PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 34TAHUN Tahun 2014
Tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI
Berlaku: 1 Januari 2015
N/A
Preamble

Menimbang: a. Standar kepala tentang bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual menyatakan daerah menetapkan peraturan kepala daerah kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
- b. bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 harus segera diterapkan namun memerlukan masa transisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan W alikota Manado ten tang Ke bijakan Akuntansi Pemerintah Kota Manado;
0
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
0
(
- 14.Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi;
- 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 ten tang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 18.Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 s.d Nomor 14;
- 19.Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
(
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Manado
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan DPRD Kota Manado
4. Walikota adalah Walikota Manado
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah. pelaporan,
7. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
8. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan
CJ
atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
9. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsipprinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
10. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
11. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.
12. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD.
13. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
14. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
15. Unit pemerintahan adalah pengguna anggaran/penggunan barang yang berada di Setuan Kerja Perangkat Daerah Kota Manado
c
BAB II - KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pasal 2

- (1) Kebijakan akuntansi pemerintah Kota Manado menerapkan SAP Berbasis Akrual.
- (2) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
- (3) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsurunsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (4) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP atas:
- a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
- b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.
BAB II - KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pasal 3

- (1) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan terdiri dari:
- a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- b. Penyajian Laporan Keuangan;
- c. Laporan Realisasi Anggaran;
- d. Laporan Perubahan SAL
- e. Neraca;
- f. Laporan Operasional
- g. Laporan Arus Kas;
- h. Laporan Perubahan Ekuitas;
- i. Catatan atas Laporan Keuangan;
- (2) Kebijakan Akuntansi Akun terdiri dari:
- a. Akuntansi Aset
- b. Akuntansi Kewajiban;
..
- c. Akuntansi Ekuitas
- d. Akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA
- e. Akuntansi Beban dan Belanja;
- f. Akuntansi Transfer;
- g. Akuntansi Pembiayaan;
- h. Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan
BAB III - PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 4

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, setidaktidaknya terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan SAL
3. Neraca;
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi untuk unit pemerintahan wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan, yang setidak-tidaknya terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Operasional
3. Neraca, dan
4. Catatan atas Laporan Keuangan
()
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah BUD wajib menyusun Laporan Keuangan, yang setidak-tidaknya terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Operasional;
3. Neraca;
4. Laporan Arus Kas;
5. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
6. Catatan atas Laporan Keuangan
BAB III - PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 5

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun diatur lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan mulai Tahun 2015.
- (2) Penyusunan laporan keuangan Tahun 2014 mengacu kepada kebijakan akuntansi sebelumnya yang berlaku pada pemerintah daerah.
•
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Manado Nomor 51 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Manado dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. (~ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
- Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.
| No | Jabatan | Parat | Ket |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Walikota Manado | M:>hon ditandatangani | M:>hon ditandatangani |
| 2 | Wakil Walikota Manado | t' | |
| 3 | Sekretaris Daerah Kota | • {' | |
| 4 | Asisten Adminstrasi Umum | ~. | |
| 5 | lnspektur Kota Manado | NJ,/ | |
| 6 | Kepala BPK-BMD | <',} | |
| 7 | Kabag.Hukum dan Perundang-undangan T'.. | Kabag.Hukum dan Perundang-undangan T'.. | |
| 8 | Sekretaris BPK-BMD | ~ | |
| 9 | Kabid Akuntansi | -tr; | |
Ditetapkan di Manado pada tanggal28 Mei 2014 WALIKOTA MANADO,
Diundangkan di pada Tanggal SEKRETARils...J~~1ffi-KOTA MANADO, M. H .. SENDOH
BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014 NOMOR