UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 1980
Tentang No Description
Berlaku: 2 TAHUN 1980
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1980
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- bahwa untuk melaksanakan dan berpegang teguh pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan Majelis Permusaywaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1978 tentang Pemilihan Umum dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, dengan tujuan untuk menyempurnakannya sesuai dengan perkembangan keadaan;
- 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (2) Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor II/MPR/ 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa);
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/WR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur Ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/ 1978 tentang Pemilihan Umum;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914)jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
Menetapkan
:
7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
10. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
- UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTAANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975.
N/A
Pasal 1

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, diubah lagi sebagai berikut:
1. Pada Pasal 8 diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan ketentuan yang dijadikan ayat (4a) dan ayat (4b) yang berbunyi sebagai berikut :
2. (4a) Di dalam Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat 1, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, dan Panitia Pemungutan Suara diikutsertakan unsur Partai Politik dan Golongan Karya sebagai Anggota.
3. (4b) Pada Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dan Panitia Pemungutan Suara dibentuk Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum, yaitu Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat I, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat II dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat I, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Daerah Tingkat II dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan masing-masing berturut-turut sesuai dengan tingkatannya terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan seorang Wakil Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh pejabat Pemerintah serta beberapa orang Anggota yang diambilkan dari unsur Pemerintah, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, Golongan Karya dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- b. Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota-anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dalam wilayah kerjanya masing-masing sesuai dengan tingkatannya dan bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pemilihan/Panitia Pemungutan Suara yang bersangkutan;
- c. Panitia Pengawas pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan juga melakukan pengawasan terhadap pendaftaran pemilih dan penyampaian surat pemberitahuan/panggilan, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (7) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:
5. "Lembaga Pemilihan Umum terdiri dari :
- a. Dewan Pimpinan yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dengan Anggotaanggotanya terdiri dari beberapa orang Menteri;
- b. Dewan Pertimbangan yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh seorang Menteri, empat orang Wakil Ketua merangkap Anggota dan beberapa orang Anggota, yang di ambilkan dari Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, Golongan Karya dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- c. Sekretariat Umum yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum".
3. Pada Pasal 8 diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan ketentuan yang dijadikan ayat (7a) yang berbunyi sebagai berikut :
10. "a. Tugas Dewan Pimpinan sebagai dimaksud dalam ayat (7) adalah
11. (i) menentukan garis-garis kebijaksanaan pelaksanaan Pemilihan Umum;
12. (ii) mengambil keputusan atas pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan.
- b. Tugas Dewan Pertimbangan sebagai dimaksud dalam ayat (7) adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul, baik atas permintaan Dewan Pimpinan maupun atas prakarsa sendiri."
4. Pada Pasal 8 ayat (10) di antara perkataan "ayat (4)" dan kata "diatur" disisipkan perkataan "dan ayat (4b)" sehingga ketentuan Pasal 8 ayat (10) berbunyi sebagai berikut :
15. "Susunan, tatakerja, pembentukan dan hal-hal lain mengenai Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia-panitia tersebut dalam ayat (4) dan ayat (4b) diatur dengan Peraturan Pemerintah."
5. Pada Pasal 10 di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ketentuan yang dijadikan ayat (2a) yang berbunyi sebagai berikut :
REPUBLIK INDONESIA
"Seorang Warganegara Republik Indonesia yang setelah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilihnya."
6. Pada Bab V sebelum Pasal 14 ditambah ketentuan yang dijadikan Pasal 13a yang berbunyi sebagai berikut :
2. Pemilihan Umum diikuti oleh 3 (tiga) organisasi kekuatan sosial politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya".
7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:
4. "Yang mengajukan calon untuk keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum adalah 3 (tiga) organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13a."
8. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
6. "Dalam mengajukan calon, organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 a, menyampaikan surat-surat keterangan dari masing-masing calon, yang menyatakan bahwa syarat-syarat sebagai calon telah dipenuhi."
9. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:
8. "Pengisian dan penyusunan urutan calon dalam daftar calon yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi yang berwenang mengajukan calon termaksud."
10. Pada Pasal 19 ayat (3) perkataan "organisasi golongan politik/karya" di antara kata "Antara" dan kata "dapat" diganti dengan perkataan "3 (tiga) organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13a", sehingga Pasal 19 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :
10. "Antara 3 (tiga) organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13a dapat diadakan penggabungan suaranya untuk diperhitungkan dalam pembagian kursi. Keinginan penggabungan suara itu harus dinyatakan oleh organisasi yang mengemukakan daftar calon di dalam surat isian untuk pencalonan dan juga di dalam daftar calon yang bersangkutan."
11. Pada Pasal 19 ayat (4b) huruf b kata "memperbaikinya" diganti dengan perkataan "membela calon yang ditolak dan memperbaiki daftar calon", sehingga ketentuan Pasal 19 ayat (4b) huruf b berbunyi sebagai berikut: "Pengeluaran seorang calon dari daftar calon oleh Panitia Pemilihan yang bersangkutan diberitahukan kepada organisasi yang mengajukan calon dengan disertai alasannya, dan organisasi tersebut diberi kesempatan untuk membela calon yang ditolak dan memperbaiki daftar calon."
12. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
13. "Untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam Pemilihan Umum 3 (tiga) organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13a mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum di seluruh wilayah Indonesia."
13. Pada Pasal 20 di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ketentuan yang dijadikan ayat (1 a) terdiri dari huruf a dan huruf b yang berbunyi sebagai berikut :
- "(1a) a. Dalam kampanye Pemilihan Umum dilarang mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Tema kampanye Pemilihan Umum adalah program tiap organisasi peserta Pemilihan Umum yang berhubungan dengan Pembangunan Nasional."
14. Pada Pasal 20 sesudah ayat (1a) ditambahkan ayat (1b) yang berbunyi sebagai berikut :
- "Dalam kampanye Pemilihan Umum di seluruh Indonesia rakyat mempunyai kesempatan dan kebebasan untuk menghadiri kampanye Pemilihan Umum."
15. Pasal 22 ayat (3) dihapus.
16. Pada Bab VII sesudah Pasal 22 ditambah dengan ketentuan baru yang dijadikan Pasal 22a terdiri dari 4 (empat) ayat yang berbunyi sebagai berikut :
- "(1) Organisasi kekuatan sosial politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13a masing-masing mengirimkan seorang wakilnya untuk menjadi saksi dalam pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
- (2) Saksi-saksi tersebut pada ayat (1) di dalam melakukan tugasnya merangkap sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum di tempat pemungutan suara dan memulai tugasnya sejak penyiapan tempat pemungutan suara sampai dengan pengiriman kotak suara kepada Panitia Pemungutan Suara.
- (3) Saksi/Pengawas secara organik masuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan menerima petunjuk tehnis dari Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara dan tatacara penghitungan suara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."
17. Pada Pasal 27 ayat (9) kata "penjara" di antara kata "pidana" dan kata "selamalamanya" diganti dengan kata "kurungan", sehingga ketentuan Pasal 27 ayat (9) berbunyi sebagai berikut :
- "Seorang majikan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya tanpa alasan bahwa pekerjaan daripada pekerja itu tidak memungkinkannya, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan."
18. Pada Bab XII ditambah ketentuan yang dijadikan Pasal 29a terdiri dari 3 (tiga) ayat, yang berbunyi sebagai berikut :
- "(1) Mengingat keadaan dan perkembangan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, maka cara pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dapat berbeda dengan di daerah-daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Setelah dalam Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dibentuk Daerah Tingkat II sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka dengan mengingat keadaan dan perkembangan daerahnya, pengaturan cara pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dapat lebih disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang Pemilihan Umum.
- (3) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah."
19. Pada Pasal 31 a ayat (1) perkataan "dimulai sampai dengan diresmikannya" diganti dengan perkataan "sampai dengan pengambilan sumpah/janji secara bersamasama", sehingga ketentuan Pasal 31a ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
"Penyelenggaraan Pemilihan Umum menurut Undang-undang ini adalah sejak saat pendaftaran pemilih sampai dengan pengambilan sumpah/janji secara bersamasama keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat."
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat setelah diubah yang pertama kali dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan yang kedua kali dengan Undang-undang ini disusun dalam satu naskah oleh Pemerintah dan selanjutnya tetap disebut Undangundang Pemilihan Umum.
Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang Pemilihan Umum dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta Pada tanggal 20 Maret 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 20 Maret 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUDHARMONO, SH
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (lack oJ capabilities) seseorang, atau keluarga, a tau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartarbat, berdasarkan indikator kemiskinan daerah yang telah disesuaikan dengan standar kriteria penilaian kemiskinan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
6. Penduduk Miskin adalah seseorang yang tinggal di Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan/ atau tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) yang mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya.
7. Keluarga Miskin adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya dan/ atau orang lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan tinggal dalam satu rumah,
- berdasarkan indikator kemiskinan daerah yang telah disesuaikan dengan standar kriteria penilaian kemiskinan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
8. Hak dasar adalah hak masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pangan, sandang dan perumahan.
9. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
10. Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPPKD adalah dokumen strategi percepatan penanggulangan kemiskinan daerah sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKPK Kecamatan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan.
13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat TKPK Desa/Kelurahan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di desa/kelurahan yang keanggotaannya dipilih berdasarkan musyawarah desa/kelurahan.
14. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari kebijakan program penanggulangan kemiskinan.
15. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Penanggulangan kemiskinan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:
- a. partisipatif;
- b. transparan;
- C. akuntabel;
- d. terpadu;
- e. berkeadilan;
- f. profesional;
- g. responsif;
- h. kesetaraan gender; dan
- i. berkelanjutan.
N/A
Pasal 3

- (1) Asas partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat.
- (2) Asas transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang› undangan.
- (3) Asas akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Asas terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah bahwa dalam penanggulangan kemiskinan harus mengintegrasikan komponen yang terkait sehingga dapat secara terkoordinir dan sinergis. berbagai berjalan
- (5) Asas berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- (6) Asas profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Asas responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat, harus memahami kebutuhan masyarakat, harus proaktif mempelajari dan menganalisa kebutuhan masyarakat.
- (8) Asas kesetaraan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya.
- (9) Asas berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i adalah bahwa dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga tercapai kemandirian.
Pasa14
Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk :
- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat;
- b. mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin di Daerah;
- c. menurunkan jumlah pengangguran; dan
- d. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan masalah kemiskinan.
BAB IV - TAHAPAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Pasal6
Pasal 7

Hasil pendataan Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar penyusunan program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
STRATEGIDANPROGRAMPENANGGULA1'GAN
Penanggulangan kemiskinan di Daerah dilakukan melalui:
strategi; dan
- b. program.
Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan:
- a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro;dan
- d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
BAB IV - TAHAPAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Pasal6
Pasal 10

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro.
Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga
Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
- a. program penguatan kualitas hidup penduduk miskin;
- b. program pelayanan jaminan ketersediaan pangan;
- c. program obat dan perbekalan kesehatan;
- d. program upaya kesehatan masyarakat;
- e. program perbaikan gizi masyarakat;
- f. program pelayanan kesehatan penduduk miskin;
- g. program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
- h. program manajemen pelayanan pendidikan;
- i. program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun;
- J. program Indonesia Pintar (PIP);
- k. program pengembangan perumahan;
1. program lingkungan sehat perumahan dan permukiman;
- m. program pelayanan jaminan dan perlindungan sosial;
- n. program fasilitasi penanggulangan kemiskinan desa;
- o. program pengendalian laju pertumbuban penduduk;
- p. program penataan administrasi kependudukan;
- q. program penataan administrasi pencatatan sipil;
- r. program subsidi beras sejahtera (RASTRA);
- s. program peningkatan kesejahteraan petani;
- t. program pelayanan dan rebabilitasi kesejahteraan sosial;
- u. program keluarga berencana;
- v. program pengendalian penduduk;
- w. program penggerakan dan pemantapan kesertaan ber› KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
- x. program Keluarga Harapan (PKH).
Bagian Kedua
Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 buruf b meliputi:
- a. program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
- b. program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan;
- c. program pengembangan budidaya perikanan;
- d. program pengembangan perikanan tangkap;
- e. program peningkatan pengolahan dan pemasaran basil perikanan;
- f. program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;
- g. program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;
- b. program peningkatan produksi basil peternakan;
- i. program peningkatan penerapan teknologi petemakan;
- j. program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan);
- k. program peningkatan diversifikasi pangan;
1. program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- m. program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
- n. program peningkatan produksi hasil peternakan;
- o. program peningkatan pemasaran basil produksi pertanian/perkebunan;
- p. program peningkatan kesempatan kerja;
- q. program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- r. program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;
- s. program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial {PMKS);dan
- t. program pembinaan para penyandang cacat dan trauma.
Bagian Ketiga
Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
- a. program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro;
- b. program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro;
- c. program pembinaan lingkungan sosial;
- d. program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan;
- e. program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
BAB VI - Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Pasal 14
Pasal 15

- ( 1) Penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan diupayakan untuk mengurangi jumlah keluarga miskin.
- (2) Keberlangsungan program penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan kegiatan pendampingan pemberdayaan keluarga miskin oleh masyarakat dan dunia usaha dibawah koordinasi TKPKD.
- (3) Keluarga miskin diberdayakan menjadi keluarga tidak miskin sampai kondisi keluarga yang bersangkutan benar-benar terentaskan dari kemiskinan.
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, TKPKD menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan sebagai dasar penyusunan penanggulangan kemiskinan; perangkat RPJMD di daerah bidang
- b. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah;
- c. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Dae rah bi dang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
- d. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bi dang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
- e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaim.ana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, TKPKD menyelenggarakan fungsi:
- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/ atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/ atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati.
Paragraf 3
Kelompok Program
- (1) Untuk membantu tugas TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dibentuk Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; dan
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro.
- (3) Pembentukan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 21

- (1) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;dan
- b. mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang program perlindungan dan bantuan sosial.
Pasa122
- (1) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;dan
- b. mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang program pemberdayaan masyarakat.
- ( 1) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- (2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
- b. mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang program pemberdayaan usaha mikro.
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 24

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) bertanggungjawab kepada Ketua TKPKD.
- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPKD dibentuk Sekretariat TKPKD.
- (2) Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPKD.
- (3) Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Sekretariat TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPKD.
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 26

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi;
- b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan; dan
- c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.
- ( 1) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem lnformasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Pejabat Eselon III pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok mengelola data dan informasi kemiskinan.
- (2) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPKD dalam mengelola data dan sistem informasi kemiskinan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi :
- a. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
- b. pengembangan indikator kemiskinan daerah;
- c. pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan
- d. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 28

- (1) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dipimpin oleh Pejabat Eselon III pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dibidang perencanaan pembangunan sosial dan budaya.
- (2) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK Kabupaten dalam mengelola dan mengembangkan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah; dan
- b. perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah.
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 29

- (1) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dipimpin oleh Pejabat Eselon III pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok di bi dang pemberdayaan sosial/ ekonomi masyarakat.
- (2) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK Kabupaten dalam penanganan pengaduan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penangulangan kemiskinan;
- b. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 30

- (1) Keanggotaan TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat ( 1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait, dunia usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Non Pemerintah, serta masyarakat.
- (2) Susunan keanggotaan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
- a Penanggungjawab
- b
- Ketua
- c
- W akil Ketua
- d Sekretaris
- e WakilSekretaris
Bupati
Wakil Bupati
Sekretaris Daerah
Kepala Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kepala Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Sekretariat
Kepala
W akil Kepala
Anggota
g Kelompok Kerja:
Sekretaris
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Sekretaris
Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1. Pendataan dan lnformasi
Ketua
Kepala Bidang di Bappeda
Wakil Ketua
Kepala Bidang di BPS
Anggota
Unsur dari Kependudukan Dinas dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan lnformatika, dan
Perguruan Tinggi setempat
2. Pengembangan Kemitraan
Ketua
Kepala Bidang di Bappeda
W akil Ketua
Kepala Bagian
Perekonomian
Anggota
Unsur dari BUMN, unsur dari Perusahaan Daerah dan Perusahaan swasta setempat
3. Pengaduan Masyarakat
Ketua
Kepala Bidang di BPMD
W akil Ketua
Sekretaris lnspektorat
Anggota
UPM Program-Program
Penanggulangan Kemiskimu
h Kelompok Program :
1. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga
Ketua
Wakil Ketua
Anggota
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Kepala Dinas Sosial
Kepala Perangkat Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya
2. Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Ketua
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
W akil Ketua
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Anggota
Kepala Perangkat Daerah , masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya
3. Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil
Ketua
Wakil Ketua
Anggota
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Kepala Dinas Koperasi dan UsahaMikro
Kepala Perangkat Daerah , masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya
- (3) Pembentukan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua TKPK Kecamatan
- ( 1) Keanggotaan TKPK Kecamatan dapat melibatkan berbagai unsur/pemangku kepentingan diantaranya, unsur Perangkat Daerah, Kecamatan, dunia usaha, Organisasi Non Pemerintah, serta masyarakat, yang mengakomodir paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan dan kelompok marginal lainnya.
- (2) Keanggotaan TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (1) Keanggotaan TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dipilih melalui musyawarah tingkat Kecamatan secara partisipasif.
- (2) Pembentukan TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
Paragraf2 Kepengurusan
Kepengurusan TKPK Kecamatan dipilih dari dan oleh anggota TKPK Kecamatan melalui musyawarah internal TKPK Kecamatan dan dituangkan dalam berita acara.
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 34

- (1) Susunan kepengurusan TKPK Kecamatan terdiri dari:
- a. Ketua;
- b. Kelompok Kerja Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Kelompok Kerja Pemberdayaan Perempuan dan Warga Miskin;
- d. Kelompok Kerja Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Kemitraan.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex-officio dijabat oleh Camat.
Paragraf 3 Tugas TKPK Kecamatan
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 35

TKPK Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi penyusunan program penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan;
- b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan;
- c. mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di kecamatan;
- d. melaporkan basil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati dengan tembusan Ketua TKPKD.
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, TKPK Kecamatan dibantu oleh Sekretariat sebagai pelaksana teknis administratif.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Camat.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Kepala Sekretariat;
- b. Bidang Informasi dan Data;
- c. Bidang Perencanaan; dan
- d. Bidang Pengaduan Masyarakat.
Paragraf4
Tugas Kelompok Kerja
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 37

- (1) Kelompok Kerja Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
- b. mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang perlindungan sosial dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Kelompok Kerja Pemberdayaan Perempuan dan Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
- b. mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan perempuan dan warga miskin.
- (3) Kelompok Kerja Pemberdayaan Ekonomi dan pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :
- d. mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
- e. mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang Pemberdayaan Ekonomi dan pengembangan kemitraan.
- ( 1) Bidang Informasi dan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b melaksanakan tugas:
- a. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
- b. pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan
- c. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
- (2) Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c melaksanakan tugas:
- a. pengelolaan dan perencanaan penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan;
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan ta.bun n-1;
- c. melakukan monitoring pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan ta.bun berjalan; dan
- d. melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan ke TKPKD setiap triwulan.
- (3) Bidang Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf d melaksanakan tugas:
- a. perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penangulangan kemiskinan;
- b. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. perumusan dan penyiapan bah.an sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
Bagian Ketiga TKPK Desa/Kelurahan
- (1) Keanggotaan TKPK Desa/Kelurahan dapat melibatkan berbagai unsur / pemangku kepentingan diantaranya, dunia usaha, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta masyarakat, yang mengakomodir paling sedikit 300/o (tiga puluh per seratus) keteiwakilan perempuan dan kelompok marginal lainnya.
- (2) Keanggotaan TKPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang.
Pasa.l40
- (1) Keanggotaan TKPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dipilih melalui musyawarah Tingkat Desa/Kelurahan secara partisipasif dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Ketua TKPKD dan Ketua TKPK Kecamatan.
- (2) Pembentukan TKPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
Paragraf2 Kepengurusan Pasa141
Kepengurusan TKPK Desa/Kelurahan dipilih dari dan oleh anggota TKPK Desa/Kelurahan melalui musyawarah internal TKPK Desa/Kelurahan dan dituangkan dalam berita acara.
- (1) Susunan kepengurusan TKPK Desa/Kelurahan terdiri dari:
- a. Ketua;
- b. Kelompok Kerja Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Kelompok Kerja Pemberdayaan Perempuan dan Warga Miskin;
- d. Kelompok Kerja Pemberdayan Ekonomi dan Pengembangan Kemitraan.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
TKPK Desa/Kelurahan mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Pemerintah Desa dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan fasilitasi pelayanan bagi penduduk miskin di wilayah desa;
- b. mengoordinasikan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Kecamatan untuk melaksanakan penanggulangan kemiskinan di wilayah kelurahan;
- c. melakukan koordinasi penyusunan penanggulangan kemiskinan di desa/kelurahan secara partisipatif; program wilayah
- d. mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di wilayah desa/kelurahan;
- e. melakukan program pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan untuk mendukung program-program pengentasan kemiskinan desa/kelurahan;
- f. mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di desa/kelurahan;
- g. melaporkan basil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Desa/Lurah dengan tembusan kepada Ketua TKPK Kecamatan, Ketua TKPKD dan Bupati.
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, TKPK Desa/Kelurahan dibantu oleh Sekretariat sebagai pelaksana teknis administratif.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Desa/Kelurahan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Kepala Sekretariat;
- b. Bidang Informasi dan Data;
- c. Bidang Perencanaan; dan
- d. Bidang Pengaduan Masyarakat.
Paragraf4
Tugas Kelompok Kerja
- ( 1) Kelompok Kerja Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
- b. mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang perlindungan sosial dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Kelompok Kerja Pemberdayaan Perempuan dan Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
- b. mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan perempuan dan warga miskin.
- (3) Kelompok Kerja Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
- b. mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan ekonomi dan pengembangan kemitraan.
Paragraf 5 Tugas Bidang
BAB VII - KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 46

- ( 1) Bidang Informasi dan dimaksud dalam Pasal menyelenggarakan fungsi: Data 44 (SID) ayat sebagaimana (3) huruf b
- a. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
- b. pengembangan sistem informasi kemiskinan;
- c. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
- (2) Bidang perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c menyelenggarakan fungsi :
- a. pengelolaan dan perencanaan penanggulangan kemiskinan tingkat desa/kelurahan;
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tingkat desa/kelurahan tahun n-1;
- c. melakukan monitoring penanggulangan kemiskinan desa/kelurahan tahun berjalan; dan pelaksanaan tingkat
- d. melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tingkat desa/kelurahan ke TKPKD Kabupaten setiap triwulan dengan tembusan kepada Ketua TKPK Kecamatan.
- (3) Bidang pengaduan masyarakat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penangulangan kemiskinan;
- b. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT DAB DURIA USAHA
Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi yang partisipatif.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT DAB DURIA USAHA
Pasal 48

Dalam hal peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, kegiatan yang dilakukan harus diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan Pemerintah Daerah, serta harus dilakukan secara terkoordinasi dengan TKPKD.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT DAB DURIA USAHA
Pasal 49

Dunia usaha wajib berperan serta menyediakan bantuan dana, barang dan/ atau jasa, dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Daerah sebagai wujud tanggungjawab sosialnya.
Lembaga sosial dan lembaga swadaya masyarakat turut berpartisipasi dalam program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk pendampingan dan kemitraan.
PEMBIAYAAN
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT DAB DURIA USAHA
Pasal 51

Pembiayaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diintegrasikan ke dalam anggaran kegiatan dari perangkat daerah terkait.
PENGAWASAN
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT DAB DURIA USAHA
Pasal 52

- ( 1) Dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (2) TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara berkala.
- (3) TKPKD melaporkan basil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan TKPK Provinsi paling sedikit 2 ( dua) kali dalam 1 ( satu) tahun.
- (4) TKPK Kecamatan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada TKPD paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) TKPK Desa/Kelurahan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa/Lurah dan TKPKD melalui TKPK Kecamatan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
Pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh TKPKD dibantu oleh masyarakat.
LARANGAN
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT DAB DURIA USAHA
Pasal 54

- (1) Setiap penduduk dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang:
- a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;dan
- b. menghalangi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Setiap petugas pendata, pengurus RT, dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang:
- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. melakukan pemalsuan data; dan
- c. menghalangi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
PENGBARGAAN
Desa akan mendapat penghargaan berupa tambahan Alokasi Dana Desa sesuai kemampuan keuangan daerah, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. mengalokasikan program penanggulangan kemiskinan dalam APBDesa;
•
- b. ketepatan sasaran program;dan
- c. persentase penuru.nan angka kemiskinan yang signifikan.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal 3 0 DEC 2016
BUPATI SITUBONDO,
Diundangkan di Situbondo Pada tanggal 3 0 DEC 2016 SEKRETARIS DAERAB KABUPATEN SITUBONDO,
SERITA DAERAB KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR 100