PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 37 Tahun 2017
Tentang No Description
Berlaku: 26 Juli 2017
N/A
Pasal 2

E
Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)
2. Beberapa Ketentuan dalam Lampiran I, II dan III diubah sebagai berikut:
- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017, pada:
- 1) Kode Rekening 514 Belanja Hibah Rp. 6.433.001.080.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp. 6.436.001.080.000,00; dan
- 2) Kode Rekening 518 Belanja Tidak Terduga Rp. 95.627.760.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp. 92.627.760.000,00.
- b. Lampiran II Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, pada Kode Rekening 3.07 0300 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)
Lampiran III
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Yang Diterima pada Kode Rekening 5.1.4.01.01 Pemerintah Pusat.
- d. Rincian Lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 26 Juli 2017
GUBERNUR JAWA TIMUR
Dr. H. SOEKARWO
Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 26 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 37 SERI E.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintatr Daerah adalatr Pemerintah Kabupaten Situbondo.
1. Daerah adalatr Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 3.
4. saflran Kerja Perangkat Daeratr yang membidangi urusan pasar adatrah Satuan Kerja perangfuat Daeratr di lingkungan Pemerintah Kabupaten sittrbondo yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang perdagangan. 4.
5. Badan adalah sekumpulan orang darrr/ ata.u modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan rainnya, Badan usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, organisasi Massa, organisasi Sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 5.
6. Pejabat adalatr Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 6.
7. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan.
2. Pasar Ratryat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, meneng&amp;, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil/modal kecil dan dengan proses jual beri barang melalui tawar menawar. 8.
3. Pasar Hewan adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli hewan ternak. 9.
10. Kios adalatr bangunan di pasar yang beratap dan dipisatrkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langrt yang dipergunakan untuk usaha bedualan yang terdiri dari kios perrnanen dan kios semi perrnanen.
5. 1 1.a Kios perrnanen adalah kios yang beratap dan berdinding tembok.
6. 1 l.b Kios semi perma.nen adalah kios yang beratap dan berdinding kayu.
7. 1 1. los adalatr bangunan di pasar yang beratap tidak dipisahl&lt;an dengan dinding pemisatr satu dengan yang lainnya mulai dari lantai sampai dengan langittangt yang dipergunakan untuk usatra beq'ualan yang terdiri dari los tertuhrp dan los terbuka.
8. 12.a Los tertutup adalah los yang beratap dan berdinding kayu.
9. l2.b los terbuka adatah los yang tidak beratap dan tidak berdinding.
12. Halaman/pelataran adalah bagian dad pasar yang berfungsi sebagi salah sahr fasititas pe}ayanan pasar.
11. L4. Kas umum Daerah adalah Kas umum Daerah Kabupaten Situbondo.
13. Tambatan ternak adalah tempat menempatkan hewan ternak yang beratap ataupun tidak beratap dipisahkan dengan pagar besi.
15. Retribusi Pelayanan pasar adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintatr Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6
16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. L7. Pemungptan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengfrimpunan data objek dan subjek retribusi, penenhran besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penaghan retribusi kepada Wqiib Retribusi serta penga\Masan penyetorannya.
3. Wqiib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwqiibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 18.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan pnzrnan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21. surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang temtang.
20. Surat setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat ssRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
22. surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi daerah, yeng selanjutnya disingkat srRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga/denda.
24. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalatr serangkaian tindakarl yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpurkan bukti yang dengan bulcti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpqiakan daeratr dan retribusi yang tet{adi serta menemukan tersangkanya.
25. Penyidik Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru menjadi ayat (21 dan ayat (3) sehingga pasal 6 berbunyi:
N/A
Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis pelayanan, klasifikasi pasar, luas pemakaian tempat, jenis dagangan, jangka waktu dan frekuensi pemakaian fasilitas sebagaimana tersebut dalam L^ampiran peraturan Daeratr ini.
2. (21 Pasar ralryat diklasifikasikan dalam 4 (empat) tipe yaitu :
- a. pasar rakyat tipe A;
- b. pasar ralryat tipe B;
- c. pasar rakyat tipe C;dan
- (3) Ikiteria pasar rakyat sebagaimana dimaksud. pada ayat (2) sebagai berikut :
- d. pasar rakyat tipe D.
- a. Tipe A, memiliki kriteria:
1. luas lahan paling sedikit 3.OOO me (tiga ribu meter persegi);
2. kepemilikan lahan dibuktjkan dengan dokumen resmi (sertifikat);
3. peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
12. +- jumlah pedagang paling sedikit lso (seratus lima puluh) pedagang.
- b. Tipe B, memiliki kriteria:
1. luas lahan paling sedikit 1.500 62 (seribu lima ratus meter persegi);
2. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen resmi (sertifikat) ;
3. peruntukan latran sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
17. +. jumtah pedagang paling sedikit TS (tujuh puluh lima) pedagang.
- c. Tipe C, memiliki kriteria:
1. luas lahan paling sedikit 1.000 m2 (seribu meter persegi);
2. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen resmi (sertifikat) ;
3. peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
4. jumlah pedagang paling sedikit 30 (tiga puluh) pedagang.
- d. Tipe D, memiliki kriteria:
- l. luas lahan paling sedikit S00 *z (tima ratus meter persegi);
2. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen resmi (sertifikat) ;
3. peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
4. jumlah pedagang paling banyak 30 (tiga putuh) pedagang.
11. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai pasar diatur dalam Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru sehingga Pasal 8 berbunyi :
N/A
Pasal 8

- (1) struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana tercantum dalam L,ampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daeratr ini.
- (2) Tarif retribusi untuk balik narna ditetapkan sebesar 50o/o (lima puluh persen) dari tarif.
4. Ketentuan Pasal L2 ayat (41 diubah sehingga pasal Lz berbunyi :
N/A
Pasal 12

- {U Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan dilakukan oleh Petugas pemungut.
- (21 Hasil pemungutan oleh petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap harinya disetor ke Bendahara penerimaan yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Diundangkan di Situbondo Pada tanggal 3 1 AUG 2016
SEI{R TARIS DAERATI I(ABUPATEIT SITT'BOIIDO,
LEMBARAII DATRAH I(ABTTPATEIT SITI'BONDO TAIIUil 2OL6 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DATRAII KABI'PATEN SITI'BOITDO PROVINSI .IAWA TI}IT R z 99-612016
9
- (3) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2l', disetor ke kas umum daerah sebagai penerimaan daerah dalam waktu paling lama 1 x 24 jam setiap harinya.
- (4) Dalam hal hari pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur (hari sabtu, minggu dan hari besar lainnya), maka penyetoran dilakukan pada hari berikutnya.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi :
N/A
Pasal 15

Instansi yang berwenang memungut Retribusi Pelayanan Pasar di daerah adalah satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangr urusan pasar.
6. l"ampiran disempurnakan sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisatrkan dari Peraturan Daerah ini.
Peraturan Daeratr ini mulai berlaku pada tanggal d.iundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daeratr Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 3 1 AUG 2016
BT'PATI SITTIBOIIDO,
LAUPIRAIT Peraturan Daerah Ihbupaten Situbondo
Iffil',3b1 4'H#L[,u
STRIIKTUR DAIT BESARITTA TARIF RTIRIBUSI PTLAYANAN PASAR
RTIRIBUSI PILAYAITAN PASAR RAI(YAT
1. Pasar Rakyat Tipe A
- Pelataran a.
- los terbuka b.
- Los tertutup c.
- Kios perrnanen d.
- e. Kios semi perrnanen
2. Pasar Rakyat Tipe B
- a. Pelataran
- b. los terbuka
- c. Los tertutup
- d. Kios perrnanen
- e. Kios semi perrnanen
3. Pasar Ratcyat Tipe C
- Pelataran a.
- los terbuka b.
- Los tertutup c.
- Kios perrnanen d.
- e. Kios semi pennanen
4. Pasar Ralryat Tipe D
- a. Pelataran
- b. Los terbuka
- c. Los tertutup
- d. Kios perrnanen
- e. Kios semi perrnanen
Rp. 350,OA/M2lhari
Rp. 450 ,AO lY11z /han
Rp. 600 ,OO /M2 /han
Rp. 700 ,OO lMz /hrari
Rp. 650 ,AO /M2lhari
Rp. 250 ,OO/M2 /hari
Rp. 35A,OO lY11z l}:an
Rp. 500,00/M2lhrara
Rp. 600 ,AO /tr112 /har::
Rp. 550 ,OO lM2lhari
Rp. 200,00/M2 /hari
Rp. 250 ,OO 11112 lhari
Rp. 500,oo/1112/han
Rp. 500 ,OO lYlz /}:ar,i
Rp. aSO ,OA lY11z /hari
Rp. 150,00 lM2 /hari
Rp. 125,00 lM2lhrari
Rp. 500 ,OO 1tr112 /hart
Rp. 4OO,AAIYP/han
Rp. 35O ,OO /M2lhrari
II. RBTRIBUSI PEMAI(AIAIITTEMPATBER.'UALAIT
Rumus :
Retribusi Pemakaian T alan usl empat Berjual€u:I. = Tarif Dasar x Luas Tempat (Mzt
| lllo | Kontnrkst | Tartf Dasar | Tartf Dasar | Tartf Dasar | Tartf Dasar |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | TIPT A | TIPE B | TIPI C | TIPE D |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Darurat: Tempat pelataran/ halaman Tanpa atap dan dinding bersifat insidental (tidak tetap) | 50.000,00 | 45.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 |
| 2. | Semi Permanen I : los beratap tanpa dinding | 200.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | I o | 6 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 3 | Semi Permanen II : Bedak/[.apak, kios, beratap dan berdinding tembok dan papan kayu | 200.000,00 | 150.O00,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |
| 4 | Permanen I : Kios Beratap dan berdinding tembok | 200.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |
| 5 | Permanen II : Kios Beratap dan berdinding tembok lebih dari 1 ( satu ) lantai | 200.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |
III. REIRTBUSI PEIIGGITNAAN MCK (ITNTUK SEKALI pEltccrrltAAlyl
- 1) Mandi
: Rp. 1.000,00
- 2) Buang air kecil dan air besar : Rp. 500,00
IV. REIRIBUSI BOIYGI(AR MUAT BARANG/TERNAII (UITTT'K SEKALI BOIYGKAR MUATI
- 1) Truck
- 2l Pick Up
- 3) Mini Bus
Rp. 2.500,00/ekor
Rp. 2.000,00/ekor
Rp. 1.SOO,OOlekor
V. RTIRIBUSI TA}IBATAN HTIf,AIIT TERNAK
- 1) Sapi
Rp. 4.000,00/ekor
2l Kerbau Rp. 4.000,00/ekor
- 3) Kuda
Rp. 4.000,00/ekor
- b. Ternak Kecil
Kambing Rp. 1.000,00/ekor
- 2l Domba Rp. 1.000,00/ekor
- a. Ternak Besar
BUPATI SITTIBOITTDO,
-DADAITG WIGIARTO
PENJELASAIT ATAS
PERATI'RAN DATRAII I(ABI'PATTIT SITIIBOITDO
IYOMOR b TAIIT'il 20T6
TEIYTAIYG
PIRI'BAHAN ATAS PERATT'RAIT DATRATI KABI'PATTIY SITUBOITDO ITOMOR 24 TAHUIT 2OT1 TTITTANG R TRIBUSI PTLAYAITAIT PASAR
I'MUM I.
Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, yang tery'adi melalui proses penyerahan sejumlah kewenangan Pemerintah ke Pemerintah Daerah, memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai/melaksanakan kewenanga-n yang dimilikinya.
Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signilikan bagr pembiayaan pembangunan pada daerah otonom. Dan salah satu komponen pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari retribusi daerah.
Dalam melaksanakan penyelenggaraan fungsi kepemerintahan di daerah, salah satu aspek penting adatah pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan oleh SKPD dalam bentuk jasa umum yang dapat dinikmati kemanfaatannya oleh setiap orang warga masyarakat Kabupaten Situbondo perlu senantisa ditingkatkan. Upaya Peningkatan akses pelayanan publik yang bermutu kepada masyarakat membutuhkan kelangsungan (sustainabilitas) pembiayaan. Salah satu surnber pembiayaan penyediaan jasa umum adalah retribusi daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dal Retribusi Daerah memberikan ruang bagr Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi. Keinginan daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya guna peningkatan PAD telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tatrun 2AO9. Guna mencegah pemungutan Retribusi Daerah yang berlebihan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2AOg telah menjelaskan prinsip pelaksanaan Retribusi Daerah tersebut yaitu prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 48/M-DAG/PER|8l2OL3 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana DisEibusi Perdagangan, maka sarana distribusi perdagangan perlu disesuaikan.
```
Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas. Angka 2 Pasal 3 Cukup jelas.
```
**ff"l,u Cukup jelas. **f*1,,, Cukup jelas. **.1,,, Instansi yang berwenang memungut Retribusi Pelayanan Pasar di daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Angka 6 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. Pasal 6 Pasal 12
TAMBAHAIT LEMBARAIY DAERAH ITABT'PATEIT SITIIBONDO NOMOR 1