Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2023
Tentang KODE ETIK BADANPEMERIKSA KEUANGAN
Berlaku: 15 Tahun 2006
N/A
Preamble

Menimbang
PERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN2016
TENTANG
KODE ETIK BADANPEMERIKSA KEUANGAN
DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan wajib menyusun Kode Etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ten tang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4654); Mengingat
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG
KODE ETIK BADANPEMERIKSAKEUANGAN.
BABI KETENTUANUMUM
N/A
Pasal 10

Sanksi atas pelanggaran Kode Etik bagi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a tidak membebaskan dari hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
N/A
Pasal 11

- (1) Laporan atau Pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik yang diterima sebelum Peraturan BPK ini ditetapkan dan belum diproses, penyelesaiannya berdasarkan Peraturan BPKini.
- (2) Laporan atau Pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik yang terjadi sebelum Peraturan BPK ini ditetapkan dan sedang dalam proses oleh Majelis Kehormatan Kode Etik, penyelesaiannya berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan.
KETENTUANPENUTUP
N/A
Pasal 12

Pada saat Peraturan BPK ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2016
MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd
YASONNAH. LAOLY
LEMBARANNEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 143
BADANPEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Salinan sesuai dengan aslinya Pemeriksaan Keuangan Negara,
N/A
Pasal 13

Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BPK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 J uli 2016
BADANPEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA, ttd
HARRYAZHAR AZIS
P;
t;p44!1
P ..
PENJELASAN
Pasal 1

,
W.4:;S.
'
"
,.'
Pasal6
Hurufa
Cukup jelas.
Hurufb
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruff
Cukup jelas.
Hurufg
Cukup jelas.
Hurufh
Cukup jelas.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "benturan kepentingan" adalah konflik kepentingan dalam kedudukannya sebagai Anggota BPK dan hubungan mereka dengan hal-hal kepentingan atau keuntungan pribadi dalam situasi terkait tugas dan wewenangnya cenderung mengarah mengabaikan profesionalitas. Istilah kepentingan atau keuntungan pribadi berarti manfaat nyata yang diperoleh langsung ataupun tidak langsung dari konflik kepentingan terse but yang manfaatnya dapat termasuk misalnya imbalan finansiallangsung, posisi sosial, hubungan emosional, hubungan kekeluargaan, hubungan finan sial, publisitas, atau pengaruh politik.
Huruf j
Cukup jelas.
Hurufk
Cukup jelas.
-,
~'
r
Huruf a Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Hurufd
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "kegiatan politik praktis" adalah memberikan dukungan kepada calon Presiden /Wakil Presiden, DPR, DPD, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
- a. ikut serta sebagai pelaksana Zpeserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai Negeri Sipil;
- b. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai Negeri Sipil lain dan/ atau dengan menggunakan fasilitas negara;
3. menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; yang tindakan dan /utau keputusan c. membuat
- d. mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan terhadap pasangan calon peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; darr/ atau
- e. memberikan dukungan kepada calon peserta pemilu dengan cara lisan atau tulisan baik melalui media cetak maupun elektronik.
Huruff
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Hurufh
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
fi'
...
"
,4
\_ .
.-,-::::no rpt""".f,'.'
~
Hurufj
Cukup jelas.
Hurufk
Cukup jelas.
Huruf 1
Cukup jelas.
Hurufm
Yang dimaksud dengan "asistensi dan jasa konsultasi" adalah memberikan bantuan kepada pihak yang diperiksa, seperti membantu menyusun darr/ atau . me-review laporan keuangan, sistem administrasi keuangan/barang, prosedur operasi standar, dan menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Hurufn
Cukup jelas.
Pasa17
Pasa18
Pasa19
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.