Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 2011
Tentang PAJAK AIRTANAH
Berlaku: 5 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK AIRTANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG LAWAS UTARA
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf h Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten / Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuu dalam huruf a dan huruf b, periu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah.
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1 ) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
!
Menetapkan
- 6 . Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara dl Provinsl Sumatera Utara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2007 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4681 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintaha Daerah Provihsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) .
7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrlbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179) .
- 11 . Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 06);
- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 07 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010 Nomor 07);
- 14 . Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Badan, Kantor) Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010 Nomor 09).
- 13 . Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010 Nomor 08);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
dan BUPATI PADANG LAWAS UTARA
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK AIR TANAH.
*
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3

- (1 ) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN Pasal 4
Pasal 5

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 % (persen)
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN Pasal 4
Pasal 6

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud daiam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud daiam Pasal 4 ayat (1 ) .
BAB V - MASA PAJAK Pasal 8
Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak harus mengisi Dokumen Pendapatan.
2. (2)Dokumen Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) harus diisi dengan jelas , benar dan lengkap.
- (3) Dokumen Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) harus disampaikan kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisia, serta penyampaian dokumen pendataan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN Pasal 11
Pasal 12

- (1 ) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tlndak pelaksanaan penagihan Pajak yang dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat yang sejenis disampaikan Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terhutang .
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
BAB VIII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampain SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimakud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - SURAT TAGIHAN PAJAK
Pasal 15

- (1 ) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrate berupa bunga dan/ atau denda.
- (2) Jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah degan sanksi administrate berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima betas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
4
J
i
!
i
BAB XI - TATA CARA PENGURANGAN KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN PAJAK
Pasal 17

- (1 ) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan Pajak.
- (2) Ketentuan lebih Ianjut mengenai tata cara pemberian, pengurangan, keringanan , pembebasan dan pembatalan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1 ) , diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN Bagian Pertama Keberatan
Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
- a. SPPT
- b. SKPD
4. c . SKPDKB;
- d. SKPDKBT;
- e. SKPDLB;
7. f . SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Wajib , Pajak yang mengajukan keberatan wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.
- (5) Keberatan yang tidak memenuht persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.
- (7) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Bupati atau Pejabat yang dltunjuk wajib memberlkan keterangan secara tertulis haI hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.
BAB XII - KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN Bagian Pertama Keberatan
Pasal 19

- (1 ) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan .
- (2) Sebelum surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) diterbitkan , Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis . .
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (1 ) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang drbanding dan dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut .
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban mebayar pajak sampai dengan 1(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
BAB XII - KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN Bagian Pertama Keberatan
Pasal 21

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya , kelebihan pembayaran pajak atas jumlah yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dikembalikan dengan ditambah irnbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
- (2) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penaghihan.
- (3) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan lain selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat.
- (4) Jangka waktu dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat.
- (5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 14 (empatbelas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.
- (6) Terhadap 1(satu) pelaksanaan penagihan atau 1(satu) keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan .
1
Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan banding dan gugatan, sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan Daerah Ini dllaksanakan sesual ketentuan peraturan perundang-undangan .
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 32
Pasal 33

Peraturan Daerah Pajak Air Tanah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Pajak Air Tanah dengan penempatannya daiam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara .
Ditetapakan di
:
Gunungtua
Pada tanggal
2011
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,
BACHRUM HARAHAP
Diundangkan di
:
Gunungtua
Pada tanggal
2011
Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
HUSNI AFGHANI HUTASUHUT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2011NOMOR:
I
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemerlksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
2. i . Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi .
- h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah .
4. j . Menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1 ) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melaluf Penyidik Pejabat Polisi Negara Repubiik Indonesia sesuaf dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasat 33
Peraturan Daerah Pajak Air Tanah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Pajak Air Tanah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
Ditetapakan di
Pada tanggai
: Gununatua
;
\ 3 juu 2011
BUPATI PADANG LAWAS UTARA, dto
BACHRUM HARAHAP
Diundangkan di
: Gunungtua
Pada tanggal
: \ 2 doU 2011
Pft .SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
HUSNI AFGHANI HUTASUHUT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2011NOMOR: %cj
:
;
j
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e .
2. i . Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi .
- h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah.
4. j . Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1 ) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Poiisi Negara Repubiik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Daerah Pajak Air Tanah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Pajak Air Tanah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
Ditetapakan di
:
Gunungtua
Pada tanggal
: \ 3 30 U 2011
BUPATI PADANG LAWAS UTARA, dto
BACHRUM HARAHAP
Diundangkan di
:
Gunungtua
Pada tanggal
: vb 2011 Jul;
Pft.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
HUSNIAFGHANIHUTASUHUT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2011NOMOR: ZP )
I
1
Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestlnya , maka Wajfb Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah yang menerbitkan surat ketetapan pajak. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhltungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak . Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak .
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan " alasan-alasan yang jelas " adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan oieh fiskus tidak benar .
Yang dimaksud dengan "keadaan di luar kekuasaannya" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Pajak, misalnya , karena Wajib Pajak sakit atau terkena musibah bencana alam.
Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebuh dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan . Ketentuan diperlukan dari kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih terganggunya agar Wajib Pajak tidak menghindar mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah penerimaan Daerah.
Cukup jelas
Tanda bukti penerimaan Surat Keberatan sangat diperlukan untuk Surat Keberatan dimaksud , tergantung dipenuhinya ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang dihitung mulai diterbitkannya surat ketetapan pajak sampai saat diterimanya Surat penerimaan tersebut oleh Wajib Pajak dapat juga digunakan sebagai aiat kontrol baginya untuk kapan batas waktu 12 (dua betas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1 ) berakhir .
memenuhi ketentuan formal. Diterima atau tidaknya hak mengajukan Keberatan tersebut oleh Kepala Daerah. Tanda bukti mengetahui sampai
!
Tanda bukti penerimaan itu diperlukan untuk memastikan bahwa keberatannya dlkabulkan , apablla dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak tldak menerima surat keputusan darl Kepala Daerah atas Surat Keberatan yang diajukan.
Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Ayat (1 )
Cukup jelas
Cukup jelas
Dalam keputusan keberatan tidak tertutup kemungkinan utang pajaknya bertambah berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain karena ada data baru yang tadinya belum terungkap atau belum dilaporkan.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan oieh Wajib Pajak harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah datam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) buian sejak Surat Keberatan diterima
Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Ayat (1 )
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Dalam hal batas waktu tidak dapat dipenuhi oleh penggugat karena keadaan di luar kekuasaannya ( force majeuf), maka jangka waktu dimaksud dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang.
Cukup jelas
Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Ayat (1 )
Cukup jelas .
Huruf a
Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Kepala Daerah ,
Huruf b
;
j
'
i
- -Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran /penundaan pembayaran;
- -Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan.
Cukup jeias
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Cukup jeias
Ayat (1 )
Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan Daerah, dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan Daerah, antara lain:
- b. data yang diperoieh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;
- a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan Iain - lain yang ditaporkan oleh Wajib Pajak;
3. c . dokumen dan / atau data yang diperoieh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
- d. dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.
Para ahii, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara, dan sebagainya yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu pelaksanaan Undang-Undang perpajakan Daerah, adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
Yang dimaksud dengan pihak lain , antara lain , adalah lembaga negara atau instansi pemerintah Daerah yang berwenang melakukan pemeriksaan di bidang keuangan Daerah. Dalam pengertian keterangan yang dapat diberitahukan, antara lain, identitas Wajib Pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan Daerah .
Untuk kepentingan Daerah, misalnya dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan instansi lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Dalam surat izin yang diterbitkan Kepala Daerah harus dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk dan nama pejabat atau ahli atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak. Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam ha!-hal yang dipandang perlu oleh , Kepala Daerah.
Untuk melaksanakan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan Daerah , demi kepentingan peradiian Kepala Daerah memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dan ayat (2) ,atas permintaan tertulis Hakim ketua sidang .
l
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Maksud dari ayat ini adalah pembatasan dan penegasan, bahwa keterangan perpajakan Daerah yang diminta tersebut adalah hanya mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan Daerah dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan.
Ayat (1 ) Penyidlk di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
Cukup jelas
Cukup jelas
Pasai 32
Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR H
j