PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 4 Tahun 2014
Tentang KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
Berlaku: 4 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
- a. bahwa lanjut usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
- b. bahwa sistem pelayanan untuk peningkatan kesejahteraan yang ada dirasakan kurang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga diperlukan upaya pengembangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
4. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
5. Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4451);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan BUPATI BENGKAYANG
Memutuskan :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di wilayah daerah.
6. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
7. Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yangsebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
8. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
9. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
10. Lansia Terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya.
11. Karang Wreda adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia.
12. Panti Wreda adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi Lansia yang terlantar.
13. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
14. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lansia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
15. Perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
16. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
17. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lansia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para lansia.
18. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi lansia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
19. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
20. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
21. Pelayanan Harian Lansia (Day Care Services) adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lansia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat secara professional.
22. Pelayanan Sosial di Keluarga Sendiri (Home Care Services) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia yang dilakukan dirumah atau di dalam keluarga sendiri.
23. Pelayanan Sosial melalui Keluarga Pengganti (Foster Care Services) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia di luar keluarga sendiri dan di luar lembaga dalam arti Lansia tinggal
bersama keluarga lain/pengganti karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkannya atau dia dalam kondisi terlantar
BAB II - ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 2

Peningkatan kesejahteraan Lansia diselenggarakan berazaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan serta keserasian dalam perikehidupan yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab.
BAB II - ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 3

Peningkatan kesejahteraan Lansia didasarkan pada prinsip-prinsip kemandirian, keperansertaan, kepedulian, pengembangan diri dan kemartabatan.
BAB II - ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 4

Peningkatan kesejahteraan Lansia ditujukan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, mencapai kemandirian, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara sistem nilai budaya dan keakraban bangsa Indonesia.
BAB III - KEPERANSERTAAN
Pasal 5

Setiap Lansia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
BAB III - KEPERANSERTAAN
Pasal 6

Setiap Lansia berperan serta dalam membimbing, mengamalkan, menularkan, mewariskan dan memberikan keteladanan kepada generasi penerus dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
BAB III - KEPERANSERTAAN
Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
- a. lansia, atau kelompok lansia yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. perorangan, kelompok, keluarga, organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 8

- (1) Peningkatan Kesejahteraan Lansia meliputi:
- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam
- f. penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
- g. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum,bantuan sosial dan perlindungan sosial.
- (2) Peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing.
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 9

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masingmasing, meliputi:
- a. bimbingan keagamaan dan kerohanian;
- b. penyediaan aksesbilitas pada tempat-tempat peribadatan
Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan Lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan (promosi kesehatan) Lansia melalu media cetak, elektronik, audio visual dan media informasi lain;
- b. upaya penyembuhan (kuratif) yang diperluas pada bidang pelayanan geriatric/gerontology ditingkat Puskesmas sampai Rumah Sakit;
- c. pengembangan lembaga perawatan Lansia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal, dalam bentuk Panitia Medis Lansia, serta peningkatan sumber daya manusia kesehatan geriatric;
- d. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Lansia dan Puskesmas Santun Lansia serta poli dan rawat inap Lansia di Rumah Sakit.
- (3) Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi Lansia yang tidak mampu, diberikan pelayanan secara gratis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga Pelayanan Kesempatan Kerja
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 11

- (1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dimaksudkan memberi peluang bagi Lansia potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.
Paragraf 1
Sektor Formal
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 12

Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 13

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lansia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor :
- a. kondisi fisik;
- b. keterampilan dan/atau keahlian;
- c. pendidikan;
- d. formasi yang tersedia; dan
- e. bidang usaha
Paragraf 2 Sektor Non Formal
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 14

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha bersama.
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. bimbingan dan pelatihan manajemen yang sehat;
- b. pemberian kemudahan dalam pelayanan Surat Ijin Usaha Perorangan, mengakses pada lembaga-lembaga keuangan baik perbankan dan/atau koperasi untuk menambah modal usaha.
Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan keterampilan di bidang usaha yang dimiliki.
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 16

- (1) Bagi Lansia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan sosial.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk bantuan stimulans usaha yang bersifat tidak tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Bagian Keempat Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 17

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman Lansia Potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.
Bagian Kelima
Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan
Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 18

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dilaksanakan melalui:
- a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi Pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
- b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringananbiaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan;
- d. penyediaan fasilitas rekreasi, dan olahraga khusus.
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum, dimaksudkan untuk memberikan aksesbilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lansia.
Paragraf 1
Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas Umum
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada Lansia untuk :
- a. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan;
- b. memperoleh pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada Lansia untuk:
- a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum baik darat, laut maupun udara;
- b. akomodasi;
- c. pembayaran Pajak; dan
- d. pembelian tiket masuk tempat wisata.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada Lansia untuk :
- a. penyediaan tempat duduk khusus;
- b. penyediaan loket khusus;
- c. penyediaan kartu wisata khusus; dan
- d. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan Lansia.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha menyediakan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus kepada Lansia dalambentuk:
- a. penyediaan alat bantu Lansia di tempat rekreasi;
- b. pemanfaatan taman-taman untuk olahraga; dan
- c. penyediaan pusat-pusat pelayanan kebugaran.
Paragraf 2
Kemudahan dalam Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 23

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat serta dunia usaha dilaksanakan dengan menyediakan aksesbilitas bagi Lansia dalam bentuk :
- a. fisik;
- b. non fisik
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 24

- (1) Penyediaan aksesbilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
- a. aksesbilitas pada bangunan umum;
- b. aksesbilitas pada jalan umum;
- c. aksesbilitas pada angkutan umum; dan
- d. aksesbilitas pada sarana dan prasarana sosial lainnya.
- (2) Penyediaan aksesbilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf b meliputi :
- a. pelayanan informasi;
- b. pelayanan khusus.
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 25

- (1) Aksesbilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan:
- a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
- b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- c. tempat duduk khusus;
- d. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi dan toilet;
- e. tempat telepon; dan
- f. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.
- (2) Persyaratan teknis aksesbilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 26

Aksesbilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:
- a. jalan setapak;
- b. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- c. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- d. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan; dan
- e. trotoar bagi pejalan kaki.
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 27

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan:
- a. tangga naik turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu; dan
- d. tanda-tanda, rambu-rambu atau sinyal.
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 28

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lansia.
Pelayanan informasi khusus sebagaimana dimaksud padaPasal 24 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
- a. penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempattempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum;
- b. penyediaan media informasi sebagaimana sarana komunikasi antar Lansia.
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 30

- (1) Penyediaan aksesbilitas oleh Pemerintah Daerah masyarakat dan dunia usaha dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesbilitas yang dibutuhkan Lansia dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Prioritas aksesbilitas yang dibutuhkan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam
Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 31

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf f, dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. penyuluhan dan konsultan hukum;
- b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan; dan
- c. pendampingan sosial bagi Lansia yang berhadapan dengan hukum diluar pengadilan.
Bagian Ketujuh
Bantuan Sosial
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 32

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf g, diberikan kepada Lansia potensial yang tidak mampu agar Lansia dapat memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak permanen, baik dalam bentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada Lansia yang sudah diseleksi dan memperoleh bimbingan sosial.
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 33

Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk:
- a. memenuhi kebutuhan hidup minimal Lansia potensial yang tidak mampu;
- b. membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian;
- c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 34

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, dilakukan dengan memperhatikan keahlian,keterampilan, bakat dan minat Lansia potensial yang tidak mampu, serta tujuan pemberian bantuan sosial.
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 35

- (1) Pemberian bantuan sosial diberikan kepada Lansia potensial yang tidak mampu, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor non formal.
- (2) Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan di dalam/luar panti dan/atau dalam bentuk:
- a. pelayanan Harian Lansia (Day Care Services);
- b. pelayanan melalui Keluarga Sendiri (Home Care Services);
- c. pelayanan melalui keluarga pengganti (Foster Care Services);
- d. Usaha Ekonomi Produktif (UEP); dan
- e. Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 36

- (1) Dalam rangka pemberian bantuan sosial, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Lansia potensial yang tidak mampu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bimbingan, pemberian informasi, dan/atau bentuk pembinaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sosial dan pembinaan akan diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedelapan Perlindungan Sosial
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 37

- (1) Pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud padaPasal 8 ayat (1) huruf h, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar terhindar dari resiko.
- (2) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lansia menjalankan peran sosialnya.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pendampingan sosial, baik yang dilaksanakan di kediaman Lansia maupun di lembaga konsultasi kesejahteraan Lansia yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;
- b. penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan bagi Lansia terutama di unit-unit pelayanan sosial baik dikelola pemerintah maupun masyarakat;
- c. pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung di luar panti bagi Lansia yang hidup dan dipelihara ditengahtengah keluarga atau masyarakat lainnya yang dalam keadaan jompo sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki keluarga dan terlantar diberikan santunan melalui sistem panti;
- d. bantuan pemakaman terhadap Lansia yang meninggal dunia dan tidak diketahui identitasnya dilakukan secara bermartabat adalah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat setempat.
BAB V - PENYELENGGARAAN
Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Panti Wreda guna menampung Lansia terlantar.
- (2) Panti Wreda yang dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Lansia terlantar dengan persetujuan SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Sosial.
- (3) Untuk memberikan perlindungan kepada Lansia terlantar, masyarakat dan dunia usaha dapat membentuk Panti Wreda.
BAB VI - KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI
Pasal 39

- (1) Di Desa/Kelurahan dapat dibentuk lembaga Karang Wreda yang merupakan wadah bagi kegiatan Lansia.
- (2) Karang Wreda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga sosial kemasyarakatan mitra Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam bentuk memberdayakan Lansia.
- (3) Pengkoordinasian Karang Wreda dilakukan oleh Forum Kerjasama Karang Wreda yang merupakan jaringan kerjasama antar Karang Wreda lingkup Kecamatan.
- (4) Pembinaan Karang Wreda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
BAB VI - KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI
Pasal 40

- (1) Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia di tingkat Daerah, dapat dibentuk Komisi Lansia Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Komisi Lansia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.
Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal, 26 Mei 2014 BUPATI BENGKAYANG, Ttd, SURYADMAN GIDOT
Diundangkan di Bengkayang pada tanggal, 28 Mei 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG, Ttd, KRISTIANUS ANYIM
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Kepala Bagian Hukum,
BERNADETA,SH,MH Pembina/IV.a NIP.19710416 200003 2 005
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas.
Huruf a
Bimbingan keagamaan dimaksudkan untuk memberikan tuntunan dan pegangan hidup serta ketenangan bagi Lansia di hari tuanya agar lebih memantapkan keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing antara lain: berupa pengajian, ceramah, siraman rohani dan sebagainya.
Huruf b
Penyediaan aksesibilitas pada tempat-tempat peribadatan dimaksudkan agar dalam membangun tempat beribadah seperti masjid, gereja, pura, wihara dan tempat ibadah lainnya perlu memperhatikan kemudahan bagi lansia dalam melaksanakan ibadah.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas.
Huruf a
Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan diutamakan pada pencegahan penyakit.
Huruf b
Yang dimaksud dengan geriatric adalah suatu ilmu yang mempelajari penyakit lansia ( degeneratif ).
Huruf c
Yang dimaksud dengan penyakit terminal adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
Huruf d
Cukup Jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11

Ketentuan ini disamping untuk memberikan kesempatan kepada Lansia untuk bekerja sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuannya, juga dimaksudkan agar Lansia tersebut dapat mengalihkan keahlian dan kemampuannya kepada generasi penerus.
Yang dimaksud dengan sektor formal merupakan bidang usaha yang menghasilkan barang dan /atau jasa yang diatur secara normatif. Sektor non formal merupakan bentuk usaha yang mandiri dan tidak terikat secara resmi dengan aturan-aturan normatif.
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas.
Penumbuhan iklim usaha telah diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pemerintah, antara lain Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1995 tentang usaha kecil. Pelaksanaan penumbuhan iklim usaha bagi Lansia di dasarkan pada Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pemerintah yang ada dan juga disesuaikan dengan kondisi fisik, mental dan sosial serta lingkungan lansia
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Huruf a
Yang dimaksud dengan pelayanan administrasi adalah kemudahan bagi lansia dalam urusan administrasi antara lain kartu tanda penduduk (KTP) seumur hidup, pelayanan membayar pajak, pengambilan uang, dan pelayanan kesehatan.
Huruf b
Kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya merupakan suatu penghargaan bagi lansia yang akan menikmati dan/atau memenuhi berbagai kebutuhan baik transportasi maupun akomodasi seperti tiket (bus, kereta api, pesawat, kapal laut ) dan penginapan.
Huruf c
Kemudahan dalam melakukan perjalanan merupakan suatu penyediaan fasilitas bagi lansia, dalam bentuk antara lain penyediaan loket khusus, tempat duduk khusus dan pariwisata khusus agar mereka tidak mendapat hambatan dalam melakukan perjalanan seperti melaksanakan ibadah ziarah atau wisata.
Huruf d
Penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan rasa tenang, bahagya, dan kebugaran kepada lansia agar dapat mengisi waktu luang dengan menikmati
rekreasi dan olah raga yang secara khusus disediakan baginya.
Yang dimaksud dengan pemberian kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum yaitu tersedianya sarana dan prasarana umum yang dapat memudahkan mobilitas lansia di tempat-tempat umum, seperti jalan untuk kursi roda, jalan bagi mereka yang bertongkat dan tempat penyeberangan bagi pejalan kaki. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksudkan dengan penyediaan informasi adalah pemasangan tulisan-tulisan sebagi himbauan untuk mendahulukan perjalanan seperti di stasiun, terminal, pelabuhan dan bandara. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Huruf a Jenis bangunan umum : Bangunan perkantoran untuk pelayanan umum
- a. seperti bank,
- b. kantor pos dan bangunan administrasi;
- c. Bangunan perdagangan seperti pertokoan, pasar swalayan dan
- d. mall;
- e. Bangunan pelayanan transportasi seperti terminal dan bandara.
- f. Bangunan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan klinik;
- g. Bangunan keagamaan dan peribadatan;
- h. Bangunan pendidikan seperti museum dan perpustakaan;
- i. Bangunan pertunjukan, pertemuan dan hiburan seperti bioskop,
- j. gedung konfrensi dan rekreasi;
- k. Bangunan restoran seperti rumah makan dan rekreasi;
- l. Bangunan hunian misal seperti hotel, apartemen, dan panti
- m. werdha;
- n. Fasilitas umum seperti taman, kebun binatang, pemakaman,
- o. dan tempat sejenisnya.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf a
Pelayanan administrasi adalah pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat, terkait, dengan berbagai informasi yang diperlukan oleh para lansia, informasi yang terkait dengan prosedur penggunaan fasilitas publik oleh lansia dan lain-lain.
Huruf b Pelayanan khusus bagi lansia dapat meliputi pelayanan dalam berbagai dalam bentuk petunjuk-petunjuk khusus pada fasilitas publik, pelayanan pemanduan penggunaan fasilitas publik.
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31

Melindungi dan memberikan rasa aman pada lansia dimaksudkan memberikan suasana yang nyaman, tentram, terhindar diri, terkucil, terisolasi atau bentuk gangguan sosial lainnya dari berbagai perasaan stress, depresi, rendah akibat tekanan-tekanan sosial maupun proses peradilan.
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksudkan pendampingan sosial bagi lansia yang berhadapan dengan hukum adalah memberikan bantuan penguatan sosial psikologis kepada lansia di luar siding pengadilan agar memiliki ketegaran dan keteguhan hati dalam menghadapi proses persidangan maupun keputusan dari pengadilan.
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 35

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 36

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 37

Perlindungan bagi lansia dapat diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti sosial oleh pemerintah atau masyarakat dalam kurun waktu tak terbatas sampai lansia tersebut meninggal dunia.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 39

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 40

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 41

Cukup jelas.
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Kepala Bagian Hukum,
BERNADETA,SH,MH Pembina / IV.a NIP.19710416 200003 2 005