PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 38 Tahun 2016
Tentang STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD) KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2013-2018
Berlaku: 38 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD) KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2013- 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA,
- bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah - langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka menurunkan angka kemiskinan aengan mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar Warga Negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat; : a.
- bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan daerah perlu dilakukan langkah - langkah untuk menentukan isu-isu strategis, arah kebijakan dan strategi daerah; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Batu Bara tahun 20132018; c.
- Undang-Undang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); : 1 . Nomor 17 Tahun 2003 tentang
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2 .
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 3 . tentang
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); tentang Tahun 2005
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perundang-Undangan (Lembaran Negera Republik Indonedia Tahun 2011 nomor 82); Pembentukan Peraturan
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 xentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi
Menetapkan
Provinsi dan Kemiskinan Penanggulangan Kabupaten / Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Kemiskinan Provinsi dan Penanggulangan Kabupaten / Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Nomor 05 / Kep / Menko / Kesra / II / 2006, tentang Pedoman Umum dan Kelompok Kerja TKPK Pusat;
18. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 412.05 / 4225.K /2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 2018;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD) KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2013 - 2018. BUPATI TENTANG STRATEGI
BAB I
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2 .
- Bupati adalah Bupati Batu Bara. 3.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara. 4.
- Kecamatan adalah bagian Kecamatan dari Daerah Kabupaten / Kota. 5.
- Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten / Kota dalam wilayah kerja kecamatan. 6.
- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan Pemerintahan. 7. kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. mengurus urusan
- Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau 8 . sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan tidak terpenuhi hak-hak dasarnya mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang bermartabat. untuk
- Penduduk miskin adalah seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya. 9 .
10. Rumah Tangga Miskin adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan urnumnya tinggal bersama serta makan dari satu dapur yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya.
11. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
12. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiar. an yang dilakukan oleh, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan
- masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
13. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD, adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
18. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
19. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi yang selanjutnya disebut TKPK Provinsi, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi.
20. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat Daerah.
21. Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disebut TKPK Kecamatan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat Kecamatan.
22. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa / Kelurahan yang selanjutnya disebut TKPK Desa / Kelurahan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat Desa / Kelurahan.
BAB II - STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 2

SPKD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2005-2025.
BAB II - STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 3

SPKD menjadi salah satu acuan dalam penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD.
BAB III - MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT
Pasal 4

- (1) Maksud penyusunan SPKD ini adalah menguatkan kapasitas TKPKD Kabupaten Batu Bara dan penguatan peran masyarakat dalam penyusunan kebijakan.
- (2) Tujuan penyusunan SPKD adalah:
- a. meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, swasta dan komponen masyarakat sipil lainnya dalam merancang strategi yang baik untuk penanggulangan kemiskinan daerah.
- b. meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dan stakeholder penanggulangan kemiskinan daerah.
- (3) Manfaat penyusunan SPKD adalah:
- a. terbentuknya komitmen pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan di daerah.
- b. terbentuknya sinergitas lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan dalam strategi penanggulangan kemiskinan.
- c. menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD.
BAB IV - ASAS PENYUSUNAN
Pasal 5

Dokumen SPKD disusun berdasarkan asas keterbukaan dalam akses informasi dan partisipasi dengan melibatkan pemangku kepentingan serta tanggap terhadap perubahan sesuai dengan kondisi dalam masyarakat.
BAB V - SISTEMATIKA PENULISAN
Pasal 6

Dokumen SPKD terdiri dari :
BAB IX
Pasal 7

Dokumen SPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat.i ini.
BAB VI - PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN
Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan SPKD di daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD di daerah dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Utara selaku Penanggungjawab Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Sumatera Utara.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pemangkuan, supervisi dan tidak lanjut penyimnangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.
Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal i £ ottobe -r io\ b
Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal \ 0 ) 1oU»
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,
BE] -RAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR &lt; - \ V
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
RAHMAD SIRAIT, SH NIP. 19660707 198602 1 001
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATU BARA
:
38 TAHUN 2016
:
16 October zoiG
PEDOMAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD) KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2013 - 2018
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
STRATEGI
SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD)
KABUPATEN BATU BARA 2015-2018
| BAB I | PENDAHULUAN |
|----------|-------------------------------------------------|
| BAB II | KONDISI UMUM DAERAH |
| BAB III | DIAGNOSIS KEMISKINAN |
| BAB IV | KAJI ULANG KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN KOORDINASI |
| BAB V | PRIORITAS INTERVENSI KEBIJAKAN |
| BAB VI | ANALISIS APBD UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN |
| BAB VII | ISU STRATEGIS DAN RENCANA AKSI DAERAH |
| BAB VIII | SISTEM MONITORING DAN EVALUASI |
| BAB IX | PENUTUP |
BUPATI BATU BARA,