Unknown Unknown Nomor PERIZINAN Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 1 Tahun 2016
N/A
Preamble

Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran
- Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara ten tang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rop:r Indonesia Nomor 5679);
•
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TRANSMIGRASI.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 1

- ( 1 ) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 2

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelyanan terpadu satu pintu, bidang penanaman modal, bidang transmigrasi, bidang tenaga kerja untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pernerintahan 1ah.
. �
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi mempunyai tugas memvalidasi, mempromosikan, memimpin, mengkoordinasikan, serta menetapkan kebijakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pelyanan terpadu satu pintu, bidang penanaman modal, bidang transmigrasi, bidang tenaga kerja
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
- a. memvalidasi setiap prosedur dan mekanisme penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidangnya agar dapat memberikan hasil yang konsisten sesuai dengan yang telah ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik;
- b. mempromosikan potensi sumber daya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidangnya;
- c. memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidangnya;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat dan bidang-bidang; dan
- e. menetapkan dan mensosialisasikan setiap kebijakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidangnya.
Bagian Kedua Sekretaris Pasal 5
- ( 1 ) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pel yanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi.
- (2) Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) , Sekretaris Dinas Penanarnan Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
- a. mengoordinasikan kegiatan Dinas Penanarnan Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja), program, dan anggaran Dinas Penanarnan Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi;
- c. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sarna, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Penanarnan Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi;
- d. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana Dinas Penanarnan Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi;
- e. mengoordinasikan penyusunan peraturan perundang­ undangan serta pelaksanaan advokasi hukum Dinas Penanarnan Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi;
- f. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Dinas Penanarnan Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi;
- h. mengoordinasikan pelaporan kinerja/LAKIP, LPPD, dan pelaporan pelaksanaan lainnya sesuai tugas fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi; dan
1. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi f
Dalam melaksanakan sebagian tugas sekretaris yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi bidang hukum dan kepegawaian, maka Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. menerima, membaca, meneliti, mengadakan dan mendistribusikan surat masuk sesuai dengan tujuan;
- b. mengarsipkan surat masuk sesuai dengan penataan pengarsipan;
- c. menerima dan menyesuaikan konsep surat sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku;
- d. mengharmonisasi, sinkronisasi, dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi;
- e. mengkaji ulang dan menganalisis rancangan produk hukum daerah yang diajukan oleh bidang-bidang;
- f. memfasilitasi pengajuan naskah dinas dalam bentuk produk hukum;
- g. memfasilitasi pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi.
Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Pasal 7
Dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan pengumpulan data, perumusan rencana dan program, penyusunan anggaran belanja, pembukuan dan verifikasi SPP, Kepala S b Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja tahunan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi;
- b. melaksanakan pembuatan laporan dan mengevaluasi kegiatan kerja tahunan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi;
- c. melaksanakan penyimpanan bahan penyusunan data dan analisa perencanaan dalam rangka penyusunan program kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi;
- d. mengkaji ulang dan menganalisis program dan rencana kerja tahunan yang diajukan oleh bidang-bidang dalam lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi;
- e. menghimpun data dari bidang-bidang guna penyusunan Laporan Kinerja/LAKIP, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya;
- f. menghimpun data dari bidang-bidang guna penyusunan Rencana Kerja Anggaran dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi;
- g. melaksanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi sesuai dengan APED yang ditetapkan;
- h. melaksanakan penyusunan laporan bulanan sesuai dengan DPA-Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi.
Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pasal 8
Dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan pengumpulan data, perumusan rencana dan program, penyusunan anggaran belanja, pembukuan dan verifikasi SPP, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan urusan rumah tangga Dinas Penanaman Modal, Pelayanan rdu Satu Pintu dan Transmigrasi:
- b. mempersiapkan administrasi perjalanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi;
- c. mengarsipkan bahan penyusunan anggaran rutin untuk kebutuhan barang-barang serta alat tulis kantor kantor secretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi;
- d. mempersiapkan pelayanan angkutan dan perawatan kendaraan dinas serta pemeliharaan kebersihan kantor dan halaman Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi;
- e. mempersiapkan dan menyusun pelaksanaan kegiatan acara-acara pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi;
- f. menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang/jasa rutin, perbekalan serta alat tulis kantor Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi.
Bagian Ketiga
- ( 1 ) Kepala Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas memimpin proses administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan, koordinasi dan penelitian lapangan, data dan system informasi serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) , Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:
- a. Mengkoordinasikan pelayanan penzman dan non perizinan;
- b. Memimpin pelaksanaan kebijakan dan kegiatan sosialisasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Mengkoordinasikan pengelolaan data, informasi dan pengembangan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Mengkoordinasikan pelayanan penzman dan non perizinan dengan instansi terkait;
- e. Memverifikasi kelengkapan dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Mengevaluasi hasil koordinasi dan penelitian lapangan;
- g. Melakukan penetapan dan perhitungan retribusi penzman;
- h. Berkoordinasi dengan sekretaris dan bidang lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan
1. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
Dalam melaksanakan sebagian tugas bidang PTSP yang berkaitan dengan proses administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan, Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi:
- a. menyusun kegiatan pelayanan penzman dan Non Perizinan seluruh sektor usaha;
- b. menyusun Dokumen administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. mengembangkan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. menyusun bahan pelayanan penerimaan dan pemeriksaan pengajuan permohonan dan persyaratan administrasi perizinan;
- e. menyusun proses pemberkasan dan penerbitan izin, pembuatan SKRD, pencetakan izm, penomoran/registrasi, penyerahan izin dan pengarsipan dokumen izin; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan t atasan.
Kepala Seksi Koordinasi dan Penelitian Lapangan
Dalam melaksanakan sebagian tugas bidang PTSP yang berkaitan dengan koordinasi dan penelitian lapangan, Kepala Seksi koordinasi dan penelitian lapangan mempunyai fungsi:
- a. merencanakan Kunjungan kelokasi proyek penanaman modal;
- b. merencanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemeriksaan persyaratan administrasi pemeberian perizinan dan penelitian lapangan;
- c. menyusun Berita Acara Pemeriksaan Lapangan berupa penangguhan, penolakan, dan/atau persetujuan izin.
- d. merencanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemeriksaan persyaratan adminitrasi, pemberian izin dan penelitian lapangan;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
- e. menganalisis penanganan permasalahan yang timbul dilapangan; dan
Dalam melaksanakan sebagian tugas bidang PTSP yang berkaitan dengan data dan system informasi pelayanan perizinan dan non perizinan, Seksi data dan sistem informasi mempunyai fungsi:
- a. Merancang sistem informasi dan pengelolaan data penanaman modal;
- b. Membuat Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE), pemberian informasi pelayanan perizinan dan kegiatan Pelayanan Secara Elektronik (PSE);
- c. Menyusun data informasi perizinan dan Non Perizinan; dan d. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. f
- ( 1 ) Kepala bidang penanaman modal mempunyai tugas mengembangkan iklim investasi, mempromosikan potensi investasi daerah, mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta melaksanakan tugas­ tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
- a. mengkoordinasikan rancangan peraturan daerah tentang pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Peta Potensi Investasi daerah;
- c. memimpin penerimaan misi/kunjungan pengusaha untuk investasi;
- d. mengoordinasikan minat penanaman modal per tahun;
- e. mengkoordinasikan perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
- f. mengevaluasi kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi.
- g. mengkoordinasikan kegiatan antar lembaga dalam rangka pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- h. mengkoordinasikan kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah dalam rangka penanaman modal (PMDN dan/atau PMA); dan/atau pelaksanaan
1. mengkoordinasikan Layanan Pengaduan, Pengendalian dan Monev Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- J. berkoordinasi dengan sekretaris dan bidang lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
Paragraf 1 Kepala Seksi Pengembangan Iklim Investasi Pasal 14
Dalam melaksanakan sebagian tugas bidang bidang Penanaman modal yang berkaitan dengan pengembangan iklim investasi, kepala Se si pengembangan iklim investasi mempunyai fungsi :
- a. menyusun draft perda pemberian insentif di bidang penanaman modal;
- b. membuat Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota;
- c. membuat perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
- b. mengembangkan potensi unggulan daerah;
- c. menyusun kebijakan investasi bagi pembangunan infrastruktur;
- d. mengkaji ulang kebijakan bidang Penanaman Modal; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
Paragraf 2
Dalam melaksanakan sebagian tugas bidang Penanaman modal yang berkaitan dengan promosi, kepala Seksi promosi penanaman modal mempunyai fungsi :
- a. menyusun bahan pameran untuk pelaksanaan pameran investasi;
- b. merencanakan minat penanaman modal per tahun;
- c. menyusun informasi dan fasilitasi kemudahan penanaman modal;
- d. menyusun rencana program peluang investasi daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
Paragraf 3 Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pasal 16
Dalam melaksanakan sebagian tugas bidang Penanaman modal yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, kepala Seksi pengendalian pelaksanaan penanaman modal mempunyai fungsi :
- a. menyusun rekapitulasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara periodic atas pelaksanaan penanaman modal;
- b. merencanakan koordinasi antar lembaga dalam rangka dan pengawasan di bidang pemantauan, pembinaan penanaman modal; �
- c. merencanakan koordinasi dengan instansi teknis terkait deerah dalam rangka pengawasan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitasi penanaman modal;
- d. menganalisis penyelesaian masalah dengan instansi teknis terkait dalam rangka pelaksanaan penanaman modal (PMDN dan/atau PMA).
- e. membuat Layanan Pengaduan, Pengendalian dan Monev Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
- ( 1 ) Kepala bidang Transmigrasi dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Transmigrasi di bidang Transmigrasi yang meliputi Pencadangan tanah untuk kawasan Transmigrasi, Penataan pesebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu), Pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) , Kepala Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
- a. mengkoordinasikan Layanan penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi Kabupaten/kota;
- b. mengkoordinasikan layanan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah Kabupaten/Kota;
- c. mengkoordinasikan layanan pengurusan hak pengelolaan;
- d. mengkoordinasikan layanan pembangunan satuan pemukiman di kawasan transmigrasi di daerah kabupaten/kota;
- e. mengkoordinasikan layanan perpindahan transmigrasi dari kabupaten/kota ke provinsi (Daerah Asal);
- f. mengkoordinakan layanan perpindahan transmigrasi dari kabupaten/kota ke satuan pemukiman;
- g. mengkoordinasikan layanan penempatan transmigrasi di satuan pemukiman;
- h. mengkoordinasikan pengembangan masyarakat transmigrasi di bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan pemerintahan dan masyarakat di satuan pemukiman pada tahap kemandirian;
1. mengkoordinasikan pengembangan sarana dan prasarana dan pengelolaan sumber daya alam satuan pemukiman transmigrasi pada tahap kemandirian;
- j. mengkoordinasikan layanan pengurusan penerbitan sertipikat hak atas tanah; dan k mengkoordinasikan l' lain yang diperintahkan atasan.
Paragraf 1
Dalam melaksanakan sebagian tugas bidang transmigrasi yang berkaitan dengan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di daerah kabupaten/kota, Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi mempunyai fungsi :
- a. menyusun bahan rencana kawasan transmigrasi di daerah kabupaten/kota;
- b. menyusun bahan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di daerah kabupaten/kota;
- c. menyusun bahan pengurusan hak pengelolaan.
Paragraf 2
Kepala Seksi Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pasal 19
Dalam melaksanakan sebagian tugas bidang transmigrasi yang berkaitan dengan promosi, kepala Seksi pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi mempunyai fungsi :
- a. menyusun kebutuhan pengembangan masyarakat transmigrasi di bidang ekonomi, sosial budaya, mental siritual, kelembagaan pemerintahan dan masyarakat di satuan pemukiman pada tahapan kemandirian;
- b. menyusun bahan bahan pengembangan sarana dan prasarana dan pengelolaan sumber daya alam satuan pemukiman transmigrasi pada tahapan kemandirian;
- c. Menyusun bahan pengurusan penerbitan sertipikat hak atas tanah;
- d. menyusun bahan pembangunan satuan pemukiman di kawasan transmigrasi di daerah kabupaten/kota;
- e. menyusun rancangan perpindahan transmigrasi dari kabupaten/kota ke provinsi (Daerah Asal);
- f. menyusun rancangan perpindahan transmigrasi dari kabupaten/kota ke satuan pemukiman; dan lf
- g. menyusun bahan pemukiman.
:empatan transmigrasi di satuan f
- ( 1 ) Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu DanTransmigrasi di bidang ketenagakerjaan yang meliputi pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Bidang Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:
- a. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat, dan kewirausahaan;
- b. melaksanakan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- c. memberi tanda daftar lembaga pelatihan kerja pemerintah;
- d. mengkoordinasikan pengukuran produktivitas tingkat kabupaten/kota;
- e. mengkoordinasikan pemantauan (surveilance) tingkat produktivitas;
- f. pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat ;
- g. penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta;
- h. perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- i. mengkoordinasi pelayanan pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu) daerah kab/kota;
- memverifikasi dokumen perjanjian kerja bersama daerah kabupaten/kota; peraturan perusahaan dan dengan ruang lingkup operasi J.
- k. memberikan pelayanan pendaftaran bersama daerah kataten/kota; kerja perjanjian
1. mengkoordinasikan proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten/kota;
- m. melakukan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- n. melakukan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di Perusahaan; dan
- o. melakukan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan.
Paragraf 1
Kepala Seksi Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pasal 21
Dalam melaksanakan sebagian tugas bidang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan penempatan dan pelatihan tenaga kerja, kepala seksi penempatan dan pelatihan tenaga kerja, mempunyai fungsi :
- a. menyediakan sumber daya manusia untuk jabatan pengantar kerja dan petugas antar kerja serta perluasan kesempatan kerja;
- b. penyediaan sarana dan prasarana informasi pasar kerja;
- c. membuat rencana kerja tentang perantaraan kerja dalam pelayanan kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- d. mengembangkan sumber daya manusia pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- e. menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- f. menyusun rencana pemantauan dan evaluasi lembaga penempatan tenaga kerja;
- g. penyiapan sumber daya manusia terkait pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
- h. penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja; dan
- i. pemantauan dan evaluasi basil pelaksanaan informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja.
- J. menyiapkan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;
- k. menyiapkan program pelatihan;
1. menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan;
- m. menyiapkan instruktur dan tenaga pelatihan;
- n. menyiapkan calon erta pelatihan kerja;
f
- o. membuat konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja;
- p. menyusun kebutuhan sumber daya manusia dalam pemberian izin lembaga pelatihan kerja swasta;
- q. menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan lembaga pelatihan kerja swasta;
- r. menentukan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja;
- s. menyiapkan sumber daya manusia bidang pengukuran produktivitas;
- t. menyiapkan data dan metode pengukuran produktivitas; dan
- u. merencanakan produktivitas; pemantauan ( surveilance) tingkat
Paragraf 2
Dalam melaksanakan sebagian tugas bidang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pembuatan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, pembentukan kelembagaan diperusahaan, pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial, Seksi Hubungan Industrial :
- a. menyusun penyiapan sumber daya manusia yang memahami aturan pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
- b. menyiapkan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan diperusahaan melalui PK, PP, PKB dan Lembaga Kerja sama Bipartit;
- c. membuat konsep pendaftaran perjanjian kerja bersama di kabupaten/kota;
- d. membuat konsep proses pengesahan dokumen;
- e. menyiapkan sumber daya manusia yang memahami pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- f. menyediakan sarana dan prasarana; dan
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan penyelesian perselisihan hubungan industrial, mogok k e � dan penutupan perusahaan.
Jabatan Fungsional
Di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 24

- ( 1 ) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas/Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur lebih Janjut dengan Peraturan Bupati.
TATAKERJA
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 26

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi menyampaikan Japoran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidangnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 27

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi paling Jambat 1 ( satu] tahun sejak ditetapkann ya {raturan Bupati ini,
Setiap unsur di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 30

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 31

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 32

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
Dalam melaksanakan tugas, melakukan pembinaan dan bawahnya. setiap pimpinan unit organisasi harus terhadap unit organisasi di pengawasan
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal e �&gt;tf;e'; �
'BUPATI BOLAANG MO ONDOW SELATAN,r
KABUPATEN BO
BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2016 NOMOR
HERSON MAYULU
Diundangkan di Bolaang Uki pada tanggal 1
SEKRETARIS DAERAH
DAMOPOLII
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI , SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SERTA TRANSMIGRASI
SIRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SERTA TRANSMIGRASI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
-
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
HERSON MAYULU