PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor TI. Tahun 2016
Tentang TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCJAN nANA DESA SETIAP DESA DI Wll.AYAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2016
Berlaku: 5 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
- Mengingat
BUPATI BUTON
PROVlNSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATIBUTON NOMOR ti. A TAHUN 2016
TENT ANG
PERUBAHAN ATAS PERATURI\N BUPATI BVI'ON NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCJAN nANA DESA SETIAP DESA DI Wll.AYAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON,
a.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pernerirrtah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran ?endapatan dan Bclanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara PengaJokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Peratuan Bupati Buton Nomur 5 Tahun 20 16 ten tang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Wilayah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Butou tentang Pcrubahan Atas Pcraturan Bupati Buton Nomor 5 Tamm 2016 ten tang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Ri.ncian Dana Desa Setiap Desa Di Wilayah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Do.so.r Negara Republik Indonesia 1'ahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 19SQ tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Noruor 6 Tahun 2014 tentang Dcea (1.emba.ran Negara Republik Irrdorresia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintabao Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahnn Lembaran Neg,=lrn Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana teiah beberapa kal:i diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terrtang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksaoaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimaoa telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 teotang Perubahan Atas Peraturan Pemerinta.h Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturcn Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bcrsumber dari Anggo.ron Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dcngan Pcraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peratuan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5864};
7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 201 S t.entang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembarao Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun '..1014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Derita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ?.OQl);
9. Peraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dala.m Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Jndonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 /2016 ten tang Tata Cara Pengalokasian, Pcnyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
12. Peraturan Mentcri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kcwcnangan Lokal Berslmla Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- l3. Peraturon Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggo.l, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembuba.ran Bad.an Usaha Milik Desa [Ber-ita Negara Republik: Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingg:al, dan 'I'ransmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934), sebagaimana telah diuhah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Perobangunan Dacrah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 1'ahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 786);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemcrintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor l);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Euton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 107);
19. Peraturan Daerah Kauupaten Buton Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 110);
20. Peraturan Bupati Buton Nomor 3 Tahun 2015 Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa [Berita Daerah Kabupaten Buton Tafuan 2015 Nomor 65);
21. Peraturan Bupati Buton Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daernh Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016;
'
Menetapkan: 2
MEMUTUSKAN:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGHITUNG.k~ DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI WILAYAH KABUPATEN HUTON TAHUN ANUUA.l{AN 2016.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian rincian Dana Dcsa Sctiap Dcsa Di Wilayah Kabupatcn Buton Tahun Anggaran 2016 (Serita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 97], diubah sebagai berikut:
1. Di antara angka 9 dan angka 10 Pasal 1 disipkan 2 (dual angka, yakni angka 9a dan angka 9b, dan diantara angka 20 dan angka 21 disisipkan angka 20a Pasal 1, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- L. Daerah adalah Kabupaten Bu ton.
2. Pemerintah Daerah adalab Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan ya.ug menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Saluan Kerja Kabupaten yang selanjutnya disingkat Saucer Kabupaten adalah Satuan Kerja Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati Buton dengan Keputusan, yang melakukan pendampingan, pembinaan dan pengendalian Dana Dcsa.
5. Kelompok Kerja Kesekretariatari adalah kelompok kerja yang d.ipimpin oleh Sekretaris Satker Tingkat Kabupaten sebagai Kepala Sekretariat yang secara khusus menangani dan membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintaha Desa adalah Badan Pembcrdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buton.
7. Inspektorot ado.lab lnspektoran Kabupaten Buton.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama Iain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat huku.m yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masvarakat, hale asal usul, dan/ atau hak
9. tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pcmcrintahan Negara Kesatuan Rcpublik Indonesia.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi. Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah Kabupatcn Buton dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. 9a. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarannya dihltung dengan cara 90",.(, (sembilan puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa di Wilayah Kabupaten Buton.
12. 9b. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemislcinan uesa, luas wilayab uesa dan tingkat kcsulitan gcografis Dcea sctiap Dcsa di Wilayah Kabupaten Buton.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Buton yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa dcsa atau prakarsa masyarakat masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijaJankan olch dcea atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lam adalah musyawarah antara Badan Pcrmusyawaratan Deea, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Pennusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat Musrembangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, clan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa )'.mg didanai oleb APB Dcea, swadaya masyarakat Des.3, APBD dan/atau APBN.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 isaru] tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belaaja Desa, yang selanjumya disingkat APB Desa, adalah rencana keuo.ngan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Rekcn.ing Kas Umum Daerab, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daernh pade, bank yang diteta.pk.an.
20. Rekcning Kas Deso. adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh peneri.maan Desa dan d.igunakan untuk mernbayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang dit.etapkan.
24. 20.a Sisa Dana Desa adalah dana desa yang disalurkan oleh pcmerintah kcpada daerah yang tidak habis disnhrrkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau dana desa yang disalurkan oleh daerah kepada desa yang tidak habis dignakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan mcnjadi bagia.n dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDes.
21. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/ jasa dimans pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh TPK.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKDes adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
23. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat f'I'PKD adalah unsur perangkat desa yang membanru Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
24. Sekretaris Desa adalah bcrtindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
25. Rendahara adalah unsur perangkat desa yang menatausahakan keuangan desa.
26. Tim Pengeloia Kegiatan, yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang diteta.pkan oleh KepaJa Uesa dengan surat kepurusan, terdiri dari unsur Pcmcriotah Desa dan rmstrr Lernbaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa.
27. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia yang ditetapkan olch Kepaln Desa yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- a. Alokasi Dasar; dan
- b. Alokasi Formula.
- (2) Besarari Alnkasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf a, dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten dengan jumlah desa di daerah.
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b c:l.ihitung dengan bobot sebagai berikut:
- c. 25% (dua puluh lima per seratus] untuk jumlah pendudu.k;
- b. 3!';0k (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
- c. 10°/c (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
- d. 3()01&lt;&gt; (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (L) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016 sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2, c:l.ihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
2. AF setiap Desa = (0,25 * ZIJ + (U,35" Z2) + {0,10 ' Z3) + (0,30 * Z4) · (DDKab ADKab)
Keterangan:
AF setiap Desa = Alokasi Formula Setiap Desa.
- z 1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk seluruh Desa di Kabupat.c:n Buton.
- 22
- rasio jumlah penduduk rniskin setiap Desa
- terhadap total penduduk miskin seluruh Desa di Kabupaten Buton.
- Z3 = rasio luas wiluyah setiap dc,;a t.erhadap Iuae wilayah seluruh desa di Ka bu paten Buton.
- 24
- -raeio Indcka Kesulitan Geografis (IKGJ setiap Desa terhadap total IKG selurub Desa di Kabupaten Buton
- DDKab = besaran Dana Desa Kabupaten Buton
- AD Kah = besaran Alokasi Dasar Kabupaten Bu ton
- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pcmcrintahan dtbidang sto.tistik.
- (3) lndeks ting}&lt;.al kesulitan geografis sctiap Deso. sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh kementerian terkait,
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b d.iubah dan huruf c dihapus, sebingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan Dana Desa kepada Pemermtah Desa mclalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umnm Oaerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa melalui Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sebagaimana climaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa d.iterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketenruan:
- a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60°/o {enam puluh perserarus): dan
- b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perecrarue);
- c. dihapue
5. Ketentuan Pasal 7 diuban, seningga Pasal 7 berbunyi sebagai bcrikut:
N/A
Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap 1 dilakukan setelah Bupati menerima:
- a. Peraru.ran Desa tentang RPJM Desa;
- b. Peraruran Desa tentang RKP Desa Tahun Auggaran 2016;
- c. Peraru.ran Desa tentang APB Desa tahun anggaran 2016;
5. d, Proposal Teknis Dana Desa 'I'alrun Anggaran 2016;dan
- e. Laporan realisasi pengguno.o.n Dano. Deso. tahun anggaran sebelumnya.
7. dari Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menyo.mpaiko.n Peraturo.n Desa, proposal teknis clan laporan relalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Buton Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buton untuk diverifikasi paling lambat minggu kedua bulan .Jnrii tahun berjalan.
6. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
7. Ketentuan PasaJ 32 ayat (3) huruf a dan buruf b diubah dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 32

- ( I) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa berikut laporan realisasi kemajuan kegiatan dan pekerjaan disampaikan unruk tiap tahap kepada Bupati Bu ton Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarak:at dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buton untuk diverifikasi ulang
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah rnemperoleh lembar verifikasi dari Camat setempat,
- (3} Kepala Desa menyampaikan Iaporan realisasi penggunaan Dana Desa dengan kctentuan:
- a. Tahap l paling lambat ro.inggu keempal Bulan Juli;do.n
- b, Tahap II paling lambat tanggal 31 Dcscmoer 2016.
- c. Dihapue.
8. Ketentuo.n Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut
N/A
Pasal 33

- (!) Laporan rcalisaei penggunru:&gt;.n Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3)
- huruf a, adalah laporan penggunaan Dana Desa semester I.
- (2) Laporan realisasi peugguuaau Dana Dcsa Tahap If sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b, adalah laporan penggunaan Dana Desa semester 11.
9. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikUt:
N/A
Pasal 34

- (1) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati Buron Cq. Kepala Badan Pcmberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buton setelah diverifikasi oleh Camat setempat.
- (2) l .aporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- b. Semester 11 paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
10. Ketenruan Pasal 35 ayat {2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 35

- (1) Evaluasi tcrhadap realiasasi penggunaan Dana Desa dilakukan untuk mengetahui realisasi penggunaan Dana Desa,
2. (2} Dalam hal realisasi penggunaan Dana Desa kurang dari 50% (lima puluh per serarus) dan pada akhir tahun anggaran berjalan yang mengakibatkan tcrdapatnya sisa dana desa yang tidak wajar lebih dari 30o/o, Bupati Buton melalui Satker Dana Desa meminta penjelasan kepada Kepala Desa bersang!rutan mengenai sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tersebut dan atau rneminta aparat pengawas fungsional daerahjlnspektorat untuk melakukan pemeriksaan.
3. {3) 8isa Dana Desa di Rekening Kas Desa yang lebih dari 30".4&gt; (tiga puluh per seratus} sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari Dana Desa yang diterirna Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
11. Ketentuan Pasal 36 diubah dan dibagi dalam 2 (dua) ayat, yakni ayat (1) dan ayat (2), schingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 36

- (1) Kepala Desa wajib menganggarkan kerubali sisa Dona Desa dan digunakan sesuai dengan peruntu.kannya dalam rangcangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Dana Desa tersebut.
- (2) Dalarn hal rancangan APB Desa tahun anggara.n berikUtnya sebagimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Pcnjabaran APB Desa clan memberitahukan kepada Sadan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa atau dicantumkan dalam Laporan Realisaei Anggaran bogi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa.
12. Ketentuan Pasal 37 ayat (I) huruf a dan huruf b dan ayat (21 diubah serta ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (SJ, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:
Pasa.137
- (1) Bupati melakukan penundaan penyaluran Dana Desa, dalam hal:
- a. Kepala Desa tidak memenuhi ketenruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8;
- b. Terdapat sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di Rekening Kas Desa lebih dari 30"~ (tiga puluh per seratusl; dan atau
- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsionaJ daerah /Inspektorat
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap pcnyaluran Daria Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya Jebih besar dari jumlah Uana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyalurari Dana Desa sebagaimana
8. dimaksud pada ayar (1) huruf b dilakukan sarnpai dengan sisa Dana. Deea di Rekeriing Kas Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa Dana Desa di Rekeningar. Kas Desa menjadi paling tinggi sebesar 30"/o (tiga puluh per serarus] dari anggaran Dono. Desn tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam ha! sampai dengo.n bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30"..o (tiga puluh per seratus], penyaluran Dana Desa yang ililunda scbagaimana diinaksud po.do. ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa Tahap II.
13. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 2 {dua) Pasal, yakni Pasal 37 A dan Pasal 37B, sehingga berbunyi sebagai berikut
N/A
Pasal 37

A
- (1) Bupati menalurkan kembali Dana Desa yang clitunda dalarn hal:
- a. dokumen sebagaimana climaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
- b. terdapat usulan dari aparat mengawas fungsional daeran.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa setragaimarra dimaksud dalam Po.sal 37 ayat (1) berlangsu.ng sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat clisalurkan Jagi ke Rekening Kas Desa dan menjadi Sisa Dana Dcsa di RKUD.
Pa~l 378
- (1} Bupati n1dakukan pcrnotongan penyaluran Dana Des.a dalam ha! setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 37 ayat (1) huruf b, masih terdapal :sisa Dana Dcsa di Rekening Kas Desa lebih dari 300/o (tiga puluh perseratus}.
- (2) Pernotongan penyaluran Dana Desa sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun Anggaran berikutnya.
'
.
Peraturan Buoati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.
Ditetapkan di Pasarwajo
padatanggal IJ 111e1 2016
BUPATI EUTON,
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN
IM. SH
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c Nip. 19580101 198903 l 012
S DAERAH, Plt. SE
Diundangkan pada tanggal
asarwajo
/II
er
2016
BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR ./~~ .A
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan peuempatannya dalam Derita Daerah Kabupaten Buton.
pada tanggal /'j Mf./ 2016
Ditctapkan di Pasarwajo
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN