Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2013
Tentang ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
Berlaku: 29 Juli 2013
N/A
Preamble

Menimbang
:
- a. bahwa dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bantaeng, telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantaeng melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Lainnya Kabupaten Bantaeng ;
- b. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi penanggulangan bencana yang semakin berkembang, maka perlu diadakan penyesuaian kelembagaan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Bantaeng sehingga dapat mengakomodasi keseluruhan tugas dan fungsi penanggulangan bencana ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 | 12
Mengingat :
dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng tentang Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantaeng.
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. ndang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
- Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Lainnya Kabupaten bantaeng.
Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG
Menetapkan :
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantaeng;
6. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah pada BPBD yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah BPBD.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantaeng;
8. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantaeng;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng;
11. Eselonering adalah tingkat jabatan struktural
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPBD menggunakan Klasifikasi A
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BPBD
Pasal 3

- (1) BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
Bagian Kedua Tugas Pokok
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BPBD
Pasal 4

BPBD mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan penanggulangan bencana Kabupaten Bantaeng secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
Bagian Ketiga Fungsi
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BPBD
Pasal 5

BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasikan pelaksanaan penanganan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluru
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 | 17
BAB IV - STRUKTUR ORGANISASI BPBD
Pasal 6

Struktur Organisasi BPBD, terdiri dari :
- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana;
Bagian Kedua Kepala Badan
BAB IV - STRUKTUR ORGANISASI BPBD
Pasal 7

- (1) BPBD sebagimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana daerah.
Bagian Ketiga Unsur Pengarah
BAB IV - STRUKTUR ORGANISASI BPBD
Pasal 8

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, bersifat Non Struktural, terdiri atas unsur dari SKPD yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur Pengarah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Unsur Pengarah terdiri dari :
- a. 5 (lima) orang dari instansi terkait; dan
- b. 4 (empat) orang dari unsur masyarakat/professional/Ahli
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, mekanisme penetapan, pemberhentian dan penggantian serta penghasilan
- yang didapatkan unsur pengarah BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD.
- (6) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah kabupaten;
- b. Pemantauan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana daerah kabupaten;
- c. Pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Bagian Keempat
Unsur Pelaksana
BAB IV - STRUKTUR ORGANISASI BPBD
Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.
- (2) Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Unsur Pelaksana merupakan SKPD.
BAB IV - STRUKTUR ORGANISASI BPBD
Pasal 10

Susunan Organisasi unsur pelaksana terdiri dari :
- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. Sub Bagian;
- g. Seksi; dan
- h. Kelompok jabatan fungsional.
Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - STRUKTUR ORGANISASI BPBD
Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Jumlah dan Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja.
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 12

Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas setiap jabatan struktural, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 13

- (1) Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Badan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lain di luar unsur Pelaksana yang secara langsung mempunyai hubungan kerja.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Unsur Pelaksana wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima pimpinan unit kerja, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan unit kerja wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 15

Bagan Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
BAB VII - ESELONERING
Pasal 16

Eselon Jabatan Unsur Pelaksana terdiri dari :
- a. Kepala Pelaksana adalah Jabatan Struktural Eselon II/b;
- b. Sekretaris Unsur Pelaksana adalah Jabatan Struktural Eselon III/a;
- c. Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III/b;
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural EseIon IV/a.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 17

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan BPBD dalam penanggulangan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber anggaran lainnya yang sah.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Pejabat struktural pada BPBD tetap melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya sampai dilakukannya pelantikan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37, Pasal 39 dan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.
Ditetapkan di Bantaeng Pada tanggal 29 Juli 2013
BUPATI BANTAENG, Cap/ttd. M. NURDIN ABDULLAH
Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 29 Juli 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG
S U D A R N I, SH
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip
: 19561231 198303 1 206
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2013 NOMOR 2
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR
: 02 TAHUN 2013
TANGGAL : 29 JULI 2013
TENTANG :
ORGANISASI,
KEDUDUKAN,
TUGAS
POKOK
DAN
FUNGSI
BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
KABUPATEN BANTAENG
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD KABUPATEN BANTAENG
BUPATI BANTAENG, Cap/ttd. H M. NURDIN ABDULLAH
Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 29 Juli 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip
: 19561231 198303 1 206
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2013 NOMOR 2