PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 1 Tahun 2012
Tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Berlaku: 1 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang :
PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SELUMA,
- a. bahwa guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan maka perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu lainnya;
- b. bahwa untuk membiayai pelaksanaan pengaturan dan pengawasan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu dipungut retribusi dengan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali peraturan daerah yang mengatur Retribusi Perizinan Tertentu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
5. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5179);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA
dan
BUPATI SELUMA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.
BAB II - JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 3

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk golongan Retibusi Perizinan Tertentu.
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Bagian Kesatu
Pasal 5

- (1) Obyek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang wilayah, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefesian luas bangunan (KLB), koefesien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bagunan tersebut.
- (3) Perizinan Bangunan diberikan apabila telah memenuhi ketentuan garis sempadan, sebagai berikut:
- a. Bagunan yang berada di ditepi Jalan Arteri Primer
- 1) Garis sempadan Pagar 20 meter
- 2) Garis sempadan Bangunan 40 meter
- b. Bangunan yang berada di tepi jalan Arteri Sekunder
- 1) Garis sempadan Pagar 20 meter
- 2) Garis sempadan Bangunan 35 meter
- c. Bangunan Yang berada di tepi Jalan Kolektor
- 3) Garis sempadan Pagar 20 meter
- 4) Garis sempadan Bangunan 30 meter
- d. Bangunan yang berada dipinggir Jalan Lokal
- 5) Garis sempadan Pagar 10 meter
- 6) Garis sempadan Bangunan 20 meter
- (4) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian Izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Bagian Kesatu
Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh IMB.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi IMB.
Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Bagian Kesatu
Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi IMB diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas bangunan, tingkat bangunan, rencana penggunaan bangunan dan jenis konstruksi serta klasifikasi wilayah bangunan didirikan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Koefisien Luas Bangunan:
- b. Koefisien Tingkat Bangunan:
| NO | LUAS BANGUNAN | KOEFESIEN |
|------|-----------------------------------|-------------|
| 1 | Bangunan dengan luas s/d 100 m² | 1,00 |
| 2 | Bangunan dengan luas s/d 250 m² | 1,50 |
| 3 | Bangunan dengan luas s/d 500m ² | 2,50 |
| 4 | Bangunan dengan luas s/d 1000 m² | 3,50 |
| 5 | Bangunan dengan luas s/d 2.500 m² | 4,00 |
| 6 | Bangunan dengan luas s/d 3.000 m² | 4,50 |
| 7 | Bangunan dengan luas > 3.000 m² | 5,00 |
| NO | TINGKAT BANGUNAN | KOEFESIEN |
|------|---------------------------|-------------|
| 1 | Bangunan 1 lantai | 1,00 |
| 2 | Bangunan 2 lantai | 1,50 |
| 3 | Bangunan 3 lantai | 2,50 |
| 4 | Bangunan 4 lantai | 3,50 |
| 5 | Bangunan 5 lantai ke atas | 4,00 |
- c. Koefisien Guna Bangunan:
| NO | GUNA BANGUNAN | KOEFESIEN |
|------|--------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Bangunan Sosial | 0,50 |
| 2 | Bangunan Perumahan | 1,00 |
| 3 | Bangunan Fasilitas Umum | 1,00 |
| 4 | Bangunan Pendidikan | 1,00 |
| 5 | Bangunan Kelembagaan/Kantor | 1,50 |
| 6 | Bangunan Perdagangan dan Jasa | 2,00 |
| 7 | Bangunan Industri | 2,50 |
| 8 | Bangunan Khusus | 2,75 |
| 9 | Bangunan Campuran | 3,00 |
| 10 | Bangunan Lain-lain/bangunan rumah tempat tinggal | 1,00 |
d. Koefisien Jenis Bangunan:
| NO | JENIS BANGUNAN | KOEFESIEN |
|------|------------------|-------------|
| 1 | Permanen | 1,00 |
| 2 | Semi permanen | 0,70 |
| 3 | Darurat | 0,50 |
- e. Koefisien wilayah bangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d.
- (1) Tarif ditetapkan seragam untuk setiap bangunan.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 3.000/m².
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Bagian Kesatu
Pasal 9

Besaran pokok Retribusi IMB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
Bagian Keempat Tarif Retribusi IMB
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Bagian Kesatu
Pasal 10

- (1) Pemecahan dokumen IMB sesuai dengan perubahan pemecahan dokumen IMB dan atau kepemilikan tanah dan perubahan data lainnya dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Pembuatan duplikat/ cofy dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai penganti dokumen IMB yang hilang atau rusak dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Pengajuan permohonan pembuatan duplikat/ cofy dokumen yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia.
- (5) Dokumen yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fisik dokumen yang telah sobek, terpotong dan atau tulisan maupun gambar yang tercantum didalam dokumen tersebut tidak bisa dibaca dan atau tidak bisa dimaknai lagi.
Bagian Kelima
Saat Retribusi Terutang
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Bagian Kesatu
Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IV - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 12
Pasal 13

- (1) Obyek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. Gangguan Berat, Perusahaan/Usaha :
- a. Pompa Bensin (SPBU);
- b. Agen Elpiji/Gas;
- c. Tempat Pabrik Kimia;
- d. Pabrik makanan dan minuman / Pabrik Es Balok dan sejenisnya;
- e. Pemotongan Hewan, Peternakan Hewan Besar/Unggas, penyamakan, pengasapan kulit hewan;
- f. Pengolahan/ Penumpukan CPO;
- g. Saw mill, penggergajian/penyuguan kayu, bengkel bubut, galangan kapal;
- h. Pengolahan batu bara/briket batu bara;
- i. Pengolahan Karet;
- j. Menara pemancar siaran TV/radio atau satelit;
- k. Usaha kuari/ usaha pemecahan batu;
- l. PT, CV, klasifikasi M dan B;
- m. Agen minyak tanah/Pangkalan Minyak Tanah;
- n. Pembudidayaan Burung Walet;
- o. Penampungan/gudang hasil bumi dan hasil perkebunan, hasil hutan;
- p. Budidaya Air Payau;
- q. Depot kayu/Panglong kayu;
- r. RMU /huller padi;
- s. Vulkanisir; dan
- t. Pencucian Mobil.
2. Gangguan Sedang, Perusahaan/Usaha :
- a. Show Room, toko onderdil kendaraan bermotor;
- b. Bengkel Mobi/karoseri, motor sepeda dan sejenisnya;
- c. Klinik, apotek, praktek dokter dan toko obat;
- d. Hotel, wisma, penginapan, restoran, cafe, losmen, dan tempat hiburan bioskop, bilyar, rental vcd, Playstation, counter;
- e. Agen minuman dan makanan;
- f. Penjualan saprodi;
- g. Pembuatan/penjualan meuble;
- h. Dagang elektronik;
- i. Penjualan emas, perak dan pertukangan besi;
- j. Perusahaan asing, BUMD, dan BUMN, Perbankan pemerintah/swasta;
- k. Badan hukum (CV. Klasifikasi K1, K2, K3/ Firma, Koperasi;
- l. Percetakan, Biro reklame;
- m. Sewa kursi/tenda, organ tunggal, band;
- n. Studio foto dan dagang perlengkapannya;
- o. Jahit pakaian, taylor, konveksi, loundry;
- p. Penjualan karcis, loket kendaraan umum, travel;
- q. Barber shop, salon dan sanggar kecantikan, sanggar kesenian;
- r. Pendidikan/ kursus komputer, tempat penitipan anak;
- s. Dagang elektronik second, penjualan barang-barang second;
- t. Penitipan kilat/ekspedisi;
- u. Wartel/kiostel;
- v. Batu bata, genteng pemahatan batu, saniter;
- w. Pembatikan, bangsal kapuk;
- x. Pengolahan tahu tempe;
- y. Penampungan barang bekas;
- z. Penyulingan minyak atsiri;
28. aa. Penampungan batu hias;
29. bb. Budi daya air tawar;
- cc. Pedagang grosir;
- dd. Usaha pengolahan hasil perikanan.
32. ee. Warung Internet;
33. ff. Usaha pengelolaan tempat olah raga; dan
34. gg. Dagang pakan ternak.
3. Gangguan Ringan, Perusahaan/Usaha:
- a. Dagang kelontongan, manisan;
- b. Dagang pakaian jadi, tekstil, mainan anak atau sejenisnya;
- c. Dagang buku dan perlengkapannya;
- d. Dagang makanan dan minuman;
- e. Tampal ban; dan
- f. Pengrajin sapu ijuk dan sejenisnya.
- (3) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
BAB IV - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 12
Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya dan/atau gangguan terhadap lingkungan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa
- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Gangguan diukur dengan cara luas tempat usaha dikali indeks lokasi dikali koefesien gangguan.
- (2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai luas setiap lantai.
- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- (4) Koefisien gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. Perusahaan/Usaha dengan intensitas gangguan berat
- a. Kawasan industri indeks
: 1
- b. Kawasan perdagangan indeks
: 2
- c. Kawasan pariwisata indeks
: 3
- d. Kawasan perumahan dan pemukiman indeks
: 4
: 1,5
- b. Perusahaan/Usaha dengan intensitas gangguan sedang
- c. Perusahaan/Usaha dengan intensitas gangguan ringan
Bagian Ketiga Struktur dan Besaran Tarif
BAB IV - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 12
Pasal 16

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha, luas areal usaha dan klasifikasi perusahaan.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Luas ruang tempat usaha:
| NO | LUAS LOKASI | TARIF |
|------|--------------------------|---------------|
| 1 | Luas kurang dari 1000 M² | Rp. 500,-/ M² |
| 2 | Luas 1000 s/d 2000 M² | Rp. 300,-/ M² |
| 3 | Luas 2001 s/d 4000 M² | Rp. 250,-/ M² |
| 4 | Luas lebih dari 4000 M² | Rp. 200,-/ M² |
b. Luas areal usaha:
| NO | LUAS LOKASI | TARIF/ Ha |
|------|----------------------|----------------------|
| 1 | Luas 0 s/d 0,5 Ha | Rp. 2.000.000,- /Ha |
| M²2 | Luas 0,5 s/d 3 Ha | Rp. 5.000.000,- /Ha |
| 3 | Luas 3 s/d 5 Ha | Rp. 7.000.000,- /Ha |
| 4 | Luas Lebih dari 5 Ha | Rp. 10.000.000,- /Ha |
: 1
: 0,5
BAB IV - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 12
Pasal 17

Besaran pokok Izin Gangguan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
Bagian Keempat Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
BAB IV - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 12
Pasal 18

- (1) Masa Retribusi Izin Gangguan adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Izin tempat gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib didaftar ulang setiap tahunnya.
BAB IV - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 12
Pasal 19

Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB V - RETRIBUSI IZIN TRAYEK Bagian Kesatu Nama, Objek Dan Subjek Retribusi Pasal 20
Pasal 21

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
BAB V - RETRIBUSI IZIN TRAYEK Bagian Kesatu Nama, Objek Dan Subjek Retribusi Pasal 20
Pasal 22

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin trayek.
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu izin.
- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
| NO | JENIS ANGKUTAN | KAPASITAS TEMPAT DUDUK | TARIF |
|------|---------------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | Angkutan Desa | s/d 10 orang | Rp 75.000/unit |
| 2 | Mobil Bus Penumpang | s/d 15 orang | Rp 125.000/unit |
| 3 | Mobil Bus Umum | 16 orang ke atas | Rp 225.000/unit |
Bagian Keempat
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
BAB V - RETRIBUSI IZIN TRAYEK Bagian Kesatu Nama, Objek Dan Subjek Retribusi Pasal 20
Pasal 25

Masa Retribusi izin trayek adalah jangka waktu yang lamanya 1 (Satu) tahun.
BAB V - RETRIBUSI IZIN TRAYEK Bagian Kesatu Nama, Objek Dan Subjek Retribusi Pasal 20
Pasal 26

Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB VI - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 27
Pasal 28

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha penangkapan ikan skala kecil dan usaha budidaya ikan skala kecil sesuai dengan peraturan perundang dibidang perikanan.
BAB VI - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 27
Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin usaha perikanan.
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan jenis, kegiatan, luas areal tempat usaha.
- (1) Struktur tarif retribusi Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Izin Perahu Motor/Kapal Perikanan ditetapkan berdasarkan luas tempat uasaha perikanan dan atau jenis perahu motor/kapal perikanan.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Izin Usaha Perikanan
1. Usaha Budidaya Ikan Air Tawar:
| NO | LUAS USAHA | TARIF |
|------|-----------------|--------------------|
| 1 | 0,5 Ha s/d 1 Ha | Rp 50.000,-/Tahun |
| 2 | 1 Ha s/d 2 Ha | Rp 100.000,-/Tahun |
| 3 | 2 Ha s/d lebih | Rp 250.000,-/Tahun |
2. Usaha Budidaya Air Payau (tambak):
| NO | LUAS USAHA | TARIF |
|------|-----------------|---------------------|
| 1 | 0,5 Ha s/d 1 Ha | Rp 100.000,-/Tahun |
| 2 | 1 Ha s/d 2 Ha | Rp 200.000,-/Tahun |
| 3 | 2 Ha s/d 5 Ha | Rp 500.000,-/Tahun |
| 4 | 5 Ha lebih | Rp 1000.000,-/Tahun |
3. Usaha Pengolahan Perikanan sebesar
Rp 50.000,-/Tahun
4. Usaha Pengumpulan Hasil Perikanan sebesar
5. Usaha Budidaya Rumput Laut dan Hasil Perikanan Laut Lainnya Sebesar
Rp 250.000,-/Tahun
Rp 100.000,-/Tahun
b. Surat Penangkapan Ikan (SPI):
| NO | SPESIFIKASI PERAHU/KAPAL | TARIF |
|------|----------------------------|--------------------|
| 1 | Perahu Tempel | Rp 50.000,-/Tahun |
| 2 | Kapal Motor 5 GT | Rp 100.000,-/Tahun |
| 3 | Kapal Motor 6 - 10 GT | Rp 150.000,-/Tahun |
| 4 | Kapal Motor 10 GT ke atas | Rp 200.000,-/Tahun |
c. Izin Usaha Kolam Pancing:
1. Badan Usaha/Kelompok Pemula
| NO | LUAS USAHA | TARIF |
|------|----------------------|--------------------|
| 1 | 0,5 Ha s/d 1 Ha | Rp 50.000,-/Tahun |
| 2 | 1 Ha s/d 2 Ha | Rp 100.000,-/Tahun |
| 3 | 2 Ha s/d lebih besar | Rp 250.000,-/Tahun |
2. Usaha Perorangan
| NO | LUAS USAHA | TARIF |
|------|----------------------|--------------------|
| 1 | 0 Ha s/d 0,5 Ha | RP 100.000,-/Tahun |
| 2 | 0,5 Ha s/d 1 Ha | Rp 200.000,-/Tahun |
| 3 | 1 Ha s/d 2 Ha | Rp 350.000,-/Tahun |
| 4 | 2 Ha s/d lebih besar | Rp 450.000,-/Tahun |
d. Izin Usaha Keramba Jaring Apung:
1. Badan Usaha/Kelompok Pemula
| NO | JUMLAH JARING APUNG | TARIF |
|------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 3 Unit s/d 10 Unit | Rp 50.000,-/Tahun |
| 2 | 10 s/d 15 Unit | Rp 75.000,-/Tahun |
| 3 | 15 Unit s/d 25 Unit | Rp 100.000,-/Tahun |
| 4 | 25 Unit s/d 40 Unit | Rp 250.000,-/Tahun |
| 5 | 40 Unit s/d lebih besar | Rp 300.000,-/Tahun |
2. Usaha Perorangan
| NO | JUMLAH JARING APUNG | TARIF |
|------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 3 Unit s/d 10 Unit | Rp 150.000,-/Tahun |
| 2 | 10 s/d 15 Unit | Rp 250.000,-/Tahun |
| 3 | 15 Unit s/d 25 Unit | Rp 350.000,-/Tahun |
| 4 | 25 Unit s/d 40 Unit | Rp 500.000,-/Tahun |
| 5 | 40 Unit s/d lebih besar | Rp 750.000,-/Tahun |
Bagian Keempat Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
BAB VI - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 27
Pasal 32

Masa Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah 1 (satu) tahun.
BAB VI - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 27
Pasal 33

Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB VII - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 34

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur serta besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
BAB VII - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 35

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati.
BAB VIII - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 39

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran /peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibuat oleh pejabat yang di tunjuk.
- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaannya Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Rertibusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB VIII - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 42

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB VIII - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 43

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
Bagian Keenam
- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain dapat diberikan kepada usaha/ perusahaan kecil untuk mengangsur (mencicil).
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan serta dalam rangka kegiatan sosial.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. Diterbitkan surat teguran; atau
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan di hitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
BAB VIII - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 47

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PEMERIKSAAN
Pasal 48

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang.
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan peraturan bupati.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Surat Penangkapan Ikan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 24 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Trayek;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 27 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Ganguan; dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.
Ditetapkan di Tais
pada tanggal 25 Oktober Tahun 2012 Plt. BUPATI SELUMA, WAKIL BUPATI,
H. BUNDRA JAYA
Diundangkan di Tais pada tanggal 25 Oktober Tahun 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,
Drs. H. MULKAN TAJUDIN,MM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2012 NOMOR 01