Unknown Unknown Nomor MOR: Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 1 Tahun 1999
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATISAROLI\NGUN
PERATURAl'\4 DAERAH KABUPATEN SAROLANGtJN NOMOR : 3 t T1\lIUN 2001
'I'Ehi'ANG
USAHA PERTA1\1.BANCTAN UMUM DAT .AM KABlJPA TENSAROLAJ.~
. IlL1PA TI SAROIA.1\TGVl"-.J: DEN GAN RAHM AT TUJ:-TAN YANG :MAHA ESA
- a. balrwa dengan dibentuknya Kabupaten Sarolangun berdasarkan Undangundang Nomor 5,1 Tahun 1999 dan perlu diadak .. an penataan clan pengamran dalam Pemerintahnn Daerah.
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 dan pasal 9 Peraturan Pcmerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan tugas pemerintah dibidang Pertambangan Umum.
- c. Bahwa dalam rangka pelayanan prima pada usaha Pertambangan umum, maka perlu diatur secara terpadu sehingga dapat menjamin kelangsungan kelestarian Sumber Daya Alam dan berwawasan lioelnmg"n
- d. Bahwa untuk lerciptanya pengusahaan bahan galian secara profesional diperlukan kaidah-kaidah pertambangan yang benar dan efisien, sehingga dapat terwujud system pembangunan pertambangan yang berkelaniutan.
- e. bahwa untuk tertibnya Hukum dan Administrasi usaha Pertambangan Umum dalam Kabupaten Sarolangun perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun.
1. Undans-Undang Noruor 1 Tahun 1967 tenrang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182 , tambahan Lembaran Negara Nomor 3909 );
2. Undana - Undang Nom01 11 Tahuu 1967 tentang Ketentua.nkctcntuan Pokok Pcrtambangan ( Lcmbaran Negara Tahun -
J. Uudaug-Uudaug Nlrm1· 25 ...
C:\.rvfy Doc11me11ts\sk-hnknm'lRAPERDA PER.TA.f\ffiANGAN U.MUM.ctoc
1
Kode Pos 37381
(
·~
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam N~,gen telah diubah dengsn U U Norn or 12 Tahun Bl70 tentang Perobahan dan tambahan UU Nomor 6 Tahnn 1968 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1970, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944 );
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. .5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambehan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 3209);
6. Uudang-nndang Nomor 23 'I'ahun 1997 tentsng Pengelolaan Lingknngan Hidup (Lernbaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68. Tambahan Negara Rl 3699)~
7. Unum:. - Undang Nomor 22 rahun 1999 Tentang Pemerintahaa Daerah (Lernbaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60,Tambah.an Lemberan Negara Rl Norn or 3939 );
8. Undsng-Undang Nomor 25 Tshun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan filthin.t Pernerintsh Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
9. Peraturan Uadang- Uudang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pemhentukan Kabupaten Sarolaagun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi clan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran N0g~n1 Tahun 1999 Nomor .18:2, tambahan Lernbaran Negara Nomor 3909);
10. Peratnran Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 69 Nemer 60, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916);
9. l.L Peramran Pemerintah No. 19 'Ishnn 19'1::i tentang Pelimpahan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatsn Kerja Pertambangan kepada Departemen Pcrtambangan dan Energi.
12. Peratnran Pemerintah Nomor 27 Tahnn 1980 tentsng Penggolongan Bahaabahan Galien (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, tambahan Lemberan Negara Nomor 3174).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentana Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi dibidang Pertambangan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 93)
14. Pcramran Pcmerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pclaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lemoaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Republik Indoaesia Nomor 1258).
15. Peraturan Pemermtah Nomor 27 Tanun J 999 tentang Anahsis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1999 Nomor 59, tambahan Lembsran Negara Nomor 3838).
\
- &lt; Iahan
17. Peraturan Pemerintah Noruor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1000 Nomor .S4, tambahan Lembaran Negara Republik Iudouesiu Nomor 3952).
- 18\_ Keputusan Presiden Nomor '75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karva Pengusahaan Pertambangan Batubara
19. Keputusan Presiden Nomor 11! Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan chin hentuk rancangan Undang-undang Rancanzan Peramran Pemerintah dan Rancansan Keputusan Presiden (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70)\_
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAf&lt;ILAN RAf&lt;YAT DAERAH l&lt;ABUPATEt\J SAROLANGUN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
PERATURAN DAERAH l&lt;ABUPATEN S.AROLAt-JGUN TENTANG USAHA PERTAMBANGAN UMUM DALAfv1 l&lt;ABUP.ATEN SAROLMJGUN.
T.P'TlrT'f'r1'i ~TT · 1" T TT, {"TT'I, ~lC,1~ 1 Ur\.!~ ~AH I
I" \..11Vl\.HV1
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
:
1. Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupate n Sarolangun.
2. Daerah adalah K.abupaten Sarolangun.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupateu Sarolangun.
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5. Dinas/Bagian adalah Dinas/Bagian tekhnis yang rnengurus atau mernpunyai tugas dibidang pertambangan,
6. 6\_ Kepala Dinas/Bagian adalah Kepala Dinas/Bagian tekhnis yang mengurus atau mempunyai tugas dibidang pertambangan.
7. l lsaha Pertambangan llmnm adalnh i;;egnla ke~rntan pertambangan Rel am mmyak dan gas vang meliputi Penveiidikan Umum, Ekspiorasi. Eksploitasi, Pengolahan/Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan.
8. Penyelidikan Umum ialah penyelidikan secara geologi umum, geofisika di daratan, perairan dan ndara dengan maksud untuk mernbuat peta geoiogi umum arau untuk menetapkan tanda-tanda ada.uya bahau ~alia11 la111ba11g.
9. Eksplorasi adalah segala kcgiatan pcnyclidikan gcologi atau pcrtambangan yang tujuannya untuk menetapkan lebih teliti/seksama mengenai sitat, letakan chm dimensi bahan galian.
10. Eksploitasi adalah segala kegiaran usaha perrambangan dengan maksud untuk menghasilkan/memprodaksi bahan galian tainbang Jan memanfaatkannya
11. Pcngolahan/Pemurnian adalah pekerjaan yang tuj uannya untuk meningkatkan mutu bahan galian tamhang serta nntnk memantaarkannya dan memperoleh unsur-uusur/nuneral yang terkandung dalarn bahau galian tambanz.
12. Pengangkutan adalah segala usaha pernindahan bahan galian dari wilayah pertambangan atau dari wilayah pengolahan/pemurnian bahan galian ke tempat lain.
13. C:\My Documentswk-hukum'Keputusan PEl-l'J'A l\1Hf\ NGAN lJMU M.doc
13. Penjualan adalah eegala kegiatan usaha penjualan bahan galian atau basil pengolahan/pemnrman bahan gahan tambang.
14. Reklamasi adalah segala kegiatan vang tuiuannva untuk memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meuingkaikan daya guna lahan yang diakibatkan kegiatan usaha pertambangan umum.
15. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jamiuan untuk melakukan reklamasi dibidaag pertambangaa umum.
16. Izin Usaha Pertambangan sclanjutnya discbut IUP adalah wcwenang yang diberikan kepada badan hukum atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan baik berupa Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) clan Perjanjian Karya Pengnsahaan Pertambangan Barabara (PKP2Il).
17. Kuasa Pertambangan disebut KP adalah wewenang yang diberikan oleh Pemerintah kepada badsn/perorangan nntuk melsksanakan usaha pertambangan umum,
18. Kontrak Karva selaniutnva disebut KK adalah suatu Perianiian Pengusahaan Pertambangan Umum antara Pemerintah RepubHk Indonesia dengan Perusahaan Swasta Asing atau patungan Swasta Asing dengan Swasta Nasional.
19. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertamhangan Bembera (PKP2B) adalah suatu perjanjian pengusahaan pertambangan batubara antara Pemerintah RI dengan Swasta Asing/Nasional, atau patungan Swasta Asing dengan Swasta Nasional.
8. :w. Wibtyah Pertambangan adalah wilaysh/daerah yang ditetapkan dalam pemberian wewenaag untuk meiakukan kegiatan usaha pertambangan umum.
21. Pertambangan Rakyat adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat,
22. W1layah proyek adaJah snatn wriayah kegmtan yang berada diluar wilayah fain Usaha Pertambangan (TI.JP) untuk menuniang kegiatan usaha pertambangan.
23. Easte adalah tanah/batuan yang berada diatas (lapisan overburden) diaatara (interburden) atau disekelihng bahan galian yang ikut tergali tapi tidak dimanfaatkan.
24. Jasa pertambangan adalah kegiatan usaha jasa penunjang yang berhubungan dengan kegiatan usaha pertambangan umum.
BAD II WILA YAH PERTAMBANGAN.
- (1) Bupati berwenang menetapkan wilayah pertambangan umum di Daerah,
2. (l.) Apabila dianggap perlu Bupati dapat. menentukan lokasi yang tertutup untuk kegiatan usaha pertambangan umum di Daerah,
BAB III - \VEVlENANG DANT A.~GGUNG JA WAB
Pasal 4

Wewenang dan tanggungiawab sebagaimana dimaksud pasal 3 Peramran Daerah ini meliputi :
- a Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat diperpanjang untuk ditandatangani Bupati bila habis mesa berlakunya.
- C:\My OocnmentR\Rk-hnkum\Keputm:an PERTAMH.ANGAN OMUM.doc
- b. Menjamin terlak .. sananya ueaha pertambangan umum yang dilaksanakan oleh pemegang izm sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha pertambanzan umum vang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan,
- d. Melakukan penertiban kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki izin,
- e. Melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan umum sesuai peraturan yang bet laku,
- f. Mcnetapkan wilayah pcrtambangan rakyat,
IlAilIV !ZIN USi\JlA PER TAMB.A.NGNA UMU:M
BAB III - \VEVlENANG DANT A.~GGUNG JA WAB
Pasal 5

- (1) Usaha pertambangan umum hanya dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Bnpati.
- (2) Izin Usaha Pertambangan diberikan dalam beutuk Kuasa Pertarnbangan, Kontrak Karya (KK), Porjanjian Karya Pengusahaan Pcrtambangan Batubara (PYJl2B) clan Surat Izin Pertambangan Rakyat (STPR)
- (3) Izin Usaha Pertambangan dimaksud ayat (2) dapat berupa:
- a. Penyelidikan umum
- b. Eksplorasi
,/
- C. f&lt;:kRploi1:8RJ
- d. Pengolahan/Pemuruian
- e. Pengangkutan
4. f Penjualan
- (4) Izin Usaha Pertambangan diberikan nntnk satu jenis bahan galian dan mineral pengikutnya,
- (5) Pada suatu wilayah yang sama dapat diberikan Izin Usaha Pertambangan untuk bahan galian yang berbeda
rasal 6
- (l,l Luas witayah lzin Usaha Pertambangan (101') yang dapat diberikan kepada pemohon Izin Usaha Pertambangan (fOP) seb~ berikut,
- a. Kuasa Pertambangan pcnyclidikan umum tidak mclebihi 2.000 Ha dan untuk satu badan hukum/perusahaan tidak boleh melebihi 10.000 Ha.
- b. Konrrak Karyn dan Perjanjian Karya Pengnsahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) penyelidikan umum maksimum 50.000 Ila.
- c, Kuasa Pertambangan Eksplorasi tidak melebihi 1.000 Ha dan untuk satu badan hnkum/perusahaan tidak boleh melebiln 5.000 Ha
- d. Kontrak Karva (KK) dan Perianiien Karva Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) eksplorasi maksimum 25.000 Ha
- e. Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi tidak melebihi 500 Ha dan untuk satu badan hukum/perusahaan tidak boleh melebihi 2.500 Ha.
- f Kontrak Karya (KK) dau Perjanjian Kw. ya Pet usahaau Pertambangan Batubara (PKP2D) cksploitasi maksimum 15.000 Ila
- (2.) Jangka waktn Izin Usaha Pertambangan ditentnkan :
- a. Penyelidikan umum diberikan untuk jangka waktu 1 tahun clan dapat diperpaniang untuk jangka waktu l tahuu
- b. Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 kah untnk wsktu 1 tahun,
- c. Eksploitasi atau produksi termasuk pengolahan dan pemurnian, diberikan waktu selama-lamanya 20 tahun clan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk 5 tahun.
- C:\Mv Documentsusk-huknm'Kennrusan PERTAMBANGAN llMUM.doc ~ .
- d. Pengangkutan dan penjualan diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 10 tahun rum dapat drperpanjang setiap kalmnya nntnk waktu 5 tannn.
BAB III - \VEVlENANG DANT A.~GGUNG JA WAB
Pasal 7

- (1) Koutrak Km-ya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) izin usahanya disahkan oleh Dupati setclah mcndapat persetujuan DPRD.
- (2) Pemohon Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) diwajibkan membuat rencanalprogram kerja tahunan dan setelah mendapat rekomendasi dad Dinas/Bagian diharuskan menyampaikan dihadapan Dinas/Instansi terkait chm tokoh masyarakat setempat sebelum mendapat persetujuan DPRD.
BAB III - \VEVlENANG DANT A.~GGUNG JA WAB
Pasal 8

- (J) Penetapan dan pembatalen atas snatu wilayah pertambangan rakyat ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Luas dan batas-batas serta masa berlaku penetapan suatu wilayah pertambaugan rakyat Surat Izin Pertambangan Rakyat (:&lt;3IPR) ditcntukan olch Bupati berdasarkan basil kajian teknis ekonomis dan sesnai dengan ketentnan perundang-nndangsn yang berlaku
- (3) Daiam hai cadangan yang tersedia seteiah ditinjan dari segi teknis dan ekonomis memungkinkaa diusahakan untuk pertambangan rakyat dapat ditetapkan pada :
- a. Wilayah Izin Usaha Pcrtambangan/Kuasa Pertambangan (F..P)/Kontrak Karya (KK )/J'e1JaJJJiau J&lt; arya Pengnsahaan Pertambangan H,itnhm11. (PKP2B) yang sudah ada sepanjaag mendapat persetuiuan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bersangkutan,
- b. Wilayah usaha pertambangan yang telah diciutl .. can/dikernbalikan/dicabut/hebis masa berlaku izin usahanya,
- (4) Penetapan suatu wilayah pertambangau rakyat harus dilengkapi dengau :
- a Peta lokasi dengan skala minimal 1 : 50.000.
- b. Historis pengnsahaan dan hubungannys dengan mata pencaharisn rakyat setempat.
- c. Data keterdaparan cadangan yang diniiai lavak diusahakan secara pertambangan rakyat.
- (5) Pada suatu wilayah pertambangan rakyat tidak tertutup kemungkinan untuk diberikan Izin Usaha Pertambangan {IUP)/Kuasa Pertambangan (KP)/Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) atas bahan galian lainnya sepanjang mcndapat persctujuan dari pemegang Surat Izin Pertambangan Rakyat (SI.PR) yang sudah ad a.
- ( 6) Usaha pertambangan rakyst tidak boleh menghalangi pengembangan usaha pertambangan yang sah lainnya Kuasa Pertambangan (KP)tKontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) pada wilayah yang bertindihan atau sehaliknya sepanJang maRmg-mmnng yang tel ah ditetapkan.
- (7) Dalam hal teriadi sengketa antara. pemegang Surat Izin Pertambansan Rakyat (SIPR) dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah lainnya, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Bupati dengan menyertakan para pemegang Izin Usaha Pertambangan {!UP) yang bersangkutan,
- ( 1) Knasa Pertambangan (KP) sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dapat diberikan kepada :
- a. Instansi Pemeriutah
- b. Perusahaan Negara
- c. Penffiahaan J )aeraJ1
- d. Pemsahaan dengan modal antara Negara dau Daerah
- e. Koperasi
- f Badan atau perorangan s,.vasta
- C:\My Document.s\.~k-hukum\Kepntn ·,m PRRTAMBANGAN UMTTM.doc
- g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan/atau Daerah dengan Koperasi/ Hadan/ Perorangan swasta,
- (2) Sedangkan Kontrak Karva (KK) dan Perianiian Karva Pengusaaaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dapat diberikan kepada :
3. a Perusahaan dengan modal bersama antara swasta nasional dan swasta asing,
- b. Badan dengan perorangan swasta
- c. Swasta asing dengan perorangan,
BAB III - \VEVlENANG DANT A.~GGUNG JA WAB
Pasal 10

- (1) Usaha Pertambangan Umum dalam rangka Kontrak Kua.sa (KK) dan Perjanjian Ksrya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) hams dilakukan oleh Badan Hukum yang bergerak dibidang pertambangan nmnm.
- (2) Tata cara, prosedur, persyaratan clan format pennohonan serta proses Izin Usaha Pertambangan (IUP) akan diatur lobih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan diseluruh wilayah Daerah, kecuali pada tempat pemakaman, tempat-tempat ynng dianggsp snci, bangunan bersejarah dan tempat fasilitas umum serta yang dilarang sesuai peramran perundaag-undangan yang berlaku,
- (2) Kegiatan usaha pertambangan pada tempat-tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dapat dilaksanakan dengan persetujuan dari yang berwenang atau yang berhak, dan biaya yang timbul akibat pemberian persetujuan tersebut menjadi tanggung jawab pemegaug Izin Usaha Pertambangau (HJP). '
BAB III - \VEVlENANG DANT A.~GGUNG JA WAB
Pasal 12

- (1) Dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) menggunakan perusahaau jasa pertambangan untuk melaksanakan kegiatan usahanya, maka perusahaan jasa pertambangan tersebut barns mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Ketentuan-ketentuan mengenai Jasa Pertambangan akan diatur iebih lanjut dengan Keputusan Bupati,
- (1) lzin Penclitian pcrtambangan umum dalam rangka pcnelitian dan pengembangan pertambangan diberikan kepada Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah 1:11au Perguruan Tinggi oleh Bupati.
- (2) Ketentuan tentang tata cara clan syarat pemberian Izin Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Surat Keterangan Izm Penmjanan (SKI!') yang diberikan kepada perusahaan/perorangan sebeium melakukan kegiatan lepangan untuk iangka waktu 1 (satu) bulan atas persetuiuan Kepala Dinas/Bagiaa
BAB III - \VEVlENANG DANT A.~GGUNG JA WAB
Pasal 14

- (1) Pada satu wilayah usaha pcrtambangan umum dapat diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk bahan galian lain yang keterdapatannya berbeda setelsh mendspat persetujuan pemegang Izin UsahaPertambangan (IUP) terdahulu.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mempunyai hak mendapatkan prioritas untuk mengusahakan bahan galian lain dalam wilayah kerjanya
- (3) WiJayah lain yang digunakan sebHga1 pemmjang kegiatan nsaha pertamhangan diluar wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) berupa wilayah proyek barns mendapat izin dari Bupati.
4. C:\Mv DocnmentR'8k-hnknm\llAPRRDA PERTAMBANGAN llMUM.doc ~
Paeal 15
Dal8111 hal teriadi tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambanaan dengan kegiatan usaha lain selain usaha pertambangan umum, maka prioritas penmtukan lahan ditentukan oleh Bupati.
l:'a.~a1 [6
Dalam mclaksanakan usaha pertambangan, pcmcgang Izin Usaha Pcrtambangan (IUP) wajib melaksanakan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Lingkungan Hidup Pertambangan dan norma-norma teknis pertambangan yang baik dan benar sesuai dengan peratnran perundang-undangan yang berlaku,
Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak diwajibkan membayar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Iuran Prodnksi akibat ikut tergalinya "Waste" sepanjang tidak digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegietan usahanya secara komersia1.
RARV
fL.\K PE.l..fEGANG IZIN USAHA PERT AMBANGAN
BAB III - \VEVlENANG DANT A.~GGUNG JA WAB
Pasal 18

- (I) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mempunyai hak melakukan salah satu atau seluruh kegiatan :
- a, Penyelidikan Umum
- h. Eksplorasi
- c. Studi Kelayakan
- d. Konstruksi
- e. Eksploitasi/produksi
- f. Penzolahan/pemumian
- g. Pengangkutan
- h. Penjualan
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (lU.P) dapat memindahkan izin usahanya kepada pihak lain setelah memenuhi ketentuan dan persetuiuan Daerah,
- (3) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) berhak memasuki wilayah usaha pertambaagannya
- (4) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (lOP) berhak menggnnakan prasarana dan sarana umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) berhak mengusahakan bahan galian atas menajemennya sendiri, dan remkonya dibebankan pada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan rencana kerianva
BAB III - \VEVlENANG DANT A.~GGUNG JA WAB
Pasal 19

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mendapat prioritas meugusahakan bahan galian lain yang bukan bahan galian ikutan, yang ditcmukan dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (TUP) ter~ebut
- (2) Pengusahaan bahan galian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan apabila rencana pengusahaannya disampaikan dalam studi kelaya.kan dan disetujui oleh Bupati.
- (3) Apah1IR pemegnng Izm Usaha Pertarnbangan (llf P) trdak menggunkan baknya untuk mengusahakan bahan galiaa sebagaimana dimaksud dalam ayat. (1 ), maka pengusahaan bahan galiaa tersebut dapat dilaksanakan oleh pihak lain yang mengajukan permohona izin dimaksud,
C:\My nocument.R\Rk-hukmn\RAPERDA PERTAMRANGAN UMUM.doc
PENGELOLAAN
LlNGKlJNGAN Hll)ll.P BAE VI
BAB III - \VEVlENANG DANT A.~GGUNG JA WAB
Pasal 20

- (l) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengetelaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakau oleh pemegang Iziu U saha Pei tambangan (IUP) sesuai dengan peraturan dan pcrundang-undangan yang bcrlaku
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melipiti pemberian persetujuan :
- a. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang terdiri dari Kerangka Acuan (KA·Amdal), Amdal, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
- h. Ilpaya Pengelolaan Lmgknngan ( lJKL) dan Upaya Pemantanan Lingknngan (UPL) untuk van,z; tidak waiib Amdal, disusun oleh masing-masing pemegana Izin Usaha Pertambangan (IUP) selaku pemrakarsa dengan mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku
- (3) Pemegang fain Usaha Pertambangan (fUP) wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan Iingkungan serta reklamasi lahan bekas tambaag sesuai dengan Dokumen Amdal dan RKL RPL yang telah disetujui.
- (4) Pelaksanaan pengelolsan dan pemantanan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diiakukan selama usaha pertambangan umum berlangsung dan pada pasca tambang,
- (5) Peruntukan lahan bekas tambang basil pengelolaan lingkungan ditetapkan oleh Bupati dengan mengikutsertakan masyarakat sekitar tambang;
BAB III - \VEVlENANG DANT A.~GGUNG JA WAB
Pasal 21

Izin Usaha Pertambangan berakhir knrena :
- a. Dikembalikan,
- b. Dibatalkan dan atau dicabut.
3. e, Habis masa berlskunya
BAB III - \VEVlENANG DANT A.~GGUNG JA WAB
Pasal 22

- (1) Permohonan perpanjangan dan atau permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah diajukan kepada Bnpati selambet-lambamya 3 (tiga.) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- (2) Apabila jangka waktu yang ditentukan dalam Izin Usaha Pertambaagan (IUP) telah berakhir dan pemegang lCJ.P tidak mengajukan permohonan perpanjangan atan tidak memenuhi persvaratan untuk diberikan perpaniangan, maka Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut berakhir menurut hukum .
BAB III - \VEVlENANG DANT A.~GGUNG JA WAB
Pasal 23

Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat mengembalikan izin usahaaya sebagaimana dimaksud pada pasal 21 huruf ( a) Peramran Daerah ini dengan cara :
- a. Menyampaikan pernyataan tertuiis kepada Bupati disertai dengan alasan yang cukup.
- b. Pengembalian IUP dinyatakan eah setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
Pmm.J 14
Pembatalan IUP sebagaimana dimaksud pasal 21 huruf (b) Peraturan Daerah rm dapat dilaknkan dalam hal :
C:\My Documents\sk-hukmn\RAPERDA PERTAMHANGAN lJMlJM.doc
3. Terdapat kekeliruan dalam penentuan koordinat bates wilayah Izin Usaha Pertambangan (I OP), sebagai akibat keRalahan/revu:.1 dan pemohon,
- b. Adanva pelanggaran teknis van~ dipandang dapat mengancam/membahavakan lingkungan hidup.
- c. Selama 2 (dua) tahun berturut-turut setelah diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak ada keziatan. \_,
4. d, Melanggar peraturan peruudeng-undangan yang berlaku.
- c. Tidak mcmatuhi dan atau mengindahkan pctunjuk yang diberikan oleh pejabat berwenang mengenai penyelenggaraan usaha pertambangan clan atau tidak mengindahkan kewajiban -kewajiban yang tercantum dalam Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
6. f Dibatalkan Bupati demi untuk kepentingan negsra
BAB III - \VEVlENANG DANT A.~GGUNG JA WAB
Pasal 25

- (1) Jika berakhimya Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena hal-hal dimaksud dalam pasal 21, 22 dan 23 dalam Peramran Daerah ini, maka :
- a. Segala bebau yang menjadi tanggungjawab pemegang Iziu Usaha Pertambangan (IUP) harus diselesaikan mcnurut hukum yang berlaku.
- b. Wilayah ex. Izin Usaha Pertambangan (IUP) kembali diknasai Negara/Pemerintah Daerah.
- c. Segala sesuatu yang digunakan untuk pengamanan bangunan-bangunan tambang dan kelanjutan usaha pertambangan menjadi hak clan tangguug jawab Pemerintah Daerah tanpa ganti rngi kepada ex, Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- d. Pemegang fain Usaha Pertambangan (IUP) yang bersangkutan harus menyerahkan semua dokumen basil penelitian/survey, basil pemetaan, basil analisa bahan galian tambang, dan peta baras wilayah Izin Usaha.Pertambangan (IUP) kepada Bupati,
- (2) Bupati menetapkan waktu yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) terakhir untuk memindahkan/meugangkut segala sesuatu yang menjadi hak miliknya, kecuali bangunan yang disebutkan pada ayat ( 1) huruf c pasal ini.
- (3) Barang atau bangunan yang ridak dipindahkan/diangknt sesnai dengan batas wsktn yang telah ditentukan dimaksud pada avat (2) pasal iui meniadi hak milik Pemerintah Daerah,
- (4) Menyimpang dari ketentuan ayat (1) pasal ini, apabila Izin Usaha Pertambangan (IUP) dibatalkan demi kepentingan Negara/Pemerintah Daerah, maka akan diberikan ganti rugi yang patut dan wajar kepada pemegang izin Usaha Pertambangan (IUP).
BA..B VIII
HUFHfNGANIZfNUSAHAPERTAMBANGAN DENGAN IIAK TANAII
Pmml 26
- (1) Pemegang Izin Usaha Pcrtambangan (IUP) diwajibkan mengganti kerugian kepada yang berhak, atas kerusakan sesuatu yang berada diatas tanah, didalam atau diluar wilayah usaha pertambangannya akibat dari usahanya, baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak.
- (2) Pcmcgang Izin Usaha Pcrtambangan (IUP) tahap cksploitasi sclain diwajibkan mengganti ker11eisn sebagaimana dimaksnd dalam aynt (1) diatas jngR diwajibkat1 mengganti lahan yang digunakan dalam kegiatannya.
3. mufakat (3) Besarnya biaya ~anti rugi dimaksud dalam ayat (I) diatas didasarkan atas musyawarah dan
4. ( 4) Kemgrnn y,mg dtRellabkan oleh 1u:mha dan dna pemegallg 1zm usaha pertmnhangan atan lebih dibebankan kepada mereka bersamH.
BAB III - \VEVlENANG DANT A.~GGUNG JA WAB
Pasal 27

- (1) Apabila telah diperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas suatu atau wiiayah pertambangan, maka pemegang hak tanah diwajibkan memperbolehkan kegiatan usaha pertambangan pada tanah yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai beriknt :
2. a Sebelum pekerjaan dimulai pemegang izin Usaha Pertambangan (IUP) rnemperlihaikau surat izin atau salinaunya yang sah dan memberitahukan tentang maksud dan tcmpat pekcrjaan yang akan dilakukaa
- b. Diberikan ganti rugi terlebih dahulu sebelum dimulainya pekerjaan,
- (2) Segala biaya yang berhubungan dengan proses ganti rugi dibebankan kepada pemegang Izin Usaba Pertambangan (IUP) yang bersangkutan,
BAB III - \VEVlENANG DANT A.~GGUNG JA WAB
Pasal 28

- (1) Apabila para pihak yang bersangkutan tidak mencapai kata sepakst tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dan 27, maka penentnannya diserahkan kepada Bupati.
- (2) Apabila para pihak yang bcrsangkutan tidak dapat mcnerima penentuan dari Bupati sebagaimana dimaksnd dalam ayat ( I ), maka penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri setempat.
Pa.;al 29
Apahila telah diberikan Izm Usaha Pertamnangan (lU.P) pada sehidang tanah yang diatasnya tidak terdapat hak tanah, maka pada tanah tersebut tidak dapat diberikan hak tanah lain kecuali dengan persetujuan Bupati.
PENGEMBANGAN\VILAYAHDANPENGEMBANGANMASYARAKAT SERTA KEM1TRAAN USAJIA PERTAMBANGAN
BAB III - \VEVlENANG DANT A.~GGUNG JA WAB
Pasal 30

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan tahap dan skala prioritas usahanya, wajib untuk membantu program Pengembangan Wilayah dan Pengembangan Masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber dava manusia, kesehatan dan pcrtumbuhan ckonomi.
2. (:2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan lembaga masyarakat setempat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Pengembangan \Vilayab dan Pengembangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ).
BAB III - \VEVlENANG DANT A.~GGUNG JA WAB
Pasal 31

Pemerintah Daerah wajib mengupayakan tereiptanya kemitraan usaha antara pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip sating membutuhkaa dan sating meuguntungkau serta saling memperkutat persatuan,
BAB III - \VEVlENANG DANT A.~GGUNG JA WAB
Pasal 32

- (1) Bentuk kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 aatara lain :
- a. Membina atau sebagai Bapak Angkat usaha pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat.
- b. Membeli hasil produksi usaha pertambangan yang ada disekitar kegiatan,
4. c, Memberi kesempatan kepada pengusaha kecil/menengah setempat untuk melaknkan kegiatan penunjang.
5. C:\My Docnments\sk-huknm\RAPERDA PHR'fAMHANGAN UMUM.doc
- d. Memberi kesempatan kepada masyarakat setempat ikut pelaksanakan reklamasi dan revegetasi.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dangan Keputusan Bupati.
U/\Il X KE'WAilBANPE!vIBGANG IZIN TJSliliA PERTA~ffiANGA.'N
Pu.Sal JJ
- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (!UP) rlh,vajibkan membayar Juran Tetap yang besamva dihitung berdasarkan luas wilavah pertambangan dikalikan tarif sesuai dengan ketcntuan pcraturan pcrundang-undangan yang berlaku
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diwajibkan membayar Iuran Eksplorasi/Eksploitasi (Iuran Produksi) yang besamya tergantung dari jenis bahan galiaa dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Pemoayaran Iuran Tetap dam Iuran Produksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) diatas disetorkan langsung ke Kas Negara dan bukti setor disampaikan ke Bupati dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Surnber Daya Mineral.
- (4) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (HJP) pada tahap eksploitasi/produksi diwajibkan untuk mcnyampaikan Laporan Rcncana Tahun Pcngelolaan dan Pcmantauan Lingkungan (RTKPL) sesuai peramran yang berlaku dan disahkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (5) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diwajibkan memyampaikan Rencana Kegiatan Tahnnsn (RKT) dan Rencana Pembiayaan Kegiatan nntuk disetujni oleh Bupati atau Pejsbat vang dituniuk.
- (6) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada saat mulai eksploitasiiproduksi wajib menempatkan Dana Jaminan keklamasi pada Bank Pemerintah yang nilai dan prosedumya diatur lebih laaiut dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pemegang Izin Usaha Pertambangan {IUP) diwajibkan memyampaikan Laporan Buhman, Triwulan, Semester, Tahnnan kepada Bnpati dan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubemur dengan Bentuk dan format laporan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
- (8) Pemegang IzinUsaha Pertambangan (IUP) sebelum meiakukan kegiatan harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Dinas/Instansi yang berwenang dan terkait tentang rencana kerja
- (9) Pemegang fain Usaaha Pertambangaa (IUP) hams mematuhi/mnetaati peraturan perundang-undangan mcngcnai Kcselamatan dan Kcschatan Kerja (KJ) sorta lingkungan hidup dibidang pertambangan umum.
- (10) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dan eksploitasi selambatlambatnya 6 ( enam) bulan setelah ditetapkan Surat Keputusa Izin Usaha Pertambangan (H JP) nya. hams sndah menyampaikan Isporan mengenm pelaksanaan pematokan batas wilavahnva dengan suatu berita acara 'fang disampaikan kepada Bupati.
- (11) Pemegang Izin Ueaha Perta .. mbangan (IUP) mulai tahap ekssplorasi dan eksploitasi harus sndah mengnsnlkan Kepala teknik 'J)unh,mg/WaJnl Kepala Teknik kepada Kepala Dinas, untuk disahkan sebaaai peuanggungiawab pelaksana K3 dan pengelola lingkungan hidup pertambangan.
- (12) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus membnrie kesempatan kepada Inspektur Taiubang dan atau petugas yang ditunjuk Bupati uutuk melaksanakan tugasnya didalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yan bersangkutan.
IlABXI PEMBINA.AN DAN PENGAWASAN
BAB III - \VEVlENANG DANT A.~GGUNG JA WAB
Pasal 34

Pembinaan
- (1) Dinas I Bagian Tehnis dapat meleksanakan bimbingan dan pembinaan, memberikan pedoman, dalam usaha pertambangan dan melakukan pemetaau serta eksplorasi bahan galian yang bclum dilaksanakan di dacrah,
- (2) Dinas/ Bagian Tehnis daiam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan menyiapkan dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparat di daerah,
- (3) Pelaksanaan pemtnnaan sebagasmana drrnaksnd dalarn ayat (1) dan (2), Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan daaa setinggi-tingginya 10 % (Sepersepuluh) dari dana Juran Tetap dan Juran Produksi bagiaa Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam · Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB III - \VEVlENANG DANT A.~GGUNG JA WAB
Pasal 35

Pengawasan Pertambangan
- (1) Pcngawasan Usaha Pertambangan Umum terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilakukan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada semua tahapan usaha pertambangan sampai dengan pasca tambang yang mencakup aspek-aspek :
- a. Eksplorasi
- h. Ekspl.oita.~1/produks1
- c. Pemassran/oeniualan
- d. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- e. Lingkungan Hidup
8. g, Keuangan, investasi, barang modal
9. f Konservasi bahan galian
- h. Tcnaga Kcrja
- i. Pengolahan data
- J. Penggunaan produksi dalam negeri
- k. Pengusaha, pengembangan dan penerapan teknologi
- l. Penerepan standard pertambangan
- m. Jasapertambangan
- (3) Pelaksanaan Pengawasan langsung dilapangan terhadap aspek produksi dan pemasaran, konservasi, Keselsmatan dan Kesehatan Ke1Ja (K3) serta lingkungan hidnp oleh Dinas dilakukan sekurang-kurangnva 6 (enam) bulan sekali .
BAB III - \VEVlENANG DANT A.~GGUNG JA WAB
Pasal 36

- (1) Pclaksanaan Pengawasan terhadap aspek Keselamatan dan Kcschatan Kcrja (K3) clan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) dan (3) dilaksanakan oleh Inspektur Tambang,
- (2) Pelaksanaan Pembinaan clan Pengawasan Keeelamatan dan Kesehatan Kerja (Y...3) dan I .ingkungan berpedoman kepada peratnran dan pemndangan yang berlaku,
- (3) Tatacara pengawasan Keselamatan clan Kesehataa Kerja (K3) dan lingkungan beserta pelaporannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturaa yang berlaku
BAB III - \VEVlENANG DANT A.~GGUNG JA WAB
Pasal 37

Peiaksanaan pengawasan tenaga kerja, barang modal, jasa pertambangan, pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, penerapan standard pertambangan, investasi, divestasi, dan keuangan adaleh berdasarkan hasil evaluasi pemegang Izin Usaha Pertambangan (!UP) yang dilaksanakan oleh dinas setiap tahun sekah at.an sesnai dengan kebutuhan,
BAB III - \VEVlENANG DANT A.~GGUNG JA WAB
Pasal 38

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan umum diwilayahnya setiap 6 (enam) bulan sekali, kepada Menteri Energi clan Sumber Daya Mineral sesuai pernndangan yang berlsku.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman ketentuan yang berlaku.
BAB XII - KETENTUA.1.~ PIDr\1-IA
Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan ancaman dengan pidana kurungan selama-lamanya t, ( enam) bulan atan denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima iutarupiah).
- (2) Tindak Pidana tersebut pada ayat (I) adalsh pelanggaran,
- (3) Deuda sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah,
BAB XII - KETENTUA.1.~ PIDr\1-IA
Pasal 40

Selain ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) kepada pemegang Izin Usaha Pertamhangan (HJP) dapat dikenakan Prdana tambahan bempa pencabutan hak atau perampasan baraag-barang yanA dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut,
- C:\My Documents\sk-hukum\RAPERDA PERTAMRANGAN UMUM,doc
HAH XIJT PEI~-YIDIKAN
BAB XII - KETENTUA.1.~ PIDr\1-IA
Pasal 41

- (1) Sealin Pejabat Peuyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana Penyidikan dapat juga dilakukan oloh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungaa Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetspkan sesuai dengan Peraturan Pernndang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal mi berwenang :
3. a Memerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ini ditempat kejadian dan melakukan pemei iksaaa,
- o. Menyurnh berheuti seornng tersangka dan memeriksa randa peugenal diri tersangka,
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat,
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
8. f Memanggil seeeorang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
9. g, Meudataugkan orang ahli yang diperlakukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara
10. h, Mengadakan penghentian penvidikan setelah mendapat petuniuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, sclanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum tersangka atau keluarganya.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan memyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntnt umnm, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 42

Izin Usaha Pcrtambangan bcrupa KP, KI( dan PKP2D yang telah ditcrbitkan sebelum terbitnya Peraturan Daerah ini beserta hak dim kewsjibannya tetap berlakn sampai habis masa berlakunya
BABXV •...
J
KAH XV KETENTUAN PENUTUP
P~al43
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupari sepaniang mengenai pelaksanaannya
P~uml 44
Peraturan Daerah ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolaagun.
Disahkan di Sarolangun
PadaTunggal ; I~ -CK~ - 2001
Diundangkan di Sarolangun
Pada Tanggal;
lb
O\c'i'{)e&gt;t\L
2001
BUPATIAAROLANGUN
HMUHAMMADMADEL
SEKRETARJS DARRAH
KABUPATEN SAROLANGlJN
Q,;4e/\_
Drs. H. Has3ll B::wri Hnrun Pembina Tk. l Nip. 430 001 ?48
LEMBARANDAERAHKABUPATENSAROLANGUNTAHUN2001 NOMOR l9
PENJELASA..1'l PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NO MOR: 37 T AHUN 2001
'IENfANG
USAHAPERTAlv.IBANGAN Ul\1UM DALA.l\!I KABUPATEN SAROLANGlN
Sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 6 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemrintah Pusat dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dan dalam rangka terciptamnya pelaksanaan pelayanan prima pada usaha pertambangan unmm, maim perlu ditetapkan peraturan daerah sebagai pedoman penyelenggaraan tugas pemerintah dibidang pertambangan umum.
Penetapan Peraturan Daerah ini untuk menciptakan pengusahaan bahan galian secara propesional yang memerlukan kaidah-kaidah pertambangan yang benar dan efisien sehingga dapat terwujudnya system pertambangan yang berkelanjutan dan dapat menjamin kelangsungan kelestarian Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan clan untuk tertibnya hukum dan administrasi usaha pertambangan umum dalam Kabupaten Sarolangun perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun,
- -Pasal 1, Cukup Jelas
- -Pasal 2, wilayah pertambangan umum di daerah dapat ditetapkan dan Bupati dapatjuga menentukan lokasi yang tertutup untuk kegiatan usaha pertambangan umum didaerah dengan memperhatikan kebijakan pemerintah tentang pembangunan yang berwawasan lingkungan, dan dampak penting yang mungkin timbul.
- Pasal 3, Cukup Jelas
- -Pasal 4, Cukup Jelas
- -Pasal 5, Cukup Jelas
- -Pasal 6, Cukup Jelas
- -Pasal 7, Cukup Jelas
- -Pasal 8, Cukup Jelas
- -Pasal 9, Cukup Jelas
- -Pasal 10, Cukup Jelas
- -Pasal 11, Culmp Jelas
- -Pasal 12, Cukup Jelas
- -Pasal 13, Cukup Jelas
- -Pasal 14, Cukup Jelas
- -Pasal 15, Cukup Jelas
- -Pasal 16, Cnkup Jelas
- Pasal 17, Cnkup Jelas
- Pasal 18, Cukup Jelas
- -Pasal 19, Cukup Jelas
- -Pasal 20, Cukup Jelas
- -Pasal 21, Cukun Jelas
- -Pasal 22, Cukup Jelas
- -Pasal 23, Cukup Jelas
- -Pasal 24&gt; Cukup Jelas
- -Pasal 25, Cukup Jelas
- -Pasal 26, Cukup Jelas
- -Pasal 27, Cukup Jelas
- -Pasal 28, Cukup Jelas
| - | Pasal 29, Cukup Jelas |
|-----|-------------------------|
| - | Pasal 30, Cukup Jelas |
| - | Pasal 31, Cukup Jelas |
| - | Pasal 32, Cukup Jelas |
| - | Pasal 33, Cukup Jelas |
| - | Pasal 34, Cukup Jelas |
| - | Pasal 35, Cukup Jelas |
| - | Pasal 36, Cukup Jelas |
| - | Pasal 37, Cukup Jelas |
| - | Pasal 38, Cukup Jelas |
| - | Pasal 39, Cukup Jelas |
| - | Pasal 40, Cukup Jelas |
| - | Pasal 41, Cukup Jelas |
| - | Pasal 42, Cukup Jelas |
| - | Pasal 43, Cukup Jelas |
| - | Pasal 44, Cukup Jelas |