PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 11 Tahun 2016
Tentang PENGELUARAN DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BERSIFAT WAJIB DI DESA SE-KABUPATEN JEMBER
Berlaku: 23 Maret 2016
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELUARAN DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BERSIFAT WAJIB DI DESA SE-KABUPATEN JEMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER ,
:
- a. bahwa setiap pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBDes, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dan diundangkan di tingkat Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka menjamin proses penyelenggaraan pemerintahan desa tetap berjalan sebelum ditetapkan dan diundangkannya APBDes maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 132 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pengeluaran kas dimaksud dikecualikan bagi belanja yang bersifat mengikat maupun belanja yang bersifat wajib;
- c. bahwa sesuai amanah Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1), dinyatakan salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk membiayai proses penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Dana Yang Digunakan Untuk Membiayai Kegiatan Yang Bersifat Mengikat dan Bersifat Wajib di Desa Se-Kabupaten Jember;
Mengingat :
Menetapkan
:
1. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BERSIFAT WAJIB DI DESA SE-KABUPATEN JEMBER.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas umum daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah desa dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
7. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.
9. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat beserta Perangkat lainnya yang menyelenggarakan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Kecamatan.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
13. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
BAB II - SUMBER ANGGARAN
Pasal 2

Anggaran yang digunakan untuk membiayai belanja mengikat dan/atau belanja wajib bersumber dari ADD.
BAB III - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 3

- (1) Dalam rangka menjamin proses penyelenggaraan Pemerintahan di Desa tetap berjalan sebelum ditetapkannya Peraturan Desa tentang APB Desa, maka Pemerintah Kabupaten dapat merealisasikan sejumlah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa bersangkutan.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat mengikat selanjutnya disebut belanja mengikat dan/atau kegiatan yang bersifat wajib selanjutnya disebut belanja wajib.
- (3) Penentuan kegiatan yang dapat dibiayai melalui belanja mengikat dan/atau belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Desa berdasarkan kebutuhan dan kondisi Desa bersangkutan.
- (4) Besaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif RT/RW menggunakan besaran yang telah ditetapkan pada Tahun sebelumnya.
- (5) Dalam pengelolaan belanja mengikat dan belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 4

Belanja mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
BAB III - PENGELOLAAN KEGIATAN
Pasal 5

Belanja wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar kepada masyarakat desa.
BAB IV - MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN
Pasal 6

- (1) Mekanisme pencairan belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat mengikat dan/atau wajib sebelum ditetapkannya APB Desa adalah:
- a. Kepala Desa mengajukan kelengkapan berkas permohonan penyaluran dana kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten melalui Camat dan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten;
- b. Camat berkewajiban memverifikasi keabsahan, kelengkapan berkas dan kesesuaian realisasi permohonan pencairan dana dengan realisasi di lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan peraturan perundangundangan;
- c. Apabila dalam pengajuan berkas dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata tidak lengkap, terdapat kesalahan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Camat wajib mengembalikan berkas pengajuan kepada Kepala Desa bersangkutan;
- d. Setelah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Camat membuat rekapan dan mengirimkan berkas pengajuan dimaksud kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten;
- e. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten melakukan verifikasi kelengkapan berkas pengajuan dana dalam bentuk check list dalam rangka mengendalikan kegiatan sekaligus serapan anggaran secara umum di tingkat kabupaten;
- f. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten selanjutnya menyampaikan berkas permohonan penyaluran dana yang telah diverifikasi Camat kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD);
- g. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten menyalurkan dana dari Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Pemerintah Desa bersangkutan; dan
- h. Pencairan Dana yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada huruf g di masing-masing bank dilakukan oleh Kepala Desa bersama Bendahara Desa dengan melampirkan surat rekomendasi dari Camat setempat.
- 2) Format dan ketentuan lebih lanjut terkait mekanisme penyaluran dan pencairan dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat mengikat dan/atau wajib diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 7

Pelaporan belanja mengikat dan/atau belanja wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 terintegrasi dengan pelaporan ADD.
BAB V - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban belanja mengikat dan/atau belanja wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, asli disimpan di Pemerintah Desa bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tembusan bukti pendukung pertanggungjawaban belanja mengikat dan/atau belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten sebagai persyaratan pengajuan tahap selanjutnya.
- (3) Kepala Desa bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap penggunaan dana belanja mengikat dan belanja wajib.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengeluaran Belanja yang Bersifat Mengikat dan Bersifat Wajib yang Bersumber dari Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa sebelum Ditetapkan APBDes di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.
Ditetapkan di Jember pada tanggal 23 Maret 2016
BUPATI JEMBER,
F A I D A
Diundangkan di Jember pada tanggal 15 Maret
2016
Plt. SEKRETARIS KABUPATEN,
Drs. BAMBANG HARIONO, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19620131 198201 1 005