UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 6 Tahun 1952
Tentang No Description
Berlaku: 21 Maret 1952
N/A
Preamble

Menimbang
- Bahwa untuk tahun 1952 dianggap perlu memungut tambahan pokok pajak mengenai pajak kekayaan; bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
Mengingat
- Pasal-pasal 96 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Mendengar
- Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-66, pada tanggal 1 Pebruari 1952;
Memutuskan:
Menetapkan
:
- Undang-undang Darurat tentang pungutan tambahan pokok pajak mengenai pajak kekayaan untuk tahun 1952.
N/A
Pasal 1

.
Dipungut tambahan pokok pajak seratus perseratus (100%) dari ketetapan pajak kekayaan untuk tahun 1952.
N/A
Pasal 2

.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan, dan berlaku surut hingga 1 Januari 1952.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 17 Maret 1952. Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.
N/A
Preamble

Mengingat
:
N/A
pasal 113

Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
N/A
Pasal 1

Bagian IBW. XIII (Perusahaan Tambang Timah di Bangka) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada lampiran-lampiran undang-undang ini.
N/A
Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.
MENTERI PEREKONOMIAN,
ROOSSENO.
Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954. MENTERI KEHAKIMAN,
DJODY GONDOKUSUMO.
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa dipandang perlu untuk menaikkan bea yang dikenakan untuk memperoleh dokumen-dokumen Imigrasi yang tertentu;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
Mengingat :
Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Mengingat pula :
"Penetapan Izin Masuk" (Staatsblad 1916 - 47) seperti yang telah diubah dan ditambah dan "Ordonansi Izin Masuk" (Staatsblad 1949 - 331);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MENAIKKAN BEA YANG DIKENAKAN UNTUK MEMPEROLEH DOKUMEN-DOKUMEN IMIGRASI.
N/A
Pasal 1

.
"Penetapan Izin Masuk" (Staatsblad 1916 - 47), seperti yang telah diubah dan ditambah, selanjutnya diubah dan ditambah lagi sebagai berikut :
(A) Ayat (1) Pasal 3 dibaca sebagai berikut :
- (1) "Surat Izin Mendarat" diberikan di atas kapal dan dikenakan pembayaran sebesar R.150.- (seratus lima puluh rupiah). Pembayaran itu dilakukan dengan mata uang negara asing, di mana visum untuk bepergian ke Indonesia diminta oleh yang berkepentingan, dan sebelum visum itu diberikan kepadanya.
2. (B) Ayat 2 pasal 3 dibatalkan.
3. (C) Jumlah yang disebutkan pada ayat (2) Pasal 9, masing-masing R. 150 (seratus lima puluh rupiah) dan R. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah), diubah menjadi masing-masing R. 250.- (dua ratus lima rupiah) dan R. 500.- (lima ratus rupiah).
4. (D) Ayat (3) Pasal 9 dibaca sebagai berikut :
- (3) Apabila yang berkepentingan dapat menyatakan dengan cukup memuaskan Kepala Kantor Imigrasi, bahwa "Kartu Izin Masuk"nya telah hilang bukan karena salahnya, maka kepadanya dapat diberikan duplikat "Kartu Izin Masuk",dengan dikenakan pembayaran uang sebesar uang pendaratan yang disebutkan dalam pasal 3.
6. (E) Uang sejumlah R.100.- (seratus rupiah) yang disebut dalam ayat (5) pasal 11, diubah menjadi R.300.- (tiga ratus rupiah).
7. (F) Pada Pasal I 1, ditambahkan ayat ke 6 yang berbunyi sebagai berikut :
- (6) Apabila yang berkepentingan dapat menyatakan dengan cukup memuaskan Kepala Kantor lmigrasi, bahwa "Surat Izin Penduduk"nya telah hilang bukan karena salahnya, maka kepadanya dapat diberikan duplikat "Surat Izin Penduduk", dengan dikenakan pembayaran uang sebesar yang disebutkan dalam ayat yang terdahulu.
9. (G) Jumlah uang sebesar R.100.- (seratus rupiah) yang disebut pada akhir sub 11 peraturan peralihan "Penetapan Izin Masuk" diubah menjadi R. 150.- (seratus lima puluh rupiah).
"Ordonansi Izin Masuk" (Staatsblad 1949 - 331) diubah sebagai berikut : Jumlah yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) sebesar R.100.- (seratus rupiah) diubah menjadi R.150.- (seratus lima puluh rupiah).
Pasal 8 dibatalkan.
N/A
Pasal 3

.
Menteri Kehakiman dan Menteri Keuangan diwajibkan melaksanakan Undang-undang Darurat ini.
N/A
Pasal 4

.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1951.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUKARNO
MENTERI KEHAKIMAN,
WONGSONEGORO.
MENTERI KEUANGAN,
SJAFRUDDIN PRAWINEGARA.
Diundangkan pada tanggal 30 Desember 1950 MENTERI KEHAKIMAN,
WONGSONEGORO.
PENJELASAN UMUM.
1. Dalam ordonansi-ordonansi yang diundangkan dalam Staatsblad 1949-273, 295, 330 dan 331, maka yang dituju ialah, pertama: untuk mengubah "Penetapan Izin Masuk" (Staatsblad 1916 No. 47) dan kedua : akan menetapkan, "Ordonansi Izin Masuk" yang baru pengganti Ordonansi Izin Masuk yang sampai kini dipakai (L.N. 1917 - 693), juga antara lain telah diadakan perubahan mengenai kenaikan beberapa tarip yang harus dibayar guna pemberian beberapa dokumen-dokumen imigrasi (Surat Izin Mendarat, Surat Izin Masuk, Surat Izin Penduduk).
2. Seperti kemudian ternyata kenaikan-kenaikan tarip tersebut tidak cukup tinggi, berhubung dengan kenyataan, bahwa pembayaran-pembayaran yang dikenakan itu masih jauh di bawah perimbangan perbandingan harga yang telah berobah, dan juga kalau dibandingkan dengan kenaikan seluruhnya segala perongkosan, yang sekarang masih menunjukkan tanda-tanda akan terus memuncak lagi.
3. Apalagi jumlah uang yang dimaksudkan itu belumlah ada artinya kalau dibandingkan dengan pentingnya dan berharganya dokumen yang diterimanya seperti "Surat Izin Masuk" (untuk berdiam dalam waktu yang ditentukan) dan "Surat Izin Penduduk", (untuk berdiam tetap).
4. Apalagi kini untuk beberapa perbuatan yang diterima oleh umum, yang dihasilkan dari aturan Imigrasi, ada yang sama sekali tidak dipungut pembayaran, sedang ada pula beberapa perbuatan yang dipungut pembayaran tetapi jumlahnya sangat kecil dan tidak berarti.
5. Sebaliknya, disebabkan oleh pengluasan pekerjaan Jawatan Imigrasi yang besar, yang telah dialami, sedang pengluasan itu seterusnya masih akan berlaku, hal mana semua itu sangat memberati anggaran Belanja Negara.
6. Bukanlah tugas Jawatan Imigrasi dari tahun ketahun makin bertambah berat dan makin bertambah banyak ragamnya, hal mana bukan saja sebagai akibat dari perhubungan internasional yang makin sulit, apalagi sesudah perang, tetapi juga berhubung dengan penyelesaian atas kejadian-kejadian yang tak terbilang banyaknya, mengenai orang-orang yang sesudah peperangan tak dapat menyatakan kedudukan kenegaraannya, apalagi mengenai beberapa ribu surat-surat permohonan yang masih ada di beberapa Kantor Pamong Praja dalam menunggu penyelesaian, surat-surat permohonan mana diterima dari orang-orang yang menghendaki "Surat izin Penduduk" (vergunning tot vestiging), karena mereka telah lama tinggal di Indonesia.
7. Akan tetapi tidak hanya pokok-pokok yang baru diterangkan di atas saja yang mendorong, bahwa kini harus dipikirkan perbaikan yang berarti atas tarip-tarip tersebut, tetapi lain-lain alasan-alasan yang sangat menghendaki kenaikan dalam waktu singkat, juga mendesak kejurusan itu.
8. Memang adalah suatu kewajiban moril dari Pemerintah dalam mengerjakan soalsoal yang bersifat kesosialan yang diserahkan kepada penjagaannya, dengan tidak usah mempertimbangkan lebih dahulu apakah di hadapan pengeluaran-pengeluaran untuk itu ada pula penerimaan-penerimaan yang cukup - dalam hal ini dapat kita ingat antara lain pada "Kesehatan R. at", "Pengajaran" dan lain-lain soal yang sangat banyak meminta korban keuangan, dan yang di hadapannya hampir tak ada penerimaan -, tetapi semua itu adalah sangat berlainan dengan sifat usaha Pemerintah seperti Jawatan Imigrasi.
9. Jika pada dua Jawatan disebutkan pertama, seperti yang telah diterangkan di atas, sifat kesosialan yang dikemukakan dan dipentingkan, dengan tidak terikat oleh kemauan seseorang, maka pada Jawatan Imigrasi yang diutamakan ialah pelayaran Jawatan terhadap mereka terlebih-lebih orang-orang asing yang dengan sebab apapun juga, berkehendak supaya diizinkan masuk atau tinggal di Indonesia. Jika pada dua Jawatan yang bersifat sosial tersebut di atas, orang-orang yang berkepentingan hanya mempunyai rol yang pasip, maka pada Jawatan Imigrasi adalah kebalikannya, yaitu : perbuatan-perbuatan yang aktip adalah datangnya dari orang-orang yang berkepentingan sendiri.
10. Oleh karena Jawatan Imigrasi diadakan dan dengan memakai alat-alat yang berharga, ialah dengan maksud, disatu pihak untuk melindungi Negara dari masuknya anasiranasir yang tidak diingini, dilain pihak dengan tulus hati memberi kesempatan kepada orangorang asing mencari nafkah atau berusaha dalam lapangan ekonomi, maka tentulah diizinkan pula hendaknya dari pihak Negara menuntut penggantian yang layak dari mereka untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan guna keperluan mereka.
11. Penggantian ini sesuai hendaknya dengan sifat dan bentuk perbuatan yang diberikan oleh Jawatan kepada mereka.
12. Satu kesimpulan yang dapat diterima oleh pikiran, yaitu satu Jawatan yang mempunyai maksud dan inti-sari seperti Jawatan Imigrasi hendaknya sedapat mungkin dapat membelanjai sendiri.
13. Maksud dan susunan begitu pula tumbuhnya dari semua itu mengakibatkan, disamping adanya Kantor Pusat Jawatan dan beberapa Kantor Cabang, telah dibukanya Kantor Cabang di Den Haag dan di Singapore, karena sangat dirasakan keperluannya, lagi pula di samping itu Kedutaan-kedutaan dan Consul-consul di luar Negeri harus selalu melakukan
- 4 - pekerjaan tata-usaha yang langsung berhubungan dengan pekerjaan Imigrasi yang dilakukan di Negeri ini.
14. Biarpun belanja-belanja yang dikeluarkan oleh dinas Perwakilan Luar Negeri untuk itu, sebagian dipikul oleh bea-bea yang diterima dari pemberian surat-surat (leges), tetapi itu tetap tak mencukupi dan pula tak sepadan dengan pelayanan yang diterimanya untuk kepentingan mereka.
15. Sungguh berat sekali pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud di atas dalam negeri-negeri yang disebut bermata uang kuat, sedangkan memelihara Kantor-kantor cabang di Singapore dan di Den Haag memakan biaya tambahan juga.
16. Karena itu, sudah barang tentu, bahwa terhadap pengangkatan-pengangkatan di luar negeri diperdapat suatu cara yang dapat menampung akibat-akibat kerugian yang mungkin timbul dalam perbedaan-perbedaan kurs mata uang.
17. Dalam hal ini telah diperdapat sekarang suatu penyelesaian dengan cara melakukan pembayaran-pembayaran di luar negeri, yang ditetapkan atas dasar mata uang yang kuat yang berlaku sekarang, yaitu dengan dollar U.S.A. yang semua negeri-negeri yang bermata uang lemah sangat benar membutuhinya, terutama karena dari daerah ini harus diminta pegiriman-pengiriman alat-alat yang penting.
18. Pembayaran-pembayaran visum, transit-visum dan lain-lain "edorsements" serta uang pendaratan harus dilakukan oleh sipeminta (orang asing), itu, atas dasar yang disebut di atas yaitu memakai mata uang yang berlaku di Negeri, di mana permintaan itu dilakukan dan di mana ia tinggal.
19. Pada penjelasan pasal demi pasal yang disertakan, azas-azas ini lebih lanjut diterangkan dan diselesaikan.
20. Kesimpulannya, jika kita memikirkan, bahwa Undang-undang Imigrasi yang modern berdasarkan kepada azas saling ganti-mengganti dan tarip-tarip Imigrasi sekarang di Negeri ini dibandingkan dengan tarip-tarip yang diperbuat dalam beberapa negeri yang lain, adalah sangat ringan, maka nyatalah sekarang, bahwa suatu tambahan dan peninjauan kembali seluruhnya tarip-tarip, yang sampai kini berlaku berdasarkan pertimbanganpertimbangan yang diterangkan di atas, sungguh syah adanya.
21. Kerena terlebih dahulu perlu dipelajari seluas-luasnya dan berhubung dengan garis-garis pedoman yang prinsipil dari Pemerintah belum ada, maka belumlah ada kemungkinan untuk memajukan Undang-undang Imigrasi yang serba baru.
22. Oleh sebab itu sementara waktu sebagai peraturan peralihan, dipadailah dengan mengadakan perobahan-perobahan detail yang dirasa mendesak dalam perundang-undangan yang telah ada.
PENJELASAN
Pasal 1

.
- (A) Berhubung dengan apa yang telah diterangkan mengenai hal ini dalam bagian umum dari memori penjelasan dapatlah disini dicukupi dengan catatan, bahwa kenaikan uang pembayaran dari R. 100,- (seratus rupiah) menjadi R.150,- (seratus lima puluh rupiah), dengan mengingat perobahan perbandingan-perbandingan harga pada dewasa ini, dan didorong pula oleh keharusan yang nyata, sungguh dapat dibenarkan guna mempertinggi pendapatan Negara. Selanjutnya harap diperhatikan Penjelasan rencana bagian Umum serta Penjelasan atas "Pemungutan bea Imigrasi 1950" pasal 1 ayat 1.
- (B) Berhubung dengan kedudukan ketata-negaraan yang diubah, maka pada tempatnyalah ayat ini dihapuskan.
- (C) Kenaikan jumlah yang disebutkan pada ayat dalam pasal ini, yang jumlahnya semula masing-masing R.150,- (seratus lima puluh rupiah) dan R.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) juga berdasarkan alasan-alasan seperti yang telah diberikan pada bagian umum dari memori penjelasan. Selanjutnya hendaklah diperhatikan, bahwa terhadap orang-orang yang melanggar peraturan-peraturan pendaratan yang syah yakni Imigrasi-imigrasi yang gelap sangat perlulah dipakai cara koreksi yang bersifat keuangan dan yang betul-betul dapat dirasakannya.
- (D) Dipersilahkan membaca penjelasan mengenai ayat 6, yang baru diusulkan untuk pasal II "Penetapan Izin Masuk" lihat di bawah ini.
Pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan yang menyebabkan usul ini, berlaku atas perobahan pasal yang dikemukakan di sini.
- (E) Menurut apa yang ditentukan dalam pasal 11 "Penetapan Izin Masuk sebagaimana pasal ini dibaca dengan mengingat pasal 6 dari Penetapan tersebut, maka suatu Surat Izin untuk tinggal menetap di Indonesia yang dinamakan "Surat Izin Penduduk", dapat diberikan kepada seseorang yang takluk kepada peraturan-peraturan Imigrasi dan dengan cara yang syah telah diizinkan masuk ke Indonesia dan karena itu telah mempunyai suatu surat Izin yang dinamakan "Surat Izin Masuk", lagi pula telah tinggal di Indonesia 10 tahun lamanya terus menerus dan telah memajukan suatu surat permintaan untuk mendapatkan "Surat Izin Penduduk" tersebut.
Dengan mempunyai "Surat Izin Penduduk", sipemegang telah dianggap syah tinggal di Indonesia dan karena itu ia telah menjadi penduduk Negara ini (lihat pasal 160 "Indische Staatsregeling"). Untuk "Surat Izin Penduduk" tersebut dikenakan pembayaran sebanyak R.100,- (seratus rupiah).
Sudah tentu, bahwa untuk memberikan "Surat Izin Penduduk" harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan seteliti-telitinya oleh Jawatan Imigrasi, hal mana selain waktu dan tenagapun banyak menghendaki pekerjaan tata-usaha. Apabila kita mengingat pula, bahwa:
- a. "Surat Izin Penduduk" bukan saja hanya berlaku untuk sipemegangnya itu sendiri, akan tetapi juga berlaku untuk isterinya yang syah, beserta anak-anaknya yang syah ataupun yang diakunya syah, oleh karena itu waktu pemberian Surat Izin tersebut mereka mempunyai tempat tinggal yang tetap di Indonesia yang bersifat kolektif.
- b. Surat Izin serupa itu sangat penting bagi sipemegang karena dengan mendapat surat Izin demikian haknya untuk tinggal - sementara di Indonesia menjelma menjadi untuk tinggal menetap, tambahan pula kedudukannya serta keluarganya semuanya berobah.
- c. untuk menetapkan nilai yang nyata dari jumlah yang harus dibayar sekarang, berhubung dengan keadaan-keadaan yang telah berubah secara radikal, perlu pula diambil ukuran nilai yang lain.
- d. kira-kira seratus tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1817, sewaktu perbandinganperbandingan nilai, sudah tentu sangat berlainan dari pada yang sekarang, untuk suatu surat Izin serupa itu, ditagih pembayaran sebanyak pembayaran yang diminta sekarang, maka teranglah, bahwa berhubung dengan faktor-faktor yang disebut di atas, bea yang sekarang ini, bagaimanapun juga tidak seimbang lagi dengan keuntungan-keuntungan yang didapatnya dengan menerima sesuatu "Surat Izin Penduduk" tersebut. Oleh karena itu, maka kenaikan sampai R.300,- (tiga ratus rupiah) dapatlah dianggap pantas dan adil.
5. (F) Sering terjadi, bahwa oleh pemegang-pemegang "Surat Izin Penduduk", diajukan permintaan supaya diberikan kepadanya duplikat "Surat Izin Penduduk", karena surat izin yang asli telah hilang.
Sebagai alasan-alasan hilangnya surat-surat Izin itu, dikemukakan, keadaan-keadaan yang dialami oleh para peminta selama pendudukan Jepang (tawanan perang, pengasingan)
- 6 - sedang yang lain -hal ini terutama kejadian dikalangan orang-orang Tionghoa -menerangkan, bahwa kehilangan itu terjadi oleh karena mereka ketakutan melihat Jepang, sehingga dokumen-dokumennya dibuang.
Keadaaan kekacauan dan perampokan sesudah peperangan, juga acapkali menjadi alasan atas kehilangan itu, sedangkan - terutama pada waktu yang terakhir ini - pencurian baik dirumah maupun dikendaraan-kendaraan umum (kareta api); tram dan bus) pula dijadikan alasan atas terjadinya kehilangan itu. Dengan tidak memperkecilkan banyak hal-hal yang dapat dipercaya dan yang niscaya terjadi, masih ada sangkaan-sangkaan yang keras, bahwa keadaan-keadaan yang diuraikan di atas seringkali dengan gampang dipergunakan sebagai alasan, walaupun surat Izin yang lama masih ada, untuk memperoleh duplikat "Surat Izin Penduduk" yang nantinya dengan berupa-rupa jalan hendak diperdagangkan. Pula suratsurat Izin tersebut keadaannya sebegitu rupa, sehingga banyaklah kemungkinan-kemungkinan untuk memalsukannya.
Untuk mengakhiri perbuatan-perbuatan penipuan ini, atau setidak-tidak memberantas dan menghindarkannya sedapat-mungkin, dan pula untuk menambah pengertian sipemegang surat yang begitu berharga dan dalam hal ini ialah "Surat Izin Penduduk", bahwa surat-surat serupa itu tak boleh disia-siakan begitu saja, maka dianggap perlu supaya pemberian duplikat "Surat Izin Penduduk", juga dikenakan bea yang sama banyaknya dengan bea untuk "Surat Izin Penduduk" asli.
Walaupun tindakan-tindakan itu dianggap sedikit menyimpang, namun jalan itu harus ditempuh jika pemalsuan-pemalsuan sebagai diterangkan di atas hendak dicegah.
- (G) Kenaikan ini rasanya tak memerlukan penjelasan, karena hal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sama seperti yang tersebut di atas.
PENJELASAN
Pasal 2

.
Dipersilahkan melihat lagi alasan-alasan yang diberikan dalam bagian umum dari memori penjelasan yang dilampirkan pada Undang-undang pembaruan tarip-tarip Imigrasi, dan selanjutnya pada penjelasan-penjelasan yang diberikan mengenai pasal 3 ayat dua dari "Penetapan izin Masuk".
Berhubung dengan kedudukan ketata-negaraan yang diubah, maka pada tempatnyalah ayat ini dihapuskan.
PENJELASAN
Pasal 3

dan 4.
Tak memerlukan penjelasan.
--------------------------------
CATATAN
Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 YANG TELAH DICETAK ULANG
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Organisasi Perangkat Kerja yang ideal secara teoritis dan konseptual dipandang perlu untuk melakukan penataan kembali berdasarkan analisis beban kerja terhadap organisasi dan tata kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
- Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
- Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah
Menetapkan :
Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 Nomor 11);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL SERTA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Muaro Jambi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011 Nomor 11) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan
Bab II - Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari :
- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- f. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- g. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
- h. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- i. Kantor PDE, Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- j. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;dan
- k. Rumah Sakit Umum Daerah.
2. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:
- (1) Susunan organisasi Inspektorat, terdiri dari :
- a. inspektur;
- b. sekretariat terdiri dari :
1. subbagian perencanaan;
2. subbagian evaluasi dan pelaporan; dan
3. subbagian administrasi umum.
- c. inspektur pembantu wilayah I;
- d. inspektur pembantu wilayah II;
- e. inspektur pembantu wilayah III;
- f. inspektur pembantu wilayah IV; dan
- g. kelompok jabatan fungsional terdiri dari ;
1. auditor.
2. pengawas urusan pemerintahan di daerah.
- (2) Struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Diantara Bagian Keenam dan Bagian Ketujuh Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Keenam A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Keenam A Badan Lingkungan Hidup Daerah
Tugas Pokok dan Fungsi
Bab II - Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 17

A
Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup daerah.
Bab II - Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 17

B
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A, Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai fungsi:
- a. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang lingkungan hidup;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup daerah;
- d. pemantauan, pengawasan dan pembinaan pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun;
- e. penyajian komunikasi dan informasi kualitas lingkungan serta penataan hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah di bidang lingkungan hidup;
- g. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Susunan Organisasi
Bab II - Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 17

C
- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari:
- a. kepala badan;
- b. sekretaria t terdiri dari:
1. sub bagian perencanaan;
2. sub bagian keuangan; dan
3. sub bagian umum dan kepegawaian.
- c. bidang penataan dan konservasi lingkungan terdiri dari:
1. sub bidang penataan lingkungan; dan
2. sub bidang konservasi lingkungan.
- d. bidang pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan terdiri dari:
1. sub bidang pengendalian kerusakan lingkungan; dan 2. sub bidang pengendalian pencemaran lingkungan.
- e. bidang penataan hukum lingkungan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun terdiri dari:
1. sub bidang penataan hukum lingkungan; dan
2. sub bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.
- f. bidang komunikasi dan informasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat terdiri dari:
1. sub bidang komunikasi dan informasi lingkungan; dan
2. sub bidang pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas.
- g. unit pelaksana teknis badan (UPTB) Laboratorium Lingkungan terdiri dari:
1. kepala UPTB;
2. sub bagian tata usaha.
- h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI A Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Bagian Kedelapan dihapus.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 26 April 2013
BUPATI MUARO JAMBI,
Dto
BURHANUDDIN MAHIR
Diundangkan di Sengeti pada tanggal 26 April 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,
Dto
IMBANG JAYA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 16
STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUARO JAMBI
LAMPIRAN VIA
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 16 TAHUN 2013 TANGGAL 26- 4- 2013
BUPATI MUARO JAMBI DTO,
BURHANUDDIN MAHIR
STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN MUARO JAMBI
LAMPIRAN I
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 16 TAHUN 2013 TANGGAL 26 - 4 - 2013
N/A
Preamble

Mengingat
GUBERNUR JAMBI
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 13 TAHUN 2015
T E N T A N G
RENCANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK PEMERINTAH PROVINSI UNTUK KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI ANGGARAN MURNI 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Daerah Provins Jambi Nomor 6 Tahun 2011, yang mengatur hasil penerimaan pajak bagian Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan APBD Provinsi Jambi Tahun 2015, telah ditetapkan besarnya Pembagian Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi pada Target Pajak Tahun Anggaran Murni 2015 masing-masing Kabupaten / Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Rencana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi Untuk Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi Anggaran Murni 2015;
3. : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan UndangUndang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161);
Menetapkan
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 17 );
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 6);
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 16);
17. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi untuk Kabupaten / Kota dalam Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 16).
MEMUTUSKAN :
:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK PEMERINTAH PROVINSI UNTUK KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI ANGGARAN MURNI 2015
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Pemerintah Kabupaten / Kota adalah adalah Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota dalam Provinsi Jambi.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Dinas Pendapan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
8. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
11. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
12. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
BAB II - BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK
Pasal 2

Hasil Penerimaan Pajak Provinsi sebagian diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi Jambi pembagiannya setelah dikurangi insentif 3 % (tiga persen) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- b. Hasil Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- c. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen);
4. d.Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50 % (lima puluh persen);
- e. Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen).
BAB II - BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK
Pasal 3

- (1) Pembagian peruntukan kepada masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :
- a. Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen) dengan pembagian 50 % (lima puluh persen) berdasarkan potensi kendaraan bermotor dan 50 % (lima puluh persen) nya dibagi rata;
- b. Hasil Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen). Dengan pembagian seluruhnya dibagi rata;
- c. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen). Dengan pembagian 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan potensi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan 70 % (tujuh puluh persen) nya dibagi rata;
- d. Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50 % (lima puluh persen). Dengan pembagian seluruhnya berdasarkan potensi Pajak Air Permukaan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- e. Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen). Dengan pembagian 50 % (lima puluh persen) di bagi rata dan 50 % (lima pulh persen) berdasarkan potensi penerimaan Pajak Rokok di kali Proporsi Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota.
- (2) Penetapan bagi hasil Penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi Jambi berada di Dinas Pendapatan Provinsi Jambi.
BAB II - BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK
Pasal 4

- (1). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi berkewajiban mentransfer dana dimaksud pada Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (2). Pengelolaan, Penggunaan dan pertanggungjawaban dana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman sepenuhnya kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK
Pasal 5

- (1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10 % (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan Moda dan sarana transportasi umum;
- (2) Dari Hasil Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian Provinsi maupun Kabupaten/Kota dialokasikan paling sedikit 50 % untuk mendanai Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Penegakan Hukum oleh aparat yang berwenang.
BAB II - BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK
Pasal 6

Rencana Bagi Hasil Target Pajak Pemerintah Provinsi Jambi untuk Kabupaten/Kota Anggaran Murni 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.
Ditetapkan di Jambi pada tanggal 13 Maret 2015
GUBERNUR JAMBI,
H. HASAN BASRI AGUS
Diundangkan di Jambi pada tanggal 13 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
H. RIDHAM PRISKAP
BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 13