PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA
Berlaku: 27 Agustus 2012
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan anggaran sehingga berjalan efektif dan efisien program Jaminan Persalinan, perlu
- diatur tata cara penggunaan dan pertanggungjawabannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Jaminan Persalinan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 903 /Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2009-2013;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA.
N/A
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Tarif adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik di Puskesmas, Puskesmas Perawatan/PONED serta jaringannya yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari komponen jasa pelayanan dan jasa sarana.
5. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pemeriksaan, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya oleh Puskesmas.
6. Pelayanan persalinan adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter atau bidan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas dan pelayanan KB pasca salin, serta pelayanan kesehatan bayi baru lahir termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir serta KB pasca salin) tingkat pertama.
7. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat/peserta yang iurannya di bayar oleh Pemerintah.
8. Jaminan Persalinan selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
9. Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Dinas Kesehatanan selaku Tim Pengelola Kabupaten dengan penangggung jawab institusi fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan persalinan.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilkayah.
11. Puskesmas Perawatan adalah puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk pelayanan gawat darurat maupun asuhan keperawatan.
12. Puskesmas Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED) adalah puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan bayi baru lahir emergensi dasar.
13. Bidan Praktek Mandiri adalah praktik bidan swasta perorangan.
BAB II - SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 2

Sumber pembiayaan Jampersal merupakan dana Bantuan Sosial APBN Kementrian Kesehatan.
BAB III - MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 3

Pedoman Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban dana Jampersal bagi Puskesmas dan jaringannya dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam memanfaatkan dana secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka :
- (1) mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Jampersal secara tertib.
- (2) memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara optimal.
- (3) meningkatkan cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan dan pelayanan nifas ibu oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
BAB III - MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 4

Sasaran penerima dana Jampersal adalah :
- (1) Masyarakat miskin penerima program Jamkesmas;
- (2) Ibu hamil dan ibu bersalin yang belum memiliki penjaminan pelayanan persalinan;
- (3) Puskesmas dan jaringannya;
- (4) Bidan Praktik Mandiri atau Bidan Praktek Swasta.
BAB IV - PRINSIP DAN RUANG LINGKUP PEMBIAYAAN
Pasal 5

Prinsip pembiayaan Jampersal di Puskesmas dan jaringannya adalah :
- (1) Penjaminan kesehatan atas resiko sakit yang diterima sasaran.
- (2) Penggantian atas biaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas dan jaringannya, sebagai bantuan keuangan sehingga sasaran mendapatkan subsidi biaya pelayanan kesehatan.
- (3) Pengembalian biaya pelayanan kesehatan ke Puskesmas atas pendapatan yang diterima sebagai retribusi pelayanan kesehatan yang disetor ke kas daerah. Untuk pelayanan persalinan yang dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan swasta yang sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, sepenuhnya menjadi pendapatan fasilitas tersebut dan dapat digunakan langsung.
BAB IV - PRINSIP DAN RUANG LINGKUP PEMBIAYAAN
Pasal 6

Ruang lingkup Pembiayaan Jampersal dengan memperhatikan :
- (1) Pelayanan kesehatan yang diberikan adalah pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya berupa upaya kesehatan perorangan (UKP). Untuk pelayanan persalinan dapat dilaksanakan oleh sarana kesehatan swasta yang melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
- (2) Besarnya pengganti biaya dimaksud dalam ayat (1) untuk pelayanan kesehatan dasar berpedoman pada ketentuan Tarif Pelayanan Kesehatan yaitu Peraturan Daerah tentang Retribusi Tarif Pelayanan Kesehatan.
- (3) Besarnya pengganti biaya dimaksud dalam ayat (1) untuk pelayanan persalinan berpedoman pada ketentuan Tarif Pelayanan Jaminan Persalinan Permenkes Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011.
- (4) Besarnya jasa pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk pelayanan di Puskesmas dan jaringannya dibayarkan dengan ketentuan : 75% jasa pelayanan dan 25% sebagai jasa sarana.
- (5) Pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan (ANC), pelayanan nifas (PNC), pelayanan KB, pelayanan persiapan rujukan, rujukan persalinan merupakan jasa yang diberikan kepada pemberi pelayanan berpedoman pada ketentuan Tarif Pelayanan Jaminan Persalinan Permenkes Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.
BAB V - PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA
Pasal 7

Dana Jampersal di Puskesmas dan jaringannya disalurkan langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta ke rekening Giro Bank Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, untuk selanjutnya disalurkan ke Puskesmas yang didasarkan perencanaan dan telah di verifikasi. Untuk sarana kesehatan swasta dapat langsung dibayarkan setelah dilakukan verifikasi.
BAB VI - PENGELOLAAN DAN MEKANISME PEMBIAYAAN
Pasal 8

- (1) Puskesmas melakukan pengajuan klaim atas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan persalinan ke Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
- (2) Pembayaran atas klaim-klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
BAB VII - VERIFIKASI
Pasal 9

- (1) Setiap pengajuan biaya pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan persalinan harus dilakukan verifikasi atas jenis pelayanan kesehatan dan besarnya penggantian biaya dari Puskesmas, Puskesmas perawatan/PONED dan jaringannya sesuai tarif dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas dilaksanakan oleh verifikator di bawah koordinasi Tim pengelola Jamkesmas dan Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
BAB VIII - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 10

- (1) Puskesmas dan jaringannya membuat rekapitulasi biaya per sasaran dan jenis pelayanan yang dilampiri dengan :
- a. Administrasi kepesertaan yang dibuktikan dengan : Kartu KK/KTP dan atau Kartu Jamkesmas;
- b. Administrasi pelayanan meliputi : data pasien, No KTP/KK/Kartu Jamkesmas, diagnosa akhir, data hasil laboratorium, partograf, foto copy buku KIA, surat rujukan;
- c. Administrasi keuangan meliputi : Kwitansi pembiayaan perjenis pelayanan, pengobatan dan perawatan;
- d. Pengesahan dari verifikator.
- (2) Semua kelengkapan sebagaimana pada ayat (1) diatas oleh Puskesmas diajukan kepada Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
BAB IX - PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pasal 11

- (1) Puskesmas dan jaringannya melakukan pencatatan hasil kegiatan pelayanan dan wajib melaporkan rekapitulasi pelaksanaan program kepada Dinas Kesehatan Kabupaten selaku Tim Pengelola.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan pencatatan dan melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan dan mempunyai daya surut sejak 25 Januari 2012.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.
Ditetapkan di Madiun pada tanggal 27 Agustus 2012
BUPATI MADIUN, ttd MUHTAROM