Unknown Unknown Nomor 19 Tahun 2013
Tentang No Description
Berlaku: 18 September 2013
N/A
Preamble

Mengingat lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada h uruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Persediaan di Lingkungan Pemerintah Ka bu paten Labuhanbatu.
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
.,/
/
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pernerin tahan Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara · Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Pcraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 ten tang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2006 Seri D Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 21 Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka bu paten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 Seri D Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Ka bu paten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 Seri D Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Ka bu paten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 Seri D Nomor 7) sebagaimana telah diubah. dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nornor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran . Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nornor 32 Tahun 2011 Seri D Nornor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 37 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 37 Tahun 2008 Seri D Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 37 Tahun 2012 lentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di
~
Menetapkan :
Lingkungan Pemerintah Ka bu paten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 37 Tahun 2012).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PERSEDL-'\AN DI LING KUN GAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pernerin tab Daerah adalah Pemerin tah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Kabupaten Bupati 2. Bupati adalah Labuhanbatu.
3. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
4. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
5. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
6. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna adalah Kepala Saluan Kerja Perangkat Daerah sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
7. Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
8. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk merierirna, menyimpan dan mcngeluarkan barang.
9. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah unit kerja.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau tugas teknis Penunjang Dinas atau Badan.
12. Sistem dan prosedur adalah rangkaian pedoman perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban persediaan yang meliputi pendahuluan, penatausahaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan persediaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah.
14. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, bclanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Pejabat Pernbuat Komitmen yang selanjutnya disingkat dengan PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat dengan PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Kepala Subbagian Program yang selanjutnya disingkat dengan Kasubbag Program adalah pejabat struktural eselon IV yang melaksanakan sebagian tugas sekretariat di bidang penyusunan rencana kerja anggaran di lingkungan SKPD.
20. Stock Opname adalah kegiatan pemeriksaan fisik untuk memperoleh akurasi data persediaan pada tanggal tertentu.