Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 28 Januari 2013
N/A
Preamble

Menimbang : a.
- bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan sekaligus untuk menunjang kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa, terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda transportasi di Kabupaten Ketapang, maka terminal sebagai prasarana lalu lintas perlu dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai fungsinya;
- b. bahwa untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang transfortasi jalan, Pemerintah Daerah telah menyediakan jasa pelayanan terminal;
- c. bahwa untuk kelancaran dan kesinambungan atas pemberian jasa pelayanan terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, diperlukan biaya untuk kegiatan operasional sehingga atas penyedian jasa tersebut dapat dipungut retribusi;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 5 Tahun 2000 perlu diganti dan disesuaikan kembali dengan peraturan perundang-undangan yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lenbaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 3209 );
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ( Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2002 Nomor 84);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 2).
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
Dengan Persetujuan Bersama dan
BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
- PERATURAN TERMINAL.
DAERAH
TENTANG
RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Ketapang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Ketapang.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) , atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang atau barang atau mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan, yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Tarif Retribusi adalah ketentuan besar kecilnya biaya yang ditetapkan dan dibebankan kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
16. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ketapang.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, ketentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
22. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling tinggi 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
23. Bendaharawan adalah petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk menerima, membukukan dan menyetorkan jenis-jenis penerimaan kepada Kas Daerah.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan retribusi daerah.
25. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas penggunaan pelayanan jasa terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB II - NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. tempat parkir kendaraan penumpang umum dan bis umum, untuk :
1. bis cepat;
2. bis lambat;
3. bis kota;
4. bis menginap;
5. non bis antar kota; dan
6. non bis dalam kota.
- b. kendaraan angkutan barang :
1. truk gandeng;
2. truk bukan gandeng; dan
3. kendaraan angkutan barang boks.
- c. tempat berjualan/kios;
- d. Fasilitas Terminal lainnya :
1. jasa pelayanan penumpang angkutan umum;
2. jasa pelayanan kamar mandi/toilet; dan
3. jasa pelayanan tempat istirahat;
BAB II - NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan menggunakan/menikmati pelayanan terminal.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan frekuensi pemakaian terminal, jenis kendaraan angkutan penumpang umum, luas tempat usaha dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal .
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:
- a. Tempat parkir kendaraan penumpang umum dan bis umum untuk :
1. Bis cepat Rp. 10.000,- setiap kali masuk terminal;
2. Bis lambat Rp. 5.000,- setiap kali masuk terminal;
3. Bis menginap Rp. 15.000,- setiap kali masuk terminal;
4. Non Bis antar kota Rp. 3.000,- setiap kali masuk terminal; dan
5. Non Bis dalam kota Rp. 2.000,- setiap kali masuk terminal.
- b. Tempat parkir kendaraan angkatan barang untuk :
1. Truck gandeng Rp. 20.000,- setiap kali masuk terminal;
2. Truck bukan gandeng Rp. 10.000,- setiap kali masuk terminal; dan
3. Kendaraan angkutan barang boks Rp. 5.000,setiap kali masuk terminal.
- c. tempat berjualan/kios, sebesar Rp.6.000,-/M2/bulan;
- d. Fasilitas lainnya :
1. Jasa pelayanan tempat penjualan tiket (loket) sebesar Rp 3.000,/per hari;
2. Jasa pelayanan kamar mandi/toilet :
- a) buang air kecil Rp. 1.000,-;
- b) buang air besar Rp 2.000,-; dan
- c) mandi Rp 2.500,-;
3. Jasa pelayanan ruang istirahat Rp 1.000,-/jam.
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Ketapang tempat pelayanan diberikan.
BAB VIII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut oleh Dinas.
- (2) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 1 x 24 jam sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Seluruh penerimaan retribusi harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerima.
- (4) Bendahara Penerima yang menerima pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetorkan seluruh penerimaan ke Kas umum daerah paling lama 1 x 24 jam setelah penerimaan.
- (5) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan dan keringanan retribusi di atur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XI - PENAGIHAN
Pasal 14

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar Retribusi yang terutang sampai pada saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas Retribusi terutang tersebut dengan mengunakan STRD atau surat lainnya yang sejenis.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keadaan diluar kekuasaanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi tersebut.
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap terkabul.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkaan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
- a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
- b. Masa retribusi;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
- d. Alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan berlaku sebagai bukti pembayaran
BAB XV - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 22

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di linkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2000 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.
Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 28 Januari 2013 BUPATI KETAPANG, ttd. HENRIKUS
Diundangkan di Ketapang pada tanggal 28 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, ttd.
ANDI DJAMIRUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2013 NOMOR 4.
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KETAPANG,
EDI RADIANSYAH, SH.,MH Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19700617 200003 1 001
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 4/ TAHUN 2013
TENT ANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d angka 10 dan
2. ketentuan Pasal 82 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 teritung Susunan Organisasi Perarigkat Daerah Kabupaten Sintang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013, maka dipandang perlu menjabarkan tugas pokok, fungsi, nomenklatur, jenis dan jumlah bidang, sub bagian dan seksi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sin tang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang;
4. l . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok­ Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang ...
O 0 2 3 1
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeienggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Da\_ri Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara Repubiik IndonesiaNomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. 7 . . Undang-Undang Nomor 25 Tahur, 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4737);
• 3 •
O 0233
- 1 2. Perutunin 1'1:TT)(;rinwh Nom(Jr 4 1 Tahun 2W7 tent.an� Ur11,unittu1ti Peran�t DiJer.sh (u.."TJll-Ydntn Ne�&amp; Repu i ,k lndcmc"ia Tuhun · '2U(J7 N,,mor HY. Tamb::-.,han Lemtrd.ran Nc�ra l-&lt;1:publik Indonesia Numor 47411;
- I 3. Pcn1turc:1n Dctcruh Kabupaten Sintarig Nr,mur 1 Tah n '2(J{J,s tcntang UruK.in Perncrintah lu.tbuJY&lt;:1.lt:n Sintang ILem�ran Dacrah Kabupatcn Sintang Tahun 2(J{J8 Numor 1 , Tamb ... han Lcmbaran Daerah Kabupaten Sintang N,,mvr 1 J;
14. Pcraturan Dacrah Kabupaten Bintang Numor 2 Tah n 2(,08 �ntang Suaunan CJrJLpn:.Hll.si fern.ngkat Daerah �buP&lt;ften Simang (Lcrnbaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun '2'Jf.18 Nomor 2, Tarnbahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagairnana telah diubah dengan Pera nm Dacrah Kabupaten Sintang Nornor 5 Tahun 2013 [Lernoaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2Ul3 . 'um.or 5, T;;. m i:Y = 12 .n Lcmbaran Daerah Kabupaten Sintang Nomm5J;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTA. G SlJSU, 'A x ORGA'."IS!-�SI D!.x TATA KER,JA OINAS PEi 1 DAPAT A DAE.R".H YJ.BCP.l-.TE� SINTANG.
BAB I - KETENTUA, U�U!v1
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati clan Perangka Daerai sebagai rrs penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adaJah Bupati Sintang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupate Si tang,
5. Dinas Peridapatan Daerah yang selanjutnya disebu DISPE. · Dirias Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala DISPENDA Kabupaten Si .. tang.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertenru di bidang perpajakar daeral dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraruran perundang-undangan.
8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD &amp;d&amp;lch pendapaian yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan pera.rura..r1 daeran ses · · dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pendapatan Daerah adalah hak pernerintah daerah yang diakui seoagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Dana Perirnbangan adalah dana yang bersumber dari perne intah yang dialokasikan kepada daerah unruk rnendanai keburuhan daerah da,am rangka pelaksanaan De sen tralisasi.
- 1 1 · Pajak Bumi dan \_Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah jenis pajak daerah yang d1pungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan perundang-Un?angan yang berlaku.
- 12 . Surat Pembentahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPfYI''. adalah surat yang digunakan untuk m�rnberitahukan besamya Pajak Bumi dan Bangunan Perd�saan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
- 13, Surat Ketetapan Pa,iak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD ada\_lah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. ,:
14. Bea Perolehan H�k atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/ a tau bangunan.
15. Nilai J':1al Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata y\_ang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bila�ana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandmgan harga de�gan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
16. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan rnenghimpun dan mengolah data keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
19. Benda Berharga adalah barang cetakan yang mempunyai nilai nominal antara lain karcis, kartu, kopun dan sejenisnya yang digunakan sebagai sarana pemungutan Retribusi daerah sesuai tarif menurut Peraturan Daerah dan memiliki fungsi sama dengan ketetapan.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintahan.
21. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UfYI'D adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapata n Daerah Kabupaten Sintang.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- ( ! ) susunan organisasi DISPENDA t di · d · . er 1n a n ·
- a. Kepala Dmas;
·
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Keuangan dan Program·
- 2) Sub Bagian Aparatur dan Urnurn: dan
- 3) Sub Bagian Perlengkapan·
5. '
- c. Bidang\_Penelitian, Pengemb�gan dan Pembukuan terdiri dari : '
- 1) Seksi Penelitian dan Pengembangan· dan 2)\_ Seksi Pembukuan dan Pelaporan; '
- d. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri dari :
- 2) Seksi Penagihan;
- 1) Seks� Pendataan dan Penetapan; dan
- e. Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari :
- 1) Seks� Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB;
- 2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBS dan BPHTB; dan
- 3) Seksi Penagihan PBB dan BPHTB;
- f. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengawasan, terdiri dari :
- 1) Seksi Keberatan dan Banding; dan
- 2) Seksi Pemeriksaan, Pengawasan dan Evaluasi;
- g. UPTD.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi dan tata kerja DISPENDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan iru, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
KEDUDUKAN
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

DISPENDA merupakan unsur Pelaksana Teknis Perncriruah Dacrah dipimpin ole h Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab ke pada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangunnyu.
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5

DISPENDA mempunyai tugas pokok rnelaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Pendapatan Daerah.
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 6

lak .c r , d1'111 iksud dalam Pasal 5, · tuk ntc' -saflttA!ln tugas pokok sebazairnane t n . -� ot::*'f:�DA m"mp�:-,-ai Iungsi:
- , ... ,.,..rumusan kebijakan teknis dibidang �ndapatan\_ 0 aerah; \_
- .. r d Iak d ana kerja rahurian b. p('n:-,-usunan an pe -sanaan rencana strategis nn ren dimdang Pendaparan Daerah:
- . tx"n,usunan Perretapari Kinerja dibidanz Pendapatan Daerah;
- . : ________________n�lolaan administnisi umurn rnelipuu oenvusunan program, ketatalaksana�1. · r -.--· ck dan ars1p k.t't rausahaan, keuangan kepegawaian rumah tan�"'3., perleng apan Dl:SPE�DA;
- e, pdaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- r . pelak-sanaan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah:
- -· pe ai,. --san a an koordinasi pengelolaan pendapatan daerah;
.
- ti. pdaksanaan pengelolaari PBB dan BPHTB;
- i, pelak--sanaan perencanaan dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya,
- j. pelaksanaan pengawasan:
.
.
- k. penyusunan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah PBB dan BPHTB·
2. L pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pernbuk'uan pendapatan daerah;
3. m.pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;
4. n, pefaksanaan rugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan rugas dan fungsinya,
Bagian Ked ua
Kepala Dinas
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 7

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf a, mernpu nvai rugas pokok membanru Bupati dalam bidang pendapatan daerah.
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 8

Dalam melaksanakan rugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas mernpunyai fungsi :
- a perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;
- b. penvusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dibidang pendapatan daerah;
- c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah;
- d. penyusunan penetapan kinerja dibidang pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan konsultasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang pajak daerah, retribusi daerah, PBB, BPHTB dan pendapatan daerah lainnya;
- L penetapan rencana dan pengamanan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, PBB, BPHTB dan pendapatan daerah lainnya berdasarkan potensi daerah;
- g. pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak daerah dan retribusi daerah dalam bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -
- h. pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah;
- L penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
- J· pernbinaan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah:
- yu sunan rencan t di· lingkungan l, pen a s rategi dan rencana kerja tahunan DISPENDA;
- k. pelaksanaan pengawasan dan sistem pengendalian internal;
- 111 · penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n. peJaksanaan penehuan, pengembangan dan pembukuan pendapatan daerah;
0. pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;
- P· pelak�anaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsmya.
Bagian Ketiga Sekretariat
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf b, mernpunyai tugas pokok di bidang perencanaan dan program kerja, urusan keuangan, urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan pada DISPENDA.
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan dan program kerja DISPENDA;
- b. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan barang;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kosultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- d. penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. pemberian pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi DISPENDA;
- f. penghimpunan, penyusunan dan pengordinasian program kerja dan laporan DISPENDA;
- g. penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas;
- h. pendistribusian dan mcngkoordinasikan tugas-tugas dari Kepala Dinas kepada para kepala bidang di DJSPENDA;
1. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun Jisan diminta atau tidak;
- J. pelaksanaan tugas Jainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 1

1
Sub Bagian Keuangan dan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( I ) huruf b angka 1), mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan, pelaporan keuangan, menyusun rencana dan program kerja serta laporan kinerja DISPENDA.
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 12

oalam melaksanakan tugas pokok . . S b ian Keuangan dan p sebaga1mana dirnaksud dalam Pasal 1 1 , u f3ag1 rogram mempunyai fungsi :
- a. pe�rsunan p:o�r�m kerja tahunan pada Sub Bagian Keuangan dan Program;
- c. pe a san 1 aanR oordmasi, menghimpun dan menyusun Rencana Strategi (Renstra encana Ker" (R · · DISPENDA; ja enja] dan Rencana Anggaran Satuan Kerja
pela k sanaan a kmmi�trasi di bidang Keuangan dan Program DISPENDA;
- d Pel aksanaan dan pengolah d · . an ata dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja serta rencana kegiatan d pendapatan dan belanj a DISPENDA; an anggaran
- e. pelaksanaan dan pengelolaan urusan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan DISPENDA;
- f. pengumpulan dan pengolahan data administrasi keuangan sebagai bahan laporan keuangan dan laporan pelaksanaan program kerja DISPENDA;
- g. penyelenggaraan penelitian dan verifikasi kelengkapan surat permintaan pem�ayaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- h. penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja di lingkungan DISPENDA;
- i. penyelenggaraan verifikasi atas permintaan pencairan dana di lingkungan DISPENDA;
- j. pela�sanaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan DISPENDA;
- k. penyiapan dan penyusunan bahan-bahan data dalam penyelesaian LAKIP DISPENDA dan laporan lainnya;
- I. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 1

3
Sub Bagian Aparatur dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf b angka 2), mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan dan urusan administrasi kepegawaian.
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Aparatur dan Umum;
- b. pelaksanaan administrasi di bidang aparatur dan umum;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat-surat / naskah dinas;
- d. pelaksanaan kegiatan administrasi aparatur yang meliputi surat tugas, Keputusan Kepala Dinas, surat-surat lainnya, cuti, daftar usulan kepangkatan, formasi dan bezzeting pegawai, penilaian kepegawaian, merencanakan dan mempersiapkan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, menghimpun laporan­ laporan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. perencanaan peningkatan sumber daya manusia guna peningkatan kinerja Dinas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 15

sub Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( l) huruf b angka 3), mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, perencai:iaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan barang inventans serta melaksanakan inventarisasi pembukuan dan pelaporan barang rnilik daerah. '
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 16

Dal�m melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Perlengkapan;
- b. pelaksanaan administrasi di Sub Bagian Perlengkapan;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, yang meliputi perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk kepentingan tugas DISPENDA;
- d. pengelolaan/pemeliharaan terhadap kelengkapan kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DISPENDA;
- e. pengumpulan dan pengolahan data urusan perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pemeliharaan barang unit DISPENDA;
- f. pelaksanaan inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan barang milik daerah yang berada di DISPENDA;
- g. penyiapan administrasi usulan penghapusan barang inventars;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
<!-- formula-not-decoded -->
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 1

7
' Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf c, mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian, pengembangan, pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah.
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembukuan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan program kerja pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembukuan;
- b. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pembukuan dan pelaporan pendapatan dan penerimaan daerah;
- c. pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- e. pengordinasian penyusunan dan penetapan target penerimaan daerah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
seksi Penelitia� dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf c ang a 1), mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian dan penge'!'ban�an pendai:iatan daerah, analisis potensi pendapatan daerah, iJ1tens1fikas1 dan .. ektens1fikasi, pengelolaan benda berharga dan penyiapan bahan penyusunan keb1Jakan teknis dalam pengembangan pendapatan daerah.
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 20

Untu� \_melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Peneht1an dan Pengembangan mempunyai fungsi:
- a. penyus�nan\_ program kerja tahunan pada Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- b. pengordinasian penyiapan bahan dalam rangka penyusunan dan penetapan target penenmaan pendapatan daerah:
- c. pengumpulan, pengolahan dan perurnusan bahan penyusunan kebijakan teknis dalam rangka penelitian dan pengembangan potensi pendapatan daerah;
- d. penyusunan analisis potensi pendapatan daerah;
- e. penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi;
- f. pelayanan dan analisis benda berharga;
- g. penyusunan petunjuk teknis pengembangan pendapatan daerah;
8. h, pelaksanaan inventarisasi, pengkajian, dan penataan produk hukurn dibidang pendapatan daerah;
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 21

Seksi Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf c angka 2), mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan verifikasi, pembukuan dan pelaporan realisasi pendapatan daerah dan rekonsiliasi penerimaan daerah.
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 , Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja tahunan pada Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
- b. pelaksanaan pembukuan pendapatan daerah;
- c. pengumpulan bahan dalam rangka menyusun laporan pendapatan daerah;
- d. pengumpulan dan pengolahan data hasil verifikasi pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan rekonsiliasi atas penerimaan daerah dari satuan kerja perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah, tunggakan pajak daerah, tunggakan retribusi daerah dan penerimaan daerah Jainnya secara periodik.
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
. Bagian Kelima Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 23

Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf d, mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah, penetapan pajak daerah dan retribusi daerah, penagihan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan program kerja pada Bidang Pajak daerah dan Retribusi daerah;
- b. penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah, retribusi daerah;
- d. pelaksanaan penetapan besamya pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. pelaksanaan penagihan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- f. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pcndapatan daerah;
- g. pelaksanaan penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- h. penyusunan dan penetapan rencana target penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
1. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 25

Seksi Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf d angka 1), mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pendataan dan penetapan, verifikasi dan validasi data, dokumentasi dan pengolahan data subjek/ objck pajak daerah, retribusi dacrah dan pendapatan daerah lainnya.
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dala.n Pasal 25, Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja tahunan pada Seksi Pendataan d..n Penetapan;
- b. penghimpunan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman icknis pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi da... ah;
- d. pelaksanaan pendataan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah · ·
- ,:. pdukit�nuun. pen:kurnun d11tu, prnKul11llun r l u t u , u111i l i M I M d1111 pt'l'1y11.111111 dutu pucht 111Ktcrn 111lorrr11.1Hi r,cnclup,,111n r l u e ru h : . .
- g. pelak su nau n pcrh I tu nK1111 pen rt 1 1 1 1 1 1 f l puju k d, 11 �,., 1 h d 1 1 f l rr:I rl I 1 1 1 H I . ' . · · ,.,. 11 1 ·
- (. pcluk1tunuun vcrifikm1i c.J11n v111icl11Ni d111u p.'1j11k c1,wnil1 &lt;11111 l'f'lrill.11�1 "'."t'"·
- h. penuLuuttuhuun notu perhitL11111,11fl 11111'11k duoruh dun rl'!nl111Hi clllf , 1 1 h , I I l k · t · ' · I ' J . k f ) , w r 1 1 1 &lt; 1 1 1 1 j, pt: U Hl:IIIUUO perter !II.Un cJ1111 p1;11cliHll'i1,u,1i1111 H 1 1 m l J,; 1 · 1 , · 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 8uml Kctetupun l&lt;ctrilJuKi Dueruh:
- j. pcluk81:1n1Hm r,cl11yunun p11juk ducruh, r ·l.ril,wii durt'lill d111 1 pl·11d11p1111111 dill'l'llh lainnyu;
- I k l ( ' · · · · · 11 1 1 · i i dt'lll,( 1 1 11 I U K I I H k. pc u sanaan u11,u14 urn yung dibcrikuu okll 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 He · · pokok dun funKHinyu.
l'mu ii '27
SckHi Penagihun t:1 cl1uKui1mrnu dimuk sud d 1 1 t 1 1 1 1 1 J·m,ul 3 1 1 y 1 1 I ( I ) l r u ruf d 1 1 1 , g l r n '21, mcmpunyui LUKW'I pukok n11:l11kH1.111ulrn11 p,;1111µ,ilw11 I L 1 1 1 1 · . 1 · 1 i l r n 1 1 p11jnk dncruli, tunggakan rctr ibuai ducruh dun tUIIKJ4Ulrn11 p1:nd11p11l11fl ducruh l11i11ny11, y111 1 K t c lu h ditct.apkan SCl'IUUi dcngun pcrut uran pcrunduug-uuduugnu y1111 g l n . rl u k u.
Puxul 2H
Untuk rnelaksanukan tugus pokok :,icliuKuirnu11u dirnrk sud du luru l'usul 27, Sck s] Penagihan rnernpunyai fungi;i :
- a. penyuaunan program kcrju l a h u n u n pudu Scksi Pcn111!,il1:.111;
- b. pcnghimpunan bahun pcnyusunun kuhijukuu dun pcdm nu n l l ' k 1 1 i s pc·nagihan pajak daerah dan rctr ihuxi ducruh;
- c. pcnyiapan bahun pcnuuihun pcridupu tu n ducruh ;
- d. pelaksanaan pcnagihan pajuk du. .ru h , rcu ihusi ducruh dun p · 1 1 c l 1 1 p u. t 1 1 1 1 dueruh Iainnya;
- e. pengumpulan dan pcngoluhan duru dularn rangku pcnyuxunuu luporun husil penagihan pajak ducruh, rctrilru si ducruh dun tu111�gulwn pcndupuiun ducrrrh J ainnya;
- f. pclaksanaan arialiais penyujian duta pudu sistcrn iulormusi pcndup.u un duora h yang terkait dcngan pcnagihan dan l u nggakun pujuk ducru h ;
- g. pelaksanaan penatausahaan utas tunggukun pujuk ducruh dun rct ribu si ducrah sorta pcndapatan ducrah l ainnya;
- h. pclaksanaan rckonsiliasi atas pcncrirnuan pcndupuum ducruh ;
1. pclaks .. muun lugut:1 l u i n yung diberikun olch Pin,pinun sc::.uai c\c11gu.n llll,!,US pokok dan Iungsinyu.
U:1gi:111 Kccu.un
Bidaru; Pujuk I Jurni dun Bunuunun cl.111 Bea Pcrolchun l l u k utas Tunuh dun U:111gunun
Pasul 29
Bidang PB� dan BPHTB scbagaimana dirnuk sud dularn Pusal 3 ayut ( l) huruf e, mcmpunya� tugas pokok me luksanak an pcrun-lolaa-, pendaparan duerah yang berasal dart PBB dan BPHTB scsuai kcwenungan'dacrah.
Untuk m��s;nakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang pBB dan B mempunyai fungsi :
- a. penyusunan per��canaan dan program kerja pada Bidang PBB dan BPHTB;
- b. penyusunan keb1Jakan dan pedoman teknis pengelolaan PBB dan BPHTB sesuai kewenangan daerah;
- c. pelaksanaan pendataan, penilaian, penetapan dan penagihan PBS dan BPHTB;
- d. pelaksanaan perekaman dan pengelolaan data pada sistem informasi PBB berdasarkan ketentuan yang berlaku:
- e. pelaksanaan penerbitan dan pendi�tribusian ketetapan PBS sesuai dengan kewenangan daerah;
- f. pelaksanaan pe�yusu\_nan surat ketetapan NJOP PBS secara periodik;
- g. pelaksanaan verifikas, dan validasi data BPHTB·
- h. pelaksanaan rekonsiliasi atas penerimaan PBB dan BPHTB;
1. pelaksanaan fasilitasi PBS sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
10. J, penyusunan dan penetapan rencana target penerimaan PBB dan BPHTB;
- k. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 31

Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBS dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf e angka l}, mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, penilaian dan penetapan objek PBS dan BPHTB.
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 1 , Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja tahunan pada Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB ;
- b. pelaksanaan penetapan PBB dan BPHTB;
- c. pelaksanaan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data potensi PBS dan BPHTB;
- d. pelaksanaan pendataan dan penilaian objek dan subjek PBS;
- e. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan PBS;
- f. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan dan penerbitan surat ketetapan NJOP PBB; '
- g. penelitian data objek dan subjek BPHTB;
- h. penelitian perhitungan BPHTB;
1. pelaksanaan verifikasi dan validasi objek dan subjek BPHTB;
- J. pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian SPPT PBB sesuai dengan kewenangan daerah;
- k. pelaksanaan pelayanan informasi PBB dan BPHTB;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 33

Seksi Pengolahan Data dan lnformasi PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf e angka 2), mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolahan data dan mformasi objek dan subjek PBB dan BPHTB.
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 34

Untu\_k melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seks1 Pengolahan Data dan lnformasi PBB dan BPHTB mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja tahunan pada seksi pengolahan data dan informasi PBB dan BPHTB;
- b. pelaksan:3-an perekaman data, pengolahan data, dan penyajian data pada sistem informasi PBB; ,
- c. pelaksanaan pemutahiran data·
- d. pelaksanaan pengolahan data �enerimaan PBB;
- e. pelaksanaan pemeliharaan basis data, transfer data, perbaikan data, perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem aplikasi komputer;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 35

Seksi Penagihan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf e angka 3), mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan PBB dan BPHTB.
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Penagihan PBB dan BPHTB mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja tahunan pada seksi penagihan PBB dan BPHTB;
- b. penyiapan bahan penagihan PBS dan BPHTB;
- c. pelaksanaan penagihan PBB dan BPHTB;
- d. penyiapan data rekonsiliasi atas penerimaan PBB dan BPHTB;
- e. pelaksanaan penatausahaan atas tunggakan PBB dan BPHTB;
- f. pelaksanaan penyuluhan PBS dan BPHTB ;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pil'!1pinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
Bagian Ketujuh Bidang Keberatan, Banding dan Pengawasan
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 37

Bidang Keberatan, Banding dan Pengawasan sebagaimana Pasal 3 ayat ( 1 J huruf I, mempunyai tugas pokok ; 1 keberatan, banding, perneriksaan, pengawasan dan evaluasi pendapatan daerah. uimaksud dalam · Laksanakan proses rhadap pengelolaan
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 38

Untuk melaksan�kan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37' Bidarig Keberatan, Banding dan Pengawasan mempunyai fungsi: .
- a. penyusunan perencanaan dan program kerja pada Bidang Keberatan, Banding dan Pengawasan;
- b. pelaksanaan keberatan, banding dan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan pemeriksaan objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pel�yanan atas keberatan, angsuran,' penundaan pembayaran, pengurangan, kermganan, dan pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- f. monitoring dan evaluasi objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 39

Seksi Keberatan dan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf f angka 1). mempunyai tugas pokok mclaksanakan pelayanan terhadap keberatan dan banding yang diajukan oleh wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Scksi Keberatan dan Banding mempunyai fungsi;
- a. penyusunan program kerja tahunan pada Seksi Keberatan dan Banding;
- b. pelayanan atas permohonan keberatan, angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan, pembebasan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. penyelesaian atas proses banding wajib pajak dan wajib retribusi;
- d. pemeriksaan objek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah atas pengaduan keberatan dan banding wajib pajak dan wajib retribusi;
- e. penyusunan laporan atas keberatan dan banding wajib pajak dan wajib retribusi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 41

Seksi Perneriksaan, Pengawasan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf f angka 2). mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengclolaan pendapatan daerah.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 1 , Seksi Pemeriksaan, Pengawasan dan Evaluasi mempunyai fungsi;
- a. penyusunan program kerja tahunan pada Seksi Pemeriksaan, Pengawasan dan Evaluasi;
- b. penyusunan rencana dan jadwal pe ik O n ? . , 6 pelaksanaan peme ik men saan; ale 'f
- d. pe ib . P atas pemenksaan pengawasan wajib pajak dan wajib retn us1; · ·
- c. pengelolaan paiak d n saan, pengawasan dan evaluasi terhadap pel sanaan aerah serta ad · · · , · nyusunan la oran i:nm1strar.1 .amnya. . . .
4. e pelaksanaan pengawasan d . · lak . an penert.iban objek pajak reklame;
- f. pek k s an d a an f tu�as lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas po o an ungsmya;
Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 43

Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan kedinasan secara profesional berdasarkan kebutuhan.
BAB V - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 44

- ( 1 ) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf h , terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional yang senior dan ditunjuk diantara tenaga Fungsional yang ada di lingkungannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal 1n1, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Pasal ini, diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 45

- ( 1 ) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati Sin tang.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UfYfD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal, baik di dalam lingkungan masing-masing dan antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah serta dengan Instansi Vertikal dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Pejabat Struktural dalam lingkungan DISPENDA bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
Pejabat . . .
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
- (4) Pejabat Struktural dalam . . n n? l '1 mematuhi petunjuk b melaksanakan tugasnya wajib mengetdhul' d�i'l atasan masing-masi�g. ertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada
- (5) Pejabat Struktural dal mengkaji laporan ai:n '?elaksanakan tugasnya wajib mengkoreksi dan lebih lanjut. yang ditenma dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan
- (6) Pejabat Struktural DISPENDA berkewa .. b mengawasi bawahan masingmasing dan . JI an . mengamb1l langkah-langkah dan tindakan bila terjadi penyirnpangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Kepala Bidang menya ik · Sekretaris. mpai an laporan berkala kepada Kepala Dinas melalui
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 46

Penjabaran uraian tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada DISPENDA ditetapkan dengan Keputusan Kepala DISPENDA setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal I J ll LI 2013
Diundangkan di Sintang pada tanggal
2013
RIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, zu
1
Pl!CRATURA.N
NOMOR
TANOGAL
TENTANG
./II
BUPAT• 81NTA.NO
TAHUN :ZOI3
I .114u 'J4}
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DIMAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN Sl'NTANG
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAH DAERAH KABUPATEN SINTANG