PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 1 Tahun 2017
Tentang PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA STANDAR BIAYA BAGI DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2017
Berlaku: 1 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang› Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Penghasilan Tetap Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Standar Biaya bagi Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua\_ Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan ... ~,,
2
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimar:a telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 57, Tambahan Lembara,n Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nornor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
9. Peraturan Men teri Dalarn Negeri Nornor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Pera turan Men teri Dalarn Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 2015 t en tang Pemben tukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diuba h dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/J asa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 1506);
14. Peraturan Daera h Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 053);
,-
I.
"
.
Menetapkan
3
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 056);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063);
17. Peraturan Daerah Ka bu paten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggara.n Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 27);
18. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 185 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 185);
19. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 207).
MEMlJTUSKAN :
'
PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA STANDAR BIAYA BAGI DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN
ANGGARAN 2017
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa .
6. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, U nsur Teknis Lapangan (Kepala Seksi) serta Unsur Kewilayahan (Kepala Dusun).
7. Badan .. \'
4
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Tim Penggerak PKK Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Posyandu, Karang Taruna Desa, Pemangku Adat\_ Desa, dan Rukun Tetangga (RT) yang dibentuk dengan Peraturan Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
12. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatar1 dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Pemegang Kekuasaan P~ngelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
17. Pelaksana Teknjs Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
18. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
19. Bendahara Desa adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
20. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis sesuai dengan bidangnya.
5
21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapk2\_ n.
22. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui Rekening Kas Desa.
23. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui Rekening Kas Desa.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APBDesa, swadaya masyarakat Desa, dan/ atau APBD Kabupaten.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
26. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa untukjangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Daftar U sul RKP Desa adalah penjabaran RPJMDesa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
28. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Desa selanjutnya disebut RAB adalah dokumen anggaran yang berisi rincian objek belanja pada setiap kegiatan desa yang tercantum dalam APBDesa.
29. Tim Pengelola Kegiatan Desa yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan untuk melaksanakan kegiatan desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Sekretaris BPD khusus untuk kegiatan operasional BPD.
30. Tim Verifikasi Kecamatan adalah Camat selaku Ketua dan Kepala Seksi PMD/ Staf Kecamatan yang membidangi keuangan desa sebaga i Anggota.
31. Tim Fasilitasi dan Asistensi Kabupaten adalah Jajaran Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup ketentuan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. penghasilan Tetap Kepala Desa setiap bulan ;
- b. penghasilan Tetap Perangkat Desa setiap bulan yang terdiri Sekretaris Desa Non PNS, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Bendahara Desa;
- c. tunjangan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD;
- d. insentif Ketua Rukun Tetangga (RT);
insentif .. \'
(1
I
- e. insentif Pemangku Adat Oesa;
- f. insentif Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa;
- g. honorarium operator Siskeudes;
- h. standar Biaya Jasa berkaitan dengan acuan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Desa; dan
- i. standar Biaya Barang berkaitan dengan acuan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Desa.
BAB III - PEMBERLAKUKAN PENGANGGARAN
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf, c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g bersumber dan berlaku khusus dari Alokasi Dana Desa sebagai pendapatan transfer dalam APBDesa.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan huruf i bersumber dan berlaku secara umum dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dari APBN, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan sebagai \_ pendapatan transfer dalam APBDesa.
BAB IV - PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 4

Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.000.000,(Dua Juta Rupiah) /bulan;
- b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu)/bulan;
- c. Kepala Seksi sebesar Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) /bulan;
- d. Kepala Urusan/Kepala Dusun/Bendahara Desa sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) bulan.
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BAB IV - PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 5

Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa diatur dan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Ketua sebesar Rp. 750.000,(Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu) /bulan;
2. b . Wakil Ketua sebesar Rp. 700.000,(Tujuh Ratus Ribu Rupiah) /bulan;
- c. Sekretaris sebesar Rp. 650.000,(Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan;
- d. Anggota sebesar Rp. 600.000,(Enam Ratus Ribu Rupiah) bulan.
BAB VI - INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA, PEMANGKU ADAT DAN ANGGOTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 7

Ketentuan besaran insentif untuk Pengurus/ Anggota Pernangku Adat dan Perlindungan Masyarakat (Linmas Desa) setiap orang dan setiap bulan atau tahap lebih lanjut diatur dan ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan kesepakatan dengan BPD.
BAB VII - TUNJANGAN PENGABDIAN MANTAN KEPALA DESA YANG HABIS MASA JABATAN, SANTUNAN PEMERINTAH DESA DAN ANGGOTA BPD YANG WAFAT
Pasal 8

Tunjangan pengabdian rnantan Kepala Desa yang habis rnasa jabatan, santunan pemerintah desa dan Anggota BPD yang Wafat diatur sebagai berikut:
- a. tunjangan pengabdian mantan Kepala Desa yang habis rnasa jabatan, sebesar Rp. 2.000.000,(Dua Juta Rupiah)/ Orang sekali pernbayaran;
- b. santunan Pemerintah Desa dan Anggota BPD yang Wafat sebesar 4x (em.pat kali) penghasilan/ · tunjangan/ bulan/ maksimal.
BAB VIII - Bagian Kesatu Perj alanan Dinas
Pasal 9

Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD serta Pirnpinan dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa rneliputi:
- a. Bia ya Transportasi a tau Sewa Kendaraan / mobilitas;
- b. Uang Harian untuk keperluan uang rnakan minum harian, uang saku dan transportasi di tern.pat tujuan;
- c. Biaya Akomodasi/Penginapan.
BAB VIII - Bagian Kesatu Perj alanan Dinas
Pasal 10

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diatur dan ditetapkan sebagai berikut:
Untuk. ·l'
- a. Untuk Kepala Desa disetarakan dengan Eselon IV atau Golongan Ill sesuai Standar Umum Perjalanan Dinas bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yaitu:
- 1) Ke luar Provinsi sebesar Rp. 792.000 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)/hari;
- 2) Ke Palembang sebesar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/hari;
- 3) Ke Kabupaten dalam Provinsi (Uang Harian Perjalanan Dinas Lebih dari 8 (Delapan) Jam) sebesar Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) /hari;
- 4) Ke Ibu Kota Kabupaten dalam Provinsi (Uang Harian Perjalanan Dinas Kurang dari 8 {Delapan) Jam) sebesar Rp. 150.000 {Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) /hari;
- 5) Ke lbu Kota Kecamatan dan Desa lain dalam kecamatan {Uang Harian Perjalanan Dinas Lebih dari 8 {Delapan) Jam) sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/hari.
- b. Ketua BPD, Wakil Ketua, Sekretaris BPD, Anggota BPD, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Bendahara Desa disetarakan dengan Golongan II sesuai Standar Umum Perjalanan Dinas bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yaitu:
- 1) Ke luar Provinsi sebesar Rp. 662.500 (Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)/hari;
- 2) Ke Palembang sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)/hari;
- 3) Ke Kabupaten dalam Provinsi (Uang Harian Perjalanan Dinas Lebih dari 8 (Delapan) Jam) sebesar Rp.187.000 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)/hari;
- 4) Ke [bu Kota Kecamatan dan Desa lain dalam kecamatan sebesar Rp. 125.000 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) /hari.
- c. Untuk Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa disetarakan dengan Golongan I sesuai Standar Umum Perjalanan Dinas bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yaitu :
- 1) Ke luar Provinsi scbesar Rp. 530.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) /hari;
- 2) Ke Palembang sebesar Rp. 300.00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)/hari;
- 3) Ke Kabupaten dalam Provinsi (Uang Harian Perjalanan Dinas Lebih dari 8 (Delapan) Jani) sebesar Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/hari;
- 4) Ke lbu Kota Kecamatan dan Desa lain dalam kecamatan sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)/hari.
Untuk . -1~
- (2) Untuk Ketua biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan sesuai dengan kondisi nyata ongkos angkutan umum atau biaya sewa atau angkutan yang biasa digunakan dari Desa yang bersangkutan ke tempat tujuan yang dibuktikan dengan tiket atau kuitansi atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Ketentuan besaran akomodasi/penginapan berlaku penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Kepala Desa Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) /malam;
- b. BPD dan Perangkat Desa Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah)/malam;
- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)/rnalarn.
Bagian Kedua
Honorarium Nanarasumber /Tenaga Ahli dan Honorarium Operator Siskeudes
BAB VIII - Bagian Kesatu Perj alanan Dinas
Pasal 11

- (1) Ketentuan besaran honorarium bagi narasumber/tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan Desa diatur dan ditetapkan se bagai beriku t :
- a. Pakar/ Ahli/Guru Besar/Eselon I Rp. 1.000.000,(Satu Juta Rupiah/jam pelajaran (bersifat bimtek, pelatihan, sosialisasi dan sejenisnya) atau Rp. 5.000.000,(Lima Juta Rupiah/kegiatan (bersifat penelitian, perakitan, uji coba dan sejenisnya);
- b. Eselon II/ A Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/jam pelajaran;
- c. Eselon II/B Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)/jam pelajaran;
- d. Eselon III/Golongan IV Rp. 300.000,(Tiga Ratus Ribu Rupiah) /jam pelajaran;
- e. Eselon IV /Golongan 111/Kepala Desa Rp. 200.000,(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/jam pelajaran;
- f. Staf/BPD/Perangkat Desa Rp. 150.000,(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/jam pelajaran;
- g. Penceramah Rp. 500.000,(Lima Ratus Ribu Rupiah) /kegiatan.
- (2) Dalam hal narasum ber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan biaya perjalanan dinas.
- (3) Ketentuan besaran honorarium bagi narasumber /tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan Desa dilaksanakan paling banyak 8 (delapan) jam pelajaran dalam sehari.
BAB VIII - Bagian Kesatu Perj alanan Dinas
Pasal 12

- (1) Satuan honorarium bagi operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) diberikan kepada Perangkat Desa/Non Perangkat Desa yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa diberi tugas sebagai operator untuk melakukan pernprosesan data keuangan Desa (anggaran dan penatausahaan dan laporan keuangan) dan aplikas~ komputer lainnya berdasarkan sumber data keuangan dan barang dalam lingkup pemerintahan Desa.
Ketentuan .. \~
(;\_• 1
- (2) Ketentuan besaran honorarium bagi operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)/bulan.
Bagian Ketiga
Honorarium Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan
BAB VIII - Bagian Kesatu Perj alanan Dinas
Pasal 13

- (1) Honorarium tim pengelola/pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada perangkat Desa atau anggota lembaga Desa (berhubungan dengan pekerjaan swakelola) yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:
- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif yang mengikutsertakan lembaga Desa lainnya;
- C. bersifat temperer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja;
- d. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada perangkat Desa disamping tugas pokoknya sehari› hari;
- e. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan yang jumlahnya proposional, selektif, efektif dan efisien serta disesuaikan dengan besaran pagu anggaran;
- f. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan honorarium dengan satuan Orang Kegiatan (OK);
- g. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan maksimal 3 (tiga) kegiatan atau 3 (tiga) kali honorarium untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) bulan dengan ketentuan harus dibuktikan dengan jadwal kegiatan yang waktunya tidak bersamaan atau dilaksanakan pada tanggal yang berbeda;
- h. dalam hal kegiatan dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama maka hanya dapat diberikan 1 (satu) honorarium a tau 1 ( satu) kegiatan saja.
- (3) Tim pengelola/ pelaksana kegiatan (Perangkat Desa/ Lembaga Desa) sesuai dengan kebutuhan Desa dan/atau terdiri dari Penanggung jawab, Koordinator /Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
- (4) Ketentuan besaran honorarium bagi Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa diatur dan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kegiatan desa yang jumlah pagu anggarannya diatas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sebagai berikut:
- 1) Penanggung Jawab (Kepala Desa) sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)/kegiatan;
- 2) Koordinator / Ketua Pelaksana (Sekretaris Desa/ Kepala Seksi) sebesar Rp.800.000,(Delapan Ratus Ribu Rupiah)/kegiatan;
- 3) Sekretaris Pelaksana (Sekretaris Desa/Lembaga Desa/Kepala Seksi) sebesar Rp. 750.000,(Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/kegiatan;
- 4) Bendahara Pelaksana (Sekretaris Desa/Bendahara Desa) sebesar Rp. 700.000,(Tujuh Ratus Ribu Rupiah) /kegiatan; dan
- 5) Anggota Pelaksana (Kepala Seksi/Lembaga Desa) sebesar Rp. 650.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- b. Kegiatan desa yang jumlah pagu anggarannya Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- sebagai berikut:
- 1) Penanggung Jawab (Kepala Desa) sebesar Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) /kegiatan;
- 2) Koordinator / Ketua Pelaksana (Sekretaris Desa/ Kepala Seksi) sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/kegiatan;
- 3) Sekretaris Pelaksana (Sekretaris Desa/Lembaga Desa/Kepala Seksi) sebesar Rp. 700.000,(Tujuh Ratus Ribu Rupiah) /kegiatan;
- 4) Bendahara Pelaksana (Sekretaris Desa/Bendahara Desa) sebesar Rp. 650.000,- (Enarn Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/kegiatan; dan
- 5) Anggota Pelaksana (Kepala Seksi/Lembaga Desa) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- c. Kegiatan desa yang jumlah pagu anggarannya Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sebagai berikut :
- 1) Penanggung Jawab (Kepala Desa) sebesar Rp. 650.000,(Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/ kegiatan;
- 2) Koordinator / Ketua Pelaksana (Sekretaris Desa/ Kepala Seksi) sebesar Rp.600.000,(Enam Ratus Ribu Rupiah)/kegiatan;
- 3) Sekretaris Pelaksana (Sekretaris Desa/Lembaga Desa/Kepala Seksi) sebesar Rp. 500.000,(Lima Ratus Ribu Rupiah)/kegiatan;
- 4) Bendahara Pelak;:;ana (Sekretaris Desa/Bendahara Desa) sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/kegiatan; dan
- 5) Anggota Pelaksana (Kepala Seksi/Lembaga Desa) sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)
Bagian Keempat
Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan
BAB VIII - Bagian Kesatu Perj alanan Dinas
Pasal 14

- (1) Honorarium Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa diperuntukkan bagi panitia pemilihan kepala Desa Serentak Tahun 201 7 sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan kepala Desa menerima operasional dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya yang dibebankan pada APBDesa yang bersumber dari ADD /Bantuan Keuangan.
- (3) Jumlah panitia pemilihan kepala Desa dihitung secara proposional berdasarkan jumlah mata pilih Desa yang diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan besaran honorarium bagi Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan sebagai berikut:
a Ketua
- a. Ketua panitia pelaksana sebesar Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)/orang/bulan maksimal selama 4 (empat) bulan;
- b. Sekretaris panitia pelaksana sebesar Rp. 500.000,(Lima Ratus Ribu Rupiah)/ orang/bulan maksimal selama 4 (empat) bulan;
- c. Anggota panitia pelaksana sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/orang/bulan maksimal selama 4 (empat) bulan; dan
4. d . Petugas keamanan tambahan dari Polsek/Koramil pada saat hari pemungu tan suara pemilhan kepala Desa sebesar Rp. 200.000,-/ orang/kegiatan.
BAB VIII - Bagian Kesatu Perj alanan Dinas
Pasal 15

- (1) Honorarium Tim Penyusunan Profil Desa diperuntukkan bagi perangkat Desa/lembaga Desa untuk melaksanakan tugas kegiatan pendataan dan penyusunan profil Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang dibebankan pada APBDesa yang bersumber dari ADD /Dana Desa/Pendapatan Asli Desa.
- (2) Honorarium Tim Penyusunan Profil Desa maksimal dibayarkan untuk 3 (tiga) orang/kegiatan.
- (3) Ketentuan besaran honorarium bagi Tim Penyusunan Profil Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Ketua maksimal sebesar Rp. 200.000,(Dua Ratus Ribu Rupiah) orang/paket kegiatan atau Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/orang/ bulan;
- b. Sekretaris maksimal Rp. 175.000,(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) /orang/paket kegiatan atau 125.000,› (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)/ orang/bulan;
- c. Anggota rnaksirnal sebesar Rp. 150.000,(seratus lirna puluh ribu rupiah)/orang/paket kegiatan atau 100.000,› (Seratus Ribu Rupiah)/orang/bulan; dan
BAB VIII - Bagian Kesatu Perj alanan Dinas
Pasal 16

- (1) Honorarium petugas jaga malam dan kebersihan kantor diperuntukkan bagi non perangkat Desa untuk melaksanakan tugas jaga malam dan kebersihan kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Keputusan Kepala Desa dan kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari ADD (operasional pemerintah Desa).
- (2) Honorarium petugas jaga malam dan kebersihan kantor maksimal dibayarkan untuk 2 (dua) orang.
- (3) Ketentuan besaran honorarium bagi petugas jaga malam dan kebersihan kantor maksimal sebesar Rp. 200.000,(Dua Ratus Ribu Rupiah)/orang/ bulan.
BAB VIII - Bagian Kesatu Perj alanan Dinas
Pasal 17

- (1) Honorarium petugas pengurus/pemberkas/pengelola arsip› arsip Desa atau perpustakaan Desa diperuntukkan bagi non perangkat Desa untuk melaksanakan tugas mengurus dan mengelola arsip Desa/perpustakaan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Keputusan Kepala Desa dan kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari ADD ( operasional pemerin tah Desa).
- (2) Honorarium petugas pengurus/pemberkas/pengelola arsip› arsip Desa atau perpustakaan Desa maksimal dibayarkan untuk 1 (satu) orang.
- (3) Ketentuan besaran honorarium bagi pengurus/pemberkas/ pengelola arsip-arsip Desa atau perpustakaan Desa maksimal sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) orang/paket kegiatan atau Rp. 150.000,(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/ orang/bulan .
BAB VIII - Bagian Kesatu Perj alanan Dinas
Pasal 18

- (1) Honorarium petugas pencatat dan penyimpan aset/barang desa diperuntukkan bagi perangkat Desa/Non perangkat Desa untuk melaksanakan tugas mengurus, mengelola, mencatat dan menyimpan aset/barang Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Keputusan Kepala Desa dan kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari ADD ( operasional pemerin tah Desa).
- (2) Honorarium petugas pencatat dan penyimpan aset/barang desa maksimal dibayarkan untuk 1 (satu) orang.
- (3) Ketentuan besaran honorarium bagi petugas pencatat dan penyimpan aset/ barang desa maksimal sebesar Rp. 200.000,› (Dua Ratus Ribu Rupiah)/orang/paket kegiatan atau Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/orang/ bulan.
BAB VIII - Bagian Kesatu Perj alanan Dinas
Pasal 19

- (1) Honorarium Pendidik/Guru PAUD/TK/TPA dan sejenisnya diperuntukkan bagi Non perangkat Desa untuk melaksanakan tugas mengajar dan mendidik anak PAUD/TK/TPA pada bidang pelayanan sosial dasar kegiatan pengelolaan pendidikan PAUD /TK/TPA sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang dibebankan pada APBDesa yang bersumber dari Dana Desa (dari dana desa bidang pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan pengelolaan PAUD/TK/TPA).
- (2) Honorarium Pendidik/ Guru PAUD /TK/TPA dan sejenisnya maksimal dibayarkan untuk 3 (tiga) orang.
- (3) Ketentuan besaran honorarium bagi Pendidik/Guru PAUD/ TK/TPA dan sejenisnya maksimal sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/ orang/paket kegiatan atau Rp. 250.000,(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/ orang/ bu lan.
BAB VIII - Bagian Kesatu Perj alanan Dinas
Pasal 20

- (1) Honorarium Kader Posyandu/Polindes diperuntukkan bagi Non perangkat Desa untuk melaksanakan pengelolaan posyandu/polindes pada bidang pelayanan sosial dasar kegiatan pengelolaan posyandu/polindes sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang dibebankan pada APBDesa yang bersumber dari Dana Desa (Dana Desa bidang pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan pengelolaan posyandu/polindes).
- (2) Honorarium Kader Posyandu/Polindes dan sejenisnya maksimal dibayarkan un tuk 5 (lima) orang.
- (3) Ketentuan besaran honorarium bagi Kader Posyandu/ Polindes maksimal sebesar Rp. 100.000,(Seratus Ribu Rupiah)/orang/paket kegiatan atau Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) / orang/bulan.
BAB VIII - Bagian Kesatu Perj alanan Dinas
Pasal 21

.. \•
.. )
,,
1•
(!'
BAB VIII - Bagian Kesatu Perj alanan Dinas
Pasal 21

- (1) Honorarium Guru Taman Belajar Keagamaan/Penyuluh Keagarnaan diperuntukkan bagi Non perangkat Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang dibebankan pada APBDesa yang bersumber dari Dana Desa (Dana Desa bidang pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan).
- (2) Honorarium Guru Taman Belajar Keagamaan/Penyuluh Keagamaan maksimal dibayarkan untuk 2(dua) orang.
- (3) Ketentuan besaran honorarium bagi Guru Taman Belajar Keagamaan/Penyuluh Keagamaan maksimal sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/orang/paket kegiatan atau Rp. 150.000,(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/orang/ bulan.
BAB VIII - Bagian Kesatu Perj alanan Dinas
Pasal 22

- ( 1) U pah tenaga kerja/ mandor / tukang sesuai harga riil/ kondisi nyata di Desa yang bersangkutan.
- (2) Sewa gedung/sound sistem/mobilitas darat dan air sesuai dengan kondisi/kebiasaan di Desa yang bersangkutan dengan memperhitungkan pajak yang sah dan wajib dibayarkan.
BAB IX - STANDAR BIAYA BARANG DESA
Pasal 23

- (1) Ketentuan standar biaya barang di Desa dalam Kabupaten Banyuasin diatur dan ditetapkan sebagai berikut:
- a. TPK harus melakukan survei harga ditoko/penjual/penyedia yang ada di Desa yang bersangku tan;
- b. dalarn hal ada beberapa toko/penjual/penyedia yang menjual barang yang sama maka semuanya dilakukan survei;
- c. melalui survei harga, TPK memperoleh hasil barang dengan harga yang paling murah dengan kualitas tetap baik dan barang diantar sarnpai di lokasi kegiatan;
5. d . dalarn hal barang tidak terdapat di Desa yang bersangkutan maka TPK melakukan survei ke pasar atau toko/penyedia yang terdekat dari Desa yang bersangkutan dengan hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- (2) Harga barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d harus dipastikan sudah termasuk tarnbahan harga untuk pengenaaan pajak sah dan ongkos kirim sampai di lokasi kegiatan.
BABX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal24
Penetapan Standar bjaya jasa bersifat maksimal sehingga Desa dapat menyusun RAB kegiatan Desa dengan standar biaya lebih rendah dari nominal yang tercantum dalarn Standar Biaya.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 25
Pasal 26

Desa dengan jumlah Perangkat Desa dan Ketua RT melebihi penetapan Peraturan Bupati ini maka pembayaran penghasilan tetap dan insentif dibagi m erata sesuai jumlah pagu dana yang telah ditetapkan.
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuasin Norn.or 4 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Standar Biaya bagi Desa dalam Kabupaten Banyuasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 25
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.
Ditetapkan di Pangkalan Balai Pada tanggal I (I jtH1VM 1• 2017
WAKIL
BUPATI
BANYUASIN
O
SELAKU
PELAKSArr
TUGAS
~
BUPATI
BANYUASIN,l
7
A
SUPRIONO
Diundangkan di Pangkalan Balai Pada tanggal I~ ~V1 v 6\t 1· 2017 SEKRETARIS DAERAH \---KABUPATEN BANYUASIN,
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR.7-.