PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 51 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan .
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11)
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-Kp/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 / Permentan / OT.010 / 8 /2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota.
MEMUTUSKAN
- PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINASPERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
3. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
9. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan dan urusan Panganyang menjadi kewenangan Daerah.
Menetapkan
10. KepalaDinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang Hari.
11. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan fungsional adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan fungsional Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang Hari.
12. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang Hari.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kelautan dan Perikanan dan urusan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangandalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan daerah urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan dan urusan pemerintahan bidang Pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan dan urusan pemerintahan bidang Pangan;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan dan urusan pemerintahan bidang Pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan dan urusan pemerintahan bidang Pangan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan dan urusan pemerintahan bidang Pangan;
- f. pelaksaanaan administrasi Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan terdiri atas :
- a. sekretariat;
- b. bidang Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan;
- c. bidang Produksi Perikanan;
- d. bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- e. bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- f. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. UPTD.
- (2) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 6

- (1) Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan .
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran dibidang Perikanan dan Pangan serta tugas pembantuan di bidang Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- b. pengelolaan data dan informasi dibidang Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dibidang Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum dibidang Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan dibidang Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang Perikanan dan Ketahanan Pangan;
koordinasi . . .
- j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- k. pengelolaan barang milik/kekayaan negara/ daerah di lingkungan dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Sekretariat
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf aterdiri atas :
- a. subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. subbagianPerencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- b. subbagianKeuangan.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada dibawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan umum, aset dan kepegawaian yang menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berada dibawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Subbagian . . .
- (3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.
Paragraf 3 Kedudukan dan Tugas Subbagian Keuangan
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan berada dibawah sekretariat.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian Keuangan melaksanakan tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan Keuangan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 13

- (1) Bidang Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 14

Bidang Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, Pengembangan Teknologi Usaha Perikanan, serta Kemitraan dan Kelembagaan Usaha Perikanan.
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan dan koordinasi dibidang Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, Pengembangan Teknologi Usaha Perikanan, serta Kemitraan dan Kelembagaan Usaha Perikanan;
- b. penyediaan dukungan infrastruktur dibidang Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, Pengembangan Teknologi Usaha Perikanan, serta Kemitraan dan Kelembagaan Usaha Perikanan;
- c. pengembangan potensi Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, Pengembangan Teknologi Usaha Perikanan, serta Kemitraan dan Kelembagaan Usaha Perikanan;
- d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, Pengembangan Teknologi Usaha Perikanan, serta Kemitraan dan Kelembagaan Usaha Perikanan;
- e. pemberian bimbingan Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, Pengembangan Teknologi Usaha Perikanan, serta Kemitraan dan Kelembagaan Usaha Perikanan;
- f. pemberian fasilitasi investasi Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, Pengembangan Teknologi Usaha Perikanan, serta Kemitraan dan Kelembagaan Usaha Perikanan;
- g. pemantauan dan evaluasi dibidang Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, Pengembangan Teknologi Usaha Perikanan, serta Kemitraan dan Kelembagaan Usaha Perikanan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
Bagian Kedua Susunan Organisasi Bidang Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 16

Bidang Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan, terdiri atas:
- a. seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- b. seksi Pengembangan Teknologi Usaha Perikanan; dan
- c. seksi Kemitraan dan Kelembagaan Usaha Perikanan. .
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 17

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berada dibawah Bidang Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan.
- (2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BidangUsaha dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dibidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Pengembangan Teknologi Usaha Perikanan
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi Usaha Perikanan berada dibawah Bidang Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan.
- (2) Seksi Pengembangan Teknologi Usaha Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan.
- (3) Seksi Pengembangan Teknologi Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dibidang Pengembangan Teknologi Usaha Perikanan.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Usaha Perikanan Pasal 19
- (1) Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Usaha Perikanan berada dibawah Bidang Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan.
Seksi . . .
- (2) Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Usaha Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan.
- (3) Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dibidang Kemitraan dan Kelembagaan Usaha Perikanan.
BAB VI - BIDANG PRODUKSI PERIKANAN
Pasal 20

- (1) Bidang Produksi Perikanan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Produksi Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VI - BIDANG PRODUKSI PERIKANAN
Pasal 21

Bidang Produksi Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang Pembinaan Sistem budidaya perikanan, Pengelolaan Lingkungan dan Kesehatan Ikan, serta Pembenihan Ikan.
BAB VI - BIDANG PRODUKSI PERIKANAN
Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Produksi Perikanan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang Pembinaan Sistem budidaya perikanan, Pengelolaan Lingkungan dan Kesehatan Ikan, serta Pembenihan Ikan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Pembinaan Sistem budidaya perikanan, Pengelolaan Lingkungan dan Kesehatan Ikan, serta Pembenihan Ikan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Pembinaan Sistem budidaya perikanan, Pengelolaan Lingkungan dan Kesehatan Ikan, serta Pembenihan Ikan;
pemantauan . . .
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pembinaan Sistem budidaya perikanan, Pengelolaan Lingkungan dan Kesehatan Ikan, serta Pembenihan Ikan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Bidang Produksi Perikanan
BAB VI - BIDANG PRODUKSI PERIKANAN
Pasal 23

Bidang Produksi Perikanan, terdiri atas:
- a. seksi Pembinaan Sistem budidaya perikanan;
- b. seksi Pengelolaan Lingkungan dan Kesehatan Ikan; dan
- c. seksi Pembenihan Ikan.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Pembinaan Sistem budidaya perikanan
BAB VI - BIDANG PRODUKSI PERIKANAN
Pasal 24

- (1) Seksi Pembinaan Sistem budidaya perikanan berada dibawah Bidang Produksi Perikanan.
- (2) Seksi Pembinaan Sistem budidaya perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi Perikanan.
- (3) Seksi Pembinaan Sistem budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dibidang Sistem budidaya perikanan.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Pengelolaan Lingkungan dan Kesehatan Ikan
BAB VI - BIDANG PRODUKSI PERIKANAN
Pasal 25

- (1) Seksi Pengelolaan Lingkungan dan Kesehatan Ikanberada dibawah Bidang Produksi Perikanan.
- (2) Seksi Pengelolaan Lingkungan dan Kesehatan Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi Perikanan.
Seksi . . .
- (3) Seksi Pengelolaan Lingkungan dan Kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dibidang Pengelolaan Lingkungan dan Kesehatan Ikan.
Paragraf 3 Kedudukan dan Tugas Seksi Pembenihan Ikan
BAB VI - BIDANG PRODUKSI PERIKANAN
Pasal 26

- (1) Seksi Pembenihan Ikan berada dibawah Bidang Produksi Perikanan.
- (2) Seksi Pembenihan Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi Perikanan.
- (3) Seksi Pembenihan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dibidang Pembenihan Ikan.
BAB VII - BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
Pasal 27

- (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VII - BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
Pasal 28

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang ketersediaan dan distribusi pangan.
BAB VII - BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- e. penyiapan pemantapan program dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
BAB VII - BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
Pasal 30

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri atas:
- a. seksi Ketersediaan Pangan;
- b. seksi Distribusi Pangan; dan
- c. seksi Kerawanan Pangan.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Ketersediaan Pangan
BAB VII - BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
Pasal 31

- (1) Seksi Ketersediaan Panganberada dibawah Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (2) Seksi Ketersediaan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
Seksi . . .
- (3) Seksi Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya .
Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Seksi Distribusi Pangan
BAB VII - BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
Pasal 32

- (1) Seksi Distribusi Pangan berada dibawah Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (2) Seksi Distribusi Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (3) Seksi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi dibidang distribusi pangan dan harga pangan.
Paragraf 3 Kedudukan dan Tugas Seksi Kerawanan Pangan
BAB VII - BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
Pasal 33

- (1) Seksi Kerawanan Panganberada dibawah Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (2) Seksi Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (3) Seksi Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi dibidang cadangan pangan dan kerawanan pangan.
BAB VIII - BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
Pasal 34

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VIII - BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
Pasal 35

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi dibidang konsumsi dan keamanan pangan.
BAB VIII - BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri atas:
- a. seksi Konsumsi Pangan;
- b. seksi Penganekaragaman komsumsi Pangan; dan
- c. seksi Keamanan Pangan.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Konsumsi Pangan
BAB VIII - BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
Pasal 38

- (1) Seksi Konsumsi Pangan berada dibawah Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Seksi Konsumsi Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (3) Seksi Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi dibidang konsumsi pangan.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Penganekaragaman komsumsi Pangan
BAB VIII - BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
Pasal 39

- (1) Seksi Penganekaragaman komsumsi Pangan berada dibawah Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Seksi Penganekaragaman komsumsi Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (3) Seksi Penganekaragaman komsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi dibidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Seksi Keamanan Pangan
BAB VIII - BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
Pasal 40

- (1) Seksi Keamanan Pangan berada dibawah Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Seksi Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (3) Seksi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan.
BAB IX - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 41

- (1) Di lingkungan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 42

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB X
Pasal 43

- (1) Di lingkungan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan serta dengan instansi lain diluar lingkungan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 45

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan:
- a. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 47

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 48

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang Kelautan dan Perikanan dan urusan pemerintahan di bidang Pangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 49

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 50

Kepala Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 51

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas pembantuan:
- a. wajib berkoordinasi dengan Dinas yang menyelenggaran urusan pemerintahan dibidang Kelautan dan Perikanan dan urusan pemerintahan di bidang Pangan di Provinsi dan instansi lainyang relevan; dan
menyampaikan . . .
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Kementerian teknis terkait, dan Dinas yang menyelenggaran urusan pemerintahan dibidang Kelautan dan Perikanan dan urusan pemerintahan dibidang Pangandi Provinsi.
BAB XII - JENIS JABATAN
Pasal 52

- (1) Jabatan yang mengisi Struktur Organisasi Dinas terdiri atas;
- a. Kepala Dinas merupakan jabataneselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- e. Kepala UPTD Kelas B, Kepala Subbagian pada UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- f. Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan; dan
- (2) Selain jabatan sebagaimana diaksud pada ayat (1) terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
BAB XII - JENIS JABATAN
Pasal 53

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan terkait urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan dan urusan pemerintahan di bidang Pangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menjalankan fungsi Perikanan dan Ketahanan Pangan terkait tugas Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sebelum diubah atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang Har i(Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang uraian tugas dan fungsi serta tata kerja di lingkungan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan wajib menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.
Ditetapkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016
BUPATI BATANG HARI, ttd
SYAHIRSAH SY
Diundangkan di Muara Bulian
Pada Tanggal, 25 Oktober 2016
Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
ttd BAKHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2016 NOMOR : 51
LAMPIRAN
: PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR
: 51 TAHUN 2016
TANGGAL
: 25 Oktober 2016
BUPATI BATANG HARI
SYAHIRSAH SY