PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 40 Tahun 2016
Tentang RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN BUNDARAN KOTA BARU KOTA PONTIANAK
Berlaku: 26 Agustus 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN BUNDARAN KOTA BARU KOTA PONTIANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, WALIKOTA KOTA PONTIANAK,
- a. bahwa perkembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kota Pontianak cenderung semakin kompleks baik dari segi intensitas, teknologi, kebutuhan prasrana dan sarana, maupun lingkungannya untuk mendukung fungsi pusat kegiatan di Kota Pontianak;
- b. bahwa sesuai dengan arahan dalam perundangan di bidang Penataan Ruang, dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan disusun untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, baik dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan pengelolaan lingkungan perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Bundaran Kota Baru Kota Pontianak;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah II Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
Menetapkan :
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tetang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 120);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN BUNDARAN KOTA BARU KOTA PONTIANAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan/lingkungan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
6. Kawasan RTBL adalah kawasan Bundaran Kota Baru.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud dari struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan.
9. Struktur ruang susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebgai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
15. Kawasan adalah satuan ruang wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
16. Kawasan Bundaran Kota Baru adalah kawasan Perdagangan untuk wilayah strategis ekonomi kota sesuai dengan arahan RTRW.
17. RTBL Kawasan Bundaran Kota Baru Kota Pontianak yang selanjutnya disebut RTBL Kawasan Bundaran Kota Baru adalah panduan bangunan Kawasan Bundaran Kota Baru di Kota Pontianak yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta membuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan Kawasan Bundaran Kota Baru.
18. Rencana Umum dan Panduan Rancang adalah prinsip-prinsip pengembangan rancangan kawasan, meliputi struktur peruntukan lahan, intensitas pemanfaatan lahan, Tata bangunan, sistem sirkulasi dan jalur penghubung, sistem ruang terbuka dan tata hijau, tata kualitas lingkungan, sistem prasarana dan utilitas lingkungan, serta pelestarian bangunan dan lingkungan.
19. Rencana Investasi adalah rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan, sehingga terjadi kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan.
20. Ketentuan Pengendalian Rencana adalah mengendalikan berbagai rencana kerja, program kerja maupun kelembagaan kerja pada masa pemberlakuan aturan dalam RTBL dan pelaksanaan penataan suatu kawasan.
21. Pedoman Pengendalian Pelaksanaan adalah mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan kawasan yang berdasarkan dokumen RTBL, dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas meningkat berkelanjutan.
22. Struktur peruntukan lahan merupakan komponen rancang kawasan yang berperan penting dalam alokasi penggunaan dan penguasaan lahan/tata guna lahan yang telah ditetapkan dalam suatu kawasan perencanaan tertentu berdasarkan ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah.
23. Intensitas Pemanfaatan Lahan adalah tingkat alokasi dan distribusi luas lantai maksimum bangunan terhadap lahan/tapak peruntukannya.
24. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
25. Koefisien lantai bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka minimal yang diijinkan debagai hasil perbandingan antara luas lantai bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan /daerah perencanaan yang dikuasai.
26. Tata Bangunan adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung beserta lingkungan sebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi berbagai aspek termasuk pembentukan citra/karakter fisik lingkungan, besaran, dan konfigurasi dari elemen-elemen: blok, kaveling/petsk lshsn, bangunan, serta ketinggian dan elevasi lantai bangunan yang dapat menciptakan dan mendefinisikan berbagai kualitas ruang kota yang akomodatif terhadap keragaman kegiatan yang ada, terutama yang berlangsung dalam ruang-ruang publik.
27. Garis Sempadan Bangunan adalah garis pada halaman pekarangan bangunan yang ditarik sejajar dari garis as jalan, tepi sungai atau as pagar dan merupakan batas antara kavling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun.
28. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak bangunan.
29. Sistim Jaringan Jalan dan Pergerakan adalah rancangan pergerakan yang terkait antara jenis-jenis hiraki/kelas jalan yang tersebar pada kawasan perencanaan (jalan lokal/lingkungan) dan jenis pergerakan yang melalui, baik masuk dan keluar kawasan, maupun masuk dan keluar kaveling.
30. Sistem Sirkulasi Kendaraan Umum adalah rancangan sistem arus pergerakan kendaraan formal, yang dipetakan pada hiraki/kelas jalan yang ada pada kawasan perencanaan.
31. Sistem Sirkulasi Kendaraan Pribadi adalah rancangan sistem arus pergerakan bagi kendaraan pribadi sesuai dengan hirarki/kelas jalan yang ada pada kawasan perencanaan.
32. Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau merupakan komponen rancangan kawasan, yang tidak sekedar terbentuk sebagai elemen tambahan ataupun elemen sisa setelah proses rancang arsitektural diselesaikan, melainkan juga diciptakan sebagai bagian integral dari suatu lingkungan yang lebih luas.
33. Tata Kualitas Lingkungan merupakan rekayasa elemen-elemen kawasan yang sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu kawasan atau sub area dengan sistem lingkungan yang informative, berkarakter khas, dan memiliki orientasi tertentu.
34. Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan adalah kelengkapan dasr fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagai mana mestinya.
35. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela di dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan keputusan dan/atau kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pada setiap tahap kegiatan pembangunan (perencanaan, desain, implementasi dan evaluasi).
36. Sewerage merupakan air buangan yang berasal dari dapur dan kamar mandi.
37. sewage merupakan air buangan yang berasal dari kotoran manusia (tinja).
38. Upaya Insentif adalah upaya pemerintah melalui kebijakan yang ada untuk mendorong atau merangsang masuknya investasi dalam pengembangan kawasan RTBL.
39. Upaya Disinsentif adalah upaya pemerintah untuk membatasi atau mengurangi perkembangan kegiatan pada suatu blok kawasan dimana keberadaan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan pengaturan blok kawasan yang telah ditetapkan.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam Penataan RTBL kawasan Bundaran Kota Baru.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Tujuan RTBL Kawasan Bundaran Kota Baru adalah sebagai acuan dalam mewujudkan tata bangunan dan lingkungan yang layak huni, berkarakter, produktif, dan berkelanjutan di kawasan tersebut.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah :
- a. wilayah perencanaa;
- b. visi penataan bangunan dan lingkungan kawasan;
- c. rencana umum dan panduan rancangan;
- d. rencana investasi;
- e. ketentuan tambahan;
- f. pedoman pengendalian pelaksanaan pengelolaan kawasan;
- g. aturan insentif dan disinsentif; dan
- h. ketentuan penutup.
BAB III - WILAYAH PERENCANAAN
Pasal 5

- (1). Lingkup RTBL Kawasan Bundaran Kota Baru meliputi pengaturan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan tersebut.
- (2). Lokasi perencanaan RTBL Kawasan Bundaran Kota Baru merupakan kawasan tumbuh kembang cepat yang sebagian wilayahnya berada di Kelurahan Sei Bangkong Kecamatan Pontianak Kota dan sebagian lagi berada di Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan.
- (3). Luas kawasan perencanaan adalah 75 Ha dengan batas-batas kawasan sebagai berikut :
- a. sebelah sisi Timur Laut berbatasan dengan Jalan Urai Bawadi dan Jalan St. Abdurrahman;
- b. sebelah sisi Tenggara berbatasan dengan Jalan Taninmbar dan Jalan Karna Sosial;
- c. sebelah sisi Barat Daya berbatasan dengan Jalan Tani Makmur dan Jalan PGA; dan
- d. sebelah sisi Barat Laut berbatasan dengan Gang Karya A, Gang Rawasari 2 dan Gang Mardirahayu.
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 6

Visi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan pada RTBL Kawasan Bundaran Kota Baru adalah 'Kawasan Bundaran Kota Baru Kota Pontianak sebagai Kawasan Pengembangan Budaya Khas Kalimantan Barat yang Berkarakter, Terintegrasi, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan'.
Bagian Kedua
Misi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 7

Misi dari Rencana Pengembangan Kawasan RTBL adalah :
- a. mengembangkan kawasan Kampung Budaya (Kawasan Rumah Radakng dan Rumah Melayu) dengan beragam aktivitas dan fungsi yang merepresentasikan budaya khas Kalimantan Barat;
- b. mengembangkan kawasan RTBL dengan tata bangunan dan lingkungan yang mencerminkan karakter khas budaya Kalimantan Barat;
- c. mengintegrasikan kawasan Kampung Budaya dengan koridor Jalan Prof. M. Yamin - Jalan Sultan Syahrir dan lingkungan sekitarnya sehingga tercapai kesatuan penataan bangunan dan lingkungan;
- d. menyiapkan kawasan yang mampu mengantisipasi kemungkinan perubahan dan pengembangan kawasan kedepan; dan
- e. penataan bangunan dan lingkungan kawasan yang berorientasi pada upaya meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan masyarakat.
Bagian Ketiga Konsep Dasar Pengembangan
BAB IV - VISI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
Pasal 8

- (1). Yang dimaksud Konsep Dasar Pengembangan Kawasan adalah konsepsi rancangan yang menjadi dasar pemikiran terkait dengan arahan pengembangan rancangan kawasan.
- (2). Konsep Dasar Pengembangan RTBL Kawasan Bundaran Kota Baru adalah sebagai berikut :
- a. konsep penetapan blok penataan kawasan yaitu penjabaran fungsi strategis kawasan yang dibagi kedalam beberapa fungsi blok dan sublok berdasarkan karakteristik fungsi dan konteks kawasan;
- b. konsep struktur peruntukan lahan yaitu pengembangan kawasan Kampung Budaya (Rumah Radkng dan Rumah Melayu) menjadi kawasan aktivitas budaya dan wisata sebagai inti kawasan yang seimbang, saling menunjang ( compatible ), dan terintegrasi dengan kawasan sekitar;
- c. konsep intensitas pemanfaatan lahan yaitu adanya kejelasan distribusi intensitas pemanfaatan lahan, yaitu pengarahan sistem pengaturan dan distribusi luas lantai maksimum yang dapat dibangun di berbagai blok kawasan sehingga tercipta besaran ruang/bangunan yang akan menempati lahan sesuai dengan masing-masing peruntukan lahan yang ditetapkan;
- d. konsep tata bangunan yaitu penciptaan kejelasan hubungan arahan antarbangunan/kaveling/blok satu sama lainnya yang dapat berorientasi pada pusat lingkungan/ kawasan agar menjamin terciptanya interaksi sosial antarpemakainya serta mendukung pemecahan masalah keamanan lingkungan dengan pengawasan bersama
- e. konsep sirkulasi dan jalur penghubung yaitu perencanaan sistem sirkulasi yang jelas dan mudah dipahami tentang sistem kaitan antara jejaring jalur- jalur utama, jalur sekunder, dan jalur lokal sesuai hirarki/kelas jalan;
- f. konsep ruang terbuka dan tata hijau yaitu menciptakan ruang terbuka publik berupa open space/plaza didepan kawasan budaya sebagai pusat aktivitas terbuka masyarakat pada kawasan sekaligus sebagai pendukung aktivitas budaya pada kawasan budaya;
- g. konsep tata kualitas lingkungan yaitu merencanakan tata lingkungan kawasan yang konsisten dan komprehensif antar penanda dalam satu kawasan dengan mempertimbangkan struktur ruang lingkungannya, terutama mengenai arus sirkulasi/pergerakan pemakai untuk meminimalisasi kebutuhan papan penanda yang berlebihan;
- h. konsep prasarana dan utilitas lingkungan yaitu penetapan sistem prasarana dan utilitas yang tepat sesuai dengan tipe penataan lingkungan yang ditetapkan pada kawasan perencanaan seperti misalnya saluran drainase dan pembuangan limbah untuk kawasan dengan permukaan air tanah tinggi pada kawasan; dan
- i. konsep sistem mitigasi bencana yaitu memberikan arahan terkait dengan kejadian bencana banjir dan kebakarakan pada kawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan dan pencegahan bencana serta prosedur penyelamatan.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 9

Konsep blok penataan kawasan didasarkan pada karakteristik dan fungsi perpetakan kawasan, Konsep blok kawasan terdiri atas pembagian blok utama dengan sejumlah sub blok yang lebih spesifik dan konsep perpetakan pada kapling ataupun persil didalam kawasan.
Bagian Kesatu
Rencana Pengembangan Segmen/ Blok dan Perpetakan Kawasan
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 10

- (1) Blok A, dengan luas area blok adalah 10,67 Ha.
- a. blok ini merupakan pusat aktivitas kawasan yang sebagian diperuntukkan sebagai pusat kawasan pengembangan budaya dan sebagian lagi merupakan bangunan eksisting perkantoran pemerintahan provinsi dan pemerintah pusat (wilayah), Pola penataan blok yaitu berupa pembangunan kembali wilayah kota (urban redevelopment) dengan titik berat pengembangan kawasan pada ruas Jalan Sutan Syahrir dan kawasan Bundaran Kota Baru; dan
- b. blok lingkungan ini diapit oleh Jalan Sutan Syahrir, kawasan bundaran Kota Baru, Gang Rawasari - Gang Dandan Setia dan sebagian Jalan Urai Bawadi disebelah timur laut.
- (2) Blok B, dengan luas area blok adalah 8,54 Ha.
- a. rencana peruntukan lahan pada blok ini sebagian besar diperuntukkan bagi perkembangan fungsi kawasan Kampung Budaya yang dapat dikombinasikan dengan fungsi campuran (homestay dan rumah toko) di dalam kawasan dan sepanjang koridor yang menghadap jalan Dr. Sutomo dan Jalan Urai Bawadi, guna lahan permukiman yang cenderung berada pada bagian dalam kawasan, dan ruang terbuka pada beberapa lokasi; dan
- b. blok lingkungan ini diapit oleh Jalan Dr. Sutomo di sebelah barat, dan Jalan Urai Bawadi di sebelah timur, Gang Rawasari 1 di sebelah utara dan Gang Rawasari di sebelah selatan.
- (3) Blok C, dengan luas area blok adalah 3,26 Ha.
- a. rencana peruntukan lahan pada blok ini sebagian besar diperuntukkan bagi perkembangan fungsi utama kawasan yaitu guna lahan permukiman dan fungsi pendukung serta ruang terbuka sebagai fungsi pendukung; dan
- b. blok lingkungan ini diapit gang Rawasari 1 di sebelah selatan, sebagian Gang Karya II di sebelah barat, dan sebagian Gang Mardirahayu di sebelah timur.
- (4) Blok D, dengan luas area blok adalah 6,5 Ha.
- a. rencana peruntukan lahan pada blok ini sebagian besar diperuntukkan bagi perkembangan fungsi kawasan Kampung Budaya yang diperkuat dengan fungsi ruang publik berupa ruang terbuka dan taman Akcaya. Sebagian persil pada Blok D (lahan eksisting Kantor Inspektorat dan Rumah Dinas) diproyeksikan sebagai ruang terbuka publik pendukung kawasan utama Kampung Budaya; dan
- b. blok lingkungan ini diapit sebagian Jalan St Syahrir di sebelah barat laut, sebagian Jalan Pulau We di sebelah barat daya, Jalan Andalas, Jalan Timor, Jalan Seram di sebelah tenggara dan sebagian Jalan Taninmbar di sebelah timur laut.
- (5) Blok E, dengan luas area blok adalah 18,37 Ha.
- a. rencana peruntukan lahan pada blok ini sebagian besar diperuntukkan bagi perkembangan fungsi kawasan Kampung Budaya yang dapat dikombinasikan dengan fungsi hunian (Rumah-Toko), homestay, restoran dan café, travel agent, sentra kerajinan dan ruang terbuka hijau dengan konsep infill development ; dan
- b. blok lingkungan ini diapit sebagian Tanimbar dan Jalan Karna Sosial di sebelah tenggara, Jalan Timor di sebelah barat laut, Jalan Tanimbar di sebelah timur timur laut dan Jalan Selayar di sebelah barat daya.
- (6) Blok F, dengan luas area blok adalah 9,75 Ha.
- a. rencana peruntukan lahan pada blok ini sebagian besar diperuntukkan bagi fungsi perdagangan dan jasa yang dapat dikombinasikan dengan fungsi hunian (Rumah-Toko) di sepanjang koridor Jalan Prof M. Yamin, Jalan Dr. Sutomo, dan Jalan Tani Makmur, Fasilitas umum (pasar tradisional dan sekolah) serta Ruang Terbuka Hijau pada pedestrian dan koridor jalan utama; dan
- b. blok lingkungan ini diapit sebagian Gang Karya I di sebelah barat laut, sebagian Jalan Tani Makmurdan Gang PGA di sebelah barat daya, sebagian Jl. Prof M. Yamin di sebelah tenggara dan Jalan Dr. Sutomo dan Jalan Selayar di sebelah timur laut.
- (7) Blok G, dengan luas area blok adalah 6,86 Ha.
- a. rencana peruntukan lahan pada blok ini sebagian besar diperuntukkan bagi fungsi permukiman, perdagangan dan jasa pada koridor Jalan Dr. Sutomo, fasilitas umum (sarana peribadatan dan sarana pendidikan) serta Ruang Terbuka Hijau pada beberapa lokasi; dan
- b. blok lingkungan ini diapit sebagian gang karya A di sebelah barat laut, sebagian gang PGA di sebelah barat daya, gang karya I di sebelah tenggara dan Jalan Dr. Sutomo di sebelah timur laut.
- (8) Blok H, dengan luas area blok adalah 16,83 Ha.
- a. Rencana peruntukan lahan pada blok ini sebagian besar diperuntukkan bagi fungsi permukiman, perdagangan dan jasa pada koridor Jalan Tani Makmur, fasilitas umum (sarana peribadatan dan sarana pendidikan) serta Ruang Terbuka Hijau pada beberapa lokasi; dan
- b. blok lingkungan ini diapit sebagian Jalan Prof. M. Yamin di sebelah barat laut, sebagian Jalan Tani Makmur di sebelah barat daya, Jalan Karna Sosial di sebelah tenggara dan Jalan Selayar di sebelah timur laut.
Bagian Kedua
Rencana Struktur Peruntukan Kawasan
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 11

- (1) Rencana struktur peruntukkan kawasan RTBL Bundaran Kota Baru terdiri atas struktur peruntukan lahan makro dan struktur peruntukan lahan mikro, peruntukan fungsi lantai dasar dan lantai atas.
- (2) Rencana struktur peruntukan lahan makro dan lahan mikro pada kawasan perencanaan dibagi kedalam beberapa struktur fungsional utama yaitu :
- a. pengembangan fungsi Kampung Budaya sebagai pusat aktivitas kawasan dimanaperuntukan lahan makro berupa fungsi budaya dan wisata dengan peruntukan lahan mikro yaitu bangunan rumah adat, museum, konvensi, toko souvenir, kuliner, teater terbuka, dan plaza;
- b. peruntukan lahan perkantoran pemerintahan dengan peruntukan lahan mikro berupa kantor pemerintahan, fasilitas umum dan sosial serta fasilitas peribadatan; dan
- c. peruntukan lahan ruang terbuka dan ruang terbuka hijau dengan peruntukan lahan mikro berupa taman, open spcae (plaza) dan fungsi olahraga;
- d. peruntukan lahan mix use dengan peruntukan lahan mikro berupa hotel, homestay, café dan resto, travel agent, bank, dan money changer;
- e. peruntukan lahan hunian campuran dengan peruntukan lahan mikro berupa hunian, café dan resto, homestay, distro, sentra kerajinan, dan mini market;
- f. peruntukan perdagangan dan jasa dengan peruntukan lahan mikro berupa pasar tradisional, rumah toko, bank, mini market, bengkel dan rumah makan;
- g. peruntukan lahan pendidikan dengan peruntukan lahan mikro berupa sekolah, madrasah, kantin dan halaman; dan
- h. peruntukan lahan permukiman dengan peruntukan lahan mikro berupa hunian, warung dan toko dan fasilitas sosial dan peribadatan.
- (3) Rencana struktur peruntukan lantai dasar dan lantai atas diarahkan sebagai tanggapan atas meningkatnya kebutuhan fungsi ruang secara vertikal untuk memenuhi perkembangan pada kawasan RTBL
Bagian Ketiga Rencana Intensitas Pemanfaatan lahan
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 12

- a. ketinggian bangunan pada blok A adalah 1-5 lantai dengan tinggi puncak bangunan maksimal 30 meter dari lantai dasar, kecuali bangunan ibadah, dan bangunan monumental;
- b. ketinggian bangunan pada blok B adalah 1-3 lantai dengan tinggi puncak bangunan maksimal 15 meter dari lantai dasar;
- c. ketinggian bangunan pada blok C adalah 1-2 lantai dengan tinggi puncak bangunan maksimal12 meter dari lantai dasar;
- d. ketinggian bangunan pada blok D adalah 1-5 lantai dengan tinggi puncak bangunan maksimal 30 meter dari lantai dasar;
- e. ketinggian bangunan pada blok E adalah 1-3 lantai dengan tinggi puncak bangunan 15 meter dari lantai dasar, kecuali bangunan ibadah;
- f. ketinggian bangunan pada blok F adalah 1-4 lantai dengan tinggi puncak bangunan maksimal 20 meter dari lantai dasar;
- g. Ketinggian bangunan pada blok G adalah 1-4 lantai dengan tinggi puncak bangunan maksimal 20 meter dari lantai dasar; dan
- h. ketinggian bangunan pada blokH adalah 1-2 lantai dengan tinggi puncak bangunan maksimal 12 meter dari lantai dasar.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 13

- a. KLB pada Blok A maksimal adalah 3.0, dianjurkan 2.4;
- b. KLB pada Blok B maksimal adalah 2.1, dianjurkan 1.4;
- c. KLB pada Blok C maksimal adalah 1.2, dianjurkan 0.6;
- d. KLB pada Blok D maksimal adalah 3.0, dianjurkan 1.8;
- e. KLB pada Blok E maksimal adalah 2.1, dianjurkan 1.4;
- f. KLB pada Blok F maksimal adalah 3.2, dianjurkan 2.4;
- g. KLB pada Blok G maksimal adalah 1.2, dianjurkan 0.6; dan
- h. KLB pada Blok H maksimal adalah 1.2, dianjurkan 0.6.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 14

- a. KDB pada kawasan permukiman adalah 40-60 %;
- b. KDB pada kawasan budaya dan perkantoran 40-60 %;
- c. KDB pada kawasan komersil (perdagangan dan jasa) adalah 70-80 %; dan
- d. KDB pada kawasan ruang terbuka hijau adalah 0-10 %.
Bagian Keempat Rencana Tata Bangunan
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 15

- a. garis sempadan muka bangunan pada koridor jalan sultan syahrir minimal 45 meter;
- b. garis sempadan muka bangunan pada koridor jalan prof. m. yamin minimal 23 meter;
3. garis sempadan muka bangunan pada koridor jalan dr. sutomo minimal
- c. 16,5 meter;
- d. garis sempadan muka bangunan pada koridor jalan selayar minimal 15 meter;
- e. garis sempadan muka bangunan pada koridor jalan karna sosial minimal 15 meter;
- f. garis sempadan muka bangunan koridor jalan tani makmur minimal 15 meter;
- g. garis sempadan muka bangunan koridor jalan urai bawadi minimal 15 meter;
- h. garis sempadan muka bangunan koridor jalan pulau we minimal 16 meter;
- i. garis sempadan muka bangunan koridor jalan andalas minimal 16 meter;
- j. garis sempadan muka bangunan koridor jalan krakatau minimal 16 meter;
- k. garis sempadan muka bangunan koridor jalan enggano minimal 16 meter;
- l. garis sempadan muka bangunan koridor jalan madura minimal 16 meter;
- m. garis sempadan muka bangunan koridor jalan timor minimal 16 meter;
- n. garis sempadan muka bangunan koridor jalan sumbawa minimal 16 meter;
- o. garis sempadan muka bangunan koridor jalan flores minimal 16 meter;
- p. garis sempadan muka bangunan koridor jalan seram minimal 16 meter; dan
- q. garis sempadan muka bangunan koridor jalan alor minimal 16 meter.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 16

Untuk itu sempadan samping dan belakang bangunan ditentukan minimal selebar 2 meter, sedangkan pada setiap penambahan lantai jarak bebas di atasnya ditambah 0,5 meter dari jarak bebas lantai di bawahnya. hal ini bertujuan untuk menjaga penghawaan dan pencahayaan masing-masing bangunan dan keamanan dan keselamatan bangunan, selain itu ruang tersebut dapat digunakan untuk jalur sirkulasi internal kavling dan jalur darurat apabila terjadi kebakaran.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 17

- (1) Elevasi/peil lantai dasar dengan ketinggian 50 cm ditentukan bagi seluruh bangunan pada kavling ruko, ketentuan ini dibuat untuk kepentingan pejalan kaki dengan tujuan untuk memberikan kedekatan secara fisik dan visual dengan bangunan yang dikunjungi atau dilewati.
- (2) Elevasi/peil lantai dasar dengan ketinggian 75 cm ditentukan bagi seluruh bangunan pada kavling hunian rumah deret dengan tujuan agar tercipta pembedaan yang jelas antara ruang dalam dan ruang luar hunian sehingga konsep privat-publik dapat terjaga sehingga fungsi hunian sebagai tempat tinggal dapat berjalan dengan baik.
- (3) Elevasi/peil lantai dasar dengan ketinggian 100 cm ditentukan bagi:
- a. seluruh bangunan pada blok bangunan khusus yang terdiri atas bangunan sudut dan bangunan sayap/pendamping bangunan sudut;
- b. bangunan peribadatan; dan
- c. seluruh bangunan pada area komersial.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 18

Orientasi bangunan di sepanjang koridor ini ditetapkan ke arah muka, atau tegak lurus menghadap ke jalan kecuali bangunan-bangunan pada kawasan bundaran diarahkan ke arah pusat bundaran Kota Baru, bangunan yang terletak di atas kapling yang miring terhadap jalan tetap dianjurkan agar membangun sisi muka yang sejajar jalan. Untuk bangunan berada di sisi persimpangan jalan atau bangunan sudut di anjurkan untuk menghadap ke dua arah jalan, secara detail rencana orientasi bangunan adalah:
- a. bagian belakang bangunan yang berbatasan dengan permukiman, orientasinya juga harus diarahkan ke permukiman artinya pada bagian tersebut harus dibuat rancangan dengan akses dan bukaan menghadap ke arah permukiman. Tidak diperkenankan membuat tembok pasif atau pagar yang membelakangi permukiman tersebut;
- b. bangunan yang dikelilingi oleh jalan, maka orientasinya diarahkan ke masing-masing jalan yang mengelilinginya;
- c. bangunan-bangunan yang diarahkan sebagai identity di pertemuan jalan, orientasi bangunan dan atap bangunannya agar dipertimbangkan terhadap kesatuan komposisi bangunan dan ruang luar di sekitar pertemuan jalan tersebut; dan
- d. arah pandangan suatu orientasi, sedapat mungkin mengarah pada tempat-tempat yang penting atau ramai dikunjungi masyarakat, jadi tidak hanya jalan-jalan utama yang terletak di depan bangunan saja yang bisa dijadikan arah orientasi, tetapi lokasi lain yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai media orientasi juga dapat digunakan.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 19

Bentuk dasar bangunan dipertimbangkan dari berbagai segi, baik segi kebutuhan ruangnya sendiri ataupun dari ekspresi budaya dan nilai-nilai arsitektur setempat menciptakan citra kawasan sebagai salah satu pusat kawasan pengembangan budaya khas Kalimantan Barat dengan segala aktivitas pendukungnya, rancangan bangunan di dalam kawasan perencanaan ini menjadi salah satu faktor yang penting yang perlu diperhatikan.
Penetapan bentuk dan posisi massa bangunan harus mempertimbangkan bahaya kebakaran dan banjir, oleh karena itu rencana tata letak massa bangunannya adalah:
- a. sederhana, cenderung simetris, seragam dan membentuk satu kesatuan;
- b. sisi panjang bangunan tegak lurus terhadap koridor jalan khusus untuk kawasan sekitar Jalan Sultan Syahrir; dan
- c. untuk kawasan selain kawasan sekitar Jalan Sultan Syahrir bentuk susunan massa bangunan diarahkan berbentuk perimeter blok.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 21

Selubung bangunan diharapkan memberikan kesan khusus terhadap kawasan ini, sehingga mampu memberikan suatu pemandangan tersendiri bagi yang melihatnya, selain itu perlu dipertimbangkan ornamen-ornamen yang dipakai supaya disesuaikan dengan lingkungan setempat. Selubung bangunan harus mencirikan kualitas rancangan arsitektur tropis-basah, yang dirancangkan dalam kualitas bukaan penghawaan dan cahaya, bentuk atap serta material finishing yang tahan terhadap panas matahari dan udara lembab.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 22

Garis langit merupakan garis titik tertinggi bangunan yang terbentuk oleh perbedaan ketinggian masing-masing bangunan pada tiap-tiap zona yang direncanakan, perbedaan ketinggian ini bertujuan untuk menciptakan suasana ruang yang menarik dan tidak monoton. Karena dengan terbentuknya garis langit yang tepat terjadi kesan ruangan yang dinamis.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 23

Rencana arsitektur bangunan ini mengembangkan langgam (gaya) arsitektural khas Kalimantan Barat pada umumnya yaitu arsitektur tradisional suku dayak dan suku melayu, setiap bangunan menampilkan ornamen-ornamen khas Kalimantan Barat yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi, penerapannya dapat dilakukan seperti pada street furnitures dan bangunan-bangunan budaya berupa detail-detail yang bersifat aksentuasi.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 24

- (1) Peraturan bangunan berkaitan dengan konsep penggunaan bahan bangunan eksterior untuk kawasan perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan karakter langgam arsitektur lokal meliputi pengembangan ornamen, facade dan sebagainya yang bercirikan corak lokal. Untuk bahan bangunan diupayakan menggunakan bahan dari material yang kuat dan tidak rentan terhadap bencana alam dengan memperhatikan ketentuan corak lokal.
- (2) Penggunaan bahan bangunan diupayakan semaksimal mungkin menggunakan bahan bangunan lokal seta/kayu, bahan bangunan produksi dalam negeri/tempat, dengan kandungan lokal minimal 60%. Penggunaan bahan bangunan harus mempertimbangkan keawetan dan kesehatan dalam pemanfaatan bangunannya. Bahan bangunan yang dipergunakan harus memenuhi syarat-syarat teknik sesuai dengan fungsinya, seperti yang dipersyaratkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang spesifikasi bahan bangunan yang berlaku.
- (3) Penggunaan bahan bangunan yang mengandung racun atau bahan kimia yang berbahaya, harus mendapat rekomendasi dari instansi terkait dan dilaksanakan oleh ahlinya. Pengecualian penggunaan menggunakan bahan bangunan lokal seta/kayu, bahan bangunan produksi dalam negeri/tempat, dengan kandungan lokal minimal 60% harus mendapat rekomendasi dari Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 25

Signage atau tanda untuk kawasan perencanaan direncanakan sebagai berikut:
- a. identitas, sebagai pengenal/karakter lingkungan dan sebagai titik referensi/orientasi pergerakan masyarakat dapat berupa Landmark . Rancangan tanda untuk identitas lingkungan ini untuk setiap blok berbeda-beda, namun dapat menjadi bagian dari rancangan bangunan;
- b. nama bangunan, memberi tanda identitas suatu bangunan yang dapat dibarengi dengan petunjuk jenis kegiatan yang ada di dalamnya. Jenis ini dapat berupa papan identitas, atau tulisan yang ditempel pada selubung bangunan. Tanda untuk nama bangunan tidak boleh mengganggu pandangan terhadap kualitas selubung bangunan, tidak boleh melebihi/mengganggu domain public;
- c. petunjuk sirkulasi, sebagai rambu lalu-lintas, sekaligus sebagai pengatur dan pengarah dalam pergerakan. Untuk rambu-rambu lalu lintas disesuaikan dengan standart bentuk dan penempatannya;
- d. komersial/reklame, sebagai publikasi atas suatu produk, komoditi, jasa, profesi atau pelayanan tertentu. Jenis ini dapat berupa papan tiang, ikon, baliho, spanduk umbul-umbul dan balon. Beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan adalah: Estetis dan pemasangannya tidak mengganggu keamanan dan keselamatan serta konstruksinya memenuhi syarat teknis, Pemasangan reklame dalam persil tidak boleh melewati batas Damija, konstruksinya kuat dan ukurannya tidak merusak selubung bangunan, pada koridor jalan dan ruang luar lainnya harus estetis, dapat memperkuat identitas lingkungan dan tidak merusak konsentrasi pemakai jalan. Pada median hanya dipasang reklame yang bersifat sementara pada tiang lampu yang telah disediakan; dan
- e. informasi, sebagai tempat untuk informasi kegiatan atau keteranganketerangan kondisi/keadaan lingkungan. Papan informasi yang menerangkan kedudukan kawasan serta informasi lingkungan diletakkan pada setiap blok berdekatan dengan tempat pemberhentian kendaraan/halte. Papan informasi ini dapat sekaligus digunakan untuk menempelkan koran umum.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 26

Jika diindikasikan terjadi penurunan kualitas bangunan/ lingkungan maka dibelakukan upaya untuk mengembangkan penanganan terhadap bangunan dan lingkungan meliputi:
- a. proses Urban Revitalization meliputi upaya revitalisasi bangunan ## BAB VI
RENCANA INVESTASI
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 45

- (1) Kegiatan pelaksanaan RTBL kawasan Bundaran Kota Baru dilakukan oleh pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Povinsi Kalimantan Barat, dan masyarakat Kota Pontianak.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), seluruh kegiatan pembangunannya harus mengacu kepada panduan Tata Bangunan dan Lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat melalui pembangunan fisik bangunan di dalam lahan yang dikuasainya, termasuk pembangunan ruang terbuka hijau, ruang terbuka, dan sirkulasi pejalan kaki dengan tetap mengacu pada syarat dan ketentuan berlaku.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 46

Sekenario rencana investasi yang akan dilakukan kawasan perencanaan mencangkup 3 (tiga) tahapan:
- a. tahap I: pembentukan citra kawasan dan blok-blok dalam kawasan dengan pendefinisian fungsi ruang yang jelas, pencirian dengan aksesori lokal pada bangunan dan kelengkapan pedestrian path, dan ruang sirkulasi manusia dan kendaraan yang mendukung fungsi ruang, serta sosialisasi kepada pengguna ruang;
- b. tahap II: pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan pengguna ruang dalam kawasan, terutama fasilitas vital yang belum terdapat di kawasan perencanaan seperti jaringan air bersih, pengelolaan persampahan, tempat pembuangan sampah dan lampu penerangan; dan
- c. tahap III: peningkatan kualitas lingkungan kawasan untuk mendukung fungsi ruang dengan pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan perkotaan sesuai dengan fungsi ruangnya.
BAB V - RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN
Pasal 47

- (1) Hal-hal yang terkait dengan rencana investasi adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat/provinsi/kota, kalangan dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Investasi dimaksudkan bisa dalam bentuk fisik bangunan, dan sarana prasarana, maupun dalam bentuk non fisik seperti kampanye dan publikasi, promosi investasi, sosialisasi masyarakat, fasilitas pembiayaan, advokasi/mediasi dan bantuan teknis, penetapan sebagai objek kunjungan wisata, serta penyelenggaraan event di kawasan RTBL.
BAB VII - KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 48

- (1) Setiap penyelenggaraan pembangunan gedung atau pengembangan sub kawasan yang berada pada kawasan RTBL yang memenuhi kriteria penyusunan analisis dampak lingkungan hidup, harus mengikuti ketentuan dalam peraturan ini.
- (2) Setiap penyelenggaraan pembangunan gedung atau pengembangan sub kawasan yang berada pada kawasan RTBL yang memenuhi kriteria penyusunan amdal harus dilakukan penyusunan analisis dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan/upaya pemantauan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Partisipasi Masyarakat
BAB VII - KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 49

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan rencana adalah:
- a. pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan berlaku;
- b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan ;
- c. penyelenggaraan kegiatanpembangunan berdasarkan rencana;
- d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain untuk tercapainya pemanfaatan kawasan yang berkualitas; pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana.
- e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana
- f. pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknik dalam pemanfaatan ruang; dan
- g. kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan kawasan.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan rencana adalah:
- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kawasan, termaksud pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan; dan
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban dalam kegiatan pemanfaatan ruang kawasan dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang kawasan.
BAB VIII - PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAWASAN
Pasal 50

- (1) Pengendalian pelaksanaan dimaksud untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan berdasarkan rencana tata bangunan dan lingkungan dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas dan berkelanjutan. Ketentuan pengendalian pelaksanaan diharapkan dapat:
- a. menjamin pelaksanaan kegiatan berdasarkan dokumen RTBL;
- b. menjamin pemanfaatan investasi dan optimalisasi nilai investasi;
- c. menghindari terbengkalainya pembangunan karena investasi yang dilakukan tidak berjalan semestinya; dan
- d. menarik investasi lanjutan dalam pengelolaan lingkungan setelah masa konstruksi.
- (2) Penilaian pelaksanaan kawasan RTBL didasarkan pada beberapa pertimbangan yang meliputi 3 (tiga) aspek yaitu:
- a. aspek daya dukung lingkungan:
1. untuk menjamin tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan;
2. untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kegiatan; dan
3. untuk menghindari konflik antar kawasan.
- b. aspek fungsional:
1. diupayakan untuk dapat menarik lebih banyak investasi; dan
2. untuk meningkatkan keunggulan komparatif dari tiap blok kawasan yang dikembangkan.
- c. aspek demand:
1. mempertimbangkan indikasi kegiatan yang dikembangkan; dan
2. mempertimbangkan indikasi karakteristik investor yang akan ditarik untuk berinvestasi di dalam blok kawasan tersebut.
Bagian Kedua
Ketentuan Pengendalian Pelaksanaan Kawasan RTBL
BAB VIII - PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAWASAN
Pasal 51

- (1) Adapun Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan diantaranya penetapan peraturan zonasi dan proses perizinan.
- (2) Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
- (3) Izin dalam pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam UndangUndang Penataan Ruang diatur oleh Pemerintah Kota Pontianak berdasarkan kewenangan dan ketentuan peraturan perundangundangan, disamping itu dalam hal perizinan pemerintah dapat membatalkan izin apabila melanggar ketentuan yang berlaku.
- (4) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh pemerintah daerah Kota Pontianak sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (6) Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh pemerintah daerah Kota Pontianak sesuai dengan kewenangannya masing-masing, pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi adminstratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.
Bagian Ketiga
Instansi Pengendalian dan Pengelola Pelaksanaan Kawasan RTBL
BAB VIII - PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAWASAN
Pasal 52

- (1) Pengendalian dan pengelolaan tata bangunan dan lingkungan dilakukan oleh dinas teknis terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sesuai kewenangan yang ditetapkan, dan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Dinas teknis terkait yang bertanggungjawab terhadap proses pengendalian dan pengelolaan, mengacu pada seluruh dokumen yang dituangkan dalam peraturan walikota ini, buku rencana, dan dokumen lain yang menjadi satu kesatuan dari peraturan ini.
- (3) Pelibatan peran serta masyarakat secara formal dalam bentuk Forum koordinasi tata bangunan dan lingkungan yang terdiri dari unsur-unsur dari dinas/instansi teknis terkait, kelembagaan kawasan RTBL dan stakeholder lain yang peduli dengan permasalahan pembangunan di Kota Pontianak.
- (4) Fungsi forum koordinasi sebagaimana dimaksdu dalam ayat (3), bertugas :
- a. menyusun pengaturan (izin mendirikan bangunan dan lain-lain) dalam Peraturan Daerah serta kelembagaan dan operasionalnya di masyarakat;
- b. mensosialisasikan aturan bersama-sama masyarakat terkait;
- c. melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran akan hak, kewajiban dan peran serta dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan (pendataan, sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan);
- d. pendampingan pembangunan (bangunan dan lingkungan), penyediaan bangunan/rumah percontohan, bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang sehat dan serasi; dan
- e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan aturan tata bangunan dan lingkungan melalui mekanisme yang berlaku.
BAB IX - ATURAN INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 53

- (1) Untuk mendorong perkembangan kawasan RTBL sesuai dengan arahan kebijakan yang telah ditetapkan, perlu dikenakan upaya insentif dan disinsentif.
- (2) Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan.
- (3) Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan, penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan supaya pemanfaatan ruang yang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah di tetapkan.
- (5) Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:
- a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
- b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
- c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
- d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (6) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:
- a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
- b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (7) Insentif dan disinsentif dalam penataan bangunan dan lingkugan diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 26 Agustus 2016
WALIKOTA PONTIANAK,
Ttd.
SUTARMIDJI
Diundangkan di Pontianak pada tanggal 26 Agustus 2016
Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,
Ttd.
ZUMYATI
BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 40