Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
Berlaku: 32 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11
MEMUTUSKAN
- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah terdiri atas :
- a. sekretariat;
- b. Inspektur Pembantu; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
- d. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- (3) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 6

- (1) Sekretariat Inspektorat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 7

Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat fungsional daerah;
- c. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- d. pengkoordiniran, penginventarisasian dan pemantauan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, barang milik daerah, ketatusahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Inspektorat Daerah;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Inspektorat Daerah;
- g. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat bidang pengawasan;
- h. penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Inspektur.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Sekretariat
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :
- a. subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. subbagian Keuangan.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berada di bawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Subbagian Keuangan
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan berada di bawah sekretariat.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan melaksanakan tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan Keuangan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah.
BAB V - INSPEKTUR PEMBANTU
Pasal 13

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, dan Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.
BAB V - INSPEKTUR PEMBANTU
Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada wilayah I
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada wilayah II
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada wilayah III
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada wilayah IV
BAB V - INSPEKTUR PEMBANTU
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, dan Inspektur Pembantu Wilayah IV, menyelenggarakan fungsi :
- a. pengawasan pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa ;
- c. reviu rencana kerja anggaran dan dokumen perencanaan lainnya;
- d. reviu laporan keuangan;
- e. reviu dan evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah;
- f. evaluasi sistem pengendalian internal;
- g. pemeriksaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- h. pemeriksaan terpadu;
- i. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- j. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik;
- k. penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan;
- l. penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;
- m. koordinasi program pengawasan;
- n. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- o. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- p. pengawasan tugas pembantuan dan alokasi dana desa.
Bagian Kedua
Wilayah Tugas Inspektur Pembantu
BAB V - INSPEKTUR PEMBANTU
Pasal 16

Wilayah tugas pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan oleh masingmasing inspektur pembantu sebagaimana dimaksud pasal 14, ditetapkan oleh Inspektur.
BAB VI - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 17

- (1) Di lingkungan Inspektorat Daerah dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Jabatan fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah masing-masing.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 18

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah serta dengan instansi lain diluar lingkungan Inspektorat Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 20

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah:
- a. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 22

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi wajib diolahdan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 23

Inspektur menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 24

Inspektorat Daerah harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Inspektorat Daerah.
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 25

Inspektur harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Inspektorat Daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
BAB VIII - JENIS JABATAN
Pasal 26

- (1) Jabatan yang mengisi Struktur Organisasi Dinas terdiri atas;
- a. Inspektur merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas;dan
- f. Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Selain jabatan sebagaimana diaksud pada ayat (1) terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
BAB VIII - JENIS JABATAN
Pasal 27

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan perundangundangan.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Inspektorat Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 46 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 130), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang uraian tugas dan fungsi serta tata kerja di lingkungan Inspektorat wajib menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari
Ditetapkan di Muara Bulian Pada Tanggal 25 Oktober 2016 BUPATI BATANG HARI, ttd
SYAHIRSAH SY
Diundangkan di Muara Bulian Pada Tanggal 25 Oktober 2016 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
ttd
BAKHTIAR BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 NOMOR : 32
SALINAN
LAMPIRAN
:
PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR
: 32 TAHUN 2016
TANGGAL : 25 Oktober 2016
STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH
BUPATI BATANG HARI
SYAHIRSAH SY