PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 53 Tahun 2014
Tentang PEDOMAN, PENATAAN DAN PENGAWASAN ZONA LOKASI MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KAPUAS HULU
Berlaku: 15 Desember 2014
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa dalam rangka untuk mengendalikan Pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Kapuas Hulu agar dapat tertata dengan baik dan tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitarnya maka perlu diatur penataan pendirian menara telekomunikasi;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan menara telekomunikasi maka perlu penataan pendirian menara telekomunikasi dengan memperhatikan tata ruang, cell plan (Perencanaan Jaringan Telekomunikasi) dan estetika lingkungan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman, Penataan dan Pengawasan Zona Lokasi Menara Bersama Telekomunikasi;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara bersama Telekomunikasi;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/3/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PEDOMAN, PENATAAN DAN PENGAWASAN ZONA LOKASI MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KAPUAS HULU.
N/A
Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika disebut adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Rencana Detil Tata Ruang yang selanjutnya disingkat TDTR adalah Rencana Detil Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Instansi terkait adalah instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi pengendalian menara telekomunikasi selular di Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
12. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk kontruksi disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
13. Menara Bersama Eksisting adalah menara yang ditempatkan di atas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
14. Menara Bersama Baru adalah Menara yang ditetapkan di atas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
15. Menara Kamuflase adalah bangunan menara untuk telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.
16. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan daerah milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
17. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
18. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan sampai pekerjaan kontruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur kontruksi yang dapat menggambarkan teknis kontruksi maupun estetika arsitektural secara jelas dan tepat.
19. Cell Planing adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas traffic layanan selular.
20. Zona Menara Eksisting adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area Cell Plan yang berisikan menara-menara eksisting per posisi selama kegiatan penyusunan Cell Plan .
21. Zona Menara Baru adalah zona menara dalam radius tertentu dari titik pusat area cell plan yang terdiri atas zonazona area untuk mengakomodasi kebutuhan membangun menara-menara baru.
22. Menara Eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Kapuas Hulu hingga periode penyusunan cell plan.
23. Radius Zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah daerah.
24. Titik Cell Plan adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis ( longitude, lattitude ) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius.
25. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik dimiliki maupun yang dikuasai oleh pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun Menara.
26. Izin Mendirikan Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
27. Bangunan adalah wujud fisisk hasil pekerjaan kontruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagaian atau seluruhnya berada diatas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
28. Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antena-nya) yang berfungsi untuk memnghubungkan antara handphone dengan perangkat selular. BTS memliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (traffic handling capacity), yang mana sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
29. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
30. Base Transceiver Station Mobile yang selanjutnya disebut BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasionalkan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh Telco Operator sebagai solusi sementara untuk penyediaan coverage selular baru atau/penanganan kapasitas traffic selular.
31. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan intrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk , Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama ( backbone transmission ).
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Pengaturan Pedoman Penataan dan Pengawasan Zona Lokasi Menara Bersama Telekomunikasi bertujuan :
- a. mewujudkan menara yang menjamin keandalan bangunan menara sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungan;
- b. mewujudkan menara yang fungsional serta kejelasan informasi dan identitas;
- c. mewujudkan menara telekomunikasi selular menjadi dasar pembangunan menara bersama dengan mengacu pada RTRW dan RDTR.
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Pengaturan Pedoman Penataan dan Pengawasan Zona Lokasi Bersama Telekomunikasi adalah :
- a. pembangunan Menara Baru;
- b. penempatan lokasi Menara Bersama;
- c. rekomendasi cell plan ;
- d. penggunaan Menara;
- e. monitoring, evaluasi dan pengendalian, dan;
- f. review cell plan ;
BAB III - PEMBANGUNAN MENARA BARU
Pasal 4

Pembangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus memenuhi persyaratan meliputi :
- a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan Menara;
- b. ketinggian Menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan Kawasan KKOP;
- c. struktur menara mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung Menara.
BAB III - PEMBANGUNAN MENARA BARU
Pasal 5

Pembangunan Menara baru hanya diperbolehkan pada :
- a. zona Menara baru;
- b. zona Menara Eksisting ketika Menara Eksisting sudah dipergunakan secara bersama-sama minimal 2 (dua) penyelenggara Telekomunikasi;
- c. zona Menara Eksisting ketika Menara-menara Eksisting tidak bisa memenuhi kebutuhan teknis berupa kecukupan ketinggian dari Menara baru yang hendak dibangun.
BAB IV - PENEMPATAN LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 6

- (1) Penempatan lokasi Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengacu pada zona Menara.
- (2) Penempatan zona Menara bersama tersebar di seluruh wilayah Daerah dengan mempertimbangkan :
- a. potensi ketersediaan lahan;
- b. perkembangan teknologi;
- c. permintaan jasa telekomunikasi baru;
- d. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
- e. kaidah penataan ruang;
- f. tata bangunan;
- g. estetika;
- h. keamanan lingkungan dan;
- i. kebutuhan luasan area Menara;
- (3) Pembangunan Menara Bersama pada zona Menara baru wajib memiliki ketinggian yang cukup dan kekuatan kontruksi Menara yang mampu menampung minimal 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dan pembangunan Menara berikutnya memperhatikan tingkat Menara Eksisting.
- (4) Zona Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - PENEMPATAN LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 7

Setiap pemasangan menara untuk fungsi BTS mobile oleh penyedia manara wajib melaporkan kepada instansi terkait, tentang lokasi koordinat dengan memperhatikan aspek lingkungannya dalam radius tinggi menara dari BTS mobile dan jangka waktu operasional dari BTS.
BAB V - REKOMENDASI CELL PLAN
Pasal 8

- (1) Rekomendasi Cell Plan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dikeluarkan dengan mengacu pada zona menara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Produk rekomendasi cell plan ini adalah menyatakan bahwa titik yang diajukan adalah berada didalam zona menara atau di luar zona menara, ketika berada di dalam zona menara apakah berada di zona baru atau zona Menara eksisting.
- (3) Produk rekomendasi cell plan ini akan mencantumkan rekomendasi bentuk Menara dalam bentuk konvensional atau bentuk kamuflase.
- (4) Untuk setiap pembangunan menara baru wajib terlebih dahulu memiliki rekomendasi zona cell plan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai persyaratan untuk mengurus Izin Mendirikan Menara.
- (5) Syarat administrasi permohonan rekomendasi meliputi :
- a. permohonan secara tertulis dari pemohon kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. koordinat rencana pembangunan Menara;
- c. pemohon rencana ketinggian Menara;
- d. rencana bentuk Menara dan;
- e. surat pernyataan pembangunan Menara Bersama yang mampu untuk menopang tiga Penyelenggara Telekomunikasi;
BAB VI - PENGGUNAAN MENARA
Pasal 9

Penggunaan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi :
- (1) Penyedia menara dan/atau Pengelola Menara diwajibkan untuk :
- a. memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- b. menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan;
- c. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara kepada instansi terkait, dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis dan;
- d. melaporkan penggunaan menaranya termasuk pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki, setiap tahun sekali kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Setiap menara wajib dilengkapi dengan identitas atas kepemilikan dan penggunaan Menara meliputi :
- a. pemilik Menara;
- b. penyedia jasa konstruksi;
- c. tahun pembuatan Menara;
- d. beban maksimum Menara;
- e. alamat Menara;
- f. koordinat geografis;
- g. nomor dan tanggal Izin Mendirikan Bangunan;
- h. tinggi Menara;
- i. luas area site ;
- j. daya listrik terpasang dan;
- k. data BTS yang terpasang di menara;
- (3) Pemerintah Daerah bisa memanfaatkan Menara telekomunikasi selular yang ada di Daerah untuk mendukung kegiatan pemerintahan, setelah ada koordinasi dengan pemilik Menara yang terkait dengan aspek-aspek teknis dari kondisi eksisting yang ada dimenara.
BAB VII - MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN
Pasal 10

- (1) Monitoring Menara dimaksudkan untuk pengawasan terhadap setiap Menara telekomunikasi sehingga dapat memperbaharui database baik kondisi fisik dan pola lokasi BTS pada sebuah Menara telekomunikasi.
- (2) Pengawasan Menara digunakan untuk mendapatkan informasi visual lapangan yang terkait dengan kelayakan operasional Menara dan fungsionalitas sarana penunjang seperti :
- a. pagar Menara;
- b. kondisi fisik Menara;
- c. kondisi lingkungan di dalam site;
- d. grounding kabel;
- e. penangkal petir;
- f. lampu halangan penerbangan dan
- g. lampu penerangan
- (3) Pengawasan Menara yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dilakukan :
- a. oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten;
- b. minimal 2 (dua) kali dalam setahun berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pemilik Menara.
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pengendalian menara telekomunikasi bersama dilaporkan kepada Bupati, untuk dijadikan sebagai bahan untuk :
- a. memperbaharui database sistem informasi pengendalian menara telekomunikasi;
- b. pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.
BAB VII - MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN
Pasal 11

Evaluasi Menara dapat dilakukan setiap 3 (tiga) tahun oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika bersama dengan penyelenggara telekomunikasi sebagai bentuk evaluasi atas berjalannya kegiatan penataan dan pengendalian Menara yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.
BAB VII - MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN
Pasal 12

Pengendalian menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, khususnya pada zona cell plan yang berada di dalam pusat Kabupaten, Daerah Wisata, dan Daerah Cagar Budaya dilakukan melalui pembangunan menara dalam bentuk kamuflase.
BAB VIII - REVIEW CELL PLAN
Pasal 13

Review cell plan adalah proses perubahan, pergeseran maupun penambahan zona baru pada cell plan dapat dilakukan setelah dilaksanakan apabila implementasi cell plan dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk dievaluasi setiap tahun.
BAB VIII - REVIEW CELL PLAN
Pasal 14

- (1) Evaluasi cell plan ini akan memetakan pemanfaatan zona Menara oleh para penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Pemanfaatan zona Menara ini adalah berupa peningkatan lokasi BTS pada Menara yang berada di zona eksisting dan pembangunan Menara baru pada zona Menara baru.
BAB VIII - REVIEW CELL PLAN
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan review cell plan khususnya pada zona Menara baru, apabila implementasi cell plan telah berjalan minimal dalam masa 1 (satu) tahun dan ketika ada usulan review dari Penyelenggara Telekomunikasi.
- (2) Hasil review cell plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Bupati.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

- (1) Setiap menara yang telah beroperasi wajib digunakan untuk menara bersama sesuai dengan peraturan PerundangUndangan yang berlaku.
- (2) Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum Peraturan ini ditetapkan namun belum memiliki Izin Mendirikan Menara dan Izin Penyelenggara Menara Telekomunikasi wajib menyelesaikan perizinan Izin Mendirikan Manara dan Izin Penyelenggara Menara Telekomunikasi paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan ini berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikecualikan pada pembangunan menara telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus, meliputi :
- a. keperluan meteorologi dan geofisika;
- b. televisi;
- c. siaran radio;
- d. navigasi penerbangan;
- e. pencarian dan pertolongan kecelakaan;
- f. amatir radio komunikasi antar penduduk;
- g. penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah dan;
- h. keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama ( Backbone ).
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

- (1) Jangka waktu cell plan di Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, cell plan menara bersama Daerah dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Daerah dan/atau dinamika internal wilayah.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Berita Daerah Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau Pada tanggal 15 Desember 2014
BUPATI KAPUAS HULU, ttd
A.M. NASIR
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 16 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ttd
MUHAMMAD SUKRI
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 53