Unknown Unknown Nomor TIS Tahun 2023
Tentang KEBUTUHAIiI DAIiI PEI{YALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET} PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN I(ABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2015
Berlaku: 2 Tahun 1950
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 20L4 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, perlu membentuk Peraturan Bupati Kebutuhan dan penyalui.r, serta Harga Eceran Tertinggi (HET)PupukBersub'iaiUntukSektorPertanianKabupaten Situbonao fafrun Anggaran 2015'
Mengingat
- undang-undang Nomor L2 Tahun \_L992 tentang Sistem Budidaya Tanlman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3a78\; 2.
- 1. Undang-undang Nomor t2 Tahun 1950 tentang pembentukan v Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Repu-utit&lt; Indonesia Tahun 1950 Nomor 4l) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 196s Nomor Lg, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27 3O);
- undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor3a2\ ; 3.
- undang-undang Nomor 18 Tahun 2OO4 tentang perkebunan (LJmbaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 85, TambahanLembaranNegaraNomoraatl\; 4.
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2OO9 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO 1 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2OO 1 Nomor L4, Tambahan Lembaran Negara Nomor ao7e);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor a737);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2Ol1 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan; 9.
6. t 0. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 lPermen tan lOT. 1 40 I 4 I 2OO7 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 lMDAG/ PER/ 6l 2OlL tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; 11.
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 lPermentanlsR. 1 40 lS l2oLL tentang syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2Ol1 Nomor 491); t2.
9. 1 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 130/Permentanf SR. 130 I ll l2Ol4, tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HBT) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634 IMPP lKep 19 l2OO2 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan latau Jasa yang Beredar di Pasar; 14.
11. Keputusan Menteri Fertarrian Nomor 237 lKptsl Ul.2lO I 4 I 2W3 tentang Pedoman Pengawasan, Pengad aan , Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik; 15.
12. Kepuhrsan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts l OT2LO l 4 l 2W3 tentang Fengawasan Formula Pupuk An- Organik; 16.
13. Keputusan Menteri kmarrian Nomor 465/Kpts l(Jt.l@l7l2m6 tentang Fembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingakat Pusat; t7.
Menetapkan :
18. Peraturan GubernLlr Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2Ol4 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Bceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor O2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2Ol5 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL4 Nomor l7);
22. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2Ol4 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2Ol5 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OI4 Nomor 57).
MEMUTUSI(AN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN I(ABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2OL3.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Kabupaten Situbondo adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
4
6. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil rekayasa secara kimia, fisika dan latau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman danlatau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan dipenyalur resmi di Lini IV. Jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36 , ZA, NPK dan Pupuk Organik Granul.
10. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
6. 1 1. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
12. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
13. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
9. L4. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
15. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan danlatau udang yang tidak memiliki Uin usaha.
11. L6. Produsen adalah Produsen Pupuk yang merupakan anak perusahaan dari PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) dalam hal ini PT. Pupuk Sriwidjaja Palemb&amp;ng, PT. Petrokimia Gresik, H. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang yang memproduksi Pupuk Anorganik yaitu Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri.
12. 17 . Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
18. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
19. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
20. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada Gabungan Kelompok Tani atau Penyalur Sarana Produksi Pertanian.
3. 2L Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida di Kabupaten Situbondo yang dibentuk oleh Bupati.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2015 merupakan acuan alokasi pendistribusian pupuk bersubsidi ditingkat wilayah Kabupaten Situbondo.
Bagian Kedua
Tujuan
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Pengaturan Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2015 bertujuan untuk menjamin ketersediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani di Kabupaten Situbondo.
BAB III - PERUNTUI(AN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 4

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak, yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
2. (21 Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.
BAB IV - ALOI(ASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 5

- (1) Alokasi Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Situbondo Tahun 2015.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan menurut Sub Sektor, Kecamatan perbulan, Jenis, dan Jumlah, sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dirinci lebih lanjut dengan memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, dan peternak, pembudidaya ikan dan latau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Mantri Tani (Mantan) setempat menurut Sub Sektor, Kecamataf,L, Jenis, Jumlah, dan Sebaran Bulanan.
BAB IV - ALOI(ASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 6

- (1) Apabila disuatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat dipenuhi realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan rekomendasi KPPP.
3. Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)l, dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi KPPP, sambil menunggu penetapan oleh Bupati guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan. (3)
BAB IV - ALOI(ASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 7

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Situbondo pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas persetujuan KPPP, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan latau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.
BAB V - PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI ( HET ) PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 8

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pas al 4 ayat (1) terdiri atas pupuk anorganik (Urea, SP-36, ZA, NPK) dan pupuk organik yang diproduksi danlatau diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gersik.
BAB V - PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI ( HET ) PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 9

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal B Ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/ terhapus, yang bertuliskan :
"Pupuk Bersubsidi Pemerintah" Barang Dalam Pengawasan
BAB V - PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI ( HET ) PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 1

O
- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Fupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dari penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
- a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
- b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dari penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten melakukan pendataan RDKK di wilayahny&amp;, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.
2. Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh. (4)
3. Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dari penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai kesatuan dari KPPP. (s)
BAB V - PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI ( HET ) PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 1

1
- Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). (1)
- Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : (2)
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan f atau udang di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea
- b. Pupuk SP-36
- c. Pupuk ZA
- d. Pupuk NPK
- e. Pupuk Organik
- = Rp. 1.800,- per kg;
- = Rp. 2.000,- per kg;
- = Rp. 1.400,- per kg;
- = Rp. 2.300,- per kg;
- = Rp. 500,- per kg.
- a. Pupuk Urea
- b. Pupuk SP-36
- c. Pupuk ZA
- d. Pupuk NPK
- e. Pupuk Organik
- =
50 kg;
- 50 kg;
- = 50 kg;
- = 50 kg;
- = aO kg.
BAB V - PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI ( HET ) PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 12

Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal g ayat (21 distributor dan penyalur Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan danlatau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
BAB VI - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 13

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
BAB VI - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 14

- (1) KPPP Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.
BAB VI - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 15

- KPPP di Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati. (1)
- Bupati wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Jawa Timur. (2)
BAB VII - PENUTUP
Pasal 16

mulai berlaku Peraturan Bupati ini diundangkan. pada tanggal
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo. memerintahkan penempatannya
Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 3 1 DEC 2014
BUPATI SITUBONDO,
DADANG WIGIARTO
Diundangkan rli Si-tubonda pada tanggd 3 1 DEC 2411
SEKRETARIS DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO,
BERITA DAERAH I(ABUPATEN sITUBoNDo TAHUN 2oL4 NoMoR bII