Unknown Unknown Nomor FORMAL Tahun 2023
Tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.
Berlaku: 4 TAHUN 2009
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingat:
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
- a. bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara yang menjadi kewajiban , pemerintah bersama masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan perkembangan, tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional, maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
- c. bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi. wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hUM a, hUM b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Ungkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Ler)1baran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
,
j
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nemor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pertindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nemor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nemor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kilab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
/
.
'.
•
15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhenlian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomer 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendididikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4769);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4864);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Sentuk Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
/
•
4
29. Peraluran Menleri Oalam Negeri Nemer 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Oaerah dan Berita Oaerah;
30. Peraluran Menleri Pendidikan Nasienal Nemer 22 Tahun 2006 lentang Slandar lsi unluk Saluan Pendidikan Oasar dan Menengah;
31. Peraluran Menleri Pendidikan Nasienal Nemer 23 Tahun 2006 lenlang Slandar Kempelensi Lulusan unluk Saluan Pendidikan Oasar dan Menengah;
32. Peraluran Menleri Pendidikan Nasienal Nemer 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraluran Menteri Pendidikan Nasienal Nemer 22 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasienal Nemer 23 Tahun 2006;
33. Peraluran Menleri Oalam Negeri Nemer 6 Tahun 2007 lentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Slandar Pelayanan Minimal;
34. Peraluran Menleri Pendidikan Nasienal Nemer 12 Tahun 2007 lentang Kempelensi Pengawas Sekelah;
35. Peraluran Menleri Pendidikan Nasienal Nemor 13 Tahun 2007 lenlang Slandar Kepala Sekolah;
36. Peraluran Menleri Pendidikan Nasional Nomor 14 tahun 2007 tentang Slandar Kompelensi Guru;
37. Peraluran Menleri Pendidikan Nasional Nomer 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru;
38. Peraluran Menteri Pendidikan Nasional Nemor 19 tahun 2007 tentang Pengelelaan Sistem Pendidikan Oasar dan Menengah;
39. Peraturan Menleri Pendidikan Nasional Nomer 20 tahun 2007 tentang Standart Penilaian;
40. Peraluran Menleri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 lentang Sarana dan Prasarana;
41. Peraluran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2007 tentang Slandart Proses;
42. Peraturan Menteri Pendidikan Nasienal Nomor 24 tahun 2008 tentang Tenaga Administrasi SekolahlMadrasah;
43. Peraluran Menleri Pendidikan Nasienal Nomor 25 tahun 2008 tentang Perpustakaan Sekolah;
44. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nemer 26 tahun 2008 tentang Tenaga Laboralerium Sekolah/Madrasah;
45. Peraluran Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompelensi Lulusan dan Standar lsi Mata Pelajaran Agama dan Bahasa Arab pada Madrasah;
46. Peraluran Oaerah Kabupaten Bangkalan Nomer 5 Tahun 2006 tenlang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Oaerah (lembaran Oaerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2006 Nomor 4/E);
47. Peraluran Oaerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Oinas Oaerah (Lembaran Oaerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 210).
,.
•
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAHTENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.
BABI
KETENTUAN UMUM Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
4. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
5. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan patensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Bangkalan.
10. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan patensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
11. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut PAUD adaJah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan Dasar.
12. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk fain yang sederajat.
6
13. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
14. Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sa~ana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
15. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan beljenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
16. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
17. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
18. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
19. Pesantren atau Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan Diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
20. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
21. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan Iingkungan.
22. Pendidikan bertaraf intemasional adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan standar pendidikan nasional yang diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
23. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki patens; kecerdasan dan bakat istimewa.
24. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
25.
- Pendidikan berbasis keunggulan daerah adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan patensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah.
26. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosiol, budaya, aspirasi, dan patensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oIeh, dan untuk masyarakat.
,
7
27. Taman Penitipan Anak yang selanjulnya disebut TPA adalah salah satu benluk saluan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahleraan sosial program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
28.
Kelompok Bermain yang selanjulnya disebul KB adalah salah salu benluk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) lahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
29. Taman Kanak-Kanak selanjulnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jaJur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
30.
Raudhalul Alhfal selanjutnya disebut RA dan Bustanul AthfaJ yang selanjulnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) lahun.
31. Taman Kanak-Kanak AI Qur'an yang selanjutnya disebut TKQ adalah salah salu bentuk saluan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan AI Qur'an bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
32.
Sekolah Oasar yang selanjutnya disebul SO adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
33.
34.
Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk saluan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam binaan OepartemenAgama.
Taman Pendidikan AI Qur'an yang selanjulnya disebut TPQ adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan AI Qur'an bagi anak usia 7 (tujuh) tahun keatas.
35.
Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebul SMP adalah salah salu benluk saluan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SO, MI alau bentuk lain yang sederajat.
36. Madrasah Tsanawiyah yang selanjulnya disebul MTs adalah salah satu bentuk saluan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SO, MI atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Oepartemen Agama.
37.
Sekolah Menengah Atas yang selanjulnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
•
- 38.
39.
8
- Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dan SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
- Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) , Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa (MTsLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Madrasah Aliyah Luar Biasa (MALB).
40.
Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dan SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Departemen Agama.
41. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebul MAK adalah salah salu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dan SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Departemen Agama.
42. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah saluan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal.
43. Majelis Taklim adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam pada warga masyarakat.
44. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai lujuan, isi. dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegialan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
45. Pembelajaran adalah proses inleraksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada sualu lingkungan belajar.
46. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
47. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program danlatau saluan pendidikan berdasarkan kriteria alau standar yang lelah diletapkan.
48. Sislem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerinlah, pemenntah daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memer1ukan.
49. Kompelensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oIeh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
9
50. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Bangkalan
51. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
52. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponenkomponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
53. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
54. Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
55. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
56. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
57. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
58. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
59. Pegawai Non-PNS yang selanjutnya disebut Non-PNS adalah pengawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kelja.
60. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
61. Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
62. Badan Akreditasi Pendidikan Non-Formal adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
,
•
,
63. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pada pendidikan.
64. Komite SekoJah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggolakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
65. Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas lambahan sebagai Kepala satuan pendidikan.
66. Warga masyarakat adalah penduduk Kabupaten, penduduk luar Kabupaten, dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten.
67. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerinlah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
68. Budaya membaea adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau baeaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
69. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
70. Budaya belajar di luar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah seeara tepat guna untuk belajar di luar jam sekolah.
71. Program Akselerasi adalah
BAB XII - TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 86

- (1) Persyaralan unluk dapat diangkat sebagai Pengawas Sekolah pada saluan pendidikan yang diselenggarakan Pemerinlah Daerah dan masyarakal, selain memiliki standar kwalifikasi minimal , kompetensi juga harus memenuhi persyaratan :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. selia kepada Pancasila sebagai Oasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari dokter;
- d. lidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang lelah memperoleh kekualan hukum tetap karena melakukan lindak pidana yang ancaman Pidananya sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dibuktikan dengan surat kelerangan dari Kepolisian setempat;
- e. memiliki komitmen unluk mewujudkan lujuan pendidikan;
- f. memiliki kemampuan manajemen pendidikan;
- g. memiliki pengalaman sebagai pendidik sekurang-kurangnya 8 (delapan) lahun sebagai guru, atau sebagai Kepala Sekolah selama 4 (empat) lahun, dengan ketentuan:
1. jabatan Pengawas Sekolah TKISO berasal dari Guru SDlKepala Sekolah SO;
2. jabatan Pengawas Sekolah SMP berasal dari Guru SMPlKepala Sekolah SMP;
3. jabalan Pengawas Sekolah SMA berasal dari Guru SMAlKepaia Sekolah SMA;
4. jabalan Pengawas Sekolah SMK berasal dari Guru SMKlKepaia Sekolah SMK.
- h. mempunyai sertifikal dan Lulus seleksi sebagai calon Pengawas yang diselenggarakan oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang akan mendapat tugas tambahan sebagai Pengawas Sekolah selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayal (1), juga harus memenuhi persyaratan lain yang berlaku bagi PNS sesuai dengan kelenluan peraluran perundang-undangan.
- (1) Pengawas Sekolah bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada sekolah-sekolah yang ditunjuk melalui pemantauan, penilaian pembinaan, pelaporan dan tindak lanjut.
- (2) Pengawas Sekolah bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pengawasan pada sekolah-sekolah yang sudah ditentukan sebagai wilayah binaan.
Bagian Keduabelas
- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Penilik Pendidikan Luar Sekolahl Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal harus memiliki standart kualifikasi, kompetensi minimal dan memenuhi persyaratan:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki komitmen unluk mewujudkan tujuan pendidikan non formal;
- c. memiliki kemampuan manajemen pendidikan non formal.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang akan mendapal lugas tambahan sebagai Pengawas Sekolah selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan lain yang berlaku bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XVIII - STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN Pasal109
Pasal 110

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan harus memenuhi :
- a. status badan hukum pengelola pendidikan dan status hak tanah;
- b. status personil dan aset termasuk kelengkapan sarana dan prasarana penunjang;
- c. informasi program kerja dan/alau layanan masyarakat;
- d. tertanggungjawaban pengelola atas penyelenggaraan layanan pendidikan;
- e. jumlah peserta didik tiap kelas pada setiap satuan pendidikan berkisar 20 sampai dengan 40 peserta didik;
- f. mencapai 100 % atau lebih lulusan SD/MI melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs, Paket B atau yang sederajat;
- g. mencapai 100 % lulusan SMP/MTs melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA/MA, SMK, Paket B atau yang sederajat;
- h. mencapai 90 % sampai dengan 95 % peserta didik memiliki buku pelajaran di setiap mata pelajaran;
- i. mencapai 100 % anak usia 7 18 tahun masuk sekolah di jalur pendidikan formal maupun non-formal;
- j. kualifikasi kepala sekolah/madrasah sekurang-kurangnya 8-1 kependidikan dan/atau sederajat;
- k. tata cara pengaduan, kritik dan saran ditindakJanjutisatuan pendidikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengaduan, kritik dan saran diterima.
PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Kesatu Umum Pasal111
- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi meliputi peran serta profes;, pengusaha dan
'.
organisasikemasyarakatandalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayananpendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dapat sebagaisumber,pelaksana,dan penggunahasilpendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaandan pengendalianpenyelenggaraanpendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikansebagaimanadimaksudpada ayat (1) mencakuppartisipasidalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui dewan pendidikan dan komite sekolahlmadrasahatau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikananak usia dini, pendidikan dasar, pendidikanmenengah,dan pendidikannonformal.
- (5) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksudpadaayat (1),diaturlebih lanjutdenganPeraturanBupati.
- (1) Peran serta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber pendidikandapat berupa kontribusipendidik dan tenaga kependidikan,dana, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan, dan pengendalianmutu pelayananpendidikankepadasatuanpendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan nara sumber dalam penyelenggaraanpendidikanformaldan pendidikannonformal.
- (3) Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaanfasilitas sarana dan prasarana pendidikan, dana, beasiswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan nonformal.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatansebagai sumber pendidikan dapat berupa pemberian beasiswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikanformaldan pendidikannonformal.
- (1) Peran serta perseorangan, keluarga atau kelompok sebagai pelaksana pendidikandapat berupapartisipasidalam pengelolaanpendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai pelaksana pendidikan dapat berupapembentukanlembagaevaluasi dan/atau lembagaakreditasimandiri.
- (3) Peran serta dunia usahaJdunia industri sebagai pelaksana pendidikan berkewajiban menerima peserta didik dan/alau tenaga pendidik dalam pelaksanaan sistem magang, pendidikan sistem ganda, dan/atau kerjasamaproduksidengansatuanpendidikansebagaiinstitusipasangan.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa penyelenggaraan, pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan satuan pendidikan.
- (1) Peran serta dunia usaha/dunia industri sebagai pengguna hasH pendidikan dapat berupa kerjasama dengan satuan pendidikan dalam penyediaan lapangan kerja, pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan kerjasama pengembanganjaringan informasi.
- (2) Dunia usahaldunia industri dapat menyelenggarakan program penelilian dan pengembangan, bekerjasama dengan satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- (1) Untuk peningkatan mutu dan relevansi program pendidikan, Pemerintah Daerah bersama pendidikan tinggi danlatau pelaku usaha danlatau dunia industri dan/atau asosiasi profesi dapat membentuk Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama.
- (2) Pembentukan Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua
Dewan Pendidikan
- (1) Dewan Pendidikan merupakan lembaga mandiri sebagai wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan berfungsi memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Bupati.
- (3) Dewan Pendidikan memperhatikan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam meningkatkan layanan pendidikan.
- (4) Dewan Pendidikan tidak memiliki hubungan hirarkis dengan Dewan Pendidikan tingkat nasional, propinsi maupun daerah lain dan lembaga pemerintahan.
- (5) Dewan Pendidikan dapat mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan Komile Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis, kepala satuan pendidikan dan/atau pihak-pihak yang dibutuhkan dalam rangka mengupayakan peningkatan mutu layanan pendidikan.
- (1) Keanggotaan Dewan Pendidikan berasal dari para pakar pendidikan, praktisi pendidikan, tokoh masyarakat, pengusaha, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan yang peduli pendidikan.
- (2) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali, kecuali masa jabatan Ketua hanya dapat dipilih satu kalL
- (3) Anggota Dewan Pendidikan be~umlah sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) orang.
- (4) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas masing-masing 1 (satu) orang ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa ketua komisi sesuai kebutuhan berdasar jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (5) Keanggotaan dan kepengurusan Dewan Pendidikan ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Mekanisme pemilihan keanggotaan dan kepengurusan, serta mekanisme kerja Dewan Pendidikan diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga Dewan Pendidikan.
Pasa1118
- (1) Pendanaan Dewan Pendidikan berasal dari sumber dana yang lidak mengikat.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah bersama pengurus Dewan Pendidikan dan masyarakat mengusahakan pencarian sumber dana bagi Dewan Pendidikan.
Bagian Ketiga
Komite Sekolah I Madrasah
- (1) Komite Sekolah/Madrasah merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang beke~a secara mandiri dan independen.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah berperan memberikan pertimbangan. saran, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Fungsi minimal Komite Sekolah/Madrasah adalah memberikan pertimbangan kepada satuan pendidikan dalam pengelolaan pendidikan, memberikan dukungan sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan, mengawasi penyelenggaraan pendidikan dan menjadi mediator konflik yang melibatkan satuan pendidikan.
- (4) Komite Sekolah/Madrasah dibentuk di satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini.
- (1) Komite Sekolah/Madrasah terdiri dari anggota masyarakat, orang tualwali, tokoh masyarakat, pendidik, praktisi pendidikan, alumni, wakil peserta didik,
dunia usahalindustri, dewan guru yang memilki wawasan, kepedulian dan komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Masa jabatan anggota Komite Sekolah/Madrasah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masajabatan.
- (3) Jumlah Anggota Komite Sekolah/Madrasah disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Susunan kepengurusan Komite Sekolah/Madrasah sekurang-kurangnya terdiri atas masing-masing 1 (satu) orang ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
- (5) Mekanisme pemilihan anggota Komite Sekolah/Madrasah diselenggarakan oleh panitia yang dibentuk oleh kepala satuan pendidikan dan orang tualwali.
- (6) Pemilihan kepengurusan Komite Sekolah/Madrasah dipilih dari dan oleh anggota Komite Sekolah/Madrasah.
- (7) Panitia menyampaikan susunan keanggotaan dan kepengurusan Komite Sekolah/Madrasah hasil pemilihan kepada satuan pendidikan dan dilaporkan kepada Dinas yang menangani bidang pendidikan sesuai kewenangannya.
- (1) Komite Sekolah/Madrasah sebagai perwakilan masyarakat menilai pertanggungjawaban kepala satuan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah dan anggotanya tidak mengintervensi seleksi calon peserta didik dan proses pembelajaran serta tidak membebani atau mengambil keuntungan dari satuan pendidikan.
- (3) Tata cara peranserta Komite Sekolah/Madrasah dalam pemberian pertimbangan, evaluasi dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga Komite Sekolah/Madrasah.
- (1) Pendanaan operasional Komite Sekolah/Madrasah berasal dari sumber yang tidak mengikat.
- (2) Kepala satuan pendidikan bersama pengurus Komite SekolahlMadrasah mengusahakan pencarian sumber dana bagi Komite SekolahlMadrasah.
Bagian Keempat
Penghargaan
Pasal123
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang be~asa di bidang pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
.
.
KERJASAMA
- (1) Penyelenggara dan/atau pengelola pendidikan dapat melakukan ke~asama dengan lembaga pendidikan dan/atau dunia usahaldunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dalam rangka meningkatkan mutu. relevansi, dan pelayanan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ke~asama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite SekolahIMedrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar. sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.
- (3) Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan Kepala Dinas.
- (4) Pengawasan dan pengendalian satuan pendidikan di bawah pembinaan Kantor Departemen Agama dilaksanakan Kepala Kantor Departemen Agama.
Semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.