PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 1 Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 32 Tahun 2004
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMBENTUI�N �1AMA TAN MAN DO LANG DENGAN RAHMAT: UHAN YANG MAHA ESA BUPATI MINAHASA,
- a. bahwa dalam gka percepatan penyelenggaraan tugas - tugas Pemerintahan, Pernbangunan dan Pelayanan kepada masyarakat secara berdayJ guna dan berhasil guna sejalan dengan perkembangan dan tuntutan Pernbangunan di Kabupaten Minahasa, maka perlu membentuk ke amatan baru ;
- b. bahwa b.erdasJkan pertimbangan huruf a, perlu membentuk Peraturan . I Daerah tentan Pernbentukan Kecarnatan Mandolang.
3. 1 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun l 959 tentang Pembentukan Daerah-DaerJ Tingkat II di Sulawesi; . . . . I
2. Undang�Und,g Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ($ebjgaimana telah diubah tcrakhir kali dengan Undang­ Undang Nomor 12 tahun 2008);
3. Undang-Undarig 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan · antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah;
4. Undang - Unrg Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang - Jdangan;
5. Peraturan Pemf rintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8. 6.. Pcraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
9. Peraturan PeJerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembagian 7. Urusan Pemerintahan antara Pernerintah, Pemerintahan daerah provinsi dan Pf merintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pernrrintah Nomor 19 T ahun 2008 tentang Kecamatan;
9. Pcraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjudi Kewenangan Pemerintah Daerah.
Dengan persetujuan bersama � .
r,
Menetapkan
.
Dengan persetujuan bersama
DEW AN PER W AKILAN RAkY AT bAERAH KABUPA TEN MIN AHAS A . I dan
BUPATI bAHASA
.
I
ME�JTUSKAN
PERATURAN D RAil KABUPATEN MINAHASA I PEMBENTUKAN KHCA11!ATAN MANJ)OLANG. TENT ANG
BAB I - ,
Pasal 2

Dengan Peraturan Daeral1 ini dibentuk Kccarnatan kandolang dengan wilayah meliputi :
- 1 ; Desa Kalasey I ·
2. Desa Kala�ey II .
3. Desa Tateli ·.
4. Desa Tateli Wern
5. Des a Tatel i I
6 .Desa .\_q.\_,
.
6. Desa Tateli II
7. Desa Tateli ITT
8. Desa Koba.
9. Desa Koba Barat
5. 1 0 . Desa Koha Timur·
6. 1 1 . Desa Koha Selatan
7. 1 2 . Desa Agotey
...
BAB I - ,
Pasal 3

Wilayah Kecamatan Mandolang sebagaimana dim sud dalam Pasal 2, semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pineleng.
BAB I - ,
Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Mandolang sebrgaimana dirnaksud dalam Pasal 2, rnaka wilayah Kecamatan Pineleng telah berkurang menjadi wilayah Desa Kali, Dcsa Kali Selatan, Desa Winangun Atas, Desa Pineleng I Timur, Desa Pineleng I, Dek Pineleng II, Dcsa Pineleng II lndah, Desa Lotta, Desa Warcmbungan, Desa Sea, Desa Sea I, Desa Se Il, Desa Sea Mitra, Desa Sea Tumpengan.
BATAS WILA Y AH DAN �USAT PEMERINT AHAN .
.
Pas�l 5
Batas wilayah Kecamatan Mandolang se·b.aga.i� . . ar/ a d�.maksud Pasal 2 Peraturan Daerah mt adalah sebagai berikut :
Utara
Berbatasari dengan Laut Sulawesi.
dan
Manado
Kota
Malalayang
- Berbatasan dengan Gunung tatawiran . . I
Berbatasan
dengan ·
Kecamatan
Desa Sea II Kecamatan Pin�l.eng
- Berbatasan dengan Kecarnatan Tom ariri dan Tornbariri Timur
Selatan
Barnt·
Timur
BAB I - ,
Pasal 6

Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Dacrah ini, digambarkan pada Peta Wilayah Administrasi dalam Lampi ran Peraturan Daemh ini yang mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari Perat uran Daerah ini.
BAB I - ,
Pasal 7

Pusat Pernerintahan Kecarnatan Mandolang berkedu ukan di Desa Tateli
BAB IV - KETEN�UANI L/\fN - LAfN
Pasal 1

0
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di+dangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupatenl Minahasa\_s.:.-.
Diundangkan di Tondano . · pada tang gal . l 7 JlA.U � l?-­ S EKRET /\RIS DAERAH:KA SA,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAfIA A TAHUN 2012 NO!'-/!OR J\_
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

. --S... .
.
.
.
.
PENJELASAN
Pasal 5

. ·
·
·
·
· ·
.
: .
J
.
Batas wilayah Mandolang ditandai batas alam dan batas buatan, yang meliputi dan mengikuti ketentuan peraturan perw1&lt;lang-undJgan yang telah ada mengenai Batas Wilayah serta mencak:up batas wilayah definitif dari Desa-Desa ataupun kesepakatan - kesepakatan mengenai batas wilayah . .
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Setelah ditetapkan mcnjadi Kecamatan Mandolang, maka melalui Keputusan Bupati Minahasa dil�ksanakan pengesahan d In peresrnian Kecamatan sekaligus mengambil Sumpah / Janji dan Pelantikan Camat, ayat(2)
Dengan mernperhatikan kemampuan keuangan daerah, maka disediakan fasilitas I sarana untuk menunjang kegiatan -kegiatan pemerintahan, pcmbangunan dan pelayanan kernasyarakatan berupa Personil, Perl ngkapan dan Pernbiayaan.
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal I O
Cukup jelas �
N/A
Preamble

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 lenlang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bcbas dari Korupsl, Kolusi dan | Mengingat 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 lenlang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bcbas dari Korupsl, Kolusi dan |
| | Nepolisme (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651), 2. Undang-unclang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republtk lndonesla Tahon 2003 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbcndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Nomor 4355); 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Pcrundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran | Nepolisme (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651), 2. Undang-unclang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republtk lndonesla Tahon 2003 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbcndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Nomor 4355); 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Pcrundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran |
| | Republik Indonesia Nomor 4389): 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Negara Republik Indonesia Tahlm 2004 Nomor 66, Lembaran Negara Republik lndoncsla Nomor 4400): | Republik Indonesia Nomor 4389): 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Negara Republik Indonesia Tahlm 2004 Nomor 66, Lembaran Negara Republik lndoncsla Nomor 4400): |
| | Pembentukan Republik Negara Pemeriksaan (lembaran Tambahan | Pembentukan Republik Negara Pemeriksaan (lembaran Tambahan |
| | tndoneSJa | tndoneSJa |
| | 2004 | 2004 |
I
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4437): Sebagaimana !elah diabah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 lentang Penetapan Peraturan Pernerintah Penggan!i Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daetah Menjadi" Undang-undang (lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Repubbk Indonesia Nomor 4548): yang telah diubah del'lgan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentallg Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik lndooesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik tndooesia Nomor 4844);
8. Undang·undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan Anlara Pemerintah Pusal dan Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik ll'ldonesia Nomor 4438);
9. Undallg-undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Srau Tagulandang Biam di Provins! Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
10. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,OPR.DPD dan DPRD(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomOf 5043);
6. 11 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah (Lembaran Negara Repubuk lndooesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerinlah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemerintahan dan Pengawasan Alas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengek&gt;laan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang S!andar Akunlansi Pemerinlahan {Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. 15 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik tl'ldonesia Tahun 2005 NomOf 136. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Norn°' 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 lentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomot 137, Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndooesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnlormasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik ll'ldonesia Nomor 4576):
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tenlang Hibah Kepada Oaerah (Lembaran Negara Republ1k Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Repub!1k Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemenntah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan &lt;..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah NO!llOf 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah (lembaran Negara Republik lndooesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540):
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pen.tbahan ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota OPRD((lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4712)
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubbk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Repub\1k Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndooesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan OPRD tentang Tata Tertib OPRO (lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran
22. Negara Republik lndooesia NCMTior 5104);
27. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang tata cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. 28 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330):
| 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor S Tahun 1997 tentang Tunlutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Ba.rang Daerah: | 5. Dewan Perwakdan Rakyat Oaerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kepotauan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Peraturan Men1en Dalam Negen | Siau Tagulandang Biaro; |
| Nomor 32 Tahun 1999 lentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Oaerah Oalam Pengurusan Keuangan Daerah; 31. Peraturan Menten Da1am Negeri NOOlO( 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengclolaan Keuangan Oaerah scbagaJmana telah d1ubah dengan Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun | 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; 7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerinlah kepada Oaerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan da1am Sistem Negara Kesatuan Repoblik |
| 32. Peraturan Menteri Oalam Negen Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Oaerah | 8. Keuangan Oaerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Oaerah yang dapat dtnilai |
| Pllihan yang menjad! Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupateo Keputauan Siau Tagulandang Biaro (lembaran Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2008 Nomor 2): Dengan perselu1uan bersama DEWAN PERWAKJlAN RAKYAT OAERAH KABUPATEN KEPULAUAN StAU TAGULANOANG BIARO ''" BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO MEMUTUSKAN : | 10. Kebijakan Umum APBO yang selan1utnya disrngkat KUA adalah dokumen yang memua\ keb,jakan bidang pendapa!an, belant,i, dan pemtnayaan serta asums1 yang mendasarmya untuk penode (satu) lahun; 11. Prioritas dan P1afon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program pnontas dan patokan batas maksinat anggaran yang drberikan kepada SKPO untuk setiap program seba9ai acuan da\am penyusunan RKA-SKPO: 12. Allggaran Pendapatan dan Belarqa Oaerah yang selarlf\llnya disebut APBO, adalah suatu rencana keuangan |
| | berdasarkan |
| KABUPATEN KEPUL.AUAN SIAU POKOK-PQKOK PENGELOL.AAN
N/A
Pasal 2

- ( 1) Pengelolaan Keuangan Daerah ada!ah keseluruhan kegialan yang meliputi perencanaan. pelaksanaan, pena!ausahaan, pelaporan. pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan daerah.
- (2) keuangan daerah d1kelolah dengan tertib. ta.at pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis. efektif, lransparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dengan memperhalikan asas kead1lan, kepa1ulan, dan manfaat untuk kepentingan masyarakat
- (3) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan da!am suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan da!am APBO yang setiap tahun diletapkan dengan pera\uran daerah.
Hak dan kewaj1ban Oaerah diwujudkan dalam bentuk Renc..ina Ke � a Pemerintah Oaerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan. belanja dan pemblayaan daerah yang dike!ola dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Oaerah
N/A
Pasal 4

- (I) Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Oaerah datam rangka pe1aksanaan desentralisasl d1danai dari APBO;
- (2) APBO disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampu11n pend11patan daerah:
- (3) APBO mempunyai fungsi otorisasi. perencanaan. a1okasi, distnbusl dan pengawasan:
- (4) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah da1am tahun anggaran yang bersangkutan harus d1masukkan dalam APBO.
N/A
Pasal 5

- ( 1) APBD merupakan dasar pengelo!aan keuangan daernh dalam masa 1 {satu) tahun anggaran lertiitung mulai 1 Januari sampai 31 Oesember:
- (2) APBD. Perubahan APBO, dan Per1anggungjawaban pelaksanaan APBO setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Oaerah dan merupakan dokumen daerah;
- bagi dao APBO merupakan dasa1 melakukan Penerimaan (3) Peraturan Oaerah tentang Pemerintah Oaerah untuk Pengeluaran Oaerah;
- (4) Saluan mata uang dalam penyusunan. penetapan, dan pertanggungjawaban APBO adalah mata uang rupiah.
Pas.al 6
- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan da1am APBO merupakan perkiraan yang lerukur secara rasional dan propoBional yang dapat dicapai untuk setiap kelompok pendapalan;
- (2) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBO harus berdasarkan pada ketentuan peraturnn perundang-undangan:
- (3) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
- (1) Oalarn penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian lersedianya penerimaan dalam jurnlah yang cukup:
- (2) Penganggaran unluk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang me!andasinya;
- (3) Jumlah belanja yang dianggarkan da!arn APBO rnerupakan batas tertinggi unluk setiap jenis belanja.
N/A
Pasal 8

Semua transaksi Keuangan Oaerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Oaerah dilaksanakan melalui Kas Daerah. kecua\l untuk Sadan Layanan Umum Oaerah d1tetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 9

- (1) Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Oaerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemi1ikan kekayaan daerah yang d1pisahkan;
- (2) Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. sebagmmana djrnaksud pada ayal (1) mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan tentang pe1aksanaan APBO:
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
- c. menetapkan kuasa pengguna anggaran dan/ alau barang,
- d. menetapkan bendahara penerima danlatau bendahara pengeluaran;
- e. menetapkan pejabat yang berlugas melakukan pemungutan penerimaan daerah:
- r. menelapkan pejebat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah:
9. g menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang mihk daerah:
- h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian alas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- (3) Kekuasaan penge!olaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d1laksanakan oleh:
12. a Sekretaris Oaerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah berkailan dengan peran dan fungsinya da!am membantu bupa1i menyusun kebiiakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah:
- b. Kepala Saluan Kerja Pengelola Keuangan Oaerah selaku PPKD:
- c. Kepala SKPD selaku pejabal pengguna anggaran dan/atau bar.mg daerah.
15. {4) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepata daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 10

- Koordinator Penge!olaan Keuangan Oaerah sebagaimana dimaksucl da\am Pasal 9 ayal (3) huruf a mempunyai tugas koordinasi di bidang : 11)
- b. penyusunan dan pelaksanaan keb11akan penge!olaan barang daerah:
- a. penyusunan dan pe1aksanaan kebijakan pengelo!aan APBD:
- c. penyusunan rancang;rn APBD dan rancangan perubahan APBD;
- e. tugas-tugas selaku pejabat perencana daerah, PPKD. dan pejabal pengawas keuangan daerah; dan
- Peraturan Daerah tentang APBO, pertanggungjawaban pelaksanaan d penyusunan Rancangan Perubahan APBD. dan APBD:
- penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- Selain tugas-tugas sebagaimana d1maksud pada ayas (1) koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunya1 tugas : (2)
- a. memimpin tim anggaran pemerinlah daerah:
- b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBO;
- d membenkan persetujuan pengesahan DPA-SKPDIDPPASKPO: dan
- c menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah:
- e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarl&lt;.an kuasa yang dilimpahkan oleh Bupa!i Selaku Kepala Oaerah .
- (3) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung1awab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati.
Bagian Ketiga
Pcjabal Pengclola Kcuangan Oacrah (PPKD)
Pasa111
- PPKO mempunyai tugas sebagai benkut · (1)
- b menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBO:
- a menyusun dan melaksanakan kebiJakan pengelolaan keuangan daerah:
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah:
- rangka e. rnenyusun \apo,an keuangan dae,ah dalam pertanggungiawaban pelaksanaan APBO; dan
- d. melak � nakan fungsi Bendahara Umum Oae,ah;
- f. melaksanakan lugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- PPKD selaku BUD berwenang · (2)
- b. mengesahkan DPA-SKPDIOPPA-SKPD;
- a menyusun keb1jakan dan pedoman pelaksanaan APBO:
- c. melakukan pengendallan pelaksanaan APBD:
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan paiak daerah:
- f. menetapkan SPO:
I
| g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan alas nama pemerinlah daerah: h. metaksanakan sistem akunlasi dan pelaporan keuangan daerah; | (4) Petimpahan wewenang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya di llngkungan satuan ketja pengelolaan keuangan daerah; |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i. menyajikan informasi keuangan daerah; j. melaksana.kan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang mllik daerah. k. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBO oleh bank dan/atau tembaga keuangan lainnya yang lelah d1tur11uk: mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; m. menyimpan uang daerah: | Bagian Keempat Kepala Satuan Kerja Parangkal Daorah Pasal 13 (1) Kepala Satuan Ketja Perangkat O.terah adalah Pengguna Anggaran I Pengguna Barang bagi Satuan Ketja Perangkat Daerah yang dipimpmnya: (2) Kepala Saluan Ker}a Perangkat Daerah dalam melaksanakan |
| n. melaksana.kan peoempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi; o. metakukan pembayaran berdasarkan permmtaan pejabat pengguna anggaran atas beban ,ekening kas umum daerah; p. metaksanakan pembenan pm1aman alas nama pemenntah daerah; q. melakukan pengelotaan ulang dan piutang daerah: | tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Ketja Perangkat Oaerah yang dipimpinnya befwenang : a menyusun RKA-SKPO, b menyusun OPA-SKPD. c. melakukan t\ndakan yang mengakibatkan penge\uaran alas beban anggaran belanja; d melaksanakan anggaran SKPO yang dtpimpinnya; e. melakukan pengujlan alas tagihan dan memepntahkan |
| r. melakukan penagihan piutang daerah: s. melaksanakan sistem akuntasi dan pelapo,an keuangan daerah; menyajikan lnformasl keuangan daerah; u melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang millk. daerah (3) PPKD bertanggungjawab alas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paul 12 | pembayaran; melaksanakan Pemungutan Penerimaan bukan Paiak: g. mengadakan ikatanlpetjan1ian ketjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan: h. menandatangani SPM: mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPO yang dipimpinnya; mengelola barang milik daerahlkek.ayaan daerah yang me � 1 tanggungjawab SKPD yang dlplmpinnya: |
| (1) PPKO selaku BUD menunjuk peJabat di lingkungan satuan kena pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD kepada BupatJ unluk diletapkan dengan keputusan Bupali. (2) Kuasa BUD sebagaimana dtmaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. Menyiapkan anggaran kas, b. Menyiapkan SPO; | d1p1mpinnya: mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang d1pimpinnya: m melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dtlimpahkan oleh Bupali n ber1anggungjawab alas pelak.sanaan tugasnya kepada Bupali melalu• Sekretans Daerah |
| c Menerbilkan SP20, d. Menyimpan seluruh bukti asli kepem1lrkan kekayaan daerah. e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBO oleh bank danfatau lembaga keuangan lainnya yang telah d1tunjuk; f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBO, g. menyimpan uang daerah; | B;igian Kalima Bendahara Penerlmaan/Pengeluaran Pasal 14 (1) Bupati atas usul PPKO menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran unluk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada Saluan Ketja Perangkat Daerah; |
| h. melaksanakan peoempalan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi; i. melakukan pembayaran berdasarhn permintaan pejabat pengguna anggaran alas beban rekening kas umum daerah; j. melaksanakan pemberian pinjaman alas nama pemerintah daerah; k. melakukan pengelolaan utang dan piulang daerah, I. melakukan penagihan piutang daerah. | (2) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengetuaran sebagamana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Fungsionat, (3) Bendaha,a Penenmaan dan Bendahara Pengeluaran ber1anggungjawab atas pe!aksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD (4) Jabatan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran, |
| (3) Kuasa BUD ber1anggungjawab alas pelaksanaan tugasnya kepada PPKO selaku BUD: | (5) Bendahara Penerimaan/Pengeluaran. balk secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagaogan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau ber1indak scbagai penjamin alas kegialanlpeketjaan/ penjualan tersebul. |
| BABIV SUMBER PENERIMAAN OAERAH | Bagian Ketiga Dana Perimbangan |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bagian Kesatu | Pasal 18 |
| Sumber Penerimaan Pasal 15 Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri alas Pendapatan Oaerah dan Pembiayaan, Pendapatan Oaerah sebagaimana pada ayat (1) bersumber dari; a. Pendapatan Ash Daerah; | (1) Dana Perimbangan sebagafmana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b terd1ri alas : a. Dana Bagi Has1I, b. Dana Alokasi Umum (DAU); dan c Dana Alokasl Khusus (OAK). (2) Jumlah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Baglan Keempat |
| (1) (2) b. Dana Perimbangan: dan c. Lain-lain Pendapatan Oaerah Yang Sah. (3) Pemblayaan sebagaimana dcmaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Oaerah. b. Penerimaan Pinjaman Oaerah. c. Dana Cadangan Daerah: dan d. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan: e. Penerimaan Piutang Oaerah. Bagian Kedua Pendapatan Asli Daerah Pasat 16 Pendapafan AsN Daerah bertllfllan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomr daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi Pasal 17 (1) Pendapatan Asli Oaerah (PAO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a bersumberdan · a Pajak Oaerah; b Retribusi Daerah; | Dana Bagi Hasll Pasal 19 (1) Dana Bagi Hasil sebagaimana d1maksud dalam Pasal 18 ayat (1) hurul a beesumter dari pajak dan sumber daya alarn; (2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (1) terd1ri alas: a Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): b Bea Perolehan alas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan c PaJak Penghasilan (PPh) Pas.al 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. (3) Dana Bagi Hasit yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari; a. Kehutanan, b. Pertambangan Umum; e. Penkanan; d Pertambangan Minyak Bumi; e. Pertambangan Gas Bumi: dan f Pertambangan Panas Bumi. Bagian Kelimil Dana Alokni Umum dan Danit Alokasi Khusus Pasal 20 (1) Dana Alokas1 Umum (DAU) sebagaimana dalam Pasal 18 ayat huruf b ada!ah dana yang bersumber dari APBN yang |
| c. Hasil Pengelola.tn Kekayaan Oaerah yang d1p1sahkan, dan d lain-lain PAD yang sah (2) Lain-lain PAD yang sah sebaga1mana d1maksud pada ayat (1) huruf d, mel1put1 · a Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dip1sahkan, b Jasa Giro, c. Peoclapatan Sunga Oeposito; d Penerirnaan atas lunMan ganti kerugian daerah; e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagal ejobat dan penjualan dan/atau pengadaan barang danlatau jasa oleh Daer.ah, f. Keuntungan sehsm nilai tukar rupiah terhadap mala uang as,ng, g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. | (1) dialokasikan untuk mendanai kebuluhan Daerah dalam rangka pel.tksanaan Desentralisasi; (2) Dana Alokasi Khusus (OAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c adalah dana yang bersumber dari APBN dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang |
| h, Pendapatan denda pajak; i. Pendapatan dcnda retribusi; j. Pendapatan hasil eksekusi alas jamhan: | merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prior1tas Nasional. Bagian Keenam Lain - lain Pend.tpatan Daerah Yang Sah Pasal 21 |
| k. Pendapatan dari pengemba � an; I. FasUitas sosial dan fasltitas umum; m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; | (1) Lain-lain Peodapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasa\ 15 ayat (2) huruf c bertujuan memberi peluang kepada daerah unluk memperoleh pendapatan selain pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b; (2) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud |
- (3) Dana Bag, Hasil Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayal (2) berasal dari :
- a. Pajak Kendaraan Bermoto, (PKB);
- c. Pajak Rokok
- b. Bea Bahk Narna Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
- d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB):
- e. Pajak Air Permukaan
Paul 22
- (1) Pendapalan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) merupakan bantuan yang tidak mengikat;
- (2) Hibah kepada daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah Pusat;
- (3) Hibah dttuangkan dalam sualu naskah peryanjian antara pemerintah daerah dan pemben hibah,
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuar naskah petjan1ian.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 23

Dana Oarurat sebagaimana drmaksud dalam Pasal 21 ayal (2) berasa! dari APBN dan APBO Provmsi Sulawesi Utara untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana danlatau peristiwa !uar biasa yang lldak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD;
Bagian Ketujuh Pinjaman Oaerah
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 24

- (1) Pinjaman Daerah sebaga1mana d1maksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b ber1ujuan memperoleh sumber pembmyaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Oaerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negen.
- (1) Pinjaman Oaerah bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat:
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Lembaga Keuangan Bank;
5. d Lembaga Keual"lgan Bukan Bank: dan
- e. Masyarakal.
- (2) Pinjaman Oaerah yang bersumber dari Pemerin!ah Pusat sebaga1mana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari Menteri Keuangan:
- (3) Pinjaman Oaerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Obligasi Oaerah yallQ diterbitkan melalui pasar modal.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 26

- (1) Jenis Pinjaman lerdlri alas:
- a. Pinjaman Jangka Pendek:
- b. Pinjaman Jangka Menengah;
- c. Pinjaman Jangka Panjang.
j
I
I
I
I
I
I
- (2) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewaJiban pembayaran kemba!i pinjaman yang melipuli pokok pinjaman, bunga dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam lahun anggaran yang bersangkutan;
- (3) Pinjaman Jangka Menengah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan pinjaman daerah da!am jangka waktu lebih dari satu lahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman. bunga dan biaya lam harus d1lunasi dalam kurun waktu yang tidak meleb1hi sisa masa Jabatan Bupati;
- (4) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pinjaman daerah dalam waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pm1aman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus ditunasl pada tahun-tahun anggaran benkutnya sesuai dengan persyaratan perjarqian pinjaman yang bersangkutan.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 27

- (1) Pmjarnan Jangka Pendek sebagaimana d!maksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas selama tahun anggaran;
- (2) Pinjaman jangka Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipergunakan unluk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasi!k.an penerimaan;
- (3) Pirqaman Jangka Panjang sebagaimana dlmaksud dalam Pasa! 26 ayat (4) dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan:
- (4) Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Pan1ang sebagaimana d1maksud pada ayat (2) dan (3) waj1b mendapatkan persetujuan DPRD.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 28

Oalam melakukan pinjaman, daerah wajib memenuhi persyaratan :
- a. Jumlah maksimum pinjaman daerah tidak melebihi 50 % (Ima puluh per sera\us) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
- b. Jumlah sisa pinjaman daerah dilambah jumlah pinjaman akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh pu!uh lima per seratus) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
3. c Memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang dr!etapkan oleh Pemerintah;
- d. Tidak mempunyai tunggakan alas pengembatian pinjaman yang berasa1 dari Pemerintah.
Pasat 29
- (1) Oaerah lldak dapat memberikan jaminan alas pinjaman pihak lain;
- (2) Pendapalan daerah dan/atau barang mitik daerah tidak boleh dijadikan jaminan daerah:
- (3) Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah, beserta barang mi!ik daerah yang melekat dalam proyek tersebul dapat dijadikan jaminan Obligasi Oaerah.
Pasa130
- (1) Oaerah dapat menerbitkan Obligasi daerah dalam mata uang Rupiah di pasar modal domest1k; .
- (3) Penerbitan Obligasi Oaerah wajib memenuhi ketentuan Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 serta mengikuti peraturan perundangundangan di bidang pasar modal: . .
- (2) Nilal Obligasi Oaerah pada saat jatuh tempo sama dengan mlai nominal Obllgasi Oaerah pada saat ditesbuken;
- (4) Hasil penjua!an Obhgas1 Daerah digunakan untuk membiayai investasi sektor publlk yang menghasilkan penenmaan dan membenkan manfaat bagi masyarakat:
- (5) Penerimaan/Pendapatan dari investasi sektor pubhk sebaqaimana dimaksud pada ayat (4) d1gunakan untuk membiayai kewajiban bunga dan pokok Obligasi Daerah terkait
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 31

- (1) Oa1am hal Pemerintah Daerah menerb1tkan Obligasi Oaerah. terleb1h dahulu mendapatkan persetujuan OPRO dan Pemermlah Provmsi;
- (3) Persetujuan sebagaimana yang d1maksud pada ayat (1) d1benkan atas ni!a1 bersih maksimal Obbgasi Oaerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan APBD.
- (2) Penerbitan Obtigasi Oaerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (1) Persetujuan OPRD mengenai penerbitan Obligasi Oaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mehputi pembayaran semua kewa11ban bunga dan pokok yang timbul sebagai akibal penerbitan Obligasi Oaerah dimaksud:
- (3) Dana untuk membayar bunga dan pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disediakan dalam APBO seliap tahun sampal dengan berakhimya kewajiban tersebut;
- (2) Pemerintah daerah wajib membayar bunga dan pokok setiap Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo;
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dimaksud meleb1hi perkiraan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala daerah melakukan pembayaran dan menyampmkan realisas1 pembayaran 1ersebut kepada OPRO dalam pembahasan Perubahan APBO.
Pengelotaan Qbltgasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. Pasal 31 dan pasal 32 diselenggarakan oleh Bupati.
Bagiiln Kedelapan Cana Cadangan
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 34

- (1) Qaerah dapat membenluk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan yang lidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah:
I
I
I
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan alas penerimaan APBD kecuali dari OAK. Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu:
- (3) Peraturan Oaerah tentang Pembentukan Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat lujuan, jumlah, sumber, periode. jenis pengeluaran, penggunaan dan penempatan dana;
- (4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) ditempatkan tersendiri dalam rekening Kas Umum Daerah.
- (1) Pembentukan Dana Cadangan dalam APBO dipertakukan sebagal pengeluaran pernbrayaan. Sedangkan pada saat dana cadangan digunakan diperlakukan sebagai penerimaan pembiayaan:
- (2) Oalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofotio yang memberikan hasi! telap dengan resiko rendah.
Bagian Kesembilan Kerjasama
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 36

- (1) Pemerintah Oaerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan:
- (2) Anggaran yang timbul akibat dari kerjasama sebagaimana d1maksud pada ayal (1) d1cantumkan dalam APBD.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 37

- (1) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan:
- (2) Selisih antara Anggaran Pendapatan Oaerah dan Belanja daerah dapal mengakibatkan terjadmya surplus atau defisit anggaran;
- (3) Surplus anggaran sebagaimana d1maksud pada aya\ (2) terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Oaerah:
- (4) Oefisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi apabila Anggaran Pendapatan Oaerah leb1h kee1! dari Anggaran Belanja Oaerah.
Pasar 38
- (1) Dalam hal APBO diperkirakan surplus sebagaimana d1maksud dalam Pasal 37 ayat (3), dapat digunakan untuk :
- a. Pembayaran cicilan pokok ulang jatuh tempo:
- c. Transrer ke rekening Dana Cadangan.
- b. Penyertaan modal (inveslasi daerah);
- (2) Oalam hal APBD diperJ&lt;irakan defisit sebagaimana dimaksucl da1am Pasal 37 ayat (4), dapat dldanai dari pembiayaan daerah yang bersumber dari :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu; a.
- b. Transfer dari Dana Cadangan; b.
- d. Pinjaman daerah.
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan C
39
- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) berasal dari Pendapatan Ash Daerah, Dana Perimbangan, dan lainlain Pendapatan;
- (2) Pendapatan sebagaimana dunaksud pada ayat (1) diri11C1 menurut kelomp(&gt;lil pendapatan dan jerus pendapalan
Paul 40
- (1) Belar'tja daerah dipergunakan da1am rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang men1ad1 kewenangan Daerah yang terd1ri dari urusan wajib dan urusan pthhan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan;
2. pada ayat (1) d1pnorilaskan untuk melindung1 dan memngkalkan kualitas kehldupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang drwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. pendidikan. kesehatan. fasllltas sosial dan fas,litas umum yang layak serta mengembangkan sistem 1aminan sceiat.
- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wa11b sebagaimana d1maksucl
- (3) Penyelengaraan urusan yang bersrtat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) mehpuli urusan pemenntahan yang secara nyata ada dan berpotens. untuk menmgkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kond1s1, kekhasan, dan potensi keunogulan daerah;
- (4) Penlngkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwu1udkan melatui prestasi kerja dalam pencapaian staodar pelayanan minimal berdasarkan urusan waj1b pemenntahan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 41

- (1) Belania daerah sebaga1mana dtmaksud dalam pasal 37 ayat (1)
2. diklas,fikasikan menurut orgamsas1, fungsi, program dan keg1atan. serta jems betan1a.
- (2) Klas1fikas1 belanja menurut organisasi sebaga1mana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan susunan organrsas, pemerlntahan daerah;
- (3) KJasifikasi belanja menurut organisas1 sebaga1mana d1maksud pada ayat (1) lerdri dari;
5. a klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan
- b. klasifikasi fungsi pengelotaan keuangan negara.
- (4) Klasilikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diklasifikasikan menunrt kewenangan pemerinlahan Oaerah,
- (5) Klasiflkasi belanja menurut fungsi sebagaimana d1maksud pada ayat (3) huruf b yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan kete&lt;paduan pengelolaan keuangan negara terdin dan ·
- a. pelayanan umUTI;
- b. ketertiban dan keamanan:
- c. ekonomi;
12. d Mngkungan hidup,
- e. perumahan dan fasilitas umum;
- I. kesehatan;
- g. pariwisata dan budaya;
- h. agama, h.
- i. pendidikan; serta
18. perlindungan sosial.
- (6) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan urusan pemerinlahan yang menjadi kewenangan daerah;
- (7) Klasifikasi belanja menurut jentS belanja sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) lerdiri dari:
- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jaea;
- c. betanja modal;
- d. bunga: d
- e. subsidi; e
- f. hibah;
27. g bantuan sosial, 9
28. h belan}S bagi hasil dan bantuan keuangan: dan h
29. belanja tklak terduga. 1
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 42

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tklak terduga dlsediakan dalam bagian anggaran tersendiri:
- (2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak terduga adalah untuk penanganan bencana atam, bencana soslal dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam
rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 43

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri S1p1I Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhat1kan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh perselujuan DPRD sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Bagian Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 44

(1) Oalam rangka
mewujudkan tercapamya
lujuan pembangunan
nasional. pemerintah daerah menyusun Rencana Ke(Ja Pemerintah Daerah yang disebut dengan RKPD yang merupakan dasar penyusunan rancangan APBD;
- (2) RKPO sebagaimana dimaksud pada ayal (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah. prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, reneana kerja yang terukur dan pendanaannya. balk yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dilempuh dengan mendorong partisipasi masyarakal;
- (3) RKPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensl antara perencanaan, penganggaran. pelaksanaan. dan pengawasan
- e. rekaprtulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi datam kerangka penge1olaan keuangan negara;
- f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan:
- g. daftar piutang daerah:
6. h daftar penyertaan modal (investasi) daerah:
- l. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset letap daerah;
- k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebe!umnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kemba!i dalam tahun anggaran ini:
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-Jain;
10. daftar dana cadangan daerah; dan
- m. daftar pin1aman daerah.
| Baglan Ketiga Kabijakan Umum APBO Pasal 45 | Pasal 48 (1) RKA-SKPO sebagaimana dimaksud da!am Pasal 47 ayal (1), memuat rencana pendapatan, belan/a untuk masing-masing |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Pemerintah Oaerah menyampaikan kebijakan umum APBD lahun anggaran berikutnya sejatan dengan RKPD kepada OPRO selambaHambatnya bulan Juni tahun berjalan; (2) OPRO membahas keb � akan umum APBO yang d1a1ukan Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBO tahun anggaran berikutnya. (3) Rancangan keb•Jakan umum APBO yang telah d1bahas kepala daerah bersama OPRO datam pernbcaraan pendahuluan Rancangan APBO sebaqarmana dimaksud pada ayat (2), | program dan kegiatan menurut fungsi unluk lahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berlkutnya: (2) Penyusunan RKA-SKPO dengan pendekalan kerangka pengetuaran jangka menengah di1aksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya darl tahun anggaran yang deencanakan dan merupakan imphkasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegia1an tersebut pads tahun berikutnya. |
| Bagian Keempat Prlorilas dan P\alon Anggaran Sementara Pasat 46 | Pasal 49 (1) RKA-SKPO yang telah disusun oleh kepala SKPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) disampaikan kepada PPKO; (2) RKA-SKPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahas oleh tim pemerintah daerah: • |
| (1) Berdasarkan Kebi}akan Umum APBO yang telah disepakati. pemenntah daerah dan OPRO membahas rancangan priontas dan plalon anggaran M!mentara yang d1sampa1kan oleh Bupati. (2) Pembahasan pnoritas dan plafon anggaran sementara sebaga1mana d1maksud pada ayat (1) d1lakukan paling fambat minggu kedua bulan Juh lahun anggaran seberumnya, (3) Pembahasan priontas dan plafon anggaran sementara sebagaimana d1maksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan langkah-tangkah sebaga1 berikut a. menentukan skala pnorrtas dalam urusan wepb dan urusan pihhan; | anggaran (J) Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditakukan unluk menelaah keM!suaian anlara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBO, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan, serta capaian kinerja. indikalor kiner1a, analisis standar belanja, slandar satuan harga. dan standar pelayanan minimal, (4) PPKO menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBO |
| b. menentukan Ul\ltan program datam masing-masing urusan, c. menyusun plafon anggaran sementara untuk mas1ng-mas1ng program. (4) Kebtjakan Umum APBO dan prioritas dan plafon anggaran semenlara yang telah d1bahas dan disepakati bersama kepala daerah dan OPRO drtuangkan dalam nola kesepakatan yang ditandatangam bersama oleh Bupau dan P1mpman OPRO | berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPO yang telah ditelah oleh lim anggaran pemerintah; (5) Ookumen pendukung sebagalmana dimaksud pada ayat (4) terdiri alas nota keuangan, dan rancangan APBO. BABVI PJ:NETAPAN APBO BagJan Kesatu |
| Bagian Kelima Panyusunan APBO Pasal47 (1) Berdasarkan pnoritas dan plafon anggaran yang telah disepakat1 bersama sebagaimana d1maksud dalam Pasal 46 ayat (4) Kepala Saluan Kerja Perangkat Oaerah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Saluan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPO) dengan pendekatan berdasarkan preslasi kerja yang akan dicapai; Penyusunan RKA-SKPO dengan pendekatan prestasi kerja | PenyampaJan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Oaerah tentang APBO Pasal 50 (1) Bupati menyampalkan rancangan peraturan daerah lentang APBO kepada DPRO disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya |
| (2) dilakukan dengan mempertialikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program lermasuk ef1Siensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebul; (3) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi ke11a sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian | pada minggu pertama bulan Oktober untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama: (2) Rancangan peraturan daerah tentang APBO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapl dengan lampiran yang terdiri dari: a. 1ingkasan APBO: b. ringkasan APBO menurut u,usan pemerintahan daerah dan Ofganisasi: |
| kinerja. indikator kinerja, analisis standar belanja, s\andar satuan harga, dan standar petayanan minimal. | c. rincian APBO menurut urusan pemerinlahan daerah, organisasi. program dan kegiatan; d. rekapitulasi betanja menurul urusan pernerintahan daerah. organlsasl. program dan kegiatan; |
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 51

- (1) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah !entang APBO dilakukan sesuai dengan peraluran tata ter1ib DPRO mengacu pada peraturan perunclang-undangan:
- (2) Pembahasan sebagaimana dimakslJd pada ayat (1) menitikberatkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBO serta prioritas dan p1afon anggaran sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan pereturan daerah tentang APBD.
Bagian Kedua
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBO
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 52

- (1) Pengamb11an kepulusan OPRD untuk menyetuiu1 rancangan Peraturan Oaerah sebaga1mana d1maksud da!am pasal 50 dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan;
- (2) Alas dasar persetujuan OPRD sebaga1mana dimaksud pada ayat ( 1 ), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupafi 1entang penjabaran APBD.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 53

- (1) Rancangan Peraturan Oaerah tentang APBD yang telah d1setujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBO sebaga1mana d1maks1Jd dalam Pasal 52. sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubemur untuk dievaluasi:
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimak.sud pad a ayat ( 1 }disampa1kan oleh Gubemur kepada Bupali paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Oaerah dan rancangan Peraluran Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (t):
- (3) Apabila Gubernur tidak memberikan hasi1 eva!uasi dalam waktu 15 (lima betas) hari terhitung sejak rancangan ditenma sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Bupati dapat menetapkan rancangan peraluran daerah tentang APBD menjadi peraturan daerah tentang APBO dan rancangan peraluran Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD,
- (4) Apabila Gubemur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Dae � ah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Peniabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-undangan yang tebih tiriggi, Bupatt menetapkan rancangan dimaksud menJadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBO selambat-lambatnya tangg � I 31 Desember tahun sebelumnya;
- (5) Bupat1 menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabamn APElD kepada Gubemur selambat-lambatnya 7 (luJuh) han ketja setelah ditelapkan.
Paul 54
- (1) Apab1la Gubernur menyalakan hasi1 evaluasi rancangan Peraturan Dae � ah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Pen1aba1an APBO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayal (2) tidak sesuai dengan kepentmgan umum dan peraluran perundangundangan yang lebih linggi, Bupali bersama OPRO melakukan penyempumaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi;
- (2) Penyempurnaan has ii evaxrast sebagaimana d1maksud a � t ( 1) dilakukan Bupati bersama dengan Badan Anggaran DPRD:
- (3) H\_as1! penyempumaan sebagaimana tereebut pada ayat (2) d,tetapkan oleh pimpinan DPRO,
- (4) KepU1usan p,mpinan OPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) d!jadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD dan d1laporkan pada sldang paripuma benkutnya;
- (5) K � pulus � n pimpinan DPRO sebagaimana dimaksud pada aya\ (4) d1sampa1kan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja selelah keputusan lersebut diletapkan.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 55

J:,Pabila -� asil eva!uasi sebagaimana d1maksud dalam pasal 54 ayat (1) tidak d1t1odak1anjuti o1eh Bupati dan OPRO, dan Bupali tetap menetapkan rancangan Peraturan Oaerah tentang APBD dan rancangan Pera1uran Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Oaerah dan Peraluran Bupali. Gubernur membalalkan Pe1aturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud sekaligus menyatakan ber!akunya pagu APBD tahun sebelumnya.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 56

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD d1jadikan dasar penetapan dokumen pelaksanaan anggaran Saluan Kerja Perangkat Daerah.
Bagian Ketiga
Ketertambatan Persetujuan Bersama APBO
Pasat 57
- (1) Apabila DPRO sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) tidak mcngambil keputusan bersama d eng an Bupati terhadap rancangan Peraturan Oaerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-lingginya sebesar angka APBO tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keper!uan setiap bulan yang disusun da1am rancangan peraluran Bupati tenlang APBD;
- (2) Pengeluaran setinggi-tinggmya untuk keperluan eeuap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanpa yang bersifal mengikal dan belanja yang bersifat wajib:
- (3) Rancangan Peraturan Bupab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sete!ah memperoleh pengesahan dari Gubemur,
- (4) Pengesahan terhadap rancangan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (1ima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud:
- (5) Apab1la sampai bataswaklu sebagaimana dimaksud pada ayal (4) belum disahkan. rancangan Peraturan Bupati tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Bupatl tentang APBD.
Bagian Keempat Perubahan APBD
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 58

- {1) Pemerintah daerah menyusun laporan realisas! semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 {enam) bulan berikutnya;
- (2) Lapornn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambat-lambalnya pada ektur bulan Juli lahun anggaran yang bersangkutan. untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan.
Paul 59
- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabi1a terjadi:
- b. keadaan yang menyebabkan harus difakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, keqratan. dan antar jenis belanja.
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi keb1jakan umumAPBD:
- c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebefumnya harus d1gunakan untuk tahun berjalan:
5. d keadaan darurat;
6. e keadaan tuar biasa.
- (2) Pemermtah Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD. disertai penjelasan dan dokumendokumen pendukungnya kepada DPRD.
- (3) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Peraturan Oaerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan DPRD paling lambal 3 {tiga) butan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
PuaL 60
- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuah da!am keadaan luar biasa;
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pad a ayal ( 1) adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan danlalau pengeluaran dalam APBO mengalam; kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh per seratus).
Pual 61
- (1) Dalam keadaan darurat, pemerin!ah daerah dapat melakukan pengeluaran yang betum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan da1am rancangan perubahan APBD. dan I atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran,
2. Keadaan darural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: (2)
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya:
- b. ticlak diharapkan terjadi berulang:
- c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah: dan
- d. memitiki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka permulihan yang drsebabkan oleh keadaan darurat.
Pnal 62
Proses penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupah tentang Penjabaran Perubahan APBD menJadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berlaku ke\entuan sebagaimana dimaksud datam Pasal 53. Pasal 54, dan Pasal 57 Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesatu Ookumen Pelaksanaan Anggaran
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 63

- (1) Setelah APBD dite!apkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memberitahukan kepada semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Oaerah agar menyampaikan dokumen pe1aksanaan anggaran untuk masing-masing Saluan Kerja Perangkal Daerah;
- (3) Dida1am dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian keg1alan. anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran lersebut, dan rencana penankan dana tiap-liap Sa!Uan Kerja serta pendapatan yang diperkirakan:
- (2) Kepala Saluan Kerja Perangkat Daerah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang d1tetapkan oleh Bupati;
- (4) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah d1sahkan oleh Peiabat Pengelola Keuangan Daerah disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan
Bagian Kedua Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 64

- (1) Da1am upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang:
- a. Menetapkan Peraturan daerah lentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya lmggi: dan
- b. Menetapkan peraluran daerah tentang pendapatan yang menghambat mobi11tas penduduk. la1u linlas barang dan ja?.a antar daerah dan kegialan impor/ekspor.
- (2) SKPD d1larang melakukan pungutan setain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah;
- (3) SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/alau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.
- (1) Semua penerimaan dan pengetuaran pemerintah daerah dianggarkan dalam APBD dilakukan me!alui Rekening Kas Daerah yang dikelola o!eh Bendahara Umum Oaerah:
- (2) Bendahara penerimaan wajib menyelor seluruh penerimaannya ke rekernng kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari ketja: ·
- (3) Set1ap penerimaan harus didukung oteh bukli yang lengkap alas setoran dimaksud;
- (4) Untuk kelancaran penyetoran kas pemerintah daerah dapat menunjuk Sadan. lembaga Keuangan atau Kantor Pos yang bertugas melaksanakan sebaman fungsi bendahara penerima.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 66

- (1) Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran;
- (2) Komisi, rabat. potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dimlai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari perqualan, tukar-menukar, hibah. asuransi danlalau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah alas kegiatan 1ainnya merupakan pendapatan daerah;
- (3) Semua penenmaan daerah sebaga1mana dimaksud pada ayat (1) apabila bentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbenluk barang menjadi milikJaset daerah yang dicatal sebaga1 inventaris daerah.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 67

- (1) Penenmaan daerah dalam satu tahun anggaran adalah seluruh jumlah uang yang merupakan penerimaan daerah yang selama tahun rtu dunasukkan dalam Kas Daerah;
- (2) Uang mihk pemerintahan daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi 1angka perldek sepanjang titfak mengganggu l1kuiditas keuangan daerah.
- (3) Sunga deposito, bunga alas penempatan uang di bank. jasa giro danlatau bunga atas investasi i,angka pendek merupakan pendapatan daerah.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 68

- (1) Pengembahan atas kelebihan pajak. retnbus1. pengemballan tuntutan ganti rugi dan sejenfsnya dilakukan dengan membebankan pada penerimaan yang bersangkutan yang pengembalian penerimaannya terjad1 pada lahun berµilan:
- (2) Untuk pengemba!1an kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahuntahun sebelumnya dibebankan rekening belanja liclak terduga.
Bilgian Keliga Pelaksanaan Anggaran BelanJa
- (1) SKPD ddarang melakukan pengeluaran alas beban anggaran betanja daerah unluk lujuan yang ti,dak tersedia anggarannya, danlatau yang tidak cukup tersed1a anggarannya dalam APBD:
- (2) Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat. efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- (4) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat di1akukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah;
- (3) Seltap pengeluaran harus didukung oleh bukU yang lengkap dan sah,
- (5) Pengeluaran kas sebagaimana dimakud pada ayat (2) tidak terrnasuk belanJa yang bersifat mengikat dan belanja yang berslfat wajib.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 70

- (1) Pembayaran alas beban APBD dapat d1lakukan berdasarkan SPO, atau OPA-SKPO, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD dan I atau BUD �
- (2) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang dilerbitkan oleh pengguna anggaranfkuasa pengguna anggaran;
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebaqaenana dimaksud pada ayat (1), kuasa BUD berkewajiban untuk:
- a. Meneliti kelengls:apan perinlah pembayaran yang d1terbitkan oleh pengguna anggaran I kuasa pengguna anggaran;
- b. Menguii kebenaran perhltungan tag1han atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- d. Memerintahkan pencalran dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan
- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan:
- e. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterb1!kan oleh pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
PilSill 71
Setelah tahun anggaran berakhir, kepala SKPD selaku pengguna anggaran dilarang menerb1tkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 72

Bendahara pengeluaran sebagai wa)lb pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penenmaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah alau bank lain yang ditetapkan Menlefl Keuangan sebagai bank pen.epsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.
Bagian Keompat Pelaksanaan Anggaran Pemblayaan Daerah
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 73

- (1) Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah melipub dana cadangan. pinjaman dan penyertaan modal dilakukan oleh PPKD;
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (1) Jumlah pendapatan daerah yang disisihkan untuk pembentukan dana c.adangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuat dengan jumlah yang ditelapkan dalam peraturan daerah; ...
- (2) Pemindahbukuan jumlah pendapatan daerah yang d1s1s1hkan yang drtransfer ke rekening dana cadangan dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetu1uan PPKD.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 75

- (1) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegia\an, setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang berkenaan mencukupi;
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan;
- (3) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud ayal (1) dilakukan dengan Surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD alas persetujuan PPKD.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 76

- (1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran ya\_ng. bersenqkuten sesuai dengan yang ditetapkan dalam peqannen peuaman berkenaan;
- (2) Penelimaan pinjaman dalam bentuk mata uang aslflQ dibukukan dalam nilai rupiah.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 77

Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seturuh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesa1kan datam tahun anggaran yang berkenan
- (1) Pembenan pinjaman daerah kepada pihak lain berdasarkan keputusan kepala daerah atas persetujuan DPRD; .
- (2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah d1dasarkan pada perjanjian pemberian pinjaman daerah sebelun:inya. � ntuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewa11ban la1nnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam.
- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat d1laksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam lahun anggaran berkenan telah d1tetapkan dalam peraturan daerah lentang penyertai'ln modal daerah berkenaan.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran pemb1ayaan penyertaan � al pemerintah daerah, pembayaran pokok utang d � n pemt&gt;enan pinjaman daerah dilakukan berdasarkan SPM yang d1terb11kan o1eh PPKD.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 80

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran poot,iayaan, kuasa BUD berkewajiban untuk:
- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran/pemindahbukuan yang diterbitkan oleh PPKD;
- b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum datam perintah pembayaran:
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- d. menolak pencairan dana. apabila perintah pembayaran alas pengeluaran pembiayaan lidak memenuhi persyaratan yang diletapkan.
Bagian Kelima Penggeseran A.ngg.1ran
- (1) Dalam pe!aksanaan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah penggeseran anggaran belanja dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut ·
- a. Penggeseran anggaran antar unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanJa dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OPRD, paling lambat 15 hari setetah dtterimanya surat permohonan:
- b. Penggeseran alas obyek dan rindan obyek belanja dalam satu jenis belanJa dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Penggeseran anggaran yang tetah dilakukan pada ayat (1) point (a) dituangkan pada perubahan A.PBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59;
- (3) Penggeseran anggaran yang dilakukan setelah perubahan A.PBD sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 59 dnaporkan pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan A.PSO.
8.igian Keen.im
Pengoloi-an A.ngg;iran Pada Satuan Kerja Porangk..al Oaorah
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 82

- (1) Pejabal pengguna anggaran dalam melaksanakan togas dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada kepala unit keria pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran I pengguna barang;
- (2) Pelimpahan wewenang sebaga1mana dimaksud pada ayat (1) dile!apkan oleh Bupalt alas usu! kepa!a SKPD,
- (3) Penetapan kepala unit kerja pada SKPO sebaga1mana dimi'!ksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang d1kelola, beban keria. lokasi, kompetens, danlatau rentang kendali dan pert1mbangan obJektif lainnya;
- (4) Kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab alas pelaksanaan tugasnya kepadi'I pengguna anggaranlpengguna barang
P.isal 83
- (1) Pejabat pengguna anggaranfkuasa pengguna anggaran dalarn melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabal pada unit kerja SKPD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK):
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai lugas mencakup:
- a. mengenda!ikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporuln peikembangan pelaksanaan kegiatan:
- c. menyiapkan dokumen anggaran alas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
| 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Oaerah. 7. Peraluran Pemerinlah NOOlOr 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan | Fungsi Alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahk.an untuk mengurangi pengangguran danpemborosan sumber daya, serta meningkatkan efesicnsi dan elektivitas perekooomian. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pedoman Peraluran Menteri Datam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Adapun dasar hukum pembuatan Peraturan Daerah lentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur pada : 1 Undang-undang Nomo, 32 Tahun 2004 lentang Pemennlah Oaerah Pasal 194 yang menyatakan bahwa penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan. pelaporan, pengawasan dan pertanggung-jawaban Keuangan Oaerah d1a1ur dengan Peraturan Oaerah Oisamping itu pada pasal 182 menyatakan bahwa lata cara penyusunan RKA-SKP dan OPA-SKPO dratur dalam Peraturan Oaerah. | Fungsi Distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Ayal (4) Yang dimaksud dengan penerimaan adalah pendapatan, sedang yang dimaksud dengan pengeluaran adafah belanja Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Periciraan yang terukur secara rasional setidak-tidaknya merupakan perkiraan yang dapat dicapai unluk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan Cukup jelas |
| 3. Pasal 330 Ayat (1) Peraturan Menten Dalam Negeri Repubhk Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelo1aan Keuangan Daerah menyatakan bahwa ketenluan tentang Polc.ok-pokok Pengelolaan Keuangan Oaerah diatur dengan PeraturanDaerah Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah im bersuat dan lebih menekankan pada hal yang bersnat pnns1p, no,ma, asas, dan landasan umum dalam pengelolaan Keuangan Oaerah Sementara itu setem dan prosedur pengelolaan keuangan secara rirn;i ditetapkan oleh Bupatr Hal ini dimaksudkan agar daerah menjadl lebih tanggap, kreat1f dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pemuktahiran eetem dan prosedurnya | Yang dimak.sud dengan penganggaran bruto adalah bahwa 1umlah pendapatan daerah yang d1anggaf11.an tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam ,angka menghasilkan pendapatan tersebut danlatau dikurangi dengan bagian pemerintah pusaVdaerah lain dalam rangka bagi hasU Pasal 7 Cukup jelas Pasa18 Pada prinsipnya semua penerimaan dan pengetuaran daereh d1laksanak.an melalui Kas Oaerah terkecua1i untuk Badan Layanan Umum.Rancangan |
| serta senanbasa menlnjau kembali sistem tersebut secara terus menerus, dengan tujuan memak.simalkan efisiensi dan efektifitas berdasarkan keadaan. kebutuhan dan kemampuan yang ada. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal t Cukup jelas | anggaran Sadan layanan Umum merupakan anggaran yang tidak terp1sahkan dari APBD. Pasal 9 Ayat (1) Cukup ielas Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) |
| Pasal2 Cukup jelas. Pasal3 Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup 1elas Ayat (2) | Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal IO Ayal(1) Cukup 1elas Ayat (2) Huruf a |
| Cukup jelas. Ayat (3) Fungsi Otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah men1adi dasa, untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi Perencanaan mengandung artJ bahwa anggaran daerah menJadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan keg1atan pada lahun yang bersangkutan sedangkan Fungsi Pengawasan | Tim anggaran pemerintah daerah mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam ,angka penyusunan APBO yang anggotanya terdiri dari pejabat 1ainnya sesuai dengan kebutuhan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c |
| mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk men � al apakah keglatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan | Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. |
| Huruf e Cukup jelas. Ayal (3) Cukup ;etas | Ayal (3) .. Yang d,maksud dengan pemben hibah dalam ayat 1m ada1ah Pemerintah selaku pihak yang menerus h1bah kepada daerah. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 11 Cukup )etas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) | Ayat (4) H1bah yang ditenma oleh daerah antara lain dapat digunakan untuk menuniang peningkatan fungsi pemerintahan dan pelayanan dasarlumum, serta pemberdayaan aparatur daerah. Pasat 23 Pada dasamya biaya penanggulang.:in bencana nasional dibiayc1i dari APBO, tetapi apabila APBD lidak mencukupl untuk me � nggulangi bencana nasional danlatau peristiwa luar biasa lainnya Pemenntah Pusat menga1okaslkan Dana Darural yang bersumber dari APBN. Yang dimaksud dengan bencana nasional danlatau pensliwa luar biasa |
| Tugas kebendaharaan mehputi kegiatan menenma, meny1mpan. menyetor I membayar I menyerahkan menatausahakan. dan mempertanggungiawabhn penenmaan I pengeluaran uang dan sural berharga yang berada dalam pengelolaanya Persyaratan pengangkatan dan pembmaan kaner bendahara dialur oleh Bendahara Umum Oaerah secara Fungsional Ayat (3) Cukup jelas | lainnya adalah bencana yang menimbulkan dampak yang luas sehingga menggangu kegiatan perekonomian dan sos1al Pasa1 24 Cukup jelas. Pasal 25 Ayat (1) Yang dimaksud dengan masyarakat adalah orang pribadi danlatau badan yang melakukan irweslasi d1 pasar modal. |
| Ayat {4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jetas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup telas | Ayal (2) Pin1aman daerah yang bersumbe1 dari Peme1intah Pusa\ berasal dari APBN atau pmjaman luar negen Pemerintah Pusat yang diteruspiniamkan kepada daerah. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas |
| Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Ayat(1) Dana Per.-Obangan yang terdlfi da11 3 (tiga) tenis sumberdana, merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya hdak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jems Dana Perimbangan tersebut saling mengis+ dan melengkapi. Ayat (2) Pencantuman Dana Penmbangan da!am APBN d1maksudkan untuk membenkan kepastran pendanaan bag1 Daerah Pasa! 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup je:las. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 | Ayat (2) Pinjaman jangka pendek tldak termasuk kredit jangka pendek yang lazim tef}adi dalam perdagangan, misalnya pelunasan kewaj1ban alas pengadaan/pembelian barang dan/atau jasa tidak dilakukan pada saal barang dan/atau jasa dimaksud diterima. Yang termasuk biaya lain m,salnya biaya adminislrasi, komitmen. provisi. asuransi, dan denda Ayat (3) Cukup jelas |
| | Ayal (4) Cukup jelas Pasa127 Ayat (1) Cukup ielas Ayat (2) Yang dimaksud dengan layanan umum adalah layanan yang menjad, tanggungjawab daerah. |
| Ayat (I) Da1am merM!rima hibah, daerah tidak boleh melakukan ikalan yang secara politis dapat mempengaruhi kebijakan daerah. Ayat (2) Hibah yang bersumber dari luar negeri dituangkan dalam naskah pe � anjian hibah yang ditandalangani oleh Pemerintah dan pemberi | Ayat (3) Yang dimaksud dengan menghasilkan penerimaan adalah hasil penerimaan yang beric.aitan dengan pembangunan prasarana dan saiana yang dibiayai dari plniaman yang belsangkutan. Ayat (4) Persetujuan DPRD dimaksud terrnasuk dalam hat pinjaman tersebul diteruspinjamkan kepada SUMO. |
•
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 28

Huruf a
Yang dimaksud dengan penerimaan umum APBD tahun sebe!umnya ada\ah se!uruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus. Dana Darural, Dana Pinjaman Lama, dan penenmaan lain yang kegunaannya dibalasi untuk membiayai pengeluaran tertentu .
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Rasio kemampuan keuangan daerah dih1tung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah. Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokas, Umum setelah dikurangi belanja wajib dibagi dengan penjumlahan angsuran pokok. bunga, dan biaya lain yang jatuh tempo
Yang enmaxsuo dengan belanja wajib ada1ah belanja pegawai dan belanja anggota DPRD
{PAO+ DAU+ (DBH - OBHDR)} - Belanja Wa11b
OSCR ::: Pokok Pinjaman t Sunga t Biaya Lam.
Huruf d
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 29

Cukup jelas
Cukup jelas
Pasa! 30
Cukup jelas
Pasar 31
Cukup jejas.
Cukup jelaa
Yang dimaksud dengan mlai bersih adalah tambahan alas nilai nominal. obligasi Daerah yang beredar
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 32

Tambahan nilai l'IOminal ini merupakan selisih antara nilai nominal Obligasi Oaerah yang diterbitkan dengan nitai nominal obllgas1 yang ditarik kembali dan d1funas1 sebelum jatuh tempo dan obligast yang d1lunasi sebelum jatuh tempo dan oblrgasi yang di!unasi sebelum pada saal 1atuh tempo setama satu tahun anggaran
Ayal(I)
Persetujuan DPRD atas semua Obligas1 Oaerah yang d1terbitkan secara otomatis merupakan perseluJuan atas pembayaran dan pelunasan segala kewaj1ban keuangan di masa mendatang yang timbul dari penerb1tan Obligas1 Daerah.
Cukup Jelas.
Semua kewajiban bunga dan pokok yang !imbul akibat penerbitan Obligas1 dialokasikan datam APBO setiap tahun sampai dengan berakhimya kewaj1ban lersebut.
Perkiraan dana yang pe,lu d1alokasikan unluk pembayaran kewajiban untuk sa!u tahun anggaran disampaikan kepada DPRD untuk d1perhitungkan dalam APBD tahun yang bersangkutan.
Realtsasi pembayaran bunga dapat melebihi proyeksi pembayaran bunga dalam satu lahun anggaran, apab1la tmgkat bunga yang bertaku dari obligasi daerah dengan tingkat bunga mengambang lebih besar dari pada asumsi tingkat bunga yang cnetecxan dalam APBD.
Pasal33
Cukup jelas.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 34

Dana Cadangan adalah dana ya119 disisihkan untuk menampung kebuluhan yang memerlukan dana relatif besar yang l!dak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran
Cukup jelas.
Aya\ (3)
Cukup jelas.
Aya\ (4)
Cukup jelas
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 35

Cukup jelas.
Salah satu contoh Portofolio yang memberikan hasi! (etap dengan risiko rendah apabila deposito pada bank Pemerintah.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 36

Ayat(1)
Kerjasama dengan pihak lain dilakukan manakala Pemenntah Daerah memiliki keterbatasan dana dalam menyediakan fasilitas pelayanan publ1k. Kenaaama dengan pihak lain mel!puti kerjasama antar daerah, antara Pemerintah Daerah dengan BUMD, dan antara Pemerintah Oaerah dengan Swasta. yang bertuiuan untuk mengoptimalkan a set daerah tan pa me119ganggu pelayanan publtk.
Cukup jelas.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 37

Cukup jetas.
Pasat 38
Cukup jelas.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal40
Cukup jelas
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 41

Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan organlsasi pemerintah daerah sepertiOPRD, kepa1a daerah dan wakil kepala daerah. sekrelariat daerah, sekretariat OPRD, dinas, lembaga !eknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
Cukup jelas.
Ayal (4)
Cukup jelas.
Klas1fikasi menurut fungsi yang dimaksud dalam ayat ini adalah klasifikasi yang didasarl&lt;an pacla fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Cukup jelas.
| Ayat (6) Urusan pemerinlahan yang dimaksud dalam ayat lni adalah urusan yang bers1fatwaJib dan urusan bersifal pillhan yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten. Ayat (7) Huruf a Belan1a pegawai adalah belanja kompetensi, baik bentuk uang maupun barang yang dnetapkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan | Huruf h Belanja bagi hasil merupakann bagi has1I alas pendapatan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang· undangan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dalam berdasarkan kepada OPRD, dan pegawai pemerintahan daerah ba1kyang bertugas d1 dalam maupun di luar daerah sebagai imbalan alas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecua!i pekerjaan yang be1kartan dengan pembenlukan modal | Contoh : bagi has1I pajak kabvpalen untuk pemerinlah desa, dan bagi hasil lainnya Belanja bantuan keuangan d1berikan kepada pemerintah desauntuk peningkatan kemampuan keuangan desa. Contoh : bantuan keuangan Kabupaten untvk pemerintah desa Huruf i Belanja untuk kegiatan yang silatnya tidak biasa dan lidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana |
| Contoh gaji dan tunjangan. honorarium. lembur, kontnbusi sos1al. dan lain-lain sejems Huruf b Belanja barang dan rese adatah digunakan untuk pembeban barang dan jasa yang habrs paka1 guna memproduksi barang dan jasa Contoh. pembehan barang dan jasa keperluan kanlor, jasa pemeliharaan, ongkos perjalanan dmas | • 1 I alam dan bencana sosial yang tidak d1perkirakan sebelvmnya termasuk pengembal1an alas pendapatan daerah tahun·tahun sebelumnya Pasal42 Cukup jelas. Pasaf 43 Tambahan penghasilan diberikan datam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan pres!asi kerja, teml)at bertugas, |
| Huruf c Belatija modal adalah penge\uaran dilakukan dalam rangka pembellanlpengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunya1 masa manfaal leb,h dan12 (duabelas) bulan untuk d,gunakan dalam keg1atan pemenntahan, seperti dalam bentuk tanah, pera!atan dan mesin. gedung dan bangunan, 1anngan, buku perpustakaan, dan hewan. Huruf d | kond1si kerja. dan kelangkaan profesi Pasal44 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Untuk memenuhi kewaj,ban daerah dalam memberi per11ndungan. menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat |
| Pembayaran bunga utang, pembayaran yang d1lakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (pnncipa/ outslandmg), yang dihilung berdasarkan pcsrsl p1n1aman jangka pendek atau 1angka pan1ang Contoh : bunga ulang kepada Penntah Pusat. bunga utang kepada Pemda Lam. dan lembaga keuangan lainnya Huruf e Subsid1 adalah alokas1 anggaran yang dtben kepada perusahaar\/lembaga tertentu yang berturcan untuk membantu biaya produksr agar harga jual produksiljasa yang d1has.lkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Huruf f | sebagai tolok ukur kineria daerah dengan menggunakan analisis slandar pelayanan minimal yang diletapkan oleh pemerintah Ayat (3) Cukup ;elas. Pasal 45 Cukup Jelas. Pasat 46 Cukup jelas. Pasal 47 Ayat (1) |
| Hibah d,gunakan untuk menganggarkan pembenan uangl barang atau jasa kepada pemenntah atau pemerintah daerah lamnya perusahaan daerah, masyarakat dan orgamsas1 kemasyarakatan. yang secara speslfik tetah euetecaeo peruntukannya bers,fat hdak wapb dan tidak mengikat. serta tidak secara terus menerus. Huruf g Pemberian bantuan yang sifatnya lidak secara terus menerus dan selektif datam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertu1uan untuk peniogkatan kesejahteraan masyarakal. Oalam bantuan sosial termasuk antara lain bantuan partai potitik sesvai dengan peraturan perundang-undangan. | Cukup )etas. Ayat (2) Cukup ;e1as. Ayat (3) Yang dimaksud dengan capa!an kinerja adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuant1tas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan |
| | kegiatan. Yang dimaksud dengan indikalor kinerja adalah ukUfan keberhasnan yang dicapai pada setiap program dan kegiatan satuan kerja perangkal daerah. Yang dimaksud dengan ana1isis standar belanja adalah penilaian kewajaran alas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.Penyusunan RKA-SKPO dengan |
| | pendekalan analisis slandar belanja dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan. |
Yang dimaksud dengan standar satuan harga adalah harga satuan setiap unil barangf}asa yang berlaku di suatu daerah.
Yang d1maksud dengan slandar pelayanan minimal adalah tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.
Pasat 54
Cukup jetas
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 55

Cukup jelas
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 56

Cukup jelas
kerangka bertahap Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan pengeluaran jangka menengah dilakukan eecara draesuajkan dengan kebutuhan.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 57

Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dalam ketentuanini adalah jum!ah APBD yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun sebetumnya.
Ayat {2)
Yang dimaksud dengan belanja yang bersifa\ mengikatadalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus danharus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup
Cukup jelas
Pasa1 50
Yang dimaksud dengan pen1elasan dalam pasal nu adalah pidato pengantar nota keuangan dan rancangan peraluran daerah tenlang APBO benkut dokumen pendukungnya.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 51

Cukup jelas
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 52

Cukup "jelas
Pasal53
Yang dimaksud dengan evaluasl dalam ayat 1n1 adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasiona!, keserasian antara kepentingan publik dan kepentmgan aparalur, serta untuk meneliti sejauh mana APBO Kabupaten tidak bertentangan dengan kepenlingan umum, peraturan yang lebih tingg1, dan peraturan daerah lainnya.
Cukup paras.
Cukup jelas
Cukup Jelas
Aya\ (5)
Cukup jelas
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 49

Pasal48
Cukup jelas
untuk kepel1uan setiap bulan dalam tahunanggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Yang dimaksud dengan belanja yang bersifal wajib adalahbelanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain : pendid1kan dan kesehatan; danlatau me!aksanakan kewajban kepada pihak kellga.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 58

Cukup jelas.
Pasa159
Cukup jetas.
Pasal60
Ayat(1)
Cukup jelas
sehsltr Prosentase 50% (lima puluh persen) adalah meropakan (gap) kenaikan antara pendapatan dan belanja APBD.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 61

Cukup jelas.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 62

Cukup jelas.
Pasa163
Cukup jelas.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 64

Ayat {I)
Huruf a
Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi tinggi adalah Peraturan Daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan oleh pusat, sehmgga menyebabkan menurunnya daya saing daerah
Peraturan Daerah dimaksud t1dak bo!eh melanggar kepentingan umum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Cukup Jelas.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 65

Cukup jelas.
Pasal66
Ketentuan ini dikecualikan terhadap penerimaan BLUD yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Cukup jelas.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 67

Cukup jelas.
| Ayat(2) Penempatan Deposrta hanya dapat dilakukan pada Bank Pemerintah dan investasi jangka pendek hanya dapat dilakukan pada kegiatan yang mengandung resiko rendah. Ayat (3) | Pasat 78 Cukup jelas. Pasal7Q Cukup jelas |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal68 Ayat (1) Pengembahan dapat dilakukan apabila diclukung dengan bukli-bukti yang sah. Ayat (2) Cukup jelas. Yang dimaksud dengan bunga datam ketentuan ini termasuk perolehan bagi hasil pada Bank Syari'ah. | Pasal 80 Cukup jetas. Pasa181 Ayat (1) Persetujuan ddakukan setelah melalui pembahasan Sadan anggaran DPRO dan khusus untuk belanja pegawai ticlak dapat dilakukan penggeseran. Ayat (2) |
| Pasal69 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat(2) Cukup jetas Ayat(3) Cukup ieres Ayat(4) | Pasal 82 Ayat (1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam ayat ini melalui Penggeseran yang telah dilaksanakan akan dituangkan dalam perubahan APBD Ayat (3) Pergeseran yang d1setuJu1 setelah perubahan APBD di1aporkan dalam laporan keuangan. dalam hal 1ni laporan reahsasi keuangan. |
| Cukup jetas Ayal (5) Yang d1maksud dengan belanja yang bersifal mengikal dan belama waj1b dalam ayat rm sebagaimana d1atur dalamketentuan Pasal 57 ayat (2) dokumen lain Pasal 70 Ayat (1) Yang d1maksud dengan berdasarkan DPA-SKPO dalam pasal ini, seperfl untuk keg1atan yang sudah jelas alokasinya. misalnya p1njaman daerah, dan OAK Sedangkan yang dimaksud dengan | Pasal 84 Cukup jelas Pasal 85 usulan atasan langsung yang bersangkutan Ayat (2) Yang dimaksud dokumen anggaran adalah baik yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan seeuar dengan ketentuan perundang-undangan |
| ''"" tentang k.eputusan d1persamak.an dengan SPD seperti pengangk.atan pegawai Ayal (2) Cukup ,elas Ayat (3) Cukup jelas | Cukup jelas Pasal 86 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jetas. Ayat (3) Yang d,maksud dengan perintah |
| Pasa! 71 Cukup 1etas Pasal 72 Cukup ,elas Pasal73 Cull.up jelas Pasal 74 Ayat(4) Cull.up jetee | pembayaran adalahperintah membayarkan alas bukl1-bukt1 pengeluaran yangsah dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Ayal (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas Pasal 87 Cukup jelas. |
| Cull.up jelas Pasal 75 Cukup je1as. Pasal 76 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pembukuan pinjaman dalam bentuk. mata uang aslng datam nilai rupiah menggunakan kurs resmi Bank Indonesia. | Pasal 88 Cukup jelas. Pasal89 Cukup jelas Pasal 90 Cukup jelas. Pasal 91 Cukup jelas. |
| Pasal 77 Cukup jelas. | Pasal92 Cukup jelas. |
'
' '
'
.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 93

Cukup Jelas.
Pasa194
Cukup jelas
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 95

lnvestasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek anlara lam deposrto ber angka waktu 3 (liga) sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapal diperpanjang secara olomatis seperti pembelian SUN jar,gka pendek dan SB/.
Karakterislik investasi jangka pendek adalah
- a. dapa\ segera diperjua1be1ikan/dicairkan;
- b. ditujukan datam rangka manajemen kas:
- c. resiko rendah.
lnvestasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka panjang antara lain suat berharga yang dcbeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha m,sa!nya pembelian surat berharga untuk menambah kepemihkan modal saham pada sualu badan usaha: surat berharga yar\Q d1bel1 pemenntah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negen; surat berharga lldak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
Cukup jelas.
lnvestasi yang dapat digolongkan sebagai investasi permanen anlara lain keqasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan I pemanraatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/alau Badan Usaha lamnya maupun investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkalkan pelayanan ke masyarakat.
Yang dapat digolongkan sebagai rnvestasi non permanen antara lain pembel,an obligasi atau surat utang 1angka panjang yang dimaksudkan untuk d1mihki sampai dengan tanggal Jatuh tempo, dana yang disisihkan pemermtah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana eecara bergu\ir kepada kelompok masyarakat. pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 96

Cukup jelas
Pasa197 Cukup jelas Pasa196 Cukup jelas. Pasal99 Cukup jelas.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 100

Cukup jelas. Pasal 101 Cukup jelas. Pasal 102 Cukup jelas.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 103

Sistem akuntansi pemerintahan daerah merupakan serangkaian prosedur mula1 dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran. dan pe!aporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerinlah daerah.
Standar Akun\ansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang duerapkan dalam menyusun dan menyaj1kan Lapcran Keuangan Pemerintah Daerah.
Cukup jelas
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 104

Asel yang dirnaksud adalah sumber daya, yang eruara lam meliputi uang, tagihan. investasi. dan barang. yang dapat diukur dalarn satuan uang, serta dikuasa1 danlatau d1rnil1kl oleh pemerintah dan diharapkan memberi manlaat ekoncmrsosor dimasa depan.
Ekultas dana yang d1maksud adalah kekayaan bersih pemerin!ah yang merupakan sellsih antara nitai seluruh aset dan nilai seluruh kewaj,ban atau utang pemerin1ah.
Cukup jetas
Cukup jelas.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 105

Cukup jelas.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 106

Cukup jelas.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 107

Cukup jelas.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 106

Cukup jelas.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 109

Cukup jelas.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 110

Cukup jelas.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 111

Cukup Jelas.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 112

Cukup je\as.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 113

Cukup jelas.
Pasat 114
Cukup jetas.
Pasa1 115
Cukup jelas.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 116

Cukup jelas.
BAB Ill - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 117

Cukup jelas.
Pasa! 118
Huruf a
Kerugian Negara dapat terjadi karena pe!anggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan admlnistratif atau oleh bendahara da1am rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.
| Ganti rugi sebagaimana dimaksud didasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun tenlang Keuangan Negara. Penyelesai � n kerugian negara per1u segera dilakukan untuk me � embal1kan k? � araan negara yang hitang atau berkurang serta menin_gka.tkan d1s1pltn dan tanggung jawab para pegawai negerilpeJabal negara pada umumnya, para pengelola keuangan pada khususnya. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas | PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO PERATURAN OAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR � TAHUN 2011 | PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO PERATURAN OAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR � TAHUN 2011 | PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO PERATURAN OAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR � TAHUN 2011 | PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO PERATURAN OAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR � TAHUN 2011 | PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO PERATURAN OAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR � TAHUN 2011 | PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO PERATURAN OAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR � TAHUN 2011 | PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO PERATURAN OAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR � TAHUN 2011 | PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO PERATURAN OAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR � TAHUN 2011 | PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO PERATURAN OAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR � TAHUN 2011 | PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO PERATURAN OAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR � TAHUN 2011 | PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO PERATURAN OAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR � TAHUN 2011 | PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO PERATURAN OAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR � TAHUN 2011 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huruf d Cukup jeras Pasal 119 Cukupjelas Pasal 120 Cukup }elas | TENTANG PAJAK DAERAH OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BtARO, | TENTANG PAJAK DAERAH OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BtARO, | TENTANG PAJAK DAERAH OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BtARO, | TENTANG PAJAK DAERAH OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BtARO, | TENTANG PAJAK DAERAH OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BtARO, | TENTANG PAJAK DAERAH OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BtARO, | TENTANG PAJAK DAERAH OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BtARO, | TENTANG PAJAK DAERAH OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BtARO, | TENTANG PAJAK DAERAH OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BtARO, | TENTANG PAJAK DAERAH OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BtARO, | TENTANG PAJAK DAERAH OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BtARO, | TENTANG PAJAK DAERAH OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BtARO, |
| Cukup jetas PasaJ 122 Cukup jelas Pasal 123 Cukup }elas Pasal 124 su1?1ber Pendapatan | : a. bahwa Pajak Daerah adalah merupakan salah satu Daerah guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan berdasari<an prinslp demokrasi. pemera\aan, befi(ead,lan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan d1kelola secara transparan dan akuntabel sesual potensi daerah; b. bahwa dengan diberiakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tenlang Pajak Oaerah dan Retribusi Oaerah, maka semua Peraturan 01Ktf8h tentang Pajak per1u disesuaikan; | : a. bahwa Pajak Daerah adalah merupakan salah satu Daerah guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan berdasari<an prinslp demokrasi. pemera\aan, befi(ead,lan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan d1kelola secara transparan dan akuntabel sesual potensi daerah; b. bahwa dengan diberiakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tenlang Pajak Oaerah dan Retribusi Oaerah, maka semua Peraturan 01Ktf8h tentang Pajak per1u disesuaikan; | : a. bahwa Pajak Daerah adalah merupakan salah satu Daerah guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan berdasari<an prinslp demokrasi. pemera\aan, befi(ead,lan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan d1kelola secara transparan dan akuntabel sesual potensi daerah; b. bahwa dengan diberiakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tenlang Pajak Oaerah dan Retribusi Oaerah, maka semua Peraturan 01Ktf8h tentang Pajak per1u disesuaikan; | : a. bahwa Pajak Daerah adalah merupakan salah satu Daerah guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan berdasari<an prinslp demokrasi. pemera\aan, befi(ead,lan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan d1kelola secara transparan dan akuntabel sesual potensi daerah; b. bahwa dengan diberiakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tenlang Pajak Oaerah dan Retribusi Oaerah, maka semua Peraturan 01Ktf8h tentang Pajak per1u disesuaikan; | : a. bahwa Pajak Daerah adalah merupakan salah satu Daerah guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan berdasari<an prinslp demokrasi. pemera\aan, befi(ead,lan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan d1kelola secara transparan dan akuntabel sesual potensi daerah; b. bahwa dengan diberiakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tenlang Pajak Oaerah dan Retribusi Oaerah, maka semua Peraturan 01Ktf8h tentang Pajak per1u disesuaikan; | : a. bahwa Pajak Daerah adalah merupakan salah satu Daerah guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan berdasari<an prinslp demokrasi. pemera\aan, befi(ead,lan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan d1kelola secara transparan dan akuntabel sesual potensi daerah; b. bahwa dengan diberiakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tenlang Pajak Oaerah dan Retribusi Oaerah, maka semua Peraturan 01Ktf8h tentang Pajak per1u disesuaikan; | : a. bahwa Pajak Daerah adalah merupakan salah satu Daerah guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan berdasari<an prinslp demokrasi. pemera\aan, befi(ead,lan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan d1kelola secara transparan dan akuntabel sesual potensi daerah; b. bahwa dengan diberiakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tenlang Pajak Oaerah dan Retribusi Oaerah, maka semua Peraturan 01Ktf8h tentang Pajak per1u disesuaikan; | : a. bahwa Pajak Daerah adalah merupakan salah satu Daerah guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan berdasari<an prinslp demokrasi. pemera\aan, befi(ead,lan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan d1kelola secara transparan dan akuntabel sesual potensi daerah; b. bahwa dengan diberiakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tenlang Pajak Oaerah dan Retribusi Oaerah, maka semua Peraturan 01Ktf8h tentang Pajak per1u disesuaikan; | : a. bahwa Pajak Daerah adalah merupakan salah satu Daerah guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan berdasari<an prinslp demokrasi. pemera\aan, befi(ead,lan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan d1kelola secara transparan dan akuntabel sesual potensi daerah; b. bahwa dengan diberiakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tenlang Pajak Oaerah dan Retribusi Oaerah, maka semua Peraturan 01Ktf8h tentang Pajak per1u disesuaikan; | : a. bahwa Pajak Daerah adalah merupakan salah satu Daerah guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan berdasari<an prinslp demokrasi. pemera\aan, befi(ead,lan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan d1kelola secara transparan dan akuntabel sesual potensi daerah; b. bahwa dengan diberiakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tenlang Pajak Oaerah dan Retribusi Oaerah, maka semua Peraturan 01Ktf8h tentang Pajak per1u disesuaikan; | : a. bahwa Pajak Daerah adalah merupakan salah satu Daerah guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan berdasari<an prinslp demokrasi. pemera\aan, befi(ead,lan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan d1kelola secara transparan dan akuntabel sesual potensi daerah; b. bahwa dengan diberiakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tenlang Pajak Oaerah dan Retribusi Oaerah, maka semua Peraturan 01Ktf8h tentang Pajak per1u disesuaikan; | : a. bahwa Pajak Daerah adalah merupakan salah satu Daerah guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan berdasari<an prinslp demokrasi. pemera\aan, befi(ead,lan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan d1kelola secara transparan dan akuntabel sesual potensi daerah; b. bahwa dengan diberiakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tenlang Pajak Oaerah dan Retribusi Oaerah, maka semua Peraturan 01Ktf8h tentang Pajak per1u disesuaikan; |
| Cukupjelas Pasal 125 Cukup jelas Pasal 126 Cukup jelas Pasal 127 pada huruf | c. bahwa berdasarl<an pertimbangan sebagaimana dimaksud dan b di atas. perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. tentang Pa}ilk Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang.undang Hokum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara R � publik Indonesia Nornor 3209): | c. bahwa berdasarl<an pertimbangan sebagaimana dimaksud dan b di atas. perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. tentang Pa}ilk Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang.undang Hokum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara R � publik Indonesia Nornor 3209): | c. bahwa berdasarl<an pertimbangan sebagaimana dimaksud dan b di atas. perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. tentang Pa}ilk Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang.undang Hokum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara R � publik Indonesia Nornor 3209): | c. bahwa berdasarl<an pertimbangan sebagaimana dimaksud dan b di atas. perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. tentang Pa}ilk Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang.undang Hokum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara R � publik Indonesia Nornor 3209): | c. bahwa berdasarl<an pertimbangan sebagaimana dimaksud dan b di atas. perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. tentang Pa}ilk Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang.undang Hokum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara R � publik Indonesia Nornor 3209): | c. bahwa berdasarl<an pertimbangan sebagaimana dimaksud dan b di atas. perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. tentang Pa}ilk Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang.undang Hokum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara R � publik Indonesia Nornor 3209): | c. bahwa berdasarl<an pertimbangan sebagaimana dimaksud dan b di atas. perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. tentang Pa}ilk Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang.undang Hokum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara R � publik Indonesia Nornor 3209): | c. bahwa berdasarl<an pertimbangan sebagaimana dimaksud dan b di atas. perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. tentang Pa}ilk Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang.undang Hokum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara R � publik Indonesia Nornor 3209): | c. bahwa berdasarl<an pertimbangan sebagaimana dimaksud dan b di atas. perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. tentang Pa}ilk Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang.undang Hokum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara R � publik Indonesia Nornor 3209): | c. bahwa berdasarl<an pertimbangan sebagaimana dimaksud dan b di atas. perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. tentang Pa}ilk Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang.undang Hokum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara R � publik Indonesia Nornor 3209): | c. bahwa berdasarl<an pertimbangan sebagaimana dimaksud dan b di atas. perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. tentang Pa}ilk Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang.undang Hokum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara R � publik Indonesia Nornor 3209): | c. bahwa berdasarl<an pertimbangan sebagaimana dimaksud dan b di atas. perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. tentang Pa}ilk Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang.undang Hokum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara R � publik Indonesia Nornor 3209): |
| Pasaf 128 Cukup jelas | 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Repobhk Indonesia Tahun 1983 Nomor � 9. Tambahan Lembaran'Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberhpa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 lentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembatan Negara � epublik Indonesia Tahun 2000 Nomor | 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Repobhk Indonesia Tahun 1983 Nomor � 9. Tambahan Lembaran'Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberhpa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 lentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembatan Negara � epublik Indonesia Tahun 2000 Nomor | 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Repobhk Indonesia Tahun 1983 Nomor � 9. Tambahan Lembaran'Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberhpa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 lentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembatan Negara � epublik Indonesia Tahun 2000 Nomor | 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Repobhk Indonesia Tahun 1983 Nomor � 9. Tambahan Lembaran'Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberhpa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 lentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembatan Negara � epublik Indonesia Tahun 2000 Nomor | 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Repobhk Indonesia Tahun 1983 Nomor � 9. Tambahan Lembaran'Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberhpa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 lentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembatan Negara � epublik Indonesia Tahun 2000 Nomor | 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Repobhk Indonesia Tahun 1983 Nomor � 9. Tambahan Lembaran'Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberhpa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 lentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembatan Negara � epublik Indonesia Tahun 2000 Nomor | 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Repobhk Indonesia Tahun 1983 Nomor � 9. Tambahan Lembaran'Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberhpa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 lentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembatan Negara � epublik Indonesia Tahun 2000 Nomor | 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Repobhk Indonesia Tahun 1983 Nomor � 9. Tambahan Lembaran'Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberhpa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 lentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembatan Negara � epublik Indonesia Tahun 2000 Nomor | 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Repobhk Indonesia Tahun 1983 Nomor � 9. Tambahan Lembaran'Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberhpa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 lentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembatan Negara � epublik Indonesia Tahun 2000 Nomor | 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Repobhk Indonesia Tahun 1983 Nomor � 9. Tambahan Lembaran'Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberhpa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 lentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembatan Negara � epublik Indonesia Tahun 2000 Nomor | 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Repobhk Indonesia Tahun 1983 Nomor � 9. Tambahan Lembaran'Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberhpa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 lentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembatan Negara � epublik Indonesia Tahun 2000 Nomor | 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Repobhk Indonesia Tahun 1983 Nomor � 9. Tambahan Lembaran'Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberhpa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 lentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembatan Negara � epublik Indonesia Tahun 2000 Nomor |
| -4. Undang-undang Nomof 10 Tahun 2004 Perundang-undangan (Lambaran Negara Nomor 53, Tambahan lembaran Negara | Surat Paksa (Lembaran Negara:Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana te!ah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tenlang Penagihan Pajak Oengan Sura! Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987); lentang Pembentukan Peraturan | Surat Paksa (Lembaran Negara:Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana te!ah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tenlang Penagihan Pajak Oengan Sura! Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987); lentang Pembentukan Peraturan | Surat Paksa (Lembaran Negara:Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana te!ah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tenlang Penagihan Pajak Oengan Sura! Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987); lentang Pembentukan Peraturan | Surat Paksa (Lembaran Negara:Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana te!ah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tenlang Penagihan Pajak Oengan Sura! Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987); lentang Pembentukan Peraturan | Surat Paksa (Lembaran Negara:Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana te!ah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tenlang Penagihan Pajak Oengan Sura! Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987); lentang Pembentukan Peraturan | Surat Paksa (Lembaran Negara:Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana te!ah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tenlang Penagihan Pajak Oengan Sura! Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987); lentang Pembentukan Peraturan | Surat Paksa (Lembaran Negara:Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana te!ah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tenlang Penagihan Pajak Oengan Sura! Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987); lentang Pembentukan Peraturan | Surat Paksa (Lembaran Negara:Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana te!ah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tenlang Penagihan Pajak Oengan Sura! Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987); lentang Pembentukan Peraturan | Surat Paksa (Lembaran Negara:Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana te!ah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tenlang Penagihan Pajak Oengan Sura! Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987); lentang Pembentukan Peraturan | Surat Paksa (Lembaran Negara:Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana te!ah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tenlang Penagihan Pajak Oengan Sura! Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987); lentang Pembentukan Peraturan | Surat Paksa (Lembaran Negara:Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana te!ah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tenlang Penagihan Pajak Oengan Sura! Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987); lentang Pembentukan Peraturan | Surat Paksa (Lembaran Negara:Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana te!ah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tenlang Penagihan Pajak Oengan Sura! Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987); lentang Pembentukan Peraturan |
| | Republik Indonesia Tahun 20().( Nomor 4389); | Republik Indonesia Tahun 20().( Nomor 4389); | Republik Indonesia Tahun 20().( Nomor 4389); | Republik Indonesia Tahun 20().( Nomor 4389); | Republik Indonesia Tahun 20().( Nomor 4389); | Republik Indonesia Tahun 20().( Nomor 4389); | Republik Indonesia Tahun 20().( Nomor 4389); | Republik Indonesia Tahun 20().( Nomor 4389); | Republik Indonesia Tahun 20().( Nomor 4389); | Republik Indonesia Tahun 20().( Nomor 4389); | Republik Indonesia Tahun 20().( Nomor 4389); | Republik Indonesia Tahun 20().( Nomor 4389); |
| | Undang-undang Nomor 19 Tahl.111 1997 tentang Penagihan Pajak Oengan | Undang-undang Nomor 19 Tahl.111 1997 tentang Penagihan Pajak Oengan | Undang-undang Nomor 19 Tahl.111 1997 tentang Penagihan Pajak Oengan | Undang-undang Nomor 19 Tahl.111 1997 tentang Penagihan Pajak Oengan | Undang-undang Nomor 19 Tahl.111 1997 tentang Penagihan Pajak Oengan | Undang-undang Nomor 19 Tahl.111 1997 tentang Penagihan Pajak Oengan | Undang-undang Nomor 19 Tahl.111 1997 tentang Penagihan Pajak Oengan | Undang-undang Nomor 19 Tahl.111 1997 tentang Penagihan Pajak Oengan | Undang-undang Nomor 19 Tahl.111 1997 tentang Penagihan Pajak Oengan | Undang-undang Nomor 19 Tahl.111 1997 tentang Penagihan Pajak Oengan | Undang-undang Nomor 19 Tahl.111 1997 tentang Penagihan Pajak Oengan | Undang-undang Nomor 19 Tahl.111 1997 tentang Penagihan Pajak Oengan |
| | 3984); | 3984); | 3984); | 3984); | 3984); | 3984); | 3984); | 3984); | 3984); | 3984); | 3984); | 3984); |
| 126, Tambahan Lembaran Negarl Nomor 3. | | | | | | | | | | | | |
| | | " ' ,, | | | | | | | | | | |