UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 20 Tahun 1955
Tentang PERATURAN SEMENTARA MENGENAI KEDUDUKAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG DALAM DINAS KETENTARAAN SESUDAH AKHIR TAHUN 1955
Berlaku: 1 Januari 1956
N/A
Preamble

Mengingat :
Mengingat pula :
Mendengar :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1955 TENTANG
PERATURAN SEMENTARA MENGENAI KEDUDUKAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG DALAM DINAS KETENTARAAN SESUDAH AKHIR TAHUN 1955
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang
- a. bahwa tidak lama lagi akan dikeluarkan peraturan mengenai ikatan dinas baru guna anggota Angkatan Perang bersenjata syarat-syarat dan akibat-akibat dari ikatan dinas tersebut.
- b. bahwa, dalam menghadapi kenyataan pada akhir tahun 1955 sebagian dari para anggota Angkatan Perang tidak terikat lagi oleh sesuatu ikatan dinas, menunggu peraturan yang dimaksud sub a di atas, perlu Pemerintah sekarang ini mengadakan beberapa ketentuan mengenai kedudukan mereka dalam dinas ketentaraan sesudah tahun 1955;
- c. bahwa karena, keadaan-keadaan yang mendesak perlu ketentuan-ketentuan yang dimaksud sub b di atas diadakan dengan segera;
1. a. Undang-undang No. 12 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 42);
- b. Undang-undang No. 13 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 43);
- c. Undang-undang No. 16 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 46);
- d. Undang-undang No. 17 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 47);
2. Pasal 8 ayat (2) dan pasal 34 Undang-undang No. 29 tahun 1954 tentang Pertambahan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara tahun 1954 No. 84);
- a. Pasal 124 dan pasal 125 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Pasal 96 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-33 pada tanggal 30 Desember 1955;
MEMUTUSKAN:
- UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERATURAN SEMENTARA MENGENAI KEDUDUKAN ANTARA ANGKATAN PERANG DALAM DINAS KETENTARAAN SESUDAH AKHIR TAHUN 1955.
N/A
Pasal 2

.
Pada prinsipnya, anggota Angkatan Perang yang ingin keluar dari dinas ketentaraan diperkenankan meninggalkan dinas tersebut.
N/A
Pasal 3

.
Mereka yang tidak menyatakan keinginannya untuk berhenti dari dinas ketentaraan dianggap secara sukarela tetap dalam dinas tersebut.
N/A
Pasal 4

.
Ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini tidak berlaku bagi para pelajar Angkatan Perang (PAP).
N/A
Pasal 5

.
Pelaksanaan Undang-undang ini diserahkan kepada Menteri Pertahanan.
N/A
Pasal 6

.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1956.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 31 Desember 1955. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUKARNO.
MENTERI PERTAHANAN, ttd. BOERHANOEDIN HARAHAP
Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1955. MENTERI KEHAKIMAN, ttd. LOEKMAN WIRIADINATA.
PENJELASAN
Pasal 1

.
Ketentuan dalam pasal ini adalah sangat penting bagi penyelenggaraan administrasi di lingkungan Angkatan Perang/Kementerian Pertahanan. Sebagaimana telah diketahui, sebagian dari anggota-anggota Angkatan Perang dulunya (dengan mengingat akan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1952 atau Undang-undang No. 13 tahun 1953) telah pernah menyatakan keinginannya agar diberhentikan dari dinas ketentaraan. Ada juga yang, sekalipun tidak pernah menyatakan keinginannya itu secara tertulis, merasa tergolong mereka yang tetap dalam dinas ketentaraan karena diwajibkan untuk itu; pokoknya, mereka ini merasa termasuk golongan yang diuraikan dalam pasal 2 Undang-undang Darurat/Undang-undang tersebut yang bunyinya sebagai berikut:
"Menteri Pertahanan diberi kekuasaan untuk mewajibkan anggota Angkatan Perang yang menyatakan ingin diperhentikan dari dinas ketentaraan, baik karena selsainya waktu ikatan dinas tersebut di atas( Yang dimaksud ialah ikatan dinas tahun 1950), ataupun karena hal-hal lainnya, tetap dalam dinas ketentaraan, apabila tenaga itu masih dibutuhkan."
Mengenai golongan tersebut, ditetapkan (dalam Pasal 2 ayat (1) dari Undang-undang No. 17 tahun 1954 tentang akibat-akibat daripada Undang-undang tentang kewajiban anggota Angkatan Perang untuk tetap dalam dinas ketentaraan, yaitu Undang-undang No. 13 tahun 1953), bahwa Menteri Pertahanan dapat mewajibkan anggota Angkatan Perang untuk tetap dalam dinas ketentaraan itu, buat selama-lamanya 3 tahun.
Mengingat ini, maka golongan termaksud setelah akhir tahun 1955, jika tidak diadakan ketentuan lain, dengan sendirinya akan lepas dari ikatan dinas tentara.
Sudah barang tentu, di antara mereka itu terdapat juga yang bermaksud untuk tetap dalam dinas ketentaraan setelah berakhirnya tahun 1955.
Bagaimanapun juga perlu diadakan ketentuan-ketentuan guna keberesan administrasinya.
Bagi mereka yang tidak pernah menyatakan ingin diberhentikan dari dinas ketentaraan (yaitu mereka yang disebut dalam pasal 1 Undang-undang No. 13 tahun 1953), ketentuan dalam pasal 1 Undang-undang Darurat ini adalah pengulangan belaka.
PENJELASAN
Pasal 2

Pasal ini pun ketentuan dalam bagian kalimat kedua dari pasal 1 adalah sesuai dengan prinsip sukarela sebagai yang telah diuraikan juga dalam Penjelasan Umum. Mewajibkan seseorang untuk tetap dalam dinas ketentaraan setelah liwat ikatan dinasnya, di luar bentuk wajib militer, dirasakan sebagai hal mengurangi hak azasi untuk memilih lapang pekerjaan secara bebas. Sementara ini, belum dirasakan kebutuhan untuk menyimpang dari prinsip tersebut. Pemerintah berkeyakinan penuh bahwa bagian terbesar, terutama mereka yang tenaganya sungguh masih dibutuhkan buat pemeliharaan dan pembangunan Angkatan Perang, tidak akan meninggalkan Angkatan Perang begitu saja, sekalipun tidak lagi terikat oleh waktu ikatan dinas tertentu.
Selanjutnya dalam pasal ini tercantum perkataan pada prinsipnya. Maksud perkataan tersebut tak lain, bahwa segala sesuatu hendaknya disalurkan kepada procedure yang teratur yang akan ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.
Lagipula, hendaknya pernyataan ingin keluar dari dinas ketentaraan itu dikemukakan setelah memahami peraturan tentang ikatan dinas baru, yang tidak lama lagi, yaitu selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan lagi, akan dikeluarkan.
PENJELASAN
Pasal 3

.
Sesuai dengan makna pasal-pasal yang mendahuluinya, maka mereka yang tidak menyatakan keinginannya untuk berhenti/diberhentikan dari dinas ketentaraan, dianggap secara sukarela tetap dalam dinas tersebut.
PENJELASAN
Pasal 4

Mengenai soal ikatan dinas, maka golongan Pelajar Angkatan Perang diperlakukan peraturan (peraturan-peraturan) khusus, sehingga perlu ada penegasan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini tidak berlaku bagi mereka.
PENJELASAN
Pasal 5

dan Pasal 6
Cukup jelas.
LN 1955/78; TLN NO. 924