PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 14TAHUIY Tahun 2023
Tentang PETUNJUX TEI(NIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN XIITERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAIT PIMERINTAH XOTA PAYATUMBUH
Berlaku: 53 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN WALIKOTA PAYAI(UMBUH NOMOR: 14TAHUIY 2016
TENTANG
PETUNJUX TEI(NIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN XIITERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAIT PIMERINTAH XOTA PAYATUMBUH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WaLIKOTA PAYAKUMBUH,
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peq'anjian Kinerja, Pelaporan Kineq'a dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kineq'a Instansi Pemerintah ;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kineq'a darr Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instalsi Pemerintah maka diperlukan peraturan sebagai pedoman penyusunan Laporan;
- c. bahwa berdasarkaa pertimbangan sebagaimana dimal&lt;sud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daeral Otonom Kota Kecil Di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengai Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok Dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1956 Nomor 19) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. 4.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor ss87);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
I
Menetapkan
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2074 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjiaa Kine{a, Pelaporan Kineg'a dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
MEMUTUSI(AN:
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TEilTANG PETUNJUK TEKNIS PEzuANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAI$ PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BAB I - KEf,TI|TUAIY UMUM Baglan Kesatu Umum Pasal I
Pasal 2

- ( 1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini ada1ah sebagai pedoman atau acuar dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kine{a, Reviu Laporan Kinerja
- (21 Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan a-kuntabilitas, transparansi dan kine4'a aparatur.
Baglaa Ketiga Ruang Lhgkup
Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini meliputi :
1. Pery'anjian Kinerja Pemerintah Daerah dan SKPD/Unit Ke{a.
3. Tata cara Reviu Laporal Kine{a Pemerintah Daerah.
2. Laporart Kinerja Pemerintah Daerah dan SKPD/Unit Kerja.
BAB II - PERJANJIAN XINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN SI(PD/UNIT KERJA
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah men)'usun dokumen Pe4'anjian Kinerl'a tingkat Pemerintah Daerah setelah Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.
- (2) Dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimal&lt;sud pada ayat (1) agar memperhatikan:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
4. c Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Indikator Kine{a Utama (IKU) Pemerintah Daerah;
- (3) Dokumen Peg'anjian Kinefa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) memuat pernyataan dan lampiran formulir yang berisi sasaran strategis, indikator kine{a utama Pemerintah Daerah, beserta target kineg'a beserta program dan anggaran.
- (4) Format pernyataan dan lampiran dokumen Perjanjial Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiraa II yang menjadi bagran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
Pasd 5
- (1) Dokumen Peq'anjiaa Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan Walikota kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Apa-ratur Negara dan Birokrasi Reformasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dokumen anggaran disahkan.
- (2) Dokumen Perl'anjian Kinerl'a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen Perjanjian Kinerl'a SKPD.
/
BAB II - PERJANJIAN XINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN SI(PD/UNIT KERJA
Pasal 6

- Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut: a. tery'adi pergantian atau mutasi pejabat; b. perubahan da-lam strategi yang mempengaruhi pencapaian, tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); c. perubahan preoritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
Baglan Kedua PerJanJtaa KiaerJa SXPD/Uait Kerja
Paeal 7
- (f) Kepala SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota menl,usun dokumen Pery'anjian Kine{a SKPD paling lambat satu bulan setelah menerima Dokumen Pelatsanaan Anggaran( DPA) SKPD.
- (21 Dalam penyusunan dokumen Pe{anjian Kinerja sebagaimana dimalsud pada ayat (1) harus memperhatikan :
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD;
- b. Dokumen Rencana Strategis;
- d. Dokumen Penganggaran dan atau Pelaksanaan Angga-ran.
- (3) Dokumen Perjanjian Kinery'a sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) memuat pemyataan dan lampiran formulir yang berisi sasaran strategis, indikator kineq'a, target kinerja, beserta program dan €rnggaran.
- (4) Format pemyataan dan lampiran dokumen Pe{anjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adafah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang menjadi bagian yang tidat terpisahkan da-lam Peraturan Walikota ini
BAB II - PERJANJIAN XINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN SI(PD/UNIT KERJA
Pasal 8

- (l) Dokumen Perjanjian Kinery'a sebagaimana dimaksud dalam Pasa,l 5 ditandatangani oleh Walikota dan pimpinan SKPD/Unit Ke{a.
- l2l Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditaadatangani pimpinan SKPD/Unit Keda, disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Payakumbuh.
BAB II - PERJANJIAN XINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN SI(PD/UNIT KERJA
Pasal 9

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terl'adi kondisi sebagai berikut :
- a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian, tujuan dan sasaran(perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- c. perubahan preoritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
J
Bagiaa Ketlga
Pengukuran KlaerJa Pemerlatah Daerah Daa SKPD
BAB II - PERJANJIAN XINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN SI(PD/UNIT KERJA
Pasal 1

O
- (1) Pengukuran Kinerja Pemerintah Daeral maupun SKPD dilakukan dengan membandingkan antara kine{a (seharusnya) tery'adi dengan kinerja yang diharapkan.
- (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dillakukan secara berkala (tiap triwulanan) dan Tahunan.
- (3) Hasil pengukuran Kineqja secara berkala (tiap triwulanan) dan Tahunan sebagaimaaa dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Payalumbuh paling lambat tanggal 10 setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (4) Pengukuran dan pembandingaa kine{a dalam laporan Kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja Instansi Pemerintah.
- (5) Bentuk Format Pengukuran Kineq'a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB III - L/TPORAN XINERJA PEMERII{TAH DAERAH DAN SI{PD/UITIT XEzuA
Pasal 11

- (1) Setiap akhir tahun Daerah wajib menyusun Laporan Kinery'a Daerah.
- (2) Walikota menetapkan Tim Penyusun Laporan Kine{a Daerah.
3. (3)Tim Penyusun Laporan Kineqia Daerah merekap dan mengolah Laporan Kineda SKPD dimaksud sebagai bahan penyusunan Laporan Kinery'a Daerah untuk selanjutnya dilakukar verifikasi.
- (4) Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dan verifikasi terhadap Laporan Kine{a Daerah.
- (5) Wa-likota menandatangan i Laporan Kine{a Daerah yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Walikota bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja Daeralt.
BAB III - L/TPORAN XINERJA PEMERII{TAH DAERAH DAN SI{PD/UITIT XEzuA
Pasal 12

- (1) Format Laporan Kine4'a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
2. l2l Laporan Kinerl'a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut :
- a. Peq'anjian Kine{a;
- b. Lain-lain yang dianggap perlu .
v
Laporan Kinerja Daerah dikirimkan kepada Presiden lewat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.
Bagiaa Kedua
- (1) Kepala SKPD/Unit Kerja menyusun Pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data dan Pengolahan Data Kinerja.
- (2) Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Kineda.
- (3) Laporan Kineq'a yang sudah ditandatangani Kepala SKPD/Unit Kery'a dilaporkan kepada Walikota Payalumbuh melalui Bagian Organisasi dengan tembusan Inspektorat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (4) Laporan Kinerja SKPD selanjutnya menjadi bahan penyusunan Laporan Kinerja Daerah Kota Payakumbuh.
BAB III - L/TPORAN XINERJA PEMERII{TAH DAERAH DAN SI{PD/UITIT XEzuA
Pasal 15

- (1) Format Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yalg menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut :
- a. Pery'anjian Kinerja;
- b. Lain-lain yang dianggap perlu.
TATA CARA REVIU LAPORAN XII{ER.'A PEMERIITTAII DAERAH
BAB III - L/TPORAN XINERJA PEMERII{TAH DAERAH DAN SI{PD/UITIT XEzuA
Pasal 16

- (1) Pihak yang melaksanakan reviu adalah auditor aparat pengawasan intern pemerintah atau tim yang dibentuk untuk itu.
- (2) Waktu pelaksanaan reviu dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan menajemen kine{a dan penyusuna.n Laporan Kinerja.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah selesai sebelum ditalda tangani pimpinan dan sebelum disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Apa-ratur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (4) Ruang lingkup pelaksanaan reviu terdiri da-ri :
- a. metode pengumpulan data/informasi dilakukan untuk menguji keanda-lan dan akurasi data/informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja;
- b. penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas dilakukan untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis di tingkat Pemerintah Kota dengan perencanaan strategis unit di bawahnya terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya;
- c. penyusunan kertas kefa reviu setidal&lt;nya mencakup sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b), hal yang direviu dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan serta hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan kesimpulan/ catatan pereviu; dan
- d. pereviu membuat surat penyataaan telah di reviu dan surat tersebut merupakan bagian dari laporan kinerja.
- (5) Bentuk Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang menjadi bagian tidak terpisaikan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Contoh formulir check list reviu adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB V - PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Wa-tikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.
Dltetapkaa di Payakumbuh pada tanggal t$ fs0rsppr 2O16
\\"/", KOTA PAYAKUMBUH,
v
Diundangkan di Payakunbuh pada tanggd \S \Eq\L\s\L\ 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
BENNI s
BERITA DAERAH KOTA PAYAI(UMBUH TAHUN 2016 NOMOR : \4
@ 16 RIZaFALEPI 4
LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR: \A TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINBR.IA, PELAPORAN KINER.]A DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINER)A INSTANSI PEMERINTAH.
PERI{YATAAN PERJANJ IAN KINERJA
-1,ogo l.embaga-
PERJANJIAN KINER.IA TAHUN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Jabatan
berjanji akan mewujudkan target kinerJ'a yang seharusnya sesuai lampiran peq'anjian ini, dalarn rangka mencapai target kineq'a jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalarn dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kineia tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Walikota Payakumbuh
RIZA FALEPI
IKOTA PAYAKUMBUH,
/
t/ RIZA FALEPI
&amp;r
LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR:TATAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PER.IANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINER.IA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH.
FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TAI]UN
PEMERINTAH KCIA PAYAKUMBUH
E
| | Sasaran Strategis | Indikator Kine{a | Target |
|-----|---------------------|--------------------|----------|
| (1) | (2 ) | (l) | (4) |
Program
Payakumbuh,
Wa-likota Payakumbuh
Anggaran
I
2
Rp
Rp
(
Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:
- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
2. 2l Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis K/L/Pemda atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari K/L/Pemd,ayang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh K/L/Pemda;
- 5) Pada kolom Progr:am diisi dengan nama program K/L/Pel:rda yang terkait dengan sasa.ran yang akan dicapai
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasarar yalg dipe4'anjikan
WALIKOTA PAYAKUMBUH,
\
LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR:\4 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINER.IA, PBLAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINBRJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transpa-ran dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Jabatan
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama Jabatan
Selaku atasan pihak pertama, selanju tnya disebut pihak kedua
Pihak pertama be{anji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencaiaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Piha,k kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melal&lt;ukan eva,luasi terhadap capaian kinerja dari pe{anjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi
Payakumbuh,
Pihak Kedua
Pihak Pertama
(Walikota Payakumbuh)
-Logo Lembaga-
BUH, -*,::':m,":
RIZA FALEPI
J
(
(
LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR:r/tTAHUN 20 16 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINER.IA INSTANSI PEMBRINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH.
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN...
Skpd
:(a)
| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Cara Pengukuran Indikator Sasaran | Target | Triwulan | Triwulan | Ket | Program | Pagu (Rp) | Triwuian . ... | Triwuian . ... | Ket |
|------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|----------|------------|------------|-------|-----------|-------------|------------------|------------------|-------|
| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Cara Pengukuran Indikator Sasaran | Target | Realisasi | | Ket | Program | Pagu (Rp) | Realisasi | | Ket |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | t2 | 13 |
P4YAKUMBUH,...,... ... Kepala SKPD/Unit Ke{a
(
Petunjuk Pengisian
1. Kolom (a) diisi SKPD yang bersangkutan
2. Kolom (1) diisi dengan nomor urut
3. Kolom (2) diisi dengan sasaran strategis SKPD sesuai dengan dokumen Pe{anjianKine{a;
4. Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis SKPD sesuai dengan dokumen Peg'anjian Kinerja;
5. Kolom (4) diisi dengan Formula/Rumus/cara pengukuran Indikator sasaran;
6. Kolom (5) diisi dengan angka target kinerja yang akan dicapai dari setiap indikator sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
7. T.Kolom (6) diisi dengan realisasi dari masing-masing Indikator Kinerja;
8. S.Kolom (7) diisi dengan persentase pencapaian ta-rget da-ri masing-masing indicator kinerja;
9. 9.Kolom (8) diisi dengan memberi keterangan apabila pada triwulan tersebut indikator sasarai belum terlaksana;
10. lO.Kolom(9) diisi dengan program yang digunakan untuk menunjang pencapaian kinerja organisasi
11. 1 1.Kolom ( l0) diisi jumlah atau nilai anggaran pada kegiatan yang bersangkutan;
12. l2.Kolom (11) diisi rea-lisasi dari program pagu angga-ran dalam triwulan tersebut;
13. l3.Kolom (12) diisi dengan persentase pencapaian ta.rget angga-ran dari masing-masing program kegiatan (realisasi/target x lO0%);
14. l4.Kolom (13) diisi dengan memberi keterangan apabila pagu program penunjang belum terlaksana.
WALIKOfA PAYAKUMBUH
@
RIZA FALEPI
(
(
LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR: 14 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINER.IA, PELAPORAN KINER.]A DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH.
CONTOH FORMAT LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.