PERATURAN DAERAH PROVINSI Unknown Nomor 1 Tahun 2017
Tentang I. UMUM
Berlaku: 3 Mei 2017
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran dari Visi 'Jawa Timur lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak,' yang dijabarkan dalam 5 (lima) misi yaitu:
- a. meningkatkan keejahteraan rakyat yang berkeadilan;
- b. meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi;
- c. meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang;
- d. meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik; dan
- e. meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmonis sosial.
6. yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.
Namun pada perkembangan terdapat berbagai dinamika yang berpengaruh terhadap capaian kinerja dalam pelaksanaan RPJMD Jawa Timur baik yang berupa kebijakan pemerintah maupun faktor-faktor eksternal lainnya.
Kebijakan pemerintah dimaksud adalah:
- a. diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berdampak pada perubahan kewenangan dibidang pemerintahan baik bagi Pemerintah Pusat, maupun Pemerintahan Daerah Provinsi maupun Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengamanatkan perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah, yang mengakibatkan restrukturisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menyebabkan berkurangnya jumlah perangkat daerah serta terjadinya perubahan program-program pembangunan beserta indikatornya dikarenakan adanya perubahan tupoksi sesuai kewenangan yang baru; dan
- c. diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang mencantumkan adanya kewajiban untuk penyesuaian dengan Nawacita serta harmonisasi dokumen perencanaan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
Sedangkan yang dimaksud dengan pengaruh dari faktor-faktor eksternal adalah karena adanya:
- a. pengaruh kondisi ekonomi global, dimana perlambatan ekonomi dunia yang berdampak signifikan terhadap perekonomian Nasional dan Jawa Timur. Sehingga kinerja perekonomian Nasional dan Jawa Timur tahun 2014-2015 mengalami perlambatan;
- b. perubahan metodologi penghitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2010, bahwa atas rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setiap negara harus mengimplementasikan System of National Accounts 2008 (SNA 2008) dalam penyusunan PDB melalui kerangka Supply and Use Tables (SUT), sehingga lebih merefleksikan kondisi ekonomi terkini sistem neraca nasional, disamping itu juga untuk menjaga konsistensi dan memperkecil perbedaan antara PDB Nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dilihat dari pendekatan lapangan usaha, cakupannya menjadi lebih luas, yang semula 9 (sembilan) lapangan usaha menjadi 17 (tujuh belas) lapangan usaha dan dampak dari perubahan ini level capaian pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rendah; dan
- c. perubahan metodologi penghitungan Indeks Pembangunan Manusia. Dimana penghitungan metode baru sudah tidak menggunakan Angka Melek Huruf (AMH). PBB memandang penggunaan AMH sudah kurang relevan karena AMH hampir di semua negara/daerah sudah sangat tinggi mendekati 100 persen dan dampak penghitungan metode baru, level capaian IPM menjadi lebih rendah dibanding dengan IPM metode lama. Sementara itu, dalam penetapan angka target IKU, lebih mempertimbangkan atau menggunakan target yang lebih realistis dan rasional.
Selain sebagai bentuk penyesuaian dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, perubahan kondisi ekonomi global dan perubahan metode penghitungan tersebut menyebabkan capaian pertumbuhan ekonomi, indeks gini, indeks pemerataan pendapatan, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2014, 2015 dan 2016 tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD sebelum perubahan.
Target pertumbuhan ekonomi, indeks gini, indeks pemerataan pendapatan, tingkat kemiskinan, IPM, IPG, dan TPT perlu ditetapkan kembali dengan mempertimbangkan kondisi saat ini termasuk perkembangan ekonomi terkini, perubahan metode penghitungan IPM berdasarkan ketentuan United Nations Develoment Programme (UNDP), serta tujuan pembangunan yang ingin dicapai dalam perubahan RPJMD.