PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor T Tahun 2023
Tentang TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014
Berlaku: 21 Tahun 2007
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHASA UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR t TAHUN2014 TENTANG
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA UTARA,
- a. bahwa dalam rangka melancarkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang serta mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara, maka perlu diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
- b. bahwa berdasarkan kententuan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, yang menyebutkan besaran TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan BPO Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan kemampuan APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2014.
- 1. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343)££*f
- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat.Dewan Perwakilan Rakyat.Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operas,onal,
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahur 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); ^
v
Menetapkan
- 17 Keputusan Gubemur Sulawesi Utara Nomor 190 Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Masa Jabatan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Masa Jabatan Tahun 2009-2014;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2007 Nomor 11);
18. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 238 Tahun 2009 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengeloaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2014;
22. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2014;
23. Peraturan Dewan Perwakilan, Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Utara.
8. 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPU adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Minahasa Utara.
9. 9 Sekretariat DPRD, yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur pendukung untuk melancarkan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Minahasa Utara^
v
- 10 Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Utara yang dipimpinnya.
- 12 Belanja Penunjang Operasional, yang selanjutnya disebut BPO adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
- 11 Tunjangan Komunikasi Intensif, yang disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
13. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang selanjutnya di sebut KKD adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap klaster.
16. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.
17. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.
BAB II
Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerahterdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.
BAB II
Pasal 3

- (1) Penentuan Kelompok KKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan menggunakan formula Kemampuan Keuangan Daerah sama dengan Pendapatan Umum Daerah (PUD) dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (BPNSD).
KKD = PUD-BPNSD
- (2) Pendapatan Umum Daerah (PUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokas, Umum.^l
PUD = PAD + DBH + DAU
v
- n\ Belania Peqawai Negeri Sipil Daerah (BPNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) ffitaXdan funjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang, mehput, Gaj, Pokok Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Beras, dan Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21).
BAB II
Pasal 4

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk tahun anggaran berjalan/berkenaan.
BAB II
Pasal 5

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, diatur sebagai berikut:
- a. di atas Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
2. b antara Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) sampai dengan Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.
BAB II
Pasal 6

- (1) Penghitungan dan penentuan KKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dilakukan setiap Tahun Anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil Penghitungan dan penentuan KKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2014 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
BAB III - TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 7

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan; dan
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupaTKl^ 5
BAB III - TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 8

TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
Pasai 9
Pemberian TKI diatur sebagai berikut:
- (1) Bagi daerah dengan KKD tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Bagi daerah dengan KKD sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Bagi daerah dengan KKD rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan paling banyak 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD.
BAB III - TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 10

Besaran TKI sesuai dengan klasifikasi KKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
BAB III - TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 11

TKI dimaksud dalam Pasal 10 dibayarkan terhitung mulai Januari sampai dengan Desember 2014.
BAB III - TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 12

Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan TKI dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
Pasal 13

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
Pasal 14

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada Pimpinan DPRD diberikan BPO setiap bulan dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah^
Pemberian BPO, diatur sebagai berikut:
- (2) Baoi daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang, BPO Pimpinan (} seb gaimana" dimaksud dalam Pasal 14 disediakan paling banyak 4(empat) kal, uang representasi Ketua DPRD ditambah TA (dua seperdua) kali jumlah uang representas, seluruh Wakil Ketua DPRD.
2. m Bad daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, BPO Pimpinan sebagaimana (} dimateu Malam Pasal 14 disediakan paling banyak 6(enam) kali uang representas. Sa DPRD dTtambah 4(empat) kali jumlah uang representas. seluruh Wakil Ketua DPRD
- (3) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah BPO Pimpinan [) sebagaimana dimaksud dalam 14 disediakan paling banyak 2(dua) kal. uang representasi Ketua DPRD ditambah VA (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
Pasal 16

Besaran BPO dimaksud dalam Pasal 15 sesuai dengan klasifikasi kemampuan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
Pasal 17

Penggunaan BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat san efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
Pasal 18

BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disediakan terhitung mulai Januari sampaai dengan Desember 2014.
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
BAB IV - BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
Pasal 19

- (1) Sekretaris DPRD menyusun anggaran BPO secara kolektif berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5dan pasal 15.
- (2) BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
- b. Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi; dan^-f
4. a Representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan ' yang ada dimasyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;
V
- c Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan upaca a peringatan hah adi daerah, melakukan koordinasi dan konsultas, kepada Kepala Daerah Musyawarah Pimpinan Daerah dan Tokoh - Tokoh Masyarakat mejadi juru bicala DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat atau kelompok yang bersifat insidental.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
Pasal 20

BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
Pasal 21

- (1) Sekretaris DPRD menyusun BPO yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Sekretariat DPRD.
- (2) Penganggaran BPO sebagimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek BPO dan rincian objek BPO.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
Pasal 22

- (1) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggungjawab atas penggelolaan BPO.
- (2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan BPO sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan :
- a. kwitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; dan
- b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukkannya.
- (3) Pengajuan pencairan dana untuk berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterirria telah dipertanggungjawabkan.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
Pasal 23

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban BPO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukkannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BPO dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan Belanja Penunjang Operasional.
- (3) Rincian penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelornpok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.
4. ia\ Ri.kti nPrtanaaunoiawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (Z) (' disampaikan99Kepfda BendaPhara9PengelUaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya./^t
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku sejaktanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.Qfa
Ditetapkan di
: Airmadidi
Pada tanggal
$
Januari 2014
/£,BUPATI MINAHASA UTARA
SOMPIE
$. F. SINGAL
Diundangkan di
Pada tanggal
: Airmadidi
:
3 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
Drs. JOHANNES A. RUMAMBI PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19541110 197603 1 011
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2014 NOMOR..fo
'^;un...
^TURANBUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
&amp; TAHUN 2014
ffl KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAn2014
HASIL PERHITUNGAN DAN PENENTUAN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN
RUMUS: A
KKD =PUD - BPNSD
PUD terdiri atas
BPNSD meliputi
PAD + DBH + DAU
Gaji Pokok;
Tunjangan Keluarga
Tunjangan Beras
Tunjangan PPh Pasal 21
Tunjangan Jabatan; dan
Tunjangan Fungsional Umum.
Kftteranqan :
- KKD
- PUD
- BP
- PAD
- . DBH
- . DAU
Kemampuan Keuangan Daerah
Pendapatan Umum Daerah
Belanja Pegawai
Pendapatan Asli Daerah
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Gaji dan Tunjangan PNS Daerah
,896.208.266,- Rp. 287.
.645.080.210,- Rp. 485
.104.843.387,- Rp.311
.057.726.210,- Rp. 39,
.650.000.000,- Rp. 20
.937.354.000,- Rp. 425
.011.379.462,- 211
Rp.
- . GT PNSD
B. PERHITUNGAN:
BerdasarKandatadanAPBD^^ Rp 39.057.726.210,-
- Rp 20.650.000.000,-
- Rp. 425.937.354.000,-
- Rp.485.645.080.210,-
- Rp. 197.748.871.944,-
- 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Bagi Hasil Pajak
3. Dana Alokasi Umum (DAU)
Jumlah Pendapatan Umum Daerah (PUD) Tahun Anggaran 2014
Belanja PNSD Kabupaten Minahasa Utara
Sehingoa Kenyan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2014.
adalah:
PENDAPATAN UMUM.DAERAH - BEU^ ™» ', ^ KKD=RP- 485.645.080.21u,- ^h =Rp. 287.896.208.266,-
C. PENENTUAN KLASIFIKASI PENtN IUAIN r\Lj^o.. ..
klasifikasi kelompok SEDANS m dimaksud huruf B, maka Kemampuan Berdasarkan perhitungan sebagaimansadimaksuaha Anggaran 2014 yang berada pada pada
7
y^BUPATI
MINAHASA UTARA
&lt;5K
| Belanja Penunjang Operasional Bagi Ketua dan Wakil Ketua ^PJmpjnajiDPRDl | URAIAN KLASIFIKASI JZL Tunjangan Komunikasi Intensif: Ketua, Wakil Ketua (Pimpinan DPRD) darj_Ang^oJa_DPRp . |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| + J_V^R£. 3.360.000,- Rp. 9.240.000,- | RENPAH DIBAWAH J*p^200M_ (3) 1 xRp. 2.100.000,- Rp. 2.100.000,- 2 x Rp. 2.100.000,- |
| + _2J42LRjJ^360:000£L Rp. 16.800.000 | KEMAMPUAN KEUANGXNJPAERAR SEDANG Rp. 200 MS/D _J*p_^400M__ 141 2xRp. 2.100.00, Rp. 4.200.000,- 4xRp. 2.100.000,- |
| + j4_V^x_Rp. 3.360.000,- Rp. 26.000.000,- | TINGGI DI ATAS Rp. 400 M_ ___15)__ 3xRp. 2.100.000,- Rp. 6.300.000,- 6xRp. 2.100.000,- |
| Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Rp 1680.000,-/ bulan/ orang | KETERANGAN J61__ Uang Representasi Ketua DPRD =Rp. 2.100.000,-/bulan |
BESARAN
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL
TENTANG
NOMOR
TANGGAL
If JANUARI 2014 nr.1AM1A TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014
b
TAHUN 2014
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
LAMPIRAN
II
:
DT KESIMPULAN:
Berdasarkan perhitungan penentuan dan klasifikasi ^^Z^^lf^ Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2014, sebagaimana dimaksud pada huruf B dan
- 1UrTunja^gaakn Komunikasi Intensif (TKI) yang diberikan kepada Pimpinarvdan Anggota ' DPRD kabupaten Minahasa Utara setiap bulan adalah pal.ng banyak 2(dua) kal. uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Utara- dan
- 2 tetania Penunjang Operasional (BPO) yang di sediakan untuk Pimpinan DPRD KabuTaten Minahasa Utara setiap bulan adalah paling banyak 4(empat) kal. uang Representasi Ketua DPRD ditambah 2V* (dua seperdua) kal. ]umlah uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.^
/£
BUPATI MINAHASA UTARA
SOMPIE $.F. SINGAL
Diundangkan di
:
Airmadidi
Pada tanggal
:
) Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEWH/IINAHASA UTARA
Drs. JOHANNES A. RUMAMBI PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19541110 197603 1 011
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2014 NOMOR. i