PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 11 Tahun 2016
Tentang PENYELENGGARAAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
Berlaku: 11 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
WALIKOTA JAMBI PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,
a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan penduduk Kota Jambi sebagai pusat pertumbuhan di Provinsi Jambi berhubungan langsung terhadap berbagai permasalahan dan tantangan terhadap aspek perumahan dan kawasan permukiman sebagai kebutuhan dasar;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1Tahun 2011tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengamanatkan pemenuhan kebutuhan hunian dan lingkungan hunian yang layak;
- c. bahwa untuk mewujudkan penataan ruang perumahan dan kawasan permukiman, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
1. Pasal 28 H ayat (1)Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Raykat Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang;
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013);
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2015).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
dan
WALIKOTA JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BAB I - KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1
Pasal 2

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi :
- a. penyelenggaraan perumahan ;
- b. penyelenggaraan kawasan permukiman ;
- c. pemeliharaan dan perbaikan ;
- d. pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh ;
- e. penyediaan tanah ;
- f. pendanaan ;
- g. pola kemitraan, peran masyarakat dan kearifan lokal ;dan
- h. pembinaan dan pengawasan.
BAB II - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI
Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan dengan berasaskan:
- a. Kesejahteraan;
- b. Keadilan dan pemeratan;
- c. Kenasionalan;
- d. Keefisienan dan kemanfaatan;
- e. Keterjangkauan dan kemudahan;
- f. Kemandirian dan kebersamaan;
- g. Kemitraan;
- h. Keserasian dan keseimbangan;
- i. Keterpaduan;
- j. Kesehatan;
- k. Kelestarian dan keberlanjutan;dan
- l. Keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni.
Kebijakan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- (1) Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), ditetapkan kebijakan penyelenggaran perumahan dan kawasan permukiman di Kota Jambi :
- (2) Kebijakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman sehat yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas umum ;
- b. peningkatan kualitas dan pencegahan perkembangan kawasan permukiman kumuh di Kota Jambi ;
- c. penyediaan rumah susun sebagai solusi terhadap tingginya harga lahan dikawasan strategis kota bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Bagian Ketiga
Strategi untuk melaksanakan kebijakan pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman sehat yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
- a. Mendistribusikan prasarana dan sarana lingkungan disetiap perumahan dan kawasan permukiman;
- b. mengembangkan prasarana jalan pada perumahan dan kawasan permukiman;
- c. mengembangkan jaringan Drainase pada perumahan dan kawasan permukiman;
- d. mengembangkan sistem pengelolaan air limbah pada perumahan dan kawasan permukiman;
- e. mengembangkan sistem pengelolaan persampahan pada perumahan dan kawasan permukiman;
- f. mengembangkan sistem penyediaan air minum pada perumahan dan kawasan permukiman ; dan
- g. penyediaan penerangan jalan umum pada perumahan dan kawasan permukiman.
BAB II - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI
Pasal 6

Strategi untuk melaksanakan kebijakan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di Kota Jambi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. melakukan penetapan kawasan permukiman kumuh;
- b. revitalisasi kawasan lindung dalam kawasan permukiman;
- c. penyediaan kemudahan pembangunan dan rehabilitasi bangunan rumah tidak layak;dan
- d. rehabilitasi kawasan permukiman melalui pembangunan bangunan rumah vertikal.
BAB II - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI
Pasal 7

Strategi untuk melaksanakan kebijakan penyediaan rumah susun sebagai solusi terhadap tingginya harga lahan dikawasan strategis kota bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
- a. inventarisasi kebutuhan rumah susun pada prioritas penanganan;
- b. identifikasi kawasan prioritas pembangunan rumah susun;
- c. penyediaan lahan pembangunan rumah susun ; dan
- d. sosialisasi pembangunan rumah susun.
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Rumah dan Perumahan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau Setiap Orang.
- (2) Penyelenggaraan Rumah dan Perumahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin hak setiap warga untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki Rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
- (3) Penyelenggaraan Rumah dan Perumahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di ajukan dalam bentuk Permohonan kepada walikota melalui instansi yang di tunjuk atau berwenang.
- (5) Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. perencanaan perumahan ;
- b. pembangunan perumahan ;
- c. pemanfaatan perumahan ; dan
- d. pengendalian perumahan
- (6) Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Rumah beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- (7) Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengacu kepada arahan rencana tata ruang.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengajuan permohonan dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan walikota.
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 9

- (1) Rumah dibedakan menurut jenis dan bentuknya
- (2) Jenis Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. jenis Rumah Swadaya;
- b. jenis Rumah Umum;
- c. jenis Rumah Khusus;
- d. jenis Rumah Komersial; dan
- e. jenis Rumah Negara.
- (3) Bentuk Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. bentuk rumah tunggal;
- b. bentuk rumah deret; dan
- c. bentuk rumah susun.
Bagian Kedua
Paragraf 1
Perencanaan Perumahan
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 10

- (1) Perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) huruf a adalah merupakan bagian dari perencanaan permukiman dan terdiri atas :
- a. perencanaan dan perancangan rumah ;dan
- b. perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (2) Perencanaan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang mencakup :
- a. rumah sederhana;
- b. rumah menengah; dan
- c. rumah mewah.
- (3) Perencanaan perumahan wajib memenuhi persyaratan lokasi;
- (4) Perencanaan perumahan wajib berpedoman terhadap ketentuan zonasi sebagaimanadiatur dalam rencana tata ruang;
- (5) Perencanaan perumahan wajib menjamin pelaksanaan hunian berimbang;
- (6) Perencanaan perumahan disusun dalam bentuk dokumen perencanaan;
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 11

- (1) Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) meliputi:
- a. harus sesuai dengan rencana peruntukan lahan sebagaimana diatur dalam rencana tata ruang wilayah ;
- b. memenuhi kriteria layak huni;
- c. elevasi lahan tidak berada dibawah permukaan air setempat;
- d. harus berada pada lahan yang jelas status kepemilikannya, dan memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ekologis;
- e. berada dalam jangkauan pelayanan utilitas perkotaan, terutama listrik dan air bersih;
- f. dalam hal lokasi perumahan dan kawasan permukiman belum dapat dijangkau oleh pelayanan jaringan listrik dan air bersih, maka pembangun/pengembang wajib menyediakan;
- g. keterpaduan antara tatanan kegiatan dan alam di sekelilingnya, dengan mempertimbangkan jenis, masa tumbuh dan usia yang dicapai, serta pengaruhnya terhadap lingkungan, bagi tumbuhan yang ada dan mungkin tumbuh di kawasan yang dimaksud (pohon serta lingkungan yang berdampak erosi serta dapat berdampak banjir).
- (2) Kriteria layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Kriteria keamanan;
- b. Kriteria kesehatan;
- c. Kriteria kenyamanan;
- d. Kriteria keindahan/keserasian/keteraturan;
- e. Kriteria fleksibilitas;
- f. Kriteria keterjangkauan jarak;dan
- g. Kriteria lingkungan berjati diri.
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 12

- (1) Kriteria keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bukan merupakan kawasan lindung setempat, daerah buangan limbah pabrik, daerah bebas bangunan pada area Bandara, daerah dibawah jaringan listrik tegangan tinggi dan aktivitas pertambangan migas.
- (2) Kriteria kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bukan daerah yang mempunyai pencemaran udara di atas ambang batas, pencemaran air permukaan dan air tanah dalam.
- (3) Kriteria kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf c dicapai dengan kemudahan pencapaian (aksesibilitas), kemudahan berkomunikasi (internal/eksternal, langsung atau tidak langsung), kemudahan berkegiatan (prasarana dan sarana lingkungan tersedia).
- (4) Kriteria keindahan/keserasian/keteraturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf d dicapai dengan penghijauan, mempertahankan
karakteristik topografi dan lingkungan yang ada, misalnya tidak meratakan bukit, mengurug seluruh rawa atau danau/setu/sungai/kali dan sebagainya.
- (5) Kriteria fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf e dicapai dengan mempertimbangkan kemungkinan pertumbuhan fisik/pemekaran lingkungan perumahan dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan keterpaduan prasarana.
- (6) Kriteria keterjangkauan jarak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf f dicapai dengan mempertimbangkan jarak pencapaian ideal kemampuan orang berjalan kaki sebagai pengguna lingkungan terhadap penempatan sarana dan prasarana-utilitas lingkungan.
- (7) Kriteria lingkungan berjati diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf g dicapai dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, terutama aspek kontekstual terhadap lingkungan tradisional/lokal setempat.
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 13

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) meliputi:
- a. pengaturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
- b. Pengaturan Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH);
- d. Garis Sempadan Bangunan (GSB); dan
- e. Sempadan sungai.
- (2) Pengaturan KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. tinggi bangunan lebih dari 30 (tigapuluh) meter, terdiri atas :
1. KDB maksimal 50 % jika berbatasan langsung terhadap jalan arteri dan kolektor ; dan
2. KDB maksimal 40 % jika berbatasan langsung terhadap jalan lokal
- b. tinggi bangunan antara 12 (duabelas) meter sampai 30 (tigapuluh) meter, terdiri atas :
1. KDB maksimal 50 % jika berbatasan langsung terhadap jalan arteri;
2. KDB maksimal 60 % jika berbatasan langsung terhadap jalan kolektor ;dan
3. KDB maksimal 65 % jika berbatasan langsung terhadap jalan lokal
- c. tinggi bangunan antara dibawah 12 (duabelas) meter , terdiri atas :
1. pada kawasan diperuntukan sebagai permukiman kepadatan tinggi berdasarkan rencana tata ruang wilayah, KDB maksimal 50 % jika berbatasan langsung terhadap jalan arteri ;
2. pada kawasan diperuntukan sebagai permukiman kepadatan tinggi berdasarkan rencana tata ruang wilayah, KDB maksimal 60 % jika berbatasan langsung terhadap jalan kolektor;
3. pada kawasan diperuntukan sebagai permukiman kepadatan tinggi berdasarkan rencana tata ruang wilayah, KDB maksimal 70 % jika berbatasan langsung terhadap jalan lokal;
4. pada kawasan diperuntukan sebagai permukiman kepadatan sedang berdasarkan rencana tata ruang wilayah, KDB maksimal 45 % jika berbatasan langsung terhadap jalan arteri ;
5. pada kawasan diperuntukan sebagai permukiman kepadatan sedang berdasarkan rencana tata ruang wilayah, KDBmaksimal 55 % jika berbatasan langsung terhadap jalan kolektor;
6. pada kawasan diperuntukan sebagai permukiman kepadatan sedang berdasarkan rencana tata ruang wilayah, KDB maksimal 65 % jika berbatasan langsung terhadap jalan lokal;
7. pada kawasan diperuntukan sebagai permukiman kepadatan rendah berdasarkan rencana tata ruang wilayah, KDB maksimal 45 % jika berbatasan langsung terhadap jalan arteri;dan
8. pada kawasan diperuntukan sebagai permukiman kepadatan rendah berdasarkan rencana tata ruang wilayah, KDB maksimal 55 % jika berbatasan langsung terhadap jalan kolektor dan lokal ;
- (3) Koefisien Lantai Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. tinggi bangunan lebih dari 30 (tigapuluh) meter, terdiri atas :
1. KLB maksimal 6,0 jika berbatasan langsung terhadap jalan arteri;
2. KLB maksimal 3,6 jika berbatasan langsung terhadap jalan kolektor; dan
3. KLB maksimal 1,2 jika berbatasan langsung terhadap jalan lokal;
- b. tinggi bangunan antara 12 (duabelas) meter sampai 30 (tigapuluh) meter, terdiri atas :
1. KLB maksimal 3,2 jika berbatasan langsung terhadap jalan arteri;
2. KLB maksimal 1,6 jika berbatasan langsung terhadap jalan kolektor ;dan
3. KLB maksimal 1,0 % jika berbatasan langsung terhadap jalan lokal.
- c. tinggi bangunan antara dibawah 12 (duabelas) meter , terdiri atas :
1. KLB maksimal 1,6 jika berbatasan langsung terhadap jalan arteri;
2. KLB maksimal 1,4 jika berbatasan langsung terhadap jalan kolektor; dan
3. KLB maksimal 1,2 jika berbatasan langsung terhadap jalan lokal;
- (4) Koefisien Dasar Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. minimal 35 % untuk bangunan dengan tinggi lebih dari 30 (tigapuluh) meter;
- b. minimal 25% untuk bangunan dengan tinggi antara 12 (duabelas) meter sampai 30 (tigapuluh) meter;
- c. Untuk bangunan dengan tinggi dibawah 12 (duabelas) meter diatur sebagai berikut :
1. pada kawasan diperuntukan sebagai permukiman kepadatan tinggi berdasarkan rencana tata ruang wilayah, KDH minimal 20 % ; dan
2. pada kawasan diperuntukan sebagai permukiman kepadatan sedang dan rendah berdasarkan rencana tata ruang wilayah, KDH minimal 25 % ; dan
- (5) Garis Sempadan Bangunan (GSB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d minimum (1/2 x rumija) + 1 (satu) m dan 1 (satu) meter dari ruang milik jalan untuk sempadan pagar;
- (6) Sempadan bangunan terhadap sungai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. Jarak bangunan terluar 3 (tiga) meter dari aliran sungai jika telah bertanggul ;dan
- b. Jarak bangunan terluar 5 (lima) meter dari aliran sungai jika belum bertanggul
- (7) Dalam hal telah ditetapkan Rencana Detail Tata Ruang, peraturan zonasi mengacu kepada Rencana Detail Tata Ruang tersebut.
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 14

- (1) Dokumen perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (6) meliputi :
- a. peta situasi lokasi secara eksisting;
- b. rencana tapak;
- c. desain rumah;
- d. spesifikasi teknis rumah;
- e. rencana kerja perwujudan hunian berimbang;
- f. rencana kerjasama;
- g. nama perusahaan atau nama tunggal;
- h. rencana prasarana, sarana, dan utilitas perumahan; dan
- i. rencana vegetasi rumah dan perumahan.
- (2) Dokumen perencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan pengesahan dari Walikota melalui pejabat teknis berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengesahan dokumen perencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
Paragraf 2
Perencanaan Rumah
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 15

- (1) Perencanaan dan perancangan rumah pada kawasan cagar budaya wajib mempertimbangkan bentuk arsitektur Melayu Jambi.
- (2) Perencanaan rumah wajib mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan lahan berdasarkan rencana tata ruang.
- (3) Permohonan ijin mendirikan bangunan berupa Rumah tunggal dan/atau Rumah deret pada lahan kaveling yang teridentifikasi berasal dari suatu hamparan, diisyaratkan memenuhi ketentuan Prasarana dasar Perumahan.
- (4) Rumah tidak membelakangi sungai.
- (5) Penyediaan bio pori pada setiap unit rumah dan PSU.
- (6) Perencanaan dan perancangan Rumah dilakukan oleh Setiap Orang/Badan Hukum yang memiliki keahlian dibidang perencanaan dan perancangan Rumah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan.
- (7) Ketentuan Permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Walikota.
Paragraf 3
Perencanaan Rumah Susun
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 16

- (1) Perencanaan pembangunan rumah susun meliputi :
- a. penetapan penyediaan jumlah dan jenis rumah susun ;
- b. penetapan zonasi pembangunan rumah susun;dan
- c. penetapan lokasi pembangunan rumah susun.
- (2) Penetapan penyediaan jumlah dan jenis rumah susun sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan kelompok sasaran, pelaku, dan sumberdaya pembangunan yang meliputi rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara, dan rumah susun komersial.
- (3) Penetapan zonasi pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, berpedoman kepada zonasi kawasan perumahan kepadatan tinggi dan kawasan perumahan kepadatan sedang berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Penetapan lokasi pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berpedoman kepada rencana rinci tata ruang.
- (5) Dalam hal belum ditetapkannya peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang, penetapan lokasi pembangunan rumah susun wajib mempertimbangkan hal sebagai berikut:
- a. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. analisis potensi kebutuhan rumah susun;
- c. prasarana jalan yang memadai dalam mendukung aksesibilitas lokasi;dan
- d. perkiraan dampak lalu lintas yang ditimbulkan.
- (6) pembangunan rumah susun tidak membelakangi sungai.
- (7) Rencana Pembangunan rumah susun dapat diarahkan sebagai solusi penataan kawasan kumuh perkotaan.
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 17

- (1) Rencana KDB, KLB maksimum serta GSB dan KDH minimum berpedoman kepada ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam pasal 13.
- (2) untuk rumah susun umum (milik), Luas minimum adalah18 m2 (delapan belas meter persegi).
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 18

- (1) Perencanaan rumah susun disusun dalam bentuk dokumen perencanaan rumah susun.
- (2) Dokumen perencanaan rumah susun sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. peta situasi lokasi secara eksisting;
- b. rencana tapak;
- c. gambar rencana arsitektur yang memuat potongan rumah susun yang menunjukan dengan jelas batasan secara vertikal dan horizontal dari satuan rumah susun;
- d. gambar rencana struktur beserta perhitungannya;
- e. gambar rencana yang menunjukan dengan jelas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama; dan
- f. gambar rencana utilitas umum dan instalasi berserta perlengkapannya.
Paragraf 4
Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 19

- (1) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum didasarkan kepada luas lahan peruntukan perumahan.
- (2) Rencana prasarana, sarana, dan utilitas umum mengacu kepada standar pelayanan penduduk pendukung, dan minimal terdiri atas :
- a. rencana sirkulasi, lebar penampang jalan, dan material jalan;
- b. rencana RTH taman;
- c. rencana elevasi, perhitungan volume, dan material saluran drainase;
- d. rencana penempatan septictank komunal;
- e. dalam hal kawasan merupakan skala pelayanan IPAL, rencana pengelelolaan air limbah wajib terkoneksi ke jaringan IPAL;
- f. rencana pengelolaan persampahan;
- g. rencana integrasi prasarana (jalan dan saluran) dan utilitas (jaringan penerangan jalan umum, telekomunikasi, dan listrik) dengan kawasan sekitar;
- h. rencana pemenuhan kebutuhan air bersih; dan
- i. rencana kompensasi Tempat Pemakaman Umum (TPU).
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 20

Rencana sirkulasi, lebar penampang jalan, dan material sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut :
- a. Jalan dengan fungsi Lokal Sekunder I, lebar perkerasan minimal 7 (tujuh) meter ditambah 2 (dua) meter bahu jalan dan 1,5 meter pendestrian;
- b. Jalan dengan fungsi Lokal Sekunder II, lebar perkerasan minimal 6 (enam) meter ditambah 2 (dua) meter bahu jalan dan 1,5 meter pendestrian; dan
- c. Jalan dengan fungsi Lingkungan I, lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter ditambah 2 (dua) meter bahu jalan;
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 21

RTH Taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c diatur sebagai berikut ;
- a. RTH taman adalah merupakan RTH Publik yang wajib tersedia setiap lingkungan perumahan dengan jumlah penduduk 250 (dua ratus lima puluh) jiwa dan/atau terdiri dari 25 (dua puluh lima) unit rumah; dan
- b. Luas RTH minimal 250 (dua ratus lima puluh) m 2 untuk setiap 250 (dua ratus lima puluh) jiwa dan/atau terdiri dari 25 (dua puluh lima) unit rumah.
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 22

Rencana RTH Pemakaman Umum (TPU) sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf i diatur sebagai berikut :
- a. untuk pembangunan perumahan horizontal, luas lahan yang diperuntukan untuk TPU seluas 2 (dua) persen dari luas lahan yang dikuasai;
- b. untuk pembangunan perumahan vertikal, luas lahan yang diperuntukan untuk TPU seluas 2 (dua) persen dari luas lahan yang dikuasai, atau 10 m 2 untuk setiap unit gedung;
- c. penyediaan TPU dapat dilakukan dengan cara konsolidasi beberapa perumahan pada wilayah administrasi kecamatan yang sama;
- d. penyediaan TPU dapat dikonversikan kedalam bentuk uang yang disetorkan kepada instansi yang ditetapkan oleh walikota;
- e. perhitungan luasan lahan TPU pada lokasi yang ditetapkan merupakan nilai konversi dari lahan yang dibebaskan sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP);
- f. lahan yang diperuntukan untuk TPU tidak mengurangi kewajiban penyediaan RTH;
- g. Pemerintah Kota akan melakukan penyediaan TPU menggunakan dana
yang telah terkumpul;
- h. Pengadaan lahan TPU oleh Pemerintah Kota berada wilayah administrasi kecamatan yang sama dengan lokasi perumahan
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 23

- (1) Penempatan dan penataan Sarana harus berada pada lokasi yang strategis dan mudah terjangkau.
- (2) Lahan peruntukan Sarana tidak ditempatkan pada lahan sisa, sejajar pada garis sempadan dan/atau dibawah saluran udara bertegangan tinggi kecuali Sarana taman dan ruang terbuka hijau.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan menjadi satu hamparan besar dengan tujuan memusatkan kegiatan masyarakat kecuali Sarana taman dan ruang terbuka hijau.
Bagian Ketiga
Paragraf 1
Pembangunan Perumahan
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 24

- (1) Pembangunan Perumahan dilakukan oleh Badan Hukum.
- (2) Pembangunan Perumahan meliputi pembangunan Rumah dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan/atau peningkatan kualitas Perumahan.
- (3) Pembangunan Perumahan dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan dan memenuhi Standar Nasional Indonesia.
Paragraf 2
Pembangunan Rumah
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 25

- (1) Pembangunan rumah meliputi :
- a. pembangunan rumah tunggal;
- b. pembangunan rumah deret; dan
- c. pembangunan rumah susun.
- (2) Pembangunan rumah tunggal dan rumah deret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan oleh Setiap orang dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dilakukan oleh Badan Hukum dan/atau Pemerintah Daerah.
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 26

Pembangunan untuk rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun, dapat dilakukan di atas tanah:
- a. hak milik;
- b. hak guna bangunan, baik di atas tanah negara maupun di atas hak pengelolaan; atau
- c. hak pakai di atas tanah Negara.
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 27

- (1) Pembangunan perumahan dilaksanakan dengan struktur, komponen dan penggunaan bahan bangunan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi modular.
- (2) Struktur perumahan harus memenuhi persyaratan konstruksi dengan memperhitungkan kekuatan dan ketahanan vertikal maupun horizontal terhadap:
- a. beban mati;
- b. beban bergerak;
- c. hujan, angin, banjir;
- d. kebakaran dalam jangka waktu yang diperhitungkan cukup untuk
- e. usaha pengamanan dan penyelamatan;
- f. daya dukung tanah;
- g. kemungkinan adanya beban tambahan, baik dari arah vertikal maupun horisontal; dan
- h. gangguan/perusak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 28

- (1) Struktur bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan kesatuan konstruksi bangunan atas maupun struktur bangunan bawah dan tidak diperbolehkan untuk diubah.
- (2) Komponen dan bahan bangunan yang berfungsi sebagai struktur yang merupakan kesatuan konstruksi baik komponen dan bahan bangunan atas maupun komponen dan bahan bangunan bawah tidak diperbolehkan untuk diubah.
- (3) Komponen dan bahan bangunan harus memenuhi persyaratan keamanan bangunan.
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 29

- (1) Pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. rumah susun umum ;
- b. rumah susun khusus ;
- c. rumah susun negara ; dan
- d. rumah susun komersial
- (2) Pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara merupakan tanggung jawab pemerintah ;
- (3) Pembangunan rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh setiap orang mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pemerintah ;
- (4) Pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh lembaga nirlaba atau badan usaha
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 30

- (1) Pembangunan rumah susun komersial sebagaimana dimaksud dalam pasal 30ayat (1) huruf d wajib mewujudkan hunian berimbang ;
- (2) Pembangunan rumah susun harus sesuai dengan rencana fungsi dan pemanfaatannya.
- (3) perwujudan hunian berimbang sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 31

- (1) Pelaku pembangunan wajib memisahkan rumah susun atas sarusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama ;
- (2) Benda bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian bersama jika dibangun sebagai bagian bangunan rumah susun.
- (3) Pemisahan rumah susun atas sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memberikan kejelasan atas:
- a. batas sarusun yang dapat digunakan secara terpisah untuk setiap pemilik;
- b. batas dan uraian atas bagian bersama dan benda bersama yang menjadi hak setiap sarusun; dan
- c. batas dan uraian tanah bersama dan besarnya bagian yang menjadi hak setiap sarusun.
- (4) Pemisahan rumah susun atas sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk gambar dan uraian
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 32

- (1) Dalam hal akses jalan akses rumah susun belum memadai, maka Badan Hukum wajib menyediakan dan/atau meningkatkan akses sesuai kajian analisis dampak lalu lintas.
- (2) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengadaan akses;
- b. pelebaran akses; dan/atau
- c. perbaikan akses.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pembangunan rumah susun umum diatur dalam peraturan walikota.
Paragraf 3
Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum yang melakukan pembangunan perumahan, wajib membangun prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan dokumen perencanaan ;
- (2) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum disesuaikan dengan standar penduduk pendukung dan/atau berdasarkan SNI;
- (3) Dalam hal prasarana jalan, harus telah dibangun sebelum perumahan mulai dihuni ;
- (4) Prasanana jalan sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah prasarana jalan dengan permukaan aspal atau betonkecuali rumah subsidi.
- (5) pola pengembangan infrastruktur perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya dan tidak diperkenankan melakukan pengembangan perumahan secara tertutup
- (6) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun oleh pengembangwajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah
Bagian Keempat
Paragraf 1
Pemanfaatan Perumahan
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 34

- (1) Pemanfaatan Perumahan digunakan sebagai fungsi hunian.
- (2) Pemanfaatan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3. di Lingkungan Hunian meliputi pemanfaatan Rumah, pemanfaatan Prasarana dan Sarana Perumahan dan pelestarian Rumah.
Paragraf 2
Pemanfaatan Rumah
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 35

- (1) Rumah digunakan untuk kegiatan hunian dan kegiatan usaha terbatas.
- (2) Kegiatan usaha terbatas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. usaha retail dengan kategori usaha mikro dan kecil dan/atau skala pelayanan lingkungan;
- b. kegiatan jasa pelayanan skala lingkungan;
- c. kegiatan perkumpulan keahlian dimana pelaku juga melakukan kegiatan hunian pada rumah tersebut dan tidak menimbulkan dampak yang merusak tatanan lingkungan perumahan;dan
- d. organisasi sosial dimana anggota juga melakukan kegiatan hunian pada rumah tersebut dan tidak menimbulkan dampak yang merusak tatanan lingkungan perumahan;
- (3) dilarang melakukan pengembangan kegiatan peternakan skala besar dan/atau menimbulkan dampak lingkungan yang menurunkan kualitas lingkungan perumahan.
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 36

- (1) Pemanfaatan rumah susun hanya untuk fungsi hunian, kecuali terjadi perubahan rencana tata ruang yang memungkinkan pemanfaatan fungsi campuran.
- (2) pemanfaatan Rumah pada Rumah Susun, dapat dilakukan setelah:
- a. mendapatkan persetujuan penghuni Rumah Susun; dan/atau
- b. mendapatkan persetujuan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan Rumah Susun; dan
- c. mendapatkan pengesahan pertelaan dari Walikota.
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 37

- (1) Perubahan terhadap Rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib mendapatkan izin kembali dari Walikota.
- (2) Perubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi fungsi bagian bersama, benda bersama, dan fungsi hunian.
- (3) Untuk mendapatkan izin perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku pembangunan harus mengajukan alasan dan usulan perubahan dengan melampirkan:
- a. gambar rencana tapak beserta perubahannya;
- b. gambar rencana arsitektur beserta perubahannya;
- c. gambar rencana struktur dan penghitungannya beserta perubahannya;
- d. Pertelaan/gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta perubahannya;dan
- e. gambar rencana utilitas umum dan instalasi serta perlengkapannyabeserta perubahannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan rumah susun, diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kelima
Pengendalian Perumahan
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 38

- (1) Pengendalian perumahan dilakukan pada setiap tahapan, yaitu :
- a. perencanaan;
- b. pembangunan; dan
- c. pemanfaatan.
- (2) Pelaksanaan pengendalian perumahan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani perijinan, penyelenggaraan penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, dan satuan penertiban.
- (3) Bentuk pengendalian perumahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pada tahap perizinan.
- (4) Pada tahap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan kerja terkait berhak memberi masukan atas dokumen rencana teknis.
- (5) Bentuk pengendalian perumahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada tahap pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dalam bentuk pengawasan.
- (6) Bentuk pengendalian perumahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah dalam bentuk penertiban.
Bagian Keenam
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
Paragraf 1
Kriteria
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 39

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman yang telah selesai dibangun oleh pengembang, wajib diserahkan kepada pemerintah daerah untuk tujuan mewujudkan keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas :
- a. jaringan jalan;
- b. jaringan saluran pembuangan limbah dan/atau septictank;
- c. jaringan drainase ; dan
- d. tempat pembuangan dan/atau pengolahan sampah.
- (3) Sarana Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas :
- a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
- b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
- c. sarana pendidikan;
- d. sarana kesehatan;
- e. sarana peribadatan;
- f. sarana rekreasi dan olah raga;
- g. sarana pemakaman;
- h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
- i. sarana parkir.
- (4) Utilitas umum, terdiri atas :
- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan listrik;
- c. jaringan telepon;
- d. jaringan gas;
- e. sistem proteksi kebakaran; dan
- f. penerangan jalan umum.
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 40

- (1) Pelaku pengembang wajib menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal39 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) kepada pemerintah daerah.
- (2) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud padaayat (1), dikecualikan dalam pasal 39 ayat (4) huruf b, dan huruf c.
- (3) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah melalui penilaian kelayakan oleh Tim Verifikasi dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (4) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum mempunyai kriteria sebagai berikut:
- a. Telah selesai dibangun dan dalam keadaan baik;
- b. Sesuai dengan persyaratan umum, teknis, dan administrasi yang telah ditentukan sebelumnya;
- c. Sesuai dengan rencana tapak yang tertuang didalam dokumen rencana teknis yang telah disahkan ; dan
- d. Telah setahun masa pemeliharaan.
- (5) Khusus untuk sertifikat lahanprasarana, sarana, dan utilitas sebagai mana di maksud pada ayat (4) wajib diserahkan kepada Pemerintah daerah pada waktu pengajuan IMB
Paragraf 2
Persiapan
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 41

Tata cara persiapan penyerahan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum meliputi:
- a. Walikota menerima permohonan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dari pengembang ;
- b. Walikota menugaskan Tim Verivikasi untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ;
- c. Tim Verifikasi melakukan inventarisasi terhadap Prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan, meliputi :
- 1) Rancana tapak yang tertuang didalam dokumen rencana teknis yang telah disahkan ;
- 2) Tata letak bangunan dan lahan; dan
- 3) Besaran prasarana, sarana, dan utilitas
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur Tim Verifikasi diatur melalui Peraturan Walikota.
Paragraf 3
Pelaksanaan
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 42

Tata cara pelaksanan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas meliputi :
- a. Tim verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis, dan administrasi ;
- b. Tim verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas;
- c. Tim verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas;
- d. Tim verfikasi merumuskan kriteria sebagai berikut :
- 1) Layak diterima dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota ; atau
- 2) Tidak layak diterima, dan dikembalikan kepada pengembang
- e. Untuk PSU yang belum layak diterima , diberikan kesempatan kepada pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan spesifikasi teknis bangunan, kemudian dilakukan perbaikan dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh pelaku pembangunan;
- f. Walikota menetapkan prasarana, sarana, dan utilitas yang diterima ;
- g. Tim Verifikasi mempersiapkan Berita Acara Serah Terima, penetapan jadwal serah terima, dan SKPD yang berwenang mengelola ;
- h. Penandatanganan berita acara serah terima prasarana, sarana, dan utilitas umum dilakukan pengembang dan Walikota dengan melampirkan sebagai berikut :
- 1) Daftar prasarana, sarana dan utilitas;
- 2) Dokumen teknis ; dan
- 3) Dokumen administrasi.
Paragraf 4
Pengelolaan
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 43

- (1) Pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan PSU yang telah diserahkan oleh pengembang.
- (2) Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pengembang, badan usaha swasta dan/atau masyarakat dalam pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah daerah melakukan kerjasama sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), pemeliharan fisik dan pendanaan PSU menjadi tanggung jawab pengelola.
- (4) Pengelola PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat merubah peruntukan PSU, kecuali atas persetujuan Pemerintah daerah.
Paragraf 5
Pemanfaatan
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 44

- (1) Pemerintah daerah dapat memanfaatkan PSU sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.
- (3) Perubahan pemanfatan dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. perubahan yang disebabkan oleh kondisi alam;
- b. force majure (bencana alam);
- c. program pemerintah ;dan
- d. persetujuan warga pemilik.
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 45

- (1) Warga pemilik perumahan dapat memanfaatkan PSU sesuai dengan rencana induk dan/atau rencana tapak dan atas izin Pemerintah daerah.
- (2) Pemanfaatan PSU berdasarkan asas kepentingan warga pemilik.
Paragraf 6
Pemeliharaan
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 46

- (1) Pemeliharaan PSU sebelum proses penyerahan, menjadi tanggung jawab pengembang.
- (2) Pemeliharaan PSU setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD).
BAB III - PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Pasal 47

- (1) Dalam hal PSU terlantar dan dalam kondisi belum diserahkan kepada Pemerintah daerah, maka Pemerintah daerah menyampaikan surat permintaan kepada pengembang untuk memperbaiki PSU dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal pengembang tidak sanggup memperbaiki atau memelihara namun mau menyerahkan PSU, maka langkah yang dapat ditempuh sebagai berikut :
- a. pengembang membuat surat pernyataan tidak sanggup memelihara PSU dengan melampirkan bukti pailit berupa keputusan pailit dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga;dan
- b. pengembang mengajukan permohonan penyerahan kepada Pemerintah daerah melalui mekanisme berlaku.
- (3) Dalam hal PSU ditelantarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta pengembang tidak diketahui keberadaannya , maka surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana tertuang dalam Pasal 41 ayat (4) huruf d, dapat dijadikan dasar oleh Pemerintah daerah dalam pembuatan akta notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (4) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh warga pemilik perumahan kepada pemerintah daerah.
BAB IV - PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian, dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Penyelenggaraan Kawasan Permukiman bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim.
BAB IV - PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pasal 49

Penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 mencakup lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung perikehidupan dan penghidupan diperkotaan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pasal 50

- (1) Arahan pengembangan kawasan permukiman meliputi :
- a. hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup diluar kawasan lindung;
- b. keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan kawasan pengembangan baru;
- c. keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup;
- d. keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang; dan
- e. lembaga yang mengkoordinasikan pengembangan kawasan permukiman.
- (2) Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan melalui :
- a. pengembangan yang telah ada;
- b. pembangunan baru; atau
- c. pembangunan kembali.
BAB IV - PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pasal 51

- (1) Perwujudan hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup diluar kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- a. kawasan permukiman diselenggarakan berorientasi kepada pembentukan struktur dan pola ruang kota;
- b. pembangunan prasarana dan sarana skala kawasan dan lingkungan pada lingkungan hunian yang sudah ada;
- c. perwujudan kawasan permukiman yang teritegrasi dengan kawasan pusat-pusat kegiatan.
- (2) Perwujudan keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan kawasan pengembangan baru sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilakukan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
- a. pembangunan prasarana yang juga mempertimbangkan kebutuhan perkembangan lingkungan hunian pada kawasan baru;
- b. pengembangan lingkungan hunian yang mempertimbangkan sirkulasi kawasan hinterlan.
- (3) Perwujudan keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidupsebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dilakukan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
- a. revitalisasi kawasan peruntukan fungsi lindung pada lingkungan hunian;
- b. pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau didalam lingkungan hunian;
- c. pengembangan utilitas pengelolaan air limbah pada lingkungan hunian.
- (4) Perwujudan keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, dilakukan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
- a. membatasi perkembangan kegiatan publik pada lingkungan hunian yang dapat mengganggu eksistensi lingkungan hunian tersebut; dan
- b. pembatasan perkembangan lingkungan hunian pada kawasan dengan fungsi kegiatan yang membahayakan penghuni.
- (5) Perwujudan lembaga yang mengkoordinasikan pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, dilakukan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
- a. penetapan instansi yang berfungsi sebagai koordinator penyelenggaraan kawasan permukiman;dan
- b. optimalisasi fungsi instansi terkait dalam penyelenggaraan kawasan permukiman.
BAB IV - PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pasal 52

Penyelenggaraan Lingkungan Hunian perkotaan dilakukan melalui:
- a. pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan; dan
- b. pembangunan kembali Lingkungan Hunian perkotaan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pasal 53

Penyelenggaraan pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53huruf a mencakup:
- a. peningkatan efisiensi potensi Lingkungan Hunian perkotaan dengan memperhatikan fungsi dan peranan perkotaan;
- b. peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan;
- c. peningkatan keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Lingkungan Hunian perkotaan;
- d. penetapan bagian Lingkungan Hunian perkotaan yang dibatasi perkembangannya;
- e. penetapan bagian Lingkungan Hunian perkotaan yang didorong perkembangannya;
- f. pencegahan tumbuhnya lingkungan dan kawasan kumuh; dan
- g. pencegahan tumbuh dan berkembangnya Lingkungan Hunian yang tidak terencana dan tidak teratur.
BAB IV - PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pasal 54

- (1) Kawasan yang dibatasi untuk pengembangan lingkungan hunian sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf d meliputi :
- a. kawasan sekitar sumur eksplorasi migas di Kecamatan Kota Baru ;
- b. kawasan sekitar lingkungan kepentingan bandar udara di Kecamatan Paal Merah ;
- c. kawasan peruntukan industri di Kecamatan Jambi Selatan, kecuali lingkungan hunian yang mendukung kegiatan industri.
- d. Kawasan yang diarahkan berfungsi lindung di Kota Jambi.
- (2) Kawasan yang didorong untuk pengembangan lingkungan hunian sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf e terutama adalah ;
- a. wilayah bagian timur Kota Jambi di Kecamatan Jambi Timur ; dan
- b. wilayah bagian barat dan selatan Kota Jambi di Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Alam Barajo dan Kecamatan Jambi Selatan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pasal 55

- (1) Pembangunan kembali Lingkungan Hunian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf b dimaksudkan untuk memulihkan fungsi Lingkungan Hunian perkotaan.
- (2) Pembangunan kembali dilakukan dengan cara:
- a. rehabilitasi;
- b. rekonstruksi; atau
- c. peremajaan.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah upaya mengembalikan kondisi komponen fisik lingkungan permukiman yang mengalami degradasi.
- (4) Rekontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah upaya mengembalikan suatu lingkungan permukiman sedekat mungkin dari asalnya yang diketahui, dengan menggunakan komponen-komponen baru maupun lama.
- (5) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c upaya pembongkaran sebagian atau keseluruhan lingkungan perumahan dan pemukiman, kemudian di tempat yang sama dibangun prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan pemukiman baru yang lebihlayak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
Bagian Kedua
Perencanaan Kawasan Permukiman
BAB IV - PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pasal 56

- (1) Perencanaan kawasan permukiman harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghasilkan dokumen rencana kawasan permukiman sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan permukiman.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memenuhi kebutuhan lingkungan hunian dan digunakan untuk tempat kegiatan pendukung dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (4) Perencanaan Kawasan Permukiman harus mencakup:
- a. peningkatan sumber daya perkotaan;
- b. mitigasi bencana; dan
- c. penyediaan atau peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (5) Dokumen rencana Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
BAB IV - PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pasal 57

Perencanaan kawasan permukiman terdiri dari perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan perencanaan tempat kegiatan pendukung perkotaan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah.
BAB IV - PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pasal 58

- (1) Perencanaan lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan melalui ;
- a. perencanaan pengembangan lingkungan hunian perkotaan ;
- b. perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan ; atau
- c. perencanaan pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan.
- (2) Perencanaan tempat kegiatan pendukung perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi :
- a. perencanaan jasa pelayanan pemerintahan;
- b. perencanaan pelayanan sosial;
- c. perencanaan pelayanan kegiatan ekonomi; dan
- d. perencanaan prasarana,sarana dan utilitas umum.
- (3) Perencanaan jasa pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial, kegiatan ekonomi, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan upaya perwujudan pusat-pusat kegiatan skala lingkungan ;
Bagian Ketiga
Pembangunan Kawasan Permukiman
BAB IV - PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pasal 59

- (1) Pembangunan Kawasan Permukiman disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum.
BAB IV - PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pasal 60

Pembangunan kawasan permukiman terdiri atas pembangunan lingkungan hunian baru dan pembangunan tempat kegiatan pendukung perkotaan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pasal 61

- (1) Pembangunan lingkungan hunian baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dilakukan melalui :
- a. pelaksanaan pengembangan lingkungan hunian;
- b. pelaksanaan pembangunan lingkungan hunian baru;atau
- c. pelaksanaan pembangunan kembali lingkungan hunian.
- (2) Pelaksanaan pembangunan lingkungan hunian baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup :
- a. pembangunan permukiman;
- b. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman; dan
- c. pembangunan lokasi pelayanan jasa pemerintahan dan pelayanan sosial.
Bagian Keempat
Pemanfaatan Kawasan Permukiman
BAB IV - PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pasal 62

- (1) Pemanfaatan Kawasan Permukiman dilakukan untuk:
- a. menjamin Kawasan Permukiman sesuai dengan fungsinya sebagaimana ditetapkandalam rencana tata ruang Kota Jambi; dan
- b. mewujudkan struktur ruang sesuai dengan perencanaan KawasanPermukiman.
- (2) Pemanfaatan Kawasan Permukiman disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima
Pengendalian Kawasan Permukiman
BAB IV - PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pasal 63

- (1) Pengendalian Kawasan Permukiman dilakukan untuk:
- a. menjamin pelaksanaan pembangunan Permukiman dan pemanfaatanPermukiman sesuai dengan rencana Kawasan Permukiman;
- b. mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh danPermukiman Kumuh; dan
- c. mencegah terjadinya tumbuh dan berkembangnya Lingkungan Hunian yang tidak terencana dan tidak teratur.
- (2) Pengendalian Kawasan Permukiman dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau Setiap Orang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta kewenangan Pemerintah Daerah.
BAB IV - PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pasal 64

- (1) Pengendalian kawasan permukiman diwujudkan melalui penetapan peraturan zonasi pada seluruh kawasan permukiman ;
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu pedoman dalam pemberian izin pembangunan dan pengembangan lingkungan hunian.
BAB V - PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN
Pasal 65

- (1) Pemeliharaan dan perbaikan dimaksudkan untuk menjaga fungsi Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga dapat berfungsi secara baik dan berkelanjutan untuk kepentingan peningkatan kualitas hidup Setiap Orang pada Rumah serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hunian dan Kawasan Permukiman.
- (2) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan hukum dan/atau Setiap Orang.
- (3) Perbaikan oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap Rumah Umum yang dinilai tidak layak huni dan bagi korban bencana alam.
- (4) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat stimulant.
Bagian Kedua
Pemeliharaan
BAB V - PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN
Pasal 66

- (1) Pemeliharaan Rumah wajib dilakukan oleh Setiap Orang.
- (2) Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hunian dan Kawasan Permukiman dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan hukum dan/atau Setiap Orang sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Pelaksanaan dan mekanisme pemeliharaan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Perbaikan
BAB V - PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN
Pasal 67

- (1) Perbaikan Rumah wajib dilakukan oleh Setiap Orang.
- (2) Perbaikan rumah dapat melalui bantuan perbaikan rumah dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hunian dan Kawasan Permukiman dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan hukum dan/atau Setiap Orang sesuai kewenangan masing-masing.
- (4) Pelaksanaan dan mekanisme perbaikan Rumah dan Prasarana, Sarana, atau Utilitas Umum disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
BAB V - PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN
Pasal 68

- (1) Perbaikan rumah melalui pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) mempunyai kriteria dan persyaratan sebagai berikut :
- a. kriteria penerima bantuan ;
- b. kriteria rumah ; dan
- c. kriteria kesehatan
- (2) kriteria penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di Kota Jambi.
- b. tergolong kepada masyarakat berpenghasilan rendah;
- c. memiliki atau menguasai tanah tempat tinggal berdasarkan surat yang sah sesuai aturan yang berlaku;
- d. hanya memiliki dan/atau menghuni satu rumah dan tidak layak huni;dan
- e. belum pernah mendapat bantuan perbaikan rumah serupa baik dariProgram Pemerintah, Propinsi Jambi maupun Pemerintah Kota Jambi.
- (3) kriteria rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. mengalami kerusakan ;
- b. memiliki luas yang tidak memenuhi standar layak huni;
- c. jenis lantai, dinding atau atap tidak memenuhi standar layak huni;dan
- d. bangunan yang belum selesai .
- (4) kriteria kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terutama tidak memenuhi standar sanitasi layak.
- (5) Persyaratan administrasi, prosedur penetapan penerima bantuan, dan pelaksanaan perbaikan selanjutnya diatur melalui Peraturan Walikota.
BAB VI - PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
Pasal 69

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteriayangdigunakanuntukmenentukan
2. kondisikekumuhanpadasuatuperumahan kumuhdanpermukiman kumuh.
- (2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:
- a. bangunan gedung;
- b. jalan lingkungan;
- c. penyediaan air minum;
- d. drainaselingkungan;
- e. pengelolaan air limbah;
- f. pengelolaan persampahan;dan
- g. proteksi kebakaran.
BAB VI - PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
Pasal 70

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksuddalamPasal69ayat(2) hurufa mencakup:
- a. ketidakteraturan bangunan;
- b. tingkatkepadatanbangunanyangtinggiyangtidaksesuai dengan ketentuan rencanatata ruang; dan/atau
- c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman:
- a. TidakmemenuhiketentuantatabangunandalamRencana Detil TataRuang(RDTR),palingsedikitpengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
- b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
- (3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.
- (4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- (5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
- a. pengendalian dampak lingkungan;
- b. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum;
- c. keselamatan bangunan gedung;
- d. kesehatan bangunan gedung;
- e. kenyamanan bangunan gedung; dan
- f. kemudahan bangunan gedung.
BAB VI - PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
Pasal 71

- (1) Dalam hal kota belum memiliki RDTR dan/atau RTBL, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.
- (2) Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki IMB dan persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).
BAB VI - PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
Pasal 72

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b mencakup:
- a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau
- b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- (2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.
- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.
BAB VI - PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
Pasal 73

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c mencakup:
- a. ketidaktersediaan akses aman air minum; dan/atau
- b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.
- (2) Ketidaktersediaan akses aman air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa..
- (3) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air
minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.
BAB VI - PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
Pasal 74

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d mencakup:
- a. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;
- b. ketidaktersediaan drainase;
- c. tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;
- d. tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya; dan/atau
- e. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- (2) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.
- (3) Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak tersedia.
- (4) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana saluranlokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki diatasnya sehinggamenyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
- (5) Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa:
- a. Pemeliharaan rutin; dan/atau
- b. Pemeliharaan berkala
- (6) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.
BAB VI - PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
Pasal 75

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf e mencakup:
- a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/atau
- b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
- (3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana:
- a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik;atau
- b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.
BAB VI - PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
Pasal 76

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf f mencakup:
- a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis;
- b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
- c. tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaransekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase.
- (2) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisidimanaprasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:
- a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
- b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R ( reduce,reuse, recycle ) pada skala lingkungan;
- c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan;dan
- d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.
- (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pewadahan dan pemilahan domestik;
- b. pengumpulan lingkungan;
- c. pengangkutan lingkungan; dan
- d. pengolahan lingkungan.
- (4) Tidakterpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahantidak dilaksanakan baik berupa:
- a. pemeliharaan rutin; dan/atau
- b. pemeliharaan berkala.
BAB VI - PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
Pasal 77

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf g mencakup ketidaktersediaan:
- a. prasarana proteksi kebakaran; dan/atau
- b. sarana proteksi kebakaran.
- (2) Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
- a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan;
- b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
- c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi pemadam kebakaran; dan
- d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan.
- (3) Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
- a. alat pemadam api ringan (APAR);
- b. mobil pompa;
- c. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan
- d. peralatan pendukung lainnya.
Bagian Kedua
Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
BAB VI - PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
Pasal 78

- (1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
- (2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh:
- a. di atas air;
- b. di tepi air;
- c. di dataran;
- d. di perbukitan; dan
- e. di daerah rawan bencana.
- (3) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi spesifik di dalam wilayah Kota Jambi.
- (4) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan alokasi peruntukan dalam rencana tata ruang.
- (5) Dalam hal rencana tata ruang tidak mengalokasikan keberadaan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keberadaannya harus dipindahkan pada lokasi yang sesuai.
PENCEGAHAN TERHADAPTUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU
Bagian Kesatu
Umum
BAB VI - PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
Pasal 79

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilaksanakan melalui:
- a. pengawasan dan pengendalian;dan
- b. pemberdayaan masyarakat.
Bagian Kedua
Pengawasandan Pengendalian
Paragraf 1 Umum
BAB VI - PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
Pasal 80

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:
- a. perizinan;
- b. standar teknis; dan
- c. kelaikan fungsi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
- a. tahap perencanaan;
- b. tahap pembangunan; dan
- c. tahap pemanfaatan.
Paragraf 2
Bentuk Pengawasan dan Pengendalian
BAB VI - PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
Pasal 81

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
- d. izin mendirikan bangunan; dan
- e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
- a. kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman yang direncanakan dengan rencana tata ruang; dan
- b. keterpaduan rencana pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku
BAB VI - PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
Pasal 82

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
- a. bangunan gedung;
- b. jalan lingkungan;
4. c.
5. penyediaan air minum;
- d. drainase lingkungan;
- e. pengelolaan air limbah;
- f. pengelolaan persampahan; dan
- g. proteksi kebakaran.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
- a. terpenuhinya sistempelayananyangdibangunsesuai ketentuan standar teknis yang berlaku;
- b. terpenuhinya kuantitaskapasitasdandimensiyang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku;
- c. terpenuhinya kualitas bahan atau material yang digunakan serta kualitas pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku.
BAB VI - PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
Pasal 83

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap:
- a. bangunan gedung;
- b. jalan lingkungan;
- c. penyediaan air minum;
- d. drainase lingkungan;
- e. pengelolaan air limbah;
- f. pengelolaan persampahan; dan
- g. Proteksi kebakaran
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
- a. kondisi sistem pelayanan, kuantitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya masing-masing;
- b. kondisi keberfungsian bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan utilitas umum dalam perumahan dan permukiman ;
- c. kondisi kerusakan bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan utilitas umum tidak mengurangi keberfungsiannya masing-masing.
BAB VI - PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
Pasal 84

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 dilakukan instansi yang ditunjuk atau yang berwenang
Paragraf 3
Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian
BAB VI - PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
Pasal 85

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, dilakukan dengan cara:
- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan
BAB VI - PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
Pasal 86

- (1) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:
- a. langsung; dan/atau
- b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang diindikasi berpotensi menjadi kumuh.
- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
- a. data dan informasi mengenai lokasi kumuh yang ditangani.
- b. pengaduan masyarakat maupun mediamassa.
- (5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental.
BAB VI - PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
Pasal 87

- (1) Evaluasi dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian perumahan dan permukiman terhadap:
- a. perizinan pada tahap perencanaan;
- b. standar teknis pada tahap pembangunan; dan/atau
- c. kelayakan fungsi padatahap pemanfaatan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
BAB VI - PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
Pasal 88

- (1) Pelaporan dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan upaya pencegahantumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sesuai kebutuhan.
- (5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
Bagian Ketiga
Pemberdayaan Masyarakat Paragraf 1 Umum
BAB VI - PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
Pasal 89

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui:
- a. pendampingan; dan
- b. pelayanan informasi
Paragraf 2
Pendampingan
BAB VI - PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
Pasal 90

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan danfasilitasi peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
- a. penyuluhan;
- b. pembimbingan; dan
- c. bantuan teknis
BAB VI - PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
Pasal 91

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dalam meningkatkan
pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialiasi dan diseminasi.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga.
BAB VI - PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
Pasal 92

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;
- b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan
- c. pembimbingan kepada dunia usaha
BAB VI - PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
Pasal 93

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan yang bersifat teknis berupa:
- a. fisik; dan
- b. non-fisik.
- (2) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan bangunan gedung;
- b. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan jalan lingkungan;
- c. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan drainase lingkungan;
- d. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air minum;
- e. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air limbah; dan/atau
- f. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana persampahan.
- (3) Bantuan teknis dalam bentuk non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. fasilitasi penyusunan perencanaan;
- b. fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan;
- d. fasilitasi pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
- b. fasilitasi persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah swasta.
BAB VI - PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
Pasal 94

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dilaksanakan dengan ketentuan tata cara sebagai berikut:
- a. pendampingan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui satuan kerjaperangkat daerahyang bertanggung jawab dalam urusan perumahan dan permukiman;
- b. pendampingan dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
- c. pendampingan dilaksanakan dengan melibatkan ahli, akademisidan/atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. pendampingan dilaksanakan dengan menentukan lokasi perumahan dan permukiman yang membutuhkan pendampingan;
- e. pendampingan dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental;
- f. pendampingan dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.
Paragraf 3
Pelayanan Informasi
BAB VI - PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
Pasal 95

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rencana tata ruang;
- b. penataan bangunan dan lingkungan;
- c. perizinan; dan
- d. standar perumahan dan permukiman.
- (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah untuk membuka akses informasi bagi masyarakat.
BAB VI - PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
Pasal 96

- (1) Pemerintah daerah menyampaikan informasi melalui media elektronik dan/atau cetak.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
BAB VIII - PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
Pasal 97

- (1) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan.
- (2) Pola-pola penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti degan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.
Bagian Kedua
Penetapan Lokasi
Paragraf 1
Umum
BAB VIII - PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
Pasal 98

- (1) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
- a. identifikasi lokasi; dan
- b. penilaian lokasi.
- (3) Penetapan lokasi dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk keputusan walikota berdasarkan hasil penilaian lokasi.
- (4) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yangdilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat.
BAB VIII - PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
Pasal 99

- (1) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Proses identifikasi lokasi didahului dengan identifikasi satuan perumahan dan permukiman.
- (3) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a, meliputi identifikasi terhadap:
- a. kondisi kekumuhan;
- b. legalitas lahan; dan
- c. pertimbangan lain
BAB VIII - PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
Pasal 100

- (1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) pada dilakukan oleh pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan prosedur pendataan dan format isian identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Ketentuan mengenai Prosedur Pendataan dan Format Isian identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VIII - PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
Pasal 101

- (1) Identifikasi satuan perumahan dan/atau permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98ayat (2) merupakan upaya untuk menentukan
2. batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman formal atau swadaya dari setiap lokasi dalam suatu wilayah kabupaten/kota.
- (2) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman formal dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi.
- (3) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman swadaya dilakukan dengan pendekatan administratif.
- (4) Penentuan satuan perumahan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat rukun warga.
- (5) Penentuan satuan permukiman swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat kelurahan/desa.
BAB VIII - PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
Pasal 102

- (1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97ayat (3) huruf a merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman dengan menemukenali permasalahan kondisi bangunan gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
- (2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
BAB VIII - PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
Pasal 103

- (1) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98ayat (3) huruf b merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan.
- (2) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi aspek:
- a. kejelasan status penguasaan lahan, dan
- b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.
- (3) (3) Kejelasan status penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa:
- a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau
- b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah.
- (4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang, dengan bukti Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).
BAB VIII - PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
Pasal 104

- (1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98ayat (3) huruf c merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skalaprioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
- a. nilai strategis lokasi;
- b. kependudukan; dan
- c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
- (3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada:
- a. fungsi strategis kabupaten/kota; atau
- b. bukan fungsi strategis kabupaten/kota.
- (4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi:
- a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;
- b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 - 200 jiwa/ha;
- c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 - 400 jiwa/ha;
- d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;
- (5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa:
- a. Potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
- b. Potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagimasyarakat setempat;
- c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.
BAB VIII - PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
Pasal 105

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek:
- a. kondisi kekumuhan;
- b. legalitas lahan; dan
- c. pertimbangan lain.
- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengklasifikasikan kondisi kekumuhan sebagai berikut:
- a. ringan;
- b. sedang; dan
- c. berat.
- (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi:
- a. status lahan legal; dan
- b. status lahan tidak legal.
- (4) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pertimbangan lain kategori rendah;
- b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
- c. pertimbangan lain kategori tinggi
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan formulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 2
Ketentuan Penetapan Lokasi
BAB VIII - PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
Pasal 106

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk keputusan walikota berdasarkan hasil penilaian lokasi.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kondisi kekumuhan, aspek legalitas lahan, dan tipologi digunakan
sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan aspek pertimbangan lain digunakan sebagai dasar penentuan prioritas penanganan.
BAB VIII - PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
Pasal 107

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) dilengkapi dengan:
- a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status lahan dan prioritaspenanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan.
- (3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.
- (4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam suatu wilayah Kota Jambi berdasarkan tabel daftar lokasi.
- (5) Format kelengkapan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
BAB VIII - PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
Pasal 108

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (1) dilakukan peninjauan ulang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan.
- (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui proses pendataan.
- (4) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Jambi.
BAB VIII - PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
Pasal 109

- (1) Perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4) dilakukan melalui tahap:
- a. persiapan;
- b. survei;
- c. penyusunan data dan fakta;
- d. analisis;
- e. penyusunan konsep penanganan; dan
- f. penyusunan rencana penanganan.
- (2) Penyusunan rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa rencana penanganan jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang beserta pembiayaannya.
- (3) Rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui peraturan Walikota Jambi sebagai dasar penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
Bagian Ketiga Pola-Pola Penanganan Paragraf 1 Umum
BAB VIII - PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
Pasal 110

- (1) Pola-pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas lahan.
- (2) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemugaran;
- b. peremajaan; dan
- c. pemukiman kembali.
- (4) Pelaksanaan pemugaraan, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali dilakukan dengan memperhatikan antara lain:
- a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
- b. kondisi ekologis lokasi; dan
- c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.
- (5) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.
BAB VIII - PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
Pasal 111

Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) diatur dengan ketentuan:
- a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
- b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
- c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
- d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
- e. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran.
- f. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali.
BAB VIII - PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
Pasal 112

Pola-pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) diatur dengan ketentuan:
- a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air;
- b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;
- c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
- d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
- e. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.
Paragraf 2
Pemugaran
BAB VIII - PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
Pasal 113

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula
- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
- a. pra konstruksi;
- b. konstruksi; dan
- c. pasca konstruksi
BAB VIII - PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
Pasal 114

- (1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
- b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
- c. pendataan masyarakat terdampak;
- d. penyusunan rencana pemugaran; dan
- e. musyawarah untuk penyepakatan.
- (2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) huruf b meliputi
- a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
- (3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan; dan
- b. pemeliharaan dan perbaikan
Paragraf 3
Peremajaan
BAB VIII - PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
Pasal 115

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) huruf b dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
- a. pra konstruksi;
- b. konstruksi; dan
- c. pasca konstruksi.
BAB VIII - PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
Pasal 116

- (1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
- b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
- c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
- d. pendataan masyarakat terdampak;
- e. penyusunan rencana peremajaan; dan
- f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan
- b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
- c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman eksisting;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan
- e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (4) huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan; dan
- b. pemeliharaan dan perbaikan
Paragraf 4
Pemukiman Kembali
BAB VIII - PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
Pasal 117

- (1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumahperumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.
- (2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui tahap:
- a. pra konstruksi;
- b. konstruksi; dan
- c. pasca konstruksi
BAB VIII - PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
Pasal 118

- (1) Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas lahan;
- b. penghunian sementara untuk masyarakat di perumahan dan permukiman kumuh pada lokasi rawan bencana;
- c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
- d. pendataan masyarakat terdampak;
- e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali; dan
- f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan
- b. proses legalisasi lahan pada lokasi pemukiman baru;
- c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan dan permukiman baru;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman kembali;
- e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
- f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.
- (3) Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan; dan
- b. pemeliharaan dan perbaikan
Bagian Keempat Pengelolaan Paragraf 1 Umum
BAB VIII - PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
Pasal 119

- (1) Pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan
- b. pemeliharaan dan perbaikan.
- (4) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk
8. a.
9. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
- b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi;
- c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan;
- d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodik atau sesuai kebutuhan;
- e. pelaksanaan kajian perumahan dan permukiman;dan/atau
- f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.
Paragraf 2 Pemeliharaan
BAB VIII - PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
Pasal 120

- (1) Pemeliharaan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) huruf b dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
- (2) Pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan, dan permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang.
- (4) Pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, dan/atau badan hukum.
- (5) Pemeliharaan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah, dan/atau badan hukum
Paragraf 3
Perbaikan
BAB VIII - PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
Pasal 121

- (1) Perbaikan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) huruf dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.
- (2) Perbaikan rumah dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang.
- (4) Perbaikan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian dilakukan oleh Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.
- (5) Perbaikan prasarana untuk kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum.
BAB IX - PENYEDIAAN TANAH
Pasal 122

- (1) Persyaratan status lahan untuk rencana pembangunan untuk rumah tunggal dan / atau deret oleh perorangan adalah :
- a. status tanah dapat berupa :
1. Hak milik;
2. hak guna bangunan, baik di atas tanah negara maupun di atas hak pengelolaan; atau
3. hak pakai di atas tanah negara.
- b. jumlah unit yang dapat dibangun dengan atas nama perorangan adalah paling banyak 15 (lima belas) unit;
- (2) Persyaratan status lahan untuk rencana pembangunan untuk rumah tunggal dan / atau deret oleh badan usaha adalah :
- a. status tanah harus berupa :
1. hak guna bangunan, baik di atas tanah negara maupun di atas hak pengelolaan; atau
2. hak pakai di atas tanah negara.
- b. jumlah unit yang dapat dibangun dengan atas nama badan usaha adalah paling sedikit 1 (satu) unit;
- (3) Persyaratan status lahan untuk rencana pembangunan untuk rumah tunggal dan / atau deret oleh pemerintah dan / atau pemerintah daerah adalah :
- a. status tanah harus berupa :
1. hak guna bangunan, baik di atas tanah negara maupun di atas hak pengelolaan; atau
2. hak pakai di atas tanah negara.
- b. jumlah unit yang dapat dibangun dengan atas nama pemerintah dan / atau pemerintah daerah adalah paling sedikit 1 (satu) unit;
- (4) Persyaratan status lahan untuk rencana pembangunan untuk rumah susun oleh badan usaha adalah :
- a. status tanah harus berupa :
1. hak guna bangunan, baik di atas tanah negara maupun di atas hak pengelolaan; atau
2. hak pakai di atas tanah negara.
- b. jumlah unit bangunan utama yang dapat dibangun dengan atas nama badan usaha adalah paling sedikit 1 (satu) unit disertai bangunan pendukung;
- (5) Persyaratan status lahan untuk rencana pembangunan untuk rumah susun oleh pemerintah dan /atau adalah :
- a. status tanah harus berupa :
1. hak guna bangunan, baik di atas tanah negara maupun di atas hak pengelolaan; atau
2. hak pakai di atas tanah negara.
- b. jumlah unit bangunan utama yang dapat dibangun dengan atas nama pemerintah dan / atau pemerintah daerah adalah paling sedikit 1 (satu) unit disertai bangunan pendukung;
- (6) Lahan yang diajukan untuk pembangunan rumah tunggal, rumah deret dan / atau rumah susun harus sudah melalui proses konsolidasi dan validasi dari institusi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- (7) Dalam hal status lahan dimana rumah tunggal, rumah deret dan / atau rumah susun dibangun adalah hak pakai atas tanah negara, maka dalam proses pengajuan izinnya pemohon harus melampirkan dokumen yang sah dalam menjelaskan hal tersebut;
- (8) Pembangunan rumah tunggal, rumah deret dan / atau rumah susun hanya diperkenankan pada lahan dengan status sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan dan / atau sertifikat hak pakai.
- (9) Ketentuan lokasi sesuai dengan kriteria sebagaimana tertuang didalam pasal 11.
- (10) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh.
- (11) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penetapannya di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan tanggung jawab pemerintahan daerah.
BAB IX - PENYEDIAAN TANAH
Pasal 123

- (1) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan salah satu pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (2) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
- b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
- c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
- d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
- e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar.
- (3) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
BAB X - PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN Bagian Kesatu
Pasal 124

- (1) Pendanaan dan sistem pembiayaan dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan.
- (2) Pemerintahpusat dan pemerintah daerah mendorong pemberdayaan sistem pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Kedua
Pendanaan
BAB X - PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN Bagian Kesatu
Pasal 125

Sumber dana untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan berasal dari:
- b. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- d. sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. (4)
BAB X - PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN Bagian Kesatu
Pasal 126

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dimanfaatkan untuk mendukung:
- a. penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
- b. kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- c. kemudahan pembiayaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- d. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 125 ayat (1) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
- e. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.
Bagian Ketiga
Sistem Pembiayaan
Paragraf 1
Umum
BAB X - PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN Bagian Kesatu
Pasal 127

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Pengembangan sistem pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. lembaga pembiayaan;
- b. pengerahan dan pemupukan dana;
- c. pemanfaatan sumber biaya; dan
- d. kemudahan atau bantuan pembiayaan.
- (3) Sistem pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip konvensional atau prinsip syariah melalui:
- a. pembiayaan primer perumahan; dan/atau
- b. pembiayaan sekunder perumahan.
10. Ketentuanlebihlanjutmengenai sistem pembiayaansebagaimanadimaksudpadaayat (1) dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuhdirumuskan dalam rencana penanganan diatur dalam peraturan Walikota
Paragraf 2
Lembaga Pembiayaan
BAB X - PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN Bagian Kesatu
Pasal 128

- (1) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat menugasi atau membentuk badan hukum pembiayaan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Badan hukum pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menjamin ketersediaan dana murah jangka panjang untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Dalam hal pembangunan dan pemilikan rumah umum dan swadaya, badan hukum pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin:
- a. ketersediaan dana murah jangka panjang;
- b. kemudahan dalam mendapatkan akses kredit atau pembiayaan; dan
- c. keterjangkauan dalam membangun, memperbaiki, atau memiliki rumah.
- (4) Penugasan dan pembentukan badan hukum pembiayaan di bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 3
Pengerahan dan Pemupukan Dana
BAB X - PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN Bagian Kesatu
Pasal 129

- (1) Pengerahan dan pemupukan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. dana masyarakat;
- b. dana tabungan perumahan termasuk hasil investasi atas kelebihan likuiditas; dan/atau
- c. dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mendorong pemberdayaan bank dalam pengerahan dan pemupukan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman secara berkelanjutan.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong pemberdayaan lembaga keuangan bukan bank dalam pengerahan dan pemupukan dana tabungan perumahan dan dana lainnya khusus untuk perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bagi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
BAB X - PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN Bagian Kesatu
Pasal 130

Ketentuan mengenai tabungan perumahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 4
Pemanfaatan Sumber Biaya
BAB X - PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN Bagian Kesatu
Pasal 131

Pemanfaatan sumber biaya digunakan untuk pembiayaan:
- a. konstruksi;
- b. perolehan rumah;
- c. pembangunan rumah, rumah umum, atau perbaikan rumah swadaya;
- d. pemeliharaan dan perbaikan rumah;
- e. peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
- f. kepentingan lain di bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 5
Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan
BAB X - PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN Bagian Kesatu
Pasal 132

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan untuk pembangunan dan perolehan rumah umum dan rumah swadaya bagi MBR.
- (2) Dalam hal pemanfaatan sumber biaya yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan rumah umum atau rumah swadaya, MBR selaku pemanfaat atau pengguna yang mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan wajib mengembalikan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. skema pembiayaan;
- b. penjaminan atau asuransi; dan/atau
- c. dana murah jangka panjang.
Paragraf 6
Pembiayaan Primer
BAB X - PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN Bagian Kesatu
Pasal 133

- (1) Pembiayaan primer perumahan dilaksanakan oleh badan hukum.
- (2) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga keuangan sebagai penyalur kredit atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 7
Pembiayaan Sekunder
BAB X - PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN Bagian Kesatu
Pasal 134

- (1) Pembiayaan sekunder perumahan berfungsi memberikan fasilitas pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perolehan rumah.
- (2) Pembiayaan sekunder perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga keuangan bukan bank.
- (3) Lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan sekuritisasi aset pembiayaan perolehan rumah yang hasilnya sepenuhnya diperuntukkan keberlanjutan fasilitas pembiayaan perolehan rumah untuk MBR.
- (4) Sekuritisasi aset pembiayaan perolehan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui pasar modal.
BAB X - TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 135

- (1) Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi
Bagian Kedua
Tugas Pemerintah Daerah
BAB X - TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 136

- (1) Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemerintah daerah memiliki tugas:
- a. merumuskan kebijakan dan strategi kabupaten/kota serta rencana pembangunan kabupaten/kota terkait pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. melakukan survei dan pendataan skala kabupaten/kota mengenai lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat;
- d. melakukan pembangunan kawasan permukiman serta sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- e. melakukan pembangunan rumah dan perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
- f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
- g. melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearifan lokal di bidang perumahan dan permukiman; serta
- h. melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Pemerintah daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar satuan kerja perangkat daerah.
- (4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dilakukan melalui pembentukan tim koordinasi tingkat daerah.
Bagian Ketiga
Kewajiban Pemerintah Daerah
BAB X - TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 137

- (1) Kewajiban pemerintah daerah dalam pencegahan terhadap tumbuhdan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
- a. pengawasan dan pengendalian; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kewajiban pemerintah daerah pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman;
- b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman; dan
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman
- (3) Kewajiban pemerintah daerah pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, melalui penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis; dan
- b. memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
BAB X - TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 138

- (1) Kewajiban pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
- a. penetapan lokasi;
- b. penanganan; dan
- c. pengelolaan.
- (2) Kewajiban pemerintah daerah pada tahap penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. melakukan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui survei lapangan dengan melibatkan peran masyarakat;
- b. melakukan penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai kriteria yang telah ditentukan
- c. melakukan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui keputusan kepala daerah; dan
- d. melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh setiap tahun.
- (3) Kewajiban pemerintah daerah pada tahap penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melakukan perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- c. melaksanakan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui pola-pola pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali.
- (4) Kewajiban pemerintah daerah pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk membangun partisipasi dalam pengelolaan;
- b. memberikan fasilitasi dalam upaya pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan
- c. memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan
Bagian Keempat
Pola Koordinasi
BAB X - TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 139

- (1) Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi.
- (2) Koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan kebijakan dan strategi provinsi dan nasional;
- b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kepada pemerintah provinsi dan Pemerintah;
- c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kabupaten/kota dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional; dan
- d. memberikan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalambentuk pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
BAB XI - PERAN SERTA MASYARAKAT, POLA KEMITRAAN DAN KEARIFAN LOKAL
Pasal 140

- (1) Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan dalam:
- a. penyusunan rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
- e. pengendalian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan denganKeputusan KepalaDaerah
BAB XI - PERAN SERTA MASYARAKAT, POLA KEMITRAAN DAN KEARIFAN LOKAL
Pasal 141

- (1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3) mempunyai fungsi dan tugas:
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat;
- d. memberikan masukan kepada Pemerintah; dan/atau
- e. melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
- a. instansi pemerintah daerah yang terkait dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. asosiasi perusahaan penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
- c. asosiasi profesi penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
- d. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pakar di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
- f. kelompok swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen dilingkungan setempat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
- a. pengawasan dan pengendalian; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.
- (4) Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
- a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- c. pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
BAB XI - PERAN SERTA MASYARAKAT, POLA KEMITRAAN DAN KEARIFAN LOKAL
Pasal 142

Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141ayat (3) huruf a dilakukan dalam bentuk:
- a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya;
- b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya; dan
- c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan,perumahan dan permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian kelaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya.
BAB XI - PERAN SERTA MASYARAKAT, POLA KEMITRAAN DAN KEARIFAN LOKAL
Pasal 143

Peran masyarakat pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3) huruf b dilakukan dalam bentuk:
- a. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan penyuluhan, pembimbingan, dan/atau bantuan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- b. memanfaatkan dan turut membantu pelayanan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
Paragraf 2
Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas
BAB XI - PERAN SERTA MASYARAKAT, POLA KEMITRAAN DAN KEARIFAN LOKAL
Pasal 144

Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
- a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- c. pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
BAB XI - PERAN SERTA MASYARAKAT, POLA KEMITRAAN DAN KEARIFAN LOKAL
Pasal 145

- (1) Dalam penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf a, masyarakat dapat:
- a. berpartisipasi dalam proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/ atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. berpartisipasi dalam memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.
- (2) Dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf a, masyarakat dapat:
- a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. memberikan komitmen dalam mendukung pelaksanaan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
- d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.
BAB XI - PERAN SERTA MASYARAKAT, POLA KEMITRAAN DAN KEARIFAN LOKAL
Pasal 146

- (1) Peran masyarakat pada tahap peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf b, dapat dilakukan dalam proses:
- a. pemugaran atau peremajaan; dan
- b. pemukiman kembali;
- (2) Dalam proses pemugaran atau peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, masyarakat dapat:
- a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
- b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemugaran dan peremajaan;
- c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan, baik berupa dana, tenaga maupun material;
- d. membantu pemerintah daerah dalam upaya penyediaan lahan yang berkaitan dengan proses pemugaran dan peremajaan terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum;
- e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan;
- f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran dan peremajaan; dan/atau
- g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada instansi berwenang agar proses pemugaran dan peremajaan dapat berjalan lancar.
- (3) Dalam proses pemugaran atau peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masyarakat dapat:
- a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
- b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana permukiman kembali;
- c. membantu pemerintah daerah dalam penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk proses pemukiman kembali;
- d. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemukiman kembali;
- e. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemukiman kembali, baik berupa dana, tenaga maupun material;
- f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemukiman kembali; dan/atau
- g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemukiman kembali dapat berjalan lancar.
BAB XI - PERAN SERTA MASYARAKAT, POLA KEMITRAAN DAN KEARIFAN LOKAL
Pasal 147

Dalam tahap pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 144 huruf c, masyarakat dapat:
- a. berpartisipasi aktif pada berbagai program pemerintah daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah tertangani;
- b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam kelompok swadaya masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;
- c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta prasarana,sarana, dan utilitas umum di perumahan dan permukiman;
- d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau
- e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar
Paragraf Kelompok Swadaya Masyarakat
BAB XI - PERAN SERTA MASYARAKAT, POLA KEMITRAAN DAN KEARIFAN LOKAL
Pasal 148

- (1) Pelibatan kelompok swadaya masyarakat merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Kelompok swadaya masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa pemerintah.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat kelompok swadaya masyarakat yang sejenis.
- (4) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pola Kemitraan
BAB XI - PERAN SERTA MASYARAKAT, POLA KEMITRAAN DAN KEARIFAN LOKAL
Pasal 149

Pola Kemitraan antara pemangku kepentingan yang dapat dikembangkan dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan dan kawasan permukiman yaitu :
- a. Kemitraan antara pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan badan usaha milik negara, daerah, atau swasta; dan
- b. Kemitraan antara pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan masyarakat
Kearifan lokal merupakan petuah atau ketentuan atau norma yangmengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan masyarakat setempat sebagai warisan turun temurun dari leluhur.
- (1) Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berlaku pada masyarakat setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan kearifan lokal dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah diatur dalam peraturan Walikota.
BAB XII - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 151

Pengawasan meliputi pemantauan, evaluasi, dan koreksi
BAB XII - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 152

Pengendalian meliputi pengendalian terhadap :
- a. rumah;
- b. perumahan;
- c. permukiman;
- d. lingkungan hunian;
- e. kawasan permukiman.
- f. perumahan kumuh; dan
- g. permukiman kumuh.
BAB XII - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 153

Walikota melalui Dinas yang ditunjuk atau yang berwenang mengkoordinir pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan daerah, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kota;
BAB XII - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 154

Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII - LARANGAN
Pasal 155

setiap orang dilarang:
- a. menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana dan utilitas umum yang di perjanjikan;
- b. menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah umum kepada pihak lain;
- c. menjual satuan lingkungan perumahan atau Lingkungan siap bangun yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya;
- d. membangun perumahan dan /atau permukiman diluar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman berdasarkan peraturan zonasi;
- e. membangun perumahan, dan /atau permukiman ditempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang;
- f. setiap orang dilarang menolak atau menghalang-halangi kegiatan permukiman kembali rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat;
- g. setiap orang dilarang menginvestasikan dana dari pemupukan dana tabungan perumahan selain untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;dan
- h. orang perorang dilarang membangun Lingkungan siap bangun.
BAB XIII - LARANGAN
Pasal 156

Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang.
BAB XIII - LARANGAN
Pasal 157

- (1) Badan hukum yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, dilarang mengalihfungsikan prasarana, sarana dan utilitas umum diluar fungsinya.
- (2) Badan hukum yang belum menyelesaikan status hak atas tanah lingkungan hunian atau Lingkungan siap bangun, dilarang menjual satuan permukiman.
- (3) Badan hukum yang membangun Lingkungan siap bangun dilarang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah.
- (4) Badan hukum yang melakukan pembangunan rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun dilarang melakukan serah terima dan/atau menarik dana lebih dari 80% dari pembeli sebelum memenuhi persyaratan.
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 158

- (1) Setiap orang, badan hokum dan pemerintah daerah yang menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 15 ayat (3) dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), pasal 56 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- c. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan;
- d. penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel);
- e. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
- f. pembekuan izin mendirikan bangunan;
- g. pencabutan izin mendirikan bangunan;
- h. pencabutan sertifikat laik fungsi;
- i. pencabutan SHM sarusun atau SKBG sarusun;
- j. pembekuan izin usaha;
- k. pencabutan izin usaha;
- l. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
- m. pencabutan insentif; dan
- n. pengenaan denda administratif;
- (3) Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacarapenerapansanksiadministrasisebagai manadimaksudpadaayat (1) di aturdalamperaturanwalikota
BAB XV - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 159

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejaba tpegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang di bidang penyelenggaraan perumahan;
- a. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penyelenggaraan perumahan;
- b. Melakukan pemeriksaan prasarana dan sarana air minum dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang penyelenggaraan perumahan;
- c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana di bidang penyelenggaraan perumahan;
- d. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- e. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan perumahan;
- f. membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup alat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- (3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana.
BAB XVI - SANKSI PIDANA
Pasal 160

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf a dan pasal 156 ayat (1) dikenakan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 155 huruf b dikenakan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 155 huruf c dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 155 huruf d dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 155 huruf e dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 155 huruf f dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 155 huruf g dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
- (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 155 huruf h dikenakan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (9) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XVI - SANKSI PIDANA
Pasal 161

Pejabat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudpasal 156 dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
BAB XVI - SANKSI PIDANA
Pasal 162

Badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 157ayat (4) dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahunatau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
BAB XVII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 163

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
- (1) Dengan berlakunya peraturan Daerah ini maka Peraturan Pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya peraturan Daerah ini maka izin penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang telah dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini
- (3) Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku maka peraturan pelaksana mengenai penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 164

Peraturan pelaksana peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya peraturan daerah.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 165

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.
Ditetapkan di Jambi Padatangga, 14 September 2016
WALIKOTA JAMBI, ttd
SYARIF FASHA
Diundangkan di Jambi pada tanggal, 14 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, ttd
DARU PRATOMO
LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2016NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI (11/2016)
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI
EDRIANSYAH, SH., MM Pembina NIP.19720614 199803 1 005
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR
: 11 TAHUN 2016
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2016
TENTANG : PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERUMUKIMAN
FORMAT ISIAN DAN PROSEDUR PENDATAAN IDENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
I.1. FORMAT ISIAN
A. DATA SURVEYOR
Nama Surveyor : ________________
Jabatan
: ________________
Alamat
: ________________
No. Telp.
: ________________
Hari/Tanggal Survei: ________________
B. DATA RESPONDEN
Nama Responden : ________________
Jabatan
: ________________
Alamat
: ________________
No. Telp.
: ________________
Hari/Tanggal Pengisian: ________________
C. DATA UMUM LOKASI
Nama Lokasi
: ________________
Luas Area
: ________________
Koordinat
: ________________
Demografis:
Jumlah Jiwa : ________________
Jumlah Laki-Laki
:
...
Jumlah Perempuan
:
...
Jumlah Keluarga
:
...
Administratif:
RW
: ________________
Kelurahan
: ________________
Kecamatan : ________________
Kabupaten : ________________
Provinsi
: ________________
Permasalahan : ________________
Potensi
: ________________
Tipologi
: ________________
Peta Lokasi
:
D. KONDISI BANGUNAN
1. Ketidakteraturan Bangunan
Kesesuaian bentuk, besaran, perletakan dan tampilan bangunan dengan arahan RDTR
76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
Kesesuaian tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dengan arahan RTBL
76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidak-teraturan bangunan pada lokasi.
...
Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi rujukan penataan bangunan
...
2. Tingkat Kepadatan Bangunan
Nilai KDB rata- rata bangunan Nilai KLB rata- rata bangunan Nilai Kepadatan bangunan rata-
: ________________
: ________________
rata
: ________________
Kesesuaian tingkat kepadatan bangunan (KDB, KLB dan kepadatan bangunan) dengan arahan
RDTR dan RTBL
76% - 100% kepadatan bangunan
pada lokasi tidak sesuai ketentuan 51% - 75% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
25% - 50% kepadatan bangunan
pada lokasi tidak sesuai ketentuan
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi.
...
3. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan
Persyaratan
bangunan
gedung yang
pengendalian dampak
lingkungan
telah diatur
pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau
prasarana/sarana umum
keselamatan bangunan gedung
kesehatan bangunan gedung
kenyamanan bangunan gedung
kemudahan bangunan gedung
Kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman
76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan pada lokasi.
...
Mohon dapat dilampirkan Dokumen yang menjadi rujukan persyaratan teknis bangunan
.....
E. KONDISI JALAN LINGKUNGAN
1. Cakupan Jaringan Pelayanan
Lingkungan Perumahan dan yang dilayani oleh Jaringan
Permukiman Jalan Lingkungan
76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
Mohon dapat dilampirkan 1 gambar / peta yang memperlihatkan jaringan jalan lingkungan pada lokasi.
...
2. Kualitas Permukaan Jalan
Jenis permukaan
jalan
jalan perkerasan lentur
jalan perkerasan kaku
jalan perkerasan
kombinasi
jalan tanpa perkerasan
Kualitas permukaan jalan
76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk (rusak).
...
F. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM
1. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum
Akses aman terhadap air minum (memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa)
76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air minum yang dapat diakses masyarakat.
...
2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum
Kapasitas pemenuhan kebutuhan (60 L/hari)
76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kurang terpenuhinya kebutuhan air minum pada lokasi.
...
G. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN
1. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air
Genangan yang terjadi
lebih dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)
kurang dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2
x setahun)
Luas Genangan
76% - 100% area terjadi
genangan&gt;30cm, &gt; 2 jam dan &gt; 2 x setahun 51% - 75% area terjadi genangan&gt;30cm, &gt; 2 jam dan &gt; 2 x setahun genangan&gt;30cm, &gt; 2 jam
25% - 50% area terjadi dan &gt; 2 x setahun
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan genangan pada lokasi tersebut (bila ada).
...
2. Ketidaktersediaan Drainase
saluran tersier dan/atau saluran lokal pada lokasi
76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan
51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan 25% - 50% area tidak
tersedia drainase lingkungan
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan saluran tersier dan / atau saluran lokal pada lokasi.
...
3. Tidak Terpeliharanya Drainase
Jenis pemeliharaan saluran drainase yang dilakukan
Pemeliharaan rutin
Pemeliharaan berkala
Pemeliharaan drainase dilakukan pada
76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau
51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau
25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi.
...
4. Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan
Komponen sistem drainase yang ada pada
Saluran primer
Saluran sekunder
Saluran tersier
lokasi
Saluran Lokal
Ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya
76% - 100% drainase lingkungan tidak di atasnya
terhubung dengan hirarki 51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya terhubung dengan hirarki
25% - 50% drainase lingkungan tidak di atasnya
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya pada lokasi.
...
5. Kualitas Konstruksi Drainase
Jenis konstruksi drainase
Saluran tanah
Saluran pasang batu
Saluran beton
Kualitas Konstruksi
76% - 100% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk
51% - 75% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk
25% - 50% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas konstruksi drainase yang buruk pada lokasi.
...
H. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH
1. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Standar Teknis
Sistem pengolahan air limbah tidak memadai (kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik / IPAL)
76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis
51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis
25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai
standar teknis
Mohon dapat dilampirkan 1 dokumen memperlihatkan / menjelaskan sistem pengelolaan air limbah pada lokasi.
...
2. Prasarana dan Sarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis
Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah yang Ada Pada Lokasi
Kloset Leher Angsa Yang Terhubung Dengan Tangki Septik
Tidak Tersedianya Sistem Pengolahan Limbah Setempat atau Terpusat
Ketidaksesuaian
Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah dengan persyaratan teknis
76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis 25% - 50% area memiliki
prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kondisi prasarana dan sarana pengolahan air limbah pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan tenis.
...
I. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
1. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis
Prasarana dan Sarana
Persampahan yang Ada Pada Lokasi
Tempat Sampah
tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R
gerobak sampah dan/atau truk sampah
tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan
Ketidaksesusian Prasarana dan Sarana Persampahan dengan Persyaratan Teknis
76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis 51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
tidak memenuhi
persyaratan teknis 25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing prasarana dan sarana persampahan pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.
...
2. Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis
Sistem persampahan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan)
76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis 51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis 25% - 50% area memiliki persampahan yang tidak
sistem pengelolaan sesuai standar teknis
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dan sarana persampahan pada lokasi.
...
3. Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
Jenis pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang dilakukan
Pemeliharaan rutin
Pemeliharaan berkala
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
dilakukan pada
76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara
51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara
25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi.
...
J. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN
1. Ketidaktersediaan Sistem Proteksi Secara Aktif dan Pasif
Prasarana
Proteksi
Kebakaran
Lingkungan yang ada
Pasokan air untuk pemadam kebakaran
jalan lingkungan yang memadai untuk sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran
sarana komunikasi
data tentang sistem proteksi kebakaran
bangunan pos kebakaran
Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi
Kebakaran
76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing sistem Proteksi kebakaran pada lokasi/
...
2. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran
Sarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada
Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
mobil pompa
mobil tangga
peralatan pendukung lainnya
Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran
76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang sumber pasokan air untuk pemadaman di lokasi.
...
I.2. PROSEDUR PENDATAAN
WALIKOTA JAMBI,
SYARIF FASHA
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI
EDRIANSYAH, SH., MM Pembina NIP.19720614 199803 1 005
LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR
: 11 TAHUN 2016
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2016
TENTANG : PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERUMUKIMAN
FORMULASI PENILAIAN LOKASI DALAM RANGKA PENDATAANIDENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
II.1. FORMULASI KRITERIA, INDIKATOR DAN PARAMETER
| ASPEK | KRITERIA | INDIKATOR | PARAMETER | NILAI | SUMBER DATA |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN | A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN | A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN | A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN | A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN | A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN |
| 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG a. b. | Ketidakteraturan Bangunan |  Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, |  76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan | 5 | Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi |
| 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG a. b. | Ketidakteraturan Bangunan | perletakan, dan tampilan bangunan |  51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan | 3 | Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi |
| 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG a. b. | Ketidakteraturan Bangunan | pada suatu zona; dan/atau  Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. |  25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan | 1 | |
| 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG a. b. | Tingkat Kepadatan Bangunan |  KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; |  76% - 100% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan | 5 | Dokumen RDTR & RTBL, |
| 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG a. b. | Tingkat Kepadatan Bangunan |  KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau  Kepadatan bangunan yang tinggi pada |  51% - 75% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan | 3 | Dokumen IMB, Format Isian, Peta Lokasi |
| 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG a. b. | Tingkat Kepadatan Bangunan | lokasi, yaitu: o untuk kota metropolitan dan kota besar>250 unit/Ha o untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha |  25% - 50% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan | 1 | Dokumen IMB, Format Isian, Peta Lokasi |
| 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG a. b. | c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan | Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan:  pengendalian dampak lingkungan |  76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi | 5 | Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, Observasi |
| 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG a. b. | c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan |  pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum  keselamatan bangunan gedung | persyaratan teknis  51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis | 3 | |
| 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG a. b. | c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan |  kesehatan bangunan gedung  kenyamanan bangunan gedung |  25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis | 1 | |
| 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG a. b. | c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan |  kemudahan bangunan gedung | | | |
| 2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN a. b. | Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan | Sebagian lokasi perumahan atau |  76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi |
| 2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN a. b. | Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan | permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan |  51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan | 3 | Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi |
| 2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN a. b. | Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan | teknis |  25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan | 1 | Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi |
| 2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN a. b. | Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan | |  76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, |
| 2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN a. b. | Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan | terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman |  51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk | 3 | Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, |
| 2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN a. b. | Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan | |  25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk | 1 | Observasi |
| 3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM b. | a. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum | Masyarakat pada lokasi perumahan dan |  76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman | 5 | Wawancara, Format Isian, Observasi |
| 3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM b. | a. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum | permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak |  51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman | 3 | Wawancara, Format Isian, Observasi |
| 3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM b. | a. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum | berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa |  25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman | 1 | Wawancara, Format Isian, Observasi |
| 3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM b. | | Kebutuhan air minum masyarakat |  76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya | 5 | |
| 3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM b. | Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum | padalokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 |  51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya | 3 | Wawancara, Format Isian, Observasi |
| 3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM b. | Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum | liter/orang/hari |  25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya | 1 | Wawancara, Format Isian, Observasi |
| 4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN | a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air | Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan |  76% - 100% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, |
| 4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN | a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air | tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 |  51% - 75% area terjadi | 3 | Observasi |
| KRITERIA | INDIKATOR | PARAMETER | NILAI | SUMBER |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| | jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun | genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun | | DATA |
| | |  25% - 50% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun | 1 | |
| b. Ketidaktersediaan Drainase | Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan |  76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan | 5 | Wawancara, |
| b. Ketidaktersediaan Drainase | atau permukiman, yaitu saluran tersier |  51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan | 3 | Format Isian, Peta RIS, |
| b. Ketidaktersediaan Drainase | dan/atau saluran lokal |  25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan | 1 | Observasi |
| | |  76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya | 5 | |
| c. Ketidakterhubungan dengan Sistem | Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran pada hirarki di |  51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di | | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| Drainase Perkotaan | atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan | atasnya | 3 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| c. Ketidakterhubungan dengan Sistem | genangan |  25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya | 1 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| d. Tidak Terpeliharanya | Tidak dilaksanakannyapemeliharaan saluran drainase lingkungan pada lokasi |  76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, |
| Drainase | perumahan atau permukiman, baik: |  51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau | 3 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, |
| d. Tidak Terpeliharanya |  pemeliharaan rutin; dan/atau  pemeliharaan berkala |  25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau | 1 | Observasi |
| e. Kualitas Konstruksi Drainase | |  76% - 100% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| e. Kualitas Konstruksi Drainase | Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun |  51% - 75% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk | 3 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| e. Kualitas Konstruksi Drainase | karena telah terjadi kerusakan |  25% - 50% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk | 1 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis | Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak |  76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis | 5 | Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis | memiliki sistem yang memadai, yaitukakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara |  51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis | 3 | Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis | individual/domestik, komunal maupun terpusat. |  25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis | 1 | Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis | Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi |  76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis | perumahan atau permukiman dimana:  kloset leher angsa tidak terhubung |  51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis | 3 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis | dengan tangki septik;  tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat |  25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai | 1 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis | Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, | persyaratan teknis  76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis | yaitu:  tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; | teknis  51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis | 3 | |
| a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis |  tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R ( reduce, reuse, recycle ) pada skala lingkungan;  gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan  tempat pengolahan sampah |  25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis | 1 | |
| a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis | terpadu (TPST) pada skala lingkungan. | | | |
| b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis | Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai |  76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis | berikut:  pewadahan dan pemilahan domestik; |  51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar | 3 | |
| b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis |  pengumpulan lingkungan;  pengangkutan lingkungan;  pengolahan lingkungan |  25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar | 1 | |
| c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | Tidak dilakukannya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan |  76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | pada lokasi perumahan atau permukiman, baik:  pemeliharaan rutin; dan/atau |  51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara | 3 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan |  pemeliharaan berkala |  25% - 50% area memiliki sarpras | 1 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| ASPEK | KRITERIA | INDIKATOR | PARAMETER | NILAI | SUMBER DATA |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| | | | persampahan yang tidak terpelihara | | |
| 7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN a. Ketidaktersediaan Prasarana | | Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: |  76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| 7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN a. Ketidaktersediaan Prasarana | Proteksi |  pasokan air;  jalan lingkungan; |  51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran | 3 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| 7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN a. Ketidaktersediaan Prasarana | Kebakaran |  sarana komunikasi;  data sistem proteksi kebakaran lingkungan; dan  bangunan pos kebakaran |  25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran | 1 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| 7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN a. Ketidaktersediaan Prasarana | b. Ketidaktersediaan | Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: |  76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran | 5 | Wawancara, Format Isian, |
| 7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN a. Ketidaktersediaan Prasarana | Sarana Proteksi Kebakaran |  Alat Pemadam Api Ringan (APAR);  mobil pompa; |  51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran | 3 | Peta RIS, Observasi |
| 7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN a. Ketidaktersediaan Prasarana | Sarana Proteksi Kebakaran |  mobil tangga sesuai kebutuhan; dan |  25% - 50% area tidak memiliki | | Peta RIS, Observasi |
| 7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN a. Ketidaktersediaan Prasarana | Sarana Proteksi Kebakaran |  peralatan pendukung lainnya | sarana proteksi kebakaran | 1 | Peta RIS, Observasi |
| B. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN | B. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN | B. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN | B. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN | B. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN | B. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN |
| PERTIMBANGAN LAIN a. b. | Nilai Strategis | Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: |  Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota | 5 | Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi |
| PERTIMBANGAN LAIN a. b. | Lokasi |  fungsi strategis kabupaten/kota; atau  bukan fungsi strategis kabupaten/kota |  Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota | 1 | Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi |
| PERTIMBANGAN LAIN a. b. | Kependudukan . | Pertimbangan kepadatan penduduk pada | Untuk Metropolitan& Kota Besar | | |
| PERTIMBANGAN LAIN a. b. | Kependudukan . | lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: |  Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha | 5 | Wawancara, Format Isian, |
| PERTIMBANGAN LAIN a. b. | Kependudukan . |  rendah yaitu kepadatan penduduk | Untuk Kota Sedang & Kota Kecil | | Wawancara, Format Isian, |
| PERTIMBANGAN LAIN a. b. | Kependudukan . | di bawah 150 jiwa/ha; |  Kepadatan Penduduk pada Lokasi | | Wawancara, Format Isian, |
| PERTIMBANGAN LAIN a. b. | Kependudukan . |  sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 - 200 jiwa/ha;  tinggi yaitu kepadatan penduduk | sebesar >200 Jiwa/Ha  Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 - 200 Jiwa/Ha | 3 | Statistik, Observasi |
| PERTIMBANGAN LAIN a. b. | Kependudukan . | antara 201 - 400 jiwa/ha;  sangat padat yaitu kepadatan |  Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha | 1 | Wawancara, Format Isian, |
| PERTIMBANGAN LAIN a. b. | c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya | Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa:  potensi sosial yaitu tingkat |  Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara | 5 | Wawancara, Format Isian, Observasi |
| PERTIMBANGAN LAIN a. b. | c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya | mendukung pembangunan;  potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi |  Lokasi tidak memiliki potensi | | Wawancara, Format Isian, Observasi |
| PERTIMBANGAN LAIN a. b. | c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya | masyarakat setempat;  potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya | sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara | 1 | Wawancara, Format Isian, Observasi |
C. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN
Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa:

kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah
atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah;
atau kepemilikan pihak lain (termasuk
milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari
pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk
perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau
pemilik tanah dengan
Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan
bukti Izin Mendirikan Bangunan atau
Surat Keterangan Rencana
Kabupaten/Kota (SKRK).




Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan
lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain
Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status
penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain
Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan
perumahan/permukiman sesuai
RTR
Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona
peruntukan perumahan/permukiman sesuai
RTR
8.
LEGALITAS LAHAN
1. Kejelasan Status
Penguasaan Lahan
2. Kesesuaian RTR

(+)
(-)
(+)
(-)
Wawancara,
Format Isian,
Dokumen
Pertanahan,
Observasi
Wawancara,
Format Isian,
RTRW, RDTR,
Observasi
II.2. FORMULASI PENILAIAN, BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI DAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN
| NILAI | KETERANGAN | BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI | BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI | BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI | BERBAGAI KEMUNGKINAN