Unknown Unknown Nomor PERIZINAN Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 2 Tahun 2008
N/A
Preamble

Menimbang a.
bahwa be: dasarkan Peratu ··an Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 2 Tahun 2008 tenta..g Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 5: � Tahun 20C8 tenta .. ng Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelays nan Tcrpadu Satu Pin tu Kabupaten Sintang, dinyatakan bahwa Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok mclaksanakan sebagian tugas Pernerintah Daerah dibidang pelayanan terpadu yang meliputi pembcrian pc:layw.an atas semua bentuk pelayanan perizinan dan bulco n pcrrzman sesuai dengan kebijakan Bupati;
- b. bahwa Peraturnn Bups.t.i Si.ntang Nomor 64 Tahun 2009 tent.ang Perubahan :;.ms Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pendclcg:3-si:m � ;cb2gian Kewenangan Bupati Sintang ui Bidang Pc:lc.yan&amp;.11 Pericirian dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelay.man Terpadu Satu Pintu Kabupateri � intang, sudah tidak relevan dengcn perl.ernbangan pelayanan perizinan dan non periz.ns .: 1 di l'm[\_'.kvngan Pernermtah Kabupaten !:)in tang;
- c. bahwa sehubung,:..n de0.g:1!:. maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, rnaka untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok clan fungsi KE.11tor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabu;:·aten Sintang, dipandang perlu mengatur kembali pendcl.::.·zas1.:S.:::..E seb2gi:::1.n kew � 1 � ang::in Bupatf Sintang di Bidan.g peri.zinan dan Non perizinan kepada Kepala Kantor pe\ayanan Tcrp2.d1..1 Satn Pintu Kabupaten Sintang;
- d. bahwa untuk me\alrnanakan maksud tersebut pada huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Feraturan Bupati Sintang;
Mengingat
2
- l. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik In .nesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang N-.nor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik Lembaran
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tarnhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Len:ibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N � mor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4.1 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Un � ang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 N � mor 215,, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5357);
18. Peraturan Presiden Nornor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal· ·
Menetapkan
4
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal:
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daearah Kabupaten Sintang Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daearah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 );
22. Peraturan Bupati Sintang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kanupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 422).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI SINTANG DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELA YANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG
BAB I - KE'·'ENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang .
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adaleh · Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemcrintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.
6. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Kepala Oaerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah dan peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu di wilayah Kabupaten Sintang.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
10. Pelayanan Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu.
11. Pelayanan non Perizinan adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen non izin yang dibutuhkan orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu,
BAB II
Pasal 2

Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang
BAB II
Pasal 3

Pendelegasian kewenangan penandatanganan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi jenis pelayanan perizinan sebagai berikut:
- a. lzin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- c. Izin Tempat Usaha;
- d. Izin Usaha Perdagangan;
- e. Izin Usaha Industri;
- f. Izin Perluasan Industri;
- g. Izin Gangguan (HO);
- h. Izin Reklame;
1. Izin Bengkel;
- J. Izin Kursus;
11. k, Izin Prinsip Penanaman Modal;
- l. lzin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- m. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; dan
- n. Izin Usaha Penanaman Modal.
6
BAB II
Pasal 4

- (I) Khusus untuk perizinan tertentu, sebelum diterbitkan izin, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. lzin Prinsip Penanarnan Modal;
- b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; dan
- d. Izin Usaha Penanaman Modal;
BAB II
Pasal 5

Pendelegasian kewenangan penandatanganan pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi jenis pelayanan sebagai berikut :
- a. Pelayanan lnformasi dan Pengaduan;
- b. Tanda Daftar lndustri;
- c. Tanda Daftar Gudang;
- d. Tanda Daftar Perusahaan; dan
- e. Tanda Daftar Ulang/Perubahan/Perpanjangan;
BAB Ill - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Sintang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Saru Pintu Kabupaten Sintang sebagaimana telah diubah dengan Peraruran Bupati Sintang Nomor 69 Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan t.idak berlaku lagi.
BAB Ill - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2013.
Hal-hal yang belum diatur · atau belum cukup diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraruran perundangan-undangan yang berlaku.
7
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini, dengan penernpatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Diundangkan di Sintang pada tanggal
J
?,aW\v«n'
2013
AERAH KABUPATEN SINTANG,{
ZULKIFLI HAJJ AHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR ?