PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 8 Tahun 2017
Tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
Berlaku: 24 Juli 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
1
BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta tata cara Pengambilan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
Menetapkan
3
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun(Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 8) ;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
dan
BUPATI MADIUN MEMUTUSKAN :
- PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun.
2. Bupati adalah Bupati Madiun.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Madiun sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
4
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
8. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
9. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti Rapat-rapat Dinas.
10. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Alat Kelengkapan lain yang diperlukan.
12. Tunjangan Alat Kelengkapan lain adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua Sekretaris, Anggota, dalam Panitia Khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
13. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan Reses.
15. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Pakaian Dinas dan Atribut, Rumah Negara dan Perlengkapannya, Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRD, Belanja Rumah Tangga bagi Pimpinan DPRD, dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD.
5
16. Uang jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal Dunia atau mengakhiri Masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
17. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah Dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan Operasional yang berkaitan dengan Representasi, Pelayanan, dan Kebutuhan Lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.
19. Rumah Negara adalah Bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan / atau pegawai negeri.
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
- a. Uang representasi;
- b. Tunjangan keluarga;
- c. Tunjangan beras;
- d. Uang paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Alat Kelengkapan;
- g. Tunjangan alat kelengkapan lain;
- h. Tunjangan komunikasi intensif ; dan
- i. Tunjangan reses.
6
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 3

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada :
- a. APBD,meliputi :
1. Uang representasi;
2. Tunjangan keluarga;
3. Tunjangan beras;
4. Uang paket;
5. Tunjangan Jabatan;
6. Tunjangan Alat Kelengkapan; dan
7. Tunjangan alat kelengkapan lain.
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan , meliputi :
1. Tunjangan komunikasi intensif ; dan
2. Tunjangan reses.
- (2) Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perundang- undangan di bidang pajak penghasilan.
Bagian Kedua
Uang Representasi
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 5

- (1) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
- (2) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Uang repres entasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
7
Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pas al 2 huruf b dan huruf c.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Bagian Keempat
Uang Paket
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
8
Bagian Keenam Tunjangan Alat Kelengkapan
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
- a. untuk jabatan ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua D PR D ;
- b. untuk jabatan wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;
- c. untuk jabatan Sekretaris , sebes ar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ; dan
- d. untuk jabatan anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD .
B agian Ketujuh
Tunjangan Alat Kelengkapan Lain
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan lain berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g.
- (2) Besaran tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) secara mutatis mutandis berlaku untuk besaran tunjangan alat kelengkapan lain.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas .
Bagian Kedelapan
Tunjangan Komunikasi Intensif
Pas al 11
Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7.
9
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 12

- (1) TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur s ipil negara.
- (3) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.
- (4) Penghitungan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 13

Pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan ketentuan:
- a. untuk kelompok kemampuan daerah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD ;
- b. untuk kelompok kemampuan daerah sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, paling banyak 5 (lima) kali dari uang repres entas i Ketua DPRD ; dan
- c. untuk kelompok kemampuan daerah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD .
Bagian Kesembilan
Tunjangan Reses
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 14

Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
10
BAB II - PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 15

Ketentuan mengenai pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian tunjangan reses.
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 16

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian; dan
- d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya;
- b. kendaraan dinas jabatan; dan
- c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
- b. tunjangan transportasi.
Bagian Kedua
Jaminan Kesehatan
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 17

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami/ isteri dan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 18

- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan dalam negeri s erta tidak termasuk suami/ isteri dan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Pakaian Dinas dan Atribut
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 20

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pas al 16 ayat (1) huruf d.
- (2) Pakaian dinas atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. pakaian s ipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas , dan kepatutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
12
Bagian Kelima
Fasilitas Rumah Negara dan Perlengkapannya Serta fasilitas Kendaraan Dinas Jabatan
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 21

- (1) Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b sesuai standar peraturan perundang- undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD .
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 22

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 23

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalamPasal 21 ayat (1) tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/ atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.
13
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji.
4. (4)
5. Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan
6. terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji.
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 25

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas , standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD , tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas , dan telepon.
- (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD , tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati.
14
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 26

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaks ud dalam Pasal 21 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaks ud dalam Pasal 25 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 27

- (1) Bagi suami dan/ atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD pada DPRD Kabupaten Madiun hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau isterinya menjabat sebagai Bupati/ Wakil Bupati Madiun tidak diberikan tunjangan perumahan.
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 28

Bagi Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
Bagian Keenam
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 29

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD yang dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD .
- (3) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c.
BAB III - TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 30

Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
15
BAB IV - UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 31

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD , dengan ketentuan:
- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
- b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
- c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
- d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB IV - UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 32

- (1) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
16
BAB V - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 33

- (1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD , disediakan belanja penunjang kegiatan DPRD .
- (2) Belanja penunjang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. program;
- b. dana operasional Pimpinan DPRD ;
- c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD ;
- d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
- e. belanja sekretariat fraksi.
- (3) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Program
BAB V - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 34

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. penyelenggaraan rapat;
- b. kunjungan kerja;
- c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
- d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD ;
- e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
- f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas , dan wewenang DPRD .
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam beberapa kegiatan dalam rencana kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Dana Operasional Pimpinan DPRD
BAB V - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 35

- (1) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari, Pimpinan DPRD diberikan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
17
BAB V - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 36

- (1) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;
dari uang representasi Ketua DPRD ;
- b. Wakil Ketua DPRD , dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
3. rendah, paling banyak 1,5 (s atu koma lima) kali;
dari uang representasi wakil ketua DPRD .
- (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum ; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (3) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk:
- a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada s eluruh Anggota DPRD ;
- b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi; dan
- c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.
- (4) Penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan sesuai peraturan perundang-undangan.
18
BAB V - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 37

Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan sesuai dengan asas kepatutan.
Bagian Keempat
Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD
BAB V - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 38

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dan sesuai kebutuhan, Anggota DPRD , pimpinan fraksi, dan/ atau pimpinan alat kelengkapan DPRD dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pas al 33 ayat (2) huruf c.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputus an Sekretaris DPRD
- (3) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 39

- (1) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (2) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Untuk mendukung tugas fraksi, disediakan 1 (satu) tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d.
- (2) Tenaga ahli fraksi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD .
- (3) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19
BAB V - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 41

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keenam Belanja Sekretariat Fraksi
BAB V - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 42

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas .
- (4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas , dan kepatutan sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 43

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD , serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan, efektif dan efisien serta akuntabilitas dan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
20
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD .
B AB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VI - PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 44

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras , jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45

Muatan materi dan substansi terkait dengan kedudukan protokoler yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun beserta Peraturan Daerah Perubahannya tetap berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005 Nomor 1/E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 Kabupaten Madiun tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2007 Nomor 12/E), yang mengatur materi dan substansi Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
21
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.
Ditetapkan di Madiun Pada tanggal 24 Juli 2017 BUPATI MADIUN ,
Diundangkan di Mejayan
Pada tanggal ...
Diundangkan di Madiun Pada Tanggal 1 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN
Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Muda NIP. 19651110 199208 1 001
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2017 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 194-8/2017
MUHTAROM
22
PENJELASAN
Preamble

I. Umum
Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Madiun.
Pengaturan tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Madiun bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggungjawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbanganantara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
Materi Muatan Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang penyediaan tenaga ahli fraksi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja alat kelngkapan DPRD.
PENJELASAN
Pasal 10

Yang dimaksud Alat Kelengkapan Lain meliputi Pembentukan :

1. Panitia Khusus ( Pansus); dan2. Panitia Kerja (Panja)
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas

2324
PENJELASAN
Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3)Pemberian Tunjangan terhitung mulai tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini dan tidak berlaku surut.Ayat (4)Pemberian Tunjangan terhitung mulai tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini dan tidak berlaku surut.
PENJELASAN
Pasal 48

Cukup jelas

Diundangkan di MadiunPada TanggalSEKRETARIS DAERAHKABUPATEN MADIUN2526Ir. TONTRO PAHLAWANTOPembina Utama MudaNIP. 19651110 199208 1 001LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2017 NOMORNOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR