Unknown Unknown Nomor 15 Tahun 2013
Tentang PETUNJUK TEKNIS PEL.AKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPAT£N LABUHANBATU
Berlaku: 15 Juli 2013
N/A
Preamble

Menimbang a.
bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa Pelaksariaan kegiatan-kegiatan yang pernbiayaarmya bersumber dari ADD dalam APBDesa, seperiuhnya dilaksariakan oleh Tim Pelaksana Tingkat Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Nomor 12 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Pernerintah Daerah menyisihkan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang pembagiannya untuk Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
,.,
-
Mengingat
2
- c. bahwa berdasarke.n Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Nomor 12 Tahun 2007 tentang Surnber Pendapatan Desa disebutkan tata cara, teknis pelaksanaan penyaluran dan pedoman penggunaan alokasi dana desa yang diterima oleh Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Ka bu paten Labtiharibatu.
3. : 1. Undang-Undang Nornor 7 Ort Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahari Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahari Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
| -- | 2004 | | 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4844); |
|------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 3. | Peraturan Perneritah Nornor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); |
| | - | 4. | Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 4 Tahun 2007 tentang Pedornan Pengelolaan Kekayaan Desa; |
| | | 5. | Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 37 Tahun 2007 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Desa; |
| | 6. | | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 53 Tahun 2011 ten tang Pernberrtukan Prociuk Hukurn Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); |
| | | 7. | Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 12 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa; |
| | | 8. | |
--
3
-
Mernperhatikan
4
9. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 410/ 131/BPMPD-K/2013 ten tang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Labuhanbatu.
: Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Ka.bupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANMN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU
- 1vf enetapkan
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Keaatu Makaud
Pasal 3

Tujuan diberikannya ADD adalah:
1. Menanggulangi kerniskinan dan rnengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pernberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pernbangunan infrastruktur perdesaan;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalarn rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonorni masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotongroyong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
--
8
Bagian Ketiga Sasaran
Paaal 4
Sasaran ADD adalah:
1. Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Meningkatnya pelaksanaan pernbangunan Desa;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat;
4. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN ADD
Pasal 6

- ( 1) ADD berasal dari ABPD Kabupaten Labuhanbatu yang bersurnber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten, bagi hasil pajak daerah dan bagian dari retribusi daerah untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus).
- (2) Pengclolaa.n ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN ADD
Pasal 7

- (1) ADD untuk setiap desa ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan asas merata dan adil serta memperhatikan Tipologi Desa.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalarn ADD adalah :
- a. Azas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM};
- b. Azas Adil adalah besarnya bagian ADD ditetapkan berdasarkan Tipologi Desa yang perhitungan dan perumusannya memperhatikan variabel tertentu (misalnya keterjangkauan wilayah, infrastruktur dan lain-lain}, selanjutnya disebut ADD Proporsional (ADDP).
- (3) ADD Minimal sebesar 60 % dari jumlah ADD keseluruhan dialokasikan pada semua desa secara merata.
\_\_\_..,,-
10
- (4) ADD Proporsional sebesar 40 % dari jumlah ADD keseluruhan, 60 % diberikan secara merata untuk desa pantai, desa tertinggal dan Desa Dataran Biasa sedangkan 40 % dibagikan khusus kepada Desa Pantai dan Desa Tertinggal
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN ADD
Pasal 8

Pengaturan Alokasi Dana ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua Penggunaan ADD
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN ADD
Pasal 9

- Anggaran ADD adalah sebesar 30% (tiga seratus) untuk belanja aparatur dan Pemerintah Desa, sebesar 70% (tujuh seratus) untuk biaya pemberdayaan ( 1) Penggunaan puluh per operasional puluh per rnasyarakat.
- ·r.;aran ADD Dana sebesar 30% (tiga puluh per is) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 1 ~an untuk:
- !3. operasional penyelenggaraan Pernerintahan
- ium Musya.warah BPD; 'TTI Tim Pelaksana Tingkat Desa.
·1-Jesar 70% (tujuh puluh per seratus] aksud pada ayat (1) digunakan
- b. Bantuan modal usaha kelompok masyarakat [Pokmas] dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan;
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
- e. Pengembangan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna;
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
- g. Pengembangan sosial budaya;
- h. Penguatan kapasitas kelembagaan PKK;
1. Pembuatan titik koordinat dan tapal batas desa.
- (4) Pembangunan Infrastruktur dan kegiatan lain yang bersumber dari ADD harua dilengkapi dengan plank merk yang mernuat informasi tentang kegiatan yang dilakukan.
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN ADD
Pasal 10

Guna merrunjang efektifitas pengelolaan ADD dibentuk Tim Koordinasi, Monitoring clan Evaluasi Tingkat Kabupaten yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan Tim Pendamping Tingkat Kecarnatan yang ditetapkan dengan keputusan Camat serta Tim Pelaksana Tingkat Desa yang ditetapkan dengan Kep'utu san Kepala Desa.
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN ADD
Pasal 11

Susunan keanggotaan Tim Pendarnping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10 sebagai berikut:
1. Carnat sebagai penanggung jawab;
2. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
3. Kasi Kesos dan PMD sebagai Sekretaris;
12
4. Kasi Tata Pemerintahan sebagai anggota;
5. Kasi Trantib sebagai anggota;
6. UPJ'D terkait sebagai anggota.
Paaal 12
Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagai berikut:
1. Kepala Desa sebagai Penanggung .Jawab;
2. Sekretaris Desa sebagai Ketua;
3. Kepala Urusan Pembangunan sebagai Sekretaris;
4. Bendahara Desa sebagai Bendahara; dan
5. Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Keaejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Urnum dan para Kepala Dusun, LKMD dan/ a tau sebutan lain, TP PKK serta 2 orang Tokoh masyarakat sebagai anggota.
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN ADD
Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan yang pernbiayaan bersumber dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
Paaal 14
Apabila Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa maka Penjabat Kepala Desa dapat menghunjuk perangkat deaa lainnya sebagai Ketua Tim Pelaksana Tingkat Desa.
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN ADD
Pasal 15

Susunan keanggotaan Tim Pendarnping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas se bagai beriku t :
/
1. Melakukan verifikasi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDesa;
2. 2 Membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan;
3. Mengumpulkan data serta mengiventarisasi rencana penggunaan ADD untuk disesuaikan dengan APBDesa yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpangan tindih pernbiayaan;
4. Membantu Tim Pelaksana Tingkat Desa dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya;
5. Melaksanakan Sosialisasi tentang ADD;
6. Bersama Tim Kabupaten memfasilitasi Tim Pelaksana Tingkat Desa ten tang pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD;
7. Melakukan pemantauan/ pengendalian terhadap proses kegiatan ADD di Desa;
8. Mernfasilitasi pernecahan masalah jika dijumpai ada perrnasalahan dalam pelaksanaan ADD; dan
9. Menyusun Rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD setiap bulan dan menyampaikannya kepada Tim Kabupaten.
BAB III - AZAS UMUM PENGELOLAAN ADD
Pasal 16

Tim Pelaksana Tingkat Desa sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 12 mernpunyai tugas :
- a. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;
- b. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa;
- c. Menyusun perencanaan penggunaan ADD yang melibatkan BPD, LKMD dan lembaga kernasyarakatan lainnya untuk membahas masukan dan usulan untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
1
14
- d. Mensosialisasikan Rencana Penggunaan ADD kepada seluruh masyarakat melalui rapat/ pertemuan, pengumuman ditempat-tempat strategis untuk mendapatkan tanggapan masyarakat;
- e. Mengajukan permohonan pencairan dana, melakukan penatausahaan keuangan dan melaksanakan kegiatan serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban:
- f. Bertanggungiawab secara fisik dan keuangan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan;
- g. Mempersiapkan dan melengkapi bukti-bukti pengeluaran yang sah terhadap penggunaan ADD termasuk penyetoran PPN dan PPh sebagai dokumentasi pertanggungjawaban pengelolaan Dana ADD; dan
- h. Melaporkan perkernbangan pelaksanaan kegiatan ADD setiap bulan kepada Tim Peridamping Tingkat Kecamatan.
Paaal 17
Format rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 angka 9 dan format laporan sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 16 angka 8 sebagaimana masing-rnasing tercantum pada format 1 dan 2 dalarn Lampiran Peraturan ini.
Paaa118
Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendarnpingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
MEKANISME PERENCANAAN, PENYALURAN DAN
BAB VI - PENCAIRAN
Pasal 19

ADD adalah salah satu sumber pendapatan desa dan penggunaan ADD terintegrasi dalarn APBDesa.
Bagian Kedua Mekanisme Penyaluran
BAB VI - PENCAIRAN
Pasal 20

- (1) ADD dalam APBD Kabupaten dianggarkan pada DPPKAD.
- (2) Pernerintah Desa wajib membuka Rekening Kas Desa pada Bank Sumut Unit terdekat dengan spesirnen tanda tangan Kepala Desa, Bekretaris Desa atau Ketua Tim Pelaksana Tingkat Desa dan Bendahara Desa,
3. (.3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati C/q. Kepala BPMPD/K melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (4) Kepala BPMPD/K akan merieru skan berkas perrnohonan berikut lampirannya kepada DPPKAD.
- (5) DPPKAD akan rnenyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke Rekening Desa.
- (6) Mekanisrne pencairan ADD ke dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kernampuan dan kondisi Daerah Kabupaten.
Bagian Ketlga Mekanisme Pencairan
BAB VI - PENCAIRAN
Pasal 21

- (1) Tim Pelaksana Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 rnencairkan Dana ADD mengajukan permohorian pencairan Dana dalam 2 (dua) tahap (50%-50%) dengan ketentuan :
f
I
/
- a. Permohonan Pencairan Tahap I (50%) dengan melampirkan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk tahun yang bersangkutan, Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap I sebagaimana tercantum pada format 3 dalam Larnpiran Peraturan ini.
- b. Perrnohonan Pencairan Tahap II (50 %) dengan melampirkan RPO tahap II dan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap I minimal sebesar 70%.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengirimkan permohonan pencairan ADD kepada Tim Pendamping Tingkat Kecarnatan untuk dilakukan verifikasi/penelitian dokumen APBDesa, RPO, LK/RAB dan Berita Acara Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes).
- (3) Permohonan pencairan dana ADD yang telah diverifikasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan diteruskan kepada Bupati melalui BPMPD/K Kabupaten Labuhanbatu dan disampaikan kepada DPPKAD untuk diproses dan direalisasi.
- (4) DPPKA.D menyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke Rekening Pemerintah Desa di rnasing-masing Bank Sumut yang telah dihunjuk.
BAB VI - PENCAIRAN
Pasal 22

Pencairan dana dari Bank Sumut dilakukan oleh Bendahara Desa, Sekretaris Desa atau Ketua Tim Pelaksana Tingkat Desa dan Kepala Desa sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD).
Paaal 23
Dana SiLPA Tahun sebelumnya harus terlebih dahulu dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebelum melaksanakan pekerjaan dana tahun berkenaan.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26

Kepala Desa melakukan perneriksaan minimal 3 bulan sekali terhadap pengelolaan ADD yang dikelola oleh Bendahara Desa dengan mernbuat Berita Acara Pemeriksaan Kas dengan format Serita Acara Pemeriksaan Kas sebagaimana tercanturn pada format 5 dalam Lampiran Peraturan ini.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27

Diluar organisasi Pernerintahan Desa pengawasan dilakukan oleh :
1. Aparat pengawas fungsional (internal dan eksternal] sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
-
19
2. Carnat sesuai Pasal 98 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
3. BPD sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Perneriritah Nornor 72 Tahun 2005 tentang Desa melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedornan Urrrurn Pelaksanaan ADD di Kabupaten Labuhanbatu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

Peraturan Bupati Labuhanbatu mi rnulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
Ditetapkan di Rantauprapat pada tanggal 15 Juli 2013
BUPATILABUHANBATU,
dto
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR
Diundangkan dalam Serita Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Nomor \S Tahun 2013 Tanggal ri. O Ar,u.'16.;S 20{3
/
21
Lampiran: Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor
15 Tahun 2013
Tanggal
: 15 Juli 2013
Format I : C:ontoh Blangko Rekapltul11l Laporsn Perkembangan Pelakunun Ke11l111n ADD
REKAPITULASI LAPORAN PERKEMBANOAN PELAKSANAAN KEOIATAN ADD TAHUN ...
KECAMATAN
KABUPATEN LABUHANBATU
KEADAAN BULAN
TAHUN
.
| No | Desa | Nama Kegiatan | Jumlah Dana Diterima (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentaai (%) | Masalah *) | Pemecahan Masalah *l |
|------|--------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | I I I I |
...
,
20
.
MENGETAHUI, CAMAT ...
(
KETUA TIM PENDAMPING TINGKAT KECAMATAN
)
(
)
KETERANGAN
*) Berisi seauai masalah yang dihadapi pada kegiatan bulan yang dilaporkan
/
Format 2 : Contoh Blansko Laporan Perkembangan Pelakunaan Ke&amp;latan ADD
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANMN KEGIATAN ADD
TAHUN
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
LABUHANBATU KEADMN BULAN
.,
TAHUN
..
I
I
I
I
j
| No | Kode Rekening | Nama Kegiatan | Jumlah Dana Diterima (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentaei (%) | M 1 h . a~j a | j Pernecahan I Ma~jlah |
|------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| l | ·2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I LL | | | | I | | | I I j |
I
...
,
20
..
MENGETAHUI,
KE PALA DESA
(
KETUA TIM PELAKSANA TINOKAT DESA
.
)
(
)
KETERANGAN
·) Berisi sesuai masalah yang dihadapi pada kegiatan bulan yang dilaporkan
-
/
.
/
Format 3 : Contoh Rencana Penggunaan Dana
RENCAWA PENOGUNAA.1' DANA (RPD) ADD
DESA KECAMATAN TAHAP PERTAMA
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | KET. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| | 2 | 3 | 4 |
| 2 | BELANJA | 130 000,000 | |
| 2.1 | Belanja Langsung | | |
| 2.1.2 | I Belanja Barang / Jasa | 25.000.000 | |
| 2.1.2. l | Belanja Perjalanan Dinas I | 5.0G0.000 | |
| 2.1.2.2 | Belanja bahan/material (pemeliharaan kantor dan perlengkapan kantor) | 5.000.000 | |
| 2.1.2.3 | Belanja ATK | 5.000.000 | |
| 2.1.2.4 | Belanja cetak dan penggandaan | 5.000.000 | |
| 2.1.2.5 I | Dst ... | S.000.000 | |
| ! 2.1.3 | Belanja Modal | 50.000.000 | |
| 12.1.3.2 | Belanja Modal Jaringan | 5.000.000 | |
| 2.1.3.3 | Beianja Modal pembukaan badan jalan | 5.000.000 | |
| 2.1.3.4 | Belanjc1. Modal Pengera san jalan | 5.000.000 | |
| 2.1.3.5 | Belanja Modal pembuawn | 5.000.000 | |
| 2.1.3.6 | drainase/paret Belanja Modal pembuatan jernbatan | 5.000.000 | |
| 2.1.3.7 | Belanja Modal pembangunan/rehab gedung kantor | 5.000.000 | |
| 2.1.3.8 | Belanja Modal pembangunan balai pertemuan | 5.000.000 | |
| 2.1.3.9 | Belanja Modal pengadaan perlengkapan kantor | 5.000.000 | |
| 2.1.3.10 | Belanja Modal pengadaan kornputer | 5.000.000 | |
| 2.1.3.11 | Belanja Modal pengadaan sarana air bersih | 5.000.000 | |
| 2.1.3.12 | Dst. ... | | |
/
/
24
I
| 2.2. | Belanja Tidak: Langsung | 55 000 ooo |
|----------|---------------------------------------------|--------------|
| 2.2.1 | Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap | lU.uu0.000 |
| 2.2. l.l | Tambahan Penghasilan Kepala Desa | 5.000.000 |
| 2.2.1.2 | Tambahan Penghasilan Perangkat Desa lainnya | 5.000.000 |
| 2.2.4 | Belanja Bantuan Sosial | 20.000.000 |
| 2.2.4.2 | Bantu an pen gem bangan sosial budaya | 5.000.000 |
| 2.2.4.3 | Bantuan Keagarnaan | 5.000.000 |
| 2.2.4.4 | Bantuan Pembinaan gencrasi mud a | 5.000.000 |
| 2.2.4.5 | Bantuan biaya penyaluran raskin | 5.000.000 |
| 2.2.5 | Be!anja Bantuan Keuangan | 25.000.000 |
| 2.2.S.l | Bantuan operasional LKMD | 5.000.000 |
| 2.2.S.2 | I Bantuan operasional PKK | 5.000.000 |
| 2.2.S.3 | Bantuan operasional posyandu | 5.000.000 |
| 2.2.S.4 | I Banruun operasional BPD | 5.000.000 |
| 2.2.S.5 | Bantuan modal usaha kelompok masyarakat | 5.000.000 |
i
(
····················)
(
)
(
)
KEPALA DESA
MENGETAHUI KETUA TIM PENDAMPING TINGKAT KECAMATAN
CAMAT
(
·····························)
...
,
20
.
KETUA TIM PELAKSANA TING KAT DESA
Format 4 : Contoh Sistematika Laporan Akhir
LAPORAN AKIIIR PELAKSANAA.N KEGlATAN BANTU.AN ADD (ADD) DI K.ABUPATltlf LABUHANBA'rU
DESA
ICECAMATAlf
..
TAHU?f
.
Desa
Kecamatan
Ka bu paten
A. Jenis Kegiatan
1. Bidang Operasional Pemerintahan Desa
.
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Jenis Kegiatan
8. Lokasi Kegiatan
1. Bidang Operasional Pemberintahan Desa
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat:
3. Kegiatan lnfrastruktur
4. . . . . . . . . . . . di Du sun
5. Kegiatan .
- C. Waktu Pelaksanaan
Dana 3antuan ADD (ADD) Ka bu paten La.buhanbatu Tahun . dicairkan pada tanggal dengan nornor rekening melalui Bank Sumut terekat dan telah dilaksanakan kegiatan operasional dan pernberdayaan rnasyarakat
D. Jumlah Alokasi Dana
1. Bidang Operasional Pemerintahan Desa digunakan :
2. Kegiatan
sebesar Rp
- .
- Kegiatan
sebesar Rp
\_.
- Kegiatri.n . . . . .. . . . .. . . . . . . .
sebesar Rp
2. Bidang Pernberdayaan Masyarakat digunakan :
- Kegiatan
sebesar Rp
- Kegiatan
sebesar Rp
- Kegiatan sebesar Rp
- dst
E. Swadaya Masyarakat
Dengan adanya bantuan ADD Kabupaten Labuhanbatu Tahun , tirnbul dukunga.n dari masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat sebesar Rp .
.
.
.
.
.
.
.
.
&lt;\_
(
)
KEPALA DESA
,
...
··············
20
Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya .
- I. Saran
1.
.
·····
·········
.
2.
··············································
3.
··············································
- H. Pernecahan Masalah/Rekomendasi Penyelesaian
1.
.
······
.
2.·
··············································
3.
··············································
- G. Perrnasalahan
.
.
2.
··············································
3.
··············································
- F. Hasil yang dicapai
1. Tersedianya operasional pemerintahan desa
.
2. Meningkatnya sarans dan prasarana perdesaan
.
3. Meningkatnya perekonornian rnasyarakat melalui
.
4. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam
.
5. Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat di desa
.
.
-
Format S : Cotoh Berita Acara Pemeriksaan Kas
DERITA AC.ARA PEMERIKSAA.N KAS
(
········································)
(
)
Bendahara,
Kepala Desa
.
...
,
20
.
Demikian Serita Acara ini diperbuc.t dengan sesungguhnya .
Keterangan :
·
·
·
· ·
· ·
·
·
· ·
· ·
· · ·
· · · · · ·
·
· ·
·
· ·
·
·
· ·
(Apabila terjadi perbedaan angka antara saldo buku dan saldo kas]
Rp.
···············
·········
(Sc.!do Kas )
Rp.
·························
(Saldo Buku)
Rp.
·······················
Rp.
·······················
dengan hasil sebagai berikut :
- .Jumlah Penerirnaan s/d tgl.
.
- .Jurnlah Pengeluaran s/d tgl.
.
: Bendahara Desa
.
: Yang dirunjuk dengan Surat Keputusan Kepala
Desa
.
Nomor
tanggal
.
Jabatan
Keterangan
telah rnelakukan pemeriksaan kepada :
NAMA
.
: Kepala Desa
.
: Yang diangkat sebagai Kepala Desa sesuai dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu Nornor
...
tanggal.
.
NAMA
-Jabatan
Keterangan
Pada hari ini
tanggal
bulan
tahun
.
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Format 6 : Contoh Daftar Usulan Kealatan I Pembangunan Hasll Mu1b1nade1
DAFTAR RENCANA DEFINITIF KEGIATAN / PEMBANOUNAN HASIL MUSBANODES m:sA KECAMATAN . KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN .
| No | Nama Kegiatan | Volume | Blaya | Blaya | Blaya | Manfaat |
|------|-----------------|----------|----------|-------------|---------|-----------|
| No | Nama Kegiatan | Volume | ADD (RPI | Lainnya (%1 | Swadaya | Manfaat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | I I I | | | |
I
"'"""I"""""""'"'
20,, .. .,,
KETUA BPD,
(
KE'TUA LPMD/LKMD,
(
)
KEPALA DESA,
(
)
)
Format 7: Contoh Danar Uaulan Kealatan I Pembangunan Haall Musbangdes
DAFTAR USULAN KEOIATAN KEOIATAN / PEMBANOUNAN HASIL MUSBANODES DESA KECAMATAN . KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN .
I
| No | Narna Kegiatan | Volume | Biaya | Sife.t ·1 | Fisik/Non Fieik **) | Ma.nfas.t |
|------|------------------|----------|---------|-------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | | | | | | |
...
,
20
..
KETUA BPD,
(
KEPALA DESA,
KETUA LPMD/LKMD,
)
(
(
)
Keterangan :
- **) pillh saiah satu
)
- *) Sifat dapat diiisi : baru, rehab berat, perbaikan kecil, menambah Unit/volume, dll.
BUPATILABUHANBATU, dto
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR