PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 1 Tahun 2017
Tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS METROLOGI PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA JAMBI
Berlaku: 9 Januari 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
WALIKOTA JAMBI PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS METROLOGI PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 dalam Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi.
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
SALINAN
Menetapkan :
.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta SyaratSyarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1565);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pengawasan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus dan Satuan Ukuran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS METROLOGI PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA JAMBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Jambi;
2. Walikota adalah Walikota Jambi;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jambi;
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi yang selanjutnya di singkat UPTD Metrologi adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang metrologi legal;
7. Kepala UPTD Metrologi adalah Kepala UPTD Metrologi;
8. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Metrologi;
9. Petugas Operasional adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas-tugas operasional UPTD Metrologi;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD Metrologi;
11. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas;
12. Metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran;
13. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas;
14. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran;
15. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan;
16. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapannya atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan;
17. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai;
18. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keteranganketerangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak
melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alatalat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Metrologi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi.
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) UPTD Metrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional di bidang metrologi legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi.
- (2) Wilayah kerja UPTD Metrologi adalah dalam lingkungan Kota Jambi.
- (3) UPTD Metrologi dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

- (1) UPTD Metrologi memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan serta tugas teknis operasional di bidang metrologi legal yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Metrologi memiliki fungsi :
- a. pengelolaan dan pemeliharaan standar ukuran, cap tanda tera dan sarana kemetrologian lainnya;
- b. pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan tera/tera ulang alatalat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- c. pemeriksaan dan pengujian alat ukur standar dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- d. penyuluhan tentang kemetrologian;
- e. pembinaan pemilik dan/atau pengguna alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan reparatir alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- f. pengawasan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengawasan barang dalam keadaan terbungkus;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Metrologi;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB V - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Metrologi terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. ( 2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Metrologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB VI - URAIAN TUGAS
Pasal 6

Kepala UPTD Metrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas teknis operasional di bidang metrologi legal meliputi :
- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan UPTD Metrologi;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Metrologi dengan program kerja yang telah ditetapkan dan kebijakan Kepala Dinas agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Metrologi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. membina bawahan di lingkungan UPTD Metrologi dengan cara mengadakan rapat/pertemuan/lokakarya dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- e. merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang metrologi legal sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan program kerja UPTD Metrologi;
- f. melaksanakan koordinasi pelayanan dibidang metrologi legal dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja lain terkait tugas pokok dan fungsi UPTD Metrologi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Metrologi dengan cara membandingkan rencana kerja dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Metrologi sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas UPTD Metrologi;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis.
Bagian Kedua Kepala Subbagian Tata Usaha
BAB VI - URAIAN TUGAS
Pasal 7

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Metrologi dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan mengendalikan urusan umum, meliputi :
- a. menyusun rencana kerja di lingkungan subbagian tata usaha;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi ketatusahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan kehumasan;
- c. melaksanakan pendistribusian, pemeliharaan, dan penatausahaan barang inventaris serta sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan analisa kebutuhan barang serta sarana dan prasarana;
- e. melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran;
- f. melaksanakan pembayaran gaji dan honorarium pegawai;
- g. melaksanakan pembukuan, perbendaharaan, pertanggungjawaban keuangan;
dan
- h. menyiapkan dan memroses usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, pemberian sanksi disiplin, dan pemberian tanda penghargaan/jasa;
- i. menyiapkan dan memroses permohonan izin dan cuti, tugas belajar, dan perpindahan/mutasi pegawai;
- j. mengelola absensi/daftar hadir pegawai;
- k. menyusun daftar urut kepegawaian (DUK);
- l. menyiapkan dan memroses daftar penilaian kerja pegawai dan laporan pajak pribadi pegawai;
- m. melaksanakan kebersihan, keindahan, serta keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan subbagian tata usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana kerja yang akan datang;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Metrologi baik lisan maupun tertulis.
Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional
BAB VI - URAIAN TUGAS
Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Metrologi terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Penetapan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Metrologi dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat oleh Walikota Jambi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala UPTD Metrologi dan Kepala Subbagian Tata Usaha diberhentikan oleh Walikota Jambi atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan keputusan Walikota
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB VIII - ESELON
Pasal 11

Eselon dalam jabatan struktural pada UPTD Metrologi terdiri dari :
- a. Kepala UPTD, eselon IV.a;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha, eselon IV.b.
BAB IX - TATA KERJA
Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Metrologi dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (2) Kepala UPTD Metrologi dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab dalam memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, pembinaan, serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPTD Metrologi wajib mengikuti dan mematuhi petunjukpetunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Metrologi serta menyampaikan laporan tepat waktu.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kota Jambi.
Ditetapkan di Jambi Pada tanggal 9 Januari 2017
WALIKOTA JAMBI
SYARIF FASHA
diundangkan di Jambi Pada tanggal 9 Januari 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, ttd
DARU PRATOMO
BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2017 NOMOR 1
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI
EDRIANSYAH, SH., MM Pembina NIP.19720614 199803 1 005
LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR
: 1 TAHUN 2017
TANGGAL
: 9 JANUARI 2017
TENTANG
:PERATURAN
WALIKOTA
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA
TEKNIS
DINAS
METROLOGI
PADA
DINAS
PERDAGANGAN
DAN
PERINDUSTRIAN KOTA JAMBI.
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD METROLOGI PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA JAMBI
KEPALA UPTD METROLOGI
SUBBAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
WALIKOTA JAMBI
SYARIF FASHA
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI
EDRIANSYAH, SH., MM Pembina NIP.19720614 199803 1 005