PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 9 Tahun 2014
Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI TERMINAL
Berlaku: 25 Maret 2104
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
•
I
I
.
•
!
,fl',.
WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINS! KALIMANTAN BARAT PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI TERMINAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SINGKAWANG,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (6), . Pasal 39 ayat (4), Pasal 42 ayat (8) dan Pasal 45 ayat (7), Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Terminal.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa ~ali diubah terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara· Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirribangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik -' --· -~---Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara. RepubUk Jn,cJ.op,e~ia. Nc;&gt;mor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan AI1gklltan Jalari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Iridoriesia Tahuri 2009 Norifor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Noriior 82, Tambahaii Leriibarari Negara Repiiblik Indonesia Nomor 5234);
7. Pera.tµn1n Pemerintah Nomor 58 Ta.hl.ln 2005 t&lt;,!ntcing Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembarari Negara Repiiblik Indonesia Norrior 4578); ·
8. ---8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang l?&lt;:!mPa.gian Un:rnan Pem&lt;:!rintcihtin AntMa Pemerint;;th; Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota · (Lembarail Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara M -" , \_\_ Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungiitan . Pajak Daerah dari Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Merietapkan
Indonesia Nomor 5161);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahuri 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok› pokok Pengelolaan Keuangan Paerah (Lembaran Di:terah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawarig Norn.or 11);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pemberifukaii . dan sustiiiaii Orgaiiisasi Peraiigkat Daerah di Lin~kun~an Pemerintah Kota Singkawan$ (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
14. Perati.iran Daerah N om or 2 Tahuri 2013 teritari.g Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Singkawflllg Tahun 2013 N&lt;;&gt;mor 2, T~bahan Lembarwi Daerah Kota Singkawailg Nomor 33);
6. 15 .. Peraturan Walikota Noinor 7 Tahul1 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan . Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang (Berita Paerah Kota Sing~awang TaJ111n 2009 Nornor 7);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI TERMINAL.
BABI KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. 4, Pina$ Tekni.$ ~dill~h Pil1~$ Perhµb.µp.gan, Ke&gt;mµ11ika$i clan J11fo:rm:::i.tik~ Kota Singkawang.
5. Kepala Dinas Teknis adalah Kepala Dirias Per.huoungan; J{omunikasi · dap Informatika Kota Singkawang.
6. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan . keberangkatan, menaikan dan. rifonurilrikan orang dail/ atau bararig, serta .perpiridahail riioda arigktltari.
7. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan kendaraan yang digerakan oleh peralataii tekriis yang berada pada keridaraan itu.
8. Kendaraan Angktltan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakaii urifuk dipefguriakari oleh tiriium derigan dipurigut bayarari.
9. Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak banyrumya 17 (tiijuh bdas) sampru deiigan 25 (dua puhih lima) atau lebih dari 26 (dua puluh enam) tempat duduk tanpa perlengkapan ba&amp;asi.
10. Mobil Penumparig adalah setiap kendaraari befri:iofor yarig dilerigkapi sebanyakbanyaknya 1 s/d 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk . pengemtidi.
11. --· --· . ,\_ ---. ---11. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 dengan µkuran d;:in · jar~ @tar tempa,t d11duk n9:rm~.l tidak t~rrm1$u}{ tempa,t duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4- 6,5 meter.
12. 12; Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasita$ 17 s/ d 28 dengan uktlran dan jarak antar tempat duduk normal; tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan parijang keridaraah lebih dari 6,5 meter sampai dengan 9 meter.
13. Bus Besar adalah · kendaraan berinotot dengan kapasitas Iebih dari 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
14. Mobil Barang/ Pick Up adalah kendaraan bermotor selain yang dimaksud pada angka 8, angka 9, angka 1 O, angka 11, angka 12 dan angka 13.
15. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan fasilitas utama dan fasilitas periunjarig dilingkilngari l{erja teririirial yang dirriliki dan a.ta.ii dikdola oleh pemerintah daerah dan/atau pelayanan pemberian izin penempatan Ruko/ Kios / Los di lingkungan kerja terminal kepada orang pribadi atau badan.
16. 2i. Wajib Retrlbusi adalah suatujangka waktu tertentuyang merupakan batas wqktµ bagi Wajil;&gt; R~tribµsi untuk m~mCU1fa,a,tkCU1 ja,sa, cia,ri Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
22. Sµrn.t S&lt;!ton1n R~tribu~i :OaerM; yang sela,.njµP:iya,. cii~ingkat SSRD., a,.c::laja,.h. bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunkan formulir a.tau telah dilakukan derigan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaranyang ditunjuk oleh Walikota.
23. Surat Keteta.pan Retribtisi Da.erah yang selanjutnya. disingka.t SKRD ada.Iah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah retribusi terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB~ adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian .kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besamya retribusi yang teiutahg sampai kegiatari periagihah retiibusi kepada wajib retiibusi serta pengawasan penyetorannya.
BAB II - OBJEK RETRIBUSI . --
Pasal 2

- ( 1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal.
- (2) Objek Retribusi sebaga.i:tnaha. dimakstid pa.da a.ya.t (1), ineliputi:
- a. Pelayanan penyediaan tempat parkir unruk kendaraan penumpang dan bis Uiriuin, yang terdiri dafi i
- I. Mobil bus antar negara;
2. Mobil Bus antar kota antar provinsi (AKAP);
3. Mobil Bus/ penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP);
4. Mobil Angkutan perc:lesa.an;
- --5. Mobil Angkutan Kota. \_
- b. Pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan pribadi, yang terdiri dari :
1. Kendaraan bermotor roda dua/ roda tiga;
2. Kei1.daraan berniotor roda einpat;
3. Kendaraan bermotor roda enam atau lebih;
- c. Pelayanan tempat kegiatan usaha berupa Kios;
- d. Fasilitas lainnya di lirigkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, berupa:
1. Tanah di wilayah terminal;
- -·------2. Penyediaan Sarana kebersihan : Mandi/BAB dan Buang air kecil.
BAB III - TATJ\ CARA P~MlJNGLYPH(cmap:df00)lJTAN RITTRJ:J:3USI
Pasal 3

- ( 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD a tau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis.
- (3) Bentuk karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 4

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Terminal, minimal 40% (empat puluh persen) dimanfaatkan untuk biaya operasional peningkatan pelayanan pepyelenggaraan tem:iin~!
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANO-AN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 5

- -··-.. .. (1) Walikota berdasarkan permohonan tertulis dari wajib retribusi ·dapat memberik~n keri.nganan, pe:ngunu:ig~ 11tau peml:&gt;eba~a:n :retiibusi.
- (2) Syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembel:&gt;asan retribusi adalah sebagai berikut:
- a. wajib retribusi menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Teknis selambat-lambatnya · 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya SKRD;
- b. walikota melalui Dinas Teknis dalamjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, harus memberikan kepiittisan atas periiiohonan yang diajiikan;
- c. keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat heriipa riieneriina a.tau riienola.K;
- d. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lewat dari tida.K nieriiberi kepiifusari, ma.Ka perriiohorian tersebiit dianggap dikabulkan.
BAB VI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 6

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana --dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
3. a .. wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada --Walikota melalui Kepala Dinas Teknis dengan menyebutkan sekurangkurangnya sebagai berikut;
1. nama dan alamat wajib retribusi;
2. besarnya kelebihan pembayaran•retribusi; dan
3. alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. . Kepaj.a Din~s Teknis memerintahkan kepacia K~paj.~ Biciang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penelitian dan/ atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi;
- c. berdasarkan laporan hasil . penelitian dan/ atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Bidang yang rrieriangarti retribusi sesuru tugas pokok dan fungsi menganalisa dan ----mempertimbangkan permohonan dapat diterima atau ditolak;
- d. berdasarkan pertimbangan Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai tugas- pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Oinas Teknis dapat menerbitkan SKRDLB,
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos belanja tidak langsung · belanja tak terduga.
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
BAB VI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 7

- ( 1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaiuwarsa.ciapat dihapuskan.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada -·---· ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi~ sebagai dasar menenm~an besamya Ret:ribusi yang tidak dapat ditagib lagi.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi inertgenai kedaluwatsa penagihart Retribusi oleh Wa1ikota.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap akhi:f ta.hi.In takWiin Walikota irieiribtiat daftaf penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib . . Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sesuai · dengan ketentuan peraturan perundang› undangan yang berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Telgl!f?.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang riierigetahuinya, · riiemerintahkan periguridangan Pera.tu.ran W alikota ini dengan penempatannya dalain Berita baerah Kota Singkawang.
Diteta.pkan di Singkawang pada tanggal 25 Maret 2104
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd
AWANGISHAK
Diundangkan di Singkawang pada UU1ggal 2Q Maret 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd
SYECH BANDAR BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 9
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN Pembina NIP~ 19681016 199803 1 004 YASMALIZAR\_SH
- (5) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan yang berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Teknis.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
'•
Agar setiap orang mengetahuinya, rriemerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 25 Maret 2104 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd
AWANGISHAK
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 25 ·Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd
SYECH BANDAR BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 9
LAMPI RAN PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NO MOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI TERMINAL
A. Bentuk dan Isi karcis Mobil Angkutan Kota (Angkot)
~
~
r-;;
-i
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 ~1
RETRIBUSI JASA USAHA
Perda Kata Singkawang Nomor : 2 Tahun 2013
ANGKUTAN KOTA
KB: ________________ .
Rp. 1.000,-( Seribu Rupiah)
Tanggal
Jam
Berlaku untuk satu kali masuk/keluar Terminal
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
~~
~
-
I
RETRIBUSI JASA VSAHA
-
Perda Kata Singkawang Nomor: 2 Tahun 2013
ANGKUTAN KOTA
KB: ________________ .
Rp. 1.000,-( Seribu Rupiah )
Tanggal
Jam
Berlaku untuk satu kali masuk/keluar Terminal
Nomor Seri : 000001
Nomor Serl : 000001
B. Bentuk dan Isi karcis Mobil Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ~ . RETRIBUSI JASA USAHA
Perda Kota Singkawang Nomor: 2 Tahun 2013
ANGKUTAN AKDP
KB: ________________ ..
Rp. 1.500,-( Seribu Lima Ratus Rupiah)
Tanggal
Jam
Berlaku untuk satu kali masuk/keluar Terminal
Nomor Seri : 000001
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ~ RETRIBUSI JASA USAHA
Perda Kota Singkawang Nomor: 2 Tahun 2013
ANGKUTAN AKDP
KB: ________________ .
Rp. 1.500,-( Seribu Lima Ratus Rupiah )
Tanggal
Jam
Berlaku untuk satu kali masuk/keluar Terminal
Nomor Seri : 000001
!
I
I
C. Bentuk dan Isi karcis Mobil An tar Kota Antar Provinsi (AKAP)
I
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
·~
RETRIBUSI JASA USAHA
Perda Kota Singkawang Nomor: 2 Tahun 2013
BUS AKAP
KB: ________________ .
Rp. 4.000,-( Empat Ribu Rupiah )
Tanggal
Jam
Berlaku untuk satu kali masuk/keluarTerminal
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RETRIBUSI JASA USAHA
Perda Kota Singkawang Nomor: 2 Tahun 2013
BUSAKAP
KB: ________________•
Rp. 4.000,-( Empat Ribu Rupiah)
Tanggal
Jam
Berlaku untuk satu kali masuk/keluar Terminal
Nomor Seri : 000001
D. Bentuk dan lsi karcis Mobil Bus Antar Negara
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
I
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RETRIBUSI JASA USAHA
Perda Kota Singkawang Nomor: 2 Tahun 2013
BUS ANTAR NEGARA
KB•: ________________ .
Rp. 20.000,(Dua Pu/uh Ribu Rupiah )
Tanggal
Jam
Berlaku untuk satu kali masuk/keluar Terminal
Nomor Seri : 000001
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RETRIBUSI JASA USAHA
Perda Kota Singkawang Nomor: 2 Tahun 2013
BUS ANTAR NEGARA
KB: ________________ .
Rp. 20.000,(Dua Pu/uh Ribu Rupiah )
Tanggal
Jam
Berlaku untuk satu kali masuk/keluar Terminal
Nomor Seri : 000001
Nomor Seri : 000001
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd
AWANGISHAK
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALABAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
I
I
I
I