PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 8 Tahun 2014
Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Berlaku: 25 Maret 2104
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINS! KALIMANTAN BARAT PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SINGKAWANG,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (6), Pasal 28 ayat (4), Pasal 31 ayat (9), Pasal 34 ayat (7) dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan W alikota ten tang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin · Trayek;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor . 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Uridang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Perrierinta.han Daerah (Lembaran Negara Re:Piiblik Indonesia Tahun 2004 Nomor i26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran . ----Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. 5; Undctng-Undang J'fomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.huh 2009 Noinor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Noillor 82, Tambahan Leillbarari Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repuolil{ Indonesia Noriior 3527);
8. ---·-· --. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan K~-qangan Daerah (Lemba,ran Nega,ra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang ---· --Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pernerintaban Paerah Propinsi d~ Pemerintahan :Oaerab Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lenibaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatn Insentif Perriurigiitai:i Pajak Daerah dari Retrihusi . Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nonior KM. 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok› pokok Pengelolaan K(!µangan Daer&amp;h (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor · 2, Tambahan Leinbaran Daerah Kota Singkawang Noinor 11);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Norrior 5);
14. Peraturari Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Periibe:i:ittiKari dan sustinari Orga:i:iisasi Pera:i:igkat Daerah di Lin~kungan Pemerintah Kota Sin~kawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Nonior 3 · Tahun 2013 ten ta.rig Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah kota Singkawang Taht1n 2013 N&lt;;&gt;mor 3, Tfl.Illbahan Lemba.r~ Daerah Kota Singkawang Nomor 34);
16. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2009 tent:ahg Tugas Pokok, Fungsi dan Tata . Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kota Singkawang (Berita Daer@ Kota Sing@wang Tahun, 2009 Nomor 7); .
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK.
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Sin~kawang.
2. Pemeriiitah Daefa.Ii adruali WaliKota dari perarigkat daera.Ii sebagai penyeleng$ara Pemerintah baerah.
3. Walikota adruah W8.lik6t8. Sirigkawang.
4. Dinas Teknis adalah Dirias Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.
5. Kepala Dmas Teknis adalah Kepala Dirias Perhubungan, Korrilinikasi dati Informatika Kota Smgkawang.
6. Kenda.ta.an Bei.niotor adalah kendaraan keridaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
10. Keridafaan Arigklitari Urililin adalah setiap keridaraari befrilotor yarig disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
11. Bus adalah setiap keiidaraan bermotor yaiig dileiigkapi sebaiiyak banyaknya 17 (tujuh belas) sampai den~an 25 (dua puluh lima) atau lebih dari 26 (dua puluh enam) tempat duduk tanpa perlengkapan bagasi.
9. i2. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak banyaknya 1 s/d 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
13. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4-6,5 meter.
14. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 17 s/d 28 dertgan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal; tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 meter· sampai dengan 9 meter.
15. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 --. -----dengan ukliran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat dl.ldu~ pen.geml1di dengan p~jang ~en.dar,aan lebfh d,ari. 9 meter,
13. 16.Angkutan · Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/ atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umtim, antar jemput l{ruyawari, pemiikiman dari sitiipiil yang berbeda.
14. 17 .Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk meriyediakan pelayanari 8.ngkiitari penumpang iiniuni pada siiatii ataii beberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh Pemerintah Daerah qihlksan~El.11 sei?µaj. dengEl.11 kew~nEl.llgEl.11 masing-ma,sing Da,~rah.
15. ----18.Izin Insidentil adalah izin yang dapat diberikari kepada perusahaan angk:utan yang telah rnemiliki. izln Tn1.yek µntuk mempe:rgµn~~I1 kendaraan bermotor yang telah memiliki Izin Trayek atau kendaraan cadartgartnya rnenyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki.
19. Wajib Retribusi adalah suatujangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi lintuk rnernanfaatkari jasa dari Pernerihtah Daerah yang bersangkutan.
20. Surat Setorari Retribusi Daerah, yang selanjutiJ.ya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunkan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah retribusi terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihari pembayarari retribusi kaieiia juriilah kfedit retrlbiisi lebih besar daripada retribusi yan~ terutan$ atau seharusnya tidak terutan~.
23. Periiiiiigutail adalah siiafu rangkaian kegiafu.ri riitilfil dan perighirilpiirian data objek dan subjek retribusi, penentuan besarn;va retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
BAB II
Pasal 2

- ( 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD a tau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan w ruikota ini.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi adalah sebagai berikut :
- a. pembayaran retribusi dilakukari secara tunai dan lunas kepada . petugas pemungut.
- b. petugas pemungut selanjutnya menyetorkan seluruh hasil pugutan retribusi secara briltto ke Beridahara perieriina pada Diiias TekriiS.
- c. bendahara penerima dalam waktu 1 x 24 jam harus segera meriyetorkan hasil tetribtisi ke Kas Daerah derigan, riieriggu:riakari SSRD.
BAB III - PEMANFAATAN
Pasal 3

Pem@f;;iat8.Il cia.ri penerima@ Retribu~i IziA T:r~y~J{, mfilimaj 40% (em.p~t puluh persen) dimanfaatkan untuk biaya operasional peningkatan pelayanan angkutan umum.
BAB IV - SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN PAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Walikota berdasarkan permohonan tertulis dari wajib retribusi dapat memberikan keringanan; pengurangan atau pembebasan retribusi.
- (2) Syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut:
- a. wajib Retribusi menyampaikan surat permohonan . secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas · Teknis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya SKRD;
- b. walikota melalui Dinas Teknis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, harus memberikan kepiitiisan atas perm6h6nari yang diajtikan;
- c. keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat·berupa menerima atau menolak;
- d. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lewat dan tidak memberi keputusan, inaka permohonan tersebut dianggap dikabiilkan.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
BAB IV - SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN PAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 5

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas Teknis dengan menyebutkan sekurang› kurangnya sebagai berikut:
1. nama dan • alamat wajib retribusi;
2. besarnya kelebihan pembayaran retribusi;
3. a.1a.san-ruasan yang dapat diperlanggurigjawabkari.
- b. Kepala Dinas Teknis memerintahkan kepada Kepala Bidang yang nienarigarii retribiisi sesuai fugas poKok dan fiirigsi unfuk riielrurukan· penelitian dan/ atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi;
- c. berdasarkan laporan hasil penelitian dan/ atau pemeriksaan ~ -~ --sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Bidang yang menangani r&lt;!triPlJ§i §&lt;!~µru tµg~~ pok9k gan f1.mg~i rn~ng~aji§g d@ 1 mempertimbangkan permohonan dapat diterima atau ditolak;
9. d; berdasarkan · perti:tribanga11, Kep~Ja J.3idarig ygng n.:ienangani retri1Jµsi sesuai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas TekiliS dapat merterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggarkan melalui Ariggatan Pertdapatari dari Belarija Daerah pada pos belarija tidak larigsurtg belanja tak terduga.
BAB VI - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBl;lSI YANG- KEDALUW ARSA
Pasal 6

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk› melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada --ayat (1) harus \_dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dihapuskan. setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi riiengeriiii kedaluwarsa penagihan Retribtisi oleh w alikota.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap iikhif tahun takwim w alikota iri.embuat drutaf penghapusan piutang untuk setiap Jenis Retribusi yan~ berisi Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sesuai dengan. ketentuan peraturan perundang› undangan yang berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diattir dalam Peraturan ini sepaiijaiig niengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan· kepala binas Teknis.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

P&lt;;raturan Walikota ini m-µl~ berl?kµ pacia, 4ulgga,l cii-µndangk?ll.
--Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan WaJiko4t ini depga,n p~nempata,rinya dal~ aenta, Pa~rah K:ota Smgkaw@g.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 25 Maret 2104 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANGISHAK
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 25 Maret 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd
SYECH BANDAR BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 8
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK
BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH BERUPA KARCIS RETRIBUSI IZIN TRAYEK
A
B tuk SKRD I . T k en Zlil raye
~
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
SKRD (Surat Keteta~an Retribusi oaerah
DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMINFO
JI. Kridasana No.7 Singkawang
Nama
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Alam at
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Trayek
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TEMPAT DUDUK SEAT
JENIS KENDARAAN
8 orang D
MOBIL PENUMPANG D
9 s/d 16 orang D
BUSKECIL D
17 s/d 28 orang D
BUSSEDANG D
Lebih dari 28 Orang D
BUSBESAR D
ANGKUTAN KHUSUS D
No. Seri : No. OOOxxx
TARIF RETRIBUSI
Rp. 25.000.- D
Rp. 30.000,- D
Rp. 35.000,- D
Rp. 50.000,- D
Rp. 150.000,- D
B. Bentuk SKRD Izin Insidentil tiJ PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Dae rah)
No. Seri :
No. OOOxxx
DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMINFO
JI. Kridasana No.7 Singkawang
.•
Nama
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Alamat
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Travek
...
TEMPAT DUDUK SEAT
JENIS KENDARAAN
TARIF RETRIBUSI
8 orang D
MOBIL PENUMPANG D
Rp.10.000,•
D
9 s/d 16 orang D
BUSKECIL D
Rp.12.500,- D
17 s/d 28 orang D
BUSSEDANG D
Rp.15.000,•
D
Lebih dari 28 Orang D
BUSBESAR D
Rp. 17.500,• D
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd
AWANGISHAK
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN