Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERIA SEKRETARIAT DAERAH
Berlaku: 84 Talnrn 2000
N/A
Preamble

Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARJ
PERATURAN DAERAH KABIIPATEN BATANG HARI NOMOR 2 TAHLIN 2OO1
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERIA SEKRETARIAT DAERAH
DENGA}I RAHMAT TIII{AN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,
Menimbang : a. bahwa dengan telah dirurdangkannya Peraturan Pemerintatr Nomor 84 Talnrn 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tatnn 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabut'bten sebagai Peraturan Pelaksana dari ketentuan pasal68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Talnrn 2000 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Batang F{ari Nomor 16 Tatrwr 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daeratr Kabupaten Batang Hari ;
- b. bahwa Pembentukan surunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupateir Batang Flari berdasarkan kewenangan Pemerintah yang dimiliki oleh Daerah, karakteristih potensi dan kebutuhan Daerah dengan memperhatikan Aspek Personif Perlengkapan dan pembiayaan dergan Prinsip-prinsip Efisiens! Efektifitas, rasional, profesionalisme serta Visi dan Misi yang jelas dalam nn$apelalaanaan Otonomi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan seb4gaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu rnembEntrft Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tafa Kerja Sekretariat Daerah.
3. : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 ( I-embaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) tentang Pembenhrkan Daerah Otonom Kabrryaten Dalam Ungtungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana dh$ah deryan Undang-mdang Nomor 7 Talnrn 1965 ( Lernbaran Negara RI Tahun 1965 )iomor 50 ), teirrang Pembentukan Daerah Tingkd tr sarolangrm Bangto dm Daffah Tmgkat tr Tanjug Jabrmg I
- 2.undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 ; Tambahan Leinbaran Negara Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan undang undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lsmbaran Negara Republik Indonesia Tahrm 1999 Nomor 169; Tambahan L^embaran Negara Nomor 3990);
- 3' Undang - undarg No'mor 22 Talnm 19Fi9 tentangPem€rintahan Daerah flembaran NEgra Republik Indonesia Tahtrn 1999 Nomor 60; Tarnbahan Leinbaran Negara Nomo,r 3339);
4. undang-mdang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Fusat dan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tdrun 1999 Nomor 72; Tambatran Lsmbaran Negara Nomor 3g4s);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintatr dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Irmbaran Negara Republik Indonesia Talnm 2000 Nomor 54; Tanrbahan lrrnbaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Talnn 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Irrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tatrun 1999 tentang Teknik penyusgnan Perahuan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Kepufusan presiden (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
MEMUTUSKAN:
MENCTAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARI.AT DAERAH
BAB I - KETENTUAN IIMTIM
Pasal 1

Dalrn Perdna Daefahm, ymg dirnaksud &amp;ngan :
1. Daerah adalatr Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Flari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Wakil Kepda Daerah adalah Wakil Bupati Batang llari.
5. Sekretaxis Daerah adalah Sekretaris Dasrah Kabupaten Batang Ffuri.
6. Asisten adalatr Asisten Sekretaris Daeratr yang selanjutnya disebut Asisten Tata Praja, Asisten Ekonomi dan Pembangunan ssrta Asisten Administrasi.
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi I I-nrrbag;a pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daeratr dan mernbantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan. Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Dasrah.
8. Eselonering adalatr tin$,at jabatan struktural.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan hak dan wewenang secara peruh oleh pejabat yang berwenang sesuai keabliannya dalam rangka menutjang tugas pokok Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, I-errr$aga Teknis Daeratr, Kecamatan dan Kehrahan dalam r. lt$,a penyelenggaraan Pemsrintah Kabupaten Batang Haxi.
BAB I - KETENTUAN IIMTIM
Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten yang selanjufirya disingkat SETDA Kabupaten sdelah ruxrur Staf Pemerintah Kabupaten ;
- (2) Setda Kabupaten dipimpm oleh seorang Sekretaris Daerah Kabupaten yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati.
Tugas
BAB I - KETENTUAN IIMTIM
Pasal 3

- (1) Setda Kabupaten mernpruryai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fi€as PemerintahaA Administrasi Organisasi dan Tata l:ksana s€rta memberikan pelayanan a&amp;ninisuatif kepada sehrruh Perangfut Dasrah Kabupatan penyelenggaraan
- (2) Apabila Sekretaris Daerah bstnlangan melaksanakm tugasnyq ftgas Sekretaris Daerah elaksanakan oleh Pejabatyang diumfik oleh Ke,pala Daerah"
Fulgpt
Fungsi
BAB I - KETENTUAN IIMTIM
Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah in[ Setda Kabupaten mempunyai fungsi :
- a. Pengkoordinasian perumusan keb[iakan Pemerintah Kabupaten ;
- b. Peiryelenggaraan Administrasi pemerintahan ;
- c. Pengelolaan Sumber Dtya Aparatur, Keuangan, Prasarana dan Sarana Pemerintahan Kabupaten;
- d. Pelakffinaan h€as lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB I - KETENTUAN IIMTIM
Pasal 5

Kewenangan
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasat 4 Peraturan Daerah ini, Setda Kabupaten mernpunyai kewenangan sebagai berikut :
- a- Koordinasi Staf terhadap segala kegiatan yang dilalarkan oleh Perangftat Daerah dalam raryka penyelenggaraan Administrasi pemerintahan ;
- b. Pembinaan Psmerintaltaa Pembangunan dan Pembinaan Irdasyarakat dalam afii mengmpulkan dan menganalisis data, merumuskan program dan pehrnjuk teknis serta menvlntau perkernbangan penyelenggaraan Pemerintahaa Pembangunan dan pembinaan Masyarakat;
- c. Pernbinaan Administrasi, Organisasi dan Tata Lalaana serta memberikan pelayanan teknis Administratif kepada seluruh Perangkat Daerah ;
- d. Koordinasi perumusan Peraturan Perundangyang menyangkut tugrs pokok Pemerintahan Daerah ;
- e. Melalaanakan hubungan masyarakat dan hubrurgan antar kmb4ga.
BAB M - SUSIINAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) susunan organisasi sekretariat Daerah Kabupaten sebagai berikut :
2. L Asisten Tata Praja ;
- b. Asisten Ekonofti dan Pe,mbangunan ;
- c. Asfufien Administrasi .
- (2) Masing - masing su$uum o{ganisasi Asisten sebagaimana dimalaud pada Ayat (1) Pasal ini mernbawahkan;
- a. Asist€o Tata Praja terdiri dari :
- 1) Bagian Pemerintatran, membawahkan :
- a) Sub Bagian Perangkat Daeralr, Ketentraman dan Ketertiban ;
- b) Sub Bagian Otonomi Daeratr ;
- c) Sub Bagian Kependudukan dan Pertanahan ;
- 2) Bagian Pemerintahan Desa I Kehuatran, membawahkan :
- a) Sub Bagian Pengembangan Desa dan Pembinaan Letnbaga Desa/I(elurahan ;
- b) Sub Bagian Penrbinaan Aparatur dan Adminisffasi Desa / Kehrahan ;
- c) Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa / Kehrahan.
- 3) Bagian Hukum mErnbawahkan :
- a) Sub Bagian Peraturan Perundang - undangan dan Analisis Kebiiakan Daerah ;
- b) Sub Bagian Dokumentasi dan krformasi Hukum ;
- c) Sub Bagian Penanganan Sengfteta dan Bantuan tfukum ;
- b. Asisten Ekonomi dan Pernbangunan terdiri dari :
- 1) Bagian Ekonomi membawahkan :
- a) Sub Bagian Sarana Perekonomian dan fingkungan Hidup ;
- b) Sub Bagian Produlsi Daerah;
- c) Sub Bagian Pariwisat4 Seni dan Budaya ;
- d) Sub Bagian hrdustri, PerdagangarL Koperasi dan Penanaman Modal.
- 2) Bag/anPembangunan membawahkan :
- a) Sub Bagian Program ;
- b) Sub Bagian Pengendalian ;
- c) Sub Bagian Pelaporan ;
- 3) Bagiao Bina Sosial me,lnbawahkan :
- a) Sub Bagian Agjxn.a;
- b) Sub Bagian PendidikaU Ketenagakedaan dan Transmigrasi ;
- c) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ;
- d) Sub Bagian Pernuda dan Olah Raga.
- c. Asisten A&amp;ninistrasi terdiri dtri :
- 1) Bagifrt Keuangan membawahkan :
- a) Sub B€im Anggaxan;
- b) Sub Bagian Pembukuan;
- c) Sub Bagian Perbendaharaan ;
- d) Sub Bagim Verifikasi dan Kas Daerah ;
- e) Sub Bagim Belanja Pegawai.
- 2) BagtfrrKepegawaian membawahkan :
- a) Sub Bagian Umum ;
- b) Sub Bagian Perencanaan dan Mutasi Pegawai ;
- c) Sub Bagian Pengernbangan Pegawai dan Diklat.
- 3) Bagian Organisasi mernbawahkan :
- a) Sub Bagian Kelembagaan ;
- b) Sub Bagian Tata laksana ;
- c) Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan ;
- 4) Bagian Humas dan Purerangan mernbawahkan :
- a) Sub Bagian Pernberitaan, Pengumpulan krformasi" Publikasi dan RSPD ;
- b) Sub Bagian Media Baru" Tradisional dan Per-film-an ;
- c) Sub Bagian Perpustakaan Setda.
- 5) Bagian Umum dan Perlengkapan membawahkan :
- a) Sub Bagian Tata Usaha dan Anip ;
- b) Sub Bagian Pengadaan dan Perlengftapan ;
- c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol ;
- d) Sub Bagian peineliharaan dan Inventaris Barang ;
- e) Sub B€ian Santelda
29. d- Keloryok Jabdan FmgsionaL
- (3) Bagan susrman organisasi sekretariat Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran Perafinan Daerah ini.
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERTIENTIAN
Eselon
- (1) sekretaris Daerah Kabupaten adalah Jabatan stnrkhral Eselon II a ;
- (2) Asisten sekretaris Daerah adalah Jabatan stnrkhrar Eselon tr b ;
- (3) Kepala Bagian adalah Jabatan Stuktural Eselon Itr a ;
4. (a) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Strukhral Eselon fV a.
Pengangfutan dan pemberhentian
- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten diangkat dan diMrentikan oleh Bupati ;
- (2) Sekretaris Daerah Kabupaten diangkat oleh Bupati atas persetujuan Pimpinan DpRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat den$n trta cara;
- a. Bupati menyampaikan calon Sekretaris Daerah kepada Pimpinan DPRD unhrk diminta persetujuan;
- b. Pimpinan DPRD membahas usulan tersebut dalam rapat Pimpinan DpRD dan tidak meneruskan pernbahasannya pada fralcsi dan I atavAnggota DpRD ;
- c. Pimpinan DPRD memberi persetujuan atau tidak menyetujui usulan Bupati berdasarkan keabsahan administrasi Calon Sekretaris Daerah selambat-lambatnya dalanr jangls wakfu 30 (tiga puhrh) hari ;
6. d' Dalam jan$ra waktu 30 (tiga putuh) hari sebagaimana dimaksud pada hunrf c tidak ada persetujuan maka usulan Bupati tersebut dianggap disetujui ;
- e. Atas penolakan sebagaimana tersebut pada huruf c Bupati mengajukan calon lain dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat ;
- f. Pimpinan DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan calon atternatif.
- (3) Asisten pada Sekretariat Dasrah Kabupaten diangkat dan dibeft€ntikan oleh Brryari, atas usul Sekretaris Daerah setelah meryerhattan hasil Kepufirsa Badan Pefimbangan labatm aan Peekat(BAPERJAKAT);
Keoala
- (a) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupa[ atas usul Sekrekris Daeratr setelah mernperhatikan hasil Keputusan Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat(BAPERIAKAT);
- (5) Kepata Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dapat diangkat dan diberhentiakn oleh Sekrekris Daerah atas plimpatran kewenangan dari Bupati setelah memperhatikan hasil Keputusan Badan Pertimbmgan Jabatan dan Pangkat ( BAPERJAKAT ) ;
- (6) Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat ( BAPERJAKAT ) dan srrunan keanggotaannya sebagaimana dimaksud pada ryat (3), (4) dan (5) Pasal ini, ditetapkan dsng4n Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan dan Peraturan perundang-wrdangan'
BAB V - KELOMPOK JAB ATAN FUNGSIONAL Pasal9
Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlatr tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdxarkan Peraturan Perundang-undangpn ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ryat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga flrngsional senior yang ditunj* ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal tfl, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
BAB VI - TATA KERIA Pasal 11
Pasal 12

Setiap pimpina safian organisasi wajib mengawasi bawatrannya masing-masing dan bila te{adi pecyinpangan agr mengarnbil langkah-langkatr yang diperh*an sesuai dengan Perundangan yang bedaku
BAB VI - TATA KERIA Pasal 11
Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi kfianggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahm nasing-masiry d^an memberikan bimbingan serta petunjuk bag pelaksanaan rugas bawah^urnya.
BAB VI - TATA KERIA Pasal 11
Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengkuti dan mernanrhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada wakhrnya.
BAB VI - TATA KERIA Pasal 11
Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipsrgunakan sebagai bahan evaluasi tmhrk penyusman laporan lebih lanjut dan untuk mernberikan petunjuk kepada bawahan.
BAB VI - TATA KERIA Pasal 11
Pasal 16

Dalan menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disarryaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mernpunyai hubrmgan kerja.
BAB VI - TATA KERIA Pasal 11
Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalarn rangfua pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

- (1) Peraturan Daerah ini hanya mengatur ketentuan-ketentuan pokok dibidang Organisasi, Eselon, p€ngangkatan dan pemberhentian, dalam jabatarL kelompok jabatan fungsional dan tata ke{a ;
- (2) HaLhal yang beh.rm diatrr dalam Peraturan Daerah ini akn diatru lebih lanjut dengan Keprnrsan Brryati :
F- ir
- (3) Dengan berlaklmya Peraturan Daerah mq maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Talnur 2000 tentang Organisasi dan Tata Ke{a Perangkat Daerah Kabupaten Batang Haxi (L€mbaran Daeratr Kabupaten Batang tlari Talnur 2000 Nomor 16) dinyatakan tidak bedaku.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Perdfirran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dirurdangkan.
fuar setiap orang dapat mengetatruinya, msmsrintalrkan pengundangan Peraturan Daerah ini d€r€an penempatmrya dalafir kmbaran Daerah Kabupaten Batang tlari.
Disahkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 4 April 2001
BUPATI BATANG HARI
ABDI'L FATT.{II.
Dundangkan di \zluara Bulian
Pada Tanggal 4 April 2001.
SEKRETARIS DAERAII KABTIPATEN BATANG }IARI
SYAFRIIDDIN EFFEIIDI
LEMBARAI.{ DAERAI{ KABUPATEN BATANG HARI TAIIUN 2OO1 NOMOR 2