PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor I1TAHUN Tahun 2017
Tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
Berlaku: 60 Tahun 2008
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terkait dengan ketentuan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuasin tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan.: Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
\1&gt;0 J~ l t&amp;~.~•~
~€b• D7fD • wt1~p
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaima11.a telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pem binaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. 12.Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor: Per-687 /K/D4/2012 tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian In tern Pemerin tah;
9. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063);
10. 15.Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 168 Tahun 2016 tentang struktur Organisasi dan Penjabaran Togas dan Fungsi lnspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 168).
MEMUTUSKAN...
f
Menetapkan
3
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH K.ABUPATEN BANYUASIN
BABI
KETENTUAN UMUM
BAB II - PEDOMAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
Pasal 2

- (1) Peraturan m1 sebagai pedoman bagi OPD dalam menyelenggarakan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pedoman Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua
Lingkungan Pengendalian
BAB II - PEDOMAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
Pasal 3

- (1) Bupati wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif bagi penyelenggaraan SPIP di lingkungan pemerintah kabupaten.
- (2) Kepala OPD wajib menyelenggarakan SPIP di lingkungannya masing-masing sesuai tahapan yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan ini.
BAB II - PEDOMAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
Pasal 4

- (1) Kepala OPD yang menyelenggarakan SPIP sesuai dengan pedoman dalam peraturan 1m akan mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang› undangan.
- (2) Kepala OPD wajib mengoperasionalisasikan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan mengintegrasikan penyelenggaraan SPIP secara langsung ke dalam proses manajemen di berbagai tingkatan.
- (3) Kepala OPD yang lalai atau tidak menyelenggarakan SPIP sesuai dengan pedoman dalam peraturan ini akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang› undangan.
- (4) Bentuk penghargaan dan sanksi yang diberikan atas penyelenggaraan SPIP oleh Kepala OPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Ketiga
Sosialisasi
BAB II - PEDOMAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
Pasal 5

- (1) Peraturan Bupati ini wajib disosialisasikan kepada seluruh pejabat struktural OPD serta pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Bupati dapat meminta pendampingan dari BPKP selaku instansi Pembina SPIP untuk pelaksanaan penerapan Peraturan in.i.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dala.m Berita. Daerah Kabupaten Banyuasin.
Ditetapkan di Pangkalan Balai Pada tanggal t ~~ 201 7
WAKIL BUPATI BANYUASIN
SELAKU PELAKSANA
l~GAS
BUPATI BANYUASIN,
~
\r
Diundangkan di Pangkalan Bal .
A. SUPRIONO
Padatanggal t~
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,
H.FitSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN B\_ ANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR. ~:i.
2017
i