Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 12 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang untuk melaporkan kekayaannya;
- b. bahwa · untuk memperkuat komitmen terse but· dalam pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang› Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. Tim Pengelola LHKPN adalah Tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.
6. Badan Kepegawaian dan Diklat yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Singkawang.
BABU
TUJUAN
Pasal 2
Pengisian formulir LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum Penyelenggara Negara yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.
BAB III - PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA
Pasal 3

Pejabat Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN adalah :
- a. Walikota;
- b. Wakil Walikota;
- c. Pejabat Eselon II;
- d. Eselon III yang menjabat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. Auditor;
- f. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola dana sebesar 1 milyar atau lebih dan;
- g. Pejabat tertentu atas permintaan (KPK) Komisi Pemberantasan Korupsi.
BAB IV - TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN Pasal 4
Pasal 6

Sekretariat Tim Pengelola LHKPN, Administrator dan User Aplikasi LHKPN berkedudukan pada BKD.
BAB IV - TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN Pasal 4
Pasal 7

Tim Pengelola LHKPN Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas :
- a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :
1. penyampaian dan pendistribusian Formulir LHKPN, Tambahan Berita Negara (TEN) Pengumuman Harta Kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN yang bersangkutan di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang; dan
2. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenal tata cara pengisian Formulir LHKPN;
menyampaikan data mengenai perubahan jabatan Wajib LHKPN setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu pada bulan Januari dan Juli kepada KPK;
- c. BAB VI
SANKS I
BAB IV - TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN Pasal 4
Pasal 9

Terhadap Pejabat Penyelenggara Negara yang terlambat dan atau tidak melaporkan harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan (4) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
BAB VII
Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2012 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 18 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd
SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 12
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

· Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang · pada tanggal 27 April 2015
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd
AWANGISHAK