Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang RETRIBUS! PENYEDOTAN KAKUS
Berlaku: 29 Tahon 2001
N/A
Preamble

Mengingat
:
PEMERIN'TAH K~t\BUPA\_I'EN l\!IERANGIN
PERATURAN DAERAH Ki~ 8UP,t\TEN MERANG!N NOMOR OG TA.HUN 2011 TENT ANG RtTRIBTJSl PENYEDOT/\N 1":AKUS
DENGAf\ RAHMI\T TUHAN YANG M.A.HA'ESA
8UPAT! MERANG!N,
a, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nornor 28 Tahun tentang Pajak Daerah dan Retrlbusi Daerah sesuai ct Peraturan Oaerah Norncr 29 Tahon 2001 Pasal 2 berbunyi Rs ... , ,..,u\_,, Penyedotan Kakus merupakan salah satu jenis retribusi yang dipunout oleh Pernerintahan Kabupaten dipar.dang perlu untuk ditinjau kernbali;
·
- b. bahwa untuk memungut ret.lbusi sebaqairnana dimaksud pada huruf a perlu diatur denqan Peraturan Daerah.
2. : 1 .. Undanq-Undanc Nomcr 07 Tahun ·1955 tentang Pembentukan Daerah Tingkat \I Sarolanqun Bangko dan daerah Tingkat ll Tanjung ,Jabung (t.ernbaran Necara Repubiik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 dengan rnenqubah undanq-undanq nornor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonorn Kabupaten di Propinsi Sumatera Tenga.h (Lernbaran Negara Republik Indonesia tahun 1 SJ°65 Nomor 25);
2. Undang-undang Nornor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tarnbahan Lernbaran Negara Republlk lnconesia Nornor 3209);
3. Undar-q-Undanq Nomor 43 Tahun 'i 899 tentanq Perubahan atas Undang-Undang Norn or 8 Tahun 197 4 tentang Pokok-pokok Kepeqawaian (Lernbaran Negara Repubtlk .ndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusl Daerah (Lernbaran Ne'gara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor ·130, Tarnbahan t.ernoaran Neg.:ira Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Llndang-Undang Nornor 10 Tahun 2004 ~entang Pembentukan Peraturan Pervn~!ang-undangan (Lernbaran Negara Republik lndonesla Tahun 2004 Nemer 53, Tambahan l.ernbaran Negara Republik Indonesia Nemer 4389);
6. Undanp-Undang Nornor 32 Tahu:, 2004 :entang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Neqara Repub!ik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lernbaran Neger1:1. Repuollk Indonesia Nomor 4437) sebagairnana tei3h diubah beberapa kali, terakhir denqan Undang-Undang Nornor ~ 2 °-Tal1un.2008 t~ntcing Perubahan Kr;)dua atas Undang-Uhdang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintah Daerah (l.embaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
·
'i.Menetapkan
7. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentanc Perimbangan Keuanqan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Neqara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemer 126, Tarnbahan Lembaran Negara Rsoubtik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebaqaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Neqara Republik Indonesia Nomor 5145);
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nemer 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Urnurn Menqenai Penyidik Pegawai Neg.eri Sipil di Llngkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menter: Oalam Negeri Norn or 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah:
11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun · 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2000 Nomor 10, Seri B)
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN dan BUPATI MERANGIN
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG RETRIBUS! PENYEDOTAN KA.KUS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabup~ten adalah KabupatenMerangin.
2. Pemerrntah adalah Pemerintah kabupaten Merangin.
3. DPR~ adafah dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merang· 4. Bupati adalah Bupati Merangin. In.
5. Kantor kebersihan pasar can Damkar adalah kantor keb ih p Damkar Kabupaten Merangin. · · ers, an, asar dan
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Meranain Pendapata11 Kabupaten .-., .
7. Kas adalah Kas Pemerintah Merangin
8. Sadan adalah suatu oentuk bada . "' h . . . . ~rbatas,perseroan komanditer .Pe~e~~=n a 1I;~1~~a.~=~~~t1 ts8:~erero.f~ . egara atau daerah dengan nama dan .a rnm apap~n,p~rsekutua~,p~rkumpulan,firma,kongsi,kop~rasi,yayasan atabuentuk ~:gn~:~s~sa,daynang. sheJe,n.rs,lembaga dan pensiun,bsentuk. usaha t~tap sorta , . usa a a1nnya.
9. Retribusi [asa usaha adalah r t ib · · Pemerinta·h daerah d c · re rt usi atas jasa yang disediakari oleh dasark8.r. d·BOat pula diseen1j~aakn '"'nrno,elenhganul ~ orinsio komersil karena oada · ' · ' 0 se ~mr swasta.
10. Retrlbusi penyedotan lrnkus y.~ng sclanjutnya dapat ciisebut retribusi adalah retribusl sebag:l: pE!ri"\)ayr:Ha~1 atas pelayanan atas pelayanan penyedotan kakus yanp dilakukan oleh pernerlntah daerah.tidak termasuk yang dike!o!a pihak swasta .
10. . 11. Wajib retrlbus: adalah orang prlbadi atau bacan yang menurut peraturan perundanq-undanqan .etribus: diwajibkar. untuk melakukan pernbayarn retrlbusi.
12. Surat Pendaptaran Objek retribusi daerah.yanq selanjutnya dapat disingkat SPDORD ada'ah surat yang digunakan oleh · wajib retribusi sebagai dasar perhitungan can pernbayaran retribusi yang terutama menurut peraturan perundang-undanqan retribusi daerah,
13. Surat ketetapan retribusi daerah,yang dapst disingkat.SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retr.bus! yang terhutang.
14. Perneriksaan .adalab seranqkaian keqiatan untuk mencari,mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya . dalam · rangka penqawasan kepatuhan pernenuhao kewajiban retribusi berdasarkan peraturan dan perundang-undangan retribusi daerah.
15. Penyidikan tindak pidana dibidang re+lbusl daerah adalah seranqkain tidakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri . Sipil yang selanjutnya disebut penyidik,untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang. dengan bukti itu rnembuat tentang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menernukan tersanqka:
BAB II - NAMA 08,JEK DAN SUBJEK P.ETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, perusahaan daerah dan pihak swasta.
Subjek Retribusi adalah orang · pribadi atau badan yang memperoleh · pelayanan µenyedotan kakus.
D,\B 111 GOLONGAN RETRIBUSi
Pasa:5
Retribusi Pelayanan Penvedotan kakus diqolonqkan sebagai retribusi Jasa um um.
BAB V
Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah ternpat pelayanan penyedotan kakus diberikan.
BAB VIII
Pasal 10

Masa Retribusi penyedotan kakus adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memampaatkan jasa penyedotan kakus.
BAB VIII
Pasal 11

R~tribusi t~rutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen dokumen lain yang drpersamakan.
B.t\D IX TATA C/\R/\ Pft1v~UNGUT1\N
BAB VIII
Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan rnenggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana cirnaksud pada ayat (1) disetor · secara Bruto ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemur.gutan akan diatur lebih Janjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII
Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima Belas) hari setelah saat terutang.
BAB VIII
Pasal 14

- (1) Pernbayaran retribusi dilakukan di Kas daerah melalui Bendaharawan khusus penerlrna Kantor Kebersihan Pasar, Pertamanan dan Penataan Pasar Kabupaten Merangir..
- (2) Pembayaran retribusi · sebagaimana dimaksud pad a ayat \1) maka has ii retribusi harus dlsetor ke Kas Oaerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan dalarn Peraturan Bupati.
BAB VIII
Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerlrnaan.
- (2) Ketentuan rnenqenai bentuk,jenis,isi,ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan denqan keputusan Bupati.
PENAGIHi\N RETHISUSI
BAB VIII
Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dilakukan dengan menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
2. (2} Surat Tequran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selama 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pernbayaran.
- (3) Dalarn jangka waktu 30 (tiga puiuh) hari setelah Surat Teguran Wajib Retribusi harus meiunasi retribusinya yarg terhutang.
- (4) Surat Teguran sebaqairnana dirnaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk. . .
- (5) Ketentuan menganai tata cara penagihan retrlbusl ditetapkan dalam Peratuan Bupati.
BAB VIII
Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRO, STRiJ dan Surat Keputusan Pernbetulan, Surat Keputiisan Keberatan yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi tepat pada wakl:unya dapat ditaqih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan retribusi denqan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundanq-undanqan yang berlaku.
Bt,B XII
PENGHAPUSAN PIUT.ANG RETR!BUS! KEDALUWARSA
Pas al 18
- (1) Penagihan retribusi dinyatakan kedaluwars a setelah · melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung r ejak terutanpnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penaqihan Retribusi sebaqaimana dirnaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. Diterbltka Surat Tequran a tau surat paksa: atau
- b. Ada pe.ngakuan utanq retribusi dari wajib retribusi, baik lanqsunq maupun tidak langsung.
5. (3} Oalam nal ini diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) · huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebaqairnana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi denqan kesadarannya menyatakan masih · mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pernerintah Oaerah.
7. {5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan perrnohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
BAB VIII
Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang rnunqkin ditagih 13gi karena hak untuk melakukan ·p·enagih·an-sudah-kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa dengan keputusan Bupati.
3. . (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutanq Retriousi yang sudah kedaluwarsa diatur denqan Peraturan Bupati.
SANKS! ADMINISTRASI
Oalam hal wajib retribusi tidak mernbayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi. berupa bunya seb~sa'. 2% (dua persen) setlap bulan pokok retribusi yang terutang dan ditacih dengan menqqunakan STRD.
BAB XIV - PENYiDiKAN
Pasal 2

'1
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilinqkunoan Pemerintah Dae rah diberi wewenang khusus sebaqai penyidik untuk melakukan penyidlkan tlndak pidana riibidanq oerpajakan daerah atau retribusi sebagairnana dlarnksud dalarn Undc.1ng--undang i°'iornor O Tahun 1981 tentang Hukun Acara Pidana.
·
- (2) Wewenang penvidik sebaqairnana diarnksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari. mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut rnenjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan rnenqenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan ynng dilakuakn sehubungan denqan tindak pidana retribusi daerah;
4. c .. Meminta keteranqan dan badan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan denagn tindak pidana dibidang ret ibusi daerah:
- d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. Metakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan. Pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam ranq'ca pelaksanaan tugas dibidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melaranq seseoranq meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan ·dengan tindak pidana retribusi daerah:
- l. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagalrnana tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan:
- k. Melakukan tlndakan lain yarig perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimar.an dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasi' kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun ·1981 tentang Hukum Acara Pidana.