UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957
Tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE
Berlaku: 1 Mei 1957
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa perlu Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1956 (Lembaran Negara No. 50 tahun 1956) tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante diganti dengan undang-undang yang lebih mengatur gaji dan tunjangan-tunjangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante;
- b. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
Mengingat : Pasal 136 jo Pasal 73 Undang-Undang Dasar Sementara Republik
Indonesia;
MEMUTUSKAN:
- I. Mencabut : Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1956 (Lembaran Negara No. 50 tahun 1956);
- II. Menetapkan
3. : UNDANG-UNDANG DARURAT KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE
sebagai berikut:
Pasal I.
- (1) Kedudukan Anggota Konstituante sama dengan kedudukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan oleh karenanya Peraturanperaturan keuangan yang berlaku bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berlaku juga bagi Anggota Konstituante.
- (2) Berhubung dengan ketentuan dalam ayat yang lalu, maka Undangundang No. 2 tahun 1954 (lembaran Negara No. 9 tahun 1954) yang kini mengatur Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berlaku juga bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante dengan ketentuan-ketentuan seperti di bawah ini:
N/A
Pasal 1

.
Perkataan-perkataan:
- a. 'Dewan Perwakilan Rakyat',
- b. 'Jakarta'
3. dalam Undang-undang No. 2 tahun 1954 (Lembaran Negara No. 9 tahun 1954) harus dibaca masing-masing:
- a. 'Konstituante',
- b. 'Bandung'.
N/A
Pasal 2

Pasal ... ayat (1) Undang-undang No. 2 tahun 1954 (Lembaran Negara No. 9 tahun 1954) harus dibaca:
'(1)Anggota Konstituante yang menjadi Wakil Ketua sedapat-dapatnya bertempat tinggal di Bandung'.
N/A
Pasal 3

a. Undang-undang No. 2 tahun 1954 (Lembaran Negara No. 9 tahun 1954) harus dibaca:
- "a. penghasilan yang dimaksudkan pada permulaan ayat ini hanya diberikan kepada Anggota yang memenuhi seluruh kewajibannya, dengan pengertian, bahwa yang dimaksud dengan tugas kewajiban ialah:
- -bagi semua Anggota Konstituante, menghadiri rapat pleno Konstituante yang diadakan dalam masa sidang Konstituante;
- -bagi Anggota Panitya Persiapan Konstitusi dan Anggota Panitya Rumah Tangga, selain menghadiri rapat pleno yang dimaksud dalam anak kalimat yang lalu, juga menghadiri rapat-rapat atau menjalankan tugas Konstituante yang ditentukan masing-masing baginya dalam masa sidang Panitya Persiapan Konstitusi".
N/A
Pasal 3

b. Undang-undang No. 2 tahun 1954 (Lembaran Negara No. 9 tahun 1954) harus dibaca:
- "b. Anggota Konstituante (pleno), Anggota Panitya Persiapan hadir dalam sesuatu rapat atau tidak hadir untuk menjalankan tugas yang ditentukan masing-masing baginya sebagai kewajiban, menurut ketentuan dalam sub a, penghasilannya dipotong dengan 2 1/2% (dua setengah persen) untuk setiap kali ia tidak datang dalam rapat atau tidak datang menjalankan tugasnya yang ditentukan itu, akan tetapi sebanyak-banyaknya 60% (enam puluh persen) sebulan dari tunjangan tetap sebulan ditambah dengan tunjangan kemahalan dan tunjangan keluarga;".
N/A
Pasal 3

e.: Undang-undang Nomor 2 tahun 1954 (Lembaran Negara Nomor 9 tahun 1954) harus dibaca;
1. Anggota Panitya Persiapan Konstitusi dan Anggota Panitya Rumah Tangga dibayarkan penghasilannya penuh, kecuali jika ia sebelum reces dalam dua bulan berturut-turut dengan tiada alasan yang sah, tidak pernah menghadiri sidang,
2. Anggota Konstituante bukan pegawai negeri yang tidak duduk dalam Panitya 'Rumah Tangga dibayarkan 40% (empat puluh persen) dari penghasilannya sebulan, kecuali jika ia sebelum reces dalam dua bulan berturut-turut dengan tiada alasan yang sah, tidak pernah menghadiri sidang;"
3. Anggota Konstituante pegawai negeri yang tidak duduk dalam Panitya Persiapan Konstitusi atau Panitya Rumah Tangga mendapat tunjangan jabatan atas gajinya 40% dari tunjangan tetap Anggota Konstituante; dengan catatan bahwa jumlah penghasilan yang diterimanya (gaji dan tunjangan jabatan) tidak melebihi jumlah penghasilan maximum yang dapat diterimanya selama masa sidang. Pasal 6
Yang dimaksud dengan istilah "sebulan" adalah sub 2 dan 3 Pasal 5 ialah masa 30 (tiga puluh) hari beturut-berturut atau 30 (tiga puluh) hari di hitung secara proposionil.
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1957 dengan catatan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini bagi Anggota-anggota Panitya Persiapan Konstitusi dan Panitya Rumah Tangga dari Konstituante berlaku surut sampai tanggal 14 Februari 1957.
Diundangkan pada tanggal 13 Juni 1957.
MENTERI KEHAKIMAN, ttd
G.A. MAENGKOM.
LEMBARAN NEGARA NOMOR 62 TAHUN 1957
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO.
WAKIL PERDANA MENTERI I, ttd HARDI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 1

.
Mungkin separuh orang beranggapan hal ini sebagai suatu kelebihan (overbodigheid). Pasal ini dirasa perlu untuk ketegasan dan untuk mencegah keragu-raguan c.q. haarkloverij.
PENJELASAN
Pasal 2

.
Hal ini sekedar untuk menyesuaikan kenyataan dengan apa yang telah ditentukan dalam Peraturan Tata-Tertib Konstituante.
PENJELASAN
Pasal 3

, 4 dan 5.
Pasal-pasal ini mengandung sekedar perubahan redaksi dalam ayat (1) a, b dan e dari pasal 3 Undang-undang No. 2 tahun 1954, supaya dapat ketentuan-ketentuan dalam ayat tersebut berlaku dengan tepat untuk Anggota Konstituante.