UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 1953
Tentang No Description
Berlaku: 7 Januari 1953
N/A
Preamble

Menimbang
:
bahwa sejak terbentuknya Negara Kesatuan, berhubung dengan telah diselenggarakannya pembentukan sementara dari daerah-daerah otonoom Kabupaten dan yang setingkat dengan Kabupaten di beberapa wilayah di Kalimantan menurut Keputusan Gubernur Kalimantan tanggal 14 Agustus 1950 Nomor 186/OPB/92/14 demikian pula berhubung dengan desakan-desakan dari masyarakat, sekarang perlu segera dibentuk Propinsi Kalimantan yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri;
Menimbang pula:
bahwa, berhubung dengan keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu ditetapkan dalam suatu Undang-undang Darurat;
- Mengingat : dan dan
- a. piagam persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat Pemerintah Republik Indonesia tertanggal 19 Mei 1950 pernyataan bersama tanggal 19 dan 20 Juli 1950;
- b. 1. Pasal 96, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 Republik Indonesia (Yogyakarta);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat Nomor 21 tahun 1950.
Mendengar
: ________________
Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-70 pada tanggal 6 Januari 1953.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI KALIMANTAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- (1) Daerah Propinsi Kalimantan yang bersifat administratif seperti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah RIS No. 21 tahun 1950, dan yang meliputi karesidenan-karesidenan Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat, dibentuk sebagai daerah otonom "Propinsi Kalimantan", yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1948, yang dalam Undang-undang Darurat ini selanjutnya disebut "Propinsi".
- (2) Daerah otonom bawahan dimaksud dalam Undang-undang Darurat ini ialah daerah otonom Kabupaten, Daerah Istimewa tingkat kabupaten dan Kota-Besar yang dibentuk berdasar Undang-undang No.22 tahun 1948.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (1) Pemerintahan daerah Propinsi berkedudukan di Banjarmasin.
- (2) Dalam keadaan darurat tempat kedudukan itu untuk sementara waktu dapat dipindahkan oleh Presiden.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi terdiri dari masing-masing 30 dan 5 orang anggota.
- (2) Dalam jumlah banyaknya anggota Dewan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak termasuk anggota Ketua Dewan Pemerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

Bilamana ternyata, bahwa berhubung dengan sesuatu hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi atau/dan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, sebagaimana termaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 82 ayat (2), tidak ada lagi atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya, maka dengan Peraturan Pemerintah dapat diatur, bahwa hak kekuasaan Pemerintah Daerah Propinsi dijalankan oleh.
- a. Dewan Pemerintah Daerah dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak ada lagi atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya.
- b. Kepala Daerah Propinsi atau bersama-sama dengan suatu badan pemerintahan yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dan terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dari partai-partai politik atas usul dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi, dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah tidak ada lagi atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya.
BAB II
Pasal 5

Propinsi dengan ## Pasal 10
Untuk kepentingan urusan kesehatan di dalam lingkungan daerahnya, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi membeli obat-obat vaccin dan alatalat kedokteran yang diperlukan terutama dari persediaan Pemerintah Pusat.
Paragraf II
Tentang pencegahan penyakit
BAB II
Pasal 11

Dengan tidak mengurangi kekuasaan daerah otonoom bawahan untuk menyelenggarakan dan mengurus pengeringan tanah, pengusahaan air minum dan pembuangan kotoran, maka:
- 8 -
- a. Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dapat menentukan, bahwa penyelenggaraan pekerjaan-pekerjaan yang mengenai hal tersebut di atas dijalankan oleh dinas (urusan) Propinsi yang bersangkutan dengan biaya Daerah otonom bawahan yang berkepentingan;
- b. dalam keadaan istimewa Propinsi -jika perlu dengan bantuan Pemerintah Pusat -dapat menyelenggarakan sendiri pekerjaanpekerjaan mengenai hal dimaksud sub a di atas.
- c. untuk penyelenggaraan pekerjaan-pekerjaan dimaksud dalam sub a dan b, Propinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.
BAB II
Pasal 12

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengawasi, memimpin dan membantu Daerah otonomi bawahan dalam usahanya menyelenggarakan dan mengurus pengeringan tanah, pengusahaan air minum dan pembuangan kotoran, dan pada umumnya dalam segala hal-hal yang bersangkutan dengan usaha daerah-daerah otonom yang dimaksud tentang pencegahan penyakit dalam lingkungan daerahnya masingmasing.
BAB II
Pasal 13

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi menyelenggarakan pencacaran menurut peraturan-peraturan Pemerintah Pusat.
Paragraf III
Tentang urusan lain megenai pemeliharaan kesehatan
BAB II
Pasal 14

- (1) Propinsi menyelenggarakan usaha pemberantasan dan pencegahan penyakit menular dan penyakit rakyat, kecuali usaha-usaha yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan mengenai:
- a. pencegahan masuknya penyakit menular melalui darat, laut dan udara (karantina),
- b. pembanterasan dan pencegahan penyakit pes;
- c. pembanterasan dan pencegahan penyakit menular dan penyakit rakyat, yang oleh Menteri Kesehatan ditentukan sebagai tugas Kementerian Kesehatan.
- (2) Daerah otonom bawahan dapat diwajibkan oleh Propinsi untuk turut menyelenggarakan usaha Propinsi dalam hal-hal yang termaksud dalam ayat (1) di atas.
- (3) Propinsi mengatur caranya pegawai-pegawai ahli kesehatan Propinsi memberikan pimpinan kepada pegawai-pegawai Daerah (otonom bawahan dengan ketentuan, bahwa Propinsi untuk pimpinan tersebut tidak dapat meminta ganti kerugian dari daerah (otonom yang bersangkutan.
BAB II
Pasal 15

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengawasi, memimpin dan membantu Daerah otonom bawahan dalam usahanya untuk menyelenggarakan penyelidikan atau pemeriksaan tentang kesehatan rakyat, dalam hal mana termasuk juga pekerjaan mengadakan dan memelihara statistik tentang soal-soal yang bersangkutan dengan kesehatan rakyat.
Paragraf IV
Tentang pendidikan tenaga ahli kesehatan
BAB II
Pasal 16

- (1) Propinsi dengan izin Menteri Kesehatan dapat menyelenggarakan pendidikan tenaga ahli kesehatan, baik tenaga menengah maupun rendah, untuk mendapat ijazah Pemerintah menurut peraturanperaturan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Propinsi dapat menyerahkan urusan pendidikan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada Daerah (otonomi bawahan dalam lingkungan daerahnya.
Paragraf V Tentang hal lain-lain
BAB II
Pasal 17

- (1) Jika di sesuatu tempat atau daerah timbul bencana alam, penyakit menular atau penyakit rakyat yang membahayakan, Menteri Kesehatan dapat meminta kepada Pemimpin Dinas Kesehatan Propinsi, agar pegawai-pegawai Propinsi yang dibutuhkan diperintahkan untuk membantu tempat atau daerah di mana peristiwa dimaksud di atas itu terjadi.
- (2) Biaya guna keperluan tersebut dalam ayat (1) itu menjadi beban Kementerian Kesehatan.
Bagian IV
URUSAN PEKERJAAN UMUM
Paragraf I
Tentang urusan jalan-jalan, bangunan-bangunan dan gedung-gedung
BAB II
Pasal 18

- (1) Dengan tidak mengurangi kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban Daerah otonoom bawahan dalam hal ini, Propinsi :
- a. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai jalan-jalan umum beserta bangunan-bangunan turutannya dan segala sesuatu yang perlu untuk keselamatan lalu-lintas di atas jalan-jalan tersebut
- b. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunanbangunan penyehatan, seperti pembuluh air minum, pembuluh pembilas dan lain-lain sebagainya-,
- c. membikin, membeli, menyewa, memperbaiki, memelihara dan menguasai gedung-gedung untuk keperluan urusan yang termasuk rumah-tangga Propinsi.
- (2) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi diwajibkan selekas-lekasnya menetapkan jalan-jalan, yang pada waktu berlakunya Undangundang Darurat ini ada dalam lingkungan daerahnya dan yang menurut pasal 17 ayat (1) sub a Undang-undang Darurat tentang pembentukan daerah otonom tingkat Kabupaten dalam Propinsi Kalimantan dikuasai oleh masing-masing Daerah otonom bawahan ini.
- 12 -
- (3) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengawasi, memimpin dan membantu Daerah otonomi bawahan dalam usahanya menyelenggarakan urusan jalan-jalan umum, bangunan-bangunan penyehatan dan gedung-gedung dari Daerah otonomi termaksud.
- (4) Propinsi membikin ,memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunan-bangunan untuk kepentingan umum, seperti untuk pertanian, perindustrian, lalu-lintas di air dan lain-lain sebagainya.
Paragraf II Tentang perairan umum, pengairan dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu
BAB II
Pasal 19

- (1) Propinsi menguasai perairan umum, seperti sungai, danau sumber dan lain-lain sebagainya.
- (2) Propinsi membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunan-bangunan untuk pengairan, pembuangan dan penahan air.
- (3) Daerah otonoom bawahan dapat diwajibkan oleh Propinsi untuk turut menyelenggarakan hal-hal yang bersangkutan dengan urusanurusan termaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini.
- (4) Propinsi mengatur caranya pegawai-pegawai ahli Propinsi memberikan pimpinan kepada pegawai-pegawai Daerah otonom termaksud dalam ayat (3) pasal ini dengan ketentuan bahwa Propinsi untuk pimpinan tersebut tidak dapat meminta ganti kerugian dari Daerah otonom yang bersangkutan.
Paragraf III
Ketentuan-ketentuan lain
BAB II
Pasal 20

Hal-hal yang mengenai:
- a. urusan sungai yang terbuka untuk pelayaran internasional,
- b. urusan pembikinan dan eksploitasi bangunan-bangunan pembangkitan tenaga-air,
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat
BAB II
Pasal 21

Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 tidak mengurangi hak Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk mengadakan pengawasan serta merancangkan dan menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan dalam lingkungan daerah Propinsi guna kemakmuran umum, tentang hal mana Menteri tersebut dapat mengadakan peraturan-peraturannya.
BAB II
Pasal 22

- (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi untuk mengadakan pekerjaan membangun, memperbaiki atau memperluas pekerjaan-pekerjaan, yang menurut ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 termasuk urusan rumah-tangga Propinsi, yang biayanya melebihi jumlah yang akan ditentukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, tidak boleh dijalankan sebelum proyek-proyek yang bersangkutan disetujui oleh Menteri tersebut.
- 14 -
- (2) Dalam hal-hal istimewa Menteri Pekerjaan Umum ini dan Tenaga dengan Bab II Bagian III sampai dengan VIII di atas misalnya mengenai:
1. urusan agraria;
2. urusan kerajinan , perindustrian dan perdagangan dalam negeri:
3. urusan perburuan;
4. urusan sosial;
5. urusan penerangan dan
bahagian-bahagian dari urusan-urusan yang dimaksud dalam Bagian III s/d VIII, yang belum diatur dalam undang-undang ini dan perubahanperubahan dari ketentuan-ketentuan dalam Bagian III s/d VIII termaksud, diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB II
Pasal 75

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Bab II Undang-undang ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal yang termasuk kepentingan daerah Propinsi.
- (2) Dalam menyelenggarakan hal-hal termaksud dalam ayat (1) Propinsi mengikuti petunjuk-petunjuk yang dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat.
Bab II - Undang-undang Darurat ini kepada daerah otonom bawahan
Pasal 77

Selain daripada hal-hal yang ditentukan dalam Bab II dang-undang ini, maka Pemerintah Daerah Propinsi diwajibkan menjalankan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban yang menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan lain ditugaskan kepada Pemerintah Daerah otonom setingkat dengan Propinsi.
BAB III
Pasal 78

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajibankewajiban termaksud dalam undang-undang ini Propinsi berhak membentuk dan menyusun dinas (urusan) Propinsi menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri yang bersangkutan.
- (2) Propinsi menjalankan dan mengusahakan supaya dijalankan petunjuk-petunjuk teknis yang diberikan oleh Menteri yang bersangkutan untuk melancarkan jalannya pekerjaan.
- (3) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengusahakan agar Menteri yang bersangkutan masing-masing mengetahui jalannya hal-hal yang dilaksanakan oleh Propinsi dengan mengirimkan laporan berkala
Propinsi ...
- 39 - kepada Menteri yang bersangkutan, tentang hal-hal yang termasuk rumah-tangga Propinsi.
- (4) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengusahakan supaya kepala atau pemimpin dinas (urusan) Propinsi masing-masing memenuhi panggilan dari Menteri yang bersangkutan untuk mengadakan pembicaraan bersama tentang urusan-urusan teknis yang termasuk pekerjaan masing-masing kepala atau pemimpin dinas (urusan) Propinsi.
- (5) Biaya untuk memenuhi panggilan yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini ditanggung oleh Kementerian yang berkepentingan.
Paragraf II Tentang pegawai daerah otonoom Propinsi
BAB III
Pasal 79

- (1) Dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai-pegawai daerah otonom yang termaksud dalam Pasal 21 Undang-undang No. 22 tahun 1948, maka untuk menyelengarakan hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Propinsi, oleh Menteri yang bersangkutan dapat:
- a. diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Propinsi;
- b. diperbantukan-pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Propinsi.
- (2) Dengan peraturan Pemerintah atau dengan peraturan Menteri dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai Negara
- 40 - yang diangkat menjadi pegawai Propinsi atau yang diperbantukan kepada Propinsi.
- (3) Pemindahan pegawai Negara yang diperbantukan kepada Propinsi ke Propinsi lain, diatur oleh Menteri yang bersangkutan, sesudah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi yang bersangkutan.
- (4) Pemindahan pegawai Negara yang diperbantukan kepada Propinsi di dalam lingkungan daerah Propinsi, diatur oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dan diberitahukan kepada Menteri yang bersangkutan.
Paragraf III
Tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya
BAB III
Pasal 80

- (1) Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Pemerintah, yang dibutuhkan oleh Propinsi untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajibannya menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, oleh yang berwajib diserahkan kepada Propinsi untuk dipergunakan diurus dan dipelihara dengan hak-pakai, kecuali tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya yang dikuasai oleh Kementerian Pertahanan.
<!-- formula-not-decoded -->
- (2) Barang inventaris dan barang bergerak lainnya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajiban Propinsi diserahkan kepada Propinsi dalam hak-milik.
- (3) Segala utang-piutang yang bersangkutan dengan urusan rumahtangga yang diserahkan kepada Propinsi, pada waktu penyerahan menjadi tanggungan Propinsi, dengan ketentuan bahwa soal-soal yang timbul
- 41 - mengenai hal ini dapat diminta penyelesaiannya kepada Pemerintah Pusat.
- (4) Untuk penyelenggaraan urusan-urusan dan kewajiban-kewajiban Propinsi, termaksud dalam Undang-undang ini maka Kementerian yang bersangkutan menyerahkan kepada Propinsi uang sejumlah yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri yang bersangkutan, sekedar perbelanjaan yang dimaksud sebelum diselenggarakan oleh Propinsi termasuk dalam anggaran belanja kementerian yang bersangkutan.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 81

- (1) Semua peraturan termasuk pula peraturan-peraturan "Keuren en reglementen van politie" sebagai dimaksud dalam Staatsblad 1938 No. 61 8 jo. Staatsblad 1 938 No. 652, yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang ini, sepanjang peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang menurut ketentuan dalam Undangundang ini termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Propinsi, sesudah berlakunya undang-undang ini berlaku terus sebagai peraturan daerah Propinsi dan dapat diubah, ditambah, diganti atau ditarik kembali oleh Propinsi.
<!-- formula-not-decoded -->
- (2) Peraturan-peraturan termaksud dalam ayat (1) pasal ini yang berlaku sebagai peraturan daerah Propinsi, tidak berlaku lagi lima tahun sesudah tanggal mulai berlakunya Undang-undang Pembentukan ini.
- (1) Apabila pada waktu berlakunya Undang-undang ini masih belum dapat dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi menurut undang-undang pemilihan sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Undang-undang No.22 tahun 1948, atau masih belum dapat diadakan tindakan-tindakan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka segala kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dijalankan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan sampai dapat dibentuk dewandewan termaksud di atas.
- (2) Menunggu berlakunya undang-undang pemilihan yang termaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (3) Undang-undang No. 22 tahun 1948, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dapat dibentuk menurut Peraturan Pemerintah.
- (3) Anggota-anggota Dewan-dewan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini meletakkan keanggotaannya serentak pada waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi yang pertama tersusun menurut Undang-undang Pemilihan yang dimaksud dalam ayat (1) di atas.
- (4) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi yang pertama terpilih menurut Undang-undang Pemilihan, meletakkan keanggotaannya bersama-sama pada tanggal 15 Juli 1955.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 83

- (1) Apabila pada waktu berlakunya Undang-undang ini, ## BAB V KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 84

- (1) Undang-undang Darurat ini dinamakan "Undang-undang Pembentukan Daerah Otonoom Propinsi Kalimantan".
- (2) Pada waktu berlakunya Undang-undang Darurat ini, segala ketentuan dalam peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan tata-usaha yang bertentangan atau tidak sejalan dengan Undang-undang Darurat ini, dianggap dicabut atau diberhentikan berlakunya.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 85

.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 1953.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Undang-Undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
pada tanggal 7 Januari 1953. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO.
Menteri Dalam Negeri,
MOHAMADROEM.
Diundangkan
pada tanggal 13 Januari 1953.
Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA.
LEMBARAN NEGARA NOMOR 8 TAHUN 1953
PENJELASAN
Pasal 1

Lihat penjelasan umum sub 1 s/d sub 9.
PENJELASAN
Pasal 2

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

Lihat penjelasan umum sub 21 dan sub 22.
PENJELASAN
Pasal 4

.
Dengan ketentuan ini akan dapat dihindarkan kesukaran-kesukaran yang mungkin timbul karena keadaan, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi menyatakan dirinya bubar, atau Dewan tersebut tidak dapat mengadakan rapat yang sah karena selalu tidak dapat mencapai quorum.
Ketentuan termaksud dalam sub b, yang memberi kekuasaan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengangkat sebuah "badan pemerintahan" diadakan sekedar untuk memenuhi jiwa Undang-Undang Dasar Sementara jo. Undang-undang No. 22 tahun 1948,yang menghendaki adanya suatu pemerintahan daerah yang bersifat colegiaal.
PENJELASAN
Pasal 5

. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Hak untuk menentukan batas-batas daerah administratif dalam lingkungan Propinsi Kalimantan diberikan kepada Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.
Yang dimaksud dengan tempat-tempat dalam ayat (3) itu ialah kota-kota kecil yang tidak mempunyai susunan pemerintah yang berhak mengatur dan mengurus rumahtangganya.
PENJELASAN
Pasal 7

Menurut ketentuan ini Propinsi berhak mendirikan dan menyelenggarakan antara lain rumah sakit umum, di samping rumah sakit umum yang didirikan dan diselenggarakan oleh Kabupaten, Daerah Istimewa tingkat Kabupaten atau Kota Besar.
Yang dimaksud dengan rumah sakit dan balai pengobatan khusus dalam ketentuan ini ialah rumah sakit dan balai pengobatan yang bersifat specialistis.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Pemerintah Daerah Propinsi mengadakan antara lain pengawasan atas rumahrumah sakit sipil, yang diselenggarakan oleh Kementerian atau Jawatan lain, umpamanya rumah sakit Nusakambangan adalah kepunyaan Kementerian Kehakiman.
PENJELASAN
Pasal 10

Pemerintah Propinsi diharuskan membeli obat-obat dan sebagai terutama dari persediaan Negara menurut peraturan dan harga Pemerintah, akan tetapi di dalam keadaan yang luar biasa, diperkenankan juga membeli obat-obat dan sebagainya dari luar untuk dapat melakukan pengobatan dengan segera.
PENJELASAN
Pasal 11

Yang dimaksud dengan ketentuan pasal ini ialah, urusan untuk menyelenggarakan usaha-usaha, yang ditujukan untuk memperbaiki kesehatan rakyat, mencegah dan membanteras khusus merupakan urusan yang bersifat lokal. Dalam urusan itu antara lain termasuk usaha-usaha untuk mengadakan persediaan air minum assainering malaria, perbaikan kampong, pengaliran air(afwatering), saluran-saluran air (riolering), pembersihan air kotor (afvalwaterzuivering), menjauhkan sampah dan membasmi bahayanya (vuilnisverwijdering) dan lain sebagainya. Titik berat penyelenqgaraan urusanurusan tersebut diletakkan pada Kabupaten, Daerah Istimewa tingkat Kabupaten dan Kota Besar (lihat penjelasan pasal demi pasal (pasal 10) dari Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonoom tingkat Kabupaten dalam daerah Propinsi Kalimantan. Hanya di dalam hal-hal istimewa, Propinsi dapat menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan tehnik dimaksud diatas, umpamanya jikalau kepentingan pekerjaan tersebut lebih luas daripada
- 57 - kepentingan sesuatu Kabupaten, Daerah Istimewa tingkat Kabupaten atau Kota Besar, atau jikalau penyelenggaraannya meliwati kekuatan keuangan Kabupaten, Daerah Istimewa tingkat Kabupaten atau Kota Besar yang bersangkutan (lihat sub b dan sub pasal 11 ).
Untuk menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan tehnik seperti dimaksud itu Propinsi dapat meminta bantuan Pemerintah Pusat. Kementerian Kesehatan menyediakan tenagatenaga ahli untuk memberi nasehat dan membuat rencana-rencana dan sebagainya yang diperlukan oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan (lihat sub b pasal 11).
PENJELASAN
Pasal 12

dan 13.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

.
Pembongkaran dan perbaikan rumah-rumah yang bersangkutan dengan pemberantasan penyakit pes adalah tugas kewajiban Kementerian Kesehatan.
Urusan karantina mempunyai hubungan dengan dunia internasional, maka dari itu urusan tersebut adalah tugasnya Pemerintah Pusat.
PENJELASAN
Pasal 15

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16

.
Oleh karena soal pendidikan tenaga-tenaga medis-medis baik tenaga menengah maupun tenaga rendahan adalah penting artinya, maka untuk menjaga jangan sampai derajat pendidikan itu menimbulkan perbedaan, Pemerintah Pusat menganggap perlu dalam hal itu mengadakan pembatasan-pembatasan dengan menentukan (lihat ayat (3)), bahwa Propinsi diwajibkan minta izin dahulu dari Menteri Kesehatan, yang dalam pemberian izin itu dapat mengadakan syarat-syarat seperlunya.
Hal-hal pendidikan tesebut yang tidak dapat diselenggarakan oleh Propinsi dapat diurus oleh Pemerintah Pusat sendiri. Sebaliknya Propinsi dapat menyerahkan urusan
- 58 - pendidikan yang dimaksud kepada daerah otonoom bawahan dalam lingkungan daerahnya.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

, 19, dan 20.
Dalam Undang-undang ini belum dapat ditentukan dengan sekaligus segala urusan-urusan yang pada hakekatnya termasuk urusan rumah tangga Propinsi.
Urusan yang mengenai pembangkitan gaya tenaga air tidak akan diserahkan kepada Daerah otonoom, dan tetap menjadi urusan Pemerintah Pusat.
Alasan praktis tentang belum diserahkannya beberapa urusan dan kewajiban lain kepada Propinsi, ialah antara lain karena Pemerintah Pusat belum dapat menyediakan tenaga tehnis yang diperlukan untuk menunaikan tugas kewajiban dalam urusan pekerjaan umum yang akan menjadi tugasnya Propinsi.
Tugas-tugas Propinsi yang kini masih belum dapat ditentukan dalam Undangundang ini pada waktunya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang bersangkutan.
Tugas-tugas yang dimaksud tadi ialah:
- a. menyelenggarakan pembangunan perumahan rakyat, oleh karena urusan yang mengenai hal tersebut kini sedang dikoordinasi dan disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga sendiri;
- b. menata ruangan Negara (ruitmtelijke ordening), karena pada Propinsi dan daerah otonoom bawahan sekarang masih belum ada cukup pegawai-pegawai ahli untuk dapat menjalankan tugas ini.
Perlu dicatat di sini, bahwa badan-badan pengetahuan tehnis sebagai balai penyelidik tanah, perairan dan lain-lain sebagainya, tetap diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.
PENJELASAN
Pasal 21

dan 22
Ketentuan ini bermaksud untuk menyatakan dengan tegas hak-hak Pemerintah Pusat (dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga) untuk mengadakan pengawasan tehnis terhadap penyelenggaraan tugas Propinsi.
Dalam pengawasan ini terkandung juga hak Kementerian untuk membenarkan atau mengesahkan sesuatu hal dalam menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan seperti dimaksud, dan menghentikan atau menunda untuk sementara waktu (staken) sesuatu urusan yang dikerjakan tidak sebagaimana mestinya.
PENJELASAN
Pasal 23

Sokongan-sokongan dapat dibagi dalam dua jenis:
- a. sokongan untuk pemeliharaan dan perbaikan kecil;
- b. sokongan untuk pekerjaan-pekerjaan perbaikan besar, pembaruan atau pekerjaan baru, yang biayanya tak dapat dipikul oleh Propinsi.
sokongan ad. a dapat dipandang sebagai sokongan tetap sedang sokongan ad. b ditetapkan menurut pekerjaan-pekerjaan yang ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

Walaupun Propinsi mengenai urusan pertanian diberi tugas sebanyak-banyaknya, namun masih ada hal-hal yang untuk sementara waktu diurus langsung oleh Pemerintah Pusat, yaitu hal-hal yang masuk dalam Rencana Kesejahteraan Istimewa. Ini disebabkan oleh karena hal-hal tadi tidak melulu mengenai kadang bersifat internasional, sehingga
Pemerintah lebih mempunyai overzicht dari pada keadaan di Propinsi. Lagi pula biaya yang bersangkutan sering kali begitu besar jumlahnya, sehingga sukar dapat dipikul oleh Propinsi. Akan tetapi jika penyelenggaraan Rencana Kesejahteraan Istimewa tadi telah selesai, maka pemeliharaan ekspolitasi selanjutnya akan diserahkan kepada Propinsi, umpama kebun-kebun benih baru, perusahaan-perusahaan di tanah kering, balai pendidikan masyarakat desa, dan sebagainya. Kesemuanya itu tidak berarti, bahwa di dalam melaksanakan Rencana Kesejahteraan Istimewa (RKI) Propinsi tidak turut campur. Bahkan sebaliknya Propinsi diwajibkan membantu tenaga dan pimpinan untuk melancarkan pekerjaan termaksud.
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27

.
Keharusan untuk mendapat persetujuan lebih dahulu dari Menteri Pertanian seperti dimaksud dalam pasal ini tidak berarti, bahwa Pemerintah Pusat mengurangi hak Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dalam hal-hal yang tersebut di dalam pasal ini.
Alasan untuk ketentuan itu ialah, oleh karena Propinsi pada ini waktu belum mempunyai alat-alat, laboratorium, tenaga ahli yang cukup untuk mengadakan penyelidikan dan percobaan yang cukup untuk mengadakan penyelidikan dan percobaan yang bersifat wtenschappelijk. Sebaliknya Pemerintah Pusat mempunyai alat-alat, laboratorium dan tenaga ahli yang dibutuhkan untuk mengadakan penyelidikan dan pemecahan soal tehnis dalam lapangan pertanian, yaitu balai penyelidikan pertanian di Bogor.
Penyelidikan dan percobaan itu dapat diterangkan seperti berikut:
- a. untuk memperoleh jenis macam tanaman, atau benih bibit dan biji yang memberi hasil dapat mutu yang lebih baik, dan yang cocok dengan keadaan dan iklim setempat-tempat;
- 61 -
- b. untuk mencari cara bercocok tanam yang lebih baik (cultuur-methode), tanaman ganti berganti (vruchtwisseling) atau cara menyelenggarakan pertanian (landbouwmethode);
- c. tentang pemakaian pupuk buatan (kunstmest), pupuk hijau (groenbemesters), pupuk kandang (stalmest) dan pupuk lain- lain.
- d. untuk penanaman tanaman obat-obatan guna pembanterasan penyakit dan gangguan tanaman.
Perlu diterangkan di sini, bahwa hal-hal yang disebutkan dalam a, b, c dan d ini mengenai penyelidikan dan percobaan yang bersifat wetenschappelijk, jadi tidak berarti bahwa Pemerintah Daerah Propinsi tidak berhak untuk mempergunakan jenis tanaman, bibit, biji yang terpilih, pupuk dan mengadakan vruchtwisseling, cultuurmethode dan sebagainya di kebun-kebun Propinsi. Bahkan sebaliknya Pemerintah Daerah Propinsi dianjurkan mempergunakan (teopassen) semua hal itu seluas-luasnya sebagai hasil dari penyelidikan, percobaan dan pengalaman yang sudah diperdapat.
PENJELASAN
Pasal 28

, 29, 30, 31, 32 dan 33.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 34

.
Yang dimaksudkan dengan sekolah perusahaan pertanian (bedrijfsschool) ialah sekolah pertanian untuk mendidik calon-calon tani menjadi orang tani yang dapat mengatur perusahaannya sendiri, dan mendapat penghidupan layak dari perusahaannya tadi. Dengan sendirinya bedrijfsschool ini didirikan di tempat-tempat, di mana milik orang tani agak luas dan letaknya terhadap pusat perdagangan hasilnya bumi tidak jauh atau hubungan tidak sukar.
Yang dimaksudkan dengan sekolah-sekolah rendah pertanian ialah sekolah pertanian untuk mendidik calon pegawai tekhnik pertanian rendah (yaitu pertanian dan guru kursus tani).
Kursus tani ialah kursus, dimana mata pelajarannya disesuaikan dengan keadaan pertanian setempat. Lamanya kursus, letaknya dan mata pelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tani.
Semua yang diterima di atas tadi akan diatur dalam pedoman yang melulu dibuat untuk keperluan itu.
PENJELASAN
Pasal 35

Menurut peraturan dahulu yang ditetapkan dalam "Reglement op de Veertsenijkundige Overheidsbemoeinis en de Veearsenijkundige politie in NederlandschIndie", dimuat dalam Staatsblad tahun 1912 No. 432 (yang beberapa kali telah diubah dan ditambah, antara lain menurut Staatsblad tahun 1936 No. 205, 715 dan Staatsblad tahun 1938 No. 371), usaha memajukan peternakan meliputi usaha yang bersifat umum dan usaha yang bersifat ke daerahan.
Usaha memajukan peternakan yang bersifat umum itu adalah tugas Pemerintah Pusat. Menurut pasal 35 ayat (1) Propinsi menyelenggarakan usaha memajukan peternakan dalam lingkungan daerahnya kecuali usaha-usaha yang dimaksud dalam sub a, b dan c ayat tersebut.
Menurut ketentuan tersebut Propinsi berhak untuk mengadakan peraturanperaturan daerah Propinsi tentang hal-hal pemeliharaan ternak, pengebirian hewan-hewan ternak dan tentang hal mengadakan pemeriksaan dan larangan-larangan pemotongan(penyembelihan) hewan ternak jantan dengan maksud untuk memperbaiki keadaan ternak dalam daerahnya serta mengadakan peraturan-peraturan lain untuk mengadakan cacah jiwa banyaknya hewan-hewan ternak seperti: sapi, lembu, kerbau, kuda, kambing dan sebagainya.
Untuk memajukan hewan ternak dalam daerahnya Propinsi dapat berusaha mendirikan pasar-pasar hewan untuk umum dan memungut biaya penjualan hewan (retributie pasar hewan) dalam pasar tersebut.
PENJELASAN
Pasal 36

, 37 dan 38.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 39

Umumnya Pemerintah Pusat mempunyai tugas untuk mengadakan tindakantindakan untuk memperbaiki keadaan umum dari pada ternak dan ternak jenis unggas. Urusan ini mengenai usaha-usaha untuk mencegah dan membanteras penyakit hewan menular dan penyakit ternak jenis unggas yang menular, serta usaha-usaha mencegah dan membanteras penyakit anjing gila pada anjing, kucing dan kera.
Usaha pencegahan penyakit itu umpama mengadakan aturan tentang pemasukan ternak dari luar Negeri atau tentang pengangkutan ternak atau barang-barang berasal dari hewan dan segala macam rumput dan rumput kering untuk makanan hewan melalui darat, udara dan laut di seluruh daerah Negara Indonesia.
Dalam peraturan-peraturan tersebut di atas bisa juga Dewan Pemerintah Daerah Propinsi diberi kekuasaan untuk menunjuk tempat-tempat memasukkan atau mendaratkan hewan ternak yang berasal dari luar daerah Propinsi, atau tempat-tempat di mana hewan ternak boleh dikeluarkan dari daerahnya.
Penyelenggaraan Peraturan-peraturan Pemerintah Pusat mengenai hal-hal tersebut di atas itu sebanyak-banyaknya akan diserahkan dengan hak medebewind kepada Propinsi dan daerah-daerah otonoom bawahan dalam lingkungannya.
PENJELASAN
Pasal 40

Ketentuan pasal ini memberi kekuasaan kepada Propinsi untuk mengadakan peraturan-peraturan daerah Propinsi mengenai hal pembanterasan penyakit hewan menular dan penyakit anjing gila dalam lingkungan daerahnya, jika oleh Pemerintah Pusat Peraturan-peraturan serupa itu belum diadakan.
Menurut ayat (2) pasal tersebut peraturan-peraturan Daerah Propinsi baru boleh dijalankan, sesudah disahkan oleh Presiden; ini untuk menjaga jangan sampai terjadi pertentangan dalam peraturan-peraturan daerah Propinsi-propinsi tentang hal itu.
Dalam menyelenggarakan usaha-usaha yang dimaksud dalam ayat (1) Propinsi harus memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, tentang hal itu.
PENJELASAN
Pasal 41

s/d pasal 44. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 45

.
Mengingat bahwa Kementerian Pertanian mempunyai tenaga-tenaga ahli perikanan darat dan balai-balai pengetahuan tentang perikanan darat, maka Menteri Pertanian berkewajiban mengamat-amati jalannya penyuluh perikanan darat di Propinsi. Agar Menteri tersebut dapat menjalankan kewajiban itu dengan sebaik-baiknya, maka sudah selayaknya bahwa kepadanya diberi kekuasaan untuk memeriksa rencana pekerjaan perikanan darat Propinsi dan hak memutuskan serta memberi petunjuk-petunjuk tehnis untuk kebaikan penyuluhan perikanan darat Propinsi.
Penerangan, demonstrasi, propaganda dan usaha-usaha lain untuk memajukan perikanan darat semata-mata adalah kewajiban Propinsi, tetapi di dalam hal ini perlu kepada Pemerintah Pusat diberi kesempatan pula untuk menyelenggarakan usaha-usaha itu yang tidak bersifat kedaerahan (penerbitan brochures, majalah dan sebagainya yang mengenai perikanan darat pada umumnya).
Dalam kekuasaan seperti dimaksud dalam pasal ini, termasuk juga urusan untuk mendirikan dan menyelenggarakan balai pelelangan ikan.
PENJELASAN
Pasal 46

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 47

Untuk mendapatkan ikhtisar tentang perikanan darat seluruh Indonesia, Pemerintah Pusat memerlukan laporan-laporan, keterangan-keterangan dan angka-angka tentang perikanan darat dan daerah-daerah otonoom.
Untuk memudahkan pekerjaan diadakan cara yang sama dalam hal membikin laporan dan mengumpulkan keterangan-keterangan serta angka-angka mengenai perikanan darat, yang diatur menurut petunjuk Menteri pertanian.
PENJELASAN
Pasal 48

, 49 dan 50
Karena di Kementerian Pertanian tersedia ahli-ahli dan balai pengetahuan perikanan darat, maka penyelidikan yang dimaksud itu sebaiknya tetap menjadi urusan Pemerintah Pusat.
PENJELASAN
Pasal 51

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 52

Keperluan akan bahan-bahan dan alat-alat perikanan darat sangat banyak dan harus didatangkan dari luar negeri. Untuk mendapatkan harga yang serendah-rendahnya, maka pesanan dan pembeliannya perlu dipusatkan. Sebagian bahan-bahan dan alat-alat itu, terutama benang perikanan dan pancing (kail) telah tersedia di Indonesia. Sebagian lainnya telah dipesan dan berangsur-angsur datang dari luar negeri. Agar pekerjaan ini tak terganggu jalannya, maka baik pesanan dan pembelian bahan-bahan dan alat-alat perikanan darat itu tetap diurus oleh Kementerian Pertanian, sedangkan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dapat membantu membagikan bahan-bahan dan alat-alat itu lebih lanjut kepada Rakyat.
PENJELASAN
Pasal 53

, 54, dan 56 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 57

s/d pasal 62.
Dalam tugas Propinsi yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut di atas termasuk:
- a. urusan penerimaan murid-murid,
- b. urusan keuangan,
- c. urusan tata usaha,
- d. urusan alat-alat perlengkapan,
- e. urusan gedung-gedung dan lapangan sekolah,
- f. urusan pegawai (termasuk guru-guru),
- g. urusan uang sekolah,
- h. urusan alat-alat pelajaran,
- i. urusan pemberian ijazah (uitreiking),
- j. urusan perpustakaan S.R.
Pada umumnya Propinsi diberi tugas untuk mengatur segala urusan sekolah rendah, selain urusan yang termasuk "Inrichting van het onderwijs" dan inspeksi, yang masih dijalankan oleh Kementerian PP dan K.
Adapun yang dimaksudkan dengan "Inrichting van het onderwijs" itu, ialah hal mengatur organisasi dan peil pengajaran, hal menetapkan schooltyoen, hal syarat-syarat kecakapan guru-guru, hal minimum formasi guru-guru, hal-hal yang berkenaan dengan menentukan alat-alat pelajaran mana yang harus dipergunakan dan hal-hal lain untuk menentukan sifat, tujuan dan pembanterasan tiap-tiap macam pengajaran (lihat pasal 61 ).
Oleh karena berhubung dengan keadaan pendidikan masyarakat, dan urusan kesenian serta kursus-kursus dewasa ini belum dapat diselenggarakan dengan sempurna, maka urusan-urusan tersebut untuk sementara waktu diselenggarakan oleh Kementerian PP dan K bersama-sama dengan dinas PP dan K Propinsi.
Mengingat bahwa urusan-urusan yang dimaksud di atas itu masih dalam taraf pertumbuhan pertama, maka untuk melancarkan penyerahan urusan-urusan tersebut, Pemerintah Pusat akan mengadakan peraturan-peraturan khusus tentang penyelenggaraan nya.
PENJELASAN
Pasal 63

s/d pasal 73 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 74

Lihat penjelasan Umum sub 11.
PENJELASAN
Pasal 75

Maksud daripada ketentuan ini adalah untuk memberi kesempatan kepada daerah otonoom Propinsi untuk menyelenggarakan segala sesuatu dengan inisiatip sendiri, serta untuk mengembangkan pemerintahannya dengan mengindahkan pimpinan dan petunjukpetunjuk dari Pemerintah Pusat.
Dalam hal ini sudah tentu harus diingat pula ketentuan dalam pasal 28, 29 dan pasal 42 Undang-undang No. 22 tahun 1948.
Selanjutnya lihat penjelasan umum sub 12.
PENJELASAN
Pasal 76

s/d pasal 85. Cukup jelas.
MENTERI DALAM NEGERI.
ttd.
(MR. MOH. ROEM)
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 352