Unknown Unknown Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 Tahun 2023
Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA
Berlaku: 10 Juli 2014
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 700

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 701

Subauditorat Sulawesi Tenggara I mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 702

Subauditorat Sulawesi Tenggara II mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Bagian Kedelapan Belas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 703

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dipimpin oleh seorang kepala.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
KETUA
III
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XL sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 704

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 705

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 704, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 706

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas:
- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Sulawesi Utara I;
- c. Subauditorat Sulawesi Utara II; dan
- d. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 707

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 708

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 707, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 709

Sekretariat Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas:
- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 710

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 711

Subauditorat Sulawesi Utara I mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kota Manado, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 712

Subauditorat Sulawesi Utara II mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kotamobagu, Kota Tomohon, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Bitung, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
Bagian Kesembilan Belas
BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 713

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo berada dibawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 714

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, kota/kabupaten di Provinsi Gorontalo, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 715

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 714, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Povinsi Gorontalo berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 716

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terdiri atas:
- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Gorontalo; dan
- c. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
KETUA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 717

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 718

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 719

Sekretariat Perwakilan Provinsi Gorontalo terdiri atas:
- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.
WAKIL
ANGGOTA I
KETUA
ANGII
ANGGOTA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 720

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 721

Subauditorat Gorontalo mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kabupaten Pahuwato, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
KETUA
III
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.
Bagian Kedua Puluh BPK Perwakilan Provinsi Maluku
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 722

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Maluku berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Maluku dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 723

BPK Perwakilan Provinsi Maluku mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Maluku, kota/kabupaten di Provinsi Maluku, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 724

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 723, BPK Perwakilan Provinsi Maluku menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinisi Maluku dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Maluku berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 725

BPK Perwakilan Provinsi Maluku terdiri atas:
- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Maluku I;
- c. Subauditorat Maluku II; dan
- d. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 726

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 727

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 726, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Maluku dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 728

Sekretariat Perwakilan Provinsi Maluku terdiri atas:
- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 729

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 730

Subauditorat Maluku I mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kota Tual, Kabupaten Maluku Barat Daya, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 731

Subauditorat Maluku II mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Buru Selatan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku.
Bagian Kedua Puluh Satu
BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 732

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh seorang kepala.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
KETUA
III
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 733

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, kota/kabupaten di Provinsi Maluku Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 734

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 733, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 735

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara terdiri atas:
- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Maluku Utara; dan
- c. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 736

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 737

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 736, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 738

Sekretariat Perwakilan Provinsi Maluku Utara terdiri atas:
- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 739

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan, yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 740

Subauditorat Maluku Utara mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
Bagian Kedua Puluh Dua BPK Perwakilan Provinsi Papua
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 741

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Papua berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Papua dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Papua adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 742

BPK Perwakilan Provinsi Papua mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Papua, kota/kabupaten di Provinsi Papua, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 743

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 742, BPK Perwakilan Provinsi Papua menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Papua dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Papua berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Papua;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 744

BPK Perwakilan Provinsi Papua terdiri atas:
- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Papua I;
- c. Subauditorat Papua II;
- d. Subauditorat Papua III; dan
- e. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 745

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Papua.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 746

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 745, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Papua dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 747

Sekretariat Perwakilan Provinsi Papua terdiri atas:
- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 748

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Papua, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua.
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Papua.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 749

Subauditorat Papua I mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku ke kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 750

Subauditorat Papua II mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Biak Numfor, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
KETUA
ANGGOTA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 751

Subauditorat Papua III mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua.
Bagian Kedua Puluh Tiga BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 752

- (1) BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.
- (2) BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 753

BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Papua Barat, kota/kabupaten di Provinsi Papua Barat, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 754

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 753, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat menyelenggarakan fungsi:
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 755

BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat terdiri atas:
- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat Papua Barat I;
- c. Subauditorat Papua Barat II; dan
- d. Kelompok Pejabat Fungsional.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 756

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 757

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 756, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 758

Sekretariat Perwakilan Provinsi Papua Barat terdiri atas:
- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- e. Subbagian Hukum.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 759

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.
- (4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 760

Subauditorat Papua Barat I mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari Selatan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
Pasal 761

Subauditorat Papua Barat II mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Pegunungan Arfak, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII
Pasal 762

- (1) Auditorat Utama Keuangan Negara VII yang selanjutnya disebut AKN VII adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota VII BPK.
- (2) AKN VII dipimpin oleh seorang Tortama.
- (3) Struktur Organisasi AKN VII adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB XIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII
Pasal 763

AKN VII mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang Kekayaan Negara yang Dipisahkan (BUMN).
BAB XIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII
Pasal 764

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 763, AKN VII menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN VII dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan AKN VII berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi AKN VII;
- c. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN VII, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN VII maupun yang ditugaskan kepada BPK Perwakilan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- d. pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas AKN VII;
- e. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VII;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- f. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VII, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan Akuntan Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas AKN VII, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. penyampaian hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VII yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian negara kepada Ditama Binbangkum;
- i. penyampaian LHP pada lingkup tugas AKN VII yang mengandung unsur tindak pidana kepada instansi penegak hukum;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VII;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas AKN VII yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemanfaatan aplikasi SMP dan DEP;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN VII; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB XIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII
Pasal 765

AKN VII terdiri atas:
- a. Auditorat VII.A;
- b. Auditorat VII.B;
- c. Auditorat VII.C;
- d. Auditorat VII.D;
- e. Sekretariat AKN VII; dan
- f. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.
Bagian Ketiga Auditorat VII.A
BAB XIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII
Pasal 766

- (1) Auditorat VII.A berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara VII.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (2) Auditorat VII.A dipimpin oleh seorang kepala
BAB XIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII
Pasal 767

Auditorat VII.A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, BUMN Pertambangan, BUMN Energi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta lembaga terkait di lingkungan entitas.
BAB XIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII
Pasal 768

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 767, Auditorat VII.A menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat VII.A dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat VII.A berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat VII.A;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.A;
- d. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.A;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat VII.A;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.A;
- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.A, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat VII.A, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.A dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.A;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat VII.A yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas Auditorat VII.A;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.A; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara VII.
BAB XIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII
Pasal 769

Auditorat VII.A terdiri atas:
- a. Subauditorat VII.A.1;
- b. Subauditorat VII.A.2; dan
- c. Subauditorat VII.A.3.
BAB XIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII
Pasal 770

Subauditorat VII.A.1 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Kementerian BUMN, BUMN Pertambangan, dan BUMN Energi serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
KETUA
III
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.A.
BAB XIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII
Pasal 771

Subauditorat VII.A.2 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup PT Pertamina dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.A.
BAB XIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII
Pasal 772

Subauditorat VII.A.3 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
KETUA
III
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.A.
Bagian Keempat Auditorat VII.B
BAB XIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII
Pasal 773

- (1) Auditorat VII.B berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara VII.
- (2) Auditorat VII.B dipimpin oleh seorang kepala.
BAB XIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII
Pasal 774

Auditorat VII.B mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada BUMN Kebandarudaraan dan Penerbangan, BUMN Angkutan Darat, BUMN Pelabuhan Laut, Pelayaran, dan Pengerukan, BUMN Jasa Konstruksi, BUMN Telekomunikasi, BUMN Kawasan Industri, BUMN Pariwisata, Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan, BUMN Industri Stategis, BUMN Semen, BUMN Dok dan Perkapalan, BUMN Farmasi, BUMN Sandang, BUMN Aneka Industri, Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara serta lembaga terkait di lingkungan entitas.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII
Pasal 775

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 774, Auditorat VII.B menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat VII.B dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat VII.B berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat VII.B;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.B;
- d. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.B;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat VII.B;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.B;
- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.B, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan Akuntan Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat VII.B, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.B dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.B;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat VII.B yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas Auditorat VII.B;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.B; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara VII.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
Auditorat VII.B terdiri atas:
- a. Subauditorat VII.B.1;
- b. Subauditorat VII.B.2; dan
- c. Subauditorat VII.B.3.
BAB XIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII
Pasal 777

Subauditorat VII.B.1 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup BUMN Kebandarudaraan dan Penerbangan, BUMN Angkutan Darat, dan BUMN Pelabuhan Laut, Pelayaran, dan Pengerukan serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.B.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII
Pasal 778

Subauditorat VII.B.2 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup BUMN Jasa Konstruksi, BUMN Jasa Telekomunikasi, BUMN Kawasan Industri, BUMN Pariwisata, Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan, dan Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.B.
BAB XIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII
Pasal 779

Subauditorat VII.B.3 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup BUMN Industri Strategis, BUMN Semen, BUMN Dok dan Perkapalan, BUMN Farmasi, BUMN Sandang, dan BUMN Aneka Industri serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
KETUA
III
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.B.
Bagian Kelima
Auditorat VII.C
BAB XIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII
Pasal 780

- (1) Auditorat VII.C berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara VII.
- (2) Auditorat VII.C dipimpin oleh seorang kepala.
BAB XIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII
Pasal 781

Auditorat VII.C mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada PT Perkebunan Nasional I-XIV, BUMN Kehutanan, BUMN Pertanian, BUMN Perikanan, PT Rajawali Nusantara Indonesia, BUMN Pupuk, BUMN Kertas, BUMN Percetakan, dan BUMN Penerbitan serta lembaga terkait di lingkungan entitas.
BAB XIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII
Pasal 782

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 781, Auditorat VII.C menyelenggarakan fungsi:
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat VII.C dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat VII.C berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat VII.C;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.C;
- d. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.C;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat VII.C;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.C;
- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.C, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan Akuntan Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat VII.C, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.C dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.C;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat VII.C yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas Auditorat VII.C;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.C; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara VII.
BAB XIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII
Pasal 783

Auditorat VII.C terdiri atas:
- a. Subauditorat VII.C.1;
- b. Subauditorat VII.C.2; dan
- c. Subauditorat VII.C.3.
WAKIL
ANGGOTA I
KETUA
ANGII
ANGGOTA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII
Pasal 784

Subauditorat VII.C.1 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup PT Perkebunan Nasional I-XIV dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.C.
BAB XIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII
Pasal 785

Subauditorat VII.C.2 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup BUMN Kehutanan, BUMN Pertanian, BUMN Perikanan, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja Auditorat VII.C.
BAB XIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII
Pasal 786

Subauditorat VII.C.3 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup BUMN Pupuk, BUMN Kertas, BUMN Percetakan, dan BUMN Penerbitan serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
KETUA
III
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja Auditorat VII.C.
Bagian Keenam
Auditorat VII.D
BAB XIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII
Pasal 787

- (1) Auditorat VII.D berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara VII.
- (2) Auditorat VII.D dipimpin oleh seorang kepala.
BAB XIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII
Pasal 788

Auditorat VII.D mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada BUMN Jasa Perbankan, BUMN Jasa Keuangan non-Bank, Perum Bulog, BUMN Jasa Perdagangan dan Jasa Logistik lainnya, BUMN Jasa Penilai/Sertifikasi, dan BUMN Jasa Lainnya serta lembaga terkait di lingkungan entitas.
BAB XIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII
Pasal 789

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 788, Auditorat VII.D menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat VII.D dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat VII.D berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat VII.D;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.D;
- d. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.D;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat VII.D;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.D;
- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.D, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan Akuntan Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat VII.D, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.D dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VII.D;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat VII.D yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas Auditorat VII.D;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.D; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara VII.
BAB XIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII
Pasal 790

Auditorat VII.D terdiri atas:
- a. Subauditorat VII.D.1;
- b. Subauditorat VII.D.2; dan
- c. Subauditorat VII.D.3.
BAB XIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII
Pasal 791

Subauditorat VII.D.1 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup BUMN Jasa Perbankan dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.D.
BAB XIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII
Pasal 792

Subauditorat VII.D.2 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup BUMN Jasa Keuangan non-Bank dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.D.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII
Pasal 793

Subauditorat VII.D.3 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Perum Bulog, BUMN Jasa Perdagangan dan Jasa Logistik lainnya, BUMN Jasa Penilai/Sertifikasi, dan BUMN Jasa Lainnya serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja Auditorat VII.D.
Bagian Ketujuh Sekretariat AKN VII
BAB XIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII
Pasal 794

- (1) Sekretariat AKN VII berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara VII.
- (2) Sekretariat AKN VII dipimpin oleh seorang kepala.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
KETUA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII
Pasal 795

Sekretariat AKN VII mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi SDM, administrasi keuangan, dan ketatausahaan pada lingkup tugas AKN VII.
BAB XIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII
Pasal 796

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 795, Sekretariat AKN VII menyelenggarakan fungsi:
- a. penatausahaan dokumen administrasi SDM pada lingkup tugas AKN VII;
- b. pengusulan kebutuhan diklat pegawai pada lingkup tugas AKN VII;
- c. pengelolaan administrasi perjalanan dinas pada lingkup tugas AKN VII;
- d. pengurusan akomodasi dan transportasi kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VII;
- e. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan pimpinan pada lingkup tugas AKN VII;
- f. pengurusan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VII; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN VII.
BAB XIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII
Pasal 797

Sekretariat AKN VII terdiri atas:
- a. Subbagian Ketatausahaan AKN VII.
- b. Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia AKN VII;
- c. Subbagian Administrasi Keuangan AKN VII; dan
BAB XIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VII
Pasal 798

- (1) Subbagian Ketatausahaan AKN VII mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, serta mengurus prasarana dan sarana pendukung kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VII.
- (2) Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia AKN VII mempunyai tugas menatausahakan dokumen administrasi SDM, dan mengusulkan kebutuhan diklat pegawai pada lingkup tugas AKN VII.
- (3) Subbagian Administrasi Keuangan AKN VII mempunyai mengelola administrasi perjalanan dinas, serta mengurus akomodasi dan trasportasi kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VII.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XIV - STAF AHLI
Pasal 799

- (1) Staf Ahli adalah salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Sekretaris Jenderal;
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan kajian kepada BPK mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Inspektorat Utama, Direktorat Utama, dan Auditorat Utama Keuangan Negara.
BAB XIV - STAF AHLI
Pasal 800

- (1) Staf Ahli terdiri atas:
- a. Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat;
- b. Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah;
- c. Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya;
- d. Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan; dan
- e. Staf Ahli Bidang Pemeriksaan Investigatif.
- (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.
BAB XIV - STAF AHLI
Pasal 801

Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat, mempunyai tugas memberikan kajian mengenai kebijakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat, dan memberikan masukan kepada BPK mengenai kebijakan dan strategi pemeriksaannya.
BAB XIV - STAF AHLI
Pasal 802

Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah, mempunyai tugas memberikan kajian mengenai kebijakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah, dan memberikan masukan kepada BPK mengenai kebijakan dan strategi pemeriksaannya.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XIV - STAF AHLI
Pasal 803

Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya, mempunyai tugas memberikan kajian mengenai kebijakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya.
BAB XIV - STAF AHLI
Pasal 804

Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, mempunyai tugas memberikan kajian mengenai kebijakan yang terkait dengan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan serta memberikan masukan kepada BPK mengenai kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK di bidang lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.
BAB XIV - STAF AHLI
Pasal 805

Staf Ahli Bidang Pemeriksaan Investigatif mempunyai tugas melakukan kajian dan memberikan masukan kepada BPK mengenai kebijakan dan strategi pemeriksaan investigatif.
BAB XV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 806

BPK dapat membentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan.
BAB XV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 807

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 808

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XVI - TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 809

- (1) Setiap pimpinan satker dan pejabat fungsional berikut unsur-unsur pada Pelaksana BPK dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan BPK maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Koordinasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan, strategi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Guna mendukung kelancaran koordinasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikembangkan sistem komunikasi terbuka, baik secara formal maupun informal.
BAB XVI - TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 810

Semua satuan organisasi di lingkungan BPK wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
BAB XVI - TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 811

Setiap pimpinan satker wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XVI - TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 812

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Pelaksana BPK bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta arahan bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
BAB XVI - TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 813

Setiap pimpinan satker wajib mematuhi arahan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
BAB XVI - TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 814

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satker dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahannya.
BAB XVI - TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 815

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB XVI - TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 816

Setiap pimpinan satker pada Pelaksana BPK, wajib menjaga rahasia jabatan, mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing.
BAB XVI - TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 817

- (1) Dalam keadaan tertentu karena sifat pekerjaan yang memerlukan kecepatan atau memerlukan kerahasiaan, Ketua BPK dapat langsung menugaskan pejabat di lingkungan masing-masing untuk membantunya dalam menyelesaikan suatu tugas.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang ditugaskan Ketua BPK wajib melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Pejabat Eselon I yang menjadi atasan dalam satkernya.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XVI - TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 818

- (1) Sekretaris Jenderal, Inspektur Utama, Kepala Direktorat Utama, dan Auditor Utama adalah jabatan struktural Eselon I.a.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan struktural Eselon I.b.
- (3) Kepala Biro, Inspektur, Kepala Direktorat, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Auditorat, dan Kepala Perwakilan adalah jabatan struktural Eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subdirektorat, Kepala Balai Diklat, dan Kepala Subauditorat adalah jabatan struktural Eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IV.a.
BAB XVI - TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 819

- (1) Pejabat struktural Eselon I pada Pelaksana BPK diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua BPK.
- (2) Pejabat struktural Eselon II ke bawah pada Pelaksana BPK diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal.
BAB XVI - TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 820

Pejabat Fungsional pada Pelaksana BPK diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XVI - TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 821

- (1) BPK berwenang menunjuk pejabat sebagai pengganti yang bersifat sementara dalam hal Sekretaris Jenderal, Kepala Direktorat Utama, Inspektur Utama dan Auditor Utama Keuangan Negara berhalangan melaksanakan tugasnya.
- (2) Sekretaris Jenderal atas persetujuan BPK, berwenang menunjuk pejabat pengganti yang bersifat sementara dalam hal Sekretaris Jenderal, Kepala Direktorat Utama, Inspektur Utama, dan Auditor Utama Keuangan Negara berhalangan melaksanakan tugasnya.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XVII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 822

Dalam hal terjadi pembentukan Instansi/Lembaga baru oleh Pemerintah yang berakibat pada penambahan entitas pemeriksaan, maka entitas yang baru akan menjadi cakupan pemeriksaan Auditama Keuangan Negara tertentu yang akan ditetapkan dalam suatu Keputusan BPK.
Bagian Kedua
Pemekaran Wilayah oleh Pemerintah
BAB XVII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 823

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota oleh Pemerintah yang berakibat pada penambahan entitas pemeriksaan, maka entitas yang baru akan menjadi cakupan pemeriksaan Kantor BPK Perwakilan tertentu yang akan ditetapkan dalam suatu Keputusan BPK.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 824

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, semua Keputusan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan BPK Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 825

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
- a. Keputusan BPK Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
- b. Keputusan Ketua BPK Nomor 34/K/I-VIII.3/6/2007 tanggal 15 Juni 2007 tentang Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 826

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
10 Juli 2014
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
WAKIL KETUA,
HASAN BISRI
KETUA,
RIZAL DJALIL
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
NIZAM BURHANUDDIN
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
KETUA
ANGGOTA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
LAMPIRAN I
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd
HASAN BISRI
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
RIZAL DJALIL
LAMPIRAN II
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL
STRUKTUR ORGANISASI BIRO SEKRETARIAT PIMPINAN
STRUKTUR ORGANISASI
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INTERNASIONAL
STRUKTUR ORGANISASI BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
STRUKTUR ORGANISASI BIRO KEUANGAN
STRUKTUR ORGANISASI BIRO TEKNOLOGI INFORMASI
STRUKTUR ORGANISASI BIRO UMUM
STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
WAKIL KETUA,
HASAN BISRI
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
RIZAL DJALIL
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
LAMPIRAN III
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT UTAMA
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd
HASAN BISRI
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
RIZAL DJALIL
LAMPIRAN IV NOMOR TANGGAL
: KEPUTUSAN BPK-RI
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI DITAMA REVBANG
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd
HASAN BISRI
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
NIZAM BURHANUDDIN
RIZAL DJALIL
LAMPIRAN V
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI DITAMA BINBANGKUM
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
HASAN BISRI
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
RIZAL DJALIL
LAMPIRAN VI
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI AKN I
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
HASAN BISRI
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
RIZAL DJALIL
LAMPIRAN VII NOMOR TANGGAL
: KEPUTUSAN BPK-RI
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI AKN II
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
HASAN BISRI
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
RIZAL DJALIL
LAMPIRAN VIII
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI AKN III
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd
HASAN BISRI
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
RIZAL DJALIL
LAMPIRAN IX
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI AKN IV
WAKIL KETUA,
HASAN BISRI
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
RIZAL DJALIL
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
LAMPIRAN X NOMOR TANGGAL
: KEPUTUSAN BPK-RI
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI AKN V
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd
HASAN BISRI
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
RIZAL DJALIL
LAMPIRAN XI
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI ACEH
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd
HASAN BISRI
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
NIZAM BURHANUDDIN
RIZAL DJALIL
LAMPIRAN XII
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
HASAN BISRI
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
NIZAM BURHANUDDIN
RIZAL DJALIL
LAMPIRAN XIII
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT
WAKIL KETUA,
HASAN BISRI
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
RIZAL DJALIL
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
NIZAM BURHANUDDIN
LAMPIRAN XIV
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
HASAN BISRI
RIZAL DJALIL
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
NIZAM BURHANUDDIN
LAMPIRAN XV
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
HASAN BISRI
RIZAL DJALIL
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
LAMPIRAN XVI
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
HASAN BISRI
RIZAL DJALIL
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
NIZAM BURHANUDDIN
LAMPIRAN XVII
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI JAMBI
WAKIL KETUA,
HASAN BISRI
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
RIZAL DJALIL
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
NIZAM BURHANUDDIN
LAMPIRAN XVIII
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
HASAN BISRI
RIZAL DJALIL
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
NIZAM BURHANUDDIN
LAMPIRAN XIX
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
HASAN BISRI
RIZAL DJALIL
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
NIZAM BURHANUDDIN
LAMPIRAN XX
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd
HASAN BISRI
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
NIZAM BURHANUDDIN
RIZAL DJALIL
LAMPIRAN XXI
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd
HASAN BISRI
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
NIZAM BURHANUDDIN
RIZAL DJALIL
LAMPIRAN XXII
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
HASAN BISRI
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
NIZAM BURHANUDDIN
RIZAL DJALIL
LAMPIRAN XXIII
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd
HASAN BISRI
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
NIZAM BURHANUDDIN
RIZAL DJALIL
LAMPIRAN XXIV
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
HASAN BISRI
RIZAL DJALIL
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
NIZAM BURHANUDDIN
LAMPIRAN XXV
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd
HASAN BISRI
Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
NIZAM BURHANUDDIN
RIZAL DJALIL
LAMPIRAN XXVI
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd
HASAN BISRI
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
NIZAM BURHANUDDIN
RIZAL DJALIL
LAMPIRAN XXVII
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI AKN VI
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd
HASAN BISRI
Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
RIZAL DJALIL
LAMPIRAN XXVIII
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
HASAN BISRI
RIZAL DJALIL
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
NIZAM BURHANUDDIN
LAMPIRAN XXIX
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
HASAN BISRI
RIZAL DJALIL
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
NIZAM BURHANUDDIN
LAMPIRAN XXX
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
WAKIL KETUA,
HASAN BISRI
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
RIZAL DJALIL
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
NIZAM BURHANUDDIN
LAMPIRAN XXXI
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd
HASAN BISRI
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
NIZAM BURHANUDDIN
RIZAL DJALIL
LAMPIRAN XXXII
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
HASAN BISRI
RIZAL DJALIL
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
NIZAM BURHANUDDIN
LAMPIRAN XXXIII
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI BALI
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
HASAN BISRI
RIZAL DJALIL
Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
NIZAM BURHANUDDIN
LAMPIRAN XXXIV
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
WAKIL KETUA,
HASAN BISRI
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
RIZAL DJALIL
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
LAMPIRAN XXXV
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
HASAN BISRI
RIZAL DJALIL
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
NIZAM BURHANUDDIN
LAMPIRAN XXXVI
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd
HASAN BISRI
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
RIZAL DJALIL
LAMPIRAN XXXVII
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd
HASAN BISRI
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
NIZAM BURHANUDDIN
RIZAL DJALIL
LAMPIRAN XXXVIII
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
HASAN BISRI
RIZAL DJALIL
Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
NIZAM BURHANUDDIN
LAMPIRAN XXXIX
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
HASAN BISRI
RIZAL DJALIL
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
NIZAM BURHANUDDIN
LAMPIRAN XL
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd
HASAN BISRI
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
NIZAM BURHANUDDIN
RIZAL DJALIL
LAMPIRAN XLI
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd
HASAN BISRI
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
NIZAM BURHANUDDIN
RIZAL DJALIL
LAMPIRAN XLII
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
HASAN BISRI
RIZAL DJALIL
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
NIZAM BURHANUDDIN
LAMPIRAN XLIII
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd
HASAN BISRI
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
NIZAM BURHANUDDIN
RIZAL DJALIL
LAMPIRAN XLIV
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI PAPUA
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
HASAN BISRI
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
NIZAM BURHANUDDIN
RIZAL DJALIL
LAMPIRAN XLV
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
HASAN BISRI
RIZAL DJALIL
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
NIZAM BURHANUDDIN
LAMPIRAN XLVI
: KEPUTUSAN BPK-RI
NOMOR
: 3/K/I-XIII.2/7/2014
TANGGAL
: 10 JULI 2014
STRUKTUR ORGANISASI AKN VII
WAKIL KETUA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd
HASAN BISRI
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd
RIZAL DJALIL