PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 26 Tahun 2014
Tentang POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU
Berlaku: 7 Juli 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dalam rangka mempersiapkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro Putussibau menjadi Badan Layanan Umum Daerah, diatur Pola Tata Kelola sebagai peraturan internal Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau;
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 44 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro Putussibau;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau yang selanjutnya disebut RSUD dr. Achmad Diponegoro adalah rumah sakit daerah milik Pemerintah Daerah.
7. Direktur adalah Kepala RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau Unit Kerja pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktekpraktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Dewan Pengawas RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah salah satu organ pada RSUD dr. Achmad Diponegoro yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD dr. Achmad Diponegoro.
12. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terjadi atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
13. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD dr. Achmad Diponegoro.
15. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
17. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancara dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
18. Pola Tata Kelola adalah peraturan internal yang antara lain menetapkan organisasi dan tata laksana, transparasi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi.
19. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
20. Standar Pelayanan Minimal addalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pola Tata Kelola RSUD dr. Achmad Diponegoro dimaksudkan sebagai pedoman bagi RSUD dr. Achmad Diponegoro dalam upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit dan memberikan pedoman mengenai hak dan kewajiban seluruh pegawai rumah sakit.
- (2) Pola Tata Kelola RSUD dr. Achmad Diponegoro untuk menciptakan suatu tatanan penyelenggaraan rumah sakit yang efektif, efisien dan berkualitas dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi.
- (3) Pola Tata Kelola pada RSUD dr. Achmad Diponegoro tercantum dalam pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pada Peraturan Bupati ini.
BAB III - PRINSIP TATA KELOLA
Pasal 3

- (1) RSUD dr. Achmad Diponegoro beroperasi berdasarkan Pola Tata Kelola, yang memuat antara lain:
- a. struktur Organisasi;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi yang logis;
- d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip antara lain:
- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. rensponsibilitas;
- d. independensi.
BAB III - PRINSIP TATA KELOLA
Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang dalam organisasi.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasa 3 ayat (1) huruf d merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.
BAB III - PRINSIP TATA KELOLA
Pasal 5

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan kejelasan fungsi, struktur sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
- (4) Indepedensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.
BAB IV - PEJABAT PENGELOLA
Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola BLUD terdiri atas:
- a. Pemimpin;
- b. Pejabat Keuangan; dan
- c. Pejabat Teknis.
- (2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
BAB IV - PEJABAT PENGELOLA
Pasal 7

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan prakatek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana pada dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Pejabat Pengelola BLUD berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepentingan BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.
BAB IV - PEJABAT PENGELOLA
Pasal 8

- (1) Pejabat Pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.
BAB IV - PEJABAT PENGELOLA
Pasal 9

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
- b. menyusun Renstra Bisnis BLUD;
- c. menyiapkan RBA;
- d. mengusulkan calon Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangundangan; dan
- f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
BAB IV - PEJABAT PENGELOLA
Pasal 10

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
- b. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- e. melakukan pengelolaan utang piutang;
- f. menyusun kebijakan pengelolaan barang aset tetap dan investasi;
- g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
- h. menyelenggarakan penyusunan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.
BAB IV - PEJABAT PENGELOLA
Pasal 11

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. menyusunan perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
- b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
- c. BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing.
- (3) Tanggung jawab Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan mutu, standarisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.
BAB IV - PEJABAT PENGELOLA
Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)/non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisien, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
BAB IV - PEJABAT PENGELOLA
Pasal 13

- (1) Pemimpin BLUD-SKPD merupakan pengguna anggaran/barang daerah.
- (2) Dalam hal Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari non PNS, Pejabat Keuangan BLUD wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
BAB IV - PEJABAT PENGELOLA
Pasal 14

Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari non PNS, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - DEWAN PENGAWAS
Pasal 15

- (1) BLUD yang mempunyai realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal, dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang di antara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Pemimpin BLUD.
BAB V - DEWAN PENGAWAS
Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
- c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD;
- d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan;
- e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD; dan
- f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
BAB V - DEWAN PENGAWAS
Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:
- a. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
- b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah;
- c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu:
- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah atau menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah tindak pidana yang merugikan daerah;
- c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
BAB V - DEWAN PENGAWAS
Pasal 18

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik ;
- b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD; atau
- d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana/kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD.
BAB V - DEWAN PENGAWAS
Pasal 19

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggata Dewan Pengawas.
BAB V - DEWAN PENGAWAS
Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.
BAB VI - STATUS KELEMBAGAAN
Pasal 21

- (1) Dalam hal SKPD atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD merubah status kelembagaanya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan status kelembagaan sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. perubahan satuan kerja struktural menjadi non struktural atau sebaliknya;
- b. perubahan organisasi, antara lain penyempurnaan tugas, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja.
BAB VII - REMUNERASI
Pasal 22

- (1) Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium,insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan /atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi dimaksud pada ayat (1) untuk BLUD-SKPD ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pemimpin BLUD-SKPD melalui Sekretaris Daerah.
BAB VII - REMUNERASI
Pasal 23

- (1) Penetapan remunerasi pemimpin BLUD mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan :
- a. ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan
- d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin BLUD.
BAB VII - REMUNERASI
Pasal 24

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
- a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin BLUD;
- b. honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tigapuluh enam persen) dari gaji Pemimpin BLUD; dan
- c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Pemimpin BLUD.
BAB VII - REMUNERASI
Pasal 25

- (1) Remunerasi Pejabat Pengelola dan Pengawas BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
- a. pengalaman dan masa kerja (basic index) ;
- b. ketrampilan ilmu pengetahuan dan prilaku (competency index) ;
- c. rasio kerja (risk index) ;
- d. tingkat kegawatdaruratan (emergency index) ;
- e. jabatan yang disandang (position index) ; dan
- f. hasil capaian kinerja (performance index) .
- (2) Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus PNS gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundangundangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kapuas Hulu.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal RSUD dr. Achmad Diponegoro ditetapkan sebagai BLUD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 7 Juli 2014
BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 8 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ttd
MUHAMMAD SUKRI
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 26