Unknown Unknown Nomor 15 Tahun 2004
Tentang IZIN PEMUNGUTAN KAYU LUAR KAWASAN HUTAN (IPK-LKH) DAN IZIN . PENGUMPULAN HASIL HUTAN LAHAN MASYARAKAT (IPHH-LM)
Berlaku: 15 TAHUN 2004
N/A
Preamble

Mengingat
PJEMJEIDNTAH KABUP ATJEN 1EBO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TENTANG NOMOR 15 TAHUN 2004
IZIN PEMUNGUTAN KAYU LUAR KAWASAN HUTAN (IPK-LKH) DAN IZIN . PENGUMPULAN HASIL HUTAN LAHAN MASYARAKAT (IPHH-LM)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAnTEBO,
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan potensi luar kawasan hutan secara Menimbang
2. berdaya guna dan berhasil guna, perlu pengaturan penyelenggaraan perizinan pemungutan kayu luar kawasan hutan dan · perizinan pengumpulan hasil hutan lahan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Tebo;
- b. bahwa dalam rangka melindungi hak-hak Negara atas hasil hutan, maka semua hasil hutan yang berasal dari luar kawasan hutan wajib dilakukan pengukuran dan pengujian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Izin Pemungutan Kayu Luar Kawasan Hutan (IPK-LKH) dan Izin Pengumpulan Hasil Hutari Lahan Masyarakat (IPHH-LM);
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun · 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nornor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lernbaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembarah Negara Tahun 1992 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
·--·~·
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tebo;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG IZIN PEMUNGUTAN KAYU LUAR KAWASAN HUTAN (IPK-LKH) DAN mN PENGUMPULAN HASIL HUTAN LAHAN MASYARAKAT (IPHH-LM). Menetapkan
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Tebo.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah.
·~·'
... -
···~
.,.•
.;:·-
••
···-'cL·--~
- f. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo.
- g. Kayu adalah kayu bulat yang memiiki panjang dan diameter tertentu sebagai bahan baku industri primer hutan kayu.
- h. Kawasan Hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri Kehutanan ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.
- i. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- j. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
- k. Izin Pemungutan Kayu Luar Kawasan Hutan (IPK-LKH) adalah izin yang diberikan untuk memungut kayu yang berasal dari luar kawasan hutan dalam jumlah dan jenis sesuai dengan potensi yang ada.
- I. Izin Pengumpulan Kayu dan Non Kayu Lahan Masyarakat (IPKNK-LM) adalah izin yang diberikan untuk mengumpulkan hasil hutan dilahan masyarakat berupa kayu dan non kayu (Rotan, Getah, Arang) dalam jumlah dan jenis sesuai dengan potensi yang ada.
- m. Koperasi adalah koperasi yang berbadan hukum dan bidang usahanya termasuk bidang usaha kehutanan.
- n. Kelompok Tani adalah suatu kelompok yang beranggotakan masyarakat dalam satu wilayah yang bergerak dalam bidang pertanian/kehutanan.
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN KAYU LUAR KAWASAN HUTAN (IPK-LKH) Pasal 2
Pasal 3

- (1) Permohonan IPK-LKH diajukan oleh Koperasi/ Kelompok Masyarakat/Kelompok Tani setempat atau BUMD Kabupaten Tebo atau Pengusaha Kecil Menengah dengan luas areal maksimal 100 Ha.
- (2) Permohonan IPK-LKH dapat diajukan oleh perorangan untuk pemungutan kayu pada tanah milik perorangan dengan luas areal maksimal 10 Ha.
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN KAYU LUAR KAWASAN HUTAN (IPK-LKH) Pasal 2
Pasal 4

- (1) Persyaratan permohonan IPK-LKH adalah :
- a. Surat Permohonan diketahui oleh Camat dan tempel leges senilai Rp. 50.000,-
- b. Peta Lokasi Skala 1 : 10.000 yang disyahkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo berdasarkan Peta Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi (KPHP) dan atau Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tebo.
Photo
,/-
.
- c. Photo Copy Badan Hukum.
- d. Identitas Pemohon (KTP)
- e. Surat pemyataan bersedia untuk menanami kembali (tempel leges Rp. 10.000,-).
- (2) Permohonan yang diajukan oleh Koperasi/Kelompok Masyarakat/Kelompok Tani setempat dilengkapi dengan susunan pengurus.
- (3) Permohonan yang diajukan oleh BUMD, Pengusaha Kecil Menengah, BUMN dan BUMS bidang kehutanan yang mitra dengan koperasi masyarakat setempat, dilengkapi dengan perjanjian kerja sama kemitraan yang diketahui oleh Kepala Desa.
6. ( 4) Permohonan IPK-LKH pada tanah milik perorangan dilengkapi dengan bukti kepemilikan tanah yang diketahui oleh Kepala Desa setempat.
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN KAYU LUAR KAWASAN HUTAN (IPK-LKH) Pasal 2
Pasal 5

- ( 1) Permohonan diajukan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Kehutanan.
- (2) Permohonan yang tidak memenuhi kelengkapan dan persyaratan lainnya diberikan surat penolakan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan.
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN KAYU LUAR KAWASAN HUTAN (IPK-LKH) Pasal 2
Pasal 6

- (1). Dalam hal permohonan IPK-LKH memenuhi persyaratan dimaksud pada pasal 5 , Bupati memberikan persetujuan pencadangan areal dan memerintahkan Kepala Dinas Kehutanan untuk melakukan kegiatan survey potensi bersama pemohon.
- (2). Biaya survey dan penyelesaiaan administrasi dibebankan kepada pemohon.
- (3) Berdasarkan telaah laporan hasil survey potensi dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Kehutanan memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati.
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN KAYU LUAR KAWASAN HUTAN (IPK-LKH) Pasal 2
Pasal 7

- (1) Bupati menerbitkan Izin Pemungutan Kayu Luar Kawasan Hutan dalam bentuk Keputusan Izin Pemungutan Kayu Luar Kawasan Hutan (IPKLKH).
- (2) Dalam hal dan kondisi tertentu, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan Keputusan IPK-LKH kepada Pejabat yang ditunjuk.
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN KAYU LUAR KAWASAN HUTAN (IPK-LKH) Pasal 2
Pasal 8

- (1) IPK-LKH memuat antara lain kelompok diameter, kelompok jenis kayu dan volume.
·~
:e1o,!911t11E
- (2) IPK-LKH diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan izin.
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN KAYU LUAR KAWASAN HUTAN (IPK-LKH) Pasal 2
Pasal 9

- (1) Pemegang IPK-LKH diwajibkan membuat rencana kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Rencana kerja IPK-LKH disyahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN KAYU LUAR KAWASAN HUTAN (IPK-LKH) Pasal 2
Pasal 10

Pemegang IPK-LKH diwajibkan melakukan kegiatan pengamanan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara terus menerus diareal IPKLKH yang menjadi tanggung jawabnya.
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGUMPULAN HASIL HUTAN LAHAN MASYARAKAT (IPHH-LM)
Pasal 11

- (1) Permohonan Izin Pengumpulan Hasil Hutan Lahan Masyarakat ( IPHHLM) diajukan oleh koperasi/kelompok masyarakat/kelompok tani setempat atau BUMD Kabupaten Tebo atau pengusaha kecil-menengah dengan luasan wilayah desa.
- (2) Permohonan IPHH-LM dapat diajukan oleh perorangan untuk pengumpulan kayu tanaman, kayu tumbuhan alami dan non kayu tanah milik perorangan.
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGUMPULAN HASIL HUTAN LAHAN MASYARAKAT (IPHH-LM)
Pasal 12

- (1) Persyaratan dan lampiran permohonan IPHH-LM :
- a. Surat permohonan diketahui oleh camat dan tempel leges senilai Rp. 50.000,-
- b. Fhoto Copy Badan Hukum
- c. Identitas pemohon (KTP)
- d. Surat pernyataan untuk bersedia menanami kembali (ditempel leges Rp. 10.000,-)
- e. Satu izin berlaku untuk satu wilayah kecamatan.
- (2) Permohonan yang diajukan oleh koperasi/kelompok masyarakat/kelompok tani setempat dilengkapi dengan susunan pengurus.
- (3) Permohonan yang diajukan oleh BUMD, pengusaha kecil-menengah, BUMN dan BUMS Bidang Kehutanan yang bermitra dengan koperasi masyarakat setempat, dilengkapi dengan perjanjian kerjasama kemitraan yang diketahui oleh Kepala Desa.
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGUMPULAN HASIL HUTAN LAHAN MASYARAKAT (IPHH-LM)
Pasal 13

- (1) Permohonan diajukan kepada Bupati tembusan Kepala Dinas Kehutanan.
PFW
IJPMEI
•.
-
- (3) Permohonan yang tidak memenuhi kelengkapan dan persyaratan lainnya diberikan surat untuk melengkapi persyaratan oleh Bupati bersadarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan.
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGUMPULAN HASIL HUTAN LAHAN MASYARAKAT (IPHH-LM)
Pasal 14

- (1) Dalam hal permohonan IPHH-LM memenuhi persyaratan, Bupati memerintahkan kepada Kepala Dinas Kehutanan untuk melakukan survey potensi bersama pemohon.
- (2) Biaya survey dan penyelesaian administrasi dibebankan kepada pemohon.
- (3) Berdasarkan telaah laporan hasil survey potensi dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kehutanan memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati.
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGUMPULAN HASIL HUTAN LAHAN MASYARAKAT (IPHH-LM)
Pasal 15

- (1) Bupati menerbitkan lzin Pengumpulan Hasil Hutan Lahan Masyarakat dalam bentuk Izin Pengumpulan Hasil Hutan Lahan Masyarakat (IPHHLM).
- (2) Dalam hal dan kondisi tertentu, pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan Keputusan IPHH-LM kepada pejabat yang ditunjuk.
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGUMPULAN HASIL HUTAN LAHAN MASYARAKAT (IPHH-LM)
Pasal 16

- (1) IPHH-LM memuat antara lain kelompok jenis kayu, volume maksimal dan batas diameter minimal yang boleh ditebang.
- (2) IPHH-LM diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan izin.
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGUMPULAN HASIL HUTAN LAHAN MASYARAKAT (IPHH-LM)
Pasal 17

Pemegang IPHH-LM diwajibkan melakukan kegiatan pengamanan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara terus menerus diareal IPHHLM yang menjadi tanggung jawabnya.
BAB IV - PUNGUTAN DAN PENATAUSAHMN HASIL HUTAN
Pasal 18

- (1) Terhadap hasil hutan yang berasal dari IPK-LKH dan IPKNK-LM dikenakan pungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Jasa Pemeriksaan dan Pengukuran (JPP).
- (2) Penatausahaan kayu pada IPK-LKH dan hasil hutan pada IPHH-l:M mengacu pada ketentuan penatausahaan hasil hutan yang berlaku.
BABV
SANKS!
BAB IV - PUNGUTAN DAN PENATAUSAHMN HASIL HUTAN
Pasal 19

- (1) Apabila pemegang IPK-LKH dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak melakukan usahanya secara nyata maka izin yang diberikan akan dibatalkan setelah mendapatkan peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh tim yang dibentuk untuk tujuan tersebut.
BAB IV - PUNGUTAN DAN PENATAUSAHMN HASIL HUTAN
Pasal 20

Pelanggaran atas IPK-LKH dan IPHH-LM diancam dengan sanksi pidana, ganti rugi maupun sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis atas pelaksanaan IPK-LKH dan IPHH-LM.
- (2) Hasil pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan IPK-LKH dan IPHH-LM dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.
BAB VII - BERAKHIRNYA mN
Pasal 22

Berakhimya izin IPK-LKH dan IPHH-LM karena :
- a. Masa berlaku telah berakhir.
- b. Diserahkan kembali kepada pemerintah sebelum masa berlaku izin berakhir.
- c. Izin dicabut karena pemegang izin melanggar ketentuan Peaturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PERAUHAN
Pasal 23

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka :
- (1) Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) kayu dan Izin Pengumpulan Kayu Tanaman Rakyat (IPKTR) yang telah terbit sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhimya izin dimaks7d.
onic
~ H. DARKUTNI
Diundangkan di Muara Tebo pada tanggal 30 Agustus 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2004 NOMOR 20
- (2) Jenis Pung·utan atas hasil hutan kayu yang berasal dari IPHH kayu dan IPKTR sebagiamana pada ayat (1) mengikuti jenis pungutan IPK-LKH dan IPHH-LM.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Izin Pemungutan Kayu Luar Kawasan Hutan (IPK-LKH) dan Izin Pengumpulan Hasil Hutan Lahan Masyarakat (IPHH-LM) yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.
Ditetapkan di Muara Tebo pada tanggal 27 Agustus 2004
H. A. MADJID MUAZ