PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 'F8 Tahun 2016
Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNG~'I, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAJ AN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOMBANA
Berlaku: 8 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 'f8 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNG~'I, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAJ AN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 201f tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fung i Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabupaten Bombana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ' 003 Nomor 144, TambahanLembaran Negara Republik Indo esia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (i .ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Ind nesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk [ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran egara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana t elah diubah kedua kalinya dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, .ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
!
'.
.
~
,
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornorl8 Ta un 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Nega a Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambaha Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Norno 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perarig at Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlind ngan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 16 Nomor 1237);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nom r :3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSU AN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KER,JA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOMBANA.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kab paten Bombana.
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perernpuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas ang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlind ngan Anak Kabupaten Bombana.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pernerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan peny lenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pernerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan · ernerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
!
.
•
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pernerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindu gan Anak Kabupaten Bombana qwa~i dalam bentuk dinas.
Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Pemberdayaan Peremp tan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana.
Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah
BAB II - BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana s bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berdasarkan hasil e igukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) penentuan intensitas penyelenggaraan trrusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISA 'I
Pasal 5

- ( 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlind ngan Anak Kabupaten Bombana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana dipimpin oleh kepala Di ias yang berkedudukan di bawah dan bertanggung ja ab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindu gan Anak Kabupaten Bombana mempunyai tugas memba tu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi ewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pe berda aan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Born ana.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISA 'I
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana menyelenggarakan fungsi :
- a. fungsi Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga;
- b. fungsi Data dan Informasi Gender dan Anak;
- c. fungsi Pemenuhan Hak Anak;
- d. fungsi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISA 'I
Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana .limaksud dalam Pasal 7, Dinas Pemberdayaan Perempi an dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana memiliki ewenangan se bagai berikut :
- b. merumuskan dan melaksanakan kebijakar, untuk pengumpulan data dan informasi gender dan anak;
- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakar. untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan ualitas keluarga;
- c. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak;
- d. merumuskan dan melaksanakan kebijakan perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. merumuskan dan melaksanakan kebijakan fun si lain yang diberikan Bupati terkait dengan tu gas dan f ungsi mas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISA 'I
Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana, terdiri atas :
- a. kepala Dinas;
- b. sekretariat;
- c. bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga;
- d. bidang Data dan lnformasi Gender dan Anak,
- f. bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perhndungan Khusus Anak;
- e. bidang Pemenuhan Hak Anak;
- g. unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. kelompok Jabatan Fungsional.
·,
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perernpuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak ter isahkan dengan peraturan Bupati ini.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perem uan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana, ser · membina hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat lain.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

- ( 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, pengelolaan administrasi keuangan, engelola administrasi umum dan kepegawaian, serta perbekalan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas,
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan perencanaan program dan anggara ;
- c. pelaksanaan ketatausahaan, surat men urat dan kearsipan;
- b. pengelolaan keuangan;
- d. pelaksanaan administrasi keuangan;
- e. penyelenggaraan urusan rumah tangga, per- watan dan pemeliharaan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

- ( 1) Sekretariat terdiri atas :
- b. sub Bagian Umum;
- a. sub Bagian Program dan Anggaran;
- c. sub Bagian Keuangan;
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14

- (1) Sub Bagian Program dan Anggaran memp nyai t gas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan, penyusunan dan penganggaran program, pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan;
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keta.tausahaan, hukum dan . eraturan perundang-undangan, urusan kerumahta ggaan dan protokolan, urusan kepegawaian, serta pengelolaan urusan perlengkapan;
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas m laksanakan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan.
Bagian Ketiga
Bidang Kualita.s Hidup Perempuan dan Kualitas r eluarga.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15

- (1) Bidang Kualita.s Hidup Perempuan dan Kualit. s Keluarga mempunyai tugas melaksanakan fungsi bi.dang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga.
- (2) Bidang Kualita.s Hidup Perempuan dan Kual.itas Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada · i bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Kualita.s Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga menyelenggarakan fungsi :
- a. menyiapkan perumusan kebijakan elaksanaan pen arusutamaan gender dan pemberdayaan pcrempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik um dan kualitas keluarga;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan elaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penera· , n kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualita.s keluarga;
- e. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pernberdayaan perempuan di bidang, ekonomi, sosial, politik hukum dan kualita.s keluarga;
- g. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gend r;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis an superfisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- h. &lt;"-penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
1. penyiapan penguatan dan pengembangan lembs ga. penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- J. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, s sial, politik hukum dan kualitas keluarga; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepula dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

- (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga terdiri atas :
- b. seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang S sial Politik dan Hukum;
- a. seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang E nonu;
- c. seksi Pemberdayaan perempuan Bid' ng Kualitas Keluarga.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin leh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18

- ( 1) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi mempunyai tugas:
- a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonorrn;
- c. penyusunan perumusan kajian kebijakan elaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perernpuan di bidang ekonomi;
- e. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distri u si kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gende:r dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonorrn;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisa si penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonorm;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan elaksanaan pengarusutamaan gender dan pernberdayaan perernpuan di bidang ekonomi;
- h. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi; dan
- g. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi;
1. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonorni.
- a. penyiapan perumusan kebijakan elaksanaan pengarusutamaan gender dan pernberdayaan perernpuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- (2) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum mempunyai tugas:
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan xebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, p. litik dan hukum;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutama gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- c. penyusunan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- e. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distrib 'i kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- g. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan te cnis dan supervrsi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdaya n perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- h. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum; dan
1. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosi 1, politik dan hukum.
- (3) Seksi Pemberdayaan perempuan Bidang Kualitas Keluarga mempunyai tugas:
- a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- c. penyusunan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perernpuan di bidang kualitas keluarga;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gen er dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbing teknis dan supervisr penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- e. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribu i kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- g. penyiapan penguatan dan pengembangan !em aga penyedia layanan peningkatan kualitas kel arga dalam meujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
- h. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas kcluarga.
Bagian Keempat Bidang Data dan Inforrnasi Gender dan Anak
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19

- (1) Bidang Data dan lnforrnasi Gender dan Anak mempunyai tugas melaksanakan fungsi bidang data da informasi gender dan anak.
- (2) Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak di pir pin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan ertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dim sud dalam Pasal 19, Bidang Data dan Informasi Gen er dan Anak menyelenggarakan fungsi :
- a. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data a inforrnasi gender dan anak;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusun n kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan inforrnasi gender dan anak;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerap n kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan inforrnasi gender dan anak;
- c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan elaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- e. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan inforrnasi gender dan anak;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis an superfisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
7. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan ender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonorni, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; dan
8. pengelolaan system inforrnasi gender dan anak serta pengelolaan webside (e-gov).
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21

- (1) Bidang Data dan Inforrnasi Gender dan Anak terdiri atas :
- a. seksi Data dan Informasi Gender;
- b. seksi Data dan Informasi Anak;
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung j wa b kepada Kepala Bidang Data dan Inforrnasi Gender dan Anak.
- c. seksi Sistem Data dan Informasi.
- ( 1) Seksi Seksi Data dan Inforrnasi Gender mempun yai tugas :
- a. penyiapan perumusan kebijakan pengurnpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dr n informasi gender;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- c. penyusunan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data d n informasi gender;
- e. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, an sis dan penyajian data dan informasi gender.
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan texnis dan supervrsi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data d n informasi gender; dan
- (2) Seksi Data dan Informasi Anak mempunyai tugas:
- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data ds n informasi anak;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- c. penyusunan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data d n informasi anak;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- e. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribu ·i kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervrsi penerapan kebijakan pe ngumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;dan
- g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, a alisis dan penyajian data dan informasi anak.
- (3) Seksi Sistem Data dan Informasi mempunyai tu as :
- a. penyiapan perumusan kebijakan penyediaar:. layanan data gender dan anak;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalarn we site (e-gov);
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan p .nyediaan layanan data gender dan anak dalam website (e-gov);
- e. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi ke ijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalarn website (e-gov);
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan penyediaan layanan data gende dan anak dalam website (e-gov);
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam website (e-gov); dan
- g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan penyediaan layanan data gen e &lt; an anak dalam website ( e-gov).
Bagian Kelima
Bidang Pemenuhan Hak Anak
Pasa.123
- (1) Bidang Pemenuhan Hak Anak mempu yai t gas melaksanakan fungsi bidang Pemenuhan hak anak.
- (2) Bidang Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh Ke pala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung ja ab ke ada Kepala Dinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi:
- a. Menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan e ijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan e ijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemern han hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kes hatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- e. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribu i e ijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- g. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pad a lem baga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis an superfisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- h. penyiapan penguatan dan pengembangan le b· ga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
1. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; dan
2. J· pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 25

- (1) Bidang Pemenuhan Hak Anak terdiri atas:
- a. seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu L ang dan Kegiatan Budaya;
- b. seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;
- c. seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin ol eh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung j· w. b kepada Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 26

- (1) Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang ds n Kegiatan Budaya mempunyai tugas :
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusuna kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengas ban alternatif clan pendidikan serta pemanfaatan wakt luang dan kegiatan budaya;
- a. menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidi an erta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif clan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiaia budaya;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi . enerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan altematif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan te: nis dan superfisi penerapan kebijakan pemenuhan hr k anak di bidang pengasuhan altematif dan pendidi an serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- e. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distrib si kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengas ban alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu Juang dan kegiatan budaya;
- g. Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dart dunia usaha di bidang pengasuhan alternatif dan pen idikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- h. Penyiapan penguatan dan pengemba gan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hi up anak di bidang pengasuhan altematif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
1. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelap ran penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang e ngasuhan altematif dan pendidikan serta pernanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
- (2) Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi memp nyai tugas:
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusuna kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, info masi dan partisipasi;
- a. Menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- e. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribu si ke ijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, inforrnasi dan partisipasi;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan superfisi penerapan kebijakan pemenuhan ak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- h. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hi up anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi: dan
- g. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak ada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan unia usaha di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi:
1. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelapora penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak ipil, informasi dan partisipasi.
- (2) Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan mernpunyai tugas:
- a. menyiapkan perumusan kebijakan pemen han hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan ke ijakan pemenuhan hak anak di bidang Kesehatan 1 asar dan Kesejahteraan;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahte aan;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidan Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- e. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi ke ijakan pemenuhan hak anak di bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan superfisi penerapan kebijakan pemenuhan ak anak di bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- h. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hi up anak di bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; dan
- g. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak ada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan unia usaha di bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahtera n;
1. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelapora } enerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidan Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
Bagian Keenam
Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
- ( 1) Bidang Perlindungan Hak Perempuan dart Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas melaksanakan Fungsi bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak.
- (2) Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dipimpin oleh Kepala Bidang y g berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala mas.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak menyelenggarakan fungsi
- a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap peremp an di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalarn situasi darurat dan kondisi khusus serta dari ti dak pidana perdagangan orang;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang erlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekera an di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
- c. menyiapkan forum koordinasi penyusunan ebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasa . terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. menyiapkan forum koordinasi penyusun ke'oijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perernpuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan ko disi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
- e. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan k ndisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
- g. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerap n kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
1. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi el ijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan ko disi kh sus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi peneraps n kebijakan di bidang perlindungan dan pernberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan ko disi kh sus serta tindak pidana perdagangan orang;
- J. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi ebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dank ndisi kh sus serta tindak pidana perdagangan orang;
- k. penyiapan bahan pemberian bimbingan tekrns a.11 s perfisi penerapan kebijakan di bidang pence ahan dan penanganan kekerasan terhadap perernpuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
1. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan s perfisi penerapan kebijakan di bidang perlindun \_ an dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalarn rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tin ak pidana perdagangan orang;
- m. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan J enerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tanggs , di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan ondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- n. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan } enerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah ·:angga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan or g;
- o. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindu gan khusus anak;
- p. penyiapan forum koordinasi penyususnan ebijaka di bidang perlindungan khusus anak;
- q. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- s. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi ke bijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- r. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- t. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- u. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak
- v. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data clan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- w. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- x. penyiapan perumusan kajian kebijakan p ngump lan, pengolahan, analisis dan penajian data clan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- y. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajiar data dan informasi kekerasan terhadap perempuan d anak;
- z. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi ke bijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadapt perempuan dan anak;
7. aa. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknisdan supervise penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
8. bb. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- cc. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak dan memerlukan perlindungan khusus;
- dd. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
11. ee. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh epala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- ( 1) Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak terdiri atas:
- a. seksi Perlindungan Perempuan;
- b. seksi Perlindungan Khusus Anak;
- c. seksi Data Kekerasan Perempuan dan Ana·
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jaw ab kepada Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.
- (1) Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tug s :
- a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasa terhadap perempuan di rumah tangga, di bidang kete agakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perem uan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, alam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari ti dak pidana perdagangan orang;
- c. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penangan kekerasan terhadap perempuan di rumah tangga, d t bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan. kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perernpuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakeriaa , dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. penyiapan perumusan kajian kebijakan di idang pencegahan dan penanganan kekerasar terhadap perempuan di rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tmdak idana perdagangan orang;
- g. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan enanganan kekerasan terhadap perempuan di rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darura1 an kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
1. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi · .ebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat an kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- J. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi ·kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- k. penyiapan bahan pemberian bim bingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap peren puan di rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalarn situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;anak pada lembaga ernerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha di bidan Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
1. penyiapan bahan pemberian birnbingan te mis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang p rlindungan dan pemberdayaan perempuan di dalam r mah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- m. penyiapan penguatan dan pengembanga lembaga penyedia layanan perlindungan perernpuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha di bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- n. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempu di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- o. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di rurnah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tinda pidana perdagangan orang;anak pada lembaga pernerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha di bidan Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; dan
- p. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas
:
- a. menyiapkan perumusan kebijakan bidang p rlindungan khusus anak;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan ebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- e. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribu si kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan te knis dan superfisi penerapan kebijakan di bidang p rlindungan khusus anak;
- g. penyiapan penguatan dan pen gem bang n lem aga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
- h. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- (2) Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak mempunyai tugas:
- a. menyiapkan perumusan kebijakan pe gumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data d n informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebija an pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyaj ian ata dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, a alisis an penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan pen ajian data dan informasi kekerasan terhadap perernpi an dan anak;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan ieknis dan superfisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data d a 1 formasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan inforrnasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Bagian Ketujuh UPTD
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 31

- ( 1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis mas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD dilengkapi dengan Tata Usaha d 1 Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan berta ggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPTD diatur lebih la jut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secant tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara se b. gai wakil Pemerintah Pusat.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 32

Pada saat mulai berlakunya Peraturan mi, UPTD yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi UPTD yang baru diundangkan.
Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliann a
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah Aparat r Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud J ada ayat (1) diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
TATA KERJA
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik: dalam lingkungan masing-rnasing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah de gan tugas masing-rnasing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dina s, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupu antar nit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pok k rnasingmasing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 36

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Perundangundangan yang berlaku.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 37

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertangg;ug jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bah an untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 40

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu leh Ke ala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 42

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris rnelakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundangundangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelak ·a1 a Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang mem bidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 43

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masingmasing pejabat dalam lingkungan Pemerintah D erah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan terten tu kepada pejabat dibawahnya sesuai denganketentuan yang b rlaku.
BAB VI - KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 44

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 1: ombana, berpedoman pada peraturan Perundangan-u dangan yang berlaku. -.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan P rlindungan Anak Kabupaten Bombana merupakan jabatan e selon II b.
- (4) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Pere puan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon III a.
...
.
'
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas Pemberdayaan Pt: empuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon III b.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingk · p Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlind · ngan Anak Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon [Va.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupate Bombana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas sul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Din' s Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pe oman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB VII - PENUTUP
Pasal 45

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Bombana Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerin tanan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bombana dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyata:kan tidak berlaku.
BAB VII - PENUTUP
Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penem.palannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.
Ditetapkan di Rumbia pada tanggal n u~~t"'1i.:1t20 lo
Diundangkan di Rumbia padatanggal~~~2016
SEKRETARIS DAERAH,
H.BURHANUDDIN A.HS NOY
.
.
,
1
'
1