PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 43 Tahun 2016
Tentang PENGAWASAN DAN/ATAU PEREDARAN OBAT HEWAN DI KOTA PONTIANAK
Berlaku: 26 Agustus 2016
N/A
Preamble

Menimbang
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
PENGAWASAN DAN/ATAU PEREDARAN OBAT HEWAN DI KOTA PONTIANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
:
a. bahwa untuk lebih meningkatkan kesehatan dan produksi peternakan diperlukan tersedianya obat hewan yang memadai baik dari segi jumlah maupun mutu dalam pembuatan, penyediaan dan peredaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 'setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan' dan dalam Pasal 50 ayat (4) dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pembuatan, penyediaan dan peredaran obat hewan;
- c. bahwa dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat dinyatakan bahwa 'Pemberian izin usaha obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk depo dan/atau toko diberikan oleh Walikota'.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengawasan dan/atau Peredaran Obat Hewan di Kota Pontianak;
Mengingat : 1.
N/A
Pasal 18

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 65);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGAWASAN DAN/ATAU PEREDARAN OBAT HEWAN DI KOTA PONTIANAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak.
5. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.
6. Izin usaha obat hewan adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha untuk melakukan usaha di bidang pembuatan, penyediaan, peredaran, pemasukan dan/atau pengeluaran obat hewan.
7. Peredaran adalah proses kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan, pengangkutan dan/atau penyerahan obat hewan.
8. Depo atau petshop obat hewan yang selanjutnya disebut depo adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari distributor.
9. Toko obat hewan yang selanjutnya disebut toko adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan selain obat keras.
10. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara atau milik daerah, swasta atau koperasi.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud dibuatnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pengawasan dan peredaran obat-obatan hewan.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Tujuan dibuatnya Peraturan Walikota ini adalah
- a. melindungi konsumen dari obat hewan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, khasiat dan keamanannya; dan
- b. mencegah masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
- a. obat hewan dan pengawasan serta peredarannya;
- b. sanksi;
- c. pembinaan dan pengendalian; dan
- d. ketentuan penutup.
BAB III - OBAT HEWAN DAN PENGAWASAN SERTA PEREDARANNYA
Pasal 5

- (1) Berdasarkan sediaannya, obat hewan dapat digolongkan ke dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas.
BAB III - OBAT HEWAN DAN PENGAWASAN SERTA PEREDARANNYA
Pasal 6

- (1) Obat hewan yang dibuat dan disediakan dengan maksud untuk diedarkan harus memiliki nomor pendaftaran.
- (2) Untuk memiliki nomor pendaftaran, setiap obat hewan harus didaftarkan, dinilai, diuji, dan diberikan sertifikat mutu setelah lulus penilaian dan pengujian sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pengawasan atas peredaran obat hewan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB III - OBAT HEWAN DAN PENGAWASAN SERTA PEREDARANNYA
Pasal 7

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - OBAT HEWAN DAN PENGAWASAN SERTA PEREDARANNYA
Pasal 8

- (1) Setiap orang, depo dan/atau toko yang berusaha di bidang peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha peredaran obat hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang mengedarkan obat hewan:
- a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
- b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
- c. tidak diberi label dan tanda; dan
- d. tidak memenuhi standar mutu.
BAB III - OBAT HEWAN DAN PENGAWASAN SERTA PEREDARANNYA
Pasal 9

Depo dan/atau toko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya menyediakan dan mengedarkan obat hewan yang telah terdaftar dan layak pakai.
BAB III - OBAT HEWAN DAN PENGAWASAN SERTA PEREDARANNYA
Pasal 10

- (1) Depo dan/atau Toko dilarang menyediakan atau mengedarkan obat hewan yang tidak layak pakai.
- (2) Obat hewan yang tidak layak pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. sediaan obat hewan yang tidak lulus pengujian mutu berdasarkan standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah, baik pada waktu pendaftaran, sebelum beredar maupun dalam peredaran;
- b. sediaan obat hewan yang tidak diuji mutunya, sedangkan menurut ketentuan harus diuji;
- c. sediaan obat hewan yang mengalami perubahan fisik; dan
- d. sediaan obat hewan yang telah kadaluarsa.
BAB IV - SANKSI
Pasal 11

Saksi administratif dapat berupa:
- a. teguran atau peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan; dan
- c. pencabutan izin.
BAB IV - SANKSI
Pasal 12

Pencabutan izin usaha obat hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilakukan apabila:
- a. terbukti tidak mempunyai tenaga penanggung jawab teknis;
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diberikan izin usaha obat hewan tidak melakukan kegiatan;
- c. terbukti mengedarkan obat hewan ilegal;
- d. memindahkan lokasi usaha obat hewan tanpa persetujuan pemberi izin;
- e. mengalihkan izin usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- f. tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha obat hewan; dan
- g. tidak melakukan pelaporan kegiatan berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
BAB IV - SANKSI
Pasal 13

Pencabutan izin usaha obat hewan dilakukan setelah diberi peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender tidak diindahkan oleh pemegang izin.
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 14

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran obat hewan dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Peternakan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Peternakan dapat membentuk Tim untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian obat hewan di Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 26 Agustus 2016
WALIKOTA PONTIANAK, ttd
SUTARMIDJI
Diundangkan di Pontianak pada tanggal 26 Agustus 2016
PJ.SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd
ZUMYATI
BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 43