Unknown Unknown Nomor 33 Tahun 2001
Tentang No Description
Berlaku: 33 TAHUN 2001
N/A
Preamble

Mengingat
PEMERIN1.'AH KABUP A TEN TEBO · ,
PERA TURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 33 TAHUN 2001
TENTA.c""l'G
TATA CARA PENCALONAN, PEl\fiLIHAN, PELANTIKA.N DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG l\1AHA ESA
BUPATI TEBO,
- a. bahwa Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan Sub System Menimbang
2. dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nasional sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan clan Pemberhentian Kepala Desa;
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
5. Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undangundang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat clan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ten.tang Kewenangan Pemerintah clan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 ten.tang Teknik Penyusunan Perunclang-unclangan clan Bentuk Rancangan Undangunclang, Rancangan Peraturan Pemerintah clan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 ten.tang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-unclang Nomor 5 Tahun 1979 ten.tang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri da1am Negeri Nomor 63 Tahun 1999 ten.tang Petunjuk Pelaksanaan clan penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa clan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 ten.tang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 7 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan clan Pemberhentian Kepala Desa;
11. Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 377 Tahun 1998 tentang Pendelegasian Wewenang Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jambi kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II mengenai Pengangkatan clan Pemberhentian Kepala Desa dalam Propinsi Jambi;
Dengan persetujuan
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTEBO
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG TATA CARA PENCALONAN,PEMIT.,IHAN,PENGANGKAT AN DAN PEMBERHENTIAN KEP ALA DESA.
Menetapkan
BAB!
KETENTUAN U1-flJM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah Otonom adalah Kabuparen Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah heserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Wakil Bupati adalah wakil Bupati Tebo;
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalarn sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Pemerintah Desa;
- h. Bakal Caton adalah Warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penjaringan ,pemeriksaan clan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
1. Caton adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk mengikuti penjaringan sebagai Calon yang berhak dipilih;
- J. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah lolos dari penjaringan dan rnendapat persetujuan serta ditetapkan oleh BPD untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa;
- k. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa;
1. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diusulkan oleh BPD kepada Bupati rnelalui Camat untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam k"11111I1 waktu tertentu;
- m. Pejabat yang berwenang adalah Bupati yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa atas usul BPD;
- n. Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraruran Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu Peraturan Perundang-undangan dan digaji menurut Perundang-undangan yang berlaku;
- o. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
- p. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya yang tidak diwakilkan;
- q. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat Desa setempat;
- r. Panitia aclalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD;
- s. Putra Desa adalah mereka yang lahir di Desa atau dari orang yang terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan.
- t. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- u. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah clan Desa clan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana clan prasarana serta sumber claya manusia.
BAB II - MEKANISMEPENCALONAN
Pasal 2

- (1). BPD membentuk Panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan;
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal (2) terdidri dari anggota BPD, Perangkat Desa clan Tokoh masyarakat.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pacla ayat (2) pasal 2 keanggotaannya terdiri dari :
- a. Ketua dipilih dari anggota BPD;
- b. Sekretaris, Benclaharawan dan anggota, dipilih dari unsur-unsur BPD, Perangkat Desa clan tokoh masyarakat;
- (4). Apabila ketua I anggota BPD atau diantara anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 2 ada yang mencalonkan untuk pemilihan kepala Desa atau berhalangan tetap maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia pemilihan clan perubahan susunan panitia pemilihan ditetapkan kembali oleh BPD;
- (5). Panitia sebagaimana diamaksud ayat (3) pasal 2 mempunyai tugas:
- a. Menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa :
- b. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan ;
- c. Melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa ;
- d. Menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih ;
- e. Melaksanakan ujian saringan Calon Kepala Desa unutk ditetapkan menjadi Calon yang berhak dipilih ;
- f. Melaksanakan Pemilihan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- g. Mengajukan rencana biaya pemilihan ;
- h. Membuat berita acara pemilihan ;
1. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- J. Mengumumkan Nama - nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih ;
- k. Menetapkan tata tertib kampanye ;
1. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan ;
- m. Menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara :
- n. Melakukan undian tanda gambar bagi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih ;
- o. Menetapkan pencabutan status Calon Kepala Desa yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye ;
- p. Menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan ;
Bagian Kedua
Persyaratan Pemilih
BAB II - MEKANISMEPENCALONAN
Pasal 3

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang :
- a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkuatn secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya enam bulan dengan tidak terputus-putus pada saat pendafataran pemilih ;
- b. Sudah mencapai usia 17 Tahun pada Saat pemilihan atau telah ! pemah Kawin pada saat pendaftaran pemilihan yang dibuktikan dengan Surat Nikah i KTP ;
- c. Sehat Jasmani clan Rohani serta tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap,
Bagian Ketiga
Tata Cara Pendaftaran Pemilih
BAB II - MEKANISMEPENCALONAN
Pasal 4

- (1 ). Pendafataran Pemilih dilakukan oleh Panitia dilaksanakan dari rumah kerumah, untuk menghindari terdaftamya pemilih yang dibawah umur, pemilih dari luar Desa, tidak terdaftarnya dua kali;
- (2). Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilihan, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;
- (3). Daftar pemilih yang sudah ditetapakn oleh panitia diumumkandipapan pengumuman terbuka sehingga masyarakat mengetahuinya ;
- ( 4 ). Dengan alasan apapun hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun ;
- (5) Untuk menghindari terjadinya pemilih yang mewakilkan, maka setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan KTP atau tanda bukti diri lainnya yang sah disamping surat panggilan untuk pemungutan suara ;
Bagian Keempat
Persyaratan penjaringan dan penyaringan Bakal Caton
BAB II - MEKANISMEPENCALONAN
Pasal 5

- ( 1 ). Yang dapat dipilih menjadi kepala Desa adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:
- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan Taat Kepada Pancasila, Undang-undantg Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas maupun berwibawa
- d. Tidak pemah terlibat langsung maupun tidak langsung berdasarkan keterangan yang berwajib dalam suatu kegiatan yang menghianati negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasil dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G 30 S I PK.I dan atau kegiatan Organisasi lainnya ;
- e. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat ;
- f. Berumur serendah-rendahnya 25 ( Dua puluh lima ) Tahun dan setinggitingginya 57 (lima puluh tujuh) Tahun pada saat pendaftaran;
- g. Sehat jasrnani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah rnerneperoleh kekuatan hukum tetap ;
1. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana atau sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana 5 ( lima) Tahun;
- J. Terdafatar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 ( Dua ) tahun terakhir pada saat pendafataran Bakal Calon dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putra Desa yang berada di Luar Desa yang bersangkutan ;
- k. Mengenal Daerahanya dan dikena] oleh rnasyarakat di Desa yang bersangkutan ;
- I. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
- m. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat setempat;
- (2).Pegawai Negeri yang rnencalonkan diri sebagai kepala Desa selain harus rnemenuhi persyaratan sebagairnana dirnaksud dalam ayat ( 1) pasal 5 harus pula memiliki surat keterangan persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (3).Pengatman lebih lanjut mengenai persyaratan Bakal Calon Kepala Desa diatur kernudian dengan Peratuaran Desa ;
BAB II - MEKANISMEPENCALONAN
Pasal 6

- (1). Bagi pegawai Negeri atau Kepala Desa yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan ;
- (2). Bagi Pegawai Negeri yang dipilih I diangkat menjadi Kepala Desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan Organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagi Pegawai Negeri ;
- (3 ). BPD rnernbentuk panitia untuk rnernproses pencalonan Kepala Desa sebagai pengganti Kepala Desa yang bersangkutan ;
- ( 4 ). Ketua panitia ,setelah menerirna persetujuan Calon yang berhak di pilih segera menetapkan waktu pelaksanaan rapat pemilihan Caton Kepala Desa dan rnenetapkan nomor huruf berdasarkan photo setiap Calon setelah berkonsultasi dengan Ketua BPD ;
BAB II - MEKANISMEPENCALONAN
Pasal 7

- ( 1 ). Apabila dalam tahap penjaringan Bakal Calon terdapat lebih dari 5 ( 1ima ) Bakal Calon rnaka panitia melaksanakan penjaringan untuk mernperolah 5 ( lima) orang Bakal Calon;
- (2). Calon tunggal dapat di mungkinkan setelah panitia pemilihan membuka pendaftaran perpanjangan selama 3 ( tiga ) kali ;
Bagi.an Kellina
Penetapan Calon
BAB II - MEKANISMEPENCALONAN
Pasal 8

- (1). Rapat pemilihan Calon yang berhak di pilih , di laksanakan setelah panitia pemilihan menerima persetujuan Calon yang berhak di pilih dari BPD;
- (2). Pemilihan Calon sebagaimana di maksud ayat (1) pasal 9 , di hadiri oleh Tim Monitoring dari unsur pemerintah Kabupaten , pimpinan dan anggota BPD dan panitia serta di hadiri oleh Calon yang berhak di pilih ;
- (3). Apabila Calon yang berhak di pilih sakit mendadak dan tidak bisa menghadiri pelaksanaan rapat pemilihan , maka yang bersangkutan dapat mewakilkannya dengan membuat surat kuasa;
- ( 4 ). Calon yang berhak di pilih tidak di benarkan mengundurkan diri, dan dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri secara Administratif di anggab tidak terjacli pengunduran diri ;
- (5). Dalam hal Calon sebagaimana di maksud ayat (4) pasal 9 , mendapat dukungan suara terbanyak , maka Calon tersbut di anggab batal ;
- (6). Untuk menentukan Calon terpilih adalah Calon yang berhak di pilih yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua , dengan tetap memperhatikan ketentuan seperlima dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih ;
BAB II - MEKANISMEPENCALONAN
Pasal 9

- (1).Pemilihan Calon yang berhak di pilih di laksanakan dalam rapat pemilihan Calon Kepa1a Desa yang di pimpin oleh ketua panitia yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 ( dua pertiga ) dari jumlah mata pilih dan disahkan oleh Ketua panitia ;
- (2) Apabila pada pembukaan rapat pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana di maksud ayat ( 1) Pasal 9 , jumlah pemilih belum mencapai quorum 2/3 ( dua pertiga) dari jumlah pemilih batas waktu pemilihan diundurkan selama 3 (tiga) Jam dengan ketentuan quorum tetap 2/3 dari jumlah pemilih ;
- (3) Apabila quorum sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal 9 belum tercapai, maka quorwn dapat ditentukan pada saat perhitungan suara akan dimulai ;
- ( 4 ). Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana di maksud ayat (2) pasal 10 , qorum belum juga tercapai , rapat pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Dase di undurkan oleh pimpinan selambatlambatnya dalam waktu 10 ( sepuluh) hari dengan quorwn Yi (setengah) jumlah pemilih ;
- (5).Pengunduran waktu rapat Calon Kepala Desa sebagaimana di maksud ayat (3) pasal 10, di umumkan dalam rapat oleh pimpinan rapat dan di tuangkan dalam berita Acara Penundaan Pemilihan ;
- (6).Apabla sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal 9 tidak tercapai, maka Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal oleh Pimpinan Rapat yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat ;
,.,
BAB II - MEKANISMEPENCALONAN
Pasal 10

Paniria pemilihan yang mernpunyai hak memilih serta Calon yang berhak di pilih dalam pemilihan Calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dengan tetap wajib bersikap netral dalam menjalankan tugasnya ;
BAB II - MEKANISMEPENCALONAN
Pasal 11

- (l ). Pemilihan Caton yang berhak di pilih di laksanakan secara langsung, umum ,bebas, rahasia ,jujur dan adil;
- (2).Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar Calon yang berhak di pilih dalam bilik suara yang di sediakan oleh panitia pemilihan ;
- (3).Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon yang berhak di pilih ;
- ( 4 ). Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan . tidak dapat di wakilkan dengan cara apapun;
BAB III - PELAKSAKAA:\'. PE\ffi.TI-IA;(
Pasal 12

- ( 1 ). Kampanye merupakan kesempatan bagi para Calc·n vang berhak di pilih unruk menvampaikan p~·crrs;···:1. k(:1j~-~ yang ~11..~·tn l!i. laksanakan apabila yang bcrsangkutan berhasil terpilih mcniadi KcpJ!J Dcsa :
- 12). BPD menetapkan berbagai 1-..-:1e1w1.1n untuk :T,.::ng~rt:..r &gt;1.1r;.1y"' pelaksanaan kampanve berjalan t:1np:! meng2:,n:I?U ketentraman dan kcrerriban masvarai.at .
- (3 ), Pelaksanaan karnparrve para \.'alon vang btrhah Ji pilih hcndal.ny.: di ,n·;:J,: :,'1 p,d:i hal-hal y.1ng bersifat posrnp dan ,n('nunjang kelancaran pcnyclcnggaraan pernerintah Desa dan nelaksanaan nembanaunan : !. . !. . ..\_
- , -&lt; ;. Pelaksanaan kampanye para Cal011 yang berhak &lt;li pilih , dengan ketenruan unnan berdasarkan abjad nama Caton yang di pilih dan masa kampanve untuk semua Calon selesai paling larnbat 2 ( dua) hari sebelum pemungutan suara ;
- (5), Panitia melakukan undian nomor urut berdasarkan photo paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dengan di lengkapi berita acara ;
- (6). Pemasangan photo yang berhak di pilih hanya di benarkan di lingkungan rumah calon Kepala Desa yang di pasang pada siang hari;
- (7). Kampanye para Calon yang berhak di pilih tidak di perkenankan di adakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang , uang dan fasilitas lainnya serta tidak di benarkan pawai sehingga di mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- (8). Panitia pemilihan memberikan tindakan terhadap calon yang berhak di pilih yang melakukan pelanggaran ketentuan pelanggaran ketentuan serta Tata tertib kampanye , berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai Caton yang berhak di pilih;
- (9). Pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon yang berhak di pilih sebagaimana di maksud ayat (8) pasal 13 ,harus di setujui BDP;
- ( 10). Dalam hal terjadi pencabutan status Caton yang berhak di pilih sebagaimana di maksud ayat (9) pasal 13 .yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal,maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap di laksanakan dan untuk menentukan Calon terpilih berlaku ketentuan pasal 9 ayat (1) peraturan Daerah ini;
BAB III - PELAKSAKAA:\'. PE\ffi.TI-IA;(
Pasal 13

Setiap Calon Kepala Desa wajib :
- a. Mentaati segala ketentuan yang telah di tetapkan oleh panitia ;
- b. Hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak yang bersangkutan dapat mewakilkan ;
- c. Dalam hal mewakilkan sebagimana huruf b pasal 14 dengan menunjukkan surat kuasa mewakili dari yang bersangkutan;
- d. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan ;
- e. Berlapang Dada dalam Hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat clan pemerintah serta pembangunan ;
- f. Menggunakan hak pilihnya ;
Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemungutan Suara
Pa"lal 14
Bentuk dan model surat suara ditetapkan oleh panitia ;
BAB III - PELAKSAKAA:\'. PE\ffi.TI-IA;(
Pasal 15

Panitia menetapkan Nomor Urut berdasarkan photo untuk pemungutan suara setelah mendapat persetujuan BPD ;
BAB III - PELAKSAKAA:\'. PE\ffi.TI-IA;(
Pasal 16

- ( 1 ). Sebelum Melaksanakan pemungutan suara, panitia membuka kotak suara dan memeperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta ditutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang telah dibubuhi cap atau stempel panitia ;
- (2). Selama Pelaksanaan pemungutan suara berlangsung , anak kunci kotak suara dipegang oleh ketua panitia ;
BAB III - PELAKSAKAA:\'. PE\ffi.TI-IA;(
Pasal 17

- (1). Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh panitia melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir ;
- (2). Setelah menerima surat suara, pernilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, Pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak ;
BAB III - PELAKSAKAA:\'. PE\ffi.TI-IA;(
Pasal 18

- (1). Pencoblosan surat suara dilakukan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia :
- (2). Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya ;
- (3 ). Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada panitia ;
- ( 4) Serelah surat suara dicoblos pernilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat
BAB III - PELAKSAKAA:\'. PE\ffi.TI-IA;(
Pasal 19

- ( l ). Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
- (2) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu surat suara dan menolak suara yang diwakili dengan alas an apaupun ;
BAB III - PELAKSAKAA:\'. PE\ffi.TI-IA;(
Pasal 20

Panitia menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pelaksanaan pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang telah ditentukan ;
...
Bagian Ketiga
Pelaksanaan Perhitungan Suara
BAB III - PELAKSAKAA:\'. PE\ffi.TI-IA;(
Pasal 21

- ( 1 ). Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, Panitia meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih untuk menunjuk salah seorang Pemilih menjadi saksi dalam perhitungan suara;
- (2). Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi , perhitungan suara tetap berjalan terns dan pemilihan dinyatakan sah:
BAB III - PELAKSAKAA:\'. PE\ffi.TI-IA;(
Pasal 22

- ( 1 ). Panitia merneriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung Surat suara, setelah saksi-saksi hadir;
- (2) Setiap lembaran surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir dan masyarakat pada umumnya ;
BAB III - PELAKSAKAA:\'. PE\ffi.TI-IA;(
Pasal 23

. Surat suara dianggap tidak sah apabila:
- Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan ; a.
- Tidak ditanda tangani oleh ketua panitia atau yang mewakili : b.
- T erdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan oleh panitia ; c.
- Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan Identitas Pemilih; d.
- Memberikan surat suara untuk lebih dari satu orang calon ; e.
- Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan ; f.
- Coblosan mengenai garis batas kotak gambar ; g.
- Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga ; (2).
- Dalarn hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya surat suara, antara panitia dengan calon atau saksi, maka ketua panitia berkewajiban untuk menetukan sikap; (3).
BAB III - PELAKSAKAA:\'. PE\ffi.TI-IA;(
Pasal 24

- (1). Calon yang memperolah suara terbanyak dengan dukungan sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima ) dari jwnlah pemilih yang mengguanakan hak pilihnya , dinyatakan sebagai calon terpilih ;
- (2). Apabila tidak seorang calonpun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 24 Panitia mengadakan Pemilihan Ulang;
- (3). Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal 24 dilaksanakan selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sejak penanda tanganan berita acara;
- ( 4 ). Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal 24 hasilnya tetap sama maka BPD mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati untuk mendapat pengesahan;
Bagi.an Keempat
Penetapan hasil Penghitungan Suara
BAB III - PELAKSAKAA:\'. PE\ffi.TI-IA;(
Pasal 25

- ( 1 ). Setelah perhitungan suara selesai, Panitia membuat,menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan didepan para Calon yang berhak dipilih dan saksi serta menyerahkannya kepada BPD;
- (2). Berita Acara pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 25 diketahui clan ditanda tangani oleh Ketua, dan anggota panitia pada saat itu juga;
- (3). Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan Calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya Pemilihan Calon terpilih;
BAB III - PELAKSAKAA:\'. PE\ffi.TI-IA;(
Pasal 26

- ( 1 ). Apabila lebih dari 1 ( satu ) orang Calon memperoleh dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat ( 1) Peraturan Daerah ini dengan jumlah yang sama maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan suara yang sama;
- (2). Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 26 dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh ) hari sejak penanda tanganan Berita Acara Pemilihan;
- (3). Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 26 hasilnya tetap sama maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa menjadi kewenangan BPD;
BAB III - PELAKSAKAA:\'. PE\ffi.TI-IA;(
Pasal 27

Segera setelah selesai Pelaksanaan Pernilihan, paling lam.bat 2 ( dua ) hari setelah pemilihan, Ketua Pemilihan mengajukan Calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan untuk ditetapkan dalam Keputusan;
BAB IV - Pengesahan,Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa
Pasal 28

- (1). Hasil Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dari Panitia dan disyahkan oleh Bupati;
- (2). Pengesahan oleh Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa selambat-lambatnya 7 ( tujuh ) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan;
- (3). Kepada Calon terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan Keputusan Bupati tentang Pengesahan;
BAB IV - Pengesahan,Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa
Pasal 29

- (1). Tanggal pelantikan Kepala Desa yang baru dilaksanakan tepat pada saat berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang lama;
- (2). Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 30 Kepala Desa yang bersangkutan diambil Sumpah/Janji menurut agamanya dengan sunguh-sungguh oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, disaksikan oleh para anggota BPD dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan;
- (3). Susunan Kata-kata Sumpah/Janji dimaksud adalah sebagai berikut:
Demi Allah ( Tuhan ) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujumya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan Demokrasi dan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundangundangan yang berlaku bagi Desa,Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
BAB IV - Pengesahan,Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa
Pasal 30

Apabila Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau 1 ( satu ) hari sebelum hari libur;
'
'
BAB IV - Pengesahan,Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa
Pasal 31

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat clipertanggung jawabkan dapat clitunda paling lama 3 ( tiga ) bulan sejak tanggal berakhirmnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Bupati, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut;
BAB IV - Pengesahan,Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa
Pasal 32

Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 32 Peraturan Daerah nu berlaku pula bagi Desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa;
BAB IV - Pengesahan,Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa
Pasal 33

- (1). Kepala Desa diangkat untuk paling lama 5 (lima) Tahun dan selanjutnya dapat clipilih kembali untuk masa jabatan ke dua;
- (2). Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembati untuk masa jabatan ke 3 (tiga) kalinya di Desa yang bersangkutan;
- (3). Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana climaksud ayat (1) pasal 33 berlaku pula bagi Kepala Desa yang cliangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;
Pemberhentian Kepala Desa
Bagian Pertama
Pemberhentian Sementara
BAB IV - Pengesahan,Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa
Pasal 34

- ( 1 ). Kepala Desa yang clisangka telah melakukan tindakan Pidana dan perkaranya sedang dalam Pemeriksaan sampai dengan Putusan Pengadilan dapat cliberhentikan sementara dengan Keputusan BPD atas persetujuan Bupati;
- (2). Selama Kepala Desa clikenakan Pemberhentian sementara, tugas sehari-hari dilaksanakan oleh seorang Penjabat Kepala Desa yang clitetapkan oleh BPD atas persetujuan Bupati;
- (3). Penahanan terhadap Kepala Desa yang disangka telah melakukan tindak pidana untuk kepentingan proses pemeriksaan/penyidikan oleh aparat penyidik hukum setelah cliberitahukan kepada Bupati;
- ( 4 ). Atas usul dan saran BPD serta berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pejabat yang berwenang mencabut Keputusan Pemberhentian sementara Kepala Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah serta menunjukkan sikap yang baik selama pemberhentian sementara atau diberentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah;
- ( 5). Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedang Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 ( satu ) tahun sejak Putusan Pengadilan Tinggi Pertama, sekalipun upaya banding dimaksud belum selesai, BPD mengusulkan agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentihan;
Bagian Kedua
Pemberhentian Kepala Desa
BAB IV - Pengesahan,Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa
Pasal 35

Kepala Desa berhenti atau diberhentikan atas usul BPD karena :
- a. Meninggal Dunia;
- b. Atas pennintaan sendiri;
- c. Berakhir masa jabatanya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru atau Penjabat Kepala Desa;
- d. Tidak 1agi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pasal 5 ( lima ) Peraturan Daerah ini;
- e. Melanggar Sumpah/Janji yang dimaksud ayat (3) pasal 30 dan pasal 98 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
- f. Melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan Penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa;
- g. Sebagai sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa yang bersangkutan;
BAB IV - Pengesahan,Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa
Pasal 36

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga merugikan Negara/Daerah dan Desa dan atau masyarakat Desa dikenakan sangsi dan atau tindakan administraitf berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
BAB IV - Pengesahan,Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa
Pasal 37

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas,wewenang dan kewajibanya · karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 ( enam ) bulan berturutturut maka pada bulan ke 6 ( enam ) terakhir BPD mengajukan permohonan pengujian kesehatan yang bersangkutan kepada Tim Penguji Kesahatan;
- (2) Apabila berdasarkan keterangan Tim Penguji Kesehatan Pegawai bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan togas, wewenang clan kewajibannya, maka BPD mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Bupati dari Jabatannya sebagai Kepala Desa clan menetapkan Penjabat Kepala Desa;
BAB IV - Pengesahan,Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa
Pasal 38

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberentikan dengan alas an bahwa yang bersangkutan memasuki masa pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil;
BAB IV - Pengesahan,Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa
Pasal 39

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan :
- a. Dalam Jabatan struktural,Fungsional atau anggota DPRD kecuali yang bersangkutan bersedia meninggalkan jabatan Kepala Desa dan Pejabat yang berwenang mengizinkan;
- b. Sebagai Calon Kepala Desa di Desa lain;
BAB IV - Pengesahan,Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa
Pasal 40

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang berenti atau diberentikan oleh Pejabat yang berwenang di kembalikan ke Instansi induknya,selama yang bersangkutan belum memasuki masa pensiun
BAB VI
Pasal 41

- (1). Penjabat Kepala Desa adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang clan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan BPD atas persetujuan Bupati;
- (2). Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal 41 paling lama 1 ( satu) Tahun;
.
- (3 ). Dan apabila sebelum rnasa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 41 berakhir maka pernilihan dapat dilaksanakan;
- ( 4 ). Penjabat Kepala Desa diarnbil Surnpah/janji dan dilantik oleh Penjabat yang berwenang;
BAB VI
Pasal 42

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagairnana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
BAB VII - Pembatalan Pemilihan clan Sanksi
Pasal 43

- ( 1) Pembatalan Pernilihan dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan masukan dari BPD dan Panitia;
- (2). Anggota Panitia sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat ( 4) Peraturan Daerah ini atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa unutk kepentingan Pribadi atau golongan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
BAB VIII - Biaya Pemilihan Kepala Desa
Pasal 44

- ( 1 ). Biaya Pemilihan Kepala Desa ditanggung oleh Pemerintah Desa bersama warga Desa setempat dan atau bantuan Pemerintah Kabupaten serta sumbangan dari para calon yang tidak mengikat;
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat ( 1) pasal 44 ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan clan Belanja Desa;
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan sehemat-hematnya sejak persiapan sampai dengan Pelantikan;
BAB IX - Pembinaan dan Pegawasan
Pasal 45

Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik Oleh Bupati diwajiban mengikuti Pembekalan menegenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
BAB IX - Pembinaan dan Pegawasan
Pasal 46

Pembekalan sebagaimana dimaksud Pasal 45 Peraturan Daerah ini, harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman;
BAB IX - Pembinaan dan Pegawasan
Pasal 47

Biaya Pembekalan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 46 Peraturan Daerah ini ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten;
Ketentuan-ketentuan lain
BAB IX - Pembinaan dan Pegawasan
Pasal 48

- (l).Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan Pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati atas usul masyarakat dapat memperpanjang waktunya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap menjalankan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa basil Pemilihan;
- (2).Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 48 ternyata belum cukup, maka BPD atas persetujuan Bupati menetapkan Penjabat Kepala Desa;
Ketentuan Peralihan
BAB IX - Pembinaan dan Pegawasan
Pasal 49

- (1).Kepala Desa yang terpilih sebel;um Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap melakukan tugasnya sampai habis masa jabatannya;
- (2).Kepala Desa yang terpilih setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, masa jabatannya 5 ( lima ) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 ( satu) kali masa jabatan;
BAB IX - Pembinaan dan Pegawasan
Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan ketentuanketentuan Iain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
BAB IX - Pembinaan dan Pegawasan
Pasal 51

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB IX - Pembinaan dan Pegawasan
Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.
Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal , Nopember 2001
BUP AN
TEBO
HA MADJD MU' AZ
LE:MBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAIIDN2001 NOMOR 33
".
,..---
.s&gt;:
H. DARKUTNI, SH. Pembina Utama Muda NIP. 430004928
Diundangkan di Muara Tebo
Pada tanggal 1 0 Nopember 2001
SEKRETARIS DAER XH KABUPATEN TEBO