Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLIDAERAHYANGSAH
Berlaku: 23 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTATARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURANDAERAHKOTATARAKAN
NOMOR
3 TAHUN2016
TENTANG
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLIDAERAHYANGSAH
DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA
WALIKOTA TARAKAN,
bahwa untuk melaksanakan Pasal 286 ayat (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-
Menetapkan
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4528);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor310);
Dengan persetujuan bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTATARAKAN
dan
WALIKOTA TARAKAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAHTENTANGLAIN-LAIN PENDAPATAN ASLIDAERAH YANGSAH.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah KotaTarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah WalikotaTarakan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang milik Daerah yang ditentukan oleh Walikotauntuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaanAPBD pada perangkatdaerah.
9. Bendahara UmumDaerahyang selanjutnyadisingkatBUDadalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum·daerah.
4. 10.Lain-Lain Pendapatan AsHDaerah yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPADS adalah pendapatan asli daerah di luar hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
BAB II
Pasal 7

Pejabat penatausahaan keuangan Perangkat Daerah dan satuan kerja perangkat daerah wajib melaksanakan akuntansi atas penerimaan dan penyetoran LLPADS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan atas penerimaan LLPADSoleh satuan kerja perangkat daerah yang secara fungsional dilaksanakan Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan penerimaan LLPADSoleh pejabat darr/atau pegawai pada satuan kerja perangkat daerah secara fungsional dilakukan KepalaPerangkat Daerah berkenaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan uang Daerah yang bersumber dari LLPADSoleh Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah dan satuan kerja perangkat daerah secara fungsional dilakukan Bendahara Umum Daerah.
- (4) Tata cara pembinaan dan pengawasan pelaksanaan LLPADSdilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal9
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak lain yang menjadi dasar diperolehnya hasil LLPADS sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai berakhirnya kesepakatan serta semua sumber LLPADSyang telah diterima dan diakui sebagai penerimaan bukan pajak daerah, bukan retribusi daerah, dan bukan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tetap dinyatakan sebagai LLPADS.
BABIX
PENUTUP
Pasal10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.
Diundangkan di Tarakan pada
tanggal
27
September
2016
SAARETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,
KHAIFUL
LEMBARANDAERAHKOTATARAKANTAHUN2016 NOMOR 19
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 4 / REG.TRK / 2016
r-,--
J;~~'::'"
| NO | l NAMA JABATi\i\J, ,.'\ h .. |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | dr. H. ~ilUL- , M~ Se~OA . l~ _;t- |
| 2 | D~. fi;M~'r\(A"L4r I M.C,'I As\s~n ... ~~~ ·1 AdlY)'lljsfftl~ UmUM |
| 3 | " 1/ '~ Dl~' tjH. ~~'~fCUl'r'\ ~V ~ |
| 4 | >g I: 1 |
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.
Hurufa
Yang dimaksud dengan hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan seperti penjualan aset yang telah dihapus secara tunai atau angsuran. Contoh: penjualan bongkaran gedung dan jembatan, mesin, kendaraan bermotor.
Hurufb
Yang dimaksud dengan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan seperti penjualan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan, penjualan hasil perkebunan Zpertanian dari kebun milik daerah, sewa tempat pemasangan reklame, sewa tanah dan sewa bangunan.
Hurufc
Cukup jelas.
Hurufd
Cukupjelas.
Hurufe
Cukupjelas.
Huruff
Cukupjelas.
Hurufg
Cukupjelas.
Hurufh
Cukupjelas.
Hurufi
Cukupjelas.
Hurufj
Cukupjelas.
Hurufk
Cukupjelas.
Hurufl
Yang dimaksud dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum adalah hasil pendapatan dari sewa pemakaian kekayaan Daerah berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti hasil pendapatan sewa gedungjlapangan olah raga.
Hurufm
Cukupjelas.
Hurufn
Cukupjelas
Hurufo
Pasal3
Cukupjelas.
Pasal4
Cukupjelas.
Pasal5
Cukupjelas.
Pasa16
Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukupjelas.
Pasal8
Cukupjelas.
Pasa19
Cukup jelas.
Pasa110
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 10