Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Berlaku: 5 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATISAROLANGUN PROVINS! JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
--..\_
I
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
BUPATISAROLANGUN Dan DAERAH SAROLANGUN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memirnpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. W akil Bupati adalah W akil Bupati Sarolangun
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun.
11. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sarolangun.
12. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun.
14. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Sarolangun.
15. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Sarolangun.
16. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun.
17. 1 7. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sarolangun;
18. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat;
19. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Sarolangun.
20. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku perangkat Kecamatan.
21. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya clisingkat dengan UPI', dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini clibentuk perangkat daerah dengan susunan sebagai berikut :
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun merupakan Sekretariat Daerah Tipe A, clipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun merupakan Sek:retariat DPRD Tipe B, clipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Sarolangun serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang cliperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun merupakan Inspektorat Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang cliberikan kepada Kabupaten, terdiri dari:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penclidikan dan bidang kebudayaan;
2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan bidang pariwisata;
3. Dinas Kesehatan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
6. Dinas Sosial dengan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe B
2. menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Kearsipan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
15. Dinas Perpustakaan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan Daerah;
16. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
9. 1 7. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan bidang peridustrian dan bidang perdagangan;
19. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura dan sub urusan perkebunan;
20. Dinas Peternakan dan Perikanan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
21. Dinas Perhubungan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan bidang perhubungan;
22. Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Kebakaran;
23. Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe B menyelenggarakan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Badan Daerah Kabupaten Sarolangun merupakan Badan Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

- (1) Selain Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kecamatan Batang Asai dengan Tipe A;
- b. Kecamatan Limun dengan Tipe A;
- c. Kecamatan Cermin Nan Gedang dengan Tipe B;
- d. Kecamatan Pelawan dengan Tipe A;
- e. Kecamatan Singkut dengan Tipe A;
- f. Kecamatan Sarolangun dengan Tipe A;
- g. Kecamatan Batin VIII dengan Tipe A;
- h. Kecamatan Pauh dengan Tipe A;
1. Kecamatan Air Hitam dengan Tipe B; dan
- J. Kecamatan Mandiangin dengan Tipe A.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dibentuk Kelurahan dengan peraturan daerah.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 6

Dalam menetapkan besaran dan susunan Organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas :
- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektifitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.
BAB III - PEMBENTUKAN UPT
Pasal 7

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
BAB III - PEMBENTUKAN UPT
Pasal 8

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun dibidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten Sarolangun.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.
BAB III - PEMBENTUKAN UPT
Pasal 9

- (1) Selain UPf dinas Daerah Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat UPf dinas Daerah Kabupaten Sarolangun di bidang Kesehatan berupa rumah sakit Daerah Kabupaten Sarolangun sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud pada ayat {1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
BAB III - PEMBENTUKAN UPT
Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, UPf yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPf yang baru.
BAB III - PEMBENTUKAN UPT
Pasal 11

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan mernenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Staf ahli Bupati berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Staf ahli Bupati bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli Bupati, dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/ tata usaha.
PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH
BAB III - PEMBENTUKAN UPT
Pasal 12

- (1) Perangkat daerah diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan kompetensi:
- a. teknis;
- b. manajerial; dan
- c. sosial kultural.
5. {2) Pengisian perangkat daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

- ( 1} Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan · mengenai pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, perangkat daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sampai dengan peraturan perundangundangan rnengenai pelaksanaan urusan pemerintahan urn um diundangkan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

- ( 1) Perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan pernerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perangkat daerah yang rnelaksanakan fungsi rumah sakit daerah, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sarnpai dengan dibentuknya organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit daerah baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan rnelaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalarn peraturan daerah ini dilaksanakan rnulai tanggal 1 Januari 201 7.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kaupaten Sarolangun (Lernbaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 02) beserta Perubahannya;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03), beserta perubahannya;
·
- c. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 5);
- d. Ketentuan dalam pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2012 ten tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Daerah irii mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.
ARIEF MUNANDAR
Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal I;:;.\_ okhJ6.er 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN PROVINS! JAMBI: ( '5 /2016) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2016 NOMOR ~