PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 18 Tahun 2016
Tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA SECARA PARALEL DI KOTA PONTIANAK
Berlaku: 28 April 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA SECARA PARALEL DI KOTA PONTIANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu satu pintu perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas yang dilaksanakan secara terus menerus berupa perbaikan proses penyelenggaraan, peningkatan bentuk sinergi dan koordinasi serta pemberian kemudahan bagi masyarakat/pelaku usaha;
- b. bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan secara terus menerus merupakan prinsip yang harus dikedepankan oleh setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan sesuai ketentuan berlaku;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelengaraan Pelayanan Satu Pintu perlu diatur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Usaha Secara Pararel;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Usaha Secara Paralel di Kota Pontianak;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756 );
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4675), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4892);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4861);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4987);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
18. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
21. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
24. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/MIND/PER/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.11/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
27. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikas dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
4. 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit; 30. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasidan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan pembinaan Pasar Tradisional;
33. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/MDAG/PER/7/2015 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/MDAG/PER/10/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2015 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya;
34. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 22 Seri B Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 96), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 2);
39. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 51);
40. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 57);
41. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Kepada Kepala Badan PelayananPerizinan Terpadu Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 47);
42. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 54);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PENYELENGGARAAN SECARA
PELAYANAN PERIZINAN PARALELDI KOTA PONTIANAK
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BP2T adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah proses/kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan di bidang Penanaman Modal dan Teknis Daerah yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Walikota yang memiliki kewenangan pemberian perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah standar pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai peraturan yang berlaku.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal oleh Perseorangan atau Badan Usaha, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Kota Pontianak.
10. Perizinan Penanaman Modal adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Perizinan Teknis Daerah adalah pemberian persetujuan atau legalitas oleh Pemerintah Daerah melalui BP2T berdasarkan pelimpahan kewenangan sesuai urusan pemerintahan daerah kepada Badan Hukum atau Perseorangan dalam bentuk izin atau Surat Izin untuk melakukan kegiatan/usaha.
12. Rekomendasi Pendahuluan adalah persetujuan/dukungan Pemerintah Daerah terhadap penanam modal, pelaku usaha/kegiatan dalam bentuk rekomendasi Walikota dengan ketentuan pemenuhan aspek yang sifatnya mengikat sebelum diterbitkan izin terhadap suatu rencana pembangunan/kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi, serta memiliki nilai strategis tertentu bagi daerah seperti: Hotel, SPBU, Menara Telekomunikasi/Tower, Pusat Perbelanjaan (Mall), Rumah Sakit, Apartemen, Kondominium, Perumahan skala tertentu,Gudang, Usaha Pariwisata tertentu dan lain-lain yang ditetapkan oleh Walikota.
13. Dokumen Lingkungan adalah rekomendasi/persetujuanyang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagai bagian tak terpisahkan dari SPPL, UKL-UPL atau Amdal dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
14. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
15. Izin Gangguan (Hinder Ordonantie ) yang selanjutnya disingkat HO adalah Izin tertulis tempat usaha/kegiatan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan dan berlangsung secara terus menerus ( continue ).
16. Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disingkat SIUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan atau perorangan untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
17. Tanda Daftar Perusahaan selanjutnya disingkat TDP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan atau perorangan untuk mendapatkan Tanda Pengesahan yang diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaannya.
18. Izin Usaha Jasa Konstruksi selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan yang berbadan hukum atau perorangan untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi.
19. Izin Trayek adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan atau perorangan yang berbadan hukum untuk melakukan usaha angkutan orang dengan kendaraan umum pada jaringan trayek.
20. Izin Usaha Angkutan selanjutnya disingkat IUA adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan atau perorangan yang berbadan hukum untuk melakukan usaha angkutan orang dan barang.
21. Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah penyederhanaan perizinan operasional dibidang kesehatan oleh Pemerintah Kota Pontianak yang meliputi Klinik, Rumah Sakit, Apotek, Penyelenggaraan Optikal, Pedagang Eceran Obat, dan Laboratorium Kesehatan.
22. Tanda Daftar Usaha Pariwisata selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku.
23. Izin Usaha Perikanan selanjutnya disingkat IUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan atau perorangan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
24. Tanda Daftar Gudang selanjutnya disingkat TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
25. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
26. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
27. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil.
28. Izin Penanaman Modal adalah Izin Prinsip dan Izin Usaha Penanaman Modal yang diterbitkan sesuai ketentuan perundangan.
29. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang diterbitkan dam ditetapkan sesuai mekanisme ketentuan yang berlaku.
30. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas izin prinsip/persetujuan penanaman modalnya, kecuali ditentukan lain.
31. Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus, mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
32. Standar Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan perizinan dalam pelayanan terpadu satu pintu.
33. Jenis Pelayanan adalah pelayanan yang dihasilkan oleh unit penyelenggaraan pelayanan.
34. Prosedur Pelayanan adalah aktivitas pelayanan dari awal sampai dengan akhir pemberian pelayanan.
35. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan.
36. Sarana dan Prasarana adalah fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan.
37. Waktu Penyelesaian adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan.
38. Biaya Pelayanan adalah besaran tarif retribusi yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
39. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem elektronik pelayanan perizinan investasi yang terintegrasi secara nasional, sehingga proses pelayanan perizinan investasi yang diselenggarakan oleh BP2T langsung dapat diakses dan terpantau oleh Pemerintah.
40. Sistem Informasi Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat SIMYANDU adalah program aplikasi penunjang pelayanan perizinan terpadu pada BP2T sebagai perangkat penunjang penyelenggaraan perizinan yang merupakan kewenangan daerah.
41. Masa berlaku izin adalah lama waktu izin dinyatakan berlaku.
42. Masa berlaku retribusi adalah jangka waktu retribusi atas masa berlaku suatu izin sebelum dinyatakan terhutang.
43. Pemberian Disinsentif adalah pelaksanaan kebijakan yang mengatur tentang pengenaan bentuk kompensasi dalam rangka penertiban izin yang berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, mengimbangi, membatasi, maupun mengurangi sebagai akibat keterlambatan dalam proses penerbitan izin yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.
44. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disingkat RMJ adalah Ruang yang terdapat pada pedestrian sisi kiri hingga sisi kanan jalan sebagai jalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan, yang dibatasi oleh batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
45. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.
46. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis batas yang tidak boleh dilampaui oleh bangunan kearah Garis Sempadan Jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.
47. Pelayanan Penanganan Pengaduan Perizinanadalah sebuah sistem dalam menangani keluhan/ketidak puasan dari pada masyarakat terkait penyelenggaraan perizinan/non perizinan secara langsung atau tidak langsung kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
48. Pelayanan Pengajuan Permohonan Keringanan Retribusi termasuk kemudahan lainnya atas suatu kegiatan Investasi/Penanaman Modal adalah proses dimana Pemohon mengajukan keringanan atas Retribusi yang telah ditetapkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak.
49. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Perizinan Dalam Proses adalah mekanisme yang menerangkan proses pelayanan perizinan yang telah masuk dalam penghitungan waktu pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak dimana pemohon meminta kejelasan dalam perizinan.
50. Pelayanan Konsultasi, Informasi dan Fasilitasi permasalahan terkait Perizinan Penanaman Modal adalah mekanisme dalam penyelenggaraan non perizinan dimana pemohon/investor membutuhkan informasi mengenai permasalahan perizinan di Kota Pontianak.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara pelayanan, perangkat teknis daerah terkait dan pelaku usaha dalam suatu proses yang bersifat tetap, jelas dan mengikat bagi proses pengajuan izin di Kota Pontianak dalam satu kesatuan proses yang utuh.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:
- a. meningkatkan kualitas layanan perizinan secara terpadu oleh penyelenggara pelayanan kepada pelaku usaha;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan melalui penyelenggaraan perizinan secara paralel di Kota Pontianak;
- c. mewujudkan pola kerjasama dan koordinasi secara terpadu dalam rangka kejelasan penerbitan izin di Kota Pontianak;
- d. memberikan acuan secara terbuka bagi penyelenggara pelayanan, perangkat teknis terkait dan pelaku usaha dalam rangka pelayanan perizinan;
- e. meningkatkan aspek kendali dari semua pihak ## BAB III
PRINSIP TATA KERJA PENYELENGGARAAN
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 5

- (1) Kebijakan dan sistem penyelenggaraan pelayanan berbasis satu pintu merupakan landasan utama penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha secara paralel.
- (2) Kerangka utama penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha secara paralel adalah cara pandang aspek perizinan dari sudut kewenangan dan kebijakan pemerintah melalui suatu pemetaan perizinan yang wajib dimiliki, bukan dari sudut pelayanan kebutuhan / keinginan pemohon maupun pihak lain yang berkepentingan.
- (3) Pola penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha secara paralel mengutamakan suatu pendekatan proses yang dilakukan secara sekaligus dalam waktu bersamaan dengan hasil akhir berupa terbitnya beberapa naskah izin yang memiliki batas/masa berlaku.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha secara paralel wajib memperhatikan seluruh kewenangan penerbitan izin yang ada dan dilimpahkan pada BP2T.
- (2) Kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud meliputi kewenangan penerbitan izin penanaman modal, izin dasar dan izin teknis lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan pelayanan perizinan usaha secara paralel, apabila terjadi penolakan terhadap salah satu aspek izin, maka hal tersebut diartikan sebagai penolakan pemberian izin usaha secara keseluruhan.
- (4) Dalam hal penerbitan izin usaha secara paralel, tanggal penerbitan ditetapkan harus sama dan masa berlaku keseluruhan izin usaha harus sama.
- (5) Apabila terdapat ketentuan teknis berdasarkan peraturan yang menyatakan izin usaha berlaku kurang dari 5 (lima) tahun, maka seluruh izin usaha secara paralel disesuaikan jangka waktunya menjadi kurang dari 5 (lima) tahun.
- (6) Segala tindakan administrasi yang ditempuh untuk kepentingan pengendalian terhadap salah satu izin usaha yang sudah terbit, dinyatakan mempengaruhi dasar pemberian izin usaha secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh atas nama kebijakan dan wewenang pemerintah.
BAB IV - JENIS BIDANG USAHA YANG PROSES PELAYANANNYA DIPARALELKAN
Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha secara paralel didahului dengan pemetaan perizinan yang wajib dipenuhi berdasarkan jenis bidang usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha.
- (2) Pemetaan perizinan yang ditetapkan wajib untuk dipenuhi berdasarkan jenis bidang usaha adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB IV - JENIS BIDANG USAHA YANG PROSES PELAYANANNYA DIPARALELKAN
Pasal 8

- (1) Berdasarkan pemetaan perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), lebih lanjut diatur mengenai penetapan jenis izin yang akan diparalelkan sesuai jenis bidang usaha.
- (2) Penetapan jenis izin yang akan diparalelkan sesuai jenis bidang usaha adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB V - PERSYARATAN DAN TATA KERJA PENGAJUAN
Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha secara paralel tetap memperhatikan jenis persyaratan masing-masing izin yang akan diparalelkan.
- (2) Jenis persyaratan izin ditetapkan sesuai ketentuan yang mengatur tentang standar operasional prosedur pelayanan perizinan terpadu.
- (3) Pemenuhan persyaratan yang dilakukan oleh pemohon merupakan dasar pemrosesan dan penerbitan izin usaha secara paralel.
BAB V - PERSYARATAN DAN TATA KERJA PENGAJUAN
Pasal 10

- (1) Sebelum mengajukan permohonan izin usaha secara paralel, pemohon berhak untuk menerima layanan informasi, konsultasi dan fasilitasi pelayanan yang sudah disediakan terkait jenis bidang usaha, jenis izin yang wajib dimiliki, jenis izin usaha yang diparalelkan dan lama waktu penerbitan.
- (2) Setelah memberikan informasi, konsultasi dan fasilitasi yang diperlukan pemohon, Petugas Pelayanan memberikan Formulir Dasar - Pengajuan Perizinan Usaha Paralel kepada pemohon.
- (3) Pemohon wajib mengisi Formulir Dasar - Pengajuan Perizinan Usaha Paralel yang disediakan pada Loket Pelayanan BP2T.
- (4) Formulir Dasar - Pengajuan Perizinan Usaha Paralel berisi informasi sekurang-kurangnya antara lain : deskripsi kegiatan usaha, modal usaha/modal kerja dan jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (5) Bentuk Formulir Dasar Perizinan Usaha Paralel ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BP2T.
- (6) Setelah mengisi Formulir Dasar Perizinan Usaha Paralel dan disetujui oleh Petugas Pelayanan, pemohon diminta untuk melengkapi persyaratan masing-masing izin dengan melakukan pemilahan berkas sesuai jenis izin dan menyerahkannya kembali kepada Petugas Pelayanan.
BAB VI - TATA KERJA PEMROSESAN
Pasal 11

- (1) Formulir Dasar - Pengajuan Perizinan Usaha Paralel yang sudah diisi oleh pemohon, wajib diverifikasi oleh Petugas yang memiliki Sertifikat Pelatihan Penanaman Modal.
- (2) Hasil verifikasi Petugas yang memiliki Sertifikat Pelatihan Penanaman Modal akan menentukan apakah proses perizinan dapat langsung dilanjutkan atau harus memenuhi terlebih dahulu proses penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (3) Apabila harus memenuhi terlebih dahulu proses penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal, maka pemohon wajib untuk memenuhi ketentuan tersebut.
- (4) Dalam hal ini, proses perizinan usaha paralel dapat dilanjutkan secara bersamaan apabila Petugas yang memiliki Sertifikat Pelatihan Penanaman Modal menyatakan telah memiliki informasi yang cukup terkait pemrosesan Izin Prinsip Penanaman Modal yang mekanismenya telah ditetapkan berlaku secara nasional.
BAB VI - TATA KERJA PEMROSESAN
Pasal 12

- (1) Berkas pengajuan perizinan usaha secara paralel yang sudah diterima oleh Petugas Pelayanan, langsung diserahkan kepada Sekretariat Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu yang terdapat pada BP2T.
- (2) Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu dalam hal ini akan mengkoordinasikan lebih lanjut berbagai aspek teknis terkait termasuk penerbitan rekomendasi teknis dari SKPD apabila diperlukan dan aspek persetujuan Kepala BP2T selaku penanggung jawab tim.
- (3) Setelah ditetapkan persetujuan oleh Kepala BP2T atas pertimbangan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu, proses peng-inputan berkas dilakukan oleh Petugas Pelayanan secara sekaligus sesuai jenis izin usaha yang diparalelkan.
- (4) Secara lebih rinci, standar operasional prosedur pemrosesan perizinan usaha secara paralel ditetapkan oleh Kepala BP2T.
- (5) Jangka waktu proses penyelenggaraan perizinan usaha secara paralel tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB VII - TATA KERJA PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS
Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha secara paralel tetap memperhatikan pemenuhan rekomendasi teknis dari SKPD teknis terkait selama hal tersebut dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pola permintaan rekomendasi teknis tidak diperkenankan lagi dilakukan oleh pemohon kepada SKPD yang bersangkutan.
- (3) Proses rekomendasi teknis dikoordinasikan oleh BP2T melalui Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu yang sudah terbentuk pada BP2T.
BAB VII - TATA KERJA PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS
Pasal 14

- (1) Pengajuan rekomendasi teknis dilakukan oleh BP2T dalam bentuk Surat Permintaan Rekomendasi Teknis.
- (2) Surat Permintaan Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anggota Tim Teknis yang merupakan perwakilan dari SKPD, untuk disampaikan kepada Kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD teknis dapat menugaskan perangkatnya untuk melakukan pemeriksaan lapangan sesuai ketentuan dan kewenangan yang ada.
- (4) Hasil pemeriksaan lapangan dapat menjadi dasar pertimbangan Kepala SKPD teknis sebelum memutuskan untuk merekomendasikan.
- (5) Rekomendasi Kepala SKPD teknis dibawa oleh Anggota Tim Teknis yang merupakan perwakilan dari SKPD dimaksud untuk kemudian diproses sesuai mekanisme dan tata kerja Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu pada BP2T.
BAB VII - TATA KERJA PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS
Pasal 15

- (1) Proses penerbitan rekomendasi teknis oleh Kepala SKPD teknis ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Penerbitan rekomendasi teknis setelah proses penerbitan disetujui oleh kepala SKPD.
- (3) Jangka waktu proses penerbitan rekomendasi teknis dihitung setelah Surat Permintaan Rekomendasi Teknis dinyatakan diterima oleh Anggota Tim Teknis yang merupakan perwakilan dari SKPD sampai dengan rekomendasi teknis dinyatakan diterima oleh Ketua Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu pada BP2T.
- (4) Apabila telah melewati batas waktu yang ditentukan, kesimpulan atas penanganan/proses dokumen belum dinyatakan SKPD teknis, maka SKPD teknis dianggap menyetujui dan proses perizinan dapat dilanjutkan ke tahap penerbitan.
- (5) Segala bentuk keberatan dari SKPD teknis akan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya selama hal tersebut merupakan pelanggaran ketentuan teknis dilapangan yang dibuktikan dengan sebuah Berita Acara.
BAB VII - TATA KERJA PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS
Pasal 16

- (1) Rekomendasi teknis pada prinsipnya merupakan persetujuan awal dari Kepala SKPD teknis atas dimulainya suatu kegiatan/usaha dan hal tersebut dinyatakan berlaku selama kegiatan/usaha melaksanakan aspek ketentuan yang ditetapkan/ direkomendasikan .
- (2) Pemberian rekomendasi teknis ditetapkan hanya satu kali selama kegiatan /usaha berlangsung sesuai aspek ketentuan yang ditetapkan/ direkomendasikan.
- (3) Untuk perpanjangan izin selama tidak terjadi perubahan/ pelanggaran, ditetapkan tidak perlu mendapatkan rekomendasi yang sifatnya sama dari SKPD teknis.
- (4) Segala bentuk perubahan/pelanggaran yang terjadi diluar aspek ketentuan yang ditetapkan/ direkomendasikan merupakan tanggung jawab pemohon dan ditetapkan sebagai pelanggaran rekomendasi teknis/ izin dari pemerintah.
- (5) Adanya perubahan / pelanggaraan yang sifatnya fatal, wajib dipersyaratkan izin baru dengan pemenuhan rekomendasi teknis kembali dari SKPD, setelah sebelumnya dilakukan pembatalan izin oleh BP2T.
BAB VIII - JANGKA WAKTU PEMROSESAN
Pasal 17

- (1) Jangka waktu pemrosesan/ penerbitan izin yang dilakukan secara paralel ditetapkan selama 5 (lima) hari kerja untuk yang memerlukan rekomendasi teknis dari SKPD.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak berkas perizinan dinyatakan diterima dari pemohon sampai dengan seluruh naskah izin dinyatakan terbit/ditandatangani oleh Kepala BP2T.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak termasuk lama waktu pembayaran retribusi oleh pemohon.
BAB VIII - JANGKA WAKTU PEMROSESAN
Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan administrasi dan atas pertimbangan upaya percepatan pelayanan oleh pemerintah, pembayaran retribusi yang sifatnya tertunda dikarenakan berbagai faktor dari pihak pemohon ditetapkan masa evaluasi dan pemantauan yaitu selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila melewati jangka waktu tersebut, permohonan izin dapat ditinjau kembali atau bahkan dinyatakan ditolak, karena dapat mengganggu sistem database perizinan dan sistem pengelolaan retribusi serta pertimbangan faktor kesungguhan/ keseriusan pemohon untuk memiliki izin dan melaksanakan usaha sesuai ketentuan.
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 19

- (1) Pembinaan terhadap kebijakan penyelenggaraan perizinan usaha secara paralel dengan arah peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik di Kota Pontianak dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan system, sumber daya manusia dan koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Pembinaan secara teknis menyangkut sistem dan pola penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha secara paralel guna meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan perizinan dilaksanakan oleh Kepala BP2T.
- (4) Pembinaan teknis administratif meliputi tata hubungan kerja, evaluasi dan pelaporan.
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 20

- (1) Pengendalian terhadap pencapaian maksud dan tujuan pengaturan dalam peraturan initermasuk hambatan, permasalahan dan kendala yang sifatnya berpengaruh secara strategis dan kompleks merupakan tanggung jawab Sekretaris Daerah.
- (2) Pengendalian terhadap seluruh proses kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha secara paralel merupakan tanggung jawab Kepala BP2T .
BAB X - EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 21
Pasal 22

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3), dituangkan dalam bentuk laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat oleh masing-masing penanggung jawab dan disampaikan kepada Walikota.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan secara semester / setiap 6 (enam) bulan .
BAB XI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23

Standar Pelayanan, Standar Operasinal Prosedur dan tata kerja ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BP2T sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip kebijakan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota ini.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 28 April 2016 WALIKOTA PONTIANAK,
Diundangkan di Pontianak pada tanggal 28 April 2016
SEKRETARIS DAERAHKOTA PONTIANAK,
MOCHAMAD AKIP
BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 18