PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 3 Tahun 2013
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
Berlaku: 14 Maret 2013
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingat :
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah serta guna meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu mengoptimalkan kekayaan daerah serta potensi lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan kekayaan daerah serta potensi lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 109);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG dan
WALIKOTA BITUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 109), diubah sebagai berikut :
1. Diantara angka 17 dan angka 18 dalam Pasal 1 disisipkan 13 (tiga belas) angka yakni angka 17A sampai dengan angka 17M, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Bitung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dalam bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara di Kota Bitung.
11. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di Kota Bitung.
12. Pihak Swasta adalah Pihak Swasta di Kota Bitung.
13. Kegiatan bersifat khusus meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat Pemerintah Pusat yang ada di Daerah (Instansi Vertikal), perangkat penyelenggara pemerintahan Daerah, BUMN dan BUMD, termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan yang bersifat kerohanian.
14. Kegiatan bersifat umum meliputi kegiatan yang diselenggarakan oleh perorangan, badan/lembaga/organisasi swasta yang tidak termasuk dalam kegiatan yang dimaksud kegiatan bersifat khusus.
15. Kekayaan Daerah adalah tanah, bangunan/ruangan, alat berat/kendaraan dan fasilitas lainnya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk umum.
16. Taman Kesatuan Bangsa adalah Lokasi Taman yang diperuntukan bagi tempat hiburan/pertemuan.
17. Stadion Dua Sudara adalah tempat yang terdiri dari gedung, lapangan serta fasilitas lainnya yang disediakan untuk kegiatan olahraga atau pertunjukan, pertemuan-pertemuan.
14. 17A. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
15. 17B. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuiter, mata air, sungai, danau, rawa, situ, waduk dan muara.
16. 17C. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air yang akan dibuang atau dilepas ke sumber air dari suatu usaha kegiatan.
17. 17D. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada dalam wilayah yuridiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
18. 17E. Mutu Udara Ambien adalah kadar zat, energi dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas.
19. 17F. Status Mutu Udara Ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.
20. 17G. Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara amibien.
- 17H. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukannya ke dalam udara ambien yang mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
- 17I. Mutu Emisi adalah emisi yang boleh dibuang oleh suatu kegiatan ke udara ambien.
- 17J. Sumber Emisi adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak maupun sumber tidak bergerak spesifik.
- 17K. Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.
- 17L. Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukan ke dalam udara ambien.
- 17M. Laboratorium Pemantauan Lingkungan Air dan Udara adalah laboratorium pemantauan lingkungan air dan udara milik Pemerintah Kota Bitung.
18. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
19. Fasilitas terminal adalah fasilitas yang ada di terminal terdiri dari los, kios, sarana kebersihan umum, tempat cuci kendaraan, tempat istirahat awak kendaraan, tempat reklame, penitipan barang, lokasi kendaraan umum bermalam dan lokasi parkir.
20. Kandang karantina adalah kandang tempat penampungan ternak yang sakit untuk mendapatkan perawatan.
21. Tempat pelayuan adalah tempat melayukan daging sebelum dipasarkan.
22. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalulintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
23. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
25. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk petugas pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
27. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
33. Instansi adalah unit kerja yang diserahi kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Daerah.
34. Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif, adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
35. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah serta menemukan tersangkanya.
2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB V - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 8

A
- (1) Khusus Pemakaian Kekayaan Daerah atas Laboratorium Pemantauan Lingkungan Air dan Udara, tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis zat-zat yang diperiksa dan jenis pelayanan pemeriksaan yang dilakukan.
- (2) Setiap kegiatan pembuangan air limbah, udara dan emisi dilakukan pemeriksaan sampel sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir.
- (3) Pemeriksaan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di Laboratorium Pemantauan Lingkungan Air dan Udara.
- (4) Pemeriksaan udara ambien dan emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada sumber tidak bergerak.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, diantara angka 34 dan angka 35 pada huruf a disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 34A dan 34B, pada huruf c angka 6 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 9 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
BAB V - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 9

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah antara lain sebagai berikut :
- a. Retribusi pemakaian atas kendaraan/alat-alat berat/fasilitas lainnya :
1. asphalt mixing plant
Rp.380.000,-/jam;
2. asphalt finisher
Rp.380.000,-/jam;
3. asphalt sprayer
4. bulldozer 100-150 HP
5. compressor 4000-6500 ATM
6. concrete mixer 0.3-0.6 m3
7. crane 10-15 ton
8. dump truck 3.5 ton
9. dump truck 10 ton
10. excavator 80-140 HP
11. flat bed truck 3-4 M3
12. generator set
13. motor grader &gt;100 HP
14. track loader 75-100 HP
15. wheel loader 1.0-1.6
16. three wheel roller 6-8 T
17. tandem roller 6-8 T
18. tire roller 8-10 T
19. vibratory roller 5-8 T
20. concrete vibrator
21. stone crusher
22. water pump 70-100 mm
23. water tanker 3000-4500L
24.
pedestrian roller
25.
stamper
26. jack hammer
27. fulvi mixer
28. concrete pump
29. trailer 20 ton
30. pile driver + hammer
31. crane on track 35 ton
32. welding set
33. bore pile machine
34. baby roller 1-2 t
10. 34A Tractor
11. 34B Handtractor
35. 1 (satu) buah rambu lalu lintas
36. sound system
37. 1 (satu) buah kursi plastik
38. 1 (satu) buah kursi vernekel biasa
39. 1 (satu) buah kursi vernekel VIP
40. 1 (satu) buah sarung kursi
Rp. 12.000,-/jam;
Rp.122.000,-/jam;
Rp. 15.000,-/jam;
Rp. 65.000,-/jam;
Rp.200.000,-/jam;
Rp. 25.000,-/jam;
- Rp. 55.000,-/jam;
Rp.115.000,-/jam;
- Rp. 45.000,-/jam;
- Rp. 30.000,-/jam;
Rp. 90.000,-/jam;
Rp. 75.000,-/jam;
Rp. 75.000,-/jam;
Rp. 50.000,-/jam;
Rp.160.000,-/jam;
Rp.120.000,-/jam;
Rp.125.000,-/jam;
Rp. 1.250,-/jam;
Rp.135.000,-/jam;
Rp. 1.000,-/jam;
Rp. 15.000,-/jam;
Rp. 30.000,-/jam;
Rp. 5.250,-/jam;
Rp. 4.800,-/jam;
Rp.285.000,-/jam;
Rp. 14.000,-/jam;
Rp. 72.000,-/jam;
Rp.120.000,-/jam;
Rp.100.000,-/jam;
Rp. 2.500,-/jam;
Rp.270.000,-/jam;
Rp. 15.000,-/jam;
Rp. 50.000,-/jam;
Rp. 25.000,-/jam;
Rp. 12.000,-/jam;
Rp.350.000,-/hari;
Rp 1.000,-/hari;
Rp. 5.000,-/hari;
Rp. 10.000,-/hari;
Rp. 5.000,-/hari; dan/atau
41. 1 (satu) buah prasmanan
Rp. 20.000,-/hari.
- b. Retribusi pemakaian atas mobil pompa/mobil tangki dan motor pompa untuk kegiatan :
1. bantuan khusus penjagaan yang bersifat komersial oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada swasta selama 24 (dua puluh empat) jam atau kurang, tiap unit
Rp.100.000,-;
2. bantuan penjagaan yang bersifat komersial dan/atau yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar Instansi Pemerintah Daerah yang komersial selama 24 (dua puluh empat) jam atau tiap unit
3. bantuan memompa selama berlangsungnya bantuan penjagaan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 selama 24 (dua puluh empat) jam;
Rp. 75.000,-;
Rp. 30.000,-
4. bantuan khusus memberikan air dengan mobil tangki
5. selain pungutan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 dikenakan pungutan uang kilometer untuk tiap unit kendaraan dihitung dari lokasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke tempat yang dituju untuk jarak pulang pergi per kilometer
6. pemakaian motor pompa tidak termasuk bahan bakar minyak/oli
7. pembakaran film yang sudah usang/tidak terpakai lagi yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak termasuk penjagaan mobil pompa
- c. Retribusi atas sewa gedung/bangunan, antara lain :
1. gedung-gedung pertemuan (termasuk soundsystem, Air Condisioner (AC) dan kursi) antara lain :
- a) kegiatan bersifat umum
- b) kegiatan bersifat khusus
2. Taman Kesatuan Bangsa, antara lain :
- a) kegiatan bersifat umum
- b) kegiatan bersifat khusus
3. Stadion Dua Sudara, antara lain :
- a) kegiatan bersifat umum
- b) kegiatan bersifat khusus
4. gedung olahraga, antara lain :
- a) bulutangkis per lapangan
- b) tenis lapangan, antara lain : 1) tanpa listrik
- 2) menggunakan listrik
5. gedung kesenian, antara lain :
- a) kegiatan bersifat umum
- b) kegiatan bersifat khusus
Rp. 7.500,-/meter kubik;
Rp. 3.000,-;
Rp.60.000,-/hari; dan/atau
Rp. 20.000,-/rol.
Rp.500.000,-/hari; atau Rp.250.000,-/hari.
Rp.250.000,-/hari; atau
Rp.100.000,-/hari.
Rp.500.000,-/hari; atau
Rp.250.000,-/hari.
Rp.5.000,-/hari/orang; atau
Rp.10.000,-/hari/orang; atau Rp.25.000,-/hari/orang.
Rp.500.000,-/hari; atau Rp.250.000,-/hari.
6. dihapus
7. untuk kegiatan yang diselenggarakan menggunakan gedung/bangunan seperti angka 1, angka 2 dan angka 3 apabila melebihi 4 (empat) hari dikenakan tarif antara lain sebagai berikut :
3. a)
Rp.400.000,-/hari; atau Rp.200.000,-/hari.
- 4 (empat) hari sampai dengan 6 (enam) hari antara lain : 1) kegiatan bersifat umum 2) kegiatan bersifat khusus
- b) 7 (tujuh) hari sampai dengan 9 (sembilan) hari antara lain :
- 1) kegiatan bersifat umum
- 2) kegiatan bersifat khusus
Rp.300.000,-/hari; atau Rp.150.000,-/hari.
- c) 10 (sepuluh) hari sampai dengan 12 (dua belas) hari antara lain : 1) kegiatan bersifat umum Rp.200.000,-/hari; atau 2) kegiatan bersifat khusus Rp.100.000,-/hari.
- d) 13 (tiga belas) hari ke atas antara lain :
- 1) kegiatan bersifat umum
- 2) kegiatan bersifat khusus
Rp.100.000,-/hari; atau Rp. 50.000,-/hari.
- d. Retribusi pemakaian atas Laboratorium Pemantauan Lingkungan Air dan Udara dipungut untuk 1 (satu) kali pemeriksaan per sampel dalam 1 (satu) paket jenis zat yang diperiksa adalah sebagai berikut :
1. industri minyak goreng sebesar Rp. 372.000,- dengan rincian meliputi :
- a) TSS
sebesar
Rp. 45.000,-;
- b) minyak-lemak
sebesar
Rp. 70.000,-;
| | c) | COD | sebesar | Rp. 80.000,-; |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | d) BOD | sebesar | | Rp.150.000,-; dan |
| 2. | e) pH sebesar Rp. 27.000,-. industri pengolahan hasil perikanan sebesar Rp.504.000,- dengan rincian | e) pH sebesar Rp. 27.000,-. industri pengolahan hasil perikanan sebesar Rp.504.000,- dengan rincian | e) pH sebesar Rp. 27.000,-. industri pengolahan hasil perikanan sebesar Rp.504.000,- dengan rincian | e) pH sebesar Rp. 27.000,-. industri pengolahan hasil perikanan sebesar Rp.504.000,- dengan rincian |
| | meliputi : | | | |
| | a) | TSS | sebesar Rp. | 45.000,-; |
| | b) | minyak-lemak | sebesar Rp. | 70.000,-; |
| | c) | COD | sebesar | Rp. 80.000,-; |
| | d) | BOD | sebesar | Rp.150.000,-; |
| | e) | amonia | sebesar | Rp. 80.000,- |
| | f) | klor bebas | sebesar | Rp. 52.000,-; dan |
| | g) | pH | sebesar | Rp. 27.000,-. |
| 3. | industri pelapisan logam sebesar Rp. 312.000,- dengan rincian meliputi : | industri pelapisan logam sebesar Rp. 312.000,- dengan rincian meliputi : | industri pelapisan logam sebesar Rp. 312.000,- dengan rincian meliputi : | industri pelapisan logam sebesar Rp. 312.000,- dengan rincian meliputi : |
| | a) | TSS | sebesar | Rp. 45.000,-; |
| | b) | Cd | sebesar | Rp. 40.000,-; |
| | c) | CN | sebesar | Rp. 90.000,-; |
| | d) | Ni | sebesar | Rp. 40.000,-; |
| | e) | Zn | sebesar | Rp. 70.000,-; dan |
| | f) | pH | sebesar | Rp. 27.000,-. |
| 4. | industri tempe dan tahu sebesar Rp. 302.000,- dengan rincian meliputi : | industri tempe dan tahu sebesar Rp. 302.000,- dengan rincian meliputi : | industri tempe dan tahu sebesar Rp. 302.000,- dengan rincian meliputi : | industri tempe dan tahu sebesar Rp. 302.000,- dengan rincian meliputi : |
| | a) | TSS | sebesar | Rp. 45.000,-; |
| | b) | COD | sebesar | Rp. 80.000,-; |
| | c) | BOD | sebesar | Rp. 150.000,-; dan |
| | d) | pH | sebesar | Rp. 27.000,-. |
| 5. | hotel sebesar Rp. 302.000,- dengan rincian meliputi : | hotel sebesar Rp. 302.000,- dengan rincian meliputi : | hotel sebesar Rp. 302.000,- dengan rincian meliputi : | hotel sebesar Rp. 302.000,- dengan rincian meliputi : |
| | a) | TSS | sebesar | Rp. 45.000,-; |
| | b) | COD | sebesar | Rp. 80.000,-; |
| | c) | BOD | sebesar | Rp.150.000,-; dan |
| 6. | d) pH sebesar Rp. 27.000,-. rumah sakit sebesar Rp. 397.000,- dengan rincian meliputi : | d) pH sebesar Rp. 27.000,-. rumah sakit sebesar Rp. 397.000,- dengan rincian meliputi : | d) pH sebesar Rp. 27.000,-. rumah sakit sebesar Rp. 397.000,- dengan rincian meliputi : | d) pH sebesar Rp. 27.000,-. rumah sakit sebesar Rp. 397.000,- dengan rincian meliputi : |
| | a) | TSS | sebesar | Rp. 45.000,-; |
| | b) | COD | sebesar | Rp. 80.000,-; |
| | c) | BOD | sebesar | Rp.150.000,-; |
| | d) | amonia | sebesar | Rp. 80.000,-; |
| | e) | temperatur | sebesar | Rp. 15.000,-; dan |
| 7. | pemukiman ( real estate ), rumah makan/restoran, perkantoran, perniagaan, | pemukiman ( real estate ), rumah makan/restoran, perkantoran, perniagaan, | pemukiman ( real estate ), rumah makan/restoran, perkantoran, perniagaan, | pemukiman ( real estate ), rumah makan/restoran, perkantoran, perniagaan, |
| | apartemen a) | dan asrama sebesar TSS | Rp. 292.000,- dengan rincian sebesar | meliputi : Rp. 45.000,-; |
| | b) | BOD | sebesar | Rp.150.000,-; |
| | c) | minyak-lemak | sebesar | Rp. 70.000,-; dan |
| 8. | d) pH sebesar Rp. 27.000,-. pembangkit listrik tenaga diesel (termal) sebesar Rp. 456.000,- dengan | d) pH sebesar Rp. 27.000,-. pembangkit listrik tenaga diesel (termal) sebesar Rp. 456.000,- dengan | d) pH sebesar Rp. 27.000,-. pembangkit listrik tenaga diesel (termal) sebesar Rp. 456.000,- dengan | d) pH sebesar Rp. 27.000,-. pembangkit listrik tenaga diesel (termal) sebesar Rp. 456.000,- dengan |
| | rincian a) | meliputi : TSS | sebesar | Rp. 45.000,-; |
| | b) | minyak-lemak | sebesar | Rp. 70.000,-; |
| | c) | klor bebas | sebesar | Rp. 52.000,-; |
| | d) | kromium total | sebesar | Rp.112.000,-; |
| | e) | Cu | sebesar | Rp. 40.000,-; |
| | f) | Fe | sebesar | Rp. 40.000,-; |
| | h) pH depot dan terminal minyak sebesar Rp. 97.000,- dengan rincian meliputi : | h) pH depot dan terminal minyak sebesar Rp. 97.000,- dengan rincian meliputi : | sebesar | h) pH depot dan terminal minyak sebesar Rp. 97.000,- dengan rincian meliputi : |
| | | | sebesar | Rp. 70.000,-; dan |
| | | | | 27.000,-. |
| | g) Zn a) | | sebesar | Rp. 70.000,-; dan Rp. 27.000,-. |
| | | minyak-lemak | | Rp. |
| 9. | | | | |
| | b) | pH | sebesar | |
| 10. | pemeriksaan untuk per parameter sebagai berikut : | pemeriksaan untuk per parameter sebagai berikut : | pemeriksaan untuk per parameter sebagai berikut : | pemeriksaan untuk per parameter sebagai berikut : |
| | a) | TDS | sebesar | Rp. 45.000,-; |
| b) | DO | sebesar | Rp. 40.000,-; |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| c) | DHL | sebesar | Rp. 8.000,-; |
| d) | turbidity | sebesar | Rp. 25.000,-; |
| e) | salinitas | sebesar | Rp. 8.000,-; |
| f) | sulfida | sebesar | Rp. 42.000,-; |
| g) | nitrit | sebesar | Rp. 62.000,-; dan/atau |
| h) | MBAS | sebesar | Rp. 250.000,-. |
| 11. udara ambien sebesar Rp. 1.324.000,- dengan rincian meliputi : | 11. udara ambien sebesar Rp. 1.324.000,- dengan rincian meliputi : | 11. udara ambien sebesar Rp. 1.324.000,- dengan rincian meliputi : | 11. udara ambien sebesar Rp. 1.324.000,- dengan rincian meliputi : |
| a) | CO | sebesar | Rp. 75.000,-; |
| b) | SO2 | sebesar | Rp.175.000,-; |
| c) | NO2 | sebesar | Rp.213.000,-; |
| d) | oksidan (OX) | sebesar | Rp.210.000,-; |
| e) | total patikulat (TSP) | sebesar | Rp.213.000,-; |
| f) | timah hitam | sebesar | Rp.192.000,-; |
| g) | hidrokarbon (HC) | sebesar | Rp.216.000,-; dan |
| h) | kebisingan | sebesar | Rp. 30.000,-. |
| 12. udara emisi sebesar Rp. 1.895.000,- dengan rincian meliputi : | 12. udara emisi sebesar Rp. 1.895.000,- dengan rincian meliputi : | 12. udara emisi sebesar Rp. 1.895.000,- dengan rincian meliputi : | 12. udara emisi sebesar Rp. 1.895.000,- dengan rincian meliputi : |
| a) | NOx | sebesar | Rp.197.000,-; |
| b) | Sulfur Dioksida (SO ) | sebesar | Rp.210.000,-; |
| c) | opasitas | sebesar | Rp.138.000,-; |
| d) | hidrogen florida (HF) | sebesar | Rp.210.000,-; |
| e) | hidrogen klorida (HCI) | sebesar | Rp.173.000,-; |
| f) | gas klorin (CI2) | sebesar | Rp. 80.000,-; |
| g) | total sulfur | | |
| | tereduksi (H2S) | sebesar | Rp.193.000,-; |
| h) | amonia (NH3) | sebesar | Rp.100.000,-; |
| i) | seng (Zn) | sebesar | Rp. 60.000,-; |
| j) | arsen (As) | sebesar | Rp.214.000,-; |
| k) | timah hitam (Pb) | sebesar | Rp. 40.000,-; |
| l) | kadnium | sebesar | Rp. 40.000,-; dan |
| m) | komposisi gas (CO2 , CO,O2 | | |
| | dan temperatur metode gas analyzer | sebesar | Rp.240.000,-. |
Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
BAB V - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 31

| JENIS PENERIMAAN | SATUAN | TARIF |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| a. Pengujian dan pengukuran kapal 1. kapal/perahu taxi/penyeberangan < GT 7 2. kapal penangkap ikan dengan GT : a) 1 s/d 2 GT b) 3 s/d 4 GT c) 5 s/d 6 GT | per kapal per kapal per kapal per kapal | Rp. 50.000,- 0,- Rp. 100.000,- Rp. Rp. |
| b. jasa labuh kapal yang melakukan | per | Rp. 500,- |
| c. jasa tambat kapal yang melakukan | | 150.000,- |
| | | 250.000,- |
| kegiatan di pelabuhan | GT/kunjungan | |
| kegiatan di Pelabuhan | per GT/kunjungan | Rp. 500,- |
| d. pas masuk penumpang berangkat/pengantar/penjemput 1. dewasa 2. anak-anak | per orang | Rp. 1.000,- 750,- |
| | per orang | Rp. |
| e. pas masuk kendaraan 1. untuk kendaraan bermotor roda 2 2. untuk kendaraan bermotor roda 4 | per kendaraan sekali masuk per kendaraan sekali masuk | Rp. 500,- Rp. 1.000,- |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| f. wc | per orang sekali masuk | Rp. 1.000,- |
| g. pelayanan usaha reklamasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah | m² luas reklamasi | Rp. 2.500,- |
| h. pelayanan pengerukan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah | M³ luas pengerukan | Rp. 2.500,- |
| i. sewa tanah dan penggunaan perairan di wilayah pelabuhan milik Pemerintah Daerah untuk pelayanan operasi galangan/bengkel kapal | per tahun | Rp. 5.000.000,- |
| j. sewa tanah dan penggunaan perairan di wilayah pelabuhan milik Pemerintah Daerah untuk pelayanan penggunaan alur pelayaran kolam pelabuhan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di Pelabuhan pengumpan lokal | m² per tahun | Rp. 1.000,- |
| k. sewa tanah dan penggunaan perairan di wilayah pelabuhan milik Pemerintah Daerah untuk pelayanan penggunaan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri di Pelabuhan pengumpan lokal : 1. luas lantai dermaga s/d 80 m² 2. luas lantai dermaga 81 s/d 160 m² 3. luas lantai dermaga 161 s/d 250 m² 4. luas lantai dermaga di atas 251m² | per tahun per tahun per tahun per tahun | Rp. 1.000.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 2.500.000,- |
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.
Ditetapkan di Bitung pada tanggal 14 Maret 2013
WALIKOTA BITUNG,
HANNY SONDAKH
Diundangkan di Bitung Pada tanggal 14 Maret 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA,
Drs. EDISON HUMIANG, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19610804 198603 1 016
LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 24
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dimaksud, Daerah berhak untuk menyelenggarakan pungutan kepada masyarakat dalam bentuk Retribusi Daerah yang harus diatur berdasarkan Peraturan Daerah. Jenis Retribusi Daerah telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Diantara berbagai jenis Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jenis Retribusi Jasa Usaha, yang merupakan jenis-jenis jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
Muatan jenis Retribusi Jasa Usaha yang ditetapkan Pemerintah Kota Bitung dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada potensi dan efisiensi dan efektifitas pemungutan Retribusi. Namun demikian, bukan berarti beberapa jenis pelayanan tidak diatur Retribusinya dalam Peraturan Daerah tetap melakukan pelayanan terhadap bebarapa pelayanan yang Retribusinya tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, dengan sepenuhnya beban biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan penyesuaian.
Dengan diaturnya Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini, maka pada hakekatnya mampu memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk melakukan pemungutan Retribusi. Disamping itu dengan ditetapkannya Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini, maka masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap aparatur Pemerintah Daerah, dalam rangka menciptakan Pemerintahan yang baik ( good government ) sebagai upaya terwujudnya clean government.
PENJELASAN
Pasal 8

Aayat (1)Jenis zat-zat yang dilakukan pemeriksaan/analisa adalah zat-zat yang terkandung dalam air limbah, udara ambien dan udara emisi.ayat (2) Cukup Jelas.ayat (3) Cukup Jelas.ayat (4)Cukup Jelas.##
PENJELASAN
Pasal 9

huruf a Cukup Jelas.

huruf bCukup Jelas.huruf c Cukup Jelas.## Huruf d- -jenis zat yang terkandung dalam air limbah adalah BOD ( Biologi Oxygent Demand ), COD ( Chemistri Design Demand ), TSS ( Total Suspende Solid) , TDS, pH ( Potensial Hidrogen ), Sulfida , temperatur, warna, DO ( Dissolved Oxygen ), turbidity, minyak-lemak, salinitas (Garam), DHL (Daya Hantar Listrik), logam total, Cd ( Cadinium ), Zn, Ni (Nikel), Fe ( Fenium ) Besi, Cu( Cupim ) Tembaga, Amonia , Fosfat , Klor bebas, Nitrit dan CN ( Cyanida );- -jenis zat yang terkandung dalam pengukuran udara ambien adalah CO, SO2 (sulfur dioksida), NOx, OxO (Oksidan), TPS ( total partikulat ), Pb (timah hitam), HC (hidrokarbon) dan kebisingan; dan/atau- -jenis zat yang terkandung dalam udara emisi untuk dapat dilakukan pengukuran adalah Amonia, Gas Klorin, Hidrogen Klorida, Hidrogen Flourida, Nitrogen Oksida, Opasitas, Sulfur Dioksida, Total Sulfur Tereduksi, CO, CO2, O2, TS temperatur emisi () dan TA (temperatur udara) serta parameter logam yaitu AS ( arsen ), CD ( kadmium ), timah Hitam (PB) dan Seng (Zn).
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal II Cukup Jelas.TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 116