PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 60 Tahun 2012
Tentang TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER
Berlaku: 28 Desember 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI JEMBER
SALINAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 60 TAHUN 2012
TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,
: a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember dan optimalisasi kinerja Inspektorat Kabupaten Jember, perlu mengatur dan menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Inspektorat Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
:
1. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3
Pasal 7

Sub Bagian Administrasi dan Umum
- (1) Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi meliputi :
- a. pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan ;
- b. pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. pengelolaan urusan keuangan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi meliputi :
- a. penginventarisir hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan;
- b. pengadministrasi laporan hasil pengawasan;
- c. pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- d. penyusunan statistik hasil pengawasan; dan
- e. penyelenggaraan kerjasama pengawasan.
Bagian Kedua
- (1) Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas melaksanakan supervisi terhadap pelaksanaan tugas Tim Pengawasan dengan mereviu hasil pengawasan dan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi meliputi :
- a. pembuatan usulan program pengawasan di wilayah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan; dan
- c. pelaksanaan pembinaan kepada tim pengawas.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3
Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu terdiri dari:
- a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- b. Inspektur Pembantu Wilayah II; dan
- c. Inspektur Pembantu Wilayah III.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan serta desa/kelurahan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3
Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Inspektur sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi meliputi :
- a. pembuatan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugasnya;
- b. pengkoordinir pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten sesuai bidang tugasnya; dan
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai bidangnya.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3
Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Auditor adalah jabatan fungsional yang melaksanakan pengawasan atas laporan keuangan pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten.
- (3) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) adalah jabatan fungsional yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan Pemerintahan di Kabupaten, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur dan bekerja secara mandiri serta tetap mempunyai tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan pengawasan sesuai dengan bidangnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (7) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 28 - 12 - 2013 NOMOR 60
Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS KABUPATEN ASISTEN PEMERINTAHAN u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM,
HARI MUJIANTO, SH., M.Si. Pembina NIP. 19610312 198603 1 014
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3
Pasal 13

- (1) Inspektur merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 15
Pasal 16

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.
Ditetapkan di Jember pada tanggal 28 Desember 2012
Salinan suai dengan aslinya
BUPATI JEMBER,
MZA DJALAL