Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2016
Tentang I. UMUM
Berlaku: 3 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2017 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
:
:
- a. bahwa Perseoran Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang cukup potensial memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pendapatan daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas dan untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perseoran Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, maka Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penyertaan modal pada Perseoran Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2017 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2019;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang...
Menetapkan
:
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1999 Nomor 2 Seri D Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
dan
BUPATI SINTANG
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2017 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2019.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat adalah Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Deviden adalah bagian keuntungan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dilakukannya penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat adalah untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan dimaksud dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah.
- (2) Tujuan dilakukannya penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat adalah untuk memberikan dukungan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dalam meningkatkan peranannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Sintang, peningkatan kualitas dan fasilitas pelayanan, pembiayaan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat Kabupaten Sintang.
BAB III - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 81 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2 - 8229 HT.01.01. Tahun 1999.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sampai dengan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 63.118.000.000,00 (enam puluh tiga miliar seratus delapan belas juta rupiah) dengan jumlah lembar saham 63.118 (enam puluh tiga ribu seratus delapan belas) lembar.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sampai dengan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian sebagai berikut:
| No. | Nomor Surat Kolektif Saham | Tahun Perolehan Saham | Jumlah Lembar Saham | Berdasarkan Harga Perolehan Saham | Berdasarkan Harga Nominal Saham RUPS |
|--------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | DNA/SHM-06/99 No. Saham 23.722 s/d 25.135 | 1999 | 1.414 | 1.414.000.000,00 | 1.414.000.000,00 |
| 2. | TSI/SHM-14/99 No. Saham 36.323 s/d 37.172 | 1999 | 850 | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 |
| 3. | TSI/SHM-30/04 No. Saham 121.797 s/d 129.748 | 2004 | 7.952 | 13.109.105.600,00 | 7.952.000.000,00 |
| 4. | TSI/SHM-41/05 No. Saham 138.098 s/d 138.240 | 2005 | 143 | 143.000.000,00 | 143.000.000,00 |
| 5. | TSI/SHM-57/06 No. Saham 144.681 s/d 144.896 | 2006 | 216 | 216.000.000,00 | 216.000.000,00 |
| 6. | TSI/SHM-71/06 No. Saham 171.351 s/d 175.772 | 2006 | 4.422 | 4.422.000.000,00 | 4.422.000.000,00 |
| 7. | TSI/SHM-77/07 No. Saham 202.200 s/d 204.199 | 2007 | 2 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |
| 8. | TSI/SHM-116/2012 No. Saham 359.309 s/d 362.308 | 2012 | 3 | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 |
| 9. | TSI/SHM-132/2013 No. Saham 501.949 s/d 504.948 | 2013 | 3 | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 |
| 10. | TSI/SHM-152/2014 No. Saham 646.161 s/d 649.160 | 2014 | 3 | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 |
| 11. | TSI/SHM-164/2015 No. Saham 737.801 s/d 768.921 | 2015 | 31.121 | 31.121.000.000 | 31.121.000.000 |
| 12. | TSI/SHM-173/2016 No. Saham 818.562 s/d 824.561 | 2016 | 6 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 |
| Jumlah | Jumlah | Jumlah | 63.118 | 68.275.105.600 | 63.118.000.000 |
Sa
BAB III - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 dalam bentuk pembelian saham dengan harga nominal sebesar Rp.18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan bertahap setiap tahunnya.
- (2) Pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 5

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
BAB IV - PENGANGGARAN
Pasal 6

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
BAB V - MEKANISME PENYALURAN KEUANGAN
Pasal 7

- (1) Mekanisme penyaluran pendanaan untuk penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Realisasi penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan didahului dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.
BAB VI - PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 8

- PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan dan ditembuskan kepada DPRD.
BAB VI - PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 9

Dalam rangka meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sintang, PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat wajib:
- a. meningkatkan penyaluran kredit produktif terutama kepada Usaha Mikro dan Kecil dengan suku bunga ringan untuk masing-masing kelompok usaha sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- b. meningkatkan dan/atau menumbuhkembangkan Usaha Mikro dan Kecil sebagai salah satu pelaku ekonomi kerakyatan.
- c. meningkatkan penyaluran modal untuk kelompok usaha menengah dan mendorong pelaku usaha lainnya.
BAB VII - PEMBAGIAN DEVIDEN
Pasal 10

- (1) Deviden dari penyertaan modal daerah yang dibagikan setiap akhir tahun buku PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat menjadi hak daerah.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Sintang.
BAB VIII - PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal 2016
BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO
Diundangkan di Sintang pada tanggal 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
YOSEPHA HASNAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 NOMOR
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
HERKOLANUS RONI, SH., M.Si
Pembina
NIP. 19750403 200312 1 005
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT: ( /2016)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
- a. pendapatan asli Daerah meliputi:
1. pajak daerah;
2. retribusi daerah;
3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
Sesuai Penjelasan Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan 'hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan' antara lain bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.
Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat merupakan Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1963 yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 1992. Pada awal berdirinya Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat berbadan hukum Perusahaan Daerah, selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999 badan hukumnya diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.
Dalam rangka memberikan dukungan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dalam meningkatkan peranannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Sintang, peningkatan kualitas dan fasilitas pelayanan, pembiayaan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat Kabupaten Sintang, Pemerintah Kabupaten Sintang perlu melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Sehubungan dengan hal dimaksud, maka jumlah penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang akan disertakan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR