PERATURAN DAERAH Unknown Nomor 18 Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Berlaku: 4 Nopember 2016
N/A
Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan;
- e. melakukan pemasukan rumah dan/atau tempat kegiatan usaha;
- f. melakukan pemeriksaan surat dan barang bukti;
- g. melakukan pengambilan barang bukti, kartu identitas diri yang sah dan/atau surat;
- h. melakukan penyegelan.
- i. melakukan pengambilan dan/atau mengamankan barang temuan bukti pelanggaran;
- j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- l. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- m. mengadakan penghentian penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- n. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam Wilayah Daerah.
- (3) Dihapus.
2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 4

A
- (1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPNS dapat melakukan tindakan hukum sebagai berikut:
- a. dalam hal terjadi tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tertangkap tangan, PPNS dapat melakukan penangkapan dan/atau menerima penyerahan tersangka dari pihak yang melakukan tangkap tangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- b. penangkapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan dalam waktu paling lama 1 x 24 jam;
- c. dalam hal pemeriksaan belum dapat diselesaikan, sedangkan batas waktu penangkapan telah berakhir, maka tersangka dilepaskan demi hukum dan diwajibkan untuk hadir pada hari yang telah ditentukan guna penyelesaian pemeriksaan;
- d. dalam hal pelaku tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tidak dilakukan penangkapan, maka akan dilakukan pemanggilan dan setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan PPNS, maka pada panggilan ketiga dapat dilakukan penangkapan dengan meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan penyidikan dan proses peradilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- e. barang bukti tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dan/atau huruf i, apabila tersangka telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tidak hadir tanpa keterangan yang sah, maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengambilan barang bukti oleh PPNS berlaku ketentuan:
- 1) terhadap barang bukti yang kurang bernilai ekonomis dianggap musnah atau dimusnahkan; dan
- 2) terhadap barang bukti yang bernilai ekonomis akan dilelang dan hasil lelang disetorkan ke kas Daerah;
- f. barang bukti tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang berupa makanan, minuman, buah-buahan dan sayuran atau barang yang mudah busuk akan dilakukan pemusnahan setelah lewat waktu 3 (tiga) hari kerja tidak diambil oleh pemilik;
- g. barang bukti sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara atau untuk dimusnahkan; dan
- h. dalam hal ancaman pidana paling lama 3 (tiga) bulan, terhadap tersangka tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah, PPNS atas kuasa penuntut umum dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Berita Acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan/atau juru bahasa ke sidang pengadilan dengan tembusan kepada penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 205 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2) dilakukan panitia lelang yang ditetapkan oleh Bupati.
Diundangkan di Tuban pada tanggal 4 Nopember 2016 SEKRETARIS DAERAH, ttd BUDI WIYANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI E NOMOR 53 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 354-18/2016
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.
Ditetapkan di Tuban pada tanggal 4 Nopember 2016 BUPATI TUBAN, ttd
H. FATHUL HUDA
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Untuk lebih mengoptimalkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di bidang penegakan hukum di Daerah diperlukan penertiban administrasi dan penegasan mengenai wewenang penyidik terutama Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Guna mewujudkan hal tersebut diperlukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 08).
PENJELASAN
Pasal 4

Ayat (1)

Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.## Huruf fYang dimaksud dengan 'barang bukti' adalah benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang terjadi, terdiri dari:- -barang bukti kurang bernilai ekonomis, adalah barang bukti tindak pidana pelanggaran yang nilai jualnya kurang dari Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah).- -barang bernilai ekonomis, adalah barang bukti tindak pidana pelanggaran yang nilai jualnya lebih dari dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).Huruf gCukup jelas.Huruf hCukup jelas.Huruf iCukup jelasHuruf jCukup jelas.Huruf kCukup jelas.Huruf lCukup jelas.Huruf mCukup jelasHuruf nYang dimaksud dengan 'tindakan lain menurut hukum yg dapat dipertanggungjawabkan' adalah tindakan Penyidik selain yang diatur dalah Kitab Undang-Undang Hukun Acara Pidana namun dapat dipertanggungjawabkan, misalnya: Penyidik dapat menentukan wajib lapor atau jangka waktu wajib lapor dan menetapkan hari sidang setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Angka 2 Cukup jelas.Pasal IICukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 73