PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 07108 Tahun 2012
Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH KEUANGAN KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN UNTUK KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI PENINGKATAN PRASARANA USAHA EKONOMI PERDESAAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Berlaku: 19 November 2012
N/A
Preamble

Mengingat :
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 07108 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH KEUANGAN KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN UNTUK KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI PENINGKATAN PRASARANA USAHA EKONOMI PERDESAAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
Menimbang : a.
- bahwa dalam rangka mempercepat proses pembangunan desa melalui pembangunan pertanian, maka perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan saluran air yang memadai di daerah pertanian, untuk mendukung kegiatan tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan hibah keuangan kepada kelompok tani/kelompok masyarakat ;
- b. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pemberian hibah keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membuat pedoman pelaksanaan hibah keuangan kepada organisasi kemasyarakatan untuk kegiatan peningkatan prasarana usaha ekonomi perdesaan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang pedoman pelaksanaan hibah keuangan kepada organisasi kemasyarakatan untuk kegiatan fasilitasi dan koordinasi peningkatan prasarana usaha ekonomi perdesaan di Provinsi Kalimantan Selatan ;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13) ;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5 ) ;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1) ;
24. Peraturan Gubernur Nomor 049 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 49) ;
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29) ;
MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH KEUANGAN KEPADA KELOMPOK TANI/ KELOMPOK MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI PENINGKATAN PRASARANA USAHA EKONOMI PERDESAAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3

Hibah keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :
- a. meningkatkan prasarana pedesaan sebagai wujud pembangunan desa ;
- b. meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial ekonomi ;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pelaksanaan pembangunan prasarana pedesaan ; dan
- d. meningkatkan prasarana dan sarana dasar bagi peningkatan pengembangan ekonomi masyarakat desa.
BAB III - KRITERIA DAN SYARAT
Pasal 4

Kriteria penerima hibah kegiatan pembangunan peningkatan prasarana usaha ekonomi perdesaan adalah berupa pembuatan/perbaikan :
- a. jalan usaha tani untuk produksi pertanian ;
- b. jalan usaha ekonomi perdesaan untuk pemasaran hasil pertanian ;
- c. jembatan kayu/titian ;
- d. gorong-gorong jalan ; dan/atau
- e. siring jalan/saluran air.
BAB III - KRITERIA DAN SYARAT
Pasal 5

- (1) Pemberian hibah bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.
- (2) Pemberian hibah keuangan kepada organisasi kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan penerima hibah.
BAB III - KRITERIA DAN SYARAT
Pasal 6

Kriteria Organisasi Kemasyarakatan yang dapat menerima hibah adalah harus memiliki kepengurusan yang jelas dengan struktur paling sedikit terdiri atas :
- a. ketua ;
- b. sekretaris ; dan
- c. bendahara.
BAB III - KRITERIA DAN SYARAT
Pasal 7

Organisasi Kemasyarakatan yang ingin mendapatkan hibah keuangan untuk kegiatan pembangunan prasarana usaha ekonomi perdesaan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. membuat rencana kegiatan pembangunan dengan syarat :
1. pelaksanaan pembangunan tidak bercampur dengan kegiatan lain di daerah yang sama di kabupaten yang bersangkutan ;
2. mempunyai manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat pedesaan ;
3. kegiatan pembangunan merupakan pembangunan baru atau rehabilitasi;
4. kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 disyaratkan adanya batas fisik yang jelas dengan bangunan asal ; dan
5. lokasi pembangunan berada
6. . di kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. membuat perkiraan biaya pembangunan yang mengacu pada harga yang berlaku pada pasar setempat yang perhitungannya dilakukan oleh tukang setempat ; dan
- c. membuka nomor rekening pada Bank Pembangunan Daerah ( BPD ) yang berada di masing-masing Daerah untuk menyalurkan bantuan yang akan diperoleh.
BAB IV - PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN
Pasal 11

- (1) Organisasi Kemasyarakatan penerima bantuan wajib membuat laporan keuangan/pembukuan tentang penggunaan dana bantuan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketahui oleh kepala Desa dan ditembuskan kepada camat setempat serta diketahui kepala Dinas teknis terkait .
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam 2 (dua) tahap yaitu :
- a. pada saat pekerjaan fisik selesai 50 % (lima puluh persen) ; dan
- b. pada saat pekerjaan fisik selesai 100 % (seratus persen).
- (4) Format laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB VI - PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN ANGGARAN HIBAH BERUPA UANG
Pasal 13

Pelaksana anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD).
BAB VI - PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN ANGGARAN HIBAH BERUPA UANG
Pasal 14

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima hibah .
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
- a. pemberi dan penerima hibah ;
- b. tujuan pemberian hibah ;
- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima ;
- d. hak dan kewajiban ;
- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah ; dan
- f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Gubernur dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
BAB VI - PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN ANGGARAN HIBAH BERUPA UANG
Pasal 15

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dan pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatangan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
BAB VIII
Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 19 November 201221
Januari 2010
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 19 November 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd
MUHAMMAD ARSYADI
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 71
LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 071 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH KEUANGAN KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN UNTUK KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI PENINGKATAN PRASARANA USAHA EKONOMI PERDESAAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Januari 2010
LAPORAN PELAKSANAAN
HIBAH KEUANGAN KEPADA KELOMPOK TANI/KELOMPOK MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI PENINGKATAN PRASARANA USAHA EKONOMI PERDESAAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Nama Organisasi
: ________________
Desa
: ________________
Kecamatan
: ________________
Kabupaten/Kota
: ________________
Bulan
: ________________
Laporan Ke
: I ( 50 % ) / II ( 100 % )
Kelompok Tani / Pemohon Bantuan
Ketua
: ________________
Sekretaris
: ________________
Bendahara
: ________________
Seksi - seksi
: ________________
Anggota
: ________________
Penyususnan usulan atau proposal kegiatan
1. Pembangunan Sarana/Prasarana
Jenis yang akan dibangun
: ________________
Jumlah biaya yang dialokasikan:Rp...
2. Stimulan Kegiatan P2UEP
Jenis kegiatan
: ________________
Jumlah biaya yang dialokasikan:Rp...
3. Operasional dan Administrasi
Jumlah biaya yang dialokasikan :Rp...
Nomor Rekening Bantuan Keuangan P2UEP
Pada Bank
: ________________
Atas Nama
: ________________
Pembukuan Kas
: Ada/Tidak ada Lengkap/Tidak
Bukti pengeluaran
: Ada/Tidak ada Lengkap/Tidak
Dropping Dana Bantuan
Tanggal
: ________________
Jumlah
: Rp. ...
Pemanfaatan Dana Kegiatan Fisik
Jumlah dana yang telah dipergunakan:Rp...
Saldo saat laporan ini dibuat
:Rp...
Pemanfaatan Dana Kegiatan Operasional dan Administrasi
Jumlah dana yang telah dipergunakan :Rp...
Saldo saat laporan ini dibuat
: Rp...
Persentase Realisasi Kegiatan saat ini
Realisasi kegiatan fisik
: ________________ %
Realisasi kegiatan ekonomi produktif : ________________ %
Realisasi penggunaan dana operasional &amp; administrasi : ________________ %
Masalah - masalah yang di hadapi :
...
...
...
...
...
Langkah - langkah pemecahan masalah :
...
...
...
...
...
... ...
Ketua Kelompok Tani/Pemohon Hibah
(... )
Mengetahui :
Kepala Desa
Kepala Dinas. ...
...
Kabupaten...
( ... )
Tembusan :
1. Camat ... (setempat)
Catatan :
Lampirkan lembar laporan ini dengan dokumen ( Tekstual/daftar/gambar/foto ) yang di pandang perlu sebagai pendukung.
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN