PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 8 Tahun 2013
Tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN
Berlaku: 1 Juli 2013
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 99 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 10 ayat (1), Pasal 24 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan serta untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Pemerintahan di Desa dan Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
DAN
BUPATI BENGKAYANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN
DAERAH
TENTANG
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Desa atau Kelurahan.
5. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten di bawah kecamatan.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Partisipasi adalah peran serta aktif masyarakat dalam proses pengambilan kpeutusan pengelolaan pembangunan.
11. Keswadayaan gotong-royong adalah kemampuan masyarakat untuk mendayagunakan sumber-sumber yang mereka miliki dalam pengelolaan pembangunan secara bersama-sama dan saling membantu dalam rangka mewujudkan kemandirian.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
13. Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Pemerintah Desa atau Kelurahan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT atau perwakilan warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
14. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga (KK) di lingkungannya dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
15. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk selanjutnya disebut PKK adalah mitra kerja pemerintah desa dan kelurahan serta organisasi kemasyarakatan lainnya dalam rangka melaksanakan program pemberdayaan keluarga.
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan untuk selanjutnya disingkat LPMD-K adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat dan mengelola pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan.
17. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa dan Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
18. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk sebagai pengukuhan terhadap pranata adat istiadat/masyarakat hukum adat yang masih hidup dan dipatuhi masyarakat, atau lembaga yang dibentuk dalam rangka pelestarian dan pengembangan adat istiadat pada masyarakat desa dan kelurahan atau wilayah pemangku adat tertentu.
19. Kader Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disebut KPM adalah yang dibentuk dari anggota masyarakat desa dan kelurahan sesuai kebutuhan masyarakat yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
20. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Di desa dan kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan desa dan kelurahan.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah desa dan kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Kelurahan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud penataan Lembaga Kemasyarakatan adalah dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa dan kelurahan.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

Tujuan penataan Lembaga Kemasyarakatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

Sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan, Lembaga Kemasyarakatan memiliki tugas:
- a. memfasilitasi pengkajian potensi dan masalah dan menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan;
- b. memfasilitasi perencanaan pembangunan;
- c. memfasilitasi pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelestarian pembangunan;
- d. menggerakkan, memotivasi dan mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan;
- e. memfasilitasi terwujudnya pengendalian pembangunan guna memastikan proses dan pencapaian pembangunan sebagaimana yang diharapkan; dan
- f. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat/warga agar memiliki keberdayaan melalui penyelenggaraan pembangunan di segala bidang.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

Sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan, Lembaga Kemasyarakatan memiliki fungsi:
- a. penampung dan pengolah aspirasi masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan;
- b. perencana dan pengelola pembangunan secara partisipatif berbasis pada masalah, potensi dan kebutuhan warga;
- c. pelayan publik dengan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di desa dan Kelurahan melalui berbagai prioritas kegiatan pembangunan;
- d. penggerak partisipasi, keswadayaan dan kegotongroyongan warga/masyarakat dalam pembangunan;
- e. pemberdaya dengan memberikan fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan, kedaulatan dan kemandirian di segala bidang;
- f. pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban maupun kelestarian lingkungan hidup di wilayahnya; dan
- g. perantara yang mendukung lancarnya komunikasi dan informasi antara warga masyarakat dengan pemerintahan maupun pihak lain dalam penyelenggaraan urusan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.
BAB V - KEPENGURUSAN
Pasal 8

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan :
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. penduduk setempat;
- c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
- d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.
BAB V - KEPENGURUSAN
Pasal 9

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :
- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan Pengurus salah satu partai politik.
- (3) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (4) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
BAB V - KEPENGURUSAN
Pasal 10

Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:
- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/ LPMK)/ atau sebutan nama lain;
- b. Lembaga Adat;
- c. Tim Penggerak PKK Desa/ Kelurahan;
- d. RT/ RW;
- e. Karang Taruna; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 11

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/ LPMK)/ atau sebutan nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pembangunan desa dan kelurahan.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 12

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMD/LPMK)/ atau sebutan nama lain dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai fungsi:
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 13

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 14

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi:
- a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Kelurahan.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 15

- (1) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/ Kelurahan dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan AD/ART yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 16

Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi:
- a. penyuluh dan penggerak partisipasi masyarakat agar mampu melaksanakan program kerja PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 17

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 18

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai fungsi:
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 19

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 20

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai fungsi:
- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas generasi muda; dan
- I. pencegahan dan penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi generasi muda.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 21

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
BAB VII - HUBUNGAN KERJA
Pasal 22

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.
BAB VII - HUBUNGAN KERJA
Pasal 23

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.
BAB VIII - SUMBER DANA
Pasal 24

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari:
- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB VIII - SUMBER DANA
Pasal 25

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari:
- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26

Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan.
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:
- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan; dan
- f. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 28

Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi :
- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

- (1) Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa dan Kelurahan tentang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.
- (2) Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa baktinya.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.
Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 1 Juli 2013
BUPATI BENGKAYANG,
ttd.
SURYADMAN GIDOT
Diundangkan di Bengkayang pada tanggal 15 Juli 2013
SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BENGKAYANG
ttd.
KRISTIANUS ANYIM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2013 NOMOR 8
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
```
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Huruf a s/d huruf f Cukup Jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas
```
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 8
LAMPIRAN I
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR
:
8 TAHUN 2013
TANGGAL
:
1 JULI 2013
BAGAN STRUKTUR LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN
BUPATI BENGKAYANG, ttd.
SURYADMAN GIDOT