Unknown BUPATI Nomor PROVINSXSULAWESIUTARA Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 6 Tahun 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHASA TENOOARA. PROVINSXSULAWESIUTARA
JPERATURAN IBUPATI MiNAJH[ASATENGGARA NOMOR.Lf JTAHUN 2016
TEN'll'ANG
KEDUDUK.AN, SUSUNAN ORGANlISASH, TUGAS DAM FUNGSI SERTA TATA KERJfA IOllINAS lPlEMBEJRDAYAAN PEREMPUAN' DAN PERLlINDUNGAN ANAJK TJIPE B KABUPATEM MIN.AHA.SA TENGGARA
DENGAN RAHM.AT 'll'UHAN YANG M.AlHlA ESA
EUPATll MINAHASA 'll'ENOO-ARA,
bahwa dalarn rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi · serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Tipe B Kabupaten Minahasa Tenggara;
- 1 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahuri 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran · Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberepa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang r"enicrintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Menetapkan
2
Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Pemerirrtah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Oaerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahurt 2016 Nornor 98).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERUNDVNGAN ANAK TIPE B KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
lBil I KETENTUAN UM:UM
N/A
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Ka bu paten Minahasa Tenggara;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B Kabupaten Minahasa Tenggara;
.
'
- 1 1 . Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional ketrampilan yang mempunyai fungsi dan juga berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas pemerintahan;
12. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi yang tugasnya melaksanakan fungsi non manajerial baik teknis maupun fasili ta tif.
BAB II - KEIDUDUKAN, 'll'UGAS DAN lFUNGSi
Pasal 2

- ( 1 ) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Bagian Kedua Tug as
BAB II - KEIDUDUKAN, 'll'UGAS DAN lFUNGSi
Pasal 3

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Bagian Ketiga Fungsi
BAB II - KEIDUDUKAN, 'll'UGAS DAN lFUNGSi
Pasal 4

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan beban kerja yang sedang.
BAB II - KEIDUDUKAN, 'll'UGAS DAN lFUNGSi
Pasal 6

- 1) Sekretaris Dinas membawahkan:
Kepala Dinas Pernberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B membawahkan :
- a. Sub Bagian Perencanaan Program Anggaran &amp; Keuangan; b. Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian.
- 2) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga terdiri dari:
- b) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bidang Sosial Politik dan Hukum;
- a) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi;
- c) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang Kualitas Keluarga.
- 3) Bidang Perlindungan Perempuan clan Anak, Serta Pemenuhan Hak Anak, terdiri dari :
- a) Seksi Perlindungan Perempuan;
- b) Seksi Bidang Perlindungan Khusus Anak;
- c) Seksi Bidang Pemenuhan Hak Anak.
- 4) Bidang Partisipasi Masyarakat, terdiri dari:
- a) Seksi Kerjasama dan Penguatan Kelembagaan;
- b) Seksi Data dan Informasi Gender dan Kekerasan Perempuan &amp; Anak;
- c) Seksi Pengkajian dan Pengembangan.
BAB II - KEIDUDUKAN, 'll'UGAS DAN lFUNGSi
Pasal 7

Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Kepala Dinas
BAB II - KEIDUDUKAN, 'll'UGAS DAN lFUNGSi
Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas :
- a. Perumusan kebijakan teknis;
- b. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata;
- d. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan;
- e. Penyelenggaraan urusan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
- f. Penyelenggaraan urusan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- g. Penyelenggaraan urusan di bidang partisipasi masyarakat;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sskretaris Daerah: dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Bagian Kedua Sekretariat
BAB II - KEIDUDUKAN, 'll'UGAS DAN lFUNGSi
Pasal 9

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Sekretaris mempunyai fungsi:
- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan admnistrasi umum, hukum, kepegawaian, dan perencanaan program, anggaran dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integritas pelayanan administrasi;
- c. Penyelenggaraan urusan perencanaan program, anggaran dan keuangan;
- b. Penyusunan perencanaan, operasional dan pelaporan;
- d. Penyelenggaraan urusan umum, hukum dan kepegawaian;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- 3) Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
- a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan anggaran;
- b. Menganalisa dan menyusun rurnusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran;
- d. Menyiapkan evaluasi dan monitoring perencanaan;
- c. Mengurnpulkan bahan dan melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah {LKIP), Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban {LKPJ) dan LPPD Sadan;
- e. Menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti laporan capaian kinerja SKPD;
- g. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
- f. Menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti laporan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan;
- h. Menyusun dan melakukan usulan perubahan anggaran;
- i. Melaksanakan pengendalian anggaran, penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan uatang piutang;
- J. Menyiapkan evaluasi dan monitoring penetausahaan perencanaan dan keuangan;
- k. Menyiapkan pengembangan sistem dan prosedur akuntansi;
1. Menginventarisasi pennasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan serta menyiapkan bahan tindak lanjut untuk penyelesaian masalahnya;
21. m.Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. Membuat penilaian SKP pada bawahan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- 4) Sub Bagian Urrrurn, Hukum clan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan, menyusun, meneliti dan mengkoordinasikanbahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyiapkan bahan pertimbangan hukum, melaksanakan telaahan hokum, dan melakukan bantuan hukum;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka penegakan hukum;
- d. Melaksanakan sosiaJisasi dan dokumentasi hukum;
- e. Menyiapkan dan menyusun formulir isian database kepegawaian;
- f. Melaksanakan evaluasi kehadiran clan administrsi kinerja clalam pemberian tunjangan;
- g. Mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan clan kesejahteraan PNS;
- h. Membuat claftar nominatif dan daftar urut kepangkatan;
1. Fasilitasi pemberian bahan pembuatan DP3;
- J. Menyelenggarakan administrasi kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian gaji berkala, kartu pegawai, karis/karsu, askes, taspen, npwp sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Mengkoorclinasikan rencana kegiatan ketatausahaan umum;
1. Menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat-menyurat sesuai dengan ketentuan clan perunclang-undangan yang berlaku;
- m. Menggandakan clan menclistribusikan surat-menyurat
- n. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjaJanan dinas;
- o. Mengumpulkan, menyusun clan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- p. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keinclahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- q. Menyiapkan clan menyusun daftar inventaris, arsip clan clokumentasi;
- r. Melaksanakan pengawasan, monitoring clan evaJuasi pelaksanaan kegiatan;
- s. Membuat penilaian SKP pada bawahan;
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Ketiga
Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga
BAB II - KEIDUDUKAN, 'll'UGAS DAN lFUNGSi
Pasal 10

- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga, mempunyai fungsi :
2. ( 1 ) Kepala Bidang Kualitas Hiclup Perempuan Dan KuaJitas Keluarga mempunyai tugas Menyusun dan Menyelenggarakan rencana dan program kerja bidang.
- a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- di bidang ekonomi, sosial, politik hukum clan kualitas keluarga;
- c. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- d. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisr penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- f. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- g. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- h. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
1. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- J. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- k. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
1. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- m.Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- n. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- o. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- p. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas kel'uarga;
.
\
8
Penilaian SKP pada bawahan;
- r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan;
- (3) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi mempunyai tugas:
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi; h) penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonom;
- h. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- J. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis clan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
1. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data clan informasi gender di bidang ekonomi;
- k. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- m. Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi;
- I. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- n. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi;
- p. Penilaian SKP pada bawahan;
- o. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan infonnasi gender di bidang ekonomi;
- q. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan;
•
•
- (4) Seksi Pelembaaaan Pengarusutamaan Gender c;l�n '.Pemberdayaan Perempuan di Bidang Sosial, Politik clan Hukum mempunyai tugas :
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- a. Penyiapan perumusan kebija.k.an pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik clan hukum;
- c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di biclang sosial, politik dan hukum;
- e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik clan hukum;
- h. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik clan hukum;
- g. Pemantauan, analisis, evaluasi clan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutarnaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- i. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebija.k.an pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
11. J· Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- k. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hokum;
1. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi clan distribusi kebijakan
- n. Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi;
15. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hokum; m.Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisr pen era pan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- o. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi;
- p. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis clan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hokum;
- q. Penilaian SKP nada bawahan;
- r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan;
- (5) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Kualitas Keluarga mempunyai tugas:
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pen era pan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- h. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
1. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- J. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- k. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- l. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
16. m.Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak
- n. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- o. Penilaian SKP pada bawahan;
- p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
.
.
Bagiari Keempat Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak
BAB II - KEIDUDUKAN, 'll'UGAS DAN lFUNGSi
Pasal 1

1
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Perpustakaan mempunyai fungsi:
2. ( 1) Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak mempunyai tugas Menyusun dan Menyelenggarakan rencana dan program kerja bidang.
- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan clan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
1. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi
'
.
kebijakan di bidang perlindungan clan pemberda.vaan perernpuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- k. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
1. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- m. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- n. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- o. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- p. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- q. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- r. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- s. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- t. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- u. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- v. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data clan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- w. Pen.yiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- x. Penyiapan perurnusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan infonnasi
.
.
- kekerasan terhadap perempuan dan anak: y. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; z. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; aa. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervtsi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; bb. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan; cc. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dd. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. ee. Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya ff. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; gg. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; hh. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; ii. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; jj. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejah.teraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; Pemantauan, anansis, evaluasi dan pelaporan
- kk. penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya
'
.
11. Penyiapan perumusan kebijakan .pengu.mpulan. pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
mm.
Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak nn. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan inforrn.asi di bidang pemenuhan hak anak;
oo. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hakanak;
- pp. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan inforrnasi di bidang pemenuhan hak anak;
- qq. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis clan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- rr. Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
- ss. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningatan kualitas hidup anak;
- tt. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan inforrnasi di bidang pemenuhan hak anak;
- uu. Penilaian SKP pada bawahan;
- vv, Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan;
- (3) Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas:
- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tin.dak pidana perdagangan orang;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan clan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat clan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat clan kondisi kh usus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
'
.
- khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; f. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberclayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat clan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. Penyiapan koorclinasi clan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
1. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- J. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
1. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- k. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- n. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
2. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- o. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah ta.ngga, di bidang ketenagakerjaan, dalam
'
'
situasi darurat clan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- p. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- q. Penilaian SKP pada bawahan;
- (4) Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas:
- r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- g. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga pe:nyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- h. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- (5) Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas:
- a. Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak;
- c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak;
- e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak;
- g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak;
- h. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi;
1. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi;
- j. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi;
- k. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
- penyajian data dan informasi; .
.
\_ ,
.
.
- m. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi;
1. Penyiapan fasihtasi, sosialleasi dan distribusi kebijaka.n pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi;
- n. Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
- p. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi;
- o. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- q. Penilaian SKP pada bawahan;
- r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
Bidang Partisipasi Masyarakat
- 1) Bidang Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan partisipasi masyarakat ..
- a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan partisipasi masyarakat;
- 2) Dalam melaksnakan tuganya, Bidang Partisipasi Masyarakat melaksanakan fungsi :
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan partisipasi masyarakat;
- c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan partisipasi masyarakat;
- e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan partisipasi masyarakat;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan partisipasi masyarakat;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan partisipasi masyarakat;
- h. Penilaian SKP pada bawahan;
- g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan partisipasi masyarakat;
1. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan;
2. Seksi Kerjasama dan Penguatan Kelembagaan mempunyai tugas:
- a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan kerjasama dan penguatan kelembagaan;
- c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan kerjasama dan penguatan kelembagaan;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan kerjasama dan penguatan kelembagaan;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan kerjasama dan penguatan kelembagaan;
�
.
- e. Penyiapan fasilitasi. sosialisasi clan distribusi kebijakan pelakeeriaan kerja.sarna dan penguatan kelembagaan;
- g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan kerjasama dan penguatan kelembagaan;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan kerjasama dan penguatan kelembagaan;
- h. Penilaian SKP pada bawahan;
3. Seksi Data dan Informasi Kekerasan, Gender dan Anak mempunyai tugas:
1. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi;
Penyiapan forum
koordinasi penyusunan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data
dan informasi;
- c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi;
- e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervrsi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi;
- g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi;
- h. Penilaian SKP pada bawahan;
1. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
4. Seksi pengkajian dan pengembangan mempunyai tugas:
- a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan;
- c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan;
- e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan;
- g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan;
- h. Penilaian SKP pada bawahan;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
..
'
BAB II - KEIDUDUKAN, 'll'UGAS DAN lFUNGSi
Pasal 14

Bidang, Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala.
BAJPJV
JAJBATAN PERANGKAT DAERAH
BAB II - KEIDUDUKAN, 'll'UGAS DAN lFUNGSi
Pasal 15

- 1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Ilb a tau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- 3) Kepala Bidang pada Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon Illb atau jabatan administrator;
- 2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator;
- 4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Dinas Daerah, merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;
BAB II - KEIDUDUKAN, 'll'UGAS DAN lFUNGSi
Pasal 16

Selain jabatan pada sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana adan jabatan fungsional.
BAB VI - Tata
Pasal 17

- ( 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bim bingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainyang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
�
.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinau s�ti-1.�n organisasl dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
JBAJS vn JKELOMJPOK J'A.BATAN FUNGSIONAL
BAB VI - Tata
Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional program sesuai keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
Ditetapkan di Ratahan Pada tanggal .11 l)oVtMk
2016 /
JBUJP ATlI MKl\lAHASA TENGGARA., t
\,
�
.----=-
\
-\
JAMES SUMERDAP
Diundangkan di Ratahan Pada Tanggal .1.1 �attiMber 2016 SEKRE'll'��JRAH KAIBUIP'ATEN MINAHASA NGGARA, \_,...-"'
FARRY JFREYKE LffiE
1
1