PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor I~ Tahun 2023
Tentang KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI
Berlaku: 12 Tahun 1950
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR I~ TAHON 2017
TENTANG
KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
bahwa guna menjaga keseimbangan ekosistem dan habitat hewan dan tumbuhan sebagai upaya menjamin kelestarian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan serta untuk mencegah kepunahan spesies yang disebabkan oleh kerusakan habitat dan pemanfaatan yang tidak terkendali melalui kegiatan konservasi keanekaragaman hayati, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Ekosistemnya (Lembaran Daya Alam Hayati dan Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4 726);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
5. Undang-Undang Nomor 32 Nomor 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noinor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 ten tang Pengendalian Pencemaran dan/ atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
3
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015;
13. Peraturan Presiden 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pu.lau Kecil;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 7 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 27);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Terumbu Karang (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 8); t-
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 201'6 Nomor 6);
22. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2016 tentang Keduduka:ri, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo (berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 44);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalahBupati Situbondo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang› Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5. Dinas Teknis adalah Dinas Lingkungan Hidup.
6. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
7. Kawasan mangrove adalah kawasan pesisirdi kabupaten situbondo yang umumnya ditumbuhi tanaman mangrove dicirikan dengan jenis-jenis pohon seperti Avicennia, Sonneratia, Rihizopora, Bruguiera, Ceriops, Lumnitzera, Excoecaria, Xylocarp, Aeqieceres, Scypyphora dan Nypa.
8. Pengelolaan Kawasan Mangrove adalah kegiatan perencanaan peruntukan, penggunaan, pelestarian dan pengawasan mangrove yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah danmelibatkan peran serta masyarakat.
9. Pelestarian Kawasan Mangrove adalah rangkaian upaya perlindungan dan rehabilitasi dengan cara pemeliharaan tanaman lama, penanaman dengan tanaman baru.
10. Pemanfaatan Kawasan Mangrove adalah kegiatan pengambilan manfaat dari mangrove yang dilakukan oleh masyarakat secara selektif dengan memperhatikan kelestariannya.
11. Zonasi adalah zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik
12. Zona Inti adalah zona yang diperuntukkan bagi perlindungan mutlak habitat dan populasi, penelitian dan edukasi.
13. Zona Pemanfaatan Terbatas adalah zona yang diperuntukkan bagi ekowisata, penelitian dan pengembangan, dan edukasi.
14. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spes1es, dan keanekaragaman genetik.
15. Konservasi keanekaragaman hayati adalah pengelolaan keanekaragaman hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
16. Kerusakan keanekaragaman hayati adalah penurunan kuantitas dan kualitas keanekaragaman hayati sehingga mengancam kelestariannya.
4. 1 7. Orang dan Badan hukum adalah setiap orang pribadi dan/ atau Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Firma, Perseroan lainnya, BUMN, BUMD dan / a tau nama lainnya yang bergerak diberbagai bidang usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha untuk mencari keuntungan.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS Pasal 2
Pasal 3

Tujuan Konservasi Keanekaragaman Hayati adalah:
- a. melindungi kawasan mangrove dan habitat didalamnya khususnya Burung Blekok;
- b. melakukan upaya konservasi dan rehabilitasi kawasan mangrove;
- c. memanfaatkan potensi serta · fungsi kawasan mangrove sebagai ekowisata, penelitian dan pengembangan serta pendidikan secara berkelanjutan;
- d. meningkatkan pemberdayaan, pelestarian dan peran serta masyarakat sekitar kawasan mangrove.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS Pasal 2
Pasal 4

Konservasi Keanekaragaman Hayati Kawasan berlandaskan pada azas:
- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- C. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
1. akuntabilitas;
- J. keadilan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah meliputi Kawasan Mangrove dan Satwa Blekok di Dusun Pesisir Timur Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo sebagai Kampung Blekok.
- (2) Konservasi Keanekaragaman Hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perlindungan;
- b. Pelestariaan;
- c. Pemanfaatan; dan
- d. Pengelolaan.
Bagian Kesatu
Perlindungan
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 6

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yaitu kegiatan dan tindakan untuk mencegah terjadinya kerusakan kawasan mangrove dan keanegaragaman hayati oleh perbuatan manusia atau alam.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
- a. Penanaman mangrove;
- b. Penambahan sarana dan prasarana; dan
- c. Pelestarian burung blekok.
Bagian Kedua
Pelestarian
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 7

- ( 1) Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah kepedulian yang tinggi terhadap Pelestarian Keanekaragaman Hayati Kawasan Mangrove dan Satwa Blekok yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah.
- (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memlihara dan menjaga kelestarian kawasan mangrove dan satwa blekok dari gangguan dan pengrusakan oleh orang› orang/ Badan Hukum yang tidak bertanggungjawab.
Bagian Ketiga
Pemanfaatan
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 8

Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan dengan tidak merusak bentang alam dan mengubah fungsi ekosistem yang merupakan mata rantai yang sangat penting dalam memelihara keseimbangan biologi disuatu perairan sebagai pelestarian sumber daya ala:qi dan melibatkan peran serta masyarakat.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 9

Pemanfaatan sebagaiman~ dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari pemanfa~tan secara terbatas dan pemanfaatan secara khusus.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 10

- ( 1) Pemanfaatan secara terbatas se bagaimana dimaksud dalam pasal 9, meliputi:
- a. ekowisata;
- b. penelitian;
- c. pengamanan kawasan;
- d. perikanan;
- e. kegiatan lain yang kelautan yang tidak berhubungan bertentangan kelestarian kawasan mangrove. dengan dengan
- (2) Pengelolaan ekowisata sebagaiman.a dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, yang bersifat komersial wajib memberikan kontribusi langsung bagi pengelolaan kawasan mangrove.
- (3) Penetapan kawasan sebagaimana dalam mangrove secara khusus Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
\.."
Bagian Keempat
Pengelolaan
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 11

- ( 1) Dalam upaya pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati perlu disusun Rencana Pengelolaan Kawasan.
- (2) Rencana Pengelolaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terintegrasi antara kegiatan:. yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat maupun pihak ketiga.
- (3) Rencana Pengelolaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ,, c;iilakukan melalui sistem zonas1.
BAB IV - SISTEM ZONASI
Pasal 12

Sistem zonasi sebStgaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) mencakup:
- a. Zona Inti; dan
- b. Zona Pemanfaatan Terbatas.
BAB IV - SISTEM ZONASI
Pasal 13

- (1) Zona inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, digunakan untuk:
- a. Perlindungan mutlak kawasan mangrove dan habitat didalamnya khususnya Burung Blekok;
- b. Perlindungan ekosistem pesisir;
- c. Penelitian; dan/ atau
- d. Edukasi.
- (2) Zona Pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, digunakan untuk:
- a. Perlindungan kawasan mangrove dan habitat didalamnya khususnya Burung Blekok;
- b. Ekowisata;
- c. Penelitian dan pengembangan; dan/ atau
- d. Edukasi.
Dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati, masyarakat berhak untuk:
- a. memperoleh kenyamanan sebagai ekowisata dan edukasi di Zona Pemanfaatan Terbatas;
- b. mengetahui tentang rencana peruntukan kawasan, pemanfaatan kawasan dan informasi kawasan mangrove beserta habitat didalamnya;
- c. memberi informasi, saran serta pertimbangan dalam pengelolaan kawasan mangrove beserta habitat didalamnya;
- d. iku t serta berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan kawasan mangrove beserta habitat didalamnya.
BAB IV - SISTEM ZONASI
Pasal 15

Dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati, masyarakat berkewajiban untuk:
- a. memelihara fungsi kawasan mangrove beserta habitat didalamnya;
- b. ikut serta memelihara dan menjaga kawasan mangrove dari gangguan dan perusakan oleh orang-orang dan/ atau badan hukum yang tidak bertanggungjawab;
- c. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan mangrove beserta habitat didalamnyakepada publik;
- d. menjaga aset pengelolaan seperti papan tanda larangan/pengumuman, pos jaga dan aset lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah dalam mengamankan kawasan mangrove dari kegiatan penebangan liar, perubahan fungsi kawasan, perburuan satwa dan tanaman serta melakukan upaya-upaya pengamanan sekitar kawasan;
- f. membantu melakukan rehabilitasi kawasan mangrove beserta habitat didalamnya;
- g. menghijaukan lahan di kawasan pelestarian kawasan mangrove yang berada dalam wilayahnya.
BAB VI - LARANGAN
Pasal 16

Setiap orang dan/ atau Badan Hukum dilarang melakukan kegiatan :
- a. mengalih fungsikan/konversi kawasan mangrove tanpa ijin dari Bupati;
- b. menebang pohon di dalam kawasan mangrove;
- c. mengangkut dan/ atau memperdagangkan kayu yang berasal dari kawasan mangrove;
- d. melakukan kegiatan lain yang dapat merusak kelestarian kawasan mangrove beserta habitat didalamnya;
- e. merambah kawasan mangrove;
- f. membakar kawasan mangrove;
- g. mencemari kawasan mangrove baik dengan bahan organik mc:upun dengan bahan non organik;
- h. merusak sarana dan prasarana yang tersedia di kawasan mangrove;
1. mengeluarkan, berburu, membawa dan/ atau mengangkut satwa khususnya Burung Blekok dan tanaman yang berasal dari kawasan mangrove.
BAB VII - PENGAWASAN
Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap Peraturan Bupati ini, dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Bupati dapat membentuk Tim Pengawas terpadu yang terdiri atas Dinas Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu, Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perdagangan danPerindustrian dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Tim Pengawas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.