UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 1967
Tentang PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENDAPATAN 1944, PAJAK KEKAYAAN 1932 DAN PAJAK PERSEROAN 1925
Berlaku: 8 TAHUN 1967
N/A
Preamble

Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan stabilitasi ekonomi, penerimaan pajakpajak pada umumnya, pajak langsung pada khususnya harus ditingkatkan sesuai dengan kemampuan rakyat, rasa keadilan serta kebutuhan pengeluaran Negara;
- b. bahwa tata cara pemungutan menurut ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 dan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 yang berlaku pada dewasa ini kurang menjamin kelancaran serta ketertiban pemungutan pajak-pajak langsung tersebut di atas;
- c. bahwa dengan tidak mengurangi urgensi dan sambil menunggu adanya Undang-undang Pokok Perpajakan, demi untuk mengamankan penerimaan pajak-pajak langsung, maka perlu diadakan tata cara pemungutan yang lebih effektif dan effisien, yang mencerminkan kegotong-royongan Nasional.
- d. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas dianggap perlu segera diadakan perubahan dan penyempurnaan tata cara pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925.
Mengingat:
- a. Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
- b. Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966 pasal 49;
- c. Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Perpu No. 2 tahun 1965 yo. Peraturan Menteri Iuran Negara R.I. No. P.Pd. 1-1-12 tahun 1966 tanggal 24 Maret 1966;
- d. Ordonansi Pajak Kekayaan 1932, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 24 tahun 1964 Lembaran Negara 1964 No. 115.
- e. Ordonansi Pajak Perseroan 1925, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Perpu No. 2 tahun 1965 jo. Peraturan Menteri Iuran Negara RI No. P. Ps. 1-1-5 tahun 1966 tanggal 24 Maret 1966;
- f. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967.
Dengan Persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG-ROYONG,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENDAPATAN 1944, PAJAK KEKAYAAN 1932 DAN PAJAK PERSEROAN 1925
N/A
Pasal 2

Yang dimaksud dengan tata cara Menghitung Pajak Sendiri (M.P.S.) dan Menghitung Pajak Orang Lain (M.P.O.) tersebut pada pasal 1 diatas ialah:
- a. Menghitung Pajak Sendiri (M.P.S.) ialah tata cara, dimana wajib pajak menghitung dan membayar sendiri jumlah pajak-pajak; Pendapatan/Kekayaan/Perseroan yang menurut ordonansi-ordonansi pajak yang bersangkutan terhitung dalam suatu masa pajak.
- b. Dalam rangka pelaksanaan tata cara Menghitung Pajak Sendiri (M.P.S.) tersebut diatas, dapat ditunjuk orang/badan lain, yang melakukan perhitungan dan pembayaran pajak-
pajak yang menurut ordonansi-ordonansi pajak yang bersangkutan terhutang dalam suatu masa pajak. Tata cara ini dinamakan Menghitung Pajak Orang Lain (M.P.O.).
N/A
Pasal 3

Hal-hal yang menyangkut sanksi-sanksi diatur menurut perundang-undangan yang berlaku.
N/A
Pasal 4

Pelaksanaan dari perubahan dan penyempurnaan tata cara pemungutan pajak-pajak seperti dimaksudkan dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
N/A
Pasal 5

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 26 Agustus 1967
Ttd.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO
Jenderal T.N.I.
Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 26 Agustus 1967
PRESIDIUM KABINET AMPERA;
Sekretaris,
Ttd.
SUDHARMONO S.H.
Brig. Jen. T.N.I.
PENJELASAN
Pasal 2

- I. USAHA-USAHA PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN TATA CARA PEMUNGUTAN YANG BARU.
1. Menyadari akan kelemahan-kelemahan dan keberatan psykhologis dari para wajib pajak sebagaimana dikemukakan di atas, maka dipandang perlu untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya melaksanakan tata cara pemungutan pajak yang lebih sempurna, yang lebih effektif dan effisien dan yang mencerminkan pula kegotongroyongan nasional, sambil menunggu adanya Undang-undang Pokok Perpajakan. Tata cara itu ialah:
- a. Menghitung Pajak Sendiri (M.P.S.).
- b. Menghitung Pajak Orang lain (M.P.O.).
2. Dalam tata cara Menghitung Pajak Sendiri (M.P.S.), kegiatan pemungutan pajak dialihkan kepada masyarakat sendiri, dimana kepada para wajib pajak diberikan kewajiban untuk:
- a. menghitung sendiri besarnya pendapatan/kekayaan/laba.
- b. menghitung sendiri pajak-pajak pendapatan/kekayaan/ perseroan yang terhutang dan menyetorkannya secara berkala kepada Kas Negara, tanpa campur tangan dari aparatur pajak.
- c. Dalam tata cara ini, maka sistim Ketetapan Sementara yang banyak dirasakan keberatannya oleh masyarakat akan ditiadakan.
Kegiatan aparatur pajak akan terbatas pada:
- a. pemberian penerangan dan penjelasan kepada wajib pajak.
- b. melakukan penelitian atas ketertiban dan kelancaran penyetoran/pembayaran dan verifikasi atas kebenaran perhitungan dan penyetoran pajak setelah tahun takwim berakhir.
3. Cara Menghitung Pajak Sendiri (M.P.S.) belum seluruhnya dapat menampung penyerasian antara waktu pembayaran pajak dengan saat dimana para wajib pajak berada dalam kemampuan membayar pajak, satu dan lain dihubungkan dengan keadaan likwiditasnya. Pajak harus dibayar dengan uang, dan karenanya sedapat mungkin saat pembayaran pajak harus diserasikan dengan saat tersedianya likwiditas pada wajib pajak. Dalam hubungan ini dan dalam rangka melengkapi tata cara
Menghitung Pajak Sendiri (M.P.S.) perlu diadakan tata cara Menghitung Pajak Orang lain (M.P.O.). Dalam tata cara M.P.O. ini, orang-orang atau badan-badan yang tertentu (kolektif) oleh Kepala Inspeksi Pajak dapat ditunjuk untuk menghitungkan, memotongkan dan menyetorkannya ke Kas Negara pajak-pajak pendapatan/perseroan dari wajib pajak lain, yang melakukan hubungan kegiatan usaha dengan orang-orang atau badan-badan tersebut. Kedudukan orang atau badan yang ditunjuk itu, hanya semata-mata sebagai kolektor pajak, sebagaimana halnya dengan kedudukan majikan yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan pajak yang terhutang atas upah/gaji yang diperoleh buruhnya/pegawainya dan, penyetorannya ke Kas Negara. Dengan cara M.P.O. ini diperoleh keuntungan:
- a. pemotongan pajak dilakukan pada saat wajib pajak dalam keadaan mampu membayar;
- b. merupakan suatu pembayaran pajak yang "tidak terasa" oleh wajib pajak;
- c. pembayaran pajak yang "tidak terasa" itu, merupakan jumlah yang akan diperhitungkan dengan pajak yang akhirnya terhutang (kompensasi), sehingga merupakan pengurangan beban pajak dari yang bersangkutan.
4. Cara M.P.O. dan M.P.S. ini dalam pelaksanaannya mencerminkan kegotong-royongan Nasional, karena pada penetapan dasar-dasar pemungutannya dan besarnya persentase pemungutan terlebih dahulu diadakan pertemuan dan musyawarah dengan organisasi-organisasi pengusaha-pengusaha (O.P.S.). Tata cara M.P.O. ini sekarang telah dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan persetujuan para wajib pajak dan mendapat sambutan yang baik dari yang bersangkutan.
- II. PELAKSANAAN TATA CARA PEMUNGUTAN YANG BARU (M.P.S. DAN M.P.O.).
1. Akan diadakan suatu penerangan dan penjelasan kepada seluruh masyarakat dengan mempergunakan alat-alat mass media yang tersedia sesuai dengan kemampuan.
2. Meskipun pada dasarnya setiap, orang yang bertempat tinggal di Indonesia adalah wajib pajak subyektif untuk Pajak Pendapatan dan Pajak Kekayaan namun yang menjadi wajib pajak obyektip (wajib bayar) hanya terbatas kepada mereka yang memiliki pendapatan/kekayaan di atas suatu batas pendapatan/kekayaan yang ditentukan secara berkala yang disesuaikan dengan kemampuan rakyat, rasa keadilan serta kebutuhan pengeluaran Negara.
3. Di dalam pelaksanaan M.P.S. dan M.P.O. ini akan diberikan prioritas kepada para wajib bayar yang besar dan mampu dan tidak akan meliputi rakyat-rakyat kecil yang sudah cukup menderita.
PENJELASAN
Pasal 3

Pasal-pasal yang berhubungan dengan sanksi-sanksi di bidang perpajakan adalah antara lain:
- a. Pajak Pendapatan:
2. -pasal 11 ayat (3)
3. -pasal 14d ayat (2)
4. -pasal 23 ayat (1)
5. -pasal 24
6. -pasal 26
7. -pasal 28
- b. Pajak Kekayaan:
9. -pasal 27 ayat (5)
10. -pasal 36 ayat (1)
11. -pasal 42
12. -pasal 60
13. -pasal 61
14. -pasal 63
- c. Pajak Perseroan:
16. -pasal 23 ayat (1)
17. -pasal 33 ayat (1)
18. -pasal 47 ayat (1)
19. -pasal 48
20. -pasal 49a
21. -pasal 50
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1965 pasal 13.
PENJELASAN
Pasal 4

Dalam Peraturan Pemerintah akan diatur lebih lanjut berdasarkan suatu pola, yang menyangkut soal-soal:
- a. teknik dan prosedur pemungutan M.P.S. dan M.P.O.;
- b. cara-cara dan tempat-tempat pembayaran;
- c. bidang tata usaha;
- d. jaminan-jaminan terhadap hak dan kewajiban wajib pajak;
- e. ketentuan-ketentuan dan sanksi-sanksi yang mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan Negara, baik yang dilakukan oleh wajib pajak maupun oleh pejabat pajak.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas.