PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 7 Tahun 2023
Tentang RUMUSAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
Berlaku: 7 TAHON 2014
N/A
Preamble

Menimbang
PERATURAN BUPATI SJTUBONDO NOMOR 7 TAHON 2014 TENTANG
RUMUSAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SJTUBONDO,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa sebagai lembaga pemerintahan terdepan yang secara langsung melayani masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo berupa Alokasi Dana Desa yang disalurkan melalui kas desa;
- b. bahwa dalam rangka menjamin tertib pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, perlu adanya pedoman yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa;
- c. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rumusan dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
I"'\.
Mengingat
2
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sis tern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
0
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat clan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Republik Indonesia Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007, Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007, Nomor 08);
17. Peraturan Daerah Ka bu paten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007, Nomor 09);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tah un 2006 ten tang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun2007, Nomor 1~;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Dae rah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
20. Pera turan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015 {Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 85).
7. Memperhatikan 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Pebruari 2006 Nomor : 140 / 286 / SJ perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
2. Radiogram Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Agustus 2006 Nomor : 140 / 1841 /SJ;
3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 J anuari 2007 Nomor: 140/ 161/SJ perihal Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RUMUSAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
""-
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan pnns1p Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang› undang Dasar 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Situbondo.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Situbondo.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerin tahan Indonesia. Negara Kesatuan Republik
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam mem berdayakan masyaraka t.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten Situbondo dan bagian hasil Pajak Daerah serta Retribusi Daerah.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar› besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retri busi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Sadan.
13. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, pengem bangan, perencanaan, penelitian, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, superv1s1, pengawasan umum dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa. monitoring pelaksanaan
16. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disebut ADDM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap Desa.
2. 1 7. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran sesuai dengan hasil penghitungan atas variabel-variabel yang ditetapkan.
18. Variabel Kemiskinan adalah jumlah rumah tangga sangat miskin desa yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo.
19. Variabel Pendidikan Dasar adalah jumlah anak usia sekolah dasar yang tidak bersekolah di desa yang bersumber dari data Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.
20. Variabel Produksi Tanah Kas Desa yaitu Penghasilan Tanah Kas Desa (TKO) yang berasal dari data APBDes tahun sebelumnya.
21. Variabel Kesehatan adalah tingkat kesehatan masyarakat desa yang kurang gizi yang bersumber dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
22. Vanabel Keterjangkauan yaitu jara.k. desa dengan lbukota Kecamatan (Km), kecuali untuk desa di Kota Kecamatan dihitung 1 km yang bersumber dari data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
23. Variabel Jumlah Penduduk yaitu jumlah penduduk desa berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo.
24. Variabel Potensi Ekonomi yaitu realisasi dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak clan Retribusi yang bersumber dari data Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
25. Variabel Luas Wilayah Desa yaitu luas wilayah desa berdasarka n sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud pemberian ADD adalah untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pem berdayaan masyarakat.
- (2) ADD bertujuan untuk:
- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
BAB Ill - PRINSIP PENGELOLAAN
Pasal 3

- ( 1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawa bkan secara administratif, teknis, dan hukum serta harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.
BAB IV - SASARAN
Pasal 3

- (1) Sasaran pemberian ADD adalah 132 (seratus tiga puluh dua) desa yang tersebar di 17 (tujuh betas) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Situbondo.
- (2) Sasaran pemberian ADD diarahkan untuk:
- a. peningkatan kemampuan Aparat Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan desa;
- b. peningkatan peran pemerintah desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan desa dengan pola partisipatif;
- c. peningkatan sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) desa;
- d. peningkatan daya dukung kemampuan keuangan desa dalam melaksanakan otonomi desanya sesuai dengan asal usul adat istiadat setempat.
BAB V - SUMBER ALOKASI DANA DESA
Pasal 4

Sumber Alokasi Dana Desa terdiri dari :
- a. bagian dari penerimaan pajak Daerah Kabupaten sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. bagian dari penerimaan retribusi tertentu Daerah Kabupaten sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. bagian dari Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang
diterima oleh Kabupaten non DAK yang terdiri dari :
1. Dana Alokasi Um urn sebesar 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi belanja aparatur;
2. Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar 10% (sepuluh persen).
BAB VI - PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 5

- (1) ADD digunakan untuk menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan prosentase sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan 70% (tujuh puluh persen) untuk pemberdayaan masyarakat desa dari total keseluruhan ADD yang diterima desa.
- (2) Penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari :
- a. biaya operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar 60% (enam puluh persen) dari 30% (tiga puluh persen) ADD yang digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan pemerintah desa, an tar a lain :
- 1) pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor Desa;
- 2) penyediaan alat tulis kantor;
- 3) peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi aparat Pemerintah Desa;
- 4) penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Desa;
- 5) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
- 6) penyusunan profil desa;
- 7) perjalanan dinas bagi aparat Pemerintah Desa;
- 8) kegiatan penyelenggaraan Pemerintah desa lainnya;dan
- 9) pelaksanaan lelang sewa tanah kas desa.
- b. biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar 40' % (empat puluh persen) dari 30% (tiga puluh persen) ADD, yang merupakan bantuan untuk menunjang kegiatan BPD, an tar a lain :
- 1) penyelengaraan rapat BPD;
- 2) penyediaan alat tulis kantor;
- 3) perjalanan dinas Anggota BPD, dengan ketentuan sebagaimana perjalanan dinas bagi aparat Pemerintah Desa;
- 4) peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota BPD;
- 5) honorarium anggota Sadan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan ketentuan sebagai berikut:
- 6) rapat persiapan pembentukan panitia musyawarah dan mufakat penetapan anggota BPD;
- 7) kegiatan-kegiatan operasional BPD lainnya.
| No. | Kedudukan Dalam BPD | Besaran Honorarium/Bulan |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | Ketua | Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). |
| 2 | Wakil Ketua | Rp. 125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). |
| 3 | Sekretaris | Rp.115.000,- (Seratus Lima Belas Ribu Rupiah). |
| 4 | Anggota | Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). |
- (3) Penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. kegiatan pemberdayaan masyarakat dialokasikan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari 70% (tujuh puluh persen) ADD, yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan dan pemberian bantuan operasional kepada lembaga kemasyarakatan, antara lain:
- 1) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ·(PKK) desa, pemberdayaan kelompok› kelompok PKK, pemberdayaan Posyandu dan PAUD;
- 2) kegiatan dalam seksi-seksi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- 3) lembaga kemasyarakatan (RT /RW) dan Organisasi Kepemudaan Desa, (Karang Taruna);
- 4) kegiatan Musrenbang tingkat desa;
- 5) kegiatan lomba desa dan lomba pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;
- 6) kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM);
- 7) kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat;dan
- 8) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya.
- b. pemberdayaan lingkungan meliputi pembangunan, pengadaan/ pemeliharaan sarana dan/ atau prasarana fisik desa sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari 70% (tujuh puluh persen) ADD, yang antara lain dapat digunakan untuk:
- 1) pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
- 2) pembangunan dan pemeliharaan jembatan umum;
- 3) pembangunan dan pemeliharaan saluran air bcrsih;
- 4) pcmbangunan dan pemeliharaan irigasi desa;
- 5) pembangunan dan pemeliharaan prasarana
ekonomi desa;
- 6) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- 7) rehabilitasi dan pemeliharaan Balai / Kantor Desa;dan
- 8) kegiatan pemberdayaan lingkungan lainnya.
- c. pemberdayaan ekonomi masyarakat meliputi bantuan untuk menunjang kegiatan pemberdayaan ekonomi, sebesar 15 % (lima belas persen) dari 70 % (tujuh puluh persen) ADD, yang antara lain dapat digunakan untuk:
- 1) peningkatan Sadan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan/ a tau pasar desa;
- 2) peningkatan Usaha Ekonomi Desa (UED) Simpan Pinjam;
- 3) kerjasama antar desa maupun dengan pihak ketiga yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- 4) pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- 5) pengembahgan lumbung desa;dan
- 6) kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa lainnya.
- (4) Ketentuan Standart biaya perjalanan dinas dan honorarium pelaksana kegiatan diluar Tim Pelaksana Desa diatur sebagai berikut:
- a. Biaya perjalanan Dinas sebagai berikut:
| No. | Jenis Perjalanan Dinas | Kepala Desa | Perangkat Desa |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| l. | Dalam wilayah Kabupaten Situbondo di luar wilayah Kecamatan setempat | Rp 25.000,- | Rp 20.000,- |
| 2. | Dalam wilayah Kecamatan di luar wilayah Desa setempat | Rp 20.000,- | Rp 15.000,- |
| 3. | Dalam wilayah Kecamatan di dalam wilayah Desa setempat | Rp 15.000,- | Rp 10.000,- |
--
- b. Honorarium untuk pelaksana kegiatan yang dilaksanakan diluar Tim Pelaksana ADD diatur sebagai berikut :
| No. | Kedudukan Dalam Tim | Besaran Honorarium/Kegiatan |
|-------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1 | Penanggung jawab | Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu |
| 2 | Ketua | Rp.60.000,- (Enam Puluh Ribu |
| 3 | Sekretaris | Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu |
| 4 | Anggota | Rp.45.000,- ( Empat Puluh Lima Ribu |
RUl'tfUS PENENTUAN BESARAN
BAB VII - ALOKASI DANA DESA
Pasal 6

- (1) Rumus ADD dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa, yang didasarkan pada asas adil dan merata dengan perbandingan ADDM sebesar 60% (enam puluh persen) dan ADDP sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.
- (2) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proposional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (3) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM ).
(
- (4) Penentuan besaran ADD yang diterima untuk masing-masing desa setiap dimaksud pada ayat (1), Keputusan Bupati. tahun sebagaimana ditetapkan dengan
BAB VII - ALOKASI DANA DESA
Pasal 7

- (1) Rumus dasar penetapan Alokasi Dana Desa (ADD):
ADDx Alokasi Dana Desa x
ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa
ADDPx = Alokasi Dana Desa Proposional untuk desa x
.\_\_\_\_A\_D\_D\_P\_x\_==\_B\_D\_x(\_A\_D\_D\_-\_r\_A\_D\_D\_M\_) \_\_\_.~
BDx
- = Nilai Bobot Desa untuk Desa x
ADD
- = Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten
- IADDM = Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal
- (2) Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BDx) :
,\_\_s\_D\_x\_=\_a\_1 \_K\_v\_1 \_+\_a\_2\_KV \_\_ 2\_+\_ .. \_ .. \_. a\_n\_KV\_n \_
\_\_\_.l
BDx
- = Nilai Bobot Desa untuk Desa x
al, a2 ... an = adalah angka robot dari masing› masing variabel
KVl, KV2 ... = KVn, adalah koefisien masmg› masing variable
- (3) Perhitungan Koefisien Variabel (KV) Desa :
- a. KV Kemiskinan:
Jumlah rumah tangga sangat miskin di desa Jumlah rumah tangga sangat miskin se-Kabupaten
- b. KV Pendidikan Dasar : tidak bersekolah di Desa
Jumlah anak usia sekolah dasar Jumlahanak1.m~daS:lrtrlak ~ se--Kal:uµmn
- c. KV Produksi Tanah Kas Desa (TKD) : Jumlah penghasilan tanah kas desa di desa Jumlah Penghasilan Tanah Kas Desa se-Kabupaten
- d. KV Kesehatan
Jumlah penduduk yang kurang gizi di desa Total Jumlah penduduk yang kurang gizi se-Kabupaten
- e. KV Keterjangkauan (km) Jarak desa ke ibukota Kecamatan
Jumlahjarak seluruh desa ke ibukota Kecamatan
- f. KV Jumlah Penduduk
2. Jumlah penduduk di desa Jumlah penduduk se-Kabupaten
- g. KV Potensi Ekonomi
Jurnlah realisasi PBB, pajak clan retribusi di desa Jumlah realisasi PBB, pajak clan retribusi se-Kabupaten
- h. KV Luas Wilayah Desa
Luas wilayah desa {km 2 ) Jumlah luas wilayah Kabupaten (km 2 )
(4) Penetapan Variabel dan Bobot Variabel:
| Variabel | Notasi Variabel | Notasi Bobot | Bobot |
|----------------------------|-------------------|----------------|---------|
| 1. Kemiskinan | Vl | al | 0.20 |
| 2. Pendidikan Dasar | V2 | a2 | 0.20 |
| 3. Produksi Tanah Kas Desa | V3 | a3 | 0.15 |
| 4 . Kesehatan | V4 | a4 | 0.10 |
| 5. Keterjangkauan | vs | aS | 0.10 |
| 6. Jumlah Penduduk | V6 | a6 | 0, 10 |
| 7. Potensi Ekonomi | V7 | a7 | 0.10 |
| 8. Luas Wilayah Desa | V8 | a8 | 0.05 |
BAB VIII - TAHAPAN PELAKSANAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 8

- ( 1) Taha pan pelaksanaan ADD terdiri dari :
- a. tahapan persiapan;
- b. tahapan perencanaan; dan
- c. tahapan pelaksanaan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. pembentukan organisasi pengelola kegiatan di tingkat kecamatan dan desa;
- b. penetapan besaran ADD untuk masing-masing desa;
- c. melaksanakan sosialisasi untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan ADD, berupa penyebarluasan informasi kepada institusi yang terkait pelaksanaan ADD.
- (3) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b bertujuan untuk menyusun usulan kegiatan yang akan dilaksanakan dan didanai dari ADD.
- (4) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, terdiri dari :
- a. melaksanakan kegiatan sosialisasi programprogram Pemerintahan Desa dan program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui forum tingkat dusun dan pemberitahuan besaran ADD masing-masing desa;
- b. melaksanakan musyawarah untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan ketentuan bahwa semua Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa
(ADD) harus masuk dalam APBDesa;
- c. menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD untuk penyelenggaraaan pemerintahan clan pemberdayaan masyarakat desa, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- (5) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. membentuk Tim Pelaksana ADD berdasarkan musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. menunjuk Bendaharawan Desa dengan Keputusan Kepala Desa lengkap dengan nomor rekening kas desa dan menyampaikan kepada Bupati Situbondo cq. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo melalui Camat;
- c. Tim Pelaksana ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengajukan pencairan kepada Pemerintah Desa melalui Bendahara Desa;
- d. penyerahan dana ADD kepada pihak ketiga wajib disertai berita acara penyerahan dana dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
Bagian Kedua
Mekanisme Pencairan
BAB VIII - TAHAPAN PELAKSANAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 9

Kepala SKPD / Kepala Unit Kerj a (Pengguna Anggaran) yang Anggaran / Kuasa Pengguna mem bidangi, pembayaran mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas permintaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD, dengan melampirkan dokumen persyaratan antara lain:
- a. surat permohonan pencairan ADD kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo dengan contoh
- format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- b. fotokopi buku rekening rekening kas pemerintah desa;
- c. surat/nota dinas dari Kepala DPPKAD/Kepala Unit Kerja yang membidangi pengusulan Dana Pemberian Belanja Bantuan Keuangan yang telah disetujui oleh Bupati Situbondo;
- d. Keputusan Bupati Situbondo tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Penerima Bantuan;
- e. tanda terima SP2D;
- f. surat pernyataan tentang kesanggupan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah;
- g. verifikasi SPJ sebelumnya.
1. pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran PPKD melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari: a) surat pengantar SPP-LS;
- b) ringkasan SPP-LS;
- c) rincian SPP-LS.
2. penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Dalam hal kelengkapan dokumen SPP yang diajukan dinyatakan lengkap, maka Pengguna Anggaran PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Dokumen SPM diterbitkan untuk Kepala Seksi Perbendaharaan pada Bidang Akuntansi, Perbendaharaan dan Asset Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
3. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dalam hal kelengkapan dokumen SPM yang diajukan dinyatakan lengkap, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang dapat dicairkan melalui Bank Jatim Cabang Situbondo.
4. mekanisme pertanggungjawaban Pengguna Anggaran pada Belanja Bantuan Keuangan. Setelah penerimaan SP2D, tanggungjawab pelaksanaan bantuan sepenuhnya berpindah kepada penerima bantuan. Pertanggungjawaban bantuan sosial clan bantuan keuangan dilaksanakan oleh penerima bantuan selaku obyek pemeriksaan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan bukti-bukti lainnya yang sah.
Bagian Ketiga
TAHAPAN PENCAIRAN
BAB VIII - TAHAPAN PELAKSANAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 10

Pencairan ADD dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
- a. tahap I (satu) sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai total ADD setiap desa, dengan dilampiri :
2. L surat permohonan pencairan dana ADD, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
2. Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Rencana Penarikan per Caturbulan, contoh format sebagaimana tersebut Lampiran Keputusan ini; dengan dalam
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana ADD, dengan contoh format sebagaimana terse but dalam Lampi ran Keputusan ini;
4. Keputusan Kepala Desa ten tang Penetapan Bendaharawan Desa;
@ '
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran berjalan;
6. rekomendasi kebenaran dan kelengkapan persyaratan administrasi usulan pencairan ADD tahap I (satu) yang telah ditandatangani oleh Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- b. tahap II (dua) sebesar 50% (lima puluh persen) dapat dibayarkan apabila ADD yang diterimakan pada tahap I (satu) telah diterima pertanggungjawabannya, dengan dilampiri:
1. surat permohonan pencairan ADD tahap II (dua), dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
2. surat perjanggungjawaban (SPJ) ADD tahap I (satu) yang telah diverifikasi kebenaran dan kelengkapannya oleh Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan;
3. rekomendasi atas kebenaran dan kelengkapan persyaratan administrasi usulan pencairan ADD tahap II (dua) yang telah ditandatangani oleh Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
INSTITUSI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA
BAB VIII - TAHAPAN PELAKSANAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 8

Dalam rangka menJamm pelaksanaan program ADD agar tepat sasaran, dibentuk Tim Pengelola ADD yang terdiri dari :
- a. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
- b. Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan;
- c. Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa.
Bagian Kesatu
Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten
BAB VIII - TAHAPAN PELAKSANAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 9

- (1) Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur-unsur lain yang terkait.
- (2) Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
- b. membantu Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/ orientasi kepada Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa;
- c. menentukan besarnya ADD yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
- d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
- e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan kepada lnspektorat Kabupaten;
- f. memberikan laporan kemajuan desa dalam pengelolaan ADD kepada Bupati.
Kedua
Bagian
Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan
BAB VIII - TAHAPAN PELAKSANAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 10

- (1) Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat yang terdiri dari unsur Pemerintah, unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/unsur Perguruan Tinggi yang berdomisili di wilayah Kecamatan tersebut.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- (3) Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. melaksanakan sosialisasi atas kebijakan, data dan informasi mengenai ADD;
- b. melakukan pendampingan tehnis operasional atas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD;
- c. memberikan bimbingan te hnis / pela tihan administrasi keuangan kepada Tim Pelaksana ADD;
- d. melakukan verifikasi terhadap dokumen usulan pencairan, laporan kegiatan dan administrasi pertanggungjawaban (SPJ) ADD;
- e. melakukan pembinaan langsung, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi;
- f. membantu penyelesaian permasalahan pengelolaan ADD yang terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan koordinasi dengan lnspektorat Kabupaten;
| No | Kedudukan Dalam Tim | Jabatan Dalam Dinas |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 2. 3. | Ketua Sekretaris Anggota Pembantu Umum | Camat Sekretaris Kecamatan a. Kepala Seksi Pemerintahan; b. Kepala Seksi Pembangunan; c. Kepala Seksi Perekonomian; d. Kepala Seksi Sosial; e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban; f. 1 (satu) orang Unsur Perguruan Tinggi/LSM. |
| 4. | | 1 (satu) orang Staf Kecamatan |
- g. melakukan konsultasi dan memberikan laporan secara periodik perkembangan pengelolaan ADD kepada Bupati setiap akhir bulan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ADD dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.
- (4) Tugas masing-masing Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
4. pendamping kecamatan secara operasional dan administratif
- a. Ketua: Melaksanakan tugas pokok tim dalam rangka pelaksanaan ADD.
- b. Sekretaris:
7. Melaksanakan tugas kesekretariatan tim pendamping dalam pelaksanaan ADD dan bertanggung jawab kepada ketua.
- c. Anggota:
9. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas pokok tim pendamping secara operasional dan administratif serta bertanggung jawab kepada
10. ketua.
- d. Pembantu Umum: Membantu pelaksanaan tugas, baik administratif maupun operasional.
12. secara
- (5) Proses rekruitmen unsur LSM/unsur Perguruan Tinggi yang akan menjadi anggota Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan menjadi kewenangan Camat.
- (6) Rekruitmen unsur dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. LSM terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo;
- b. bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat desa/pemerintahan desa;
- c. yang bersangkutan berdomisili di wilayah kecamatan setempat, apabila tidak ada dapat berasal dari kecamatan terdekat;
- d. diutamakan mereka yang telah berpengalaman dalam pendampingan program pemberdayaan masyarakat desa;
- e. mendapat rekomendasi dari LSM yang bersangkutan.
- (7) Rekruitmen unsur dari Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. memiliki dasar ilmu pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat desa atau pemerin tahan desa;
- b. berdomisili di wilayah kecamatan setempat, apabila tidak ada dapat berasal dari kecamatan terdekat;
- c. diutamakan mereka yang telah berpengalaman dalam pendampingan program pemberdayaan masyarakat desa;
- d. mendapat rekomendasi dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
Desa
Bagian Ketiga Tim Pelaksana ADD Tingkat
BAB VIII - TAHAPAN PELAKSANAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 11

- ( 1) Pada tingkat Desa dibentuk Tim Pelaksana ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan memperhatikan keterlibatan dari berbagai unsur masyarakat Desa, yang terdiri dari :
- a. unsur Pemerintah Desa;
- b. unsur lembaga kemasyarakatan yang ada di desa;
- c. unsur tokoh masyarakat.
- (2) Jumlah Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang unsur dari Pemerintah Desa, 2 (dua) orang unsur dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan 2 (dua) orang unsur dari tokoh masyarakat setempat.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab;
- b. Ketua;
- C. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Anggota.
- (4) Dalam susunan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa bertindak sebagai penanggungjawab kegiatan› kegiatan yang didanai oleh ADD, sedangkan Bendahara Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa harus memiliki pengalaman dan kemampuan secara administratif dalam pengelolaan keuangan ADD dan tidak boleh dirangkap oleh Bendahara Desa.
- (5) Penentuan komposisi Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
- (6) Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memiliki tugas pokok :
- a. mengelola ADD secara efektif, efisien transparan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat desa;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai Program Kerja Pemerintah Desa yang didanai dengan ADD;
- c. menginventarisasi data perkembangan pelaksanaan clan penyerapan ADD;
- d. melakukan penatausahaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD secara fisik dan administratif (SPJ);
- e. mengevaluasi setiap tahapan kegiatan yang didanai dari ADD dan melaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan setiap akhir bulan;
- f. membuat laporan akhir atas pelaksanaan penggunaan ADD setiap akhir tahun kepada Kepala Desa serta melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Tugas masing-masing unsur dalam Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab:
Bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan ADD tingkat Desa.
Melaksanakan tugas pokok Tim Pelaksana ADD tingkat Desa secara operasional dan
- b. Ketua: administratif.
Sekretaris:
Melaksanakan tugas kesekretariatan Tim Pelaksana ADD tingkat Desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan bertanggung jawab kepada ketua.
Bendahara:
Menerima, meny1mpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada ketua.
Anggota:
Membantu ketua dalam melaksanakan tugas pokok tim Pelaksana ADD tingkat Desa secara operasional dan administratif serta bertanggung jawab kepada ketua.
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD Bagian Kesatu Pelaporan
BAB VIII - TAHAPAN PELAKSANAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 12

Pelaporan merupakan proses penyampruan data dan informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dalam pclaksanaan program, yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
BAB VIII - TAHAPAN PELAKSANAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 13

Jenis laporan pelaksanaan ADD terdiri dari :
- a. laporan bulanan;
- b. laporan akhir.
BAB VIII - TAHAPAN PELAKSANAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 14

Laporan bulanan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan laporan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD yang dibuat secara rutin setiap bulannya.
BAB VIII - TAHAPAN PELAKSANAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 15

Komposisi laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi :
- a. kegiatan ADD;
perkembangan kegiatan penggunaan ADD.
BAB VIII - TAHAPAN PELAKSANAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 16

Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a kepada Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan yang diketahui Kepala Desa setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.
BAB VIII - TAHAPAN PELAKSANAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 17

Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan menyampaikan bendel laporan rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Bupati setiap bulan selambat› lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
BAB VIII - TAHAPAN PELAKSANAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 18

- (1) Laporan akhir pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berupa buku laporan akhir pelaksanaan penggunaan ADD dari masing-masing desa yang disampaikan secara
hirarki dari Tim Pelaksana ADD Desa kepada Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan untuk diinventarisir dan selanjutnya dikirim kepada Bupati.
- (2) Laporan akhir dari pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b disusun dalam bentuk buku dengan materi mencakup tentang perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
BAB VIII - TAHAPAN PELAKSANAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 19

Batas waktu penyampaian laporan akhir pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 18 ayat (1), paling lambat minggu keempat bulan Desember tahun berjalan.
BAB VIII - TAHAPAN PELAKSANAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 20

Susunan laporan akhir pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), sebagai berikut :
- a. pendahuluan;
- b. program kerja bidang pemerintahan desa dan pemberdayaan masyaraka t;
- c. pelaksanaan penggunaan ADD;
- d. permasalahan yang dihadapi dalam Kegiatan ADD;
- e. evaluasi;
- f. kesimpulan dan saran;
- g. penutup.
Bagian Kedua
Pertanggungjawaban
BAB VIII - TAHAPAN PELAKSANAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 21

- (1) Pertanggungiawaban operasional pelaksanaan ADD secara keseluruhan dilaksanakan oleh Kepala Desa selaku Penanggungjawab Tim Pelaksana ADD.
2. pelaksanaan
- (2) Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan ADD, selain dibuktikan dengan kuitansi juga dilengkapi dengan bukti pendukung lainnya yang sah.
- (4) Sedangkan secara khusus pertanggungjawaban dana ADD yang dikelola desa secara terperinci adalah sebagai berikut :
1. Kepala Desa berkewajiban mempertanggungjawabkan dana ADD yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah Desa dan secara administratif dilakukan oleh Bendaharawan Desa.
2. Ketua BPD berkewajiban mempertanggungjawabkan secara tertulis dana ADD yang digunakan untuk operasional BPD dan menyampaikannya kepada Kepala Desa .
3. Ketua Tim Penggerak PKK Desa atau lembaga kemasyarakatan lainnya yang menenma bantuan dari dana ADD, secara operasional menyampaikan pertanggungjawaban dana ADD yang digunakan kepada Bendahara Tim Pelaksana ADD Desa, selain dibuktikan dengan kuitansi juga dilengkapi dengan bukti pendukungnya.
4. Bendahara Tim Pelaksana ADD Desa berkewajiban mempertanggungjawabkan secara tertulis dana ADD yang digunakan dan secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Tim Pelaksana pertanggungjawa ban kepada Kepala Desa. ADD Desa, tersebut disampaikan
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ADD Bagian Kesatu
Pengawasan
BAB VIII - TAHAPAN PELAKSANAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 22

Pola pengawasan pengelolaan ADD dilaksanakan oleh :
- a. pengawasan fungsional, dilaksanakan oleh . Ins pektorat Kabupaten Situbondo;
2. b . pengawasan melekat, dilaksanakan oleh Tim Pendamping ADD;
- c. pengawasan operasional, dilaksanakan oleh masyarakat melalui BPD.
BAB VIII - TAHAPAN PELAKSANAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 23

Pengawasan dapat dilakukan dalam setiap tahapan pelaksanaan ADD, antara lain :
- a. proses perencanaan, terkait dengan proses pembentukan Tim Pelaksana ADD dan perencanaan penggunaan ADD yang didasarkan pada skala prioritas pem bangunan desa;
- b. proses pencairan dana ADD dan penyerahannya kepada masing-masing pengelola yang telah ditetapkan sebelumnya;
- c. proses pelaksanaan kegiatan yang didanai dari ADD terkait dengan jadual dan efisiensi atau kelayakan pembiayaan yang seharusnya dialokasikan dan tertib administrasi pembukuan dana ADD.
BAB VIII - TAHAPAN PELAKSANAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 24

- ( 1) Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD pada tingkat Desa, secara hirarkis diselesaikan oleh Desa, namun apabila tidak dapat diselesaikan dapat dilanjutkan ke tingkat Kecamatan, clan apabila kecamatan tidak dapat menyelesaikan maka Camat mengambil langkah mela porka n permasalahan (penyimpangan dan penyalahgunaan ADD) kepada Bupati melalui
Inspektur Kabupaten Situbondo.
- (2) Apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka dilakukan penyelesaian sesuai dengan tata cara/ aturan yang berlaku oleh Aparat Pengawas Fungsional, yaitu dilakukan oleh pejabat yang berv.renang rneliputi lnspektorat, BPKP dan BPK.
Bagian Kedua Monitoring
BAB VIII - TAHAPAN PELAKSANAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 25

- Monitoring dilakukan secara berjenjang dari tingkat dengan
Kabupaten ke tingkat Kecarnatan, sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-rnasing.
Bagian Ketiga Evaluasi
BAB VIII - TAHAPAN PELAKSANAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 26

- (1) Evaluasi ADD terdiri atas : a. evaluasi prograrn;dan b. evaluasi kegiatan.
- (2) Evaluasi program sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dilaksanakan untuk menilai tingkat efektifitas pengelolaan ADD.
- (3) Evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dilaksanakan untuk menilai tingkat ekonomis dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang mendapatkan ADD.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijadikan dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan maupun hambatan permasalahan pada masa mendatang.
( "
BAB XII - INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN ADD
Pasal 27

Keberhasilan pengelolaan ADD diukur dari:
- a. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD;
- b. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa;
- c. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa.
BAB XII - INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN ADD
Pasal 28

Keberhasilan penggunaan ADD diukur dari:
- a. kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes;
- b. daya serap (realisasi) keuangan sesua1 yang ditargetkan;
- c. tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
- d. besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok miskin;
- e. tingginya kontribusi masyarakat dalam rnendukung penggunaan ADD;
- f. terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa;
- g. mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa tersebut.
BAB XIII - PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 29

- ( 1) Bupati dapat mem berikan penghargaan kepada desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan ADD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyimpangan dalam pengelolaan ADD diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang› undangan yang berlaku.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rumusan Dan Pedoman Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Situbondo (Serita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
'
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
Diundangkan di Situbondo pada tanggal -1 9 F i --: - - ' r --~ "
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR 7
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mt dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo pad a tanggal -, g FE 8 ~ .J 4
BUPATI SITUBONDO,
~
I.
LAMPIRAN
Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal
'1 9 FEB ~ i ,;
Nomor
•7
Tahun 2014
Format Rekapitulasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran ... .
REKAPITULASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN
... .
Kecamatan
Desa
Jumlah Dana (Rp)
| No | | Jumlah Biaya | Sumhcr Dana (Rupiah) | Sumhcr Dana (Rupiah) | Sumhcr Dana (Rupiah) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| | Uraian | | ADD | Swadaya f-----•-l-------------------------jf-------=-=:::: ________________L.:'---+_;;.=----+--~'-------t-------:---1 | Jurnlah |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A I. ., 3. B l. 2. 3. II A I. 2. 3. B I. 3. C I. 2. :i. | PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Operasional Peme,jntah Desa dst. Operasional BPD dst. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dst Kegiatan Pemberdayaan Lingkungan dst. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi dst. | | | Desa | |
i
Situbondo, tgl-bln-tahun
Tim Pelaksana Desa Tingkat Desa,
Penanggung Jawab
KEPALA DESA ... .
(
...
)
Bendahara
(
... . ... . ...
Mengetahui
CAMAT ... .
... )
)
(
II. RENCANA PENARIKAN DANA ADD PER CATURBULAN
Kci.:amatan
Dcsa
Jumlah Dana (Rp):
... .
"""
I
| | Rincian Belanja | Biaya yang | Tahap I | Tahap I | Tahap n | Tahap n |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|-----------|
| NO | | Disediakan fRn, | Jumlah fR1>I | Ket | Jumlah fRul | Ket |
| 1 | 2 | 3 | 4 | s | 6 | 7 |
| I A l. | BANTUAN ALOKASI DANA DESA PENYELENGGARAAN PEMDES Operasional Pemerintah Desa ... - . . - . . . . . . . . . . . . . . . . (jcnis kegiatan) BELANJA PEGAWAl/PERSONAL[A a. Honor b. Lembur BELAN,JA BARANG DAN JASA a. A/at Tulis Kantor (ATK) /!.Materai | - - | - | | - - - - - - - - | |
| 2. 3. B l. | c. Cetak dan Pe11gga11daan, ... ,, ...,,.Dst BELANJA MODAi, a. Pembelian Lemari I>. Rehab kantor c. PemhPlian Meja Kerp, ... Dst ,, ... , ... , ... Uenis kegiatan) dsl ... Operasional BPD | | | | | |
| | ••••••------••••--•-••••••••••••••••••••••••••••••• Oenis kcgiatan) BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA a. Honor b. Lcrnbur BELAN,JA BARANG DAN JASA | | | | | |
| | a. /\lat Tulis Kmitor (ATK) /J.Materai c. Cetak dan Pe11ggamiclan, ...Dst BELANJI\ MOD/IL | | | | | |
| | a. Pembelian Lemari. b. Rehab kantor c. Pemhelian Meja Kerja, ...,, ... | | | | | |
| 2. | Dst | | | | | |
| ], | •••••••••••••••••••••••••'••••••••••••••••••••••••• ljenis kegiatan) | | | | | |
| | dst. | | | | | |
•-•
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| D A 1. I 2. 3. ! I B 1. | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Deaa ... ' ... - ... ... ( jenis kegiatan) BELAN,JA PEGAWAI/PERSONALIA a. Honor b. Lembur BELANJA BARANG DANJASA a. Alat Tulis Kantor (ATK) 1>.Maferai c. Cetak dmi Pengga11daan, ...Dst BELANJA MODAL (I. Pembelim, Lemuri b. Rehab kmit.or c. Pt>mbelian Meja Kerja, ... Dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... dst Kegiatan Pemberdayaan Lingkungan ••••••••••••••••••••••• ljeni~ kegiahm) | •••••••••••••••••••••••••••••••• | | | | |
Situbondo, tgl-bln-tahun
Tim Pelaksana Tingkat Desa,
Penanggung Jawab KEPALA DESA
Bendahara
)
( ...
Mengetahui, CAMAT
)
( ...
III. Format Berita Acara Penyerahan Dana ADD
BERITA ACARA PENYERAHAN DANA ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN
...
TAHAP ... DESA ... KECAMATAN
... .
Pada hari ini . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . tanggal . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . bertempat di . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Kecamatan ... dalam rapat desa dan berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor ... Tahun 2014 tentang Rumusan dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Keputusan Bupati Situbondo Nomor : ________________ Tanggal ... tentang Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Desa-Desa Dalam Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran ... , selanjutnya telah dilakukan penyerahan dana ADD yang diterima Desa ... .. Kecama tan ... kepada :
Nama
Jabatan
N ama Kegia tan
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jumlah Dana yang diserahkan:
Rp ...
(tulis dengan huruf)
Penerima dana ADD sebagaimana tersebut di atas, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan ADD sesuai dengan peraturan perundang› undangan yang berlaku.
Demikian Serita Acara m1 dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yang Menerima Penyerahan,
Ketua PKK/ LPMD / Lembaga Kemasyarakatan Lainnya*)
Camat ... .
Mengetahui,
Yang Menyerahkan, BENDAHARA TIMLAK
DESA ...
*)
Kepala Desa ... .
Keterangan : * Diisi sesuai dengan yang menyerahkan dan yang menerima
IV. Format Permohonan Pencairan ADD Tahap 1
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO KECA.M. A,f AN ... . KANTOR KEPALA DESA ... .
11.
... , Situbondo Kodc Pos ... .
Situbondo, ... .
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal
900/
/431. ... /20 ... .
Kepada
Penting
Yth. Sdr.
BUPATI SJTUBONDO
1 (satu) berkas
Permohonan
Pencairan
Melalui Kabag Pemerintahan Setda Kab. Situbondo
Dana ADD
Desa ... ... .
di-
Kecamatan ...
Tahap I (Satu)
SITUBONDO
Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun 2014 tentang Rumusan dan Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Situbondo dan Keputusan Bupati Situbondo yang menetapkan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Desa-Desa Dalam Kabupaten Situ bondo Tahun anggaran ... , dengan ini mo hon dicairkan Dana Alokasi Dana Desa ... .
Kecamatan ... ..
Sebesar (Tahap ... )
Rp ... (terbilang ... )
Alokasi ADD
Rp ...
(terbilang ... )
Sisa ADD
Rp ... (terbilang ... ... . )
Yang mempunyai
- Rekening pada Bank
BPD Jatim cabang Situbondo
- Nomor Rekening
dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan kelengkapan sebagai berikut:
1. Surat Pemyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan SPJ ADD Tahap I sebesar 50 % Tahun Anggaran ... ;
2. Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Rencana Penarikan per caturbulan;
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana ADD;
4. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendaharawan Desa;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 20 ... yang tela h disahkan;
6. Cek List yang telah ditanda tangani oleh Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan;
7. Foto Copy Buku Rekening Kas Pemerintah Desa;
8. Foto Copy NPWP Bendahara Timlak ADD Desa.
(
Demikian permohonan kami dan atas perkenannya disam paikan terima kasih.
Kepala Desa ... .
Bendahara Desa ... .
Mengetahui;
Camat ... .
@
V. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana ADD
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN
... .
KANTOR KEPAL.A DESA
...
.
JI .
... ,
Situbondo Kode Pos
... .
KEPUTUSAN KEPALA DESA
... .
NOMOR: 188/
/P/ ... /20
... .
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA ALOKASI DANA DESA (ADD) ... ..
KECAMATAN
... .
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN
...
KEP ALA DESA
... ,
Menimbang bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Situbondo Nomor ... Tahun 2014 tentang Rumusan dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, dan dalam rangka untuk mengatur secara operasional pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD), dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana ADD di Tingkat Desa yang pelaksanaannya ditetapkan
- Mengingat I. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
dengan Keputusan Kepala Desa.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 85 Tahun 2010;
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 1 Tahun 2014;
Menetapkan
KESATU
KEDUA
MEMUTUSKAN :
Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) ... .
Kecamatan ... . Ka bu paten Situbondo Tahun Anggaran . . . . . . dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Menugaskan kepada Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, untuk:
- a. mengelola ADD secara efektif, efisien transparan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat desa;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai Program Kerja Pemerintah Desa yang didanai dengan ADD;
- c. menginventarisasi data perkembangan pelaksanaan dan penyerapan ADD;
- d. melakukan penatausahaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD secara fisik dan administratif (SPJ);
- e. mengevaluasi setiap tahapan kegiatan yang didanai dari ADD clan melaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan setiap akhir bulan;
- f. membuat laporan akhir atas pelaksanaan penggunaan ADD setiap akhir tahun kepada Kepala Desa serta melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
KETIGA
- Segala biaya yang berkenaan dengan Pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada ... .
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di (nama desa)
Tanggal ... .
Kepala Desa
... ,
(NAMA LENGKAP, TANPA GELAR)
LAMPIRAN
Keputusan Kepala Desa ... .
Tanggal:
Nomor
: 188/
/P/431. /20 ...
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA ALOKASI DANA DESA (ADD) ... . KECAMATAN ... KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN ANGGARAN
... .
| NO. | KEDUDUKAN DALAMTIM | NAMA/JABATAN DINAS |
|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. 2. 3. 4. 5. | Penanggungjawab Ketua Sekretaris Bendahara Anggota | Kepala Desa ... |
| | | a. |
| | | b. |
| | | C. |
Kepala Desa
... ,
(NAMA LENGKAP, TANPA GELAR)
VI. Format Permohonan Pencairan ADD Tahap 2
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal
KECAMATAN
...
.
KANTOR KEPALA DESA
...
..
JI ... , Situbondo Kode Pos ... .
900/
/431. ... /20 ...
Penting
1 (satu) berkas
Permohonan
Pencairan
Dana ADD
Desa ... .
Kecamatan ...
Tahap II (Dua)
Situbondo, ... .
Kepada
Yth. Sdr.
BUPATI SITUBONDO
di-
Melalui Kabag Pemerintahan Setda Kab. Situbondo
SITUBONDO
Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rumusan dan Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Situbondo dan Keputusan Bupati Situbondo yang menetapkan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Desa-Desa Dalam Kabupaten Situbondo Tahun anggaran ... , dengan ini mohon dicairkan Dana Alokasi Dana Desa ... .
Kecamatan ... .
Sebesar (Tahap ... )
Alokasi ADD
Yang mempunyai
- Rekening pada Bank
- Nomor Rekening
Rp ... (terbilang ... )
Rp ... (terbilang ... )
BPD Jatim cabang Situbondo
dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan kelengkapan sebagai berikut:
1. Cek List rekomendasi kebenaran clan kelengkapan persyaratan administrasi usulan pencairan dana ADD tahap II oleh Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan
2. Berita Acara Hasil Verifikasi Kebenaran dan Kelengkapan SPJ Dana ADD Tahap ke I oleh Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan.
3. Surat Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana ADD Tahap I sebesar 50 % Tahun Anggaran ... .
4. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan SPJ ADD Tahap II sebesar 50% Tahun Anggaran ...
Demikian permohonan kami dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.
Kepala Desa ... ..
Bendahara Desa ... ..
Mengetahui ;
Camat ... .
lsl
VII. Format Laporan Pencairan dan Perkembangan ADD
PROGRAM BANTUAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN SITUBONDO LAPORAN PENCAIRAN DANA ALOKASI DANA DESA DAN PERKEMBANGAN KEGIATAN ALOKASI DANA DESA
BULAN
DESA
KECAMATAN
| | | BIAYA | BIAYA | BIAYA | PERKEMBA NGAN KEGIATAN | KET. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------------------|--------|
| ' NO | KEGIATAN | SWADAYA | ADD | JUMLAH | (%) | |
| I. | Pcnyclcnggaraan Pemerintahan Dcsa | | | | | |
| A | Ops. Penyelengaraaan Pemcrintah De::sa. I ... 2...dst. | | | | | |
| ~. B. . . | Ops. BPD. 1... 2...dst. | | | | | |
| II <---- | Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | |
| A. | Pemberdayaan Masyarakat I ... 2...dst. | | | | | |
| B. | Pemberdayaan Lingkungan 1... 2...dst. | | | | | |
| --•- -• C. | Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat I... 2...dst. | | | | | |
... , ... Tahun
Tim Pelaksana ADD Desa
Penanggung J awab
(Kcpala Dcsa ... )
)
( ... ...
Mengetahui
Carnal ... .. .. ... .
( ... )
Benda hara,
( ... )
( u
VIII. Format Derita Acara Verifikasi Kebenaran dan Kelengkapan SPJ ADD
BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI KEBENARAN DAN KELENGKAPAN SPJ ADD
TAHAP ...
DESA
...
KECAMATAN
... ..
Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... jam ... bertempat di Kecamatan ... , telah dilaksanakan verifikasi kebenaran dan kelengkapan SPJ ADD Tahap ... ( ) Desa ... Kecamatan ... , dengan hasil :
"Bahwa SPJ ADD Desa ... Kecamatan ... telah dilakukan verifikasi berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, dinyatakan benar dan lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan".
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.
Dibuat di
Pada Tanggal
| NO | NAMA | KEDUDUKAN DALAMTIM PENDAMPING | TANDA TANGAN |
|------|--------|---------------------------------|----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
IX. Format Rekomendasi Kebenaran dan Kelengkapan Persyaratan Usulan ADD Tahap 1
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN ... .
JI ... Telp. (0338)
...
Kode Pos
... .
REKOMENDASI KEBENARAN DAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI USULAN PENCAIRAN DANA ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP I (SATU) TAHUN ANGGARAN ... .
Berdasarkan hasil Verifikasi atas kebenaran data dan kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan permohonan pencairan dana ADD Desa ... Kecamatan ... tahap I (satu) dengan hasil sebagai berikut :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran D yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dan telah diundangkan dalam Berita Daerah ( rangkap 4 ).
2. Rekapitulasi penggunaan Alokasi Dana Desa (format A 1) asli rangkap 4
□
3. Rencana Penarikan Dana ADD Per Caturbulan (format A2) asli rangkap 4
4. Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana ADD (rangkap 4)
5. Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendaharawan Desa (rangkap 4)
6. Surat Permohonan Pencairan dana ADD (format B) asli rangkap 4
7. Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan SPJ penggunaan ADD Tahap I sebesar 50 % asli rangkap 4
□
□
□
□
□
8. Fotocopy Buku Rekening Desa (rangkap 4)
2. Selanjutnya Tim Pendamping ADD Tingkat merekomendasikan agar Camat menandatangani format sebagaimana terlampir Kecamatan Al dan A2
□
Tanggal.. ... bulan ... tahun ... .
| NO | NAMA | JABATAN DALAM TIM PENDAMPING | TANDA TANGAN |
|------|--------|--------------------------------|----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
Keterangan :
~ = benar dan lengkap.
VI. Format Rekomendaai Kebenaran dan Kelengkapan Persyaratan Usulan ADD Tahap 2
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN ... .
JI ... Telp. (0338)
...
Kode Pos
... .
REKOMENDASI KEBENARAN DAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI USULAN PENCAIRAN DANA ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP II (DUA) TAHUN ANGGARAN ...
Berdasarkan hasil Verifikasi atas kebenaran data dan kelengkapan penyaratan adminiistrasi pengajuan permohonan pencairan dana ADD Desa ... ... ... ... ... Kecamatan ... ... ... ... tahap II (dua) dengan hasil sebagai berikut :
1. Surat Permohonan Pencairan dana ADD (format B) asli rangkap 4
2. Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan SPJ penggunaan ADD Tahap II Sebesar 50 % asli rangkap 4
a
3. Berita Acara Hasil Verifikasi Kebena ran dan Kelengkapan SPJ Tahap r (satu)
4. SPJ ADD Tahap I (satu) rangkap 2
5. La poran Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Dan Perkembangan Kegiatan Alokasi Dana Desa (format E) rangkap 2
□
□
□
6. Fotocopy Buku Rekening Desa (rangkap 4)
Selanjutnya Tim Pendamping ADD Tingkat merekomendasikan agar Camat menandatangani format sebagaimana terlampir. Kecamatan Aldan A2
□
Tanggal.. ... bulan ... tahun ... .
| NO | NAMA | JABATAN DALAM TIM PENDAMPING | TANDA TANGAN |
|------|--------|--------------------------------|----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
•• - -
----
-
-
-----J.
Keterangan :
= benar dan lengkap.
BUPATI SITUBONDO,