PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 2 Tahun 2013
Tentang No Description
Berlaku: 3 Januari 2013
N/A
Preamble

Mengingat
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN KEPADA INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA BITUNG,
Menimbang : a. bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan peran dan upaya aparat/instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi;
- c. bahwa untuk mendorong kinerja instansi dan semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi sebagaimana dimaksud dalam huruf b serta meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat memberikan insentif pemungutan kepada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Insentif Pemungutan Kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 107);
13. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 108);
14. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 109);
15. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 110);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN KEPADA INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Bitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
7. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah Dinas/Badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
8. Kepala Instansi adalah Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Bitung.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak dan Retribusi kepada Wajib Pajak atau Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
BAB II - INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara proporsional kepada :
- a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
- b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
- c. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
- d. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
BAB II - INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 3

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan jumlah realisasi.
- (3) Pemberian Insentif khusus triwulan keempat disesuaikan dengan realisasi yang diperoleh.
BAB II - INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 4

- (1) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (2) Dalam hal target kinerja pada akhir Tahun Anggaran Penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (3) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan target penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi, untuk :
- a.
- sampai dengan triwulan I : 15 % (lima belas persen);
- b. sampai dengan triwulan II : 40 % (empat puluh persen);
- c. sampai dengan triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
- d. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen).
BAB III - BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 5

- (1) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Besaran Insentif kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah diatur dengan rincian presentase per bulan antara :
Kepala Daerah
- 9 % (sembilan persen)
Wakil Kepala Daerah
- 6 % (enam persen)
- Sekretaris Daerah
- 3 % (tiga persen)
- (3) Besaran Insentif kepada Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut dan Pihak Lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut ditetapkan secara proporsional setelah dikurangi besaran Insentif untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Kepala Instansi masing-masing.
BAB IV - PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 6

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah Anggaran Pendapatan Pajak dan Retribusi dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Pelaksanaan pemberian Insentif mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 7

- (1) Pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan Insentif menjadi tanggung jawab masing-masing dari setiap Kepala Instansi.
- (2) Pertanggungjawaban Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Diundangkan di Bitung Pada tanggal 3 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA,
Drs. EDISON HUMIANG, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19610804 198603 1 016
BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 58
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Kepada Instansi Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.
Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 3 Januari 2013
WALIKOTA BITUNG, ttd
HANNY SONDAKH
N/A
Preamble

Menimbang
?
«
Mengingat
i
'
!
!
.
r
WALIKOTA SINGKAWANG # PROVINSI KALIMANTAN BARAT
F PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 25 TAHUN 2015 "
t
' TENTANG : r' PEDOMAN PELAKSANAAN ABSENSI SIDIK JARI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme, kinerja, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan tugas pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, perlu adanya peningkatan disiplin kehadiran pegawai negeri sipil melalui absensi sidikjari;
- b. bahwa Peraturan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Absensi Sidik Jari di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini, sehingga perlu diganti;
2. s · c. bahw~berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf'a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Absensi Sidik Jari di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang; ·
1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); ·
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); .
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disipliri Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); : 3 .&gt; ·
~
,
r
.
l.
!
Menetapkan
«
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah diLingku.ngan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 ten tang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3); ,
1. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2013 tentang Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan. Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2013 tentang Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2015 Nomor 19);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ABSENSI SIDIK JARI DI LINGKUNGAN, PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG. ;
BAB I
Pasal 1

Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. sebagai unsur yang memimpin menjadi kewenangan 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota penyelenggaraan pemerintahan daerah pelaksanaan ·. urusan pemerintahan yang daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang
4. 4 .. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang berkerja pada instansi pemerintah. .
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN ~dalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat,Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas , negara lainnya dan digaji b~rdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. d&gt; ' 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dis&amp;but Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
7. Absensi adalah suatu daftar yang diisi dan ditandatangani untuk mengetahui kehadiran seseorang dilihat dari adanya tanda tangan yang bersangkutan.
8. Mesin Absensi sidik jari adalah salah satu mesin absensi secara elektronik yang menggunakan metode pendeteksian melalui sidik jari pegawai untuk mendata kehadiran pegawai.
"
.
.
;
t
I
'
i
g¢
t+
9.
10.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD. adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan pemerintah Kota' Singk@wang. ;
- }ki ? i · Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutny a disebut UPT D adalah unsur pelaksana tugas pada Dinas atau Badan yang dipim p in oleh seorang Kepala yang berada dibawah di bertaniggungiawab kepada kepala SKPD. ·
11.
- Kepala SKPD dan Kepala UPTD yang selanjutnya disebut Kepala Satuan Kerja adalah Kepala Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang "
- Supervisor adalah pegawai yang bertanggung jawab terhadap segala bentuk pengelolaan mesin absensi sidik jari di SKPD yang terdiri dari Pejabat Struktural Eselon IV pada SKPD. 12.
- Operator adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala SKPD untuk mengoperasikan perangkat lunak dan mesin absensi sidik jari. 13.
- Badan Kepegawaian dan Diklat Kata Singkawang yang selanjutnya disebut BKD adalah SKPD yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan absensi sidik jari di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. 14.
BAB II - MESIN ABSENSI SIDIK JARI
Pasal 2

:j
·i
- (1) Mesinbsensi sidik jari merupakan salah s~tu sarana yang dapat memb~htu menjamin kepastian pegawai' masuk kerja· dan memat~hi jam kerja sehingga meningkatkan:disiplin kerja pegawai.
2. el (2) Mesin absensi sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasarig pada setiap satuan kerja di tempat yang mudah diakses oleh pegawai.
3. ·'; (3) Apabila terjadi kerusakan/gangguan pada perangkat absensi sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya/ aplikasi menjadi tanggung jawab kepala satuan kerja.
BAB Ill - TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 3

- I (1) Kepala satuan kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab atas pemasangan, pemanfaatan, pemeliharaan perangkat absensi sidik jari dan keamanan perangkat absensi sidik jari pegawai dilingkungannya.
- (2) Dalam., melaksanakan tanggungjawabnya kepala satuan kerja sebagjmana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk 1(satu) orangj supervisor dan 1 (satu) orang operator pada satuan kerja masing-masing untuk mengoperasionalkan absensi sidik jari
-
et
¢
:·
..
'
•
l
l
i
t
I
!
i
!
\
I
I
I
I
i
?
- (3) Penunjukan Supervisor dan Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala satuan kerja .
BAB Ill - TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 4

- (1) Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dalam hal registr~si, perekamanan dan pemuktahiran/peremajaan data pegawai pada mesin absensi sidik jari;
- b. melakukan pemeriksaaan terhadap laporan absensi harian dan laporan rekapitulasi absensi bulanan;
- c. melakukan pencatatan pada buku jaga absensi secara rutin dengan mencantumkan keterangan tidak masuk kantor karena alasan tertentu seperti dinas luar, tugas belajar, sakit, ijin, cuti, pemberhentian sementara atau masa persiapan pensiun; dan
- (2) Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat melaksanakan tugasnya dibantu oleh Oper~tor. j y: () dalag
6. ¢ } ·· d. melgkukan\_ pemeliharaan dan perawatan terhadap mesin absensi sidik jari secara berkala. it » {
?
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya kepada;kepala satuan kerja. Supervisor bertanggungjawab
f
�
BAB Ill - TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 5

- ( 1) Operator bertugas :
- a. melakukan perekaman data setiap pegawai pada database melalui aplikasi absensi sidik jari apabila terjadi perubahan data pada satuan kerja masing-masing;
- b. melakukan registrasi sidik jari terhadap seluruh pegawai dilingkungan satuan kerja masing-masing ke dalam mesin absensi sidik jari pada awal penggunaan dan/ atau setiap ada pegawai yang· baru melaksanakan tugas karena mutasi atau sebab lainnya;
- c. melakukan pemuktahiran dan peremajaan data pegawai pada mesin absensi sidik jari;
- d. mencetak hasil perekaman absensi sidik jari melalui aplikasi yang dihubungkan dengan komputer dalam bentuk laporan harfan dan laporan rekapitulasi absensi bulanan; j
- e. mel~kukan pengarsipan laporan absensi harian dan laporan rekapitulasi absensi bulanan di lingkungan satuan kerja masing-masing untuk disampaikan kepada supervisor d~h selajutnya ditandatangani kepala satuaan kerja;
- f. mel~kukan pengarsipan dan perekaman bukti ketidakhadiran peg~wai dilingkungan masing-masing berupa : surat tugas, surat izin cuti, surat pernyataan, surat keterangan dan surat permohonan izin/pemberitahuan sebagai dasar pembuatan laporan rekapitulasi melalui aplikasi absensi sidik jari; dan ·
- g. mencetak dan memeriksa laporan absensi harian dan bulanan. ,s
- (2) Dalam menjalankan tugasnya operator bertanggung jawab kepada Supervisor.
I
I
·'
l
I
l
!
;
!
I
t
I
r
+
I
l
t
i
i
i
I
I
l
i
l
f
!
i
l
I
i
·
«f
,,.
g
BAB IV - BABV
Pasal 7

- (1) Pegawai wajib melakukan absensi sidik jari setiap hari yaitu :
- a. hari Senin s/d Kamis sebanyak 3 (tiga) kali:
1. masuk kerja : mesin absensi mul\_ai diaktifkan pada pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 10.59 wib;
2. siang : mesin absensi mulai diaktifkan pada pukul 11.00 wib s/ d pukul 12.00 wib;dan \_ .
3. pulang kerja : mesin absensi mulai diaktifkan pada pukul 12.01 sampai dengan pukul 16.00 wib.
- b. khusus hari Jumat sebanyak 2 (dua) kali :
1. masuk kerja : mesin absensi mulai diaktifkan pada pukul 5.00 wib sampai dengan pukul 10.59wib; dan '
2. p~lang kerja : mesin absensi mulai diaktifkan pada pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 11.30 wib.
- (2) Ketent~an pegawai yang melakukan absensi masuk kerja sebagai berikut:
- a. hadir tepat waktu apabila absensi :
1. pada hari Senin s/d Kamis mulai pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 07.30 wib;dan
2. pada hari Jum'at mulai pukul 06.00 wib sampai dengan pukul 07 .30 wib;
- b. terlambat hadir : apabila absensi mulai pukul 07.31 wib + sampai dengan pukul 10.59 wib; dan
- c. tidak hadir : apabila absensi mulai pukul 11.00 wib.
- (3) Pegawai yang tidak melakukan absensi siang pada hari Senin s/d Kamis mulai pukul 11.00 s/d 12.00 wib dinyatakan tidak memenuhi ketentuan jam kerja dan dikenakan sanksi berupa pengurangan tambahan penghasilan.
16. () Ketentuan pegawai yang melakukan absensi pulang kerja sebagai berikut: r­
- a. pulang cepat/sebelum waktunya:
1. hari Senin s/d Kamis, apabila absensi mulai pukul 12.01 s/d pukul 15.29 wib; dan
1
2. hari Jum'at, apabila absensi mulai pi~kul 09.00 s/d pukul i0.3o wib. « + i
•
+
'
i
j
I
'
t
:
t
;
le
'
t . . b. pulaing tepat waktu:
«'
!'
.
1. hari Senin s/d Kamis, apabila absensi pulang mulai pukul 15.30 wib s/d 16.00 wib; dan
2. hari Jum'at, apabila absensi pulang mulai pukul 11.00 wib s/d 11.30 wib.
BAB IV - BABV
Pasal 8

Bagi satuan kerja yang berlaku 6 (enam) hari kerja dan/atau melaksanakan tugas pelayanan bidang kesehatan, dan layananan pendidikan, teknis pelaksanaan absensi sidik jari akan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala satuan kerja.
BAB IV - BABV
Pasal 9

- " (1) Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, tugas belajar, sakit, izin, cjti, memasuki masa persiapan pensin dan pemberhentiar semen~ra tidak melakukan absensi sidik jarj, " {%; t. i
- (2) Pegaw~i yang izin/sakit sebelum jam kerja berakhir, melakukan absensi sidik jari pulang kerja pada saat akan meninggalkan tugas dengan,melampirkan surat izin secara tertulis. ·
- (3) Pegawai yang tidak melakukan absensi sidik jari saat masuk kKerja, siang atau pulang kerja yang disebabkan dengan alasan yang sah dinyatakan hadir sepanjang dibuktikan dengan surat tugas/surat keterangan lainnya. .
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dicatat dan diarsipkan pada buku jaga absensi secara manual oleh supervisor.
BAB VI - PELAPORAN
Pasal 10

- (1) Operator mencetak dan memeriksa laporan rekapitulasi bulanan urituk disampaikan secara rutin setiap bulan kepada W alikota melalui BKD.
- (2) Laporan hasil perekaman absensi sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. '
+ 't it (3) Format;laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalamt[ampiran I, Lampiran II dan Lampir~n III yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. '
1
BAB VII
Pasal 11

,,
·V
- ' j '. Bagi pegawai yang dinyatakan terlambat, tidak hadir tidak memenuhi jam kerja, pulang cepat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku. ( 1)
- (2) Bagi pegawai yang melakukan perbuatan yang dapat merusak dan/atau mengganggu perangkat absensi sidik jari akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
;
;
«,
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

?
23
ts:
d,
·'t
.
;:
- (1) Apabjla terjadi pergantian atau mutasi pegawai untuk petugas Supervisor dan Operator mesin absensi sidik jari maka kepala satu~n kerja untuk segera menunjuk pengganti dan dilaporkan f. ·· ·-kepada BKD. J
Absensi manual dapat dilakukan bagi pegawai dalam hal : t
- a. pemadaman listrik;
+
- b. kerusakan peralatan absensi sidik jari;
- c. kehilangan atau kecurian perangkat m~sin absensi sidik jari;
- d. gangguan aplikasi/ software pengolah absensi sidik jari;
- e. gangguan pada perangkat komputer pendukung; dan
- f. belum terekam dalam mesin absensi sidik jari.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Singkawang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Absensi Sidik Jari diLingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2015 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ;
$;
.
Pasana
i
Peratur~n Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2015.'
Agar setjap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan { Peraturan Walikota ini dengan penempatanny~ dalam Berita Daerah Kota Singkawang. }
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 22 September 2015 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd. AWANG ISHAK
·'
DIUNDANGKAN DI SINGKAWANG PADA TANGGAL 22 SEPTEMBER 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKA WANG ttd.
Drs. SYECH BANDAR, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.196011161980021002
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 22. I
I
}\_
1 ; 1 HM
|
vi
•
p
%
)
!Ji"
4
i
!
,
&lt;)
c z % 0 z t U z 9 3
bl
s
f 0 :E 5 en d c ; &lt;,
3
i
'4
I
.-
1 ; 7
1
1 5
.-:r ul
!
1 1
1
1
1
1
t ;•
¥
r
)
+
c
.
¢
C
ct
"
.0
~:
@'
E'
,
(
«,
4v
/:
{
LAMPIRANIII PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ABSENSI SIDIK JARI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANC
C. Laporan Dinas Luar/ljin zrrrrrrrrrrmmrc
ttAr U1I&lt;EmAs+&lt;Ft
ta.ti4 6lei«±
r%
«
644
Wet I Ar
WALIKOTA SINGKAWANG ttd. AWANG ISHAK . M.Si
Salinan Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKU DAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pembina
NIP. 196810161998031004