PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
Berlaku: 50 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 50 TAHUN 2017
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG HARI,
: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2.Undang-Undang...
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Unda ng.....
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15.Peraturan...
..
.....
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemeritah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22.Peraturan....
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 25 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 25);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 3);
28. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 73);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.
N/A
Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Pendapatan Daerah semula berjumlah Rp.1.119.600.072.723,00 Bertambah sejumlah Rp.97.215.759.943,72 sehingga menjadi Rp.1.216.815.832.666,72 dan Belanja Daerah semula berjumlah Rp.1.136.063.909.352,06 bertambah sejumlah Rp.105.758.855.095,89 sehingga menjadi Rp.1.241.822.764.447,95 dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Pendapatan Daerah
- a) Semula
Rp . 1.119.600.072.723,00
- b) Bertambah
Rp. 97.215.759.943,72 .
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan
Rp.1.216.815.832.666,72
- (2) Belanja Daerah
- a) Semula
Rp . 1.136.063.909.352,06
- b) Bertambah
Rp. 105.758.855.095,89
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan Surplus/Defisit Setelah Perubahan
Rp.1.241.822.764.447,95
( Rp. 25.006.931.781,23 )
Pembiayaan...
- (3) Pembiayaan Daerah:
1. Penerimaan
- a) Semula
Rp. 26.463.836.629,06
- b) Bertambah
Rp. 8.543.095.152,17 .
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan
Rp. 35.006.931.781,23
2. Pengeluaran
- a) Semula
Rp. 10.000.000.000,00
- b) Bertambah/berkurang
Rp. -- .
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan
Rp. 10.000.000.000,00
N/A
Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- 1) Semula
Rp. 87.188.800.949,00
- 2) Bertambah
Rp. 6.791.401.431,00.
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan
Rp. 93.980.202.380,00
- b. Dana Perimbangan
- 1) Semula
Rp. 895.349.269.063,00
- 2) Bertambah
Rp. 70.109.510.750,78 .
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan
Rp. 965.458.779.813,78
Lain-
lain Pendapatan...
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- a. Pajak Daerah
- 1) Semula
Rp. 137.062.002.711,00
- 2) Bertambah
Rp. 20.314.847.761,94
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah Setelah Perubahan
Rp. 157.376.850.472,94
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- 1) Semula
Rp. 17.273.670.851,00
- 2) Bertambah
Rp. 4.715.000.000,00 .
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan
Rp. 21.988.670.851,00
- b. Retribusi Daerah
- 1) Semula
Rp. 6.914.016.650,00
- 2) Bertambah
Rp. 91.564.250,00 .
Jumlah Reribusi Daerah Setelah Perubahan
Rp. 7.005.580.900,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- 1) Semula
Rp. 8.000.000.000,00
- 2) Bertambah
Rp. 563.302.181,00 .
Jumlah Hasil Pengeolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan
Rp. 8.563.302.181,00
Lain- lain Pendapatan...
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- 1) Semula
Rp. 55.001.113.448,00
- 2) Bertambah
Rp. 1.421.535.000,00 .
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan
Rp. 56.422.648.448,00
Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi hasil Bukan Pajak
- 1) Semula
Rp. 133.747.031.063,00
- 2) Bertambah
Rp. 37.555.807.065,78 .
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan
Rp. 171.302.838.128,78
- b. Dana Alokasi Umum
- 1) Semula
Rp. 611.107.019.000,00
- 2) Berkurang
(Rp. 5.367.593.000,00) .
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan
Rp. 605.739.426.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus
- 1) Semula
Rp. 150.495.219.000,00
- 2) Beratambah/Berkurang
Rp. 37.921.296.685,00 .
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan
Rp. 188.416.515.685,00
Lain-lain Pendapatan...
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Pendapatan Hibah
- 1) Semula
- Rp. --
- 2) Bertambah
Rp. 5.000.000.000,00 .
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Setelah Perubahan
Rp. 5.000.000.000,00
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
- 1) Semula
Rp. 41.050.007.711,00
- 2) Bertambah
Rp. 5.524.943.761,94 .
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Setelah Perubahan
Rp. 46.574.951.472,94
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- 1) Semula
Rp. 96.011.995.000,00
- 2) Berkurang
(Rp. 650.096.000,00) .
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan
Rp. 95.361.899.000,00
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- 1) Semula
Rp. --
- 2) Berkurang
Rp. 10.440.000.000,00 .
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan
Rp. 10.440.000.000,00
N/A
Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula
Rp. 640.581.692.575,06
- 2) Bertambah
Rp. 29.878.605.509,11.
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan
Rp. 670.460.298.084,17
- b. Belanja Langsung
- 1) Semula
Rp. 495.482.216.777,00
- 2) Bertambah
Rp. 75.880.249.586,78
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan
Rp. 571.362.466.363,78
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula
Rp. 414.351.286.337,76
- 2) Bertambah
Rp. 20.971.405.943,11
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan
Rp. 435.322.692.280,87
- b. Belanja Subsidi
- 1) Semula
Rp. 1.200.000.000,00
- 2) Bertambah/Berkurang
Rp. -- .
Jumlah Belanja subsidi Setelah Perubahan
Rp. 1.200.000.000,00
Belanja Hibah....
- c. Belanja Hibah
- 1) Semula
Rp. 30.253.640.000,00
- 2) Berkurang
(Rp. 186.400.000,00).
Jumlah Belanja hibah Setelah Perubahan
Rp. 30.067.240.000,00
- d. Belanja Bantuan Sosial
- 1) Semula
Rp. 24.472.300.000,00
- 2) Berkurang
(Rp. 690.300.000,00) .
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan
Rp. 23.782.000.000,00
- e. Belanja Bantuan Keuangan
- 1) Semula
Rp. 167.824.466.237,30
- 2) Bertambah
Rp. 6.853.137.286,00 .
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan
Rp. 174.677.603.523,30
- f. Belanja Tidak terduga
- 1) Semula
Rp. 2.480.000.000,00
- 2) Bertambah
Rp. 2.930.762.280,00.
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan
Rp. 5.410.762.280,00
Belanja Langsung...
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Belanja Pegawai
- c. Belanja Modal
- 1) Semula
Rp. 78.507.234.901,00
- 2) Bertambah
Rp. 5.777.399.652,00.
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan
Rp. 84.284.634.553,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
- 1) Semula
Rp. 230.957.341.676,00
- 2) Bertambah
Rp. 31.590.475.420,00
Jumlah Belanja Barang dan jasa Setelah Perubahan
Rp. 262.547.817.096,00
- 1) Semula
Rp. 186.017.640.200,00
- 2) Bertambah
Rp. 38.512.374.514,78.
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan
Rp. 224.530.014.714,78
N/A
Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :
- a. Penerimaan
- 1) Semula
- 2) Bertambah
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan
Rp. 26.463.836.629,06
Rp. 8.543.095.152,17 .
Rp. 35.006.931.781,23
Pengeluaran...
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- 1) Semula
Rp. 10.000.000.000,00
- 2) Bertambah/Berkurang
ng
Rp. -- .
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan
Rp. 10.00.000.000,00
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. SiLPA Tahun anggaran sebelumnya
- 1) Semula
Rp. 26.463.836.629,06
- 2) Bertambah
Rp. 8.543.095.152,17.
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan
Rp. 35.006.931.781,23
- b. Pencairan Dana Cadangan
- 1) Semula
Rp. --
- 2) Bertambah/Berkurang
Rp. -- .
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan
Rp. -- .
Hasil Penjualan...
.
.....
- c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 1) Semula
Rp. --
- 2) Bertambah/Berkurang
Rp. --
Jumlah Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan
Rp. --
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah
- 1) Semula
Rp. --
- 2) Bertambah/Berkurang
Rp. --
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan
Rp. --
- e. Penerimaan Kembali pemberian pinjaman
- 1) Semula
Rp. --
- 2) Bertambah/Berkurang
Rp. --
Jumlah Penerimaan Kembali perbaikan Pinjaman setelah Perubahan
Rp. --\_\_\_\_\_
- f. Penerimaan Piutang
- 1) Semula
Rp. --
- 2) Bertambah/Berkurang
Rp. --
Jumlah Penerimaan Piutang Perubahan
Rp. --
Pengeluaran...
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Pembentukan dana cadangan
- 1) Semula
- Rp. --
- 2) Bertambah/Berkurang
Rp. --
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan
Rp. --
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- 1) Semula
- Rp. 10.000.000.000,00
- 2) Bertambah/Berkurang
ng
Rp. -- .
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan
Rp. 10.000.000.000,00
- c. Pembayaran Pokok Utang
- 1) Semula
- Rp. --
- 2) Bertambah/Berkurang
Rp. --
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan
Rp. --
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- 1) Semula
- Rp. --
- 2) Bertambah/Berkurang
Rp. --
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan
Rp. --
N/A
Pasal 5

...
Diundangkan di : Muara Bulian
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
B A K H T I A R
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2017 NOMOR : 50
N/A
Pasal 5

Uraian lenih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
N/A
Pasal 6

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
N/A
Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.
Ditetapkan di : Muara Bulian
BUPATI BATANG HARI
SYAHIRSAH SY