PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 09 Tahun 2006
Tentang PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Berlaku: 09 TAHUN 2006
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 209 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dipandang perlu membentuk Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Nomor 2952 ) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ) ;
SALINAN
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 19);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Maros ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Maros ;
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- e. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
- g. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
- h. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat ;
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- j. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
BAB II - KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN BPD
Pasal 2

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (2) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (3) Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga/Rukun Tetangga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (4) Anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
BAB III - FUNGSI DAN WEWENANG
Pasal 3

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
BAB III - FUNGSI DAN WEWENANG
Pasal 4

BPD mempunyai tugas dan wewenang :
- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan menyusun tata tertib BPD.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

BPD mempunyai hak :
- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

Anggota BPD mempunyai hak :
- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

Anggota BPD mempunyai kewajiban :
- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundangundangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melaui pertemuan atau media cetak.
BAB V - PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 9

- (1) Dua bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan BPD, BPD membentuk Panitia Musyawarah BPD.
- (2) Panitia Musyawarah BPD terdiri dari perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat yang susunannya terdiri dari :
- a. Ketua merangkap anggota ;
- b. Sekretaris merangkap anggota ;
- c. Bendahara merangkap anggota ;
- d. Beberapa anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Penentuan kedudukan dalam panitia ditetapkan dalam musyawarah pembentukan panitia.
- (4) Panitia Musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
BAB V - PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 10

Panitia Musyawarah BPD mempunyai tugas :
- a. melakukan penjaringan bakal calon anggota BPD sesuai aspirasi dan persyaratan;
- b. menerima berkas bakal calon anggota BPD;
- c. melaksanakan penyaringan dan pemeriksaan berkas bakal calon anggota BPD;
- d. menetapkan besarnya biaya musyawarah;
- e. mempersiapkan dan melaksanakan musyawarah;
- f. membuat berita acara dan laporan pelaksanaan musyawarah kepada BPD.
BAB V - PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 11

Syarat untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Bebas buta aksara Al-Quran bagi yang beragama Islam
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat.
- d. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Bertempat tinggal/berdomisili pada desa setempat;
- g. Berkelakuan baik;
- h. Bersifat jujur dan adil;
- i. Tidak sedang menjalani hukuman atau terdakwa;
- j. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.
BAB V - PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 12

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan :
- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota;
- b. 1501 sampai dengan 2500 jiwa, 7 orang anggota;
- c. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 9 orang anggota;
- d. Lebih dari 3000 jiwa, 11 orang anggota;
Bagian Kedua Mekanisme Musyawarah dan Mufakat
BAB V - PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 13

- (1) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat oleh Panitia dinyatakan sebagai calon anggota BPD;
- (2) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam musyawarah untuk mendapatkan mufakat oleh peserta musyawarah;
- (3) Peserta musyawarah adalah Ketua Rukun Warga/Rukun Tetangga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya;
- (4) Hasil mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada BPD disertai Berita Acara dan laporan pelaksanaan musyawarah;
- (5) BPD menetapkan anggota BPD berdasarkan Berita Acara dan Laporan Pelaksanaan musyawarah.
- (6) Anggota BPD yang telah ditetapkan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Desa dan diketahui camat untuk pengesahan dan peresmian.
BAB V - PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 14

- (1) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka penentuan anggota BPD dapat dilakukan dengan voting.
- (2) Voting dilakukan dengan sistem satu suara bagi setiap peserta musyawarah yang memiliki hak suara.
- (3) Yang memiliki hak suara adalah peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3).
BAB V - PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 15

Panitia musyawarah BPD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.
Bagian Ketiga Penetapan Anggota BPD
BAB V - PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 16

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat yang dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD sebagai berikut :
4. ' Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa Saya akan memenuhi kewajiban Saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa Saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ; dan bahwa Saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruslurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia '.
Bagian Keempat Pemberhentian Anggota BPD
BAB V - PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 17

Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena:
- a. Meninggal dunia.
- b. Atas permintaan sendiri.
- c. Telah berakhir masa jabatannya dan telah dilantik anggota BPD yang baru.
- d. Melanggar sumpah dan janji.
- e. Terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma adat/sosial yang berlaku dalam masyarakat.
BAB V - PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 18

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa dan diketahui oleh camat.
- (2) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri diusulkan pergantiannya melalui musyawarah BPD.
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan ⅔ jumlah anggota BPD.
BAB V - PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 19

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian.
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
BAB V - PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 20

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPD, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan.
BAB V - PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 21

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.
BAB VI - PIMPINAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN BPD
Pasal 22

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
BAB VI - PIMPINAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN BPD
Pasal 23

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya 2 /3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
Bagian Kedua Kedudukan Keuangan BPD
BAB VI - PIMPINAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN BPD
Pasal 24

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.
BAB VI - PIMPINAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN BPD
Pasal 25

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
BAB VI - PIMPINAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN BPD
Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.
- (3) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD.
- (4) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretariat BPD dan alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
BAB VII - LARANGAN PIMPINAN/ANGGOTA BPD DAN TINDAKAN PENYIDIKAN Bagian Pertama Larangan Pimpinan dan Anggota BPD
Pasal 27

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
- a. sebagai pelaksana proyek desa;
- b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. menyalahgunakan wewenang; dan
- e. melanggar sumpah/janji jabatan.
Bagian Kedua Tindakan Penyidikan
BAB VII - LARANGAN PIMPINAN/ANGGOTA BPD DAN TINDAKAN PENYIDIKAN Bagian Pertama Larangan Pimpinan dan Anggota BPD
Pasal 28

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota dan pimpinan BPD, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 2x24 Jam.
BAB VIII - MASA KEANGGOTAAN BPD
Pasal 29

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
BAB IX - HUBUNGAN KERJA DENGAN PEMERINTAH DESA DAN
Pasal 30

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, BPD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dengan pemerintah desa maupun dengan lembaga kemasyarakatan yang ada dalam desa masing-masing.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPD berhak mengajukan pertanyaan atas laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa.
- (3) Lembaga kemasyarakatan merupakan mitra kerja dari pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Kepala Desa memfasilitasi pembentukan Anggota BPD dengan susunan panitia sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

Anggota BPD yang disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa dan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa, tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa dan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.
Ditetapkan di Maros pada tanggal,
BUPATI MAROS,
H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH
Diundangkan di Maros Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH,
Ir. BAHARUDDIN, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
N I P
: 010 202 432
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2006 NOMOR 9
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; HAM
AGUSTAM,S.IP,M.Si
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip
: 19730820 199202 1 001
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas Pasal 2 Ayat (2) dusun dalam desa bersangkutan. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas
```
```
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Huruf a Yang dimaksud 'bertaqwa' dalam ketentuan ini adalah taat menjalankan kewajiban agamanya Huruf b Yang dimaksud 'bebas buta aksara Al-Quran' adalah mengenal huruf hijaiyah dan mampu membaca Al-Quran secara benar. Huruf c Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dibuktikan dengan Ijazah yang sah. Huruf d Cukup jelas Huruf e Sehat jasmani dan rohani dalam ketentuan ini dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah. Huruf f Cukup jelas Huruf g Berkelakuan baik dalam ketentuan ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Pihak Kepolisian. Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
```
```
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'voting' dalam ketentuan ini adalah sistem pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
```
```
Cukup jelas Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud 'sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD' dalam ketentuan ini adalah bahwa hasil rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 50% plus 1 (satu) orang dari jumlah anggota BPD. Ayat (3) Yang dimaksud dengan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya dalam ketentuan ini adalah termasuk tokoh pemuda dan tokoh wanita. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 24 Ayat (1) Yang dimaksud 'sesuai kemampuan keuangan desa' dalam ketentuan ini adalah pemberian tunjangan yang dapat juga disesuaikan dengan ketentuan yang ada. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas
```
Cukup jelas
Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 35

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 02 TAHUN 2006
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; HAM
AGUSTAM,S.IP,M.Si
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip
: 19730820 199202 1 001