Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA KOPERASI
Berlaku: 44 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang :
WALIKOTA SAWAHLUNTO
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 44 TAHUN 2014
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA KOPERASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO, bahwa koperasi merupakan wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi Anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan, a.
- bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota dan ekonomi masyarakat serta memperkuat struktur permodalan koperasi di Kota Sawahlunto, maka perlu melakukan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Koperasi, b.
- . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Koperasi,
Mengingat
: . 1
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kota Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kota Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423),
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 2
- . Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan 3 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 4
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 5.
- . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 6. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
- . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 7. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
- . Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 8. Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 9 2012 Tentang Perkoperasian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 212).
10. Peraturan Pemerintah Nomor &amp;6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1):
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 6):
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16), |
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 2):
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA KOPERASI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
5. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
6. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.
7. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.
8. Modal Penyertaan adalah penyetoran modal pada Koperasi berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan Koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud penyertaan modal daerah kepada Koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota sesuai dengan kepentingan ekonominya sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan pendapatan anggota pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Koperasi adalah sebagai berikut :
- a. Memperkuat struktur permodalan dan mengembangkan usaha koperasi melalui penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah:
- b. Memenuhi kebutuhan anggota untuk pengembangan usahanya dan perluasan lapangan kerja:
3. Cc. Meningkatkan kesejahteraan anggota Koperasi, dan
- d. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD):
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 4

- (l) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada Koperasi dalam bentuk modal penyertaan.
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan pada koperasi non fungsional atau koperasi yang dikelola oleh masyarakat.
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 5

- (1) Penyertaan atau penambahan penyertaan modal guna perkembangan usaha dan investasi pada Koperasi dilakukan melalui mekanime pembahasan APBD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Penyertaan atau penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perencanaan dengan berdasarkan kajian kelayakan investasi, kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 6

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah pada Koperasi pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Koperasi Usaha Simpan Pinjam
1. Koperasi Simpan Pinjam Wanita Maju Basamo sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Koperasi Simpan Pinjam Mata Air sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Koperasi Simpan Pinjam Mekar Sari sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
4. Koppas Talawi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
5. Koppas Sapan sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah).
6. Koperasi Pedagang Kaki Lima sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
7. Koperasi An-Nisa' sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah).
8. Koperasi BMT Al-Irsyad sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah).
9. KPRI Rutan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
10. KPRI Teknologi sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah).
13. 11.KPRI Bhakti Husada sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah).
Koperasi Usaha Sektor Riil
1. Koppas Talawi sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah)
2. Koptan Saiyo sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah).
BAB IV - SURPLUS HASIL USAHA
Pasal 7

Selisih hasil usaha dan/atau bagian keuntungan yang diperoleh atas penyertaan modal kepada Koperasi dituangkan
dalam naskah perjanjian dan secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.
Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal !3 Februari 2014
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
4555 ALI YUSUF
Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal IM Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH, KOTA SAWAHLUNTO,
I
IRIN SAYUTI
LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2014 NOMOR
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dengan rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang perlu melakukan usaha penyertaan modal pada Badan Usaha / kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah disamping peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara efisien, konpetitif dan menghasilkan keuntungan.
Dengan demikian Badan Usaha/kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dan benarbenar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan daerah di Kota Sawahlunto.
Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan, maka penyertaan modal Pemerintah Kota Sawahlunto kepada Badan Usaha/ kegiatan usaha harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto.
PENJELASAN
Pasal 3

```

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas```