Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 28 Tahun 1999
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta untuk meningkatkan im egritas Aparatur Sipil Negara dalam mencegah dan mernberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas dan untuk meningkatkan efektivitas dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara serta komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang dalam mewujudkan Penyelenggara Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diperlukan pengaturan yang digunakan untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
c. bahwa ...
Mengingat
..
- bahwa u t k nu · melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas maka perlu ditetapkan Kewajiban p b . enyam paian Laporan Harta Kekayaan Penyelengg N ara egara dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pe · menntah Kabupaten Sintang dengan Peraturan Bupati. c.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun l 953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 1.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851); 2
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3874); sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Negara Republik Indonesia Tahun 2002 (Lembaran 7 Tambahan Lembaran Republik Nomor 13 ' Indonesia Nomor 4250);
I,,
5. Undang-Undahg Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaram Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Tata Cara baran Negara Republik Indonesia Tahun Negara (Lem 126 Tambahan Lembaran Negara 1999 Nomor ' Nomor 3863); 13. Peraturan.-
.,
''
13. Peraturan p · . . emenntah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara P lak e sanaan Peran Serta Masyarakat dan Pem berian p h eng argaan Dalam Pencegahan dan Pemberanta Ti san mdak Pidana Korupsi {Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3995);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
16. Peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten tang . · 1 -Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara D1s1p m Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara ' Nomor 5135);
I,'
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Pen 1 . ye enggara Negara dan Sekretariat Jenderal Korn· · p ·k 1s1 emen sa Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 192);
21. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : KEP.07 /IKPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang J, .de Etik Prngaw.isan Intern Pemerintah;
24. J'craturan Mente: i Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
25. Pera tu ran Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 1 Tahun 2008 ten tang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Dae rah Kabupaten Sin tang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1)
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Sintang Nomor s Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5;
MEMUTUSKAN ...
rJenetapkan
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMER!NTAH KABUPATEN SINTANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pernerintah Daernh adalah Bupati dan Perangkat penyelenggaraan Durrah sebag ti unsure Pcrnerintahan Dae, ah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sintang.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sintang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsure pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah. Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan lembaga lainnya.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sintang.
9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
- Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat PN adalah Pejabat Negara yang menyelenggarakan fungsi eksekutif, fungsi legislatif atau fungsi yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10.
- Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat P3K pada Instansi Pemerintah. 11.
12. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara dan PNS beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.
13. Laporan Harta Kekayaan PN yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan PN yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
- Harta Kekayaan ASN yang selanjutnya LHKAS adalah daftar seluruh harta ASN yang dituangkan dalam formulir La po ran disingkat kekayaan 14. LHKASN sebagaimana pada Lampiran Peraturan ini.
15. Wajib LHKPN dan Wajib LHKASN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
16. Pimpinan Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang adalah Bupati Sintang.
17. Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pengisian formulir LHKPN dan LHKASN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
·
BAB III - PN YANG WAJIB LHKPN DAN LHKASN
Pasal 3

- (1) Pejabat PN dilingkurujan Pemerintah Kabupaten Sintang yang wajib menyampaikan LHKPN adalah sebagai berikut:
- a. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD;
- b. Bupati Sintang;
- c. Wakil Bupati Sintang;
- d. Pejabat Struktural Eselon II;
- e. Pejabat Struktural Eselon III;
- f. Pejabat Struktural Eselon IV;
- g. Pejabat Struktural Eselon V;
- h. Kepala Sekolah Negeri;
- i. Pejabat Pengelola Keuangan:
- 1) Pengguna Anggaran;
- 2) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;
- 3) Bendahara Bendahara Penerima;
14. 4 ) Bendahara Pengeluaran;
- 5) Bendahara Barang;
16. 61 Bendahara Pembantu Pengeluaran;
- 7) Bendahara Gaji.
18. PeJ·abat Pelaksana Teknis Kegiatan; j.
- k. Pejabat Pembuat Komitmen;
- l. Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- m. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah;
- n. Petugas Juru Tagih/Pungut Pajak Daerah/Retribusi Daerah;
- o. Pejabat Fungsional Pengawasan:
- 1) Auditor;
- 2) Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).
- p. Pejabat/Pegawai yang bertugas pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.
- (2) Seluruh PN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sin tang yang dimaksud ayat ( 1) wajib melaporkan LHKPN kepada KPK dengan menggunakan Formulir KPK-A bagi yang pertama kali melaporkan dan untuk selanjutnya menggunakan Formulir KPK-B.
- (3) Seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinta o q selain yanr dimaksud dalam ayat ( l) wajib melaporkan LHKAS kepada pimpinan Instansi dengan tembusan kepada Kernenterian PAN dan RB, dan KPK dengan menggunakan Formulir LHKASN sebagaimana pada Lampiran Peraturan ini.
- (4) Pelaksanaan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara bertahap mulai dari Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Eselon V, dan seluruh Pegawai ASN.
BAB III - PN YANG WAJIB LHKPN DAN LHKASN
Pasal 4

Nama-riama dan/atau Pejabat yang wajib LHKPN dan LHKASN ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN DAN LHKASN Pasal 5
Pasal 6

Apabila PN menyampaikan LHKPNnya secara langsung kepada KPK, maka salinan tanda terima penyampaian LHKPN dari KPK wajib:
- a. Asli disimpan PN yang bersangkutan;
- b. Copi 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada Inspektur Kabupaten Sintang atau Koordinator Tim LHKPN untuk disimpan pada Sekretariat Tim sebagai arsip.
- c. Copi 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada Kepala SKPD PN yang bersangku tan se bagai arsi p.
BAB IV - TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN DAN LHKASN Pasal 5
Pasal 7

- (1) Wajib LHKASN menyampaikan LHKAS paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah kebijakan Wajib LHKASN ditetapkan dan paling lama 2 (Dua) bulan setelah PN yang bersangkutan ditetapkan atau dilantik dalam jabatannya atau pada saat mengakhiri masa jabatan dan/atau pensiun atau berhenti dari jabatan PN dan/ atau PNS.
- (2) LHKASN sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam 2 (Dua) rangkap sebagai berikut:
- a. Asli LHKASN disampaikan kepada Bupati melalui Sekretariat Tim LHKASN dan seterusnya oleh Tim pada Sekretariat Tim:
- 1) Dihimpun, ditelaah, diolah menjadi infromasi yang wajib disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB serta KPK; dan
- 2) Dikelola sebagai Arsip Rahasia untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penegakan hukum.
- b. Copi LHKASN disimpan oleh wajib LHKASN yang bersangku tan.
- (3) Formulir LHKASN sebagaimana pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
BAB IV - TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN DAN LHKASN Pasal 5
Pasal 8

- menetapkan Tim dan LHKASN. P engelolaan LHKPN dan LHKASN dapat ( 1) Agar tugas ak dengan lancar dan tertib maka Bupati dilaksan an Pengelola dan Sekretariat Tim LHKPN
Susunan ...
.•
- ( 2 ) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Satu orang Ketua;
- b. Satu orang Wakil Ketua·
- ' c. Satu orang Sekretaris merangkap Koordinator Sekretariat; dan
- d. Beberapa orang Anggota sesuai keperluan.
- ( 3 ) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) dibantu Sekretariat Tim yang berkedudukan pada Inspektorat Kabupaten Sin tang.
- ( 4 ) Susunan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. Satu orang Koordinator Sekretariat;
- b. Satu orang Administrator Aplikasi LHKPN dan LHKASN;
- c. Satu User LHKPN dan LHKASN; dan
- d. Beberapa orang StafTeknis sesuai keperluan.
- (5) Keanggotaan Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) berasal dari unsur Sekretariat Daerah, Inspektorat, dan Badan Kepegawaian Kabupaten Sintang.
BAB IV - TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN DAN LHKASN Pasal 5
Pasal 9

Tugas Utama Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 adalah:
- a. Menyusun daftar nama/pemangku dan jabatan wajib LHKPN dan LHKASN;
- b. Mengambil formulir LHKPN dari KPK dan menggandakan Formulir LHKPN dan LHKASN sesuai keperluan;
- c. Menyiapkan formulir LHKPN dan LHKASN sesuai keperluan;
- d. Menyampaikan formulir LHKPN dan LHKASN kepada PN atau ASN saat ditetapkan atau dilantik dalam jabatan atau berhenti atau mengakhiri jabatan terhitung tanggal berhenti atau pensiun;
5. Melaksanakan monitoring dan membantu pengisian formulir LHKPN dan LHKASN; e.
- f. Menerima dan mendistribusikan data atau informasi terkait LHKPN dan LHKASN, gratifikasi, pemberantasan korupsi untuk pengembangan kebijakan atau perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- g. Melaksanakan sosialisasi dan / atau tindakan pencegahan korupsi; dan
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PEN GA WASAN
Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN dan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
- (2) Pembinaan secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sin tang selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan secara administratif dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dan monitoring atau pemantauan;
- (4) Pembinaan dan pengawasan teknis kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Kepala SKPD yang bersangkutan melalui Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
BAB VI - PEMBINAAN DAN PEN GA WASAN
Pasal 11

Kegiatan monitoring/pemantauan antara lain adalah:
- a. Kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN;
- b. Koordinasi dan kolsultasi denga pihak-pihak terkait ctengan pembinaan dan pengawasan LHKPN dan LHKASN;
- c. Melakukan verifikasi kewajaran LHKSN;
- d. Melakukan klarifikasi kepada wajib LHKASN jika hasil verifikasi mengindikasikan ketidakwajaran;
- e. Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
I
BAB VII - LARANGAN DAN SANKS!
Pasal 12

Setiap Anggota Tim dan Sekretariat Tim dilarang untuk:
- a. Membuka rahasia LHKPN dan LHKASN kepada siapapun secara tidak sah kecuali untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum bagi yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menggunakan data dan informasi LHKPN dan LHKASN untuk kepentingan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau dengan cara melawan hukum.
BAB VII - LARANGAN DAN SANKS!
Pasal 13

- (1) Setiap Anggota Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 jika terbukti tidak mematuhi larangan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap wajib LHKPN dan LHKASN yang terlambat dan/ atau tidak bersedia melaksanakan kewajibannya dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, antara lain:
- a. Mendapatkan "TEGURAN LISAN atau TEGURAN SECARA TERTULIS" atas perbuatannya;
- b. Mengenakan sanksi ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. Tidak mendapatkan promosi jabatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 14

Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan ini dibebankan dalam APBD Kabupaten Sintang pada DPA Inspektorat Kabupaten Sintang.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 15

PN dan ASN diwajibkan melaksanakan salah satu kewajiban ini yaitu LHKPN atau LHKASN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 16

Lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 17

Peraturan ini berlaku sejak diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sin tang.
Ditetapkan di Sintang
pada tanggal i C.
fc7!.1tufl""' 2015
�
TANG...-.!,
IA
/
fILTON CROSBY
Diundangkan di Sin tang c
Pada tanggal i)
c,. 'f'cbttv,. ,\_,
2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
S
��
,,,
YosEPHA HASNAH
13En, EN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR If � TA DAERAH KABUPAT
.
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
:
TANGGAL
ti
TAHUt{ 2015
: � f. � " � ""
TENT ANG
2015
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HART A KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LlNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
Jir-formulir isian LHKASN, terdiri dari Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil forfllU . . Negara (Data Pribadi, Harta Kekayaan, Penghasilan); Harta Tidak Bergerak {Tanah dan Ba!lgunan); Harta Bergerak (Alat Transportasi; Peternakan, Perikanan , Perkebunan, pertanian, Pertambangan dan Usaha Lainnya; Surat Berharga; Uang Tunai, � eposito'. GifO Tabungan dan Kas Lainnya; Piutang; Hutang); Penghasilan (Penghasilan dari Jabatan; Penghasilan dari Profesi/Keahlian; Penghasilan dari Usaha Lainnya; penghasilan dari Hibah/Lainnya); Data Keluarga (Data Istri/Suami dan Data Anak); dan surat pemyataan, sebagai berikut:
Contoh Forrnulir LHKASN ...
N/A
Preamble

Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR TAHUN 2015
TENT ANG
PELAYANAN PERIZINAN BIDANG INDUSTRI DAN BIDANG PERDAGANGAN
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,
- a. bahwa dalam upaya menciptakan iklim perindustrian dan perdagangan yang mandiri berlandaskan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan, perlu adanya suatu bentuk pengaturan yang berpedoman pada ketentuan perundangundangan yang lebih tinggi, sehingga pemberlakuan peraturan daerah dapat diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah;
- b. bahwa pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana daerah kabupaten/kota hanya berwenang melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diatur baik dari jenis pajak maupun jenis retribusi;
- c. bahwa peraturan daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 tahun 2010 tentang Pelayanan Perizinan Bidang Industri dan Bidang Perdagangan, terdapat pengaturan mengenai pemungutan retribusi yang sudah tidak diatur lagi di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perizinan Bidang Industri dan Bidang Perdagangan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4756);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
15. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang U saha Yang Tertutup dan Bidang U saha Yang Terbuka;
·
- Nomor: 90/Mdan Pembinaan 16. Peraturan Menteri Perdagangan DAG/PER/ 12/2014 tentang Penataan Pergudangan ;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 46/MDAG/PER/9/2009;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 37 /MDAG/Per/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
- 19.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 41/MIND/MD/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian IU\_I, Izin Perluasan dan TDI;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupten Kerinci Tahun 2012 Nomor 24);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daaerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN. Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merrumpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kerinci;
5. SKPD Adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Tugas Pokok dan Fungsinya membidangi lndustri dan Perdagangan;
6. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunanya termasuk kegiatan rancang bangun dan
·-
-
·- - 1 -
-
-
-
•
,
7. Bidang U saha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri;
8. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang rnelakukan kegiatan di bidang Usaha Industri yang dapat berbentuk perorangan, badan, usaha, atau badan hukurn yang berkedudukan di Indonesia;
9. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;
10. Kornoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan rnerupakan bagian dari jenis industri;
11. Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan kapasitas produksi rnelebihi produksi yang telah diizinkan;
12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
13. Pengusaha adalah setiap orang atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan;
14. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan/ pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya, termasuk didalamnya seseorang yang mengurus dan mengelola atas mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak rnerupakan suatu badan atau persekutuan;
15. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
16. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu tindakan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan;
11. 1 7. Perubahaan Perusahaan adalah perubahan data yang meliputi perubahan nama, bantuk, alamat kantor, nama pemilik/penanggung jawab, NPWP, modal dan kekayaan bersih perusahaan, serta kelembagaan bidang usaha, jenis barang/ jasa dagang;
18. Pindah lokasi adalah Izin Pemindahan Lokasi Perusahaan atau Pabrik yang berasal dari dalam dan luar wilayah Daerah, yang berlaku terhadap perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut Izin Pindah lokasi;
19. Kelompok Industri adalah bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu (Industri dasar), industri hilir dan kelompok industri kecil;
20. Cabang Industri adalah bagian suatu kelompok industri yang mernpunyai cm umum yang sama dalam proses produksi;
·
21. Izin Bidang Industri dan perdagangan adalah izm yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di bidang industri dan perdagangan;
22. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pin tu adalah kegiatan penyelenggaran suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses perolehan dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbit izin yang dilakukan dalam satu tempat;
23. Pejabat Penerbit perizinan dibidang industri dan bidang perdagangan adalah pejabat yang tugas pokok dan fungsinya dibidang Perizinan;
24. SKPD Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah unit organisasi perangkat daerah Kabupaten Kerinci yang tugas dan tanggungjawabnya melaksanakan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci;
25. Pelayanan Terpadu adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan jenis perizman berdasarkan prosedur dan mekanisme pelayanan terpadu satu pintu;
26. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan jasa atau kompensasi;
27. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan · usaha disektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
28. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer. perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, persekutuan, perkumpulan, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
29. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perianjian;
30. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
31. Gudang adalah suatu ruangan yang tidak bergerak yang tertutup dan atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri;
.
32. Gudang tertutup adalah gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin
33. Gudang terbuka adalah gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas batas tertentu
34. Gudang berbentuk silo atau tengki adalah suatu ruangan tempat khusus untuk menyimpan barang dalam bentuk cair, gas,curah, atau biji bijian yang kontruksinya terbuat dari baja, besi, aluminium, beton atau dari kayu yang fungsi dan kekuatannya disesuaikan dengan karatestik barang yang disimpan
35. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan / atau pihak lain untuk mendukung / memperlancar kegiatan perdagangan barang;
36. Surat Keterangan Penyimpanan Barang yang disingkat SKPB adalah tanda bukti penyimpanan barang yang harus dimilki oleh pengelola dan/ a tau penyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakter tertentu;
37. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin Usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
38. Daftar Perusahaan adalah Daftar catatan resmi perusahaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU-WDP) dan peraturan pelaksanaannya yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
39. Tanda Daftar Perusahaan yang disingkat TDP adalah Surat Tanda Daftar yang diberikan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
40. Tanda Daftar Gudang yang disingkat TDG adalah Surat Tanda Daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi;
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
42. Pengawas Wajib Daftar Perusahaan yang disingkat WDP adalah pengawas yang berkerja menangani penyelenggaraan WDP yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang;
43. Penyidikan tindak pidana di bidang pelayanan Industri dan Perdagangan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Industri dan Perdagangan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
44. Kekayaan Bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
BAB II - KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
Pasal 2

- ( 1) Setiap Pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki IUI, kecuali bagi Industri Kecil.
- (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki TDI, yang diberlakukan sama dengan IUI.
- (3) IUI/TDI sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal dan atau perubahannya.
- (4) IUI dan TDI mempunyai masa berlaku selama Perusahaan Industri tersebut masih berjalan dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
BAB II - KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
Pasal 3

Pemberian IUI dilakukan melalui Persetujuan Prinsip atau Tanpa Persetujuan Prinsip.
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN
Pasal 4

- (1) Setiap Perusahaan Perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. SIUP Kecil;
- b. SIUP Menengah; dan
- c. SIUP Besar
- (3) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.
- (4) Setiap perusahaan yang akan mengajukan permohonan SIUP baru kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, wajib mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
- a. perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas :
1. fotocopy akta notaris pendirian perusahaan dan perubahan perusahaan (apabila ada);
2. fotocopy surat keputusan pengesahan badan hukum perseroan terbatas dari kementerian hukum dan hak asasi manusia;
·
3. fotocopy kartu tanda penduduk/ paspor yang masih berlaku dari penanggung jawab / direktur utama perusahaan;
4. pasfoto berwarna penanggung jawab/direktur utama perusahaan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
5. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. fotocopy izin gangguan;
7. neraca perusahaan; dan
6. yang bagi cukup 8. surat kuasa berrnaterai permohonannya diwakilkan.
- b. perusahaan berbentuk Koperasi:
1. fotocopy akta notaris pendirian koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
2. fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku dari penanggung jawab koperasi;
3. pasfoto berwarna penanggung jawab koperasi ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
4. fotocopy nomor pokok wajib pajak;
5. fotocopy izin gangguan;
6. neraca koperasi; dan
14. yang bagi cukup 7. surat kuasa berrnaterai permohonannya diwakilkan.
15. persekutuan c. perusahaan persekutuan berbentuk komanditer (CV) dan Firrna (Fa);
1. fotocopy akta notaris pendirian perusahaan/ akta notaris;
2. fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku dari penanggung jawab perusahaan;
3. pasfoto berwarna pemilik atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
4. fotocopy nomor pokok wajib pajak;
5. fotocopy izin gangguan;
6. neraca perusahaan; dan
22. yang bagi cukup 7. surat kuasa bermaterai permohonannya diwakilkan.
- d. Perusahaan Perorangan
24. notaris; 1. fotocopy akta notaris pendirian perusahaan/ akta
2. surat pernyataan dari pemohon siup tentang lokasi usaha perusahaan;
3. pasfoto pemilik atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
4. fotocopy nomor pokok wajib pajak;
5. fotocopy izin gangguan;
6. neraca perusahaan; dan
30. yang bagi cukup 7. surat kuasa bermaterai permohonannya diwakilkan.
- (5) Apabila Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sedang dalam proses pengesahan Badan Hukum oleh pejabat yang berwenang, maka permohonan SIUP cukup melampirkan foto copy akta pendirian perseroan beserta perubahannya (apabila ada), dan foto copy bukti penyetoran biaya administrasi pembayaran proses pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang.
- (6) Apabila pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 ditolak, maka permohonan SIUP dinyatakan gugur dan dianggap tidak ada.
- (7) SIUP mempunyai masa berlaku selama Perusahaan tersebut masih berjalan dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN
Pasal 5

Jenis/Klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari:
- a. SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dan RpS0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak RpS00.000.000,(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. SIUP Menengah wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersih nya lebih dari RpS00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- c. SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tern pat usaha.
BAB IV
Pasal 6

- ( 1) Setiap Perusahaan yang berada di daerah Wajib memiliki TDP.
- (2) Setiap pemegang TDP hanya dapat menjalankan perusahaannya sesuai dengan yang tercantum dalam TDP yang dimiliki.
-
- (3) TDP sebagairnana dimaksud pada ayat untuk perusahaan scbagai berikut:
- a. Perseroan Terbatas (PT);
- b. Persekutuan Komanditer (CV);
- c. Firma (Fa) ;
- d. Koperasi (Kop)
- e. Perorangan (Po) ;
7. hukum; dan f. Bentuk Usaha Lainnya (BUL) yang memiliki badan
- g. Perusahaan Asing / Kantor Pembantu / Perwakilan / Cabang / Agen / Anak Perusahaan
- (4) TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimiliki untuk setiap Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku,
- (5) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran perusahaan yang telah disediakan oleh SKPD yang membidangi Perizinan, dengan dilampiri dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. perusahaan berbentuk PT, terdiri atas:
1. fotocopy akta pendirian perseroan serta data akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, beserta perubahannya apabila ada;
2. fotocopy keputusan pengesahan badan hukum perseroan;
14. penanggung jawab perusahaan; a tau utama direktur KTP/PASPOR 3. fotocopy
4. fotocopy izin teknis; dan
5. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
- b. perusahaan berbentuk koperasi, terdiri atas :
1. fotocopy akta pendirian koperasi;
2. fotocopy surat pengesahan badan hukum koperasi;
3. fotocopy KTP salah satu pengurus koperasi;
4. fotocopy izin teknis; dan
5. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
- c. perusahaan berbentuk CV, terdiri atas :
1. fotocopy akta pendirian perusahaan, apabila ada;
2. fotocopy KTP/PASPOR penanggung jawab/pengurus perusahaan; dan
26. ( 1) diberikan
- d. perusahaan berbentuk Fa, terdiri atas :
1. fotocopy akta pendirian perusahaan, apabila ada;
2. fotocopy KTP/PASPOR penanggung jawab/pengurus perusahaan;
3. fotocopy izin teknis; dan
4. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
- e. perusahaan perorangan, terdiri atas:
1. fotocopy akta pendirian perusahaan, apabila ada;
2. fotocopy KTP/PASPOR penanggungjawab perusahaan;
3. fotocopy izin teknis; dan
4. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
- f. bentuk badan usaha lainnya, terdiri atas:
1. fotocopy akta pendirian perusahaan, apabila ada;
2. fotocopy KTP/PASPOR penanggung jawab/pengurus perusahaan;
3. fotocopy izin teknis; dan
4. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
- g. kantor cabang, kantor pembantu, dan perwakilan perusahaan, terdiri atas:
1. fotocopy akta pendirian perusahaan (apabila ada), atau surat penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan, yang menetapkan sebagai kantor cabang, kantor pembantu, atau perwakilan perusahaan;
2. fotocopy KTP /PASPOR penanggung jawab perusahaan;
3. fotocopy izm teknis; dan surat kuasa apabila permohonan diwakilkan
- (6) Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan a tau anak perusahaan berlaku ketentuan se bagaimana dirnaksud pad a ayat ( 1) sesuar dengan bentuk perusahaannya.
- (7) Formulir pendaftaran perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) harus ditandatangani oleh pengurus atau penanggung jawab perusahaan.
- (8) Formulir pendaftaran perusahaan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma (Fa), dan bentuk badan usaha lainnya ditandatangani oleh pemilik, atau penanggung jawab perusahaan.
- (9) TDP mempunyai masa berlaku selama Perusahaan tersebut masih berjalan dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
BABV
TDG
BAB IV
Pasal 7

- ( 1) Setiap pemilik / pengelola gudang yang berada di daerah wajib melakukan pendaftaran gudang sesuai dengan penggolongan gudang menurut luas dan kapasitas penyunpanannya.
- hanya dapat dengan yang (2) Setiap orang atau badan pemegang TDG menjalankan kegiatan usahanya sesuai tercantum dalam TDG yang dimiliki.
- (3) TDG yang diberikan untuk gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan TDG Tetap.
- (4) TDG diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan dan berlaku diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (5) TDG diberikan kepada setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang yang berkewarganegaraan Indonesia.
- (6) Pendaftaran Gudang dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada kepala Daerah yang dilampiri persyaratan sebagai berikut:
- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- b. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;
- c. Fotocopy surat bukti kepemilikan/ pengusaha tanah dan/ atau bangunan yang sah sebagai lokasi Gudang
- d. Fotocopy Surat Izin U saha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan dan/atau Izin Usaha Lain dari instansi Teknis
- e. Pas photo terbaru penanggung jawab/direktur perusahaan ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.
- (7) TDG mempunyai masa berlaku selama Gudang tersebut digunakan untuk menyimpan Barang yang diperdagangkan dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
BAB IV
Pasal 8

- (1) Gudang terdiri dari Gudang tertutup dan Gudang Terbuka
- (2) Gudang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas:
- a. Gudang Tertutup golongan A, dengan kriteria:
1. Luas antara 100 m2 (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m2 ( seribu meter persegi)
2. Kapasitas penyimpanan antara 360 m3 ( tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m3 (tiga ribu enam ratus kubik)
- b. Gudang Tertutup Golongan B, dengan kriteria:
1. Luas diatas 1.000 m2 (seribu meter persegi )sampai dengan 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi) dan
2. Kapasitas penyimpanan antara 3.600 m3 ( tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m3 (sembilan ribu meter kubik)
- c. Gudang Tertutup Golongan C, dengan kriteria:
1. Luas diatas 2.500 m2( dua ribu lima ratus meter persegi ); dan
2. Kapasitas penyimpanan diatas 9.000 m3 (sembilan ribu meter kubik)
- d. Gudang Tertutup Golongan D, dengan kriteria:
1. Gudang berbentuk silo atau tengki; dan
2. Kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m3(tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 500 ton (lima ratus ton)
- (3) Gudang terbuka sebagaimana pada ayat (1) berupa gudang Terbuka dengan kriteria luas paling sedikit 1.000 m2 (seribu meter persegi )
BAB VI - KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN BIDANG INDUSTRI DAN BIDANG PERDAGANGAN
Pasal 9

- (1) Kewenangan pemberian izin bidang industri meliputi : IUI, Izin Perluasan dan TDI berada pada Bupati sesuai dengan lokasi pabrik bagi jenis industri dengan skala investasi sampai dengan Rp 10. 000. 000. 000 ,( sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pemberian izin bidang industri dan/ atau perdagangan kepada SKPD yang membidangi perizinan.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam rangka penerbitan izin bidang industri dan perdagangan dan menyerahkan tembusan yang telah diterbitkan izinnya kepada Kepala SKPD Tupoksinya membidangi industri dan perdagangan.
- (4) SKPD yang Tupoksinya membidangi industri dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Industri dan Perdagangan.
- (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penerbitan perizinan harus berkoordinasi dengan Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang industri dan bidang perdagangan.
- (6) Kepala SKPD yang tupoksinya di bidang industri dan bidang perdagangan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati.
BAB VII - PELAYANAN PENERBITAN IZIN BIDANG INDUSTRI DAN BIDANG PERDAGANGAN
Pasal 10

- (1) Pemberian izm bidang industri dan bidang perdagangan ditandatangani oleh pejabat pada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Perizinan.
- (2) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerbitan izin bidang industri dan bidang perdagangan dilakukan apabila telah memenuhi dokumen yang dipersyaratkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Pemeriksaan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk dan diketahui oleh Kepala SKPD terkait.
- (5) Jangka waktu penyelesaian seluruh pemberian izm maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap.
- (6) Setiap izin yang dikeluarkan maksimal untuk 3 (tiga) jenis klasifikasi usaha.
BAB VIII - KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN BIDANG INDUSTRI DAN BIDANG PERDAGANGAN
Pasal 11

Badan atau perusahaan perorangan yang telah memiliki izin bidang industri dan bidang perdagangan wajib menyampaikan Informasi Industri dan Perdagangan secara berkala kepada Bupati dengan izm yang diterbitkan mengenai kegiatan usahanya.
BAB IX - TATA CARA PERUBAHAN, PENGGANTIAN DAN DAFTAR ULANG IZIN BIDANG INDUSTRI DAN BIDANG PERDAGANGAN
Pasal 12

Setiap orang atau Badan pemegang izm bidang industri dan bidang perdagangan yang melakukan perubahan kekayaan bersih/bidang usaha industri dan/ atau perdagangan sehingga tidak sesuai lagi dengan peruntukan perizinan yang dimiliki, wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Usaha bidang industri dan bidang perdagangan.
BAB IX - TATA CARA PERUBAHAN, PENGGANTIAN DAN DAFTAR ULANG IZIN BIDANG INDUSTRI DAN BIDANG PERDAGANGAN
Pasal 13

Izin bidang industri dan bidang perdagangan yang hilang atau rusak, wajib diajukan permohonan penggantian kepada pejabat penerbit perizinan ditempat kedudukan perusahaan dengan melampirkan dokumen pendukung.
BAB XII - INFORMASI PERDAGANGAN DAN INDUSTRI
Pasal 14

- ( 1) Setiap orang a tau badan pemegang Izin bidang Perdagangan meliputi: SIUP, TDP dan TDG wajib menyampaikan informasi usaha berdasarkan Izin yang dirniliki secara berkala kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Perdagangan.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI / lzin Perluasan wajib menyampaikan lnformasi industri secara berkala kepada Bupati sesuai dengan izin usaha industri yang diterbitkan mengenai kegiatan usahanya.
- (3) Perusahaan industri yang telah memilik TDI wajib menyampaikan informasi industri kepada Bupati melalui SKPD terkait setiap tahun selambat - lambatnya 13 Januari tahun berikutnya.
- (4) Jadwal pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu pada tanggal 31 Juli dan 31 J anuari.
- (5) lnformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data sebagai berikut:
- a. Pemegang Izin Usaha Perdagangan:
1. identitas orang atau badan dan atau perubahannya;
2. jenis dan macam komoditi;
3. negara tujuan ekspor; dan
4. jumlah tenaga kerja;
- b. Pemegang Tanda Daftar Perusahaan:
1. identitas orang atau badan dan atau perubahannya;
2. jenis dan macam komoditi,
3. negara tujuan ekspor, dan
4. jumlah tenaga kerja;
- c. Pemegang Tanda Daftar Gudang:
1. Identitas orang a tau badan dan/ atau perubahannya;
2. kapasitas gudang;
3. Jenis, macam dan jumlah barang yang tersimpan;
4. lama waktu penyimpanan;
5. kota/daerah asal barang yang tersimpan; dan
6. jumlah tenaga kerja;
- d. Setiap orang atau badan pemegang izm sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a huruf b dan huruf c wajib memajangkan dokumen izin ny di ruangan yang mudah di baca oleh umum dan memasang papan merek perusahaan yang lengkap dengan nomor izin dan jenis usahanya.
BAB XIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 15

- ( 1) Bupati melalui SKPD terkait melakukan pembinaan kepada setiap orang atau badan pemegang izin dibidang industri dan perdagangan meliputi : peningkatan kualitas, sumber daya manusia, promosi, pemasaran dan pemanfaatan teknologi minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati melalui SKPD terkait.
- (3) SKPD yang membidangi perizinan wajib menyusun laporan perkembangan izin bidang industri dan perdagangan dan menyampaikan laporan setiap semester kepada Bupati dan tembusannya SKPD terkait serta DPRD.
BAB XIV - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 16

- ( 1) Setiap orang atau badan pemegang izm perusahaan di bidang industri dan perdagangan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin; dan/ atau
- c. pencabutan izin.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan apabila:
- a. melakukan perluasan/perubahan tanpa memiliki izm perluasan/ perubahan;
- b. pindah lokasi tanpa memiliki izin persetuiuan prinsip;
- c. melakukan perluasan usaha yang patut diketahui merupakan kegiatan usaha yang tertutup bagi perusahaan penanaman modal asing/ penanaman modal dalam negeri;
- d. tidak melaksanakan dan menjaga keamanan dan keselamatan kerja serta tidak memberikan jaminan asuransi sosial tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. tidak mendaftarkan perusahaannya sebagai wajib daftar perusahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- f. tidak menyampaikan informasi industri dan perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik disengaja atau tidak disengaja menyampaikan informasi tidak benar;
- g. dalam melaksanakan kegiatan usahanya menimbulkan akibat kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang melampaui ambang batas mutu lingkungan yang telah ditetapkan;
- h. melakukan kegiatan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin;
1. melanggar konservasi sumber daya alam hayati kehutanan dan lingkungan hidup serta peraturan perundang-udangan lainnya yang berlaku;
- (3) Peringatan tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setiap peringatan yang disampaikan kepada perusahaan.
- (4) Apabila peringatan secara tertulis setelah 3 (tiga) kali berturut-turut tidak diindahkan oleh perusahaan perdagangan selanjutnya dikenakan sanksi pembekuan Surat Izin U saha Perdagangannya.
- (5) Ketentuan pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
- a. masa pembekuan izin usaha selama 1 (satu) tahun;
- b. apabila selama tenggang waktu melaksanakan dan melakukan di atas, perusahaan telah melaksanakan dan melakukan perbaikan terhadap kesalahan/pelanggaran yang dilakukannya, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui instansi yang ditunjuk, dan selambatlambatnya dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak laporan diterima Bupati telah mengeluarkan surat pencabutan pembekuan izin; dan
- c. apabila sejak berlakunya masa pembekuan izm, perusahaan perdagangan tidak melaksanakan atau melakukan perbaikan terhadap kesalahan atau melakukan perbaikan terhadap kesalahan pelanggaran yang dilakukannya, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah habis atau perdagangan serta perizman lainnya yang terkait dinyatakan tidak berlaku batal sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (6) Dengan dinyatakan tidak berlakunya Izin Usaha Perdagangan serta perizman lainnya se bagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, maka apabila perusahaan perdagangan tersebut masih tetap menjalankan kegiatan usahanya, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Perusahaan perdagangan yang perizinannya dinyatakan tidak berlaku batal sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c, maka apabila perusahaan tersebut mengajukan permintaan Izin Usaha Perdagangan dan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XV - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 17

- ( 1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah mi dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menenma laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

- (1) Perusahaan Industri yang dengan sengaja melanggar ketentuan IUI, Izin Perluasan, dan TDI dan merugikan negara atau orang lain dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang Perindustrian.
- (2) Perusahaan Industri yang dengan karena kelalaiannya melanggar ketentuan dan merugikan negara atau orang lain dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang perindustrian.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

Pelaku U saha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan dipidana dan atau' denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Perizinan bidang industri dan bidang perdagangan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus dilakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XVII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2010 tentang Deriginan
- (2) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling larnbat 1 (satu) tahun, sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.
BUPATI KERINCI,
Ditetapkan di Sungai Penuh
padatanggal
2015
ADIROZAL
/2015
NO REG:
Diundangkan di sungai penuh
padatanggal
2015
.uu.-...1..:A.1.ARIS DAERAH KERINCI
ZULFAHMI. $
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2015 NOMOR ...
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengaturan dan penggalian potensi daerah dalam bidang perindustrian dan perdagangan.
Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya secara sah guna mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan secara berkesinambungan.
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa peraturan daerah yang mengatur jenis-jenis retribusi daerah selain yang tersebut dalam undang-undang tersebut diberi batas berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Pelayanan Perizinan di Bidang Industri dan Perdagangan perlu ditinjau kembali dan cukup memuat regulasi perizinan dibidang perindustrian dan perdagangan saja.
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini nantinya diharapkan upaya pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan khususnya pelayanan perizinan dibidang perindustrian dan perdagangan terlaksana dengan baik dibawah pembinaan, bimbingan dan pengawasan pemerintah daerah.
PENJELASAN
Pasal 5 |

|-----------------------------------------------|| Cukupjelas ||
PENJELASAN
Pasal 6 |

| Cukupjelas ||
PENJELASAN
Pasal 7 |

| Cukupjelas ||
PENJELASAN
Pasal 8 |

| Cukup Jelas ||
PENJELASAN
Pasal 10 |

| Cukupjelas ||
PENJELASAN
Pasal 11 |

| Cukupjelas ||
PENJELASAN
Pasal 12 |

| Cukupjelas ||
PENJELASAN
Pasal 13 |

| Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 14 |

| Cukupjelas ||
PENJELASAN
Pasal 15 |

| Cukupjelas 16 || Pasal Cukupjelas ||
PENJELASAN
Pasal 17 |

| Cukupjelas 18 || Pasal Cukupjelas ||
PENJELASAN
Pasal 19 Cukupjelas Pasal 20 |

| Cukupjelas ||
PENJELASAN
Pasal 21 Cukupjelas |

| 22 || Pasal || Cukupjelas || LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERIN CI NOMOR ... || TAMBAHAN |