UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 1952
Tentang MEMBERI KETENTUAN KEDUDUKAN HUKUM KEPADA BANK INDUSTRI NEGARA
Berlaku: 28 Pebruari 1952
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa Bank Industri Negara belum mempunyai kedudukan sebagai suatu badan hukum;
bahwa Bank Industri Negara telah bekerja dan melakukan berbagai pejanjian pemberian kredit berdasarkan kepercayaan bahwa pengesahannya sebagai satu badan hukum akan didapat dengan segera;
bahwa kedudukan Bank Industri Negara yang belum ada kepastiannya itu menjadi tidak dapat dipertahankan sehingga menimbulkan berbagai kesulitan;
bahwa kedudukan hukum Bank Industri Negara tidak dapat ditunda lebih lama melainkan perlu ditetapkan dengan segera;
bahwa kedudukan Bank Industri Negara sebaiknya ditetapkan dalam satu Undang-undang;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan tersebut diatas perlu segera diadakan;
Mengingat :
Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Memutuskan:
Menetapkan
:
Undang-undang Darurat untuk memberi ketentuan kedudukan hukum kepada Bank Industri Negara.
N/A
Pasal 2

.
- (1) Modal Bank Industri Negara berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jumlah tersebut dapat ditambah yang ditentukan dengan Undang-undang.
N/A
Pasal 3

.
- (1) Bank Industri Negara diurus oleh suatu Pengurus yang melakukan pekerjaannya dibawah pengawasan suatu Dewan Pengawas.
- (2) Pengurus terdiri dari seorang Presiden-Direktur dan sebanyak-banyaknya empat anggauta lain.
N/A
Pasal 4

.
- (1) Presiden-Direktur dan anggauta-anggauta Pengurus yang lain diangkat dan diperhentikan dari jabatannya oleh Presiden Republik Indonesia atas usulmengikat (voordracht) dari Menteri Keuangan.
- (2) Pengangkatan tersebut dalam ayat 1 berlaku untuk 5 tahun. Sehabis waktu ini, anggauta-anggauta Pengurus lama dapat diangkat lagi.
- (3) Atas permintaan sendiri atau atas usul Dewan Pengawas karena sesuatu sebab yang merugikan pekerjaan Bank, Presiden Republik Indonesia dapat memperhentikan Presiden-Direktur atau anggauta-anggauta Pengurus yang lain sebelum waktu termaksud dalam ayat 2 diatas.
N/A
Pasal 5

.
- (1) Gaji Presiden-Direktur dan anggauta-anggauta Pengurus yang lain ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Menteri Keuangan.
- (2) Presiden-Direktur dan anggauta-anggauta Pengurus yang lain tidak diperbolehkan memegang jabatan dalam perusahaan-perusahaan lain, kecuali jika mendapat izin dari Dewan Pengawas.
- (3) Antara Presiden-Direktur dan anggauta-anggauta Pengurus yang lain tidak boleh ada pertalian keluarga atau ipar pada atau dalam derajat ketiga.
N/A
Pasal 6

.
Pengurus Bank Industri Negara berhak mewakili Bank dimuka dan diluar Pengadilan. Dalam hal ini Pengurus dapat diwakili oleh dua orang anggauta Pengurus.
N/A
Pasal 7

.
- (1) Dewan Pengawas terdiri dari seorang Ketua dan sebanyakbanyaknya enam anggauta.
- (2) Dewan Pengawas diangkat dan diperhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul-mengikat (voordracht) dari Menteri Keuangan.
- (3) Pengangkatan tersebut dalam ayat 2 berlaku untuk 5 tahun; sehabis waktu ini, anggauta Dewan Pengawas lama dapat diangkat lagi.
N/A
Pasal 8

.
Ketua dan anggauta-anggauta Dewan Pengawas yang, lain, bersama-sama atau masingmasing, berhak meminta segala keterangan dan memeriksa segenap buku-buku dan surat-surat, dan berhak menunjuk ahli-ahli untuk memeriksa buku-buku dan suratsurat tersebut, segala sesuatu jika dipandang perlu untuk menjalankan kewajibannya.
N/A
Pasal 9

.
- (1) Tahun buku berlaku mulai 1 Januari sampai 31 Desember dari tahun takwim yang bersangkutan.
- (2) Pada tiap-tiap penghabisan tahun buku, Pengurus membuat suatu neraca dan daftar rugi-laba, yang menyatakan hasil usaha Bank Industri Negara dalam tahun yang lalu.
- (3) Selambat-lambatnya tiga bulan sesudah akhir tahun buku, neraca dan daftar rugilaba dikirimkan kepada Menteri Keuangan dan diumumkan.
- (4) Neraca dan daftar rugi-laba dipandang diterima sah oleh Pemerintah, apabila dalam sebulan sesudah diterima oleh Menteri Keuangan, tak ada keberatan yang disampaikan dengan surat kepada Pengurus Bank Industri Negara.
N/A
Pasal 10

.
Tiap-tiap tahun cara menggunakan keuntungan akan ditentukan oleh Menteri Keuangan atas usul Dewan Pengawas.
N/A
Pasal 11

.
Bank Industri Negara adalah badan hukum.
N/A
Pasal 12

.
- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini dan dalam peraturan-peraturan penyelenggaraannya, maka terhadap Bank Industri Negara berlaku:
- a. Hukum perdata Eropah dan Hukum dagang Eropah;
- b. Hukum perdata Adat, mengenai perbuatan-perbuatan hukum dengan orangorang atau atas barang-barang yang bertakluk kepada hukum Adat, sebagaimana perbuatan-perbuatan atas barang-barang itu dinyatakan lebih lanjut dalam peraturan- peraturan atau instruksi yang akan diberikan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Dengan pembatasan sebagai tersebut dalam ayat (1) sub b. diberikan hak istimewa kepada Bank Industri Negara memegang atau memperoleh barangbarang, yang menurut hukum yang berlaku hanya dapat diperoleh orang-orang yang bertakluk kepada hukum Adat, dan selanjutnya untuk mengadakan ikatan "crediet-verband".
N/A
Pasal 13

.
Menteri Keuangan akan menetapkan peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai pekerjaan Bank Industri Negara.
N/A
Pasal 14

.
Undang-undang Darurat ini dapat disebut Undang-undang Darurat Bank Industri Negara.
N/A
Pasal 15

.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 4 April 1951.
Menteri Keuangan,
JUSUF WIBISONO.
Diundangkan pada tanggal 28 Pebruari 1952. Menteri Kehakiman.
MOHAMMAD NASRUN
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta, Pada tanggal 20 Pebruari 1952. Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.