Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2014
Tentang KERJASAMA DESA
Berlaku: 3 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Mengingat
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG
KERJASAMA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI TABANAN ,
Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu mengatur hubungan kerjasama antara desa, sehingga dapat tercapai hubungan kerjasama yang harmonis
- a. dan saling menguntungkan ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Desa diatur dengan Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki Batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Perbekel adalah Pejabat yang dipilih oleh penduduk Desa secara langsung dan disahkan serta dilantik oleh Bupati.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
11. Perselisihan adalah ketidak serasian hubungan yang terjadi antar Desa sebagai akibat dari perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Kerjasama Desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa.
- (2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
BAB III - RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 4

Ruang lingkup Kerjasama Desa meliputi :
- a. kerjasama Antar Desa; dan
- b. kerjasama Desa dengan pihak Ketiga.
BAB III - RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 5

- (1) Desa dapat melakukan kerjasama antar desa untuk kepentingan desa masing-masing.
- (2) Desa dapat melakukan Kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang membebani masyarakat dan desa harus mendapat persetujuan BPD.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
BAB III - RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 6

- (1) Ruang lingkup kerjasama antar desa meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Kerjasama desa dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan dalam bidang :
- a. peningkatan perekonomian masyarakat Desa;
- b. peningkatan pelayanan pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. sosial budaya;
- e. ketentraman dan ketertiban;
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- g. tenaga kerja;
- h. pekerjaan umum;
- i. batas desa ; dan
- j. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.
BAB III - RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 7

Kerjasama antar desa dapat dilakukan antara:
- a. desa dengan desa dalam 1 (satu) kecamatan; dan
- b. desa dengan desa dilain kecamatan dalam satu kabupaten.
BAB III - RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 8

Apabila desa dengan desa di lain kabupaten dalam 1 (satu) provinsi mengadakan kerjasama maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah.
BAB III - RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 9

Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.
BAB III - RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 10

- (1) Kerjasama Antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
- (2) Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama.
BAB III - RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 11

- (1) Penetapan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penetapan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
- a. ruang lingkup ;
- b. maksud dan tujuan;
- c. tugas dan tanggungjawab ;
- d. pelaksanaan;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. jangka waktu;
- g. bentuk kerjasama;
- h. force majeur ;dan
- i. pembiayaan.
BAB IV - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 12

- (1) Perbekel selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Kerjasama Desa.
- (2) Perbekel mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Kerjasama Desa secara partisipatif.
- (3) Perbekel wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerjasama Desa kepada masyarakat melalui BPD.
BAB IV - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 13

- (1) BPD mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan.
- (2) BPD mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerjasama Desa mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian.
- (3) BPD memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Perbekel mengenai kegiatan Kerjasama Desa kepada masyarakat.
BAB IV - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 14

Perbekel dan BPD mempunyai kewajiban;
- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat desa; dan
- e. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
BAB IV - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 15

Pihak Ketiga yang melakukan Kerjasama mempunyai kewajiban :
- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memberdayakan masyarakat lokal;
- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian hidup.
BAB V - PELAKSANAAN
Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Desa dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa.
BAB V - PELAKSANAAN
Pasal 17

Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari unsur-unsur :
- a. pemerintah Desa;
- b. anggota BPD;
- c. lembaga kemasyarakatan;
- d. lembaga lainnya yang ada di desa ; dan
- e. tokoh masyarakat.
BAB V - PELAKSANAAN
Pasal 18

Pembentukan Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
BAB VI - PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 19

Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerjasama Desa harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.
BAB VI - PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 20

- (1) Perselisihan Kerjasama Desa dalam satu Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerjasama Desa lain Kecamatan pada satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagai dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final dan ditetapkan dalam suatu keputusan.
BAB VI - PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 21

- (1) Perselisihan kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dalam satu Kecamatan difasilitasi oleh Camat.
- (2) Perselisihan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian melalui pengadilan.
BAB VII - JANGKA WAKTU
Pasal 22

Penentuan jangka waktu Kerjasama Desa ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan Kerjasama
BAB VIII - FORCE MAJEUR
Pasal 23

- (1) Para pihak sepakat bahwa tidak dipenuhi kewajiban oleh salah satu pihak menurut perjanjian ini tidak dianggap sebagai peristiwa cidra janji atas perjanjian ini apabila hal tersebut disebabkan oleh peristiwa keadaan memaksa/ force majeur seperti huru-hara, banjir, kebakaran, pemogokan umum, perang dan bencana alam yang berakibat langsung pada tidak dapat terpenuhinya perjanjian ini.
- (2) Para pihak sepakat tidak akan bertanggungjawab atau dituntut bertanggungjawabannya atas setiap keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi suatu atau beberapa kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh keadaan memaksa atau force majeur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB IX - PEMBIAYAAN
Pasal 24

Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerjasama Desa wajib dituangkan dalam APBDesa.
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan kerjasama Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerjasama desa;
- b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama desa;
- c. melakukan evaluasi dan pengawasan kerjasama desa;dan
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memfasilitasi kerjasama desa;
- b. melakukan pengawasan kerjasama desa; dan
- c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa Dan Atau Pihak Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2001 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan
Ditetapkan di Tabanan. pada tanggal 24 Pebruari 2014
BUPATI TABANAN,
NI PUTU EKA WIRYASTUTI
Diundangkan di Tabanan. pada tanggal 24 Pebruari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,
I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2014 NOMOR 3
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa dengan adanya landasan/pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah desa maka pelaksanaan prinsip desentralisasi, otonomi dan tugas pembantuan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan.
Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan peningkatan pelaksanaan pembangunan desa maka dipandang perlu mengatur mengenai kerjasama Desa.
PENJELASAN
Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Dalam hal berperkara di pengadilan pemerintah desa dapat diwakili oleh pihak yang ditunjuk oleh Perbekel. Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 3