PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 9 Tahun 2004
Tentang PENGATURAN, PERLINDUNGAN DAN JASA PELAYANAN KETENAGAKERJAAN DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR
Berlaku: 31 Agustus 2004
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa sebagai konsekwensi logis berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu adanya upaya untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, perlindungan dan pengendalian terhadap urusan ketenagakerjaan dalam Kota Makassar, seiring dengan berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaan, sehingga Peraturan daerah nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pemungutan Retribusi Ketenagakerjaan dalam Wilayah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2002 Seri C Nomor 4) perlu dicabut untuk disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota Makasar;
- b. Bahwa untuk dimaksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pengaturan, Perlindungan dan Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan dalam Wilayah Kota Makassar;
2. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 93);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1 );
4. Undang-undang Nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 39);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2839);
7. Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1871 tentang Perubahan batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan kabupaten-kabupaten Gowa, maros dan pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 92);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 193);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Keputusan Presiden (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 70);
17. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan ProdukProduk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 2001 tentang Bentuk-Bentuk Produk - produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 1998 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 1998, Seri D Nomor 8);
22. PeraturaDaerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2004 tentang pokok-pokok Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Kota Makassar Nomor 20 Tahun 2004, Seri A Nomor 5).
Dengan persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENGATURAN, PERLINDUNGAN DAN JASA PELAYANAN KETENAGAKERJAAN DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR.
BAB II - PENYEDIAAN, PENEMPATAN, PENGUNAAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA
PASAL 2

- (1). Setiap orang atau Badan Hukum yang menggunakan jasa pelayanan penempatan antar kerja harus mengikuti prosedur dan persyaratan Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
- (2). Setiap Badan Hukum atau perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan Antar Kerja Daerah (AKAD) Harus mendapat surat persetujuan Rekrut dan Penempatan oleh Walikota Makassar atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3). Prosedur, persyaratan atau bentuk surat persetujuan AKL, AKAD, AKAN, Rekrut dan penempatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (4). Penertiban surat dimaksud ayat (3) pasal ini dipungut retribusi ketatausahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - PENYEDIAAN, PENEMPATAN, PENGUNAAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA
PASAL 3

- (1). Penerbitan dan perpanjangan Rekomendasi Izin Operaisonal Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS-AKL) harus mendapatkan rekomendasi Walikota Makassar atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2). Persyaratan rekomendasi izin opersional LPPS-AKL ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar;
- (3). Penertiban baru dan perpanjangan persetujuan operasional BKK dipungut retribusi ketatausahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - PENYEDIAAN, PENEMPATAN, PENGUNAAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA
PASAL 4

- (1). Penertiban baru dan perpanjangan persetujuan operasional Bursa Kerja Khusus (BKK) pada Lembaga Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi dan Lembaga Latihan Kerja harus mendapat persetujuan operasional dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2). Persyaratan persetujuan operasional BKK ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- (3). Penerbitan baru dan perpanjangan persetujuan operasional BKK dipungut retribusi ketatausahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
BAB II - PENYEDIAAN, PENEMPATAN, PENGUNAAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA
Pasal 5

- (1) Pendirian kantor pusat dan atau kantor cabang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) atau sebutan lain untuk pelayanan Antar Kerja Antar Negara harus mendapatkan rekomendasi Walikota atau Pejabat yang ditunjuk
- (2) Persyaratan rekomendasi penderian kantor pusat dan atau kantor cabang PJTKI atau dengan sebutan lain ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- (3) Penerbitan rekomendasi persertujuan sebagaimana ayat (1) pasl ini dipungut retrebusi ketatausahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - PENYEDIAAN, PENEMPATAN, PENGUNAAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA
Pasal 6

- (1) Pengurusan passport Calon TKI dari Daerah harus mendapat rekomendasi Walikota Makassar atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) bentuk rekomendasi pengurusan passport calon TKI ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Penerbitan rekomendasi pengurusan passport calon TKI sebgaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipungut retribusi ketatausahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
BAB II - PENYEDIAAN, PENEMPATAN, PENGUNAAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA
Pasal 7

- (1). Pencari kerja yang membutuhkan pelayanan antar kerja atau pengambilan kartu tanda pencari kerja (AK.I) wajib melampirkan persyaratan administrasi;
- (2). Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3). Pelayanan legalisasi atau pegesahan Foto Copy Kartu Tanda Pencari Kerja (AK.I) yang membutuhkan untuk menempatkan akan dipungut retribusi ketatausahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - PENYEDIAAN, PENEMPATAN, PENGUNAAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA
Pasal 8

- (1) Setiap pengusaha, Badan Hukum dan Instansi Pemerintah wajib melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Walikota melalui Dinas, sebelum mengumumkan lowongan pekerjaan
2. melalui media elektronik atau cetak serta melaporkan kembali setelah lowongan tersebut telah terisi;
- (2) Laporan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini harus memuat, jumlah tenaga kerja dibutuhkan, jenis pekerjaan / jabatan dan syarat-syarat jabatan serta syarat lain yang dibutuhkan;
- (3) Bentuk Laporan sebagaimana dimaksud pada pasal ini ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditetapkan.
BAB II - PENYEDIAAN, PENEMPATAN, PENGUNAAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA
Pasal 9

- (1). Setiap perusahaan pengguna TKA yang akan memperpanjang izin kerja Tenaga Asing di Daerah wajib memperoleh Rekomendasi Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2). Persyaratan administrasi pembuatan Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar.
BAB III - PENINGAKATAN KETERAMPILAN DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA
Pasal 10

- (1). Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Perusahaan dan Instansi Pemerintah yang melaksanakan pelatihan dan pemagangan mengacu pada standard kompetensi kerja;
- (2). Pembinaan keahlian dan Keterampilan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baik didalam maupun diluar negeri;
BAB III - PENINGAKATAN KETERAMPILAN DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA
Pasal 11

- (1). Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dapat berbentuk Badan Hukum atau Perorangan;
- (2). Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi izin operasional pelatihan;
- (3). Lembaga Pelatihan Kerja yamg diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah da Perusahaan mendaftarkan kegiatannya kepada Dinas;
- (4). Penerbitan izin dan pendaftaran dipungut biaya administrasi ketenagakerjaan;
- (5). Ketentuan mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pasal ini ditetpkan dengan Keputusan Walikota.
BAB III - PENINGAKATAN KETERAMPILAN DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA
Pasal 12

- (1). Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang telah terdaftar dapat memperoleh akreditasi dari Dinas atau lembaga Akreditasi yang diakui oleh Pemerintah;
- (2). Lembaga Akerditasi yang akan melaksanakan Akreditasi wajib mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3). Lembaga Ajreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat independent terdiri atas unsure Masyarakat dan Pemerintah;
- (5). Atas pelaksanaan Akreditasi sebagaiman dimaksud pasal ini dipungut retribusi ketenagakerjaaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - PENINGAKATAN KETERAMPILAN DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA
Pasal 13

- (1). Lembaga Pelatihan Swasta perusaan yang menerbitkan sertifikat peltihan wajib deregister pada Dinas;
- (2). Sertifikat yang deregister pada Dinas dikenakan retribusi ketatausahaan sesuai perturan perundang-undangan yang berlaku dan dibebankan kepada penyelenggara latihan.
BAB III - PENINGAKATAN KETERAMPILAN DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA
Pasal 14

- (1). Perusahaan yang membentuk Unit Pelayanan Pelatihan Produktivitas (UP3) diperusahaan wajib didaftar pada Dinas;
- (2). Pendaftaran Unit Pelayanaan Pelatihan Produktivitas (UP3) di perusahaan dipungut retribusi ketatausahaan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB III - PENINGAKATAN KETERAMPILAN DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA
Pasal 15

- (1). LI.S atau perusahaan yang akan membuka cabang dan atau perwakilan wajib mendapat rekomendasi dari walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2). Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara pemegang harus berbentuk badabn hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3). Penerbitan rekomendasi izizn penyelenggara program pemegangan dalam dan luar Negara dipungut retribusi ketatausahaan dan dibebankan kepada pemohon.
BAB IV - PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KEJAHTERAAN TENAGA KERJA
Pasal 16

Setiap Pengusaha memperhatikan tingkat kesejahteraan tenaga kerjanya, sebagai berikut :
- (1) Wajib memberikan Gaji / Upah Minimum Propinsi / Kota yang berlaku;
- (2) Wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) minimal satu bulan gaji sesuai ketentuan peraturan perundan-undangan yang berlaku, kecuali diaturlain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama;
- (3) Wajib memberikan perlindungan kecelakaan diluar hubungan keja melalui asuransi.
BAB IV - PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KEJAHTERAAN TENAGA KERJA
Pasal 17

- (1) Tiap Pekerja/buruh perusahaan berhak untuk membentuk dan menjadi anggota Serikat Pekerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Serikat Pekerja dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja secara demokratis serta dicatatkan pada Dinas;
- (3) Serikat Pekerja merupakan Organisasi yang bersifat mandiri;
- (4) Serikat Pekerja sebagaimana dimaksud pasal ini, yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan daerah ini harus segera dicatat pada Dinas selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah berlaunya Peraturan daerah ini.
BAB IV - PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KEJAHTERAAN TENAGA KERJA
Pasal 18

- (1) Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) dibuat antara pengusaha dengan pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemberlakuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terlebih dahulu diperiksa dan didaftar pada Dinas Tenaga Kerja;
- (3) Pemberlakuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya paling lama berlaku 3 (tiga) Tahun.
BAB IV - PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KEJAHTERAAN TENAGA KERJA
Pasal 19

- (1) Tiap-tiap Perusahaan wajib membuat Peraturan Perusahaan;
- (2) Peraturan Perusahaan memuat syarat-syarat kerja yang belum diatur dalam perauran Perundang-undangan ketenagakerjaan;
- (3) Sebelum pemberlakuan Peraturan Perusahaan terlebih dahulu diperiksa dan disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja;
- (4) Pemeriksaan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pasal ini dilakukan sekali dalam (2) tahun atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu atau adanya perubahan.
BAB IV - PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KEJAHTERAAN TENAGA KERJA
Pasal 20

- (1) Perjanjian Kerja bersama (PKB) dibuat bersama antara pengusaha dengan sertifikat pekerja/serikatburuh yang sudah tercatat pada Dinas;
- (2) Pemberlakuan PKB terlebih dahulu diperiksa dan dicatat pada Dinas;
- (3) Pemeriksaan dan Pengesahan PKB dilakukan sekali dalam 2 (dua) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu atau adanya perubahan.
BAB IV - PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KEJAHTERAAN TENAGA KERJA
Pasal 21

- (1) Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus terlebih dahulu dirundingkan secara musyawarah untuk mufakat antara pengusaha dengan pekerja buruh / serikat kerja / serikat buruh secara Bipartite;
- (2) Bipartite sesuai ketentuan perundang-undangan yang dimaksud pada ayat (1) tersebut pasal ini dapat dilakukan sampai 3 kali dengan sekurangkurangnya membuat :
- a. daftar Hadir
- b. Berita Acara Perundingan
- c. Kesepakatan bersama (kalau tercapai kesepakatan)
- d. Kwitansi (apabila terjadi pembayaran)
- (3) Apabila sudah diadakan perundingan Bipartite secara maksimal dan belum tercapai kesepakatanmaka baik pengusaha maupun pekerja atau serikat pekerja / serikat buruh dapat mengajukan pengaduan kepada Walikota melalui Dians.
BAB IV - PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KEJAHTERAAN TENAGA KERJA
Pasal 22

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerima setiap pengaduan / kasus yang diajukan baik oleh pengusaha maupun Pekerja / Buruh atau Serikat Pekerja /Serikat Buruh;
- (2) Selambat-lambatnya 14 (emapt belas) hari kerja setelah menerima pengaduan dimaksud ayat (10 pasal ini sudah harus melakukan mediasi;
- (3) Penanganan / mediasi atau suatu pengaduan dilakukan oleh Dinas palaing lama 30 hari kerja.
BAB IV - PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KEJAHTERAAN TENAGA KERJA
Pasal 23

Pelaksanaan pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 18, pengesahan peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 19, pendaftaran perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud pasal 20 serta penanganan / mediasi kasus perselisihan hubungan industrial / pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pasal 21 dipungut retribusi.
BAB IV - PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KEJAHTERAAN TENAGA KERJA
Pasal 24

- (1) Masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan pengusaha dan serikat pekerjanya paling lama 1 (satu) tahun:
- (2) Setiap Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama Wajib didaftarkan pada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Perjanjian Kerja Bersama tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KEJAHTERAAN TENAGA KERJA
Pasal 25

- (1) Perusahaan yang melaksanakan pekerjaan Out Sourching wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. berbadan Hukum sesuai ketentuan yang berlaku
- b. Memiliki tenaga teknis, peralatan, sarana, dan prasarana sesuai bidang pekerjaan yang dikelola;
- c. Mendapat rekomendasi dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan mendapatkanrekomendasi dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan KeputusanWalikota;
- (3) Atas penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dipungut retribusi ketatausahaan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pekerjaan yang dapat diborongkan (Out Sourching) adalah pekerjaan yang merupakan kegiatan jasa penunjang yang tidak berhubung langsung dengan proses produksi atau diluar usaha pokok suatu perusahaan.
BAB V - PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
Pasal 26

Pengawasan ketenagakerjaan dialkukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk yang mempunyai kompetensi dan independent guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
BAB V - PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
Pasal 27

Pengawasan ketenagakerjaan dimaksudkan guna :
- a. Mengawasi pelaksanaan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan pada khususnya;
- b. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal hubungan kerja dan keadaan ketenagakerjaan dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan;
- c. Menjalankan pekerjaan lain yang diserahkan kepadanya dengan undangundang atau peraturan lainnya.
BAB V - PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
Pasal 28

- (1) Pengusaha atau pengurus atau perusahaan wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalakan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk selanjutnya didaftar dan disahkan;
- (2) jika suatu Perusahaan mempunyai kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri, kewajiban yang ditetapkan dalam ayat (1) berlaku terhadap masingmasing kantor cabang atau bagian yang berdisi sendiri;
- (3) Tata cara pelaporan dan menetapkan bentuk laporan yang memuat keterangan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Atas pendaftaran dan pengesahan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipungut retribusi ketenagakerjaan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB V - PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
Pasal 29

- (1) Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, moral dan kesusilaan dan perlindungan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia seta nilai-nilai agama;
- (2) Pemerintah Daerah memberi perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ni dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB V - PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
Pasal 30

- (1) Pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja Penyandang Cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat dan kecacatannya;
- (2) Pemberian perlindungansebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
Pasal 31

- (1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja;
- (2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
- b. 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan yang tidak mengacu pada jam kerja / pekerjaan rombongan;
- (4) Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diatur dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB V - PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
Pasal 32

- (1) Pengusaha yang memperkerjakan pekerja / buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) harus memenuhi syarat :
- (2) Pengusaha yang memperkerjakan pekerja / buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib membayar upah kerja lembur;
- (3) Pengusaha yang memperkerjakan pekerja /buruh waktu kerja harus memperoleh persetujan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (4) Atas pemberian persetujuan dimaksud ayat (3) pasal ini dipungut retribusi administrasi yang besarnya sebagaimana pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
BAB VI - KLENTUAN LARANGAN
Pasal 33

- (1) Dilarang memperkerjakan anak dibawah umur;
- (2) Pengusaha dilarang memperkerjakan pekerja / buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan dan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 s/d pukul 05.00;
- (3) Pengusaha yang memperkerjakan pekerja / buruh perempuan antara pukul 23.00 s/d pukul 05.00 wajib:
- a. Memberikan makanan dan minuman begizi; atau
- b. Menjga kesusilaan dan keamanan selam ditempat kerja;
- c. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja / buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 05.00
- (4) Pengusaha yang memperkerjakan pekerja / buruh perempuan sebagaiman dimaksud ayat (3) wajib memperoleh persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (5) Surat perstujuan sebagaiman dimaksud ayat (4) dipungut biaya jasa retrebusi ketatausahaan sesuai perturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - KLENTUAN LARANGAN
Pasal 34

Barang siapa akan masuk pada suatu kawasan / tempat kerja, dilrang bila memenuhi kewajiban untuk mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-perlindung diri yang diwajibkan.
BAB VI - KLENTUAN LARANGAN
Pasal 35

- (1) Pengawasan dan pengujian kelayakan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilakukan terhadap setiap perusahaan untuk mencegah terjadinya kecelakaan, peledakan dan penyakit akibat kerja;
- (2) Pengawasan dan pengujian kelayakan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atau Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditunjuk;
- (3) Pengawasan dan pengujian kelayakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi pemeriksaan atas gambar rencana pembuatan, perakitan, reparasi atau modifikasi serta pengujian atas mesin-mesin, pesawat-pesawat, instalasiinstalasi bahan-bahan berbahaya serta pemeriksaan dan atau pengujian terhadap ketel (uap, air panas, minyak, listrik) bejana uap, pemanas air, superheater dan ekonomiser yang berdiri sendiri, pengering uap atau superheater yang berdiri sendiri, bejana tekan, instalasi pemipaan, dapur atau tanur, pesawat pembangkit gas karbit, pembangkit listrik atau generator, lokomotif, jalan rel indrustri, konveyor, escalator, mesin perkakas, mesin produksi, pesawat angkat (erane, gondola, forklift, sky lift, perancah, tangki apung, instalasi listrik, instalasi alarm kebakaran otomatif, instalasi pemadam kebakaran, alat pemadam api ringan, instalasi hydrant, instalasi sprinkler, hydrostatistest, pompa hydrant/sprinkler, instalasi pemadam otomatis, instalasi pemancar radio, instalasi menara control, instalasi elekromedic, pesawat penerima gelombang elektonik, instalasi penyalur petir, lift, kipas tekanan udara, instalasi pengolah limbah, instalasi radiasi dan bahan kimia berbahaya;
- (4) Atas pengawasan dan pengujian kelayakan Norma Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) sebagaimana dalam pasal ini dipungut retribusi pengawasan ketagakerjaan;
- (5) Pengawasan dan pengujian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini wajib dilaksanakan oleh perusaahaan atau badan hukum sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu dapat dilakukan bila perusahaan atau badan hukum menghendaki diadakannya pengawasan atau pengujian kelayakan dimaksud.
BAB VII - PERLINDUNGAN TENAGA INFORMAL
Pasal 36

Setiap perusahaan dan atau pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja inforlmal berkewajiban memberikan perlindungan yang meliputi :
- a. Pengaturan waktu kerja
- b. Perlindngan asuransi
- c. Keselamatan dan kesehatan kerja
- d. Perlindungan Upah / imbalan
BAB VII - PERLINDUNGAN TENAGA INFORMAL
Pasal 37

- (1) Perlindungan asuransi sebagaimana dimaksud pasal 36 yaitu mengikutsertakan tenaga kerja dalam program asuransi baik milik pemerintah atau milik swasta;
- (2) Jenis perlindungan dan besarnya iuran premi asuransi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - PERLINDUNGAN TENAGA INFORMAL
Pasal 38

- (1) Setiap perusahaan atau pengusaha dan atau majikan yang mempekerjakan tenega kerja informal wajib menyampaikan laporan penggunaan tenaga kerja informal tersebut kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB VIII - PENYELESAIAN PERSELISIHAN KETENAGAKERJAAN
Pasal 39

Penyelesain perselisihan ketenagakerjaan termasuk pemutusan hubungan kerja dan pemogokan / unjuk rasa wajib diselesaikan secara bipartite dan bila gagal akan dilakukan secara tripartite berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan yang berlaku.
BAB VIII - PENYELESAIAN PERSELISIHAN KETENAGAKERJAAN
Pasal 40

- (1) Penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan secara tripartite wajib dihadiri masing-masing pihak yang berselisih;
- (2) Apabila salah satu pihak dalam perundingan tripartite sebagaimana ayat (1), 3 (tiga) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang jelas akan dilakukan pemanggilan paksa.
BAB IX - NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 41

Dengan nama retribusi izin Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan dipungut biaya Retribusi dalam Daerah.
BAB IX - NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 42

Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di bidang ketenagakerjaan.
BAB IX - NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 43

Subyek Retribusi adalah Orang Perorangan, Persekutuan, atau Badan Hukum yang menikmati jasa pelayanan ketenagakerjaan.
BAB IX - NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 44

Wajib Retribusi adalah orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi atas pemberian jasa pelayanan di bidang ketenagakerjaan.
BAB X - PENGGOLONGAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 45

- (1) Retribusi bidang ketenagakerjaan ini dapat ditetapkan sebagai retribusi jasa pelayanan umum ketenagakerjaan;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipungut dalam Wilayah Daerah;
- (3) Tata cara pemungutan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB XI - PRINSIP DAN STRUKTUR RETRIBUSI
Pasal 46

- (1) Prinsip penetapan tariff jasa pelayanan retribusi meliputi :
- a. Jasa pelayanan umum ketenagakerjaan;
- b. Jasa pelayanan tehnis ketenagakerjaan.
- (2) Struktur penetapan retribusi meliputi biaya berupa :
- a. Biaya administrasi
- b. Biaya pemeriksaan dan pengawasan
- c. Biaya pembinaan
- d. Biaya pencetakan
BAB XII - BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 47

Besarnya tariff retribusi jasa pelayanan ketenagakerjaan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Peraturan Daerah ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XIII - MASA RETRIBUSI
Pasal 48

Masa Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan.
BAB XIV - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 49

- (1) SKRD sebagaimana dimaksud pasal 48 ditetapkan retribusi terutang dengan menertibkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT);
- (3) Bentuk, Isi dan Tatacara Penertiban SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan Walikota.
BAB XVI - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 50

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersmakan.
BAB XVI - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 51

Tata cara pemungutan dan penagihan retribusi ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVI - PENGURANGAN, KERIKANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 52

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, kerikanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, Kerikanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.
BAB XVI - PENGURANGAN, KERIKANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 53

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, Kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
- b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XXI - KETENTUAN PENUNTUT Pasal 57
Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pemungutan Retribusi Ketenagakerjaan dalam Wilayah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2002, Seri C Nomor 4) dinyatakan tidak berlaku lagi.
Diundangkan di Makassar Pada tanggal 2 September 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA,
Drs. H. SUPOMO GUNTUR
Pembina Utama Muda NIP. 010 103 877
LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 23Tahun 2004, SERI C NOMOR 6
BAB XXI - KETENTUAN PENUNTUT Pasal 57
Pasal 59

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan;
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Makassar.
Ditetapkan di Makassar Pada tanggal 31 Agustus 2004
WALIKOTA MAKASSAR,
H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN
PENJELASAN
Pasal 1

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12

: Lembaga yang akan diakreditasi mengajukan permohonan kepada Dinas untuk mendapatkan rekomendasi
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25

: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Kegiatan Jasa penunjang yang dapat diborongkan (OUT Sourching) yaitu kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi atau diluar usaha pokok perusahaan memberi pekerjaan borongan (Out Sourching) misalnya kegiatan jasa penjagaan keamanan atau kebersihan pada suatu perusahaan / pabrik terigu dapat diberikan kepada perusahaan / badan hukum lain
yang mempunyaiusaha pokok dibidang penjagaan keamanan atau kebersihan.
PENJELASAN
Pasal 26

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 27

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 28

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 29

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 30

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 31

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 32

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 33

: Anak dibawah umur berdasarkan undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000, adalah setiap orang yang berumur antara 16 Tahun sampai dengan 18 Tahun.
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 34

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 35

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 36

: Tenaga Kerja Informal yaitu pramuria, pembantu rumah tangga, tukang batu dan juru pijat.
PENJELASAN
Pasal 37

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 38

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 39

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 40

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 41

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 42

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 43

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 44

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 45

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 46

: Jasa Pelayanan umum ketenagakerjaan adalah pelayanan yang berkaitan jasa ketatausahaan kecuali pelayanan Pendaftaran Pencari Kerja (AK 1), dan Jasa Pelayanan Tehnis adalah pelayanan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan tugas teknis ketenagakerjaan,
contoh : Pemeriksaan, Pengawasan dan Pengujian Kelayakan Alat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
PENJELASAN
Pasal 47

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 48

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 49

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 50

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 51

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 52

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 53

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 54

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 55

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 56

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 57

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 58

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 59

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 60

: Cukup Jelas
Lampiran : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR
: 9 TAHUN 2004
SERI
: C NOMOR 6
TENTANG
: PENGATURAN, PERLINDUNGAN DAN JASA PELAYANAN KETENAGAKERJAAN DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR
1. Penerbitan Surat Persetujuan Penetapan AKAD
Rp. 100.000,-
2. Penertiban Surat Persetujuan Out Sourching
Rp. 200.000,-
3. Penertiban Surat Persetujuan Kerja Lembur
Rp. 35.000,-
4. Penertiban Surat Persetujuan Kerja Malam Bagi Wanita
Rp. 35.000,-
5. Penertiban Surat Persetujuan Pengurusan Pasport TKI
Rp. 50.000,-
6. Persetujuan pelaksanaan Akreditasi Lembaga Latihan
Rp. 100.000,-
7. Pendaftaran UP 3
Rp. 100.000,-
8. Pendaftaran / pengesahan :
- a. Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT)
Rp. 50.000,-
- b. Peraturan Perusahaan (PP)
Rp. 100.000,-
- c. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Rp. 150.000,-
| 9. Pendaftaran/Pengesahan Laporan Ketenagakerjaan | Rp. 35.000,- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 10. Pengawasan dan Pemeriksaan Standar Norma K3 a. Ketel up, Ketel Listrik, Bejana Uap, Bejana Tekan dan Pengering Tanur | Rp. 150.000,- |
| b. Dapur atau Tanur | Rp. 100.000,- |
| c. Pesawat Pembangkit listrik (Genzed) | Rp. 75.000,- |
| d. Escalator | Rp. 100.000,- |
| e. Mesin perkakas dan Mesin Produksi | Rp. 50.000,- |
| f. Pesawat Angkat dan Crane | Rp. 100.000,- |
| g. Gondola | Rp. 150.000,- |
| h. Instalasi Listrik | Rp. 75.000,- |
| i. Perancah permeter persegi | Rp. 100,- |
| j. Instalasi Penyalur Petir | Rp. 100.000,- |
| k. Lift | Rp. 100.000,- |
WALIKOTA MAKASSAR
H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN