UNDANG-UNDANG Unknown Nomor 17 Tahun 1950
Tentang HUKUM ACARA PIDANA PADA PENGADILAN TENTARA
Berlaku: 30 Maret 1950
N/A
Preamble

Menimbang
- 1. bahwa perlu mengadakan peraturan tentang hukum acara pidana pada Pengadilan Tentara.
2. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan.
Mengingat
- pasal-pasal 123, 139, 140 dan 159 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;
Mendengar :
Senat.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
- UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HUKUM ACARA PIDANA PADA PENGADILAN TENTARA.
BAB I
Pasal 1

.
Segala Peraturan tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara yang ada di Indonesia sampai berlakunya Undang-undang Darurat No. tahun 1950 dihapuskan dan diganti oleh Undang-undang Darurat tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara ini.
BAB I
Pasal 2

.
Bagi Hukum Acara Pidana pada pengadilan tentara, berlaku sebagai pedoman :
- a. "het Herziene Inlands Reglement" dengan perubahan-perubahan seperti yang dimuat dalam Undang-undang Darurat ini.
- b. "Reglement of ura de Straf Vordering voor Raden van Justittie of Java en het Hoog Verechts Hof van Nederlands Indie", yang selanjutnya disebut "Strafvordering" dengan perubahan-perubahan seperti yang dimuat dalam Undang-undang Darurat ini.
BAB II - PEMERIKSAAN-PERMULAAN.
Pasal 3

.
- (1) Selain dari pada pegawai-pegawai dan orang lain yang disebut dalam pasal 39 "het Herziene Inlands Reglement", hak mengusut kejahatan dan pelanggaran diserahkan juga :
- a. kepada kepala pasukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang berpangkat perwira, terhadap anak buahnya masing-masing.
- b. kepada anggota-anggota Polisi Militer yang berpangkat perwira, dalam daerahnya masing-masing.
- (2) Mereka terutama memakai sebagai pedoman : titel dua, bagian satu, bagian tiga, bagian empat dan bagian lima dari "het Herziene Inlands Reglement".
- (3) Mengenai pengusutan kejahatan dan pelanggaran, mereka langsung di bawah pimpinan Kejaksaan Tentara.
- (4) Mereka wajib menuruti petunjuk-petunjuk Kejaksaan Tentara dengan saksama.
BAB II - PEMERIKSAAN-PERMULAAN.
Pasal 4

.
Dengan tidak mengurangi kewajiban mereka seperti yang dimaksudkan dalam pasal 3, pada tanggal 1 dan 15 tiap-tiap bulan, mereka harus memberikan laporan tertulis kepada Kejaksaan Tentara tentang :
- a. Penangkapan dan penahanan orang-orang yang dilakukan oleh mereka;
- b. penglepasan orang-orang tersebut;
- c. pembeslahan barang-barang dan pemindahan barang-barang itu oleh mereka.
BAB II - PEMERIKSAAN-PERMULAAN.
Pasal 5

.
Tentang peristiwa-peristiwa yang penting yang mengenai ketentaraan, Kejaksaan Tentara segera memberi laporan tertulis kepada Pemimpin ketentaraan Tertinggi didaerah.
BAB II - PEMERIKSAAN-PERMULAAN.
Pasal 6

.
Dengan ## BAB III.
PEMERIKSAAN PENGADILAN TENTARA DALAM TINGKATAN PERTAMA.
BAB II - PEMERIKSAAN-PERMULAAN.
Pasal 7

.
Dengan ## BAB IV.
PEMERIKSAAN MAHKAMAH TENTARA AGUNG DAN MAHKAMAH TENTARA TINGGI DALAM TINGKATAN KEDUA.
BAB II - PEMERIKSAAN-PERMULAAN.
Pasal 9

.
- (1) Dengan BAB V.
CARA MENJALANKAN PUTUSAN.
BAB II - PEMERIKSAAN-PERMULAAN.
Pasal 10

.
Putusan Pengadilan Tentara dijalankan oleh Jaksa Tentara yang bersangkutan, dengan pedoman: titel sepuluh, bagian empat "het Herziene Inlands Reglement".
MENTERI KEHAKIMAN,
SOEPOMO.
MENTERI PERTAHANAN,
HAMENGKU BUWONO IX.
Diumumkan pada tanggal 31 Maret 1950
MENTERI KEHAKIMAN,
SOEPOMO.
BAB II - PEMERIKSAAN-PERMULAAN.
Pasal 11

.
Jika perlu, berhubung dengan keadaan, Presiden berhak menetapkan peraturan acara guna Pengadilan Tentara, yang menyimpang dari peraturan dalam Undang-undang Darurat ini.
BAB II - PEMERIKSAAN-PERMULAAN.
Pasal 12

.
Undang-undang Darurat ini dapat disebut; "Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara", dan mulai berlaku pada hari diumumkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
SOEKARNO