Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 12 Tahun 1950
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
BUPATITUBAN PROVINSI JAWA TIMUR
•
PERA.TORAN DAERAB KABUPATEN TUB.AN NOMOR 3 T.AIIUN 2015 TENT.ANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAIIAAN
DENGAN RAHMAT TUii.AN YANG MAHA ESA BUPATI TUB.AN,
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di daerah merupalqm baglan integral penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. bahwa upaya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang berbasis lingkungan harus bersinergis dan berkelanjutan antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat agar dapat terlaksana dengan baik dan efektif;
- c. bahwa pelaku dunia usaha harus memperoleh kemudahan dan perli11dungan dalam berusaha, serta pemberian kesempatan yang lebih luas untuk berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-daerahKabupatendi Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republilt Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-U11dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undartg Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
13. Peraturan Menteri Badan Usaha Mililc Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Penisahaan;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
dan
BUPATITUBAN
MEMUTUSKAM:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal l
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksuddengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Bupati adalah Bupati Tuban.
3. Pe~erintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
4. Perusahaan adalah Organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peratu.ran perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/ atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
6. Peniangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan pen1sahaan maupun di luar lingkungan perusahaan termasuk masyarakat, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempen.garuhi atau terpengaruh dengan keberadaan dan kegiatan perusahaan.
7. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk dan/ atau kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peratu.ran perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/ daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung atas keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
8. Forum Pelaksana TSP adalah Organisasi :atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP.
MAKSUD DAN TUJUAN
BABII Pasal2
Peratu.ran Daerah ini dimaksudkan untuk:
- a. memberi kepastian dan jaminan huk.um atas pelaksanaan program TSP di Daerah; dan
- b. memberi arahan kepada semua perusahaan dan pemangkukepentingandi Daerah dalam menyiapkan diri memenuhi standarintemasional dalam membangun keunggulan kompetitif berkelanjutan.
Pual3
Tujuan Peratu.ran Daerah ini adalah:
- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang TanggungJawab SosiaJ termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaari berdaya guna dan sesuai dengan peratu.ran perundang-undangan melalui sebuah sistem yang terkoordinir;
- c. terwujudnyakepastian dan. perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan.
- d. me~dungi perusahaan agar terhindar dari berbagai bentuk pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang dan bertanggung jawab;
- e. meminimalisir timbulnya dampak negatif keberadaan perusahaan bagi masyarakat dan sebaliknya, mengoptimalkan potensi dan sinergi kegiatan yang berdampak positif terhadap keberadaan perusahaan; dan
- f. terprogramnyarencana Pemei-intah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melaksanakan TSP dengan memberi penghargaan dan kemudahan fasilitas dalam pelayanan administrasi.
BAB VI - KELBMBAGAAN
Pasal 11

- (1) Perusahaan di Daerah membentuk Forum Pelaksana TSP untuk menampung program-program TSP agar teren~ana secara terpadu, harmonis dan efisien.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum Pelaksana TSP yang terdiri dari unsur Perusahaan dan pemangku kepentingan dari elemen masyarakat.
- (3) Pembentukan Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - KELBMBAGAAN
Pasal 12

- (1) Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota forum kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana., pelaksanaan dan evaluasi TSP.·. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan analisa kebutuhan dan pemetaan masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan TSP.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSP kepada Forum Pelaksana TSP.
PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN TSP
BAB VI - KELBMBAGAAN
Pasal 13

- (1) Besamya kewajiban penganggaran yang harus disisihkan oleh Peru.sahaan untuk program TSP berdasarkan kategori peru.sahaan.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari pos biaya lain yang ditentukan Peru.sahaan.
BAB VI - KELBMBAGAAN
Pasal 14

- (1) Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang di wilayahnya tidak terdapat peru.sahaan yang wajib menjalankan program TSP atau memiliki program TSP yang sangat kecil dapat mengajukan usulan program TSP kepada peru.sahaan di luar wilayahnya atau Forum Pelaksana TSP dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat menindaklanjuti usulan Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi dengan peru.sahaan atau Forum Pelalcsana TSP.
PELAKSANAAN TSP
- (1) Pelaksana TSP adalah peru.sahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Peru.sahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang, anak peru.sahaan atau unit pelaksana yang berkedudukan diDaerah.
- (3) Peru.sahaan pelaksana TSP tidak dibedakan antara peru.sahaan milik swasta maupun milik Negara dan/ atau milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
- (4) Pelaksanaan TSP dilaksanakan melalui Forum Pelaksana TSP.
- (5) Peru.sahaan dapat melaksanakan program TSP secara mandiri yang selanjutnya melaporkan program pelaksanaan TSP kepada Forum Pelaksana TSP.
- (6) Peru.sahaan dapat melibatkan pihak ketiga sebagai bentuk kemitraan TSP untuk Pelaksanaan program TSP yang selanjutnyamelaporkan program pelaksanaan TSP kepada Forum Pelaksana TSP.
Paaal 16
Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib:
- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TS.P sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial du11ia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang› undangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengari pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. menetapkan bahwa TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.
LAPORAN PROGRAM TSP
Paaal 17
- ( 1) Perusahaan pelaksana program TSP wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan laporan evaluasi TSP kepada Forum Pelaksana TSP.
- (2) Tata Cara dan mekanisme pelaporan evaluasi. TSP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
PENGHARGAAN
BAB VI - KELBMBAGAAN
Pasal 18

- ( 1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TSP.
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 74

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Sedangkan pasal 15 Undang-Undar1g Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati. tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di lain pihak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak di rusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengaku.i prinsip bertanggungjawab sosial secara terprogram dengan merujuk konsep TSP sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TSP, antara lain:
- a. kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku. unsur-w1sur lingkungan ·perusahaan (business environment).
- b. kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal.
- c. menunjukkan kesadara.i1 terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi.
transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta. teknologi komunikasi.
Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, ll$D1Ull juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik:, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha.Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas.Namun secara singkat dapat difahami sebagai peningkatan peranserta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan.Kesadaran tentang pentingnya TSP ini menjadi trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangk.u kepenti.ngan.TSP ini selain wujud penerapan prinsip good corporate governance juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan Millennium Development Goals (MDG's), salah satu diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan setiap tahun. TSP bennanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkokoh pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan.Bagi masyarakat, TSP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan m~syarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta. mengurangi kesenja11gan dan keterpencilan.
Bagi pemerintah Daerah pelaksanaan TSP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan singkronisasi program-program pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan. TSP adalah sebuah proses dengan itu perusahaan mengelola hubungan dengan beragam pemangku kepentingan yang dapat memiliki pengaruh nyata terhadap lisensi sosial atas operasional mereka di suatu daerah.
Standar pelaksanaan yang dapat dirujuk · misalnya prinsip Corporate Social Responsibz1ity dari United National Global Compact dan Acuan Sosial Responsibility dan ISO 26000 yang dirumuskan oleh International Organization for Standardization . (ISO) bulan September
i
2004 yang diberi nama Guidance Standard on Social Responsibility. Untuk menilai implementasi TSP (termasuk lingkungan) dalam sustainable report, terdapat tiga jenis standar pengungkapan berdasarkan Global Reporting Initiative (ORI), yaitu (1) strategi dan profil TSP, (2) pendekatan manajemen dan (3) indikator pelaksanaan. Untuk masing-masing standar mempunyai acuan dalam mengungkapkan TSP dan lingkungan dalam sustainability report.
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 1

Cukup jelas.
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 2

Cukup jelas.
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 3

Cukup jelas.
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 4

Hurufa
Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah bahwa asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan TSP.
Hurufb
Yang dimak:sud dengan "asas kepentingan umum" adalah bahwa dalam pelaksanaan TSP mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
Hurufc
Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa pelaksanaan dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.
Hurufd
Yang din1aksud dengan "asas partisipatif dan aspiratif' adalah bahwa setiap anggota masyarakat d~dorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. dan pelaksanaan TSP, baik secara langsung maupun tidak langsung.
, Hurufe
Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang terbuka terhada:.p hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan pelaksanaan TSP.
.i
Huruff
Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayaka.n berjalannya proses pembangunan melalui pelaksanaan TSP untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akEµ1 datang.
Hurufg
Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa pelaksanaan TSP dilakukan untuk menciptakan kemandirian masyarakat baik aspek ekonomi maupun sosial.
Hurufh
Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah bahwa pelaksanaan TSP dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
Hurufi
Cukup jelas.
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 5

Cukup jelas.
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 6

Cukup jelas.
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 7

Cukup jelas.
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 8

Cukup jelas.
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 9

Cukup jelas.
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 10

Cukup jelas.
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 11

Cukup jelas.
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 12

Cukup jelas.
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 13

Cukup jelas.
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 14

Cukup jelas.
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 15

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" adalahlembaga atau institusi yang menjadi mitra perusahaan dalam menyelenggarakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Mitra perusahaan dimaksud antara lain:
- a. Lembaga sosial/organisasi Non Pemerintah seperti LSM/Yayasan;
Instansi Pemerintah; dan
- c. Perguruan Tinggi.
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 16

Cukup jelas.
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 17

Cukup jelas.
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 18

Cukup jelas.
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 19

Cukup jelas.
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 20

Cukup jelas.
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 21

Cukup jelas.
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 22

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 42
~5-