PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 8? Tahun 2023
Tentang PEMBENTUI(AN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENDARATAN II{AN PADA DINAS PERII(ANAN KABUPATEN SITUBONDO
Berlaku: 2 Tahun 1950
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
:
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NoMoR 8? TAHUN 20l^6
TENTANG
PEMBENTUI(AN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENDARATAN II{AN PADA DINAS PERII(ANAN KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
bahwa guna mend.ukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten situbondo di bidang pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2oL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo dan Pasal 27 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 48 Tahun 2,016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas perikanan Kabupaten situbondo, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit pelaksana Teknis Pusat Pendaratan Ikan pada Dinas perikanan Kabupaten Situbondo;
1. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Irrdonesia Tahun 19s0 Nomor !9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor g dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor Lg, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2T3O);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ot4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9fl;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Irrdonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL5 Nomor s8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun lg72 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lgr2 Nomor 38);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri sipit Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ooo Nomor r97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 1s) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2oo2 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 100 Tahun 2ooo tentang pengangkatan pegawai Negeri sipil Dalam Jabatan struktural (Lembaran Negara Republik Irrdonesia Tahun 2oo2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9fl;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2oo3 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3 Nomor 1s, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 426s) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 63 Tahun 2oo9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo r 164l;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1g Tahun 2oL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Ll4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor g Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat 8.
Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2or1 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
- g. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016, Nomor 49)
MEMUTUSI(AN :
MCNCTAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUI(AN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENDARATAN II{AN PADA DINAS PERII(ANAN I{ABUPATEN SITUBONDO.
BAB II - PEMBENTUI(AN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit PeLaksana Teknis Pusat Pendaratan Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo.
BAB III - KEDUDUI{AN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 3

- ( 1) UPT PPI berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknrs dalam menyelenggarkan kegiatan pendaratan ikan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan.
- (2) UPT PPI dipimpin oleh seorang Kepala Upr yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
BAB III - KEDUDUI{AN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 4

- (1) UPT PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terletak di 2 (dua) wilayah, yaitu :
2. a, Pusat Pendaratan Ikan Besuki;
- b. Pusat Pendaratan Ikan pondok Mimbo.
- (2) uPT PPI Besuki sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, berkedudukan di Kecamatan Besuki, meliputi :
- a. Pusat Pendaratan Ikan Banyuglugur Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur;
- b. Pusat Pendaratan Ikan Besuki Desa pesisir Kecamatan Besuki;
- c. Pusat Pendaratan Ikan Ketah Desa Ketah Kecamatan Suboh;
- d. Pusat Pendaratan Ikan Bungatan Desa Bletok Kecamatan Bungatan;
- e. Pusat Pendaratan Ikan Kilensari Desa Kilensari Kecamatan Panarukan;
- f. Pusat Pendaratan Ikan Somangkaan Desa Kilensari Kecamatan Panarukan;
- g. Pusat Pendaratan Ikan Gerung Desa Gelung Kecamatan Panarukan;
- h. Pusat Pendaratan Ikan Kalbut Desa Semiring Kecamatan Mangaran;
- i. Pusat Pendaratan Ikan Tanjung pecinan Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran;
- j. Pusat Pendaratan Ikan Tanjung Kamal Desa Tanjung Kamal Kecamatan Mangaran.
- (3) UPT PPI Pondok Mimbo sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, berkedudukan di Kecamatan Banyuputih, meliputi:
- a. Pusat Pendaratan Ikan pondok Mimbo Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih;
- b. Pusat Pendaratan Ikan Bugeman Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih;
- c. Fusat Pendaratan Ikan sukorejo Desa sukorejo Kecamatan Banyuputih;
- d. Pusat Pendaratan Ikan pandean Desa wonorejo Kecamatan Banyuputih;
- e. Pusat Pendaratan Ikan Agel Desa Agel Kecamatan Jangkar; ,
- f. Pusat Pendaratan Ikan Kumbang sari Desa Kumbang Sari Kecamatan Jangliar;
- g. Pusat Pendaratan Ikan Jangkar Desa Jangkar Kecamatan Jangkar;
- h. Pusat Pendaratan Ikan pondok Langgar Desa wringin Anom Kecamatan Asembagus;
- i. Pusat Pendaratan Ikan Landangan Desa Landangan Kecamatan Kapongan.
Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
BAB III - KEDUDUI{AN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 5

- (1) UPT PPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang teknis operasional pengeloraan pusat pendaratan ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT ppl menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan tugas operasional d.an pengendalian pengelolaan pusat pendaratan ikan;
- b. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pengelolaan pusat pendaratan ikan dan bangunanbangunan pelengkap lainnya serta teknik konstruksi;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan; dan
- d. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi perkantoran.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UpT ppl, terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Struktur organisasl upr ppl pada Dinas perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB V - PENJABARAN TUGAS
Pasal 7

- Kepala UPT PPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan pendaratan ikan dan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan. (1)
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Upr ppi menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. penyusunan rencana kerja pengelolaan pusat Pendaratan Ikan;
- b. pelaksanaan pengelolaan pusat pendaratan ikan;
- c. pelaksanaan administrasi pusat pendaratan ikan;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi pemerirrtah maupun swasta;
- e. pemberdayaan nelayan, organisasi nelayan, organisasi swasta dan lembaga lainnya sebagai penyelenggara pelelangan ikan;
- f. penyusunan data stastistik, memantau pemanfaatan sumberdaya perikanan;
- g. pelaksanaan pelelangan ikan dalam rangka meningkatkan pendapata, Asli Daerah (pAD) ;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan teknologi pemanfaatan sumberdaya perikanan;
- i. pengevaluasian hasil kegiatan pengelolaan penyelenggaraan pendaratan ikan ;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
- (1) sub Bagian Tata usaha sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. melakukan pengelolaan dan pengadministrasian surat menyurat, kearsipan dan Llrusan rumah tangga;
- b. melakukan penyediaan, mengelola dan menginventarisir serta melaksanakan perawatan sarana dan prasarana pusat pendaratan ikan;
- c. melakukan fungsi koordinasi daram melaksanakan kegiatan koordinasi internar (rintas program);
- d. melakukan urusan perencanaan program, kepegawaian, keuangan, serta menghimpun dan menyusun laporan kegiatan pusat pendaratan Ikan;
- e. pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil kegiatan UpT pusat pend.aratan Ikan;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UpT; dan
8
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata usaha dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.
Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB V - PENJABARAN TUGAS
Pasal 9

- ( 1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a, Jabatan Fungsional Keahlian; dan
- b. Jabatan Fungsional Ketrampilan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri.
- (3) Penetapan kelompok jabatan fungsional dengan memperhatikan keperluan clalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (4) Pengangkatan pegawai Negeri Sipil ke daram kelompok jabatan fungsional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.
- (5) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - PENGANGI(ATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 10

- Kepala UPT PPI diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas perikanan melalui sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundangperundangan yang berlaku. (1)
- Kepangkatan dan Jabatan Kepala upr ppl ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-peruncangan yang berlaku. (2)
9
- (3) Kelompok jabatan fungsional diangkat clan diberhentikan berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 1

1
- (1) Kepala UPT PPI wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkr:onisasi dengan Sekretariat dan Bidang pada Dinas perikanan.
- (2) Pembinaan Teknis Fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala upr ppr berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala upr ppl wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (5) setiap laporan yang diterima oreh Kepala upr ppr wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) setiap laporan disampaikan kepada pejabat rain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Kepala upr ppr mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperrukan apabila dalam pelaksanaan tugasnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
AB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII - TATA KERJA
Pasal 12

Pelaksanaan penataan crganisasi perangkat Daerah berdasarkan peraturan Bupati ini dilaksanakan paring lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan Bupati ini diundangkan
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Situbondo Nomor 2s Tahun 2oog tentang Pembentukan unit peraksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan perikanan, Kabupaten situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini berraku pada tanggar 2 Januari 2OIT.
Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan peraturan Bupati ini dengan dalam Berita Daerah Kabupaten situbondo. memerintahkan penempatannya
I{ABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2c.16 NOMOR 98 W
LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
ranggal:
3 0 DEC 2016
Nomor : 87 Tahun 2016
STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENDARATAN II(AN
PADA DINAS PERII(ANAN I(ABUPATEN SITUBONDO