PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 10 Tahun 2016
Tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Berlaku: 7 Nopember 2016
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2

Dalam pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, berdasarkan asas:
- a. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas urusan Pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 5

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, adalah tipe A.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 6

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah tipe A.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 7

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, adalah tipe A.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 8

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:
- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
- b. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tipe B;
- c. Dinas Pendidikan Tipe A;
- d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe A;
- e. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A;
- f. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B;
- g. Dinas Kesehatan Tipe A;
- h. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B;
- i. Dinas Perhubungan Tipe C;
- j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tipe B;
- k. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B;
- l. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe A;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tipe B;
- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B;
- o. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A;
- p. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B;
- q. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Tipe B; dan
- r. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 9

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri atas:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A;
- b. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tipe B;
- c. Badan Pendapatan Daerah Tipe A;
- d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A; dan
- e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 10

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri atas:
- a. Kecamatan Delta Pawan Tipe A;
- b. Kecamatan Muara Pawan Tipe A;
- c. Kecamatan Matan Hilir Utara Tipe A;
- d. Kecamatan Sandai Tipe A;
- e. Kecamatan Benua Kayong Tipe A;
- f. Kecamatan Matan Hilir Selatan Tipe A;
- g. Kecamatan Kendawangan Tipe A;
- h. Kecamatan Tumbang Titi Tipe A;
- i. Kecamatan Sungai Melayu Rayak Tipe A;
- j. Kecamatan Pemahan Tipe A;
- k. Kecamatan Marau Tipe A;
- l. Kecamatan Singkup Tipe A;
- m. Kecamatan Air Upas Tipe A;
- n. Kecamatan Nanga Tayap Tipe A;
- o. Kecamatan Hulu Sungai Tipe A;
- p. Kecamatan Simpang Hulu Tipe A;
- q. Kecamatan Simpang Dua Tipe A;
- r. Kecamatan Manis Mata Tipe A;
- s. Kecamatan Sungai Laur Tipe A; dan
- t. Kecamatan Jelai Hulu Tipe A.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 11

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
BAB III - PEMBENTUKAN UPT Pasal 12
Pasal 13

- (1) Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdapat UPT dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
BAB III - PEMBENTUKAN UPT Pasal 12
Pasal 14

- (1) Selain UPT dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdapat UPT Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
BAB V - JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 16

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau Jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon Iib atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Serta Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan tipe A merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan daerah, kepala seksi pada dinas dan badan daerah, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah tipe A, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala UPT pada dinas dan badan daerah tipe B, kepala sub bagian pada UPT dinas dan badan tipe A, kepala sub bagian pada kecamatan sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon Ivb atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala UPT daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (8) Kepala UPT daerah yang berbentuk rumah sakit daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala UPT yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
BAB V - JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 17

- (1) Perangkat daerah diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengisian Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18
Pasal 19

Perangkat Daerah yang saat ini melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana dan kebakaran, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sub urusan bencana sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18
Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan UPT yang baru.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18
Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18
Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 31 Desember 2016.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 23
Pasal 24

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu paling cepat 2 (dua) tahun sejak pengundangannya.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 23
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.
Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 7 Nopember 2016 BUPATI KETAPANG, TTD.
MARTIN RANTAN
Diundangkan di Ketapang pada tanggal 7 Nopember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, TTD.
M. MANSYUR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2016 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT ( 10 / 2016 )
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 59