PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 4 Tahun 2013
Tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BITUNG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DUASUDARA KOTA BITUNG
Berlaku: 26 Juni 2013
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BITUNG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DUASUDARA KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung perlu meningkatkan kuantitas, kontinuitas dan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat Kota Bitung serta meningkatkan pertumbuhan usaha perusahaan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bitung pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG dan WALIKOTA BITUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BITUNG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DUASUDARA KOTA BITUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Bitung dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rak yat Daerah Kota Bitung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung.
8. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan.
12. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
13. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
14. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
BAB II - TUJUAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 2

- (1) Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah.
- (2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Menanggulangi pembayaran kewajiban pokok maupun kewajiban non-pokok kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai persyaratan amandemen kontrak Rekening Dana Investasi (RDI)
- (4) Pengembangan SPAM.
- (5) Melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelayanan air minum terhadap masyarakat dalam upaya memenuhi target cakupan pelayanan air bersih sebagai target Millenium Development Goals (MDGs) Tahun 2015 .
BAB III - PRINSIP OPERASIONAL PERUSAHAAN
Pasal 3

Dalam menjalankan Operasional PDAM, perlu meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja PDAM, maka PDAM melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut :
1. transparansi;
2. akuntabilitas;
3. pertanggungjawaban;
4. kemandirian;
5. kesetaraan; dan
6. kewajaran.
- b. meningkatkan kemampuan untuk melakukan pola bisnis dengan tanpa mengabaikan fungsi sosial; dan
- c. melakukan inovasi Strategis untuk meningkatkan kinerja PDAM.
BAB IV - PENYERTAAN MODAL
Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota Bitung melakukan penyertaan modal dalam bentuk uang pada PDAM.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (duapuluh milyar rupiah).
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan secara bertahap dimulai sejak Tahun 2013 dan berakhir paling lambat pada Tahun 2020.
- (4) Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan nilai yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan yang pelaksanaan teknis penyertaannya diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB V - HASIL USAHA
Pasal 5

Pengaturan mengenai hasil usaha atau bagian laba dari hasil penyertaan modal Pemerintah Kota Bitung pada PDAM Kota Bitung dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VI - PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 6

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Dewan Pengawas setiap Triwulan dan setiap tahun berupa laporan kinerja dan laporan keuangan PDAM.
BAB VII - PENGAWASAN
Pasal 7

Walikota dapat menunjuk Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Kota Bitung untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal pada PDAM.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.
PARAF HIERARKHI
Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 26 Juni 2013
Wakil Walikota
Sekretaris Daerah Kota
Asisten Administrasi Umum
Kabag. Hukum
Kasubag. Perundang-undangan
Staf Pengelola
Diundangkan di Bitung Pada tanggal 15 Agustus 2013 PARAF KOORDINASI Kabag. Pengelolaan Keuangan
Kasubag. Pembukuan
SEKRETARIS DAERAH KOTA,
Drs. EDISON HUMIANG, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19610804 198603 1 016
LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 25
WALIKOTA BITUNG,
HANNY SONDAKH