PERATURAN DAERAH PROVINSI Unknown Nomor 5 Tahun 2017
Tentang No Description
Berlaku: 1 Agustus 2017
N/A
Preamble

Menimbang :
a. bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penularan, pengobatan, perawatan, dan dukungan untuk pemberdayaan orang dengan HIV dan AIDS serta keluarganya;
- b. bahwa Provinsi Bengkulu memiliki tingkat endemisitas HIV dan AIDS dalam kategori concentrated epidemic level dan dapat meluas menjadi generalize epidemic level bila tidak dilakukan upaya penanggulangan yang terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan, karena penanggulangan epidemi HIV dan AIDS bukan semata-mata tanggung jawab dan hanya dilaksanakan oleh sektor kesehatan tetapi merupakan tanggung jawab dan dapat dilaksanakan oleh multi sektor;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan Aids dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, maka Penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi dan Kabupaten/Kota mengacu pada Strategi Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Penanggulangan Human Immunodefficiency Virus dan Acquired Immune Defficiency Sindrome di Provinsi Bengkulu ;
2. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
3. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan Aids Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS Di Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
dan
GUBERNUR BENGKULU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNO DEFFICIENCY SINDROME DI PROVINSI BENGKULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Bengkulu untuk Provinsi dan Bupati/walikota untuk Kabupaten/Kota.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disebut HIV adalah virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih yang melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan vagina, cairan sperma, cairan daran dan air susu ibu, dan jaringan tubuhnya kepada orang lain.
8. Acquired Immunodeficiency Syndrom yang selanjutnya disebut AIDS yang secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti Sindrome Penurunan Kekebalan Tubuh Dapatan adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
9. Penanggulangan adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk menekan laju epidemi HIV dan AIDS dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya melalui pelayanan promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi.
10. Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya disebut KPA adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
11. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap sebelum ada gejala maupun yang sudah dengan gejala.
12. Orang yang Hidup dengan Pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat dengan OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
13. Infeksi Menular Seksual adalah penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
14. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu.
15. Kurikulum pendidikan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
16. Peran Serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat di semua lapisan, sektor dan lembaga Swadaya Masyarakat untuk meningkatkan jumlah dan mutu upaya masyarakat di bidang kesehatan.
17. Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Suntik untuk Penanggulangan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Suntik adalah suatu cara praktis dalam pendekatan kesehatan masyarakat, yang bertujuan mengurangi akibat negatif pada kesehatan karena penggunaan narkotika dengan cara suntik.
18. Surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala, guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecendrungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dimana tes HIV dilakukan secara tanpa diketahui identitasnya.
19. Promosi adalah proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengendalian dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS.
20. Tes HIV adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui status HIV seseorang yang dilakukan secara sukarela baik atas inisiatif sendiri atau atas inisiatif petugas kesehatan.
21. Konseling adalah pemberian bantuan informasi kepada seseorang untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan diri dalam memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan HIV dan AIDS yang dilakukan oleh konselor.
22. Konselor adalah orang yang memberikan bantuan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kemampuan diri dalam memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan HIV dan AIDS.
23. Pemilik Tempat Hiburan adalah seseorang yang memiliki usaha tempat hiburan meliputi usaha bar/rumah musik, usaha kelab malam, usaha diskotek, usaha panti pijat dan usaha karaoke, dan tempat usaha lainnya yang berpotensi untuk terjadinya penularan HIV dan AIDS.
24. Pengelola Tempat Hiburan adalah seseorang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha tempat hiburan meliputi usaha bar/rumah minum, usaha kelab malam, usaha diskotek, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijatdan usaha karaoke.
25. Pengusaha adalah:
- a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
- c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah indonesia.
26. Perusahaan adalah:
- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara/daerah yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;dan
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
27. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, pemerintah daerah maupun masyarakat.
28. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
29. Obat Anti Retroviral yang selanjutnya disingkat ARV adalah obat yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh ODHA, sehingga bisa menekan jumlah virus.
30. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengabaian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, status kesehatan, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, dan keyakinan politik yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan aspek kehidupan yang lain.
31. Stigmatisasi adalah proses pencirian atau pelabelan negatif (buruk) yang dilekatkan pada seseorang yang dapat menimbulkan diskriminasi.
32. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat dimana tersedianya pelayanan kesehatan yang disediakan baik oleh pemerintah maupun swasta untuk melayani masyarakat dan berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
33. Sero Survei adalah suatu cara pengamatan epidemi HIV dengan melakukan pengumpulan data secara berkala HIV melalui pengambilan dan pemeriksaan darah orang yang memiliki perilaku berisiko.
34. Perilaku berisiko adalah tindakan seseorang yang memungkinkan tertular atau menularkan HIV, seperti melakukan hubungan seksual berganti-ganti pasangan, melakukan hubungan seksual dengan ODHA, dan menggunakan jarum suntik tidak steril bersama-sama.
BAB II - KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
Pasal 2

Penyelenggaraan upaya penanggulangan HIV dan AIDS dengan memperhatikan:
- a. nilai-nilai agama, budaya, norma kemasyarakatan, menghormati harkat dan martabat manusia, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
- b. integrasi program-program penanggulangan HIV dan AIDS dengan pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan daerah;
- c. pelaksanaan secara sistematik, terpadu dan komprehensif mulai dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, perawatan, dukungan dan pengobatan bagi ODHA dan orang-orang terdampak HIV dan AIDS;
- d. peran serta masyarakat, pemerintah dan swasta secara bersama berdasarkan prinsip kemitraan;
- e. kelompok risiko tinggi, rentan, ODHA, OHIDHA dan orang-orang yang terdampak HIV dan AIDS harus berperan aktif secara bermakna dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. dukungan kepada ODHA dan orang-orang yang terdampak HIV dan AIDS;
- g. perlindungan terhadap tenaga kesehatan, konselor, tenaga penjangkau, dan tenaga pendamping dari penularan HIV dan Infeksi Oportunistik;dan
- h. peraturan perundang-undangan yang mendukung dan selaras dengan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di semua tingkatan.
BAB III - STRATEGI PELAKSANAAN
Pasal 3

Strategi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS sebagai berikut:
- a. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS melalui kerjasama nasional, regional, dan global dalam aspek legal, organisasi, pembiayaan, fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia;
- b. mengurangi dampak negatif dari epidemi dengan meningkatkan dukungan sosial, ekonomi dan psikologis;
- c. menguatkan kemitraan, sistem kesehatan dan sistem masyarakat dengan melibatkan ODHA dan OHIDHA;
- d. meningkatkan koordinasi dan peran serta para pemangku kepentingan (Stakeholders) dan mobilisasi sumber dana;
- e. mengembangkan program (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative ) secara komprehensif;
- f. mengembangkan intervensi struktural;
- g. meningkatkan pembiayaan penanggulangan HIV dan AIDS;
- h. meningkatkan ketersediaan, dan keterjangkauan pengobatan, pemeriksaan penunjang HIV dan AIDS serta menjamin keamanan, kemanfaatan, dan mutu bahan/alat yang diperlukan dalam penanggulangan HIV dan AIDS; dan
- i. menerapkan perencanaan, prioritas dan implementasi program berbasis data.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 4

Maksud dilaksanakannya penanggulangan HIV dan AIDS untuk menekan laju penularan HIV dan AIDS, serta meningkatkan kualitas hidup ODHA.
Paragraf 2 Tujuan
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 5

Tujuan dilaksanakannya penanggulangan HIV dan AIDS untuk:
- a. menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru;
- b. menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS;
- c. meniadakan diskriminasi terhadap ODHA;
- d. meningkatkan kualitas hidup ODHA; dan
- e. mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat.
Paragraf 3
Sasaran
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 6

Sasaran penanggulangan HIV dan AIDS mencakup seluruh lapisan masyarakat yang berada di wilayah Provinsi Bengkulu, sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang ditetapkan.
Bagian Kedua Langkah-Langkah
Paragraf 1
Umum
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 7

- (1) Langkah-langkah upaya penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan melalui pendekatan:
- a. promosi;
- b. pencegahan dan pemeriksaan diagnosis HIV;
- c. pengobatan;dan
- d. perawatan dan dukungan.
- (2) Langkah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab masingmasing OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
Paragraf 2
Promosi
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 8

- (1) Promosi penangggulangan HIV dan AIDS bertujuan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pemberian informasi, komunikasi dan edukasi secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penyuluhan dan sosialisasi informasi yang benar pada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat;
- b. menyediakan media informasi yang bermutu, memadai dan mudah diakses oleh masyarakat;
- c. memasukkan pendidikan kecakapan hidup tentang pencegahan HIV dan AIDS dalam materi kurikulum pendidikan pada setiap tingkatan penyelenggara pendidikan yang terintegrasi dengan mata pelajaran tertentu.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau sektor swasta.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh masyarakat dan/atau sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Implementasi kegiatan dan penganggaran promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala OPD sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing.
Paragraf 3 Pencegahan dan Pemeriksaan Diagnosis HIV
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 9

- (1) Pencegahan merupakan upaya terpadu memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat terutama kelompok risiko tinggi.
- (2) Pencegahan penularan dan penyebaran HIV dan AIDS merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya :
- a. pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual;
- b. pencegahan penularan HIV melalui hubungan non
6. seksual; dan
- c. pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 10

Pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual dilakukan melalui upaya untuk:
- a. tidak melakukan hubungan seksual ( Abstinensia ) bagi yang belum menikah;
setia dengan pasangan ( Be Faithful );
- c. menggunakan kondom secara konsisten ( Condom use ) bila terpaksa berhubungan seksual pada penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta hubungan seks dengan pasangan yang telah terinfeksi HIV dan/atau IMS;
- d. menghindari penyalahgunaan obat/zat adiktif ( no Drug );
- e. meningkatkan kemampuan pencegahan melalui edukasi termasuk mengobati IMS sedini mungkin ( Education ); dan
- f. melakukan pencegahan lain, antara lain melalui sirkumsisi.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 11

- (1) Pencegahan penularan HIV melalui hubungan non seksual ditujukan untuk mencegah penularan HIV melalui darah.
- (2) Pencegahan penularan HIV melalui hubungan non seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. uji saring darah pendonor;
- b. pencegahan infeksi HIV pada tindakan medis dan non medis yang melukai tubuh; dan
- c. pengurangan dampak buruk pada pengguna napza suntik.
- (3) uji saring darah pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Pencegahan infeksi HIV pada tindakan medis dan non medis yang melukai tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penggunaan peralatan steril dan mematuhi standar prosedur operasional serta memperhatikan kewaspadaan umum ( universal precaution ).
- (5) Pengurangan dampak buruk pada pengguna napza suntik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. program layanan alat suntik steril dengan konseling perubahan perilaku serta dukungan psikososial;
- b. mendorong pengguna napza suntik khususnya pecandu opiat menjalani program terapi rumatan;
- c. mendorong pengguna napza suntik untuk melakukan pencegahan penularan seksual; dan
- d. layanan konseling dan tes HIV serta pencegahan/imunisasi hepatitis.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 12

- (1) Pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan yang meliputi:
- a. pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduktif;
- b. pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan dengan HIV;
- c. pencegahan penularan HIV dari ibu hamil dengan HIV ke bayi yang dikandungnya; dan
- d. pemberian dukungan psikologis, sosial dan perawatan kepada ibu dengan HIV beserta anak dan keluarganya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan sarana pencegahan yang bermutu dan terjangkau serta penyelenggaraan layanan kesehatan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 13

Setiap bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi HIV harus dilakukan tes virologi HIV (DNA/RNA) dimulai pada usia 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) minggu atau tes serologi HIV pada usia 18 (delapan belas) bulan ke atas.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 14

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang mendonorkan darah, produk darah, sperma, cairan/organ/jaringan tubuhnya kepada orang lain.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 15

Setiap orang/institusi/badan dilarang menyediakan dan/atau mendistribusikan darah, produk darah, sperma, organ/jaringan tubuh yang terinfeksi HIV untuk didonorkan kepada orang lain.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 16

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang melakukan tindakan yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV kepada orang lain.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 17

- (1) Pemeriksaan diagnosis HIV dilakukan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penularan atau peningkatan kejadian infeksi HIV
- (2) Pemeriksaan diagnosis HIV sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) dilakukan berdasarkan prinsip konfidensialitas, persetujuan, konseling, pencatatan, pelaporan dan rujukan.
- (3) Prinsip konfidensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berarti hasil pemeriksaan harus dirahasiakan dan hanya dapat dibuka kepada :
- a. yang bersangkutan;
- b. tenaga kesehatan yang menangani;
- c. keluarga terdekat dalam hal yang bersangkutan tidak cakap;
- d. pasangan seksual; dan
- e. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 18

- (1) Pemeriksaan diagnosis HIV dilakukan melalui Konseling Test Sukarela (KTS) atau Test Inisitif Petugas Kesehatan (TIPK).
- (2) Pemeriksaan diagnosis HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan persetujuan pasien.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal keadaan gawat darurat medis untuk tujuan pengobatan pada pasien yang secara klinis telah menunjukan gejala yang mengarah kepada AIDS dan permintaan pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tes HIV pada TIPK tidak dilakukan dalam hal pasien menolak secara tertulis.
- (5) TIPK harus dianjurkan sebagai bagian dari standar pelayanan bagi:
- a. setiap orang dewasa, remaja dan anak-anak yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan tanda, gejala, atau kondisi medis yang mengindikasikan atau patut diduga telah terjadi infeksi HIV terutama pasien dengan riwayat penyakit tuberculosis dan IMS;
- b. asuhan antenatal pada ibu hamil dan ibu bersalin;
- c. bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan infeksi HIV;
- d. anak-anak dengan pertumbuhan suboptimal atau malnutrisi di wilayah epidemi luas, atau anak dengan malnutrisi yang tidak menunjukan respon yang baik dengan pengobatan nutrisi yang adekuat; dan
- e. laki-laki dewasa yang meminta sirkumsisi sebagai tindakan pencegahan HIV.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 19

- (1) Tes HIV pada darah pendonor, produk darah dan organ tubuh dilakukan untuk mencegah penularan HIV melalui transfusi darah dan produk darah serta transplantasi organ tubuh.
- (2) Tindakan pengamanan darah pendonor, produk darah dan organ tubuh terhadap penularan HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan uji saring darah/organ tubuh pendonor.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 20

Setiap pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan, lokalisasi, panti pijat, dan tempat potensial lainnya wajib melaporkan data karyawan secara berkala pada instansi berwenang dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaaan diagnosis HIV secara berkala pula dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS oleh Pemerintah Daerah.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 21

Setiap pengelola tempat hiburan, lokalisasi, panti pijat, dan tempat potensial lainnya dan/atau pemiliknya wajib melaksanakan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tempat usahanya dengan cara memasang media informasi tentang HIV/AIDS dan Napza Suntik.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 22

Setiap perusahaan wajib menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) khusus untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan peraturan perundangundangan dan standar yang berlaku
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 23

Setiap pengusaha/perusahaan dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada karyawan dengan alasan terinfeksi HIV dan AIDS.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 24

Setiap penyelenggara satuan pendidikan dilarang:
- a. menolak dan/atau mengeluarkan peserta didik dengan alasan terinfeksi HIV dan AIDS; dan/atau
- b. menolak dan/atau mengeluarkan peserta didik dengan alasan keluarga atau walinya terinfeksi HIV dan AIDS.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 25

Setiap petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan darah, produk darah, cairan sperma, cairan/organ/jaringan tubuhnya wajib mengikuti prosedur kewaspadaan universal.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 26

Setiap petugas kesehatan yang melakukan tes HIV dan AIDS kepada setiap orang untuk keperluan pencegahan, pengobatan dan dukungan, termasuk pencegahan penularan dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib memberikan konseling sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 27

Setiap petugas kesehatan yang melakukan tes HIV dan AIDS kepada setiap orang untuk keperluan surveilans HIV dan AIDS dan penapisan pada darah, produk darah, cairan sperma, cairan/organ/tubuhnya yang didonorkan wajib dilakukan dengan standar yang berlaku.
Paragraf 4 Pengobatan
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 28

- (1) Kegiatan pengobatan bagi orang yang terinfeksi HIV dan AIDS dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis klinis, berbasis keluarga dan/atau berbasis masyarakat.
- (2) Perawatan, dukungan dan pengobatan dilakukan kepada orang yang terinfeksi HIV dan AIDS.
- (3) Setiap ODHA berhak mendapatkan pengobatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan terlatih dan berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa diskriminasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 29

Tenaga kesehatan berhak mendapatkan informasi status kesehatan pasien yang berkaitan dengan HIV dan AIDS sebelum melakukan tindakan medis.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana pengobatan HIV dan AIDS yang jumlahnya memadai, mudah didapat, bermutu dan terjangkau.
- (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan tanpa diskriminasi.
Paragraf 5 Perawatan dan Dukungan
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 31

- (1) Perawatan terhadap ODHA dilakukan melalui:
- a. pendekatan klinis;
- b. pendekatan agama; dan
- c. pendekatan berbasis keluarga dan masyarakat.
- (2) Perawatan bagi setiap ODHA diperlakukan tanpa diskriminasi.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 32

- (1) Dukungan terhadap ODHA dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat dan swasta.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberdayaan ODHA dalam berbagai kegiatan.
BAB IV - UPAYA PENANGGULANGAN
Pasal 33

ODHA berhak mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminatif dari Pemerintah Daerah, Non Pemerintah dan Masyarakat.
BAB V - KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
Pasal 34

- (1) Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS dibentuk KPA tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Pembentukan KPA tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman organisasi dan tata kerja KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
BAB VI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 35

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara :
- a. meningkatkan ketahanan agama dan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS;
- b. berperilaku hidup bersih dan sehat;
- c. tidak melakukan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap orang yang terinfeksi HIV dan AIDS serta OHIDHA;dan
- d. terlibat dalam kegiatan promosi, pencegahan, pengawasan, pengobatan, perawatan dan dukungan.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan menggerakkan peran serta masyarakat termasuk dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibilty dalam mendukung program penanggulangan HIV dan AIDS.
BAB VI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 36

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan, pekerja sosial, profesional, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau masyarakat yang melaksanakan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS wajib memberikan informasi akurat tentang pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS yang telah dilakukan kepada Dinas Kesehatan.
BAB VI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 37

Setiap pekerja sosial dalam memberikan pelayanan penanggulangan HIV dan AIDS wajib:
- a. menyelenggarakan proses pelayanan mulai dari kontak awal (intake) sampai dengan pengakhiran secara bertanggungjawab;
- b. mencegah praktik yang tidak manusiawi dan diskriminasi baik terhadap perorangan maupun kelompok;
- c. memberi informasi yang akurat dan lengkap tentang keluasan lingkup, jenis dan sifat pelayanan;
- d. memberikan saran, nasehat dan bimbingan dari rekan sejawat dan/atau penyelia apabila diperlukan demi kepentingan klien; dan
- e. mengakui, menghargai dan berupaya mewujudkan dan melindungi hak-hak klien.
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 38

Pembiayaan upaya penanggulangan HIV dan AIDS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber dana lainya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 39

- (1) Kepala Daerah berwenang memberikan sanksi administratif kepada konselor, penyedia fasilitas pelayanan kesehatan, petugas kesehatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan, pengusaha/perusahaan atau penyedia fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 30 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. pencabutan izin usaha/operasional; dan/atau
- d. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha/profesi.
- (3) Kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.
- (4) Setiap orang dan/atau penanggung jawab tempat yang melanggar ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23, dikenakan sanksi penghentian atau penutupan tempat penyelenggaraan usaha.
- (5) Penghentian atau penutupan tempat penyelenggaraan usaha sebagai mana di maksud pada ayat (4) di lakukan sesuai dengan ketentuan setelah di lakukan upaya peringatan dan/atau teguran tertulis.
BAB IX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 40

- (1) Selain pejabat penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas menyidik tindak pidana umum, penyidikan atas tindak pidana peraturan daerah ini dapat di lakukan oleh Penyidik Aparatur Sipil Negara (PASN) dilingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya di tetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat PASN sebagai di maksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka, dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambii sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, PASN tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah wajib membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
- a. pemeriksaan tersangka;
- b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
- c. penyitaan barang;
- d. pemeriksaan saksi; dan
- e. pemeriksaan tempat kejadian.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 41

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30 ayat (2) Pasal 36 dan/atau Pasal 37 dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Pada Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
- a. Keanggotaan Komisi Penanggulangan Aids Provinsi Bengkulu yang telah terbentuk masih diakui keberadaanya sampai dengan habis masa jabatannya;dan
- b. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Human Immunodefficiency Virus (HIV) Dan Acquired Immuno Defficiency Sindrome (AIDS) .
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.
Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 1 Agustus 2017 Plt.GUBERNUR BENGKULU, ttd
H. ROHIDIN MERSYAH
Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 1 Agustus 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, ttd
H.GOTRI SUYANTO
LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 5. NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (5/114/2017).
Salinan dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM ,
N/A
Preamble

Menimbang
a.
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipandang perlu untuk mengatur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana hump a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
- c. Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Bencana Alam dan Bencana Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor. 72, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
i
I
'-
--.
^-^
U
•-f
.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3331);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
| | •vk.r^rttfS1fi^ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 165 Tambahan Lembaran-Negara-RepubHlr"lricionesia' Nomor 4593); jr-aturan-Pemerintah Nomt)T3b lanun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan | |
| Pembagian Daerah Daerah-Kabupaten/Kota^fcembararr Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara_Re^uJ^iliJnclonesia- Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202); 17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun-201 ^jrS^^^^^-'^.'r•*.'•• • 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998. tentang Bentuk Hukum Ba'dan Usaha Milik Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); | |
| 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 22.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10); 23.Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor25); | |
| 24.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat | |
| Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 | |
| 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23). | |
| Nomor | Nomor |
-v
\'&gt;
^J
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL, BELANJA BANTUAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASIN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
2. Daerah adalah Kota Banjarmasin
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Banjarmasin
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarmasin.
7. Badan Perencanaan Pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Banjarmasin.
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarmasin.
10. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
u
'
,
i
if
i
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarmasin.
15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarmasin.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang, meliputi Badan, Kantor, Dinas, Bagian pada Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
18. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
19. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal mi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
22. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
s-
,
w
I
I
23. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
24. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
25. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumberdari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
26. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
27. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
28. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konplik sosial antara kelompok atau antara komunitas masyarakat dan teror.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta evaluasi hibah dan bantuan sosial, Belanja Bantuan Bencana Alam dan Bencana Sosial yang bersumber dari APBD.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang/barang atau jasa.
^j t:
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.
BAB III - HIBAH
Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. peruntukannya secara spesifiktelah ditetapkan;
- b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- c. memenuhi persyaratan penerima hibah.
BAB III - HIBAH
Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :
- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
4. ^ d. masyarakat; dan/atau
- e. organisasi kemasyarakatan.
BAB III - HIBAH
Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementenan/lembaga pemerintah non kementerian yanq wilayah kerjanya berada dalam daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki
\^i
t
[
kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
- (4) Kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kelompok orang yang memiliki kepengurusan bersifat tetap, antara lain :
- a. Lembaga Keagamaan;
- b. Pengelola Rumah Ibadah;
- c. Lembaga Pendidikan;
- d. Lembaga Penelitian/Pengkajian;
- e. Yayasan Sosial;
- f. Perkumpulan yang bersifat nirlaba;
8. 9Kamar Dagang dan Industri (Kadin);
- h. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan sejenisnya;
- i. Forum Pembauran Kebangsaan;
- j. Kelompok Senidan Budaya;
- k. Perkumpulan Olahraga;
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, antara lain :
- a. Majelis Ulama Indonesia (MUI);
- b. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
17. c Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI);
- d. Persatuan Purnawirawan TNI / Polri;
- e. Palang Merah Indonesia (PMI);
- f. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
- g. Praja Muda Karana (PRAMUKA);
22. h' mT^en"erak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKK), Dharma Wanita Persatuan (DWP), Gabunqan Organisasi Wanita (GOW); y
&lt;u
- i. Organisasi Profesi (KORPRI, PGRI, PWRI, PWI, IDI, IBI, GATRIWARA), dll;
- j. Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA);
- k. Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia);
- I. Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S), dll.
- (7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan tidak boleh dipergunakan untuk membiayai kegiatan olahraga profesional.
BAB III - HIBAH
Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas;
- b. berkedudukan dalam wilayah Kota;
- c. memiliki sekretariat/kantor yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Lurah dan Camat setempat;
- d. tidak terjadi konflik internal;
- e. memiliki rekening bank atas nama lembaga/ organisasi/instansi/kelompok orang.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah Kota;
- c. memiliki sekretariat tetap;
- d. tidak terjadi konflik internal;
- e. memiliki rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan.
Bagian Kedua Penganggaran
BAB III - HIBAH
Pasal 8

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota dengan dilengkapi proposal.
^-J
»
I
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usulan hibah berupa uang/barang paling sedikit memuat:
- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial;
- b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial kepada Pemerintah Daerah;
- c. susunan kepengurusan (kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan), berisi uraian tentang susunan pengurus dari kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial;
- d. domisili kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan, berisi uraian tentang keberadaan/alamat dari kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
- e. jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan jumlah barang yang dimohon oleh calon penerima bantuan sosial kepada Pemerintah Daerah;
- f. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga (bagi kelompok masyarakat) atau tanda tangan/cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (bagi anggota masyarakat).
- (3) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk:
- a. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
- b. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
- c. memastikan keberadaan organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang yang mengajukan usulan hibah (tidak fiktif);
- d. memastikan domisili/alamat sekretariat (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang) sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah;
- e. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
4.
&lt;J
«
I
- f. meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain :
1. foto copy Kartu Tanda Penduduk calon penerima hibah;
2. foto copy dokumen pendirian/pembentukan organisasi kemasyarakatan/kelompok orang atau penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/Keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon penerima hibah (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang);
4. surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi organisasi kemasyarakatan;
5. foto copy bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah dan/atau surat pernyataan tentang kepemilikan tanah yang diketahui oleh Lurah (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi);
6. foto copy rekening bank atas nama lembaga/ organisasi/instansi/kelompok orang yang specimennya pimpinan/ketua dan bendahara.
- (5) Format Surat Pernyataan tidak terjadi konflik internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f angka 3, dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (6) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan evaluasi oleh Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan avat (4) dibentuk tim verifikasi yang berkedudukan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan.
- (7) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap.
- (8) Anggota tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Inspektorat Kota;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Badan Pengeloiaan Keuangan danAsset Daerah;
- g. Bagian Kesra;
- h. Bagian Hukum.
\i
1j
&gt;
t
- (9) Anggota tidak tetap dari tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yaitu SKPD terkait yang melakukan evaluasi usulan proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah.
- (10) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas :
- a. mengkoordinasikan SKPD terkait dalam melakukan evaluasi usulan proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah.
- b. menerima hasil evaluasi usulan proposal yang akan diajukan oleh SKPD terkait kepada Walikota melalui TAPD.
- c. melakukan rekapitulasi terhadap hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh SKPD terkait sebagai bahan laporan TAPD kepada Walikota.
- d. Memberikan hasil evaluasi dan Pertimbangan kepada Kepala SKPD
- (11) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditunjuk oleh Walikota dengan Surat Perintah.
- (12) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (13) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) berisi keterangan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan disertai kesimpulan permohonan hibah dapat disetujui atau tidak disetujui.
- (14) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
BAB III - HIBAH
Pasal 9

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (12) dan ayat (14) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang dan/atau barang.
Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
PasaMO
- (1) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan hibah dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan
u
o
Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyerahan hibah berupa barang kepada penerima hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- (3) Pencairan hibah berupa uang dilakukan sekaligus atau secara bertahap setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan).
- (4) Pencairan hibah berupa uang dilakukan secara bertahap setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila hibah diberikan untuk membiayai kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran pada tahun anggaran yang berkenaan.
- (5) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas memproses permintaan pembayaran dan pencairan hibah berupa uang sesuai peraturan perundangundangan.
Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
BAB III - HIBAH
Pasal 11

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) laporan penggunaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
- b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;
- c. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
- d. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
- e. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- f. tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (pimpman/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga;
\J
^J
- g. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Penerima hibah berupa barang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.
- (4) Laporan penggunaan hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan hibah berupa barang telah sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD serta ditandatangani oleh penerima hibah.
BAB III - HIBAH
Pasal 12

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
- a. laporan penggunaan hibah;
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang termasuk kewajiban pembayaran perpajakan atau salinan bukti serah terima barang (Berita Acara Serah Terima barang) bagi penerima hibah berupa barang.
- (3) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota melalui PPKD/SKPD terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (6) Terhadap penggunaan hibah berupa uang dengan jumlah diatas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilakukan pemeriksaan oleh Internal audit yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
o
U
I
\
BAB III - HIBAH
Pasal 13

Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
BAB III - HIBAH
Pasal 14

- (1) Realisasi hibah berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Konversi dan pengungkapan hibah berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan yang ditetapkan oleh satuan SKPD terkait.
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- d. sesuai tujuan penggunaan.
- (3) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. y
- (4) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. memiliki identitas yang jelas sebagai penduduk Kota Banjarmasin; dan
- b. berdomisili dalam wilayah Kota Banjarmasin.
- (5) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diartikan bahwa
{\,J
w
pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak hams diberikan setiap tahun anggaran.
Bagian Kedua Penganggaran
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 16

- (1) Anggota masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Walikota.
- (2) Kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Walikota dengan dilengkapi proposal
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk permohonan bantuan sosial berupa uang paling sedikit memuat:
- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial;
- b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial;
- c. susunan kepengurusan (kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan), berisi uraian tentang susunan pengurus dari kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial;
- d. domisili kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan, berisi uraian tentang keberadaan/alamat dari kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
- e. bentuk kegiatan/rencana penggunaan dana, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima bantuan sosial atau rencana penggunaan dana oleh calon penerima bantuan sosial;
- f. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai biaya yang dibutuhkan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya;
- g. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga (bagi kelompok masyarakat) atau tanda tangan/cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (bagi anggota masyarakat). ·
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk permohonan bantuan sosial berupa barang paling sedikit memuat:
•
•
f,
\
'
- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial;
- b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial kepada Pemerintah Daerah;
- c. susunan kepengurusan (kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan), berisi uraian tentang susunan pengurus dari kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial;
- d. domisili kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan, berisi uraian tentang keberadaan/alamat dari kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
- e. jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan jumlah barang yang dimohon oleh calon penerima bantuan sosial kepada Pemerintah Daerah;
- f. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga (bagi kelompok masyarakat) atau tanda tangan/cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (bagi anggota masyarakat).
- (5) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (6) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah SKPD yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan/tujuan penggunaan sebagaimana tercantum dalam usulan bantuan sosial.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk:
- a. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasaryang berlaku saat itu;
- b. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
- c. memastikan keberadaan anggota/kelompok/lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial (tidak fiktif); v
- d. memastikan domisili/alamat anggota/kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima bantuan sosial-
V
^
\^j
"»
- e. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana bantuan sosial belum dilaksanakan oleh calon penerima bantuan sosial;
- f. meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain :
1. foto copy Kartu Tanda Penduduk calon penerima bantuan sosial;
2. foto copy dokumen pendirian/pembentukan kelompok masyarakat/ lembaga non pemehntahan atau penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/Keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Surat Pemyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon penerima bantuan sosial (kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan);
4. foto copy rekening bank atas nama anggota/kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan yang specimennya anggota masyarakat/pimpinan/ketua dan bendahara.
- (8) Format Surat Pemyataan tidak terjadi konflik internal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f angka 3, dinyatakan dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (9) Guna mendukung kelancaran peiaksanaan evaluasi oleh Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) maka ketentuan-ketentuan mengenai tim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12) dan ayat (13) berlaku secara mutatis mutandis untuk proses penganggaran bantuan sosial.
- (10) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (11) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berisi keterangan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dengan disertai kesimpulan permohonan bantuan sosial dapat disetujui atau tidak disetujui.
11. (12)TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
tj
^
Bagian Ketiga Peiaksanaan dan Penatausahaan
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 17

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyerahan bantuan sosial berupa barang kepada penerima bantuan sosial dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima barang.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (6) Pencairan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sekaligus.
- (7) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas memproses permintaan pembayaran dan pencairan bantuan sosial berupa uang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Tata cara pencairan diatur tersendiri dalam prosedur tetap pencairan dana.
Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 18

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai peiaksanaan kegiatan/penggunaan bantuan sosial yang telah dilakukan oleh penerima bantuan sosial;
- b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan bantuan sosial;
5. c realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;
1/
V
w
•&lt;
- d. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima bantuan sosial terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
- e. tanda tangan dan nama lengkap penerima bantuan sosial (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga (bagi kelompok masyarakat) atau tanda tangan/cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan nama lengkap penerima bantuan sosial (bagi anggota masyarakat).
- (3) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.
- (4) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan bantuan sosial berupa barang telah sesuai dengan proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah serta ditandatangani oleh penerima bantuan sosial.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 19

Format pakta integritas dinyatakan dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 20

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
- a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
- b. surat pemyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang termasuk kewajiban pembayaran perpajakan atau salinan bukti serah terima barang (Berita Acara Serah Terima barang) bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Format surat pemyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota melalui PPKD/SKPD terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran benkutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundanqundangan.
f
l^j
,;
j
V&gt;
»
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (6) Ketentuan mengenai pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis bagi penerima bantuan sosial.
BAB IV - BANTUAN SOSIAL
Pasal 21

- (1) Penerima hibah atau bantuan sosial wajib mengembalikan sisa dana ke Rekening Kas Umum Daerah, yang penyampaiannya dilakukan dengan menggunakan Surat Pengantar dari SKPD terkait.
- (2) Waktu pengembalian sisa dana sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk kegiatan yang penyelesaiannya setelah bulan Nopember dan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun anggaran berkenaan, penyetorannya paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun anggaran berkenaan.
BAB VI - BELANJA BANTUAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL
Pasal 23

- (1) Peiaksanaan pemberian bantuan bencana alam dan bencana sosial didasarkan hasil laporan dari Pemerintah Kelurahan
- (2) Kepala SKPD terkait mengajukan rekomendasi untuk persetujuan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah
- (3) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan
- (4) Besarnya bantuan diberikan berdasarkan Keputusan Walikota sebesar Rp. 2.500.000,- / Kepala Keluarga.
\_
- (5) Pencairan berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung.
- (6) Tata cara pencairan diatur tersendiri dalam prosedur tetap pencairan dana.
- (7) Kepada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas memperoses permintaan pencairan berupa uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Segala ketentuan yang mengatur pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal
WALIKOTA BANJARMASIN
UHIDIN
Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,
KEPAL.A BAOiAJV HUKUM, 2 0;
fWAMFirKlAOi, at\
Pembina iv.a
MH
\_
- (5) Pencairan berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung.
- (6) Tata cara pencairan diatur tersendiri dalam prosedur tetap pencairan dana.
- (7) Kepada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas memperoses permintaan pencairan berupa uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Segala ketentuan yang mengatur pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal
WALIKOTA BANJARMASIN
UHIDIN
Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN
8AEM^^S^A^i^an«3fi^^sin Tahun 2012 Ho;.or 04 KEPALA RAOIAN HUKUM,
IWANFUkJ
-i&gt;i.
ort.Mll
Pembina
*v.a
^
-
- (5) Pencairan berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung.
- (6) Tata cara pencairan diatur tersendiri dalam prosedur tetap pencairan dana.
- (7) Kepada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas memperoses permintaan pencairan berupa uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hah terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.
I
Ditetapkan di Banjarmasin padatanggal 3 JonUQri 2012
KWALIKOTA BANJARMASIN
Diundangkan di Banjarmasin
padatangga! 4 januari 2012
I SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,]
H. ZULFADU GAZALI
SALINAN SESUAI ASLINYA OAI1 UlAUL 2C*'2 TI0'-&lt;^ KEPA*..* "AG!AN HUKUM, 04
[WAN Fiio/
-
-. att.MH
Pembina iv'.a
NIP. 19681225 199803 1 004
J
-&gt;
\
'
LAMP1RAN ,
PERATURAN WAUKOTA BANMRMAS.N
NOMOR
:04 TAHUN ZUiz
TANGGAL: 3 jnnuori201Z
SURAT PERNYATAAN T.DAK TERJADI KONFLIK INTERNAL
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
No. Identitas KTP
Alamat
Jabatan
Bertindak untuk dan atas nama
Dalam rangka pemberian hibah dari Pe^Jjteh ^\£^^ menyatakan bahwa di dalam kepengurusan organisasi Kami tiaaK ieij&lt;* internal.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenamya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Banjarmasin
Penerima hibah Meterai Rp.6000/ttd
(Nama lengkap)
v-^
\J
LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR
:o4 TAHUN 2012
TANGGAL
3 Jonuari 2012
PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH
A. HIBAH BERUPA UANG
PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
No. Identitas KTP
Alamat
Jabatan
Bertindak untuk
dan atas nama
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah, dengan ini menyatakan bahwa saya :
1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah ini;
3. akan menggunakan dana hibah sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja Bencana Alam dan Bencana Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku.
Banjarmasin,
Penerima hibah
Meterai Rp.6000/ttd
(Nama lengkap)