, surat keterangan _'ninggal, dan sejenisnya); dan | ~endapat •:d,imaksud ~flayanan -, se~gaimana ' ~ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| pelayanan rincian ongkos perawatan meterai atau administrasi klaim b dengan penjaminan. | |
| b. | rmasuk |
| | pasien |
| Bagian Ketiga Pelayanan Lainnya | |
| Dalam melaksanakan fungsinya, memberikan pelayanan lainnya dalam me sarana, peralatan dan kemampuan pet dimilikinya. | dapat . faatkan s yang |
| Pelayanan lainnya meliputi antara lain terbatas pada: pelayanan akupuntur; | tidak |
| pelayanan pembakaran sampah (lncenerator); pelayanan Pengolahan Limbah ca#J dan/atau limbah infeksius; | f!: medik - |
| petayanan Laundry (pencucian/binatu) | i: Medik ti |
| sterilisasi. Retribusi pelayanan lainnya sebagaimana pada ayat (2), meliputi jasa sarana pelayanan. | r› t an/atau ir n jasa |
| ~:i L:! 1 1 ,~ :t I!., ' , Ii. r:1 | 1 1 _ '• |
| \i;~l;: T{~, ,-•: . f.;l{ | H |
| . ' . | |
BAB VIII - PELAY ANAN PENDIDIKAN DAN PENELIT
Pasal 50

- ( 1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan kelas perawatan, frekuensi, dan jenis-jenis pelayanan dan/ a tau parameter pemeriksaan.
- (2) Tingkat penggunaan pelayanan ambulan atau mobil jenazah dihitung berdasarkan jarak tempuh dan fasilitas, serta kru ( crew) yang menyertai.
- (3) Tingkat penggunaan pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian dihitung berdasarkan kategori peserta didik dan peneliti, lama praktek klinik dan jumlah peserta didik atau rombongan untuk studi banding.
BAB XI - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI
Pasal 51

- (1) Prinsip penetapan besaran retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya adalah untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas serta kelangsungan penyelenggaraan pelayanan di RSUD.
- (2) Sasaran penetapan besaran retribusi guna menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan serta tidak mengu tamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing untuk pelayanan sejenis.
- (3) Komponen tarif layanan kesehatan dan pelayanan lainnya terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Pengalokasian anggaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maksimal 44 % (empat puluh empat per seratus) dari pendapatan pelayanan.
- (5) Pembagian jasa pelayanan diatur lebih lanjut dengan remunerasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Jasa sarana sebagaimana dimaksud ayat (3) diperhitungkan berdasarkan biaya satuan (Unit Cost) per jenis pelayanan pada kelas III meliputi, biaya bahan alat habis habis (BHP) dasar, biaya operasional dan biaya pemeliharaan tidak termasuk biaya investasi riil dan belanja pegawai.
- (7) Biaya investasi dan belanja pegawaLnon PNS di Kelas Utama dan/ a tau di kelas umum non subsidi diperhitungkan dalam menetapkan jasa sarana.
:
'. ,
t
iij
:
:•,
Jt
~
'!j .
1 -1
. :J;
j
I
: &gt;
40
Besarnya tarif retribusi pelayanan keseha~ adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,i:lrmpiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang aj;wupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratur~f Daerah ini. ;\]
•=-•.i)
BAB XII - KERJASAMA OPERASIONAL
Pasal 52

Dalam melaksanakan fungsinya mengadakan Kerja Sama Operasional (KS pihak ketiga yang dituangkan dalam Perja Sama sesuai dengan peraturan perund berlaku. dapat dengan n Kerja yang RSU an
Kerjasama operasional sebagaimana dima ayat ( 1), meliputi : "-~ ud pada
- a. kerjasama pelayanan kesehatan penjam~;
- b. kerjasama penyediaan peralatan medikf"dan/ atau peralatan penunjang medik (laborato~m atau radiologi); f:f ,'·:..,,.-
3. kerjasama mendatangkan dokter spesi
4. -~ tamu;
- d. kerjasama pendidikan clan penelitian;
- e. kerjasama lain yang sah.
BAB XII - KERJASAMA OPERASIONAL
Pasal 53

Kerjasama pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (2 meliputi : p amman
uruf a,
•,-r
- a. Penjaminan Program Jamkesmas, ·\_:i\_;~JProgram Jampersal atau Program Jamkesda; ff~
- b. Penjaminan Asuransi Pe~erintah (PT. ~kes, PT. Astek dan PT. Jasa RaharJa); 1 :/
- c. Penjaminan perusahaan, atau asuransiJasta.
Tarif retribusi pelayanan Jamkesmas, Jinpersal, a tau Jamkesda sebagaimana dimaksud pa&lt;I ayat ( 1) huruf a, ditetapkan sesuai dengan !:;·\_ edoman pelaks~naan masing-m~sing program yang ,, 1 etapkan Pemenntah atau Pemermtah Daerah, }Ji
Tarif retribusi pelayanan penjaminan ':;\_ 1 \_' suransi Pemerintah sebagaimana dimaksud pad -: yat (1) huruf a, ditetapkan sesuai dengan ·\_ rjanjian kerjasama atau peraturan perundan ·-~ yang berlaku. It{
Tarif retribusi pelayanan penjaminan asur~~i swasta atau perusahaan swasta sebagaimana ~maksud pada ayat ( 1) huruf c, berlaku tarif prit,#t diatur q~1
f~-
:
Wt
,. ;
t;:i
"l
41
dalam kontrak perjanjian kerjasama dan q.ilaporkan kepada Bupati.
Dalam hal terdapat selisih lebih atau seli~ kurang akibat perbedaan besaran tarif yang diai4~ dalam perjanjian kerjasama atau akibat perbeda~ model pembayaran (model paket dengan model (per jenis layanan), maka perlakuan akuntansinya d{atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. · ·
| Pasal 54 ; •.i Dalam hal keterbatasan kemampuan luangan daerah, RSUD dapat kerjasama operasioff•:,dengan pihak ketiga untuk penyediaan peralatan ,... ik atau peralatan penunjang medik dilaksanak sesuai |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemilihan calon vendor (mitra berpedoman pada peraturan perundan jasama) yang berlaku. j |
| Kerjasama operasional sebagaimana dima ••~ d pada bagi ayat (1) harus menjamin mutu dan •, es masyarakat miskin. kl |
| Besaran tarif retribusi ditetapkanf) menguntungkan kedua belah pihak i~ memperhatikan kemampuan masyarakat ''. .. dalam perjanjian kerjasama. saling dengan diatur |
| Dalam melaksanakan fungsinya RS dapat mendatangkan dokter spesialis ta guna meningkatkan akses pelayanan keseha yang bermutu kepada masyarakat. fl |
| Pelaksanaan kerjasama dokter spesialis '#.:;--.- u dapat bersifat antar rumah sakit atau bersifat in '•ctu,dan diatur dalam perjanjian kerjasama yang i•~engatur hak-kewajiban para pihak. \~~ |
| .:J Setiap dokter spesialis tamu yang mel,.;anakan pelayanan medik di bidangnya (clinical ' ... ' •viledge) yang direkomendasikan oleh Komite Me.• , wajib mendapatkan surat tugas dari Direktur. r:; i\' fi_i |
| Kerjasama pelayanan pendidikan dan'r;.:nelitian sebagaimana di~a~sud dalam Pasal 52 ay 2) huruf d, harus menJamm keamanan, kesela an dan kenyamanan pasien (patient safety). t\, -~,J ft 1 ~rl ".'.•\ :: . '. |
42
- (2) Kerjasama pelayanan lainnya yang sah, antara lain pelayanan pembakaran sampah mcdik, pcngolahan limbah mcdik cafr atau limbah ineksius, dan/ a tau pclayanan stc1-ilisasi-b;11alu.
2. Ketcntwrn lcbih l,\_1:1jut Le11Lang kcscrjasama opcrasiorn1I dengan pihr,k dcngan Pcraturan Bupati. pcli-.1\_\·'d 11, I,, l,.1in dic1L1i1· (3)
BAB XIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 57

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pclayanan Kesehatan dan pelayanan lainnya sebagaimana tercanlum dalnm Lampiran chm mcrupakan hagian yang tidak tcrpisahkan dari Pc:ratur~rn ihH·rah ini.
BAB XIV - MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 58

Masa Rctribusi Pdayarnw Kcsehatan scsuai dcngan jcnis pelayanan yang dibcrikan.
BAB XIV - MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 59

Saat Rctribusi terutang tcr\_jadi pada saat dit:crbit.kanny~ SKRD atau dukumcn \_yans4 '--Lpcrs8.makan.
BAB XIV - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 60

- (l) Retribusi dipungut dcngan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipcrsamakan.
- {2) Hasil pcmungutan rctribusi disctor oleh Bcndahara t&gt;cncrimaan yang pc:1tinjukannyR dil.ct&lt;1pkan dcng:rn 1-:cpulusrn1 131.:pati.
- P) Hasil pcinungutan scbug,,irnana di111uKsl1d 1 Jtl,t,l t! 1 ':t, (2), disctor kc kas urnL,rn Jacrah ~;clm;..;ai p~:ncrin1:-,~1n daerah dulcim waktu paling lama l x )ti jc1m l&lt;cr\_i:,.
- (4) Tata cara pclaksanaan pcmungutan dan penyetoran retribusi ditrtapkan dcngan Pcraturan nupati.
Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran
BAB XIV - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 61

- ( 1) Pembayaran l&lt;etribusi tcrulang harus dilakukan sekahgus pada saat diterbilkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen yang dipersamakan scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dalam bcntuk:
- a. karcis; atau
- b. kuitansi yung cliscrtai rincian pclayanan yang diberikan.
- ('.3) f&gt;cmbayaran diL1kukc1r1 di Lcmrn! p(·i:1\_,,·::n::1n r!ib.-rik:-i i dan/atau tcrnpat ynng clitunjuk dcngw: d1tJ'...;fl,~d:. tanda bukli pcrnbayaran retribusi clan dicaLat daiam buku penerimaan Rctribusi Daerah.
- (3) J\pabila Wajib 1-&lt;ctribusi yang tidak cbpat r:1.cmbayar scluruh biaya rclribusi, maka wajib mcmbuat Surat Pcngakuan 1 lutang (SPH) olch Penjamin dan disctujui Direktur RSUD.
- (4) Retribusi yang Lcrutang sebagairnana ayat. (3) dilunasi sclambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD (Surat Kctcrangan Rclribusi Dacrah) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (::i) Pcmbayaran rctribusi oieh pih~1k pcnjarnin ya11g bcrbcnLUk !3ad:111, dengan sis1te1r1 klaim. atau diutur scsuai dcn°an kcsc· 1 i::ik.c:,:.a:1 bcrsurn;1, .. ~
- (6) Dalam hal pcrnbayaran dit.1kuk;..tn u. Ll.:;11p;-\! pclayanan, rnaka scluruh hasil pcncrirnan :,:Lribusi harus disctor di Kas Umurn Dacrnh paling lambat 1 (satu) hari kcrja sejak saat diterirna pcmbayaran retribusi.
Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan
BAB XIV - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 62

- (1) Dalam hal 7 (tujuh) hari sctclah ja.tuh tempo pembayaran Wajib Rctribusi oc!um mernbayar rctribusi k,-ul.:1!1gnya, da11ul. ,litL·: bi:..k,.\_ir·, st11 ,,: t:cgura1·;.
2. /).) Dalam jangka w:-lkLu '/ /tujuh·1 hari Sl::.clah !.dllf;!-'/l ditcrbitkannya surat Leguran, Wajib J~ctribusi masih belum memcnuhi kewajibannya, dilakukan penagihan dengan STRD.
- (3) STRD scbagairnana dimaksud dalam c1yat. (2) bcrisi tentan!r pokok rclriousi dan sanksi administratif \_, . bcrupa bunga 2u/o (dua per scratus) per bulan dari rctribusi Lcr·utang.
- (4) Surat teguran scbagaimana dimaksud dalarn ayat ( 1) dikcluarkan o!eh B1:1pati a.tau pejabat yang ditunjuk.
BAB XVI - PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 63

- ( l ) Selunlh pendapatan rctribusi di RSUD wajib disetor sccara bruto ke Kas Umurn Daerah sesuai dengan Pcraluran Perundang~undangan.
- Pendapatan rctnbusi seb,1gairnana c!:rni:iksc.:d p:Fta 3.yal (1) digunrika n scb1:igi:,rn un L;~ mcrn hi,.,y:c: be lei: :j:, opcrasional guna rneningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di RSUD dcngan bcrpcdoman pada peraturan perundang-undangan tcntang pokok› pokok pengclolaan keuangan dacrah. (2)
BAB XVII - KEBERATAN
Pasal 64

- (l) V.lajib Retribusi dapat mengajukan kcberatan hanya kepada Bupati atau pcjabat yang ditunjuk c.~Las SI&lt;RD atau dokumcn lain yung dipcrsamakan, St&lt;ld)KBT dan SKRD l.,B.
- (2) Keberalan diajukan sccara tcnulis dalam Bahasfl Indonesia dcngan disertai alasan-alasan yang jclas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mcngajukan kcberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketctapan retribusi terse but.
- (4) Kcbcratan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 {tiga) bulan scjak tanggal SKRD atau dokurncn lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan,, kecuali jika Wajib Rctribusi tertentu dapat mcnunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipcnuhi karena keadaan di luar kckuasaannya.
- (5) Kcadaan di luar kekuasaannya scbagaima~1a dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang tcrjadi di luar kehcndak atau kckuasaan Wajib Retribusi.
45
- (6) F:cberatan \_va:ig lid:::!k mcmcnuhi pcrsya.rnt.;rn sd:\_;agair;;an;:\_;\_ d:m;...ksud paci::1 .-,yat 1::~,1. ;1~ 1 nt. (3i &lt;~,ir. ayal (4) Lidak dianggap :c;,:IJhga1 sur&lt;-1L :-:cLJcr,,'cLi sehingga tidak Jipcrtirnbangkan.
- (7) Pengajuan kcbcratan tidak menunda kcwajiban membavar retribusi dan pclaksanaan penagihan rctribusi.
BAB XVII - KEBERATAN
Pasal 65

- ( 1) Bupati dan/ ata u Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan scjak tanggal Surat Keberatan ditcrima harus membcri kcpulusan alas keberatan yang diajukan dcngan suatu Kcputusan Bupali dar./~1~;1u pcjabat yang ditunjuk.
- (2) K(;putusan Bupati/ i:·ejabat. yang ditunjuk atc1s kcbcrr1t.c1n cbpat bl'rupa rncncrirna seltu-1d·,!',v~1 ::.:L-. 1 ., ':)Cl)Ligi~--d"jl nit';H.,i~t~\.) ::.tld~ Jfli...,'.il'-4;,,i)~·.d··: 1 ... ~--~."' ~· ~. rclribusi yang tnhulang.
- P) J\pabila jangka waktu dimaksud pad a ayat ( l) 1clah lewat dan Bupali tidak mcmbcrikan suatu kcµulusan, keberatan yang diajukan tcrscbul dianggap dikabulkan.
BAB XVIII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 66

- ( ! ) Direktur dapal rncmbcrikan pcngur'..n,g;,-.1.,. keringanan dan pembcbasan rctribusi i&lt;qH.1da f)LL~ic;1 umum atr'l.s dasar pcrt.irnbangnn ubyeJ,t.1i". kemanusiaan dan/atau kcbijakan 1-'cmcnnt.ah Kabupatcn.
- (2) Pengurangan, kcringan dan pcmbcbasan rctribusi sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) adalah diluar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Pemberian pengurangan, kcringanan rctribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) rlcngan mcmperhatikan kcmampuan wajih rctribusi at.ml pcrtimbangan ubycktif lainnya &lt;lan Lidak terbatas mcliputi diskon, au1u ,:-1cngangsur
- (4) Ketenluan lcbih lanju'.. 1ncngcnai 1aLn um-1 pcrnb,:r;:,;1 pcngurangan, kcringanan dan pcrnhcbasan rctribusi diatur dengan Pcraturan 13upali.
BAH X!X
PENGEMBALlAN KELE!iIHAN PZMBAY AR.\N ~ET!~!B : ________________ 1 ~:!
BAB XVIII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 67

- (1) Atas kclcbihan pernbayaran Retribusi, Wajib l&lt;etriliusi dapat mengajukan permohonan pcngembalian kcpada Bupati.
- (2) Bupati ctalam jangka ,.vaktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya pcrmohonan pcngembalian kelebihan pembayaran retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (1), harus rncmbcrikan keputusan.
- (3) Apabila dalarn jangka waktu sebagairrnma dimaksud pada ay,11 (2) tel ah rlilampaui dan nupati I idak rncrnbcnk,m suat.u keputL:san, pcrn10hc1wn pcngc1nbalian pcrnbayaran f~cl.rilnrni di,.t11ggc,l/' dikahulka11 dan SI&lt;!~JJLH harus diLu!iitk;;u1 lt:1!;;11. jangka waktu paling lama l (satu) bulun.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang lkt.rillusi lainnya, kelcblhan pcrnbayaran l~ctribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlcbih dahulu ut.ang Rctribusi tcrsebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat { l) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua} bulan scjak diterbitkannya SKRDLB.
6. t6) Jih.a pc11g,:mbc1lian kdchil:hn pcrnbayaran 1-?.ctriLu~i di\akukcm setelah lcwat 2 /dua) Lulari l~ur·11, r:ie rn bt-r i l«.111 irn. bab 11 ! ; .i r1 gc~ sc IJ,: .~;;i c X&lt;, .. · . 1 '. : , , ; .'· \_. !' seratus) scbulan alas kcterlambat.an pernbayaran kelebihan pembayaran l&lt;ctribusi.
BAB XX - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 68

- ( 1) Tarif rctribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) i&gt;cninjaw:m pada ayal tarif rctribusi scbaga1n1ana dirnuksud (1) dilak·.tkan dengan mcmrerhatik:in i:.,,deks i1,1rga dan pc1:~crr.L,,:1.\.1/l!l jJCI ~-~:on1~n,I,-:, 1 , '· ... penambahan jenis-jcnis pclay;:111.:.rn kc:,a.:hawri y;::-1g diselengg:arc.1kan 1-.?SU D.
- (3) Peninjauan tarif retribusi scbagaimana dimaksud pada ayal (2) ditcl.apkan lcbih la.njut dcngan Pcraturan Bupati.
BAB XXi - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 69

- (1) Hak untuk mclakukan pcnagihan Rctribusi mcnjadi kedaluwarsa setclah mclarnpui waklu 3 (Liga) lahun lerhitung sejak saal terulangnya Rctribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan Lindak pidana di bidang Rctribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan scbagaimana dimaksud pada ayat { 1) tertangguh apabila :
- a. dilerbitkan sural tcguran ; atau
- b. ada pcngakuan utHng Rctribusi dari W,'.j ib
5. Pl Dalam 11..il diLcrt.Jitka11 sural lcgur;.J.iJ ~cL,1gui1:1:.1;:'-'› dimaksud pada ayat (2) h~ruf a, kcdalu\V:trs,:i. penagihan dihitung sejak tangga! ditcrimanya surnL teguran tcrscbut.
- (4) Pengakuan utang retribusi sccara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, adalah Wajib Rctribusi dcngan kesadarannya mcnvatakan masih mempunym utang Retribusi dan bclum melunasinya.
- (5) Pengakuan Retribusi secara tidak langsung scbagaimana dimaksud rada ayal (2) huruf b dapa1: dikc:tah ui dari pcngajw111 rcrmohonan angsuran nLau pcnund;-.:an pcrnbayo.r£tli cbn -pcrrnuhui":'.:"\.fi kcL.·i,tl'-.: .. eilch Wa\_jib h'.etribusi.
BAB XXi - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 70

- karena hak untuk rnelakukan penagihan suJah kadaluwarsa sebagaimana dimaksuct dalam Pc1sal 43 dapat dilakukan penghapusan oleh Direkt1..ir sctelah mendapal persetujuan dari Bupati. (1) Piulang cilgil:
- (2) Bupati mcnctapkan Kl'putusan Pcnghapusan Piutang Retribusi \_vang sucfa.h kedaluarsa sebagairnana
- lJJ Tata c·c.u-,1 pcn~J1cip,tS,t1: JYiu:Erng f~c~1ik1si y;nig :-:;:1d,1!, keclaL1Hrs;i dic?.tur ],·);il~ ]&amp;njut d, ·n)-~,:, n 1 !, r·,: · ,r· .. Bupati.
BAB XXI - SANKSI ADMINISTRA TIF
Pasal 71

- ( l) Sanksi adrninistrasi diberikan dalam ha! Wajib Retribusi tidak membayar Lepat pada waktunya atau kurang mem bayar.
- (2) Sanks1 adrnintsi.n:isi s,::u&lt;.,ga1m~11i:, ,i!n1a:.;.;-;·\_,c.! ;J~,(!c. ayat ( 1) bcrupa bunga sebcsar 2%&gt; (dua pcrnnij scti,q.J bulan dari Retribusi yang lcrutang yang Lidak alau kurang dibayar dan ditagih dengan rneJ1ggunakc;1.n STRD.
- (3) Pcnagihan Retribusi tcrulang scbagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dcngan surat tegurnn.
- (4) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor kc Kas Umum Dacrah dan merupakan pcncrimaan daerah.
BAE XXl.!I
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XXI - SANKSI ADMINISTRA TIF
Pasal 72

- ( l) Bupati dapat mcmbcrikan inscntif kepada instansi yang melaksanakan pcmungutan l{ctribusi J&gt;clayanan Kesehatan atas dasar pcncapaian kincrja t.crtentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) ditetapkan melalui Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pcmanfaatan insentif dirnaksud pada ayat ( l) diatur lcbih lanjut dcngan Pcraturan Bupati.
BAB XXIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 73

- ( J) Wajib Rctribusi yang ticlak mclaksanakan kc\vajiba11 schingga merugikan kcuangan Dacrah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enarn) bulan a1.au denda paling tinggi 4 (empat) kali retribusi tcrutang.
- (2) Tindak pidana scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1)
BAB XXV - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 74

- ( 1) Pcjabat Pegawai Negcri Sipil tcrtcntu di LingkungHn Pcmcrintah Dc1.erah dibcri wcwcnang khusus sebagai Pcnyidik untuk mclakukan pcnyidikan timink pidana di bidang Retribusi.
- (2) WC\V&lt;-'llang l'l:nyirlik scbc1~,u111:H,d :lin1c1l.;.:-;· ... ,! j)c . .&lt;:"-. aya I. ( l) adalah :
- a. mcncrima, mencari, mcngumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang bcrkcnaan dcngan t.indak pidana di bidang retribusi dacrnh agar kctcrangan atau laporan tcrscbut rncnjadi lcngkap dan jelas;
- b. mcncliti, mencari dan mengumpulkan kctcrangan mcngenai orang pribadi atau badan tcntang kebenaran perbuatan yang dilakukan schubungan dcngdn tindak pid8na di bidang rctribusi daerah;
4. pribadi atau badan schubungan denga11 t.indak pidana di bidang rct.ribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-calc.1t.an, dan dokumen-dokumcn lain yang bcrkcnaan dcngan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan pcnggdedahan untuk mcndapatkan bahan bukti pembukuan, pcncatatan dan dokumen-dokumen lain, scrta mclakukan penyitaan tcrhadap bahan bukti terse but;
- r. mcrninta banllii111 tcnr1gc, ah!i dalarn rangkc.1 pclaks,:111aan t~-1gas pcnvidikan tindak pidana di bidang 1~ ctri bus i I) sic:·:-,! 1;
- g. mcnyuruh berhcnti dan/atau melnrang scscoran'.~ rneninggalkan ruangan atau tcrnpat p:ida saat. pcmcriksaaan scdang bcrlangsung dan rncmcriksa idcntitas orang dan atau dokumcn yang d1bawa scbagaimana dimaksud pada hurur c;
- h. mcmotrct sescorang, lukasi, dan/ atau barang bukti yang bcrkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
1. memanggil orang untuk didengar kcternngarmya clan dipcriksa scbagai tcrsangka at.au saksi;
- J. mcnghcntikan fH:n\_vidikir1 jika dic1nggc1p pcrlu;dan
- k. rnc-:r,ku:&lt;,:d1 ~i1" 1 dk,,!: l.t,i·, \''.H:f, i::·1·!t· 1:m.,\_;'.: rctribusi dacrah mcnun1l hukum yang dar,11 dipertanggungjawabkan.
- (3) Pcnvidik scbagaimana dirnaksuJ pada avut (I), rnernbcritahukan dirnulainya pcnyidikan dan mcnyampaikan hasil pcnyclidikannya kc pad a Penuntut Umum, sesua1 dcngan ketcntuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang bcrlaku.
Diundangkan \_di Situbondo pada tanggal 2 :\_': '. • •
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah m1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di ~itubondo pada tanggal 1 :; j: : · . ·\_ . - ' f
BUPATI SITUBONDO,