PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor /'3 Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 3 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR /'3 TAHUN 2015
TENT ANG
pETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK RUJUKAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa kesehatan merupakan hak fundamental setiap Warga Negara, karena -itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh pemenuhan akan kesehatan secara optimal, dan pemerintah bertanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan penduduknya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, dan dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah pada program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015, serta berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu diatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk Rujukan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Sintang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 72, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Koru · · ps � , Koluai Dan Nepotisme (Lernbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
5. Undang·Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara R blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, T �� ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
11. Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \_2009 Nornor 144, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nornor 5063);
12. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 20 11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Sadan Penyel&lt;:nggara -Jarninan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undarig Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657):
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan p elenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Neny Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, egara blik I d · Tambahan Lembaran Negara Repu 1 n onesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemb · · agian Urusan Pemerintahan Antara Pemenntah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organi � asi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor l, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 201\_3 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Smtang Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 201\_2 Nomor 4, Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Smtang Nornor 4);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANMN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK RUJUKAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG. Menetapkan
BAB! KETENTUAN UMUM
BAB Ill
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan Jaminan Kesehatan Nasional meliputi pelayanan Rujukan antar fasilitas kesehatan.
2. dimaksud pada ayat ( 1) Rumah Sakit, atau dari lebih lengkap fasilitas se bagaimana Puskesmas ke Puskesmas yang (2) Pelayanan rujukan dilaksanakan dari Puskesmas ke kesehatannya.
Peserta Jaminan Kesehatan Nasional adalah seluruh masyarakat miskin yang terdaftar pada BPJS, Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri dan J)erserta mandiri di wilayah Kabupaten � intang sesuai dengan kuota Yang ditetapkan dengan Keputusan Bupat1.
BAB IV - PERSYARATAN
Pasal 5

·
- ) peserta Jaminan Kesehatan Nasional mendapatkan pelayanan (l rujukan dengan menunjukan kartu peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat atau terdaftar dalam daftar peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Peserta gelandangan, pengemis, anak/ orang terlantar dan masyarakat miskin penghuni panti sosial mendapatkan pelayana � rujukan dengan menunjukkan surat rekomendasi dinas / instansi setempat.
- (3) Masyarakat miskin korban bencana paska tanggap darurat mendapatkan pelayanan rujukan, berdasarkan daftar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang.
BAB IV - PERSYARATAN
Pasal 6

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Rujukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
BAB VI - RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 7

- (1) Komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan Rujukan adalah jasa pelayanan dan jasa sarana.
- (2) Jasa Pelayanan dan Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada sopir/motoris dan pendamping medis/paramedis yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan.
- (4) Besaran tarif retribusi jasa pelayanan kesehatan Rujukan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VII - TARIF AMBULANS/RUJUKAN PUSKESMAS
Pasal 8

·
- (lJ Retribusi yang diterima oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan peruntukannya adalah sebagai berikut:
- a. Jasa sarana (pergi) wajib disetorkan ke kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sebesar:
- 1) Kendaraan beroda 4 (empat) dengan jarak o s/d 10 km sebesar Rp.15.000,00 dan &gt; 10 km sebesar Rp.1000,00/km;
- 2) Kendara � n sungai (maksimal 40 HP) dengan waktu tempuh O s/d 1 Jam sebesar Rp.25.000,00 dan &gt; 1 jam sebesar Rp.400,00/menit.
- b. Jasa pelayanan sopir/motoris (Pergi) wajib disetorkan ke kas daerah sebesar:
- 1) Kendaraan beroda 4 (empat) dengan jarak o s/d 10 km sebesar Rp.15.000,00 dan &gt; 10 km sebesar Rp.400,00/km;
- 2) Kendaraan sungai (maksimal 40 HP) dengan waktu tempuh O s/d 1 jam sebesar Rp.20.000,00 dan &gt; 1 jam sebesar Rp.200,00 / menit.
- c. Jasa pelayanan pendamping medis/paramedis (Pergi) wajib disetorkan ke kas daerah sebesar:
- 1) Kendaraan beroda 4 (empat) dengan jarak O s/ d 10 km sebesar Rp.20.000,00 dan &gt; 10 km sebesar Rp.500,00/km;
- 2) Kendaraan sungai (maksimal 40 HP) dengan waktu tempuh O s/d 1 jam sebesar Rp.25.000,00 dan &gt; 1 jam sebesar Rp.300,00 / men it.
- (2) Pemanfaatan dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dibagikan kepada sopir/motoris dan pendamping medis/paramedis berdasarkan tarif ambulans/rujukan Puskesmas.
BAB VIII - MEKANISME DAN WAKTU PELAYANAN
Pasal 9

Mekanisme penyaluran dana kepada PPK atau Puskes � as untu � kegiatan J&gt;elayanan kesehatan rujukan, dengan menggunakan sistem klaim melalui BPJS.
BAB VIII - MEKANISME DAN WAKTU PELAYANAN
Pasal 10

� skesmas mengajukan klaim rujukan kepada BPJS sebagaimana dunaksud dalam Pasal s, secara retrospektif � esuai dengan hasil kegiatan Pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional.
BAB VIII - MEKANISME DAN WAKTU PELAYANAN
Pasal 11

pengajuan klaim biaya tr � sportasi rujukan Jaminan Kesehatan Nasional dal1 pPK ke Rumah Sakit Kabupaten, dilengkapi dengan bukti sebagai tierikUt: .
- a. 5 urat Tugas dan Puskesmas, dengan paraf dari pihak rumah sakit; urat rujukan; b,S
- c. bukti pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) atau bukti yang sah sewa kendaraan;
- d. fotokopi Kartu BPJS pasien yang dirujuk.
Bagian Kedua W aktu Pelayanan
BAB VIII - MEKANISME DAN WAKTU PELAYANAN
Pasal 12

Waktu pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional pada setiap jenjang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk pelayanan rujukan berlaku 24 (dua puluh empat) jam.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Rujukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, mempedomani peraturan perundanganundangan yang berlaku.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

tur an Bupati ini mulai b laku · pera er pada tanggal diundangkan.
,-..gar setiap or1:11 � . mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan � upati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah J{abupaten Smtang.
Ditetapkan di Sintang . pada tanggal £1 ,lit, � · 2015
-;:::;:;TANG,
/
VMILTON CROSBY
Diundangkan di Sintang . pada tanggal it f#n:JfM' 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR .s
'
I
LAMPIRAN
TENTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
:
S � lt/""'11
TANGGAL
:
t4 ff �
UMf r:
2 0lS
201
" : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK RUJUKAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
-=R!BUS! JASA PELAYANAN KESEHAT 1 � JU'' AN RUJUKAN MENOGUNAKAN K£,NDARAAN BERODA 4 IEMPAT)
4
9 .
5
0
.
4
I D
| pusKESMAS | J ��� PUH JALUR DARAT --i �� -t- | JASA SARANA (Rp) nere:i �� R � A � 4'L_-4- | SOPIR/MOTORIS IRp) nerm � _lR � O � D � A[4 � | PENDAMPTNG ME- DTS/PARAMEDTS (Rp) oenti ==r====:JR 41___ � -4- | ,JARAK ATAU WAKTU TEMPUH/t.lTF,R ABM PP:RGI-PUL/\NC'. ��� -;:; --1 |
|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ---;;---- � .,,,-------- � 2:.---- �� | :3 �� �� 3:::_ �� | � O � D �� 4 �� -1- | ��� 5;___ �� 1- | � O � D � /\ � �� ...!f � , ��� -+ | ��� ���� 4 |
| 1----- � .• � ANw_------ �� | 13 --' ��� | ��� 1 8 � .o � o � oL!- | ��� _.:.: 1 6 � .=2 � 00 ����� | __.:2 � 1 � .s � o � o | < () �������� · · � |
| ! � i_.- 'J'EMP'VU � NAK � ---- �� | -!1 � � 5 �� | �� ll � .9 � 5QOQO.j__ | ���� 1 � 6 � 8. � 0 � 0'.J_ | ����� 2:2 . � 2 � � 0+-- | ���� -- � :6 � . s.'-j |
| J � JEWMLYPA � U!::.------ �� | --=1 � � 0 �� | ...!. 10 � 5 � .Q00 � 0 ���� | _:!_5 � 1 � . o � o � ol- | ����� 6 � 5 � � o � oo ����� | -- �� � 4 � · 4 � |
| J � J(EBONG | 20 | 25.000 | 19.000 | 25.000 | 9,0 |
| 4 i_.-1!!"- NAflGA LEBANG | 55 | 60.000 | 33.000 | 42.500 | 2 4 ,5 |
| J=- J �� AIL-------- �� | --'2 � 5 �� | �� -3 � 0 � .QOQ00 ���� | -=2 � 1 � . o � o � o_i_ | ���� -=- 27 � .:5 � 0 � 0-t- | ����� _.:1 � 1 � · ' � |
| 1 gt,1PARU | 47 | 52.000 | 29.800 | 38.500 | 21 ,0 |
| I.,- � s sEPAVK | 54,5 | 59.500 | 32.800 | 42.250 | 24,5 |
| i...-:--- 9 NANGA MAU | 124 | 129.000 | 60.600 | 77.000 | 55,0 |
| ..:-- 10ITTIE � B � DI � AH � -- � -- � --ii-- | �� 1 � 6 � 3 �� | -.tl � 6 � 8 � . o � o � o+- | ���� 7 � 6 � . 2 � 0:0'...j... | ���� _.:9:6 � 5. � 0 � 0 | ������� 7-2_, � 5 � |
| ;.-!" il t,1ENS!KU | 23 | 28.000 | 20.200 | 26.500 | 10,0 |
| )l l(ETUNGAU | 87 | 92.000 | 45.800 | 58.500 | 39,0 |
| g sERANGAS | 75 | 80.000 | 41.000 | 52.500 | 33,5 |
| 14 MERAKAI | 108 | 113.000 | 54.200 | 69.000 | 48,0 |
| J5SENAN1NG | 186 | 191.000 | 85.400 | 108.000 | 83,0 |
| 16SERAWAI | 247 | 252.000 | 109.800 | 138.500 | 110,0 |
| 17 AMBALAU | | | | | |
| 18 SENAN!NG-SANGGAU | 235 | 240.000 | 105.000 | 132.500 | 105,0 |
| 19 SENAN!NG-PONTIANAK | 397 | 402.000 | 169.800 | 213.500 | 177,0 |
•
8. TARIF RETRJBUSJ JASA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN MENGGUNAKAN KENDARAAN SUNGA! (MAKSIMAL 40 HP)
| | | KOMPONEN TARIF AMBULANS/RUJUKAN | KOMPONEN TARIF AMBULANS/RUJUKAN | KOMPONEN TARIF AMBULANS/RUJUKAN | |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | JARAK DAN | | JASA PELAYANAN | JASA PELAYANAN | JARAK ATAU WAKTU |
| NO JENJS KENDARAAN | WAKTU | JASASARANA | SOPIR/ | PENDAMPING ME- | TEMPUH/LITER BBM |
| | | (Rp) Pergi | MOTORIS (Rp) | DIS/PARAMEDIS(Rp) Pergi | PERGI-PULANG |
| | TEMPUH | | 5 | 6 | |
| l 2 | | 4 | Perm | | 7 |
| .! � NDARAAN SUNGA! | 3 O s/d 1 iam | 25.000 | 20.000 | 25.000 | 1 It: 6 menit |
| ' � SIMAL 40 HP | > 1 jam | 400/menit | 200/ menit | 300/ menit | 1 It: 6 menit |
--
�
� ANG,
I
/
� MILTON CROSBY
)
N/A
Preamble

Menimbang
2. Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor Jndonesia Mengingat
5. 26~ Tambaban Lembaran Negara Republik Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Jndonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubaban Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5274); 3.
Menetapkan
- -4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2-014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2-014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679};
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 );
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2-016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.
BABI KETENTUAN UMUM
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2

- ( I] Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipiinpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
--
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- ( 1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari:
1. Seksi Produksi dan Usaha Budidaya;
2. Seksi Perbenihan dan Pakan; dan
3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya.
- d. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari:
1. Seksi Usaha Penangkapan;
2. Seksi Prasarana dan Sarana Penangkapan; dan
3. Seksi Kenelayanan.
- e. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
1. Seksi Akses Pasar, Promosi dan Investasi;
2. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan; dan
3. Seksi Sistem Logistik.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
4. perikanan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi di lingkup Dinas;
- e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Sekretariat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
- d. pengelolaan urusan ASN;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpman terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat, membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah/negara.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
5. pegawai; c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun
- d. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- e. pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/ negara;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- g. penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang kelautan dan perikanan;
- d. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang kelautan dan perikanan;
- e. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang kelautan dan perikanan;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan;
- g. penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
- h. pelaksanaan administrasi di bi dang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendahaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- i. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga Bidang Perikanan Budidaya
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8

- { l) Bidang Perikanan Budidaya rnempunyai tugas penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan budidaya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat { I], Bidang Perikanan Budidaya 'mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan produksi dan usaha perikanan budidaya, perbenihan dan pakan, kesehatan ikan, kawasan dan lingkungan budidaya;
- b. \_penyusunan rencana kerja dan \_program kegiatan di lingkup bidang perikanan budidaya;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria produksi dan usaha perikanan budidaya, perbenihan dan pakan, kesehatan ikan, kawasan dan lingkungan budidaya;
- d. pelaksanaan kebijakan produksi dan usaha perikanan budidaya, perbenihan dan pakan, kesehatan ikan, kawasan dan lingkungan budidaya;
- e. \_pelaksanaan \_pembinaan dan bimbingan teknis \_produksi dan usaha perikanan budidaya, perbenihan dan pakan, kesehatan ikan, kawasan dan lingkungan budidaya;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi produksi dan usaha perikanan budidaya, perbenihan dan pakan, kesehatan ikan, kawasan dan lingkungan budidaya;
- g. pelaksanaan pelaporan produksi dan usaha perikanan budidaya, perbenihan dan pakan, kesehatan ikan, kawasan dan lingkungan budidaya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perikanan Budidaya, membawahi:
- a. Seksi Produksi dan Usaha Budidaya;
- b. Seksi Perbenihan dan Pakan; dan
- c. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya.
Paragraf 1 Seksi Produksi dan Usaha Budidaya
Pasai9
- (1) Seksi Produksi dan Usaha Budidaya mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka peningkatan produksi dan usaha budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya serta peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya.
2. {2) Untuk rnenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Produksi dan U saha Budidaya mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi produksi dan usaha budidaya;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi usahabudidaya, dan peningkatan produksi budidaya perikanan;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penirrgkatan produksi dan usaha budidaya perikanan;
- d. pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan produksi, penerapan teknologi, serta peningkatan usaha budidaya perikanan;
- e. pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar, payau dan laut;
- f. pengembangan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya;
- g. penerbitan rekomendasi perizinan SIUP pembudidaya Ikan dan penyiapan tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan (TPUPI);
- h. pengelolaan dan pemberdayaan usaha budidaya ikan skala kecil;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang produksi dan usaha budidaya; dan
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Seksi Perbenihan dan Pakan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

- {I) Seksi Perbenihan dan Pakan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perbenihan dan pakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat [I], Seksi Perbenihan dan Pakan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja di lingku p Seksi Pembenihan dan pakan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pembenihan dan pakan;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Pembenihan dan Pakan;
- d. pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka penerapan teknologi, peningkatan usaha perbenihan dan pakan;
- e. penyusunan bahan rencana pengembangan perbenihan perikanan;
- f. pembinaan kelompok usaha pembenihan ikan;
...
- g. -pelaksanaan pola penggunaan pakan alami serta teknologi pakan ikan;
- h. penyelenggaraan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam;
- i. \_penyusunan la\_poran di bidang \_perbenihan dan pakan; dan
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

- ( l) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya rnernpunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya.
- i2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya;
- d. pembinaan, monitoring dan evaluasiyang berkaitan dengan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya;
- e. pelaksanaan Eradifikasi dan pengendalian penggunaan obat ikan yang berbahan kimia dan biologi;
- f. pembinaan dan pengembangan dalam rangka penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB);
- g. penyusunan bahan rencana pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar, payau dan laut;
- h. penyusunan pengawasan dan menjalin koordinasi terhadap distribusi induk dan benih ikan;
1. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan budidaya; dan
- J. \_pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat Bidang Perikanan Tangkap
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

- ii) Bidang Perikanan Tangkap rnempunyai tugas rneiaksakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap.
- i2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan, prasarana dan sarana penangkapan, dan kenelayanan;
- b. penyiapan rencana kerja dan program kegiatan di lingkup bidang perikanan tangkap;
- c. penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan, prasarana dan sarana penangkapan, dan kenelayanan;
- d. pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan, prasarana dan sarana penangkapan, dan kenelayanan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan, prasarana dan sarana penangkapan, dan kenelayanan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan, prasarana dan sarana penan-gkapan, dan kenelayanan; f
- g. pelaksanaan pelaporan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan, prasarana dan sarana penangkapan, dan kenelayanan;
- h. pelaksanaan penerbitan rekomendasi penerrbitan izin dibidang perikanan tangkap; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. 1
- (3J Bidang Perikanan Tangkap, membawahi:
- a. Seksi Usaha Penangkapan;
- b. Seksi Prasarana dan Sarana Penangkapan; dan
- c. Seksi Kenelayanan.
Paragraf i Seksi U saha Penangkapan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

- Seksi Usaha Penangkapan mempunyai tugas rnerrgumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka usaha penangkapan, pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan. (1)
- {2j Untuk menyelenggarakan tugas .sebagaimana dimaksutl patla ayat ( 1), Seksi U saha Penangkapan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi usaha penangkapan ikan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka usaha penangkapan dan pengendalian sumberdaya ikan;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang berkaitan dengan usaha penangkapan, pengelolaan dan pengendalian sumberdaya tkan;
- d. pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka usaha penangkapan, pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan;
- e. Pendataan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Perikanan;
- f. pelaksanaan Kerjasama dalam rangka Pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
- g. pelaksanaan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Ikan Secara Berkelanjutan;
- h. penyiapan bahan-bahan yang diperlukan untuk penyusunan laporan;
- r, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Seksi Prasarana dan Sarana Penangkapan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14

- ( 1) Seksi Prasarana dan Sarana Penangkapan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan yang berkaitan dengan prasarana dan sarana penangkapan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Prasarana dan Sarana Penangkapan mernpunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi Prasarana dan Sarana Penangkapan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi prasarana dan sarana penangkapan;
- c. penyusurran kebijakan, pedoman, dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana penangkapan;
- d. pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka penerapan prasarana dan sarana penangkapan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana perikanan tangkap;
- f. pelaksanaan pencatatan, penandaan dan penomoran kapal perikanan;
- g. pelaksanaan kaji terap teknologi penangkapan ikan;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang prasarana dan sarana penangkapan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Seksi Kenelayanan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15

- ( 1.) Seksi Kenelayanan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan yang berkaitan dengan seksi kenelayanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)., Seksi Kenelayanan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi Kenelayanan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi lingkup kenelayanan;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang berkaitan dengan kenelayanan;
- d. pembinaan, monitoring dan evaluasi lingkup kenelayanan;
- e. inventarisasi dan identifikasi terhadap kebutuhan nelayan;
- f. pemberdayaan kenelayanan;
- g. pengoordinasian informasi kondisi iklim dan cuaca untuk kebutuhan pelayaran;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang kenelayanan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima
Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

- {I] Bidarig Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
- i2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan sistem logistik, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, akses pasar, promosi dan investasi;
- b. penyusunan rencana kerja dan program kegiatan di lingkup bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria sistem logistik, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, akses pasar, promosi dan investasi;
- d. pelaksanaan kebijakan sistem logistik, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, akses pasar, promosi dan investasi;
- e. pembinaan dan bimbingan teknis sistem logistik, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, akses pasar, promosi dan investasi;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sistem logistik, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, akses pasar, promosi dan investasi; f
- g. Pelaporan sistem logistik, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, akses pasar, promosi dan investasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
- i3) Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, membawahi:
- a. Seksi Akses Pasar, Promosi dan Investasi;
- b. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;dan
- c. Seksi Sistem Logistik.
Paragraf 1 Seksi Akses Pasar, Promosi dan Investasi
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

- (1) Seksi Akses Pasar, Promosi dan Investasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan yang berkaitan dengan seksi Akses Pasar, Promosi dan Investasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Akses Pasar, Promosi dan Investasi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja di Lingkup Seksi Akses Pasar, Promosi dan Investasi;
-
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi lingkup Akses Pasar, Promosi dan lnvestasi;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Akses Pasar, Promosi dan Investasi;
- d. pembinaan, monitoring dan evaluasi lingkup Akses Pasar, Promosi dan lnvestasi;
- e. penyiapan prasana dan sarana untuk inventarisasi potensi investasi di bidang kelautan dan perikanan;
- f. pembinaan tekrris, monitoring dan evaluasi terhadap akses pasar dan menciptakan iklim yang kondusif bagi investor; f
- g. pengoordinasian informasi pasar;
- h. \_penyusunan laporan \_pelaksanaan kegiatan di bidang akses pasar, promosi dan investasi; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf
2
Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18

- tugas mengumpulkan bahan, petunjuk teknis pembinaan yang Mu tu dan Diversifikasi Produk Perikanan mempunyai menyusun pedoman dan berkaitan dengan Bina Kelautan dan Perikanan. (1) Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. pengoordinasi dan sinkronisasi lingkup Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan; c
- d. pembinaan, monitoring dan evaluasi lingkup Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
- Perikanan; e. pelaksanaan kaji terap dan teknologi tepat guna lingkup Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan e
- f. pengawasan terhadap keamanan produk kelautan dan perikanan; f.
- g. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas produk keiautan dan perikarran; 4 Xv
- h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang Bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Seksi Sistem Logistik
Pasai 19
- (1) Seksi Sistem Logistik mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan yang berkaitan dengan sistem logistik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sistem Logistik mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi Sistem Logistik;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan sistem logistik;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan sistem logistik;
- d. pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas sistem logistik;
- e. menciptakan iklim yang kondusif dalam , membangun kemitraan dan kelancaran distribusi logistik perikanan.;
- f. pelaksanaan kaji terap teknologi tepat guna dalam rangka sistem logistik;
- g. menjalin komunikasi dan informasi untuk kebutuhan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN);
- h. penyusunan iaporan pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang Logistik; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20

UP'f .adaiah Unit Peiaksana Teknis mempunyai tugas rnembantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas.
Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21

- i 1) Keiompok Jabatan Fungsional rnerrrpunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsiorral yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
- i4} Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 22

- i l} Dalam melaksanakan tugas, setiap pirrrpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bima Nomor 1 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.
Diundangkan di Kota Bima pada tanggal, 1~ Pe&gt;~mber 2016
~ M. QURAIS H. ABIDIN
Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal. 13 ~ember 2016
WALIKOTA BIMA,
v
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,
BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR ?14
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TOGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
LAMPI RAN PERATURA.l'/ WALIKOTA BIMA NOMOR 7°b TAHON 2016 TENTANG DINAS KELAUTAN DAN PERJKANAN
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan
- Repu blik Indonesia Norn or 40 Tah un 2012 ten tang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, yang menyatakan bahwa besaran jasa pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan/rujukan dibayarkan atas biaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan berdasarkan usulan Direktur Rumah Sakit ynng ditetapkan oleh Kepala Dae rah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam huruf a tersebut di atas, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang mengusulkan untuk jasa pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sebesar 44 % (empat puluh empat persen dan selebihnya berjumlah 56 % (lima puluh enam persen) meliputi jasa sarana/ biaya akomodasi, bahan alat kesehatan habis pakai dan obat;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas, dalam rangka efisiensi, akuntabel dan transparansi dalam pembagian jasa pelayanan dari peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat serta guna untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pad a masyarakat dipandang perlu menetapkan Penggunaan Komponen Jasa Pelayanan Dari Peserta Jaminan Keseha � an Masyarakat yang dilayani di . Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Smtang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam hu f h f di ru a huruf b dan u � c · atas, perlu membentuk P eraturan Bupat.I Smtang tentang p enetapan Penggunaan . Komponen Jasa Pelayanan Dari Peserta Jamman Kesehatan Masyarak t y · Di Rum h � 1 · a ang dilayam 1 a .:::."IK1t llmu D Muhammad Djoen SintanK · m aerah Ade
Mengingat
1.
- Undang-Uncta O Penetapan Un � Nomor 27 Tahun 1959 ten tang Tahun 1953 tn ang-Undang Darurat Nomor 3 II . entang p b 01 Kalim em entukan Daerah Tingkat I antan (L b . ndonesia Tahu em aran Negara Republik Lembaran Ne n 19 53 Nomor 9, Tambahan Sebagai U � ara Republik Indonesia Nomor 352) Republik In: ang-:-Undang (Lembaran Negara Tambahan Le onesia Tahun 1959 Nomor 72, Nomor 1820); mbaran Negara Republik Indonesia
2. Undang-Und p 1 ang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Denye enggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas an Korup · K 1 · . N sr, o us, Dan Nepotisme (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernburan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nornor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran [Lernbarar. Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 l );
9. Undang-Unda Pemerintahan n � Nomor 32 Tahun 2004 tentang Indonesia Tah aerah (Lcmbaran Negara Republik Lembaran Nega �� R 2004. Nomor 125, Tambahan sebagaimana telah epubhk Indonesia Nomor 4437) dengan Und diubah beberapa kali terakhir (Lembaran N:ng-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 5 9 T gara Republik Indonesia Tahun 2008 Indonesia N ambahan l-ernbaran Negara Republik omor 4844);
10. Undang-Unda N Perimba ng ornor 33 Tahun 2004 tentang Dan p nga � Keuangan Antara Pemerintah Pusat Re bl" � menntahan Daerah (Lembaran Negara pu I Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438);
11. u.ndang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sratern -Jarninan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor · 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
15. Undang-Undang Nomor I 2 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Badan Penyelenggara J � mi,nan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 1 ahun 2011. Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
17. Undang-Undang Nome, 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012. Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5361 \· 'I
f
o o � 5 �
18. Peraturan Pe . tentang Tena me � ntah Nornor 32 Tahun 1996 Repubiik I � a e\_sehatan (Lembaran Negara Tambahan � 0 :esia Tahun 1996 Nomor 49, Nomor 3637);em aran Negara Republik Indonesia
19. Peraturan p . tenta p emenntah Nornor 58 Tahun 2005 N ng engelolaan Keuangan Daerah (Lembaran T egaia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 am ahan Lembaran Negara Republik Indonesi � Nomor 4578 );
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara' Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200'.2 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4418);
8. 25 \_ Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembar S . an Daerah Kabupaten mtang Nornor 25);
Menetapkan
25. Peraturan D h Tahun 2008aera Kabupaten Sintang Nomor 1 K b tentang Urusan Pemerintah a upaten Sint (Le Sinta T h ang mbaran Daerah Kabupaten D � a Un 2008 Nomor 1 Tambahan Lembaran aera Kabupaten Sintang N � mor l);
26. Peraturan D h . T h aera Kabupaten Smtang Nomor 2 a un 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2012 ten tang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN KOMPONEN JASA PELAYA!',AN DARI PESERTA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG DILAYANI DI RUMAH SA.KIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonorru seluas-Iuasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. ·'
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Sintang.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
7. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada n:1asyarakat urituk s\_emua jenis penyakit dari pelayanan dasar sarnpai dengan subspes1ahs sesuai dengan kemampuannya.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ad M h . . e u amm � Djoen Smtang.
9. peJayanan rawat jalan O O � 5 ! diobservasi, didiagn . actalah pel· h . os1s pe b nyanan k d . kese atan lai.nnya tan · . ngo atan, rehabir .epa a pasien untuk Pa tmggaJ ctiraw t . itasi rnedik dan pelayanan a map
10. P I K 11. e ayanan esehatan ct dib · a alah yang 1 enkan oleh Rumah S s � gala kegiatan Pelayanan Kesehatan dalam rangka observasi ct· a it yang ditujukan kepada seseorang kesehatan lainnya. ' iagnos1s, pengobatan dan pelayanan
11. 1 o. Pelayanan rawat · · b · map actaJ h o servas1, perawatan . a pelayanan . atau pelayanan ke h' diagnosis, pengob kepada. pasien untuk se atan lainnya d atan, rehab1htasi medik dan engan menempati tempat tidur.
12. Pelayanan Medik adaiah yang dilaksanakan oleh t pelayanan yang diberikan terhactap pasien enaga medik di rumah sakit.
13. Jaminan Kesehatan Mas arak . adalah program bantuln at yang selanjutnya disebut Jamkesmas masyarakat miskin ct· . sosiat untuk pelayanan kesehatan bagi an tidak rnarnpu ct· I ak nasional agar terjad] . . . yang rse enggar an secara I k h J subsidr silang dalam rangka mewujutkan pe ayanan ese atan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin.
14. Peserta program Jamke d I · · · · smas a a ah setiap orang miskin dan tidak mampu yang terdaftar dan memiliki kartu dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
15. Tindakan Medik adalah operasi, anestesi, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan khusus.
16. Jasa sar..na adalah imbalan yang diterima oleh Pemberi Pelayanan Kesehata., atas pemakaian sarana, fasilitas, obat standar, dan alat kesehata.. habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis. pengobatan, dan rehabilitasi.
17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana atas jasa yang diberikan kepada pasien dalarn rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, perawatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pclayanan lainnya, serta untuk pelaksana administrasi.
18. Indonesia Diagnosis Related Group yang selanjunya disebut INA-DRG adalah suatu sistem klasifikasi kombinasi beberapa jenis penyakit dan prosedur /tindakan pelayanan di suatu rurnah .. sakit dengan pembiayaan yang dikaitkan dengan mutu dan efektivitas pelayanan terhadap pasien.
19. U it T fusi Darah Rumah Sakit selanjuinya m ran . h ki adalah suatu unit pelayanan di ruma sa it yang klinisi dalam memenuhi kebutuhan darah aman. disingkat UTDRS bertugas melayani
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dari penetapan penggunaan komponen jasa p.elayanan dari t J minan Kesehatan Masyarakat yang dilayari] di Rumah Sakit peser a a d Di Si U D h A de Muhamma joen mtang adalah · mum aera . . · k emotivasi kinerja karyawan Rumah Sakit Umum Daerah a. unN m . . . Ade Muhammad Djoen Smtang,
sebagai ...
Q O � 6 r
- b. sebagai acuan pemb . . , Daerah Ad M agian jasa pet fi . . e uhammad Di ayanan pada Rumah Sakit Umum e isiensi dan tran Joen Smtan · 1 . sparansi pen g oa am upaya efektifitas, dengan pelayanan Jami gelolaan keuangan yang berhubungan Smtang. nan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten
- (2) Tujuan dari penetapan peserta Jaminan Kesehat: � gunaan komponen jasa\_ pelayanan dari Umum Daerah Ade Muhammaasyarakat\_ yang dilayani di Rumah Sakit a. tercapainya keseJ·aht d DJoen Smtang adalah :
- b. terciptanya tertib admin' . '
4. eraan karya R h . ade Muhammad DJ'o Si wan uma Sakit Umum Daerah . en mtang·
5. 1stras1 dalam pengelolaan keuangan .
Penggunaan Komponen jas I · · a pe ayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1), diberikan atas pertimbangan keadilan, efektif, efisien, kepatutan dan objekni sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

- (1) Hal-ha! Y8: 0 ? belu � diatur dan atau belurn cukup diatur dalam Peraturan mi akan d1atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penetar-u1 Penggunaan Komponen Jasa Pelayanan Dari Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Yang Dilayarn Di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang Tahun Anggaran 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.