PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 25 Tahun 2014
Tentang No Description
Berlaku: 8 Agustus 2014
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Labuhanbatu;
b. bahwa dengan adanya perkembangan tuntutan pembangunan perkebunan dan memperhatikan asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta berkeadilan, Peraturan Menteri Pertanian N omor 26 / Permentan/ OT.140 / 2 / 2007 telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9 /2013
ten tang Pedoman Perizinan U saha Perkebunan, sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Labuhanbatu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Dan Prosedur Perizinan Usaha Perkebunan di Ka bu paten Labuhanbatu;
1. Mengingat
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom KabupatenKabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
--·
--~---,--
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 ten tang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 ten tang Badan U saha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. 12.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5059);
14.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
149, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor Nomor Negara 5068);
15.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
16.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 N omor 82, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
- 19.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
- 20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 21.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 22.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lerribaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 23.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 ten tang Kebijakan Energi
28.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3480/Kpts/HK.300/ 10/2009 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal Ke pad a Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
29. Peraturan Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu -(Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 35 Seri D Nomor 6);
30.Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fugsi Jabatan Struktural DinasDinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 19).
Memperhatikan : 1.Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun
2011 ten tang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
2. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata
Nasional;
24.Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
25.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 / Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
27.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/ 9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/ 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/ 9 /2006 ten tang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat J enderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Garn but;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN DI KABUPATENLABUHANBATU
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan mi yang dimaksud dengan:
- Labuhanbatu. adalah 1. Daerah
Ka bu paten
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati clan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- Daerah 4. Daerah Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara
5. Gubemur adalah Gubernur Sumatera Utara
6. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
7. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu.
8. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa basil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
- 9 .. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/ atau jasa perkebunan.
10. Usaha Budidaya Tanarnan Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
11. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
12. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
13. Peke bun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
14. Perusahaan Perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
15. Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan adalah kumpulan orang atau badan usaha perkebunan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.
16. Skala Tertentu adalah skala usaha perke bunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal
dan/ atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
17. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha . budidaya perke bunan.
18. Izin U saha Per ke bun an un tuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
19. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil per ke bun an.
20. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada peke bun.
21. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil
Perkebunan yang selanjutnya disebut STD-P adalah keterangan industri yang diberikan kepada pekebun.
- Negeri modal 22. Penanaman Modal Dalam adalah kegiatan menanam un tuk melakukan us aha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
23. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
24. Perencanaan Pembangunan Perkebunan Nasional adalah rencana strategis pembangunan perkebunan nasional 5 (lima) tahunan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
25. Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten adalah rencana strategis pembangunan perkebunan Kabupaten Labuhanbatu 5 (lima) tahunan yang merupakan pen jabaran Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi yang ditetapkan oleh bupati.
26. Perusahaan Inti Rakyat-Perkebunan selanjutnya disebut PIR-BUN adalah pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya berupa plasma dalam suatu sistem kerj asama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan.
27. Perusahaan Inti Rakyat-Transmigrasi selanjutnya disebut PIR-TRANS adalah pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerj asama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan yang dikaitkan dengan program transmigrasi.
28. Perusahaan Inti Rakyat-Kredit Koperasi Primer untuk Anggota selanjutnya disebut PIR-KKPA adalah pola PIR yang mendapat fasilitas kredit kepada koperasi primer untuk anggota.
penganekaragaman usaha untuk memaksimalkan keun tungan dengan adalah Usaha 29. Diversifikasi
mengutamakan usaha di bidang perkebunan.
BAB II - MAKSUD DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pemberian pelayanan perizinan dan pelaksanaan kegiatan Usaha Perkebunan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan Pelaku Usaha Perkebunan secara berkeadilan dan memberikan kepastian dalam Usaha Perkebunan.
- (2) Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:
- a. jerus dan penzman usaha perkebunan;
- b. syarat dan tata cara permohonan izin usaha perkebunan;
- c. kemitraan;
- d. perubahan luas lahan, jerus tanaman, dan/ atau perubahan kapasitas pengolahan, serta diversifikasi usaha;
- e. rekomendasi teknis usaha perkebunan;
- f. kewajiban Perusahaan Perkebunan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. sanksi administrasi.
·
-
BAB III - JENIS DAN PERIZ INAN USAHA
Pasal 3

- (1) Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas:
- a. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan;
- b. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan; dan
- c. Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu oleh Pelaku Usaha Perkebunan, sesuai Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten.
BAB III - JENIS DAN PERIZ INAN USAHA
Pasal 4

Sadan hukum asing atau perorangan warga negara asmg yang melakukan Usaha Perkebunan wajib bekerjasama dengan Pelaku Usaha Perkebunan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
-
BAB III - JENIS DAN PERIZ INAN USAHA
Pasal 5

- ( 1) U saha Budidaya Tanaman Perke bunan se bagaimana dimaksud dalam Pas al 3 ayat (1) huruf a dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh Bupati.
- (2) Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling kurang berisi keterangan pemilik dan data kebun, data identiias dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun, status kepemilikan tanah, luas areal, jerns tanaman, produksi, asal benih, jumlah pohon, pola tanam, jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis/tipe tanah, dan tahun tanam.
- (3) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terdaftar se bagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-B dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan masih dilaksanakan.
BAB III - JENIS DAN PERIZ INAN USAHA
Pasal 6

- ( 1) U saha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud
--
.
,,,.
.
~
dalarn Pasal 3 ayat (1) huruf b dengan kapasitas kurang dari batas paling rendah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini dilakukan pendaftaran oleh Bupati.
- (2) Pendaftaran Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi data identitas dan domisili pemilik, lokasi, kapasitas prcduksi, jenis bahan baku, sumber bahan baku, jenis produksi, dan tujuan pasar.
- (3) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-P dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 1n1.
- (4) STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan masih · dilaksariakan.
BAB III - JENIS DAN PERIZ INAN USAHA
Pasal 7

Perizinan Usaha Perkebunan terdiri atas IUPB, IUP-P dan IUP.
BAB III - JENIS DAN PERIZ INAN USAHA
Pasal 8

U saha Budidaya Tanaman Perke bunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B.
BAB III - JENIS DAN PERIZ INAN USAHA
Pasal 9

Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit, teh dan tebu dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan hasil perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, wajib memiliki IUP-P.
BAB III - JENIS DAN PERIZ INAN USAHA
Pasal 10

- (1) Usaha Budidaya Tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 hektar atau lebih, teh dengan luas 240 hektar atau lebih, dan tebu dengan luas 2.000 hektar atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan U saha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
- (2) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terintegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki IUP.
BAB III - JENIS DAN PERIZ INAN USAHA
Pasal 11

- (1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% (dua puluh per seratus) berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/ Perusahaan Perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.
- (2) Masyarakat/perusahaan perkebunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu masyaraka t/ perusahaan perkebunan yang tidak memiliki unit pengolahan dan belum mempunyai ikatan kemitraan dengan U saha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
BAB III - JENIS DAN PERIZ INAN USAHA
Pasal 12

- (1) Kemitraan pengolahan berkelanjutan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar dan terwujudnya peningkatan nilai tarn bah secara berkelanjutan bagi Pekebun.
- (2) Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis dan bermeterai cukup untuk
- jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.
BAB III - JENIS DAN PERIZ INAN USAHA
Pasal 13

- (1) Dalam hal di wilayah perkebunan swadaya masyarakat belum ada U saha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan lahan un tuk penyediaan paling rendah 20 % (dua puluh perseratus) bahan baku dari ke bun sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak terscdia, dapat didirikan U saha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan oleh Perusahaan Perkebunan.
- (2) Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memiliki IUP-P.
- (3) Untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Perkebunan harus memiliki pernyataan ketidaktersediaan lahan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan melakukan kerjasama dengan koperasi pekebun pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB III - JENIS DAN PERIZ INAN USAHA
Pasal 14

Perusahaan industri pengolahan kelapa sawit yang melakukan kerjasama dengan koperasi pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), wajib melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun setempat paling rendah 5% pada tahun ke-5 dan secara bertahap menjadi paling rendah 30% pada tahun ke-15.
BAB III - JENIS DAN PERIZ INAN USAHA
Pasal 15

- (1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.
2. yang difasilitasi se bagaimana ( 1) berada di luar (2) Kebun masyarakat pem bangunannya dimaksud pada ayat areal IUP-B atau IUP.
- (3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
- a. ketersediaan lahan;
- b. jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan
- c. kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan · diketahui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (4) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan
5. pengelolaan melakukan c. sanggup kebun
- (5) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari camat setempat.
- (6) Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan penerima IUP-B atau IUP didampingi dan diawasi oleh Bupati yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha.
- (7) Bupati dan Perusahaan Perkebunan memberi bimbingan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk penerapan budidaya, pemanenan dan penanganan pascapanen yang baik.
-
BAB III - JENIS DAN PERIZ INAN USAHA
Pasal 16

- (1) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/ atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak diberlakukan terhadap badan hukum yang berbentuk koperasi.
BAB III - JENIS DAN PERIZ INAN USAHA
Pasal 17

- (1) IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), untuk 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran
.-.
VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Perusahaan Perkebunan dengan status perseroan terbuka (go public) yang se bagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat.
- (4) Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah dari izin usaha perkebunan untuk 1 (satu) jenis tanaman perkebunan
BAB III - JENIS DAN PERIZ INAN USAHA
Pasal 18

IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 atau Pasal 10 yang lokasi lahan budidaya dan/ a tau sum ber bahan baku berada dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu diberikan oleh Bupati.
BAB III - JENIS DAN PERIZ INAN USAHA
Pasal 19

- (1) IUP-B, IUP-P, atau IUP berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuai dengan baku teknis dan peraturan perundang-undangan.
- (2) IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, VIII dan IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB IV - SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 20

Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat Izin Tempat Usaha;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP-B;
- e. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1: 100.000 atau 1 :50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
tidak terdapat izm yang diberikan pada pihak lain;
- f. Pertim bangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
- g. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar,
3. \_ rencana tempat hasil produksi akan
4. diolah;
- h. Izin Lingkungan dari Bupati;
1. Pernyataan kesanggupan:
1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
3. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
4. melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan; dengan format pemyataan · sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- J. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perke bunan belum menguasai lahan mele bihi batas paling luas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7, dengan format Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 1n1.
BAB IV - SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 21

Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada Bupati c/q Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- b. Nornor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat Izin Tempat U saha;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP-P;
- e. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1: 100.000 atau 1:50.000, dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain, kecuali lokasi yang diusulkan un tuk pendirian industri pengolahan hasil perkebunan;
- f. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- g. Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
- h. Izin Lingkungan dari Bupati;
1. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB IV - SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 22

Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan peru bah an terakhir yang tel ah
terdaftar di Kementerian H ukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat Izin Tempat Usaha;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP;
- e. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1: 100.000 atau 1 :50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan pcraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
- f. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
- g. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- h. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan terrriasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;
1. Izin Lingkungan dari Bupati;
- J. Pernyataan kesanggupan:
1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pem bukaan lahan tan pa bakar serta pengendalian kebakaran;
3. memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
4. melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan Masyarakat Sekitar perkebunan. dengan format Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pera tu ran ini.
- k. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7, dengan format Pemyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 1n1.
BAB IV - SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 23

Dalam hal tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka sesuai peraturan perundang-undangan, pemohon izin usaha perkebunan wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh Bupati.
BAB IV - SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 24

Untuk permohonan izin usaha perkebunan yang menggunakan tanaman hasil rekayasa genetik, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, atau Pasal 22 harus melampirkan rekomendasi keamanan hayati sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB IV - SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 25

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, atau Pasal 22 dan wajib memberikan jawaban menyetujui atau menolak.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan benar, Bupati paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak memberikan jawaban menyetujui harus mengumumkan permohonan pemohon yang berisi identitas pemohon, lokasi kebun beserta petanya, luas dan asal lahan serta kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan kepada masyarakat sekitar melalui papan pengumuman resmi di kantor Kecamatan, Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kantor Bupati dan website Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu selama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat sekitar mernberikan masukan atas permohonan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti dan dokumen pendukung.
- (4) Bupati setelah menerima masukan atau tidak ada masukan dari masyarakat seki tar, dalam j angka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Permohonan disetujui dan diterbitkan IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) setelah dilakukan
pengkajian atas masukan masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) dan tidak ada sanggahan selama jangka waktu pengumuman resmi dan website pemerintah daerah.
- (6) IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diumumkan melalui pa pan pengumuman resmi di kantor Kecamatan, kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kantor Bupati, dan website Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
BAB IV - SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 26

- (J) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat ( 1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, persyaratan tidak lengkap dan/ atau tidak benar.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.
BAB IV - SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 27

Dokumen IUP-B, IUP-P dan IUP yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6), dapat diakses masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
-
BAB IV - SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 28

- (1) Kemitraan Usaha Perkebunan dilakukan antara Perusahaan Perkebunan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Perjanjian Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat selama 4 (empat) tahun.
BAB IV - SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 29

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i angka 4, Pasal 21 huruf i, dan Pasal 22 huruf j angka 4 dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bcrtanggung jawab dan saling memperkuat.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan
dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan bagi Perusahaan Perkebunan, Peke bun, karyawan Perusahaan Perkebunan dan masyarakat sekitar.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
BAB IV - SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 30

Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat ( 1) dilakukan melalui pola kerjasama:
- a. penyediaan sarana produksi;
- b. produksi;
- c. pengolahan dan pemasaran;
- d. transportasi;
- e. operasional;
- f. kepemilikan saham; dan/ atau
- g. jasa pendukung lainnya. -
BAB VI
Pasal 31

- ( 1) Perusahaan Perke bunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan
- perubahan luas lahan melalui perluasan atau pengurangan, harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau Pasal 22, dan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan, laporan kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan Perkebunan.
- (3) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan melalui pengurangan luas areal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, berrneterai cukup dengan dilengkapi alasan pengurangan, dan laporan kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan Perkebunan.
- (4) Persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Perusahaan Perkebunan yang menurut Penilaian Usaha Perkebunan tahun terakhir masuk kelas 1 atau kelas 2.
BAB VI
Pasal 32

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. IUP-B atau IUP serta SK HGU;
- b. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang teiah terdaftar di Kernen terian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- c. Rekomendasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- d. Rencana kerja tentang perubahan jenis tanaman;
- e. Izin Lingkungan dari Bupati; dan
- f. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.
- (3) Bupati dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi.
BAB VI
Pasal 33

- U) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP dan akan melakukan penarnbahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan, harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas yang telah diizinkan.
- (3) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pernohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
IUP-P atau IUP;
- b. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang tel ah terdaftar di Kernen terian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- c. Rekornendasi ketersediaan bahan baku dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- d. Rencana kerja tentang perubahan kapasitas;
- e. Izin Lingkungan dari Bupati; dan
- f. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian ten tang Penilaian U saha Perkebunan.
- (4) Bupati dalam memberikan persetujuan penarnbahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pad a Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi.
BAB VI
Pasal 34

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan diversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Untuk mernperoleh persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan tidak menghilangkan fungsi u tarna di bidang perkebunan, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai
I
BAB VI
Pasal 35

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dengan persyaratan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, atau Pasal 34 harus memberi jawaban menyetujui atau menolak.
2. memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan persetujuan perubahan luas lahan, perubahan jerus tanaman, penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan, atau diversifikasi usaha. dan diterima yang (2) Permohonan
BAB VI
Pasal 36

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan berten tangan ·dengan ketertiban umum dan/ atau perencanaan pembangunan perkebunan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis
r:
-
kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.
Pasa l 37
Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan Persetujuan Diversifikasi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, atau Pasal 34 diterbitkan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, XV, XVI dan XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB VII - KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERKEBU NAN
Pasal 38

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sesuai Peraturan ini wajib:
- a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sis tern pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
\_,
- b. menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
- c. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sis tern pengendalian orgamsme pengganggu tanaman (0 PT);
- d. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundangundangan;
- e. menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1: 100.000 atau 1: 50. 000 ( cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
- f. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun rnasyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
- g. melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; serta
- h. melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada pemberi izm secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan Gubernur;
- (2) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sesuai Peraturan ini wajib menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (3) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP sesuai Peraturan ini wajib merealisasikan pembangunan kebun dan/ atau industri pengolahan hasil perkebunan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERKEBU NAN
Pasal 39

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP apabila melakukan perubahan kepemilikan dan
kepengurusan, Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan dengan menyampaikan akte perubahan kepada Bupati paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal perubahan dengan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur J enderal.
BAB VII - KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERKEBU NAN
Pasal 40

Perusahaan Perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, wajib menjarrun kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya orgarusme pengganggu tanaman (OPT).
BAB VII - KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERKEBU NAN
Pasal 41

Perusahaan Perkebunan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan. -
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 42

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan dilakukan oleh bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan.
- (3) Evaluasi kinerja Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling kurang 6 ( enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan.
- (4) Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan pedoman penilaian usaha perkebunan.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 43

- (1) Bupati dalam menerbitkan IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan a tau Persetujuan Diversifikasi U saha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau Pasal 35, harus menyampaikan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur J enderal dengan menggunakan media elektronik tercepat.
2. Persetujuan Persetujuan Persetujuan Industri IUP, Lahan, Tanaman, Kapasitas (2) IUP-B, IUP-P, Perubahan Luas Perubahan Jenis Penambahan
Pengolahan Hasil Perkebunan dan Persetujuan Diversifikasi U saha yang diterima oleh perusahaan, selanjutnya di copy untuk disampaikan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan media elektronik tcrcepat.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 44

STD-B dan STD-P yang diterbitkan oleh Bupati dicatat dan dibuat rekapitulasi serta harus dilaporkan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan gubernur.
BAB IX - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 45

- (1) Dalam hal Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP melakukan kemitraan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku yang mengakibatkan terganggunya kemitraan yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 1), dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (2) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas
tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.
BAB IX - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 46

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memperoleh IUP-P, tidak melakukan penjualan saham kepada koperasi peke bun se bagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan penjualan saham kepada koperasi peke bun.
- (2) Dalam hal peringatan ke-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-P dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.
BAB IX - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 47

Perusahaan Perkebunan yang terbukti memberikan pernyataan bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang tidak benar sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 atau Pasal 22, maka IUP-B atau IUP Perusahaan bersangkutan dicabut tanpa peringatan sebelumnya dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.
BAB IX - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 48

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Laban, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan a tau Persetujuan Diversifikasi U saha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, c, e, f, g dan/ atau h dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Perusahaan perkebunan yang telah rnemperoleh IUP-B, IUP-P, IUP yang mengalihkan kepemilikan perusahaan, tidak melaporkan perubahan kepemilikan dan kepengurusan Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikenakan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masmgmasmg dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan.
- (3) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan/ atau ayat (2) tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.
...
BAB IX - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 49

Perusahaan Perkebunan yang memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi U saha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dan/ atau huruf d, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.
BAB IX - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 50

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tanaman (OPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.
I
I
~
BAB IX - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 51

Pengusulan pembatalan hak atas tanah kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 atau Pasal 50 dilakukan oleh Menteri atas usul Bupati.
BAB IX - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 52

- (1) IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan Bupati dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) IUP-B, IUP-P atau IUP yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicabut oleh Bupati.
BAB IX - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 53

Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Pendaftaran U saha Perke bunan (SPUP), Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), atau Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), yang diterbitkan sebelum peraturan ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku.
BAB IX - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 54

- ( 1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh hak atas tanah, belum memiliki Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), Surat Pendaftaran U saha Perke bunan (SPUP), atau Izin Usaha Perkebunan sebelum peraturan ini ditetapkan, wajib memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan diundangkan.
- (2) Untuk memperoleh IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1~ permohonan harus dilengkap1 persyaratan:
- a. Fotocopy sertipikat hak atas tanah;
- b. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kernen terian H ukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan; dan
- c. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan.
- (3) Dalam hal perusahaan perkebunar1 tidak melaksanakan perolehan IUP-B, IUP-P atau IUP dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupati mengusulkan pembatalan hak atas tanah kepada Direktur Jenderal untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang di bidang pertanahan.
BAB IX - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 55

- (1) Untuk Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P sebelum Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan diundangkan, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun harus telah memiliki kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Dalam hal lahan untuk pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak tersedia, Perusahaan Perkebunan wajib bekerjasama dengan koperasi perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14, paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedornan Perizinan Usaha Perkebunan diundangkan.
- (3) U saha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang tidak memenuhi keten tuan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) a tau ayat (2) dikenai peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melaksanakan ketentuan.
--
- (4) Jika peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidak dipenuhi, IUP-P dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.
BAB IX - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 56

Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUPB, IUP-P atau IUP sebelum Peraturan Menteri Pertanian ten tang Pedoman Perizinan Perkebunan diundangkan dan sudah melakukan pembangunan kebun dan/atau Industri Pengolahan Hasil Perkebunan tanpa memiliki hak atas tanah, dikenai peringatan untuk segera menyelesaikan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bi dang pertanahan.
BAB IX - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 57

- ( 1) Ke ten tuan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak berlaku untuk Perusahaan Perkebunan yang memperoleh izm usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007 dan telah melakukan pola PIR-BUN, PIRTRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya.
- (2) Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama intiplasma lainnya se bagaimana dimaksud
pada ayat (1), wajib melakukan kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar sesuai kondisi wilayah setempat berdasarkan kesepakatan bersama antara Perusahaan dengan masyarakat sekitar dan diketahui Bupati.
- (3) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan yang dapat menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar.
BAB IX - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 58

- ( 1) Ke ten tuan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak berlaku untuk Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2).
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 49 Tahun 2011 ten tang Pelaksanaan Dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Perkebunan
Di Kabupaten Labuhanbatu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
Ditetapkan di Rantauprapat pada tanggal 8 Agustus 2014
BUPATILABUHANBATU,
dto
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 25 Tahun 2014 Tanggal 11 Agustus 2014
Lampiran
I : Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor
:
Tahun 2014
Tanggal :
2014
Keterangan:
*) diisi apabila kepemilikan lebih dari l Isatu] lokasi
III. (dan seterusnya)
STD-8 ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan terhadap informasi tersebut di atas .
...
20
.
BUPATI LABUHANBATU,
: (mineral/ gambut/ mineral+gambut)
: (monokultur/campuran denqan tanaman ... )
...
...
hektar
: (sertipikat hak milik/ SKT/ girik/ sewa/ ... )
: (mineral/ gambut/ mineral+qambut]
:
(monol...,iltur/ campuran dengan tanaman .. .)
:
hektar
: (sertipikat hak milik/ girik I SKT I sewa/ ... )
II. Kebun 2 *)
- Lokasi (desaj'kecamatanj
- Status kepemilikan lahan
- Nomor
- Luas
- Jenis tanaman
- Produksi per ha per tahun
- Asal Benih/Bibit
- .Jurnlah Pohon
- Pola Tanam
- Jenis Pupuk
- Mitra pengolahan
- Jenis tanah
- Tahun tanam
- Usaha lain di lahan kebun
- Luas areal
- .lenis tanarnan
- Produksi per ha per tahun
- Asal Benih
- Jumlah Pohon
- Pola Tanam
- Jenis Pupuk
- Mitra pengolahan
- Jenis tanah
- Tahun tanam
- Usaha lain di lahan kebun
Norn or:
A. Keterangan Pemilik
- I. Nama
2. Tempat/ tar.ggal lahir
3. Nomor KTP
4. Alamat
B. Data Kebun
- I. Kebun 1
- Lokasi/Titik Koordinat kebun
(desa/ kecamatan)
- Status kepemilikan lahan
- Nomor
SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA '!'ANAMAN PERKEBUNAN (STD-BJ Kabupaten Labuhanbatu Kecamatan ...•...
BUPATILABUHANBATU, dto
=
Lampiran
II : Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor
:
Tahun2014
Tanggal :
20 14
KAPASITAS PALING RENDAH USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN YANG MEMERLUKAN IUP-P*
| No. | Komoditas | Kapasitas | Prociuk |
|-------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Kelapa Sawit | 5 ton TBS per jam | CPO. inti sawit (palm kemen, tandan kosong, cangkang, serat lfiberj, sludge |
| 2. | Teh | I ton pucuk segar per hari | Teh Hijau |
| | | l O ton pucuk segar per hari | Teh Hitam |
| 3. | Tebu | 1.000 Ton Tebu per hari (Ton Cane Day /TCD) | Gula Kristal Putih |
- *) Untuk izin usaha industri pengolahan komoditas perkebunan selain kelapa sawit, teh dan tebu diberikan oleh instansi yang membidangi perindustrian.
BUPATILABUHANBATU,
dto
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR
Lampiran III : Peraturan
Bupati Labuhanbatu
Nomor
:
Tahun 2014
Tanggal:
2014
BUPATI LABUHANBATU,
. 20
.
: (desa/Kecamatan/kabupaten)
- (terpasang/terpakai menurut satuan)
: (TBS/
}
- (desa/kecamatan/kabupaten)
: (CPO/
)
...
*}
- (desa/kecamatan/kabupaten)
- (terpasang/terpakai menurut sar-,.wn)
- (TBS/ }
- (desa/ kecamatan/ kabupaten}
: (CPO/ )
*) untuk se/uruh komoditas perkebunan
111.(dan seterusnya)
- II. Unit Pengolah 2
- l. Nama
2. Lokasi
3. Kapasitas produksi
4. Jenis bahan baku
5. Sumber bahan baku
6. Jenis produksi
7. Tujuan pasar
- B. Data Unit Pengolah
- I. Unit Pengolah l
- l. Nama
2. Lokasi
3. Kapasitas produksi
4. Jenis bahan baku
5. Sumber bahan baku
6. Jenis produksi
7. Tujuan pasar
- A. Keterangan Pemilik
- l. Nama
2. Tempat/ tanggal lahir
3. Nomor KTP
4. Alamat
Nomor:
SURAT TANDA DAFTAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN (STD-P} KABUPATENLABUHANBATU
Kecamatan
.
BUPATI LABUHANBATU, dto
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR
--
--
Lampiran
IV : Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor
:
Tahun 201-l
Tanggal:
2014
- c.
PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- a. menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan harga, volume, mutu dan waktu yang telah disepakati bersama
- b. mendapatkan bimbingan dari PIHAK PERTAMA tentang teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pascapanen;
- c. melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan teknik pemanerian yang benar;
- b. melakukan teknik budidaya yang sesuai dengan baku teknis sehingga memperoleh kualitas bahan baku yang baik;
- c. ·····································
PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. memberikan bahan baku kepada PIHAK PERTAMA yang volume, mutu, frekwensi dan waktu pengiriman sesuai dengan kesepakatan;
PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- a. menerima bahan baku dari PIHAK KEDUA yang volume, rnutu , frekuensi dan waktunya sesuai dengan kesepakatan;
- b. melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan harga, volume, rnutu, dan waktu yang telah disepakati bersama.
- c. bercarna-sarna dengan Bupati memberikan pembinaan teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pascapanen, dsb.
PIHAK KESATU mempunyai hak:
- a. menolak bahan baku yang dikirimkan PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai dengan mutu, yang telah disepakati;
- b. mendapatkan rnutu bahan baku yang sesuai dengan yang telah disepakati;
Selanjutnya atas dasar kesepakatan bersama, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat perjanjian pasokan bahan baku dengan syarat-syarat sebagai berikut:
Bertindak untuk dan atas nama (koperasi perkebunan) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Nam a
Jabatan
Alamat
Alamat
.
Eertindak untuk dan atas nama PT
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
Nam a
.Jabatan
Pada hari ini
tanggal..
tahun
bertempat di
, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:
SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN PENGOLAHAN BERKE LANJUTAN INDUSTRI PENGOLAHAN .
(
)
...
)
Mengetahui, Kepala Dinas
.
(
)
PlHAK KESATU
PlHAK KEDUA
Para pihak:
Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap bermeterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang sernuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh bupati/walikota.
Hal-ha! yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan PARA PlHAK.
PENUTUP Pasal ...
- (!) Penyelesaian sengketa yang rnuncul antara PIHAK KESl'.TU dan PIHAK KEDUA dilakukan secara musyawarah.
- (2) Apabila p=nyelesaian secara musyawarah autara PIHAK KESATU dan Pil!AK KEDUA tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian dengan melibatkan pihak Pemerintah kabupaten sebagai mediator.
- (3) Apabila penyelesaian dengan mediasi pihak pemerintah kabupaten tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
(dst sesuai kebutuhan)
Pasa!S
Evaluasi atau penilaian ulang terhadap (harga, mutu, dsb) dilakukan secara berkala setiap bulan/tahun sekali.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Pe,janjian ini berlaku paling kurang selama JO (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.
- (!) Apabila PIHAK KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dirnaksud dalam Pasal ayat (1). maka (ditentukan bersama oleh para pihak)
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagairnana dirnaksud dalam Pasal ayat (2). maka (ditentukan bersama oleh para pihak)
SANKS!
Pasal2
BUPATILABUHANBATU, dto
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR
--
Lampiran
V : Peraturan
Bupati Labuhanbatu
Nomor
Tahun 2014
Tanggal:
2014
BATAS PALING LUAS PEMBERIAN IUP-B UNTUK 1 (SATU) PERUSAHAAN ATAU KELOMPOK (GROUP) PERUSAHAAN PERKEBUNAN
| No. | Tan aman | Batas Paling Luas (ha) |
|-------|------------|--------------------------|
| I | 2 | 3 |
| I | Kela pa | 40.000 |
| 2 | Karet | 20.000 |
| 3 | Kepi | 10.000 |
| 4 | Kakao | 10.000 |
| 5 | Jambu Mete | 10.000 |
| 6 | Lada | 1.000 |
| 7 | Cengkeh | 1.000 |
| 8 | Ka pas | )0.000 |
BUPATI LABUHANBATU,
dto
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR
Lampiran VII
: Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor
Tahun 2014
Tanggal:
2014
4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubemur Nomor tanggal.. ;
5. lzin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1: 100.000 a tau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.;
6. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan daN Perkebunan;*)
3. Surat lzin Tempat Usaha Nomor.
tanggal..
.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor
.
- Memberikan lzin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-8) Kepada PT memenuhi persyaratan:
yang telah
- I. Profil Pcrusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan tanggal ;
KCSATU
Menetapkan:
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG !ZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUD!DAYA (IUP-8) PT .
- ]. ······· ..
2.
3. dst
Mengingat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan IUP-8 PT , dengan Keputusari Bupati .
- b. bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud.dalarn Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan telah memenuhi syarat untuk diberikan lzin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IIJP-8);
Menimbang
:
bahwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor.
tanggal
perihal
Permohonan lzin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (!UP-8) PT
;
BUPATI LABUHANBATU,
KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU ..•..•..•.•.
NOMOR
...•...••.••.
TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B) PT ...•...•...•.•...•...•.•.•...••
KOP BUPATI LABUHANBATU
MEMUTUSKAN:
.,,.
5. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau !UP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
6. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun rnasyarakat diselesaikan paling Jama dalam waktu 3 (tiga) tah un;
3. Memiliki sumber dava manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
4. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDALJ, atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (~KLJ dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan:
2. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
4. Produksi diolah di :
- d. Provinsi :
- c. Kabupaten
:
- b. Kecamatan:
3. Lokasi:
- a. Oesa:
2. Luas areal Netto: ha berdasarkan Izin Lckasi Nomor. tanggal
7. Rencana kerja pembangunan kebun pembangunan kebun Masyarakat Sekitar);
- PT. (termasuk rencana fasilitasi
8. Izin Lingkungan
- Bupati Nomor tanggal... ;
9. Surat Pemyataan Direktur PT untuk:
tentang kesanggupan PT
.
- a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistern untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
- b.memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
- c. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
- d.melaksanakan kernitraan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.
10. Surat Pemyataan dari PT bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
- Jenis tanaman yang diusahakan dalarn IUP-B adalah:
1. Jenis Tanaman
:
.
KE DUA
KETIGA : PT
wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:
- I. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
Dicantumkan apabila Iahan berasal dari areal hutan *)
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Guber nur Sumatera;
2. Direktur Jenderal Perkebunan.
BUPATI LABUHANBATU,
Ditetapkan di
.
·
pad a tanggal,
.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Dikturn KETIGA, IUP-8 dicabut.
- lzin Usaba Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-8) berlaku selarna perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan perundang- undangan.
8. Melaporkan perkernbangan usaha perkebunan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan dan gubernur;
9. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang- undangan di bidang pertanahan;
10. Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan.
7. Melakukan kernitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; dan
- KEEN AM
KEL!MA
- KEEMPAT
BUPATILABUHANBATU, dto
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR
Lampiran Vlll : Peraturan
Bupati Labuhanbatu
Nomor
Tahun 2014
Tanggal :
2014
7. Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan PT.
6. Surat Pernyataan Jaminan Pasokan Bahan Baku Untuk lndustri Pengolahan PT ... Nomor tanggal dan Surat Perjanjian Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Pengolahan antara PT dengan Nomor. . tanggal.. ;
5. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala I: 100.000 atau I :50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan:*)
4. Rekomendasi
- kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubemur. . .. 'omor. tanggal.. ;
3. Surat Izin Tern pat Usaha
- Norn or. tanggal..
.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor.
.
- Memberi.kan Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) Kepada PT yang telah memenuhi persyaratan:
1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, sg sunan pengurus dan bidang usaha perusahaan, tanggal
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG !ZIN USAHI'. PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (IUP-P) ?T . Menetapkan
MEMUTUSKAN :
1. .
2.
3. dst
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan iersebut diatas, perlu menetapkan IUP-P PT , dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu;
- b. bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nornor tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan telah memenuhi syarat untuk diberikan lzin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P);
bahwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor tanggal ... perihal Permohonan lzin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (!UP- P) PT ;
BUPATILABUHANBATU,
KESA TU
Mengingat
Menimbang:
KEPUTUSABUPATILABUHANBATU NOMOR .
TENT ANG
IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (IUP-P) PT
.
KOPBUPATILABUHANBATU
KEDUA
J(l!.'TIGA
8. Izin Lingkungan dari Bupati Labuhanbatu Nomor tanggal.
9. Surat Pernyataan Direktur PT.. . .. untuk melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, Karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan Nomor... tanggal
3. Jenis usaha dalam IUP-P adalah:
- l. Jenis Usaha
:
- Luas areal Netto : ________________ he. berdasarkan lzin Lokasi Nomor. tanggal 2.
3. Lokasi :
- a. Desa:
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten :
- d. Provinsi :
4. Kapasitas lndustri
Pengolahan
:
...
5. Pemenuhan bahan
Baku dengan cara :
- PT wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:
1. Merniliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
2. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
3. Memiliki surnber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
4. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan peta digital lokasi !UP-a atau !UP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta darn file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Sadan Informasi Geospasial (BIG);
6. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
7. Melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; dan
8. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam ha! ini Direktur Jenderal yang mernbidangi Perkebunan dan gubernur;
9. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundangundangan di bidang pertanahan;
10. Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan.
11. Melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun setempat paling rendah 5% pada tahun ke-S dan secara bertahap menjadi paling rendah 30% pada tahun ke15. **);
- *) Tidak dicantumkan apabila lokasi industri pengolahan hasil berada di dalam wilayah IUP-B
- **) Dicantumkan khusus untuk industri pengolahan kelapa sawit yang seluruh pasokan bahan bakunya berasal dari koperasi pekebun.
SALlNAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Gubernur;
2. Direktur Jenderal Perkebunan.
BUPATI LABUHANBATU,
Ditetapkan di
.
pad a tanggal,
.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KEEN AM
Dalam ha! Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, IUP-P dicabut.
KELI MA
Izin Usaha Perkebunan (IUP-P) berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT
BUPATILABUHANBATU, dto
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR
Lampiran
IX : Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor
Tahun 2014
Tanggal :
2014
...
tanggal
..
9. lzin Lingkungan Bupati Nomor
8. Rencana kerja pembangunan kebun PT. pembangunan kebun masyarakat sekitar);
.. ...
(termasuk rencana fasilitasi
7. Jaminan pasokan bahan baku dari kebun milik sendiri dan kebun masyarakat;
6. Penimbangan teknis ketersediaan lahan dari Kehutanan dan Perkebunan;*)
5. lzin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala I: 100.000 atau I :50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubemur ... Nomor ... tanggal ...
2. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor
..
3. Surat lzin Tern pat Usaha Nomor
tanggal
Memberikan Izin Usaha Perkebunan (!UP) Kepada PT ... yang telah memenuhi persyaratan :
1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan, tanggal
USA HA
!ZIN
(!UP)
PERKEBUNAN
KEPUTUSAN
BUPATI
TENTANG
PT
..
MEMUTUSKAN :
1.
.
2
..
3. dst
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan !UP PT ... , dengan Keputu san Bupati Labuhanbatu;
- b. bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Norn or ... ... ten tang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan (!UP);
bahwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor ... perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan (!UP) PT
tanggal
;
BUPATILABUHANBATU ,
KEPUTUSAN BUPATI LABuHANBATU
NOMOR.
.
TENTANG
IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) PT
.
KOPBUPATILABUHANBATU
KESA TU
Menetapkan
Mengingat
Menimbang
8. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal yang membidangi Perkebunan dan gubemur;
7. Melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; dan
5. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau !UP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan lnformasi Geospasial (BIG);
6. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersarnaan dengan pernbangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengcndalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
4. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
KETIGA: PT
wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:
- I. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pernbukaan iahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
4. Kapasitas Unit
Pengolahan
:
.
- a. Desa
- b. Kecamatan
- c. Kabupaten
- d. Provinsi
KEDUA : Kornoditi yang diusahakan dalam !UP adalah:
- I. Komoditas
:
.
2. Luas areal Netto : ha berdasarkan Izin Lokasi Nomor. tanggal
.
3. Lokasi:
- b. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
- c. mernfasilitasi pembangunan kebun rnasyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
- d. melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
11. Surat Pemyataan dari PT bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
- l O. Surat Pernyataan Direktur PT... ten tang kesanggupan PT . ... untuk :
- a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistern untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
- *) Dicantumkan apabila lahan berasal dari areal hutan
- **) dicantumkan khusus unruk industri pengolahan kelapa sawit yar.g seluruh pasokan bahan bakunya berasal dari koperasi pekebun
SALINAN Keputusan ini disarnpaikan kepada:
- l . Gubernur;
2. Direktur Jenderal Perkebunan.
BUPATILABUHANBATU,
Ditetapkan di
pada tanggal,
.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KEEN AM
Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KET!GA, IUP dicabut.
KELIMA
- KEE\!PAT :
lzin Usaha Perkebunan (IUP) berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan perundang-undangan.
12. Melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun setempat paling rendah 5% pada tahun ke-S dan secara bertahap menjadi paling rendah 30% pada tahun ke-15.**)
11. Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan;
10. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang- undangan di bidang pertanahan;
9. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang- undangan di bidang pertanahan;
BUPATI LABUHANBATU, dto
'!IGOR PANUSUNAN SIREGAR
,,-
Lampiran
X : Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor
Tahun 2014
Tanggal :
2014
"coret ,·ang tidak perlu
rnaterai
(nama jelas)
.
20
Demikian pemyataan ini dibuat dengan sebenamya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Apabila kesanggupan sebagaimana tercantum dalam butir 1 sampai dengan butir 4 tersebut di atas tidak dilaksanakan, maka Bupati dapat membatalkan izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan tanpa pemberian ganti rugi.
Bertindak ur,tuk dan atas nama PT yang akan membangun kebun di wilayah desa kecamatan kabupaten provinsi dengan jenis komoditi seluas ha, menyatakan kesanggupan untuk:
- a. memiliki sumber daya manusia sesuai keahlian yang diperlukan, sarana, prasarana dan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), serta melakukan perlindungan tanaman dengan sistem Pengendalian Harna Terpadu (PHT) di lokasi usaha perkebunan di atas;
- b. memiliki sumber daya manusia sesuai keahlian yang diperlukan, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta melakukan pengendalian kebakaran di lokasi usaha perkebunan di atas;
- c. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan membangun kebun bagi masyarakat sekitar berlokasi di kabupaten/kota , dengan jenis komoditi seluas .. .ha dengan pola (kredit, bagi hasil atau pola )*; dan
- d. rnelakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan melalui salah satu atau beberapa pola sebagaimana tercanturn dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk perjanjian antara PT dengan masyarakat sekitar perkebunan yang diketahui oleh Bupati.
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
N ama:
.
Jabatan:
.
Alamat
:
.
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PERUSAHAAN PERKEB UNAN
BUPATI LABUHANBATU, dto
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR
..
Lampiran XI : Peraturan
Bupati Labuhanbatu
Nomor
Tahun 2014
Tanggal
2014
Materai ( nama jelas)
.
,
2C
.
Demikian pemyataan ini dibuat dengan sebenamya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Dengan ini menyatakan bahwa PT
/ Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan
..
belum melampaui batas penguasaan lahan untuk komoditi
.
Apabila pemyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, maka kami bersedia JUP yang diterbitkan dibatalkan dan diproses secara hukum.
3.
Dst ..
2.
No.
Luas areal
(ha)
Komoditi
Lokasi Kebun
(desa/ kec
I
kabupa
ten/ provinsi)
1.
komoditi
(group)
Perusahaan
kecamatan ...
Bertindak
u nt uk
dan
atas
nama
PT.
.
/
Kelornpok
Perkebunan..
yang
akan
membangun
kebun
di wilayah
desa ..
kabupaten..
.
provinsi...
dengan
jenis
seluas.
. .. ha. saat ini memiliki kebun:
.Jabatan
:
Alamat:
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nam a:
.
SURAT PERNYATAAN
PERUSAHAAN ATAU KELOMPOK (GROUP) PERUSAHAAN PERKEBUNAN BELUM MENGUASAI LAHAN MELEBIHI BATAS PALING LUAS
BUPATILABUHANBATU, dto
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR
Lampiran XII : Peraturan
Bupati Labuhanbatu
Nomor
Tahun 2014
Tanggal :
2014
•sesuai dengan satuan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan pada Lampiran II
materai
( nama jelas)
...
,
20
.
Terlampir disampaikan perjanjian dengan masing-masing sumber bahan baku di atas. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .
3.
Kooerasi
2.
Perkebunan
besar
lainnya
(PT ...
)
Sumber Bahan Baku
No
Volume
(satuan"]
Luas
Kebun
(Hal
Lokasi bahan baku
(desa/kec/kab)
1.
Kebun Sendiri
Bertindak untuk dan atas nama PT
yang akan membangun lndustri Pengolahan
...
di
wilayah
desa...
kecamatan...
kabupaten
.
Provinsi...
menyatakan bahwa
industri
pengolahan
dengan
kapasitas"
,
penyediaan bahan bakunya bersumber dari:
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
N ama:
.
Jabatan:
.
Alamat:
.
SURAT PERNYATAAN
JAMINAN PASOKAN BARAN BAKU UNTUK INDUSTRI PENGOLAHAN
.
BUPATI LABUHANBATU, dto
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR
Lampiran XIII
: Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor
Tahun
2014
Tanggal
2014
( nama jelas)
Materai
.
,
20
.
Demikian pemyataan ini dibuat dengan sebenar-benamya untuk dapat dipergunakan sebagimana mestinya.
Apabila dalam waktu paling lama :2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin usaha perkebunan, kami belum melakukan kernitraan seperti dimaksud dalam pemyataan mi, Bupati dapat membatalkan izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan tanpa pemberian ganti rugi.
rnenyatakan kesanggupan untuk melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan berupa kemitraan: penyediaan sarana produksi/produksi/pengolahan dan pemasaran/transportasi/operasional/kepemilikan saham/jasa pendukung lainnya.r Dalam pelaksanaannya, kemitraan ini akan akan dibuat dalam bentuk perjanjian antara PT dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan yang diketahui oleh bupati.
Bertindak untuk dan atas nama PT
yang
akan membangun
kebun
d\_i
wilayah
desa...
kecamatan...
kabupaten...
provinsi...
dengan
jenis
komoditi..
.
seluas
ha,
Alamat:
.
.Jabatan
:
.
Nam a:
.
Kami yang berta nda tangan di bawah ini:
SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN UNTUK MELAKUKAN KEMITRAAN
BUPATILABUHANBATU , dto
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR
Larnpiran
XIV : Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nornor
Tahun 2014
Tanggal
2014
... , kabupaten . . ... .. . .. . provinsi yang berlokasi di desa , kecamatan bu tir l dan butir 11 kami menyerujui ha unruk komoditi rnemerlukan persyaratan lahan) Dengan ini ha menjadi .. (Untuk pengurangan luas lahan persyaratan hanya serta alasan usu Ian untuk pengurangan penarnbahan/pengurangan luas lahan dari semula
Sehubungan dengan surat Saudara Nornor tanggal perihal Perrnohonan Perubahan Luas Lahan Usaha PT dan rnernperhatikan:
- l. Profil Perusahaan rneliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kernenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kornposisi kepernilikan saharn, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan tanggal ,
2. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten dari Bupati Labuhanbatu Nornor. tanggal.. ;
3. lzin lokasi dari bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1: 100.000 atau 1 :50.000 (cetak peta dan file elektronik] sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Pertirnbangan teknis ketcrsediaan lahan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
5. Rencana kerja pernbangunan kebun PT. ... (terrnasuk rencana fasilitasi pernbangunan kebun Masyarakat Sekitar);
6. lzin Lingkungan Bupati Nomor
tanggal..
;
7. Surat Pemyataan Direktur PT. . tentang kesanggupan PT. . untuk:
- a. merniliki sumber daya rnanusia, pengendalian organisme pengganggu tanarnan (OPT);
sarana, prasarana dan sistern untuk rnelakukan
- b. rnerniliki sumber daya rnanusia, sarana, prasarana dan sisrern untuk rnelakukan pernbukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
- c. memfasilitasi pembangunan kebun kerja dan rencana pernbiayaan; dan
rnasyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana
- d. rnelaksanakan kernitraan dengan
- pekebun, karyawan darr/ atau masyarakat sekitar
- perkebunan.
8. Surat Pemyataan dari PT bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang diatur dalarn Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
9. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Penanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.
10. Laporan Kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan
BUPATI LABUHANBATU,
PERSETUJUANBUPATILABUHANBATU
NOMOR
.
TENT ANG
PERUBAHAN LUAS LAHAN PT
..
KOPBUPATILABUHANBATU
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
- I. Menteri Pertanian;
2. Kepala Sadan Pertanahan Nasional (BPN);
3. Direktur Jenderal Perkebunan.
BUPATI LABUHANBATU,
Ditetapkan di
.
pada tanggal,
.
Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi maka persetujuan penambahan/pengurangan Luas Lahan ini dapat ditinjau kembali.
Setelah memperoleh surat persetujuan penambahan/pengurangan luas lahan, perusahaan Saudara wajib:
- a. Menyelesaikan perolehan/penyesuaian hak atas tanah untuk perubahan luas lahan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- b. Menyampaikan laporan kegiatan dan tahapan pembangunan kebun sesuai rencana kerja seperti tertera pad a bu tir I.
- c. Menyampaikan perkembangan perusahaan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali 6 (enam) bulan kepada pemberi persetujuan.
BUPATI LABUHANBATU, dto
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR
·-
Lampiran XV :
Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor
Tahun 2014
Tanggal
2014
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Perkebunan.
BUPATI LABUHANBATU,
Ditetapkan di
.
pada tanggal,
.
Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi maka Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman ini Japat ditinjau kembali.
Setelah memperoleh surat persetujuan perubahan jenis tanaman ini, perusahaan Saudara wajib menyampaikan laporan tentang:
- a. Perkembangan kegiatan pernbangunan tanaman yang baru sesuai rencana kerja seperti tertera pada butir 1.
- b. Perkembangan produksi jenis tanarnan yang baru secara berkala paling kurang 1 (satu) kali 6 (enam) bulan kepada pemberi \_\_ persetujuan.
menjadi
pada
kecamatan
Dengan ini kami menyetujui perubahan jenis tanaman dari semula
areal
perusahaan
seluas
..
ha
yang
berlokasi
di
desa
kabupaten
, provinsi
..
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor . tanggal perihal Permohonan Perubahan Jen is Tana man PT dan memperhatikan:
1. IUP-B atau !UP serta SK HGU;
2. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
3. Rekomendasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
4. Rencana kerja tentang perubahan jenis tanaman;
5. Izin Lingkungan dari bupati sesuai kewenangan.
6. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan
BUPATILABUHANBATU,
PERSETUJUAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR
.
TENT ANG
PERUBAHAN JENIS TANAMAN PT
.
KOPBUPATILABUHANBATU
BUPATI LABUHANBATU, dto
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR
·-
Lampiran XVI :
Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor
Tahun 2014
Tanggal :
20 14
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Perkebunan.
BUPATILABUHANBATU,
Ditetapkan di
.
pada tanggal,
.
Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi maka Persetujuan Penambahan Kapasitas Unit Pengolahan ini dapat ditinjau kembali.
Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Setelah meruperoleh surat persetujuan penambahan penarnbahan kapasitas unit pengolahan, perusahaan Saudara wajib rnenyampaikan laporan tentang:
- a. Perkembangan penyelesaian pembangunan unit pengolahan.
- b. Perkembangan produksi unit pengolahan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali 6 (enam) bulan kepada Bupati.
Dengan ini kami menyetujui penarnbahan kapasitas unit pengolahan dari semula {(ton TBS/jamj/(kg kering/hari)/(ton cane/day)} menjadi {(ton TBS/jam)/(kg kering/hari)/(ton cane/day)} untuk komoditi (kelapa sawit/teh/tebuj yang herlokasi Ji desa , kecamatan ... , kabupaten , provinsi .
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Penambahan Kapasitas lndustri Pengolahan (kelapa sawit/teh/tebu) PT. . dan memperhatikan:
- ,. IUP-P atau !UP;
2. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
3. Rekomendasi ketersediaan bahan baku dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
4. lzin Lingkungan dari Bupati;
5. Rencana kerja perusahaan untuk penambahan kapasitas unit pengolahan (kelapa sawit/teh/tebu) dari yang semula ... {(ton TBS/jam)/(kg kering/hari)/fton cane/day)} mcnjadi {(ton TBS/jam)/(kg kering/hari)/(ton cane/day)} sesuai surat nomor .
6. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.
BUPATILABUHANBATU,
PERSETUJUANBUPATILABUHANBATU NOMOR .
TENT ANG
PENAMBAHAN KAPASITAS INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN PT .
KOPBUPATILABUHANBATU
BUPATILABUHANBATU, dto
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR
Lampiran XVll :
Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor
Tahun 2014
Tanggal :
2014
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN);
3. Direkt ur Jenderal Perkebunan.
BUPAT! LABUHANBATU,
Ditetapkan di
.
pada tanggal,
.
Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi maka Persetujuan Diversifikasi Usaha ini dapat ditinjau kembali. Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik- baiknya.
Dengan ini kami menyetujui diversifikasi usaha pada perusahaan perkebunan yang berlokasi di desa , kecamatan , kabupaten , provinsi Setelah memperoleh surat persetujuan diversifikasi usaha ini, perusahaan Saudara wajib menyampaikan laporan tentang:
- a. Perkembangan kegiatan diversifikasi usaha sesuai rencana kerja seperti tertera pada butir 3.
- b. Perkembangan produksi usaha tanaman pokok/utama dan usaha diversifikasi secara berkala paling kurang I (satu) kali 6 (enam) bulan kepada Bupati.
perihal Pennohonan
Sehubungan
dengan
surat
Saudara
Nomor
tanggal
Diversifikasi Usaha PT
dan memperhatikan:
1. IUP-8 atau JUP;
2. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kernenterian Hukurn dan Hak Asasi Manueia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
3. Rencana kerja tentang diversifikasi usaha;
4. Surat dukungan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
5. Surat dukungan diversifikasi usaha dari lnstansi terkait;
6. lzin Lingkungan dari Bupati; dan
7. Hasil ?enilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang ?enilaian Usaha Perkebur,an.
BUPAT! LABUHANBATU,
PERSETUJUAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR
.
TENT ANG
DIVERSIFIKASI USAHA PT ••..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
KABUPATENLABUHANBATU
BUPATILABUHANBATU, dto
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBON.DO
PERA TURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMORO1 TAHUN 2011
TENTANG
DANA CADANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan daerah serta memperhatikan perkembangan keuangan daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar, Pemerintah Daerah menganggap perlu untuk mengalokasikan dana melalui pembentukan dana cadangan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa guna maksud tersebut pada huruf a dan huruf b konsideran ini, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan suatu Peraturan Daerah.
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) ;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor IO Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
2
6. Undang-Undang Nomor 25 Talmn 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
11. Peratw-an Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor I 3 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedornan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ;
15. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pernerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nornor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada DPRD, dan Infonnasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Talmn 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talmn 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- I. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo;
3. Bupati adalah Bupati Situbondo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Situbondo ;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dan DPRD Kabupaten Situbondo, dan ditetapkan dengan Peratwan Daerah;
&lt;
6. Penerimaan Daerah, adalah uang yang masuk ke kas umum daerah ;
- 7. Pengeluaran Daerah, adalah uang yang keluar dari kas um um daerah ;
8. Pendapatan Daerah, adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kakayaan bersih ;
9. Pembiayaan Daerah, adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ;
10. Pinjaman Daerah, adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupwi pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
11. Dana Cadangan adalah druia yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam l(satu) tahun anggaran;
12. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN dan APBD Propinsi yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
13. Kas Daerah, adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah ;
14. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut OAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional ;
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dana Cadangan dibentuk guna membiayai kebutuhan dana yang dananya tidak dapat disediakan sekaligus/sepenuhnya dalam satu tahun anggaran
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 3

Besarnya Dana Cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) yang disisihkan dalam setiap Tahun Anggaran dari APBD Kabupaten Situbondo sesuai dengan kemainpuan keuangan Daerah yang dimulai sejak Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2012.
BAB III - SUMBER DANA CADANGAN
Pasal 4

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk dari penerimaan tahunan APBD
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penerimaan APBD yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (OAK), Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan;
/
TAHUN PENGGUNAAN DAN KEGIATAN YANG DIBIA Y AI DANA CADANGAN
BAB III - SUMBER DANA CADANGAN
Pasal 5

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimasud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk mendanai kcgiatan pelaksanaan pcmilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan pada tahun 2015.
- (2) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB V - PENEMPATAN DANA CADANGAN
Pasal 6

- (1) Pengcluaran yang akan disisih.kan untuk pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dicantumkan dalam APBD pada sisi Anggaran Pcmbiayaan;
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) dibukukan tersendiri dalam Rekening Dana Cadangan terpisah dari rekening Kas Daerah.
BAB VI - PENGELOLAAN
Pasal 7

- (1) Dana Cadangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disimpan di Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam portofolio pada rekening Dana Cadangan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dikelola oleh BUD;
- (2) Penerimaan hasil bunga atas pendayagunaan Dana Cadangan oleh Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dicamumkan schagai penambah Dana Cadangan berkenaan dan dibukukan pada rekening penerimaan biaya Dana Cadangan;
- (3) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.
~
BAB VII - PENGADMINISTRASIAN DAN PERT ANGGUNGJA W ABAN
Pasal 8

Saldo .-i\_ Dana Cadangan pada akhir tahun anggaran berjalan dicatat sebagai saldo awal pada tahun anggaran berikutnya pada rekening pembiayaan Dana Cadangan.
BAB VII - PENGADMINISTRASIAN DAN PERT ANGGUNGJA W ABAN
Pasal 9

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo bertanggung jawab dan melaporkan perkembangan Dana Cadangan setiap triwulan pada tahun anggaran berjalan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR 02.