Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
Berlaku: 20 Tahun 2013
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI MUNA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR &lt;f?-TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUNA,
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayegunaan Aparazur Negar.a Nomor KEP-135/M.PAN/2004 tentang .Pedoman Urnum Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 · Tahun 2012.tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Muna.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Peerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
,.
..
,
.}
}
~
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); ·
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 \entang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi.' Pelaksanaan Rencana \!. Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 ten tang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang PetunJuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Iriat.ariai Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi . Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum . Akuntabilitas Kinerja · Instansi Pemerintah; '
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 161 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten. Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Ta:hun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 16) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna (Lernbaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2012 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 5).
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANMN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MUNA.
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
1. lnstruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Koru psi.
Memperhatikan
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Bupati adalah Bupati Muna.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah ~ ( Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; .
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Muna, Wakil Bupati Muna .~lan Sekretaris Daerah Kabupaten Muna serta Perangkat Daerah Kabupaten Muna sebagai unsur pcnyelenggara Pernerintahan Daerah. .t:
5. Perangkat Daerah adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Muna.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan, serta Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Muna.
7. Inspektorat adalah lnspektorat Kabupaten Muna.
8. Instansi Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari: Kementerian, Lembaga Pemerintah non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Markas Besar TNI (meliputi: Markas Besar TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut}, Kepolisian Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Pemerintah RI di Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Perangkat Pemerintah Provinsi, Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota, dan lembaga/badan lainnya yang dibiayai dari anggaran negara.
9. Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
10. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicatore) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah.
11. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai pcnjabaran dari visi, misi dan strategi Organisasi Perangkat Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. ! ;
12. Evaluasi adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nil.ai atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi/unit kerja Pemerintah.
13. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah adalah Evaluasi atas penerapan komponen manajemen kinerja (Sistem AKIP) yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, Evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja yaitu pencapaian sasaran-sasaran organisasi.
14. Evaluator adalah Tim Inspektorat yang melakukan Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAK.IP) Kabupaten Muna.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD dimaksudkan untuk memberi panduan bagi Evaluator yang berkaitan dengan:
- a. pemahaman mengenai tujuan Evaluasi dan penetapan ruang lingkup Evaluasi;
- b. pemahaman mengenai strategi. Evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam Evaluasi;
- c. penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses Evaluasi;
- d. penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme pelaporan basil Evaluasi.
- (2) Tujuan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD adalah menjadi panduan dalam pelaksanaan Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD bagi Evaluator untuk:
- a. menilai penerapan Sistem AKIP dalam rangka mewujudkan SKPD yang baik serta pencegahan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN);
- b. menilai akuntabilitas informasi .kinerja SKPD terkait pelaksanaan program dan kegi.atan serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya SKPD;
- c. mernberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas SK.PD.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

..
·-.
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD tercantum' dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III - PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Bupati ini Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna. Peraturan
SE~DAERAH,
2016
Diundangkan di Raha
pada tanggal
U ,.
9 -
NURDIN PAMONE
BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2016 NOMOR. ...
L.\_
\_\_.\_
,,
PARAF KOORDINASI
UNIT /SA TUAN KERJA
SEKOA KAB. MUNA
PARASITGL
ASISTEN
BAGIAN HUKUM
PENGELOLA
..
J
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA
KABUPATEN MUNA. PETUNJUK PELAKSANAAN EV ALUASI AKUNTABILITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH TENT ANG KINERJA
,·
NOMOR
TAHUN 2015