PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 24 Tahun 2012
Tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2012-2032
Berlaku: 24 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang :
- a. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan yang memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, dan berbudaya serta berkelanjutan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan serta memelihara ketahanan nasional, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kerinci dan keterpaduan pembangunan antar sektor, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032;
Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1975 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2012-2032.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara diatasnya termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13. Tujuan Penataan Ruang Wilayah adalah tujuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah yang merupakan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang wilayah pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
14. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
15. Strategi Penataan Ruang Wilayah adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
16. Struktur Ruang adalah susunan sistem pusat kota dan sistem jaringan infrastruktur yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat kota yang secara hierarkhis memiliki hubungan fungsional.
17. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
18. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
19. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
20. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
21. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
22. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran udara yag mendistribusikan energi listrik dengan tegangan 150 KV dari pusat-pusat beban menuju gardu-gardu listrik.
23. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan penghantar di udara bertegangan di atas 1 KV sampai dengan 35 KV sesuai standar di bidang kelistrikan.
24. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
25. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 kilometer persegi.
26. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
27. Daerah irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
28. Cekungan air tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
29. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
30. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
31. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
32. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
33. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
34. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air.
35. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
36. Kawasan sekitar Danau/Waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
37. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
38. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
39. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
40. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui membangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
41. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
42. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumber daya buatan.
43. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
44. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
45. Kawasan perikanan adalah kawasan budidaya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
46. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
47. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
48. Wilayah pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
49. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan, mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya yang lain yang di dalamnya terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.
51. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
52. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
53. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program berserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten.
54. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
55. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang dirupakan dalam bentuk ketentuan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disisentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
56. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsurunsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
57. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
58. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
59. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
60. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
61. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
62. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
63. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Kerinci dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
Bagian Kedua
Kedudukan, Peran dan Fungsi
N/A
Pasal 2

RTRW Kabupaten memiliki kedudukan sebagai pedoman utama yang menjadi turunan dari RTRW Provinsi Jambi.
N/A
Pasal 3

RTRW Kabupaten berperan sebagai landasan operasional pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten.
N/A
Pasal 4

RTRW Kabupaten berfungsi untuk:
- a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
- c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- e. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten; dan
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pengaturan Paragraf 1 Muatan
N/A
Pasal 5

RTRW Kabupaten memuat:
- a. tujuan, kebijakan, dan strategi;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.
Paragraf 2
Wilayah Perencanaan
N/A
Pasal 6

- (1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif, meliputi:
- a. Kecamatan Gunung Tujuh;
- b. Kecamatan Kayu Aro;
- c. Kecamatan Kayu Aro Barat;
- d. Kecamatan Gunung Kerinci;
- e. Kecamatan Siulak;
- f. Kecamatan Siulak Mukai;
- g. Kecamatan Air Hangat;
- h. Kecamatan Air Hangat Barat;
- i. Kecamatan Air Hangat Timur;
- j. Kecamatan Depati VII;
- k. Kecamatan Sitinjau Laut;
- l. Kecamatan Danau Kerinci;
- m. Kecamatan Keliling Danau;
- n. Kecamatan Gunung Raya;
- o. Kecamatan Bukit Kerman; dan
- p. Kecamatan Batang Merangin.
- (2) Batas-batas wilayah Kabupaten meliputi:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi dan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat; dan
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin.
- (3) Luas wilayah administrasi Kabupaten adalah 380.850 (tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh) hektar.
BAB II - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI Bagian Kesatu Tujuan
Pasal 7

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Kerinci sejahtera berbasiskan pada sumberdaya alam, dan infrastruktur yang layak dan terpadu, dengan memperhatikan kawasan konservasi dan rawan bencana.
Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi
BAB II - TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI Bagian Kesatu Tujuan
Pasal 8

- (1) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi:
- a. pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui intensifikasi, ekstensifikasi lahan, diversifikasi dan modernisasi pertanian;
- c. pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pertanian dan sumber daya alam lainnya, serta wisata sesuai keunggulan dan potensi kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, terintegrasi dan dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
- d. pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk peningkatan aksesibilitas dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat;
- e. penguatan dan pemulihan hutan, kawasan lindung dan Taman Nasional Kerinci Seblat; dan
- f. penataan dan penyesuaian kawasan rawan bencana serta pengendaliannya.
- (2) Strategi pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumberdaya alam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik, seperti pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, tenaga surya, tenaga angin, biogas dan panas bumi;
- b. mengembangkan infrastruktur dan prasarana kawasan untuk menunjang pengembangan sumber energi yang terbarukan;
- c. mengembangkan kawasan pusat studi dan penelitian pengembangan pembangkit listrik sumber energi alternatif yaitu panas bumi, tenaga uap, dan tenaga air;
- d. mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosialekonomi, seperti hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan perkebunan; dan
- e. meningkatkan kapasitas sosial masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi baru terbarukan.
- (3) Strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui intensifikasi, ekstensifikasi lahan, diversifikasi dan modernisasi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan;
- b. memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
- c. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi;
- d. meningkatkan sistem produksi dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan serta kehutanan agar dapat meningkatkan nilai jual dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta meningkatkan perekonomian daerah; dan
- e. meningkatkan pemasaran hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta memfasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
- (4) Strategi pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pertanian dan sumber daya alam lainnya serta wisata sesuai keunggulan dan potensi kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, terintegrasi dan dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. merencanakan dan mengembangkan kawasan pertanian dengan sistem modernisasi dan teknologi terpadu untuk meningkatkan kegiatan ekonomi berbasis agro;
- b. mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar;
- c. mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya pertanian, perkebunan dan kehutanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kualitas sumber daya pengelolaan melalui pengembangan pusat kajian dan penelitian agri-bisnis;
- d. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih efektif; dan
- e. mengembangkan dan meningkatkan penataan kawasan daya tarik wisata.
- (5) Strategi pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk peningkatan aksesibilitas dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. membangun prasarana dan sarana transportasi terutama transportasi darat yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang namun tetap mempertimbangkan ketahanan terhadap ancaman bencana alam;
- b. meningkatkan aksesibilitas antar kawasan dalam wilayah maupun antar wilayah dengan wilayah sekitar Kabupaten;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kawasan bandar udara Depati Parbo sebagai sarana transportasi udara guna melayani jalur penerbangan skala regional;
- d. membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap kawasan permukiman, termasuk fasilitas pemerintahan kabupaten yang baru;
- e. menyusun pedoman pembangunan prasarana, sarana dan infrastruktur tahan gempa; dan
- f. menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti letusan gunung api, gempa bumi, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.
- (6) Strategi penguatan dan pemulihan hutan, kawasan lindung dan Taman Nasional Kerinci Seblat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. memantapkan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
- b. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi Taman Nasional Kerinci Seblat dan hutan lindung;
- c. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
- d. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati dan objek daya tarik wisata alam hutan/ekowisata dan wisata hutan; dan
- e. menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung terutama Taman Nasional Kerinci Seblat, hutan lindung dan cagar alam.
- (7) Strategi penataan dan penyesuaian kawasan rawan bencana serta pengendaliannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. menyusun dan melaksanakan rehabilitasi kawasan atas dampak bencana;
- b. menyusun dan merencanakan pengembangan kawasan evakuasi bencana;
- c. merencanakan dan menata secara rinci untuk kawasan rawan bencana berdasarkan mitigasi bencana dan pengendalian pemanfaatan lahan untuk kawasan bukan permukiman padat; dan
- d. mengembangkan sistem infrastruktur, prasarana dan sarana wilayah dengan menerapkan sistem tanggap bencana dan sistem tahan bencana.
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
- a. rencana sistem pusat kegiatan;
- b. rencana sistem prasarana utama; dan
- c. rencana sistem prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Rencana Sistem Pusat Kegiatan
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 10

Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dikembangkan secara hierarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan wilayah kabupaten.
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 11

- (1) Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas: a. sistem perkotaan; dan b. sistem perdesaan.
2. (2)
3. Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan b. pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
- (3) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. perkotaan Siulak di Kecamatan Siulak yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten, pariwisata, pusat pendidikan dan kebudayaan skala kabupaten, pusat peribadatan, pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata serta simpul transportasi.
- b. perkotaan Batang Sangir di Kecamatan Kayu Aro yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa sub regional, pusat kesehatan skala kabupaten, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pendidikan, dan industri pengolahan; dan
- c. perkotaan Sanggaran Agung di Kecamatan Danau Kerinci yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, simpul transportasi, pusat perdagangan dan jasa sub regional, pusat kesehatan skala kabupaten, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pendidikan, dan industri pengolahan.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. perkotaan Siulak Deras di Kecamatan Gunung Kerinci yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan, pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pusat pendidikan, dan pusat kegiatan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan;
- b. perkotaan Jujun di Kecamatan Keliling Danau yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan, pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pusat pendidikan, pusat kegiatan pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
- c. perkotaan Semurup di Kecamatan Air Hangat yang berfungsi sebagai pusat pengembangan kesehatan, pusat kegiatan pertanian tanaman pangan, pusat kegiatan peternakan, pusat kegiatan industri kecil dan menengah, pusat kegiatan pariwisata; dan
- d. perkotaan Hiang di Kecamatan Sitinjau Laut yang berfungsi sebagai pusat pengembangan kegiatan penerbangan dan kebandarudaraan, pusat kegiatan pertanian tanaman pangan, pusat kegiatan industri kecil dan menengah, pusat kegiatan pendukung kepariwisataan kabupaten.
- (6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. perdesaan Pelompek di Kecamatan Gunung Tujuh yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pertanian hortikultura, pusat kegiatan peternakan pusat kegiatan pariwisata, pusat pengolahan hasil pertanian;
- b. perdesaan Sungai Lintang di Kecamatan Kayu Aro Barat yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perkebunan, pengembangan kegiatan penunjang pariwisata, pusat kegiatan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, pusat perdagangan hasil pertanian dan perkebunan;
- c. perdesaan Mukai Pintu di Kecamatan Siulak Mukai yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perkebunan, pengembangan kegiatan penunjang pariwisata, pusat kegiatan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, pusat perdagangan hasil pertanian dan perkebunan;
- d. perdesaan Air Panas Baru di Kecamatan Air Hangat Barat yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pengembangan kesehatan, pusat kegiatan pertanian tanaman pangan, pusat kegiatan peternakan, pusat kegiatan industri kecil dan menengah, pusat kegiatan;
- e. perdesaan Sungai Tutung di Kecamatan Air Hangat Timur yang berfungsi sebagai pusat kegiatan peternakan, pusat kegiatan pertanian tanaman pangan, pusat kegiatan industri kecil dan menengah, pusat kegiatan pariwisata;
- f. perdesaan Koto Tuo di Kecamatan Depati VII yang berfungsi sebagai pusat kegiatan peternakan, pusat kegiatan pertanian tanaman pangan, pusat kegiatan industri kecil dan menengah;
- g. perdesaan Pondok di Kecamatan Bukit Kerman yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perkebunan, pusat kegiatan pertanian tanaman hortikultura, pusat kegiatan pengolahan hasil pertanian dan pekebunan, pusat kegiatan pariwisata dan pusat pengembangan industri agro;
- h. perdesaan Lempur di Kecamatan Gunung Raya yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perkebunan, pusat kegiatan pertanian tanaman hortikultura, pusat kegiatan pengolahan hasil pertanian dan pekebunan, pusat kegiatan pariwisata dan pusat pengembangan industri agro; dan
- i. perdesaan Tamiai di Kecamatan Batang Merangin yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perkebunan, pengembangan kegiatan penunjang pariwisata, pusat kegiatan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, pusat perdagangan hasil pertanian dan perkebunan.
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) akan diatur dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri.
Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 13

Rencana sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan transportasi udara.
Paragraf 1
Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 14

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- b. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan jalan;
- b. prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. jaringan pelayanan lalu lintas.
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 15

- (1) Jaringan jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. jalan Kolektor Primer (JKP-2);
- b. jalan Lokal Primer (JLP);
- c. jalan Lingkungan Primer (Jling-P); dan
- d. jalan Strategis Nasional.
- (2) Jalan Kolektor Primer (JKP-2) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ruas Jalan Muara Imat - Simpang IV Tanjung Tanah - Simpang IV Sebukar - Batas Kota Sungai Penuh;
- b. ruas Jalan Semumu, Batas Kota Sei Penuh -Siulak Deras - Kayu Aro - Batas Provinsi Sumatera Barat;
- c. ruas Jalan Sanggaran Agung - Jujun - Batas Kota Sungai Penuh; dan
- d. ruas Jalan Jujun - Lempur.
- (3) Jalan lokal primer (JLP) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. ruas jalan Pelompek - Telun Berasap;
- b. ruas jalan Pelompek - Pauh Tinggi;
- c. ruas jalan Sungai Kering - Sangir;
- d. ruas jalan Bendung Air - Sungai Tanduk;
- e. ruas jalan Kersik Tuo - Danau Tinggi;
- f. ruas jalan Danau Tinggi - Siulak Deras Mudik;
- g. ruas jalan Danau Tinggi - Mukai Tinggi;
- h. ruas jalan Kersik Tuo - R-10;
- i. ruas jalan R-10 - Kebun Baru;
- j. ruas jalan Bedeng VIII - Kebun Baru;
- k. ruas jalan Patok IV - Sungai Jambu;
- l. ruas jalan Sungai Jambu - Sungai Tanduk;
- m. ruas jalan Sungai Lintang - Sungai Jambu;
- n. ruas jalan Bentok - Batu Hampar;
- o. ruas jalan Siulak Deras - Batu Hampar;
- p. ruas jalan Siulak Gedang - Koto Rendah;
- q. ruas jalan Simpang Goreng - Simpang Tutup;
- r. ruas jalan Lubuk Nagodang - Simpang Tanjung Tanah;
- s. ruas jalan Siulak Gedang - Mukai Tinggi;
- t. ruas jalan Siulak Gedang - Sungai Langkap;
- u. ruas jalan Dusun Balai - Koto Mudik;
- v. ruas jalan Semurup - Siulak Kecil;
- w. ruas jalan Desa Air Panas - Simpang Belui;
- x. ruas jalan Pasar Semurup - Pendung Semurup;
- y. ruas jalan Muara Semerah - Air Tenang;
- z. ruas jalan Belui Tinggi - Asrama Brimob;
38. aa. ruas jalan Simpang Belui - Kemantan;
39. bb. ruas jalan Koto Lanang - Belui;
- cc. ruas jalan Sungai Tutung - Koto Lanang;
- dd. ruas jalan Sungai Tutung - Pungut Mudik;
42. ee. ruas jalan Simpang IV Penawar - Pungut Hilir;
43. ff. ruas jalan Simpang IV Hiang - Simpang Betung Kuning;
44. gg. ruas jalan Simpang Betung Kuning - Pungut Mudik;
45. hh. ruas jalan Semerah - Koto Iman;
- ii. ruas jalan Simpang Aro - Penawar;
47. jj. ruas jalan Semerah (batas kabupaten) - Sebukar (batas kabupaten);
48. kk. ruas jalan Seleman - Tebing Tinggi;
- ll. ruas jalan Pendung Talang Genting - Sanggaran Agung; mm. ruas jalan Pendung Talang Genting - TPA;
50. nn. ruas jalan Tebing Tinggi - Pendung Talang Genting;
51. oo. ruas jalan Tanjung Pauh (batas kota) - Semerap;
52. pp. ruas jalan Renah Payo - Tanjung Syam;
53. qq. ruas jalan Simpang Jujun - Lolo Gedang;
54. rr. ruas jalan Pidung - Simpang Pondok;
55. ss. ruas jalan Lolo Kecil - Lempur Mudik;
56. tt. ruas jalan Lempur - Pelayang;
57. uu. ruas jalan Lolo Gedang - Selampaung;
- vv. ruas jalan Lolo Kecil - Lempur;
59. ww. ruas jalan Selampaung - Masgo/Kelok Sago;
- xx. ruas jalan Lempur - Lempur Hilir;
61. yy. ruas jalan Sungai Hangat - Pulau Sangkar;
62. zz. ruas jalan Lolo Gedang - Muak;
63. aaa. ruas jalan Tamiai - Renah Sako;
64. bbb. ruas jalan Tamiai - Muaro Pualu/Bedeng XII; dan
- ccc. ruas jalan bedeng VII - Muara Pulau.
- (4) Jalan lingkungan primer (Jling-P) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jalan kabupaten yang tidak termasuk dalam jalan dengan fungsi jalan kolektor primer (JKP-2) dan jalan lokal primer (JLP), yang menghubungkan antar pusat kegiatan didalam kawasan perdesaan dan jalan dalam kawasan perdesaan.
- (5) Jalan Strategis Nasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. ruas jalan Km 337,1, Kabupaten Merangin Sanggaran Agung;
- b. ruas jalan Sanggaran Agung - Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh; dan
- c. ruas jalan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh - Siulak Deras - Batas Sumatera Barat.
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 16

- (1) Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. terminal penumpang; dan
- b. terminal barang.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembangunan terminal Tipe C di Kecamatan Siulak; dan
- b. pembangunan terminal Tipe C di Kecamatan Danau Kerinci.
- (3) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Gunung Raya dan Kecamatan Kayu Aro.
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 17

- (1) Jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi: a. angkutan penumpang; dan b. angkutan barang.
- (2) Angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan angkutan perdesaan dengan jalur meliputi:
- a. Telun Berasap - Pelompek - Sungai Sikai - Sungai Bendung Air - Pasar Sungai Tanduk - Koto Tuo Sungai Dalam - Siulak Gedang;
- b. Sungai Sikai - Kersik Tuo - Gunung Labu - Sungai Lintang - Batu Hampar - Sungai Renah - Sungai Betung Hilir - Simpang Tutup - Sungai Galampeh Koto Rendah- Siulak Gedang;
- c. Kersik Tuo - Sungai Jambu - Bedeng VIII - Batu Hampar - Siulak Deras - Lubuk Nagodang - Sungai Pegeh - Siulak Gedang;
- d. Pungut Tengah - Pungut Mudik - Sungai Medang Kemantan - Simpang Belui - Semurup;
- e. Siulak Gedang - Koto Rendah - Siulak Kecil - Air Panas Baru - Semurup;
- f. Siulak Gedang - Sungai Langkap - PendungHilir Semurup;
- g. Air Panas Baru - Belui Tinggi - Semumu -Semurup;
- h. Koto Tuo - Koto Lanang - Simpang IV Sungai Tutung, Kemantan Darat - Simpang Belui - Semurup;
- i. Pungut Hilir - Pondok Sungai Abu - Sungai Deras Sungai Tutung - Kemantan Darat - Simpang Belui Semurup;
- j. Muara Hemat - Tamiai - Lubuk Paku - Tarutung Pulau Pandan - Sanggaran Agung;
- k. Lempur - Tanjung Syam - Jujun - Tanjung Batu Sanggaran Agung;
- l. Pulau Sangkar - Pondok - Kebun Baru - Lolo Hilir Muak - Pidung - Sanggaran Agung;
- m. Hiang Sakti - Ambai Bawah - Pendung Talang Genting - Koto Baru Sanggaran Agung;
- n. Jujun - Tanjung Batu - Pidung - Sanggaran Agung;
- o. Pulau Tengah - Semerap - Tanjung Pauh - Semerah Hiang - Kota Sungai Penuh- Semumu - Semurup;
- p. Pulau Tengah - Semerap - Tanjung Pauh - Kota Sungai Penuh - Semumu - Semurup; dan
- q. Pulau Tengah - Semerap - Tanjung Pauh - Semerah Hiang - Betung Kuning - Kemantan Hilir - Sungai Tutung - Semumu - Semurup.
- (3) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan angkutan barang dengan jalur Gunung Raya-Bangko-Kota Jambi;
- b. pengembangan angkutan barang dengan jalur Gunung Raya-Kota Sungai Penuh-Kota Padang (Provinsi Sumatera Barat);
- c. pengembangan angkutan barang dengan jalur Gunung Raya-Kota Sungai Penuh-Tapan (Provinsi Sumatera Barat)-Mukomuko (Provinsi Bengkulu);
- d. pengembangan angkutan barang dengan jalur Kayu Aro-Kota Padang (Provinsi Sumatera Barat);
- e. pengembangan angkutan barang dengan jalur Kayu Aro-Kota Sungai Penuh-Tapan (Provinsi Sumatera Barat)- Mukomuko (Provinsi Bengkulu); dan
- f. pengembangan angkutan barang dengan jalur Kayu Aro-Kota Sungai Penuh-Bangko-Kota Jambi.
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 18

Angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b berupa pengembangan dermaga khusus penunjang pariwisata meliputi:
- a. pengembangan dermaga Sanggaran Agung di Kecamatan Danau Kerinci;
- b. pembangunan dermaga Koto Petai di Kecamatan Danau Kerinci;
- c. pembangunan dermaga Semerap di Kecamatan Keliling Danau; dan
- d. pembangunan dermaga Jujun di Kecamatan Keliling Danau.
Paragraf 2
Rencana Sistem Transportasi Udara
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 19

- (1) Rencana sistem transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:
- a. tatanan kebandarudaraan; dan
- b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan Bandar Udara Depati Parbo di Kecamatan Sitinjau Laut sebagai bandar udara pengumpan.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ruang udara di sekitar wilayah kabupaten dan Kota Sungai Penuh dan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Penataan ruang pada kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempat Rencana Sistem Prasarana Lainnya
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 20

Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. sistem energi dan kelistrikan;
- b. sistem telekomunikasi;
- c. sistem pengelolaan sumberdaya air; dan
- d. sistem prasarana wilayah lainnya.
Paragraf 1
Rencana Sistem Energi dan Kelistrikan
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 21

- (1) Rencana sistem energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:
- a. pembangkit tenaga listrik; dan
- b. transmisi tenaga listrik.
- (2) Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lempur di Kecamatan Gunung Raya;
- b. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Merangin, di Kecamatan Batang Merangin;
- c. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Telun Berasap di Kecamatan Gunung Tujuh;
- d. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Pulau Tengah di Kecamatan Keliling Danau;
- e. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Napal Melintang di Kecamatan Gunung Kerinci;
- f. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Batu Hampar di Kecamatan Kayu Aro Barat;
- g. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Sungai Dedap di Kecamatan Siulak;
- h. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Pondok, Kecamatan Bukit Kerman;
- i. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Lubuk Tabun, Kecamatan Siulak Mukai;
- j. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) meliputi Kecamatan Air Hangat Barat, Kecamatan Air Hangat Timur dan Kecamatan Gunung Raya;
- k. pengembangan potensi sumber energi baru dan terbaharukan lainnya di setiap kecamatan dalam wilayah kabupaten.
- (3) Transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan Gardu Induk Kayu Aro di Kecamatan Kayu Aro memiliki jaringan distribusi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan jalur melalui Batang Sangir, Pelompek, dan Siulak Deras;
- b. pembangunan Gardu Induk di Kecamatan Batang Merangin dan Kecamatan Gunung Raya;
- c. pengembangan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan jalur melalui Kecamatan Batang Merangin, Kecamatan Bukit Kerman, Kecamatan Danau Kerinci, Kecamatan Sitinjau Laut, Kecamatan Air Hangat Timur, Kota Sungai Penuh, Kecamatan Depati VII, Kecamatan Air Hangat dan Kecamatan Siulak; dan
- d. pembangunan Transmisi dengan jalur melalui Kecamatan Batang Merangin, Kecamatan Bukit Kerman, Kecamatan Gunung Raya, Kecamatan Keliling Danau dan Kota Sungai Penuh.
Paragraf 2
Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 22

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:
- a. jaringan kabel; dan
- b. jaringan nirkabel.
- (2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengembangan dan pembangunan jaringan kabel di seluruh kecamatan di Kabupaten Kerinci.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b berupa penataan dan efesiensi menara telekomunikasi atau Base Tranceiver Station (BTS) yang meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Kerinci.
- (4) Ketentuan mengenai pengaturan menara telekomunikasi bersama diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Rencana Sistem Pengelolaan Sumber Daya Air
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 23

- (1) Sistem pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi: a. wilayah sungai (WS);
- b. cekungan air tanah (CAT);
- c. jaringan irigasi;
- d. jaringan air baku untuk air bersih; dan
- e. pengendalian daya rusak air.
- (2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. WS Batanghari yang merupakan WS lintas provinsi Jambi-Sumatera Barat; dan
- b. WS Teramang Moar yang merupakan WS lintas Provinsi Jambi-Provinsi Bengkulu.
- (3) Cekungan air tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. CAT Bangko-Sarolangun;
- b. CAT Kayu Aro-Padang Aro;
- c. CAT Painan-Lubuk Pinang; dan
- d. CAT Sungai Penuh.
- (4) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melayani DI dengan luas kurang lebih 29.119 (dua puluh sembilan ribu seratus sembilan belas) hektar yang terdiri dari:
- a. DI kewenangan nasional meliputi:
1. DI Sei Siulak Deras dengan luas kurang lebih 3.628 (tiga ribu enam ratus dua puluh delapan) hektar; dan
2. DI Sei Batang Sangkir dengan luas kurang lebih 5.801 (lima ribu delapan ratus satu) hektar.
- b. DI kewenangan pemerintah provinsi meliputi DI Sei Tanduk dengan luas kurang lebih 1.265 (seribu dua ratus enam puluh lima) hektar;
- c. DI kewenangan pemerintah kabupaten dengan luas kurang lebih 18.470 (delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh) hektar terdiri dari:
1. Daerah irigasi (D.I) semi teknis ; dan
2. Daerah irigasi (D.I) sederhana ;
- d. Daerah irigasi semi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat (1) dengan luas 5.731 (lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu) hektar meliputi :
1. D.I. Sungai Rumpun di Kecamatan Gunung Tujuh;
2. D.I. Bumbun Duri di Kecamatan Gunung Tujuh;
3. D.I. Sungai Sikai di Kecamatan Gunung Tujuh;
4. D.I. Sungai Cubadak di Kecamatan Gunung Kerinci;
5. D.I. Simpang Tutup di Kecamatan Gunung Kerinci;
6. D.I. Sungai Tanjung Genting di Kecamatan Gunung Kerinci;
7. D.I. Sungai Koto Rendah di Kecamatan Siulak;
8. D.I. Sungai Bukit Sembayang di Kecamatan Siulak;
9. D.I. Sungai Dadap di Kecamatan Siulak;
10. D.I. Sungai Kuning di Kecamatan Siulak Mukai;
11. D.I. Sungai Dusun Baru Semurup di Kecamatan Air Hangat;
12. D.I. Pendung Mudik di kecamatan Air Hangat;
13. D.I. Sungai Semurup di kecamatan Air Hangat;
14. D.I. Sungai Gunung Selasih di Kecamatan Air Hangat;
15. D.I. Sungai Tutung di kecamatan Air Hangat Timur;
16. D.I. Sungai Pungut Mudik di Kecamatan Air Hangat Timur;
17. D.I. Sungai Pungut Tengah di Kecamatan Air Hangat Timur;
18. D.I. Sungai Pungut Hilir di Kecamatan Air Hangat Timur;
19. D.I. Belui Tinggi di Kecamatan Depati VII;
20. D.I. Sungai Hiang di Kecamatan Sitinjau Laut;
21. D.I. Sungai Cupak di Kecamatan Danau Kerinci;
22. D.I. Sungai Rajo Sulaiman di Kecamatan Danau Kerinci;
23. D.I. Sungai Talang Kemulun di Kecamatan Danau Kerinci;
24. D.I. Sungai Koto Tengah Seleman di Kecamatan Danau Kerinci;
25. D.I. Sungai Lubuk Pagar di Kecamatan Keliling Danau;
26. D.I. Sungai Tapan di Kecamatan Keliling Danau;
27. D.I. Sungai Air Jujun I di Kecamatan Keliling Danau;
28. D.I. Sungai Air Jernih di Kecamatan Keliling Danau;
29. D.I. Sungai Pasar Kerman di Kecamatan Bukit Kerman;
30. D.I. Sungai Lumpur di Kecamatan Gunung Raya;
31. D.I. Sungai Talang Kemuning di Kecamatan Gunung Raya;
32. D.I. Sungai Masgo di Kecamatan Gunung Raya;
33. D.I. Sungai Air Lintah di Kecamatan Batang Merangin; dan
34. D.I. Sungai Renah Sako di Kecamatan Batang Merangin.
- e. Daerah Irigasi Sederhana sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat (2) merupakan irigasi kewenangan pemerintah kabupaten dengan luas 12.739 (dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) hektar yang tersebar di setiap wilayah kecamatan.
- (5) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan dan pengolahan sumber air baku meliputi: Sungai Batang Merao, Sungai Pendung, Sungai Medang, Sungai Air Mukai, Sungai Sikabu, Sungai Gunung Lumut, Sungai Ambai, Sungai Sangkir, Sungai Batang Merangin, Danau Kerinci, Danau Lingkat, Muara Sungai Tanduk, Muara Sungai Lintang, Muara Sungai Pelompek, Muara Telago, Sungai Siulak Kecil, Muara Talang Kemuning, Sungai Sidik, Sungai Temiai, Sungai Dedap, Sungai Buai, Sungai Jujun, Sungai Lolo, Sungai Perikan, Sungai Batu Hampar, Sungai Imat, Sungai Masgo, Sungai Renah Peko; dan
- b. peningkatan pelayanan air bersih sistem perpipaan di seluruh kabupaten.
- (6) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mencakup upaya pencegahan, penangggulangan, dan pemulihan daya rusak air berupa pembangunan stabilisasi tebing sungai, bendungan pada:
- a. Sungai Sangir di Kecamatan Gunung Tujuh;
- b. Sungai Batang Merao di Kecamatan Gunung Kerinci, Kecamatan Siulak Mukai, Kecamatan Air Hangat, dan Kecamatan Depati VII;
- c. Sungai Mukai di Kecamatan Siulak Mukai;
- d. Sungai Lempur di Kecamatan Gunung Raya;
- e. Sungai Batang Sangkir di Kecamatan Sitinjau Laut;
- f. Sungai Buai di Kecamatan Keliling Danau; dan
- g. Sungai Jujun di Kecamatan Keliling Danau.
Paragraf 4
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya
BAB III - RENCANA STRUKTUR RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 24

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:
- a. sistem persampahan;
- b. sistem penyediaan air minum;
- c. sistem pengelolaan air limbah;
- d. sistem jaringan drainase; dan
- e. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah dengan luas lebih kurang 2 (dua) hektar menggunakan sistem lahan urug saniter di Kecamatan Gunung Kerinci dengan area pelayanan meliputi:
1. Kecamatan Gunung Kerinci;
2. Kecamatan Siulak;
3. Kecamatan Kayu Aro;
4. Kecamatan Gunung Tujuh;
5. Kecamatan Air Hangat;
6. Kecamatan Depati VII;
7. Kecamatan Siulak Mukai;
8. Kecamatan Kayu Aro Barat; dan
9. Kecamatan Air Hangat Barat.
- b. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Pendung Talang Genting di Kecamatan Danau Kerinci seluas kurang lebih 5 (lima) hektar menggunakan sistem lahan urug saniter dengan area pelayanan meliputi:
1. Kecamatan Sitinjau Laut;
2. Kecamatan Batang Merangin;
3. Kecamatan Keliling Danau;
4. Kecamatan Gunung Raya;
5. Kecamatan Air Hangat Timur;
6. Kecamatan Danau Kerinci; dan
7. Kecamatan Bukit Kerman.
- c. pengembangan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten; dan
- d. peningkatan jaringan pelayanan sampah di kawasan perkotaan.
- (3) Sistem penyediaan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sistem penyediaan air minum melalui PDAM yang melayani seluruh wilayah kabupaten; dan
- b. distribusi air minum melalui jaringan pipa sepanjang jalan utama meliputi seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengelolaan limbah domestik berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal terdapat di Perkotaan Siulak, Perkotaan Batang Sangir, dan Perkotaan Sanggaran Agung;
- b. pengelolaan limbah domestik berupa septic tank terdapat di Perkotaan Siulak Deras, Perkotaan Jujun, Perkotaan Semurup, dan Perkotaan Hiang;
- c. pengelolaan limbah non domestik terdapat di PTP VI Kayu Aro Perkotaan Batang Sangir; dan
- d. pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) terdapat di Kecamatan Gunung Raya, Kecamatan Gunung Kerinci dan Kecamatan Siulak.
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jaringan drainase primer meliputi:
1. Sungai Batang Merao;
2. Sungai Batang Merangin;
3. Sungai Sangir;
4. Sungai Buai;
5. Sungai Lempur;
6. Sungai Batang Sangkir;
7. Sungai Mukai; dan
8. Sungai Jujun.
- b. jaringan drainase sekunder terdapat di sepanjang jaringan jalan utama perkotaan dan perdesaan.
- (6) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana banjir berupa pengembangan ruas jalan utama disetiap kawasan permukiman dan mengarahkan jalur pergerakan transportasi menuju jalan lokal primer (JLP) dan jalan kolektor II (JKP-II) untuk:
1. kecamatan Gunung Tujuh;
2. kecamatan Kayu Aro;
3. kecamatan Kayu Aro Barat;
4. kecamatan Gunung Kerinci;
5. kecamatan Siulak;
6. kecamatan Siulak Mukai;
7. kecamatan Air Hangat Barat;
8. kecamatan Air Hangat;
9. kecamatan Air Hangat Timur;
10. kecamatan Depati VII;
11. kecamatan Sitinjau Laut;
12. kecamatan Danau Kerinci;
13. kecamatan Keliling Danau; dan
14. kecamatan Bukit Kerman.
- b. jalur evakuasi bencana tanah longsor berupa pengembangan ruas jalan utama disetiap kawasan permukiman dan mengarahkan jalur pergerakan transportasi menuju jalan lokal primer (JLP) dan jalan kolektor II (JKP-II) untuk setiap kecamatan dalam wilayah kabupaten.
- c. jalur evakuasi bencana letusan gunung api meliputi:
- a. pembangunan ruas jalan Pelompek - Pauh Tinggi Sungai Kuning -Limbur Lubuk Mingkuang, Kabupaten Bungo; dan
- b. pembangunan ruas jalan Sungai Tanduk - Danau Tinggi - Sungai Kuning - Limbur Lubuk Mingkuang, Kabupaten Bungo.
- d. jalur evakuasi bencana gempa bumi berupa pengembangan ruas jalan Lempur Mudik - Renah Kemumu, Kabupaten Merangin;
- e. jalur evakuasi bencana gempa bumi dan tsunami berupa pengembangan ruas jalan Lempur Mudik Sungai Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
- f. ruang evakuasi bencana banjir di gedung sekolah, pasar, puskesmas dan lapangan di kecamatan:
1. kecamatan Gunung Tujuh;
2. kecamatan Kayu Aro;
3. kecamatan Kayu Aro Barat;
4. kecamatan Gunung Kerinci;
5. kecamatan Siulak;
6. kecamatan Siulak Mukai;
7. kecamatan Air Hangat Barat;
8. kecamatan Air Hangat;
9. kecamatan Air Hangat Timur;
10. kecamatan Depati VII;
11. kecamatan Sitinjau Laut;
12. kecamatan Danau Kerinci;
13. kecamatan Keliling Danau; dan
14. kecamatan Bukit Kerman.
- g. ruang evakuasi bencana tanah longsor di gedung sekolah, masjid, lapangan terbuka, dan puskesmas yang tersebat di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.
- h. ruang evakuasi bencana gempa bumi berupa pengembangan lapangan terbuka yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.
- i. ruang evakuasi bencana letusan gunung api berupa pembangunan titik evakuasi di Desa Sungai Kuning Kecamatan Siulak Mukai.
- j. ruang evakuasi bencana angin puting beliung berupa bangunan fasilitas umum di setiap kecamatan di wilayah kabupaten.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - RENCANA POLA RUANG
Pasal 25

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten meliputi:
- a. kawasan lindung; dan
- b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan sosial, ekonomi, budaya, agama dan pertanahan keamanan, maka beberapa wilayah yang berada dalam kawasan hutan dan telah dimasukkan dalam peta rencana pola ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, diusulkan perubahan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangn yang berlaku.
- (4) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertuang dalm Lampiran III dan Lampiran III.a peraturan daerah ini.
Bagian Kedua
Kawasan Lindung
BAB IV - RENCANA POLA RUANG
Pasal 26

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
- d. kawasan rawan bencana alam.
Paragraf 1
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
BAB IV - RENCANA POLA RUANG
Pasal 27

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a berupa kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten.
Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat
BAB IV - RENCANA POLA RUANG
Pasal 28

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi :
- a. kawasan sempadan sungai;
- b. kawasan sempadan danau;
- c. kawasan sempadan mata air; dan
- d. Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berjarak 100 (seratus) meter dari kiri kanan sungai besar dengan luas lebih kurang 1.920 (seribu sembilan ratus dua puluh) hektar meliputi:
- a. sungai Batang Merao;
- b. sungai Batang Merangin;
- c. sungai Sangir;
- d. sungai Buai;
- e. sungai Lempur;
- f. sungai Batang Sangkir;
- g. sungai Mukai; dan
- h. sungai Jujun.
- (3) Kawasan sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjarak 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi dengan luas lebih kurang 1.129 (seribu seratus dua puluh sembilan) hektar di sekeliling Danau Kerinci, Danau Lingkat, Danau Kaco, Danau Kecil, Danau Belibis, Danau Duo dan Danau Gunung Tujuh.
- (4) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan jarak 200 (dua ratus) meter di sekeliling mata air di luar kawasan permukiman dan 100 (seratus) meter sekeliling mata air di dalam kawasan permukiman.
- (5) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di seluruh kawasan perkotaan, meliputi:
- a. RTH publik berupa taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai dan pantai dengan luas 345 (tiga ratus empat puluh lima) hektar atau kurang lebih 21 (dua puluh satu) persen dari luas seluruh kawasan perkotaan;
- b. RTH privat berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan dengan luas 181 (seratus delapan puluh satu) hektar atau kurang lebih 11 (sebelas) persen dari luas seluruh kawasan perkotaan; dan
- c. ketentuan lebih lanjut mengenai RTH Perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang.
Paragraf 3
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya
BAB IV - RENCANA POLA RUANG
Pasal 29

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi taman nasional.
- (2) Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Taman Nasional Kerinci Seblat dengan luas kurang lebih 194.216 (seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam belas) hektar yang tersebar diseluruh kecamatan di wilayah kabupaten.
Paragraf 4 Kawasan Rawan Bencana Alam
BAB IV - RENCANA POLA RUANG
Pasal 30

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d terdiri atas:
- a. kawasan rawan bencana banjir;
- b. kawasan rawan bencana tanah longsor;
- c. kawasan rawan bencana gempa bumi;
- d. kawasan rawan bencana letusan gunung berapi; dan
- e. kawasan rawan bencana angin puting beliung.
- (2) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori tingkat kerawanan tinggi meliputi:
- a. Kecamatan Gunung Tujuh;
- b. Kecamatan Kayu Aro:
- c. Kecamatan Kayu Aro Barat;
- d. Kecamatan Gunung Kerinci;
- e. Kecamatan Siulak:
- f. Kecamatan Siulak Mukai;
- g. Kecamatan Air Hangat Barat;
- h. Kecamatan Air Hangat;
- i. Kecamatan Air Hangat Timur;
- j. Kecamatan Depati VII;
- k. Kecamatan Sitinjau Laut;
- l. Kecamatan Danau Kerinci;
- m. Kecamatan Keliling Danau; dan
- n. Kecamatan Bukit Kerman.
- (3) Kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan zona gerakan tanah dengan kategori kerawanan sedang yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan dalam wilayah kabupaten.
- (4) Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan rawan bencana dengan skala intensitas gempa V-VIII MMI yang terdapat di setiap kecamatan di wilayah kabupaten.
- (5) Kawasan rawan bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kawasan rawan bencana III yang terdapat di kawasan sekitar Kecamatan Kayu Aro, Kecamatan Kayu Aro Barat, dan Kecamatan Gunung Tujuh.
- (6) Kawasan rawan bencana angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.
Bagian Ketiga Kawasan Budidaya
BAB IV - RENCANA POLA RUANG
Pasal 31

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan hak;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.
Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
BAB IV - RENCANA POLA RUANG
Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:
- a. kawasan hutan tanaman rakyat; dan
- b. kawasan Hutan Produksi Pola Partisipasi Masyarakat (HP3M).
- (2) Kawasan hutan tanaman rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 8.322 (delapan ribu tiga ratus dua puluh dua) hektar meliputi Kecamatan Gunung Kerinci, Kecamatan Kayu Aro dan Kecamatan Gunung Raya.
- (3) Hutan Produksi Pola Partisipasi Masyarakat (HP3M) dengan luas kurang lebih 17.344 (tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh empat) hektar meliputi:
- a. kelompok Hutan Merangin Barat-Merangin Timur terdapat di Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Kayu Aro, Kecamatan Gunung Kerinci, Kecamatan Siulak, Kecamatan Air Hangat Timur, Kecamatan Keliling Danau, Kecamatan Bukit Kerman, dan Kecamatan Gunung Raya.
- b. kelompok Hutan Batas Batang Merangin Timur terdapat di Kecamatan Air Hangat, Kecamatan Batang Merangin dan Kecamatan Sitinjau Laut.
Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Hak
BAB IV - RENCANA POLA RUANG
Pasal 33

Kawasan peruntukan hutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b berupa hutan adat dengan luas kurang lebih 1.202 (seribu dua ratus dua) hektar meliputi:
- a. hutan adat Ulu Air Lempur Lekuk Limo Puluh Tumbi berada di Desa Lempur Kecamatan Gunung Raya;
- b. hutan adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Kuning, berada di Desa Muara Air Dua Kecamatan Sitinjau Laut;
- c. hutan adat Temedak berada di Desa Keluru Kecamatan Keliling Danau;
- d. hutan adat Kaki bukit lengeh berada di Desa Pungut Mudik Kecamatan Air Hangat Timur;
- e. hutan adat Bukit Tinggai berada di Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur;
- f. hutan adat Bukit Sembahyang dan padun gelanggang berada di Desa Air Terjun Kecamatan Siulak;
- g. hutan adat Bukit Sigi berada di Desa Tanjung genting Kecamatan Gunung Kerinci;
- h. hutan adat Kemantan berada di Desa kemantan Kecamatan Air Hangat; dan
- i. hutan adat Bukit Teluh berada di Kecamatan Batang Merangin.
Paragraf 3 Kawasan Peruntukan Pertanian
BAB IV - RENCANA POLA RUANG
Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c terdiri atas:
- a. kawasan pertanian tanaman pangan;
- b. kawasan holtikultura;
- c. kawasan perkebunan; dan
- d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pertanian lahan basah; dan
- b. pertanian lahan kering.
- (3) Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 13.514 (tiga belas ribu lima ratus empat belas) hektar meliputi:
- a. pertanian lahan basah irigasi; dan
- b. pertanian lahan basah bukan irigasi.
- (4) Pertanian lahan basah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.
- (5) pertanian lahan basah bukan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di Kecamatan Siulak.
- (6) Pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 25.391 (dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh satu) hektar tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.
- (7) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan seluas 33.022 (tiga puluh tiga ribu dua puluh dua) hektar meliputi seluruh luas lahan pertanian lahan basah dan kering di kabupaten.
- (8) Kawasan holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 21.901 (dua puluh satu ribu sembilan ratus satu) hektar meliputi pengembangan sentra sayur-sayuran dan buah-buahan tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.
- (9) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 39.589 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan) hektar meliputi:
- a. pengembangan perkebunan teh terdapat di Kecamatan Kayu Aro dan Kayu Aro Barat.
- b. pengembangan perkebunan tebu terdapat di:
1. Kecamatan Kayu Aro;
2. Kecamatan Gunung Kerinci;
3. Kecamatan Siulak;
4. Kecamatan Gunung Raya
5. Kecamatan Kayu Aro Barat; dan
6. Kecamatan Bukit Kerman.
- c. pengembangan perkebunan tembakau terdapat di:
1. Kecamatan Gunung Tujuh;
2. Kecamatan Kayu Aro;
3. Kecamatan Gunung Kerinci;
4. Kecamatan Siulak;
5. Kecamatan Gunung Raya;
6. Kecamatan Batang Merangin.
7. Kecamatan Kayu Aro Barat;
8. Kecamaran Siulak Mukai; dan
9. Kecamatan Bukit Kerman.
- d. pengembangan perkebunan cassiavera tersebar di seluruh wilayah kecamatan di wilayah kabupaten.
- e. pengembangan perkebunan kopi tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.
- f. Pengembangan perkebunan cengkeh terdapat di :
1. Kecamatan Gunung Kerinci;
2. Kecamatan Air Hangat;
3. Kecamatan Air Hangat Timur;
4. Kecamatan Sitinjau Laut;
5. Kecamatan Danau Kerinci;
6. Kecamatan Keliling Danau;
7. Kecamatan Batang Merangin;
8. Kecamatan Gunung Raya.
9. Kecamatan Air Hangat Barat; dan
10. Kecamatan Bukit Kerman.
- g. pengembangan kemiri terdapat di :
1. Kecamatan Gunung Kerinci;
2. Kecamatan Air Hangat;
3. Kecamatan Air Hangat Timur;
4. Kecamatan Sitinjau Laut;
5. Kecamatan Danau Kerinci;
6. Kecamatan Keliling Danau;
7. Kecamatan Gunung Raya;
8. Kecamatan Batang Merangin.
9. Kecamatan Air Hangat Barat; dan
10. Kecamatan Bukit Kerman.
pengembangan perkebunan kakao terdapat di:
1. Kecamatan Depati VII;
2. Kecamatan Air Hangat Timur;
3. Kecamatan Danau Kerinci;
4. Kecamatan Keliling danau;
5. Kecamatan Gunung Raya; dan
6. Kecamatan Batang Merangin.
7. Kecamatan Air Hangat Barat; dan
8. Kecamatan Bukit Kerman.
- i. pengembangan perkebunan nilam terdapat di:
1. Kecamatan Gunung Kerinci;
2. Kecamatan Gunung Raya;
3. Kecamatan Batang Merangin; dan
4. Kecamatan Bukit Kerman.
- j. pengembangan perkebunan pinang terdapat di :
1. Kecamatan Gunung Kerinci;
2. Kecamatan Air Hangat;
3. Kecamatan Air Hangat Timur;
4. Kecamatan Sitinjau Laut;
5. Kecamatan Danau Kerinci;
6. Kecamatan Keliling Danau;
7. Kecamatan Gunung Raya;
8. Kecamatan Batang Merangin;
9. Kecamatan Air Hangat Barat; dan
10. Kecamatan Bukit Kerman.
- k. pengembangan perkebunan karet terdapat di:
1. kecamatan Air Hangat Timur;
2. kecamatan Sitinjau Laut;
3. kecamatan Danau Kerinci;
4. kecamatan Keliling Danau; dan
5. kecamatan Batang Merangin.
- l. pengembangan perkebunan kelapa sawit terdapat di :
1. Kecamatan Gunung Raya; dan
2. Kecamatan Batang Merangin.
- m. pengembangan perkebunan pala terdapat di :
1. Kecamatan Air Hangat;
2. Kecamatan Keliling Danau; dan
3. Kecamatan Gunung Raya.
- n. pengembangan perkebunan aren terdapat di :
1. Kecamatan Gunung Kerinci;
2. Kecamatan Siulak;
3. Kecamatan Air Hangat;
4. Kecamatan Air Hangat Barat;
5. Kecamatan Depati VII;dan
6. Kecamtan Danau Kerinci.
- o. pengembangan perkebunan nilam terdapat di :
1. Kecamatan Gunung Kerinci;
2. Kecamatan Siulak;
3. Kecamatan Depati VII; dan
4. Kecamatan Gunung Raya.
- (10) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan sentra peternakan kerbau tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.
- b. pengembangan sentra peternakan sapi tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.
- c. pengembangan sentra peternakan kambing tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.
- d. pengembangan sentra peternakan kelinci tersebar diseluruh kecamatan di wilayah kabupaten
- e. pengembangan sentra peternakan domba terdapat di:
1. kecamatan Gunung Tujuh;
2. kecamatan Kayu Aro;
3. kecamatan Gunung Kerinci;
4. kecamatan Siulak;
5. kecamatan Air Hangat;
6. kecamatan Air Hangat Timur;
7. kecamatan Depati VII;
8. kecamatan Sitinjau Laut;
9. kecamatan Danau Kerinci;
10. Kecamatan Kayu Aro Barat;
11. Kecamatan Siulak Mukai; dan
12. Kecamatan Air Hangat Barat.
- f. pengembangan sentra peternakan unggas tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.
Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perikanan
BAB IV - RENCANA POLA RUANG
Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d seluas lebih kurang 4.611 (empat ribu enam ratus sebelas) hektar meliputi:
- a. kawasan perikanan tangkap;
- b. kawasan perikanan budidaya;
- c. kawasan minapolitan; dan
- d. prasarana perikanan.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan komoditas ikan semah, Ikan Medik, Ikan Koan dan Ikan Barau terdapat di Danau Kerinci.
- (3) Kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa budi daya air tawar dengan komoditas Ikan Mas, Ikan Nila, Ikan Mujair, dan Ikan Lele di Kecamatan Danau Kerinci dan Kecamatan Keliling Danau.
- (4) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Danau Kerinci, Kecamatan Keliling Danau dan Kecamatan Batang Merangin.
- (5) Prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) terdapat di Kecamatan Danau Kerinci.
Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan
BAB IV - RENCANA POLA RUANG
Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e meliputi:
- a. wilayah usaha pertambangan panas bumi;
- b. wilayah usaha pertambangan mineral radio aktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara; dan
- c. wilayah usaha pertambangan rakyat.
- (2) Pengembangan wilayah usaha pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten.
- (3) Pengembangan wilayah usaha pertambangan mineral radio aktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar dalam Kabupaten Kerinci.
- (4) Pengembangan potensi wilayah usaha pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di seluruh wilayah Kecamatan dalam Kabupaten.
- (5) Penetapan wilayah usaha pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Paragraf 6 Kawasan Peruntukan Industri
BAB IV - RENCANA POLA RUANG
Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f meliputi:
- a. industri menengah; dan
- b. industri rumah tangga.
- (2) Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan industri pengolahan teh terdapat di Kecamatan Kayu Aro;
- b. pengembangan industri pengolahan kayu manis terdapat di Kecamatan Kecamatan Gunung Kerinci dan Kecamatan Batang Merangin;
- c. pengembangan industri pengolahan kopi terdapat di Kecamatan Air Hangat Timur, Kecamatan Sitinjau Laut, Kecamatan Danau Kerinci, dan Kecamatan Gunung Raya;
- d. pengembangan industri pengolahan kakao terdapat di Kecamatan Depati VII, Kecamatan Air Hangat Timur, Kecamatan Danau Kerinci, Kecamatan Keliling Danau, Kecamatan Gunung Raya, dan Kecamatan Batang Merangin;
- e. pengembangan industri pengolahan air minum dalam kemasan di Kecamatan Kayu Aro; dan
- f. pengembangan industri pengolahan tebu terdapat di Kecamatan Kayu Aro, Kecamatan Gunung Kerinci, dan Kecamatan Siulak.
- g. pengembangan industri pengolahan hasil kayu tersebar diseluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten.
- (3) Industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan industri pengolahan pertanian terdapat di:
1. Kecamatan Gunung Tujuh;
2. Kecamatan Kayu Aro;
3. Kecamatan Kayu Aro Barat;
4. Kecamatan Gunung Kerinci;
5. Kecamatan Siulak;
6. Kecamatan Siulak Mukai;
7. Kecamatan Air Hangat;
8. Kecamatan Air Hangat Barat;
9. Kecamatan Gunung Raya;
10. Kecamatan Keliling Danau;
11. Kecamatan Bukit Kerman; dan
12. Kecamatan Batang Merangin.
- b. pengembangan industri kerajinan terdapat di:
1. Kecamatan Air Hangat Timur;
2. Kecamatan Keliling Danau;
3. Kecamatan Sitinjau Laut;
4. Kecamatan Danau Kerinci; dan
5. Kecamatan Depati VII.
- c. Pengembangan industri pengolahan kayu tersebar diseluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten.
Paragraf 7 Kawasan Peruntukan Pariwisata
BAB IV - RENCANA POLA RUANG
Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g meliputi:
- a. kawasan wisata alam;
- b. kawasan wisata budaya; dan
- c. kawasan wisata buatan.
- (2) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan obyek pengembangan Taman Nasional Kerinci Seblat meliputi seluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten.
- b. pengembangan obyek wisata Pemandian Air Panas Sungai Medang terdapat di Kecamatan Air Hangat Timur;
- c. pengembangan obyek wisata Air Terjun Putri Bungsu 13 Tingkat Sungai Medang terdapat di Kecamatan Air Hangat Timur;
- d. pengembangan obyek wisata Gunung Kaca terdapat di Kecamatan Air Hangat Timur;
- e. pengembangan obyek wisata Air Terjun Pungut terdapat di Kecamatan Air Hangat Timur;
- f. pengembangan obyek wisata Air Panas Sungai Abu terdapat di Kecamatan Air Hangat Timur;
- g. pengembangan obyek wisata Panorama Bukit Villa Kemantan terdapat di Kecamatan Air Hangat Timur;
- h. pengembangan obyek wisata Batu Jung Kemantan Kebalai terdapat di Kecamatan Air Hangat Timur;
- i. pengembangan obyek wisata Air Terjun Pancuran Tujuh terdapat di Kecamatan Gunung Kerinci;
- j. pengembangan obyek wisata Goa Kapeh terdapat di Kecamatan Gunung Kerinci;
- k. pengembangan obyek wisata Air Terjun Siulak Kecil terdapat di Kecamatan Siulak;
- l. pengembangan obyek wisata Air Terjun Pauh Tinggi terdapat di Kecamatan Gunung Tujuh;
- m. pengembangan obyek wisata Air Terjun Telun Berasap terdapat di Kecamatan Gunung Tujuh;
- n. pengembangan obyek wisata Gunung Kerinci terdapat di Kecamatan Kayu Aro;
- o. pengembangan obyek wisata Danau Gunung Tujuh terdapat di Kecamatan Gunung Tujuh;
- p. pengembangan obyek wisata Danau Belibis terdapat di Kecamatan Kayu Aro Barat;
- q. pengembangan obyek wisata Rawa Ladeh Panjang terdapat di Kecamatan Kayu Aro Barat;
- r. pengembangan obyek wisata Goa Kasah terdapat di Kecamatan Kayu Aro;
- s. pengembangan obyek wisata Aroma Pecco terdapat di Kecamatan Kayu Aro Barat;
- t. pengembangan obyek wisata Air Terjun Koto Lebuh Tinggi terdapat di Kecamatan Siulak;
- u. pengembangan obyek wisata Bukit Sembahyang terdapat di Kecamatan Gunung Kerinci;
- v. pengembangan obyek wisata Air Terjun Putri Mayang terdapat di Kecamatan Air Hangat Timur;
- w. pengembangan obyek wisata Hutan Adat Lekuk lima puluh Tumbi Lempur terdapat di Kecamatan Gunung Raya;
- x. pengembangan obyek wisata Danau Lingkat terdapat di Kecamatan Gunung Raya;
- y. pengembangan obyek wisata Air Terjun Siluang Bersisik Emas terdapat di Kecamatan Gunung Raya;
- z. pengembangan obyek wisata Gerao Rasau terdapat di Kecamatan Gunung Raya;
32. aa. pengembangan obyek wisata Air Terjun Ksen terdapat di Kecamatan Gunung Raya;
33. bb. pengembangan obyek wisata Danau Kaco terdapat di Kecamatan Gunung Raya;
- cc. pengembangan obyek wisata Danau Kerinci terdapat di Kecamatan Danau Kerinci;
- dd. pengembangan obyek wisata Air Panas Semurup terdapat di Kecamatan Air Hangat Barat;
36. ee. pengembangan objek wisata Air Terjun pendung terdapat di Kecamatan Air Hangat;
37. ff. pengembangan obyek wisata Air Terjun Pancuran Aro dan Pancuran Gading terdapat di Kecamatan Keliling Danau; dan
38. gg. pengembangan obyek wisata Air Terjun Pancuran Minyak Lubuk Tabun terdapat di Kecamatan Siulak Mukai.
- (3) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan obyek wisata Benteng Depati Parbo terdapat di Kecamatan Gunung Raya;
- b. pengembangan obyek wisata Batu Selindrik terdapat di Kecamatan Gunung Raya;
- c. pengembangan obyek wisata Batu Bersurat terdapat di Kecamatan Gunung Raya;
- d. pengembangan obyek wisata Mesjid Keramat Pulau Tengah terdapat di Kecamatan Keliling Danau;
- e. Pengembangan obyek wisata situs jujun terdapat di Kecamatan Keliling Danau;
- f. Pengembangan obyek wisata situs Batu Patah terdapat di Tanjung batu, Kecamatan Keliling Danau;
- g. Pengembangan obyek wisata situs batu bersurat di Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau;
- h. Pengembangan obyek wisata situs Batu Kursi di Lempur, Kecamatan Gunung Raya;
- i. Pengembangan obyek wisata situs Batu Meriam di Lempur, Kecamatan Gunung Raya;
- j. Pengembangan obyek wisata situs Guci di Lolo Gedang, Kecamatan Gunung Raya;
- k. Pengembangan obyek wisata situs batu bersurat di Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau; dan
- l. Pengembangan obyek wisata situs Tembikar di Siulak, Kecamatan Siulak.
- (4) Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan obyek wisata Perkebunan teh terdapat di Kecamatan Kayu Aro;
- b. pengembangan obyek wisata Taman Bunga Puri Asri terdapat di Kecamatan Kayu Aro; dan
- c. pengembangan obyek wisata Kebun Nanas Koto Tengah terdapat di Kecamatan Gunung Raya.
Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Permukiman
BAB IV - RENCANA POLA RUANG
Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h dengan luas lebih kurang 2.672 (dua ribu enam ratus tujuh puluh dua) hektar meliputi:
- a. kawasan permukiman perkotaan; dan
- b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kawasan permukiman Perkotaan Siulak di Kecamatan Siulak;
- b. kawasan permukiman Perkotaan Batang Sangir di Kecamatan Kayu Aro;
- c. kawasan permukiman Perkotaan Sanggaran Agung di Kecamatan Danau Kerinci;
- d. kawasan permukiman Perkotaan Siulak Deras di Kecamatan Gunung Kerinci;
- e. kawasan permukiman Perkotaan Jujun di Kecamatan Keliling Danau;
- f. kawasan permukiman Perkotaan Semurup di kecamatan Air Hangat; dan
- g. kawasan permukiman Perkotaan Hiang di Kecamatan Sitinjau Laut.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten.
Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lainnya
BAB IV - RENCANA POLA RUANG
Pasal 40

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i berupa:
- a. Komando Distrik Militer (KODIM) di wilayah kabupaten;
- b. Komando Rayon Militer (Koramil) yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten;
- c. Kepolisian Resor (Polres) di wilayah kabupaten; dan
- d. Kepolisian Sektor tersebar di seluruh Kecamatan di wilayah kabupaten.
BAB V - PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pasal 41

- (1) Penetapan kawasan strategis meliputi:
- a. kawasan strategis nasional;
- b. kawasan strategis provinsi; dan
- c. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V - PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pasal 42

Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat yang terdapat di seluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten.
BAB V - PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pasal 43

- (1) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Strategis Kota Sungai Penuh dan Sekitarnya terdapat di:
- a. Kecamatan Siulak;
- b. Kecamatan Air Hangat;
- c. Kecamatan Air Hangat Barat;
- d. Kecamatan Depati VII;
- e. Kecamatan Air Hangat Timur;
- f. Kecamatan Sitinjau Laut;
- g. Kecamatan Danau kerinci; dan
- h. Kecamatan Keliling Danau.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di wilayah Kabupaten Kerinci.
BAB V - PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pasal 44

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
- b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi.
- (2) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kawasan agropolitan Kayu Aro dan sekitarnya;
- b. kawasan agropolitan Gunung Raya dan sekitarnya;
- c. kawasan minapolitan Danau Kerinci;
- d. kota terpadu mandiri (KTM) Siulak dan sekitarnya;
- e. kota terpadu mandiri (KTM) Bukit Kerman;
- f. kota terpadu mandiri (KTM) Air Hangat Barat dan sekitarnya.
- (3) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Kerinci di Kecamatan Batang Merangin.
- (4) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Rencana Rinci Kawasan Strategis Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 45

- (1) Arahan pemanfaatan ruang berisikan indikasi program pembangunan utama jangka menengah lima tahunan kabupaten.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perwujudan rencana struktur ruang;
- b. perwujudan rencana pola ruang; dan
- c. perwujudan kawasan strategis.
- (3) Arahan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa indikasi program terlampir dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan daerah ini.
Bagian Kedua
Perwujudan Rencana Struktur Ruang
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 46

Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. perwujudan sistem pusat kegiatan;
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana utama; dan
- c. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
Paragraf 1
Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 47

- (1) Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi:
- a. pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- b. pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
- c. pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan Perkotaan Siulak;
- b. pengembangan Perkotaan Batang Sangir; dan
- c. pengembangan Perkotaan Sanggaran Agung.
- (3) Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan Perkotaan Siulak Deras;
- b. pengembangan Perkotaan Jujun;
- c. pengembangan Perkotaan Semurup; dan
- d. pengembangan Perkotaan Hiang.
- (4) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan Perdesaan Pelompek;
- b. Pengembangan perdesaan Sungai Lintang;
- c. Pengembangan perdesaan Mukai Pintu;
- d. Pengembangan perdesaan Air Panas Baru.
- e. pengembangan Perdesaan Sungai Tutung;
- f. pengembangan Perdesaan Koto Tuo;
- g. Pengembangan Perdesaan Pondok;
- h. pengembangan Perdesaan Lempur; dan
- i. pengembangan Perdesaan Tamiai.
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 48

- (1) Pengembangan Perkotan Siulak sebagai PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Siulak;
- b. pengembangan perkantoran pemerintahan skala kabupaten;
- c. pengembangan gedung/balai pertemuan;
- d. pembangunan pusat perdagangan skala kabupaten meliputi:
1. pengembangan pasar regional;
2. pengembangan pertokoan;
3. pembangunan SPBU/SPBE;
4. pembangunan toko kerajinan/souvenir.
- e. pembangunan pusat jasa skala kabupaten meliputi:
1. pembangunan fasilitas perbankan; dan
2. pembangunan hotel dan penginapan.
- f. pembangunan pusat kesehatan skala kabupaten meliputi:
1. pembangunan rumah sakit; dan
2. pengembangan puskesmas rawat inap;
- g. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata meliputi:
1. pembangunan Gedung Olah Raga (GOR);
2. pembangunan gedung kesenian;
3. pembangunan taman rekreasi dan taman kota; dan
4. pengembangan obyek wisata.
- h. pengembangan pusat pendidikan skala kabupaten meliputi:
1. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA);
2. pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
3. pembangunan akademi/perguruan tinggi;
4. pembangunan perpustakaan daerah;
5. pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK);
- i. pembangunan masjid raya;
- j. pembangunan islamic centre ;
- k. pengembangan dan pembangunan simpul transportasi meliputi pengembangan terminal Tipe C di Perkotaan Siulak;
- l. pengembangan Halte bus;
- m. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
- n. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (2) Pengembangan Perkotan Batang Sangir sebagai PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Batang Sangir;
- b. pengembangan perkantoran pemerintahan skala kecamatan;
- c. pembangunan pusat perdagangan skala sub regional meliputi:
1. pengembangan pasar sub regional;
2. pengembangan pertokoan;
3. pembangunan SPBU;
4. pembangunan pasar hewan;
5. pengembangan terminal barang; dan
6. Pembangunan toko kerajinan/souvenir.
- d. pembangunan pusat jasa skala sub regional meliputi:
1. pembangunan fasilitas perbankan; dan
2. pembangunan hotel dan penginapan.
- e. pembangunan pusat kesehatan skala kabupaten meliputi:
1. Pengembangan rumah sakit; dan
2. pengembangan puskesmas rawat inap.
- f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata meliputi:
1. pembangunan taman rekreasi dan taman kota; dan
2. pengembangan obyek wisata.
- g. pengembangan pusat pendidikan skala kabupaten meliputi:
1. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
2. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA);
3. pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
4. pembangunan pondok pesantren.
- h. pembangunan masjid;
- i. pengembangan sentra industri pengolahan;
- j. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan
- k. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (3) Pengembangan Perkotan Sanggaran Agung sebagai PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sanggaran Agung;
- b. pengembangan perkantoran pemerintahan skala kecamatan;
- c. pembangunan pusat perdagangan skala sub regional meliputi:
1. pengembangan pasar sub regional;
2. pengembangan pertokoan;
3. pembangunan SPBU;
4. pembangunan pasar hewan; dan
5. pembangunan toko kerajinan/souvenir.
- d. pembangunan pusat jasa skala sub regional meliputi:
1. pembangunan fasilitas perbankan; dan
2. pembangunan hotel dan penginapan.
- e. pembangunan pusat kesehatan skala kabupaten meliputi:
1. Pembangunan rumah sakit; dan
2. pengembangan puskesmas rawat inap.
- f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata meliputi:
1. pembangunan taman rekreasi dan taman kota; dan
2. pengembangan obyek wisata.
- g. pengembangan pusat pendidikan skala kabupaten meliputi:
1. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
2. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA);
3. pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
4. pembangunan pondok pesantren.
- h. pembangunan masjid;
- i. pengembangan dan pembangunan simpul transportasi meliputi:
1. pengembangan terminal Tipe C di Perkotaan Sanggaran Agung;
2. pembangunan dermaga Sanggaran Agung; dan
3. pembangunan dermaga Ujung Pasir.
- j. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah regional Talang Kemulun;
- k. pengembangan sentra industri;
- l. pengembangan Balai Benih Ikan (BBI);
- m. pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- n. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan
- o. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 49

- (1) Pengembangan Perkotan Siulak Deras sebagai PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan Perkotaan Siulak Deras;
- b. pengembangan perkantoran skala kecamatan;
- c. pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan, meliputi:
1. pembangunan pasar; dan
2. pembangunan pertokoan/ruko.
- d. Pembangunan pusat jasa skala kecamatan, meliputi:
1. pengembangan fasilitas perbankan;
2. pembangunan koperasi dan pegadaian; dan
3. pembangunan penginapan.
- e. pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan, berupa pengembangan puskesmas rawat inap dan rumah bersalin.
- f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi:
1. pembangunan lapangan olahraga;
2. pembangunan taman kota; dan
3. pengembangan obyek wisata.
- g. pembangunan sarana pendidikan, meliputi :
1. pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
2. pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA);
3. pembangunan Pondok Pesantren;
- h. pembangunan masjid;
- i. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
- j. pembangunan sentra Industri; dan
- k. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (2) Pengembangan Perkotan Jujun sebagai PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan Jujun;
- b. pengembangan perkantoran skala kecamatan;
- c. pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan, meliputi:
1. pengembangan pasar;
2. pembangunan pertokoan; dan
3. pembangunan SPBU.
- d. pembangunan jasa skala kecamatan, meliputi:
1. pengembangan fasilitas perbankan;
2. pembangunan koperasi simpan pinjam dan pegadaian; dan
3. pembangunan penginapan.
- e. pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan, berupa pengembangan puskesmas rawat inap dan rumah bersalin.
- f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi:
1. pembangunan lapangan olahraga;
2. pembangunan taman kota; dan
3. pengembangan pariwisata.
- g. pembangunan BBI
- h. pembangunan Sarana Pendidikan, meliputi :
1. pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
2. pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA); dan
3. pembangunan pondok pesantren.
- i. pembangunan masjid;
- j. pembangunan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan berupa:
1. dermaga Punai Merindu; dan
2. dermaga Jujun.
- k. pembangunan sentra industri;
- l. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (3) Pengembangan Perkotaan Semurup sebagai PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c meliputi :
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan Semurup;
- b. pengembangan perkantoran skala kecamatan;
- c. pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan, meliputi:
1. pengembangan pasar;
2. pembangunan pertokoan; dan
3. Pembangunan toko kerajinan/souvenir.
- d. pembangunan jasa skala kecamatan, meliputi:
1. pengembangan fasilitas perbankan; dan
2. pembangunan koperasi simpan pinjam dan pegadaian.
- e. pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan, berupa pengembangan puskesmas rawat inap dan rumah bersalin.
- f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi:
1. pembangunan lapangan olahraga;
2. pembangunan taman kota; dan
3. pengembangan pariwisata.
- g. pembangunan kawasan perumahan;
67. h.
68. pembangunan Sarana Pendidikan, meliputi :
1. pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA); dan 2. pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- i. pengembangan masjid;
- j. pembangunan sentra industri;
- k. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (4) Pengembangan Perkotan Hiang sebagai PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan Hiang;
- b. pengembangan perkantoran skala kecamatan;
- c. pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan, meliputi:
1. pengembangan pasar;
2. pembangunan pertokoan;
3. pembangunan SPBU; dan
4. Pembangunan toko kerajinan/souvenir.
- d. pembangunan jasa skala kecamatan, meliputi:
1. pengembangan fasilitas perbankan;
2. pembangunan koperasi simpan pinjam dan pegadaian; dan
- e. pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan, berupa pengembangan puskesmas rawat inap dan rumah bersalin.
- f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi:
1. pembangunan lapangan olahraga;
2. pembangunan taman kota; dan
3. pengembangan pariwisata.
- g. pengembangan simpul transportasi udara berupa bandara pengumpan;
- h. pembangunan Sarana Pendidikan, meliputi :
1. pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
2. pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA); dan
3. pembangunan pondok pesantren.
- i. pembangunan masjid;
- j. pembangunan sentra industri;
- k. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 50

- (1) Pengembangan Perdesaan Pelompek sebagai PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. pengembangan puskesmas pembantu;
- c. pengembangan masjid;
- d. pengembangan lapangan olahraga;
- e. pengembangan pasar;
- f. pengembangan sentra pertanian hortikultura;
- g. pengembangan sentra peternakan;
- h. pengembangan kegiatan pariwisata; dan
- i. pengembangan industri pengolahan hasil pertanian.
- (2) Pengembangan Perdesaan Sungai Lintang sebagai PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf g meliputi:
- a. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. pengembangan puskesmas pembantu;
- c. pengembangan masjid;
- d. pengembangan lapangan olahraga;
- e. pengembangan pasar;
- f. pengembangan pusat kegiatan perkebunan;
- g. pengembangan sentra pengolahan hasil pertanian dan perkebunan; dan
- h. pengembangan pusat perdagangan hasil pertanian dan perkebunan.
- (3) Pengembangan Perdesaan Mukai Pintu sebagai PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf g meliputi:
- a. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. pengembangan puskesmas pembantu;
- c. pengembangan masjid;
- d. pengembangan lapangan olahraga;
- e. pengembangan pasar;
- f. pengembangan pusat kegiatan perkebunan;
- g. pengembangan sentra pengolahan hasil pertanian dan perkebunan; dan
- h. pengembangan pusat perdagangan hasil pertanian dan perkebunan.
- (4) Pengembangan Perdesaan Air Panas Baru sebagai PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf g meliputi:
- a. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. pengembangan puskesmas pembantu;
- c. pengembangan masjid;
- d. pengembangan lapangan olahraga;
- e. pengembangan pasar;
- f. pengembangan pusat kegiatan perkebunan;
- g. pengembangan sentra pengolahan hasil pertanian dan perkebunan; dan
- h. pengembangan pusat perdagangan hasil pertanian dan perkebunan.
- (5) Pengembangan Perdesaan Sungai Tutung sebagai PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf c meliputi:
- a. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. pengembangan puskesmas pembantu;
- c. pengembangan masjid;
- d. pengembangan lapangan olahraga;
- e. pengembangan pasar;
- f. pengembangan pusat kegiatan peternakan;
- g. pengembangan pusat kegiatan pertanian tanaman pangan;
- h. pengembangan sentra industri kecil dan menengah; dan
- i. pengembangan pusat kegiatan pariwisata.
- (6) Pengembangan Perdesaan Koto Tuo sebagai PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf d meliputi:
- a. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. pengembangan puskesmas pembantu;
- c. pengembangan masjid;
- d. pengembangan lapangan olahraga;
- e. pengembangan pasar;
- f. pengembangan pusat kegiatan pertanian tanaman pangan; dan
- g. pengembangan sentra industri kecil dan menengah.
- (7) Pengembangan Perdesaan Pondok sebagai PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf g meliputi:
- a. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. pengembangan puskesmas pembantu;
- c. pengembangan masjid;
- d. pengembangan lapangan olahraga;
- e. pengembangan pasar;
- f. pengembangan pusat kegiatan perkebunan;
- g. pengembangan sentra pengolahan hasil pertanian dan perkebunan; dan
- h. pengembangan pusat perdagangan hasil pertanian dan perkebunan.
- (8) Pengembangan Perdesaan Lempur sebagai PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf f meliputi:
- a. pembangunan terminal barang;
- b. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- c. pengembangan puskesmas pembantu;
- d. pengembangan masjid;
- e. pengembangan lapangan olahraga;
- f. pengembangan pasar;
- g. pengembangan pusat kegiatan perkebunan;
- h. pengembangan pusat kegiatan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan; dan
- i. pengembangan pusat kegiatan pariwisata.
- (9) Pengembangan Perdesaan Tamiai sebagai PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf g meliputi:
- a. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. pengembangan puskesmas pembantu;
- c. pengembangan masjid;
- d. pengembangan lapangan olahraga;
- e. pengembangan pasar;
- f. pengembangan pusat kegiatan perkebunan;
- g. pengembangan sentra pengolahan hasil pertanian dan perkebunan; dan
- h. pengembangan pusat perdagangan hasil pertanian dan perkebunan.
Paragraf 2
Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Utama
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 51

- (1) Perwujudan sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi:
- a. perwujudan pengembangan sistem transportasi darat; dan
- b. perwujudan pengembangan sistem transportasi udara.
- (2) Perwujudan pengembangan sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan jalan;
- b. prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. jaringan pelayanan lalu lintas; dan
- d. jaringan angkutan danau sebagai penunjang pariwisata.
- (3) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer (JKP-2) meliputi:
1. ruas Jalan Mr. Imat - Simpang IV Tj Tanah Simpang IV Sebukar - Batas Kota Sungai Penuh;
2. ruas Jalan Semumu, Batas Kota Sungai Penuh Siulak Deras-Kayu Aro-Batas Provinsi Sumatera Barat;
3. ruas Jalan Sanggaran Agung - Jujun - Batas Kota Sungai Penuh; dan
4. ruas Jalan Jujun - Lempur.
- b. pengembangan sistem jaringan jalan lokal primer (JLP) meliputi:
1. ruas jalan Pelompek - Telun Berasap;
2. ruas jalan Pelompek - Pauh Tinggi;
3. ruas jalan Sungai Kering - Sangir;
4. ruas jalan Bendung Air - Sungai Tanduk;
5. ruas jalan Kersik Tuo - Danau Tinggi;
6. ruas jalan Danau Tinggi - Siulak Deras Mudik;
7. ruas jalan Danau Tinggi - Mukai Tinggi;
8. ruas jalan Kersik Tuo - R-10;
9. ruas jala R-10 - Kebun Baru;
10. ruas jalan Bedeng VIII - Kebun Baru;
11. ruas jalan Patok IV - Sungai Jambu;
12. ruas jalan Sungai Jambu - Sungai Tanduk;
13. ruas jalan Bentok - Batu Hampar;
14. ruas jalan Siulak Deras - Batu Hampar;
15. ruas jalan Siulak Gedang - Koto Rendah;
16. ruas jalan Simpang Goreng - Simpang Tutup;
17. ruas jalan Lubuk Nagodang - Simpang Tanjung Tanah;
18. ruas jalan Siulak Gedang - Mukai Tinggi;
19. ruas jalan Siulak Gedang - Sungai Langkap;
20. ruas jalan Dusun Balai - Koto Mudik;
21. ruas jalan Semurup - Siulak Kecil;
22. ruas jalan Desa Air Panas - Simpang Belui;
23. ruas jalan Pasar Semurup - Pendung Semurup;
24. ruas jalan Muara Semerah - Air Tenang;
25. ruas jalan Belui Tinggi - Asrama Brimob;
26. ruas jalan Simpang Belui - Kemantan;
27. ruas jalan Koto Lanang - Belui;
28. ruas jalan Sungai Tutung - Koto Lanang;
29. ruas jalan Sungai Tutung - Pungut Mudik;
30. ruas jalan Pungut Mudik - Sungai Kuning;
31. ruas jalan Simpang IV Penawar - Pungut Hilir;
32. ruas jalan Simpang IV Hiang - Simpang Betung Kuning;
33. ruas jalan Hiang - Pungut Mudik;
34. ruas jalan Semerah - Koto Iman;
35. ruas jalan Simpang Aro - Penawar;
36. ruas jalan Semerah (batas kab) - Sebukar (batas kab);
37. ruas jalan Sanggaran Agung - Tanjung Emas;
38. ruas jalan Seleman - Tebing Tinggi;
39. ruas jalan Lingkar Kantor Camat-Danau Kerinci;
40. ruas jalan Pendung Talang Genting - Sanggaran Agung;
41. ruas jalan Pendung Talang Genting - TPA;
42. ruas jalan Ambai Atas - Tebing Tinggi;
43. ruas jalan Tebing Tinggi - Pendung Talang Genting;
44. ruas jalan Simpang Tanjung Pauh - Jembatan Pahlawan;
45. ruas jalan Tanjung Pauh (batas kota) - Semerap;
46. ruas jalan Jujun - Renah Payo;
47. ruas jalan Renah Payo - Tanjung Syam;
48. ruas jalan Simpang jujun - Lolo Gedang;
49. ruas jalan Pidung - Simpang Pondok;
50. ruas jalan Lolo Kecil - Talang Kemuning;
51. ruas jalan Talang Kemuning - Desa Baru Lempur;
52. ruas jalan Lempur - Pelayang;
53. ruas jalan Lolo Gedang - Selampaung;
54. ruas jalan Lolo Kecil - Lempur;
55. ruas jalan Selempaung - Masgo/Kelok Sago;
56. ruas jalan Lempur - Lempur Hilir;
57. ruas jalan Sungai Hangat - Pulau Sangkar;
58. ruas jalan Tamiai - Renah Sako;
59. ruas jalan Tamiai - Muaro Pualu/Bedeng XII; dan
60. Bedeng VII - Muara Pulau.
- c. pengembangan sistem jaringan jalan strategis nasional meliputi:
1. ruas jalan Km 337,1Kabupaten MeranginSanggaran Agung;
2. ruas Sanggaran Agung - Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh; dan
3. ruas Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh - Siulak Deras - Kayu Aro - Batas Sumatera Barat.
- (4) Perwujudan prasarana lalulintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pembangunan terminal Tipe C di Kecamatan Siulak;
- b. pembangunan terminal Tipe C di Kecamatan Danau Kerinci;
- c. pembangunan terminal barang di Kecamatan Gunung Raya; dan
- d. pengembangan terminal barang di Kecamatan Kayu Aro.
- (5) Perwujudan jaringan pelayanan lalulintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pengembangan angkutan perdesaan dengan jalur meliputi:
1. Telun Berasap - Pelompek - Sungai Sikai Sungai Bendung Air - Pasar Sungai Tanduk Koto Tuo - Sungai Dalam - Siulak Gedang;
2. Sungai Sikai - Kersik Tuo - Gunung Labu Sungai Lintang - Batu Hampar - Sungai Renah Sungai Betung Hilir - Simpang Tutup - Sungai Galampeh - Koto Rendah- Siulak Gedang;
3. Kersik Tuo - Sungai Jambu - Bedeng VIII - Batu Hampar - Siulak Deras - Lubuk Nagodang Sungai Pegeh - Siulak Gedang;
4. Pungut Tengah - Pungut Mudik - Sungai Medang - Kemantan - Simpang Belui - Semurup;
5. Siulak Gedang - Koto Rendah - Siulak Kecil - Air Panas Baru - Semurup;
6. Siulak Gedang - Sungai Langkap - PendungHilir - Semurup;
7. Air Panas Baru - Belui Tinggi - Semumu Semurup;
8. Koto Tuo - Koto Lanang - Simpang IV Sungai Tutung, Kemantan Darat - Simpang Belui Semurup;
9. Pungut Hilir - Pondok Sungai Abu - Sungai Deras - Sungai Tutung - Kemantan Darat Simpang Belui - Semurup;
10. Muara Hemat - Tamiai - Lubuk Paku - Tarutung - Pulau Pandan - Sanggaran Agung;
11. Lempur - Tanjung Syam - Jujun - Tanjung Batu - Sanggaran Agung;
12. Pulau Sangkar - Pondok - Kebun Baru - Lolo Hilir - Muak - Pidung - Sanggaran Agung;
13. Hiang Sakti - Ambai Bawah - Pendung Talang Genting - Koto Baru Sanggaran Agung;
14. Jujun - Tanjung Batu - Pidung - Sanggaran Agung;
15. Pulau Tengah - Semerap - Tanjung Pauh Semerah - Hiang - Kota Sungai Penuh- Semumu - Semurup;
16. Pulau Tengah - Semereap - Tanjung Pauh - Kota Sungai Penuh - Semumu - Semurup; dan
17. Pulau Tengah - Semerap - Tanjung Pauh Semerah - Hiang - Betung Kuning - Kemantan Hilir -Ssungai Tutung - Semumu - Semurup.
- b. pengembangan angkutan barang dengan jalur meliputi:
1. Gunung Raya-Bangko-Kota Jambi;
2. Gunung Raya-Kota Sungai Penuh-Kota Padang (Provinsi Sumatera Barat);
3. Gunung Raya-Kota Sungai Penuh-Tapan (Provinsi Sumatera Barat)-Mukomuko (Provinsi Bengkulu);
4. Kayu Aro-Kota Padang (Provinsi Sumatera Barat);
5. Kayu Aro-Kota Sungai Penuh-Tapan (Provinsi Sumatera Barat)- Mukomuko (Provinsi Bengkulu); dan
6. Kayu Aro-Kota Sungai Penuh-Bangko-Jambi.
- (6) Perwujudan angkutan danau sebagai penunjang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. pengembangan dermaga Sanggaran Agung di Kecamatan Danau Kerinci;
- b. pembangunan dermaga Koto Petai di Kecamatan Danau Kerinci;
- c. pembangunan dermaga Semerap di Kecamatan Keliling Danau; dan
- d. pembangunan dermaga Jujun di Kecamatan Keliling Danau.
- (7) Perwujudan pengembangan sistem transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan Bandar Udara Depati Parbo di Kecamatan Sitinjau Laut sebagai bandar udara pengumpan; dan
- b. pengembangan ruang udara untuk penerbangan di sekitar wilayah kabupaten dan Kota Sungai Penuh.
Paragraf 3
Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 52

Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- b. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- c. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. perwujudan sistem jaringan wilayah lainnya.
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 53

Perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi:
- a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lempur di Kecamatan Gunung Raya;
- b. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Merangin, di Kecamatan Batang Merangin;
- c. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Telun Berasap di Kecamatan Gunung Tujuh;
- d. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Pulau Tengah di Kecamatan Keliling Danau;
- e. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Napal Melintang di Kecamatan Gunung Kerinci;
- f. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Batu Hampar di Kecamatan Kayu Aro Barat;
- g. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Sungai Dedap di Kecamatan Siulak;
- h. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Pondok, Kecamatan Bukit Kerman;
- i. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Lubuk Tabun, Kecamatan Siulak Mukai;
- j. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) meliputi Kecamatan Air Hangat Barat, Kecamatan Air Hangat Timur, dan Kecamatan Gunung Raya;
- k. pengembangan potensi sumber energi baru dan terbaharukan lainnya di setiap kecamatan dalam wilayah kabupaten;
- l. pengembangan Gardu Induk Kayu Aro di Kecamatan Kayu Aro memiliki jaringan distribusi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan jalur melalui Batang Sangir, Pelompek, dan Siulak Deras;
- m. pembangunan Gardu Induk di Kecamatan Batang Merangin dan Kecamatan Gunung Raya;
- n. pengembangan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan jalur melalui Kecamatan Batang Merangin, Kecamatan Bukit Kerman, Kecamatan Danau Kerinci, Kecamatan Sitinjau Laut, Kecamatan Air Hangat Timur, Kota Sungai Penuh, Kecamatan Depati VII, Kecamatan Air Hangat dan Kecamatan Siulak; dan
- o. pembangunan Transmisi dengan jalur melalui Kecamatan Batang Merangin, Kecamatan Bukit Kerman, Kecamatan Gunung Raya, Kecamatan Keliling Danau, dan Kota Sungai Penuh.
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 54

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi:
- a. pengembangan dan pembangunan jaringan kabel di seluruh kecamatan di Kabupaten Kerinci; dan
- b. penataan dan efisiensi menara telekomunikasi atau Base Transceiver Station (BTS) meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Kerinci.
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 55

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c meliputi:
- a. perwujudan pengembangan sistem pengelolaan wilayah sungai meliputi WS Batanghari yang merupakan WS lintas Provinsi Jambi-Sumatera Barat dan WS TeramangMuar yang merupakan WS lintas Provinsi Jambi -Bengkulu;
- b. perwujudan pengembangan Cekungan Air Tanah (CAT) berupa cekungan Bangko-S arolangun, Kayu Aro-Padang Aro, Painan - Lubuk Pinang, dan Sungai Penuh;
- c. perwujudan pengembangan jaringan irigasi meliputi:
1. penambahan prasarana dan peningkatan fungsi jaringan irigasi meliputi saluran irigasi primer, saluran irigasi sekunder, dan saluran irigasi tersier;
2. pengelolaan dan perlindungan daerah irigasi;
3. perbaikan jaringan irigasi teknis;
4. pemanfaatan jaringan irigasi untuk mengairi lahan pertanian;
5. konservasi sumber daya lahan dan air serta pemeliharaan jaringan irigasi untuk menjamin tersedianya air untuk keperluan pertanian; dan
6. pengembangan jaringan irigasi dapat dilakukan secara terpadu dengan program penyediaan air.
- d. perwujudan pengembangan jaringan air baku untuk air bersih meliputi:
1. pengembangan dan pengolahan sumber air baku, meliputi Sungai Batang Merao, Sungai Pendung, Sungai Medang, Sungai Mukai, Sungai Sikabu, Sungai Gunung Lumut, Sungai Ambai, Sungai Sangkir, Sungai Batang Merangin, Danau Kerinci, Danau Lingkat, Muara Sungai Tanduk, Muara Sungai Lintang, Muara Sungai Pelompek, Muara Telago, Sungai Siulak Kecil, Muara Talang Kemuning, Sungai Sidik, Suungai Tamiai, Sungai Dedap, Sungai Buai, Sungai Jujun, Sungai Lolo, Sungai Perikan, Sungai Batu Hampar, Sungai Imat, Sungai Masgo, Sungai Renah; dan
2. peningkatan pelayanan air bersih sistem perpipaan di seluruh kabupaten.
- e. perwujudan pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mencakup upaya pencegahan, penangggulangan, dan pemulihan daya rusak air berupa pembangunan stabilisasi tebing sungai, bendungan pada Sungai Sangir, Sungai Batang Merao, Sungai Mukai,Sungai Lempur, Sungai Batang Sangkir , Sungai Buai dan Sungai Jujun.
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 56

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d meliputi:
- a. sistem persampahan;
- b. sistem pengelolaan air baku untuk air minum;
- c. sistem pengelolaan air limbah;
- d. sistem jaringan drainase, dan
- e. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Perwujudan sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyusunan rencana induk pengolahan persampahan;
- b. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah dengan luas lebih kurang 2 (dua) hektar menggunakan sistem lahan urug saniter di Kecamatan Gunung Kerinci;
- c. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Pendung Talang Genting di Kecamatan Danau Kerinci seluas kurang lebih 5 (lima) hektar menggunakan sistim lahan urug saniter;
- d. pengembangan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten; dan
- e. peningkatan jaringan pelayanan sampah di kawasan perkotaan.
- (3) Perwujudan sistem pengelolaan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan sistem penyediaan air minum melalui PDAM yang melayani seluruh wilayah kabupaten; dan
- b. pengembangan distribusi air minum melalui jaringan pipa sepanjang jalan utama meliputi seluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten.
- (4) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengelolaan limbah domestik berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal terdapat di Perkotaan Siulak, Perkotaan Batang Sangir, dan Perkotaan Sanggaran Agung;
- b. pengelolaan limbah domestik berupa septic tank terdapat di Perkotaan Siulak Deras, Perkotaan Jujun, Perkotaan Semurup, dan Perkotaan Hiang;
- c. pengelolaan limbah non domestik terdapat di PTP VI Kayu Aro Perkotaan Batang Sangir; dan
- d. pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) terdapat di Kecamatan Gunung Raya, Kecamatan Gunung Kerinci dan Kecamatan Siulak.
- (5) Perwujudan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pengembangan jaringan drainase primer di sepanjang sungai Batang Merao, Sungai Batang Merangin, Sungai Sangir, Sungai Buai, Sungai Lempur, Sungai Batang Sangkir, Sungai Mukai, dan Sungai Jujun.
- b. pengembangan jaringan drainase sekunder di sepanjang jaringan jalan utama perkotaan dan perdesaan;
- c. pemantapan sistem dan saluran drainase yang ada dan revitalisasi saluran drainase eksisting sesuai dengan jenis dan klasifikasi saluran;
- d. pengembangan sistem drainase terpadu khususnya bagi kawasan perkotaan PKL, dan PPK serta kawasan peruntukan industri;
- e. pengembangan penahan sekaligus pengatur aliran hasil limpasan air hujan yang tidak sempat diserap tanah; dan
- f. pembangunan pengendali banjir pada kawasan di sepanjang aliran Sungai Batang Merao, Sungai Batang Merangin, Sungai Sangir, Sungai Buai, Sungai Lempur, Sungai Batang Sangkir, Sungai Mukai dan Sungai Jujun.
- (6) Perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana banjir meliputi:
1. pengembangan ruas jalan Desa Kotocayo, Desa Koto Datuk, Koto Dua Baru, Desa koto Mudik Pugu Semurup, Kecamatan Air Hangat Barat;
2. pengembangan ruas jalan Desa Balai, Desa Koto Di Air, Desa Koto Baru Semurup Desa Pasar Semurup, Kecamatan Air Hangat;
3.
pengembangan ruas jalan Desa Belui - Desa Belui
Tinggi, Kecamatan Depati VII;
4. pengembangan ruas jalan Desa Koto Panjang Desa Sekungkung, Kecamatan Depati VII;
5. pengembangan ruas jalan Desa Baru Kubang Desa Semumu, Kecamatan Depati VII;
6. pengembangan ruas jalan Desa Tanjung Mudo, Desa Pendung Tengah -Desa Angkasa Pura, Kecamatan Sitinjau Laut;
7. pengembangan ruas jalan Desa Penawar Tinggi, Desa Pendung Hilir -Desa Betung Kuning, Kecamatan Sitinjau Laut;
8. pengembangan ruas jalan Desa Hiang Karya Desa Hiang Tinggi Kecamatan Sitinjau Laut;
9. pengembangan ruas jalan Desa Pauh Tinggi - Desa Pesisir Bukit, Kecamatan Gunung Tujuh; dan
10. pengembangan ruas jalan Desa Pasir Jaya - Desa Sungai Kuning, Kecamatan Siulak Mukai.
- b. jalur evakuasi bencana tanah longsor meliputi:
1. pengembangan ruas jalan Desa Kebun Baru- Desa Gunung Labu, Kecamatan Kayu Aro Barat;
2. pengembangan ruas jalan Desa Sungai Lintang, Desa Sako Dua, Desa Bedeng Dua, Desa Talang Lindung - Desa Sungai Jambu, Kecamatan Kayu Aro;
3. pengembangan ruas jalan Desa Simpang Tutup, Desa Sungai Batu Gantih, dan Desa Sungai Tenang -Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci;
4. pengembangan ruas jalan Desa Tanjung Genting Desa Sungai Gelampeh;
5. pengembangan ruas jalan Desa Air Terjun - Desa Siulak Kecil Mudik, Kecamatan Siulak;
6. pengembangan ruas jalan Desa Mukai Tinggi, Desa Mukai Pintu, dan Desa Tebing Tinggi - Desa Siulak Gedang, Kecamatan Siulak;
7. pengembangan ruas jalan Desa Belui Tinggi - Desa Simpang Belui, Kecamatan Depati VII;
8. pengembangan ruas jalan Desa Pungut Mudik Pungut Tengah, Kecamatan Air Hangat Timur;
9. pengembangan ruas jalan Desa Koto Tebat dan Desa Kemantan Hilir -Desa Betung Kuning, Kecamatan Sitinjau Laut;
10. pengembangan ruas jalan Desa Muara Air Dua Desa betung Kuning, Kecamatan Sitinjau Laut;
11. pengembangan ruas jalan Desa Tebing Tinggi Desa Simpang Empat Tanjung Tanah, Kecamatan Danau Kerinci;
12. pengambangan ruas jalan Desa Tanjung Batu, Desa Keluru, dan Desa Pidung - Desa Jujun, Kecamatan Keliling Danau; dan
13. pengembangan ruas jalan Desa Pulau Sangkar dan Desa Seberang Merangin - Desa baru Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin.
- c. jalur evakuasi bencana letusan gunung api meliputi:
1. pembangunan ruas jalan Pelompek - Pauh Tinggi Sungai Kuning -Limbur Lubuk Mingkuang, Kabupaten Bungo; dan
2. pembangunan ruas jalan Sungai Tanduk - Danau Tinggi -Sungai Kuning -Limbur Lubuk Mingkuang, Kabupaten Bungo.
- d. jalur evakuasi bencana gempa bumi berupa pengembangan ruas jalan Lempur Mudik - Renah Kemumu, Kabupaten Merangin;
- e. jalur evakuasi bencana gempa bumi dan tsunami berupa pengembangan ruas jalan Lempur Mudik Sungai Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
- f. ruang evakuasi bencana banjir di gedung sekolah, pasar, puskesmas dan lapangan meliputi:
1. Kecamatan Gunung Tujuh;
2. Kecamatan Siulak Mukai;
3. Kecamatan Air Hangat Barat;
4. Kecamatan Air Hangat;
5. Kecamatan Depati VII;
6. Kecamatan Sitinjau Laut;
7. Kecamatan Keliling Danau; dan
8. Kecamatan Bukit Kerman.
- g. ruang evakuasi bencana tanah longsor di gedung sekolah, masjid, lapangan terbuka, dan puskesmas meliputi seluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten.
- h. ruang evakuasi bencana gempa bumi berupa pengembangan lapangan terbuka yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.
- i. ruang evakuasi bencana letusan gunung api berupa pembangunan titik evakuasi di Desa Sungai Kuning Kecamatan Siulak Mukai.
- j. ruang evakuasi bencana angin puting beliung berupa bangunan fasilitas umum yang berada disetiap kecamatan dalam wilayah kabupaten.
Bagian Ketiga Perwujudan Rencana Pola Ruang Paragraf 1 Umum
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 57

- (1) Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dalam pasal 45 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
- c. perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
- d. perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana alam.
- (3) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. perwujudan kawasan peruntukan hutan hak;
- c. perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
- d. perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
- e. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan;
- f. perwujudan kawasan peruntukan industri;
- g. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
- h. perwujudan kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. perwujudan kawasan peruntukan lainnya.
Paragraf 2
Perwujudan Kawasan Lindung
Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a berupa kawasan resapan air meliputi:
- a. penetapan fungsi kawasan;
- b. rehabilitasi kawasan yang memiliki kerusakan rona alam;
- c. peningkatan pengelolaan kawasan melalui konservasi tanah dan air dengan cara pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu menahan dan meresapkan air; dan
- d. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan.
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 59

- (1) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kawasan sempadan sungai;
- b. kawasan sempadan danau;
- c. kawasan sempadan mata air; dan
- d. Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- (2) Perwujudan kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemantapan fungsi pada kawasan sempadan sungai;
- b. pembangunan jalan inspeksi pada kawasan sungai yang melalui kawasan perkotaan dan atau permukiman;
- c. pengembangan jalur hijau melalui penanaman tanaman tahunan pada jalur wilayah sungai yang potensial erosi dan longsor di keseluruhan;
- d. pembangunan prasarana pariwisata; dan
- e. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada garis sempadan sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Perwujudan kawasan sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemantapan fungsi pada kawasan sempadan danau;
- b. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada sempadan danau secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal; dan
- c. pengembangan ruang terbuka hijau dan prasarana pariwisata.
- (4) Perwujudan kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pemantapan fungsi pada kawasan sempadan mata air;
- b. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada sempadan mata air secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal; dan
- c. pengembangan ruang terbuka hijau dan prasarana pariwisata.
- (5) Perwujudan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan RTH pekarangan meliputi:
1. pekarangan rumah tinggal;
2. halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha; dan
3. taman pada bangunan.
- b. pengembangan RTH taman dan hutan kota meliputi:
1. taman RT;
2. taman RW;
3. taman kelurahan;
4. taman kecamatan;
5. taman kota; dan
6. hutan kota.
- c. pengembangan jalur hijau jalan meliputi:
1. pulau jalan dan median jalan;
2. jalur pejalan kaki sepanjang kiri kanan jalan;
3. RTH sempadan rel kereta api;
4. jalur hijau jaringan tegangan tinggi;
5. RTH sempadan sungai;
6. RTH pengamanan sumber air baku/mata air; dan
7. pemakaman.
- d. pengendalian KDH; dan
- e. pelaksanaan gerakan satu rumah lima pohon.
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 60

- (1) Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c meliputi perwujudan kawasan taman nasional.
- (2) Perwujudan kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. penetapan batas kawasan;
2. pemantapan fungsi tiap zona kawasan;
3. perlindungan habitat endemik;
4. pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan; dan
5. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan taman nasional.
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 61

- (1) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana banjir;
- b. perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana tanah longsor;
- c. perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana gempa bumi;
- d. perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana letusan gunung berapi; dan
- e. Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana angin puting beliung.
- (2) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyusunan rencana mitigasi bencana banjir;
- b. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana banjir;
- c. pemetaan kawasan rawan bencana banjir;
- d. penghijauan daerah tangkapan ( catchment area) ;
- e. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan kawasan budidaya;
- f. rehabilitasi saluran drainase primer;
- g. pembuatan kolam penampung air berupa embung, bendung, bendungan, sumur resapan dan biopori;
- h. pengamanan kawasan sempadan sungai; dan
- i. sosialisasi teknis mitigasi banjir kepada masyarakat terdampak.
- (3) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemetaan kawasan rawan bencana tanah longsor;
- b. pemasangan rambu-rambu bahaya pada daerah rawan longsor di setiap wilayah kecamatan yang berpotensi menimbulkan bahaya longsor;
- c. penyusunan rencana mitigasi bencana tanah longsor;
- d. penghijauan di kawasan hulu dengan tanaman berakar kuat;
- e. penanganan kawasan secara teknis dan vegetatif;
- f. pengembangan jalur evakuasi bencana tanah longsor;
- g. penyediaan ruang evakuasi bencana tanah longsor;
- h. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan kawasan budidaya di kawasan rawan bencana; dan
- i. penguatan kelembagaan masyarakat, kerjasama dan partisipasi organisasi non pemerintah dalam penanganan bencana tanah longsor.
- (4) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan sistem peringatan dini ( early warning system ) pada kawasan rawan bencana;
- b. penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam menghadapi bahaya gempa bumi;
- c. standarisasi kualitas bangunan tahan gempa bumi, terutama bangunan/obyek vital dan perumahan penduduk di seluruh wilayah Kabupaten;
- d. pembangunan dan penguatan sistem komunikasi ke daerah-daerah terpencil;
- e. penguatan akses informasi dan komunikasi ke dan dari instansi-instansi yang menangani kegempaan dan kebencanaan; dan
- f. penguatan dan peningkatan kerjasama dan partisipasi organisasi non pemerintah dalam penanganan bencana gempa bumi.
- (5) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. identifikasi dan pemetaan kawasan rawan bencana letusan gunung berapi;
- b. penetapan zona rawan bencana;
- c. penetapan fungsi pada setiap zona pada kawasan gunung berapi;
- d. pembangunan kawah penampung lahar panas dan lahar dingin terutama yang berdekatan dengan kawasan permukiman;
- e. penyusunan rencana mitigasi bencana;
- f. pengembangan jalur dilengkapi dengan rambu-rambu evakuasi dan ruang evakuasi bencana; dan
- g. pengembangan sistem peringatan dini ( early warning system ) pada kawasan rawan bencana.
- (6) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. penerapan standar bangunan yang memperhitungkan beban angin;
- b. penempatan lokasi pembangunan fasilitas penting pada daerah yang terlindungi dari serangin angin puting beliung; dan
- c. penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin.
Paragraf 3 Perwujudan Kawasan Budidaya
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 62

Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. penetapan batas kawasan;
- b. penetapan jenis komoditas dan cara penebangan;
- c. memprioritaskan pengembangan komoditas endemik lokal;
- d. pengolahan hasil hutan produksi baik berupa kayu maupun non kayu;
- e. pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan;
- f. mensinergikan pengelolaan hutan produksi dengan kegiatan lain yang saling mendukung; dan
- g. fasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga dan ataupun antar daerah.
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 63

Perwujudan kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pengembangan area hutan hak adat;
- b. penetapan jenis komoditas dan cara penebangan;
- c. pengolahan hasil hutan produksi baik berupa kayu maupun non kayu;
- d. mensinergikan pengelolaan hutan hak adat dengan kegiatan lain yang saling mendukung;
- e. sosialisasi pengelolaan kawasan hutan hak adat kepada masyarakat pemilik atau pengelola hutan; dan
- f. peningkatan rehabilitasi hutan.
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 64

- (1) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. perwujudan kawasan pertanian tanaman pangan;
- d. perwujudan kawasan hortikultura;
- e. perwujudan kawasan perkebunan; dan
- f. perwujudan kawasan peternakan.
- (2) Perwujudan kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penetapan batas kawasan pertanian tanaman pangan;
- b. peningkatan jaringan irigasi;
- c. peningkatan intensifikasi lahan;
- d. penyediaan sarana dan prasarana produksi;
- e. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran; dan
- f. pengembangan kawasan pertanian melalui pendekatan agropolitan pada kawasan-kawasan potensial.
- (3) Perwujudan kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penetapan kawasan sentra hortikultura dan penetapan komoditas unggulan;
- b. peningkatan sarana dan prasarana hortikultura;
- c. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran;
- d. pengembangan sentra agropolitan; dan
- e. penguatan sektor hulu.
- (4) Perwujudan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penetapan kawasan sentra perkebunan dan penetapan komoditas unggulan;
- b. peningkatan sarana dan prasarana perkebunan;
- c. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran; dan
- d. pengembangan sentra perkebunan.
- (5) Perwujudan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penetapan kawasan sentra peternakan dan penetapan komoditas unggulan;
- b. penguatan sentra bibit ternak unggul;
- c. pengembangan sentra pengolahan pakan ternak;
- d. pengembangan pengolahan hasil peternakan;
- e. pengembangan pengolahan kotoran ternak;
- f. peningkatan produktifitas peternakan dengan komoditas sapi, kerbau, kambing, domba, ayam ras petelur, dan ayam ras pedaging; dan
- g. peningkatan sarana dan prasarana peternakan.
- (6) Pengembangan kawasan pertanian progresif atau mixed farming meliputi:
- a. penetapan pengembangan kawasan pertanian progresif;
- b. kegiatan terpadu antara pertanian dan peternakan;
- c. kegiatan terpadu antara pertanian dan perikanan; dan
- d. kegiatan terpadu antara perkebunan dan peternakan.
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 65

Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. penetapan kawasan perikanan tangkap dan budidaya;
- b. pengembangan sarana dan prasana pendukung perikanan;
- c. penetapan fungsi kawasan perikanan tangkap dan budidaya;
- d. pengembangan sentra pengolahan perikanan;
- e. perluasan jaringan pemasaran perikanan;
- f. penguatan sentra Balai Benih Ikan (BBI);
- g. penguatan kelembagaan nelayan terkait dengan pengadaan sarana produksi dan pemasaran; dan
- h. pengembangan kawasan minapolitan.
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 66

Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf e meliputi:
- a. pemetaan dan penetapan batas kawasan pertambangan dan potensi pertambangan;
- b. penerapan sistem eksplorasi dan eksploitasi pertambangan berdasarkan prinsip berkelanjutan;
- c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan tambang;
- d. pengendalian dampak secara ketat pengelolaan tambang;
- e. perbaikan lingkungan pasca tambang melalui rehabilitasi dan reklamasi tambang; dan
- f. peningkatan peran serta pelaku pertambangan baik masyarakat maupun swasta.
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 67

Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf f meliputi:
- a. penetapan batas kawasan peruntukan industri;
- b. penguatan dan pengembangan sentra-sentra industri beserta produk-produk unggulan;
- c. pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan peruntukan industri;
- d. pengembangan sistem pengolahan limbah industri terpadu; dan
- e. pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan.
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 68

Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);
- b. peningkatan daya tarik obyek wisata;
- c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata;
- d. diversifikasi pengembangan objek wisata;
- e. pengembangan keterkaitan antar objek wisata, jalur wisata dan kalender wisata;
- f. peningkatan sistem informasi wisata, pemasaran dan promosi kawasan wisata dalam rangka memperluas pangsa pasar wisata; dan
- g. pengembangan infrastruktur yang mendukung terhadap pengembangan pariwisata.
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 69

- (1) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf h meliputi:
- a. perwujudan kawasan permukiman perkotaan; dan
- b. perwujudan kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Perwujudan kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
- a. penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perkotaan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan;
- c. pengembangan permukiman produktif dan berkelanjutan;
- d. perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni;
- e. rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana;
- f. konservasi kawasan tradisional/etnis/bersejarah;
- g. pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lisiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman dan berkelanjutan; dan
- h. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (3) Perwujudan kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
- a. penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perdesaan;
- b. penyediaan perumahan masyarakat perdesaan tetap memperhatikan system kearifan lokal dan sistem kekerabatan yang berlaku;
- c. penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan;
- d. pengembangan permukiman produktif dan berkelanjutan;
- e. perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni;
- f. rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana;
- g. konservasi kawasan tradisional/etnis/bersejarah; dan
- h. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 70

Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf i meliputi:
- a. penetapan jenis kawasan yang mempunyai fungsi pertahanan dan keamanan;
- b. penetapan batas keamanan dan kepemilikan pada kawasan pertahanan dan keamanan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- d. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak sesuai dengan kepentingan umum.
Bagian Keempat Perwujudan Kawasan Strategis
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 71

Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kawasan strategis nasional;
- b. kawasan strategis provinsi; dan
- c. kawasan strategis kabupaten.
Paragraf 1
Perwujudan Kawasan Strategis Nasional
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 72

Perwujudan kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a berupa Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
Paragraf 2
Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 73

- (1) Perwujudan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.
- (2) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Strategis Kota Sungai Penuh dan Sekitarnya.
- (3) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan kawasan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB) di Kecamatan Gunung Raya.
Paragraf 3
Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 74

Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c meliputi:
- a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
- b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi.
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 75

- (1) Perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a meliputi:
- a. pengembangan kawasan agropolitan Kayu Aro dan sekitarnya;
- b. pengembangan kawasan agropolitan Gunung Raya dan sekitarnya;
- c. pengembangan kawasan minapolitan Danau Kerinci; dan
- d. pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Siulak dan sekitarnya;
- e. Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Bukit Kerman dan Sekitarnya; dan
- f. Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Air Hangat Barat dan Sekitarnya.
- (2) Pengembangan Kawasan Agropolitan Kayu Aro dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Agropolitan Kayu Aro dan sekitarnya;
- b. pembangunan Toko/Kios Pertanian;
- c. pembangunan Gudang Saprotan;
- d. pengembangan Sub Terminal Agribisnis;
- e. pembangunan Gudang penyimpanan hasil pertanian;
- f. pembangunan industri pengolahan hasil pertanian;
- g. pembangunan balai pelatihan dan penyuluhan;
- h. pengembangan fasilitas perbankan;
- i. pengembangan koperasi;
- j. pengembangan kelembagaan petani;
- k. pengembangan agrowisata; dan
- l. peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (3) Pengembangan Kawasan Agropolitan Gunung Raya dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Agropolitan Gunung Raya dan sekitarnya;
- b. pembangunan Toko/Kios Pertanian;
- c. pembangunan Gudang Saprotan;
- d. pengembangan Sub Terminal Agribisnis;
- e. pembangunan Gudang penyimpanan hasil pertanian;
- f. pembangunan industri pengolahan hasil pertanian;
- g. pembangunan balai pelatihan dan penyuluhan;
- h. pengembangan fasilitas perbankan;
- i. pengembangan koperasi;
- j. pengembangan kelembagaan petani;
- k. pengembangan agrowisata; dan
- l. peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (4) Pengembangan Kawasan Minapolitan Danau Kerinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Minapolitan Danau Kerinci;
- b. pengembangan pertokoan;
- c. pengembangan fasilitas perbankan;
- d. pengembangan koperasi;
- e. pengembangan kegiatan wisata;
- f. pengembangan dermaga;
- g. pembangunan Balai Benih Ikan;
- h. pembangunan pergudangan;
- i. pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan
- j. perbaikan lingkungan permukiman.
- (5) Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kecamatan Siulak dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Terpadu Mandiri Siulak;
- b. pengembangan permukiman pendukung pusat PKL Siulak;
- c. pembangunan pertokoan;
- d. pembangunan pasar ternak;
- e. pembangunan fasilitas perbankan;
- f. pembangunan koperasi;
- g. pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- h. pengembangan fasilitas pelayanan pendidikan.
- (6) Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kecamatan Bukit Kerman dan sekitanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Terpadu Mandiri Bukit Kerman;
- b. pembangunan pertokoan;
- c. pembangunan pasar ternak;
- d. pembangunan fasilitas perbankan;
- e. pembangunan koperasi;
- f. pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- g. pengembangan fasilitas pelayanan pendidikan.
- (7) Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kecamatan Air Hangat Barat dan sekitanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Terpadu Mandiri Air Hangat Barat;
- b. pembangunan pertokoan;
- c. pembangunan pasar ternak;
- d. pembangunan fasilitas perbankan;
- e. pembangunan koperasi;
- f. pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- g. pengembangan fasilitas pelayanan pendidikan.
BAB VI - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 76

Perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi dimaksud dalam Pasal 74 huruf b berupa pengembangan kawasan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Kerinci di kecamatan Batang Merangin meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Kerinci di kecamatan Batang Merangin;
- b. penyusunan peraturan zonasi; dan
- c. pengembangan sarana prasarana pendukung kawasan.
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 77

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. Ketentuan sanksi.
Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 78

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sesuai dengan rencana rinci tata ruang dimaksud meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. kegiatan yang diijinkan;
- b. kegiatan yang diijinkan bersyarat;
- c. kegiatan yang dilarang;
- d. intensitas;
- e. prasarana dan sarana minimum; dan
- f. ketentuan lain-lain.
Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 79

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 80

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a berupa peraturan zonasi jaringan jalan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jaringan jalan kolektor primer (JKP-2);
- b. jaringan jalan lokal primer (JLP);
- c. jaringan jalan lingkungan primer (Jling-P); dan
- d. jaringan jalan strategis nasional.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 81

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan kolektor primer (JKP-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kualitas lingkungan di kawasan sekitar jalan kolektor primer.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
1. kegiatan berkepadatan sedang sampai tinggi;
2. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang sampai tinggi; dan
3. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
- b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang sampai tinggi dan menyediakan prasarana tersendiri;
2. perumahan dengan kepadatan sedang sampai tinggi dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standart keamanan.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
1. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor primer; dan
2. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
- d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
3. penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
4. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 82

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan lokal primer (JLP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kualitas lingkungan di kawasan sekitar jalan lokal primer.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
1. kegiatan berkepadatan sedang sampai tinggi;
2. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang sampai tinggi; dan
3. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
- b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang sampai tinggi dan menyediakan prasarana tersendiri;
2. perumahan dengan kepadatan sedang sampai tinggi dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan lokal primer;
3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standart keamanan.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
1. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lokal primer; dan
2. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung
- d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
3. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 83

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf c merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kualitas lingkungan permukiman.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan lingkungan primer (Jling-P) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
1. kegiatan berkepadatan rendah; dan
2. penggunaan lahan berupa perumahan berkepadatan sedang sampai tinggi.
- b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:
1. perumahan dengan kepadatan sedang sampai tinggi; dan
2. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standart keamanan.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
1. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan; dan
2. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
- d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
- e. ketentuan lain-lain meliputi:
1. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
2. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 84

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf d merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kualitas lingkungan di kawasan sekitar jalan strategis nasional.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
1. kegiatan berkepadatan sedang sampai rendah;
2. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang sampai rendah; dan
3. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
- b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang sampai rendah dan menyediakan prasarana tersendiri;
2. perumahan dengan kepadatan sedang sampai rendah dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan arteri primer;
3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standart keamanan.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan arteri primer;
2. perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan arteri primer;
3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas yang langsung berorientasi langsung pada jalan arteri primer;
4. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan arteri primer; dan
5. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
- d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan;
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
3. penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
4. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 86

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf a meliputi jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
1. RTH berupa taman; dan
2. pertanian tanaman pangan.
- b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:
1. fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas rendah; dan
2. fasilitas komersial perdagangan, jasa, dan industri dengan kepadatan dan intensitas rendah.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
1. fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai;
2. fasilitas komersial perdagangan, jasa, dan industri dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai; dan
3. perumahan dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai.
- d. Intensitas KDB, KLB, dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan dengan KDB 50% dan KLB 0,5;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan pelengkap; dan
- f. ketentuan lain-lain melalui penyediaan RTH, pelataran parkir, dan ruang keamanan pengguna.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 87

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. jaringan kabel; dan
- b. jaringan nirkabel.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 88

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf c merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kualitas lingkungan di kawasan sekitar prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Wilayah Sungai (WS);
- b. jaringan irigasi; dan
- c. sumber air baku untuk air bersih.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 89

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah sungai (WS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kualitas lingkungan di kawasan sekitar wilayah sungai.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah sungai (WS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai;
2. pemasangan papan reklame/pengumuman;
3. pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik;
4. fondasi jembatan/jalan; dan
5. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/ pengukur debit air.
- b. kegiatan yang diijinkan bersyarat berupa:
1. bangunan penunjang pariwisata;
2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air; dan
3. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya.
- c. kegiatan yang dilarang berupa:
1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi wilayah sungai; dan
2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari sungai.
- d. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air.
Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 91

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sumber air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kualitas lingkungan di kawasan sekitar sumber air baku.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sumber air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air;
2. bangunan penunjang pemanfaatan mata air antara lain pipa sambungan air bersih; dan
3. bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum dan irigasi.
- b. kegiatan yang diijinkan bersyarat berupa:
1. bangunan penunjang pariwisata; dan
2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air.
- c. kegiatan yang dilarang berupa:
1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi mata air; dan
2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari mata air.
- d. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan sumber air.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 92

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. sistem persampahan;
- b. sistem penyediaan air minum;
- c. sistem pengelolaan air limbah;
- d. sistem jaringan drainase; dan
- e. jalur dan ruang evakuasi bencana.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 93

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
1. kegiatan pemilihan dan pemilahan, pengolahan sampah;
2. RTH produktif maupun non produktif; dan
3. Bangunan pendukung pengolah sampah.
- b. kegiatan yang diijinkan bersyarat berupa kegiatan atau bangunan yang berhubungan dengan sampah seperti penelitian dan pembinaan masyarakat.
- c. kegiatan yang dilarang berupa seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah.
- d. intensitas besaran KDB yang diijinkan ≤10%, KLB ≤ 10%, dan KDH ≥ 90%;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa unit pengelolaan sampah antara lain pembuatan kompos dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS); dan
- f. ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 94

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 95

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 96

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 97

Ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 98

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
- d. kawasan rawan bencana alam.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan hak;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 99

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a berupa kawasan resapan air memiliki karakter sebagai kawasan penyangga yang memiliki fungsi menjaga keseimbangan antara hulu dan hillir.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
1. hutan, lahan pertanian, dan wisata alam; dan
2. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
- b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:
1. pertanian intensif yang cenderung mempunyai perubahan rona alam;
2. kawasan permukiman dengan syarat kepadatan rendah dan KDH tinggi; dan
3. pengembangan prasarana wilayah antara lain berupa jalan, sistem saluran yang dilengkapi dengan sistem peresapan di sekitarnya.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
1. kegiatan berupa bangunan dengan intensitas sedang sampai tinggi;
2. kegiatan yang menimbulkan polusi; dan
3. penambangan terbuka yang potensial merubah bentang alam.
- d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan dengan besaran KDB yang diijinkan ≤10%, KLB ≤ 10%, dan KDH ≥ 90%.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam kawasan resapan air.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. pada kawasan resapan air berupa hutan, perkebunan, lahan pertanian yang mengalami penurunan fungsi dilakukan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah; dan
2. penyelenggaraan rehabilitasi kawasan resapan air diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 100

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kawasan sempadan sungai;
- b. kawasan sempadan danau;
- c. kawasan sempadan mata air; dan
- d. Ruang Terbuka Hijau (RTH).
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 101

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a merupakan kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
- (2) Ketentuan umu peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai;
2. pemasangan papan reklame/pengumuman;
3. pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik;
4. fondasi jembatan/jalan; dan
5. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.
- b. kegiatan yang diijinkan bersyarat berupa:
1. bangunan penunjang pariwisata;
2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air; dan
3. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya.
- c. kegiatan yang dilarang berupa:
1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi wilayah sungai; dan
2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari sungai.
- d. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 102

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b merupakan kawasan tertentu di sekeliling waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan danau sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung danau;
2. bangunan penunjang pemanfaatan danau antara lain pipa sambungan air bersih; dan
3. bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum dan irigasi.
- b. kegiatan yang diijinkan bersyarat berupa:
1. bangunan penunjang pariwisata; dan
2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air.
- c. kegiatan yang dilarang berupa:
1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi danau; dan
2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari danau.
- d. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung danau berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan danau/waduk.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 103

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c merupakan daratan di sekeliling air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air.
- (2) Ketentuan zonasi sempadan mata air sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air;
2. bangunan penunjang pemanfaatan mata air antara lain pipa sambungan air bersih; dan
3. bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum dan irigasi.
- b. kegiatan yang diijinkan bersyarat berupa:
1. bangunan penunjang pariwisata; dan
2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air.
- c. kegiatan yang dilarang berupa:
1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi mata air; dan
2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari mata air.
- d. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung mata air berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan mata air.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 104

Ketentuan umum peraturan zonasi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d berupa RTH pada kawasan perkotaan yang diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 105

Ketentuan umum peraturan zonasi suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf c meliputi kawasan taman nasional.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 106

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 merupakan kawasan pelestarian yang memiliki ekosistem asli dikelola untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi, pendidikan.
- (2) Ketentuan zonasi pada kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
1. diperbolehkan untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam; dan
2. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
- b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:
1. penggunaan kawasan taman nasional untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dilakukan dalam kawasan taman nasional; dan
2. penggunaan kawasan taman nasional dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan taman nasional.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan taman nasional;dan
2. pencegahan kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
- d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembanguan dengan besaran KDB yang diijinkan ≤10%, KLB ≤ 10%, dan KDH ≥ 90%.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam taman nasional antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. pada kawasan taman nasional yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi taman nasional melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;
2. rehabilitasi taman nasional dilaksanakan berdasarakan kondisi spesifik biofisik; dan
3. penyelenggaraan rehabilitasi taman nasional diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 107

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. kawasan rawan bencana banjir;
- b. kawasan rawan bencana tanah longsor;
- c. kawasan rawan bencana gempa bumi;
- d. kawasan rawan bencana letusan gunung berapi; dan
- e. Kawasan rawan bencana angin putinng beliung.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 108

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a memiliki karakter sering atau berpotensi tinggi terkena bencana banjir.
- (2) Ketentuan zonasi pada kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kegiatan yang diijinkan meliputi:
1. hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan; dan
2. bangunan pendukung prasarana wilayah.
- b. Kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:
1. peternakan dan perikanan;
2. bangunan pendukung pengembangan peternakan dan perikanan dengan intensitas rendah; dan
3. prasarana wilayah yang hanya dapat melalui kawasan rawan bencana banjir.
- c. Kegiatan yang dilarang meliputi:
1. seluruh kegiatan berupa kawasan terbangun; dan
2. merubah fungsi hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan.
- d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembanguan dengan besaran KDB yang diijinkan ≤10%, KLB ≤ 10%, dan KDH ≥ 90%.
- e. Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. pada kawasan rawan bencana banjir yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi melalui reboisasi, pembuatan jalur hijau, dan pemeliharaan; dan
2. penyelenggaraan rehabilitasi rawan bencana banjir diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif.
- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b memiliki karakter kawasan yang potensial terjadinya perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng.
- (2) Ketentuan zonasi pada kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kegiatan yang diijinkan meliputi:
1. hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan; dan
2. bangunan pendukung prasarana wilayah.
- b. Kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:
1. peternakan dan perikanan;
2. bangunan pendukung pengembangan peternakan dan perikanan dengan intensitas rendah; dan
3. prasarana wilayah yang hanya dapat melalui kawasan rawan bencana tanah longsor.
- c. Kegiatan yang dilarang meliputi:
1. seluruh kegiatan berupa kawasan terbangun; dan
2. merubah fungsi hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan.
- d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembanguan dengan besaran KDB yang diijinkan ≤10%, KLB ≤ 10%, dan KDH ≥ 90%.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. pada kawasan rawan bencana tanah longsor yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan;
2. penyelenggaraan rehabilitasi rawan bencana tanah longsor diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif; dan
3. reklamasi pada kawasan hutan bekas area tambang wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 110

Ketentuan zonasi kawasan rawan bencana alam gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c diatur sesuai dengan rencana peraturan bangunan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 111

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf d memiliki karakter kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana gunung berapi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kegiatan yang diijinkan meliputi:
1. hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan; dan
2. bangunan pendukung prasarana wilayah.
- b. Kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:
1. peternakan dan perikanan;
2. bangunan pendukung pengembangan peternakan dan perikanan dengan intensitas rendah; dan
3. prasarana wilayah yang hanya dapat melalui kawasan rawan bencana gunung berapi.
- c. Kegiatan yang dilarang meliputi:
1. seluruh kegiatan berupa kawasan terbangun; dan
2. merubah fungsi hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan.
- d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan rawan bencana gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembanguan dengan besaran KDB yang diijinkan ≤10%, KLB ≤ 10%, dan KDH ≥ 90%.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa kawah untuk aliran lahar panas dan lahar dingin;
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. pada kawasan rawan bencana gunung berapi yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan;
2. penyelenggaraan rehabilitasi rawan bencana gunung berapi diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif; dan
3. reklamasi pada kawasan hutan bekas area tambang wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 112

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 huruf e memiliki frekuensi kejadian yang cukup tinggi mengalami bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diijinkan meliputi seluruh kegiatan berupa kawasan terbangun.
- b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi pembangunan gedung dan prasarana wilayah yang konstrukinya tidak memenuhi standar untuk menahan kekuatan angin.
- c. ketentuan lain-lain meliputi:
1. pada kawasan rawan bencana angin puting beliung dapat dilakukan rehabilitasi melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan; dan
2. penyelenggaraan rehabilitasi rawan bencana pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 113

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf a memiliki karakter sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
1. pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan kayu;
2. hutan produksi yang berada di hutan lindung boleh diusahakan tapi harus ada kejelasan deliniasi kawasan hutan produksi dan izin untuk melakukan kegiatan;
3. pemanfaatan hutan produksi yang menebang tanaman/pohon diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali sebagai salah satu langkah konservasi;
4. kegiatan budidaya yang diperkenankan pada kawasan hutan produksi adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam; dan
5. kegiatan budidaya di hutan produksi diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan produksi dipertahankan.
- b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:
1. pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
2. pemanfaatan hasil hutan hanya untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
1. dilarang apabila kegiatan yang ada di hutan produksi tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;
2. siapapun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan;
3. tidak diperbolehkan adanya perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik;
4. pembatasan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan hutan produksi; dan
5. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pihak terkait.
- d. intensitas KDB yang diijinkan 5%, KLB 5%, dan KDH 95%.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
- f. ketentuan lain-lain, meliputi:
1. hutan produksi di luar kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (hutan rakyat) dapat diberikan Hak Pakai atau Hak Milik sesuai dengan syarat subyek sebagai pemegang hak;
2. apabila kriteria kawasan berubah fungsinya menjadi hutan lindung, pemanfaatannya disesuaikan dengan lebih mengutamakan upaya konservasi, misal: kawasan hutan produksi dengan tebang pilih; dan
3. diadakan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah serta pembinaan dan pemanfaatannya yang seimbangn anatara kepentingan KPH dengan masyarakat setempat bagi kawasan yang fisiknya berupa hutan rakyat, tegalan, atau penggunaan non hutan dan sudah menjadi lahan garapan masyarakat.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 114

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf b merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan terhadap hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan zonasi kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
1. hutan rakyat yang berada di hutan lindung boleh diusahakan tapi harus ada kejelasan deliniasi kawasan hutan rakyat dan izin untuk melakukan kegiatan;
2. pemanfaatan hutan rakyat yang menebang tanaman/pohon diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali sebagai salah satu langkah konservasi;
3. kegiatan budidaya yang diperkenankan pada kawasan hutan rakyat adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam; dan
4. kegiatan budidaya di hutan rakyat diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan produksi dipertahankan.
- b. kegiatan yang diijinkan bersyarat berupa pengalihfungsian untuk kegiatan lain setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
1. dilarang apabila kegiatan yang ada di hutan rakyat tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;
2. siapapun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/ jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan;
3. tidak diperbolehkan adanya perbuatan hukum yang potensial merusak lingkungan seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik;
4. pembatasan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan hutan rakyat; dan
5. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pihak terkait.
- d. intensitas KDB yang diijinkan 5%, KLB 5%, dan KDH 95%.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. pengelolaan hutan rakyat harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. pengusahaan hutan rakyat oleh badan hukum dilakukan harus dengan melibatkan masyarakat setempat.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 115

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
- b. kawasan peruntukan hortikultura;
- c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
- d. kawasan peruntukan peternakan.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 116

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
1. kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi, diutamakan pada lahan pertanian tanah kering;
2. bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian beririgasi; dan
3. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.
- b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
2. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
3. permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya.
- c. Kegiatan yang dilarang meliputi:
1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan basah beririgasi;
2. lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak boleh dialihfungsikan selain untuk pertanian tanaman pangan; dan
3. kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi.
- d. intensitas alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan diijinkan maksimum 30% di perkotaan dan di kawasan pedesaan maksimum 20% terutama di ruas jalan utama sesuai dengan rencana detail tata ruang;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi); dan
- f. ketentuan lain-lain meliputi perubahan penggunaan lahan sawah beririgasi dari pertanian ke non pertanian wajib diikuti oleh penyediaan lahan pertanian beririgasi di tempat yang lain melalui perluasan jaringan irigasi.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 117

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk usaha hortikultura.
- (2) Ketentuan zonasi kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
1. kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi, diutamakan pada lahan pertanian tanah kering;
2. bangunan prasarana penunjang hortikultura yang beririgasi; dan
3. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.
- b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
2. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
3. permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya.
- c. Kegiatan yang dilarang meliputi:
1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan hortikultura yang produktivitasnya tinggi;
2. kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi; dan
3. kegiatan yang memiliki potensi pencemaran.
- d. intensitas alih fungsi lahan hortikultura diijinkan maksimum 20% baik di perkotaan maupun di perdesaan terutama di ruas jalan utama sesuai dengan rencana detail tata ruang;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang hortikultura (irigasi); dan
- f. ketentuan lain-lain meliputi perubahan penggunaan lahan hortikultura untuk kegiatan yang lain diijinkan selamatidak mengganggu produk unggulan daerah dan merusak lingkungan hidup.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 118

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf c memiliki karakter segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
- (2) Ketentuan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
1. kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi yang menunjang pengembangan perkebunan;
2. industri penunjang perkebunan; dan
3. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.
- b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
2. pengembangan pertanian dan peternakan secara terpadu dengan perkebunan sebagai satu system pertanian progresif;
3. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
4. permukiman petani pemilik lahan yang berada di dalam kawasan perkebunan.
- c. Kegiatan yang dilarang meliputi:
1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan yang produktivitasnya tinggi; dan
2. kegiatan yang memiliki potensi pencemaran.
- d. intensitas alih fungsi lahan perkebunan diijinkan maksimum 5% dari luasa lahan perkebunan dengan ketentuan KDB 30%, KLB 0,3, KDH 0,5 sesuai dengan rencana detail tata ruang;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang perkebunan; dan
- f. ketentuan lain-lain meliputi perubahan penggunaan lahan perkebunan untuk kegiatan yang lain diijinkan selama tidak mengganggu produksi perkebunan dan merusak lingkungan hidup.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 119

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf d memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk usaha peternakan yang menyatu dengan permukiman masyarakat.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 120

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf d merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan terhadap kawasan-kawasan yang menjadi sentra produksi perikanan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
1. sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya;
2. kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana; dan
3. kegiatan penunjang minapolitan.
- b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan secara terbatas;
2. permukiman, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas;
3. bangunan pendukung pemijahan, pemeliharaan dan pengolahan perikanan; dan
4. permukiman petani atau nelayan dengan kepadatan rendah.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
1. permukiman, fasilitas sosial dan ekonomi dan industri yang berdampak negatif terhadap perikanan; dan
2. kegiatan yang memiliki dampak langsung atau tidak terhadap budidaya perikanan.
- d. intensitas KDB yang diijinkan 30%, KLB 0,3%, dan KDH 50%;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan lainnya.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. perlu pemeliharaan air untuk menjaga kelangsungan usaha pengembangan perikanan; dan
2. untuk perairan umum perlu diatur jenis dan alat tangkapnya untuk menjaga kelestarian sumber hayati perikanan.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 121

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf e merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kelestarian lingkungan kawasan pertambangan baik ketika masih dilakukan penambangan maupun pasca kegiatan penambangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
1. pertanian, perkebunan, dan peternakan;
2. bangunan penunjang pengolahan pertambangan; dan
3. pendidikan, penelitian, dan pariwisata penambangan.
- b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:
1. permukiman penunjang pertambangan;
2. industri pengolah hasil tambang; dan
3. penambangan dalam skala besar pada kawasan budidaya dan/atau lindung secara terbuka.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
1. permukiman yang tidak berhubungan dengan kegiatan pertambangan;
2. industri yang tidak berhubungan dengan kegiatan pertambangan; dan
3. penambangan secara terbuka pada kawasan lindung dan/atau pada kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- d. Kawasan terbangun pada kawasan pertambangan dengan intensitas KDB yang diijinkan 50%, KLB 0,5 dan KDH 25%.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan penunjang pertambangan, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola, balai penelitian.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
2. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan;
3. pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal pada area bekas penambangan; dan
4. pengelolaan limbah hasil penambangan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pada kawasan sekitarnya.
- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) huruf f merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan industri sebagai penggerak perekonomian masyarakat serta keberlanjutan kelestarian lingkungan di sekitar kawasan industri.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
1. permukiman, fasilitas umum penunjang industri;
2. sarana dan prasarana penunjang industri; dan
3. RTH dengan kerapatan tinggi, bertajuk lebar, berdaun lebat di sekeliling kawasan peruntukan industri.
- b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:
1. fasilitas umum dan ekonomi penunjang permukiman pada kawasan peruntukan industri;
2. penyediaan ruang khusus pada sekitar kawasan industri terkait dengan permukiman dan fasilitas umum yang ada; dan
3. prasarana penghubung antar wilayah yang tidak berkaitan dengan kawasan peruntukan industri.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
1. berbatasan langsung dengan permukiman;
2. untuk kegiatan atau bangunan baru yang tidak serasi dengan kegiatan industri; dan
3. pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap perkembangan industri.
- d. intensitas pemanfaatan permukiman, perdagangan, dan jasa serta fasilitas umum KDB yang diijinkan 50%, KLB 50% dan KDH 25%.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan produksi/ pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau ( greenbelt ) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
2. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas; dan
3. setiap kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri tanpa menggunakan sumber utama dari air tanah.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 123

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf g merupakan kawasan untuk berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
1. jenis bangunan yang diijinkan adalah gardu pandang, restoran dan fasilitas penunjang lainnya, fasilitas rekreasi,olahraga, tempat pertunjukan, pasar dan pertokoan wisata, serta fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan lainnya yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan, disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan; dan
2. kunjungan atau pelancongan, olahraga dan rekreasi, pertunjukan dan hiburan, komersial, menginap/bermalam, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan.
- b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan yang menunjang pariwisata dan kegiatan ekonomi yang lainnya secara bersinergis;
2. penyediaaan sarana dan prasarana penghubung antar wilayah; dan
3. bangunan penunjang pendidikan dan penelitian;
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
1. bangunan yang tidak berhubungan dengan pariwisata; dan
2. industri dan pertambangan yang berpotensi yang mencemari lingkungan;
- d. intensitas pengembangan kawasan terbangun KDB 30%, KLB 0,6, dan KDH 40%.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. mempertahankan keaslian dan keunikan pariwisata;
2. pelestarian lingkungan hidup pada kawasan pariwisata;
3. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan
4. peningkatan pelayanan jasa dan industri pariwisata.
BAB VII - Bagian Kesatu Umum
Pasal 124

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf h memiliki karakter sebagai kawasan yang berada di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diijinkan meliputi:
1. Ruang Terbuka Hijau;
2. Sarana dan prasarana permukiman;
3. Kegiatan industri kecil; dan
4. Fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman.
- b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:
1. perubahan fungsi bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan konservasi tanpa merubah bentuk aslinya;
2. fasilitas umum skala menengah sebagai pusat pelayanan perkotaan maupun perdesaan;
3. industry menengah dengan syarat mempunyai badan pengolah limbah, prasaran pengunjang dan permukiman untuk buruh industry; dan
4. pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis dengan kawasan permukiman.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
1. kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan permukiman;
2. industry yang berpotensi mencemari lingkungan;
3. prasarana wilayah yang mengganggu kehidupan di kawasan permukiman antara lain berupa : pengolah limbah dan TPA;
4. pengembangan kawasan permukiman yang bisa menyebabkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan lindung.
- d. Intensitas pengembangan perdagangan dan jasa serta fasilitas umum mengikuti ketentuan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan dan Perdesaan;
- e. Penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani;
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi kawasan setidaknya 30% dari kawasan peruntukan permukiman;
2. pada kawasan permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman secara partisipatif;
3. mempertahankan kawasan permukiman yang ditetapkan sebagai cagar budaya;
4. pengembangan permukiman produktif tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya;
5. permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana, kawasan perlindungan setempat, hutan lindung maupun fungsi lindung lainnya harus memperhatikan kaidah keberlanjutan permukiman; dan
6. pada setiap kavling kawasan terbangun dalam kawasan permukiman harus menyediakan RTH setidaknya 10% dari luas kavling yang dimiliki.