Unknown BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 9 Tahun 2011
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PERATURA1' BUPATI SITUBOIIDO IIOIIOR \ TABUK 2012
TBlffARG
TATA CARA PBLAKSAIIMII PEIIU1'GUTAII' RBTRIBU8I PBIIGUJIAII KB10&gt;ARAA11 BBRIIOTOR DI KABUPATBJI SITUBOIIDO
DBIIGAlf RABIIAT TUIIAII YOO IIAIIA BSA
BUPATI 811"0B010&gt;0,
- a . bahwa dengan clitetapkannya Peraturan Oaerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor~ yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 9, maka Peratu.ran Bupati yang mengatur mcngenai Tata Cara Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bennotor perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bennotor.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pu.sat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratw-an Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupat.en Panarukan (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
10. Peratwan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Uru.san Pemerinta.h Anta.ra Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Prociuk Hulrum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
----
3
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan La.ik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen› komponennya;
2. 1 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Ka bu paten Situbondo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bennotor (Lembaran Daerah kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 9).
IIEIIUTUSKAJI' :
Menetapkan PERATURAlf BUPATI SITUBONDO TEIITANG TATA CARA PBL\KSARAA!f PBIIUJfGUTAJf RBTRIBUSI
BAB I - KETEJfTUAlf UMUII
Pasal 11

Persyaratan numpang uji keluar daerah adalah sebagai berikut
1. Foto copy Buku Uji beserta aslinya, apabila jumlah kolomnya sudah habis;
2. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor;
3. Mengisi Formulir Custommer.
Pasa1 12
Tata cara numpang uji pertama kali adalah sebagai berikut:
1. Pemohon menyerahkan Surat Persetujuan Numpang Uji dan mendaftarkan kendaraan bermotor wajib ujinya pada petugas pendaftaran di tempat pengujian dengan mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran;
2. Petugas yang telah menerima pennohonan pendaftaran selanjutnya memeriksa kelengkapan persyaratan dan mengisi SKRD;
3. Pemohon membayar biaya pengganti tanda uji berkala dan menerima bukti pembayaran retribusi;
4. Setelah melakukan pembayaran retribusi, pemohon menyerahkan kendaraan bermotor wajib uji beserta Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (FLHPK) kepada penguji untuk dilakukan pemeriksaan;
5. Penguji melaksanakan pemeriksaan dan menuangkan hasil pemeriksaan kedalam Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (FLHPK);
6. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan penguji kebagian administrasi pengujian untuk. diproses penerbitan dan pengeluaran tanda lulus uji, buku uji, dan tanda samping;
7. Kendaraan bermotor wajib uji diserahkan kembali kepada pemohon;
8. Bagi kendaraan bennotor wajib uji yang dinyatakan lulus uji, pemohon diminta untuk menyerahkan bukti pembayaran kepada bagian administrasi pengujian untuk mendapatkan tanda lulus uji yang sudah dipasang pada plat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda samping;
9. Bagi kendaraan bermotor wajib uji yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan, dinyatakan tidak lulus uji dan penguji wajib memberitahukan secara tertulis tentang bagian-bagian kendaraan bermotor wajib uji yang wajib diperbaiki, waktu, dan tempat dilakukan pengujian ulang;
10. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. mengirimkan salinan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor ke instansi yang berwenang asal domisili kendaraan bermotor wajib uji yang diuji.
BAB I - KETEJfTUAlf UMUII
Pasal 13

Persyaratan numpang uji pertamakali adalah sebagai berilrut:
1. Foto copy Buku Uji beserta aslinya;
2. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Pajak Kendaraan Bennotor;
,,...,
3. Surat rekomendasi numpang uji;
4. Foto copy Kartu Identitas diri (KTP)/ Surat kepemilikan badan usaha/ lnstansi;
5. Surat Kuasa bermaterai cukup bagi kendaraan yang diujikan bukan pemiliknya;
6. Mengisi Formulir Custommer.
Pual 14
Tata cara perubahan bentuk adalah sebagai berikut ;
1. Pemohon mendaftarkan kendaraan bermotor wajib ujinya pada petugas pendaftaran di tempat pengujian dengan mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran;
2. Petu.gas yang telah menerima permohonan pendaftaran selanjutnya memeriksa kelengkapan persyaratan, mengisi SKRD dan menetapkan waktu pelaksanaan uji, serta menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dan memberikan Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (FLHPK) ;
3. Pemohon membayar retribusi dan kepadanya diberikan bukti pembayaran retribusi;
4. 4 . Setelah melakukan pembayaran retribusi, pemohon menyerahkan kendaraan bermotor wajib uji beserta Formulir La.poran Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (FLHPK) kepada penguji untuk dilakukan pemeriksaan;
5. Penguji melaksanakan pemeriksaan dan menuangkan hasil pemeriksaan kedalam Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (FLHPK);
6. Laporan basil pemeriksaan diserahkan penguji kepada petugas administrasi di tempat pengujian untuk diproses penerbitan dan pengeluaran tanda bukti lulus uji dan buku uji;
7. Kendaraan Bermotor Wajib Uji diserahkan kembali kepada pemohon;
8. Bagi kendaraan bermotor wajib uji yang dinyatakan lulus uji, pemohon diminta untuk menyerahkan bukti pembayaran retribusi kepada bagian administrasi pengujian untuk mendapatkan tanda bukti lulus uji yang sudah dipasang pada plat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda samping;
9. Bagi kendaraan bermotor wajib uji yang tidak memenuhi persyaratan lail&lt; jalan, dinyatakan tidak lulus uji dan penguji wajib memberitahukan secara tertulis tentang bagian-bagian kendaraan bermotor wajib uji yang wajib diperbaiki, waktu, dan tempat dilakukan pengujian ulang ;
10. Untuk pelaksanaan uji ulang, pemohon tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya;
11. Pengujian ulang dilakukan setelah pemohon menunjukan bukti pemberitahuan dari penguji sebelumnya, dan apabila temyata tetap tidak lulus uji, pemohon untuk pengujian ulang berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.
Pual 15
Persyaratan perubahan bentuk adalah sebagai berikut:
1. Tanda bukti lulus uji yang lama (Buku Uji);
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor yang masih berlaku;
3. Surat keterangan rnbah bentuk dari bengkel karoseri yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
4. Surat Registrasi Uji Tipe;
5. Legalitas kepemilikan.
BAB I - KETEJfTUAlf UMUII
Pasal 16

Tata cara perubahan fungsi adalah sebagai berikut :
1. Pemohon mendaftarkan kendaraan bermotor wajib ujinya pada petugas pendaftaran di tempat pengujian dengan mengisi Fonnulir Permohonan Pendaftaran;
2. Petugas yang telah menerima pennohonan pendaftaran selanjutnya merneriksa kelengkapan persyaratan, rnengisi SKRD dan menetapkan waktu pelaksanaan uji, serta menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dan memberikan Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (FLHPK);
3. Pemohon membayar retribusi dan kepadanya diberikan bukti pembayaran retribusi;
4. Setelah melakukan pembayaran retribusi, pemohon menyerahkan kendaraan bermotor wajib uji beserta Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (FLHPK) kepada penguji untuk dilakukan pemeriksaan ;
5. Penguji melaksanakan pemeriksaan dan menuangkan basil pemeriksaan kedalam Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (FLHPK);
6. Laporan basil pemeriksaan diserahkan penguji kepada petugas administrasi di tempat pengujian untuk diproses penerbitan dan pengeluaran tanda bukti lulus uji dan buku uji;
7. Kendaraan Bermotor Wajib Uji diserahkan kembali kepada pemohon;
8. Bagi kendaraan bermotor wajib uji yang dinyata.kan lulus uji, pemohon diminta untuk menyerahkan bukti pembayaran retribusi kepada bagian administrasi pengujian untuk mendapatkan t.anda bukti lulus uji yang sudah dipasang pada plat tanda nomor kendaraan, buku uji dan t.anda samping;
9. Bagi kendaraan bermotor wajib uji yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan, dinyatakan tidak lulus uji dan penguji wajib memberitahukan secara tertulis tentang bagian-bagian kendaraan bermotor wajib uji yang wajib diperbaiki, waktu, dan tempat dilakukan pengujian u.lang;
10. Untuk pelaksanaan uji ulang, pemohon tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya;
11. Pengujian ulang dilakukan setelah pemohon menunjukan bukti pemberitahuan dari penguji sebelumnya, dan apabila ternyata tetap tidak lulus uji, pemohon untuk pengujian ulang berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.
Pasa117
Persyaratan perubahan fungsi adalah sebagai berikut:
1. Tanda bukti lulus uji yang lama (Buku Uji);
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor yang masih berlaku;
3. Surat keterangan rnbah fungsi dari bengkel karoseri yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
4. Surat Registrasi Uji Tipe;
5. Legalitas kepemilikan.
BAB I - KETEJfTUAlf UMUII
Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Pengujian Kendaraan dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh Tenaga Penguji dengan prosedur dan tata cara Pengujian sebagai berikut:
- a. Kendaraan yang akan diuji/diperiksaa di bawa ke tempat Pengujian Kendaraan Bermotor dalam keadaan kosong dan bersih.
- b. Dilakukan pemeriksaan identitas kendaraan bennotor (pra uji) antara lain :
4. 1). bagian depan kendaraan;
5. 2). bagian samping kendaraan;
6. 3). bagian belakang kendaraan;
7. 4). bagian dalam rumah-rumah kendaraan;
8. 5). bagian lampu-lampu kendaraan;
9. 6). komponen pendukung/ perlengkapan kendaraan;
10. 7). dimensi kendaraan;
11. 8). kedalaman alur ban;
12. 9). pemeriksaan/Pengujian ambang batas lain jalan;
13. a). Pengujian emesi gas buang;
14. b). Pengujian gaya rem utama kendaraan;
15. c). Pengujian berat sumbu kendaraan;
16. d). Pengujian kebisingan suara;
17. e). Pengujian Speedometer;
18. f). Pengujian kin cup roda;
19. g). Pengujian lampu utama;
20. h). Pemeriksaan bawah kendaraan.
- (2) Pengujian, pemeriksaan, penelitian bagian-bagian kendaraan bermotor sebagimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, sesuai standarisasi yang ditetapkan.
Kendaraan Bermotor (wajib uji) yang telah diuji/ diperiksa dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis (dinyatakan lulus uji) diberika tanda bukti uji berupa :
1. Buku Uji;
2. Tanda Uji dan
3. Tanda Samping.