UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954
Tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT
Berlaku: 1 Januari 1954
N/A
Preamble

Menimbang
: bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang- undang Darurat No. 1 tahun 1954 tentang mempersatukan opsenten yang berlaku dalam tahun 1953 atas cukai dari beberapa jenis barang dalam pokoknya, kenaikan jumlah cukai atas alkohol sulingan dalam negeri dan bir dan kenaikan bea masuk atas bir (Lembaran Negara No. 1 tahun 1954);
Menimbang pula
:
bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;
Mengingat
:
pasal 89, 97 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1954 TENTANG MEMPERSATUKAN OPESENTEN YANG BERLAKU DALAM TAHUN 1953 ATAS CUKAI DARI BEBERAPA JENIS BARANG DALAM POKOKNYA, KENAIKAN JUMLAH CUKAI ATAS ALKOHOL SULINGAN DALAM NEGERI DAN BIR DAN KENAIKAN BEA MASUK ATAS BIR SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
PASAL I
Peaturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1954 tentang mempersatukan opsenten yang berlaku dalam tahun 1953 atas cukai dari beberapa jenis barang dalam pokoknya, kenaikan jumlah cukai atas alkohol sulingan dalam negeri dan bir dan kenaikan bea masuk atas bir (Lembaran Negara No. 1 tahun 1954), setelah diadakan perubahan dan tambahan ditetapkan sebagai undang-undang yang berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

Jumlah cukai atas:
- A. alkohol sulingan dalam negeri di Jawa dan Madura sebagai ditetapkan dalam pasal 1 Ordonansi tanggal 27 Pebruari 1898 (Staatsblad No. 90) sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah;
B. 1. minyak lampu dan
2. gasolin, bensin dan segala sulingan minyak bumi yang mempunyai sifat sama dengan yang tersebut dahuluan yaitu bahwa barang-barang itu menguap lebih cepat dari pada minyak lampu, ditetapkan.pada pasal 1 ayat 2 dari Ordonansi 27 Desember 1886 (Staatsblad No. 249), sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah;
- C. 1. gula, sebagai yang ditetapkan pada pasal 5 dari "Ordonansi Cukai Gula" (Staatsblad 1933 No. 351), sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah;
2. seccharian dan barang-barang pemanis lainnya yang dibuat secara sentetis dengan zat pemanis yang lebih tinggi dari pada gula, sebagai ditetapkan dalam pasal 62 dari ordonansi tersebut;
- D. bir, yang ditatapkan pada pasal 5 dari "Ordonansi Cukai Bir" (Staatsblad 1931 No. 488 dan 489), sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah;
5. Ditetapkan menjadi masing-masing :
- A. tujuh ratus lima puluh rupiah tiap-tiap hektoliter, yang mengadung lima puluh liter alkohol pada kadar panas lima belas derajat dari pengukur panas yang terbagi dalam seratus bagian;
- B. 1. tujuh rupiah tiap-tiap hektoliter;
2. lima puluh rupiah tiap-tiap hektoliter;
- C. 1. dua puluh tujuh rupiah tiap-tiap seratus kilogram;
2. seratus tiga puluh lima rupiah tiap-tiap kilogram;
- D. delapan puluh dua rupiah dan lima puluh sen tiap-tiap hekto- liter.
N/A
Pasal 2

Tarip bea masuk tersebut dalam lampiran A yang termaktub pada pasal 1 dari "Indische Tariefwet" (Staatsblad 1924 No. 487), sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah, diubah lagi sebagai berikut:
Dalam bagian I dan II pos 113, maka yang tersebut dalam lajur "Rechten" diubah menjadi:
I ... Rp. 86,-
IIa
...
Rp. 95,-
IIb
...
Rp. 89,-
N/A
Pasal 3

Menteri Keuangan menetapkan peraturan-peraturan lebih lanjut untuk menambah pembayaran cukai, yang harus dibayar atas barang-barang yang pada saat berlakunya undang-undang ini tersedia dalam jumlah banyaknya yang melebihi sesuatu jumlah maksimum yang ditetapkan.
N/A
Pasal 4

- (1) Barang siapa yang menurut pasal 3 diwajibkan memberitahukan, tidak atau tidak melakukan penuh kewajiban ini atau mema- sukkan pemberitahuan yang tidak betul, dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya satu tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.
- (2) Barang-barang yang terhadapnya dilakukan pelanggaran, termasuk pembukusannya, disita dengan tidak mengindahkan apakah barangbarang itu kepunyaan yang terhukum.
- (3) Peristiwa-peristiwa yang diancam dengan hukuman menurut ayat pertama adalah pelanggaran.
N/A
Pasal 5

Untuk mencegah penuntutan dimuka hakim karena peristiwa- peristiwa yang diancam dengan hukuman menurut pasal 4, Menteri Keuangan dapat berdamai atau menyuruh berdamai.
Undang-undang ini mulai berlaku pada 1 Januari 1954.
Diundangkan pada tanggal 13 Agustus 1954.
MENTERI KEHAKIMAN, ttd
DJODY GONDOKUSUMO.
LEMBARAN NEGARA NOMOR 81 TAHUN 1954
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd
SUKARNO
MENTERI KEHAKIMAN, ttd
DJODY GONDOKUSUMO.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR27 TAHUN 1954 TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT
Seperti telah diketahui, maka sejak beberapa tahun, berhubung dengan kebutuhan keuangan Negara, atas cukai dipungut beberapa opsenten, yang ditetapkan dengan Undang-undang tiap-tiap tahun.
Menurut maksud semula, maka pemungutan opsenten itu dikehendaki sebagai tindakan insidentil yang bersifat sementara. Akan tetapi perkembangan keadaan selanjutnya telah mengakibatkan, bahwa pemungutan opsenten atas cukai menjadi suatu pemungutan yang tetap.
Berhubung dengan hal itu, maka diputuskan untuk memperhitungkan opsenten yang kini berlaku (untuk tahun 1953) dalam jumlah pokok cukai. Bahwa hal ini terletak dalam maksud Pemerintah, telah dikemukakan dalam penjelasan Undang-undang Darurat Nr 4 tahun 1953, yang mengatur pemungutan opsenten atas cukai gasoline bensin dan sebagainya untuk tahun 1953.
Selain daripada itu dengan tidak perlu dijelaskan lagi sudah terang, bahwa cukai atas barang-barang yang tersebut dalam rencana di muka tadi, yang dikenakan menurut ukuran yang tertentu (specifiek tarief), adalah masih jauh belum disesuaikan dengan tingkat harga-harga yang kemudian telah meningkat dengan sangat. Oleh karena itu, maka barang-barang ini dikenakan cukainya tidak seimbang rendahnya jika dibandingkan dengan barang-barang yang dikenakan cukai menurut persentasi atas harga eceran (hasil tembakau).
Sebelum perang maka cukai atas rokok sigaret adalah sebesar kurang lebih 4 sen untuk satu bungkus dari harga 12 sen, pada dewasa ini Rp. 1,50 untuk satu bungkus dari harga Rp. 3,-.dari kwalitet yang hampir sama.
Maka teranglah bahwa dalam tahun 1952 pendapatan cukai atas hasil-hasil tembakau secara hitungan kasaran adalah 30 kali tingginya daripada sebelum perang, sedangkan pendapatan dari barang-barang cukai, yang dikenakan cukai menurut jumlah tertentu (specifiek tarief) meningkat hanya 6 sampai 15 kali.
Agar supaya ketidak seimbangan ini dapat dihilangkan, maka diusulkan untuk menetapkan dasar jumlah cukai menjadi:
| alkohol sulingan | Rp. 750,- | tiap-tiap Hl. |
|--------------------------------|-------------|-----------------|
| minyak lampu (kerosine) | " 7,- | " " |
| gasoline bensin dan sebagainya | "50,- | " " |
| gula | "27,- | " 100 kg. |
| saccharin dan sebagainya | " 135,- | " kg. |
| bir | "82,50 | " Hl. |
Mengenai alkohol sulingan dan bir, maka dengan ini penyesuaian kepada tingkat harga yang baru telah dapat dilaksanakan. Mengenai minyak lampu, gasolin dan gula, tarip yang berlaku dalam tahun 1953 dilanjutkan, sedangkan penyesuaiannya mungkin dapat dilakukan lagi dengan jalan pemungutan opsenten.
Ikhtisar mengenai cukai selama tahun 1952, dasar-dasar dari pengenaan sebelum dan sesudah bulan Agustus 1949 dan pula dari rancangan yang baru adalah sebagai berikut:
Dari ikhtisar di bawah ini ternyata, bahwa sesudahnya kenaikan yang diusulkan, maka cukainya, jika dinyatakan dalam persentase dari harga eceran masih tetap berada di bawah persentase yang dipungut sebelum perang, sehingga kenaikan cukai itu dapat dianggap pada tempatnya.
CATATAN:
1. Bea masuk dari alkohol sulingan buatan luar negeri adalah sama besarnya dengan cukai atas alkohol sulingan buatan dalam negeri, sedangkan selain daripada itu terhadap alkohol sulingan buatan luar negeri masih harus dibayar tambahan pembayaran impor (T.P.I.) sebanyak 100%. Untuk perbandingan yang sesungguhnya dari beban pajak terhadap harga sebelum dan sesudah perang dari alkohol sulingan buatan luar negeri harus diperhitungkan T.P.I. tersebut di atas. Berdasarkan hal ini, maka jumlah-jumlah persentasi dalam lajur 7 dan 10 pada hakekatnya adalah 24/27% dan 36/40%.
2. Keterangan mengenai harga saccharin tidak ada, karena barang ini tidak mempunyai pos tersendiri akan tetapi dimasukkan dalam pos barang-barang kimia. Mengenai cukai, saccharin, maka menurut pasal 6 juncto pasal 62 dari "Ordonansi Cukai Gula" (Staatsblad 1933 No. 351) ditetapkan 500 kali cukai gula karena mengandung zat pemanis yang lebih tinggi daripada gula.
3. Hal, yang tersebut di muka berlaku pula terhadap bir, oleh karena pada pemasukan bahan-bahannya harus dibayar T.P.I. sebesar 331/3%, sehingga jumlah persentasi dalam lajur 7 dan 10 pada hakekatnya adalah lebih tinggi.
Kenaikan cukai atas bir akan mengakibatkan, bahwa juga bea-masuk atas bir dinaikkan, oleh karena pemungutan ini sangat erat bersangkut -pautnya, sehingga fiscus dalam kedua pemungutan tadi harus mendapat bagian, yang dapat dianggap pendapatan pajak yang selayaknya dari konsumsi berhubung dengan sifatnya bir sebagai barang konsumsi.
Bea-masuk atas bir menurut pos 113 berjumlah :
dalam tahang
Rp. 51 , - tiap-tiap Hl.
dimasukkan dengan cara lain:
- a. Stout dan porter
"
60,-
- b. lainnya
"
ditambah dengan 50 opsenten.
"
54,-
"
"
"
Diusulkan untuk menaikkan bea-masuk dengan jumlah kenaikan cukai dan dengan demikian jumlah-jumlah bea-masuk dijadikan masing-masing Rp. 86,-; dan Rp. 95,-; dan Rp. 89,- ditambah dengan 50 opsenten.
Berhubung dengan sangat mundurnya import bir, maka kenaikan bea-masuk tidak dapat diharapkan membawa penambahan pendapatan.
1952 tengah tahun I/1953
dalam tahang
27250 liter
nihil
dimasukkan dengan cara lain:
- a. Stout dan porter
858148
" 138800 liter
- b. lainnya
1300248
"
69393 "
Penetapan dalam pasal 3 mengenai sesuatu hal, yang dengan tidak berkeberatan dapat diberikan kepada kekuasaan Menteri Keuangan.
N/A
Pasal 4

merupakan sangsi dari apa yang ditetapkan dalam pasal 3. Pasal ini pada hemat kami tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 727