PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 12 Tahun 2012
Tentang STRUKTUR ORGANISASI PDAM TIRTA SAKO BATUAH
Berlaku: 12 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATISAROLANGUN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 12 TAHUN 2012
TENT ANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PDAM TIRTA SAKO BATUAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,
- a. untu ~ ketentuan Peraturan dan Menimbang
- bahwa rnelaksanakan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kcpegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa dalarn Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 29 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi PDAM Tirta Sako Batuah masih terdapat kekurangan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas dan meningkatkan kinerja pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2004 tcntang Struktur Organisasi PDAM Tirta Sako Batuab;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor ·S Tahun 1962 tenta.ng Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telab diubah dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3969);
..
•
f
I
..
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 29 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi PDAM Tirta Sako Batuah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2004 Nomor 29, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 29);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN DAN
BUPATISAROLANGUN
MEMUTlJSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PDAM TIRTA SAKO BATUAH.
Menetapkan
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 29 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn Sarolangun Nomor 29) diubah sebagai berikut:
1. Semua sebutan Badan Pengawas dalam Peraturan Daerah ini diubah menjadi Dewan Pengawas.
2. Semua sebutan Direksi dalam Peraturan Daerah ini diubah menjadi Direktur.
3. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun .
'
..
'
•
•
2. Pemcrintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
7. Direksi adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
8. Pegawai adalah pegawai yang bekerja dalam lingkungan Perusabaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang digaji menurut gaji yang berlaku.
9. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang untuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
10. Manajemen Pegawai PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan Efisiensi, Efektifitas dan Profesionalisme Penyelenggaraan Togas dan Kewajiban Pegawai yang meliputi Perencanaan, Promosi, Pengkajian, Kesejahteraan dan Memberhentikan Pegawai;
11. Jasa Produksi adalah bagian dari Laba Bersih PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang ditetapkan sebagai jasa Produksi;
12. Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan at.as dasar kerjasama yang mempunyai bentuk atau susunan yang secara jelas dan formal merupakan bidang tugas tiap-tiap unsur serta menegaskan hubungan antara yang satu dengan yang lain dalam rangkaian hirarki.
13. Tata Kerja adalah ketentuan tertulis tentang pembagian tugas, kewajiban dan tanggung jawab serta pengaturan kerjasama dari masing-masing jabatan dalam suatu organisasi dengan maksud untuk melaksanakan tugas pokok.
14. Togas Pokok adalah sasaran yang oleh organisasi hendak dicapai sebagai landasan dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan selanjutnya.
15. Fungsi adalah sekelompok kegiatan dan usaha-usaha yang satu sama lain mempunyai hubungan erat untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok.
16. Unit Pelayanan adalah unit PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang ada dalam wilayah hukum di Kabupaten Sarolangun.
4. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB II - NAMA, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

Dengan Nama PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum, yang merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupatnn Sarolangun sebagai suatu kelengkapan otonomi Daerah yang bergerak dibids .ig pengelolaan air minum dengan disclenggarakan atas dasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan berkedudukan di Kabupaten Sarolangun.
•
Fungsi
BAB II - NAMA, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 3, PDAM mempunyai fungsi :
- a.. Merumuskan Kebijaksanaan teknis di bidang pengelolaan air minum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan pelayanan umum penyediaan air minum kepada pelanggan dan masyarakat dalam mencari keuntungan serta fungsi sosiaJ yang merupakan sumber pendapatan; dan
- c. Pemberian jasa pelayanan teknis kepada masyarakat yang berhubungan dengan bidang air minum.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB II - NAMA, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Perusahaan adalah sebagai berikut:
- a. Bupati
- b. Dewan Pengawas.
- c. Direktur.
- d. Kepala Bagian yang terdiri. dari :
1. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan terdiri dari :
- a) Kepala Seksi Keuangan;
- c) Kepala Seksi Umum.
- b) Kepala Seksi Hubungan Langganan;dan
2. Kepala Bagian Teknik yang terdiri dari:
- a) Kepala Seksi Produksi;
- b) Kepala Seksi Distribusi / Transmisi;
- c) Kepala Seksi Perencanaan; dan
- d) Kepala Seksi Pemeliharaan.
Kepala Unit yang terdiri dari :
1. Unit Pauh;
3. Unit Pelawan;
2. Unit Mandiangin;
4. Unit Pulau Aro;
5. Unit Singkut;
7. Unit Pulau Pandan;
6. Unit Bukit Suban;
8. Unit Limbur Tembesi;
9. Unit Tanjung; dan
10. Unit Cermin Nan Gedang
•
~
- (2) Bagan Struktur Organisasi PDAM sebagaimana tercantum dalarn La.mpiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB IV
Pasal 6

Bidang tugas Perusahaan sebagai unsur pelaksanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun rnempunyai fungsi administrasi dan manajemen sebagai berikut:
- a. memberikan bantuan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Bupati dalam menetapkan kebijaksanaan umum Pemerintah Kabupaten SaroJangun;
- b. memberikan pendapat sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan pennintaan Bupati atau atas inisiatif sendiri yang berhubungan dengan keputusan yang dibuat oleh Bupati;
- c. merencanakan dan melaksanakan rugas-tugas sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. menyelenggarakan pengendalian terhadap segala usaha dan kegiatan pelaksanaan Peraturan Perudang-undangan yang berlaku dan menjadi bidang tugasnya.
PENGADAAN PEGAWAI
BAB IV
Pasal 7

- (1) Formasi pengadaan pegawa.i diusulkan oleh Direktur dan barns mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas; t
- (2) Pengisian formasi dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (3) Pengadaan pegawai hanya dilakukan untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan.
9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebaga.i berikut:
BAB IV
Pasal 14

- (1) Pegawai yang telah menjalankan masa percobaan paling lama 1 (satu) tahun diangkat oleh Direktur menjadi Pegawai Penuh dalam pangkat tertentu menurut peraturan yang berlaku apabila te]ah memenuhi persyaratan sebaga.i berikut:
- a. Menunjukan kesetiaan dan ketaatan penuh kepada Pancasila, UUD 1945 dan Pemerintah;
- b. Menunjukan sikap dan budi pekerti yang baik serta loyalitas pada atasan;
- c. Menunjukan kecakapan dalam melaksanakan tugas; dan
- d. Memenuhi syarat-svarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi pegawai;
•
..
- (2) Persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dinyatakan secara tertulis oleh atasan bersangkutan yang berwenang membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), sedangkan syarat yang dimaksud pada huruf d adalah dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Dokter.
- (3) Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak diperkenankan menduduki jabatan.
10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB IV
Pasal 16

- (1) Direktur dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Tenaga Honorer, atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direktur;
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.
BAB VI - KEPANGKATAN
Pasal 17

- (1) Setiap pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Pengangkatan Pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan;
- (3) Nama dan susunan pangkat dan golongan pegawai dari yang terendah sampai yang tertinggi ditentukan sebagai berikut:
- b.
- Pegawai Dasar Muda 1
- Golongan A Ruang 2
- c. Pegawai Dasar
: Golongan A Ruang 3
- d. Pegawai Dasar 1
- Golongan A Ruang 4
- e. Pelaksana Muda
- Golongan B Ru~g 1
- f. Pelaksana Muda 1
- Golongan B Ruang 2
- g. Pelaksana
- Golongan B Ruang 3
- h. Pelaksana 1
- Golongan B Ruang 4
- i.
- Staf Muda
- Golongan C Ruang 1
- j. Staf Muda 1
- Golongan C Ruang 2
- k. Staf
- Golongan C Ruang 3
- I.
- Stai 1
- Golongan C Ruang 4
- m. Staf Madya
- Golongan D Ruang 1
- n. Staf Madya 1
- Golongan D Ruang 2
- o. Staf Utama Madya
- Golongan D Ruang 3
- p. Staf Utama
- Golongan D Ruang 4
- a. Pegawai Dasar Muda
- Golongan A Ruang 1
I
I
.
...
•
12. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VI - KEPANGKATAN
Pasal 18

- (lj Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Direktur berdasarkan sistim kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan;
- (2) Setiap Pegawai yang memenuhi syara-syarat yang ditentukan berhak atas kenaikan pangkat reguler;
- (3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan merupakan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai yang bersangkutan;
13. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VI - KEPANGKATAN
Pasal 19

- (1) Calon Pegawai diangkat dalam pangkat tertentu yaitu berdasarkan peraturan perundang yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama yaitu :
- a. Pegawai Dasar Muda golongan ruang A/ 1 bagi mereka yang merniliki STIB Sekolah Dasar;
- b. Pegawai Muda Tingkat 1 golongan ruang A/2 bagi mereka yang sekurang-kurangnya STTB Sekolah Menengah Pertama 3 (tiga) tahun Sekolah Kejuruan Tingkai Pertama 3 (tiga) tahun;
- c. Pelaksana Muda golongan ruang B / 1 bagi mereka sekurang-kurangnya STIB Sekolah Menengah Tingkat Atas, Sekolah Kejuruan Tingkat Atas Non Guru 3 (tiga) tahun;
- d. Pelaksana Muda 1 golongan ruang B/2 bagi mereka yang sekurangkurangnya memiliki ijazah Srujana Muda, Ijazah Akademi, Ijazah Diploma III dan Sekolah Politekmk; dan
- e. Staf Muda golongan ruang C/ 1 bagi mereka yang memiliki ijazah Sarjana, Pasca Sarjana dibidang Spesialis I (Ekonomi, Teknik dan Hukum);
- (2) Selain yang tersebut pada ayat ld dan ayat le tidak dapat untuk diterima menjadi pegawai PDAM.
- (3) Disamping syarat-syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus pula dipenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kenaikan pangkat pegawai yang ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 · Juli tiap tahun.
- (5) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
- a. Kenaikan pangkat biasa/reguler;
- b. Ke~aikan pangkat pilihan;
- c. Kenaikan pangkat penyesuaian ;
- d. Kenaikan pangkat istimewa;
- e. Kenaikan pangkat pengabdian;
- f. Kenaikan pangkat anumerta.
- (6) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
14. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VI - KEPANGKATAN
Pasal 20

- (1) Kenaikan pangkat biasa/reguler cliberikan kepada Pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya;
'
.
.
- (2) Kenaikan pangkat biasa/reguler dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawa..i yang bersangkutan memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
- a. Telah 4 (empat) tahun dalarn pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernlai · cukup dalam 1 (satu} tahun terakhir;
- b. Telah 5 (lima) tahun atau lebih dalarn pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penila..iaan DP3 sekurang-kurangnya bemila..i cukup dalarn satu tahun terakhir.
- (3) Maksimal Kenaikan pangkat biasa/reguler sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1} pasal ini bagi pegawai yang memiliki :
- a. Berijazah Sekolah Dasar sampai dengan Golongan Ruang B/ l ;
- b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampa..i dengan Golongan Ruang B/2;
- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Kejuruan Tingkat Atas Non Guru sampai dengan Golongan Ruang/Cl; dan
- d. Berijazah Sarjana Muda (D III}, Akademi sampai dengan Golongan Ruang C/2;
- e. Berijazah Sarjana sampai dengan Golongan Ruang D / 1
15. Ketentuan Pasal 21 dihapus.
16. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VI - KEPANGKATAN
Pasal 22

- (1) Kenaikan pangkat pilihan adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan struktural tertentu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
- (2) Kenaikan pangkat pilihan dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila pegawai dimaksud mernenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
- a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya bemilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
o
- b. Telah 5 {lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur DP3 sekurang-kurang bemilai baik tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- c. Telah 6 (enam) tahun at.au lebih dalam pangkat yang dimilikinya dengan hasil penila..ian DP3 cukup tanpa nilai kurang daJam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai dan memegang jabatan.
17. Ketentuan Pasal 23 diubah dan diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 23A, 23B, 23C dan 23D sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VI - KEPANGKATAN
Pasal 23

- (1) Kenaikan pangkat penyesuaian diberikan kepada pegawai karene memperoleh Tanda Tamat Belajar atau ijazah yang lebih tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dari Golongan Al ke Golongan Bl yang bersangkutam harus menduduki Pangkat Awal Golongan A3; atau
- b. Dari Golongan Bl ke Golongan Cl yang bersangkutan harus menduduki Pangkat Awal Golongan B3.
•
•
..
- (2) Sejak diberlakukannya Perda ini Ijazah Sarjana yang bisa disesuaikan hanya Ijazah Sarjana Ekonomi, Teknik dan Hukum.
- (3) Kenaikan pangkat Istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukan prestasi kerja luar biasa yang bermanfaat bagi perusahaan dan dapat diberikan pangkat setingkat lebih tinggi apabila:
- a. Menunjukan prestasi kerja luar biasa baik secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir, sehingga nyata dan menjadi teladan bagi lingkungannya yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi;
- b. Setiap unsur DP3 amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya;
- d. Masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan bagi jabatan yang dipangku oleh pegawai yang bersangkutan
- (4) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalarn ayat {l) tidak terikat pada jabatan dan ketetentuau ujian dinas.
BAB VI - KEPANGKATAN
Pasal 23

A
Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai yang akan memasuki masa pensiun setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dala.m pangkat terakhir;
BAB VI - KEPANGKATAN
Pasal 23

B
Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan tugas dengan kenaikan pangkat setingkat lebih tin.ggi dari pangkat terakhir.
BAB VI - KEPANGKATAN
Pasal 23

C
- mg nzan perus aan a se agar t: (1) Persyaratan kepangkatan/golongan pegawai untuk diangkat dalam jabatan dili ku ah dalah b . beriku
i
| JABATAN | PANGKAT GOLONGAN | PANGKAT GOLONGAN |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | PERMULAAN | TERTINGGI |
| Direktur | Cl | Dl |
| Kepala Bagian | C2 | C4 |
| Kepala Seksi/Kepala Unit | 83 | Cl |
- (2} Pengisian suatu jabatan dapat dilakukan dengan pangkat / golongan ruang satu tingkat lebih rendah dari pangkat pennulaan.
BAB VI - KEPANGKATAN
Pasal 230

- (1) Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah pada jenjang pangkat jabatan tersebut,dapat dinaik kan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan basil penilaian kerja bemilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 3 (tiga} tahun dala.m pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik dala.m 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga} kali selama menjadi pegawai.
•
18. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VI - KEPANGKATAN
Pasal 39

- (1) Disamping gaji pokok, pegawai juga dapat diberikan tunjangan-tunjangan sebagai berikut :
2. 1.1 "'"-njangan Keluarga ( Istri, Suami dan Anak ); ~1u 0
./
/
- (2\_1.II'unjangan Pengobatan;
../
/
- @;runjangan Perumahan/pengganti sewa rumah untuk Direktur;
- &amp;,;runjangan Sandang Pangan;
.\_.,,.,
- @.ltunjangan Jabatan;
..,.,
...,
- (9 Jrunjangan Pelaksana;
- (® vl'unjangan Keahlian;
..,,
- ~· vfunjangan Harl Tua;
- fl. Jrunjangan Transport; .,,; v'
- l.921Tunjangan Perusahaan;
t1
- @;funjangan Kematian;
- ~ /Tunjangan cacat;
- ~ Tunjangan Kemahalan;
- &amp;} Tunjangan Representasi;
0. Tunjangan-tunjangan lain-lainnya yang ditetapkan Peraturan Direktur. /
- {2} Pelaksana pemberi tunjangan dan besarnya tunjangan sebagaimana pada ayat (1), disesuaikan dengan kepangkatan, jabatan dan kemampuan PDAM Tirta Sako Batuah yang ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas,
- (3) Besarnya tunjangan Istri/Suami adalah 10% dari gaji pokok.
- (4) Besarnya tunjangan setiap anak adalah 5% dari gaji pokok dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jumlah anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
- b. Batas umur sampai dengan 21 tahun, atau maksimal 25 tahun bagi anak yang dalam pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Sekolah/Dekan;
- c. Tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- d. Tidak kawin atau belum pernah kawin.
19. Ketentuan PasaJ 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VI - KEPANGKATAN
Pasal 42

- (1) Pegawai yang meninggal dur ia kepada Istri/Suami/Anak diberikan uang duka berupa:
- a. 3 (tiga) bulan gaji bersih;
- b. Uang perawatan jenazah sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus Lima puluh ribu rupiah ).
- (2) Apabila pegawai PDAM meninggal dunia tidak meninggalkan Istri/Suami/ Anak, maka uang duka tersebut pada ayat {l) diatas diberikan kepada ahli waris yang berhak.
/
20. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbun.yi sebagai berikut:
BAB VI - KEPANGKATAN
Pasal 43

Pegawai yang dinyatakan oleh Dokter tidak dapat bekerja lagi dalam semua tugas pekerjaan disebabkan cacat jasmani/ rohani · karena dalam melaksanakan tugas, diberikan bantuan cacat sebesar 6 (enam) kali gaji bersih dengan ketentuan tergantung kernampuan keuangan Perusahaan.
- ?-i.. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VI - KEPANGKATAN
Pasal 59

Setiap pegawai dilarang :
- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dan/ atau Negara;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dan atau Negara;
- d. menyalahgunakan barang-barang atau uang, surat-surat berharga milik PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang berharga milik PDAM secara tidak sah;
- f. melakukan kejahatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerja dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
- g. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- h. menghalangi jalannya tugas kedinasan;
- i. bertindak sebagai perantara bagi suatu pengusah.a atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
10. j, memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang PDAM Tirta Sako .Batuah Kabupaten Sarolangun kepada Pihak lain diluar wewenangnya tanpa ijin tertulis dari Direktur;
- k. memiliki saham atau modal dalam PDAM Tirta Sako Batuah. Kabupaten Sarolangun;
- l. melakukan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan.
22. Ketentuan Pasal 68 diubah seningga berbunyi sebagai berikut:
BAB VI - KEPANGKATAN
Pasal 68

- (1) Direktur berwenang memberhentikan sementara pegawai karena:
- a. sesuai dengan bukti disangka telah melakukan ti..ndakan merugi.kan PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
- b. ditahan oleh pihak yang berwajib karena cukup bukti melakukan perbuatan pidana.
- (2) Kepada seorang pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut ayat (1) dalam Peraturan Daerah ini :
- a. Jika belum dapat petunjuk-petunjuk yang jelas ten tang yang dilakukan pelanggaran yang didakwa atas dirinya mulai bulan berlaku ia diberhentikan semen.tara diberikan gaji sebesar 75% dari gaji pokok yang diterima terakhir;
- b. Jika terdapat petunjuk-petunjuk yang meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwa atas dirinya mulai 'bulan berlaku ia diberhentikan sementara diberikan gaji sebesar 50% dari gaji pokok yang diterima terakhir;
- (3) Kepada pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 68 ayat (2) mulai bulan berikutnya ia diberikan gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) du.ri gaji pokok yang diterima terakhir.
- (4) Apabila berdasarkan basil pemeriksaan dalarn sidang yang bersanglrutan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat. ·
BAB VI - KEPANGKATAN
Pasal 82

- {1} Masa kerja yang dihitung untuk menetapkan hak dan besamya pensiun untuk selanjutnya disebut masa kerja untuk pensiun ialah waktu kerja di PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang menjadi dasar perhitungan dalam menetapkan hak dan besarnya pensiun. ·
- (2) Waktu menjalankan suatu kewajiban negara dalam kedudukan lain dari pada sebagai pegawai dihitung penuh apabila yang bersangkutan pada saat pemberhentian sebagai pegawai sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (3) Waktu bekerja dalam kedudukan lain dari pada yang lain disebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dalam hal-hal tertentu dapat dihitung untuk sebagian atau penuh sebagai masa kerja untuk pensiun.
- (4) Dalam perhitungan masa kerja, maka pecahan dibulatkan keatas menjadi sebulan penuh,
BAB VI - KEPANGKATAN
Pasal 85

- {1) Pegawai yang diberhentikan dengan honnat eebagai pegawai, berhak menerima pensiun pegawai jika pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai:
- a. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 56 (lima puluh enam) tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh ) tahun.
- b. Oleh Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani ataupun rohani yang disebabkan oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatannya a tau;
- c. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat} tahun oleh Dokter Perusahaan berdasarkau peraturan tentang ujian kesehatan pegawai, juga karena keadaan jasmani atau rohani yang tidak disebabkan oleh karena menjalankan kewajiban jabatannya.
1
- (2) Pegawai yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaan karena penghapusan jabatan, perubahan dalarn susunan pegawai, penertiban aparatur PDAM atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dlpekerjakan kembali sebagai pegawai, berhak menerima pensiun apabila diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai itu telah berusia sekurang-kurangnya 55 (lima puluh lima) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Pegawai yang telah menjalankan suatu tugas PDAM tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dan pada saat pemberhentian sebagai pegawai ia telah mencapai usia sekurangkurangnya 55 (lima puluh lima) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Apabila pegawai yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, pada saat diberhentikan sebagai pegawai, telah memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi pada saat itu belum mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, maka pegawai tersebut mendapat tunjangan sekaligus yang besarnya ditetap oleh Dana Pensiun berdasarkan perhitungan aktuaria .
25. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VI - KEPANGKATAN
Pasal 89

- (1) Pen;iun pegawai yang berhak diterima, diberikan mulai bulan berikutnya pada saat pegawai yang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
- (2) Dalam hal yang dimaksud pada Pasal 85 ayat (4), pensiun pegawai diberikan mulai bulan berikutnya setelah pegawai yang bersangkutan mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.
26. Ketentuan Pasal 106 diubah dan diantara Pasal 106 dan 107 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 106A, Pasal 1068, dan Pasal 106C, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB XIII - PENDIDIKAN DAN LATIHAN
Pasal 106

- (1) Untuk mencapai daya guna dan basil guna yang sebesar-besarnya terhadap pegawai secara selektif diberikan pendidikan dan latihan;
- (2) Pengaturan pendidikan dun latihan seba.gaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dan latihan sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
BAB XIII - PENDIDIKAN DAN LATIHAN
Pasal 106

A
- (1) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dalam jabatan adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawai yang diarahkan untuk menduduki suatu jabatan di PDAM Thia Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
- (2) Pendidikan dan Pelatihan dalam jabatan terdiri dari :
- a. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional
- b. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Teknis
•
.
'
- (1) Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional adalah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang akan dan atau telah menduduki Jabatan Fungsional;
- (2) Pendidlkan dan Pelatihan Jabatan Fungsional terdiri dari :
- a. Tingkat Manajer Pertama;
- b. Tingkat Manajer Muda;
- c. Tingkat Manajer Madya;
- d. Tingkat Manajer Utama
- (3) Pendidikan dan Pelatiht 11 abatan Fungsional Tingkat Manajer Pertama merupa.kan Pendidikan dar 'elatihan Jabatan Staf untuk diangkat dalam jabatan Kepala Subbagian/ r "'la Unit;
- (4) Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Tingkat Manajer Muda merupakan Pendidikan dan Pelatihan J'\'·atan Pimpinan dari Kepala Subbagian untuk diangkat menjadi Kepala Bagian;
- (5) Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Tingkat Manajer Madya merupakan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan para pimpinan Kepala Bagian untuk diangkat menjadi Direktur;
- (6) Pendidika ·1 dan Pelatihan Jabatan Fungsional Tingkat Manajer Utama merupaka 1 Pendidikan dan Pelatihan Jabatan bagi yang telah menduduki jabatan Direktur.
BAB XIII - PENDIDIKAN DAN LATIHAN
Pasal 106

C
- (1) Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Teknis diselenggara.kan untuk memberikan keterampilan atau penguasaan pengetahuan dibidang teknis tertentu.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Teknis dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat dan jenis pegawai yang bersangkutan.
27. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB XIII - PENDIDIKAN DAN LATIHAN
Pasal 109

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara pegawai dengan PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang dalam hal syarat-syarat kerja pelaksana peraturan Pegawai akan dila.ksanakan melalui Panitia Pertimbangan Pegawai;
- (2) Panitia pertimbangan pegawai terdiri dari :
28. Ketentuan Pasal 114 diubah dan diantara Pasal 114 dan 115 disisipkan 1 (satu) Pasal yalrni Pasal l 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Diretur PDAM Tirta Sako Batuah Kab.Sarolangun
Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Sarolangun
Anggota
Ketua
Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun
Wakil Ketua 1 :
Kepala Inspektur Kabupaten Sarolangun
Wakil Ketua II
Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Sako Batuah Kab.Sarolangun
Sekretaris
Kepala BKD Kabupaten Sarolangun
SUSUNAN DEW AN PEN GA WAS
BAB XIII - PENDIDIKAN DAN LATIHAN
Pasal 114

- (1) Dewan Pengawas adalah suatu Badan yang terdiri dari Pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/ atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Kepala Daerah.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
- a. menguasai manajemen PDAM;
- b. menyediakan waktu yang cr kup untuk melaksanakan tugasnya;dan
- c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketika baik menurut garis lurus atau ke samping tennasuk menantu dan ipar.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana di.maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada ijin tertulis dari Bupati.
BAB XIII - PENDIDIKAN DAN LATIHAN
Pasal 114

A
- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
- a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
- b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efislensi pengawasan dan efektivitas pengambilan Keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua rnerangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Kepala Daerah.
29. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB XVIII - TUGAS DAN WEWENANG Pasal 118
Pasal 119

- Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
- (1) menilai kinerja Direktur dalam mengelola PDAM
- (2) menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direktur untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah.
- (3) Meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan hasil penilaian kinerja PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun setiap akhir Tahun Buku kepada Bupati.
- (5) Mengusulkan, pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada Kepala Daerah.
Paset 119A
- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 [tiga) orang dan clibebankan pada Anggaran PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
31. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB XVIII - TUGAS DAN WEWENANG Pasal 118
Pasal 122

- (1) Ketua dewan pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus ) dari gaji Direktur.
- (2) Sekrertaris Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur.
.
..
•
I
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak J;;,o/o (tiga puluh lima per seratus).
BAB XVIII - TUGAS DAN WEWENANG Pasal 118
Pasal 123

- (1) Selain uangjasa, setiap tahun diberikan jasa produksi.
- (2) Besamya jasa produksi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- (3) Besarnya uang jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uangjasa bulan terakhir.
BAB XXI - PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 124

- (1). Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
- a. Masa jabatannya berakhir
- b. Meninggal dunia.
- (2). Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
- a. pennintaan sendiri
- b. mencapai batas usia 65 tahun
- c. reorganisasi.
- d.tidak dapat melaksanakan tugas.
- e. tindakan yang merugikan PDAM.
- f.melakukan tindakan pidana dan bertentangan dengan kepentingan Negara dan Daerah.
- (3) Pemberhentian anggota Devan Pengawas sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
BAB XXI - PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 125

- (1) Anggota Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 124 ayat (2) huruf e dan huruf f, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai anggota Dewan Pengawas.
35. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
.
•
.
..
•
DIREKTUR
BAB XXI - PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 126

- (1) PDAJvl sebagai satuan usaha dipi.mpin oleh Direktur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
- (2) Tanggung jawab adrninistrasi fungsion I PDAM kepada Bupati dilakukan oleh Direktur.
- (1) Dewan engawas mengusulkan cal Direktur kepada Bupati;
- (2) Direktur yang diu+ulkan kepada oleh Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati yang 1 dari Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Batas usi» ektur yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama ah berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- (4) Batas · 1a Dlrektur yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali be. nnur paling tinggi 55 (lima puluh li.ma) tahun;
- (5) .Jabatr Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi tenam puluh ) tahun;
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 ( S-1) sesuai dengan bidangnya;
- b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan dengan penilaian baik;
- c. lulus pelathan manajeroen air minum di dalarn atau di luar negeri yang etlah terakreditasi dibuktikan dengan sertifi.kasi atau ijazah;
- d. mem buat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
- e. bersedia bekerja penuh waktu;
- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (7) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
37. Ketentuan Pasal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB XXI - PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 128

- (1) Masa jabatan Direktur selama 4 (em pat) tahun dan dapat diangkat kernbali hanya untuk 1 (satu) kali masajabatan;
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana ayat ( 1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minurn kepada masyara.kat setiap tahun .
..
.
•
38. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB XXI - PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 129

Direktur yang diangkat dari pegawai PDAM yang terakhir masa jabatannya diprioritaskan untuk menduduki jabatan Kepala Bagian atau jabatan lainnya di lingkungan PDAM .
39. Ketentuan Pasal 130 dicabut.
40. Ketentuan Pasal 131 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB XXI - PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 131

Direktur mempunyai tugas :
- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
- b. Merencanakan dan menyusun program kerja PDAM 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) tahunan;
- c. Membina pegawai;
4. d . .Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. Melaksanakan kegiatan Teknik PDAM;
- g. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan rugi / laba.
41. Ketentuan Pasal 132 diubah dan diantara Pasal 132 dan Pasal 133 disisipkan 8 (delapan) Pasal yakni Pasal 132A, Pasal 132B, Pasal 132C, Pasal 1320, Pasal 132E, Pasal 132F, Pasal 132G, pasal 132H sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB XXI - PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 132

Direktur mempunyai wewenang:
- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direktur;
- d. Mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. Menandatangani laporan Neraca dan perhitungan rugi / laba;
- f. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati;
- g. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.
Pasa1132A
- (1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap yaitu :
- a. Jabatan struktural atau fungsional pada Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan Badan Usaha swasta;
- c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM dan atau;
- d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
..
&amp;
•
- (2) Direktur tidak boleh mempuviyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menirnbulkan benturan kepentingan pada PfJAJv1;
BAB XXI - PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 132

B
- (1)Apabila sampai berakhimya masa jabatan Direktur, pengangkatan Direktur baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/ mengangkat Direktur yang lama atau Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara;
- (2) Pengangkatan pejabat sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan;
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
BAB XXI - PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 132

C
Penghasilan Direktur terdiri dari Gaji, Tunjangan dan Jasa Produksi;
- (1) Tunjangan sebagaimana diroaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. tunjangan kesehatan;
- b. tunjangan keahlian;
- c. perumahan dines atau sewa rumah yang pantas.
- (2) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direktur memperoleh bagian dari jasa produksi;
- (3) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM;
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja Jainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tr· hun Anggaran yang lalu.
- (5) Jumlah gaji / tunjangan untuk penghasilan Direktur maksimal 2,5 kali gaji pegawai tertinggi diluar tunjangan jabatan pada PDAM yang bersangkutan.
BAB XXI - PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 1320

- ( 1) Direktur setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usu! Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM;
- (2) Direktur yang d.iberhentikan dengan honnat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat tslah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (Satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
BAB XXI - PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 132

E
- (1) Direktur memperoleh hak cuti meliputi:
- a. cuti tahunan selama 12 (dua belas} hari kerja;
- b. cuti besar / cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu masa jabatan;
.
•
- c. cuti sakit;
- d. Cuti karena alasan penting untuk menunaikan ibadah haji selarna 40 (empat puluh) hari ;
- e. Cuti bersalin
- f. cuti diluar tanggungan PDAM .
- (2) Direktur yang menjalankan cuti, tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM;
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Pasa1132F
- (1) Direktur berhenti karena:
- a. Masa jabatannya berakhir dan
- b. Meninggal dunia
4. {2) Direktur diberhcntikan karena:
- a. Permintaan sendiri:
- b. Reorganisasi;
- c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
- d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan Negara;
- e. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
- f. Tidak dapat menjalankan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
BAB XXI - PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 1320

- (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (2) Pemberhentian sementara sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai deng..n alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
BAB XXI - PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 132

H
- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksr-d dalam Pasal 144, Dewan Pengawas melalrukan sidang yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati basil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabili tasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan tindakan pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
42. Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
.
•
BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN Bagian Kesatu
Togas Kepala Pagian Administrasi dan Keuangan
BAB XXI - PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 133

Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan mempunya.i tugas membantu Direktur dalam bidang tugasnya antara lain:
- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang administrasi, keuangan, kepegawa.ian dan kesekretariatan;
- b. Mengadakan kerja sama yang erat dengan Kepala Bagian Teknik dalam mengatur, mengawasi, menyediakan fasilitas dan material yang clibutuhkan untuk kelancaran kegiatan dalam bidang operasional;
- c. Merencanalcan, mengkoordinir mengawasi dan mengendalikan kegiatan dari bagian langganan, bagian humas, bagian keuangan dan bagian gudang,
- d. Mengawasi menyusun anggaran belanja atau merencanakan dan menetapkan kebijaksanaan mengena.i kegunaan keuangan secara efektif bersama dengan kepala bagian teknik.
- e. Merencanakan pengendalikan sumber-surnber pendapatan serta pembelanjaan kekayaan perusahaan.
- f. Mernbuat penilaian dan persetujuan setiap pembelian untuk keperluan operasional melalui atau tanpa melalui tender/lelang, meninjau kembali dan menyetujui transaksi besar berdasarkan koordinasi dengan Kepala Bagian Teknik.
- g. Mengawasi, mengkoordinir dan mengendalikan seluruh aktifitas perusahaan sesua.i dengan bidangnya serta menetapkan kebijaksanaan mengenai pemeliharaan dan penggunaan semua peralatan, fasilitas serta perlengkapan Perusahaan.
- h. Mengadakan pembukaan dan menilai laporan keuangan untuk mengusulkan perbaikan posisi keuangan dan persediaan barang kepada Direktur
- i. Mengawasi dan mengesahkan penagihan uang dari langganan secara insentif efektif serta mengendalikan penggunaan uang pendapatan hasil penagihan rekening air dari langganan.
- j. Menetapkan kebijaksanaa.1 dan menandatangani surat edaran pengumuman mengenai tata tertib perusahaan dan kepegawaian dalam rangka memperlancar kegiatan dan peningkatan efesiensi kerja pegawa.i atas persetujuan Direktur.
- k. Mengusulkan kepada Direktur tentang penyesua.ian tarif air bersih, kebijaksanaan perubahan dalam bidang kepegawaian pemberian dan sebagainya sesuai dengan perkembangan dan keadaannya.
1. Memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak mewakili perusahaan keluar dengan persetujuan Direktur.
- m. Mengadakan pengurnpulan, menyimpan dan pengolahan data, baik data teknik maupun data adiministrasi dan keuangan.
- n. Mengatur pelayanan sebaik-baiknya bagi calon langganan maupun .;'angganan.
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
.
•
..
BAB XXI - PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 134

1. Kepala Seksi Keuangan
2. Kepala Seksi Hubungan Langganan
3. Kepala Seksi Umum
Bagian Kedua
Togas Kepala Seksi Keuangan
BAB XXI - PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 135

Kepala Seksi Keuangan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Adrninistrasi dan Keuangan, tugasnya adalah :
- (a) Merencanakan, rnengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan-kegiatan bidang keuangan.
- (bl Mengawasi pembinaan, penyimpangan dan penggunaan pengeluaran dana perusahaan tennasuk alat-alat pembayaran dan kertas berharga, mengawasi dan memeriksa penyelenggaraan arus kas kecil sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan yang berlaku.
- (c) Membuka transaksi keuangan dan biaya perusahaan dengan tepat pada waktunya.
- (d) Merencanakan pembayaran hutang-hutang pembayaran berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- (e) Merencanakan, mengusahakan dan mengawasi kelancaran penagihan piutang kepada langganan serta mencari sumber pendapatan untuk menambah pemasukan PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- (f) Mengadakan koordinasi dengan bagian administrasi dan Distribusi dalam hal penutupan dan pembukaan saluran air minum pelanggan.
- (g) Memeriksa penyusunan laporan keuangan dan Iarnpiran-lampiran untuk Direktur dan pihak lain yang berwenang.
- (h) Mengurus transaksi di bank, memelihara hubungan dengan baik dengan Bank atau Lembaga Keuangan dan Pemerintah.
- (i) Mengelola masalah Asuransi, Aktiva Perusahaan, Penyimpanan semua polis-polis tetap berlaku.
- U) Mengusulkan kepada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan ketentuan tarif air, penagihan penyetoran, pengambilan dan penggunaan dana perusahaan bilamana perkembangan dan keadaan perusahaan membutuhkan.
- (k) Mcrnberikan dan menyesuaikan pembukuan pada buku pembantu dan bulcu besar.
- (l) Mengawasi dan menganalisa pembukuan dan perhitungan biaya pokok produksi serta penjualan air, melaporkan hasil analisa struktur biaya air dan mernberikan rekomendasi peninjauan kembali tarif air maupun pengelolaannya.
- (m) Meninjau kembali dan menyesuaikan kebijaksanaan pembukuan dengan prinsip dan norma akutansi serta mengusulkan penyempurnaan system control.
• "
•
(n) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi dan Keuangau sesuai dengan bidang tugasnya.
45. Ketentuan Pasal 136 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Ketiga
Togas Kepala Seksi Hubungan Langganan
BAB XXI - PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 136

Kepala Seksi Langganan/Humas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Ba.gian Administrasi dan Keuangan, tugasnya adalah :
- (a) Memeriksa kebenaran pencatatan meter air oleh petugas pengawas pencatat dan sekali-sekali mengadakan peninjauan kelapangan untuk mendengar laporan langganan.
- (b) Melakukan penyaluran meteran dan memeriksa data penggunaan air berdasarkan meter air.
- (c) Menyelenggarakan pemasaran, pelayanan langganan dan mengurus penagihan rekening langganan.
- (d) Menyelenggarakan fungsi-fungsi dan pelayanan langganan pengelolaan rekening dan pengelolaan data langganan.
- (e) Menyelenggarakan fungsi pengawasan meter air, pengendalian meter air dan administrasi meter air.
- (f) Menyiapkan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat dan atau pelanggan serta karyawan.
- (g) Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembuatan dokumentasi PDAM.
- (h) Merencanakan dan melaksanakan program pembinaan pelanggan dan calon pelanggan.
- (i) Membina hubungan baik dengan semua lapisan masyarakat.
- (j) Melaksanakan dan mengawasi pelayanan administrasi pelanggan tentang keluhan dan gangguan pelaya.ian air minum yang menjadi tanggung jawab PDAM.
- (k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.
"
Bagian Keempat Togas Kepala Seksi Umum
BAB XXI - PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 137

Kepala Seksi Umum bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan, tugasnya adalah :
- (a) Memimpin, mengawasi dan mengkoordinir kegiatan dibidang kesekretariatan, administrasi dan kepegawaian.
- (b) Mengadakan seleksi dan pengajuan pegawai yang diusulkan dan menetapkan kedudukan pegawai baru dengan koordinir bersama Kepala Bagian Teknik.
- (c) Mengembangkan dan mengkoordinir latihan umum maupun kursus untuk meningkatkan mutu dan keterampilan pegawai.
- (d) Mengolah dasar struktur gaji, menetapkan golongan jabatan, penyusunan daftar gaji sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mern berikan rekomendasi untuk perbaikan selanjutnya.
•
.
..
•
.
.
-
•
- (e) Mengawasi penyelenggaraan agenda surat masuk dan surat keluar dengan cara menyortir, rnenyimpan / mendokurnentasi secara sistematis.
- [f] Menyclengarakan kegiatan-kegiatan dibidang rumah tangga dan perawatan kantor serta mengurus perbekalan rumah tangga perusahaan .
- (g) Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan atau ketentuan kegunaan dan pemeliharaan gedung, perlengkapan dan sarana kantor lainnya secara efesiensi serta merumuskan dan mengusulkan kebijaksanaan yang dapat melancarkan kegiatan ketatausahaan.
- (h) Mengawasi pemesanan dan pembelian dan kebutuhan perusahaan serta merencanakan jumlah pengadaan persediaan yang sesuai dengan kebutuhan minimum, menetapkan anggaran belanja untuk keperluan tersebut dan memeriksa gudang.
- (i) Mengadakan inventarisasi barang/peralatan milik perusahaan dan memelihara semua jenis peralatan yang menjadi milik perusahaan baik berupa alat-alat berat rnaupun ringan.
- (j) Mengadakan evaluasi terhadap program yang sudah ada dan mengadakan penyempurnaan atau penyesuaian dengan kebutuhan perusahaan serta menyusun program baru untuk diolah.
- (k) Menerima, memeriksa dan memproses data, baik data administrasi maupun data teknik untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
- (1) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB XX - JV
Pasal 138

Kepala Bagian Teknik bertanggung jawab kepada Direktur dan mempunyai tugas:
- (a) Mengadakan kerjasama dengan Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan dalam mengatur dan mengawasi penyediaan fasilitas dan material yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan operasional PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- (b) Merencanakan, mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan kegiatan bagian produksi, bagian distribusi, bagian perencanaan teknis dan bagian pemeliharaan / peralatan teknis.
- (c) Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan mengenai peningkatan hasil produksi.
- (d) Mengkoordinir kegiatan-kegiatan pengujian peralatan teknis dan bahanbahan kimia.
- (e) Mengadakan koordinasi dengan Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan mengenai persetujuan rencana dalam rangka pelayanan fisik melalui atau tender.
- (f) Memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak dan mewakili PDAM keluar dengan sepengetahuan Direktur.
- (g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur dengan bidang tugasnya.
..
•
•
•
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 14 7, Kepala Bagian Teknik dibantu oleh :
1. Kepala Seksi Produksi
2. Kepala Seksi Distribusi / Transmisi
3. Kepala Seksi Perencanaan
4. Kepala Seksi Pemeliharaan.
Bagian Kedua Togas Kepala Seksi Produksi Pasal 140
Kepala Seksi Produksi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Teknik dan mempunyai tugas :
- (a) Mengkoordinir dan mengawasi serta mengendalikan kegiatan-kegiatan produksi.
- (b) Mengadakan koordinasi dan kerjasama yang erat dengan bagian distribusi, bagian perencanaan teknik dan bagian pemeliharaan / peralatan untuk mempercepat penyelesaian kebenaran perhitungan kubik air.
- (c) Merencanakan pengembangan produksi air, melaksanakan analisa kimia dan bakteriologis sehingga mutu air yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan serta mengawasi volume air . ·
- (d) Memperkirakan kebutuhan dan mengawasi penggunaan bahan kimia lainnya untuk proses produksi dan menjaga bahan-bahan tersebut agar cukup tersedia.
- (e) Mengatur, menyelenggarakan fungsi-fungsi mekanisme mesin, ketenagaan, kualitas serta laboratorium.
- (f) Memeriksa proses pengelolaan air dan fungsi semua peralatan instalasi system pengelolaan air agar produksi air tetap berjalan dengan lancar.
- (g) Menentukan Iangkah-langkah yang perlu diambil dalam keadaan yang menghambat produksi air serta mengawasi pelaksanaan dari tindakan operasional untuk memperlancar dan meningkatkan produksi air.
- (h) Meneliti kemungkinan peningkatan kualitas dan kuantitas produksi air minum termasuk menyusun rencana kebutuhan material produksi.
- (i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Teknik sesuai dengan tugasnya.
50. Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Ketiga
Togas Kepala Seksi Distribusi / Transmisi
BAB XX - JV
Pasal 141

Kepala Seksi Distribusi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Teknik dan mempunyai tugas :
- (a) Mcngkoordinir dan mengawasi serta mengendalikan kegiatan-kegiatan pelaksanaan tugas./kegiatan-kegiatan dibidang distribusi.
- (b) Menyusun rencana penelitian kebocoran atau gangguan pada pipa distribusi/operasi perusa'raan serta perencanaan perbaikannya dan pengujian peralatan distril-usi,
•
...
•
'
•
•
fl,1
• •
- \Cj 1V1t:H~LUUJ!UU,.i;:Us UCHCl JC.U. u,e,u.u J:-'·I:"...\_ ...\_·--·---· r:r : .. --., -bagian dokurnentasi/analisa untuk perencanaan rt abilitas dan pengernbangan jaringan distribusi dalam jangka panjang;
- (d) Menyelanggarakan dan mengawasi pelaksanaan perbaikan penggantian pipa distribusi termasuk perlengkapannya, secara terus menerus dan tahap demi tahap untuk seluruh wilayah distribusi;
- (e) Mengatur, menyelanggarakan dan memeriksa pemasangan dan penyambungan pipa, baru baik yang dilaksanakan oleh instalatur maupun yang dilaksanakan oleh perusahaan sendiri;
- (f) Melaksanalcan tindakan penerbitan dan pencegahan terhadap pemasangan pipa air secara liar dengan mengadakan pemeriksaan/pengawasan secara terus rnenerus;
- (g} Mengumpulkan data jumlah dan keadaan meter air perwilayah operasi perusahaan sebagai bahan dokumentasi dan analisa serta untuk bahan perencanaan dan rehabilitasi;
- (h} Menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan dan pergantian meter air termasuk perlengkapan sccara terus menerus dengan tahap demi tahap untuk seluruh wilayah operasi perusahaan;
- (i) .Menyelenggaralcan tugas-tugas perlengkapan meter air sehingga system kerusakan dapat dipelihara dengan baik;
- ijJ Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur bidang teknik sesuai bidang tugasnya.
- ~ l . Ketentuan Pasal 142 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Keempat
Togas Kepala Seksi Perencanaan
BAB XX - JV
Pasal 142

Kepala Seksi Perencanaan Teknik bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Teknik dan mempunyai tugas:
- (a) Merencanakan, mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan kegiatankegiatan dibidang perencanaan.
- (b) Mempersiapkan rancangan pemeliharaan dan kontruksi berikut .perlengkapan peralatan yang diperlukan oleh perusahaan .
- (c) Merencanakan persediaan cadangan air minum guna keperluan distribusi.
- (d} Merencanakan pengadaan teknik bangunan air rninum serta mengendalikan kualitas dan kuantitas termasuk rencana kebutuhan.
- (e} Mengkoordinir dan mengawas kegiatan rencana persiapan pelaksanaan dan penelitian atas jalannya pemeliharaan dan kontruksi.
- (f) Menyusun anggaran biaya, jadwal pelaksanaan kontruksi dan program kerja secara terperinci untuk berbagai kegiatan bidang air bersih.
- (g) Mengadakan pengawasan dan penelitian terhadap pekerjaan pembangunan dan perbaikan yang diserahkan kepada pihak ketiga.
- (h) .Mengadakan penyediaan sarana air minum untuk program-program penyambungan dan pengawasan pendistribusian.
- (i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Teknik sosuai dengan bidang tugasnya.
52. Ketentuan Pasal 143 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kelima
Tugas Kepala Seksi Pemeliharaan
BAB XX - JV
Pasal 143

Kepala Seksi Pemeliharaan/Perawatan teknik bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Teknik dan mempunyai tugas :
.
•
•
•
- (a) Merencanakan, mengkoordinir, mengawasi dan mengend {an kegiatankegiatan dibidang pemeliharaan/perawatan teknik.
- (b) Mengurus perbekalan material dan peralatan teknik s suai kebutuhan PDAM.
- (c) Menguji, meneliti clan menilai peralatan teknik sesuai kebutuhan masyarakat.
- .. (d) Membantu dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bagian Teknik sesuai dengan bidang tugasnya .
53. Ketentuan Pasal 144 dicabut.
- i ~. Kctentuan Pasal 145 dicabut.
- r.::;,. 1(etentuan Pasal 146 dicabut.
- ;0. Ketentuan Pasal 147 dicabut.
37. Ketentuan Pasal 148 dicabut.
58. Ketentuan Pasal 149 dicabut.
59. Ketentuan Pasal 150 dicabut.
60. Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB xxvm - UNITPDAM
Pasal 151

- (1) Untuk membantu Direktur dalam menyelenggarakan PDAM, atas persetujuan Bupati dapat dibentuk Cabang / Unit PDAM;
- (2) Cabang/Unit PDAM sebagaimr na dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Cabang/Kepala Unit yang berkedudukan sama dengan Kepala Seksi dan berada dibawah Kepala Bagian dan bertanggung jawab langsung dengan Direktur.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Cabang / Unit dibantu oleh beberapa staf seperti tercantum dalam lampiran Struktur Organisasi dalam Peraturan Daerah ini.
61. Ketentuan Pasal 152 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB xxvm - UNITPDAM
Pasal 152

Tugas Kepala Unit
Kepala Cabang/Unit sebagaimana dimaksud Pasal 153 mempunyai tugas:
- a. Menyusun dan menyelenggarakan semua kegiatan teknik, administrasi cabang/unit PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
- b. Melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban berdasarkan kebijaksanaan yang digariskan oleh direktur utama;
- c. Mengadakan, menyusun rencana anggaran atau daftar proyek cabang perusahaan;
- d. Mengkoordinir semua kegiatan ;
- e. Membuat laporan bulanan ,triwulan ataupun tahunan mengenai cabang perusahaan;
- f. Melaksanakan tugas -tugas lain yang diberikan oleh Direk:tur utama sesuai dengan tugas nya.
;
'
•
- (1) Pernbentukan Cabang/Unit PDAM serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.;
- (2) Wewenang, tugas dan tanggung jawab Kepala Cabang dan stafnya diatur lebih lanjut dengan Direktur.
BAB XXIX
Pasal 154

Hubungan Kerja
- (1) Hal-hal yang menjadi tugas perusahaan merupakan kebulatan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu untuk mencapai daya guna dan basil guna setiap pejabat dalam lingkungan perusahaan yang wajib melaksana.kan hubungan kerja yang baik dan serasi;
2. (2J Pelaksanaan fungsi-fungsi perusahaan dan kegiatan-kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bagian dan Seksi · menurut pembidangan tugas masing-masing;
- (3) Direktur secara teknis operasional di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
BAB XXIX
Pasal 155

" Apabila Direktur berhalangan ma.ka Bupati dapat menunjuk seorang penggantinya;
- ( 1) Salah satu Kepala Bagian yang ada ;
- (2) Dapat diwakili oleh seoraag Kepala Bagian yang tertinggi jenjang kepangkatannya dan mampu dapat mewakili tugas Direktur.
KETENTUAN LAIN
BAB XXIX
Pasal 156

- (1) Pembentukan sub seksi-seksi pada perusahaan dan pengatumya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur.
- (2) Perincian sub seksi-seksi dan tugasnya pada perusahaan, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur dengan mendapat persetujuan Bupati .
•
f
-
••
-···--
Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.
Di unuangxan cl i 3ci . .nk.111{:·· ·J! 1 pada Langga1 ~ r Mei ~'.&lt;': ·
· · f\ \ I I \ ~ f\ ;, It I \ 1\1 , . · .· ·. ,. " .·· I .\_, I · I sr~KRETJ\R[S 01\~HAH 11,.'f\[:,C :1·;\ ! . ·1;
~vYUHAiV!\!'/·.D !.h ·,=·,·.::'
LEMBJ\l~J\N DJ\EIV\H l,:\;
' I I: ii I:,; , i ( j J · I, ,ir · ' .. .;:'
0
...
•
•
•
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup Jelas
-
'
I
II
•
t
I
| Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas |
|---------------------------------------------|
| Pasal 23 Cukup Jelas |
| Pasal 23A |
| Cukup Jelas |
| Pasal 23B Cukup Jelas |
| Pasal 23C Cukup Jelas Pasal 230 |
| Cukup Jelas Pasal 42 |
| Cukup Jelas Pasal 39 |
| Cukup Jelas |
| Pasal 43 Cukup Jelas Pasal 59 |
| Cukup Jelas Pasa168 |
| Cukup Jelas |
| Pasal 82 Cukup Jelas |
| Pasal 85 Cukup Jelas |
| Pasal 89 Cukup Jelas |
| Pa~al 106 Cukup Jelas |
| Pasal 106A |
| Cukup Jelas Pasal 1068 |
| Cukup Jelas |
| Pasal 106C Cukup Jelas |
| Pasal 109 |
| Cukup Jelas |
PENJELASAN
Pasal 114

- a. Pejabat Daerah adalah pejabat yang tugas dan fungsinya membina Perusahaan Daerah.
2. min um. c. Masyarakat konsumen adalah tokoh masyarakat pelanggan air minum mengetahui manajemen perusahaan dan mampu menjembatani antara PDAM. Dengan masyarakat pelanggan air
- b. Perorangan adalah tenaga profesional termasuk mantan unsur pimpinan PDAM.
apabila diperlukan untuk membantu tugas Dewan Pengawas , dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas paling banyak 2 (dua) orang dengan perincian 1 (satu) orang dari pegawai Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan 1 (saru) dari PDAM, honorarium anggota Sekterariat di bebankan kepada anggaran PDAM.
'"
• •
•
I
.
,
Ayat (J)
yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai sederajat ketiga pada huruf c adalah :
- a. garis lurus keatas adalah bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya
- b. garis lurus kebawah adalah anak, cucu, cicit, dan seterusnya.
- c. Garis lurus kesamping adalah kakak, adik dan seterunya.
Ajat (4)
Cukup Jelas
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 114

A
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 118

Cukup .Jelas
PENJELASAN
Pasal 119

Cukup Jelas
"
Cukup Jelas yang dimaksud dengan memberikan peringatan kepada Direktur yaitu peringatan secara tertulis sesuai dengan tingkat kesalahan paling banyak 3 (tiga) kali.
penilaian yang meliputi aspek keuangan, aspek operasional dan aspek Operasional dan aspek administrasi memiliki bobot :
- a. bobot aspek keuangan 45;
- c. aspek administrasi 15.
- b. aspek operasional 40;
tolak ukur tingkat keberhasilan kinerja adalah :
- a. baik sekali, apabila memperoleh nilai kinerja diatas 75;
- c. cukup, bila memperoleh nilai kinerja 45 s/ d 60;
- b. baik, bila memperoleh nilai kinerja diatas 60 sf d 75;
- d. kurang, bila memperoleh nilai kinerja diatas 30 s/d 45;
Pasal l 19A
- e. tidak baik, bila memperoleh nilai kinerja kurang dari 30 atau sama dengan 30.
Cukup Jelas
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 124

Cukup Jelas
Cukup Jelas yang dimaksud dengan terlibat dalam tindak pidana sebagairnana dalam huruf f adalah dihukum penjara, berdasarkan Keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancarn dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam hukuman yang kebih berat
Cukup Jelas Pasal 125 Cukup Jelas
~
...\_
,:
•
•
I
•
~
"
"
..
.
,
| Pasal 126 | Jelas |
|---------------------------|-------------|
| Cukr p Pasal 127 Cukup | Jelas |
| Pasal 128 Cukup | Jela.s |
| Pasat 129 ,·~ukup | .Ielas |
| Paone J 30 Cukup | |
| Pasal 131 Cukup | ,Jelas |
| Pasal 132 Cukup | Jelas |
| Pasal 132A Cukup | Jelas Jelas |
| Fasal 132B Cukup | Jelas |
| Pasal 132C Cukup | |
| Pasal 1320 Cukup | Jelas |
| Pasal 132E | Jelas |
| Cukup Pasal 132F | Jelas |
| Cukup Pasal 1320 Cukup | Jelas |
| Pasa1132H Cukup | Jelas |
| Pasal 133 Cukup | Jelas |
| Pasal 134 | ,Jelas |
| Cukup Pasal 135 | Jelas |
| Cukup Pasal 136 | .Jelas |
| Cukup Jelas Pasal 137 | |
| .., Cukup | Jelas |
| Pasal 138 Cukup | Jelas |
| Pasal 139 Cukup | Jelas |
| Pasal 140 Cukup | Jelas |
| Pasal 141 Cukup | Jelas |
| Pasal 142 Cukup | Jelas |
| Pasal 143 Cukup | Jelas |
| Pasal 144 Cukup Pasal 145 | Jelas |
| Cukup Pasal 146 | Jelas |
| Cukup | Jelas |
!
,.