PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor TENTANG Tahun 2011
Tentang PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI
Berlaku: 15 Juli 2011
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
:
- a. bahwa seiring masyarakat akan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan jasa titipan dan telekomunikasi sema berkembang baik dari jenis maupun kuantitas pelaku usaha; meningkatnya mobilitas dan kebutuhan produk yang ditawarkan, kin
- b. bahwa dalam berusaha pada jasa titipan dan telekomunikasi, serta memberikan perlindungan kep sebagai konsumen pengawasan dan pengendalian; dalam rangka memberikan kepastian hukum perlu dilakukan pengaturan, ada masyarakat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak membentuk Penyelenggaraan sud dalam huruf Peraturan Daerah tentang Pos dan a dan huruf b, pe Telekomunikasi; rlu
1. Pasal 18 ayat (6) Republik Indonesia Tahun 1945; Undang -Undang Dasar Negara
2. Undang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); -Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5065);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3303);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG dan
WALIKOTA SINGKAWANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan/atau usaha jasa titipan dan telekomunikasi di Kota Singkawang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Penyelenggaraan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat pos jenis tertentu (barang cetakan, surat kabar, bungkusan kecil) paket, uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.
7. Penyelenggara Jasa Titipan adalah Badan Hukum yang dibentuk berdasarkan Hukum Indonesia.
8. Kantor agen penyelenggara jasa titipan merupakan kantor pembantu yang menjadi agen penyelenggaraan jasa titipan di kota Singkawang atas dasar kerjasama/waralaba.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik Iainnya.
10. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
11. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
12. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus.
13. Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda.
14. Instalasi Kabel Rumah/Gedung yang selanjutnya disebut IKR/G adalah saluran kabel yang meliputi kabel terminal batas (KTB) atau Rangka Pembagi Utama/Rangka Pembagi Internal, perkawatan dan soket yang dipasang di dalam rumah/gedung.
15. Penyelenggara/operator telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara.
16. Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator adalah tempat usaha/domisili operator/penyelenggara telekomunikasi melakukan kegiatan sehari-hari.
17. Galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi adalah penggalian tanah dalam wilayah Kota Singkawang yang dilakukan operator telekomunikasi dan/atau pelaksana pekerjaan untuk menyimpan kabel telekomunikasi di dalam tanah yang dipergunakan sebagai sarana telekomunikasi.
18. Perdagangan alat perangkat telekomunikasi adalah kegiatan komersial yang memperdagangkan alat dan perangkat telekomunikasi yang dapat dipergunakan untuk kegiatan pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi, dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya, termasuk di dalamnya penjualan voucher serta perbaikan alat dan perangkat telekomunikasi.
19.
- Lokasi pembangunan studio dan stasion pemancar radio dan/atau televisi adalah suatu lokasi atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan sebagai lokasi untuk pembangunan studio, stasion pemancar radio, atau televisi.
20. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.
21. Warung internet yang selanjutnya disebut warnet adalah adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana teknologi Informasi dan telekomunikasi guna mengakses dokumen elektronik di jaringan internet dengan menggunakan komputer.
22. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau system yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
24. Izin adalah hak yang diberikan Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan setelah memenuhi persyaratan yang berlaku dengan bermaksud menyelenggarakan kegiatan usaha jasa titipan dan telekomunikasi yang meliputi izin jasa titipan untuk kantor agen, izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus, izin instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G), izin kantor cabang dan loket pelayanan operator, izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi, izin perdagangan alat perangkat telekomunikasi, dan izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.
25.
- Pemegang izin adalah orang atau badan yang mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan kegiatan usaha pos dan telekomunikasi.
26.
- Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang jasa titipan dan telekomunikasi.
27. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang kegiatan dan/atau usaha jasa titipan dan tekomunikasi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. Pemberian Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Agen;
- b. Pemberian Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus;
- c. Pemberian Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
- d. Pemberian Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator;
- e. Pemberian Izin Galian Kabel Telekomunikasi;
- f. Pemberian Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi;
- g. Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/atau Televisi; dan
- h. Pemberian Izin Warnet.
BAB III - PERIZINAN
Pasal 3

- (1) Kantor agen penyelenggara jasa titipan merupakan kantor pembantu yang menjadi agen penyelenggaraan jasa titipan di Daerah atas dasar kerjasama/waralaba.
- (2) Setiap perorangan atau badan yang melakukan pengusahaan jasa titipan kantor agen wajib memiliki izin penyelenggaraan jasa titipan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin penyelenggaraan jasa titipan kantor agen berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persyaratan, dan bentuk izin penyelenggaraan usaha jasa titipan kantor agen diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua
Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus
BAB III - PERIZINAN
Pasal 4

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus merupakan penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan pemerintah dan badan yang cakupan arealnya di wilayah Daerah, sepanjang tidak menggunakan spektrum frekwensi radio.
BAB III - PERIZINAN
Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan :
- a. tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
- b. belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi;
- c. tidak boleh terinterkoneksi dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi; dan
- d. terbatas pada daerah layanan wilayah Daerah.
- (3) Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus, berlaku selama kegiatan/usaha tersebut masih ada dan tiap 3 (tiga) tahun dilakukan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara permohonan, persyaratan, bentuk izin, dan evaluasi penyelenggaraan telekomunikasi khusus diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketiga Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G)
BAB III - PERIZINAN
Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) diselenggarakan oleh badan yang berbentuk :
- a. Koperasi;
- b. Perseroan terbatas; atau
- c. CV.
- (3) Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persyaratan, dan bentuk izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keempat
Izin Kantor Cabang Dan Loket Pelayanan Operator
BAB III - PERIZINAN
Pasal 7

- (1) Setiap badan yang memiliki atau membuka Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator berlaku selama usahanya masih berjalan dan setiap 3 (tiga) tahun dilakukan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persyaratan, dan bentuk izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kelima
Izin Galian Kabel Telekomunikasi
BAB III - PERIZINAN
Pasal 8

- (1) Setiap badan yang melakukan kegiatan penggalian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Galian Kabel Telekomunikasi sebagaimana dimasud pada ayat (1), diterbitkan dengan ketentuan :
- a. Penggunaan kabel duct diarahkan untuk kerjasama ( sharing ) antar pemilik kabel telekomunikasi;
- b. Penggunaan kabel duct diarahkan untuk kerjasama ( sharing ) berbagai macam keperluan;
- c. Penataan ruang daerah setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku; dan
- d. Persyaratan teknis jaringan kabel.
- (3) Izin galian Kabel telekomunikasi diberikan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan lama pekerjaan atau kontrak kerja jika dilaksanakan pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara mengajukan izin dan bentuk izin Galian Kabel telekomunikasi diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keenam
Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi
BAB III - PERIZINAN
Pasal 9

- (1) Setiap perorangan atau badan yang melakukan Perdagangan Alat/Perangkat Telekomunikasi wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi berlaku selama pengusaha menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap tahunnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persyaratan, dan bentuk izin Usaha Perdagangan Alat/Perangkat Telekomunikasi diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketujuh Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/atau Televisi
BAB III - PERIZINAN
Pasal 10

- (1) Setiap badan yang melakukan kegiatan pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi wajib memiliki izin lokasi dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi berlaku selama Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/atau Televisi tidak berpindah lokasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persyaratan, dan bentuk Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/atau Televisi diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedelapan
Izin Warnet
BAB III - PERIZINAN
Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan warnet wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin warnet sebagaimana dimasud pada ayat (1), diterbitkan harus memperhatikan aspek kelayaan warnet meliputi :
- a. Penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras;
- b. Keamanan dan kenyamanan;
- c. Tanggung jawab sosial; dan
- d. Penataan bentuk ruangan.
- (3) Aspek kelayakan warnet sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Izin warnet berlaku selama orang atau badan masih menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persyaratan, dan bentuk Izin warnet diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 12

- (1) Setiap perorangan atau badan yang telah memiliki izin berhak melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- (2) Setiap perorangan atau badan yang telah memilki izin wajib :
- a. bertangung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang diberikan;
- b. melaksanakan ketentuan teknik, keamanan, kualitas dan keselamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk;
- d. memperbaharui atau mengurus kembali izin apabila terjadi perubahan pada struktur kepemilikan, alamat, jenis usaha dan masa berlaku izin telah habis; dan
- e. menyampaikan laporan kegiatan usahanya.
BAB V - LARANGAN
Pasal 13

- (1) Setiap usaha jasa titipan dan telekomunikasi wajib mentaati larangan-larangan yang ditetapkan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Larangan-larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki izin;
- b. melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- c. melakukan kegiatan usaha di luar tempat atau lokasi yang telah diizinkan;
- d. melakukan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan;
- e. menggunakan tempat usaha melebihi ketentuan yang diizinkan;
- f. melakukan kegiatan usaha melebihi batas waktu yang telah diizinkan;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak atau mengubah bentuk fasilitas umum; dan
- h. mengalihkan izin kepada pihak lain.
BAB VI - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi meliputi:
- a. peringatan tertulis;
- b. Pembekuan izin; dan
- c. Pembatalan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VII - PEMBINAAN
Pasal 15

- (1) Pembinaan kegiatan usaha jasa titipan dan telekomunikasi dilakukan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan mengenai hal-hal yang dianggap perlu kepada pemegang izin terkait dengan kegiatan usahanya.
- (3) Dalam rangka pembinaan kegiatan usaha petugas yang ditunjuk sewaktu-waktu dapat melakukan monitoring atas izin yang diberikan.
BAB VIII - PENGAWASAN
Pasal 16

- (1) pengawasan kegiatan usaha jasa titipan dan telekomunikasi dilakukan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan mengenai hal-hal yang dianggap perlu kepada pemegang izin terkait dengan kegiatan usahanya.
- (3) Dalam rangka pengawasan kegiatan usaha petugas yang ditunjuk sewaktu-waktu dapat melakukan monitoring atas izin yang diberikan.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan maka izin wajib diletakkan di tempat yang mudah dilihat.
BAB IX - PENGENDALIAN
Pasal 17

- (1) pengendalian kegiatan usaha jasa titipan dan telekomunikasi dilakukan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan mengenai hal-hal yang dianggap perlu kepada pemegang izin terkait dengan kegiatan usahanya.
- (3) Dalam rangka pengendalian kegiatan usaha petugas yang ditunjuk sewaktu-waktu dapat melakukan monitoring atas izin yang diberikan.
BAB X - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 18

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana.
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Bagi semua penyelenggara jasa titipan dan penyelenggara telekomunikasi yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 5 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd.
SYECH BANDAR
LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2011 NOMOR 10
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 15 Juli 2011 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd.
HASAN KARMAN
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Berkembangnya kegiatan usaha pos dan telekomunikasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat memberikan dampak yang positif, karena masyarakat sebagai pengguna jasa mempunyai pilihan untuk menggunakan jasa yang ditawarkan. Namun keberadaan usaha jasa titipan dan telekomunikasi di daerah juga harus memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan maupun standar yang berlaku sehingga masyarakat sebagai konsumen merasa dilindungi dan tidak dirugikan.
Dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sebagai pengguna jasa pelaku usaha jasa titipan dan telekomunikasi selalu berusaha melengkapi dan menyempurnakan alat atau perlengkapan serta fasilitas penunjang lainnya.
Selain ada yang bersifat komersil dalam telekomunikasi juga terdapat sautu jalur yang hanya dapat dipergunakan oleh instansi pemerintah. Jenis telekomunikasi ini tidak boleh digunakan selain peruntukannya yang telah diatur atau dikoneksikan dengan jaringan telekomunikasi lain serta memungut biaya dalam pengoperasiannya.
Karena itu usaha jasa titipan dan telekomunikasi yang ada perlu diatur dan dipayungi oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai regulator sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran Pemerintah Daerah disini meliputi penentuan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian sehingga Pemerintah Daerah perlu menetapkan pengaturan usaha jaa titipan dan telekomunikasi dalam Peraturan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 2

Huruf a

Cukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasHuruf eCukup jelasHuruf fCukup jelasHuruf gYang dimaksud dengan 'Studio' adalah suatu instalasi tempat produksi televisi atau video atau radio, baik untuk acara live atau acara rekaman. Studio juga difungsikan sebagai tempat untuk memproses rekaman mentah pascaproduksi.Huruf hCukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus dapat berupa penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan meteorplogi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta.

Yang dimaksud dengan 'untuk keperluan pemerintah' adalah yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mendukung kegaitan pemerintahan umum seperti sektor pendidikan, perhubungan, pertanian, kehutanan, kesehatan, pekerjaan umum, pemerintahan dalam negeri dan pariwisata.Yang dimaksud dengan 'instansi pemerintah' adalah departemen, lembaga pemerintah non departemen, sekretariat lembaga tertinggi negara, lembaga tinggi negara, pemerintah daerah, dan instansi pemerintah lainnya.Yang dimaksud dengan 'untuk keperluan badan hukum' adalah yang dilaksanakan oleh badan hukum untuk mendukung kegiatan dan atau usahanya, antara lain: transportasi, pertambangan dan energi, perbankan, kehutanan dan perkebunan, kesehatan dan logistik.Yang dimaksud dengan 'badan hukum' adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara, swasta atau koperasi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.##
PENJELASAN
Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Huruf aYang dimaksud dengan 'spektrum frekuensi radio' adalah susunan pita frekuensi radio yang mempunyai frekuensi lebih kecil dari 3000 Ghz sebagai satuangetaran gelombang elektromagnetik merambat dan terdapat dalam dirgantara (ruang udara dan antariksa).## Huruf bYang dimaksud dengan 'Jaringan telekomunikasi' adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.Yang dimaksud dengan 'Jasa telekomunikasi' adalah layanan telekomunikasi memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.Huruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'instalatur' adalah badan penyelenggara, badan hukum atau perorangan yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan gangguan Instalasi Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) untuk keperluan telekomunikasi yaitu pemasangan instalasi kabel telepon di gedung atau rumah.## Ayat (2)## Huruf aYang dimaksud dengan 'Koperasi' adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.## Huruf bYang dimaksud dengan 'Perseroan Terbatas' adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.## Huruf cYang dimaksud dengan 'CV' adalah Comanditaire Venootschap atau yang biasa disebut Persekutuan Komanditer, suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin.Ayat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'kantor cabang' adalah cabang dari operator/penyelenggara telekomunikasi yang ada di daerah untuk mengurus berbagai kepentingan kegiatan usahanya termasuk memberikan layanan kepada konsumennya dengan alamat tempat usaha yang jelas.Yang dimaksud dengan 'Loket Pelayanan Operator' adalah tempat operator/penyelenggara telekomunikasi memberikan layanan kepada konsumennya dengan alamat tempat usaha yang jelas.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Huruf aYang dimaksud dengan 'kabel duct ' adalah kabel tembaga yang dimasukkan ke dalam pipa. Kabel tembaga tersebut mempunyai kapasitas 200 pair 1600 pair dengan penghantar tembaga berdiameter 0,6 milimeter berisolasi polyethene busa kulit, berisi petrojely , memakai pelindung elektritis pita aluminium berselubung polyethene .Huruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Ayat (1)

Alat/perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan adalah:- a. alat dan perangkat telekomunikasi yang tidak menggunakan frekwensi radio;- b. alat dan perangkat radio yang digunakan untuk komunikasi radio dengan daya pancar di atas 10 mWATT dengan alokasi frekwensi sesuai dengan peruntukannya;- c. alat dan perangkat radio yang daya pancarnya tidak lebih dari 10 mWATT dan daya jangkauannya tidak melebilihi 200 meter dan menggunakan alokasi frekwensi ISM (Industrial sciene and medicine); dan- d. alat dan perangkat pendukung telekomunikasi.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'studio' adalah tempat memproduksi paket siaran radio atau televisi dan sekaligus tempat menyiarkan. Suatu badan penyelenggara siaran radio atau televisi dapat hanya memiliki satu studio, dapat pula lebih dari satu, tergantung besar kecilnya radio atau televisi yang bersangkutan dan kegunaannya.Yang dimaksud dengan 'stasiun pemancar radio dan atau televisi' adalah tempat berbagai kegiatan dari organisasi penyiaran, mulai dari kegiatan perencanaan, pembuatan program, proses produksi, administrasi dan proses penyiaran.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Huruf aYang dimaksud dengan 'perangkat lunak' adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat kerasYang dimaksud dengan 'perangkat keras' adalah peralatan fisik yang membentuk suatu sistem komputer, meliputi : peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan, peralatan komunikasi.Huruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'sanksi administrasi' adalah suatu keputusan adanya pelanggaran administrasi terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan daerah ini.Huruf aYang dimaksud dengan 'peringatan tertulis' adalah peringatan yang diberikan Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha jasa titipan dan telekomunikasi yang diberikan secara tertulis karena tidak memenuhi kewajiban maupun melanggar larangan dalam menjalankan kegiatan usahanya.## Huruf bYang dimaksud dengan 'pembekuan izin' adalah penghentian atau menutup sementara dalam jangka waktu tertentu kegiatan usaha telekomunikasi dan jasa titipan dan dapat dibuka kembali jika masa waktu pembekuan izin belum berakhir, kewajiban telah dilaksanakan dan tidak lagi melaksanakan larangan yang telah ditentukan dalam menjalankan usahanya.Huruf cYang dimaksud 'pembatalan izin' adalah penghentian atau menutup kegiatan usaha telekomunikasi dan jasa titipan untuk selama-lamanya.Ayat (2)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 28