PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 12 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 30 Desember 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
WALIKOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 12 TAHUN 2016
TENT ANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
a.
bahwa memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung bersama Walikota Bitung telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 389 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bitung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Bi tung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Paraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
3. Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
4. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik-Indonesia Norn or 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keunagan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2006 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian clan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 ten tang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 201 7 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
31. Pe:raturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 2;
32. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor
- 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kata Bitung Nornor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nornor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kata Bitung Nomor 115);
33. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 108) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor l);
34. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kata Bitung Nomor 109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kata Bitung Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2013 Nomor 33);
36. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 117);
37. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 389 Tahun 2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kata Bitung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Bitung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG dan W ALIKOTA BITUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
5
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kata Bitung.
2. Walikota adalah Walikota Bitung.
3. Pemerintah Kota adalah Pernerintah Kata Bitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bi tung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Bitung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kata Bitung dan DPRD Kota Bitung dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Bitung selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :
- a. Pendapatan Daerah
- b. Belanja Daerah
Surplus/ (Defisit)
- c. Pembiayaan Daerah . -=------
- 1 . Penerimaan
2. Pengeluaran
Rp. 814.624.442.663,00
Rp. 822.374.442.663,00(-)
(Rp.
7.750.000.000,00)
Rp.
15.500.000.000,00
Rp.
7.750.000.000,00(-)
Jumlah Pembiayaan Netto
Rp.
7.750.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.
0,00
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:
- a. Pendapatan asli daerah
: Rp. 103.051.320.213,00
- b. Dana Perimbangan
: Rp. 666.968.852.606,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah : Rp.
44.604.269.844,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Pajak Daerah
: Rp.
35.000.000.000,00
- b. Hasil Retribusi Daerah
: Rp.
49.500.000.000,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
: Rp.
1.783.045.158,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
: Rp.
16.768.275.055,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
3. 18.830.174.000,00 : Rp.
- b. Dana Alokasi Umum
5. 500.353.550.606,00 : Rp.
6. c.
7. 147.785.128.000,00 : Rp. Dana Alokasi Khusus
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
10. : Rp. 0,00
- b. Dana Darurat : Rp.
12. 0,00
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
14. : Rp. 37.104.269.844,00
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus : Rp. 7.500.000.000,00
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
17. : Rp. 0,00
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:
- a. Belanja tidak langsung
: Rp. 357.973.145.110,00
- b. Belanja langsung-
: Rp. 464.401.297.553,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
3. : Rp. 339.056.170.211,00
- b. Belanja Bunga
- c. Belanja Subsidi
6. d.
7. Belanja Hibah
- e. Belanja Bantuan Sosial
- f. Belanja Bagi Hasil
- g. BelanjaBantuanKeuangan
11. : Rp. 0,00
12. : Rp.
0,00
- Rp.
9.497.800.000,00
- Rp. 2.500.000.000,00
: Rp.
0,00
- Rp. 1.719.174.899,00
- h. Belanja Tidak Terduga
- Rp. 5.200.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- Rp. 24.051.428.103,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja Modal
: Rp. 226.488.555.128,00
- Rp. 213.861.314.322,00
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari:
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
3. : Rp.
15.500.000.000,00
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
: Rp.
7.750.000.000,00
- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2016
- Rp. 15.000.000.000,00
- b. Pencairan Dana Cadangan
- Rp.
0,00
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
: Rp. 0,00
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah
: Rp. 0,00
- e. Penerimaan KerrrbaliPemberiarrPinjaman
: Rp. 0,00
- f. Penerimaan Piutang Daerah
: Rp.
0,00
- g. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
: Rp.
500. 000. 000, 00
- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari j enis pem biayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan
- Rp.
- b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
: Rp.
- c. Pembayaran Pokok Utang
- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah
- e. Investasi Jangka Pendek sejumlah
: Rp.
: Rp. 0,00
- Rp.
0,00
7.750.000.000,00
0,00
0,00
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6

Uraian lebih lanjut APBD sebagaiiriafia diffiaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- d. Lampiran IV
- c. Lam piran III Daerah,
- a. Lampiran I
- b. Lampiran II
Ringkasan APED;
Ringkasan APED menurut Urusan Pemerintahan Daerah clan Organisasi SKPD;
Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- f. Lampiran VI
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII
Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII :
Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;
- J.
- Lampiran X
- i. Lampiran IX
- k. Lampiran XI
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
1. Lampiran XII
Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- m. Lampiran XIII :
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
,, ·
,
�
r
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 diatur dengan Peraturan Walikota.
- (1). Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD.
- (2). Kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak lainnya, pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB II - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.
Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 30 Desember 2016
Diundangkan di Bitung Pada tanggal 30 Desember 2016
- Plt. S·EKRETARIS DAERAH '
\_\_ \,'
-
,
,
f
/;'tf.;;·
0·/
'l
�
: ________________'f--:: ,-.--'
.
t
�
t
•
;
',"-I"
''
"
�
'
'\
Salinan sesuai dengi,h as liny a KEPALA BAGIAN HUKUM SETDmG, WEENAS CH.NOBEL, SH,MH PEMBINA TINGKAT I NIP: 19741118 2001121 003
LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2016 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINSI SULAWESI UTARA (9/2016)
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINl,AH KABUP A TEN TEBO · ,
PERA TURAN DAERAH KABUP ATEN TEBO
NO MOR 36 T AIITJN 2001
TENTAi~G
PEMBENTUKAN, PEMECAHA,.l'l ,PENGHAPUSA.1'1" DAN PENGGABUNGAN DESA
DENG . .\N RAHMAT TUHAN Y A.l'lG MAHA ESA
BUP ATI TEBO,
- a. bahwa Desa sebagairnana diatur dalarn
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo
- e. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah otonom daiam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Tebo;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Badan Perwakilan yang terdiri dari Pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- J. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui da1am Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah;
- k. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah Bagian wilayah da1am Desa yang merupakan lingkungnan kerja Pemerintahan Desa;
1. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru didalam wilayah desa;
- m. Penyatuan Desa adalah penggabungan dua desa atau lebih menjadi satu desa baru;
- n. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada;
BAB II - TUJUAN PEMBENTUKAN DESA
Pasal 2

Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Dasa secara berdayaguna dan berhasilguna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan kemajuan pembangunan;
BAB ID - SY ARAT-SY ARAT PEMBENTUKAN DESA
Pasal 4

Dalam Pembentukan Desa harus menyebutkan nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas Desa dan jumlah Dusun yang telah terbentuk;
BAB IV - !vffiKA1"\ilSivffi PEivffiE:t\TlJK.AN,PEMECAHAN PENGHAPUSAN DAN PENGGABlJNGAN DESA
Pasal 6

- ( 1) Jika pemecahan desa secara nyata telah dilaksanakan segera dibentuk organisasi Pemerintahan Desa lengkap dengan personilnya;
- (2) Hasil pemecahan desa diusulkan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati guna memperoleh penetapan sebagai desa yang telah disyahkan oleh BPD dengan melampirkan:
- a. Leporan basil penelitian dan pertimbangan Pemerintah Desa tentang perlunya dilakukan pemecahan desa;
- b. Daftar nama,luas wilayah,jumlah penduduk dari desa induk dan desa hasil pemecahannya dengan batas-batas wilayahnya;
- c. Peta Desa induk yang dipecahkan dalam bentuk standar;
- d. Keputusan Bupati tentang pemecahan desa;
BAB VI - PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DE.SA
Pasal 7

- ( 1) Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini dimungkinkan untuk digabungkan atau dihapuskan;
- (2) Penggabungan atau penghapusan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 7 harus dimusyawarahkanldimufakatkan terlebih dahulu dengan BPD dengan memperhatikan kondisi dan situasi Desa;
- (3) Usul penggabunganlpenghapusan desa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 7 disampaikan Kepala Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat untuk penetapannya;
BAB VII - HAK,\VEWENANG DAN KEWAJIBAN
Pasal 8

Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini mempunyai organisasi Pemerintahan yang diakui dalam system pemerintahan Nasional yang memenuhi hak,wewenang dan kewajiban sebagai berikut :
HAK..
1. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
2. Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah clan Pemerintah Daerah;
KEWENANGAN
- I. Kewenangan yang telah ada berdasarkan asal usul Desa;
2. Kewenangan yang oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah;
3. Tugas pembantuan dari pemerintah,Pemerintah Provinsi dan atau pemerintah Daerah;
KEW AJIBAN
1. Menjalankan Pemerintahan,pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa yang bersangkutan;
2. Menyelenggarakan Administrasi Desa;
3. Melakukan tugas-tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
4. Menjamin dan mengusahakan keamanan,ketentraman dan kesejahteraan warga masyarakat Desa;
5. Memelihara Tanah Kas Desa, usaha dan kekayaan desa lainnya yang menjadi milik desa untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat desa;
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan Perundangundangan yang mengatur mengenai Pembentukan,Pemecahan,Penghapusan dan Penggabungan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
1./
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangga1 diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Tebo;
Ditetapkan di MU¥~ Ie\&gt;o\_. \_ Pada Tanggal 9 Nopember 2001
BUP
HAMADJD MU'AZ
LEMBARAN DAERAH\_Kf.\BUPATEN TEBO
T AHUN 2001 NOMOR 36
H DARKUTNI. SH. Pembina Utama Muda NIP.430004928
Diundangkan di Muara Tebo \_ \_ .. Pada Tanggal 10 Nopember 2001
SEKRETARIS DAFRAH KABUPATEN TEBO