PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor TAHUN Tahun 2012
Tentang KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
Berlaku: 06 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwaberdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokoleran dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros sebagaimanana telah diubah dengan peraturan daerahnomor 16 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros,perlu dicabut karena tidak sesuai dengan beberapa ketentuan di atas serta dinamika pemerintahan daerah dalam mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagai mana di maksud pada huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Maros.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
SALINAN
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokoleran mengenai Tata Tempat, Tata upacara dan tata penghormatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor: 1).
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
Dengan Persetujuan Bersama dan
BUPATI MAROS
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintahan Daerah adalahPenyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maros.
4. Bupati adalah Bupati Maros.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
9. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
10. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
11. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
12. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
13. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
14. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
15. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
16. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
17. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD.
18. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota Badan musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau Badan anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
19. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan Anggota DPRD.
20. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
21. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya , kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas,uang duka wafat /tewas dan bantuan biaya pengurusan jenasah .
22. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB II - KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
- b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
- c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua
Tata Tempat
BAB II - KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
- b. Wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.
BAB II - KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.
BAB II - KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji, yang melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat;
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.
BAB II - KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi:
- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.
BAB II - KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut:
- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.
Bagian Ketiga
Tata Upacara
BAB II - KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 8

- (1) Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Tata Penghormatan
BAB II - KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Badan Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Badan Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan; dan
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 11

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD .
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 16

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah atau Komisi atau Badan Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :
- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 17

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3(tiga) kelompok yaitu:
3. a Tingggi b.sedang c.Rendah
- (3) Apabila kemanpuan keuangan daerah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan Anggota DPRD diberikan 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD, berdasarkan kemampuan keuangan daerah
- (4) Apabila kemanpuan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan Anggota DPRD diberikan 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD, berdasarkan kemampuan keuangan daerah
- (5) Apabila kemanpuan keuangan daerah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan Anggota DPRD diberikan 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD, berdasarkan kemampuan keuangan daerah
- (6) Kemanpuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 18

Tunjangan Komunikasi Intensif dan dana operasional pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibayarkan setiap bulan .
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 19

- (1) Pajak penghasilan pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak penghasilan pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaranpremi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau isteri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan anggota DPRD.
- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 21

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 22

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 24

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya yang terdiri atas:
- a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. Pakaian Dinas Harian 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinasdan atribut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2(dua) kali uang representasi.
- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.
Bagian Ketiga Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 25

Bagian Keempat Uang Jasa Pengabdian
BAB III - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 26

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
- a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
- b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian I (satu) bulan uang representasi;
- c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
- d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
- e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
- f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (5) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (6) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 27

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana Kerja DPRD dapat berupa kegiatan:
- a. Rapat-rapat
- b. Kunjungan kerja;
- c. Penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah;
- d. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
- e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 28

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, kepada pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 29

- (1) Apabila kemampuan keuangan daerah tinggi, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disediakan 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Apabila kemampuan keuangan daerah sedang, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disediakan 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (3) Apabila kemampuan keuangan daerah rendah, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disediakan 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1½ (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 30

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berdasarkan pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 31

Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD
Pasal 32

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 27 dianggarkan dalam pos anggaran DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 24, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dianggarkan dalam pos anggaran Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut:
- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja Modal
- (4) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.
- (5) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD
Pasal 33

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD
Pasal 34

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor :1) sebagaimanan telah diubah denganPeraturan Daerah Nomor 16 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor :16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.
Ditetapkan di Maros BUPATI MAROS, TTD,
Pada Tanggal 7 Agustus 2012
M. HATTA RAHMAN
Diundangkan di Maros Pada tanggal 7 Agustus 2012
SEKRETARIS DAERAH,
TTD,
BAHARUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2012 NOMOR: 06 Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; HAM
AGUSTAM,S.IP,M.Si
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip
: 19730820 199202 1 001