PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 7 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 7 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Mengingat
PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2016
T E N T A N G
PENGELOLAAN PASAR INDUK KOTA JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan penataan pedagang grosir, pemerintah kota jambi telah menyiapkan fasilitas berupa Pasar Induk;
- b. bahwa Pasar Induk sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan Pasar utama untuk menyalurkan kebutuhan barang ke Pasar lain dipandang perlu diatur pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Pengelolaan Pasar Induk Kota Jambi.
3. : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
SALINAN
4. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2006 Nomor 6 );
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2006 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 8) ;
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 9) ;
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 4) ;
10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Fungsi Dinas ,Sekretaris, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Seksi serta Tata Kerja pada Dinas Pasar Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 3 ).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PENGELOLAAN PASAR INDUK KOTA JAMBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komenditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Organisaasi Sosial, Politik atau Lembaga, bentuk usaha dan bentuk usaha lainnya.
5. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terjadi yang prasarananya disediakan oleh Pemerintah maupun Swasta.
6. Pasar Daerah adalah Pasar yang dibuat dan diselenggarakan serta dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
7. Pasar Induk adalah Pasar utama di Kota besar yang merupakan pusat penyalur barang kebutuhan untuk pasar lain.
8. Grosir adalah Orang/badan/pedagang yang membuka usaha dagang dengan membeli dan menjual kembali barang dagangan kepada pengecer, pedagang besar lainnya perusahaan industri, lembaga pemerintah/swasta dan sebagainya.
9. Pengelola Pasar adalah pihak yang bertanggungjawab terhadap kebijakan dan kegiatan operasional pasar.
10. Izin pemakaian tempat usaha/berjualan adalah Izin yang diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang di tunjuk terhadap pemakaian tempat usaha/tempat berjualan di Pasar Daerah dan ditempat-tempat tertentu.
11. Pemegang Izin adalah orang atau badan yang mempunyai Izin di dalam Pasar atau di tempat-tempat lain untuk memakai tempat berjualan barang dan jasa baik berupa Ruko, Toko, Kios, Los dan bangunan lainnya.
12. Ruko, Toko, Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar atau ditempat-tempat lain yang diizinkan yang dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding,plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
13. Gudang adalah sebuah bangunan yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang.
14. Retribusi Pasar adalah pungutan yang dikenakan kepada pedagang yang mendapatkan pelayanan perizinan yang berupa Ruko, Toko, Kios,Los danbangunan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - RUANG LINGKUP PENGELOLAAN
Pasal 2

- (1) Pasar Induk merupakan Pasar milik Daerah yang berfungsi untuk menampung para pedagang grosir.
- (2) Pengelolaan Pasar Induk dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pasar.
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 3

Setiap pedagang baik perorangan atau yang berbentuk badan dapat menggunakan tempat usaha/berjualan yang berada di Pasar Induk dengan Izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Mengajukan permohonan kepada Walikota Jambi melalui KepalaSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pasar;
- b. Foto copy KTP pemohon;
- c. Foto copy kartu keluarga pemohon;
- d. Pas photo pemohon;
- e. Mengisi formulir surat pernyataan.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pasar melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan pemakaian tempat usaha.
- (3) Berkas permohonan pemakaian tempat yang memenuhi persyaratan menjadi salah satu dasar penerbitan izin pemakaian tempat usaha.
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 5

- (1) Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pasar menerbitkan izin pemakaian tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan;
- a. Izin diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterima permohonan izin pemakaian tempat dengan benar dan lengkap;
- b. Izin hanya diberikan untuk menempati 1 (satu) tempat usaha sesuai yang tertera didalamnya.
- c. Izin Pemakaian Tempat berlaku untuk jangka waktu 3 Tahun dan dapat diperpanjang kembali, dengan ketentuan wajib dilakukan Registrasi setiap Tahun.
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 6

- (1) Perpanjangan izin pemakaian tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin.
- (2) Untuk Perpanjangan Izin Pemakaian Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Persyaratan sebagai berikut :
- a. Mengajukan Permohonan Kepada Walikota Jambi melalui Kepala
- b. Melampirkan Surat Izin Pemakaian Tempat yang Asli.
- c. Foto Copy KTP.
- d. Pas Photo ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

Setiap pemegang izin pemakaian tempat wajib :
- a. memelihara keamanan
- b. ketertiban
- c. kebersihan dilingkungan Pasar Induk
- d. Membayar Retribusi
- e. Membayar PBB, PLN dan PAM
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8

Setiap pemegang izin pemakaian tempat mempunyai hak antara lain :
- a. Mendapatkan pelayanan pendaftaran ataupun perpanjangan izin pemakaian tempat.
- b. Melakukan kegiatan usaha/berjualan di lokasi yang telah ditetapkan.
- c. Mendapatkan informasi dan sosialisasi terkait kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan.
- d. Mendapatkan pengaturan, pembinaan ataupun pendampingan dalam pengembangan usahanya.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9

Pemegang izin pemakaian tempat dilarang :
- a. Memindahtangankan izin pemakaian tempat tanpa seizin Walikota melaluiSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pasar.
- b. Merombak, menambah dan mengubah bentuk bangunan atau fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi yang telah ditetapkan tanpa persetujuan Walikota Jambi melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pasar.
- c. Menelantarkan atau membiarkan kosong lokasi usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan.
- d. Memperdagangkan barang ilegal.
- e. Mempergunakan tempat usaha untuk kegiatan yang dilarang peraturan perundang-undangan.
- f. Memperjual belikan atau menyewakan tempat usaha kepada pedagang lain.
- g. Menjadikan tempat usaha sebagai tempat tinggal.
BAB V - SANKSI
Pasal 10

- (1) Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pasar dapat melakukan pencabutan izin pemakaian tempat.
- (2) Pencabutan izin pemakaian tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
- a. Pemegang izin melanggar ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 9.
- b. Pemegang izin Pemakaian Tempat melanggar ketentuan yang tercantum dalam surat izin Pemakaian Tempat.
- c. Pemegang izin tidak memperpanjang izin pemakaian tempat.
- d. Pemegang izin tidak melakukan usaha lagi secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masingmasing 7 (tujuh) hari kerja.
BAB V - SANKSI
Pasal 11

- (1) Apabila izin telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1).maka Pengguna Izin tersebut dikenakan sanksi berupa pengosongan tempat usaha dan dimungkinkan dapat dilakukan upaya paksa oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
BAB VI - PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pasar melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang terkait dengan Pasar Induk Kota Jambi.
- (2) Pembinaan, Pengembangan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Koordinasi dengan Instansi terkait;
- b. Pembinaan terhadap Aparatur Pemerintah maupun pengguna pasar induk;
- c. Pengembagan fasilitas, sarana dan prasarana serta utilitas pasar induk;
- d. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan di lingkungan pasar induk kota Jambi.
BAB VII - PENDANAAN
Pasal 13

Biaya Pengelolaan Pasar induk kota Jambi bersumber dari :
- a. APBD Kota.
- b. APBD Propinsi.
- c. APBN.
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Diundangkan di Jambi Pada tanggal, 8 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, ttd
DARU PRATOMO
BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 7
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI
EDRIANSYAH, SH., MM Pembina NIP.19720614 199803 1 005
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.
Ditetapkan di Jambi Pada tanggal, 8 April 2016
WALIKOTA JAMBI, ttd
SYARIF FASHA
N/A
Preamble

Mengingat
PEMERINTAH KABUP ATEN TEBO ,
PERATURANDAERAHKABUPATENTEBO
NOMOR 37 TAHUN 2001
TENT ANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dimana diperlukan pengaturan Kedudukan Keuangan Kepala Desa serta Perangkatnya Menimbang
2. untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan di Desa;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
2. Undang-undang Nornor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lemabarn Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
6. Peraturan Menteri
.
Menetapkan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan lnstruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk pelaksanaan dan penyesuian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
MEMUTUSKAN
PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.
BAB. I
KETENTUAN UMUM
Pasal. 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
- b. Bupati adalah Bupati Tebo.
- c. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
- d. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Sadan Eksekutif Daerah;
- f. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo;
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Sadan Perwakilan Desa;
- h. Kepala Desa adalah Pimpinan dari Pemerintah Desa;
- i. Perangkat Desa adalah unsur staf, h yang membantu Kepala Desa dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya yang dipilih atau diangkat tanpa pemilihan dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan;
- j. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya;
- k. Tunjungan adalah jumlah penerimaan/bantuan keuangan yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat khusus yang diatur di dalam Peraturan Desa;
I. Anggaran
.
- I. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintah dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa;
- m. Pegawai Negeri Sipil adalah meraka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas Negara lainnya dan digaji yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berluku.
- (2) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Oesa meninggal dunia di dalam atau sewaktu menjalankan tugas, maka yang bersangkutan diberikan tunjangan kematian dari Pemerintah Oesa dan dari Pemerintah Oaerah.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diberikan kepada Ahli Waris yang berhak.
(2) Apabila
.
- (1) Apabila Kepala desa atau Perangkat Desa mengalami kecelakaan di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya diberikan tunjangan kecelakaan.
Pasal. 6
Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 4 dapat diperhitungkan sesuai dengan kemampuan APB Desa.
Pasal. 5
- (2) Pegawai Negeri Sipil, polri dan TNI yang dipilih dan atau diangkat menjadi Kepala Desa/Perangkat Desa menerima penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (1) Kepala Desa dan Perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan di dalam Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa dan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan APB Desa.
Pasal. 4
KEDUDUKAN KEUANGAN
BAB. Ill.
Pegawai negeri Sipil, Polri dan TNI yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa, mengenai kedudukan kepegawaiannya disesuaikan dengan perundang- undang yang berlaku.
Pasal. 3
Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Pejabat Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan dan melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan ke masyarakatan di Desa.
Pasal. 2
KEDUDUKAN