Unknown Unknown Nomor 20 Tahun 2023
Tentang BUPATITUBAN TIMUR
Berlaku: 20 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATITUBAN TIMUR
PROVINS! JAWA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 20 TABUN 2016 TENTANG
PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
- a bahwa pen1erintah daerah bertanggungjawab melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyara.kat melalui fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika;
- b. bahwa pencegaha.11 peredaran, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya bukan sematamata menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama masyarakat;
- c. bahwa dengan semakin meluasnya peredaran narkotika, dan obat-obat terlarangl ainnya dan untuk rr.1.elindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaannya, maka harus dilakukan upaya-upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap Narkotika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- 1. Indonesia Tahun 1945;
SALINAN
I
i
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Norn.or 2730); Republik
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratu.ran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
8. Undang-Undang Norrior 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtm 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtm 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahtm 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-tmdang Nomor 35 Tahtm 2009 Tentang Narkotika (Le1nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
12. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahtm 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahtm 2011 · tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pertmdang› undangan;
6. 14-. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgnnaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahtm 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgnnaan Narkotika ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
•
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATElf TUBAN
dan
BUPATITUBAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA.
BABI
KETENTUAN UMUM
BAB II - ASAS DAN TTJJUAN
Pasal 2

Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dalam Peraturan Daerah ini diselenggarakan dengan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, kemitraan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum.
Bagian Kedua
Tujuan
BAB II - ASAS DAN TTJJUAN
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah:
- a. untuk mengatur berbagai upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika., psikotropika, zat adiktif dan obat-obatan terlarang lainnya agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. mendorong partisipasi. masyarakat untuk turut serta dalam berbagai upaya pencegahan peredaran, pengendalian, pengawasan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan obat› obatan terlarang lainnya;
- d. menciptakan ketertiban dalam masyarakat, terutama dampak yang sangat membahayakan dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan obat-obatan 'terlarang lainnya; dan
- e. memudahkan koordinasi antar instansi terkait dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, psikotropika, zat adiktif dan obat-oba.tan terlarang lainnya.
i
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 4

Tu.gas Pemerintah Daerah dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalah› gunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan obat› obatan terlarang lainnya adalah:
- a. memberikan layanan serta alcses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun organisasi sosiaJ. masyarakat dan organisasi kepemudaan;
- c. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial bagi pemakai pemula dan pecandu Narkotika, Psikotropika, Zat Acliktif dan obat-obatan terlarang lainnya;
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalah› gunaan Narkotika,. Psikotropika, dan Zat Adiktif; dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalan1 rangka pencegahan penya.lahgunaan narkotika.
BAB III - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 5

- ( I) Kewenangan Pemerintah Daerah pengendalian, pengawasan da.n dalam pencegahan penanggulangan Zat Adiktif dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, terlarang lainnya meliputi: peredaran, terhadap obatobatan
- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- b. menyusun program dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- c. menetapkan tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah; dan
- d. mengatur dan mengawasi tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.
- e. menyediakan dukungan upaya rehabilitasi medis dan sosial di Daerah.
i
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat melakukan kemitraan dan/ atau kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sukarelawan, perorangan dan/ atau badan hukum.
- (3) Kemitraan dan/ atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Komunitas Intelijen daerah.
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 6

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. penanganan;
- d. rehabilitasi;
- e. pasca rehabilitasi;
- f. upaya khusus bagi Pemakai Pemula;
- g. pelaporan, monitoring dan evaluasi;
- h. partisipasi masyarakat;
1. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pendanaan.
ANTISIPASI DINI
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 7

- ( 1) Pemerintah daerah melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
- a. memasang papan pengumu1nan larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika. dan zat adiktif lainnya ditempat yang muda dibaca di lingkungan lembaga pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel, tempat hiburan, dari fasilitas uinum lainnya;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. meminta kepada kaiyawan untuk menandatangani surat pemyataan dia.tas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/ atau 1nenyalahgunakai1 narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- d. melakukan tes urine secara berkala dan berkesinambungan kepada PNS dilingkungan perr1erintah daerah dan karyawanBUMD, Tempat Usaha, Hotel, dan tempat hiburan;
- e. pemberian edukasi sejak dini kepada anak dan pelajar tentang bahaya penyalahgunaa narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan keluarga dan lembaga pendidikan; dan
- f. membangun sarana prasarana dan sumber daya informasi dan edukasi tentang penanggulangan narkotika, psikotropika dan 7..a.t adiktif lainnya. manusia pusat penyalahgunaa
BAB VI - PENCEGAHAN Bagian Kesatu Jenis Pencegahan
Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan za.t adiktif lainnya.
- (2) Upaya pencegahan yang dilaksanakan masyarakat sebagaimana dim.aksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh relawan, pekerja sosial, keluarga, tokoh masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, dan dunia usaha atau Lembaga Pendidikan.
- (3) Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan za.t adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pencegahan primer;
- b. pencegahan sekunder;
- c. pencegahan tersier.
BAB VI - PENCEGAHAN Bagian Kesatu Jenis Pencegahan
Pasal 9

- ( 1) Pencegahan, primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, merupakan upaya untuk men.cegah seseorang menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pencegahan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
- a. pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sejak dini;
- b. diseminasi informasi pengaruh penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- c. advokasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkur.1.gan instansi pemerintah, keluarga, pendidikan, keagamaan dan kelompok rentan.
"
i
- (3) Ketentuan lebih Ian.jut mengenai upaya pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENCEGAHAN Bagian Kesatu Jenis Pencegahan
Pasal 10

- ( 1) Pencegahan sekunder sebagaitnana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.
- (3) Ketentuan lebih Ian.jut mengenai upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada aya.t (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENCEGAHAN Bagian Kesatu Jenis Pencegahan
Pasal 11

- (1) Pencegahan Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, rnerupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangj kembali ketergantungan terhadap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
- (2) Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.
- (3) Ketentuan lebih Ian.jut mengenai upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Sasaran
BAB VI - PENCEGAHAN Bagian Kesatu Jenis Pencegahan
Pasal 12

Sasaran pencegahan dilaksan.akan melalui :
- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. lembaga pendidikan;
- d. organisasi kemasyarakatan (ormas);
- e. instansi pemerintah daerah, dan DPRD;
- f. badan usaha, tempat usaha, hotel dan tempat hiburan;
- g. pemondokan dan/ atau asrama;
- h. media massa; dan
- i. tempat ibadah.
Bagian Ketiga
Pencegahan melalui keluarga
BAB VI - PENCEGAHAN Bagian Kesatu Jenis Pencegahan
Pasal 13

Pencegab.an melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- c. melak.ukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekua.tan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- e. membawa pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ke IPWL.
Bagian Keempat
Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat
BAB VI - PENCEGAHAN Bagian Kesatu Jenis Pencegahan
Pasal 14

- ( 1) Pencegahan melalui lingkungan masyara.kat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan cara metnberdayakan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Unsur-Unsur masyarakat sebagaiinana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan Rukun Tetangga (RT),Rukun Warga(RW), Tokoh Agama, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Karang Taruna.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. membentuk tim penanggulangan bahaya narkotika, psikotropika, zat adiktif dan obat-obatan terlarang lainnya berbasis n1asyarakat;
- b. melakukan pendataan dan penataan tempat kos/kontrakan dan penghuni.n.ya serta tempat-tempat usaha dan/ atau tempat hiburan di lingkungannya agar tidak terjadi. penyalahgunaan narkotika, psi.kotropika, zat adiktif dan obat-obatan terlarang lainnya;
- c. membawa pecandu narkotika, psikotropika, zat adiktif dan obat-obatan terlarang lainnya ke ipwl; dan
- d. melaporkan dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan obat-obatan. terlarang lainnya di lingkungan masing-masing.
•
Bagian kelima
Pencegahan melalui Lembaga Pendidikan
BAB VI - PENCEGAHAN Bagian Kesatu Jenis Pencegahan
Pasal 15

Pencegahan melalui lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi :
- a. mengintegrasikan pengenalan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya kedalam mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang Pendidikan formal dan non formal;
- b. memfasilitasi alat tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di lembaga pendidikan masing-masing;
- c. merujuk ke puskesmas/rumah sakit untuk dilakukan deteksi dini bagi siswa/ siswi yang terindikasi menggunakan zat adiktif;
- d. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melibatkan langsung antara lain aparat Kepolisian, Badan Narkotika. Nasional, Kabupaten atau BP2GND, SKPD, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama; Tokoh Masyarakat, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- e. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan mensosialisasikan di lingkungan lembaga pendidikan masing-masing;
- f. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi narkotika,psikotropika dan zat adiktif lainnya pada lembaga pendidikan masing-masing;
- g. ik:ut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.;
- h. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- i. berkoordinasi dengan orang tua/ wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya oleh peserta didik di lingkungan lembaga pendidikan;
- j. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan kepada pihak yang bezwenang; dan
- k. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak huk:um, jika terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan lembaga pendidikannya.
BAB VI - PENCEGAHAN Bagian Kesatu Jenis Pencegahan
Pasal 16

- ( 1) SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kainpanye, penyebaran informasi dan ·pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf d dan huruf e di lembaga pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat mengikutsertakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat menjadi Kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di lembaga pendidika.n.
BAB VI - PENCEGAHAN Bagian Kesatu Jenis Pencegahan
Pasal 17

Apabila pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, pena.11.ggung jawab lembaga pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PENCEGAHAN Bagian Kesatu Jenis Pencegahan
Pasal 18

- ( 1) Apabila peserta didik terlibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, lembaga pendidikan wajib memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/ atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.
BAB VI - PENCEGAHAN Bagian Kesatu Jenis Pencegahan
Pasal 19

- ( 1) Apabila. peserta didik terbukti mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, penanggung jawab lembaga pendidikan memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggungjawab Lembaga Pendidikan dalam hal peserta didik telah dinyatakanbebas oleh pengadilan dan/ atau selesai menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.
Bagi.an Keenam
Pencegahan Melalui Organisasi Kem.asyarakatan
BAB VI - PENCEGAHAN Bagian Kesatu Jenis Pencegahan
Pasal 20

- ( 1) Pencegahan. yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, antara lain :
- a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di wilayah masing-masing.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah daerah, Aparat Keamanan dan Pihak Swasta, dan pihak swasta.
BAB VI - PENCEGAHAN Bagian Kesatu Jenis Pencegahan
Pasal 21

Setiap anggota organisasi kemasyarakatan wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang/berwajib apabila mengetahui ada indikasi terjadi peredaran penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilingkungannya.
Bagi.an Ketujuh
Instansi pemerintah daerah, dan DPRD sebagaim.ana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e berkewajiban untuk:
- a. komitmen dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- b. mengadakan sosialisasi/kamp.anye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya dan/ atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
BAB VI - PENCEGAHAN Bagian Kesatu Jenis Pencegahan
Pasal 23

- ( 1) Setiap pirr1pinan instansi pemerintah daerah wajib melakukanupaya pencegahan peredaran, pengendalian terhadap penyalahgunaan narkotika,psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dirnaksud pada ayat (1} dilakukan antara lain dengan cara:
- a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan. mengedarkan dan/ atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi pegawai;
- b. iku.t melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang;dan
- e. melaksanakan tes narkoti.ka, psikotropika dan zat adiktif lainnya sewaktu-waktu dan secara peri.odik.
BAB VI - PENCEGAHAN Bagian Kesatu Jenis Pencegahan
Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, antara lain:
- a. memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari nnnah sakit milik pemerintah daerah;
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang meyatakan tidak akan mengedarkan dan/ atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin 1naupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- c. melaksanakan tes narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sewaktu› waktu dan secara periodik.
BAB VI - PENCEGAHAN Bagian Kesatu Jenis Pencegahan
Pasal 25

- ( 1) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. meminta kep.ada pimpinan, anggota DPRD, dan staf secretariat DPRD untuk menandatangani surat pernyataan diatas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi pimpinan, anggota DPRD dan staf sekretariat DPRD;
- b. ik.ut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingk.ungan kerjanya kepada pihak berwen.ang;dan
- e. melaksanakan tes narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sewaktu.-waktu dan secara periodik.
Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha,
Bagian Kedelapan Hotel dan Tempat Hiburan
BAB VI - PENCEGAHAN Bagian Kesatu Jenis Pencegahan
Pasal 26

Penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, hotel dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hunlf f, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya antara lain:
- a. mewajibkan kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/ atau menyalahgunakan narkotika,psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- b. ikut melaksanakan kan1panye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
- c. memasang papan pengumuman laran.gan. penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingk.ungan kerjanya; melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang .terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
- d. bertindak kooperatif dan. proak:tif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan badan usaha, te1npat usaha, hotel dan tempat hiburan mililmya.
- e. melaksanakan test narkoba sewaktu-waktu secara periodik.
Pencegahan melalui Pemondokan dan/ atau Asram.a
Penanggung jawab. pemondokan dan/ atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemondokan dan/a.tau asrama yang dikelolanya agar tidak dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan za.t adiktif lainnya dengan cara:
- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan pemondokan dan/ atau asrama serta menempatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. meminta kepada penghuni pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya untuk n1enandatangani surat pemyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/ atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menghuni pemondokan;
- d. melaporkan bila adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di· ungkungan pemondokan dan/ a tau asrama yang dikelolanya kepada pihak yang be1wenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan pemondokan dan/ atau asrama yang dikelolanya.
Media Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, Berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya antara lain:
- a. melak.ukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat .a.diktif lainnya; dan
- c. melah.,..,kan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i, dilaksanakan melalui:
- a. menghimbau para jamaahnya untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. membuat pengumuman tentang la:rangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca; dan
- c. memasukkan unsur narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dalam penyam.paian materi khutbah atau ce:ramah kepada para jamaahnya.
BAB VII - REHABILITASI
Pasal 30

- ( 1) Penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagairnana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
- a. tindakan meclik untu.li:: melepaskan pengguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. tindakan terapi untuk melepaskan pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
- c. tin.dakan untuk mengatasi keracunan/intokdikasi ak.ut dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- d. tindakan pasca detoksifikasi be1upa pemulihan secara terpadu baik secara. fisik, mental maupun sosial.
- (3) Guna melaksan.akan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dan instansi terkait dapat melakukan upaya sebagai berikut:
- a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor guna mendapatkan rehabilitasi;
- b. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi social kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan daerah penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- d. meningkatkan pembinaan kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pencandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
Bagian Kedua
Tempat Rehabilitasi
BAB VII - REHABILITASI
Pasal 31

- ( 1) Guna mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi resiko yang dihadapinya dan memperoleh :rujukan medis, pecandu Narkotika ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/ atau rehabilitasi sosial setelah menjalani proses asesmen.
- (2) Lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi social sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
BAB VII - REHABILITASI
Pasal 32

- (1) Pengguna/pecandu yang tersangkut masalah hukum dapat menunjukan kartu lapor diri kepada pihak yang berwajib untuk segera dilakukan rujukan kembali kepada lembaga/institusi yang mengeluarkan kartu lapor diri tersebut.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 2 (dua) kali tertangkap.
- (3) Kewajiban meajalani rehabilitasi medis dan/ atau rehabilitasi social bagi pengguna/pecandu narkotika yang tersangkut masalah .· hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperintahkan berdasarkan:
- a. putusan Pengadilan jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;
- b. penetapan Pengadilan jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melak.ukan tindak pidana narkotika.
- (4) Pecandu narkotika yang sedang rnenjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/ atau rehabilitasi sosial.
BAB VII - REHABILITASI
Pasal 33

- ( 1) Setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode terapi. yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitas.
- (2) Penyelenggara program reha.bilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis.
- (3) Catatan perubal1.an perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
- (4) Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - REHABILITASI
Pasal 34

- (1) Guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/ atau orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada IPWL.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada aya.t(l) harus memenuhi persyaratan:
- a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan narkotika; dan
- b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.
- 3) Persyaratan ketenagaan sebagahnana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang- kurangnya memiliki:
- a. pengetahuan dasar ketergantungan narkotika;
- b. keterampilan melakukan assessment ketergantungan narkotika;
- c. keterampilan melalrukan konseling dasar ketergantungan narkotika; dan
- d. pengetahuan penatalaksanaan tera.pi rehabilitasi berdasarkan jenis narkotika yang diguna.kan.
BAB VII - REHABILITASI
Pasal 35

- (1) Pecandu narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesmen..
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/ perawatan tertentu: sesuai . rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu narkotika, orang tua, wali atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (4) Pecandu narkotika yang sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.
BAB VII - REHABILITASI
Pasal 36

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 wajib melakukan ases menterha.dap pecandu narkotika untuk mengetahui kondisi pecandu narkotika.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan aspek medis dan aspek sosial sebagaimana dimak.sud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu narkotika.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial pecandu narkotika.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku pecandu narkotika.
BAB VII - REHABILITASI
Pasal 37

- ( 1) Hasil asesmen dicatat pada rekam medis a tau catatan perubahan perilaku pecandu narkotika.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalarr1 rencana rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang bersangkutan.
- (3) Kerahasia~ hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada aya.t (2) disepakati oleh pecandu narkotika, orang tua/wali/keluarga pecandu narkotika dan pimpinan IPWL.
..
BAB VII - REHABILITASI
Pasal 38

- ( 1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 43 dimaksudkan untuk memotivasi pecandu pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada pecandu pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
- a. pelayan~ untuk mernperoleh keterampilan dan kesempatan kerja;
- b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
- c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan dan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada. ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pendidikan.
- (5) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi sosial.
BAB VIII - UPAYA REHABILITASI
Pasal 39

- ( 1) Upaya Rehabilitasi adalah upaya perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalarn ketentuan perundang~undangan.
- (2) Upaya Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:
- a. rawatjalan;
- b. pasca reha.bilitasi;
- c. rawat lanjut
BAB IX - PASCA REHABILITASI
Pasal 40

- ( 1) Terhadap pecandu narkotika, psikotropika dan zat acliktif lainnya yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui SKPD terkait.
•
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaiinana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk . tim pelaksana pembinaan dan pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI
Bagi.an Kesatu
Pelaporan
BAB IX - PASCA REHABILITASI
Pasal 41

- ( 1) Tempat Rehabilitasi wajib melaporkan data/ informasi pecandu narkotika setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Bakesbangpol, Forum Masyarakat &amp; Kepernudaan dan Pol PP.
- (2) Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Balcesbangpol sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) merupakan sumber data/ informasi kegiatan Tempat Rehabilitasi.
- (3) Pelaporan data/informasi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan dengan cara:
- a. tempat Rehabilitasi memberikan laporan kepada Dinas Kesehatan untuk rehabilitasi medik dan Dinas Sosial untuk rehabilitasi sosial dengan tembusan laporan disampaikan ke BNNK Kabupaten;
- b. tempatRehabilitasimemberikan laporan kepada Bakesbangpol untuk laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan Narkoba untuk disampaikan ke Bupati;
- c. data/ informasi Kegiatan Tempat Rehabilitasi dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial juga dilaporkan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Provinsi setiap bulan d.engan tembusan disampaikan kepada BNN Provinsi;
- d. dalam hal BNN Kabupaten menyelenggarakan sendiri kegiatan Tempat Rehabilitasi laporan setiap bu.lannya disampaikan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.
- (4) Data/Informasi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:
- a. jumlah pecandu narkotika yang ditangani;
- b. identitas pecandu narkotika;
- c. jenis zat narkotika yang disalahgunakan;
- d. lama pemakaian;
•
- e. cara pakai zat;
- f. diagnosa; dan
- g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.
BAB IX - PASCA REHABILITASI
Pasal 42

Laporan sebagaim.ana dimaksud da.lam Pasal 42 ayat (4) menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan lebih lanjut.
BAB IX - PASCA REHABILITASI
Pasal 43

- ( 1) Bupati melaporkan penyelenggaraan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktiflainnya Kepada Gubemur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktujika diperlukan.
Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi
- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi Bupati dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan wajib lapor.
- (2) Kegiatan. pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penerapan prosedur wajib lapor;
- b. cakupan proses wajib lapor;
- c. tantangan dan hambatan proses wajib lapor;
- d. kualitas layanan IPWL;
- e. jumlah pecandu yang dapat mengakses layanan rehabilitasi; dan
- f. jumlah prevalensi pecandu dan peyalahgunaan narkoba .
BAB XI - PARTISIPASI MASY ARAf{AT
Pasal 46

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan obat-obatan terlarang Lainnya.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. organisasi keagamaan;
- d. organisasi sosial kemasyarakatan;
- e. lembaga swadaya masyarakat;
- f. organisasi profesi;
- g. badan usaha; dan
- h. lembaga kesejahteraan sosial.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana. dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk pemikiran, tenaga, sarana, dan dana dalam Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- (4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain melalui kegiatan:
- a. membuat forum komunikasi;
- b. melakukan penelitian;
- c. membentuk lembaga rehabilitasi; dan/ atau
- d. mengadakan forum, seminar, dan diskusi.
BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 47

- (1) Bupati, melakukan pernbinaan dan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan dan zat adiktif lainnya. pengawasan terhadap narkotika, psikotropika,
- (2) Ketentuan lebih Ian.jut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana di maksud pad.a ayat (1) di atur dalam Peraturan Bupati.
BAB XIII - PENDANMN
Pasal 48

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. Sumbangan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 49

- (1) Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya 1 Pemerintah Daerah dapat mengambil tindaka administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel dan tempat hiburan, pemondokan dan/ atau asrama yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(l)berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. denda administratif; dan
- e. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d dan e diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasa150
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 51

- i Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang men.getahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.
Ditetapkan di Tuban Pada. tanggal 4 Nopember 2016 BUPATI TUBAN ttd H. FATHUL HUDA
Diundangkan di Tuban pada tanggal 4 Nopember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN, ttd BUDIWIYANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERIE NOMOR 75
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 354-20/2016
UNTUK SALINAN YANG SAH An. SE~""TARIS DAERAH KEPALA BAGIAN HUKUM
paten Tuban
..
~~~E!!!!~¥.!:O~, SH
,,
.. 1..
r--
AN .. ,,
''~\_;.;:;,;.-:;.-- ...
gkat 1
02 199603 1 003
@
PENJEL,.l\SAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
I. UMUM
Un.dang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab rnelindungi masyarakat dan meningka.tkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika.
Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika tersebut bertujuan untuk n1encegah penyalahgunaan narkotika di daerah. Bupati melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di kabupaten yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala SKPD yang terkait dengan pencegahan dan penyalahgunaan narkotika yang dikoordinasikan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusankesatuan bangsa dan politik.
Bupati dalam melakukan fasiJitasi sebagaimana yang dimaksud melaksanakan tugas sebagai berikut:
- 1) Menyusun peraturan daerah mengenai narkotika yang memuat sekurang-kurangnya:
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dala.m rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika;
- 3) Melakukan kemitraan/kerjasama dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan: (i) Organisasi kemasyarakatan; (ii) Swasta; (iii) Perguruan tinggi;(iv) Sukarelawan; (v} Perorangan; dan/ atau (vi) Badan hUkum.
"
- 4) Melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama,dan Komunitas Intelijen Daerah untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- 5) MenyusUh program dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Peraturan daerah ini diharapkan dapat member kejelasan dan pengaturan mengenai Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, antara lain meliputi:
- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. penanganan;
- d. rehabilitasi;
- e. pasca rehabilitasi;
- f. upaya khusus bagi Pemakai Pemula;
- g. pelaporan, monitodng dan evaluasi;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pendanaan.
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa setiap upaya Pencegahan, PemberantasanPenyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
Yang dimaksud dengan asas · "Pengayoman" adalah bahwa berbagai upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyara.kat.
Yang dimaksud dengan asas "kemanusiaan" Adalah bahwa setiap upaya Pencegahan, Pemberant.asan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus mencerminkan perlindungan dan penghonnatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap masyarakat secara proporsional.
i
,.,
..
w
Yang dimaksud dengan asas "ketertiban" adalah bahwa setiap upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus dapat mewujudk:an ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
Yang dimaksud dengan asas "perlindungan" adalah bahwa setiap upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus dapat menjamin perlindungan bagi masyarakat.
Yang dimaksud dengan asas "keamanan" adalah bahwa setiap upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus dapat menjamin keamanan da.11 kenyamanan bagi masyarakat.
Y Gtng dimaksud dengan asas "kemitraan" adalah bahwa setiap upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika harus menjalin kemitraan, baik dengan keluarga, masyarakat, dunia usaha., perguruan tinggi dan organisasi social masyarakat dengan memperh.atikan aspirasi, kebutu.han dan harapan masyarakat.
Yang dimaksud dengan asas "nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum" adalah setiap Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika han1s didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat ilmiah dan jaminan terwujudnya kepastian hukum.
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 4

CukupJelas
PasalS
CukupJelas
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 9

Cukup Jelas
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 10

CukupJelas
i
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 11

CukupJelas
Hurufa
Keluarga adalah benteng utama yang dapat mencegah anak dari permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan obat-obatan terlarang Lainnya.
Hurufb
Keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sangat tergantung dengan partisipasi aktif masyarakat sehingga secara bertahap n1asyarakat sendiri harus mempunyai kesadaran dan kemampuan untuk menangkal bahaya penyalah-gunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di wilayah masing-masing.
Hurufc
Mewujudkan lembaga pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang dilaksanakan secara holistik dengan melibatkan seluruh warga sekolah, baik peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun orang tua/wali peserta didik.
Hurufd
Cukup jelas.
Hurufe
Untuk menjamin aparat Pegawai Negeri Sipil yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adikti.f Lainnya, lnstitusi Pemerintah Daerah, dan DPRD diperlukan upaya aktif dan komitemen yang tinggi dari para pimpinan instansi Pemerintah Daerah, dan DPRD sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat dan bebas Narkotika, sehingga patut menjadi contoh bagi generasi muda.
Huruff
Tempat usaha, Hotel dan tempat penginapan merupakan salah satu sarana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sering digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga Tempat usaha, Hotel dan tempat penginapan perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
Hurufg
CukupJelas
Hurufh
Berbagai upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya perlu mendapat dukungan penuh dari media massa yang harus memberikan informasi yang benar dan akurat tentang bahaya Narkotika.
Hurufi
Tempat Ibadah dan/ atau Tempat Pengajian menjadi sarana yang cukup efektif untuk membelikan pesan moral terkait larangan untuk mengkonsumsi atau bahaya peredaran Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, dan obat-obatan terlarang lainnya karena hal itu dilarang oleh agama.
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 20

Cuk:up Jelas
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 21

CukupJelas
PasaJ. 22
Cukup J'elas
Pasal23
CukupJelas
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 24

Cukup ,Jelas
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 25

CukupJelas
i
,.,
-~
'-
"
-v i,
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 28

Cukup .,Jelas
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 31

CukupJelas
Pasal32
CukupJelas
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 34

Cukup ,Jelas
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 41

CukupJelas
Pasal42
CukupJelas
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 44

Cuk.up Jelas
Huruff
Yang dirnaksud dengan "prevalensi" adalah jumlah penderita atau pecandu dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika di suatu tempat dalam suatu masa.
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 49

CukupJelas
Pencabutan izin usaha terhadap Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang telah terbukti secara hukum menjadi tempat transaksi dan/ atau peredaran Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan obat-obatan terlarang lainnya.
CukupJelas
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 51

CukupJelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 75