PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 9 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 4 Januari 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6.2 TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN HASIL JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
- a. bahwa sehubungan terdapatnya tambahan sumber pendapatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak yaitu yang berasal dari Pelayanan kefarmasian untuk obat kronis rawat jalan pasien Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 6.2 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Hasil Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 171,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Askes PT Askes (Persero);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jminan Kesehatan Masyarakat;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10);
30. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 69);
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6.2 TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN HASIL JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK.
Pasal I
Bebarapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 6.2 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Hasil Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 20) diubah, sehingga berbunyi :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 11, angka 12, angka 14 diubah dan diantara angka 14 dan angka 15 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 14a dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 25, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan bertugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repunlik Indonesia.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.
5. Walikota adalah Walikota Pontianak.
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pontianak.
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak.
9. Dokter adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
10. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah seluruh penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas penggunaan akomodasi dan jasa pelayanan Rumah Sakit.
11. Pos Kebersamaan adalah sejumlah dana yang dihimpun dari proporsi jasa pelayanan paramedis yang akan didistribusikan kepada seluruh karyawan Rumah Sakit kecuali Dokter dan Manajemen.
12. Balancing Medik adalah sejumlah dana yang dihimpun dari proporsi jasa pelayanan medis yang akan didistribusikan kepada dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bertugas di Rumah Sakit sebagai balancing insetif medik.
13. Jasa Pelayanan Medik adalah imbalan yang diterima oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, perawatan, konsultasi, visite, dan rehabilitasi medik.
14. Jasa Pelayanan Paramedis adalah imbalan yang diterima oleh seluruh karyawan rumah sakit kecuali Dokter dan Manajemen atas jasa yang diberikan kepada pasien.
15. 14a. Jasa Pelayanan Managemen adalah imbalan yang diterima oleh seluruh karyawan rumah sakit kecuali Dokter dan Paramedis atas jasa yang diberikan kepada pasien.
15. Jasa Akomodasi adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan medis habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnostis, tindakan medis, tindakan keperawatan, dan rehabilitasi.
16. Insentif adalah penghargaan kepada karyawan atas segala jerih payahnya dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada pelanggan di luar gaji dan honorarium yang bersumber dari jasa pelayanan yang diremunerasi sesuai dengan kontribusi dan kinerja karyawan.
17. Insentif langsung adalah insentif yang diterima langsung oleh karyawan atau kelompok karyawan yang bersangkutan setelah dikurangi Pos Kebersamaan.
18. Insentif tak langsung adalah insentif yang diterima karyawan atau kelompok karyawan bersumber dari Pos insentif Kebersamaan yang pembagiannya berdasarkan Sistem Indeks dan Pembobotan.
19. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
20. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk diobservasi, didiagnosis, pengobatan rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
21. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan,rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
22. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan (BPJS) yang berasal dari peserta Askes PNS, Jamsostek, TNI/Polri, peserta mandiri serta peserta yang terdaftar pada Jamkesmas.
23. Kelompok Staf Fungsional adalah karyawan rumah sakit yang mencakup Medis dan Paramedis atau staf administrasi yang bekerja di ruang pelayanan.
24. Kelompok Staf Managemen adalah karyawan rumah sakit yang mencakup Komponen Struktural, Staf Rumah Sakit dan Staf yang bekerja di ruang administrasi rumah sakit.
25. Obat penyakit kronis di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)diberikan untuk penyakit Diabetes Miletus, Hipertensi, Jantung, Asma, Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), Epilepsi, Gangguan Kesehatan Jiwa Kronik, Stroke, dan Sistemik Lupus Eritematosus (SLE) dan Penyakit Kronis lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan bersama organisasi profesi terkait. Pelayanan kefarmasian Obat Program Penyakit Kronis diberikan oleh instalasi farmasi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf c dan huruf d, ayat (2) ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf c dan huruf d, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 4

- (1) Sumber dana yang dimanfaatkan untuk jasa pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak berasal dari :
- a. pasien umum ;
- b. pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- c. pelayanan kefarmasian obat program penyakit kronis pasien JKN/BPJS; dan
- d. pelayanan ambulans.
- (2) Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. sebesar 100% (seratus persen) dari jasa pelayanan pasien umum;
- b. sebesar 40% (empat puluh persen) dari klaim pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ;
- c. sebesar 40% (empat puluh persen) dari klaim pelayanan ambulan; dan
- d. jasa pelayanan untuk faktor pelayanan kefarmasian obat program penyakit kronis berdasarkan besaran jumlah klaim sebagai berikut :
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, ayat (3) diubah dan 2 (dua) huruf yakni huruf c dan huruf d dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat(4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
| JUMLAH KLAIM | JASA SARANA | JASA PELAYANAN |
|---------------------|---------------|------------------|
| <5 juta | 60% | 40% |
| 5 juta s/d 10 juta | 50% | 50% |
| 10 juta s/d 20 juta | 40% | 60% |
| 20 juta s/d 30 jt | 30% | 70% |
| >30 juta | 20% | 80% |
N/A
Pasal 5

- (1) Jasa pelayanan rumah sakit diberikan kepada seluruh pegawai rumah sakit, meliputi pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil.
- (2) Penerima jasa pelayanan pasien umum dikelompokan sebagai berikut:
- a. karyawan fungsional dan pemberi pelayanan langsung:
1. dokter, apoteker dan psikolog; dan
2. paramedis (perawat, asisten apoteker, bidan, analis, radiographer, termasuk petugas administrasi).
- b. karyawan manajemen dan pemberi pelayanan tidak langsung:
1. manajemen;
2. staf manajemen;
3. staf penunjang pelayanan (sanitasi, laundry, IPRS, gizi); dan
4. kasir dan pengelola.
- (3) Penerima jasa pelayanan pasien JKN dikelompokkan sebagai berikut:
- a. kelompok pemberi pelayanan langsung:
1. kelompok staf medis; dan
2. kelompok apoteker, asisten apoteker, perawat, bidan, analis, radiographer dan psikolog.
- b. kelompok pemberi pelayanan tidak langsung;
- c. kelompok manajemen (Kepala Bagian/Bidang, Kepala Sub Bagian/ Seksi, Staf Manajemen dan Pengelola Jasa Pelyanan); dan
- d. Direktur.
- (4) Penerima Jasa Pelayanan Kefarmasian Obat Program Penyakit Kronis dikelompokkan sebagai berikut:
- a. kelompok pemberi pelayanan langsung:
1. kelompok staf medis; dan
2. kelompok apoteker, asisten apoteker, perawat, bidan, analis, radiographer dan psikolog.
- b. kelompok pemberi pelayanan tidak langsung; dan
- c. kelompok manajemen (Direktur, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Staf Manajemen dan Pengelola Jasa Pelayanan).
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 4 Januari 2016
WALIKOTA PONTIANAK, ttd
SUTARMIDJI
Diundangkan di Pontianak pada tanggal 4 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd
MOCHAMAD AKIP
BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 9
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SINTANG
l'l � l&lt;/\TUl � /\N UUl'/\TI SINT/\NC NOMOR fl/ TAHUN2012 TENTANG
NAMA DAN KODE REKENING PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN ·usuNAN l)APATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG :, · p! � N
DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA
L1UP/\TI SINTANG,
- a. bahwa se suai dengan ketentuan Pasal 77 ayat ( 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun nama dan kode rekening yang sesuai dengan kebutuhan obyektif dan nyata sesuai karakteristik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, perlu ctitetapkan dengan Peraturan Bu pati Sintang;
- t. l. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penctapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian [Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 Y74 Nomor 55, Tarnbahan l.cmbaran Negara Rcpuulik Indonesia Nornor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun I Y&lt;J9 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Ppajak Bumi Dan Bangunan (Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1985 Nomor u8, Tc11111J,tlrnn Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3312) sclmg:1i111an;1 tclah diu huh dcngan Untlang-Undang Nornor 12 Tahun I 994 [Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Unclang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- s. unctang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 'J\i111ln-1han Lembaran Negara I � epubl.k I d · 4355)· , 1 n onesia Nomor ,
2. U 1 &lt;1·111g-U11d:1ng No111or I � Tah '2 . (&gt;. 1 · , , · c un 004 tent.ing Pemcnksuan, Pengclulm-11i Dun I anggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara l � epubll � &lt; l'.1doncsia Tahun '2004 Nomor 66, Tambahan 1,cm1J;1ran Negara 1,cpubllk Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencana � ,n Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia I ahun 2004 Nornor 104, Tambahan Lembaran Negara J&lt;epulJlik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Und,'.ng Nomor 32 Tahun '.2004 tcntang Pcmcrintahan Oaerah [Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor !25, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. (). Undang-Unclang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Aruara Pcrncrintah Pu sat Dan Pcmcrintahan Daerah (Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahu n '.2004 Nomor 126, Tambahan Lcmharan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Unclang Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Unclang-Uhclang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribu si Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraruran Perncrintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kcdudu kan Keuungan Kcpala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (l.cmburan Nl'g,1r;1 l � l'publik Indonesia Tahun '2000 Nomor 210, Tarnbahan Lcmburun Negara Rcpublik Indonesia Nornor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. l S. Peraturan Pemcrintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnfornrnsi Keuungan Daer8h (Lcmllaran Negara Republik lnclo1l&lt;'si.1 Tuhun 200S Nomor 138, T;irniJahan l.cmbnr.m Neguru l � cpu hlik lnrloru-siu Noruor 0 1 S7(&gt;);
V
00277
- 16 \_ pcraturan Pemcrintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kcunngan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 4 0, 'J\mliJahan Lcmbaran Negara l&lt;epLtblik Jndonesia Nomor 4578);
- J7. reraturan Pemerintah Nomor 79 Tahu n 2005 tenrang Pedoman rernbinaan Dan Pcngawasan Penyelenggaraan Pemerintahan oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- IH. l'cr;itur:111 l'c11wrint,tl1 No111or 8 '1'.tl1u11 :.WO(, tcJJt.111 g Laporan 1,cu,111ga11 l).111 JJe11g,1wasa11 Atas Penyctcnggaraun l'cmerintahan 1)&lt;1cr.ill (Lc111IJarw1 Negara Rcpu blik Indonesia Tahun '.20Uu Noruor 25, Taml.&gt;ahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4614);
- \9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi Dan· Pernerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lernilaran Negara l � cpublik lndonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organ isasi Perangkat Dacrah (Lembaran Negara f&lt;epublik Indonesia Tahun 2007 Nornor 8&lt;J, Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4741);
- 21.Peraturan Pernerintah NomorYl Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Perncrintahan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun '.2010 Nomor I '.23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 l (J5);
22. Pcraturan Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengeioiaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pcrubahan Kctiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor l Tahun 2005 tentang Kedudu kan Protokolcr Dan Kcuangan Pirnpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupatcn Sintang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Dacrah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan LemlJaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
25. Pera tu ran Dacruh 1..;; rhu pat en Sin Ul nµ, Noiuor 2 Tahu n '.2008 tentang Su sunan Organisasi Perungkat Daeruh Kauup,1tcn Sinlang (Lernbarun Daerah Kal.Jupatcn Sintang Tahun '.2008 Nonior 2, Tarnbahan l.ernbaran Oaerah Kabupaten Sintang Nomor '.2);
Menctapka
26. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Peclornan Pengelolaan Keuangan O ah . 1 h . J aer , sebagairnana te a diubah dengan I eraturan Menteri DaJam N . N -g Tahun 7 c egeri omor o 200;
Ml � MUTUSMN:
J'J·;F � /\'J'Ul � /\N IJUl'/\TI SINT/\NU TENT/\NG SUSUNAN N·\MA D:\N J,ODE i&lt;EKl � NJNG l'J·:NGI\NGGl\i � I\N DAl,1\M � N-GGARAN pENDI\PI\TI\N DI\N BELI\NJA DAER.AH MBUPI\TEN SINTANG
13AE3 I KETENTUAN UMUM Pasal 1
J)almn J'craturnn Jlup,11i ini, yang dimaksud dengan:
1. Ducrah ad.rlah l,abup:11en Sintang.
2. Pernerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur pcnyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang .
4. .J. Sek rct aris Dacrah adalah Sck reta ris Daerah Kabupaten Sintang.
5. Kcuangan Durruh urlalah scrnua huk dun kcwajibnn ducrnh dularu rangku pcnyrknggnrunn pcmcrintahan dacrah yang dapat dinilai clcngan uang tcrrnasuk clidalamnya segala bent uk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah terse but.
6. Pcngclolaan Kcuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi percncanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjuwaban, clan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pcndupatan dun Belanja Daerah, sclanjutnya disingkai APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas clan clisetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, mel,1yani, mr-mbcrdayakan clan mcnsejahterakan masvarakat.
9. Organisasi adulah unsur pcmerintahan daeruh vung tcrdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, clan Saluan Kerja Perangkat Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD actalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku penggu na anggaran / barang.
11. Program � d � ah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya Yang bensi satu atau lebih kegiata d ak . . n engan menggun an sumbcr daya yangd � s:diakan untuk mcncapai hasil yang terukur sesua1 dengan mrsi SKPD.
12. Kegiatan\_ act al ah bagian clari program yang dilaksanukan oleh satu atau lebih unit \_ke\_rJa pacla SKPD scbagai bagian dari pencapaian sasaran reru kur pada suatu program dan terdiri dari sckumpulan tindakan pengerahan. sumber daya baik yang berupa personal (sumber. daya mariusia], bai:ang modal terrnasuk peralatan dan telmolog1, dana, atau kombmasi dari beberapa atau ke semua jenis su mber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (outµut) dalam bentuk barang/jasa.
13. Pcncrima;111 Dacruh adulah uang yang masuk ke Kas Dae rah.
14. Pcngl'luaran Dacrah udalah uung y,1ng kcluar clari Kas Daerah.
5. J 5. Pendapatan Due rah adalah hak pcmerintah daerah yang diakui scbagai pcnambah nilai kekayaan bersih.
16. Belnnja Daerah adalah kewajiban pemcrintah daerah yang diakui scb,1gai pcngurangan nilai kekayaan bersih.
17. Pcm!Jiayaan Ducruh adalah scmua pencrimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kcmbali, baik pada tahun anggaran yang bcrsangkutan maupun pada tahu n-tuhun anggaran berikut nya.
BAB II - SUSUNAN NAMA DAN KODE REKENING
Pasal 2

- (1) Su su nan klasilik,1si pcnganggaran /\1'131) tcrdiri duri :
- a. Uru san Pcmcrimahun;
- b. Organiasi;
- c. Program clan Kegiatan;
- d. /\kun Keuangan;
- e. Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek.
- (2) Susunan Klasifikasi penganggaran APBD sebagaimana dimaksud pad a ayat ( l) Pasal ini, clihimpun menjadi satu kesatuan nama dun kodc .anggaran yang clisebut narna clan kode rekening.
BAB II - SUSUNAN NAMA DAN KODE REKENING
Pasal 3

- (1) Rincian nama dan kode rekening dalam APBD memuat susunan sebagai berikut : .
- b. Belanja Daerah, dirinci menurut urusan pemerintahan cl · l&lt;.L'loii 1 pok, jcnis, obyek , clan rincian obvek aerah, org,111isas1, bclanja;
- a. Pendapatan Daerah, dirinci menurut urusan p � m � rmtahan ctaerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan nncian obyek pendapatan;
Pembiayaan ...
Ditet"pk
"
an,,.
Pad
t
a tangga1
o:
�
o
Stl&lt;R
�
IS
�
ut ·
tntang
r
2012
"L •• -
•
"'M'\I
O,
DAERAH KABUPATEN SINTANG,
Ii,\
FL1
RP.RITA
�
JI AlIMAD
R
�
H
l&lt;ABUPATEN SINTANG TA HUN 2012 NOMOI
- c. Pembiayaan Daerah, dirinci rnenurut urusan pemerintahan dacrnh, orgarusasi, kclompok, jenis, obyek, dan riruiun ohy&lt;'k pcm biayna n;
2. ( 2 ) susunan narna dan kode rckcning scbagairnana dirnuk sud p;nl;i ayat ( 1) Pasal mt, sebagaimana tercanturn dalarn Lampiran I sampai dengan Lampiran V Peraturan ini yang mcrupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. (JI SKPIJ clapat mcngusulkan nama dan kodc rckcning kepada Tim /\nggnran Pcmcriruub Dauruh (Tl\l'D) d ilu.u' numu cl,in kodc n:kcning ya11g uluh cliut u r dul.uu l,a111pira11 l'n; 1 1ur.111 l suput i ini sepanjang dibutuhkan dalam pcnyusunan l � K/\-SKl'IJ.
4. ( 4) Penambahan nama clan kode rckcning dilakukan dengan menambah kodc rekcning sclanjutnya dan tidak diperkenankan mengganti narna dan kode rekening yang telah ada.
Pa sal 4
l);darn rnngk.i sin k rou isu s! n;11TH1 cl:111 koclc rcken ing pcngangguran witarH l'c111eri111:i11 d,111 l'1·rncri11t:i11 Ducruh sclJagaim.ina t crcantum clalam Larnpiran l'crntur.in l Ju put i ini, akun dilaku kan penycmpurnaan sccara bcrkala scsuui kcbu tu han ,
B/\B Ill KETENTUAN PENUTUP Pasal 5
l'cratu ran Bu pat.iini rnu lai bcrlaku scjak diundungkan.
Agar setiap orang mengctahuinya, mcmerintahkan pcngundangan Pcraturan Bupat i ini dcngan pcnempatannya dalam Benta Daerah Kabupatcn Sintang.
t
2012 Ditetapkan di Sintang pada tanggal ,2o l'!AA,,,.At'
BUPATI SINTANG,
��
·n
t
/
{ MILTON CROSBY
�
I
l5
l