PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 3~ Tahun 2014
Tentang URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SITUBONDO
Berlaku: 4 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang:
~ Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 3~ TAHUN 2014
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
bahwa sebagai pelaksanaan kctentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupatcn Situbondo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perat.uran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo, perlu mengatur Uraian Tugas dan Fungsi Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 {Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 2 Tahun 1965J Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4132);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 4438);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republi\_k Indonesia Nomor 5315);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tcmpat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
13. Peraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
3
14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 ten tang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pcmindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pcrubahan Atas Peraturan Pcmerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wcwenang Pcngangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Ncgcri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pem binaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pcngelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 59 Tahun 2007 tcntang Perubahan Atas Peraturan Mcnteri Dalam Negcri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Oaerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pcmerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupatcn Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Situbondo;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 15).
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TOGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Menetapkan KABUPATEN SITUBONDO
BABJ KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan -tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kcsatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
8. Kepala Badan adalah Kcpala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
9. Unit Pclaksana Teknis Badan selanjutnya di singkat UPTB, adalah unsur pelaksana operasional Badan.
BAB II - KEDUDUKAN TOGAS DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik.
BAB II - KEDUDUKAN TOGAS DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. penyusunan program dibidang kesatuan bangsa dan politik;
6
- c. pembinaan hubungan dengan partai politik, partai politik peserta Pemilihan Umum, DPRD, dan Instansi maupun Lem baga Kemasyaraka tan lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem politik;
- d. pembinaan pembauran bangsa, wawasan kebangsaan, peningkatan kesadaran bela negara, dan pembinaan kerukunan umat beragama;
- e. pengawasan dan pemantauan kegiatan orang asing dan LSM asing;
- f. pelaksanaan koordinasi fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika;
- g. pengumpulan data dan informasi di bidang ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya untuk dikaji sebagai bahan masukan bagi Kepala Daerah dalam menciptakan suasana yang aman dan damai dalam kcrangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- h. pelaksanaan kemajuan dan pcningkatan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- i. perencanaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- J. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
1. pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 5
Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh Sekretaris, Bidang di pimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang.
BAB III - ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 5
Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan.
BAB III - ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 5
Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a . pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan tugas-tugas bidang secara terpadu; program, anggaran, dan penyelenggaraan
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- e. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
- f. pelaksanaan urusan keuangan;
- g. pelaksanaan urusan umum;
- h. pelaksanaan urusan kepegawaian;
1. pelaksanaan kegiatan ketatausahaaan;
- J. pelaporan basil pclaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Umum
- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Sadan;
- b. pclaksanaan pcngadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barag kcperluan badan dan perbekalan lain;
- c. pelaksanaan urusan surat mcnyurat;
- d. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
- e. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
- f. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Badan;
- g. penyelenggaraan tugas kepegawaian Sadan yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulan› usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkal, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
- h. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
1. penyusunan laporan kepegawaian;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris; dan
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Keuangan
- ( 1) Sub Bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan adminislrasi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Badan;
- c. pelaksanaan administrasi keuangan Badan yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja badan serta pcmbayaran gaji pegawai;
- d. penyiapan laporan pertanggung jawaban keuangan Badan;
- e. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Badan ;
- f. pembuatan Iaporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3
Paragraf
- ( 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan Rencana Startegis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Sadan;
- b. penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- c. penyusunan budaya kerja Badan;
- d. penyiapan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sadan;
- f. penyusunan evaluasi kegiatan Badan;
- g. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Badan;
- h. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
1. pelaksanaan ketatausahaan;
- J. pelaporan hasil pclaksanaan tugasnya kepada sckret.aris; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris scsuai dengan tugas dan fungsinya.
BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas pem ban tu Kcpala Badan dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibidang Hubungan Antar Lembaga.
BAB III - ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 5
Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program dibidang Hubungan Antar Lembaga dan Pengembangan Etika Politik;
- b. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi hubungan dengan lembaga legislatif, lembaga penyelenggara pemilihan umum dan partai politik, orgamsas1 kemasyarakatan;
- c. pelaksanaan pengolahan data partai politik dan organisasi masyarakat;
- d. pelaksanaan pembuatan peta politik dan kekuatan parpol hasil pemilu dan pilkada;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan mediasi kegiatan parpol, ormas/tokoh masyarakat/tokoh agama, dan lembaga nirlaba lainnya tentang pelaksanaan program organisasi;
- f. pelaksanaan pemantauan kegiatan parpol, ormas/tokoh masyarakat/tokoh agama, dan lembaga nirlaba lainnya;
- g. pelaksanaan fasilitasi, mediasi dan komunikasi dalam hubungan antar parpol, ormas/tokoh masyarakat dan lembaga nirlaba lainnya dengan pemerintah;
- h. pelaksanaan koordinasi tugas program Hubungan Antar Lembaga dan program Pengembangan Etika Politik dengan instansi dan/ atau lembaga terkait;
1. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas program Hubungan Antar Lembaga dan Pengembangan Etika Politik;
- j. pelaksanaan program koordinasi dengan kelompok kerja guna memproses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
6. L pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan scsuai dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bidang Lembaga Politik
- ( 1) Sub bidang lembaga politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka l, mcmpunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Hu bungan Antar Lembaga dibidang Lembaga Politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub Bidang Lembaga Politik menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan pengumpulan penyusunan kegiatan dengan Partai Politik, Penyelenggara Pemilu dan Lembaga Legislatif;
- b. penyiapan bahan pengembangan etika politik;
- c. penyiapan bahan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Partai Politik, Penyelenggara Pemilu dan Lembaga Legislatif serta instansi dan/ a tau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pendidikan politik dan pengembangan etika politik;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan etika politik untuk mewujudkan kesetaraan pola pikir di lingkungan aparat pemerintah clan masyarakat;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi serta kerjasama dalam rangka fasilitasi proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD;
- f. penyiapan bahan pendidikan etika politik untuk memantapkan, pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang rasional, dalam upaya perwujudan demokratisasi;
- g. peny1apan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan fasilitasi Partai Politik, Penyelenggara Pemilu dan Lembaga Legislatif serta pengembangan etika politik;
- h. penghimpunan dan penyusunan data keberadaan jumlah dan/atau kegiatan Partai Politik;
1. penyiapan bahan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Penyelenggara Pemilu serta instansi dan/ atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
- J. pelaksanaan keta ta usahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Hubungan Antar Lcmbaga; dan
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf2
- (1) Sub bidang lembaga kemasyarakatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Hubungan Antar Lembaga dibidang Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1), Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan data keberadaan jumlah dan kegiatan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi profesi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kegiatan hubungan dengan Organisasi Kemasyarakatan;
- c. penyiapan bahan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan, serta instansi dan/ atau Lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pemberdayaan Lembaga lnfrastruktur Politik;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan menyusun laporan tentang perkcmbangan kegiatan fasilitasi hubungan dengan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan;
- e. penyiapan fasilitasi dan mediasi, ormas/tokoh masyarakat/tokoh agama, dan lembaga nirlaba lainnya tentang pclaksanaan program organisasi;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Integrasi Bangsa mcmpunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mclaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibidang lntegrasi Bangsa.
BAB III - ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 5
Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7, Bidang Integrasi Bangsa menyelenggarakan fungsi;
- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program dibidang integrasi bangsa;
- b. pelaksanaan penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur, ketahanan bangsa, revitalisasi nilai-nilai Pancasila, bela negara dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dibidang kerukunan dan pembauran bangsa, wawasan kebangsaan dan penghargaan ke bangsaan;
- c. pelaksanaan koordinasi tugas dan program kegiatan ketahanan bangsa, revitalisasi nilai-nilai Pancasila, bela negara dibidang kerukunan dan pembauran bangsa, wawasan kebangsaan dengan instansi dan/atau lembaga terkait;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan fasilitator, sosialisasi, pengembangan wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa, revitalisasi nilai-nilai Pancasila, bela negara dibidang kerukunan dan pcmbauran bangsa;
- e. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan aplikasi wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa, kerukunan dan pembauran bangsa serla revitalisasi nilai-nilai Pancasila;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Sub Bidang wawasan kebangsaan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang lntegrasi Bangsa dibidang wawasan kebangsaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1), Sub Bidang Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan kegiatan dibidang wawasan kebangsaan;
- b. penyiapan bahan pengembangan dan aplikasi wawasan kebangsaan, bela negara, ketahanan bangsa serta revitalisasi nilai-nilai Pancasila;
- c. penyiapan bahan peningkatan solidaritas dan kesatupaduan masyarakat;
- d. penyiapan bahan sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa, bcla ncgara serta revitalisasi nilai› nilai Pancasila dalam forum komunikasi kesatuan bangsa;
- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pclaporan hasil pclaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Integrasi Bangsa ; dan
- g. pelaksanaan tugas kcdinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Integrasi Bangsa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bidang Kerukunan dan Pembauran
- (ll Sub Bidang Kerukunan dan Pembauran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Integrasi Bangsa dibidang kerukunan clan pembauran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub Bidang Kerukunan dan Pembauran menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan kegiatan dibidang kerukunan dan pembauran bangsa;
- b. penyiapan bahan peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dibidang kerukunan dan pembauran bangsa untuk meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku
•
serta umat beragama diberbagai aspek kehidupan masyarakat;
- c. penyiapan bahan peningkatan forum komunikasi dan konsultasi etnis lokal antar umat beragama;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait dibidang kerukunan dan pembauran bangsa;
- e. penyiapan bahan pengkajian masalah kerukunan dan pembauran bangsa dalam dimensi berbagai kehidupan;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Integrasi Bangsa; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Intcgrasi Bangsa scsuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima BIDANG
Bidang kewaspadaan mempunyai tugas membantu Kepala Sadan dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibidang kewaspadaan .
BAB III - ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 5
Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Bidang Kewaspadaan mcnyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program pencegahan dan pcnanganan konflik serta Hak Asasi Manusia;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian tugas dan program kegiatan fasilitasi pencegahan dan penanganan konflik sertan Hak Asasi Manusia dengan instansi dan/ atau lembaga terkait;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan kegiatan orang asing dan LSM asing;
- d. pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program pencegahan dan penanganan konflik serta Hak Asasi Manusia;
- f. pelaksanaan analisis potensi konflik, penanganan konflik dan rekonsiliasi serta rehabilitasi;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
•
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1
- (1) Sub Bidang Pencegahan konflik scbagaimana dimaksud alam Pasal 5 huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan scbagian tugas Bidang Kewaspadaan dibidang pencegahan konflik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sub Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dibidang pencegahan konflik;
- b. penyiapan bahan pengumpulan clan pengolahan data dibidang kewaspadaan dini, intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja;
- c. penyiapan bahan koordinasi clan kerjasama dengan instansi terkait atau lembaga terkait dibidang kewaspadaan dini, intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan kegiatan orang asing dan LSM asing;
- e. pelaksanaan fasilitasi penccgahan penyalahgunaan narkotika;
- f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan kewaspadaan dini, intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja;
- g. pelaksanaan ketatausahaan ;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kewaspadaan; dan
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik dan Hak Asasi Manusia sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Kewaspadaan dibidang Penanganan Konflik dan Hak Asasi Manusia.
•
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sub Bidang Pcnanganan Konflik dan Hak Asasi manusia menyelenggarakan fungsi:
- a. pcnyiapan bahan pcrumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas dibidang penanganan konfiik sosial dan hak asasi manusia;
- b. penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data dibidang penanganan konflik sosial dan hak asasi manusia;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanganan konflik sosial dan hak asasi manusia;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemulihan situasi daerah konflik dan mendamaikan kelompok yang terlibat konflik;
- e. penyiapan bahan fasilitasi peningkatan kualitas dan mcmantapkan dibidang penanganan konflik sosial dan hak asasi manusia;
- f. penyiapan bahan pcmctaan daerah rawan konflik;
- g. penyiapan bahan pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan penyebab kemungkinan terjadinya konflik sebagai bahan penyusunan kebijakan;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi serta kerjasama dengan badan, dinas, instansi atau lembaga terkait dibidang penanganan konflik sosial dan hak asasi manusia;
1. penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan masyarakat tentang hak asasi manusia dan penyuluhan akan pentingnya kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib dan teratur;
- J. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pcnanganan konflik sosial dan hak asasi manusia;
- k. pelaksanaan ketatausahaan;
13. L pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kewaspadaan; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
•
Diundangkan di Situbondo pada tanggal 1 8 L 1-! r ? l~ 11
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,
~
Dengan berlakunyc1 Pcr;lLuran Bupati 011, maka Peraturan Bupati Situbondo Nornor :A lnhun 2010 kntang Uraian Tugas dan Fungsi Badan h:c~;n!11;1n l::1:11gsa, Poli·:k dan Perlindungan Masyarakat Kabupalcn Sit11lmndo Kulmpaten Situbondo dicabut dan dinyatakan I idak lwrlaku.
BAB III - ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 5
Pasal 26

Peraturan Bupati ini rnuL,i bcrL,kn pada Linggal diundangkan. Agar setiap orang dap,tl mc-ngetahui11va, memerinlahkan pengundangan Peraturn11 Bup;1ti ini dcngan pencmpatannya dalam Berita Daerah l~alH1 1 )uLc11 Situbondn.
Diktapkan di S;tu\Jondo pad; 1 t.anggal 1 8 AUG :c11t
BUPATI SITUBONDO,
~-
•~
~-IU,
,J
~~ ~~!
~-~
Fth. J).w
DERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR :;s