PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 08 Tahun 2013
Tentang TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
Berlaku: 16 Mei 2013
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG
Nomor : 08 Tahun : 2013
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 08 TAHUN 2013
TENTANG
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Pegawai Negeri Sipil dan untuk memenuhi kebutuhan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, perlu adanya upaya pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan mutu profesionalisme, pengembangan kompetensi, sikap pengabdian dan wawasan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan;
- b. bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 892/303/SJ Tahun 2009 tentang Petunjuk Pemberian Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil maka perlu dibuat pedoman yang mengatur Tugas Belajar dan Izin Belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG TUGAS BELAJAR
DAN IZIN BELAJAR .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serang.
6. Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serang.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
8. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan di dalam atau di luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
9. Izin Belajar adalah izin yang dikeluarkan oleh Kepala BKD kepada PNS yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi dari pendidikan yang diakui dalam Keputusan Pengangkatan PNS atau Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir.
10. Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal dan non formal yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Ijazah adalah bukti otentik yang dimiliki seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus oleh lembaga pendidikan yang terakreditasi.
12. Pendidikan Kelas Jauh adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat perguruan tinggi tersebut memperoleh izin penyelenggaran dari Pemerintah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam memperoleh Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:
- a. menyiapkan PNS dan untuk memenuhi ketersediaan aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan prinsip profesionalisme dan berbasis kebutuhan organisasi melalui jenjang pendidikan formal; dan
- b. pembinaan bagi PNS dalam rangka melaksanakan pendidikan atas kemauan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - TUGAS BELAJAR
Pasal 4

Bupati berwenang untuk memberikan Tugas Belajar kepada PNS yang memenuhi persyaratan.
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
- b. usia paling tinggi jenjang pendidikan sebagai berikut:
1. Diploma I, II dan IIIl, 30 (tiga puluh) tahun;
2. Diploma IV dan Strata 1, 35 (tiga puluh lima) tahun;
3. Strata 2, 40 (empat puluh) tahun; dan
4. Profesi atau Strata 3, 45 (empat puluh lima) tahun;
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
- d. pangkat dan golongan ruang paling rendah:
1. Diploma I, II dan III Pengatur Muda, II/a;
2. Diploma IV dan Strata 1 Pengatur, II/c;
3. Strata 2 Penata Muda, III/a; dan
4. Profesi atau Strata 3 Penata Muda Tingkat. I, III/b;
- e. nilai Indeks Prestasi Komulatif memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pada lembaga penyelanggara pendidikan atau lembaga penyedia pendidikan; dan
- f. bagi PNS yang mutasi dari daerah lain, minimal telah mengabdi pada Pemerintah Daerah selama 2 (dua) tahun.
BAB III - TUGAS BELAJAR
Pasal 6

PNS yang melaksanakan tugas belajar dibebastugaskan dari tugas kedinasan dalam jabatan fungsional atau struktural dan selanjutnya berstatus sebagai pelaksana atau fungsional umum pada SKPD yang bersangkutan.
BAB III - TUGAS BELAJAR
Pasal 7

PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan kembali untuk jenjang pendidikan lebih tinggi paling sedikit 4 (empat) tahun setelah selesai menempuh pendidikan.
BAB III - TUGAS BELAJAR
Pasal 8

PNS yang mengundurkan diri dan/atau diberhentikan pendidikannya karena kesalahan dan/atau pelanggaran dalam Tugas Belajar harus mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, kecuali bagi PNS yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan bukan karena kesalahan dan/atau pelanggaran dalam Tugas Belajar.
Bagian Ketiga
Tata Cara
BAB III - TUGAS BELAJAR
Pasal 9

Tata cara pengajuan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:
- a. PNS yang akan mengajukan Tugas Belajar terlebih dahulu berkonsultasi kepada BKD melalui pejabat yang membidangi;
- b. Kepala BKD memberikan rekomendasi mengikuti tes seleksi kepada PNS yang akan mengajukan Tugas Belajar dan telah memenuhi persyaratan;
- c. setelah dinyatakan diterima pada lembaga pendidikan, wajib melaporkan kepada Kepala BKD;
- d. Kepala SKPD mengajukan permohonan Surat Keputusan Bupati tentang Tugas Belajar kepada Bupati melalui Kepala BKD; dan
- e. Kepala BKD memproses penerbitan Keputusan Bupati tentang Tugas Belajar.
Bagian Keempat
Jangka Waktu
BAB III - TUGAS BELAJAR
Pasal 10

Jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lama:
- a. 1 (satu) tahun untuk Diploma I;
- b. 2 (dua) tahun untuk Diploma II dan Strata 2, alih jenjang dari Diploma III ke Diploma IV serta dari Diploma III ke Strata I;
- c. 3 (tiga) tahun untuk Diploma III;
- d. 4 (empat) tahun untuk Diploma IV; dan
- e. 5 (lima) tahun untuk pendidikan spesialis, Strata I dan Strata 3.
Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban
BAB III - TUGAS BELAJAR
Pasal 11

PNS yang melaksanakan Tugas Belajar memiliki hak:
- a. gaji;
- b. kenaikan gaji berkala;
- c. mendapatkan pangkat secara reguler;
- d. mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan;
- e. mendapatkan bantuan biaya pendidikan;
- f. hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
- g. mendapatkan kenaikan pangkat penyesuaian berdasarkan pendidikan yang diperoleh.
BAB III - TUGAS BELAJAR
Pasal 12

PNS yang melaksanakan Tugas Belajar berkewajiban :
- a. menjaga nama baik dan martabat Pemerintah Daerah;
- b. mengikuti program belajar dengan baik dan bertanggungjawab;
- c. melaporkan hasil studi setiap semester kepada Bupati melalui Kepala BKD;
- d. paling lama 2 (dua) bulan setelah menyelesaikan pendidikan wajib melaporkan kelulusannya kepada Bupati melalui Kepala BKD; dan
- e. mengabdi kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 5 (lima) tahun bagi semua tingkatan.
Bagian Keenam
Pembiayaan
BAB III - TUGAS BELAJAR
Pasal 13

Pembiayaan Tugas Belajar dapat berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara; dan
- d. lembaga swasta atau pembiaya lainnya.
BAB IV - IZIN BELAJAR
Pasal 14

- (1) Bupati berwenang untuk memberikan Izin Belajar kepada PNS yang memenuhi persyaratan.
- (2) Kewenangan pemberian Izin Belajar kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala BKD.
Bagian Kedua
Persyaratan
BAB IV - IZIN BELAJAR
Pasal 15

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
- b. memiliki nilai DP3 paling kecil bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
- d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- e. bidang pendidikan yang diikuti harus memiliki relevansi kompetensi tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan, dibuktikan dengan uraian tugas pada saat yang bersangkutan mengajukan Izin Belajar;
- f. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi dan bukan merupakan kelas jauh kecuali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam dinas PNS dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
- h. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan; dan
- i. tidak menuntut penyesuaian ijazah yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas meterai.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing jenjang pendidikan sebagai berikut:
- a. SLTP dan sederajat : Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Juru Muda (I/a);
- b. SLTA, Diploma I dan sederajat : Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Juru Muda (I/a);
- c. Diploma II, Diploma III dan yang sederajat : Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Pengatur Muda (II/a);
- d. Diploma IV, Strata 1 dan yang sederajat : Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Pengatur Muda (II/a);
- e. Strata 2, Program Profesi dan yang sederajat : Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata Muda (III/a); dan
- f. Dokter Spesialis I (Sp1), Doktor (S3), Spesialis II (Sp2) dan sederajat : Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b).
Bagian Ketiga
Tata Cara
BAB IV - IZIN BELAJAR
Pasal 16

Tata cara pengajuan Izin Belajar sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- b. PNS yang akan mengajukan Izin Belajar terlebih dahulu berkonsultasi kepada BKD;
- c. Kepala SKPD mengajukan permohonan Izin Belajar kepada Bupati melalui Kepala BKD;
- d. Izin Belajar diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah PNS yang bersangkutan dinyatakan diterima oleh lembaga pendidikan; dan
- e. Kepala BKD menerbitkan Izin Belajar.
BAB IV - IZIN BELAJAR
Pasal 17

Dalam hal PNS yang sedang menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tidak mengajukan permohonan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, maka Izin Belajar tidak diterbitkan.
BAB IV - IZIN BELAJAR
Pasal 18

Bagi PNS yang mutasi dari daerah lain, harus melaporkan Izin Belajar dari daerah sebelumnya untuk kemudian diterbitkan Izin Belajar yang baru, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - IZIN BELAJAR
Pasal 19

Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, menjadi tidak berlaku apabila di kemudian hari ternyata pelaksanaan kegiatan pendidikan melanggar norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban
BAB IV - IZIN BELAJAR
Pasal 20

PNS yang telah mendapat Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, memiliki hak mengikuti kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di luar jam dinas dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan.
BAB IV - IZIN BELAJAR
Pasal 21

PNS yang mendapatkan Izin Belajar berkewajiban:
- a. tetap melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. tidak melanggar ketentuan jam dinas;
- c. melaksanakan pendidikan dengan baik dan penuh tanggung jawab; dan
- d. menjaga nama baik Pemerintah Daerah.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

- (1) Izin Belajar yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) PNS yang sedang menempuh pendidikan tetapi belum mengajukan Izin Belajar harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Bagi PNS yang telah memiliki ijazah sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan wajib melaporkan kepada BKD paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (4) Apabila tidak mengajukan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Izin Belajar tidak dapat diproses, dan ijazah yang bersangkutan tidak dapat digunakan dalam administrasi kepegawaian.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :
1. Peraturan Bupati Serang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang; dan
2. Peraturan Bupati Serang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.
Ditetapkan di Serang pada tanggal 16 Mei 2013
BUPATI SERANG,
Cap/Ttd
A. TAUFIK NURIMAN
Diundangkan di Serang pada tanggal 17 Mei 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,
Cap/Ttd
LALU ATHARUSSALAM RAIS
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 NOMOR 08