Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 24 Tahun 2004
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
•
PERATURAN DAERAH KABlJPATEN MERANGIN
i\OMOR: 15 TAlll'N200-t
Tl&lt;.'.NTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGO"'A OE'WAN PERWAK ILAN RAKYAT DAERA:I
DENGAN RAHMAT TlJHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republ ik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 T entang Kedudukan Protokoler dun Keuangan Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rabat Daerah, perlu ditetap'can Peraturan Daerah Kubuputcn Merungin Tc11ta11g Kcdudukun Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan An~gt1ta De,,a11 l 1 crnakilan Rakyat Daerah.
1.
Undang-undang I Jomor 7 Tahun 1065 tentang Pernhcntukan Daerah Tingkat 11 Sarolangun Bangko dun Daerah Tingkat 11 Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50). dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pemb. ntukan Daerah Otonorn Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Norn or · 2 5) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun l 999 tentang Penyelenugaran Negara yang bersih dan Bebas KKN.
3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro .lambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lemoaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nornor 182), Tambahan Lernbaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 39CU) ;
3. --1. UnC:.mg Norn or 1-l Tahun 2000 icntang Perubuhan :1tas Undung-undang Nomor 54 Tahun 1999;
4. Pcrnilihan Umum Rcpublik I .embaran Negara 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Anggota DPR. DPD, dan DPRD ( l.embaran Negan: Indonesia Tahun 2003 Norn or 3 7) Tarnbahan Republik Indonesia Nornor -t277l.
6. Undang-undan ; .ornor ~~ Tahun 2003 teniang susunan din Keduduk an Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan R~:k1at, Dewan Perwak ilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2003 Nomor q2) Tambahan Lernbaran egara Republik Indonesia Nomor 4310):
7. Undang-undang omor l O Tahun 2004 tentang Pembenu; an Perundang-undangan (Lernbaran Negara Repubhk Indonesia Tah ~ 20004 Nornor 53) Tarnbahan l.ernbaran Negara Republik lndor-esr Nornor -t389);
8. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 ientang Pemerintahan Daer ~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 omor : \_: \_ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437):
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimhangan Keuangaantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran . ·e:I ra Repuhlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lem a-a Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. I 0. Peraturan Pemerintah Nomor I 04 Tahun 2000 ten tang Dai :1 Perimbangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000. 'cmor 4021 ), sebagairnana telah diubah dengan Peratur.m Pemer intah 't or 84 Tahun 2001 ( Lem ha ran Negara· Republik Indonesia Tahun : 10 Nomor 157, Tam .ahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia -l 166 .
11. Peraturan Pemcrintah Nomor I 05 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan "ertanggung jawaban Keuangan Daerah ( Lernbaran Negara Repubh · Indonesia Tahun 2000 Nornor 202), Tambahan Lernbaran egara Republik Indonesia 4022):
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tal.un 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemer 91 . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4417):
14. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 08 Tahun 200 I teruang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merang.n Nomor 09 Tahun 200-l Tanggal 6 Desernber 200-l tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwak ilan Rakyat Daerah Kabupaten rvkr::rngin ma a jabatan 2004-2009.
Memperhatikan
Menetapkan
Surat Edarun Menter: Keuangan nornor 3--l r\ :!000 tanggal 9 t\larc:t 2000 ientang Penvesuaian ga\_ji Poko Pejabat Negara.
Dengan persetuj uan
DEV/AN PERWt\KILAN Ri\ls.:.YAT DA[RAI I l&lt;AGUPATEN M[RANGIN
M[MlJTLJSK:\N
PERATURAN DAER/\! I KABUPATEN MER/\NG!N TEl T:\. {j KEDUDUKAN PROTOKOLLR DAN KEUANGAN PIMP!NA D.· .. ANGGOTA DEWAN PERWAK!LAN RAKYAT DAERAH.
BABI
KETENTl lAN UMllM
Pasal I
Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan
- (I). r:abupaten adalah Kabupa.en Merangin:
- (~) Bupati adalah Bupati Merangin .
- (3). Dewan Perwakil-n Rakvat daerah disebut DPRD adalah Sadan Legeslatif Daerrh Kabupaten Merangin :
- (4). Fimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kahupaten Merangin:
- 5). Anggota DPRD adalah merek . yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dar telah mengucapkan sumpah / \_janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
- 6). Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya ;
- 7). Sekretans DPRD adaiah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas persetujuan Pimpinan DPRD dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD,
- ). Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diherik an kepada seseorang untu mendapat penghormatan, perlakuan dan tarn iempat dalam acaru res1111 atau perternuan resmi ;
- 9) Protokuler adalah serangkaian aturan dalum acara kenegaruan acara resmi \ an ; rneliputi aturan merigenai ternnat. uua upacura. d.m tata pcnghonnatun schubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesua. dcngan jabatan Jan utuu kcdudukannva dalam Negara, pemeruuahnn uiau masva.uk.u .
•
- ( 10) Acara resmi nduluh acara yang bers1i'at resnu yang diarur ch111 dilak sanakun o leh Pernerintah Daerah atau Lcrnbaga Perwakilan daerah, dalarn m-laksanakan tuga. Jan fungsi tertentu dihadiri oleh pejabat Negara, pejabat Pemerintah, pejabat peruenntah Daerah serta undangan lainnya :
- (11). Tata upacara adalah aturan u.uuk melaksanakun upacara dalaru acara kenegar.ian J n acara resnu ;
- ( 12). Tata tempat adalah aturan tern pat bagi pejabat Negara, pejabut perner inah. pe-a apemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan a tau .1, Li resn 11 ;
- (13 ). Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pernberian hormat bag, pc a Negara, pejabat pernerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat ter.e · da.. m acara kenegaraan atau cara resmi :
- ( 14). Uang refresentasi adalah uang ynag diberikan setiap bulan kepada pimpinan a Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai oirnpinan dan an;.; -DPRD;
- 15). Uang paket adalah uang yang diberikan setiap buian kepada pimpinan dun Anggo: DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas :
- 16). Tunjangan jabatan adala.. tunjangan yang dibcrikun setiap bulan kcpada punpin ... n DPRD kerena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD :
- 17). Tunjangan alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan atau anggota DPRD sehubungun dengan kedudukannya sebagai k l -atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau kornir i. ata badan kehorrnatan, atau paniua anggaran atau alat ke!engkapan lainnya :
- 18). Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pirnpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesejahteraan dan pengobatan, rumah jabaran dan perlengkapan I rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas. uang duka wafat I tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah ;
- 19). Uangjasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan horrnat ;
- \_0). Biaya penunjang kegiatan adalah biaya \ ang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wcwcuang DPRD ·
- \_I). Anggaran pendapatun Jan belanja Dae rah selanj utnya discbui /Yl3D adalah reru ana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang disetujui oleh dewan Perwakilan Rakva: Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Dearah :
8.-\ B II
KEDllDlJKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pcriama Acara Resrni
Pasal :2
- (I). Pimpinan dan anggota DPRD mernperoleh kedudukan Protokoler Jan acara Resm:
- 2). Acara resmi sebagr imana dimaksud pada ayat (I) meliputi
:
- a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Oaerah
;
- b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah ;
- c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadir oleh Pejabat Pemerintah Daerah :
3agian Kedua
Tata Ternpat
Pasal 3
Tata tempat Pimpinan dan anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Kabupaten sebagai berikut :
- \_ Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah:
- Wakil-wak il Kellia DPRD bersama dengan Wak il Kepala Dacrah setelah Pejabat instan I vertikal lainnva . 0
- Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang seting...;1t Asisten Sekretaris Dearah dan Kepala Dinas . Sadan dan , tau satuan Kerja Daerah lainnya
Pasal 4
"ata tempat dalam rapat-rapat DPRD adalah sebagai berikut :
Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
Wakil-wakil Ketua DPRD duc.uk di sebelah kiri Ketua DPRD;
Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
Sekretaris DPRD, Peninjau dan undangai, sesuai kondisi Ruang Rapat.
Pasal 5
· tern.pat dalarn acara pengarnbilan surnpah janji dun pelanukan Kcpala Daerah dan ·ii Kepala Daeruh scbagui berik ut :
~etua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengarnbil Surnpah .lanji dan Melantik .epala Daerah Jan v,:aktl Kcpala Dcurah :
- Vakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD.
- -cnggota DPRD mcnduduk i tempat yang telah di sediuk an untuk :'\nggow:
- .epala Daernh Jan \\'akil Kepa!a Daerah \ang lama duduk disebclah kanan Pejabat yang
- . an mengambil Sumpah .lanji dan melanuk Kepala Daerah dan Wak,I Kepuln Daerah .
- C l'dlllil k: .. .'j'.1 1· '.)\_, · ..! ... '.',.ak,: k-:j)did u~dl~tll \;,,1~ .tk~t/1 d1lc11111~ uuduk d1:-,l..'.bcl.1h '. lrl \.\ ak il-v.ak rl "'·t.1.1
- r Sekretarrs DPI\I &gt; l\·mnpu J,111 ru Jungun sesua: Jengan kondis: Rua11ga11 Rapat .
- g. Mantan Kep&lt;1 1 .1 [ kd,.ih d.111 \\ akil Kepala Uearah setelah pclanukan duduk disebelah ·1r1 \Vakil-wak1I Kciuu Df&gt;Rl)
- h. "-.epala Daeruh ~ 1 in \\',1kil Kc:pala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan pej a bat , an~ 111e 11 ~am hi! :'t1111 pah .1 anj I Jan me la 111 i l, Ke pa la Dae rah Jan Wa k i I Kepa Daerah
Pasal 6
Tata tempat dalam acara pengucapan Sumpah · Janji Anggota DPRD rneliputi .
- a. Pimpinan DPR[) duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negen ata Pejab u yang ditunjuk duduk disebelah kanan Kepala Daerah ;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah I Janji, duduk ditempat yang tela disediakan ;
- c. Setelah pengucapan Sumpah Janji Pimpinan sernentara DPRD duduk disebelah .i Kepala Daerah
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunju · duduk ditempat yang telah disediakan ;
- e. Sekretrais DPRD duduk disebelah Pimpinan DPRD ,
6. =-Para undangan dan Anggota TJPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan ;
- f. Pers I kru TV Radio disedi..kan tempat sendiri.
Pasal 7
-ata temapat dalam acara pengambilan Sumpah .lan\_ji dan Pelanukan Ketua dan Wakil )PRO hasil Perniliha Umum sebagai berikut ·
- Pirnpinan Sementara DPRD uuduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepa.a Daerah .
- Pimpinan Serncntara DPRD duduk discbeluh kunan Kctua Pcngadilan Ncgeri ; 0
- Setelah pelantikan. Ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepalu Daerah dan Wakil Kepala daerah. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua OPRD;
- Mantan Pimpinan Sernentara DPRD dan Ketua Pengadilan negeri duduk ditempat yang telah disediakan.
Bagian Ketiga
Tata Upacara
Pasal 8
Tata Upacara dalarn Acara resrru dapat berupa upacaru bendera atau bukan upa ara bendera.
Untuk keseragarnun, kelancara, ketertiban dan kekhic'rnatan julannya acara re srru, diselenggarak an tata upacara sesu.u dengan keteruuan Peraturan 1\.:rundang-undangaP
F:3agian Kc:empat Tata Pcnghormatan
Pasal 9
- (I) Pimpinan dan /\nggota DPRD mendapat penghorrnatan setara dengan penghorrnatan yang diberikan kepada pejahat Pernerintah
- (2). Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanak an sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB III - BELANJA PlMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari
- a. Uang Representasi :
- o. Uang Paket ;
3. r Tunjangan Jabatan
:
- d Tunjangan Panitia ~1us,,rnarnh.
- = Tunjangan Komisi :
- -Tunjanga .. Panitia Anggaran :
- , Tunjaugan Sadan Kehormatan ;
- T unjanga n 1\ I at Kc lcngku pan I a i 11 nya
BAB III - BELANJA PlMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 11

- I). Pimninan dan Anggota DPRD diberikan uang Repn.sentasi ;
- 2). Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- \_). Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Kabupaten sebesar 80 o,,o (delapan puluh perseratus) dari uang Reprcsentasi Ketua DPRD Kabupaten.
11. Uang Representasi Anggota DPRD Kabupaten sebcsar 75 °o (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten.
- Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayut ( 1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan tunjangan Beras yang besarnya sarna denga ketentuan ,ang beriaku pada Pcga\\ai ncgcri Sipil
•
BAB III - BELANJA PlMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 12

- (I) !-impinan dan Anggota DPRD diber ikan uang Pak et.
- (2). Uang paket sebagairnana dimal Jud pada avat (I) sebesar JO :'o (sepuluh perseratus) dari uang f~ eprescninsi \ ang bersaugkutan
BAB III - BELANJA PlMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 13

- (I) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan
- (2). Tunjangnan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (. l) sebesar 145 % (seratus ernpat puluh lima perseratus) dari masing masing-masing uang Representasi.
BAB III - BELANJA PlMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 14

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah -uau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut ·
- a. Ketua sebesar 7,5 °,1u Tujuh setengan Perserntus l dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tun\_iangan Jahatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 ~o ( em pat perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 °n (t1ga prseratus) Odari TunjanganJabatan Ketua DPRD;
BAB III - BELANJA PlMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 15

Pajak penghasilan Pimpinan dun :\nggota DPRD dikenakan sesu.n dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan
BAB III - BELANJA PlMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 16

- I). Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Keluarganya diherikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, dengan ketentuan sama dengan ketentuan sarna dengan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
- \_) keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat perneliharaan kesehatan dan pengohatan yaitu suami atau istri berseta 2 (dua ) orr ng auak.
- 3) Tunjangan kesehatan dan pengibuun sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asurans: kesehatan yang ditunjuk oleh Pernerintah Daerah
BAB III - BELANJA PlMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 17

- I). Pirnpinan DPRD drsediakun rnusmg-musmg (satu ) run.ah jabatan beserta periengkapannv a dan I I satu: unit kenderaan Dinas Jabatan
- (2 J Penyediaan rum ah Jabatan, perengkapan dan kenderaan Dinas Jabatan Pim pi nan DPRD berpedornan pada standar yang ditetapkan derigan Keputus.m Kepala Daerah.
- (3 ). PaJ,, saat penyerahan pcmakai rumah jahaian bcscrta perlcngkupan scrta I (s.uu) kenderaan Dinas Jabatun, dituangkan dalam ikatan pcrjanjian antara Pemerintah Dacrah dengan Pimpinan DPRD.
- (4). Belanja pemeliharaan rumah jabatan besertu perlengkapannya dan kenderaan di.ias jabatan dibebankan pada APBD.
- (5). Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kenderaan dinas dalarn keadaan baik kepada Pernerintah Oaerah paling lambat l (satu) bulan sejak tanggal pernberhentian.
BAB III - BELANJA PlMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 18

- (I) Anggota DPRD dapat disediakan rnasing-rnasing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Penyediaan dan penyerahan sebagairnana dimaksud ayat (I) sarna dengan ketentuan yang berlaku pada pasal 17 ayat (2) dan ayat (3)
- (3) f1iaya Pemeliharaan rumal. dinas dan perlcngk apan dibebankan kepada APBD
- (~) Dalarn hal Anggora DPRD, diberhenukan atau berakhir masa jabatanya wajib mengernbalikan rumah dinas beserta perlengkapan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lam bat, I (satu) bu Ian sejak tanggal ditetapkannya.
BAB III - BELANJA PlMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 19

Rumah JabatanPimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DDRD tidak dapat disewabelikan atau di guna usahakan atau dipindahkan atau diubah struktur bagunan dan status hukumnya.
BAB III - BELANJA PlMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 20

- I) Dalam ha! Pemerintah Oaerah belum dapat rnenyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- 2) Tunjangan perumahan sebagaimana pada ayat (I) berupa uang sewa rumah yang besamya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
- I) Pimpinan dun anggoia DPRD disedikan pakaian dinas :, ang kctentuannya diatur dalarn Tata tertib DPRD
2. ~) Standar satuan hariJ Jan kual1tas paknian dinas duetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
h \ ans diberikan Dalam hal Pimpinan dan angg O
- au apabila meninggal enam i kali uang a. uang duka wafat \_e dunia dalam men al -uka refresentasi. uang
- h. Bantuan biaya pen ; rr an J a.1 h pengurusan dibcbankan dal..1111 /\1)13[) sejak Jan duka atau tempat tuga · ampai mpat pemakaman
Bagian Ketiga
Uang .lasa Pengabdian
BAB III - BELANJA PlMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 23

- l ). Pimpinan atau Anggota DPRD yang meningal dunia atau rnengakhiri masa bha u diberikan uang jasa pengabdian.
- \_)\_ Besamya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disesuail -dengan masa bhakti Pimpinan Jan ,\nggota [)F'RD c 1 ehgan Ketentuan ·
- a. Masa bhakti kurang dar I (satu ) tahun, dihitung l (satu ) tahun penuh dan diben 'a uang jasa pengabdian 1 (satu ) bulan uang refresentasi.
- b. Masa bhakti sampai dengan 1 ( satu) tahun, diberikan uanng jasa pengabdiar. I Lill bulan uang refresentasi.
- c. Masa bhakti sampai dengan 2 (dua ) tahun, diberikan uang jasa pengabdiar. ~ (dua bulan uang refresentasi.
- d. Masa bhakti sampai dengan 3 (tiga ) tahun, diberikan uang jasu pengabdian 3 (tis bulan uang refresentasi.
- e. Masa bhakti sampai dengan 4 ( em pat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian -(empat) bulan uang refresentasi.
- f Masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengab I setinggi-tinggir ya 6 (enam) bulan uang refresentasi.
Dalam hal Pirnpinan atau Anggota DPRD meninggal Junia uang jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan pada ahli warisnya
Pernbayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyata ·an diberhentiakan secara hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
BELANJA PE~l"NJANG KEGIATAN DPRD
Belanja penunjang kcgiatan discdiakan untuk mendukung kelancuran tugas, fungs: dan wewenang DPRD
- (2) Belanja penunjang kegratan sebagaimana dirnaksud pada ayut (I) disusun berdasarkan rencana kerja yang diietapkan Pirnpinan DPRD.
BAB V - PENGELOLAAN KEl'ANGAN
Pasal 25

- (1) Sekretrais DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota Df'RD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dun /\nggota D?RD dan Belanja penunjang kegiatan DPRD yang formulasikan ke dalam rencana kerja dan Anggran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
2. (2). Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) tersebut dalam ketentuan pasal IO dianggarkan dalam pos DPRD.
3. (3). Tunjangan kesejahteraan Pirnpman dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tersebut dalam ketentuan pasal l 6, pasal 17, pasal 18, pasal 20, pasal 21, pasal 22 dan pasal 23 serta belanja pe iunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 avat (2), dianggarkan dalam pos Sekretraiat yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
- a. Belanja Pepawai :
- b. Belanja Barang dan Jasa :
- c. Belanja Perjalanan Dinas
- d. Belanja Pemeliharaan ;
- e. Belanja Modal
9. 4). Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretrais DPRD dengan berpedornan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB V - PENGELOLAAN KEl'ANGAN
Pasal 26

?enganggaran atau tindakan yang berakibat pengeleuaran atas beban belanja DPRD untuk :ujuan lain dikeluarkan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan elanggar Hukum.
BAB V - PENGELOLAAN KEl'ANGAN
Pasal 27

- I). Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari /\PBD.
- \_). Penyusunan pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawihab belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disarnakan dengan belanja satuan kerja Perangk lat Dearah lainnya.
:
\_ iundangkan di Bangko
-da Tanggal
Oesember 2004
EKRETAR!S DAERAH ABUPATEN MERANClN
D to
ARf ANDl !BNUHA.IAR. SE :mbina Tingkat I Nip. 0 IO 076 226
:-\1BARAN DAERAH KABUP . .\ T::: MERA NGIN TAHUN 2004 NOMOR 0-4 ERi.
~ET£NTUAN PERALIII Ai\'
BAB V - PENGELOLAAN KEl'ANGAN
Pasal 28

- (I). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daeruh Kabupaten Merangin yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Kedudukan Prokotoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Merangin sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini mempedornani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004.
KETENTUAN PENllTUP
BAB V - PENGELOLAAN KEl'ANGAN
Pasal 19

Hal-ha! yang belurn cukup diatur dalam Peraturan mt sepanjang rnengenai tekrus pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati
BAB V - PENGELOLAAN KEl'ANGAN
Pasal 30

Peraturan Oaerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Pengundangan Peraturan Dearah ini dengan menetap-, n e dalam Lembaran Oaerah kabupaen Merangin.
Ditetapkan di Bang k o Pada tanggal 30 Desernber 2004
BUPATI MERANGIN,
D to
M. ROTAN! YUTAKA, SH
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal ( Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States ) dan meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal;
- b. bahwa Pasal 25 ayat (4) Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal ( Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States ) memberi hak kepada negara penandatangan untuk melakukan pemberitahuan ( notification ) ke International Centre for Settlement of Investment Disputes tentang jenis perselisihan yang akan atau tidak akan diserahkan penyelesaiannya pada yurisdiksi International Centre for Settlement of Investment Disputes ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perselisihan yang Tidak Diserahkan Penyelesaiannya pada Yurisdiksi International Centre for Settlement of Investment Disputes ;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2852);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERSELISIHAN YANG TIDAK DISERAHKAN PENYELESAIANNYA PADA YURISDIKSI INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES .
N/A
Pasal 1

Menetapkan perselisihan yang timbul dari keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten dalam wilayah Republik Indonesia sebagai perselisihan yang tidak diserahkan penyelesaiannya pada yurisdiksi International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).
N/A
Pasal 2

Melakukan pemberitahuan ke ICSID tentang penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai perselisihan yang tidak diserahkan penyelesaiannya pada yurisdiksi ICSID.
N/A
Pasal 3

Menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan tindakan yang diperlukan agar penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dicatatkan dan diumumkan oleh ICSID sesuai dengan konvensi ( convention ), peraturan ( regulations ), dan aturan ( rules ) ICSID.
N/A
Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,
Bistok Simbolon