Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 28 Tahun 1959
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanju ti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/ 2010, tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 dan berlakunya Standar Audit Aparat Pengawasan Intern sesuai dengan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia ( AAIPI);
- b. bahwa agar kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi ketugasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis, diperlukan Standar Audit; b
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir; C.
3. : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Mengingat
4. Pembentukan Daerah Tingkat II dan KotaPraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 nomor 73, tambahan lembaran Negara nomor 1821); 1
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
3. Peraturan Pemerintah 3 .
...
2
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 3
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor8 Tahun 2009; 4
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 5
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 6
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 10/M.PAN/10/2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPER/05/M.PAN/03/2008 dan berlakunya Standar Audit Aparat Pengawasan Intern sesuai dengan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indokesia (AAIPI);;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional; 8
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 9
8. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan KomeringIlirTahun 2016 Nomor2));
MEMUTUSKAN ...
Menetapkan
3
MEMUTUSKAN
STANDARAUDITAPARATPENGAWASINTERN PEMERINTAHDI LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATENOGANKOMERINGILIR
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINS! JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR
4Lf
TAHUN 2016
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR, bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Da rah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2016 ten g Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jab Timur Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Bu Tanjung Jabung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Angg 201 7 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendap dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Repu lik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Neg ra Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah den an Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan A as Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentu an Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Ja~bi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Repu~lik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Neg4ra Republik Indonesia Nomor 3969); 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Ja bi, I tentang Pembentukan
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); I
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomorj 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- I Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Da rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimba gan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No or 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Unda Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); tas
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sis em Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indon sia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repu lik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Perat Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan tas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sis em Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indon sia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Repu lik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelol Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No or 4578);
Menetapkan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indorlfsia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Serita Negara Republik Indon,sia Tahun 2016 Noor 874);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten!ng Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber ari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana t. lab diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri D Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten ang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber ari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara Rep lik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); tas
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Ta 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemb ran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Da rah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 (Lemb ran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 10;
MEMUTUSKAN:
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JAB NG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017. N PENJABARAN TENTANG BUPATI PERATURAN
N/A
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7 terdiri atas :
1. Pendapatan:
- c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 104.139.953.241,00
Rp.
41.945.983.890,02
Rp.
815.018.070.150,00
- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
Jumlah Pendapatan
2. Belanja:
Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Pegawai
Rp. 388.374.487.187,l 1
2. Belanja Bunga
Rp.
0,00
3. Belanja Subsidi
Rp.
0,00
4. Belanja Hibah
Rp.
16.933.773.500,00
5. Belanja Bantuan Sosial
- Rp.
1.000.000.000,00
6. Belanja Bagi Hasil
- Rp.
1. 936.402.000,00
7. Belanja Bantuan Keuangan Rp.
131.999.782.415,00
8. Belanja Tidak Terduga
- Rp.
1.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
Rp. 541.244.445.102 , 11
Belanja Langsung
1. Belanja Pegawai
Rp.
59.088.331.744,71
2. Belanja Barang dan Jasa
Rp.
218.910.819.069,27
3. Belanja Modal Jumlah Belanja Surplus/ (defisit)
Rp. 191.152.066.084, 79
- Jumlah Belanja Langsung
Rp. 469.151.216.898 77
Rp. 1.010.395.662.000 88
Rp. (49.291.654. 719, 6)
!
l
3. Pembiayaan :
- a. Penerimaan
Rp.
50.791.654.719,86
- b. Pengeluaran
Rp.
1.500.000.000,00
- Jumlah Pembiayaan Netto
Rp. 49.291.654.719(86
Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan
Rp. 0,00
N/A
Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran sebagai bagian yang ti ak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
N/A
Pasal 3

Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam doku en I ketennhan I pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan perundang-undangan. Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 1 7 yang ditetapkan dalam
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal 70 oE:ti'fM.tlJG\1-2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,
\_J