PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Berlaku: 12 Januari 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemberian insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam suatu Peraturan Bupati Toban;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam suatu Peraturan Bupati Toban;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia 2730);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik fndonesfa 'Fahun 2003" Nomor 47, 'fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik fndonesfa Tahun 2004 l'fo. 5, Tamoahan Lemoaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerfntahan Oaerah (Lembaran Negara .Repubffk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Oaerah dan .Retrfbusi Oaerah (Lemoaran l'fegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048;
6. Undang-Undang Nomor 23 'fahun 2CH4 t:entang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Fahun 2015 Nomor 5S, 'famoahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara .Repuofik fndonesfa Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 'Fata Cara Pemberfan dan Pemanfaatan fnsentit Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang\_ Pedoman Peng\_elolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. f 0. Peraturan Oaerah Kabupaten 1uoan Nomor 05 'fahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri B Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Khusus (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 8};
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 5);
Menetapkan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2012 Seri C Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 07 · Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Oaerah (Lemoaran Oaerah Kaoupaten 'fuban Tahun 2012 Seri C Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal ,Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2012 Seri C Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 15 Tahun 2d 15 ten tang Retrlbusf I'efayanan :Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tu.ban (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2015 Seri C Nomor S}~
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD Dr. R Koesma Kabupaten Tuban (f..embaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2016 Seri C Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun 2016 Seri D Nomor 1);
MEM'O'TtTS:rc.AK :
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN lRSENTIF PEMVK'GUTAII" PAJAK DAERAH DAN' RETRIBUSI DAERAH.
BAB 11 - ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan lnsentif pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) lnsentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).
- (3) Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
BAB Ill - PENERIMA INSENTIF
Pasal 3

- (1) Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada BPPKAD selaku aparat pelaksana pemungut Pajak.
- (2) Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada masing-masing OPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi.
BAB Ill - PENERIMA INSENTIF
Pasal 4

Pihak lain yang membantu instansi pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah diberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) darijenis Pajak atau Retribusi Daerah yang dibantu.
BAB Ill - PENERIMA INSENTIF
Pasal 5

Kepala OPD Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menetapkan aparat penerima insentif dilingkungan OPD masing-masing melalui Keputusan Kepala OPD.
BAB IV - PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF
Pasal 6

lnsentif pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
BAB IV - PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF
Pasal 7

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 apabila mencapai target penerimaan Pajak dan/ atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulanan.
BAB IV - PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF
Pasal 8

- (1) Besaran insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran sebelumnya dengan ketentuan :
- a. dibawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- b. Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 {dua triliun lima ratus miliar rupiah ), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- c. diatas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), sampai dengan Rp. 7 .500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- d. diatas Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling ringgi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjungan yang melekat.
- (2) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan secara triwulan kepada seluruh aparat BPPKAD selaku aparat pelaksana pemungut Pajak dan penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) dengan memperhatikan Pasal 7.
- (3) Kepala Badan menetapkan besaran insentif yang dibayarkan dalam Keputusan Kepala Badan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7.
- (4) Kepala OPD penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menetapkan besaran insentif yang dibayarkan dalam Keputusan Kepala OPD dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7.
- (5) Penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menetapkan pemanfaatan dan besaran insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9

- (1) Kepala lnstansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan Pajak serta rincian obyek belanja Pajak.
BAB V - PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 10

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 8 dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
BAB V - PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 11

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 12

- (1) Kepala OPD penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempertanggungjawabkan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempertanggung-jawabkan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
BAB VI - KETENTUANPENUTUP
Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUANPENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.
Ditetapkan di Tuban pada tanggal 12 Januari 2017
BUPATI
TUBAN ,
H. FAPHUL HUDA
Diundangkan di Tuban pada tanggal 12 Je.nuari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN,
Bt.:tANA
BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 SERI E NOMOR 4