PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 55 Tahun 2003
Tentang TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA PENDIDIKAN.
Berlaku: 4 Nopember 2003
N/A
Preamble

Mengingat :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2003 TENTANG TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA PENDIDIKAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- Menimbang : a. bahwa guru dan pamong belajar sebagai pendidik mempunyai peranan yang cukup penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan nasional;
- b. bahwa sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas dedikasi, pengabdian, dan loyalitas dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, kepada mereka perlu diadakan Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan;
- c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1984 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu disempurnakan;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan;
1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan (Lembaran Negara Tahun
1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1789);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA PENDIDIKAN.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan yang selanjutnya disebut dengan Satyalancana Pendidikan adalah Tanda Kehormatan Negara yang diberikan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan negara kepada guru dan pamong belajar yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Guru adalah pendidik baik yang berasal dari pegawai negeri sipil maupun bukan pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada :
- a. Taman Kanak-kanak/Raudathul Athfal/Bustanul Athfal;
- b. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa;
- c. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
- d. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan;
- e. Sekolah Luar Biasa; atau
- f. Sekolah Republik Indonesia di Luar Negeri.
3. Pamong Belajar adalah pendidik, pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai pamong belajar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
4. Tempat terpencil adalah tempat yang karena letak geografis dan/atau kondisi alamnya menyebabkan kesulitan, kekurangan, atau keterbatasan sarana/prasarana, pelayanan pendidikan, kesehatan, perhubungan, persediaan kebutuhan pokok, dan kebutuhan sekunder lainnya sehingga menimbulkan kesulitan bagi penduduk dan penghuninya.
5. Daerah khusus adalah lokasi tempat guru mengajar yang rentan atau sedang terkena bencana alam seperti banjir, gempa bumi, longsor, letusan gunung berapi, daerah bergejolak, lokasi pengungsian, daerah kumuh/desa tertinggal berpenduduk miskin/di bawah garis kemiskinan, baik di dalam maupun di luar perkotaan.
6. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.
BAB II - BENTUK, UKURAN, WARNA,
Pasal 2

Bentuk, ukuran, dan warna Satyalancana Pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
BAB II - BENTUK, UKURAN, WARNA,
Pasal 3

Satyalancana Pendidikan mempunyai derajat yang sama dengan Tanda-tanda Kehormatan Satyalancana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III
Pasal 4

Satyalancana Pendidikan dapat diberikan kepada guru dan pamong belajar yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
BAB III
Pasal 5

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
- a. persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) angka 2 Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 tentang Ketentuanketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan;
- b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah :
- a. melaksanakan tugasnya sebagai guru sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun secara terus menerus atau selama 8 (delapan) tahun secara terputus-putus bagi guru yang bertugas di tempat terpencil;
- b. melaksanakan tugasnya sebagai guru sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun secara terus menerus atau selama 6 (enam) tahun secara terputus-putus bagi guru yang bertugas di daerah khusus selain daerah bergejolak;
- c. melaksanakan tugasnya sebagai guru sekurang-kurangnya selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus atau selama 90 (sembilan puluh) hari secara terputus-putus atau tewas/gugur dalam melaksanakan tugasnya, bagi guru yang bertugas di daerah khusus yang merupakan daerah bergejolak;
- d. melaksanakan tugasnya sebagai guru atau pamong belajar sekurangkurangnya selama 8 (delapan) tahun secara terus menerus dan mempunyai prestasi besar di bidang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing serta mendapatkan penghargaan dari Pemerintah, Badan/Lembaga baik nasional/ internasional bagi guru dan pamong belajar yang bertugas selain di tempat terpencil dan daerah khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan waktu pelaksanaan tugas dan penilaian prestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur oleh Menteri.
BAB IV - TATA CARA PEMBERIAN
Pasal 6

Satyalancana Pendidikan diberikan dengan Keputusan Presiden, atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Tanda-tanda Kehormatan.
BAB IV - TATA CARA PEMBERIAN
Pasal 7

Pemberian Satyalancana Pendidikan dilaksanakan dalam upacara resmi, pada peringatan :
- a. Hari Pendidikan Nasional, tanggal 2 Mei;
- b. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus;
- c. Hari Guru Nasional, tanggal 25 November.
BAB IV - TATA CARA PEMBERIAN
Pasal 8

Pemberian Satyalancana Pendidikan dapat dilakukan secara anumerta.
BAB IV - TATA CARA PEMBERIAN
Pasal 9

- (1) Pemberian Satyalancana Pendidikan disertai dengan penyerahan piagam.
- (2) Bentuk piagam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.
BAB IV - TATA CARA PEMBERIAN
Pasal 10

- (1) Pemberian Satyalancana Pendidikan dilaksanakan oleh Presiden atau atas nama Presiden oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota atau Kepala
Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (2) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada pimpinan tertinggi unit kerja di lingkungannya masing-masing.
BAB IV - TATA CARA PEMBERIAN
Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian Satyalancana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, diatur lebih lanjut oleh Menteri.
BAB V - PEMBERIAN SATYALANCANA PENDIDIKAN SECARA BERULANG
Pasal 12

Guru dan pamong belajar yang telah memperoleh Satyalancana Pendidikan dapat diberikan Satyalancana Pendidikan secara berulang, apabila guru dan pamong belajar yang bersangkutan memenuhi persyaratan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
BAB V - PEMBERIAN SATYALANCANA PENDIDIKAN SECARA BERULANG
Pasal 13

- (1) Pemberian Satyalancana Pendidikan secara berulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan melekatkan tanda simbol pendidikan ?Tut Wuri Handayani? yang berwarna emas pada pita gantung Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan yang telah dimiliki oleh guru dan pamong belajar yang bersangkutan.
- (2) Bentuk tanda simbol pendidikan ?Tut Wuri Handayani? pada Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah ini.
BAB V - PEMBERIAN SATYALANCANA PENDIDIKAN SECARA BERULANG
Pasal 14

Pemberian Satyalancana Pendidikan secara berulang hanya dapat dilakukan untuk sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
BAB V - PEMBERIAN SATYALANCANA PENDIDIKAN SECARA BERULANG
Pasal 15

Tata Cara Pemberian Satyalancana Pendidikan secara berulang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Satyalancana Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
BAB VI - WAKTU PEMAKAIAN
Pasal 16

- (1) Satyalancana Pendidikan hanya dapat dipakai pada upacara-upacara hari besar nasional, Hari Pendidikan Nasional, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Guru Nasional, dan upacara-upacara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pemakaian Satyalancana Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - PENCABUTAN HAK MEMAKAI
Pasal 17

Guru dan pamong belajar yang telah memperoleh Satyalancana Pendidikan, dicabut haknya untuk memakai Satyalancana Pendidikan, apabila yang bersangkutan :
- a. memperoleh kewarganegaraan lain;
- b. dijatuhi hukuman pidana oleh putusan Hakim Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- c. diberhentikan tidak dengan hormat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- d. menjadi anggota organisasi yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

- (1) Satyalancana Pendidikan dapat diberikan kepada Warga Negara Asing.
- (2) Persyaratan bagi Warga Negara Asing untuk memperoleh Satyalancana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. bertugas sebagai guru di tempat terpencil, sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus atau 15 (lima belas) tahun secara terputus-putus;
- b. memiliki ijin mengajar dari Pemerintah Republik Indonesia;
- c. memperoleh persetujuan dari negara asal untuk dapat menerima Satyalancana Pendidikan.
- (3) Warga Negara Asing yang telah memperoleh Satyalancana Pendidikan, dicabut haknya untuk memakai Satyalancana Pendidikan apabila yang bersangkutan dijatuhi hukuman pidana oleh putusan Hakim Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan/atau dideportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Satyalancana Pendidikan kepada Warga Negara Asing dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

Bagi guru yang telah memperoleh Satyalancana Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1984 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan, dapat diberikan Satyalancana Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini sebagai pemberian Satyalancana Pendidikan secara berulang.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20

Satyalancana Pendidikan dapat diberikan kepada guru yang bertugas di daerah khusus yang merupakan daerah bergejolak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1984 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan, dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Nopember 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Nopember 2003 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd.
BAMBANG KESOWO
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundangundangan II
Edy Sudibyo
P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2003
TENTANG
TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA PENDIDIKAN
I. UMUM
Guru dan pamong belajar sebagai pendidik mempunyai peran yang sangat strategis dan merupakan faktor kunci dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Peran tersebut perlu dilaksanakan di sekolah dan masyarakat sekitarnya dengan penuh dedikasi, pengabdian dan loyalitas, baik oleh guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil maupun bukan pegawai negeri sipil dan pamong belajar.
Sebagai penghormatan dan rasa terima kasih atas pengabdian dan prestasi yang dicapai serta jasa yang diberikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara terutama kepada guru yang bertugas di tempat terpencil dan daerah khusus, atau guru dan pamong belajar yang berprestasi besar di tingkat Kabupaten/ Kota, Propinsi, Nasional dan/atau Internasional, sudah sewajarnya Pemerintah memberikan penghargaan. Dengan penghargaan seperti itu, tidak saja korps guru dan pamong belajar tetapi juga secara perseorangan akan terangkat harkat dan martabatnya. Kondisi seperti ini akan meningkatkan persaingan yang sehat antar guru dengan didasari motivasi kerja dan motivasi berprestasi yang besar. Kondisi seperti itu akan dipetik siswa berupa penyelenggaraan proses atau kegiatan pembelajaran yang efektif, efisien, produktif, dan berkualitas.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1984 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan, baru diatur pemberian penghargaan kepada guru yang berstatus pegawai negeri sipil yang bertugas di tempat terpencil dan berprestasi, sedangkan guru yang berstatus bukan pegawai negeri sipil, guru yang bertugas di daerah khusus dan yang berprestasi besar di tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi, Nasional dan/atau Internasional belum terwadahi, sehingga dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1984 dengan menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan yang baru.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

Cukup jelas
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

Cukup jelas
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Cukup jelas
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Cukup jelas
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Yang dimaksud dengan persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) angka 2 Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 tentang Ketentuanketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda kehormatan adalah :
- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berakhlak dan berbudi pekerti baik.
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan daerah khusus yang merupakan daerah bergejolak adalah daerah dimana terjadi gangguan keamanan yang dilakukan oleh gerakan separatis bersenjata atau kelompok lain yang nyata-nyata dapat mengganggu, mengancam, atau merusak kredibilitas, keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bahwasanya guru yang ditugaskan pada daerah khusus yang merupakan daerah bergejolak dapat diberikan Satyalancana Pendidikan karena yang bersangkutan berpotensi mendapatkan ancaman fisik dan jiwa.
Huruf d Cukup jelas
Cukup jelas
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Cukup jelas
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Cukup jelas
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Yang dimaksud dengan pemberian Satyalancana Pendidikan secara anumerta adalah pemberian Satyalancana Pendidikan yang diserahkan kepada ahli waris guru dan pamong belajar yang tewas/gugur, baik pada waktu melaksanakan tugasnya maupun karena pada saat pemberiannya yang bersangkutan telah meninggal dunia.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Cukup jelas
Cukup jelas
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Cukup jelas
Cukup jelas
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Cukup jelas
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Cukup jelas
```
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Cukup jelas
```
Cukup jelas
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Cukup jelas
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Cukup jelas
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Cukup jelas
Cukup jelas
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Cukup jelas
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1984 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan tersebut disamakan dengan pemberian Satyalancana Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, sehingga kepada yang bersangkutan dapat diberikan Satyalancana Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini sebagai pemberian secara berulang sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Cukup jelas
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Cukup jelas
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4333
LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 55 TAHUN 2003
TANGGAL : 4 NOVEMBER 2003
TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA PENDIDIKAN
KETERANGAN:
A. BENTUK DAN ARTI GAMBAR
Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan berbentuk bundar dengan di sebelah luar setangkai kapas dan padi, terbuat dari logam berwarna perunggu.
Pada Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan terdapat belencong menyala bermotif burung garuda yang menggambarkan sifat dinamis, gagah perkasa, mampu dan berani mengarungi Tanah Air Indonesia.
Nyala api berarti keagungan dan keluhuran pengabdian tanpa pamrih.
Ekor dan sayap garuda digambarkan masing-masing lima yang berarti satunya kata dalam perbuatan.
Buku merupakan sumber ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bidang segi lima dan bintang menggambarkan alam kehidupan Pancasila. Sebelah belakang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan terdapat tulisan REPUBLIK INDONESIA
B. UKURAN MEDALI
| Jari-jari satyalancana berikut padi dan kapas ... | 17,50 | mm |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------|
| Lebar tangkai padi dan kapas masing-masing ... | 2,50 | mm |
| Jari-jari lingkaran titik-titik sebelah dalam ... | 12,50 | mm |
| Jari-jari lingkaran titik-titik sebelah luar ... | 13,50 | mm |
| Jari-jari bintang ... | 2,00 | mm |
| Jarak antara titik tengah bintang dengan titik tengah | 7,00 | mm |
| satyalancana ... | 2,00 | mm |
| Tinggi huruf Pendidikan ... | 4,00 | mm |
| Jari-jari cincin penggantung luar ... | 2,50 | mm |
| Jari-jari cincin penggantung dalam ... | | |
C. UKURAN MINIATUR
Jari-jari satyalancana berikut padi dan kapas
Lebar tangkai padi dan kapas masing-masing
Jari-jari lingkaran titik-titik sebelah dalam
Jari-jari lingkaran titik-titik sebelah luar ... 7,50 mm
Jari-jari bintang
Jarak antara titik tengah bintang dengan titik tengah
satyalancana
Tinggi huruf Pendidikan
Jari-jari cincin penggantung luar ..
Jari-jari cincin penggantung dalam ..
8,50 mm
1,50 mm
6,50 mm
1,00 mm
3,00 mm
1,00 mm
3,50 mm
2,50 mm
D. WARNA DAN UKURAN PITA GANTUNG MEDALI
Warna dasar pita biru tua dengan lima lajur putih yang membagi dalam enam bagian yang sama besarnya.
Ukuran:
Panjang 50,00 mm
Lebar 35,00 mm
Lebar lajur putih .. 2,00 mm
E. WARNA DAN UKURAN PITA GANTUNG MINIATUR
Warna dasar pita biru tua dengan lima lajur putih yang membagi dalam enam bagian yang sama besarnya.
Ukuran :
Panjang .. 45,00 mm
Lebar jalur putih 1,00 mm
Salinan sesuai dengann aslinya
SEKRETARIAT KABIENT RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II ttd. Edy Sudibyo
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 55 TAHUN 2003
TANGGAL : 4 NOVEMBER 2003
PIAGAM TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA PENDIDIKAN
KETERANGAN:
A. UKURAN PIAGAM
Panjang 40,00 mm
Lebar 30,00 mm
B. WARNA PIAGAM
Kuning.
Salinan sesuai dengann aslinya
SEKRETARIAT KABIENT RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II ttd.
Edy Sudibyo
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
II
KETERANGAN:
A. BENTUK TANDA ULANGAN
Simbul Pendidikan Tut Wuri Handayani
B. UKURAN
Tinggi .. 8,00 mm
Lebar .. 6,00 mm
LAMPIRAN III PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 55 TAHUN 2003 TANGGAL : 4 NOVEMBER 2003
TANDA ULANGAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA PENDIDIKAN
TANDA ULANGAN I TANDA ULANGAN
C. WARNA
Emas
Salinan sesuai dengann aslinya
SEKRETARIAT KABIENT RI
Kepala Biro Peraturan Perundangundangan II ttd. Edy Sudibyo
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI