Unknown Unknown Nomor 16 Tahun 2023
Tentang TATA CARA PERGESERAN AI'IGGARAIT PENDAPATAN DAN BETANJA DAERAII
Berlaku: 7 luut 2014
BAB II - MEI(ANISME PERGESIRAII
Pasal 2

- (u Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Kota dapat melakukan pergeseran anggara-n:
- a. antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja;
- b. antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan
- c. antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan;
- c. keadaan darurat;
- d. keadaan luar biasa; dan
- e. adanya dana-dana khusus yang diterima pemerintah kota yang belum ditampung dalam APBD.
BAB II - MEI(ANISME PERGESIRAII
Pasal 3

- Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perg€serarl anggaran untuk unit organisasi, program, kegiatan, jenis belanja, obyek belanja dan rincian obyek belanja yang belum dianggarkan dalam APBD. (1)
- Pergeseran angga-ran sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diformulasikan dalam RKA-SKPD danlatau RKA-PPKD. {21
- Pergrcseran anggaran sebaga"imana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam DPPA-SKPD dan/atau DPPA-PPKD. (3)
- Pergeseran anggaran yang belum ditampung dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk penambahan program dan/atau kegiatan atas penggunaan dana yang sudah ditentukan peruntukkannya beserta dana pendampingnya apabila dipersyaratkan. {41
PEIiIGA.JUAN PERGESERAN ANGGARAN
BAB II - MEI(ANISME PERGESIRAII
Pasal 4

- (1) Walikota membuat surat edaran perihal pergeseran anggaran yang memuat kriteria program dan kegiatan yang dapat ditambah dan I atau diubah akibat pergeseran dan I atau pemanfaatan dana yang sudah ditentukan peruntukan dan batas waktu penyampaian usulan pergeseran anggaran.
2. (21 Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat {1) huruf c disampaikan Pengguna Anggaran SKPD kepada PPKD.
- (3) Pengajuan usulan pergeseran angga.ran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (U huruf b disampaikan Pengguna Anggaran SKPD kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Pengqjuan usulan pergeser€Ln anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {1) huruf a disampaikan Pengguna Anggaran SKPD kepada Walikota.
5. (s) Usulan perg€serarl crnggaran sebaga,imana dimaksud dalam Pasal a ayat (1), (2l1, (3) dan (+) memuat ringkasan pergeseran, alasan dilakukan pergeseran dengan dilampiri RKA-SKPD dan/atav RKA-PPKD dart/ atant DPPA-SKPD dan/atau DPPA-PPKD.
BAB V - PERSE"TUJI'AN PERGESERAN ANGCiARAIT
Pasal 5

- (1) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diverifikasi oleh TAPD, dengan dibantu tim verifikasi.
2. (21 Persetujuan pergeserarl anggaran antar rincian obyek belanja datam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh PPKD, dengan mempertimbangkan hasil verifikasi.
- (3) Persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) dilakukan oleh Sekretaris Daerah, dengan mempertimbangkart hasil verifikasi.
- (4) Persetujuan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (a) dilakukan oleh DPRD, berdasarkan usulan tertulis Walikota.
5. ts) Usulan tertulis Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat setelah mempertimbangkan hasil verifikasi.
BAB VI - PERGESERAN ANGGARAN DALAIU KEADAAN DARURAT
Pasal 6

- (1) Datam keadaan darurat, pemerintah kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
2. Pengeluaran keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk keperluan mendesak, dapat menggunakan belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan. (21
3. Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara : (3)
- a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan / atau
- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
6. {4} Penjadwalan ulang capaian target kine{a program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran beq'alan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPASKPD.
- (5) Pendanaan keadaan dimaksud pada ayat RKA-SKPD. darurat untuk kegiatan sebagaimana (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam
- (6) Pengeluaran keadaan darurat termasuk untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada Wat (21 dan (3), dapat dilakukan setelah disetujui oleh DPRD, dengan mengubah Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (7) Pengeluaran yang belurn tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam ayat t6) selanjutnya dianggarkan dalam rancang€ur perubahan APBD.
10. {8) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat berpedoman pada Peraturan Walikota yang mengatur mengenai pengeluaran untuk mendanai kegiatan keadaan darurat.
BAB VII - PENEtrAPAIT PERGESERAN ANGG}ARAN
Pasal 7

- Berdasarkan persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2), (3) dan ayat (4) Walikota mengubah peraturan walikota tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya diaaggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. (1)
- Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/ atau pengur€rngan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan walikota tentang penjabaran perubahan APBD. (2t
BAB VIII - PEI"AKSANAAN PERGESERAIT AITGGARAII
Pasal 8

- (1) Setelah peraturan Walikota yang sebagaimana dimaksud pada pasal ditetapkan maka: mengubah Penjabaran APBD 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat {Il
- a. Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD danlatau DPPA-SKPD sesuai dengan peruntukannya dan I atau
- b. Kepala PPKD menJrusun rancangan DPA-PPKD dan/atant DPPAPPKD sesuai dengan peruntukannya.
4. sebagaimana bersama-sarRa (2) Rancangan DPA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD dimaksud pada ayat (1) huruf a diverifikasi TAPD dengan kepala SKPD.
- Rancangan DPA-PPKD dan/atau DPPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diverifikasi TAPD bersama-sama dengan kepala SKPKD. (3)
- Berdasarkan hasil verilikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21, PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD. (41
- Berdasarkan hasil veri{ikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD mengesahkan rancangan DPA-PPKD dan/atau DPPA-PPKD. (s)
- DPA-SKPD danlatau DPPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran / penggu na barang. (6)
- DPA-PPKD dan/atau DPPA-PPKD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunal&lt;an sebagai dasar pelaksanaan anggararr oleh kepala SKPKD selaku PPKD. {71
BAB IX - KETTIIITUAN PEITUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang rnengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.
Ditetapkan di Kotamobagg pada tanggal 7 luut 2014
| NO | PE..IABAT | PARAF |
|------|-------------------------------------|---------|
| 1. | KEPAIf. BIDAI{G ANGGARAN | .L |
| '2. | SEKRBTARIS DFKAD | I |
| J. | KEPAI,A DPKAD | r |
| 4. | KEPAI,A BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI | u (" |
| 5. | ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI | [t- |
| 6. | SEKRE"TARIS DAERAH | w |
| | WAKIL WALIKOTA | ry |
Diundangkandi Kotamobagu
NA UTAMA MADYA NIP. 19610119 198803 1 008
pada tanggal 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
Drs. MUSTAFA LIMBALO
Gv&amp;-