PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 5 Tahun 2017
Tentang PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS
Berlaku: 5 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,
- a. bahwa dengan makin meningkatnya perkembangan pembangunan kota Surabaya yang diarahkan untuk menjadi kota perdagangan dan jasa, dibutuhkan jaringan utilitas sebagai fasilitas kelengkapan kota yang lengkap dan modern;
- b. bahwa agar tercipta keterpaduan perencanaan dalam penempatan jaringan utilitas, maka perlu dilakukan penataan serta pengendalian pembangunan jaringan utilitas secara terpadu agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Surabaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
- Mengingat : Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 243 Tambahan Lembaran Negara 5949);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 713);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 10/B);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALIKOTA SURABAYA,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Jaringan Utilitas adalah sistem jaringan instalasi antara lain :
- a. Jaringan beserta kelengkapan untuk instalasi air minum/bersih, telekomunikasi, gas dan bahan bakar lainnya, listrik, sanitasi, alat pemberi isyarat lalu lintas, televisi kabel, alat pemantau kelayakan udara dan jaringan lainnya;
- b. Jaringan kabel tanah/udara, kabel duct, tiang telepon, gardu-gardu dan sarana telekomunikasi lainnya;
- c. Jaringan pipa di dalam tanah dan jaringan utilitas lain.
5. Tim Koordinasi Pembangunan Jaringan Utilitas yang selanjutnya disingkat Tim KPJU, adalah pelaksana koordinasi pembangunan jaringan utilitas yang mempunyai pembagian tugas dan hubungan kerja antar masing-masing fungsi didalamnya.
6. Instansi utilitas adalah Instansi yang melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas.
7. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
8. Sarana dan/atau prasarana kota adalah jalan, jembatan, saluran pematusan, pertamanan, prasarana kelalulintasan, dan/atau ornamen kota lainnya yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
9. Izin Pelaksanaan Kegiatan adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas oleh Instansi Utilitas.
10. Izin Penempatan Jaringan Utilitas adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang menerangkan lokasi penempatan jaringan utilitas.
11. Gambar Akhir Tata Letak Jaringan Utilitas (As Built Drawing) adalah Gambar Akhir yang dibuat oleh Instansi Utilitas sesuai dengan keadaan lapangan pada saat akhir pekerjaan.
12. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
13. Pembangunan Jaringan Utilitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Utilitas dalam rangka membangun dan/atau menempatkan jaringan utilitas.
14. Pemeliharaan Jaringan Utilitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Utilitas dalam rangka melakukan perawatan secara berkala dan/atau perbaikan kerusakan terhadap jaringan utilitas yang telah dibangun atau ditempatkan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk mengatur perencanaan, perizinan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan jaringan utilitas di daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk :
- a. menata jaringan utilitas di daerah; dan
- b. menyediakan sarana jaringan utilitas terpadu yang lengkap, aman, modern dan berkelanjutan.
BAB III - PERENCANAAN PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS
Pasal 4

- (1) Setiap instansi utilitas wajib menyampaikan rencana induk pemasangan jaringan utilitas kepada Walikota.
- (2) Berdasarkan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi utilitas wajib menyampaikan program tahunan pemasangan jaringan utilitas kepada Walikota.
- (3) Penyampaian program tahunan pemasangan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada akhir bulan November tahun sebelumnya.
- (4) Rencana induk pemasangan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh instansi utilitas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 5

Dalam melaksanakan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas, setiap instansi utilitas wajib memiliki Izin Pelaksanaan Kegiatan dan Izin Penempatan Jaringan Utilitas.
Bagian Kesatu Izin Pelaksanaan Kegiatan
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 6

- (1) Izin Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan oleh instansi utilitas sebelum dimulainya pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas, dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berupa :
- a. surat permohonan, yang berisi :
1. nama dan alamat instansi utilitas;
2. pekerjaan / jabatan pemohon dari instansi utilitas;
3. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
4. jenis utilitas;
5. keperluan pemasangan;
6. lokasi kegiatan.
- b. surat pernyataan yang sekurang-kurangnya memuat :
1. tanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga jaringan utilitas untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi karena pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas yang memanfaatkan bagian-bagian jalan;
2. pelaksanaan kegiatan;
3. kesanggupan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan Jaminan Pemeliharaan berupa jaminan bank umum, sesuai perhitungan teknis dari SKPD teknis.
- c. surat persetujuan pemakaian lahan dalam rangka pembangunan jaringan utilitas dari pemilik lahan, dalam hal pembangunan jaringan utilitas dilaksanakan di luar aset Pemerintah Daerah;
- d. izin usaha;
- e. Izin Penempatan Jaringan Utilitas, apabila permohonan Izin Pelaksanaan Kegiatan diajukan dalam rangka pemeliharaan jaringan utilitas.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup :
- a. denah lokasi pekerjaan;
- b. gambar profil jalan dan sempadan;
- c. gambar teknis yang disyaratkan untuk pembangunan jaringan utilitas (as plan drawing);
- d. volume fisik pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dan pelaksanaan perbaikan prasarana dan/atau sarana kota yang rusak akibat pembangunan tersebut;
- e. jadwal pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas perhari kerja dan pelaksanaan perbaikan prasarana dan/atau sarana kota yang rusak akibat pembangunan tersebut; dan
- f. dokumen metodologi pelaksanaan pekerjaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara penerbitan Izin Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 7

Izin Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterbitkan setelah instansi utilitas menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Perbaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan Dalam Keadaan Darurat
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau mendesak, Instansi Utilitas dapat melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas setelah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Instansi Utilitas dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh Instansi Utilitas; dan
- d. memerlukan penanggulangan dengan segera, yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar baik bagi masyarakat maupun bagi Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberitahuan secara tertulis untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dalam keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan denah lokasi pekerjaan.
- (4) Instansi utilitas yang telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dalam keadaan darurat dan/atau mendesak wajib menyerahkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 apabila pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas belum selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya keterangan pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas.
- (5) Berdasarkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Izin Pelaksanaan Kegiatan.
- (6) Apabila pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dalam keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dilaksanakan kurang dari 3 (tiga) hari kerja sejak memberitahukan secara tertulis untuk pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas maka instansi utilitas wajib memulihkan kondisi sarana dan/atau prasarana kota yang rusak sebagai akibat pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas serta menyerahkan gambar akhir tata letak jaringan utilitas (as built drawing) dan Jaminan Pemeliharaan.
Bagian Ketiga Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan Jaminan Pemeliharaan
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 9

- (1) Jaminan Pelaksanaan Perbaikan merupakan jaminan yang diserahkan oleh instansi utilitas kepada Pemerintah Daerah guna pemenuhan kewajiban penggantian/perbaikan kembali terhadap sarana dan/atau prasarana kota yang rusak sebagai akibat pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas yang diterbitkan oleh bank umum yang berkedudukan atau memiliki kantor cabang di Daerah.
- (2) Jaminan Pemeliharaan merupakan jaminan yang diserahkan oleh instansi utilitas kepada Pemerintah Daerah guna pemenuhan kewajiban pemeliharaan atas sarana dan/atau prasarana kota yang telah diperbaiki sebagai akibat pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas yang diterbitkan oleh bank umum yang berkedudukan atau memiliki kantor cabang di Daerah.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 10

- (1) Pada saat masa berlaku Izin Pelaksanaan Kegiatan atau perpanjangannya telah berakhir maka instansi utilitas wajib mengganti/memperbaiki kondisi sarana dan/atau prasarana kota yang rusak sebagai akibat pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas.
- (2) Apabila pada saat masa berlaku Izin Pelaksanaan Kegiatan atau perpanjangannya telah berakhir instansi utilitas tidak/belum memulihkan kondisi sarana dan/atau prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah setelah instansi utilitas yang bersangkutan mendapatkan surat peringatan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang memperbaiki/memulihkan kondisi sarana dan/atau prasarana kota yang rusak dan tidak/belum dipulihkan oleh instansi utilitas dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apabila Jaminan Pelaksanaan Perbaikan telah disetorkan ke Kas Daerah dan dicatat sebagai pendapatan Daerah.
- (4) Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dikembalikan kepada Instansi Utilitas setelah penggantian/perbaikan sarana dan/atau prasarana kota yang rusak akibat pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas telah dilaksanakan oleh Instansi utilitas yang bersangkutan dan telah disetujui oleh Pengawas Pekerjaan yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 11

- (1) Besarnya Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dihitung oleh SKPD teknis berdasarkan hasil kajian penilaian pemulihan sarana dan/atau prasarana kota yang rusak sebagai akibat pembangunan jaringan utilitas.
- (2) Jaminan Pelaksanaan Perbaikan berlaku sejak diterbitkan sampai dengan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak masa berlaku Izin Pelaksanaan Kegiatan dan/atau perpanjangannya telah berakhir.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 12

- (1) Instansi utilitas wajib melakukan pemeliharaan sekurangkurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan penggantian/perbaikan kondisi sarana dan/atau prasarana kota yang rusak sebagai akibat pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila setelah pelaksanaan penggantian/perbaikan kondisi sarana dan/atau prasarana kota yang rusak instansi utilitas tidak melakukan kewajiban pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Jaminan Pemeliharaan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah setelah instansi utilitas yang bersangkutan mendapatkan surat peringatan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemeliharaan kondisi sarana dan/atau prasarana kota yang rusak sebagai akibat pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas yang tidak dilakukan pemeliharaan oleh instansi utilitas dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apabila Jaminan Pemeliharaan telah disetorkan ke Kas Daerah dan dicatat sebagai pendapatan Daerah.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 13

- (1) Besarnya nilai Jaminan Pemeliharaan adalah sebesar Jaminan Pelaksanaan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Masa Jaminan Pemeliharaan berlaku sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sejak diserahkan ke Pemerintah Daerah.
Bagian Keempat
Izin Penempatan Jaringan Utilitas
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 14

- (1) Instansi utilitas yang telah selesai melaksanakan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas wajib menyerahkan Jaminan Pemeliharaan dan gambar akhir tata letak jaringan utilitas (as built drawing).
- (2) Berdasarkan Jaminan Pemeliharaan dan gambar akhir tata letak jaringan utilitas (as built drawing) yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Izin Penempatan Jaringan Utilitas, untuk selanjutnya diserahkan kepada instansi utilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara penerbitan Izin Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kelima Kewajiban Pemegang Izin
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 15

Setiap pemegang Izin Pelaksanaan Kegiatan berkewajiban untuk :
- a. membayar uang sewa sebesar yang tercantum dalam naskah perjanjian sewa barang milik daerah dan selanjutnya menandatangani perjanjian sewa;
- b. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin Pelaksanaan Kegiatan;
- c. menyerahkan Jaminan Pemeliharaan dan tata letak jaringan utilitas (as built drawing) setelah selesai melaksanakan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas selesai; dan
- d. melaporkan jaringan utilitas yang telah dipasang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan menyampaikan gambar akhir tata letak jaringan utilitas (as built drawing).
Bagian Keenam Perpanjangan Izin
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 16

- (1) Masa berlaku Izin Pelaksanaan Kegiatan ditentukan dalam Izin dengan memperhatikan jangka waktu pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dan mulai berlaku pada saat Izin diterbitkan.
- (2) Apabila masa berlaku Izin Pelaksanaan Kegiatan berakhir dan pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas belum selesai, maka pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin sebelum masa berakhirnya izin tersebut.
- (3) Pengajuan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan alasan-alasan keterlambatan pelaksanaan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Perpanjangan izin yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat diberikan sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 1/3 (satu pertiga) dari jangka waktu pada Izin Pelaksanaan Kegiatan sebelumnya.
- (5) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah jangka waktu Jaminan Pelaksanaan Perbaikan diperpanjang.
BAB IV - PERIZINAN
Pasal 17

- (1) Masa berlaku Izin Penempatan Jaringan Utilitas ditentukan dalam Izin tersebut dengan memperhatikan :
- a. apabila pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas mengenai aset Pemerintah Daerah, maka masa berlaku Izin Penempatan Jaringan Utilitas sesuai dengan jangka waktu sewa-menyewa Barang Milik Daerah atau jangka waktu masa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. apabila pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas diluar aset Pemerintah Daerah, maka masa berlaku Izin Penempatan Jaringan Utilitas sesuai dengan jangka waktu penempatan jaringan utilitas.
- (2) Masa berlaku Izin Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berakhir saat jangka waktu perjanjian sewa-menyewa Barang Milik Daerah atau jangka waktu masa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah berakhir.
- (3) Masa berlaku Izin Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berakhir saat instansi utilitas tidak lagi menempatkan jaringan utilitas yang dimilikinya dan/atau membongkar jaringan utilitas yang telah dibangun dan/atau ditempatkan.
- (4) Pemegang Izin Penempatan Jaringan Utilitas yang masih menempatkan jaringan utilitas wajib mengajukan perpanjangan Izin Penempatan Jaringan Utilitas sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Penempatan Jaringan Utilitas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara perpanjangan Izin Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB V - PETA DASAR
Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan jaringan utilitas di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menyusun peta dasar jaringan utilitas di Daerah.
- (2) Peta dasar jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB V - PETA DASAR
Pasal 19

- (1) Setiap instansi utilitas wajib menyusun dokumen peta jaringan utilitas terhadap seluruh jaringan utilitas yang dibangun oleh intansi utilitas.
- (2) Dokumen peta jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Peta Dasar Jaringan Utilitas oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila terdapat perubahan atas substansi peta jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Instansi utilitas wajib menyusun dokumen perubahan peta jaringan utilitas.
BAB VI - PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS
Pasal 20

Penyelenggaraan jaringan utilitas dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :
- a. berorientasi terhadap pelayanan masyarakat;
- b. mengutamakan kepentingan umum;
- c. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah daerah;
- d. kelestarian lingkungan;
- e. keamanan, ketertiban dan keselamatan umum; dan
- f. estetika.
BAB VI - PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS
Pasal 21

- (1) Pembangunan jaringan utilitas dilaksanakan didalam tanah.
- (2) Pelaksanaan pembangunan jaringan utilitas didalam tanah wajib ditempatkan pada sarana jaringan utilitas terpadu.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dan ayat (2), Pembangunan jaringan utilitas dapat dilaksanakan diatas tanah dan/atau diluar sarana jaringan utilitas terpadu, apabila :
- a. secara teknis, jaringan utilitas tidak dimungkinkan untuk ditempatkan pada sarana jaringan utilitas terpadu; atau
- b. sarana jaringan utilitas terpadu belum tersedia.
- (4) Pembangunan jaringan utilitas diatas tanah dan/atau diluar sarana jaringan utilitas terpadu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
- b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
- c. tidak merusak sarana dan/atau prasarana kota dengan memperhatikan aspek tata ruang dan estetika;
- d. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan;
- e. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
- f. dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (5) Pembangunan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diletakkan dengan ketentuan :
- a. apabila jaringan utilitas dibangun diatas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi; atau
- b. apabila jaringan utilitas dibangun didalam tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.
- (6) Instansi utilitas wajib memberi tanda pada jaringan utilitas yang dibangun didalam tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, yang sekurang-kurangnya dapat membuktikan identitas dari instansi utilitas yang bersangkutan.
- (7) Instansi utilitas wajib mengasuransikan jaringan utilitas yang telah dibangunnya serta wajib bertanggung jawab atas setiap kejadian yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sebagai akibat atas jaringan utilitas yang dibangunnya.
BAB VI - PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS
Pasal 22

Instansi utilitas yang melaksanakan pembangunan jaringan utilitas dapat menempatkan jaringan utilitas di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan :
- a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar;
- b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, jaringan utilitas dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan;
- c. dalam kondisi tertentu menurut pertimbangan secara teknis, dapat ditempatkan pada badan/median jalan.
BAB VI - PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS
Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 dilaksanakan dengan memperhatikan arahan teknis dari Pemerintah Daerah
- (2) Penyelenggaraan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VII - PENYEDIAAN JARINGAN UTILITAS TERPADU
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana jaringan utilitas terpadu.
- (2) Penyediaan sarana jaringan utilitas terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PENYEDIAAN JARINGAN UTILITAS TERPADU
Pasal 25

Apabila Pemerintah Daerah telah menyediakan sarana jaringan utilitas terpadu, maka instansi utilitas wajib menempatkan jaringan utilitas pada sarana jaringan utilitas terpadu yang ada.
BAB VII - PENYEDIAAN JARINGAN UTILITAS TERPADU
Pasal 26

- (1) Jaringan utilitas yang telah ada sebelum sarana jaringan utilitas terpadu tersedia wajib dipindahkan oleh instansi utilitas kedalam sarana jaringan utilitas terpadu dengan biaya dibebankan kepada instansi utilitas.
- (2) Pemindahan jaringan utilitas sebagai akibat pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh instansi utilitas dan dengan biaya dibebankan kepada instansi utilitas.
- (3) Pemindahan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengakhiri perjanjian sewa menyewa Barang Milik Daerah yang telah ditandatangani.
BAB VII - PENYEDIAAN JARINGAN UTILITAS TERPADU
Pasal 27

- (1) Penempatan jaringan utilitas pada ruang manfaat jalan milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui mekanisme sewa barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan Izin Pelaksanaan Kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait sewa menyewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Biaya pelaksanaan penilaian barang milik Daerah dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Walikota yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VII - PENYEDIAAN JARINGAN UTILITAS TERPADU
Pasal 28

- (1) Jangka waktu perjanjian sewa-menyewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan perjanjian sewa-menyewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan perpanjangan perjanjian sewa-menyewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan pengajuan permohonan perpanjangan Izin Penempatan Jaringan Utilitas.
BAB VIII - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 29

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan jaringan utilitas terpadu dan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 30

- (1) Walikota berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (6), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 21 ayat (5), Pasal 21 ayat (6) dan Pasal 21 ayat (7), Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2), dan/atau Pasal 30 ayat (2).
- (2) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan juga dapat dikenakan sanksi administratif apabila :
- a. tidak melaksanakan pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Pelaksanaan Kegiatan; atau
- b. pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas tidak sesuai dengan rekomendasi teknis yang tercantum dalam Izin Pelaksanaan Kegiatan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain berupa :
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian dan/atau penyegelan pelaksanaan pekerjaan;
- c. pembongkaran;
- d. denda administrasi; dan/atau
- e. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB X - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 31

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuanketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
Diundangkan di ...
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka;
- b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
- c. penyitaan barang;
- d. pemeriksaan saksi;
- e. pemeriksaan di tempat kejadian;
- f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 15, Pasal 21 ayat (4), Pasal 25 dan/atau Pasal 30 ayat (2) dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.
Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal
WALIKOTA SURABAYA, ttd.
TRI RISMAHARINI
Diundangkan di Surabaya pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA ,
ttd.
HENDRO GUNAWAN
LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 242-5/2017
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
IRA TURSILOWATI, SH., M.H. Pembina Tingkat I NIP. 19691017 199303 2 006
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa seiring dengan upaya pemenuhan kebutuhan hidup serta guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kota Surabaya, pada saat ini telah dilaksanakan berbagai kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan jaringan utilitas. Adapun jaringan utilitas dimaksud meliputi sistem jaringan instalasi yang meliputi jaringan beserta kelengkapan untuk instalasi air minum/bersih, telekomunikasi, gas dan bahan bakar lainnya, listrik, sanitasi, alat pemberi isyarat lalu lintas, televise kabel, alat pemantau kelayakan udara dan jaringan lainnya, jaringan kabel tanah/udara, kabel duct, tiang telepon, gardu-gardu dan sarana telekomunikasi lainnya.
Bahwa guna mencegah timbulnya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan jaringan utilitas, antara lain rusaknya sarana dan/atau prasarana milik/dikuasai Pemerintah Kota Surabaya serta pembangunan dan/atau pemeliharaan jaringan utilitas tidak memperhatikan estetika kota yang berakibat pada timbulnya ancaman bagi keselamatan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban umum, maka perlu dilakukan pengendalian dalam kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan jaringan utilitas.
Bahwa guna mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam menerapkan kebijakan pengendalian pembangunan dan/atau pengendalian jaringan utilitas agar memperhatikan estetika kota dan tidak merusak sarana dan/atau prasarana milik/dikuasai Pemerintah Kota Surabaya serta guna penerapan kebijakan penataan jaringan utilitas melalui penyediaan sarana jaringan utilitas terpadu, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas.
## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan yang mengatur mengenai penataan ruang.
## Pasal 5
Penerbitan Izin Pelaksanaan Kegiatan dan Izin Penempatan Jaringan Utilitas dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Perubahan dimaksud secara umum dilaksanakan sebagai akibat :
- a. pembangunan jaringan utilitas baru;
- b. pemindahan jaringan utilitas yang telah terbangun; atau
- c. pembongkaran jaringan utilitas yang telah terbangun.
PENJELASAN
Pasal 20

- a. Cukup jelas.
- b. Cukup jelas.
- c. rencana tata ruang wilayah daerah meliputi rencana tata ruang wilayah di Daerah serta rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi di Daerah. Lebih lanjut selain memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah daerah, juga memperhatikan ketentuan terkait tata ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. penyelenggaraan jaringan utilitas dilakukan dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Cukup jelas.
- f. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24

Penyediaan sarana jaringan utilitas terpadu dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan kepentingan umum meliputi pembangunan :
- a. pertahanan dan keamanan nasional;
- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum; dan/atau
- s. bangunan gedung dan/atau bangunan non gedung lainnya sesuai dengan rencana pembangunan daerah.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5