PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 18 Tahun 2015
Tentang PENETAPAN STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2016
Berlaku: 1 Januari 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran belanja dan
- pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi setiap SKPD, maka perlu adanya pengaturan mengenai standar biaya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daearah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah:
12. 16.Keputasan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
Menetapkan
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bungo;
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Pengadaan Barang/Jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh instansi pemerintah, yang meliputi pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa konsultansi dan jasa lainnya;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
7. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan tugas-tugas perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja di lingkungan SKPD;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
11. Standar Biaya adalah harga satuan unit biaya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Biaya Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Standar Biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini merupakan:
- a. Pedoman bagi SKPD dalam penyusunan anggaran belanja;
- b. Pedoman bagi bendahara pengeluaran/bendahara pengeluran pembantu dalam pelaksanaan pembayaran; dan
- c. Batasan yang tertinggi untuk setiap pembayaran atas beban APBD.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3

Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD serta berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
BAB III - KLASIFIKASI
Pasal 4

Standar Biaya diklasifikasikan menurut kelompok belanja yang meliputi:
- a. belanja langsung;
- b. belanja tidak langsung.
BAB IV - STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
Pasal 5

- (1) Honorarium satuan tugas dianggarkan pada anggaran belanja langsung.
- (2) Honorarium satuan tugas merupakan bentuk imbalan kerja bagi personil satuan tugas atas pelaksanaan suatu tugas tertentu dalam rangka menunjang suatu kegiatan yang diemban oleh satuan kerja perangkat daerah dan atau dalam rangka menunjang kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam penyusunan anggaran belanja untuk honorarium satuan tugas harus diperhatikan kewajaran biaya dikaitkan dengan hasil kerja yang diharapkan dengan dibentuknya satuan tugas.
- (4) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk Tim, Panitia, Majelis Pertimbangan dan Badan Pertimbangan atau dengan nama dan penyebutan lain.
BAB IV - STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
Pasal 6

Honorarium yang diberikan kepada personil satuan tugas sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
- a. terkait langsung dengan aktivitas yang dilakukannya melalui unjuk kerja yang diberikan;
- b. memiliki keterkaitan tugas dengan jabatan/peran yang diembannya;
- c. berdasarkan masa kerja efektif dalam rangka melaksanakan tugas tertentu.
BAB IV - STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
Pasal 7

- (1) Satuan tugas dapat dibentuk dengan Keputusan Bupati atau Kepala SKPD atas nama Bupati.
- (2) Satuan tugas yang dibentuk dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki ruang lingkup tugas cukup luas, jangka waktu tertentu atau permanen, bersifat strategis dan koordinatif yang pelaksanaannya melibatkan beberapa SKPD atau instansi vertikal dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah secara terpadu;
- b. kegiatan dilakukan demi kepentingan daerah dan/atau hasil kerja SKPD terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang pertimbangannya ditetapkan oleh Bupati;
- c. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembentukan satuan tugas dimaksud merupakan kewenangan Bupati.
- (3) Satuan tugas yang dibentuk dengan Keputusan Kepala SKPD atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki ruang lingkup tugas terbatas, jangka waktu tertentu, bersifat teknis operasional yang pelaksanaannya dapat dilakukan sendiri dengan memanfaatkan personalia satuan kerja perangkat daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan program kerja secara langsung;
- b. kegiatan dilakukan demi kepentingan peningkatan kinerja SKPD yang pertimbangannya ditetapkan oleh Kepala SKPD;
BAB IV - STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
Pasal 8

- (1) Honorarium satuan tugas dapat dibayarkan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu melalui metoda per bulan atau per kegiatan.
- (2) Pembayaran per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan masa kerja efektif untuk pelaksanaan tugas yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan dengan pembayaran dilakukan menurut perhitungan bulan.
- (3) Pembayaran per kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut perhitungan kegiatan yang dilaksanakan.
- (4) Struktur organisasi satuan tugas disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan tugas yang dilaksanakan dan besarnya honorarium diberikan secara bertingkat sesuai dengan kedudukannya dalam satuan tugas.
BAB IV - STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
Pasal 9

Honorarium satuan tugas diberikan kepada personil yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala SKPD atas nama Bupati sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1).
Bagian Kedua
Honorarium Pengelolaan Keuangan/ Kegiatan SKPD
BAB IV - STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
Pasal 10

- (1) Honorarium pengelola keuangan/kegiatan SKPD merupakan bentuk imbalan kerja bagi personil pengelola keuangan/kegiatan satuan kerja atas aktivitas yang dilakukan atau atas peran yang diembannya berdasarkan beban pekerjaan dan tanggung jawab.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan kepada:
- a. Kepala satuan kerja perangkat daerah sebagai pengguna anggaran;
- b. Bendahara pengeluaran/bendahara penerimaan;
- c. Bendahara pengeluaran pembantu/bendahara penerimaan pembantu;
- d. Pembantu bendahara pengeluaran/pembantu bendahara penerimaan;
- e. Pejabat penatausahaan keuangan;
- f. Kuasa pengguna anggaran;
- g. Pejabat pelaksana teknis kegiatan.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan pada anggaran belanja berkenaan pada SKPD.
Bagian Ketiga
Honorarium Pengelolaan Barang SKPD
BAB IV - STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
Pasal 11

- (1) Honorarium pengelolaan barang SKPD merupakan bentuk imbalan kerja bagi personil pengelola barang satuan kerja atas aktivitas yang dilakukan atau atas peran yang diembannya berdasarkan beban pekerjaan dan tanggung jawab.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan kepada:
- a. Kepala satuan kerja perangkat daerah sebagai pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Kuasa pengguna barang;
- c. Penyimpan barang;
- d. Pengurus barang milik daerah;
- e. Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Panitia Pemeriksa Barang/Jasa.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan pada anggaran belanja berkenaan pada SKPD.
Bagian Keempat
Honorarium/Upah Kerja Tenaga Honorer
BAB IV - STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
Pasal 12

- (1) Honorarium/upah kerja tenaga honorer merupakan bentuk imbalan kerja bagi seseorang non PNS atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk pelaksanaan pekerjaan tertentu yang bersifat rutin.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. upah harian, rata-rata 6,5 jam kerja sehari atau 40 jam kerja selama 6 hari;
- b. bulanan, disesuaikan dengan jam kerja PNS atau jam kerja menurut jenis tugas yang dibebankan;
- c. shift, rata-rata 5 jam kerja untuk 1 shift.
- (3) Honorarium/upah pekerja tenaga honorer dianggarkan pada anggaran belanja langsung.
BAB IV - STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
Pasal 13

Khusus untuk honorarium/upah pekerja, tenaga honorer yang melaksanakan tugas seperti tenaga medis, guru, personil penerbangan bandara, mediator hubungan industrial, petugas pemadam kebakaran, penyelenggara musabaqoh tilawatil qur'an, dan lain-lain ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kelima
Uang Lembur
BAB IV - STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
Pasal 14

- (1) Uang lembur diberikan kepada PNS dan tenaga honorer yang melaksanakan tugas/pekerjaan tertentu di luar jam kerja yang ditetapkan.
- (2) Tugas/pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atau pejabat yang berwenang/ditunjuk.
- (3) Uang lembur dianggarkan pada anggaran belanja langsung.
- (4) Pembayaran uang lembur atas pelaksanaan tugas/pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja, besarnya dua kali uang lembur pada hari kerja.
Bagian Keenam
Honorarium Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Penyuluhan
BAB IV - STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
Pasal 15

- (1) Honorarium berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, kursus, penataran, penyuluhan dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh SKPD meliputi honorarium:
- a. Instruktur/pengajar/pelatih/penyuluh/penyebutan lainnya;
- b. Peserta.
- (2) Instruktur/pengajar/pelatih/penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang berasal dari aparat Pemerintah Daerah perhitungan honorarium terdiri dari:
- a. pembuatan modul/materi, yang dihitung berdasarkan kuantitas jenis modul/materi;
- b. penyajian materi, yang dihitung berdasarkan kuantitas jam pelajaran (sekurang-kurangnya 45 menit untuk perhitungan 1 jam pelajaran);
- c. bantuan uang transportasi, yang dihitung berdasarkan kuantitas jumlah/hari pelaksanaan.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berasal dari PNS dan masyarakat dengan perhitungan honorarium terdiri dari:
- a. uang saku, yang dihitung menurut kuantitas jumlah/hari pelaksanaan;
- b. uang transportasi, yang dihitung berdasarkan kuantitas jumlah/hari pelaksanaan.
- (4) Honorarium penyelenggaraan diklat teknis dan penyuluhan dan/atau nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dianggarkan pada anggaran belanja langsung.
.
Bagian Ketujuh
Honorarium Pelaksanaan Penelitian
BAB IV - STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
Pasal 16

- (1) Honorarium pelaksanaan penelitian diberikan berkaitan dengan kegiatan penelitian.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada anggaran belanja langsung.
Bagian Kedelapan
Upah Pungut
BAB IV - STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
Pasal 17

- (1) Upah pungut dapat diberikan kepada Pejabat Negara, PNS dan tenaga honorer berdasarkan pelaksanaan tugas tertentu dalam rangka pemungutan pajak daerah atau pajak bumi dan bangunan atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Upah pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada anggaran belanja tidak langsung.
BAB IV - STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
Pasal 18

Pemberian upah pungut ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - STANDAR BIAYA BELANJA BARANG/JASA
Pasal 19

- (1) Standar Biaya untuk belanja barang/jasa diklasifikasikan dalam beberapa komponen meliputi:
- a. alat tulis;
- b. barang cetakan;
- c. alat rumah tangga dan kebersihan;
- d. alat elektronik;
- e. komputer dan peralatan komputer lainnya;
- f. laptop/notebook;
- g. alat-alat listrik;
- h. peralatan kantor dan meubeleir;
- i. peralatan dan obat peternakan;
- j. bibit tanaman keras, bahan material dan upah kerja;
- k. alat mesin, bahan material dan bibit pertanian;
- l. bahan bangunan dan upah kerja;
- m. obat kesehatan;
- n. alat kesehatan;
- o. bibit dan alat perikanan;
- p. bahan/kelengkapan seragam dinas satuan polisi pamong praja/damkar/dinas perhubungan;
- q. perlengkapan olah raga dan kesenian;
- r. pakaian dinas;
- s. makanan dan minuman.
- (2) Masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada anggaran belanja langsung.
BAB VI - STANDAR BIAYA BELANJA PEMELIHARAAN
Pasal 20

Untuk klasifikasi belanja pemeliharaan, standar biaya ditetapkan untuk operasional dan pemeliharaan kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah baik yang dipergunakan dalam rangka menunjang tugas-tugas administrasi umum pemerintahan maupun pelaksanaan kegiatan.
BAB VI - STANDAR BIAYA BELANJA PEMELIHARAAN
Pasal 21

Biaya operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dianggarkan pada anggaran belanja langsung.
BAB VII - STANDAR BIAYA BELANJA MODAL
Pasal 22

Komponen biaya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan yang outputnya menghasilkan aset daerah berupa fasilitas umum dan sosial dianggarkan pada anggaran Belanja Modal.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23

Terhadap komponen biaya yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga satuan biaya yang dipergunakan SKPD dalam rangka pengadaan barang/jasa berpedoman pada harga pasar berlaku dengan terlebih dahulu mengadakan perbandingan diantara harga satuan biaya yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang berkompeten dan diutamakan yang menguntungkan bagi negara/daerah;
- b. harga satuan biaya yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan nilai di atas Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditetapkan melalui persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. harga satuan biaya yang dipergunakan SKPD berkenaan dengan pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain yang memberikan manfaat cukup luas dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berpedoman pada hasil kesepakatan yang ditetapkan.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24

Apabila terjadi kenaikan harga pasar atas beberapa komponen unit harga yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka penetapan harga satuan biaya yang dipergunakan dalam rangka pengadaan barang/jasa harus melalui persetujuan tertulis Kepala SKPD/Pengguna Anggaran.
Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal 7 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO, ttd
H. RIDWAN IS
BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015 NOMOR 20
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25

- (1) Setiap pengeluaran uang untuk pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu harus mempedomani ketentuan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 24 dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengeluaran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah menurut ketentuan yang berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

Dalam melaksanakan pembayaran, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu harus mempedomani ketentuan perpajakan yang berlaku.
BAB IX
Pasal 27

Uraian dan rincian standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB IX
Pasal 28

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Bungo Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 18)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.
Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 7 Juli 2015
BUPATI BUNGO, ttd
H. SUDIRMAN ZAINI