PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 24 Tahun 2011
Tentang No Description
Berlaku: 24 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
'I
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Pera tu ran Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.
1. Undang-Undang Nomor 1 O Tahun 2003 tentang Pembentukan Kota Tomohon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
, I
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah deng9n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Oaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik · Indonesia Nomor 4890);
Menetapkan
.'
I
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENT ANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON.
SABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Intern selanjutnya disingkat (SPIP) 2. Pemerintah, adalah yang Sis tern Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organrsasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik .
'I
- 4 Pemenntah Oaerah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Walikota adalah Walikota Tomohon.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
- 7 lnspektorat Kata adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota
- 8 Perangkat Oaerah adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kata Tomohon.
9. Audit adalah proses identtfikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektrt dan professional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivrtas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi mstansi pemerintah. 10. Revru adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiata'n tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
11
- Evaluas, adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
12.
Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
," I
13.
14.
'
1.
2.
3.
Kegiatan Pengawasan lainnya ada/ah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan. pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP adalah Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Walikota Tomohon tentang penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen pemerintahan daerah, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program/kegiatan pemerintahan daerah/perangkat daerah dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan.
Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanqqunqjawab dengan memperhatikan asas keadilan. kepatutan. dan manfaat untuk masyarakat.
Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Walikota melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kota Tomohon.
Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
:
,
Nomor 60 T ahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.
N/A
Preamble

Mengingat,
- I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Llngkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana tdah diuhah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 19, Tambahan Lem.baran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Das...Pokok-pokok Agraria (Lembe.ran Negara. Republik lndone·ia Tahun 1960 Nomor 104, Te.mhahan Lembe.re.n Negara Republik Indonesia Nomor 20431;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Pakaa l!&gt;Cbagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembe.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Te.mbahan Lembaran Negara Republik Indone·ia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembe.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Te.mbe.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4189);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Be.ngunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247):
6. Undang-Unde.ng Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbangan Keuange.n Antara Pemerintah Puse.t dan Pcmerintahan Daerah (Lembe.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembe.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. 8, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembe.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimane. telah diubah kedua kali denge.n Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Trunbahan Lembe.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guru, Bangunan dan Hak Pak&amp; Ata· Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3643);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tane.h [Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembo.ran Negara Republik lndoneoia Nornor 3696);
12. Peraturan Pcmerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalru:n Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indoneoia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneoia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tcntang Penetapan Besamya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan PBB·P2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone·ia NoinOr 4200);
14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuang!ln Daerah (Lembaran Negara Republik lndoneoia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoneoia Nomor 4578);
15. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara. Pcmberian dan Pemanfoatan Inaentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retnbuoi Daerah (Lembo.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesie..Nomor 5161);
16. 16.Peraturan Daerah Kabupatcn Tub811 Nomor 06 Tuhun 2007 tentang Po\rok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2007 Seri E Nomor21);
17. 17.Peraturan Daerah Kabupatcn Toban Nomor 05 Tahun 2011 tcnt,mg Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2011 Seri B Nomor 1);
18. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdeoaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupatcn Toban Tahun 2012 SeriBNomorOl);
•
MEHUTUBKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATl IElll'rANG l'BTUl'{J'OK PELAK&amp;ANAAN PEMUll'GUTAN PA.JAK B11lWl DAN BAifGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN TUBAif.
KETENTUAII' UMUM -·· Dalam Peraturan Daerah ini yang dimakaud dengan :
-•
- l. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupatcn Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Toban.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah s,esua,i dengan peraturan perundang› undangan.
5. Sadan Pendapatan, Pengelola.an Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah BPPKAD Kabupaten Tuban
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak arlale.h kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yanc beroifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imba!BII ·ecara langm.mg dan di!,Unakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah ""kumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesa.tuan, l&gt;a.ik yang melakukan usaha maupun yang tidal&lt; melakukan usaha yang meliputi perseroan tcrbatas, perseroan kornanditer, perseroan lainnya., badan usaha milik nega:ra (BUMN], atau badan uoaha IIlillk daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, lrongsi, koperasi, dana pensiun, perselrutuan, perlrumpulan, yayasan, organ!sao! maasa., organioasi sooial politik, at.au organisasi la!nnya, leml&gt;aga dan bentuk badan lainnya termaouk kontrak investasi kolektif dan bentuk uoaha tetap.
'
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan clan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas butni dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasa.i, dan/atau dimanf"8.tkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang dlgunakan untuk kegiatan usaha pcrkelrumm, perhutanan dan pertambangan.
9. Pcmungutan PBB-P2 adalah auatu rangkaian kegiatan mulai dari pcnghimpunan data objek clan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang aampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawaa.an penyctorannya.
3. 10.Bumi adalah permukae.n bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kola.
4. I I. Bangunan a&lt;lalah konstruksi teknik yang ditanrun atau di!ekalkan secara tetap pada. tanah dan/atau perlill'Bn pedalaman dan/atau laut.
12. Tanah adalah lmgian dari permukaan bumi yang diatasnya melekat hak-hak atas tanah yang d!atur dalam Undang› Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
6. 13.Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud da!am Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.
7. 14.Nila.i Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksijulll beli yang terjadi secara wajar dan bi!amana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan haru atau NJOP pengganti.
8. 15.Ni!ai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOPTKP acla!ah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/ha:rga objek paja.k yang tida.k dikenakan pajak.
16. Nilai Jual Objek Pajak: Pengganti, yang selanjutnya disebut NJOP Pengganti e.dalah sue.tu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan parla haail produksi. objek pajak tersebut.
•
- 17, Subjek Pajak adalah orang pribadi atau boAafl yang dapat dikenakan pajak.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Bad.an meliputl pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan pernndang-undangan perpajakan daerah.
19. Maaa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi d..,.,.,. l&gt;agi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
- 20.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibe.yar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak seauai dengan ketentuan peraturan pen.mdang-undangan perpajakan Dacrah.
- 21,Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang srullljutnya disingkat LSPOP adalah. surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek objek PBB-P2 sesuai ketentuan Pcraturan Perundang› undangan Pcrpajakan Dacrah.
- 22.Nomor Objek Pajak, yang selanjutnya disingka.t NOP adalah nomor yang dibcrikan kepada Wajib Pajak seb-agai sa:rana dalam administraai perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri a.tau. identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewa.jiban perpajakannya.
23. Surat Pcmberitahuan Pajak Terute.ng, yang ·rlanjutnya disingke.t SPPT ade.le.h sure.I yang digunake.n untuk memberitahuke.n besamya PBB-P2 Perdesa.an dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
- 24.Surat Setoran Pajak Daerah, yang aelanjutnya disingkat SSPD ade.lah bukti pembe.yaran atau penyetoran pajak yang telah dile.kukan dengan menggunakan formulir atau telah dlle.kukan denge.n cara le.in ke k.as da.erah mele.lui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 25.Surat Keletapan Pajak Daerah, yang oelanjutnye. d!singkat SKPD adale.h sure.t ketetape.n pajak yang menentukan hesarnyajumlah pokok pajak yang tcrutang.
26.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya di·ingkat SKPDKB adalah $urat ketetapan pajak yang rncnentukan besarnya jumlah pokok pajak, jum!ah kredit pajak, jurnlah kekurangan pemba,Yaran pokok paJak, besru:nya sanksi adIIllllistrasi, dan jum]ah pajak yang ltlasih harus dibayar.
27. Surat Kctetapan Pajak Dacrah Kurang Baya:r Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT &lt;idalah surat ketetapan pajak yang mcnentukan tambahan ala· jUJtt!ah pajakyang ditetapkan\_
28.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihi!, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketctapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak Sarna besru:nya dcngan jum!ah kredit pajak atau pajak tidak terulang dan tidak ada kredit pajak.
- 29.Surat Ketetapan Pajak Daer-ah Lebih Baya:r, yang ·elanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karcna jum!ah kredit pajak !cbih be= daripada pajak yang lcrulang atau seharusnya dibayar.
- 30.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sankai &lt;idministratif bcrnpa bunga dan/atau ,~~
31. Daftar Himpunan Ketctapan dan Pembayaran yang ·elanjutnya disingkat DHKP adalah Bulru Himpunan yang memuat data lokasi Obyek Pajak, alamat subyek pajak, besar pajak tcrntang dan pembayaran pajak masing-masing desa/kelutahan,
32.Surat Koputusan Pcmbetulan adalah surat keputusan, yang membctulkan kesalahan tulis. kesalahan hitung, dan/atau kekelirnan dalam penerapan ketentuan tertentu da!am peraturan perundang-unrlangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Sun&gt;t Pemberitahuan Pajak Terntang, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pcmbetulan, atau Surat Kcputusan Kebere.tan.
•
- 33.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan tcrhadap Surat Pembcritahuan Pajak Tcrhutang, SUrat iktetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapen Pajak Daerah KUJang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kunmg Bayar Tambe.ban, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pcmungutan oleh pihak keti,:a yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 34.Putusan Banding adalah putusan badan peredi!an pa,jak atas banding terhadap Surat Kcputusan Kel&gt;eratan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35. Pcnelitian adalah serangk:aian lregiatan untuk mcncocokkan data dan perhitungan pajak terutang pada SPOP dan/atau SSPD sesuai dengan peraturan penmdang-undangan yang berlalru setclah di!akukan pembayaran kc kas daerah kecuali pajak terutang nihil sesuai ketentuan yang berlaku.
36. Pcmeriksaan adalah serangkafan kegiatan menghimpun dan mimgolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilabanakan secara objektif dan profcsional berdaaarkan suatu stander pemcriksaan untuk mengQji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan lretentuan pcra.turan perundang-undangan perpajakan daerah.
BABD
PEMUNGUTAN PBB-P:li
Paaal.2
- (1) Dal.run rangka pemungutan PBB-P2, Pemerintah Oaerah membentuk basis data. PBB-P2.
2. (21 Pernbcntukan Baoio Data. PBB-P2 oebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilak!ianakan mclalui pendaftaran, pendataan, dan peni!aian objek pajak PBB-P2.
3. 131 Basis Data. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) da!1 ayat (2), berasal dari pelimpahan Direktorat Jenderal Pajak Kemcnterien Kcnangar, RepubLik Indonesia yang ter-tuang dalam Aplikasi Sistem Manajemen [nformasi Otijek Pajak PBB-P2.
•
- (4) Aplikasi Sistem Manajemen lnfo=si Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan suatu aplikasi yang mengintegras;kan proses bisnis pengclolaan administmsi PBB-P2 yang meliputi kcgiatan-kegiatan sebagai berikut:
- pcndaftaran;
3. ,. pendataan;
- c. penilaian;
5. ' pcnetapan; e. penerimaan;
6. ,. pelayanan; dan
7. ,. penagihan;
8. ,. kcberatan.
- 15) Pemerintah Daerah dapat mengcmban~kan Aplikasi Sistcm Manajemen lnfurmasi ObJek Pajak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan te!m.ologi,
10. ~·· (l) Dalam mngka &gt;nenjaga validitas basis data yang dilimpahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementeri,u, Keuangan Republik Indonesia sebagaiman9 dimaksud dalam l'asal 2 ayat (3) sebagai akibat perkembangan/perubahan Subjek dan Objek PBB-P2, Pcmerintah Daerah melakukan pemeliharaan basis data Sistcm Manajemen Info=si Objek Pajak.
- 12) Pemeliharaan basis data S1stern Manajemen Informasi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di!alrukan dengan =·
- a. Pasif, yaitu keg!atan petncliharaan basis data yang dilakukan oleh Pemgas BPPKAD berd1tsarkan Iaporan yang diteritna dari Wajib Pajak dan atau pejabat/instansi tcrkait.
13. b, Akiif. yaitu kcgiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh BPPKAO dengan cara. mencocokkan dan menyesuaikan data objelt. pa.jak dan subjelt. pajalt. yang ada dengan keadaan sebenarnya d1 Japangan atau mencocokkan dan menycsuailt.an nilai jual olajek pajak denga.n rata-rata nilai pasa:r yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur petnbentukan basis data.
... m PbGELOL.\All ADMlNISTRASJ PHB-P2 Raglan Keutu Pe11daftua11 ... ,.
- (I) Pendaftaran objek PBB-1'2 dilakukan oleh subjek Pajak dengan earn mengisi SPOP dan LSPOP.
- (2) Wajib Pajak yang tnem.i!lki NPWP mencatumkan NPWP dalam kolom yang tersedia d.alam. SPOP.
- (3) SPOP dan LSPOP diisi dengan Jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani clan dioarnpaikan kcpado. BPPKAD, selambat› lambatnya 30 (tiga puluh) hm-i setelah tanggaJ diteritnanya SPOP oleh Subjek Pajak atliu kue.Mnya,
- (4) Fonnulir SPOP disediakan dan dapal diperoleh dengan cuma-cuma di BPPKAD a.tau di tempat-tempat lain yang ditunjuk.
- (5) Bentuk formulir $POP d"" LSPOP sebagaimana tercantum dalam lampir-an l Peraturan Bupe.ti ini.
llaglan KedJU.
- Pendataan -· (I) Pendataan subjek dan ol!jek PBB-P2 dil.akukan oleh BPPKAD dengan menuangkan ha.silnya dalam formulir $POP dan LSPOP dengan ketentuan sebaga.i berikut:
- a. Sctiap We.jib Pajak wajib mengisi $POP clan l.SPOP.
- b. SPOP dan LSPOP sebogaimona dimakoud pada huruf a, haruo diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak a.tau kuasanya disertai dengan Iampiran-Iampiran yang diperlukan dan disampaikan kcpada BPPKAD.
- c. Terhadap SPOP dan l.SPOP yang sudah tidak ada perubahan da.ta. ohjek pajak, su!ijek pajak maupun Wajib Pajak maka. data. dapat digunakan untuk penetapan PBB·P2 tahun ·el,u,jutnya.
- {2) Pcndataan subjek dan objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat dilakukan dengan CQrQ:
- a. penyampaian dan pemant&amp;.u!lil pengemballan SPOP;
"
- b. identifikasi objek pajak;
- c. verifikasi data objek pajak; dan/ a.tau
- d. pengukuran bidimg objek pajak .
...,.
- (I) Sctiap objek pajak dibcri NOP.
- (2) Struktur NOP tenliri dari 18 (delapan belasl digit dengan ketenlll"11 sebagai berikut:
- a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;
- b. digit k&lt;,-3 dan ke-4 merup!lkan kode kabupaten;
- c. digit ke-5 """'Pai dengan digit ke-7 merupakan kode kecarnatan;
- d. digit ke-8 """'Pai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan/ desa;
- o. digit ke-11 sarnpa.i dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;
- f. digit ke-14 sarnpai dengan digit ke-17 men:tpakan kode urut objek pajak; dan
- g. digit ke- 18 merupakan kode tanda khusus .
...,,
- (11 Pendataan torhadap mutasi utuh tidak rnenghilangkan NOP induk.
- (2) Pendataan terhadap mutasi pece.h, m!lSing-mas;ng penerima pecahan mendapatkan NOP l&gt;aru, sioa tanah letap menggunakan NOP l=a.
- (3) Pendataan terhadap mutasi pecah tanpa a.da .;..,, malra NOP diberikan kepada salah satu penerima mutasi pecah.
- (4) Terhadap NOP yang hilang diberikan NOP baru .
...,,
Persyaratan dikcluarkannya NOP :
- a. melampirkan alat bukti kepemilikan atau penguasaan atau pemanfaatan;
- b. sura.t ketcrangan dari desa/ kelurahan;
- c. mengisi formulir SPOP dan LSPOP disertai. tanda tangan Wajib Pajak atau kuasanya.
Bacfa11Kotlga. h..,. ... hw,
- (1) Penllalan terhadap Objek PBB-P2 sebagai dasar untuk menetapkan NJOP oleh SPPKAO.
- (2) Kegiatan penilalan dapa\_t dilaksanakan melalui:
- a. penilaian massal, dimana nilai jual objek bumi dihitung berdasarkan nilal indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap zona nilai tanah sedangkan NJOP 13angunan dihitung berdasarkan Daftar Bia.ya Komixmen Bangunan:
- b. penilalan individu diterapk:an pada objclc: pajak umum yang bernila.i tinggi a tau objek pajak khusus.
- (3) Kegiatan penilaian sebagaimana dim.aksud pada aya.t (2) dilakukan dengan tiga pendekatan pcnilaian, meliputi .
- a. p,,ndekatan data pasar;
- b. pendekatan biaya; dan/ atau
- c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (4) l'&lt;,nilaian dengan pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dini!ai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilal jualnya oudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
- (5) Penilaian dengan p,,ndekatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hun,f b dilakukan untuk penilaiar, bangunan dengan care. memperhitungkan blaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dlkurangi dengan pcnyusutan.
- (6) l'&lt;,ndek:atan kapitalisasl pendapatan sebagaimana dimala,ud pada ayat 13) huruf c dilakukan pada objek-objek yang menghasilkan (komersil) dengan cant menghitung a.tau memproycksibn se)uruh pendapatan atau oewa d!l!am satu tahun terhadap objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya. ope:rasional, dan hak pengusaha.
- (7) Pelaksanaan keglatan !elrnis pcnilaian selanjutnya. akan diatur dengan Peraturan Kepala BPPKAD.
- (8) Tabel penyusutan scbagaimana tercantum d!l!am lampiran )J Peraturan Bupati Jni.
"
Raglan Keempat Penetapo.D ... ,.
0,,,sar Pelll"nu.D, Tarif daa
- (l) Daaar pengcnaan PBB-P2 adalah NJOP.
Can Pen&amp;J,Ut1.ft&amp;1ln PaJak ... ,
- (2) NJOP sebagaimaru, ditnaksud pada ayat (!) Penetapan besarnya ditetapkan dengan Kcputu""11 Bupa.ti.
- (3) Torif PBB-P2 scbe,gai berikut:
3. a.untuk NJOP sarnpai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diteta.pkan scbesar 0,12% (no! koma dua belas person) per tabun;
4. b.untuk NJOP di at.as Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapk:an sebesar 0,22 % (nol koma dua puluh dua persen) per tahun.
- (4) Besa:ran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud p!ida ayat (3) dengan dasa.r pengenaan pajak sebagaimaru,\_ dimaksud pada ayat (1) setclah dikunmgi NJO?TKP dengan rumus:
Bcsaran Pokok PBB-P:2 -Tarif x (NJOP - NJOPTKP)
- (5) Penghitungan bese.ran Pokok PBB-P2 dituangkan dalam '=· \_,
2. lfitai Jw,J Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NJOPTKP J -·· (!) Besarnya NJOPTKP PBB-P2 ditetapkan Rp. 10.000.000,00 (ocpuluh jut.a rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (2) Apabila Wajib Pajak mempunyai kbih dari I (satu) objek pajak berupa bumi atau bangunan, maka NJOPTKP d1kenakan untuk J objek pajak lrumi atau bangurnm.
Paragrat 3
P&lt;ongiabm. clan Pe.nyampaian SPPT
Tata cara Pellffbitan, :Paoal.12
- (1) B&lt;:rdasarkan SPOP, BPPK/\D menerl:,itkan SPPT.
- (3) BPPKAD mencetak DHKP.
- (2) SPPT PBB-P2 diterbitkan di awal tahun masa pajak secru-a -~.
- (4) Scbelum disru-npaikon. kc Wajib Pajak, dilakukan peneli!lan data. SPPT den8an data DHKP.
"
- (5) SPPT yang telah diteliti dioerahkan kepada Desa/Kelurahan dengan dibuatkan berita acara serah terima SPPT untuk disrun.paikan kepada Wajib Pajak\_
- (6) Setelah penclitian selesai dibuatkan berita acara dan laporan basil penelitian SPPT rangk:ap J de:ngan rincian rangkap ke-1 untuk BPPKAD, rangkap ke-2 untuk Desa/Kelurahan, dan rangk.a.p ke-3 untuk larnpiran berita acara penelitian.
3. (?) Desa/Kelurahan wajib mernbuat laporan penyampaian SPPT secara b.,.kala kepada BPPKAD.
4. (SJ SPPT PBB-P2 harus sudah sampai ke Wajib Pajak paling larnbat 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan oleh Kepala
5. °"" (ll] Bentuk, dan isi formulir SP!'J' clan DHKP sehogaimona. tercanturn dalam larnpiran III dan Jampiran JV Pcraturan Bupati ini.
Paa.I 13
- (l) Apabila Wajib Pajak tidak mengisi dan mcnyam.paikan SPOP, ketetapan PBB-FJ ditclapkan sec-ara Jabatan oleh BPPKAD dengan ditcrhltkan SKPD.
- (2) SKPD diterbitkan tidak secara &lt;nasal.
- (3) SKPD disampaikan lcepada Wajib Pajak olch BPPKAD.
- (4) Bentuk dan isi formulir SKPD sebagairruma tercantwn da1atn lampiran V Peraturan Bupati ini.
Bllgia.n Kelima
PenerinllUlD
Pan.grar 1
Tata Can. Pombayanu, dan Poayetunm
Pua! 14
- (1) PBB-P2 yang terutang dibayar di Kas Daerah melalui Bank Tempat Pt:mbeyw-an PBB-P2 dengan mcnggunakan SPPT, SKPD, SKPDKB, dan SKPDJIBT.
- (2) Pembayaran P8B-P2 sebaga.lrnana dimaksud pada ayat (I) dilakukan oleh wajib Pajak atau mela.lui Petugas Pemungut PBB-P2 Dcsa/Kelurahan.
"
- [3) Pembayaran PBB-P2 mclalui Petugas Pemungut PBB-P2 Desa/Kelurahan sebagaimaru,\_ dhnaksud pada ayat (21 diatur den~an Keputusan Bupati.
- (4) Pembayaran PBB-P2 melalui Desa/Ke!urahan harus mengisi Oaftar Penerimaan Harian PBB-P2. Petugas Pcmungut
- (5) Bank Tcmpat Pembaya:ran sebagaimaru,\_ dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5] Bentuk clan isi fonnulfr Daftar Penerimaan Harian PBB-P2 tereantum dalam lampir,m VJ Peraturan Bupati ini. \_,,
- (1) PBB-P2 hams dibayarkan sebelum lewat jatuh tempo pembayarnn.
- (2) Jatuh tempo pcmbayru-an PBB-P2 aclalah yan~ tercantum dalam SPPT.
- (3) Jatuh tempo pembaya,-an PBB-P2 sebagairnana dimaksud pada ayat (2) di-pkan berdasar KeputusQfl Bupati.
- -·· (II Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran mempero!ch SSPD.
- [21 SSPD dibuat rangkap 3 (tiga) dengan rincian:
- a. Lem bar kc-1 diberikan kcpada Wajib Pajak;
- b. leJnbar ke-2 dibcrikan kcpada Ocsa/Ke!urahan; dan
- c. Lem bar kc-3 untuk Bank tempat pembayarae.n PBB-P2.
- (3) SSPD dianggap sah apabila tc!ah ada tanda validasi dari Bank Tempat Pembayaran.
- (4) Bentuk clan isi formulir SSPD sebagaimaru,\_ tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini. \_,
T~mpat Pe=bayuan
Pual 17
- (l) Bank tempat pembayaran PBB-P2 mencatat pener!maan pcmbayaran PBB-1'2 dalam rekening penampungan.
- (2) Rclrening Pcnampungan sebagaimaru,, dirnaksud pada ayat (l) adalah rekcning penampungan pencrimaan khusus pcmbayaran PBB-1'2.
"
- (3) Dalam hari y,,ng sarna Bank tempat pembayaran PBB-P2 menyctorkan hasi! pencrimaan PBB-P2 dilampiri SSPD lembar ke 3 kepada Bank pernegang kas daerah dan menycrahkan SSPD lcmbar ke 2 kepada Oeaa/Kelurahe.n.
2. (41 Bank Pemegang Kas Daerah mencatat penerimaan PBB-P2 dalam rekening penerirnaof' 'Ulerah.
3. (51 Bank Pcmegang Kas Daerah melaporkan penerimaan PBB-P2 kepada Panerintah Dacralt ·etiap hari Scnin.
Pt-naglh-,,
Parqrarl
Tata cara Peaerbitan, Pengisian dan Penyampda1a Sll'D
Pa..lll 18
- (1) Pcnagihan dilaksanakan melalui l'·neta.p!lll PBB-P2.
- (2) Penagihan sebagaim.ana dirnaksud pada '\}'Qt (1) dapat diikuti dengan Surat Teguran d.an/ atau Surat Pak&amp;a,
- (3) Sebelum ·ural teguran diberikan, dilakukan upaya persuasif selatna satu bulan setelah jatuh t,,mpo.
4. (41 Surat teguran sebagairnana dimaksud pada ayat (3) diberika.n 7 (tujuh) hari setelah dilakukw, upaya l'ersuasif.
- (5) Surat paksa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasa:rkan peraturan petundang-undangan.
6. 61 Bentuk dan (onnulir STPD sebagaimana tercantum dalam lampiran Vl!J Pcraturan Bupati ini.
Ta.ta cara Penerbitan, Pe:a.glslan duo Pe117DDp...,\_ SKPllKB
Pantgraf2 dan SKPDKBT
N/A
Pasal 19

- (1) SKPDKB ditcrbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan atau ketcrangan lain temyata jumlah PBB-P2 terutang kurang dibayar
2. 121 Sl&lt;PDKBT diterbi!kan apabila ditemukan data baru dan/atau data yang scmula bdurn tcrungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelall. diterbitkan SKPDKB;
- (3) SJ&lt;PDKB dan SKPDKBT diterbitkan paling lambat I (satu) buian setelah penemuan data b8TI.l.
- (4) Bentuk formulfr SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tercantum dalam larnpinm IX Peraturan Bupati ini.
Tata
"
Cua Peughapuaan Piutaq Pajak YallC Sudah
...,,,
Paraen,13 Kedalu··nia
- [I) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan p,,nagihan sudah kedaluwarsa dapat dilakukan p,,nghapusan.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuslt:an adalah piutang Pajak yang tercantum dalam ,
- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDKB;
- d. SKPDKBT;
- e. STPD; &lt;Ian
- f. Surat Keputusan Pemberulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding\_
- (3) Penghapusan piutang pajak yang diperkirakan tid!lk dapat a.tau tidak mungkin ditagih lagi ocbagaimana dimaksud pada ayat (l ), dilakukan terhadap piutang pajak dari;
- a. Wajib Pajak yang mcninggal dunia dcngan tida.k meninggalkan harta warisa.n dan tidak mempunyai ahli waris, a.tau ahli waris tida.k dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan Surat Kw,rangan Kematian dan surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang mP-ninggaJ dunla tersebut tidak mcninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, dari pejabat yang berwenang;
- b. Wajib Pajak yang tid.ak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan f;.Urat ketcnmgan dari pejal&gt;at yang berwenang yang menyatakan l&gt;ahwa Wajib Pajak memang benar-benar sudah tidak mempunyai harte. kekayaan lagi;
- c. Wajib Pajak yang hak penagihannya telah kadaluwarea;
- d. Wajib Pajak yang tidak de.pat ditagih lagi karena sebab lain, misalnya Wajib Pajak tidak do.pat ditemukan, dokumen tidak lengkap atau tidal&lt; dapat ditelusuri lagi disebabhn keadaan yang tidak de.pat dihindarkan seperti bemcan.a alam, kebakaran, rusak diaki.batkan cuaca a tau h-=;
"
- e. Wajib Pajak Badan yang telah selesai prosea pailitnya; dan
- f. Objek Pajaknya tidak ada.
- (4) Untuk memastikan piutang pajak yang tidak dapat ato.u tidak mungkin ditagih lagi s.ehegaimana dimakeud pada ayat (3) huruf a clan huruf b, di!akukan penelitian lapangan atau penelitian administrasi dan hasilnya dituangkan dalam laporan he.sil penelilian ·etempat atau laporan basil penelitian administrrun.
Pua! 21
- [1) Pejabat melaks,makan penelitian Iapangan dan/atau penelitian admlni,trasi guna memru.tikan piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi.
- (2) Pejabat znenerbitkan surat perintah penelitian Iapangan dan/ a tau penehtian administrui terhadap piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih Iagi.
Paaal 22
- (IJ Penelitian adtninistrasi atau penclitian lapangan dilakukan terhadap setiap objek pajak.
- (2) Penelitian administrasi seean,\_ kolektif hanya dapat dilalrukan terhadap piutang pajak yang benar·benar telab kcdaluwarsa atau dokumen pendulrungnya tidak lengka.p sebageimana dimaksud dafarn Pasal 20 ayat (3) huruf c, huruf d clan huruf e Peraturan Bupati ini.
Paaal 23
- (II Laporan hasil penelitian lapangan dan laporan hasil penelitian administrasi sebageimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) disampaikan keprula Bupati paling sedikit l[satu) tahun seka!L
- {2) Laporan sebe.galrnana dimaksud prula ayat (II dijrul.ikan bahan penyusunan Keputusan Bupati tcntang Pcnghapusan Piutang Pajak.
Bqlan Ketajuh
Pe!a,yanan
Pa""1 24
Pelayanan tcrhadap semua jenis layanan yang berhubungan dengan pem,asalahan PBB-1'2, adaioh sebe.gai berikut:
- a. pemlaftaran objek pajak adalah pendaftaran objek pajak baru, ba.ik dilakukan olch Wajib Pajak sendiri maupun dikarcnakan pendataan ulang oleh petui;:as Pendataan;
"
- b. mutasi Subjek/Objek pajak adalah pendafuu-an ulang objek pajak dikarenakan a.danya pen,bahan yang disebabkan oleh perubahan luas baik tanah maupun bangunan, perubahan SP"3ifik:asi tanah maupun bangunan serta adanya mutasi objek pajak, pendaftaran ula.ng subyek pajak dikarenakan adanya perube,han subyek pajak baik perubahan secara utuh rnaupun perubahan yang dipecah-pecah;
- c. pembetulan SPPT/SKPD adal&lt;&gt;h pendaftaran permohonan pembetulan SPPT'/SKPD karena saJah IlamB,, salah alama·., salah hitung dan atau salah zona nilai tanah;
- d. pembatalan SPPl'/SKPD arlalah pendaftaran pennohonan pembatalan SPPT /SKPD;
- e. pengurangan atas Besar,iya Pajak Te!'\ltang adalah pendaftaran permohonan pengurangan pajak terutang oleh Wajib Pajak, Permohonan tersebut terjadi akibat bcncana alam/hanra tanrumm/hal-hal lain yang luar biasa clan berfungsi massa scrta kondisi oubjek pajak telah memenubi persyaratan unOJk diberikan pengurangan alao besamya pajak terutang;
- f. pcnghapusan/pengurangan sanksi administrasi sdaloh pendaftaran permohonan pengurangan denda terjadi akibat ktidak tmunpuan Wajib Pajak;
- g. salinan SPPT/SKPD adalah pendafta.ran permohonan Wajib Pajak atas salinan SPPT / S!&lt;PD;
- h. kcberatan a.dalah Pcndaftaran perrnohomm atas kesalahan penunjukan Wajib Pajak;
- i. peru:ntuan kcmbali tanggal jatuh tempo adalah pendaftaran permoh011an penentuan kernbali tanggaljatuh tempo;
- j. keberatan alas pajak terutang adaloh pendaftaran pern,.ohonan kebe:ratan atas pajak temtang. Keberatan alas pajak len,tang terjadi !&lt;arena kesalahem menghitung luas bumi dan/atau bangunan, kesalahan pcnilaian serta kesalahan pene:rapan NJOP;
- k. rcotituoi adalah pendaftaran permohonan pengembalian kelebihan paJakyang dikeluarkan/dibayarWajib Pajak; dan
1. kornpcnsaoi PBB adalah kelebihan pembayaran PBBnya diprrhitungkan dengan hutang PBB lainnya yang sudah/bclum jatuh tempo alas permintaan wajlb pajak untuk diperhitungkan d=gan ketetapElll PBB yang akan datang,
Baglan
- (I) Wajib Pajak dapat mengajukan kebecatan kepada Kepala BPPKAD Illas :
Kedelapan ~ ... --,.
11. SPPT;
- b. SKPD;
3. 11.SKPDKB;
4. b.SKPDKBT;
- c. SKPDLB;
6. d.SKPDN;
- e. STPD; dan
- f. Pemotongan bcrdasarkan daerah. lltau pemungutu.o.n oleh pihak ketiga. -tuan perundang-undangan perpajakan
9. (21 Pcrmohonan keber11tan harus memenuhi persyaratan sel&gt;agai berikut:
- a. keberatan diajukan ·ecara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan diserta.i ala·an·alllSan yangjelas;
- b. keberatan hams diajukan dalarn jangka walrtu paling lama 3 (tigaj bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pcmungutan rsebagaimana dimaksud pada ay11t (!), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan l&gt;ahwajangka waktu itu tidal&lt; dapat dipcnuhl k.arena al11san diluer kekllrulaannyll; dan
12. -c. keberatan d1tpat diajukan apabil1t wajib pajak telal1. rnernbayar paling ..,dikit sejurnlah yang telah disetujui wajib pajak.
- (3) Keberatan yang tidllk memenuhl persyaratan -Sebagaim1111a dirnaksud pada 11yat (2) tidak dianggap sebagai ·urat keberatan sehingga. tidak dipertimbangkan.
- (4) Tanda terirna surat keberatan yang diberikan oleh Kepala BPPKAD atau tanda pengiriman ·urat keberatan rnelalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan sura.t keberatan.
15. (SJ Dalam jangka waktu paling Iam11 12 (dua be.las) bulan sejak tanggal surat keberatan, Kepala BPPKAD harus rnen,beri keputus11n ata· keberatlln yang di'\iukan.
- (6) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak te1ah membayer paling sedikit 50 % (lirna puluh pcr·enJ dari utang paja.knya.
- (7) Keputusan Kepala BPPKAD atas surllt keberatan dapat berupa rncnerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak terutang.
- (81 Apabila dalam jangka waJrtu sebagaimana dirnaksud pada aya.t [5) telah lewat dan Kc!"'la BPPKAD tidak memberi lreputusan make. keberatan yang diajulran dianggap dikabulkan.
- (9) Apabila wajib Pajak tidak biaa menerim.a. atas keputuaan kebcratan yang diajukan, maka wajib pajak dapat mcngajukan banding kepada Badan ?etadilan Pajak,
- (10) Tata cara pengajl.lB.n banding sesuai dengan pcraturan perundang-undangan yang berlalru.
- (11) Bentuk formulir perrnohonan keberatan sebagaimana terca.ntum dal.a.m lampiran X Pern.turan Bupati ini.
-w
Al'fGSUR,\N DAl'f l'ENUNDAAN PEIIIBAYARAN PAJ..UC
Paa.I 26
- (!) Syarat-syarat pengajuan pembayaran sccara angsuran dan atau penundaan:
- a. wajib Pajak mengajukan surat permohonan angsuran dan atau penundaan pembayaran discrtai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada BPPKAD.
- b. permoho~an diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali kalau dalam keadaan memaksa dapat diajukan setelahjatuh tempo.
- c. menyatakan beaamya jumlah pajak yang dirnohonlran untuk diangaur dan/atau ditunda pembayarannya selama jangka waktu tertentu.
- (2) Tata cara pembeyaran seca:ra angsuran dan/atau penundaan diatur sebagai berikut:
- a. wajib Pajak membuat surat kcsanggupan atau slll"E.t pemyataan angsuran dan/atau penundaan pcmbayaran yang dituangkan dalam Slll"E.t Perjanjlan Angsuran dan atau pcnundaan pembeyaran yang telah diS&lt;"diakan BPPKAD,
- b. Surat Perjanjian Ang·uran dan/atau penundaan pembayaran ditandatangani olch Wajib Pajak dan diketahui/ disetujui oleh Kepala BPPKAD.
n
- c. petnbayaran angsuran dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama I (·atu) tahun, &amp;cdangkan untuk penundaan pembayarnn paling lama 4 (empat) bulan.
- d. Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dcngan apa yang tdah ditentukan dalam surat perjanjian angsuran dan/atau penundaan, maka akan dikenakan tindakan huku&lt;n sesuai dengan ketentuan pcratunm perundang-undangan tnengcnai penagihan pajak dengan SuratJ&gt;aksa.
Pua.127
Kepala BPPKAD berhak untuk mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak 1,mtuk mengangsw- dan/atau tnenunda pemba}'aran.
=v
PEll'GEMIL\UAH KEl,EBIH!l.l'f Per.alAYAR.\N PAJAK; l'lullll 28
- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pcrnbaya:ran J)ajak kei:,ada Bupati/ Kepala BPPKAD dcngan melampirkan folocopy bukti setonm pajak yang telah diba:yarkan / SSPD untuk masa pajak yang dimintakan pcngembalian kelcbihan pembayaran.
- (2) Kepala BPPKAD menugaskan pctugas untuk melaksanakan penelitian kepada Wajib Pajak untuk dibuatkan Lapo,an Hasil Pene!itian.
- (3) Kepala BPPKAD mcnerbitkan SKPDLB kepada Wajib Pajak apabila, Laporan Hasil Pemeriksaa.n tnenemukan kdebihan pembayaran pajak.
- (4) Berdasa:rk:an SKPDLB sebagaimana dimaksud pad.a ayat (3) ditetapkan pengeml&gt;alian kelebihan pembayaran pajak.
- (5) BPPKAD memberitahukan kepada Wajib Pajak bahwa kelebihan pembayaran pajak sudah dapat diambil.
- (6) Bentuk dan furmulir SKPDLB sebe,gaimana tereantum dalam Iampiran XI Peraturan Bupati ini.
=w
PElfDAFTARAl'f OIIYB.K BARO D4N MUTASJ
PoDdaltaran Obyek Bani
...,,,
- (I) Permohonan pendaftaran obyek baru dap,,.t diajukan oleh Wajib Pajak yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau bangunan tnemperoleh tnanfaat atas bumi, dan/atau menriliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Bentuk fonnulir Pendaftaran Obyek Pajak Ban, sebageimano ten:antum dalam lampiran XII.
Bagian.Kedua
- Jllutul -·~ (I) Apabila terjadi perobahan data Pajak aklbat pemecahan maupun penggabungan obyek pajalc dapat d.ilak\lkan muta~i wajib pajak.
- (21 Pennohonan mutasi ha,uo memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pennohonan mutasi hanya dapat di~kan oleh Wajib Pajak atau kuasanya. secara p,,rorangan atau kolektif paling lama 3 (tiga.) bulan Mjak tanggal diterima Surat Ketetapan/ Keputusan diterbitkan;
- b. mutasi dapat diajukan apabl\a Wajib Pajak telah membayar 100 % {seratus per·enJ dari utang pajaknya;
- c, SPPT hasil dari proses mutaoi akan diterbitkan pada saat cetak masal tahun berikutnya;
- (3) Bentuk formul!r permohonan mutasi obyek dan subyek perorangan sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII Peraturan Bupati ini.
24
PEHllBTULAN DAlf ..\_\_m
== PBMBATALAJI' Pcmbetllla11 ...,,,
Atas pennohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepa]a BPPKAD &lt;la.pat membetulkan kesalahe.n hills, kesalahan hitung. dan/atau kckeliruan penerapan ketentuan tertentu do.lam peratunm perundang-undangan perpajakan t,,rhadap surat keputusan a tau surat ketetapan sebagai berikut:
- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDLB
- d. STPD;
- e. Surat Ketetapan Pemberian Pengurangan PBB-P2;
- f. Surat Ketetapan Pembetulan;
- g. Surat Ketetapan Keberatan;
- h. Surat Keputusan Pemberian lmbalan Bunga;
- i. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
10. J, Surat Kg,utusan Penghapusan Sanksi AdministraBi;
- k. Surat Keputusan Pengurang,,.n Ketetapan Pajak; a.tau
- I. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
Pual 32
Pem.betulan sebagairmma dimaksud dalam Pasal 30 meliputi pe:mbetulan atas kesalah1tn atau kckeliruan yang tidak mengandung p,ersen~ketaan antara petugas pajak dan Wajib Pajak, yaitu :
- a. kesalahan ttilis, meliputi kesalahan penul!Mn Nomor Objek Pajak, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat objek pajak, nomor surat keputusan atau sure.I ketetapan, Tahun Pajak, dan/atau tanggaljatuh tempo pembayaran;
- b. kesalahan hitung, meliputi kesalahan pcnjumlahan, pengurangan, perke.lie.n, dan/atau pembagian suatu bil,mgen; dan/atau
3. c, kckcliruan penerapan ketentue.n tertentu de.lam peraturan perund&amp;ng-undangan PBB-P2, antara lain kekeliruan dalam pencrapan tarif, kekeHruan penempan Nilai Pcrolehan Objek .Pajak Tidak Kena Pajak (NPO?TKP), kekeliruan pengenae.n PBB-P2, dan/atau kekeliruan pencra.pan sankai administrasi.
Paalll 33
- (1) Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kue.Mnya oecara perseorangan paling lama 3 ltigaJ bulan oejak tanggal diterima surat ketetapan/keputusan.
- (2) Permohonan pembetulan sebagairnana dimaksud pada ayat (l) hams memenuhi ketentuan sebagai herikut :
3. a, setiap perrnohonan hanya dapat diajukan untuk l (oatu) surat keputuaan atau surat ketetapan;
- b. diajukan secara t,,rtulio dalam bahasa lndoneoia diaertai alaoan dan bukti yang mendukung permohonan;
- c. diajukan kepa.da Kepala BPPKAD;
- d. Surat pennohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau OT8Jl8 yang diberi ku"-""; dan
- e. Pembetulan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar 100 % (oeratus persen) dari utan,g pajaknya alau teiah Iunas utang pajaknya.
8. 131 Permohonan pembetulan yang diajukan secara kolektif harus memcnuhi peroyara.tan sebagai berilrut:
- b. diaj\!Mh untuk SPPJ' Tahun Pajak yang sama dengan Pajak yang 'J'erutang untuk actiap SPPT paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- c. diajukan secara tertulio dalam bahasa Indonesia discrtai alasan yang mendukung permohonannya; dan
- d. dia,jukan kepada Kepala BPPKAD mc\alui Kepala Desa/Lurah.
- (4) Tangga] pem~rimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproseo surat perrnohonan sebagairnana dimaksud pada ayat (I) adalah tanggal terima surat Wajib Pajak.
...
-
- (I) Pennohonan pembetu!an yang tidak memenuhi ketentuan scbagaimana dimak,;ud dalam Pasal 32 tidak dipertimbangkan.
- (2) Apabila pennohonan pembetulan scbagaimana dimaksud pada ayat (ll, diterima/ditolak Pejabat memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak a tau kuaBanya.
"
Palla] 35
- (I) Paj11bat memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud daJam Pasal 30 dal.run jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tangga] surat permohon,m pembetuian diterima dan SI&gt;Pr basil pembetulan akan diterbitkan pada saat eetak masal tahun berikutnya.
- (2) Keputusan sebagaiman11 dimahud pada ayat (I) dapat berupa menambahken, mengurangkan atau menghapuskan PBB-Pl yang terutang atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan l1tinnya, a tau menolak permohonan Wajib Pajak.
- {JJ Apabila Pejabat tidak memberi kt,putusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat II), permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan diterbitkan surat keputusan sesuai permohonan.
Pual 36
Keputusan pembetulan dapat diterbitkan secara jabatan atas kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan kctentuan terttmtu dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
N/A
Pasal 37

- (I) Apabilll keputusan sebagrumana dimaksud dalam Pasal 34 atau Pe.sal 35 mao.ih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu d!l!am peraturan perundang-undangan yang bcrlaku, Pejabat dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara, j11batan m11upun atas permohonan Wajib P11jllk sepanja.ng rnemenuhi ketentuan sebagllimana dirnllksud dlllrun P11Slll 32 Pctaturan Bupa.ti ini.
- 12) Bentuk formulir permohonan pembetulan SPP'f/SKP/STP eebagaiman11 tercantum do.lam !runpiran XIV Peratl.!rlln Bupati inL
BacfanKedua
Pembatalan
Paoal.38
- (1) Atas pennoh= W11jib Pajllk a.tau atau Pejabat yang ditunjuk SPP'f /SKPD/STPD yang tidal&lt; benar. !&lt;arena jabatannya, Bup11ti dapat membatalkan
- (21 SPPT/SKPD/STPD yang dapat dibataJk:a., oecara. jabatan adalah :
- a. objck pajaknya tidak ada.
- b. hak outijek pajak terhadap objck pa,jak dinyatakan batal b"1"daserkan keputusan pejabat yang berwenang atau keputusan hakim yang sudah ber)aku secara tetap;
- c. objck pajak yang termasuk pengecualian oebagai obj&lt;':k pa,jak PBB-P2 dan objek pajak yang digunakan o)eh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan; clan
- d. objek pa,jak yang tercantum da.lam SPPT/SKPD/STPO berdasarkan keputusan pembatal!lil penetapan seba!!'U wajib pajak.
- (3) Kcpala BPPKAD menerbitkan Surat Kcputusan Pcmbatalan SPPT/SKPD/STPO .
PENGURANGAN K&amp;TBTAPAN PAJAK TERUTANG
...,,,
- (II Pengurangan dapat d1berikan kepada Wajib Pajak:
- a. karena kondisi tertentu objek pa,jak yang ada hubungannya dengan oubjek pajak dan/atau ke.rcna sebab-sebab tertentu lainnya;
- b. daJam hal objek pa,jak terkena bencana alarn atau sebab Jain yang luar biasa.
- c. pennohonan pengurangan pajak hanya do.pat diajukan o)eh wajib pa,jak atau kuasanya secara perorangan maupun kolektif paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan ditecbitkan.
- 121 Kondioi tertentu objek pajak yang ada hubungannya denge.n subjek pajak dan/atau karen.a sebab--sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (11 huruf a untuk:
- a. Wajib Pajak orang pribadi mellputi:
- 1) otijek pa,jak yang We.jib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kernerdekaan, veteran pcmbela kemcrdek:aan, penerima tanda ja..a bintang gerilya, atau janda/ dudanya;
"
- 2) objek pajak berupa. lahan pertanian/ l)CJ'kebunan/ perikanan/ peternakan yang haa!lnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpengha&amp;ilan rcndah· '
- 3) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasi!annya semata-mata berasal dari pensiunan, ""hingga kewajiban PBB-P2nya sulit dipenuhi;
- 4) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewa,jiban PBB-P2nya sulit dipenuhi; &lt;Ian/ a.tau
- 5) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan drunpak positifpembangunan;
- b. We.jib Pajak be.clan yaitu We.jib Pajak badan yang mengalarni kerngian &lt;Ian kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidal&lt; dapat memenuhi kewajiban nllin.
- 13) Bencan&amp; alarn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa a.tau serangkaian perlstiwa yang disebabkan oleh alain antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekcringan, angin topan, dan tanah longsor.
7. 141 Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimakaud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wal,ah penyakit tanaman, clan/ atau wabah hama tanaman.
PIUlal40
Besarnya pengurangan yang dlberikan :
- a. Sebesar paling tingg:i 75% (ti.tjuh puluh lime. persen) drui PBB-P'2 yang terutang dalam ha! kondisi tertentu .,.bagaimana dime.ksud dalaln Pasal 38 eye.I (2) huruf a angke. I);
- b. Sebesa&lt; paling tlngg:i 50% Olma puluh persen) drui PBB-P'2 yang terutang dalaln hB.l kondisi tertcntu sebage.ime.na dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a angka. 2), angke. 3), angka. 4), dan/atau angke. 5), atau Pasal 38 ayat (2) huruf b; atau
3. c, Sebesar paling tinggi 100% lseratus persen) drui PBB-P'2 yang ten.Hang dalarn ha! objek pe.je.k terkena bencana alaln atau sebab lain yang luar biasa sebe.gaimana dime.ksud dalarn Pa·al 38 ayat (3) atau ayat (4).
Pa,nol 41
- Ill Pengurangan sebagairnana dimaks-ud dalam Pasal 39 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT, SKPD dan STPD.
- 121 PBB-P2 yang terutang yang tercantun, daJam SPPT, SKPD, clan STPD sebagalmana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan dencl~ administrasi.
- (3) SPPT, SKPD dan STPD sehogeimona dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan Pengurangan tidak dapat dimlntakan pengurangan denda admin1straoi sehagaimona dimaksud de.lam Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2012 t&lt;,ntang PBB-P2.
Pa.Nl 42
- (1) Pengurangan diberikan atas permohonan We.jib Pajak yang diajukan secara:
- a. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantun:, dalam SPPT, SKPD dan STPD PBB-P..l; atau
- b. perseorangan atau kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantwn dalam SPPT.
- (2) Permohonan Pengurangan sccara kolektif sebagaimana dimaksud pa.dB. ayat ( 1) hul'\lf b dapat diajukan:
- a. sebelum SPPT diterbitkan dalam ha! kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam PaW 38 ayat (2) huruf a angka I, pengurangan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau
- b. setelah SP?l' diterbitkan dalam hal:
- 1) kondisi tertentu sebagaimana dirnaksud d!illlIIl Pasal 38 ayat (2) huruf a angka 1, pengurangan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- 2) kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 121 huruf a angka 2, angka 3. angka 4, atau angka 5. pengurangan PBB-P2 yang terutang paling hanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau
- 3) oQjek pajak ...,hagaimana dirnaksud dalam Pasal 38 ayat (3) atau ayat (4) pengurangan PBB-P.l yang terutang paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- {3) l'&lt;,rmohonan l'&lt;,ngurangan yang diajukan secBra perseorangan sebage.iniaru,\_ dhnaks,,,j pada ayat (1) bun.if,. he.rus memenuhi persye.ratan:
- a. I (satu) pennohonan untuk 1 (·"tu) SPPT atau SKPD, dan STPD PBB-P2;
- b. diajuke.n seca:ra tertulis da!am bahaoe. Indonesia dcngan mencantumkan besarnya pcrsentase P&lt;,ngurangan yang dimohon disertai alasan yangjelas;
- c. diajukan kepada Kepala BPPKAD;
- d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD dan STPD PBB-P2 yang dimohonkan Pcngurangan;
- e. Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajlb Pajak, dan dalam ha! Sura.I 1'&lt;,rmohonan ditandatange.nl oleh bukan Wajib Pajak berl.e.ku ketcntuan sebe.gai berilrut:
- 11 Surat pcrmohonan haru,, dile.mpiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terulang lcbih dari Rp. 2.000.000,00 (duajuta rupiah);
- 2) Sura.I permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- f. diajukan dalam jangka waktu:
- 1) I (satu) blllan terhitung scjak tanggal diterimanya SKPD dan STPD PBB-P2 atau scjak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2;
- 2) 3 (tigal bulan tcrhitung sejak tangga.1 diIBrimanya SPPT, sejak tanggal terjadinya bencana alam, atau sejak tan!!!!al terjadinya sebab lam yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu t.ersebut tidak dapat dipenuhi kar&lt;:na keadaan di luar kekuas.aannya;
- g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kceuali dalam ha! objek pajak terkcna bencana alam atau oebab lain yang luar biasa; dan
31
- h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD dan STPD PBB-1'2 yang dimohonkan Pcngurangan, a.tau dalam. hal diajukan keberatan da.n telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan da.n atas Surat Keputuoan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
- (4) Pennohonan Pengurang.an yang dia.jukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
3. a, l (satu) pennohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yangsama;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dcngan meneantumkan besarnya pereentase Pengurangan yang dimohon disertai alaMn yangjelao;
- c. diajukan kepada. Bupati melalui :
6. II pengurus Legium Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat a.tau pen gurus organisas.i lainnya yang terkait;
- 2) Kepala Desa/Lurah setempat, untuk pens,,.juan pennohonan sebagaimana di.ma.bud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a angka 2 dan angka 3;
- d. dilampiri fotokopi SPPr yang dhnohonkan P=gurangan;
- e. diajukan dalam jangka waktu:
10. IJ 3 (tiga.) bulan terhitung sejak tangga] d!terimanya SPPT;
- 2) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tangsaJ terjadinya bencana alam; atau;
- 3) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal tcrjadinya sebab lain yang luar biru,a, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI oetempal bagi pemohon yang berstatus veteran, pengurus &lt;irganisasi terka.it lainnya, atau Kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan bahwa da]am jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di lua,- kekuasaannya;
- f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tuhun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalrun ha! objek pajak terkena bencana alam atau scbab lain yang Juar biasa; dan
- g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan.
"
- ~·.., (I) Pennobonan Pengurangan ·ecara perneorangan dan kolektifyang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam ha! permohonan d&lt;tpat dlpertimbangkan ,ebagaimana dimaksud pada ayat (II, Bupatl d!l!am jangka waktu paling lama 30 ltiga puluh) hari kerja scjak tangga1 permohonan tersebut diterima., harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendQSari kepada Wajib Paj&lt;tk, Pengurua LVRI ba.gi pemohon yang berstatus veteran, atau pengurus organisasi terkait. Pcngurangan tidak
l'aaa.144
- (I) Bupati dapat rnenolak atau mengabulkan permohonan pengurangan aecara perseorangan dan kolektif yang memenuhi persyamtan sebagaimana dhnaksud dalam PMal 38.
- (2) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Bupati harus memberikan jawab,,,ri aw.~ pcnnohonan pengumngan ::,ecara pe111tl011lllg8Il dan kolektif yang merncnuhi persyaratan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (3) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan terlampaui, maka permohonan dianggap dikabulkan.
- (4) Bentuk surat pennohonan pengurangan secara pribadi/kolektif scbagaimana tercantum dalarn lampiran XV peraturan Bupati ini. \_.,
- (II Pemberian pengurangan secara perorangan dan koiektif diatas Rp. 5.000.000,00 (limajuta rupiah) dengan peraetl.Ijllilll Bupati.
- (21 Pemberian pengurangan secfila perorangan dan kole~ scbesar Rp. L.000.000,00 (·atujuta rupiah) s/d Rp. 5.000.000,00 ( Iima juta cupiah) dengan persetujuan Sekretaris Dae.-ah.
- (3) Pemberian pengurangan secara perorangan dan kolektif diba··-'-, ·-· ,. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan persetujuan Kepala BPPKAD.
=a
Pengba.pUIIUl/Pe"&amp;Uraa.gan Sanbi Admbliatraal Pua146
- (1) Bupati karenajabatan atau alas pennohonan Wajib Pajak dapat menghapu·kan atau mengurangkan sanke.J administrasi berupa bung,,., denda, dan l«·naikon PBB-P2 yang tcrutang dalam ha! sanksi tersebut dikenakan kan,na kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karcna kesalahannya.
- (2) Permohonan pcnghapusan atau pengurangan sanksi administra·i ·etas SKPD atau STPD seb&lt;&gt;gaimana dimaksud pada ayat (!) disampaikan ·ecru-a tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan SKPD, atau STPD dengan memborikan alaaan yang jelas.
3. 131 Bupati mcnerhltk:an Jreputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak SUmt Permahonan sel&gt;Ageimana dimaksud pada e.yat (2) diterima.
- (4) Apabila Bupati tidak menerbitkan keputusan dalam waktu. sebagaimana dimaksn,l pada ayat (3), pcrmohonan pengha.pu·an atau pengurangan sank!!i PBB-P2 yang diajukan dianggap dikabulkan sesuai permohonan.
=· SALiffJUI SPPI, Kl&lt;BERATAJI' PENUNJOKAN WAJIB PAJAK DAN PEIIENTUAN KEllBALI JATUH TEMPO
Bagian Keaatv.
SallnaaSPPT
Pua14T
- (1) Pcmbetulan Salinan SPPT/SKP/ST? adalah proses pcnerhltan SPPT/SKP/STP scbagai pcngganti SPPT/SPPT/STP yang ruaak, hilang
- (2) Pcrrnohonan Salinan SPPT haru· memenuhi ayarat sebaga.i bcrikut:
- c. Salinan SPPT/SKP/STP diajukan secara tertuli· dalam baha.sa lndone·ia dcngan dis&lt;,rtai alasan-alasan dan kepcrluan yangje\as;
- d. Melampirkan foto copy ICTP we.jib pajak yang masih ber\aku;
5. e, Mclamplrkan futo copy bukti pelunasan PBB-P2 Tahun berjalan; dan
- f. Pihakyang rnengamhil. SPPT menur&gt;juklran lCTP Asif.
- (3) Bentuk formulir pemi.ohonan Se.linan SPPT/SKP/S'l'P sebagaimana teccantum dalam lampiran XV] Pcraturan Bupati ini, . ...
I(oberatan Penunjnltan WIIJib Pajak
- (I) Keberatan penunjukan sebagai Wajib Pajak adaloh ketidak·ctujuan seseorang don/atau badan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak.
..,.. -~
- (2) Perrnohonan keberatan penunjukan sebagai Wajib Pajak diajukan seco:ra tertulis dalam bahasa Indonesia discrtai alw,on› alasan yangjelaB,
- (3) Bentuk form.ulir permohonan keberatan penunjukan acbagai Wajib Pajak acbagaimana teccantum daleun lampiran XVII l'&lt;,raturan Bupati inL
Baglan l(etlp Penenblan l(embllli Jatub Tompo
Pa...:149
- (1) Pcncntuan kembali jatuh tempo pembayaran adalab penentuan kcmbali tanggal/saatjatuh tempo pembayaran atas permintaan wajib pajak karena kctcrlambatan diterimanya SPPf.
- 12) Pennohonan pencntuan kembali jatub tempo pembe,yaran secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai aiasan› ala,um yangjelas.
- (3) lkntuk formulir pcrmobonan pcnctuan kembali jatuh tempo pembayaran sehagaimana tercantum dalam Jampiran XVIII P&lt;,raturan Bupati ini.
=n
RE8TlTUSI DAN 1(0MPENl:IA8I
Bagian I(eaata
Roatltlllll
h~~
- (l) «estitus! atau kelehihan J&gt;=bayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalab kelehihan pembayaran pajak humi dan bangunan yang dil&lt;embalikan kepada wajib pajak daleun bentuk uang tunai a tau pemhindahbukuan.
- (2) Permohonan restitusi diajukan seca:ra tem,Jis dalam bahruia Indonesia dengan disertai alas an-aiasan yangjelas.
- (3) Bentuk fonnulis pennohonan restitusi aebagairnana tcrcantum da!!lDl lampiran XIX Peraturan Bupati ini.
8aglaD X..dua Kompet19UI -··
- (l) Kompensasi PBB ada!ah kelebihan pemba,Yaran Pajak Bun,i clan Bangunan yang diperhitungkan dengan hutang !ainya yang sudah/helum jatuh tempo atau pennintaan wajib pajak untuk diperhitungl&lt;Bn dengan ketctapan Pajak Bumi clan Bangunan yang akan de.tang.
- (2) Pennohonan kompensasi diajukan secam tertulis dalam bahasa Indonesia dengan diserta.i alas an-alasan yangjelas.
- (3) Bentuk formulis permobonan kornpensasi sebagaimana tcrcantum de.lam lampiran XX Peraturan Bupati ini.
... =
TATA CARA PEMRRll&lt;SAAN P88-P2
Patilll S:!i
- (1) Kepala BPPKAD berwenang melakuk:an Pcmeriksaan dengan tt.tjuan untuk m,,nguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB› P2 dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketcntuan peraturan perundang"undangan perpajakan.
- (2) Pcmeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dapat di!akukan dalam ha!:
- a. terdapat indikesi We.jib Pajak tidak melaporkan objek pajaknya dengan benar; dan/ atau
4. b, wajib pajak rnengajukan perrnohonan peng,,mbalian kelebihan pembayaran PBB-P2 seloin permobonan karena Keputusan Keberalan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, Keputusan Pengurangan, a.tau keputusan lain, yang mimgakibatkan kelebihan pembayaran PBB-P2.
- (3) Ruang linglrup Pemeribaan meliputi Pemeriksaan atas satu atau hebe:rapa tahun pajak tahun berjalan dan/atau tahun› tahun sebelumnya. -·· (l) Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemcriksa sebagairnana dirnaksud p&lt;ida ayat (I) terdiri dari I (satul orang Ketua Tim clan l{satu) orang atau lebih Anggota -
- (3) Penugasan Tim Perncriksa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BPPKAD.
hw'4
- (l) Hasil J&gt;emeriksaan dih,anglran dalam bcntuk Laporan Hasil Pemetiksaan PBa P-2.
- (2) Kcgiatan Pemeriksaan didokurnentasikan dalam Kertas Kcrja Perneriksaan, sebagai dasar pernbuatan Laporan !iasil Pemeriksaan PBB-P2, Laporan Hasil Perneriksaan PBB-P2 digunakan untuk membuat Nota Penghitungan sebagai dasar penerbitan Keputusan atas permohonan peng&lt;:rnbalian kekbihan pernbe,yaran PBB-P2 yang berupa:
- a Surat Keputuaan Kelebihan Pernbayaran, apabila jllIIllah PBB yang dibeyar ternyata lebih bcsar dari yang sebarusnya lerutang:
- b. Surat Pemberitahuan, apabila jurn\ah PBB-P..l yang dibayar sama dengan jum\ah PBB yang seharusnya terutang;
- c. Surnt K-pan Pajak, apabilajumlah PBB-P.l yang dibayar ternyata kurang dari jwnlah PBB-P2 yang seharusnya terutang.
Pua! 55
- (!) Pernerikoaan dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor atau Perneriksaan Lapangan.
- (2) Perneriksaan Kantor dilakukan dalam janglra waktu paling lama 2 (duaJ bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Perneriksaan PBl:l·P..l sampai dengan tanggal Laporan llasil Perneriksaan PBB-P..l.
- (3) Pemeriksaan I apangan dilakukan dalam jangka waktu paling Jama 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak tanggaJ Surat Perintah Pemeriksaan PBB-P2 sampai dengan tanggal Laporan llasil Pcmeriksaan PBB-P2.
- (4) Jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada e,yat (2) dan ayat (3) diselesaikan dengan mempcrhatikan jatuh tern.po pemberian keputusan alas permohonan pengernbalian keiebihan pembayaran PBB-P2.
...,,,
- Pl Dalarn melakoanakan pemeriksaan, Tim Pemeriksa berwenang untuk:
- a, mernanggil Wajib Pajak datang ke kantor BPPKAD dan/atau untuk menghadiri PemerikM,m Lapangan yang dilakukan di lokasi objek pajak, dengan mengguru,.kan Surat Panggilan;
- b. meminta keterangan lisfill dan/ atau tertulis;
- c. melihat dan/atau meminjrun buJru, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan;
- d. memasukl dan memeriksa tempat atau ruangan yang ada pada objek pajak yang dililkukan Pemeriksaan; dan
- e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mi,mpunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperikoa.
- (2) Dalam Perneriksaan, Wajib Pajak berkewajiban untuk:
- a. memenuhi panggilan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditcntukan;
- b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan paling lama 7 (htjuh) hari kerja setelah tanggaI penerimaan SUm.t Pemberitahuan Perneriksaan PBB;
- c. memberikan keaempatan untuk memam,ki clan memerikoa tempat atau ruangan yang ada pada objek paj!lk yang dilakukan Pemeriksaan; dan
- d. membcri bantuan guna kelancaran Pemeriksaan.
- (3) Setiap peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen, atau fotokopinya, kepa.da. Wajib Pajak harus diberikan Bukti Peminjaman dan Pengembalian Bulru, Cata.tan, dan/atau Dokumen.
- (41 D!11!1D1 bal buku, catatan, dan/atau dokumen berupa. fotokopi, maka Wajib Pajak banls membuat surat pernyataan bBhwa futokopi tersebut oesuai dengan aslinya.
,.
- (5) Pengembalian buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam dari Wajib Pajak, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggaJ Laporan Hasil Pemeriks!laJl PBB.
PIUlal ST
Dalam hal Waj;b Pajak:
- a. tidak meinenuhi panggilan aebagaiman.a dirnaksud dolom l'asal 56 ayat (2) huruf a;
- b. tldak memberikan keterangan sebagi.an atau aeluruh yang diminta baik secara lisan dan/atau tertulis;
- c. tidak memperlihatkan dan/atau mcminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, dan/atau dokumen yang d;butuhkan;
- d. tidak memberikan kesempatan untuk mcm.asukl dan memeriksa. sebagian atau seluruh tempat ata.u ruangan yang ada pada objek pajak yang diperlksa;
Sehingga tidak tcrp,muhinya data yang diperlukan, maka Tim Pemeriksa tctap melanjutkan proses Pemcrlkoaan bcrdasarkan data yang ada pada BPPKAD.
-·· BPPKAD dapat melakukan Pemeriksaan ulang dalam he.I tenlapat data baru atau benlasarkan pertimbangan Kepala BPPKAD.
=xm PENOIIAPUSAn PWTANG PAJAK BUMI DAN BAIIGUNAN PBRnES#-Alf DAif PBRKOTAAN PIUlal 59
- (II Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tidak dapa.t di!Bgih 1agi kart,na hak untuk melakuk,m p=agihan sudah kadaluwarsa dapat diajukan penghapusan setc!ah dilakukan peneliti!Ul administra,.i dan penelitian di lapangan.
- (2) Hak untuk me\akukan penagihan pajak menjadi kadaluwa&lt;Se. setelah melampaw 5 {lima) tahun terhitung ·cjak ·aat terutangnya pajak, kccuali apabila. wajib pajak melalrukan tindak pidana di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdese.e.n dan Perkotaan.
Ul!J'l'I &gt;ml""! rulllufm -..AUJ"'!llnl]-l1''1unil~· fl1'dng "P"""&gt;t ""1QO'i-"'&lt;J U,rp """'""P-'"d &lt;mUruirnag u-.p !u.tna '!"fed 8U"Jnl&lt;l m,srul-..q!lu;,d uqnsn UIDJrod\lnlAu:,w QV}!ddEI
·rnai:m.'lnq un,,... d1'fl"t 1'p'8&lt;I &gt;&lt;&gt;q=··a =~ "l"d"}f (1)
M-
"l"dnr.&gt;1as rnaq,,.m1~}1/1'oaa "l1'da}I l"'l"l"'l!P U,rp sm!ru;d ""10 mn,s,rµawad ""°" 1".l~'I mi,n1'nqJp sn.req ~ J[Unl{ tmp "J[Unl{ (~) Jl!AI! ,rp..d pru,,[Uwrp mm~q°" -..s.ntHl"l"P"'I wn1oq fdl!µl 'J!Pll' rna,nSl,u:&gt;ei ~p J"WfldO -..re= m,qjll,,uad -..ABC!n IIID[[U[Ul'P 1.{l!Jal"" 1.f!li"l!P ll!dl!p '!"P!l lmtlA UWlO&gt;µOd mtp Ul!llOaP.,"d U1'Uhllrnag 1IBp iwna 'l"f"d !IU"ln]&lt;l (S)
•lmtl=oq
- J"IJ"lSllj l{O]O "AU]S&amp;IJSµi:U ln[j1'"JP 'l"J·l JJ"[l!d &gt;\:,,\qO ·p '.1'AU&gt;t1'fed Surul8u-eu;d/s,re,,,. !l'fl' !"1.{11'.l"'l!P 'l"P!l u,rp "fUnp ~w
- '!"[-.,d &gt;t""'Jns nm1'/tmp 1'1.{ll'Sn dn:inuaw '!"fed &gt;t»A&lt;Jns ·3 !~q
- !!HntjSUJ "P"da'I UIDjJod"l!P I['lf.'I m,p !lm,]!t! '{R[B&lt;I. &gt;taAqo ·q '.)reqma:l[ ml'!!·SUnJ1p
- U!&gt;\Sunm '!"P!l -e!iliU]qa,, iw:,q '!""nl 1wu[u2u:,w lfllfed ](OA&lt;lo .,. : "l!'llfil" uwnd"t.t2u""
- ""'lflf"!P Jl!dl!p l!AUl!W1™.nJ"P"'I Wl!W ·!'l"'l um1:,q und!'lsaw (1) ,w., "P"d pn·'ll!Ut!P " ~~· JS,11 tif.11".l!P ll!d1'p 'l"P!l
- !lu»A mlel"'P"d map mn,sap.,",! ,muruim,s Ul!p ]WTIS 'l"["d !lmqn)&lt;l (\,) "l{llqumµaq
- .mA"'l)P sn.m'l !Jm,A lfllf0cl 'l"JWn[ Ul!'!'l"'l;Muaru !lm,A Ill"[ ,,,ms "'I
- ln1".l1' '!lu1pm,a rnasrund"}l 1wns ·!I
- IU"l&amp;1aqa}I =·mnda}I ,wns "J
- '.1.mJmaqW"d ummnd:&gt;}I l"•ns •a
- '.Qd.LS ·p
- ~a&lt;D!s •3
- 'El}!CkD!S ·q
- IQd}IS/J.ddS "1'
- ump,p wru□== ~ ma!luap "'"""" (1) l"""
"P"Gd pnq,iwrp """urrolk&gt;qao ueand1'&lt;f.!u,&gt;d us,inf"!P ladl!p 8u1'A """l"'IJ"d ""P mrasap,ad rnau=a u»p iwna 'l"f"d lhm;nJ&lt;l 1£)
40
- (21 Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdes""" dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11, scbelum disampaikan kepada Bupati dilakukan verifikasi bersama lnstansi tcrkait.
- (3) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdcsaan dan Perkotaan scbaga.imana dimaksucl pada ayat (I) selrurang-lrurangnya memuat:
- Nama wajib pajak/penanggung pajak; 1
- Alamat wajib pajak/penanggw,g pajak;
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan•
- Tahun Pajak; 4.
- Tangga] dan nomor penetapan pajak (slrum/kohir);
- Jumlah pokok pajak yang akan dihapuskan;
- ' Jumlah sank,; administrasi yang bcrupa bunga dan/atau kcnaikan;dan
- Alaoan dihapuskan.
Pua161
Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditctapkan dengan Keputusan Bupati .
...,,,
Bcrdasarkan Keputusan Bupati sebagairnana dimaksud dalam Paoal 61 Kepaia BPPKAD menghapuskan Piutang Pajak Bum! dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari pembukuan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdes=n dan Perkotaan.
P1u11ol 63
Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dirnakoud Pasal 59 ayat (3) yang telah mendapatkan Keputusan penghapusan piut.ang, dihapus dari daftar obyek Pajak Bumi dan BangUnan Perdesaan dan Perl&lt;otaan.
'
P&amp;NUIUP
..
Denpn berlal,wnya Pftatura.n Bupati ID', rnak· f\:11.t1.rm Bupall Tubrm Nornor 11 Tahun 2015 tentang ~juk "rlakaenaan ~ungutan Pajak Burni dan Bangunan Pe,or a;, &lt;Ian Perkolaan Kabupaten Tu ban dicabutdan dinyatl'kan tidak berlaku-
p Jq
l'ffatura.n Bupati lni mulai berlaku pad&amp; tangal diundangkan. Agar aet!ap onw11- rne:ngetahuinya, uaeme.h1ltlhltan p:ngundanpn Pcraeunm Bupati lni de:npn penemparannya d■Je1u Be:tib:. De 1@ ~bupeten Tuban.
D11 1 ndanl!k1m "l Tuban pad&amp; tangai ,. J,F,11 2911
SEKRETARIS DAERAH, KABUPATEN TUBAN,
.6 ...
BERITA DAERAH KABUPATEN roaAN TAHUN 2017 SltRI I NOMOR 1,