PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 20 Tahun 1959
Tentang PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENJUALAN 1951
Berlaku: 26 September 1959
N/A
Preamble

Menimbang : a.
- bahwa berhubung dengan keuangan Negara pada dewasa ini dipandang perlu untuk mengadakan perubahan dan tambahan pada Undang-undang Pajak Penjualan 1951;
- b. bahwa karena keadaan yang memaksa perubahan dan tambahan tersebut perlu segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
Mengingat
:
pasal 23 ayat (2) juncto pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;
Mendengar
:
Menteri Keuangan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENJUALAN 1951.
N/A
Pasal 2

.
- I. Pasal 1 ayat (1).
- A. Anak ayat ke-3 d dihapuskan.
- B. Sesudah anak ayat ke-4, disisipkan anak ayat ke-5 dan ke-6 yang berbunyi sebagai berikut :
4. "ke-5. jasa; semua perbuatan -selain penyerahan barang bergerak dan barang tak bergerak - dengan penggantian yang dilakukan oleh pengusaha disebut di bawah ini :
1. notaris,
2. pengacara,
3. konsulen, akuntan,
4. makelar komisioner, juru lelang,
5. pemborong,
6. pengusaha reparasi, pemeliharaan,
7. pengusaha persewaan barang bergerak,
8. pengusaha perawatan jasmaniah,
9. pengusaha asuransi kerugian,
10. pengusaha persewaan ruangan selain untuk tempat tinggal".
5. "ke-6. penggantian : nilai berupa tiang dari segala yang dipenuhi oleh penerima jasa atau pihak ketiga karena jasa itu".
- II. Pasal 1 ayat (3) : antara kata-kata "harga jual" dan "tidaklah disisipkan kata-kata "dan penggantian
- III. Pasal 2 ayat (1) diubah dan ditambah sebagai berikut : Pada ke-1 : kata "siapa" diganti dengan kata "pengusaha".
8. "ke-1 a. Pengusaha; mereka yang dalam daerah pabean dengan bebas melakukan perusahaan atau pekerjaan".
9. IV.Pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut :
Dengan nama pajak penjualan dipungut pajak atas :
- a. penyerahan barang yang dilakukan oleh pabrikan di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya.
- b. jasa yang dilakukan pengusaha dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya".
- V. Pasal 4. Sesudah ayat (2) disisipkan satu ayat baru yang berbunyi sebagai berikut :
4. "(3) Mengenai jasa maka pajak dihitung atas dasar penggantian".
- 4 -
VI.Pasal 5 ayat (1) diubah dan berbunyi sebagai berikut : "(1) Dalam hal-hal di mana barang diserahkan oleh pabrikan atau jasa dilakukan dengan harga atau penggantian berupa uang atau berupa barang lain, maka pajak terutang untuk sebulan takwim atau masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dalam masa mana penglunasan harga jual atau penggantian terjadi".
- VII. A. Pasal 7. Ayat (1) diubah dan berbunyi sebagai berikut:
2. "(1) Pajak terutang oleh pabrikan yang menyerahkan barang atau oleh pengusaha yang melakukan jasa, pada tempat mereka bertempat tinggal atau berkedudukan".
- B. Ayat (2). Antara kata-kata "pembeli" dan "tanggung-renteng" disisipkan kata-kata "penerima jasa".
- C. Ayat (3). Kata "pabrikan" diubah menjadi "pengusaha".
- D. Ayat (4). Antara kata-kata "pembeli" dan "wajib" disisipkan kata-kata "atau penerima jasa".
- E. Ayat (5). Antara kata-kata "pabrikan" dan "mempunyai" disisipkan kata-kata "dan pengusaha".
7. VIII.Pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 1 2, pasal 14 ayat (1), pasal 23, pasal 25 ayat (1), pasal 32 ayat (1) dan (3), kata-kata "pabrikan" diubah menjadi "pengusaha"
- IX. Pasal 29. Setelah ayat (13) disisipkan ayat-ayat baru (14) dan (15), yang berbunyi sebagai berikut :
"(14) jasa yang dilakukan oleh dokter, dokter gigi, bidan, juru rawat".
"(15)jasa yang dilakukan untuk Pemerintah".
N/A
Pasal 3

.
- I. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku mulai hari ditetapkan dan untuk pertama kali dilakukan terhadap pengenaan pajak penjualan tahun 1960.
- II. Penyerahan barang yang dilakukan sebelum saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku dikenakan pajak menurut peraturan yang lama, sedang jasa yang dilakukan sebelum saat tersebut tidak dikenakan pajak, sekalipun jika dalam hal-hal tersebut terutangnya pajak terjadi sesudah saat disebut dalam pasal 5 ayat (1).
- III. Pabrikan yang menyerahkan barang atau pengusaha yang melakukan jasa sesudah saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku karena suatu perjanjian yang diadakan sebelum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku, berhak meminta kembali pajak yang terutang, dalam hal ini dari pembeli atau penerima jasa.
Syarat dalam perjanjian yang bertentangan dengan ini adalah batal.
...
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 1959. Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 113;
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Bogor pada tanggal 26 September 1959. Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.
PENJELASAN
Pasal 1

.
- I. ayat (1) :
Cukup jelas.
: Ketentuan ini memberikan kemungkinan mengecualikan beberapa barang dari pengenaan pajak menurut peraturan baru.
Barang-barang itu akan ditunjuk oleh Menteri Keuangan engan kuasa tersebut pada pasal 38.
- II. Cukup jelas.
- III. Cukup jelas.
- IV. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

.
- I. A. Dengan dimasukkan jasa sebagai obyek pajak, maka penghasilan pekerjaan dalam keadaan bergerak dianggap sebagai jasa yang dilakukan pemborong dan dikenakan pajak sebagai jasa.
- B. ke-5 Dalam anak ayat ini ditetapkan golongan pengusaha yang, jika melakukan jasa, dikenakan pajak penjualan.
Yang dimaksud dengan pemborongan ialah baik yang melakukan pemborongan untuk barang bergerak maupun barang tak bergerak, misalnya biro "aannemerij" dan konstruksi.
Reparasi dan pemelihraan tidak saja dilakukan terhadap kendaraan bermotor, tetapi mengenai segala macam reparasi dan pemeliharaan. Perawatan jasmaniah misalnya perusahaan merawat kecantikan, kapsalon dan sebagainya. Jasa yang diberikan oleh dokter, dokter gigi, badan, juru rawat dikecualikan dari pengenaan pajak.
- 4 - ke-6 Penggantian berupa barang lain dari pada uang harus dinilaikan menurut nilai jualnya.
- II. Cukup jelas.
- III. Dalam pengertian pengusaha termasuk pabrikan dan mereka yang melakukan jasa.
- IV. Cukup jelas.
- V. Dalam hal ini tidak diperhatikan apakah antara kedua pihak terdapat hubungan istimewa. Sebagai dasar penghitungan selalu diambil : jumlah penggantian.
- VI. Cukup jelas.
- VII. Cukup jelas.
7. VIII.Cukup jelas.
- IX. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

.
Peraturan ini merupakan peraturan peralihan dari praturan lama keperaturan baru.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR NOMOR 1869.
Termasuk Lembaran-Negara No. 113 tahun 1959.
Diketahui:
Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO.