Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 21 TAHUN 2001
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 2

Izln Pemungutan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat IPHH meliputi : IPHH Kayu, IPHH Bukan Kayu, IPHH Kayu Hutan Tanaman dan IPHH Kayu Hutan/Kebun Rakyat.
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 3

- (1) IPHH Kayu diberikan untuk pemungutan kayu alam pada :
- a) Hutan produksl alam yang tidak dibebani Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH) dan Izin Pemanfaatan Kc: yu (IPK).
- b) Hutan produksl alam yang dibebani Hak Pengusahaan Tanaman Industrl (HPHTI) atau Izln Usaha Hutan Tanaman (IUHT).
- c) Hutan negara yang berada di luar kawasan hutan.
- d) Tanah negara yang dlbebani HGU dan pencadangan lahan untuk pernbanqunan non kehutanan.
- e) Hutan hak dan kebun rakyat yang ditumbuhi kayu alam.
- (2) IPHH bukan kayu diberikan untuk pemungutan hasil hutan bukan kayu pada :
- a) Hutan produksl alam yang tidak dlbebani Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau Izin Usaha Pemahfaatan Hasll Hutan (IUPHH).
- b) Hutan produksi alam yang dibebani Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atau Izln Usaha Hutan Tanaman (IUHT).
- c) Hutan negara yang berada di luar kawasan hutan.
.s,
•
- d) Tanah negara yang dibebani Hak Guna Usaha (HGU) dan pencadangan lahan untuk pembangunan non kehutanan.
- e) Hutan hak dan kebun rakyat.
3. (3} !PHH Kayu Hutan Tana man diberikan untuk pungutan kayu ta nan ian pada hutan produksl alam yang dibebanl Hak Pengusanaan Hutan Tanaman Indu strl (HPHTI) dar: Izln Usaha Hutan Tanaman (IUHT).
4. ( 4) !PHH Kayu Hutan/Kebun Rakyat diberikan untuk pemungutan kayu tanaman pada hutan hak, lahan perkebunan dan kebun rakyat.
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 4

- (1) Permohonan !PHH diajukan oleh : koperasi/kelompok masyarakat seternpat atau BUMD Kabupaten Tebo atau pengusaha kecil - rnenengah, BUMN dan BUMS bidang kehutanan yang bermltra dengan koperasi, dengan luas areal maksimal 100 Ha.
- (2) Permohonan !PHH dapat diajukan oleh perorangan untuk pemungutan nasll hutan kayu dan bukan kayu pada tanah milik perorangan dengan luas areal maksin al 10 Ha.
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 5

- (1) Permohonan !PHH diketahui Camat setempat dilengkapi dengan dokumen yang menunjang legalltas pemohon dan peta lokasi skala 1 : 10.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan berdasarkan Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan atau Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.
- (2) Permohonan yang diajukan oleh Koperasj/kelompokmasyarakat setempat dilengkapi dengan susunan pengurus dan nota keuangan. Koperasi yang baru dibentuk diwajibkan bermitra dengan BUMD atau pengusaha kecil - menengah, BUMN dan BUMS Bldang Kehutanan.
- (3) Permohonan yang diajukan oleh BUMD, pengusaha kecil - menengah, BUMN dan BUMS Bidang Kehutanan yang bermitra dengan koperasl masyarakat setempat, dilengkapi dengan perjanjian kerjasama kemitraan yang diketahul oleh Kepala Desa.
4. ( 4) Permohonan !PHH pada hutan produksi a lam yang dibebani HPHTI atau IHT, HGU atau pencadangan lahan untuk pembangunan non kehutanan yang dlajukan oleh koperasl, dilengkapi dengan surat persetujuan darl pemegang hak atas tanah.
- (5) Permohonan !PHH pada tanah mllik perorangan dilengkapl dengan bukti kepemilikan tanah yang sah.
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 6

- (1) Permohonan · dlajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan, dengan ketentuan setiap pemohon lzln dapat diberikan maksimal 5 (lima) buah izin di Wilayah Kabupaten Tebo.
- (2) Permohonan yang tidak memenuhl kelenqkapan dan persyaratan lainnyri diberlkan surat penolakan oleh Bupatl berdasarkan pertlmbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan.
Pasa
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 7

- (1) Dalam hal permohonan !PHH memenuhl persyaratan dimaksud pada Pasal 5, Bupati memberikan persetujuan pencadangan areal dan memerintahkan kepada pemohon untuk melalukan keglatan survey potensi.
- (2) Pelaksanaan survey potensi dikoordinasikan oleh Dinas Kehutanan dan dilakukan sesual ketentuan yang berlaku.
- (3) Berdasarkan telaah laporan hasll survey potensi dimaksud pada ayat (2), Kepala Dlnas Kehutanan memberlkan pertlmbangan teknis kepada Bupati.
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 8

- ( 1) Bupatl menerbltkan Izin Pemungutan Hasll Hutan dalam bentuk Keputusan IPHH Kayu, !PHH bukan kayu dan IPHH kayu hutan tanaman.
- (2) Atas nama Bupati, Kepala Dinas menerbitkan lzin dalam bentuk Keputusan IPHH pada tanah mlllk perorangan sebagalmana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2).
- (3) Dalam hal dan kondisi tertentu, pemberian lzin sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat mendelegaslkan penandatanganan Keputusan IPHH kepada Pejabat yang dltunjuk.
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 9

- (1) !PHH Kayu memuat antara lain kelompok jenls kayu, volume maksimal dan batas diameter minimal yang boleh ditebang.
- (2) !PHH Bukan Kayu~memuat antara lain kelompok jenis hasil hutan bukan kayu, volume dan atau tonase maksimal yang boleh dimanfaatkan.
- (3) !PHH Kayu Hutan tanaman memuat antara lain kelompok jenis kayu hutan tanaman, volume maksimal dan batas diameter minlmal yang boleh ditebang.
4. ( 4) !PHH Kayu Hutan/Kebun Rakyat memuat antara lain kelompok jenis kayu hutan/kebun rakyat, volume maksimal dan batas diameter minimal yang boleh ditebang.
- (5) !PHH dlberlkan untuk jangka walctu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan lzln.
BAB III - PELAKSANAAN IZIN
Pasal 10

- (1) Pemegang !PHH diwajibkan rnernbuat Rencana Kerja sesuai ketentuar yang berlaku.
- (2) Rencana Kerja !PHH disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.
•
[7]
BAB III - PELAKSANAAN IZIN
Pasal 11

- (1) IPHH Kayu pada hutan produksl alam dilakukan der qan ststern sllvlkultur Tebang Pilih Tanaman Indonesia (TPTI) dengan ketentuan :
- a) Untuk hutan produksi minimal berdiameter 50 Cn.
- b) Untuk hutan produksi terbatas minimal berdiamet er 60 Cm.
- c) Untuk hutan produksi rawa minimal berdiameter · io Cm.
- (2) !PHH Kayu yang dibebani HPHTI dan IHT, hutan nc gara yang berada di luar kawasan hutan, tanah negara yang dibebani HGU dan penca langan lahan untuk pembangunan non kehutanan yang belum memilikl rencana pc rnbukaan lahan dan penanaman, dilakukan dengan Tebang Pilih.
- (3) IPHH Kayu pada areal yang telah memiliki rencana »ernbukaan lahan dan penanaman paling lama setahun setelah pelaksanaan !PHH, r.ilakukan dengan sistem sllvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB).
- (4) Pohon-pohon yang terletak di sernpad=n (50 meter kiri-kanan) SL ngai, danau, waduk, mata air, tepi ju rang serta pohon yang dilindungi tide: k boleh diteba 19.
BAB III - PELAKSANAAN IZIN
Pasal 12

Pemegang !PHH diwajibkan melakukan kegiatan penga manan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara terus menerus di areal IPHH ya,19 menjadi tanggung jawabnya.
BAB IV - PUNGUTAN DAN TATA USAHA :-tASIL HUTPN
Pasal 13

- (1) Terhadap hasil hutan kayu yang berasal dari IPHH Kayu, kayu tanaman yang berasal dari IPHH kayu hutan tanaman dan hasil hutan bi .kan kayu yang berasal dari !PHH Bukan Kayu dikenakan pungutan Provisi Surnber laya Hutan (PSDH) dan Retribusl Daerah.
- (2) Terhadap hasll hutan berupa kayu tanaman dai irn hutan/kebun rakyat dan kayu perkebunan yang berasal dari IPHH kayu huta n/kebun rakyat hanya dikenakan pungutan · Retribusl Daerah dan terhadap kayu ;ang tumbuh secara alaml tetap dikenakan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH).
BAB IV - PUNGUTAN DAN TATA USAHA :-tASIL HUTPN
Pasal 14

- (1) Tarif PSDH mengacu pada Peraturan Pemerintah ) ang menetapkan Jenis Penerlmaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (2) Retrlbusl Daerah ditetapkan rnelalui Peraturan Daer, h.
•
BAB IV - PUNGUTAN DAN TATA USAHA :-tASIL HUTPN
Pasal 15

Dokumen dan Tata Usaha hasil hutan dan tata usaha penerimaan nega ra atas hasil hutan yang berasal darl !PHH berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku.
BAB VI - SANKS I
Pasal 16

- (1) Apablla Pemegang !PHH dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak melakukan usahanya secara nyata rnaka izln yang diberikan akan dibatalkan setelah mendapatkan peringatan 3 (tlga) kall berturut-turut dalam selang waktu 15 (llma belas) hari.
- (2) Perlngatan sebagaimana dlmaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas berdasarkan Serita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh tim yang dibentuk untuk tujuan terse but.
BAB VI - SANKS I
Pasal 17

Pelanggaran atas !PHH dlancam dengan sanksi pidana, gantl rugi maupun sanksl admlnlstratlf sebagalmana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan perundangan lalnnya.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Kepala Dlnas melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis atas pelaksanaan !PHH.
- (2) Hasll pelaksanaan pemblnaan, pengendalian dan pengawasan IPHH dilaporkan oleh Kepala Dlnas kepada Bupati.
BAB VIII - HAPUSNY A IZIN
Pasal 19

IPHH hapus karena :
- (1) Masa berlaku lzln telah berakhir.
- (2) Diserahkan kembali kepada pemerintah sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Izln dlcabut karena pemegang lzln melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
if
[9]
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Oengan dltetapkannya Peraturan Daerah lnl, maka :
- (1) Izin Pemanfaatan Kayu yang telah terblt sebelum dltetapkannya Peraturan Daerah inl tetap berlaku sampal berakhlrnya lzln dlmaksud.
- (2) Perpanjangan Izln Pemanfaatan Kayu mengacu kepada Peraturan Daerah lnl.
KETENTUAN PENUTUP
- (1) Dengan dltetapkannya Peraturan Daerah lnl, maka ketentuan Izln Pemanfaatan Hasfl Hutan Kayu dan Bukan Kayu yang terblt sebelum Peraturan Daerah lnl dltetapkan dan bertentangan dengan Peraturan Daerah lnl dlnyatakan tldak berlaku lagl.
- (2) Hal-hat yang belum dlatur dalam Peraturan Daerah lnl sepanjang mengenal pelaksanaannya akan dlatur leblh lanjut dengan Keputusan Bupatl.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Peraturan Daerah lnl mulal bertaku pada tangqal dlundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahulnya, memertntahkan pengundangan Peraturan Daerah lnl dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.
Dltetapkan di MuarB Tebo Pada t.anggal 7 Juln 2001
H. A. MADJID MU'AZ
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2001 NOMOR 21
BUPATEN TEBO,
SEKRET ARIS DAE
Dlundangkan di Muara Tebo· Pada Tanggal 9 lull 2001
HDARKUINISH Pemblna NIP. 430004928
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor . 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 8 Desember Tahun 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2011;
3. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (lembaran Negara. RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nornor 3312 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 ' Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
! t;
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undanq-Undanq Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 1 1;
•
·
'
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran. Negara RI Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540); Sebagaimana tel ah ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan p)mpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negera RI Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4629);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Norn or 4502);
17. Peraturan Pemerintah Norn or 24 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor ·54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
f
Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);.
25. Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif pengumutan pajak daerah dan retribusi pajak daeah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5161);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pen'{usunan A.?'ol) ,ahun 201.2·,
8. 1.':l. ?en,'tu,an �en'te,\ Da\am Ne�eri Nomor 53 ,anun 2011 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daeran; ,. · : · , . . ,,.· ,
30. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Daerah Kabupaten Walo
�
•
•
(Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 No. 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo.(Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 No.4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Wajo (Lemaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 No.5 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denqan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten wajo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 No.49);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 No. 7 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 37 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo.(Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 No.SO);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 38 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 No.51); t
•
•
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan
BUPATI WAJO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2012.
1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan Daerah
- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran
Surplus/(Defisit) Rp. (58.170.258.403,04)
Rp. 812.626.398.662,00
Rp. 870.796.657.065,04(-)
N/A
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :
Rp. 75.347.138.540,04
Rp. 17.176.880.137,00(-)
Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Rp.
58.170.258.403,04(-)
Rp.
0,-
Tahun Berkenaan
N/A
Pasal 2

- ( 1 ) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 32.918.375.000,00
- b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 659.399.762.246,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 120.308.261.416,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah sejumlah Rp. 6.989.575.000.000,00
- b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 10.404.400.000,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 5.900.000.000,00
e
•
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 9.623.400.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
3. ( 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pad a ayat
4. ( 1 ) huruf terdri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil sejumlah
- b. Dana alokasi umum sejumlah
- Rp. 71.047.534.246,00
Rp. 513.517 .208.000,00
- c. Dana alokasi khusus sejumlah
Rp. 74.835.020.000,00
Rp.
- c Hibah sejumlah
- b. Dana darurat sejumlah Rp.
- c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 23 .. 5 00.000.000,00
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus sejumlah Rp. 80.043.811.000,00
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 16. 764.450.416,00
N/A
Pasal 3

- ( 1 ) Belanja Daerah sebagaiman dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah
Rp. 488.461.683.624,04
- b. Belanja Langsung sejumlah
Rp. 382.334.973.441,00
- a. Belanja pegawai sejumlah
Rp.
456.074.569.069,04
- b. Belanja bunga sejumlah
Rp.
200.000.000,00
- c. Belanja hibah sejumlah
Rp. 5.031.200.000,00
- d. Belanja bantuan sosial sejumlah
Rp.
1.662.570.000,00
- e. Belanja bantuan keuangan sejumlah
Rp. 24.543.344.555,00
- f. Belanja tidak terduga sejumlah
Rp.
950.000.000,00
- a. Belanja pegawai sejumlah
- b. Belanja barang dan jasa sejumlah
- c. Belanja modal sejumlah
Rp.
Rp. 114.012.047.502,00
Rp.
21.111.844.450,00
24 7 .211.081.489 ,00
f
N/A
Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 74.682.186.436,04
- b. Penerimaan Piutang Daerah Rp. 664.952.104,00
- c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,-
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,-
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,-
- f. Penerimaan piutang daerah sejurnlah Rp. 0,-
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.0,-
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.,-
12. Rp. c. Pembayaran pokok utang sejumlah
- a. Penerimaan sejumlah
- b. Pengeluaran sejumlah
Rp.
Rp.
75.347.138.540,04
17 .176.880.137,00
200.000.000,00
- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah
2. Rp. 00
- e. Pembayaran Utang kepada pihak ke tiga Rp.
16. 976.880.137,00
N/A
Pasal 5

Uraian lebih l anjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
3. Lampiran III
1. Lampiran I
Ringkasan APBD;
2. Lampiran II
Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerha dan Fungsi
4. Lampiran IV
5. Lampiran V
6. Lampiran VI
7. Lampiran VII
8. Lampiran VIII
9. Lampiran IX
10. Lampiran X
dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Daftar Piutang daerah;
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- 1 1 . Lampiran XI
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar dana cadangan daerah; dan
Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah
N/A
Pasal 6

- 12. Lampiran XII 13. Lampiran XIII
Bupati Wajo menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
N/A
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .
Ditetapkan di Sengkang Pada tanggal, 31 Desember 2011
Diundangkan di Sengkang 'ada tanggal, 31 Desember 2011:\"v ":tARIS DAERAH KAB. WAJO � I � '
\NDI. WITMAN. H
I\J DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2011 NOMOR 53
•