Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 8 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa untuk melaksanakaan ketentuan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kota Kendari agar implementasi pengarusutamaan gender di Kota Kendari dapat dilaksanakan secara terpadu, sistematis dan terkoordinasi;
- Mengingat 2
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekeijaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2014
Menetapkan
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 9);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Daerah;
- 9 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 1l);
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
MEMUTUSKAN
PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI KOTA KENDARI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kota Kendari
3. 3 Walikota adalah Walikota Kendari.
4. 4 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari, meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat; Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan.
5. Badan Usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat, diantaranya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).
6. 6 Swasta adalah organisasi non pemerintah.
7. 8 Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik; ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam menikmati hasil pembangunan
8. 7 Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. 9 Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
12. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa. pola
12. Data Terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
13. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.
16. Perencanaan dan Pengganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi; kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan\_
15. Pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen yang menginformasikan suatu masukan kegiatan yang telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan masukan kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. pada
17. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing:
18. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi /lembaga di daerah.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. 21 Rencana Strategi SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun\_
22. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD\_
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kota Kendari dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengintegrasian gender dalam proses perencanaan, penyusunan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, program,
- evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah di Kota Kendari pada SKPD \_ Badan Usaha dan Swasta sesuai dengan kewenangan masing-masing;
Bagian Kedua
Tujuan
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan PUG dalam Peraturan Walikota ini bertujuan:
- b meningkatkan pemahaman, kemampuan dan keterampilan SKPD, Badan Usaha dan Swasta dalam menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender agar dapat mengimplementasikan program, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan berbagai kebijakan, kegiatan pembangunan yang responsif gender;
- a meningkatkan kesadaran, pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender;
- c mewujudkan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD , Badan Usaha dan Swasta yang responsif gender melalui pengintegrasian permasalahan, pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan laki-laki dan perempuan di berbagai sektor pembangunan;
- e membangun koordinasi, komunikasi untuk meningkatkan kontribusi SKPD dan Swasta dalam upaya mewujudkan kualitas pembangunan daerah yang berkeadilan gender sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- d mewujudkan monitoring dan evaluasi capaian SKPD dan swasta yang responsif gender;
- f. meningkatkan peran kelembagaan PUG untuk percepatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender;
- sebagai bahan Pemerintah Daerah, dalam penyusunan strategi pengintegrasian gender.
BAB III - TUGAS DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

- 1) Walikota selaku penanggung jawab pelaksanaan PUG di Kota Kendari.
- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. ayat
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Sekretaris Daerah sebagai koordinator pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Kendari.
BAB III - TUGAS DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

Bappeda dalam pelaksanaan PUG bertugas dan berkewajiban untuk
- b melakukan penguatan kapasitas tenaga teknis perencana dan program SKPD tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender .
- a. mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, RENJA SKPD, dan RKA SKPD yang responsif gender.
- melakukan supervisi terhadap SKPD dalam kurun waktu enam bulan sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan dalam proses sebagai berikut
2. merumuskan indikator capaian pelaksanaan PUG yang akan digunakan sebagai basis monitoring dan evaluasi.
- 1 membentuk Kelompok Kerja (Pokja) PUG sesuai dengan bidang kerjanya; dan
- d. meminta laporan kinerja pencapaian pelaksanaan PUG dari SKPD untuk disampaikan kepada Walikota.
BAB III - TUGAS DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam pelaksanaan PUG bertugas dan berkewajiban untuk
- b menyediakan data terpilah;
- a. memberikan bantuan teknis penyediaan panduan dan pelatihan;
- C membantu pelaksanaan analisis gender pada SKPD dan Swasta;
- e melakukan koordinasi lintas SKPD dan pihak lainnya yang fokus pada isu gender; dan
- d. melakukan advokasi program dan anggaran untuk mendukung PPRG;
- f melakukan monitoring; evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PPRG terhadap SKPD setiap tahunnya.
BAB IV - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 7

Umum
- (1) Penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendekatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang dilakukan oleh SKPD, Badan Usaha dan Swasta.
- (2) Penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender sebagaimana dimaksud ayat (1) akan meningkatkan aspek keadilan anggaran bagi lakilaki dan perempuan yang dijabarkan dalam setiap kegiatan SKPD, Badan Usaha dan Swasta. pada
Bagian Kedua
BAB IV - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 8

Perencanaan
- (1) Pemerintah daerah wajib menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD\_
2. sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan melalui analisis gender dengan dukungan data terpilah serta data terkait isu-isu gender lainnya.
- (3) Penyusunan dan Renja SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan kepada Bappeda Kota Kendari. pada
BAB IV - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 9

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender.
- (3) Pelaksanaan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhadap RPJMD, Renstra SKPD; Renja SKPD dan RKA SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud ayat (1) pelaksanaan terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing instansi. pada
Bagian Ketiga
BAB IV - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 10

Penganggaran
- (1) SKPD menyusun program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender sesuai dengan dokumen Renstra dan Renja masing-masing instansi.
- (3) Kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada (1) dibuat dalam Rencana Aksi Daerah. ayat
- (2) Penyusunan program, kegiatan dan dimaksud pada (1) dilakukan melalui analisis gender yang telah dilakukan dalam perencanaan yang kemudian dituangkan dalam dokumen PAG. ayat
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Bagian Keempat
Penyusunan ARG
BAB IV - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 11

Penyusunan ARG oleh SKPD dilakukan dengan menggunakan dua tahapan berikut:
- b Pernyataan Anggaran Gender.
- Analisis gender, dan
BAB IV - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 12

- (1) Pada tahun pertama Peraturan Walikota ini diberlakukan, maka SKPD , memfokuskan penyusunan ARG dengan kriteria sebagai berikut
2. b berkontribusi untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM);
3. memiliki dampak untuk menurunkan tingkat kesenjangan gender;
- c. memiliki prioritas pembangunan nasional;
5. e\_ berhubungan dengan pelayanan publik; dan
- d. berkaitan dengan program prioritas Pemerintah Kota Kendari;
- f. memperkuat pelembagaan PUG termasuk peningkatan kapasitas, advokasi, sosialisasi, kajian dan pengumpulan data terpilah.
- (2) Perubahan kriteria sebagaimana dimaksud pada (1) akan ditentukan sesuai dengan isu prioritas pembangunan Kota Kendari dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG tahun berjalan. ayat
BAB V - DATA TERPILAH
Pasal 13

- (1) Data terpilah dan data terkait isu gender lainnya merupakan salah satu prasyarat pelaksanaan PUG khususnya dalam mendukung penyusunan PPRG.
- (2) Data terpilah dan data terkait isu gender sebagaiman dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah melalui Forum Data Gender dan Anak Kota Kendari.
- (3) Data terpilah sebagaimana dimaksud ayat (1) berisikan informasi yang didasarkan pada jenis kelamin; kelompok usia; tingkat pendidikan, jumlah pendapatan; jenis pekerjaan, status perkawinan, status ekonomi dan bentukbentuk lainnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing masing: pada
- (5) Forum Data Gender dan Anak Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Penyediaan data terpilah dan data terkait isu gender lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kemampuan menyusun data terpilah.
BAB VI - PENGORGANISASIAN PUG
Pasal 14

- (1) Dalam upaya percepatan kelembagaan dan optimalisasi pelaksanaan PUG di seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kota dibentuk Pokja PUG Kota Kendari.
- (3) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala SKPD di lingkup Kota Kendari, Perguruan Tinggi dan Ormas.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Bappeda.
- (4) Untuk membantu tugas-tugas Pokja, dibentuk Sekretariat yang diketuai oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (5) Pokja PUG Kota Kendari dan Sekretariat Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada (1) dan ayat (4) di tetapkan dengan Keputusan Walikota. ayat
BAB VI - PENGORGANISASIAN PUG
Pasal 15

- (1) Setiap SKPD wajib untuk membentuk Focal Point PUG yang terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan danJatau program.
2. mempromosikan pengarusutamaan gender pada masing-masing unit kerja;
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
4. b memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada kepala SKPD;
6. C melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada pejabat dan staf dilingkungan SKPD;
7. e mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program; dan kegiatan pada unit kerja; dan
- (3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala SKPD-
- f. memfasilitasi penyusunan data terpilah gender pada masing-masing SKPD;
BAB VII - MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 16

- (1) Walikota melalui Pokja PUG melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kota Kendari.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada SKPD setiap
- (4) BAPPEDA melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD.
BAB VII - MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 17

- (1) Pokja PUG melaporkan hasil pelaksanaan PUG kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Kendari.
- (2) Hasil pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud ayat (1) Walikota melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Gubernur .
BAB VII - PEMBIAYAAN DAN PENGHARGAAN
Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan PUG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan atau pembiayaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (1) Walikota memberikan penghargaan kepada instansi yang dinilai berhasil menerapkan PUG khususnya PPRG dengan baik.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Walikota Kendari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.
Diundangkan di Kendari Pada tanggal , 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,
BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2016 NOMOR
Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 2016
WALIKOTA KENDARI,