PERATURAN DAERAH KOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang BANGUNAN GEDUNG
Berlaku: 1 TAHUN 2016
BAB X - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 186

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana di bidang bangunan gedung agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas,
- b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bangunan gedung,
- C. meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bangunan gedung,
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang bangunan gedung,
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut,
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang bangunan gedung.
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e:
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang bangunan gedung,
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi:
6. menghentikan penyidikan,
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan untuk pidana di bidang bangunan gedung menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 187

- (1) Bangunan gedung yang sudah dilengkapi dengan IMB sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dan IMB yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka IMB yang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi IMB sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, namun IMB yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka yang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku kecuali melakukan perubahan dan atau perbaikan/renovasi bangunan baik ringan/sedang/ berat.
- (3) Bangunan gedung yang sudah memiliki IMB sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, namun dalam proses pembangunannya tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam IMB, maka Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan IMB baru atau melakukan perbaikan (retrofitting) secara bertahap.
- (4) Permohonan IMB yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Bangunan Gedung yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum dilengkapi IMB, maka pemilik bangunan gedung wajib mengajukan permohonan IMB.
- (6) Bangunan Gedung yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum dilengkapi IMB, dan bangunan yang sudah berdiri tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka Pemilik Bangunan Wajib mengajukan permohonan IMB baru dan melakukan perbaikan (retrofitting) secara bertahap.
2. (7?) Bangunan Gedung yang sudah terbangun sebelum adanya RTRW,RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan peruntukan dan penggunaan yang ditetapkan dalam RTRW,RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dilakukan pemutihan.
- (8) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan hanya1 (satu) kali dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 1
4. (9 Bangunan Gedung pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum dilengkapi SLF, maka pemilik/Pengguna Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan SLPF.
- (10) Permohonan SLF yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (11) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, namun SLF yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka SLF yang dimiliki masih berlaku sepanjang tidak dilakukannya perubahan dan/atau perbaikan/renovasi bangunan baik ringan/sedang/ berat.
- (12) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, namun Kondisi Bangunan Gedung tidak Laik Fungsi, maka pemilik/Pengguna Bangunan Gedung wajib melakukan perbaikan (retrofitting) secara bertahap.
- (13) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dan SLF yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka SLF yang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 188

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2000 Nomor 31 Seri D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 22 Seri E-16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 189

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 3
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 190

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.
Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 12 April 2016
SEKRETARIS WYAERAH KOTA TARAKAN
LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2016 NOMOR 17
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSJI KALIMANTAN UTARA NOMOR 17 /REG.TRK/2016 NAD
| NO | Ine NAMA JABATAN |
|---------|----------------------------------|
| | Dear We SEk.on |
| | MW Bp Pn be keraaor: |
| slulni- | DED poet. sa La, KABAG' HUKUM H |
| | H.- MURAM AD HAWKAT KA. PUTR: V| |
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bangunan Gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Penyelenggaraan Bangunan Gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, serta untuk mewujudkan Bangunan Gedung yang andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.
Bangunan Gedung merupakan salah satu wujud fisik dari pemanfaatan ruang yang karenanya setiap penyelenggaraan Bangunan Gedung harus berlandaskan pada pengaturan penataan ruang.
Peraturan daerah ini berisi ketentuan yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan Bangunan Gedung meliputi aspek fungsi Bangunan Gedung, aspek persyaratan Bangunan Gedung, aspek hak dan kewajiban pemilik dan Pengguna Bangunan Gedung dalam tahapan penyelenggaraan Bangunan Gedung, aspek Peran Masyarakat, aspek pembinaan oleh pemerintah, aspek sanksi, aspek ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
Untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung.
Peraturan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang berlandaskan pada ketentuan di bidang penataan ruang, tertib secara administratif dan teknis, terwujudnya Bangunan Gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.
Pengaturan persyaratan administratif Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui lebih rinci persyaratan administratif yang diperlukan untuk mendirikan Bangunan Gedung, baik dari segi kejelasan status tanahnya, kejelasan status kepemilikan Bangunan Gedungnya, maupun kepastian hukum bahwa Bangunan Gedung yang didirikan telah memperoleh persetujuan
Pengaturan fungsi Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar Bangunan Gedung yang didirikan dari awal telah ditetapkan fungsinya sehingga masyarakat yang akan mendirikan Bangunan Gedung dapat memenuhi persyaratan baik administratif maupun teknis Bangunan Gedungnya dengan efektif dan efisien, sehingga apabila bermaksud mengubah fungsi yang ditetapkan harus diikuti dengan perubahan persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya. Di samping itu, agar pemenuhan persyaratan teknis setiap fungsi Bangunan Gedung lebif efektif dan efisien, fungsi Bangunan Gedung tersebut diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan/atau kepemilikan.
dari Pemerintah Daerah dalam bentuk izin mendirikan Bangunan Gedung.
Dengan diketahuinya persyaratan administratif Bangunan Gedung oleh masyarakat luas, khususnya yang akan mendirikan atau memanfaatkan Bangunan Gedung, akan memberikan kemudahan dan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.
Kejelasan hak atas tanah adalah persyaratan mutlak dalam mendirikan Bangunan Gedung, meskipun dalam Peraturan Daerah ini dimungkinkan adanya Bangunan Gedung yang didirikan di atas tanah milik orang/ pihak lain, dengan perjanjian. Dengan demikian kepemilikan Bangunan Gedung dapat berbeda dengan kepemilikan tanah, sehingga perlu adanya pengaturan yang jelas dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang kepemilikan tanah.
Pelayanan pemberian izin mendirikan Bangunan Gedung yang transparan, adil, tertib hukum, partisipatif, tanggap, akuntabilitas, efisien dan efektif, serta profesional, merupakan wujud pelayanan prima yang harus diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Dengan dipenuhinya persyaratan teknis Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasinya, maka diharapkan kegagalan konstruksi maupun kegagalan Bangunan Gedung dapat dihindari, sehingga pengguna bangunan dapat hidup lebih tenang dan sehat, rohaniah dan jasmaniah di dalam berkeluarga, bekerja, bermasyarakat dan bernegara. Pengaturan Bangunan Gedung dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian Bangunan Gedung dan lingkungannya, berperikemanusiaan dan berkeadilan. Oleh karena itu, masyarakat diupayakan terlibat dan berperan aktif, positif, konstruktif dan bersinergi bukan hanya dalam rangka pembangunan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan Bangunan Gedung dan tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung pada umumnya. Pengaturan Peran Masyarakat dimaksudkan untuk mendorong tercapainya tujuan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang tertib, fungsional, andal, dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan bagi pengguna dan masyarakat di sekitarnya, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Peran Masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat melalui sarana yang disediakan atau melalui Gugatan Perwakilan.
Peraturan Daerah ini mengatur lebih lanjut persyaratan teknis tata bangunan dan keandalan Bangunan Gedung, agar masyarakat di dalam mendirikan Bangunan Gedung mengetahui secara jelas persyaratanpersyaratan teknis yang harus dipenuhi sehingga Bangunan Gedungnya dapat menjamin keselamatan pengguna dan lingkungannya, dapat ditempati secara aman, sehat, nyaman, dan aksesibel, sehinggga secara keseluruhan dapat memberikan jaminan terwujudnya Bangunan Gedung yang fungsional, layak huni, berjati diri, dan produktif, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.
Pengaturan penyelenggaraan pembinaan dimaksudkan sebagai arah pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan berlandaskan prinsipprinsip tata pemerintahan yang baik. Pembinaan dilakukan untuk Pemilik Bangunan Gedung, Pengguna Bangunan Gedung, Penyedia Jasa Konstruksi, maupun masyarakat yang berkepentingan dengan tujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan dan keandalan Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis, dengan penguatan kapasitas Penyelenggara Bangunan Gedung.
Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penyedia Jasa Konstruksi baik sebagai perencana, pelaksana, pengawas, manajemen konstruksi
maupun jasa-jasa pengembangannya, penyedia jasa Pengkaji Teknis Bangunan Gedung, dan pelaksanaannya juga dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi. Penegakan hukum menjadi bagian yang penting dalam upaya melindungi kepentingan semua pihak agar memperoleh keadilan dalam hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung. Penegakan dan penerapan sanksi administratif perlu dimasyarakatkan dan diterapkan secara bertahap agar tidak menimbulkan ekses di lapangan, dengan tetap mempertimbangkan keadilan dan peraturan perundangundangan lain. Pengenaan sanksi pidana dan tata cara pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan normatif mengenai penyelenggaraan Bangunan Gedung di daerah sedangkan ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota dengan tetap mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
## Ti. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
huruf a.
Cukup jelas.
huruf b.
Cukup jelas.
huruf c.
Cukup jelas.
huruf d.
Cukup jelas.
huruf e.
Cukup jelas.
huruf f.
Pasal 6
Ayat (1)
huruf a.
Yang dimaksud dengan 'bangunan rumah tinggal tungga! adalah bangunan rumah tinggal yang mempunyai kaveling sendiri dan salah satu dinding bangunan tidak dibangun tepat pada batas kaveling.
huruf b.
Yang dimaksud dengan 'bangunan rumah tinggal deret' adalah beberapa bangunan rumah tinggal yang satu atau lebih dari sisi bangunan menyatu dengan sisi satu atau lebih bangunan lain atau rumah tinggal lain, tetapi masingmasing mempunyai kaveling sendiri.
huruf c.
Yang dimaksud dengan 'bangunan rumah tinggal susun' adalah Bangunan Gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
huruf d.
Yang dimaksud dengan 'lebih dari satu fungsi' adalah apabila satu Bangunan Gedung mempunyai fungsi utama gabungan dari fungsi-fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, dan/atau fungsi khusus.
Yang dimaksud dengan 'bangunan rumah tinggal sementara' adalah bangunan rumah tinggal yang dibangun untuk hunian sementara waktu dalam menunggu selesainya bangunan hunian yang bersifat permanen, misalnya bangunan untuk penampungan pengungsian dalam hal terjadi bencana alam atau bencana sosial.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan 'bangunan dengan tingkat kerahasiaan tinggi' antara lain bangunan militer dan istana kepresidenan, wisma negara, Bangunan Gedung fungsi pertahanan, dan gudang penyimpanan bahan berbahaya.
Yang dimaksud dengan 'bangunan dengan tingkat risiko bahaya tinggi' antara lain bangunan reaktor nuklir dan sejenisnya, gudang penyimpanan bahan berbahaya.
Penetapan Bangunan Gedung dengan fungsi khusus dilakukan oleh Menteri dengan mempertimbangkan usulan dari instansi berwenang terkait.
Ayat (6)
huruf a.
Cukup jelas.
huruf b.
Cukupjelas.
huruf c.
Cukup jelas.
huruf d.
Yang dimaksud dengan 'Bangunan Gedung mal-apartemenperkantoran' adalah Bangunan Gedung yang di dalamnya terdapat fungsi sebagai tempat perbelanjaan, tempat hunian tetap/apartemen, dan tempat perkantoran.
huruf e.
Yang dimaksud dengan 'Bangunan Gedung mal-apartemenperkantoran-perhotelan' adalah Bangunan Gedung yang di dalamnya terdapat fungsi sebagai tempat perbelanjaan, tempat hunian tetap/apartemen, tempat perkantoran dan hotel.
Pasal 7
Ayat (1)
Klasifikasi Bangunan Gedung merupakan pengklasifikasian lebih lanjut dari fungsi Bangunan Gedung, agar dalam pembangunan dan pemanfataan Bangunan Gedung dapat lebih tajam dalam penetapan persyaratan administratif dan teknisnya yang harus diterapkan.
Dengan ditetapkannya fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung yang akan dibangun, maka pemenuhan persyaratan administratif dan teknisnya dapat lebih efektif dan efisien.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9)
Kepemilikan atas Bangunan Gedung dibuktikan antara lain dengan IMB atau surat keterangan kepemilikan bangunan pada bangunan rumah susun.
## Pasal 8
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
## Pasal 9
## Ayat (1)
Perubahan fungsi misalnya dari Bangunan Gedung fungsi hunian menjadi Bangunan Gedung fungsi usaha.
Perubahan klasifikasi misalnya dari Bangunan Gedung milik negara menjadi Bangunan Gedung milik badan usaha, atau Bangunan Gedung semi permanen menjadi Bangunan Gedung permanen.
Perubahan fungsi dan klasifikasi misalnya Bangunan Gedung hunian semi permanen menjadi Bangunan Gedung usaha permanen.
## Ayat (2)
Perubahan dari satu fungsi dan/atau klasifikasi ke fungsi dan/atau klasifikasi yang lain akan menyebabkan perubahan persyaratan yang harus dipenuhi, karena sebagai contoh persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung fungsi hunian klasifikasi permanen jelas berbeda dengan persyaratan administratif dan teknis untuk Bangunan Gedung fungsi hunian klasifikasi semi permanen, atau persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung fungsi hunian klasifikasi permanen jelas
berbeda dengan persyaratan administratif dan teknis untuk Bangunan Gedung fungsi usaha (misalnya toko) klasifikasi permanen.
Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dokumen sertifikat hak atas tanah dapat berbentuk sertifikat Hak Milik (HM), sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), sertifikat Hak Pengelolaan (HPL), sertifikat Hak Pakai (HP), atau dokumen perolehan tanah lainnya seperti akta jual beli, kuitansi jual beli dan/atau bukti penguasaan tanah lainnya seperti izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, surat keterangan tanah dari lurah/kepala desa yang disahkan oleh camat.
Ketentuan mengenai keabsahan hak atas tanah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan 'persctujuan pemegang hak atas tanah' adalah persetujuan tertulis yang dapat dijadikan alat bukti telah terjadi kesepakatan pengalihan kepemilikan Bangunan Gedung.
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Ayat (S5)
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

Yang dimaksud dengan 'persetujuan dari instansi terkait' adalah rekomendasi teknis yang diberikan oleh intansi terkait yang berwenang, baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15

Cukupjelas.
Yang dimaksud dengan 'instansi teknis pembina yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung' di daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Ayat (S5)
Yang dimaksud dengan 'persetujuan dari instansi terkait' adalah rekomendasi teknis yang diberikan oleh intansi terkait yang berwenang, baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan' yaitu peraturan perundang-undangan mengenai ganti rugi atau keperdataan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas.
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Ayat (S5)
Yang dimaksud dengan 'daya dukung lingkungan' adalah kemampuan lingkungan untuk menampung kegiatan dan segala akibat/dampak yang ditimbulkan yang ada di dalamnya, antara lan kemampuan daya resapan air, ketersediaan air bersih, volume limbah yang ditimbulkan, dan transportasi.
Penetapan KDB dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keandalan Bangunan Gedung, keselamatan dalam hal bahaya kebakaran, banjir, air pasang, dan/atau tsunami, kesehatan dalam hal sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi: kenyamanan dalam hal pandangan, kebisingan, dan getaran, kemudahan dalam hal aksesibilitas dan akses evakuasi: keserasian dalam hal perwujudan wajah kota, ketinggian bahwa makin tinggi bangunan jarak bebasnya makin besar.
Penetapan KDB dimaksudkan pula untuk memenuhi persyaratan keamanan misalnya pertimbangan keamanan pada daerah istana kepresidenan, sehingga ketinggian Bangunan Gedung di sekitarnya tidak boleh melebihi ketinggian tertentu.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas.
Penetapan ketinggian bangunan dibedakan dalam tingkatan ketinggian: bangunan rendah (jumlah lantai Bangunan Gedung Sampai dengan 4 lantai), bangunan sedang (jumlah lantai Bangunan Gedung 5 lantai sampai dengan 8 lantai), dan bangunan tinggi (jumlah lantai bangunan lebih dari 8 lantai).
Penetapan KLB untuk suatu kawasan yang terdiri atas beberapa kaveling/persil dapat dilakukan berdasarkan pada perbandingan total luas Bangunan Gedung terhadap total luas kawasan dengan tetap mempertimbangkan peruntukan atau fungsi kawasan dan daya dukung lingkungan.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas.
Cukup jelas
Cukup jelas.
Pertimbangan keselamatan dalam hal bahaya kebakaran, banjir, air pasang, dan/atau tsunami,
Pertimbangan kesehatan dalam hal sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi.
Pertimbangan kenyamanan dalam hal pandangan, kebisingan, dan getaran.
Pertimbangan kemudahan dalam hal aksesibilitas dan akses evakuasi, keserasian dalam hal perwujudan wajah kota, ketinggian bahwa makin tinggi bangunan jarak bebasnya makin besar.
Ayat (S5)
Dalam hal ini jaringan utilitas umum yang terletak di bawah permukaan tanah, antara lain jaringan telepon, jaringan listrik, jaringan gas, dan lain-lain. yang melintas atau akan dibangun melintas kaveling/persil/ kawasan yang bersangkutan.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24

KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di Juar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
Cukup jelas
Cukup jelas
| Pasal | 25 Cukupjelas |
|---------|------------------------|
| Pasal | 26 |
| Pasal | 27 Cukup jelas |
| Pasal | 28 Cukup jelas. |
| Pasal | 29 Cukup jelas. |
| Pasal | 30 Cukup jelas. |
| Pasal | 31 Cukup jelas |
| Pasal | 32 Cukup jelas |
| Pasal | 33 Cukup jelas. |
| Pasal | 34 Cukup jelas. |
| Pasal | 35 Cukup jelas. |
| Pasal | 36 Cukup jelas. |
| Pasal | 37 Cukup jelas. |
| Pasal | 38 Cukup |
| Pasal | jelas. 39 Cukup jelas. |
| Pasal | 40 Cukup jelas. |
| Pasal | 41 Cukup jelas. |
| Pasal | 42 Cukup jelas. |
| Pasal | 43 Cukup jelas. |
PENJELASAN
Pasal 44

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan' yaitu peraturan perundang-undangan mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan turunannya yang berkaitan.
Yang dimaksud dengan 'instansi yang berwenang' adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
PENJELASAN
Pasal 45

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 46

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 47

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 48

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 49

huruf c
Analisis teristik adalah analisa yang mencakup komponenkomponen secara aktual desain gambarnya termasuk menghitung karakteristik yang dipengaruhi oleh kemiringan lahan, susunan struktur tanah (sondir) dan kondisi lingkungannya.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 50

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 51

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 52

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 53

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 54

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 55

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 56

sistem proteksi pasif adalah sistem/alat pencegahan kebakaran yang dipasang pada bangunan yang tidak bisa dipindahpindahkan dan bekerja secara otomatis.
sistem proteksi aktif adalah sistem/ alat pencegahan bahaya kebakaran yang bisa dipindah-pindah dan penggunaannya harus diaktifkan oleh manusia.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Ayat (S5)
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 57

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 58

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 59

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 60

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 61

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 62

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 63

Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan' yaitu peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan ketahanan terhadap api bagi komponen struktur bangunan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Ketentuan Teknis Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan dan
Lingkungan beserta Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 64

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 65

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 66

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 67

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 68

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 69

Cukup jelas.
Bukaan permanen adalah bagian pada dinding yang terbuka secara tetap untuk memungkinkan sirkulasi udara.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 70

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 71

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Huruf a.
Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan' yaitu peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan kualitas air minum, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor
Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907 tahun 2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.
Huruf b.
Cukup jelas.
Huruf c.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 71

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 72

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 73

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 74

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 75

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 76

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 77

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 78

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 79

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 80

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 81

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 82

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 83

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 84

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 85

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 86

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 87

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 88

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 89

Yang dimaksud dengan 'prasarana dan/atau sarana umum' seperti jalur kanal atau jalur hijau atau sejenisnya.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'di bawah air' yaitu Bangunan Gedung yang dibangun berada di bawah permukaan air.
Yang dimaksud dengan 'di atas air' yaitu Bangunan Gedung yang dibangun berada di atas permukaan air, baik secara mengapung (mengikuti naik-turunnya muka air) maupun menggunakan panggung (tidak mengikuti naik-turunnya muka air).
Yang dimaksud dengan 'daerah hantaran udara listrik tegangan tinggi atau ekstra tinggi atau ultra tinggi' adalah area di sepanjang jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) atau Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT) termasuk batas jalur sempadannya.
huruf a.
Cukup jelas.
huruf b.
Cukup jelas.
huruf c.
Cukup jelas.
huruf d.
Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan' yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi.
huruf ec.
cukup jelas.
huruf f.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 90

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 91

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 92

Cukup jelas.
Pasal
Pasal
93
Cukup jelas.
94
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 95

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 96

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 97

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'penetapan instansi yang berwenang lainnya' adalah ketetapan/ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait yang berwenang, baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah.
PENJELASAN
Pasal 98

Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'penetapan instansi yang berwenang lainnya' adalah ketetapan/ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait yang berwenang, baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 99

Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'penetapan instansi yang berwenang lainnya' adalah ketetapan/ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait yang berwenang, baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 100

Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'penctapan instansi yang berwenang lainnya' adalah ketetapan/ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait yang berwenang, baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 101

Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'penetapan instansi yang berwenang lainnya' adalah ketetapan/ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait yang berwenang, baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 102

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 103

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 104

Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'penetapan instansi yang berwenang lainnya' adalah ketetapan/ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait yang berwenang, baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 105

Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'penetapan instansi yang berwenang lainnya' adalah ketetapan/ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait yang berwenang, baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 106

Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'penetapan instansi yang berwenang lainnya' adalah ketetapan/ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait yang berwenang, baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 107

Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'penetapan instansi yang berwenang lainnya' adalah ketetapan/ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait yang berwenang, baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah.
Cukup jelas.
| Cukup jelas. | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 108 | | Pasal |
| 109 | | Pasal |
| 110 Yang dimaksud dengan 'swakelola' adalah kegiatan Bangunan Gedung yang diselenggarakan sendiri oleh Pemilik Bangunan Gedung tanpa menggunakan penyedia jasa di bidang perencanaan, | | Pasal |
| pelaksanaan dan/atau pengawasan. | | |
| Cukup jelas. 112 | | Pasal |
| Pasal 113 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) | | |
| Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) adalah | | |
| Yang dimaksud dengan 'pejabat yang berwenang' | | |
| pejabat menjalankan urusan pemerintahan di bidang Bangunan (5) | | |
| yang Gedung. Ayat | | |
| Ayat (1) Cukup jelas. | | |
| 115 Ayat | | |
| Huruf b. Cukup jelas. | | |
| Huruf c. | | |
| a. Cukup jelas. | | |
| Huruf | | |
| (2) | | |
| Pasal | | |
| Cukup jelas. | | |
| | 114 | Pasal |
Cukup jelas.
Huruf d.
Hasil analisis mengenai dampak lingkungan hanya untuk Bangunan Gedung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
Huruf e.
Dokumen/surat surat lainnya yang terkait misalnya rekomendasi teknis untuk Bangunan Gedung di atas/di bawah sarana dan prasarana umum atau di atas/di bawah air, atau yang lainnya.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Ayat (S5)
Cukup jelas.
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas.
Huruf c.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 116

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 117

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 118

Cukup jelas.
Pasal
119
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 120

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 121

huruf a.
Cukup jelas.
huruf b.
Cukup jelas.
huruf c.
Cukup jelas.
huruf d.
Pagar halaman yang sifatnya sementara antara lain pagar halaman pembatas pada kegiatan konstruksi pembangunan Bangunan Gedung.
huruf e.
Bangunan yang sifat penggunaannya sementara waktu antara lain bangunan untuk pameran yang menggunakan konstruksi sementara (knock down).
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 122

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 123

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan' yaitu peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi serta peraturan turunannya yang berkaitan.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 124

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 125

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 126

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Ayat (S5)
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 127

Huruf a
Yang dimaksud dengan yang bertanggungjawab atas bangunan adalah pemilik bangunan atau pelaksana pembangunan bangunan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan lingkungan khusus adalah lingkungan bangunan yang diberlakukan ketentuan khusus. Contoh bangunan militer, pelabuhan, bandar udara.
Yang dimaksud dengan lingkungan yang dikecualikan adalah lingkungan bangunan di samping diberlakukan ketentuan umum, diberlakukan juga ketentuan khusus. Contoh : bangunan yang dilindungi atau dilestarikan, bangunan di daerah reklamasi.
PENJELASAN
Pasal 128

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 129

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 130

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 131

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 132

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 133

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 134

Yang dimaksud dengan 'pendataan Bangunan Gedung' adalah kegiatan inventarisasi data umum, data teknis, data status riwayat dan gambar legger bangunan ke dalam database Bangunan Gedung.
Cukup jelas. Ayat (3)
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 135

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 136

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 137

Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan' yaitu peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi serta peraturan turunannya yang berkaitan.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 138

Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan' yaitu peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi serta peraturan turunannya yang berkaitan.
Cukupjelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 139

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 140

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 141

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 142

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 143

Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan' yaitu peraturan perundang-undangan mengenai cagar budaya serta peraturan turunannya yang berkaitan.
PENJELASAN
Pasal 144

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'instansi terkait' adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung yang dilindungi dan dilestarikan.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 145

Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan' yaitu Peraturan perundang-undangan mengenai cagar budaya serta peraturan turunannya yang berkaitan.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas. Ayat (S5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 146

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 147

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'Ketetapan Perintah Pembongkaran 'adalah surat keputusan dan atau persetujuan pembongkaran bangunan oleh Walikota.
PENJELASAN
Pasal 148

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 149

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 150

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 151

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 152

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan' antara lan adalah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penangulangan Bencana,
Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi scrta peraturan turunannya yang berkaitan.
PENJELASAN
Pasal 153

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan fasilitas penyediaan air bersih adalah penyediaan air bersih yang kualitasnya memadai untuk diminum serta digunakan untuk kebersihan pribadi atau rumah tangga tanpa menyebabkan risiko bagi kesehatan.
Yang dimaksud dengan fasilitas sanitasi adalah fasilitas kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan/atau padat, pengendalian vektor dan pembuangan tinja.
Ayat (S)
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 154

Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca-bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca-bencana.
Yang dimaksud rumah masyarakat adalah rumah tinggal berupa rumah individual atau rumah bersama yang berbentuk Bangunan Gedung dengan fungsi sebagai hunian warga masyarakat yang secara fisik terdiri atas komponen Bangunan Gedung, pekarangan atau tempat berdirinya bangunan dan utilitasnya.
Yang dimaksud dengan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat adalah bantuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang rusak akibat bencana agar dapat dihuni kembali.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'instansi/lembaga terkait' adalah instansi yang berwenang dan bertanggung jawab baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk adalah pemerintahan di tingkat paling bawah yaitu Camat atau Lurah.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 155

Yang dimaksud dengan 'bencana' adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
PENJELASAN
Pasal 156

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 157

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukupjelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 158

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 159

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 160

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan' yaitu peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara dan keuangan daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan turunannya yang berkaitan.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 161

huruf a.
Cukup jelas.
huruf b.
Cukup jelas.
huruf c.
Cukup jelas.
huruf d.
Yang dimaksud dengan 'pengajuan Gugatan Perwakilan' adalah gugatan perdata yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah tidak banyak misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas mewakili kepentingan dirinya sekaligus sekelompok orang atau pihak yang dirugikan sebagai korban yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antar wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.
PENJELASAN
Pasal 162

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 163

Yang dimaksud dengan 'menjaga ketertiban' adalah sikap perseorangan untuk ikut menciptakan ketenangan, kebersihan dan kenyamanan serta sikap mencegah perbuatan kelompok yang mengarah pada perbuatan kriminal dengan melaporkannya kepada pihak yang berwenang.
Yang dimaksud dengan 'mengurangi tingkat keandalan Bangunan Gedung' adalah perbuatan perseorangan atau kelompok yang menjurus pada perbuatan negatif yang dapat berpengaruh keandalan Bangunan Gedung seperti merusak, memindahkan
dan/atau menghilangkan peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung.
Yang dimaksud dengan 'mengganggu penyelenggaraan Bangunan Gedung' adalah perbuatan perseorangan atau kelompok yang menjurus pada perbuatan negatif yang berpengaruh pada proses penyelenggaraan Bangunan Gedung seperti menghambat jalan masuk ke lokasi atau meletakkan benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan manusia dan lingkungan.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 164

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 165

Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 166

Cukup jelas.
Cukupjelas.
Masyarakat yang diundang dapat terdiri atas perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, masyarakat ahli, dan/atau masyarakat hukum adat.
Cukupjelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 167

Cukupjelas.
Cukupjelas.
Yang dimaksud dengan 'hukum acara Gugatan Perwakilan' yaitu Surat Edaran Makamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hukum Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 168

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 169

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan 'instansi yang berwenang' adalah yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang Bangunan Gedung di daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
Huruf d
Yang dimaksud dengan 'instansi yang berwenang' adalah yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang Bangunan Gedung di daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
PENJELASAN
Pasal 170

Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 171

Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 172

Huruf a
Yang dimaksud dengan 'instansi yang berwenang' adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Bangunan Gedung yang dilindungi dan dilestarikan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan 'instansi yang berwenang' adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Bangunan Gedung yang dilindungi dan dilestarikan.
Huruf d
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 173

Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan' yaitu peraturan perundang-undangan mengenai tindak lanjut keluhan masyarakat secara administratif dan teknis.
PENJELASAN
Pasal 174

Cukupjelas.
| 121 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 175 Cukup jelas. Pasal |
| 176 Cukup jelas. |
| Pasal 177 Cukup jelas. |
| Pasal 178 Cukup jelas. |
| Pasal 179 Cukup jelas. |
| Pasal 180 |
| Ayat (1) |
| Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas |
| pada pekerjaan surat perintah |
| c sementara atau tetap pembangunan adalah pekerjaan pelaksanaan sampai dengan bangunan gedung. |
| Huruf Penghentian pelaksanaan penghentian penyegelan Huruf d |
| Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung adalah surat perintah penghentian |
| pemanfaatan sampai dengan penyegelan bangunan gedung. Huruf e Cukup jelas |
| Huruf f Cukup jelas |
| g |
| Huruf Cukup jelas Huruf |
| h |
| Cukup jelas Huruf i Pelaksanaan |
| pembongkaran dilaksanakan dan jawab pemilik bangunan gedung. |
| menjadi tanggung Ayat |
| Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan' yaitu peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi, Penyelenggaraan Jasa Konstruksi serta peraturan yang berkaitan. |
| turunannya |
| Ayat (4) Cukupjelas. |
| (5) |
| jelas. |
| Pasal 181 |
| Ayat Cukup |
| Cukup |
PENJELASAN
Pasal 182

Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 183

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 184

Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 185

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 186

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 187

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 188

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 189

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 190

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2016 NOMOR
122
9