PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 1B Tahun 2015
Tentang JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH DI KABUPATEN MADIUN
Berlaku: 3 Februari 2015
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan untuk meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur;
- b. bahwa untuk memberikan jaminan kesehatan yang menyeluruh, Pemerintah Kabupaten Madiun mengembangkan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Madiun;
Mengingat:
- rkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu di 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 595/Menkes/SK/VII/1993 tentang Standar Pelayanan Medis; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457 Tahun 2003 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur ;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pengajuan Klaim bagi Masyarakat Miskin Peserta Jamkesda ;
19. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/23/KPTS/013/2007 tentang Sistem Kesehatan Provinsi ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Madiun;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum;
22. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Madiun sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
23. Peraturan Bupati Madiun Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
24. Peraturan Bupati Madiun Nomor 25A Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah di Kabupaten Madiun;
25. Peraturan Bupati Madiun Nomor 1A Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25A Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah di Kabupaten Madiun.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH DI KABUPATEN MADIUN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Madiun;
2. Daerah adalah Kabupaten Madiun;
3. Bupati adalah Bupati Madiun;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun;
5. Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah di Kabupaten Madiun (Jamkesmasda) adalah bentuk usaha kesejahteraan kesehatan di Daerah Kabupaten Madiun berupa perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan kesehatan yang memberikan jaminan bagi seluruh warga masyarakat, yang terdiri dari Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Jaminan Kesehatan Kabupaten Madiun (Jamkeskama) ;
6. Perlindungan kesehatan adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari masalah kesehatan ;
7. Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan kesehatan di Daerah Kabupaten Madiun berupa perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan kesehatan, yang memberikan jaminan bagi seluruh warga masyarakat dan dibiayai bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Madiun ;
8. Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Madiun (Jamkeskama) adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan kesehatan di Daerah Kabupaten Madiun berupa perlindungan dan pemeliharaan kesehatan yang memberikan jaminan bagi seluruh warga masyarakat, dan dibiayai Pemerintah Kabupaten Madiun ;
9. Masyarakat Kabupaten Madiun adalah masyarakat yang memiliki identitas diri dan tinggal di wilayah administratif Kabupaten Madiun:
10. Manfaat adalah faedah jaminan kesehatan yang menjadi hak peserta dan atau anggota keluarganya dan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan ;
11. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh, pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat ;
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk obervasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di ruang perawatan;
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, konsultasi, diagnosis, pengobatan, visited dan atau pelayanan medis lainnya dengan menempati tempat di ruang rawat inap;
14. Sistem rujukan adalah sistem pelayanan kesehatan berjenjang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut, yang diberikan pemberi pelayanan berdasarkan indikasi medis;
15. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas kesehatan milik pemerintah;
16. PPK dasar adalah fasilitas kesehatan yang dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya;
17. PPK lanjutan adalah fasilitas kesehatan yang dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit;
18. Jasa Pelayanan adalah dana yang diperoleh dari dana Jamkesmasda yang dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada fasilitas kesehatan;
19. Jasa sarana adalah dana yang diperoleh dari dana Jamkesmasda yang dimanfaatkan untuk pembayaran obat, alat kesehatan, bahan habis pakai dan kegiatan dukungan operasional pelayanan kesehatan yang lain;
20. Surat pernyataan Miskin (SPM) adalah Bukti tertulis yang diterbitkan oleh Bupati Madiun atau pejabat yang ditunjuk setingkat eselon 2 bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu Jamkesmas dan kartu Jamkesda, yang berlaku selama 3 bulan sejak tanggal ditetapkan;
21. Dana sharing adalah dana pelayanan kesehatan yang di tanggung bersama oleh Pemerintah Provininsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Madiun ;
22. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ;
23. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut BPJKD adalah badan hukum publik yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Daerah;
24. Iuran Jaminan Kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran Daerah JKN-(PBID) adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Pemerintah Kabupaten Madiun bagi masyarakat miskin yang didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional ke BPJS;
25. Penerima Bantuan Iuran Daerah untuk selanjutnya disingkat PBI D adalah fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibayar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun;
26. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP oleh BPJS Kesehatan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan ;
27. Program Keluarga Harapan untuk selanjutnya disingkat PKH adalah program untuk rumah tangga sangat miskin yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan usia sampai dengan 18 tahun namun belum menyelesaikan wajib belajar, atau ibu hamil/nifas yang berada pada lokasi terpilih.
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN Pasal 2
Pasal 3

Tujuan Jamkesmasda adalah untuk :
- a. Melindungi warga masyarakat dari kemungkinan resiko sosial menderita penyakit karena ketidakmampuan membiayai pelayanan kesehatan sehingga kebutuhan pelayanan kesehatan dapat terpenuhi ;
- b. Memberikan jaminan kepada masyarakat untuk dapat menjangkau pelayanan kesehatan dengan mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu ;
- c. Mewujudkan sistem pembiayaan kesehatan perorangan serta mendorong efisiensi pembiayaan .
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN Pasal 2
Pasal 4

Jamkesmasda diselenggarakan sesuai dengan prinsip jaminan sosial, meliputi :
- a. keterbukaan;
- b. kehati-hatian;
- c. akuntabilitas;
BAB III - PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
Pasal 5

- (1) Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Madiun (Jamkesmasda) dilaksanakan dan dikembangkan untuk mewujudkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan untuk memberikan jaminan agar seluruh penduduk Kabupaten Madiun terlindungi dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan Jamkesmasda meliputi :
- a) Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), yang pembiayaannya ditanggung bersama antara Pemerintah Kabupaten Madiun dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang didasarkan atas kerjasama antara kedua belah pihak ;
- b) Jaminan Kesehatan Kabupaten Madiun (Jamkeskama) yang pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Madiun;
- c) Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran Daerah (JKN-PBID) yang pembayaran iurannya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Madiun bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- (3) Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran daerah (JKN-PBID) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf c di atas sebagaimana sesuai dengan aturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan lain yang
berlaku tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
BAB IV - KEPESERTAAN DAN MANFAAT
Pasal 6

Peserta Jamkesmasda diperuntukkan bagi masyarakat Kabupaten Madiun yang terdiri dari :
1. Masyarakat miskin pemegang Kartu Jamkesda, masyarakat miskin dengan identitas SPM/SKTM, penderita jiwa yang dipasung, penghuni panti, gelandangan, anak terlantar, penghuni lapas/rutan;
2. Bayi baru lahir PBI/Jamkesmas, peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum masuk menjadi peserta Jamkesmas/JKN ;
3. Masyarakat penderita penyakit kronik termasuk dalam Program Pemberantasan Penyakit Menular, masyarakat penderita Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dan Kejadian Luar Biasa (KLB) ;
4. Masyarakat dengan identitas dan berdomisili di Kabupaten Madiun, anak sekolah dalam program UKS puskesmas ;
5. Masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada kegiatan Bhakti Sosial ;
6. Masyarakat miskin yang tidak masuk dalam kepesertaan PBI JKN atau Jamkesda, yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun sebagai peserta JKN-PBID pada BPJS Kesehatan, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Madiun.
BAB IV - KEPESERTAAN DAN MANFAAT
Pasal 7

Peserta JKN-PBID sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (6) di atas dapat berubah karena adanya mutasi atau faktor lain.
BAB IV - KEPESERTAAN DAN MANFAAT
Pasal 8

- (1) Setiap Peserta Jamkesmasda berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, sesuai dengan indikasi medis ;
- (2) Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Manfaat medis dan Manfaat non medis ;
- (3) Manfaat medis berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis ;
- (4) Manfaat non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Manfaat akomodasi dan ambulans.
BAB IV - KEPESERTAAN DAN MANFAAT
Pasal 9

- (1) Manfaat Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi ;
- a) Rawat Jalan dan Inap Tingkat Pertama (RJITP);
- b) Rawat Jalan dan Inap Tingkat Lanjutan (RJITL) ;
- c) Pelayanan obat, alat dan bahan medis habis pakai ;
- d) Tindakan medis sesuai kebutuhan.
- (2) Manfaat Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (4) meliputi ;
- a) Transport rujukan, droping jiwa pasung dan transport pemulangan jenazah ;
- b) Ruang perawatan klas 3 (tiga) .
BAB V - PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 10

- (1) Setiap peserta Jamkesmasda yang mendapatkan manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) di atas akan dilayani pada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yaitu fasilitas kesehatan Pemerintah Kabupaten Madiun dan fasilitas kesehatan lain meliputi :
- a) Puskesmas dan jaringannya;
- b) Rumah Sakit Daerah Kabupaten Madiun;
- c) Rumah Sakit Daerah Propinsi Jawa Timur.
- (2) Pelayanan kesehatan dilaksanakan, dengan menganut sistem rujukan secara terstruktur dan berjenjang kecuali kasus gawat darurat;
- (3) Rujukan didasarkan atas indikasi medik ;
- (4) Pada keadaan gawat darurat (emergency) seluruh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) wajib memberikan pelayanan kepada peserta Jamkesmasda secara langsung dan persyaratan administrasi diselesaikan maksimal 2X24 jam pada hari kerja ;
- (5) Setiap peserta JKN-PBID yang mendapatkan manfaat, akan dilayani pada fasilitas kesehatan sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan dan atau ketentuan pelaksanaan lain yang berlaku, yang mengatur tentang pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
BAB VI - PRINSIP PEMBIAYAAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN Pasal 11
Pasal 12

- 1) Pemerintah Propinsi Jatim menanggung biaya program Jamkesda meliputi:
- a. Pelayanan rujukan di rumah sakit Kabupaten dan di rumah sakit Propinsi jatim Peserta Jamkesda pemegang kartu sebesar 50 %, dan pelayanan ambulan untuk pemulangan jenazah dan droping kasus pasien gangguan jiwa pasung di PPK Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- b. Pelayanan kesehatan di RS Provinsi Jawa Timur bagi penderita dan mantan penderita kusta, penderita jiwa yang dipasung, masyarakat penderita Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), penghuni panti (milik Provinsi Jawa Timur), Gelandangan, anak terlantar, penghuni lapas/ rutan yang mendapatkan pelayanan di rumah sakit Provinsi Jawa Timur dan penderita penyakit kronis tertentu sebesar 100 % ;
- 2) Pemerintah Kabupaten Madiun menanggung biaya meliputi :
5. 2.1) Jamkesda terdiri dari :
- a. Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya;
- b. Pelayanan rujukan di rumah sakit Kabupaten Madiun dan rumah sakit Provinsi Jawa Timur sebesar 50 % ;
- c. Pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin pemegang SPM yang mendapatkan pelayanan di rumah sakit Provinsi sebesar 100 %;
- d. Pendampingan biaya hidup keluarga penderita jiwa yang dipasung yang dirujuk di Rumah Sakit rujukan;
- e. Transportasi rujukan, dan pemulangan jenazah bagi peserta pemegang kartu Jamkesda;
2. 2.2) Jamkeskama terdiri dari :
- a. Pelayanan kesehatan dasar (pembebasan retribusi pelayanan kesehatan) bagi masyarakat Kabupaten Madiun di puskesmas dan jaringannya;
4. b Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin pemegang SKTM/SKM//rekomendasi/Surat Keterangan Rumah Sakit Kabupaten Madiun;
5. c Transportasi rujukan,
6. d Pemulangan jenazah termasuk bagi peserta JKN PBI/PBID.
7. 2.3) JKN-PBID berupa Pembayaran iuran bagi masyarakat miskin yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun ke BPJS Kesehatan, yang selanjutnya dipergunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan pelaksanaan yang berlaku pada Jaminan Kesehatan Nasional.
BAB VI - PRINSIP PEMBIAYAAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN Pasal 11
Pasal 13

Besar iuran dan tata cara pembayaran iuran sebagimana pasal 12 ayat (2) angka (2.3) di atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VI - PRINSIP PEMBIAYAAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN Pasal 11
Pasal 14

Sumber pembiayaan pelayanan kesehatan Jamkesmasda meliputi:
1. APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Madiun untuk Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin pemegang kartu Jamkesda ;
2. APBD Kabupaten Madiun untuk Pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkeskama dan pemegang SPM.
3. APBD Kabupaten Madiun untuk Pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-PBID bagi masyarakat miskin pemegang kartu JKN.
BAB VII - PEMBAYARAN KLAIM DAN POLA PEMBAYARAN KLAIM Pasal 15
Pasal 17

Pembayaran pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkeskama dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dasar termasuk persalinan bagi peserta PKH di puskesmas dibayar dengan pola klaim dengan besaran tarip sesuai dengan ketentuan tarip Perda yang berlaku;
- 2) Pembayaran biaya Pelayanan Kesehatan rujukan di Rumah Sakit Kabupaten Madiun bagi masyarakat miskin pemegang kartu PKH/ SKTM/Rekomendasi/Surat Keterangan Rumah Sakit dibayar sesuai Tarif INA-CBG's atau ketentuan yang lain berlaku;
BAB VII - PEMBAYARAN KLAIM DAN POLA PEMBAYARAN KLAIM Pasal 15
Pasal 18

Pembayaran pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-PBID dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Pembayaran biaya rawat jalan tingkat pertama pada FKTP dibayar dengan Kapitasi dan Non Kapitasi, untuk biaya rawat inap tingkat pertama dan prothesa gigi dibayar dengan Non Kapitasi.
- 2) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan di FKRTL dengan pola klaim sistem paket INA CBG's dan di luar paket INA CBGs.
BAB VIII - MEKANISME KLAIM
Pasal 19

Mekanisme klaim Jamkesda dan Jamkeskama dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Setelah memberikan pelayanan PPK lanjutan mengajukan klaim bagi peserta pemegang kartu Jamkesda dan SPM kepada Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya berkas di serahkan ke BPJKD untuk dilakukan verifikasi.
- 2) Hasil verifikasi BPJKD diserahkan ke Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dan Tim Pengelola Jamkesmasda sebagai dasar pembayaran ke PPK, yang besarannya sesuai dengan ketentuan ;
- 3) Pengajuan klaim PPK lanjutan bagi peserta Jamkeskama kepada Tim Pengelola Jamkesmasda untuk dilakukan verifikasi. Hasil verifikasi sebagai dasar pembayaran ke PPK, yang besarannya sesuai dengan ketentuan ;
- 4) Pengajuan klaim PPK dasar bagi peserta pemegang kartu Jamkesda dan peserta Jamkeskama, kepada Tim Jamkesmasda untuk dilakukan verifikasi. Hasil verifikasi sebagai dasar pembayaran ke PPK, yang besarannya sesuai dengan ketentuan.
BAB VIII - MEKANISME KLAIM
Pasal 20

Mekanisme klaim JKN-PBID, sebagaimana diatur dalam dalam aturan perundang-undangan dan atau ketentuan pelaksanaan lain yang berlaku yang mengatur tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
BAB IX - PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA Pasal 21
Pasal 22

Pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e di atas dengan ketentuan sebagai berikut :
- (1) Pemanfaatan jasa pelayanan pada PPK dasar maksimal 40 % dan jasa pelayanan pada PPK lanjutan maksimal 50 % ;
- (2) Pemanfaatan jasa pelayanan dilaksanakan sebagaimana pada ayat (1) di atas berdasarkan sistim remunerasi ;
- (3) Pemanfaatan jasa sarana dipergunakan untuk obat, bahan habis pakai, alat kesehatan, operasional, biaya pemeliharaan, belanja pegawai, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB IX - PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA Pasal 21
Pasal 23

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana JKN-PBID baik Kapitasi dan non kapitasi yang diperoleh Fasilitas Kesehatan dari BPJS sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan dan atau ketentuan pelaksanaan lain yang berlaku tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana JKN.
BAB X - TIM KOORDINASI JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
Pasal 24

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Madiun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mengkoordinasi kebijakan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah untuk mengembangkan sistem jaminan kesehatan guna mewujudkan tujuan otonomi daerah.
Bagian Kedua
TIM PENGELOLA DAN BADAN PENYELENGGARA
Pembentukan, dan Maksud
BAB X - TIM KOORDINASI JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
Pasal 25

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Madiun, di bawah koordinasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan Tim Pengelola Tim Jamkesmasda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk melaksanakan Program Jamkesda dan Jamkeskama sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
BAB X - TIM KOORDINASI JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
Pasal 26

- (1) Pengelolaan JKN-PBID dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan sebagai badan yang berfungsi menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban BPJS Kesehatan sebagaimana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau ketentuan pelaksanaan lainnya yang mengatur tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Diundangkan di Madiun pada tanggal 3 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH, ttd
Drs. SOEKARDI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19551111 197703 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2015 NOMOR 1B
SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd WIDODO, SH, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19611215 198903 1 006
BAB XI - PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pasal 27

Tim Pengelola Jamkesmasda di Kabupaten Madiun melaporkan hasil pelaksanaan programnya ke Bupati Madiun melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 25 A Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Madiun sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 A Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah di Kabupaten Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.
Ditetapkan di Madiun pada tanggal 3 Februari 2015
BUPATI MADIUN, ttd
MUHTAROM