PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 25 Tahun 2017
Tentang ROADMAP SANITASI PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016-2021
Berlaku: 25 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
ROADMAP SANITASI PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016-2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,
- a. bahwa sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penyediaan akses terhadap sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan dokumen perencanaan sanitasi yang komprehensif di Provinsi Sulawesi Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Roadmap Sanitasi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021;
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. UndangUndang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025;
4. Undang-Undang Nomor Pengelolaan Sampah; 18 Tahun 2008 tentang
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor Kesehatan; 36 Tahun 2009 tentang
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 ;
s
Menetapkan
2
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Provinsi Sulawesi Utara;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara;
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG ROADMAP SANITASI PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 - 2021.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Roadmap Sanitasi Provinsi adalah dokumen yang berisikan strategi kebijakan dalam pengelolaan sanitasi di wilayah provinsi yang dapat dijadikan masukan dan / atau acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.
5. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Pemerintah Kabupaten / Kota adalah Pemerintah Kabupaten / Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
7. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
8. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Kelompok kerja sanitasi provinsi, yang selanjutnya disebut pokja sanitasi provinsi adalah gugus tugas yang dibentuk oleh gubernur yang bertugas mengoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan sanitasi serta merumuskan arah kebijakan pembangunan sanitasi provinsi.
10. Kelompok kerja sanitasi kabupaten / kota, yang selanjutnya disebut pokja sanitasi kabupaten / kota adalah gugus tugas yang dibentuk oleh gubernur yang bertugas mengoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan sanitasi serta merumuskan arah kebijakan pembangunan sanitasi kabupaten / kota.
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi ini bertujuan :
- a. mewujudkan pembangunan layanan sanitasi berkelanjutan yang terintegrasi dan komprehensif di wilayah provinsi;
- b. mewujudkan kesamaan visi seluruh pemangku kepentingan di provinsi tentang kondisi sanitasi yang akan dituju diakhir masa berlaku roadmap sanitasi provinsi;
- c. mengkonsolidasikan bagian pembangunan sanitasi yang menjadi tanggung jawab pemangku kepentingan terkait;
- d. mewujudkan sinkronisasi perencanaan dan kebutuhan pendanaan pembangunan sanitasi provinsi; dan
- e. menyusun database sanitasi sebagai alat monitoring dan evaluasi sanitasi provinsi dan nasional.
Bagian Kedua
Ruang Lingkup
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Roadmap Sanitasi Provinsi ini meliputi :
- a. air limbah domestik;
- b. sampah rumah tangga; dan
- c. drainase lingkungan.
BAB III - MUATAN MATERI
Pasal 4

- (1) Roadmap Sanitasi Provinsi ini memuat :
- a. pendahuluan;
- b. profil sanitasi Provinsi Sulawesi Utara;
- c. visi, misi, tujuan dan sasaran
- d. strategi pembangunan sanitasi;
- e. program dan kegiatan; dan
- f. penutup.
8. ( 2) Roadmap Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dalam Roadmap Sanitasi Provinsi ini, dibentuk Pokja Sanitasi Provinsi.
- (2) Pokja Sanitasi Provinsi mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan dan mensinkronkan rencana program dan kegiatan pembangunan sanitasi provinsi;
- b. mengoordinasikan penyusunan program prioritas pembangunan sanitasi provinsi;
- c. mengoordinasikan mobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan pembangunan sanitasi provinsi;
- d. mengoordinasikan penyelenggaraan advokasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan sanitasi provinsi; dan
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sanitasi provinsi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Pokja Sanitasi Provinsi mengacu pada Roadmap Sanitasi Provinsi.
- (4) Anggota Pokja Sanitasi Provinsi dapat terdiri dari unsur perangkat daerah di lingkup pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, pelaku usaha dan anggota masyarakat.
- (5) Susunan dan tata kerja Pokja Sanitasi Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 6

- (1) Bupati / Walikota membentuk Pokja Sanitasi Kabupaten / Kota.
- (2) Pokja Sanitasi Kabupaten / Kota mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten / Kota, yang didalamnya mencakup Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten / Kota;
- b. memastikan bahwa dokumen pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah sesuai dengan Roadmap Sanitasi Provinsi;
- c. mengoordinasikan dan mensinkronkan rencana program dan kegiatan pembangunan sanitasi kabupaten / kota;
- d. mengoordinasikan penyusunan program prioritas pembangunan sanitasi kabupaten / kota;
- e. mengoordinasikan mobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan pembangunan sanitasi kabupaten / kota;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan advokasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan sanitasi kabupaten / kota; dan
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sanitasi yang ada di wilayahnya.
5
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Pokja Sanitasi Kabupaten / Kota mengacu pada Roadmap Sanitasi Provinsi dan Strategi Sanitasi Kabupaten / Kota.
- (4) Anggota Pokja Sanitasi Kabupaten / Kota terdiri dari unsur perangkat daerah di lingkup pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, pelaku usaha dan anggota masyarakat.
- (5) Susunan dan tata kerja Pokja Sanitasi Kabupaten / Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati / Walikota.
BAB V - PEMBINAAN
Pasal 7

- (1) Gubernur melalui Pokja Sanitasi Provinsi melaksanakan pembinaan terkait perencanaan sanitasi di Kabupaten / Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : a. pendampingan; dan
- b. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pendampingan dalam penyusunan perencanaan, persiapan pelaksanaan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur, operasional dan perawatan infrastruktur, serta dalam proses monitoring dan evaluasi.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi peningkatan pengetahuan dan kemampuan para pengelola program dan kegiatan pembangunan sanitasi di daerah dalam penyusunan perencanaan sanitasi, pemenuhan kesiapan daerah, penyusunan rencana teknis dan rencana detail sanitasi, pelaksanaan implementasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan sanitasi, pelaksanaan operasional dan pemeliharaan infrastruktur sanitasi terbangun.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan di dalam dan / atau di luar negeri berdasarkan rencana pendidikan dan pelatihan dalam percepatan pembangunan sanitasi.
- (6) Pendampingan dalam penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tahap pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten / Kota agar sejalan dengan Roadmap Sanitasi Provinsi.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi dan kabupaten / kota sesuai kewenangannya menyediakan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program dan kegiatan sanitasi.
- (2) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Roadmap Sanitasi Provinsi untuk tingkat Provinsi dan Strategi Sanitasi Kabupaten / Kota untuk tingkat Kabupaten / Kota.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten / Kota.
- (4) Selain anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota dapat menerima dan memanfaatkan pembiayaan dari sumbersumber lain yang sah sesuai peraturan perundangundangan.
BAB VII - PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 9
Pasal 11

- (1) Bupati / Walikota wajib melaporkan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan sanitasi kepada Gubernur melalui Pokja Sanitasi Provinsi.
2. ( 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten / Kota.
BAB VIII - PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
| PENGOLAH | PARAF |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| r 1 \ KEPALA BAGIAN (ft PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN | \ |
| KEPALA BIRO HUKUM | .W |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
| ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | fk |
| SEKRETARIS DAERAH | B ' |
| WAKIL GUBERNUR | |
| GUBERNUR | / filOHOlhjNTUK MDITANDA TANGANI |
Ditetapkan di Manado pada tanggal 7 Juni ' . ' 017
GUBERNURSULAWESI UTARA,
OLLY DONDOKAMBEY
- (1) Bupati / Walikota melalui Pokja Sanitasi Kabupaten / Kota melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Strategi Sanitasi Kabupaten / Kota sesuai Roadmap Sanitasi Provinsi.
- (2) Pokja Sanitasi Kabupaten / Kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. memantau penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan kampanye, edukasi dan advokasi, penyusunan dokumen sanitasi dan implementasi terkait pembangunan sanitasi di Kabupaten / Kota, pengembangan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Bupati / Walikota;
- b. mengevaluasi capaian hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada huruf a di atas, dengan melakukan kunjungan lapangan dan / atau menggunakan instrumen berbasis web: ppsp.nawasis.info sebagai perangkat monitoring dan evaluasi;
- c. menyiapkan laporan untuk disampaikan Bupati / Walikota kepada Gubernur mengenai perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sanitasi;
- d. hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan kemajuan pelaksanaan kegiatan pembangunan sanitasi dilaporkan setiap waktu melalui web:ppsp.nawasis.info sebagai perangkat monitoring dan evaluasi.
BAB VIII - PENUTUP
Pasal 11

- (1) Bupati / Walikota wajib melaporkan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan sanitasi kepada Gubernur melalui Pokja Sanitasi Provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten / Kota.
BAB VIII - PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Ditetapkan di Manado
pada tanggal 7
Jun i
^
GUBERNUR SULAWESI UTARA
^
OLLY DONDOKAMBEY
BAB VIII - PENUTUP
Pasal 10

- (1) Bupati / Walikota melalui Pokja Sanitasi Kabupaten / Kota melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Strategi Sanitasi Kabupaten / Kota sesuai Roadmap Sanitasi Provinsi.
- (2) Pokja Sanitasi Kabupaten / Kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. memantau penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan kampanye, edukasi dan advokasi, penyusunan dokumen sanitasi dan implementasi terkait pembangunan sanitasi di Kabupaten / Kota, pengembangan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Bupati / Walikota;
- b. mengevaluasi capaian hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada huruf a di atas, dengan melakukan kunjungan lapangan dan / atau menggunakan instrumen berbasis web: ppsp.nawasis.info sebagai perangkat monitoring dan evaluasi;
- c. menyiapkan laporan untuk disampaikan Bupati / Walikota kepada Gubernur mengenai perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sanitasi;
- d. hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan kemajuan pelaksanaan kegiatan pembangunan sanitasi dilaporkan setiap waktu melalui web-.ppsp.nawasis.info sebagai perangkat monitoring dan evaluasi.
BAB VIII - PENUTUP
Pasal 11

- (1) Bupati / Walikota wajib melaporkan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan sanitasi kepada Gubernur melalui Pokja Sanitasi Provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten / Kota.
BAB VIII - PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Ditetapkan di Manado pada tanggal 7 ?017 Juni
GUBERNUR SULAWESI UTARA,
OLLY DONDOKAMBEY
7
BAB VIII - PENUTUP
Pasal 10

- (1) Bupati / Walikota melalui Pokja Sanitasi Kabupaten / Kota melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Strategi Sanitasi Kabupaten / Kota sesuai Roadmap Sanitasi Provinsi.
- (2) Pokja Sanitasi Kabupaten / Kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. memantau penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan kampanye, edukasi dan advokasi, penyusunan dokumen sanitasi dan implementasi terkait pembangunan sanitasi di Kabupaten / Kota, pengembangan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Bupati / Walikota;
- b. mengevaluasi capaian hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada huruf a di atas, dengan melakukan kunjungan lapangan dan / atau menggunakan instrumen berbasis web: ppsp.nawasis.info sebagai perangkat monitoring dan evaluasi;
- c. menyiapkan laporan untuk disampaikan Bupati / Walikota kepada Gubernur mengenai perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sanitasi;
- d. hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan kemajuan pelaksanaan kegiatan pembangunan sanitasi dilaporkan setiap waktu melalui web:ppsp.nawasis.info sebagai perangkat monitoring dan evaluasi.
BAB VIII - PENUTUP
Pasal 11

- (1) Bupati / Walikota wajib melaporkan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan sanitasi kepada Gubernur melalui Pokja Sanitasi Provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten / Kota.
BAB VIII - PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Ditetapkan di Manado pada tanggal 7 Jural CO 7
GUBERNUR SULAWESI UTARA,
OLLY DONDOKAMBEY