PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 10 Tahun 2013
Tentang PAJAK HOTEL
Berlaku: 10 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI TAMBRAUW
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PAJAK HOTEL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAMBRAUW,
- a. bahwa berdasarkan kelentuan pasal157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerinlahan Daerah sebagaimana lelah diubah lerakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, yang berbunyi pajak daerah merupakansalah salu sumber pendapalan asll daerah; a
- b. bahwa salah salu sumber pendapatan asll daerah adalah pajak holel yang berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Oaerah; b
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu diletapkan Peraturan Oaerah tentang Pajak Hotel. C.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pldana {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209; . 2 Undang-Undang Nomor28 Tahun1999tentangPenyelenggaraan Nen~:'3yang 1
5. 8ersih dan Bebas dan Korupsl. Kolusi dan Nepotlsme (lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor3851) 3 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2
6. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4288); 4 Undang·Undang Nomor32 tabun2004tentangPemer1ntahan Oaerah(lembaran
7. Negara Republlk Indones!a Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republlk IndonesiaNomor 4437) sebagalmanalelah dlubah terakhlr denganUndang·Undang Nomor12Tahun2008tentangPerubahan Alas UndangUndangNomor32 Tahun2004tentangPemerintahan Oaerah(lembaran.Negara RepubtikIndonesia Tahun2008Nomor59,TambahanIembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4844); 5 Undang- UndangNomor33 Tahun2004tentang Perimbangan Keuangan
8. antara PemerintahPusa!danPemerlntah Oaerah (lembaran Negara RI Tahun 2004Nomor 126,Tambahanlembaran NegaraRepubUk Indonesia Nomor4438); 5
Menelapkan
- 6 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw dl Propinsl Papua Barat ( lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Nomor 4940), sebagalmana telah dlubah dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw dl Proplnsi Papua Barat( lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan lembaran Negara Nomor5416); 6
- 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten1ang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahul! 2009 Nomor 130, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor5049);
- 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Repu~lIk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tarribahan Le~baran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tzhun 1983 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pldana ( Lembaran Negara RI Tahun1983Nomor36,Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3258 ), sebagaimana tetah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubdhan Ales Peraturan PemerintahNomor 27 tahun 1983tentang PelaksanaanUndang-Undang Hukum Acara Pidana ;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republlk Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 04 Tahun 2011 tentang PembentukanOrganisesldan Tata Ke~aDlnas Daerah;
Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KASUPATEN TAMSRAUW
Dan
SUPATI KASUPATEN TAMBRAUW
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL
BAB II - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK
Pasal 3

- (1) Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh holel dengan pembayaran, lermasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada aya! (1) adalah fasillas lelepon, facsimile, leleks, internet, folocopy, pelayanan cuci, seterika, transporlasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Tidak tennasuk obyek pajak sebagaiamana dimaksud pada aya! (1) adalah
:
- a. Jasa tempa! tinggal asrama yang diselengarakan oleh Pemerinlah atau Pemerintah Daerah; 2
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; b
- c. Jasa tempat !inggal di pusa! pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa lempa! linggal di rumah sakil, asrama perawa!, panli jompo, panli asuhan, dan ponti sosiallainnya yang sejenis; dan d
- e. Jasa biro perjalanan atsu perjalanan wisala yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaalkan oleh umum.
- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. .
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel,
BAB IV - WILAYAH PEMUGUTAN
Pasal 10

Pajak terulang dalam masa pajak le~adi pada saat pelayanan dlsediakan oleh holel atau pada saat pembayaran.
- -
--- --
--
-------
PEMUNGUTANDAN PENETAPANPAJAK
Bagian Kesatu
SPTPD
Pasal11
- (1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPDwajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta difanda fangani oleh wajib pajak.
- (3) SPTPD wajib disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 20 (dua puluh) han setelah berakhimya masa pajak.
Bagian Kedua
Tala Cara Pemungutan
BAB IV - WILAYAH PEMUGUTAN
Pasal 12

Wajib pajak membayar sendin pajak yang lerutang dengan berdasar1&lt;anSPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- (1) Dalam jangka waklu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan :
- a. SKPDKBdalam hal: 2
1. Jika berdasar1&lt;an hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; , 1
2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampikan padawaktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 2
3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. 3
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap menyebabkan penambahanpajak yang terutang. b
- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan lidak ada kredit pajak. C
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a aflgka 1 dan angka 2 dlkenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua parsen) sebelum dihitung dari pajak kurang atau ter1ambatdibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh ampat) bulan dihilung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terulang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kel&lt;uranganpajak tersebut.
r-
-
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melapockan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemerlksanaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tertambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empal) bulan terhitung sejak saat terulangnya pajak.
Ketentuan lebih lanjut mengenai lata cara pengisian, penerbitan, penyampaian SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
STPD
Pasal
15
- (1) Bupati alau pejabat dapat menerbitkan STPD jika :
- a. Pajak dalam tahun be~alan tidak atau kurang dibayar. 2
- b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah Mung. . b
- c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga danJataudenda.
a
- (2) Jumlah kekurangan pajak lerutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) seliap bulan untuk jangka waklu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat lerutangnya pajak. a
BASVII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
- (1) Bupali alau pejabal menenlukan langgal jalvh tempo pembayaran dan penyeloran pajak yang terutang paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhimya masa pajak.
- (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, sural keputusan pembetulan, surat kepulusan keberalan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak, yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waklu paling lama 1(satu) bulan sejak tanggaJ diterbitkan.
- (3) Bupali alau pejabat atas permohonan waJibpajak selelah memenuhi persyaralan yang ditentukan dapal memberikan persetujuan kepada wajib pajak unluk mengangsur alau menunda pembayaran pajak, denga~ dikenakan bunga sebesar 2%( dua persen) sebulan.
- (4) Wajib pajak yang lelah melakukan pembayaran atau penyeloran pajak alas pajak yang terutang diberikan SSPD.
----------
.
- (5) Kelentuan lebih lanjut mengenai lata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Pajak yang terutang berdasarken SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditilgih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa cfllaksanakan berdasarksn peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 22

- (1) Bupali berdasarkan pennohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak.
- (2) Ketenluan lebih lanjul mengenai tala cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialur dengan Peraturan BupalL
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSIADMINSTRTIF
- (1) Alas pennohonan wajib pajak atau karena jabalannya, Bupali atau pejabal dapal membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, alau STPD, SKPDN alau SKPDlB yang daJam penerbilannya lerdapal kesalahan lulis dan/alau kesalahan hitung dan/alau kekeliruan penerapan ketent'Jan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
--
--
-- ----------
-
-
-
-
-
•
,
- (2) Bupati atau pejabat dapat:
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menunn peraturan perundang-undangan perpajakan daerdh, aalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak alau bukan kerena kesalahannya; 2
- b. mengurangkan atau membatatkan SKPDKB, SKPDKBT, atau $TPD, SKPDN atau SKPDLB yang Udakbenar; b
- c. mengurangkan atau membalalkan STPD; c
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanzkan atau dilerbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang dilenlukan; dan d
- e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar pajak atau kondisi tertenlu objek pajak.
- (3) Kelenluan lebih lanjul mengenai tala cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrtif dan pengurangan atau pembalatan ketelapan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
PENGEMBALIAN KELESIHAN PEMBAYARAN
- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapal mengajukan permohonan pengembalian kepada Supali.
- (2) Supati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan unluk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada aya! (1) dilakukan dalam jangka wektu paling lama 2 (dua) butan sejak diterbitkannya SKPDLB. (5
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan selelah lewat 2 (dua) bulan Bupati mernbenkan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai lata cara pengembalian kelebihan pajak dialur dengan Peraturan Bupali.
BABXII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal25
- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa seteJahmelampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak TT]elakukantindakan pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedalauwarsa penagihan pajak sebagaimana dil~aksudkan pada ayat (1) tertangguh apabila : (2}
- a. Di!erbilkan surat teguran dan/atau surat paksa, atau 2
- b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung. b
- (3) DaJamhal diterbitkan surat teguran dan/atau sural paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejaK tan9gal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa. (3)
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerinlah Daerah.
7. (S} Pengakuan .ulang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada aya! (2) hUruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak. (5)
Pasat 26
- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan kedaluwarsa dapat dihapuskan.
sudah
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piulang pajak yang sudah kedaluawrsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (2}
- (3) Ketentuan lebih :anJutmengenai tata cara pengapusan plutang pajak sudah kedaluwarsa dengan peraturan BupatL (3)
diatur
BAB XIII
Pasal 30

- (i) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Oaerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidlkan tindak pidana dibldang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada aya! (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, meneli!i keterangan atau laporan berkenaan dengan lindak pidana dibidang perpajakan daerah agar laporan lersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; a
- b. Meneliti, mencari, manqumpulkan kelerangan mengenai orang pribadi atau badan lentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dangan lindak pidana perpalakan daerah; b
- c. Memin!a kelerangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah; G.
- d. Memerlksa buku, catatan, dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah; d
- e. Melakukan pengeledahan unluk mendaplkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen lain, serta melakukan penyilaan terhadap bahan bukti lersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan lindak pidana dibidang perpajakan daerah; .
- g. Menyuruh berhenti dan/alau melarang sessoranq meninggalkan ruangan atau lempal pada saat pemeriksaan sedang benangsung (:an memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; 9
- h. Memolret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah; h
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangnya dan diperiksa sebagai lersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan; dan/atau 1
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pi~ana dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan yang benaku. k.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayal (1) memberitahukan dimulainya penyi"lkan dan memberilahukan hasil penyidikannya kepada penuntul umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Inonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.
KETENTUAN PIDANA
- (i) Wajib pajak yang karena kealpaannya lidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau lidak lengkap atau melampirkan kelerangan yang lidak benar sehingga 7.:lrugikan keuangan daerah dapal dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (sa!u) lahun atau pidana denda paling banyak 2 (dual kali jumlah pajak lerulang yang lidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD alau mengisi dengan tidak benar alau melampirkan kelerangan yang tidak benar yang merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) lahun atau pidana denda sebanyak 4 (empat) kali Jumlah pajak lerutang yang lidak alau kurang dibayar.
Pasl32
5
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 lidak ditunfut setelah melampaui jangka waktu Oima) lahun sejak saat lerutangnya pajak alau berakhimya masa pajak atau berakhimya bagian tahun pajak atau berakhimya tahun pajak yang bersangkutan.
- Pejabal atsu lenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupali yang karena kealpaanya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dlmaksud dalam Pasal29 aya! (i) dan ayal (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (salu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,OO(empaljula rupiah). (1)
- (2) Pejabat alau lenaga ahli yang dilunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja lidak memenuhi kewajibannya atau seseorang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 aya! (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 juta (sepuJuhjula rupiah).
- (3) Penuntulan pidana sebagaimana dimaksud psda ayal (1) dan ayal (2) hanya dilakukan alas pengaduan orang yang kerahasiaanya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan plibadi seseorang alau Badan selaku Wajib Pajak, ~arena itu dijadikan lindak pidana pengaduan.
Denda sebagaimana dimaksud Pasal 31 dan Pasal 33 ayal (1) dan ayal (2) merupakan penerimaan Negara.
BAS XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal35
Hal-hal yang belum diatur dalam psraluran daerah ini yang berkenaan dengan Pajak Holel akan dialur lebih lanjul dengan Peraluran Bupati.
-~-- --
--
------
--
--
--
-- --
--
--
--
--
,
Dlundangkan dl Sausapor pada tanggal 11 - 11 · 2013
SEKRETAR1S DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,
CAPfTTD
M. AMRI MASRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2013 NOMOR 10
Salinan yang sah sesuai dengan aslinya, DAERAH KABUPATEN DAN ORGANlSA8.1
BAS XVIII
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIII
Pasal 36

Pelaksanaan peraturan daera.h ini dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tangungjawab dibidang pemungutan pajak.
Pasal37
Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Oaerah inl dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw.
Ditetapkan dl Sausapor padatanggal 11-11-2013
BUPATI TAMBRAUW,
CAPffiD
GABRIEL ASEM.
I.
II.
UMUM
Sesuai dengan piinsip
otonoml daerah, dalam pemberlan kewenangan penyelengaraan urusan
bidang pemerintahan kepada daerah harus disertai dengan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapalan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal lS? UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkalkan kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemeralaan, keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Oengan dibenakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan
Relribusi Oaerah, maka semua Peraturan Oaerah yang mengalur pajak daerah harus menyesuaikan diri dengan undang-undang lersebul. Peraturan daerah lentang Pajak Holel ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan pajak hotel guna meningkatkan penerimaan daerah. Pajak hotel mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat, Selain itu dengan peraturan daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhl kewajiban perpajakan. Atas dasar pertimbangan tersebut perlu dibenluk Peraluran Oaerah tenlang Pajak Hotel.
PASAL OEMI PASAL
Pasal1
Cukupjelas
Pasal2
Cukup jelas
Pasal3
Cukup jelas
Cukupjelas
Huruf
a
Yang dlmaksud dengan jasa tempat tinggal asrama yang diselengarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Oaerah adalah jasa tempat linggal asrama yang dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah Oaerah dan tidak bersifat mencari keuntungan. Huruf b
Pengecualian apartemen,
kondominium, dan
sejenisnya didassrkan. atas
izin usahanya.
---
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PAJAK HOTEL
-- ---\_
Pasal5
Pasal6
Pasal?
Huruf
c
Huruf
Yang dimaksud dengan jasa tempat tinggal dipusat pendidikan adalah jasa tempa! linggal yang dikelola oleh pusat pendidikan untuk kepentlngan pendidikan dan tidak bersifat mencari keuntungc.n. d
Cukup islas e
Huruf
CukupJelas
Cukup jelas Aya! (2)
Cukup ielas
Cukup jslas
Yang dimaksud dengan "rumah kos" adalah bangunan dalam bentuk kamar atau bangunan rumah dengan jumlah kamar lebih dan 10 (sepuluh) alau bangunan-bangunan rumah yang berada dalam 1 (salu) lokasi yang dimiliki oleh 1 (satu) pemilik dan/atau pengguna dengan keseloruhan iumlah kamar lebih daTi10 (sepuluh).
.
Cukup jetas
Cukup jeJas
Cukup jelas
BAB XIII
Pasal 10

Pasal9
PasalS
Cukup Jelas
PasaJ 11
Cukup jelas (2)
Ayal
Cukup jelas Ayat (3)
Cukup jelas
Wajib pajak melapor'l{an pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. dan jika wajib pajak yang diberi kepercayaan menghitung. memperhitungkan membayar dan melapor1&lt;an sendin pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimaria mestinya. dapa! diler!Jitkan SKPDKB dan/alau SI&lt;PDKBTyang menjadi sarana penagihan.
-------------
----------
I
Pasal13
Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Bupati atau Pelabat unluk dapai menemilkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu yang nyatanyata atau berdasarl&lt;an hasil pemertksanaan tidak memenuhi kwajiban tonnal dan/atau kewajiban material. Huruf a
Angka
1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Yang dimaksud dengan "penetapan secara jabalan' adalah penelapan besamya pajak lerutang yang dilakukan oleh Bupati atau Pejaba! berdasarl&lt;an data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau pejabat.
Cukupjelas
Cukup jelas
Huruf
b
Huruf
c
C
Ketentuan ini mengalur sanksi temadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaltu mengenakan sanks; administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua parsen) sebulan dan pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empal) bulan atas pajak yang !idak a!au terlambat dibayar, sanksl administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak damal dengan diterbitkannya SKPD KB. Ayat (3)
Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang bersal dali hasil pemeliksaan sehingga pajak yang teru!ang bertambah, maka terhadap wajib pajak dikenakan sanksl administratif barupa kenaikan 100% (seratur persen) jumlah kekuarangan pajak. Sanki administratif i~i tidak dikenakan apabila l'Iajib pajak melaporl&lt;annyasebelum diadakan tindakan pemeTiksaan. Ayat (4)
Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada aya! (1) huruf a angka 3, yallu wajib pajak tidak mengisi SPTPP yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanks; administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan pokok pajak yang terutang. Dalam kasus ini Bupati dan atau pejabat menetapkan pajak yang terutang secara jabalan melalui penerbitanSKPDKB.
Ayat
Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (duapuluh lima persen) daTi pokok pajak yang lerutang juga dikenakan sanksi administratif berupa bur.ga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dan pajak yang kurang atau lerlambat dibayar untuk jangka waktu yang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi administratif berupa terhitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan dilerbikannya SKPDKB. (5)
Cukup jelas
Pasal14
Cukup jelas
---
-- ----
-----
-
| Pasal15 Aya! (1) |
|-------------------------------------------|
| Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas |
| Pasal16 Aya! (1) Cukup jelas |
| Aya! (2) Cukup jelas |
| Ayat (3) Cukup jelas Aya! (4) |
| Cukup ielas |
| Aya! (5] Cukup jelas |
| Pasal17 Aya! (1) |
| Cukup ielas Ayat (2) |
| Cukup ielas |
| Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas |
| Ayat (2) Cukup jelas Aya! (3) Cukup jelas |
| Aya! (4) |
| Cukup jelas |
| Aya! (5) Cukup jelas Aya! (6) |
| Cukup ielas |
| Pasal 19 |
| Cukup jelas Aya! (3) . Cukup ielas |
| Pasal20 |
| Aya! (1) Cukup jelas |
| Aya! (2) , Cukup jelas |
Pasal
Pasal23
Pasal24
Aya!
(1)
Cukup jelas
Aya! (2)
Cukup jelas (3)
Aya!
Cukup jelas (4)
Aya!
Cukup jelas
Aya! (5)
Cukup jelas
21
Cukup jelas (2)
Ayat
Cukup jelas (3)
Ayat
Cukup jelas
Aya! (4)
Cukup jelas (5)
Ayat
Cukup jelas
Pasal
22
Aya!
(1)
Aya!
Cukup jelas (2)
Cukup jelas
Aya! (1)
Aya!
Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Huruf e
Yang dimaksud dengan ·kondisi !erten!u obyek pajak' antara lain lahan pertanian yang sanga! terbatas, bangunan di!empa!i sendin yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan wajib pajak tertentu.
(3)
Cukup jelas
Cukup jelas
Huruf b
Huruf c
Huruf d
| Ava! | (6) Cukup jelas |
|------------------|---------------------|
| Ava! | (7) Cukup jelas |
| Pasal25 | Pasal25 |
| Ava! | (1) Cukup jelas |
| Ayat | (2) Cukup jelas |
| Ayat | (3) Cukup jelas |
| Ayat | (4) Cukup jelas (5) |
| Ayat | Cukup jelas |
| Pasal26 | Pasal26 |
| Ayat | (1) Cukup jelas |
| Ayal | (2) Cukup jelas |
| Ayat | (3) |
| Cukup jelas | Cukup jelas |
| Pasal27 Ayat | (1) Cukup jelas (2) |
| Ayat | Cukup jelas |
| Pasal28 Ayat (1) | Pasal28 Ayat (1) |
| | Cukup jelas (2) |
| Ayat Ayat | Cukup jelas (3) |
| Pasal29 | Cukup jelas |
| Aya! (1) | Aya! (1) |
| | Cukup jelas |
| Ayal | (2) Cukup jelas (3) |
| Ayat Ayat | Cukup jelas (4) |
| Ayal Ayat | (5) Cukup jelas |
| | (6) Cukup jelas |
Pasal30
Pasal31
Pasal32
Pasal33
Ayal (1)
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Ayal
Cukupjelas (2)
Cukupjelas
Cukup jelas
Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai pajak daerah lidak akan diberitahukan kepada pihak lain. Juga agar wajib pajak memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Pasal34
Pasal37
Cukup jelas
Pasal36
Cukup jelas
Pasal35
Cukup jelas
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2013 NOMOR 10