PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor /;2. Tahun 2017
Tentang No Description
Berlaku: 23 Tahun 2014
N/A
Preamble

Mengingat
- c. bahwa dalam rangka mendinamisasi pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Bupati, maka diperlukan penetapan pendelegasian tugas pemerintahan lainnya baik kepada Wakil Bupati;
- d. bahwa dalam rangka mendinamisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, melalui pendelegasian dari Bupati kepada Wakil Bupati, perlu diatur lebih komprehensif terkait pendelegasian Bupati kepada Sekretaris Daerah, serta Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dalam menetapkan kebijakan teknis yang bersifat operasional, khususnya terkait bidang kepegawaian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas;
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
.
.
.
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINS! SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR /;2. TAHUN 2017 TENT ANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang­ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015, selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat ( 1 ) maka wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan, menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya, serta mendelegasikan dan memberikan mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan;
\
N/A
Pasal 6

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
- a. Surat kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Pembina golongan ruang III/d kebawah.
- b. Surat usu! pengurusan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
- c. Surat usu! pengurusan Tabungan Pensiun;
- d. pengurusan pengembalian Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPETARUM);
- e. pemanggilan PNS untuk dimintai Keterangan Berita Acara Pemeriksaan; dan
- f. usu! permintaan Kartu lstri (Karis)/Kartu Suami (Karsu) kepada kepala Badan Kepegawaian Negara.
N/A
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bolaang mongondow selatan.
Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal .3 Jonvari 901r
,..,--
, BUPATI BOLAANG
ON ONDOW SELATAN?
N/A
Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas atas nama Bupati terkait bidang kepegawaian, dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
- a. petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas, serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- b. Keputusan Penetapan Angka Kredit (PAK) pada jabatan fungsional;
- c. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali PNS yang dikenakan pemberhentian sementara yang menduduki jabatan pengawas dan pelaksana, serta PNS yang memiliki pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/ d ke bawah karena melakukan pelanggaran tindak pidana;
- d. Keputusan pembebasan sementara, pemberhentian dan pengangkatan kembali pada jabatan fungsional keterampilan; dan
- e. Keputusan penyesuaian/inpassing jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Sekretaris Daerah berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurufb meliputi:
- a. izin cuti tahunan kepada PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan fungsional ahli madya/mahir di lingkungan satuan kerja;
- b. Surat kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Pembina golongan ruang III/ d keatas; dan
- c. Surat edaran dalam rangka mengkoordinasikan penyelengaraan urusan pemerintahan daerah.
- d. Surat Perintah Togas dalam hal Wakil Bupati berhalangan dan atau sedang melaksanakan cuti atau tugas luar.
'
.
- c. Keputusan Bupati tentang penetapan besaran honorarium Tenaga Ahli/Narasumber /Panitia Pelaksana Kegiatan/Kepanitiaan Pemerintah Daerah;
- d. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan hibah dan bantuan sosial pemerintah daerah;
- e. Keputusan Bupati sebagai pengganti Kepegawaian asli yang hilang; dan Keputusan
- f. Keputusan Bupati tentang pemindahan ASN antar unit kerja, untuk jabatan administrasi pelaksana/fungsional umum, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Wakil Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b meliputi meliputi:
- a. Surat Perintah Tugas pejabat eselon II dan Eselon III;
- b. Disposisi surat dan/ a tau proposal yang ditujukan kepada pemerintah daerah/Bupati, untuk diteruskan kepada pejabat/perangkat daerah terkait;
- c. Naskah proposal pengajuan bantuan kepada Instansi Vertikal/Pemerintah Pusat/Badan/Lembaga Swasta, setelah mendapat pertimbangan teknis dari perangkat daerah terkait setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Bupati;
- d. Surat Perintah Tugas peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tingkat II dan Tingkat III, setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Bupati;
- e. Surat pernyataan melaksanakan tugas jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
- f. Surat izin cuti kepada PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ten tang Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pern.indahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pern.indahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
.
.
'
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 6
Pasal 4

- ( 1 ) Bupati melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat untuk menetapkan pemberhentian anggota BPD dalam hal sebagai berikut:
- a. menetapkan pemberhentian dengan hormat anggota BPD yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- b. menetapkan pemberhentian dengan hormat anggota BPD yang telah ha bis masa jabatan;
- c. menetapkan pemberhentian dengan hormat anggota BPD yang meninggal dunia;
- d. menetapkan pemberhentian dengan tidak hormat anggota BPD yang berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, terbukti melakukan tindak pidana, dan harus menjalani hukuman penjara/kurungan badan lebih dari 4 (empat) tahun;
- (2) Bersamaan dengan proses pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam rangka mengisi kekosongan jabatan BPD, maka Camat berwenang untuk menetapkan pengangkatan anggota BPD.
BAB III - PELIMPAHAN WEWENANG
Pasal 3

- ( 1 ) Bupati melirnpahkan sebagian kewenangan kepada Camat untuk menetapkan pemberhentian Sangadi dalam hal sebagai berikut:
- a. menetapkan pemberhentian sementara Sangadi dengan hak diskresi;
- b. menetapkan pemberhentian dengan hormat Sangadi yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. menetapkan pemberhentian dengan hormat Sangadi yang telah ha bis masa jabatan;
- d. menetapkan pemberhentian dengan hormat Sangadi yang meninggal dunia; dan
\
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sangadi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Sangadi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT.
N/A
Pasal 9

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, ditetapkan dengan Peraturan Watikota.
N/A
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.
Ditetapkan
:
di Solok
Pada tanggal
: 27 September 2011
WAKIL WALIKOTA SOLOK,
Imynsanan di
:
Sataok
Ing Targgal
:
27 September 2011
SEGI ARIS DAERAH/KOTA SOLOK,
'
'
|
SDRYADI NURDAL)
wF
Pada 2 LERAH KOTA SOLOK TAHUN 2011 NOMOR 2 --
197803 1
Sms
2d
Pa