UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 13 Tahun 1953
Tentang No Description
Berlaku: 11 Juni 1953
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub dalam Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1952 tentang kewajiban anggota. Angkatan Perang untuk tetap dalam dinas ketentaraan;
- b. bahwa peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;
Mengingat : Pasal 97 jo Pasal 89, Pasal 124 dan Pasal 125 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
MEMUTUSKAN:
Pasal I.
Menetapkan peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1952 (Lembaran Negara Nomor 84 tahun 19 52) sebagai Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut:
UNDANG-UNDANG TENTANG KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG UNTUK TETAP DALAM DINAS KETENTARAAN.
N/A
Pasal 1

.
Anggota Angkatan Perang yang diterima berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1953, "Undang-undang tentang penerimaan anggota, Angkatan Perang Republik Indonesia", yang berhubung dengan selesainya waktu ikatan dinas seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Undang-undang itu, tidak menyatakan ingin diperhentikan dari dinas ketentaraan, dianggap tetap dalam dinas ketentaraan.
N/A
Pasal 2

.
Menteri Pertahanan diberi kekuasaan untuk mewajibkan anggota Angkatan Perang yang menyatakan ingin diperhentikan dari dinas ketentaraan, baik karena selesainya waktu ikatan dinas tersebut di atas, ataupun karena hal-hal lainnya, tetap dalam dinas ketentaraan, apabila tenaga anggota itu masih dibutuhkan.
N/A
Pasal 3

.
- (1) Ketentuan-ketentuan yang ada sampai berlakunya Undang-undang ini tetap berlaku.
- (2) Undang-undang mengatur akibat-akibat dari pada ketentuanketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal 2.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 11 Juni 1953.
Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta, pada tanggal 20 Mei 1953. Wakil Presiden Republik Indonesia ttd
MOHAMMADHATTA.
Menteri Pertahanan a.i., ttd WILOPO.
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Aktif pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Mengingat :
7
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, JawaBarat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN AKTIF PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
6. Unit Pelaksana Teknis Taman Aktif yang selanjutnya disebut UPT Taman Aktif adalah Unit Pelaksana Teknis Taman Aktif pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
7. Taman Aktif adalah Taman yang fasilitas di dalamnya, digunakan untuk kegiatan-kegiatan masyarakat.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Taman Aktif.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Taman Aktif.
BAB III - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 3

- (1) UPT Taman Aktif merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) UPT Taman Aktif dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB III - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Taman Aktif, terdiri dari:
- a. Kepala UPT; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Taman Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Pada UPT Taman Aktif dapat dibentuk pembagian tugas internal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala UPT Taman Aktif.
- (5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan kebutuhan.
Bagian Ketiga
Uraian Tugas
BAB III - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 5

- (1) UPT Taman Aktif mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan pengelolaan Taman Aktif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Taman Aktif mempunyai tugas:
- a. merencanakan program dan kegiatan UPT berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan kegiatan daur ulang sampah taman menjadi kompos;
- c. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan pengembangan pengelolaan Taman Aktif;
- d. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka melaksanakan koordinasi, dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah, swasta, masyarakat dan atau pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pengembangan pengelolaan Taman Aktif;
- e. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka menjaga kebersihan Taman Aktif;
- f. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Taman Aktif;
- g. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam penguasaannya;
- h. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. membimbing Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- j. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.
Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional
BAB III - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan kebutuhan.
BAB III - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari pegawai yang memangku jabatan fungsional sesuai kelompok jabatan fungsional masing-masing.
- (2) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas masingmasing.
- (2) Kepala UPT berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Bawahan yang berada dalam lingkungannya.
- (3) Pejabat Fungsional pada UPT Taman Aktif secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 22 - 12 - 2016
WALIKOTA MALANG,
ttd.
MOCH. ANTON
Diundangkan di Malang pada tanggal 22 - 12 - 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd.
IDRUS
BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 64
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR : 64 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN AKTIF PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT TAMAN AKTIF PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
WALIKOTA MALANG, ttd.
MOCH. ANTON
TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019