PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 4 Tahun 2016
Tentang TUNJANGAN KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU
Berlaku: 15 Februari 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
TUNJANGAN KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,
- bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan daerah; a.
- bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu memiliki beban kerja dan resiko kerja dalam penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat agar semua elemen masyarakat dapat melaksanakan aktifitas dengan baik lancar dan aman; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu; c.
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5779); 3.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 4.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 5.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 6.
- Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 45 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan 7.
Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun
2012;
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dari Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah/Produk Hukum Daerah.
6. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di ibukota Kabupaten, Kantor Kecamatan se-Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kantor Kelurahan Putussibau Kota, Kantor Kelurahan Hilir Kantor, Kantor Kelurahan Kedamin Hulu, dan Kantor Kelurahan Kedamin Hilir.
7. Pegawai non PNS selanjutnya disebut Tenaga Kontrak yang diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu sebagai bagian dari Anggota Satpol PP yang bekerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Tunjangan Khusus Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat TKSPPP adalah tunjangan diluar Tambahan Penghasilan, sebagai kompensasi beban kerja dan resiko kerja yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Polisi Pamong Praja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.
BAB 2 - TUNJANGAN KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 2

Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja untuk setiap bulan berdasarkan kehadiran atau keaktifan kerja.
BAB 2 - TUNJANGAN KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 3

Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja diberikan kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kantor Kecamatan se-Kapuas Hulu dan Kantor Kelurahan Putussibau Kota, Kantor Kelurahan Hilir Kantor, Kantor Kelurahan Kedamin Hulu, dan Kantor Kelurahan Kedamin Hilir.
BAB 2 - TUNJANGAN KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 4

Tunjangan Khusus untuk pengamanan Kantor Bupati dan Rumah Dinas Pejabat diberikan kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan tugas Pengamanan Kantor Bupati Kapuas Hulu dan Rumah Dinas Pejabat, setiap bulan berdasarkan absensi piket.
BAB 2 - TUNJANGAN KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 5

Tunjangan Khusus untuk pengamanan Dalam Kota diberikan kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan tugas pengamanan, per kegiatan pengamanan.
BAB 2 - TUNJANGAN KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 6

Besaran Tunjangan khusus Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB 2 - TUNJANGAN KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 7

- (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kabupaten yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dikenakan potongan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari.
- (2) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dan Kelurahan yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dikenakan potongan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari.
- (3) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Non Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dikenakan potongan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari.
- (4) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan tugas Pengamanan Kantor Bupati Kapuas Hulu dan Rumah Dinas Pejabat dikenakan potongan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per tidak melaksanakan piket tanpa keterangan.
- (5) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan Pengamanan Dalam Kota, diberikan berdasarkan kehadiran.
- (6) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan tugas kedinasan atau dinas Luar (DL) dikategorikan masuk kerja.
BAB 3 - CARA PENGHITUNGAN TUNJANGAN KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 8

Cara penghitungan Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja yang bekerja di Kabupaten per bulan yaitu :
TKSPPP = indeks - (∑ TMK x Rp25.000,00)
Catatan :
Indeks adalah indeks Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja yang bekerja di Kabupaten, besaran tunjangan yang di terima setiap bulan masing-masing Anggota Satpol PP.
∑ TMK adalah jumlah tidak masuk kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan.
RP25.000,00 adalah potongan Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja per hari tidak masuk kerja.
BAB 3 - CARA PENGHITUNGAN TUNJANGAN KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 9

Cara penghitungan untuk mendapatkan Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja yang bekerja di Kantor Kecamatan per bulan yaitu :
<!-- formula-not-decoded -->
Catatan :
Indeks adalah indeks Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja yang bekerja di Kantor Kecamatan, besaran tunjangan yang diterima setiap bulan masing-masing Anggota Satpol PP.
∑ TMK adalah jumlah tidak masuk kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan.
Rp20.000,00 adalah potongan Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja per hari tidak masuk kerja.
BAB 3 - CARA PENGHITUNGAN TUNJANGAN KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 10

Cara perhitungan untuk mendapatkan Tunjangan Khusus untuk Pengamanan Kantor Bupati Kapuas Hulu dan Rumah Dinas Pejabat.
<!-- formula-not-decoded -->
Catatan :
Indeks adalah indeks Tunjangan Pengamanan Kantor Bupati Kapuas Hulu dan Rumah Dinas Pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
∑ TMP adalah jumlah tidak melaksanakan piket dalam 1 (satu) bulan.
Rp15.000,00 adalah potongan Tunjangan Pengamanan Kantor Bupati Kapuas Hulu dan Rumah Dinas Pejabat.
BAB 3 - CARA PENGHITUNGAN TUNJANGAN KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 11

Tunjangan Khusus Pengamanan Dalam Kota sebesar Rp150.000,00 per kegiatan Pengamanan dan diberikan berdasarkan absensi pelaksanaan tugas.
BAB 4 - MEKANISME PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 12

1. Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan pada awal bulan berikutnya kecuali untuk bulan Desember maka dibayar pada bulan berkenaan (Desember).
2. Pembayaran Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dilengkapi dengan :
- a. Daftar perhitungan TKSPPP;
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Polisi Pamong Praja;
- c. Surat Setoran Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21;
- d. Daftar Hadir Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
BAB 4 - MEKANISME PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 13

Peneriman atas Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dikenakan pajak penghasilan yang pemotongannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB 5 - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 56 Tahun 2015 tentang Uang Pengaturan Penjagaan (UPP) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB 5 - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku sejak tanggal 15 Februari 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal
PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,
MARIUS MARCELLUS TJ.
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
TUNJANGAN KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU
- a. Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Ibukota Kabupaten
- b. Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kantor Camat dan Kantor Lurah
| NOMOR | JABATAN | BESARAN TUNJANGAN SETIAP BULAN (RUPIAH) | PEMOTONGAN TIDAK MASUK KERJA DALAM ( 1 ) HARI |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja | Rp. 1.900.000,00 | Rp. 25.000,00 |
| 2 | Pejabat Eselon IV | Rp. 1.700.000,00 | Rp. 25.000,00 |
| 3 | Staf Golongan III | Rp. 1.600.000,00 | Rp. 25.000,00 |
| 4 | Staf Golongan II | Rp. 1.300.000,00 | Rp. 25.000,00 |
| 5 | Non Pegawai Negeri Sipil | Rp. 350.000,00 | Rp. 15.000,00 |
| NOMOR | KEGIATAN | BESARAN TUNJANGAN (RUPIAH) | PEMOTONGAN TIDAK MASUK ( 1 ) HARI |
|---------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Pejabat Eselon IV | Rp. 500.000,00 | Rp. 20.000,00 |
| 2 | Staf Golongan III | Rp. 500.000,00 | Rp. 20.000,00 |
| 3 | Staf Golongan II | Rp. 400.000,00 | Rp. 20.000,00 |
- c. Tunjangan Khusus Pengamanan Kantor Bupati Kapuas Hulu dan Rumah Dinas Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
- d. Jasa pengamanan dalam kota diberikan sebesar Rp. 150.000,00 per kegiatan, diberikan berdasarkan kehadiran dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan
| NOMOR | KEGIATAN | BESARAN TUNJANGAN SETIAP BULAN (RUPIAH) | PEMOTONGAN TIDAK MASUK PIKET |
|---------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Pengamanan Kantor Bupati dan Rumah Dinas Pejabat | Rp. 350.000,00 | Rp. 15.000,00 |
Ditetapkan di Putussibau Pada Tanggal
PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,
MARIUS MARCELLUS TJ.