PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 8 Tahun 2014
Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
Berlaku: 18 Desember 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,
- a. bahwa pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan Dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Ketentuan Perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa ketentuan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah bersama DPRD dilampiri RKPD, KUA dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-869-2014 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo. Undang-Undang No. 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5583);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 192);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
N/A
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 berjumlah Rp.
dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah
Rp. 1.314.340.528.840,-
2. Belanja Daerah Rp. 1.476.204.531.306,-
Surplus/(Defisit) Rp. (161.864.002.466,-)
3. Pembiayaan Daerah
- a. Penerimaan Rp.
168.800.002.466,-
Pengeluaran Rp. 6.936.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 161.864.002.466,-
N/A
Pasal 2

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 91.084.864.666,-
- b. Dana Perimbangan
Rp. 916.823.962.704,-
- c. Lain-lain pendapatan yang sah Rp. 306.431.701.470,-
2. (2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah Rp. 11.365.596.415,-
- b. Retribusi Daerah Rp. 5.969.236.000,-
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 3.925.000.000,-
- d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 69.825.032.251,-
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 27.570.120.704,-
- b. Dana Alokasi Umum Rp. 784.825.492.000,-
- c. Dana Alokasi Khusus Rp. 104.428.350.000,-
- (4) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Rp. 2.000.000.000,-
- b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,-
- c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 40.963.912.000,-
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 263.467.789.470,-
- e. Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 0,-
N/A
Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung Rp. 884.544.804.822,-
3. b.Belanja Langsung Rp. 591.659.726.484,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai Rp. 772.274.334.248,-
6. b.Belanja Bunga Rp. 4.100.000.000,-
- c. Belanja Subsidi Rp. 0,-
8. d.Belanja Hibah Rp. 20.061.800.000,-
- e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 2.795.800.000,-
- f. Belanja Bagi Hasil Rp. 1.884.029.834,-
- g. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 77.635.840.740,-
12. h.Belanja Tidak Terduga Rp. 5.793.000.000,-
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai Rp. 40.889.020.119,-
15. b.Belanja Barang dan Jasa Rp. 218.932.261.027,-
- c. Belanja Modal Rp. 331.838.445.338,-
N/A
Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 168.800.002.466,-
- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 6.936.000.000,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SiLPA) Tahun Sebelumnya Rp. 69.800.002.466,-
- b. Pencairan Dana Cadangan Rp. 0,-
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 0,-
- d. Pinjaman Dalam Negeri Rp. 99.000.000.000,-
- e. Penerimaan Kembali Piutang Rp. 0,-
- f. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya Rp. 0,-
- g. Pinjaman Luar Negeri Rp. 0,-
- h. Pinjaman Utang Jangka Panjang Lainnya Rp. 0,-
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,-
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 6.936.000.000,-
- c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,-
- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,-
N/A
Pasal 5

1. Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
2. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya,
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang,
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, dan/atau,
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II
Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi
SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V
Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI
- Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
N/A
Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
N/A
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 18 Desember 2014
BUPATI PESISIR SELATAN
dto
NASRUL ABIT
Diundangkan di Painan Pada tanggal 18 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dto ERIZON
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (10/2014)124