PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 36 Tahun 2014
Tentang PENETAPAN KAWASAN STRATE GIS CEPAT TUMBUH DI KOTA BITUNG
Berlaku: 36 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN STRATE GIS CEPAT TUMBUH DI KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG •
a.
bahwa dalarn rangka mendorong percepatan pengembangan k � wasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi· kesenjangan pembangunan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan daerah tertinggal dan perbatasan perlu dilakukan upaya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh didaerah;
- b. bahwa dalam upaya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif produk unggulan daerah dan daya tarik kawasan di pasar domestik dan internasional serta langkah yang terpadu, komprehensif dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah, menyebutkan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kota Bitung;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat JI Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia· Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
•
•
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. 9 · Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 ten tang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
•
•
Menetapkan:
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 ten tang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendaliap dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 32);
MEMUTUSKAN
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH DI KOTA BITUNG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Daerah adalah Kota Bitung.
3. Walikota dan Wakil Walikota adalah Walikota dan Wakil Walikota Bitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bi tung.
5. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya.
6. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
7. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
•
•
8. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk rnenentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Daerah Tertinggal adalah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah Iain dalam skala nasional.
3. l 0. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Kawasan strategis adalah wilayah yang . penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan kearnanan negara, ekonoml, sosial, budaya dan lingkungan.
12. Kawasan strategis cepat tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitamya.
13. Pusat pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kegiatan ekonomi yang sudah berkembang dan berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan, jasa dan industri pengolahan, sehingga berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dan daerah tertinggal disekitamya.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang yang dijabarkan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah kota.
15. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disebut dengan RTR Kawasan Strategis Kota adalah rencana tata ruang yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat pen ting dalam lingkup Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/ a tau lingkungan.
16. Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah rencana rinci yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
BAB II - PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN
Pasal 2

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :
1. Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi;
2. Kepastian hukum tentang jaminan keamanan investasi, kemudahan dan transparansi pengelolaan perizinan usaha melalui pelayanan satu pintu,
•
•
keharmonisan hubungan investor dengan tenaga kerja, dan keadilan di antara pelaku usaha di hulu dengan di hilir;
3. Keterpaduan program dan kegiatan instansi sektoral di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan kegiatan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
4. Peningkatan keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antara pelaku usaha skala besar, dengan usaha mikro, kecil, dan menengah {UMKM) melalui pemberdayaan masyarakat UMKM;
5. Pengutamaan keterkaitan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha dan antar kawasan, seperti mengupayakan keterkaitan pengembangan pusat pertumbuhan dengan sentra produksi di kawasan sekitarnya;
6. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
7. Pengutamaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan dayaguna dan hasilguna industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal dengan tujuan ekspor dalam bentuk barang jadi .
BAB II - PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN
Pasal 3

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh bertujuan :
1. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan;
3. Mendorong peningkatan kerjasama pembangunan antarwilayah secara fungsional, dan antardaerah yang relatif sudah berkembang dengan daerah tertinggal disekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi;
4. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerah kota bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan; dan
5. menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah.
BAB Ill - PEMILIHAN DAN PENETAPAN KAWASAN
Pasal 4

Suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting dalam Iingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, dapat ditetapkan untuk dikembangkan menjadi kawasan strategis cepat tumbuh daerah.
..
•
•
Kawasan strategis cepat tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dipilih, apabila memenuhi kriteria adanya:
- a. Komitmen politik Walikota dan DPRD untuk melaksanakan pengembangan kawasan secara berkelanjutan;
- b. Potensi yang besar ditinjau dari dukungan ketersediaan sumberdaya alam yang meliputi sektor dan produk-produk unggulan yang dapat diperbaharui, kesesuaian lahan, dan ketersediaan pencadangan lahan bagi pengembangan investasi, khususnya dalarn mendorong industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal sebagai potensi penggerak pengembangan perekonornian kawasan secara berkelanjutan;
- c. Potensi infrastruktur atau prasarana dasar yang relatif memadai seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, bahan bakar, dan telekomunikasi, serta sarana penunjang, seperti alat angkutan/transportasi, gudang, pendingin (coldstorage), peralatan pengolahan dan distribusi, sesuai kebutuhan pengembangan bisnis sektor dan produk unggulan di kawasan;
- d. Keterkaitan pengelolaan pembangunan antarpusat pertumbuhan, dan pusat pertumbuhan dengan daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi;
- e. Kelembagaan pengelolaan kawasan, serta pengelolaan bisnis sektor dan produk unggulan kawasan, yang didukung dengan sistem dan mekanisme pengelolaan pembangunan tahunan secara hirakhis fungsional mulai dari tingkat pusat, tingkat prcvinsi, dan kabupaten/kota; dan
- f. Dukungan tenaga kerja terampil dan terdidik dalam mengelola bisnis sektor dan produk unggulan kawasan.
BAB Ill - PEMILIHAN DAN PENETAPAN KAWASAN
Pasal 6

- ( 1) Pemilihan dan penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah berdasarkan pada:
- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kota;
- b. hasil studi kelayakan lokasi; dan
- c. kebijakan pengembangan kawasan daerah yang meliputi Rencana lnduk, Rencana Pengusahaan, dan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan.
- (2) Pemilihan dan penetapan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilakukan melalui proses koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi kebijakan antar susunan pemerintahan.
- (3) Penetapan lokasi dan Rencana lnduk pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipublikasikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dan dunia usaha secara transparan.
•
•
- (II Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di perundang-undangan. daerah ditetapkan sesuai dengan
- (2) = � netapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah sebagaimana irnaksun pada ayat (I), d1sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri d tembusan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen ter::tn
BAB Ill - PEMILIHAN DAN PENETAPAN KAWASAN
Pasal 8

Penetapan lokasi Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kota Bitun � ah: g
- Kawasan Strategis Kota dari Sudut Kepentingan Ekonomi: 1.
- a. Kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa Pusat Kota.
Kawasan ini terletak di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa dan di Kelurahan Pateten Satu, Kelurahan Pateten Dua dan sekitarnya di Kecamatan Aertembaga. Kawasan ini merupakan pusat perdagangan campuran, baik eceran maupun grosir yang melayani daerah pengaruhnya di mana akses keluar daerah seperti ke Maluku Utara, Maluku, Papua, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kabupaten Sangihe, Kabupaten Talaud dan Kabupaten Sitaro dapat dengan mudah dilakukan.
- b. Kawasan Perdagangan dan Jasa Girian. kawasan perdagangan campuran pada tingkat eceran yang melayani Kota Bitung
Kawasan ini terletak Kecamatan Girian dan merupakan bagian tengah dan jalur Girian-Batuputih.
- c. Kawasan Perdagangan dan Jasa Sagerat.
Kawasan ini terletak di Kelurahan Sagerat Weru Satu, Kecamatan Matuari dan sekitarnya dengan kegiatan utama sebagai pasar induk dan terminal kayu.
Kawasan Perdagangan Jasa di koridor Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari-Kecamatan Girian.
Kawasan Jasa dan Perkantoran Koridor Jalan Sam Ratulangi yang merupakan kawasan strategis kegiatan jasa dan perkantoran swasta.
- d. Kawasan lndustri Tanjung Merah.
2. Kawasan Strategis Kota dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya
Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya berupa lokasi di mana terdapat beberapa peninggalan bersejarah yang perlu dilindungi, yaitu: Benteng Resort di Kecamatan Ranowulu, Japan Monument di Kecamatan Matuari dan Kecamatan Aertembaga, dan Kelenteng Seng Bo Kiong di Kecamatan Madidir.
- 2.
•
•
3. Kawasan Strategis Kata dari sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup:
- a. Kawasan Hutan Lindung Gunung Wiau, Hutan Lindung Gunung Klabat, dan Hulan Lindung Pulau Lembeh.
- b. Taman Wisata Alam Batu Angus dan Taman Wisata Alam Batu Putih.
- c. Daerah tangkapan Air Sungai (Sub DAS) Girian.
4. Kawasan Strategis Kata dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan Pangkalan Angkatan Laut di Kecamatan Maesa.
BAB Ill - PEMILIHAN DAN PENETAPAN KAWASAN
Pasal 9

- (1) Walikata melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan di wilayahnya.
- (2) Walikata menugaskan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kata Bitung untuk melakukan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan .
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaparkan aleh Walikata kepada Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
BAB Ill - PEMILIHAN DAN PENETAPAN KAWASAN
Pasal 10

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi bahan pembinaan dan pengawasan aleh penyelenggara pemerintahan sesuai dengan kcwenangannya.
BAB IV - PENDANAAN
Pasal 11

Pendanaan pembinaan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di tingkat Kata bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kata Bi tung.
BAB IV - PENDANAAN
Pasal 12

Untuk mendarong optimalisasi kegiatan sektar riil pada kawasan strategis cepat tumbuh di daerah, pendanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, dapat berasal dari :
- a. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- b. investasi pelaku usaha dan masyarakat.
,·
'
•
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - PENDANAAN
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wa!ikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung .
Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 30 Mei 20 114
Diundangkan di Bitung Pada tanggal 30 Mei 2014
•
BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2014 NOMOR
14 7