Unknown Unknown Nomor G Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 2 Tahun 1965
BAB III - KEPALI\ DESA Tugas dan Fungsl Pasal 3
Pasal 5

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
2. (21 Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (U paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
2. (21 Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Ttrgas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan d.esa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (U diatur dalam Peraturan Bupati.
n
n
Bagian Ketlga Pelaksana Teknls
BAB III - KEPALI\ DESA Tugas dan Fungsl Pasal 3
Pasal 7

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
2. (21 Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, dan paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dalam Peraturan Bupati.
Baglan KeemPat Pengangkatan Perangkat Desa Paragraf 1 Persyaratan
BAB III - KEPALI\ DESA Tugas dan Fungsl Pasal 3
Pasal 8

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakrva kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertatrankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka;
- d. berpendidikan paling rendatr sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- g. berkelakuan baik;
- h. berbadan sehat;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengart putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;
i
i
n
- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejatratan berulang-ulang; dan
2. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan selama menjadi perangkat desa. 1.
Paragraf 2 Mekanlsme Pengangkatan
BAB III - KEPALI\ DESA Tugas dan Fungsl Pasal 3
Pasal 9

- Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: n
- a. Kepala Desa melakukan seleksi calon Perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- d. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
Baglan Kellma Tata Cara Seleksl Calon Perangkat Desa Paragraf 1 Pembentukan Tlm
BAB III - KEPALI\ DESA Tugas dan Fungsl Pasal 3
Pasal 1

O
- Apabila terjadi kekosongan jabatan perangkat desa, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal kekosongan jabatan dimaksud, Kepala Desa melakukan Seleksi Calon Perangkat Desa dengan membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan KePala Desa. (1)
- Tim Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (21
- a. Unsur Pemerintahan Desa;
- b. Irmbaga kemasyarakatan desa/LPM;
- c. Tokoh masyarakat;
- Tim Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas: (3)
- a. mengumumkan seluas-luasnya tentang adanya lowongan jabatan perangkat desa;
n
- n
I
- b. mengumumkan jadwal waktu pendaftaran;
- c. melaksanakan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak dibukanya pendaftaran;
- d. menerima dan meneliti berkas pendaftaran para calon;
- e. membuat materi ujian seleksi yang akan diujikan;
- f. menetapkan jadwal ujian seleksi selambat-lambatnya 3 hari sejak berakhirnya waktu pendaftaran;
- g. memberitahukan/mengumumkan jadual ujiart kepada para calon paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diadakan ujian;
- h. melaksanakan ujian seleksi baik secara tertulis maupun lisan;
- i. memeriksa dan menilai hasil ujian seleksi dart menetapkan kelulusan peserta ujian; dan
- j. mengumumkan hasil ujian seleksi.
Paragraf 2 Pendaftaran
BAB III - KEPALI\ DESA Tugas dan Fungsl Pasal 3
Pasal 11

Pendaftar Calon Perangkat Desa diharuskan menyerahkan surat permohonan yang ditulis dengan tangan sendiri dengan dibubuhi materai cukup, dialamatkan kepada Kepala Desa, dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
Paragraf 3 Pelaksanaan dan Materl UJtan Seleksi
BAB III - KEPALI\ DESA Tugas dan Fungsl Pasal 3
Pasal 12

- (1) Ujian seleksi dilaksanakan di tempat yang telah ditetapkan oleh Tim Seleksi Calon Perangkat Desa.
2. tzl Materi ujian seleksi calon perangkat desa terdiri dari :
- a. pengetahuan agama;
- b. bahasa indonesia; dan
- c. pengetatruan umum dan pemerintahan.
- (3) Penyusunan materi ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e, dilaksanakan oleh tim dan dapat bekerjasalna dengan pergqruan tinggt atau instansi dinas pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut untuk menentukan kriteria kelulusan diatur dalam Peraturan Bupati.
n
n
Baglan Keenam
- (U Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izria tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2'l Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersanglutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Bagian Ketujuh
Pemberhentlan Perangkat Desa
BAB III - KEPALI\ DESA Tugas dan Fungsl Pasal 3
Pasal 14

- (t) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri ; atau
- c. diberhentikan.
- (21 Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagl memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
BAB III - KEPALI\ DESA Tugas dan Fungsl Pasal 3
Pasal 15

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa;
- c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepa1a Desa datam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan KePala Desa.
A
n
BAB III - KEPALI\ DESA Tugas dan Fungsl Pasal 3
Pasal 16

Perangkat desa yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal L4 ayat (U huruf a, diberikan pesangon sesuai kemampuan keuangan desa paling banyak 3 (tiga) kali penghasilan tetap perangkat desa menyesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
BAB III - KEPALI\ DESA Tugas dan Fungsl Pasal 3
Pasal 17

- (1) Untuk meningkatkan kinerja Perangkat Desa, Kepala Desa dapat melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kinerja Perangkat Desa.
2. {21 Berdasarkan hasil pembinaan, pengawas€ur, dan evaluasi yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa untuk memberikan sanksi administratif sampai dengan sanksi pemberhentian kepada Perangkat Desa yang kinerjanya menurun atau lalai terhadap tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Ketentuan pembinaan, pengawasar, dan evaluasi Camat terhadap Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB III - KEPALI\ DESA Tugas dan Fungsl Pasal 3
Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati
Baglan Kedelapan Larangan Perangkat Desa
BAB III - KEPALI\ DESA Tugas dan Fungsl Pasal 3
Pasal 19

Perangkat Desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan / atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisffi€, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
A
n
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundan gan- u ndan gan ;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah ljxrjijabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertan ggun gi awabkan.
BAB III - KEPALI\ DESA Tugas dan Fungsl Pasal 3
Pasal 2

O
- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
2. (21 Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pemberian sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan Rekomendasi dari Camat.
Baglan Kesembllan Mutasl Perangkat Desa
BAB III - KEPALI\ DESA Tugas dan Fungsl Pasal 3
Pasal 21

- Kepda Desa dapat melakukan mutasi jabatan terhadap perangkat desa setelah dikonsultasikan kepada Camat. (1)
- Mutasi yang dilakukan berdasarkan perkembangan kinerja dan kemampuan perangl&lt;at desa. (21
- Ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati. (3)
n
n
BAB VI - HUBUNGAN KER.IA
Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa dengan BPD sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan pemerintahan desa.
2. (21 Pemerintah Desa dengan lembaga kemasyarakatan desa sebagai bentuk kerjasama dalam memberdayakan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- (3) Pemerintatr Desa sebagai pelayan publik dengan warga masyarakat.
- (4) Pemerintah Desa dengan pemerintah desa lain dan instansi pemerintatr secara teknis administratif maupun taktis operasional melaksanakan koordinasi.
BAB VII - STRT'KTUR ORGANISASI DAIS TATA KER.'A
Pasal 25

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagfan tidak terpisatrkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB X - KETENTUAIY PERALIIIAN
Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.
n
n
BAB X - KETENTUAIY PERALIIIAN
Pasal 29

Perangkat Desa yang diangkat sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
BAB XI - ITETEITTUAIT PENUTIIP Pasal 3O
Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XI - ITETEITTUAIT PENUTIIP Pasal 3O
Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daeratr ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 0 7 DEC 2015
PJ. BUPATT SITUBONDO
ZAINAL MI'HTADITN
Diundangkan.di Situbondo Pada tanggal 2 5 APR 2016 STKRTTARIS DAERATI KABIIPATTIT SITIIBONDO,
SYAIN'LLAII
W
LEMBARAIT DAERAH KABTIPATTIT SITIIBONDO TAHUIY 2016 ITOTIOR 1 ITORTG PIRATI'RAIT DATRAII KABI'PATEIT SITI'BOITDO PROVIilSI JAUTA TIIIIIR z 444-8|2OIS
n
PEITJELASAIT
ATAS
PTRATT'RAN DATRAII KABT'PATEIT SITUBOITDO IIOMOR TAHUN 2015
TTNTANG
SUSUNAN ORGAITISASI DAN TATA KER'A PTUERINTAH DESA DAIS PERANGI(AT DESA
L T'UUT
Organisasi Pemerintatr Desa merupakan Organisasi yang paling bawah dalam wadah Organisasi Pemerintah yang ada saat ini, sehingga organisasi Pemerintahan Desa yanga ada saat inilah yang mengawali dalam pelayanan Administrasi Pemerintahan tertentu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya dalam melaksanakan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 serta untuk memberdayakan organisasi Pemerintah Desa secara optimal dalam menunjang kelancaran pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyaral&lt;at perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.
Pasal I
Cukup jelas.
BAB XI - ITETEITTUAIT PENUTIIP Pasal 3O
Pasal 2

Cukup jelas.
BAB XI - ITETEITTUAIT PENUTIIP Pasal 3O
Pasal 3

Cukup jelas.
BAB XI - ITETEITTUAIT PENUTIIP Pasal 3O
Pasal 4

Cukup jelas.
BAB XI - ITETEITTUAIT PENUTIIP Pasal 3O
Pasal 5

Cukup jelas.
BAB XI - ITETEITTUAIT PENUTIIP Pasal 3O
Pasal 6

Cukup jelas.
BAB XI - ITETEITTUAIT PENUTIIP Pasal 3O
Pasal 7

Cukup jelas.
BAB XI - ITETEITTUAIT PENUTIIP Pasal 3O
Pasal 8

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.
n
Huruf c
Surat pernyataan untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka TUnggal Ika dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup.
Huruf d
Pendidikan dibuktikan dengan melampirkan fotokopi Ijasah pendidikan formal terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang benvenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.
Huruf e
Usia dibuktikan dengan melampirkan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
Huruf f
Dibuktikan dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala Desa setempat.
Huruf g
Dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik/SKCK dari Kepolisian Republik Indonesia.
Huruf h
Dibuktikan dengan melampirkan Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah/puskesmas.
Huruf i
Dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Bebas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas.
Huruf j
Dibuktikan dengan melampirkan Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri batrwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.
Huruf k
Dibuktikan dengan melampirkan Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah di$atuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
Huruf I
Cukup jelas.
BAB XI - ITETEITTUAIT PENUTIIP Pasal 3O
Pasal 9

Cukup jelas.
BAB XI - ITETEITTUAIT PENUTIIP Pasal 3O
Pasal 10

Cukup jelas.
A
n
BAB XI - ITETEITTUAIT PENUTIIP Pasal 3O
Pasal 11

Cukup jelas.
BAB XI - ITETEITTUAIT PENUTIIP Pasal 3O
Pasal 12

Cukup jelas.
Cukupjelas.
Penyusunan materi ujian seleksi dapat diLaksanakan oleh Perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Cukup jelas.
BAB XI - ITETEITTUAIT PENUTIIP Pasal 3O
Pasal 13

Cukup jelas.
BAB XI - ITETEITTUAIT PENUTIIP Pasal 3O
Pasal 14

Cukup jelas.
BAB XI - ITETEITTUAIT PENUTIIP Pasal 3O
Pasal 15

Cukup jelas.
BAB XI - ITETEITTUAIT PENUTIIP Pasal 3O
Pasal 16

Cukupjelas.
BAB XI - ITETEITTUAIT PENUTIIP Pasal 3O
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasa1 18
Cukup jelas.
BAB XI - ITETEITTUAIT PENUTIIP Pasal 3O
Pasal 19

Cukupjelas.
BAB XI - ITETEITTUAIT PENUTIIP Pasal 3O
Pasal 2

O
Cukup jelas.
BAB XI - ITETEITTUAIT PENUTIIP Pasal 3O
Pasal 21

Cukupjelas.
BAB XI - ITETEITTUAIT PENUTIIP Pasal 3O
Pasal 22

Cukup jelas.
BAB XI - ITETEITTUAIT PENUTIIP Pasal 3O
Pasal 23

Cukup jel,as.
BAB XI - ITETEITTUAIT PENUTIIP Pasal 3O
Pasal 24

Cukup jelas.
BAB XI - ITETEITTUAIT PENUTIIP Pasal 3O
Pasal 25

Cukup jelas.
BAB XI - ITETEITTUAIT PENUTIIP Pasal 3O
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal27
Cukup jel;as.
BAB XI - ITETEITTUAIT PENUTIIP Pasal 3O
Pasal 28

Cukup jelas.
BAB XI - ITETEITTUAIT PENUTIIP Pasal 3O
Pasal 29

Cukup je1as.
BAB XI - ITETEITTUAIT PENUTIIP Pasal 3O
Pasal 30

Cukup jelas.
n
n
BAB XI - ITETEITTUAIT PENUTIIP Pasal 3O
Pasal 3

1 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas.
TAMBAHAIY LTMBARAIT DATRAH KABI'PATEIT SITI'BONDO NOMOR
LAMPIRAN Peraturan Daerah I(abupaten Situbondo
ranggal:[l
DEC2015 Nomor : E Tahun2015
STRTIKTI'R ORGAITISASI DAN TATA KIRJA PEMERIISTAH DESA
PJ. BTIPATI SITTIBOIYDO,
ZAIITAL MI'HTADIIIY
Keterangan :
- = garis koordinasi
= garis komando