PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 5 Tahun 2008
Tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA
Berlaku: 17 januari 2009
N/A
Preamble

Menimbang :
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa.
4. Mengingat
5. : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA.
B A B I KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 2

Peraturan Desa dibentuk berdasarkan asas :
- a. kejelasan tujuan ;
- b. kelembagan atau organ pembentuk yang tepat ;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan ;
- d. dapat dilaksanakan ;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan ;
- f. kejelasan rumusan ; dan
- g. keterbukaan.
Bentuk Produk Hukum Desa terdiri dari :
- a. Peratuan Desa ;
- b. Peraturan Kepala Desa ;
- c. Keputusan Kepala Desa ;
N/A
Pasal 4

- (1) Kerangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa terdiri atas ;
- a. Judul, yang memuat : jenis, nomor, tahun penetapan atau pengundangan dan nama Perturan Desa.
- b. Pembukaan yang memuat : frasa ' Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa' merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, yang cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca ;
- c. Jabatan Pembentuk Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang penulisan seluruhnya huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,) ;
- d. Konsiderans, harus diawali dengan kata '## BAB III
BENTUK DAN MUATAN MATERI PRODUK HUKUM DESA
Bagian Kesatu
Bentuk
N/A
Pasal 3

- tercantum dalam judul dan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.) ;
- i. Batang Tubuh, yang memuat : ketentuan umum, materi pokok yang diatur, sanksi (jika diperlukan) dan ketentuan penutup ;
- j. Penutup, yang memuat : rumusan perintah pengundangan Peraturan Desa dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Desa dalam Berita Daerah, penandatanganan peraturan dan pengundangan atau pengumuman Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ;
- k. Penjelasan (jika diperlukan), yang memuat : Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal Demi Pasal ;
- l. Lampiran (jika diperlukan).
- (2) Kerangka Keputusan Kepala Desa, terdiri atas :
- a. Judul, yang memuat : jenis, nomor, tahun penetapan dan nama Keputusan Kepala Desa.
- b. Pembukaan, yang memuat : Jabatan Pembentuk Keputusan Kepala Desa, konsiderans, dasar hukum, memutuskan, menetapkan ;
- c. Batang Tubuh, yang memuat diktum-diktum mengenai materi pokok yang diatur ;
- d. Penutup, yang memuat : tempat dan waktu penetapan, penandatanganan Keputusan Kepala Desa.
- e. Lampiran (jika diperlukan).
N/A
Pasal 5

Bentuk masing-masing Produk Hukum Desa, Perubahan Produk Hukum Desa dan Pencabutan Produk Hukum Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, dan Lampiran VII Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Muatan Materi
N/A
Pasal 6

Muatan Materi Produk Hukum Desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
BAB IV - PENETAPAN PRODUK HUKUM DESA
Pasal 7

- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (2) Perturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
BAB IV - PENETAPAN PRODUK HUKUM DESA
Pasal 8

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa;
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
BAB IV - PENETAPAN PRODUK HUKUM DESA
Pasal 9

Tata cara pembahasan dan penetapan Peraturan Desa dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Desa bersama BPD.
BAB IV - PENETAPAN PRODUK HUKUM DESA
Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah memperoleh persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD.
BAB IV - PENETAPAN PRODUK HUKUM DESA
Pasal 11

Rancangan Peraturan Desa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa disampaikan ke Kabupaten untuk dievaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
BAB IV - PENETAPAN PRODUK HUKUM DESA
Pasal 12

- (1) Peraturan Desa diumumkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengumuman Peraturan Desa dalam Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Desa.
- (4) Peraturan Desa disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.
Bagian Kedua
Peraturan Kepala Desa
BAB IV - PENETAPAN PRODUK HUKUM DESA
Pasal 13

- (1) Peraturan Kepala Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
BAB IV - PENETAPAN PRODUK HUKUM DESA
Pasal 14

- (1) Peraturan Kepala Desa diumumkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengumuman Peraturan Kepala Desa dalam Berita Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat didelegasikan kepada Sekretaris Desa.
- (4) Peraturan Kepala Desa disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.
Bagian Ketiga
Keputusan Kepala Desa
BAB IV - PENETAPAN PRODUK HUKUM DESA
Pasal 15

- (1) Keputusan Kepala Desa diputuskan oleh Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Keputusan Kepala Desa tidak dimuat dalam Berita Daerah.
BAB IV - PENETAPAN PRODUK HUKUM DESA
Pasal 16

- (1) Sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 17, konsep Keputusan Kepala Desa diajukan terlebih dahulu kepada Kepala Desa untuk dievaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Tim kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak konsep Keputusan Kepala Desa diterima.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) melampaui batas waktu, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa.
BAB IV - PENETAPAN PRODUK HUKUM DESA
Pasal 17

Produk hukum desa wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.
Ditetapkan di Benteng Pada tanggal 17 januari 2009
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
H. SYAHRIR WAHAB
Diundangkan di Benteng pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
H. ZUBAIR SUYUTHI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2009 NOMOR
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 5 TAHUN 2009 TANGGAL 17 JANUARI 2009
| Contoh : | BENTUK PERATURAN DESA |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAB I |
| Dalam | Peraturan Desa ini dimaksud dengan : 1.Desaadalah..... |
| 2.PemerintahDesaadalah.... | BadanPermusyawaratanDesaadalah... |
| 3. | |
| | 4.dst..... |
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini dimaksud dengan :
1. Desa adalah .....
2. Pemerintah Desa adalah ....
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah ...
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

Peraturan Desa Nomor ..... Tahun ... tentang .....
(Lembaran Daerah Tahun ... Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
Ditetapkan di .....
pada tanggal ...
KEPALA DESA ...,
(Nama Jelas)
Diundangkan di ....
pada tanggal .....
SEKRETARIS DESA ...,
( Nama Jelas)
LEMBARAN DESA.... TAHUN ... NOMOR ....
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
H. SYAHRIR WAHAB