Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 12 Januari 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI TEMANGGUNG
PROVINS! JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENT ANG . '.
PELESTARIAN SATWA \_
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,
- a. bahwa dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, khususnya sumber daya alam hewani (satwa) dari kepunahan, perlu dilakukan perlindungan, pengendalian serta pengaturan tentang pemanfaatannya agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi lingkungan dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Satwa.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Menetapkan
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544); ,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
4. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
5. ten tang ten tang Negara 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 33).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan
BUPATI TEMANGGUNG
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN SATWA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati di bidang perlindungan, pengendalian dan pelestarian satwa.
6. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara.
7. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hid up yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk stabilitas, keseimbangan serta produktifitas lingkungan hidup.
8. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama-sama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
9. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara -bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan - meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
10. 10.Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan saling mempengaruhi.
11. Habitat adalah lingkungan tern pat tumbuhan dan satwa dapat hid up dan berkembang secara alami.
12. 12.Populasi adalah sekelompok mahluk hidup dengan spesies yang sama yang hidup di suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang hampir sama.
13. 13.Perlindungan satwa adalah kegiatan untuk menjaga kelestarian satwa.
14. 14.Pengendalian satwa adalah segala usaha atau kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pemanfaatan satwa yang dilindungi untuk menjamin pemanfaatan, ciri khas dan kebutuhan secara lestari.
15. 15.Pelestarian adalah upaya menjaga kelangsungan hidup satwa melalui kegiatan pencegahan, penanggulangan dan penangkaran.
16. 16.Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya.
17. 17.Pemanfaatan satwa adalah penggunaan sumber daya alam baik satwa dan/atau bagian-bagiannya serta hasil daripadanya.
18. 18.Plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan dan mikroorganisme serta merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional.
19. 19.Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung keseimbangan perikehidupan makhluk hidup di dalamnya.
20. 20.Daya tampung lingkungan adalah kemampuan habitat untuk mendukung kelangsungan hidup populasi sumber daya alam hayati secara serasi dan seimbang.
BAB II - AZAS, TUJUAN, RU ANG LINGKUP
Pasal 2

Pelestarian Satwa diselenggarakan berdasarkan azas:
- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
,
- d. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- e. keragaman; dan
- f. sosial dan budaya.
Bagian Kedua Tujuan
BAB II - AZAS, TUJUAN, RU ANG LINGKUP
Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
- a. memberikan landasan hukum dalam perlindungan, pengendalian dan pelestarian satwa yang sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian satwa dan lingkungan;
- c. melestarikan, melindungi dan mengembangkan satwa dari kepunahan.dan
- d. meningkatkan keseimbangan ekosistem.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
BAB II - AZAS, TUJUAN, RU ANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup perlindungan, pengendalian, pelestarian dan pemanfaatan satwa.
BAB III - PERLINDUNGAN SATWA
Pasal 5

- (1) Perlindungan satwa dimaksudkan untuk menjaga kelestarian satwa, utamanya satwa yang dimungkinkan akan punah sehingga dapat memenuhi fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna. ·
- (2) Tujuan perlindungan satwa adalah :
- a. terciptanya keseimbangan ekosistem;
- b. terwujudnya peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. terwujudnya pelestarian jenis satwa tertentu;dan
- d. terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan satwa.
BAB III - PERLINDUNGAN SATWA
Pasal 6

Satwa yang dilindungi dalam Peraturan Daerah ini adalah jenis satwa yang tidak termasuk dalam daftar appendix cites dengan memperhatikan plasma nutfah daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III - PERLINDUNGAN SATWA
Pasal 7

Upaya perlindungan satwa berupa penyuluhan dan rekayasa lingkungan.
- (1) Penyuluhan perlindungan satwa bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengubah sikap serta perilaku masyarakat agar mampu mendukung perlindungan satwa.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan unsur masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi terselenggaranya kegiatan penyuluhan perlindungan satwa oleh unsur masyarakat.
BAB III - PERLINDUNGAN SATWA
Pasal 9

'
..
- (1) Rekayasa lingkungan adalah upaya melintlungi serta memanfaatkan sumber daya alami, meningkatkan kualitas lingkungan dan/ atau memperbaiki ekosistem sehingga layak untuk 'dijadikan habitat.
- (2) Rekayasa lingkungan bertujuan untuk meningkatkan potensi keberlangsungan hidup satwa tertentu dan melindungi habitatnya. ·
- (3) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi terselenggaranya kegiatan rekayasa lingkungan.
BAB IV - PENGENDALIAN SATWA
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengendalian satwa dalam rangka mewujudkan keseimbangan daya dukung dan daya tampungnya.
- (2) Pengendalian satwa dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemantauan, kegiatan penelitian dan pengaturan.
- (3) Tujuan pengendalian satwa adalah:
- a. terpeliharanya habitat serta populasi satwa;dan
- b. terciptanya upaya pengendalian satwa melalui peran serta masyarakat.
- (4) Untuk satwa jenis tertentu yang karena populasi dan aktivitasnya dipandang sudah menjadi hama/pengganggu maka diperkenankan untuk diburu dengan tetap memperhatikan keseimbangan habitat dan ekosistemnya.
- (5) Tata cara pengendalian satwa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN SATWA Bagian Kesatu Pelestarian Satwa
BAB IV - PENGENDALIAN SATWA
Pasal 11

- ( 1) Pelestarian satwa dilakukan dengan kegiatan pencegahan, penanggulangan dan penangkaran.
- (2) Tujuan pelestarian satwa adalah untuk menjaga keberlanjutan populasi satwa dan habitatnya.
- (3) Perlindungan habitat diperlukan untuk menjaga keseimbangan perkembangan populasi satwa menuju keseimbangan ekosistem.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pencegahan penggunaan bahan-bahan berbahaya dan peralatan yang dapat merusak habitat satwa dan makhluk hidup lainnya.
- (5) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. penanggulangan terhadap ketidakseimbangan populasi;
- b. penanggulangan terhadap kerusakan habitat, ekosistem, dan sumber air;dan
- c. penanggulangan terhadap pencemaran air, tanah dan udara.
- (6) Penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: a. pengembangbiakan satwa;dan
- b. pengembangan satwa secara buatan dalam lingkungan terkontrol.
- (7) Tata cara pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PENGENDALIAN SATWA
Pasal 12

Satwa yang memiliki fungsi strategis sebagai pendukung perlindungan terhadap hama dan penyakit tanaman serta keseimq~ngan ekosistem antara lain burung hantu, perlu adanya upaya pelestarian terintegrasi yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ···
Bagian Kedua Pemanfaatan
BAB IV - PENGENDALIAN SATWA
Pasal 13

- (1) Pemanfaatan satwa dilaksanakan dalam bentuk pengkajian, penelitian, pengembangan, penangkaran, peragaan, pertukaran atau pemasukan, pemeliharaan dan studi wisata.
- (2) Pemanfaatan jenis satwa harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dan/ atau menghindari penurunan potensi populasi jenis satwa sebagai perwujudan dari azas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- (3) Pemanfaatan satwa yang mempunyai nilai estetika, nilai ekonomi dan kemanfaatan lain untuk kepentingan penangkaran dan budidaya harus memperhatikan habitatnya.
- (4) Hasil penangkaran dapat digunakan untuk kepentingan pelestarian, pengembangan serta pemanfaatan lain sebagai bagian dari upaya perlindungan satwa.
- (5) Pemanfaatan satwa sebagai bahan konsumsi dilakukan dengan tetap memperhatikan kelangsungan potensi daya dukung dan daya tampung lingkungan serta keanekaragaman jenis satwa.
BAB VI - LARANGAN
Pasal 14

- (1) Terhadap satwa yang dilindungi dan plasma nutfah yang langka/hampir punah, setiap orang atau badan dilarang:
- a. mengambil, merusak, memusnahkan dan/ atau memperdagangkan seluruhnya dan/ atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- b. menangkap, melukai, menembak dan membunuh;dan
- c. mengambil, merusak, memusnahkan, menyimpan, memiliki dan/ atau memperdagangkan telur dan/ a tau sarangnya.
- (2) Pada satwa jenis ikan, dilarang melakukan penangkapan dengan menggunakan alat tangkap dan bahan-bahan penangkapan yang dapat merusak dan/atau memusnahkan jenis-jenis ikan maupun biota lain di lingkungan sumberdaya ikan.
- (3) Terhadap satwa yang dilindungi dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan konsumsi, setiap orang dan/ a tau badan dilarang:
- a. menangkap dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat membahayakan sumber daya alam dan lingkungan;
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya alam dan/ a tau lingkungannya;dan
- c. melepasliarkan satwa yang bersifat predator/ pemangsa dan dapat merusak, memusnahkan dan membahayakan jenis satwa lain serta ekosistem.
- (4) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
BAB VII - PENGAWASAN
Pasal 15

· ·
Pengawasan terhadap perlindungan, pengendalian, pelestarian dan pemanfaatan jenis satwa dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai -peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 16

- ( 1) Setiap orang a tau badan yang melakukan kegiatan pemanfaatan jenis satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Jenis satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis satwa yang dilindungi dan dalam kategori langka/hampir punah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali telah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (4) Izin pemanfaatan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama yang bersangkutan menjalankan kegiatannya.
- (5) Bupati dapat mendelegasikan pemberian izin kepada perangkat daerah yang membidangi perlindungan, pengendalian dan pemanfaatan satwa.
- (6) Persyaratan dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 17

Izin pemanfaatan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dicabut apabila:
- a. pemegang izin menghen tikan kegiatannya;
- b. pemegang izin mengubah atau menambah jenis kegiatannya tanpa memperoleh persetujuan Bupati;
- c. memindahtangankan izinnya tanpa persetujuan Bupati;
- d. melanggar ketentuan dalam surat izin;dan/ atau
- e. keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan ternyata tidak benar atau palsu.
BAB VIII - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 18

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang menghentikan kegiatannya wajib melaporkan kepada Bupati.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang mengambil, merusak, memusnahkan satwa yang dilindungi dan/ atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam keadaan hidup, sakit atau mati, wajib mengembalikan atau mengganti satwa dimaksud.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pemanfaatan satwa tanpa seizin Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan perampasan untuk dilepaskan pada habitatnya.
- (3) Pemegang izin yang tidak melaporkan kegiatannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi pencabutan izin yang telah diberikan. I -
BAB IX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dalam Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,(Lima puluh juta
2. rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XI - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 21

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;dan
1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
·
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung. , , .
M.BAMBANGSUKARNO
. BUPATI TEMANGGUNG,
Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 12 Januari 2017
Diundangkan di Temanggung pada tanggal 12 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINS! JAWA TENGAH: (3 /2017)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Sumber daya alam hayati (satwa) merupakan potensi Daerah yang harus dilindungi dan dilestarikan untuk menghindari bahaya kepunahan dan/ atau penurunan pertumbuhan populasinya, sehingga dapat memberikan manfaat yang se besar-besarnya bagi lingkungan &lt;lair masyarakat. \_
Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap keberadaan populasi satwa, menyebabkan jumlah -dan keanekaragaman jenis satwa semakin berkurang yang pada akhirnya terjadi kepunahan.
Mengingat kepentingan-kepentingan tersebut di atas, dan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, maka pelaksanaan kegiatan Perlindungan, Pengendalian, Pelestarian dan Pemanfaatan Satwa di Kabupaten Temanggung perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukupjelas

Pasal2Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukupjelas

Pasal4Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 9

Ayat (1)

CukupjelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Rekayasa lingkungan dilakukan untuk memberikan perbaikan ekosistem bagi satwa tertentu sehingga bisa berkembang biak sesuai dengan ekosistem yang diinginkan. Rekayasa lingkungan terdiri dari lingkungan alami dan lingkungan buatan. Lingkungan alami meliputi semua yang hidup dan benda yang tidak hidup alamiah yang berada dalam ruang. Sedangkan Lingkungan buatan meliputi hasil cipta manusia yang disediakan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan. Rekayasa lingkungan ini misalnya berupa pendirian Rumah Burung Hantu (Rubuha) atau Rumpon untuk perikanan.'##
PENJELASAN
Pasal 10

Ayat (1)

## Cukupjelas## Ayat (2)- a. kegiatan pemantauan satwa dilaksanakan dengan metode pengamatan atau inventarisasi yang terintegrasi.- b. kegiatan penelitian satwa dilaksanakan dengan metode pengumpulan dan analisis atau pengolahan data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.- c. pengaturan satwa dilakukan dengan pengendalian terhadap jumlah satwa sehingga dicapai keadaanseimbang,Ayat (3)CukupjelasAyat (4)CukupjelasAyat (5)Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 14

Ayat (1)

CukupjelasAyat (2)Penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem yaitu bahan peledak, bahan beracun dan aliran listrik.Ayat (3)CukupjelasAyat (4)Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup Jelas

,'## LAMPI RAN## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNGNOMOR 3 TAHUN 2017TENT ANG## PELESTARIAN SATWA## A. DAFTAR SATWA YANG DILINDUNGI LANGKA/HAMPIR PUNAH| No | Nama Nasional | Nama Daerah | Nama Ilmiah ||------|-----------------|---------------|-----------------------------|| 1 | Dempyak | Gepyak | Megaluruspalustris || 2 | Kedasih | Kedasih | Cacomantis merulinus || 3 | Jalak | Jalak | Sturnue.sp || 4 | Musang | Luwak | - Paradoxurus hermaproditus || 5 | Babi hutan | Babi hutan | Sus scrofa |## B. DAFTAR SATWA YANG DILINDUNGI SEBAGAI PLASMA NUTFAH DAERAH| No | Nama Nasional | Nama Daerah | Nama Ilmiah ||------|-----------------|-----------------|-------------------------|| 1 | Seri ti | Seriti | Hirundo rustica || 2 | Lebah | Lebah | Anthopilla sp || 3 | Kupu-kupu | Kupu | Rhopalocera sp || 4 | Kutilang | Kutilang | Pynonotus aurigaster || 5 | Pleci | Pleci | Zostorops nehrkomi || 6 | Prenjak | Prenjak | Priniaf amiliaris || 7 | Cendet | Cendet/ plentet | Lanius vittatus . || 8 | Derkuku | Deruk | Streptopelia bitorkuata || 9 | Trocokan | Trocokan | Pycnonotus goiavier || 10 | Ayam kedu | Ayam kedu | Gallus domenicus || 11 | Perkutut | Kutut | Geopelia striata || 12 | Cekakak Jawa | Bangkak | Halcyon cyanoventris || 13 | Betet | Betet | Psittacula alexandri || 14 | Gelatik Jawa | Gelatik | Padda oryzivora |## C. DAFTAR SATWA YANG DILINDUNGI DAN DAPAT DIMANFAATKAN| No | Nama Nasional | Nama Daerah | Nama Ilmiah ||------|-------------------|-------------------|--------------------------|| 1 | Uceng | Uceng | Nemacheilus fasciatus || 2 | Nilem | Melem | Osteochilus hasseltii || 3 | Baung | Beong | Mystus nemurus || 4 | Gabus | Gabus | Channa striata || 5 | Tawes | Tawes | Barbodes gonionotus || 6 | Sidat | Pelus | Anguilla spp || 7 | Koan / grass carp | Koan / grass carp | Ctenopharyngodon idellus || 8 | Kancera | Kancera | Tor soro || 9 | Mas | Mas | Cyprinus carpio ||-----|----------------|----------------|-------------------------|| 10 | Mas Punten | Mas Punten | Cyprinus carpio || 11 | Mas Sinyonya | Mas Sinyonya | Cyprinus linneaus || 12 | Lele | Lele | Clarias batrachus || 13 | Nila | Nila | Oreochromis niloticus || 14 | Patin | Patin | Pangasius sp || 15 | Unjar | Unjar | Rasbora argyrotaenia . || 16 | Kekel | Kekel | Gluptothorax sp. - || 17 | Tornbro | Tornbro | Cyprinus carpio || 18 | Belut | Belut | Monopterus albus || 19 | Semut rangrang | Semut rangrang | Oecophylla . || 20 | Gurami | Gurameh | Osphronemous gouramy || 21 | Mujair | Mujair | Oreochromis mossambicus || 22 | Bawal | Bawal | Pampus argenteus |## D. DAFTAR SATWA YANG DILINDUNGI MEMILIKI FUNGSI STRATEGIS| No | Nama Nasional | Nama Daerah | Nama Ilmiah ||------|-----------------|---------------|------------------------|| 1 | Burung hantu | Piyak | Tytonidae sp || 2 | Ular sawah | Ula sawa | Ggonyosoma oxycephalum |M. BAMBANG SUKARNOASISTEN{J)tI II'.!!..-KABHUKUMSEKDABUPATI TEMANGGUNG,1