PERATURAN DAERAH PROVINSI GUBERNUR Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 1 September 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
GUBERNUR PROVINSI JAMBI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAMBI
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang mempunyai kedudukan dan peran strategis untuk meningkatkan perekonomian Daerah, diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam mendorong, penguatan usaha dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Menetapkan
:
4866);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia No.40 tahun 2013) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Pelaksanaan, Pencabutan (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jambi.
6. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang secara teknis bertanggungjawab dalam pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam sektor kegiatan.
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan UMKM.
9. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi dan UMKM.
10. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat, koperasi, Bank dan lembaga jasa keuangan bukan bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan UMKM.
11. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada Koperasi dan UMKM oleh Perusahaan Penjamin Kredit Daerah sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan
12. Kemitraan adalah kerjasama usaha baik langsung maupun tidak langsung antara Koperasi dan UMKM dan/atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan
13. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan di berbagai aspek, agar Koperasi dan UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
14. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
16. Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) adalah organisasi yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi pengelola koperasi.
17. Koperasi Unit Desa adalah koperasi diwilayah pedesaan yang bergerak dalam penyedian kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian, perkebunan dan perekonomian masyarakat
18. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan serta memiliki
hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
22. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
23. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil dan kinerja dari segala bentuk penyelenggaraan kegiatan perkoperasian dan kegiatan pelaku UMKM oleh Dinas, Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Jambi dan Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda).
24. Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.
25. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
26. Jaringan Usaha adalah mata rantai saluran pengembangan dan perluasan usaha Koperasi dan UMKM
BAB II - LANDASAN, MAKSUD DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Upaya pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM meliputi :
- a. kelembagaan koperasi yang meliputi bantuan fasilitasi pembentukan, penggabungan serta peleburan koperasi;
- b. pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang meliputi penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan;
- c. pengembangan Koperasi dan UMKM yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan kelembagaan usaha Koperasi dan UMKM; dan
- d. pengawasan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.
- (2) Ruang lingkup Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Penerbitan izin usaha koperasi maupun penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- c. Pendidikan dan pelatihan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- d. Pemberdayaan usaha kecil mikro, kecil dan menengah yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- e. Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah.
- f. Pemberian Jaminan Kredit Daerah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk perkuatan permodalan dan pengembangan usaha.
BAB III - KELEMBAGAAN
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, fasilitasi, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan koperasi dan UMKM.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pengesahan dan pengumuman akta pendirian, pengesahan dan perubahan anggaran dasar, pembubaran, penggabungan dan peleburan koperasi lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Gubernur.
BAB IV - PENUMBUHAN IKLIM USAHA
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha Koperasi dan UMKM yang meliputi aspek:
- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang;
- h. perlindungan usaha; dan
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Kedua Pendanaan
BAB IV - PENUMBUHAN IKLIM USAHA
Pasal 7

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) huruf a, dilaksanakan untuk :
- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi dan UMKM di daerah dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga jasa keuangan bukan bank;
- b. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat dan tidak diskriminatif dalam pelayanan; dan
- c. membantu para pelaku usaha Koperasi dan UMKM di daerah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.
Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana
BAB IV - PENUMBUHAN IKLIM USAHA
Pasal 8

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk :
- a. menyediakan sarana prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan menengah; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Koperasi dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
Bagian Keempat Informasi Usaha
BAB IV - PENUMBUHAN IKLIM USAHA
Pasal 9

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk :
- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan data dan jaringan informasi bisnis Koperasi dan UMKM di daerah, yang terintegrasi dengan data dan jaringan bisnis tingkat nasional maupun internasional;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta kualitas produk barang/jasa Koperasi dan UMKM di daerah; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi pelaku usaha Koperasi dan UMKM di daerah.
Bagian Kelima Kemitraan
BAB IV - PENUMBUHAN IKLIM USAHA
Pasal 10

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk :
- a. mewujudkan kemitraan antara Koperasi dan UMKM maupun dengan usaha besar di Daerah
- b. mendorong terjadinya kemitraan usaha yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar koperasi dan UMKM di Daerah;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Koperasi dan UMKM dengan Usaha Besar di Daerah;
- d. mengembangkan kerjasama yang dapat meningkatkan posisi tawar Koperasi dan UMKM di Daerah;
- e. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- f. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan Koperasi dan UMKM di Daerah.
Bagian Keenam
Perizinan Usaha
BAB IV - PENUMBUHAN IKLIM USAHA
Pasal 11

- (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk :
- a. menyederhanakan tatacara dan jenis perizinan usaha serta jangka waktu berlakunya melalui pelayanan terpadu satu pintu; dan
- b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan/atau memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil.
- (2) jenis perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi
- a. pertanian;
- b. industri kerajinan dan makanan;
- c. Usaha pengelolaan air bersih;
- d. bangunan;
- e. perdagangan dan restoran;
- f. pengangkutan dan komunikasi;
- g. keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan
- h. jasa-jasa lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketujuh Kesempatan Berusaha
BAB IV - PENUMBUHAN IKLIM USAHA
Pasal 12

Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk :
- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima serta lokasi lainnya;
- b. menetapkan jangka waktu berusaha untuk Koperasi dan UMKM pada subsektor perdagangan ;
- c. mewajibkan kepada usaha besar untuk menyediakan ruang tempat usaha paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari seluruh tempat usaha yang dibangun kepada Koperasi dan UMKM;
- d. mewajibkan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan dunia usaha memberikan perlindungan dan pengembangan pasar tradisional;
- e. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang mencerminkan karakteristik Provinsi Jambi
- f. mendorong dan melindungi jenis usaha Koperasi dan UMKM yang bersifat strategis;
- g. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan UMKM melalui pengadaan secara langsung;
- h. memprioritaskan pelaku usaha Koperasi dan UMKM di Daerah dalam pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
Bagian Kedelapan
Promosi Dagang
BAB IV - PENUMBUHAN IKLIM USAHA
Pasal 13

Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, dilaksanakan untuk :
- a. meningkatkan promosi produk Koperasi dan UMKM di Daerah untuk tingkat regional, nasional dan internasional;
- b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Koperasi dan UMKM di Daerah;
- c. memberikan insentif untuk Koperasi dan UMKM di Daerah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk Koperasi dan UMKM di Daerah; dan
- d. memfasilitasi pemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) untuk peningkatan kualitas produk di Daerah dalam.
Bagian Kesembilan Perlindungan Usaha
BAB IV - PENUMBUHAN IKLIM USAHA
Pasal 14

Aspek perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf h, dilaksanakan untuk memberikan perlindungan usaha sebagai pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM dengan mengikutsertakan elemen masyarakat dan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.
BAB V - PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat berperan serta aktif melaksanakan fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di daerah, meliputi :
- a. produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia,
- d. desain dan teknologi ; dan
- e. fasilitasi pembiayaan
- (2) Pengembangan Koperasi dan UMKM di daerah dilaksanakan dengan pendekatan sentra, klaster dan kelompok
- (3) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan menfasilitasi koperasi melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, mengembangkan jenis usaha produktif serta mengevaluasi pemanfaatan bantuan permodalan bagi koperasi dan UMKM di daerah
Bagian Kedua Produksi dan Pengolahan
BAB V - PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
Pasal 16

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara :
- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen pengelola Koperasi dan pelaku UMKM di Daerah;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan bagi produk Koperasi dan UMKM di Daerah;
- c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Kecil dan Menengah.
Bagian Ketiga Pemasaran
BAB V - PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
Pasal 17

Pengembangan Koperasi dan UMKM di Daerah dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara :
- a. melakukan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. melakukan pelatihan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi Koperasi dan UMKM;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.
Bagian Keempat
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia
BAB V - PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
Pasal 18

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai pengelola Koperasi dan UMKM di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara :
- a. memasyarakatkan dan membudidayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;
- c. Memberikan berbagai pelatihan, workshop dan bimbingan manajemen pengelolaan Koperasi dan UMKM didaerah ; dan
- d. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, serta penciptaan wirausaha baru.
Bagian Kelima Desain dan Teknologi
BAB V - PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
Pasal 19

Pengembangan desain dan teknologi Koperasi dan UMKM di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara :
- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Koperasi dan UMKM di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada Koperasi dan UMKM di Daerah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Koperasi dan UMKM di Daerah untuk memperoleh sertifikat Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).
BAB VI - PEMBIAYAAN, PENJAMINAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM, meliputi :
- a. kredit perbankan;
- b. Kerjasama pemanfaaaan dana tanggung jawab sosial perusahaan ;
- c. hibah; dan
- d. jenis pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan secara berkala terhadap Koperasi dan UMKM yang mendapatkan bantuan permodalan, baik yang bersumber dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat maupun yang bersumber dari dana lainnya.
- (3) Pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tujuan :
- a. Melaksanakan tugas, pokok dan fungsi dinas dalam aspek pembinaan dan evaluasi;
- b. Memberi dorongan semangat bagi Koperasi dan UMKM untuk menciptakan jenis usaha baru yang lebih kreatif dan inovatif, sekaligus merupakan sanksi bagi koperasi dan UMKM yang tidak mampu mengelola bantuan permodalan yang telah diberikan ; dan
Bagian Kedua Pembiayaan Koperasi
BAB VI - PEMBIAYAAN, PENJAMINAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21

- (1) Untuk memperkuat struktur permodalan bagi koperasi, pembiayaan dapat bersumber dari:
- a. Modal sendiri dan modal pinjaman koperasi
- b. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
- c. Penyertaan modal anggota koperasi dan masyarakat;
- d. Penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah; dan
- e. dana lainnya yang sah.
- (2) penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian antara koperasi dengan pemodal.
- (3) Koperasi dapat menerima penjaminan kredit dari lembaga/perusahaan penjaminan yang bergerak dalam bidang keuangan untuk pengembangan dan/atau meningkatkan usaha, membuka lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah usaha serta membantu pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.
- (4) Pelaksanaan pembiayaan dan penjaminan bagi koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil
BAB VI - PEMBIAYAAN, PENJAMINAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

- (1) dalam rangka pengembangan Usaha Mikro dan Kecil, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyediakan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Daerah dapat pula bersumber dari dana Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan nasional dan asing, dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, serta pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bersumber dari Pemerintah dan dunia usaha dalam bentuk hibah, mengusahakan bantuan luar negeri dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PEMBIAYAAN, PENJAMINAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23

- (1) Dalam meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil di Daerah terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah Daerah :
- a. Ikut menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank dan lembaga penjamin kredit; dan
- b. memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi Usaha Mikro dan Kecil dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil di Daerah terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara :
- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
- b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
- c. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.
Bagian Keempat
Pembiayaan Usaha Menengah
BAB VI - PEMBIAYAAN, PENJAMINAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan, dengan cara menfasilitasi, mendorong dan memperluas sumber dan pola pembiayaan, serta membuka akses yang seluas-luasnya terhadap pasar modal dan lembaga pembiayaan lainnya.
Bagian Kelima Lembaga Pembiayaan
BAB VI - PEMBIAYAAN, PENJAMINAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25

Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan Kredit Daerah dalam bentuk Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD) untuk penguatan permodalan, pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VII - KEWAJIBAN DAN PERLINDUNGAN USAHA
Pasal 26

- (1) Setiap Koperasi wajib memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor.
- (2) Setiap UMKM wajib memiliki perlengkapan administrasi.
- (3) Koperasi dan UMKM yang memperoleh bantuan dan fasilitas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, wajib diaudit oleh pengawas koperasi.
- (4) Koperasi dan UMKM wajib memelihara administrasi organisasi, usaha dan keuangan dengan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bagi koperasi yang sudah berbadan hukum paling kurang 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), wajib dilakukan penilaian atas kesehatan koperasi, yang berlaku untuk satu periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
BAB VII - KEWAJIBAN DAN PERLINDUNGAN USAHA
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan usaha dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Daerah.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikut sertakan elemen masyarakat, dan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.
BAB VIII - JARINGAN USAHA
Pasal 28

- (1) Setiap Koperasi dan UMKM dapat membentuk jaringan usaha baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- (3) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk perluasan usaha mandiri atau kemitraan.
BAB VIII - JARINGAN USAHA
Pasal 29

Koperasi dan UMKM yang telah mendapat fasilitas permodalan dan sarana dari Pemerintah Daerah untuk perluasan jaringan dalam bentuk usaha mandiri, dapat melakukan pengalihan jaringan usaha kepada pihak lain dengan tujuan untuk pengembangan usaha setelah mendapat persetujuan Gubernur.
BAB VIII - JARINGAN USAHA
Pasal 30

- (1) Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha oleh Koperasi dan UMKM sekaligus sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), dilaksanakan melalui pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola :
- a. inti plasma;
- b. subkontrak;
- c. perdagangan umum;
- d. waralaba;
- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk kemitraan lainnya.
BAB IX - KOORDINASI DAN KERJASAMA
Pasal 31

- (1) Gubernur dapat melakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Daerah.
- (2) Koordinasi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dan SKPD terkait, dalam rangka keterpaduan penyusunan kebijakan pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Dalam hal pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Dinas dan SKPD terkait dapat bekerjasama dengan Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Jambi dan/atau Kabupaten/kota di Provinsi Jambi; dan
- (4) Penyusunan rencana dan pelaksanaan program di bidang pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
BAB X - MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN
Pasal 32

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan Koperasi dan UMKM dilakukan oleh Dinas atau SKPD yang berkaitan dengan Koperasi dan UMKM.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB X - MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN
Pasal 33

- (1) Monitoring serta evaluasi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.
BAB X - MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN
Pasal 34

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan koperasi dan UMKM di daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan Koperasi dan UMKM di Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
BAB XI - PENYIDIKAN
Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan atas kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan berkenaan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana untuk didokumentasikan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
- j. menghentikan penyidikan.
BAB X - LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 36

- (1) Koperasi dan UMKM dilarang melakukan :
- a. praktik monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- b. memproduksi dan mengedarkan barang terlarang;
- c. melakukan praktik rentenir bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, baik pola konvensional maupun syariah;
- d. melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perkoperasian.
- (2) Koperasi dan UMKM yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- c. Usulan pembekuan dan pencabutan ijin;
- d. penetapan ganti rugi; dan
- e. denda
Diundangkan di Jambi pada tanggal 1 September 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
RIDHAM PRISKAP
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 4
BAB X - LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 37

- (1) setiap orang dan/ badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 36 ayat dikenakan sanksi pidana
- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.
Ditetapkan di Jambi pada tanggal 1 September 2016
GUBERNUR JAMBI
H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI
N/A
Preamble

Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
N/A
Pasal 1

Bagian IBW VIII (Pelabuhan Teluk Bayur (Padang) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada lampiran-lampiran undang-undang ini.
N/A
Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO
MENTERI PERHUBUNGAN, ttd A.K. GANI
Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954 MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO
LEMBARAN NEGARA NOMOR 135 TAHUN 1954