PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 24 Tahun 2009
Tentang IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
Berlaku: 18 Mei 2009
N/A
Preamble

Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR : 24
TAHUN 2009
TLD NO : 23
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
Menimbang : a.
bahwa sumber daya alam berupa Bahan Galian merupakan potensi sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan, untuk itu perlu dimanfaatkan dan dikendalikan penggunaanya;
- b. bahwa untuk memanfaatkan dan pengendalian perlu diatur dalam peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
2
3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
6. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, tentang Ketentuan -ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pertambangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 141);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan - Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4
15. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-P .03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1165.K/844/M.PE/1992 tentang Penetapan Tarif Iuran Tetap Untuk Usaha Pertambangan Umum Dalam Rangka Kuasa Pertambangan;
17. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 135.K/201/M.PE/1996 tentang Pembuktian Kesanggupan dan Kemampuan Permohonan Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya dan Kontrak Karya Batubara;
18. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bahan galian adalah unsur - unsur kimia mineral - mineral, bijih - bijih dan segala macam batuan termasuk batu - batu mulia yang merupakan endapan - endapan alam;
4. Hak tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum Indonesia;
5. Penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, didaratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda - tanda adanya bahan galian pada umumnya;
6. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakkan bahan galian;
7. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
8. Pengelolaan dan pemurnian adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur - unsur yang terdapat pada bahan galian itu;
9. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dari pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian;
10. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian;
11. Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan;
12. Wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah seluruh kepulauan Indonesia, tanah dibawah perairan Indonesia dan paparan benua (continental shelf) kepulauan Indonesia;
13. Pertambangan Rakyat adalah yang dimaksud dengan Pertambangan Rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan - bahan galian dari semua golongan a, b, dan c seperti yang dimaksud dalam pasal 4 yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil - kecilan atau secara gotong royong dengan alat - alat sederhana untuk pencaharian sendiri;
14. Iuran tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi pada suatu wilayah Kuasa Pertambangan;
15. Iuran Eksplorasi adalah iuran Produksi yang dibayarkan kepada Negara dalam hal Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan Eksplorasi yang diberikan kepadanya;
16. Iuran Eksploitasi adalah iuran Produksi yang dibayarkan kepada Negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan Eksploitasi sesuatu atau lebih bahan galian;
17. Retribusi adalah pungutan atas jasa penyediaan pelayanan terhadap perizinan atau suatu kegiatan usaha yang memanfaatkan oleh badan hukum atau perorangan;
18. Wajib Retribusi adalah badan hukum atau perorangan menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku diwajibkan untuk membayar retribusi;
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa penyedia pelayanan terhadap perizinan atau suatu kegiatan usaha;
20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk mengurus objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku;
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data dan atau kegiatan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
26. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah rangkaian tindakan yang dilakukan selain Penyidik Umum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti sebagai kejelasan adanya tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.
BAB II - USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 2

Usaha pertambangan bahan - bahan galian Golongan C dapat meliputi :
- a. penyelidikan umum;
- b. eksplorasi;
- c. eksploitasi;
- d. pengolahan dan pemurnian;
- e. pengangkutan;
- f. penjualan;
BAB III - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 3

- (1) Setiap usaha pertambangan bahan galian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memiliki Izin Usaha Pertambangan;
- (2) Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
BAB III - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 4

- (1) Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk :
- a. Penugasan Pertambangan;
- b. Izin Pertambangan Rakyat;
- c. Pemberian Kuasa Pertambangan;
- d. Izin Pertambangan Daerah.
- (2) Penugasan Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Bupati kepada Instansi Pemerintah yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi.
- (3) Izin Pertambangan Rakyat adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Bupati kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil - kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
- (4) Pemberian Kuasa Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan Bupati kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Badan Usaha Swasta atau Perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
- (5) Izin Pertambangan Daerah adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan Bupati kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Badan Usaha Swasta atau Perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan untuk bahan galian golongan C.
BAB IV - PENUGASAN PERTAMBANGAN
Pasal 5

- (1) Penugasan Pertambangan yang merupakan penugasan kepada suatu instansi pemerintahan untuk melaksanakan usaha Pertambangan, memuat ketentuan - ketentuan pelaksanaan dari penugasan tersebut.
- (2) Apabila dianggap perlu dalam penugasan termaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan keringanan - keringanan terhadap kewajiban kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Pokok Pertambangan dan Peraturan - Peraturan Pelaksanaannya.
- (3) Apabila dalam penugasan termaksud pada ayat (2) tidak dicantumkan ketentuan - ketentuan mengenai kuasa pertambangan dalam Peraturan Daerah ini berlaku sepenuhnya.
BAB IV - PENUGASAN PERTAMBANGAN
Pasal 6

Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dibatalkan apabila :
- (1) usaha tersebut berubah menjadi suatu perusahaan pertambangan dan untuk ini perlu dimintakan Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan;
- (2) usaha tersebut tidak diteruskan;
- (3) Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 7

- (1) Pertambangan Rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun Daerah dibidang pertambangan dengan bimbingan Pemerintah Daerah.
- (2) Pertambangan Rakyat hanya dapat dilakukan oleh Rakyat setempat yang memegang Izin Pertambangan Rakyat di dalam wilayah pertambangan rakyat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara serta syarat - syarat untuk memperoleh Kuasa Pertambangan (Izin) Pertambangan Rakyat diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 8

- (1) Permohonan Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diajukan kepada Bupati dengan menyampaikan keterangan mengenai :
- a. wilayah yang akan diusahakan;
- b. jenis bahan galian yang akan diusahakan.
- (2) Izin pertambangan rakyat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dalam hal diperlukan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
BAB V - PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 9

- (1) Dalam melakukan pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan, maka Pertambangan Rakyat yang telah ada tidak boleh diganggu, kecuali bilamana Bupati menetapkan lain demi kepentingan Daerah.
- (2) Pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan tidak boleh dilakukan diwilayah yang tertutup untuk kepentingan umum dan pada lapangan sekitar lapangan - lapangan dan bangunan - bangunan pertanahan.
- (3) Wilayah pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan tidak meliputi :
- a. tempat - tempat kuburan, tempat - tempat yang dianggap suci, pekerjaan - pekerjaan umum, jalan - jalan, jalan kereta api, saluran air listrik, gas dan sebagainya;
- b. tempat-tempat pekerjaan usaha pertambangan lain;
- c. bangunan-bangunan, rumah tempat tinggal atau pabrik-pabrik beserta tanah-tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin yang berkepentingan.
- (4) Dalam hal dianggap sangat perlu untuk kepentingan pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan, pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dapat dilakukan atas beban pemegang kuasa pertambangan dan setelah diperoleh izin dari yang berwenang.
BAB VI - KUASA PERTAMBANGAN
Pasal 10

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan mempunyai wewenang untuk melakukan satu atau beberapa usaha pertambangan yang ditentukan dalam Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Kuasa Pertambangan dapat berupa :
- a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum;
- b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi;
- c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi;
- d. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian;
- e. Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan.
BAB VI - KUASA PERTAMBANGAN
Pasal 11

- (1) Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan penyelidikan umum disebut Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum.
- (2) Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lagi atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.
BAB VI - KUASA PERTAMBANGAN
Pasal 12

- (1) Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan eksplorasi disebut Kuasa Pertambangan Eksplorasi.
- (2) Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan usaha pertambangan eksploitasi, maka Bupati dapat memberikan perpanjangan jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas eksploitasi pertambangan, atas permintaan yang bersangkutan.
BAB VI - KUASA PERTAMBANGAN
Pasal 13

- (1) Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan eksploitasi disebut Kuasa Pertambangan Eksploitasi.
- (2) Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, atas permintaan yang bersangkutan.
- (3) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan.
BAB VI - KUASA PERTAMBANGAN
Pasal 14

- (1) Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian disebut Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian.
- (2) Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, atas permintaan yang bersangkutan.
- (3) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak (2) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.
BAB VI - KUASA PERTAMBANGAN
Pasal 15

- (1) Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan pengangkutan dan penjualan disebut Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan.
- (2) Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 2 (dua) kali,setiap kalinya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.
Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Kuasa Pertambangan
BAB VI - KUASA PERTAMBANGAN
Pasal 16

- (1) Permintaan Kuasa Pertambangan diajukan sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Bupati dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk satu wilayah Kuasa Pertambangan harus diajukan satu permintaan tersendiri;
- b. lapangan - lapangan yang terpisahkan tidak dapat diminta sebagai satu wilayah Kuasa Pertambangan.
- (2) Dalam permohonan kuasa pertambangan penyelidikan umum, eksplorasi atau ekploitasi harus melampirkan peta wilayah kuasa pertambangan yang dilengkapi dengan koordinat batas yang jelas, dan untuk kuasa pertambangan eksplorasi atau eksploitasi harus menyebutkan bahan galian yang diusahakan.
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk :
- a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum adalah peta bagan dengan skala sekecil - kecilnya 1 : 200.000 (satu berbanding dua ratus ribu);
- b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi adalah peta bagan dengan skala sekecil - kecilnya 1 : 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu);
- c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi adalah peta bagan dengan skala sekecil - kecilnya 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu).
- (4) Peta Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus menjelaskan dan menunjukan :
- a. ukuran arah astronomis dan jarak dari titik batas wilayah Kuasa Pertambangan yang tidak boleh melebihi 500 (lima ratus) meter;
- b. bahwa salah satu titik batas harus dihubungkan dengan salah satu titik triangulasi atau titik induk tetap lainnya yang tergambar dalam peta dasar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang topografi;
- c. tempat terdapatnya bahan galian diukur dari salah satu titik batas wilayah Kuasa Pertambangan ; dan
- d. gambar letak wilayah Pertambangan Rakyat jika ada.
- (5) Apabila peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dilampirkan pada saat mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi maka wajib diusulkan kemudian selambat - lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
BAB VI - KUASA PERTAMBANGAN
Pasal 17

Dalam permohonan Kuasa Pertambangan, pemohon dengan sendirinya menyatakan telah memilih domisili pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti.
BAB VI - KUASA PERTAMBANGAN
Pasal 18

- (1) Untuk menjamin terlaksananya usaha pertambangan tersebut, Bupati berwenang untuk meminta dan menilai pembuktian kesanggupan dan kemampuan dari pemohon Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Kuasa Pertambangan tidak dapat dipergunakan semata - mata sebagai unsur permodalan dalam menarik kerja sama dengan pihak ketiga.
BAB VI - KUASA PERTAMBANGAN
Pasal 19

Apabila Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi diajukan atas wilayah yang sama oleh beberapa perusahaan swasta, maka yang pertama - tama akan mendapat penyelesaian ialah yang terlebih dahulu mengajukan permintaannya dengan ketentuan pengutamaan diberikan kepada Badan Koperasi.
BAB VI - KUASA PERTAMBANGAN
Pasal 20

- (1) Sebelum Bupati menyetujui permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi, terlebih dahulu meminta pendapat dari Instansi Teknis terkait;
- (2) Mereka yang mempunyai hak atas tanah dan atau mereka yang berkepentingan yang akan mendapat kerugian karena adanya pemberian Kuasa Pertambangan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah dikeluarkannya surat permintaan pendapat mengenai Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Ketiga
Luas Wilayah Kuasa Pertambangan
BAB VI - KUASA PERTAMBANGAN
Pasal 21

Suatu wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan dalam proyeksi tegak lurus dari sebidang tanah yang luasnya ditentukan pada pemberian Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
BAB VI - KUASA PERTAMBANGAN
Pasal 22

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, tidak boleh melebihi 5.000 (lima ribu) hektare.
- (2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Kuasa Pertambangan Eksplorasi tidak boleh melebihi 2.000 (dua ribu) hektare.
- (3) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Kuasa Pertambangan Eksploitasi tidak boleh melebihi 1.000 (seribu) hektare.
BAB VI - KUASA PERTAMBANGAN
Pasal 23

Untuk mendapat satu Kuasa Pertambangan yang luas wilayahnya melebihi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pemohon Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu mendapat izin khusus dari Bupati.
BAB VI - KUASA PERTAMBANGAN
Pasal 24

- (1) Jumlah luas wilayah beberapa Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang dapat diberikan kepada satu badan atau seorang Pemegang Kuasa Pertambangan tidak boleh melebihi berturut - turut 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare, 10.000 (sepuluh ribu) hektare, dan 5.000 (lima ribu) hektare dari wilayah hukum pertambangan Indonesia.
- (2) Untuk mendapat jumlah luas wilayah beberapa Kuasa Pertambangan yang melebihi luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati.
BAB VI - KUASA PERTAMBANGAN
Pasal 25

- (1) Pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu Kuasa Pertambangan tidak boleh dilakukan di tempat yang dinyatakan sebagai wilayah tertutup untuk kepentingan umum dan ditempat - tempat yang secara khusus ditentukan oleh Bupati.
- (2) Untuk tempat - tempat yang belum ada penetapan Bupati telah dinyatakan sebagai wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum oleh instansi lain, maka penambangan bahan galian hanya dapat dilakukan oleh Bupati dengan ## BAB VII
IZIN PERTAMBANGAN DAERAH
BAB VI - KUASA PERTAMBANGAN
Pasal 53

- (1) Pelaksanaan pengaturan usaha Pertambangan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan bahan galian vital dan golongan bahan galian strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus berpedoman pada ketentuan - ketentuan mengenai tata cara pemberian Kuasa Pertambangan oleh Bupati.
- (2) Kuasa Pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan usaha pertambangan termaksud pada ayat (1), disebut Surat Izin Pertambangan Daerah.
- (3) Dalam hal suatu wilayah yang akan diberikan izin pertambangan daerah sebagian atau seluruhnya terletak dalam wilayah Kuasa Pertambangan yang telah diberikan oleh Bupati maka sebelum mengeluarkan surat Izin Pertambangan Daerah, Pemerintah Daerah terlebih dahulu harus mendengar pertimbangan dari Pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan, pertimbangan mana yang akan merupakan ketentuan khusus dalam Izin Pertambangan Daerah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang Izin Pertambangan Daerah yang bersangkutan.
BAB VIII - HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK - HAK TANAH Pasal 54
Pasal 55

Apabila telah didapat izin kuasa pertambangan atas sesuatu daerah atau wilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan atas dasar mufakat kepadanya :
- a. Sebelum pekerjaan dimulai, dengan diperlihatkannya surat kuasa pertambangan atau salinannya yang sah diberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan - pekerjaan itu akan dilakukan ;
- b. Diberi ganti kerugian atau jaminan ganti kerugian itu terlebih dahulu.
BAB VIII - HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK - HAK TANAH Pasal 54
Pasal 56

- (1) Apabila telah ada hak tanah atas sebidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah kuasa pertambangan, maka kepada yang berhak diberi ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama antara pemegang kuasa pertambangan yang mempunyai hak atas tanah tersebut atas dasar musyawarah dan mufakat, untuk penggantian sekali atau selama hak itu tidak dapat dipergunakan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta segala biaya yang berhubungan dengan itu dibebankan kepada pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan.
- (3) Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian -bagiannya tidak dapat diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan Bupati.
BAB VIII - HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK - HAK TANAH Pasal 54
Pasal 57

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diwajibkan membayar Iuran Tetap tiap tahun untuk tiap hektare, wilayah Kuasa Pertambangannya.
- (2) Pembayaran Iuran Tetap termaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan pada awal tiap tahun bersangkutan atau pada awal masa wajib bayar iuran.
BAB VIII - HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK - HAK TANAH Pasal 54
Pasal 58

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan membayar Iuran Tetap tiap tahun untuk tiap hektare wilayah Kuasa Pertambangannya.
- (2) Pembayaran Iuran Tetap termaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan pada awal tiap tahun bersangkutan atau pada awal masa wajib bayar iuran.
BAB VIII - HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK - HAK TANAH Pasal 54
Pasal 59

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan membayar Iuran Tetap tiap tahun untuk tiap hektare, wilayah Kuasa Pertambangannya.
- (2) Pembayaran Iuran Tetap termaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan pada awal tiap tahun bersangkutan atau pada awal masa wajib bayar iuran.
BAB VIII - HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK - HAK TANAH Pasal 54
Pasal 60

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan membayar Iuran Eksplorasi dari hasil penjualan hasil produksi yang tergali sewaktu mengadakan eksplorasi.
- (2) Iuran Eksplorasi termaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan atas dasar tarif tertentu menurut hasil produksi usaha pertambangan yang bersangkutan.
BAB VIII - HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK - HAK TANAH Pasal 54
Pasal 61

Selama masa penilaian dan pembangunan proyek yang berlangsung antara masa eksplorasi dan masa eksploitasi, kepada pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan dikenakan wajib bayar iuran - iuran yang berlaku untuk masa eksplorasinya.
BAB VIII - HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK - HAK TANAH Pasal 54
Pasal 62

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan membayar Iuran Eksploitasi atas hasil produksi yang diperolehnya dari wilayah Kuasa Pertambangannya.
- (2) Iuran Eksploitasi termaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan atas dasar tarif tertentu menurut hasil produksi usaha pertambangan yang bersangkutan.
BAB VIII - HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK - HAK TANAH Pasal 54
Pasal 63

Tarif dan tata cara pemungutan Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi, dan Iuran Eksploitasi/Royalti ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
BAB VIII - HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK - HAK TANAH Pasal 54
Pasal 64

Perincian penggunaan penerimaan Negara dari Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi, dan Iuran Eksploitasi/Royalti termasuk tata cara penyimpanan, pengambilan dan pengamanannya, diatur sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
BAB IX - PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian persetujuan :
- a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terdiri dari Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
- b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk yang tidak wajib AMDAL, yang disusun oleh masing masing pemegang Izin Usaha Pertambangan selaku pemrakarsa dengan mengacu pedoman teknis penyusunan AMDAL, UKL-UPL sesuai dengan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.
BAB IX - PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 66

Apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat sekitarnya.
BAB X - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 67

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pertambangan dipungut retribusi atas setiap Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian C kepada perorangan atau badan.
BAB X - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 68

- (1) Objek Retribusi adalah jasa penyediaan pelayanan Pemerintah Daerah terhadap Penyelenggaraan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian C.
- (2) Subjek Retribusi adalah perorangan atau badan yang mendapat jasa pelayanan Pemerintah Daerah terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian C.
BAB XI - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 69

Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian C digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB XII - CARA PENGUKURAN TINGKAT TARIF RETRIBUSI
Pasal 70

Tarif retribusi diukur berdasarkan jenis pelayanan perizinan pertambangan yang diberikan.
BAB XIII - PRINSIP DAN SASARAN
Pasal 71

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan menutupi seluruh atau sebagian biaya pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya survey, laporan, pengukuran, pematokan, pemetaan lokasi, penentuan koordinat, biaya transportasi, serta biaya administrasi perizinan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
BAB XIV - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 72

- (1) Struktur tarif retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian C digolongkan menurut jenis pelayanan perizinan yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kuasa Pertambangan :
- 1) Penyelidikan Umum ... Rp. 2.500.000,
- 2) Eksplorasi ... Rp. 5.000.000,
- 3) Peningkatan KP Eksplorasi ... Rp. 7.500.000,
- 4) Eksploitasi ... Rp. 2.500.000,-
- 5) Peningkatan KP Eksploitasi ...
Rp.10.000.000,-
- 6) Pengolahan dan Pemurnian ...
Rp. 5.000.000,-
- 7) Pengangkutan dan Penjualan ... Rp.12.000.000,-
- b. Pertambangan Daerah :
- 1) Penyelidikan Umum ... Rp. 1.000.000,-
Eksplorasi ... Rp. 2.500.000,-
Eksploitasi ... Rp. 5.000.000,-
- 4) Pengolahan dan Pemurnian ... Rp. 5.000.000,-
- 5) Pengangkutan dan Penjualan ... Rp. 5.000.000,-
- c. Pertambangan Rakyat ...
Rp. 2.500.000,-
Terhadap Izin Usaha Pertambangan berupa Penugasan Pertambangan dalam Peraturan Daerah ini tidak dikenakan retribusi.
BAB XV - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 73

Retribusi dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
BAB XVI - MASA RETRIBUSI
Pasal 74

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya 12 (dua belas) bulan takwin atau ditentukan lain.
- (2) Retribusi terutang ditetapkan pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
BAB XVII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 75

- (1) Setiap Wajib Retribusi diharuskan mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan Bupati.
BAB XVII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 76

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
BAB XVII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 77

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
BAB XVII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 78

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat - lambatnya (lima belas) hari setelah diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan SKRDKBT;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dan ditetapkan oleh Bupati.
BAB XVII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 79

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Surat Paksa.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ayat (1) merupakan surat pengajuan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, STRD, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (3) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan surat penagihan pembayaran dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk terhadap retribusi terutang.
- (4) Penagihan retribusi didasarkan pada peraturan perundang - undangan yang berlaku.
BAB XVIII - KEBERATAN
Pasal 80

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan - alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
BAB XVIII - KEBERATAN
Pasal 81

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XIX - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 82

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi atau retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen).
31
BAB XIX - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 83

- (1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang - kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan retribusi;
- d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti penerimaan Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
BAB XIX - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 84

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), pembayaran dilakukan dengan pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XXI - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 86

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa biaya 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar.
BAB XXII - KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 87

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Penrestribusian Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
- b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XXII - KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 88

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XXII - KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 89

Pedoman tata cara penghapusan piutang retribusi dan retribusi yang kadaluarsa diatur oleh Bupati.
BAB XXIII - PENYIDIKAN
Pasal 90

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi izin usaha pertambangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- f. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. Menghentikan penyidikan;
- j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah dan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.
BAB XXIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 91

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 3 diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
BAB XXIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 92

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
34
BAB XXV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 93

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.
BAB XXV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 18 Mei 2009 BUPATI MUARO JAMBI,
dto
H.BURHANUDDIN MAHIR
Diundangkan di Sengeti pada tanggal 18 Mei 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, dto
H. SYAIFUDDIN ANANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 24.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup Jelas.
```
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup Jelas. Pasal 4 Cukup Jelas. Pasal 5 Cukup Jelas. Pasal 6 Cukup Jelas. Pasal 7 Cukup Jelas. Pasal 8 Cukup Jelas. Pasal 9 Cukup Jelas. Pasal 10 Cukup Jelas. Pasal 11 Cukup Jelas. Pasal 12 Cukup Jelas. Pasal 13 Cukup Jelas. Pasal 14 Cukup Jelas. Pasal 15 Cukup Jelas. Pasal 16 Cukup Jelas. Pasal 17 Cukup Jelas.
```
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup Jelas.
```
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup Jelas. Pasal 34 Cukup Jelas. Pasal 35 Cukup Jelas. Pasal 36 Cukup Jelas. Pasal 37 Cukup Jelas. Pasal 38 Cukup Jelas. Pasal 39 Cukup Jelas. Pasal 40 Cukup Jelas. Pasal 41 Cukup Jelas. Pasal 42 Cukup Jelas. Pasal 43 Cukup Jelas. Pasal 44 Cukup Jelas. Pasal 45 Cukup Jelas. Pasal 46 Cukup Jelas. Pasal 47 Cukup Jelas.
```
PENJELASAN
Pasal 48

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 49

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 50

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 51

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 52

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 53

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 54

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 55

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 56

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 57

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 58

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 59

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 60

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 61

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 62

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 63

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 64

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 65

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 66

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 67

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 68

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 69

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 70

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 71

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 72

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 73

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 74

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 75

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 76

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 77

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 78

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 79

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 80

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 81

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 82

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 83

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 84

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 85

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 86

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 87

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 88

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 89

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 90

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 91

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 92

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 93

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 94

Cukup Jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 23.