UNDANG-UNDANG Unknown Nomor 11 Tahun 1950
Tentang TATA-CARA PERUBAHAN SUSUNAN KENEGARAAN DARI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
Berlaku: 8 Maret 1950
N/A
Preamble

Menimbang
- a) bahwa perlu diadakan peraturan tentang perubahan sesuatu daerah-bagian, atau wilayah yang bukan daerah-bagian atau yang sendirinya tidak merupakan daerah- bagian dari Republik Indonesia Serikat;
- b) bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak dibeberapa daerah peraturan itu harus segera ditetapkan.
Mengingat
- pasal-pasal 43, 44, 123 lid 4 dan 139 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat.
Mendengar
- Senat.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
- UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG TATA-CARA PERUBAHAN SUSUNAN KENEGARAAN DARI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.
BAB I - KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.
Pasal 1

.
- 1) Mengenai perubahan susunan kenegaraan dari pada daerah Republik Indonesia Serikat, seperti termaksud dalam pasal 44 Konstitusi Sementara, dilakukan suatu tata-cara (procedure), untuk mana diperlukan inisiatip yang bersifat sementara, inisiatif mana, terkecuali dalam hal-hal yang dimaksud dalam pasal-pasal 7 ayat 3, 20, 21 dan 22, harus disusul oleh suatu pernyataan rakyat dari wilayah yang bersangkutan menurut jalan demokrasi. Pernyataan itu hanya dapat dilaksanakan baik oleh suatu pemungutan suara rakyat (plebisit) maupun oleh suatu badan perwakilan yang khusus disusun baru untuk maksud itu.
- 2) Pokok-azas yang dituliskan di atas itu tidak berlaku untuk sesuatu daerah-bagian, yang oleh inisiatip yang diambil itu hanya akan memperoleh tambahan wilayah (territoir).
BAB I - KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.
Pasal 2

.
- 1) Dalam hal-hal yang menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini ditetapkan adanya pemungutan-suara rakyat (plebisit), hanya akan dipungut suara tentang pertanyaan-pertanyaan yang dibentuk dengan terang, jawabannya yang dapat berbunyi :
setuju atau tidak.
- 2) Caranya pemungutan suara diatur oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat, ditambah atau diatur lebih lanjut dalam peraturan penguasa-penguasa sedaerah atau setempat.
- 3) Mengenai daerah-daerah yang diwakili oleh sebuah dewan pembentuk undang-undang atau turut membentuk undang-undang, Pemerintah Republik Indonesia Serikat sebanyak mungkin akan menyerahkan hal itu kepada pembentuk undang-undang dari daerah yang bersangkutan.
BAB I - KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.
Pasal 3

.
Inisiatip untuk memperoleh perubahan dalam susunan kenegaraan dari wilayah Republik Indonesia Serikat seperti dimaksud dalam pasal 1, dalam hal-hal seperti dituliskan dalam undang-undang ini, dapat diambil oleh daerah-daerah-bagian, oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat atau oleh wilayah yang merupakan ataupun tiada merupakan satu bahagian dari suatu daerah-bagian.
BAB II
Pasal 4

.
- 1) Daerah-daerah-bagian dapat mengambil inisiatip untuk :
- a. menghapuskan daerah-bagian itu dalam pokoknya dan menggabungkannya dengan suatu daerah-bagian lain;
- b. memecahkan satu bahagian dari pada daerah-bagian, dan digabungkannya bahagian itu dengan satu daerah-bagian lain;
- c. penggabungan dengan satu atau beberapa daerah-daerah-bagian menjadi satu daerah-bagian baru;
- 2) Satu daerah-bagian tidak dapat mengambil inisiatip untuk meluaskan wilayahnya.
BAB II
Pasal 5

.
- 1) Inisiatip seperti dimaksud dalam pasal 4 dapat diambil oleh Dewan yang dapat dipandang sebagai perwakilan rakyat dari pada daerah-bagian yang bersangkutan, dengan suara terbanyak biasa dari jumlah anggota yang duduk.
- 2) Inisiatip yang telah diambil itu secepat mungkin diberitahukan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat.
BAB II
Pasal 6

.
- 1) Pemerintah Republik Indonesia Serikat memeriksa apakah dalam inisiatip seperti tersebut dalam pasal 5 itu tersangkut satu daerah-bagian.
- 2) Dalam hal sedemikian maka Pemerintah mengenai inisiatip itu meminta pernyataan sementara dari pada perwakilan rakyat daerah-bagian atau dari daerah-daerah-bagian yang lain.
- 3) Tetapi dalam hal seperti tersebut dalam pasal 4 ayat 1 sub c, Pemerintah Republik Indonesia Serikat akan menunggu sampai sekurang-kurangnya dua dari pada daerah-daerah yang bersangkutan telah menyatakan sementara untuk menggabungkan diri menjadi satu daerah-bagian baru.
BAB II
Pasal 7

.
- 1) Bilamana menurut penetapan dalam pasal 6 telah diperoleh persetujuan sementara antara daerah-daerahbagian yang bersangkutan, maka dimintakanlah selanjutnya pernyataan-pernyataan yang tetap, yaitu : dalam hal-hal tersebut dalam pasal 4 ayat 1 sub a dan c dari daerah-daerah- bagian yang bersangkutan seluruhnya; dalam hal-hal tersebut dalam pasal 4 ayat 1 sub b dari pada bagian yang bersangkutan dari daerah-bagian itu serta pula dari daerah-bagian yang lain.
- 2) Pada azasnya pernyataan-pernyataan tetap ini dilaksanakan oleh suatu pemungutan-suara rakyat (plebisit), tetapi tentang suatu daerah yang mempunyai dewan sendiri serta dapat dipandang sebagai perwakilan rakyat, pernyataan itu cukup dilaksanakan oleh bentukan baru dari badan perwakilan yang sengaja diadakan untuk maksud itu dan disusun menurut peraturan semula, satu dan lain menurut pertimbangan Pemerintah Republik Indonesia Serikat. Tindakan dalam hal yang terakhir itu pada khususnya akan diambil, apabila hal itu mengenai satu negara di mana tugas- pemerintahan seluruhnya atau sebagian besar diselengggakan oleh Republik Indonesia Serikat menurut ketentuan dalam pasal 54 ayat 1 Konstitusi Sementara.
- 3) Jika dalam hal ini ada sebab-sebab yang istimewa, Pemerintah Republik Indonesia Serikat terhadap daerahdaerah bagian dapat menentukan, bahwa keputusan yang diambil selaku inisiatip, juga mempunyai kekuatan sebagai suatu pernyataan yang tetap.
- 4) Pernyataan-pernyataan mengenai suatu inisiatip, yang hanya mengakibatkan perluasan bagi satu daerahbagian, pun dapat pula dilaksanakan terhadap daerah-bagian itu oleh badan perwakilan rakyat yang duduk dengan suara dua pertiga dari jumlah anggotanya.
BAB II
Pasal 8

.
- 1) Setelah oleh perwakilan rakyat dari satu daerah-bagian diambilnya inisiatip, maka perwakilan itu dapat memutuskan, bahwa mengenai soal itu seketika akan diadakan suatu pemungutan-suara rakyat (plebisit).
- 2) Jika sedemikian maka hasil pemungutan suara ini dianggap sebagai pernyataan tetap seperti dimaksud dalam pasal 7.
- 3) Dalam hal ini tindakan seperti tersebut dalam pasal 6 ditunda sampai hasil dari pemungutan suara sudah ditentukan.
BAB II
Pasal 9

.
- 1) Jika menurut ketentuan-ketentuan dari Bab ini tercapai persesuaian di antara sekalian pihak yang bersangkutan, maka perubahan itu, kecuali dalam hal-hal yang dimaksud ayat 3 dan 4 dari pasal ini, ditetapkan dengan penetapan dari Pemerintah Republik Indonesia Serikat, menurut keinginan rakyat dari daerah-daerah yang bersangkutan.
- 2) Peraturan-peraturan yang diambil menurut peraturan Undang-undang dan administrasi, yang perlu sebagai akibat dari perubahan yang diadakan sekadar terletak dalam batas-batas kekuasaan dari daerah-daerahbagian, diserahkan kepada bagian-bagian (c.q. daerah-daerah-bagian) yang bersangkutan.
- 3) Jika hal itu mengenai pembentukan suatu negara, dan pembuat Undang-undang Republik Indonesia Serikat, bersesuaian dengan pasal 46 dari Konstitusi, menyetujui pembentukan itu, dapatlah Undang-undang yang bersangkutan itu memuat sekalian perubahan dan peraturan-peraturan, sebagai yang dimaksud dalam ayatayat 1 dan 2.
- 4) Jika perubahan yang dimaksud dalam ayat 1 mengakibatkan penghapusan atau pengecilan suatu daerah Swapraja, bertentangan dengan kemauan kepala Swapraja yang bersangkutan, dan walaupun demikian perubahan itu diadakan juga, karena dinyatakan oleh pembuat Undang-undang dari Republik Indonesia Serikat, bersesuaian dengan pasal 65 dari Konstitusi bahwa penghapusan atau pengecilan itu dikehendaki oleh kepentingan umum, maka dapatlah Undang-undang yang bersangkutan itu memuat sekalian perubahan dan peraturan-peraturan, sebagai yang dimaksud dalam ayat-ayat 1 dan 2.
BAB III - PERUBAHAN SUSUNAN KENEGARAAN DARI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT ATAS INISIATIP DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.
Pasal 10

.
Pemerintah Republik Indonesia Serikat dapat mengambil inisiatip untuk merubah kedudukan dari :
- a) wilayah, yang tidak merupakan daerah-daerah-bagian dan tidak termasuk suatu daerah-bagian;
- b) wilayah, yang termasuk suatu daerah-bagian dan tidak dapat menyatakan pendapatnya oleh satu DewanPerwakilan yang diadakan buat wilayah itu;
- c) wilayah, yang merupakan daerah-bagian atau yang sendirinya tidak merupakan daerah-bagian, yang mempunyai Dewan Perwakilan tetapi yang susunannya dianggap tidak representatief.
BAB III - PERUBAHAN SUSUNAN KENEGARAAN DARI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT ATAS INISIATIP DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.
Pasal 11

.
- 1) Inisiatip dari Pemerintah Republik Indonesia Serikat dimaktubkan dalam suatu usul yang dibubuhi keterangan, dalam mana juga diterangkan soal-soal yang dipandangnya perlu untuk mengadakan suatu pemungutan-suara rakyat (plebisit).
- 2) Usul yang dimaksud itu dikirimkan kepada sejumlah orang atau organisasi-organisasi, yang terpandang perlu untuk itu karena kedudukannya dalam masyarakat di wilayah yang bersangkutan, dengan permintaan supaya mengumumkannya sebanyak-banyaknya, dan supaya mengemukakan perasaannya tentang itu, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang-orang lain.
- 3) Apabila wilayah yang bersangkutan termasuk suatu daerah-bagian, pengiriman-pengiriman-edaran dari usul itu tidak dilakukan, sebelum Pemerintah dari daerah-bagian diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tentang itu.
- 4) Apabila di sesuatu bagian dari wilayah yang bersangkutan terdapat suatu Dewan, Pemerintah Republik Indonesia Serikat meminta nasehat kepada Dewan itu, dan hal itu harus terjadi bersama-sama dengan pengiriman-edaran dari surat-surat itu.
- 5) Dalam hal tersebut pasal 10 sub c, Pemerintah Republik Indonesia Serikat, setelah Pemerintah Republik Indonesia Serikat berkeyakinan bahwa sebagian besar penduduk wilayah yang bersangkutan menghendaki perubahan yang dinyatakan kepada Pemerintah untuk mengadakan perubahan kedudukan kenegaraan dari wilayah tersebut, dapat menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dari wilayah tersebut susunannya yang sekarang tidak representatief, serta menyampaikan inisiatip tersebut kepada Pemerintah dari daerahbagian yang bersangkutan sekadar inisiatip itu bermaksud penggabungan dengan suatu daerah-bagian yang sudah ada.
BAB III - PERUBAHAN SUSUNAN KENEGARAAN DARI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT ATAS INISIATIP DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.
Pasal 12

.
- 1) Setelah sampai tenggang yang ditetapkan untuk tiap-tiap masalah, tetapi yang sekali-kali tidak boleh kurang dari satu bulan sesudah surat-surat itu dapat dianggap sampai kepada alamat-alamatnya, maka Pemerintah Republik Indonesia Serikat dapat menentukan, bahwa tentang usulnya akan dilakukan pemungutan-suara rakyat (plebisit) menurut peraturan-peraturan yang ditetapkannya.
- 2) Jika pada pemungutan-suara usul itu diterima, maka Pemerintah Republik Indonesia Serikat, apabila anjuran itu bermaksud memperluas suatu daerah-bagian, akan meminta persetujuan tentang usul itu kepada pembuat Undang-undang biasa daerah-bagian yang bersangkutan.
BAB III - PERUBAHAN SUSUNAN KENEGARAAN DARI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT ATAS INISIATIP DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.
Pasal 13

.
- 1) Jika menurut ketentuan-ketentuan dalam Bab ini terdapat persetujuan penuh, maka perubahan itu ditetapkan sesuai dengan ketetapan dalam pasal 9 ayat 1, dalam mana diserahkan kepada kekuasaan perundang-undangan dari daerah-daerah-bagian yang bersangkutan, tentang apa yang biasanya termasuk dalam batas-batas kekuasaan dari daerah-daerah-bagian itu.
- 2) Ketetapan dalam ayat 2, 3 dan 4 dari pasal 9 digunakan secara yang bersesuaian.
BAB IV
Pasal 14

.
- 1) Dewan Perwakilan dari suatu wilayah, yang bukan daerah-bagian, dapat mengambil inisiatip untuk perubahan kedudukan kenegaraan dari wilayah itu.
- 2) Inisiatip yang dimaksudkan dalam ayat yang terdahulu dapat juga diambil dengan suatu petisi, dalam mana dengan saksama ditunjukkan luas dan batas-batas wilayah itu, dan dengan mana dinyatakan persesuaian, baik oleh suatu jumlah yang terbanyak dari kepala-kepala persekutuan-persekutuan berotonomi setempatsetempat yang terletak dalam wilayah yang bersangkutan, baik oleh sejumlah orang-orang dewasa, yang sekurang-kurangnya berjumlah 5% dari taksiran jumlah penduduk dari wilayah yang bersangkutan itu.
- 3) Inisiatip yang dimaksudkan dalam ayat-ayat 1 dan 2 hanya terbatas dalam hal penetapan wilayah sendiri.
BAB IV
Pasal 15

.
Inisiatip yang diambil menurut pasal 14 dapat mengandung maksud :
- a) pembentukan dari suatu negara bagian tersendiri;
- b) pemasukan kepada suatu daerah-bagian (yang lain);
- c) mendapat kedudukan.sebagai wilayah yang langsung dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat.
BAB IV
Pasal 16

.
- 1) Suatu inisiatip sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 15 sub a pada awalnya dapat ditolak oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat apabila mengenai suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 1 (satu) juta jiwa.
- 2) Suatu inisiatip sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 15 sub c dapat ditolak oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat, jika ia berpendapat, bahwa apabila itu diturut akan bertentangan dengan kepentingan umum.
- 3) Tentang suatu inisiatip sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 15 sub b, Pemerintah Republik Indonesia Serikat meminta keputusan sementara dari perwakilan rakyat dari daerah-bagian yang lain itu.
BAB IV
Pasal 17

.
Mengenai inisiatip seperti tersebut dalam pasal 15 Pemerintah Republik Indonesia Serikat akan mengadakan pemungutan-suara rakyat (plebisit) dalam wilayah yang bersangkutan, dalam hal-hal seperti berikut :
- a) sub b jika inisiatip itu disetujui sementara oleh perwakilan rakyat daerah-bagian lain itu;
- b) sub a atau sub c jika inisiatip itu tidak ditolak oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat;
- c) sub a jika inisiatip yang mula-mula ditolak, kemudian diulangi dengan petisi yang disetujui oleh sekurangkurangnya 10% dari jumlah penduduk.
BAB IV
Pasal 18

.
Jika menurut ketentuan-ketentuan dalam Bab ini telah ternyata rakyat menghendaki perubahan yang dimaksudkan itu-dan sekiranya hal itu mengenai daerah-bagian lain, pengluasan dari daerah-bagian itu telah disetujuinya tetap menurut cara sebagai dimaksudkan dalam pasal 7, maka perubahan yang dikehendaki itu, dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal 46 dari Undang-undang Dasar Sementara, ditetapkan dan diatur dengan Undang- undang dari Republik Indonesia Serikat, dengan pengertian bahwa kepada kekuasaan perundang-undangan dari daerah-bagian yang bersangkutan diserahkan apa-apa yang biasanya termasuk dalam batas-batas kekuasaan dari daerah-bagian itu.
PERDANA MENTERI,
MOHAMMAD HATTA.
Diumumkan pada tanggal 9 Maret 1950.
MENTERI KEHAKIMAN,
(SOEPOMO).
MENTERI DALAM NEGERI
IDE ANAK AGOENG GDE AGUNG
BAB V - KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 19

.
- 1) Jika suatu wilayah, yang merupakan daerah-bagian atau tidak, mengambil inisiatip supaya wilayah itu langsung dikuasai oleh Republik Indonesia Serikat, maka Pemerintah R.I.S. dapat menerima inisiatip itu apabila dianggapnya memenuhi kepentingan umum.
- 2) Perubahan yang dimaksudkan dalam ayat 1 itu, ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 ayat 1.
BAB V - KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 20

.
Dengan tidak mengurangi hak-hak rakyat dari wilayah-wilayah, yang tidak merupakan daerah-bagian dan tidak pula termasuk dalam sesuatu daerah-bagian atau rakyat dari daerah-daerah-bagian yang bersangkutan, untuk menyatakan keinginannya lebih lanjut menurut ketetapan-ketetapan dalam Undang-undang ini, maka wilayahwilayah yang dalam tahun-tahun belakangan ini oleh sebab perkembangan-perkembangan politik telah terpisah dari daerah-daerah, ke dalam mana wilayah-wilayah itu sewajarnya termasuk, dan yang sejak dahulu menggunakan tata-cara yang diatur dalam Undang-undang ini, dengan penetapan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dimasukkan ke dalam daerah-bagian, di mana wilayah-wilayah itu semula menjadi bahagian.
BAB V - KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 21

.
Jika diperlukan untuk kepentingan pertahanan, maka bagian-bagian-kecil dari wilayah yang termasuk atau tidak termasuk dalam suatu daerah-bagian, dengan Undang-undang federal dapat ditempatkan seluruhnya atau sebagiannya langsung di bawah Pemerintah dari Republik Indonesia Serikat, dan untuk itu, jika dianggap perlu, diceraikan dari daerah-bagian atau dari satuan-satuan kenegaraan yang lain.
BAB V - KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 22

.
- 1) Jika sebelum terbentuknya Undang-undang ini oleh suatu Dewan Perwakilan sudah diambil pernyataan, yang berisi suatu inisiatip sebagai yang dimaksud dalam Undang-undang ini, maka pernyataan itu dalam menjalankan Undang-undang ini, dapat dianggap sebagai inisiatip atau sebagai pernyataan tetap.
- 2) Untuk wilayah di mana tidak dibentuk suatu dewan, ketentuan pada ayat 1 dilakukan secara qiyas (analogie) tentang inisiatip-inisiatip sebagai yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 2.
BAB V - KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 23

.
Undang-undang darurat ini dapat dinamakan "Undang-undang tata-cara perubahan susunan kenegaraan Republik Indonesia Serikat".
BAB V - KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 24

.
Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada hari diumumkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang darurat ini dengan menempatkannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
(SOEKARNO).