PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor ~"'L Tahun 2023
Tentang TUNJANGAN PENYELENGGARAANPELAYANANTERPADU SATU PINTU DILINGKUNGANPEMERINTAH KOTAPRABUMULIH
Berlaku: 24 Tahun 2006
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURANWALIKOTAPRABUMULIH
NOMOR ~"'l TAHUN2017
TENTANG
TUNJANGAN PENYELENGGARAANPELAYANANTERPADU SATU PINTU DILINGKUNGANPEMERINTAH KOTAPRABUMULIH
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
WALIKOTAPRABUMULIH,
a.
bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dalam rangka peningkatan kesejahteraan, kinerja dan disiplin pegawai ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
1.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4438);
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015' tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan \_Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Prabumulih Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017 Nomor );
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADUSATUPINTU
BABI
KETENTUANUMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Prabumulih ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota Prabumulih adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Prabumulih;
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP Kota Prabumulih adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinaa/Badan /Kantor /Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih;
6. Calon Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas/Badan/Kantor /Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih;
7. Tunjangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.