PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PENGOPERASIAN KAPAL PENUMPANG BANTUAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DIKABUPATEN KOLAKA UTARA
Berlaku: 29 Tahun 2003
N/A
Preamble

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penempatan dan pengoperasian KAPAL PENUMPANG bantuan Kementerian PDT di Kabupaten Kolaka Utara, perlu diatur dengan suatu pedoman penempatan dan pengoperasian.
- b. bahwa pedoman penempatan dan pengoperasian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolak Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; Tenggara (LNRI Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan , LNRI Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonisia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221];
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
- 5 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 07/PER/M-PDT/III/2007 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara
Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001 /KEP /M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2013 Nomor), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara
8. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan di Daerah Tertinggal DAK-SPDT Tahun 2014;
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PENGOPERASIAN KAPAL PENUMPANG BANTUAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI KABUPATEN KOLAKA UTARA
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. 3 Kementerian PDT adalah Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. 4 Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka Utara.
5. 6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, selanjutnya disebut Bappeda dan PM adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
7. 7 . Kantor Kecamatan adalah Kantor Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara.
8. Badan Usaha Milik Desa atau organisasi masyarakat adalah usaha milik desa yang berbentuk badan hukum yang dikelola oleh pemerintah desa atau organisasi masyarakat setempat yang dibentuk oleh Pemerintah.
9. 9 pemelihara moda yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
10. Operator dan Pemelihara Moda adalah Kantor Kecamatan atau Badan Usaha Milík Desa atau organisasi masyarakat yang dibentuk oleh Pemerintah yang ditunjuk Dinas untuk melaksanakan operasionalisasi dan pemeliharaan moda transportasi darat
MAKSUD DAN TUJUAN
N/A
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penempatan dan pengoperasian Kapal Penumpang Bantuan dari Kementerian PDT di Kabupaten Kolaka Utara.
N/A
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah
- a. Menjamin terlaksananya koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penempatan dan pengoperasian moda transportasi darat dari Kementerian PDT di Kabupaten Kolaka Utara;
2. b Menjamin terselenggaranya tertib administrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penempatan dan pengoperasian moda transportasi laut dari Kementerian PDT di Kabupaten Kolaka Utara.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi
- a Penempatan dan Pengoperasian;
- Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Kegiatan;
- b Perjanjian Kerjasama;
- d Monitoring Pelaporan dan Evaluasi.
BAB IV - PENEMPATAN DAN PENGOPERASIAN
Pasal 5

- (1) Untuk tercapainya arah kebijakan program ini maka penempatan atau lokasi operasional moda transportasi laut ini berada dalam wilayah daerah pesisir dengan tipologi
2. b memiliki sarana dan prasarana lainnya yang mampu menunjang optimalisasi sarana dan prasarana transportasi laut
- a. memiliki akses pelabuhan /dermaga /tambatan perahu;
4. Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa atau organisasi masyarakat setempat yang dibentuk oleh Pemerintah.
5. sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan penerima bantuan moda transportasi darat sebagaimana dimaksud ayat (1) serta penunjukan operator dan pemelihara bantuan moda transportasi darat pada
BAB V - PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 6

- (1) Operasionalisasi dan pemeliharaan moda transportasi darat dituangkan dalam Perjanjían Kerjasama antara Dinas dengan Operator dan Pemelihara Moda.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. pada
- (2) Hak, kewajiban para pihak, penggunaan dan larangan penggunaan moda serta hal-hal lain akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.
BAB VI - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KEGIATAN
Pasal 7

- (1) Dinas bertanggungjawab melaksanakan seluruh proses pengadaan bantuan kapal ini baik fisik maupun keuangan mulai dari perencanaan, pengadaan, penyerahan kepada pengelola; pemantauan dan evaluasi kegiatan serta melakukan sinkronisasi kegiatan dan koordinasi dengan SKPD lain yang terkait tahap
- (3) Operator /pemelihara bertanggungjawab sepenuhnya atas kehilangan dan atau kerusakan kapal penumpang dimaksud.
- (2) Operator /Pemelihara bertugas mengoperasikan moda transportasi dimaksud dan berhak menggunakannya guna memberikan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat;
BAB VII - MONITORING, PELAPORAN DAN EVALUASI
Pasal 8

- (1) Monitoring pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penempatan dan pengoperasian Kapal Penumpang bantuan Kementerian PDT di Kabupaten Kolaka Utara dilakukan oleh Dinas sesuai dengan berlaku.
- (2) Pelaporan pelaksanaan kegiatan ini merupakan gambaran hasil pelaksanaan kegiatan yang memuat target dan realisasi pencapaian sasaran keluaran (output) dan hasil (outcome).
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
Diundangkan di Lasusua Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH, KABUPATEN KOLAKA UTARA
Drs. ISKANDAR, MM. NIP. 195805201980011001
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 16
Salinan Sesuai dengan Aslinya; Kepala Bagian Hukum
ISKANDAR ADNIN, SH. NIP. 196701012001121007
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
Ditetapkan di
Lasusua
Pada tanggal
30 -08 20ib
BUPATI KOLAKA UTARA,