PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 3 Tahun 2016
Tentang PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLIUNG
Berlaku: 22 Februari 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLIUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa perjalanan dinas dilakukan oleh merupakan perjalanan dinas yang melaksanakan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam tugas fungsi dan wewenang untuk kepentingan atau Daerah; Negara
- c. bahwa guna menindaklanjuti Surat dari DPRD Kota Perubahan Peraturan Walikota Dinas DPRD Kota maka Perjalanan Nomor Tahun 2015 Peraturan Walikota Pirpinan dan Anggota Dewan Perjalanan Dinas bagi Kota perlu dilakukan Perwakilan Rakyat Daerah penyesuaian; Bitung Bitung tentang Bitung Bitung tentang Bitung
- b. bahwa untuk melaksanakan dimaksud pada huruf perjalanan dinas sebagaimana dan efisien a, diperlukan pembiayaan yang efektif serta harus sesuai dengan kebutuhan memenuhi kaedah-kaedah nyata, serta sesuai pengelolaan keuangan daerah kondisi kemampuan keuangan daerah; dengan
4. d bahwa berdasarkan dalam huruf a, anrpertinbangan dan sebagaimana dimaksud Peraturan Walikota huruf C, perlu menetapkan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung;
5. 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 2003 Nomor 4286); Negara Republik Indonesia tentang Negara
6. 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 Kotamadya Daerah Tingkat II Pembentukan Republik Indonesia Tahun 1990 (Lembaran Lembaran Negara Republik Nomor 52, Tambahan Indonesia Nomor tentang Bitung Negara 3421);
7. 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan (Lembaran Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Republik Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Lembaran Negara Negara
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Republik Indonesia tentang Negara
9. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438); Negara
10. 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Tahun Indonesia Nomor 5494); Negara Republik tentang
11. 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Negara Republik Indonesia Tahun 2011 (Lembaran Tambahan Lembaran Nomor 82, 5234); Negara Republik Indonesia Nomor
12. 7 Nomor 17 Tahun 2014 Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilant Majelis Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan 182, Tambahan Lembaran 2014 Nomor 5568); Negara Republik Indonesia Nomor UndangUndang tentang
13. 9 Nomor 24 Tahun 2004 Dewan Republik Indonesia Rakyat Daerah (Lembaran Negara Lembaran Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan sebabaraana Negara Republik Indonesia Nomor 4416) Peraturan kali diubah terakhir dengan Perubahan Nomor 21 Tahun 2007 Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2004 Kedudukan Nomor 24 Pimpinan Protokoler dan Keuangan (Lembaran Perwakilan Rakyat Daerah 4712); Negara Republik Indonesia Nomor 5679); tentang tentang tentang Negara
14. 8 Undang-Undang Nomhor 23 Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran 2014 tentang Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor '5587) Lembaran Negara dengan Undang-Undang sebagaimana telah diubah Perubahan Kedua Nomor 9 Tahun 2015 tentang 2014 atas Undang-UndangNomor 23 Tahun Republik Daerah (Lembaran Negara Lembaran Tahun 2015 Nomor Tambahan Ferabaran Negare Republik Indonesia Nomor Negara tentang 58,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun Pengelolaan Keuangan\_Daerah (Lembaran 2005 Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Republik Republik Indonesia Nomor 4578); Lembaran tentang Negara Negara
12. Peraturan Menteri Dalam Pedoman Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam diubah terakhir Perubahan Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Atas Peraturan Menteri Dalam Keuangan Daerah; 2006 Pedoman Pengelolaan tentang dengan tentang tentang
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD 2010 DPRD; Tata Tertib tentang tentang
13. Peraturan Menteri Dalam Pedoman Negeri Nomor Tahun 2011 Dinas ke Luar Negeri bagi Lingkungan Kementerian Dalagenegegi tentang
Menetapkan
- Pemerintahan Daerah dan Pimpinan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Negeri 2016 (Berita 1893); Nomor Negara
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2015 ketapg Pemabentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2005 Bedadukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 2805 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Anggota tentang Bitung;
18. Peraturan Dewan Perwakilan Nomor 1 Tahun 2014 Rakyat Daerah Kota Rakyat Daerah Kota Tata Tertib Dewan Perwakilan Bitung tentang Bitung
17. Peraturan Daerah Kota Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 20151 Anggaran Nomor 4); Bitung
19. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Tahun Nomor sebagaimana telah diubah Peraturan Walikota Perubahan atas Peraturan Walikota 2015 tentang Penjabaran Nomor 36 Tahun Daerah Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2015 Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Bitung tentang Bitung 36) Bitung tentang Bitung Bitung
MEMUTUSKAN
PERATURAN WALIKOTA TENTANG BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA PERJALANAN DINAS RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG. DEWAN PERWAKILAN
N/A
Pasal 1

- Dalam Peraturan ini, yang dimaksud 1 dengan
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah 3 Kepala Daerah adalah Walikota Kota Bitung:
- Daerah adalah Kota 2 Bitung
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Bitung
5. Anggota DPRD adalah Rakyat Daerah Kota Bitung:
- Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Daerah Kota Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bitung
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 6 Bitung
- 7 Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Kota Bitung: Rakyat Daerah
- 9 Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dilaksanakan keluar tempat kedudukan di dalam dinas yang untuk kepentingan daerah atas perintah wilayah pejabat yang berwenang:.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Bitung: Rakyat Daerah Kota
- 10 Perjalanan Dinas Luar Daerah keluar tempat kedudukan adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam /kantor diluar wilayah Kota tetapi masih yang berwenang. Bitung
12. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT Perintah kepada Pimpinan dan adalah Surat melaksanakan Anggota DPRD Kota untuk Perjalanan Dinas. Tugas Bitung
- Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan ke Negara-negara yang memiliki perjalanan / 'kunjungan kerja Pimpinan DPRD serta hubungan diplomatik yang dilakukan oleh penyelenggaraan Anggota DPRD dalam rangka efektifitas pemerintahan
13. Peialanan Dinas yang diterbitkan begi Pimpinag aan Dokumen melaksanakan Perjalanan Dinas Anggota DPRD untuk berwenang: yang ditandatangani oleh pejabat yang
16. Riil adalah Kota Bitung. yang sah. yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran Biaya biaya
14. Pejabat yang berwenang adalah Sekretaris Anggaran / Pejabat Lain Diberi Kuasa Pengguna Anggaran/ 15. Yang Bitung
- 17 Daftar Riil adalah daftar penggunaan uang uang makan, pertanggungjawaban terhadap tempat kedudukan ke terminal bis/ transport lokal, transport dari pergi-pulang dan transit 'bandara / pelabuhan ke tempat tujuan dan/atau Depok dan/atau dari Jakarta ke Bandung dan/atau saku, biaya Bogor
- Surat Pernyataan menyatakan telah Pertanggungiawaban adalah surat pernyataan yang Pimpinan dan Perjalanan Dinas dan Kota setelah selesai melaksanakan rupiah) ditandatangani diatas materai 6.000,- (enam ribu benar Bitung Rp.
- 18 Perhitungan Rampung (kalkulasi adalah perjalanan yang dihitung sesuai sdengaya kebdalalan perhitetegan Selaksanakan perjalanan dinas berdasarkan setelah selesai 19 ketentuan yang berlaku. biaya) biaya
- 20 Kuitansi Perjalanan Dinas adalah bukti pengeluaran kepada Pimpinan dan pembayaran dari bendahara Dinas dengan menggunakan Anggota yang melaksanakan Perjalanan materai secukupnya. Biaya
- 22 Pesawat / Kapal Laut / Kereta Api/ Bus adalah tiket / dikeluarkan oleh perusahaan karcis yang pada saat Pimpinan dan penerbangan /kapal laut /kereta api/bus Anggota DPRD Kota perusahaan/ armada tersebut. menggunakan jasa Bitung
- 21 Bukti Penginapan/ Hotel oleh pihak hotel/ mini 'penginapan pada saat check out (tidak termasuk (vouchen) serta service lainnya) atau nilai Tiket bar, laundry biaya biaya berupa
23. jasa pelayanan . penumpang biaya / retribusi yang dipungut oleh pesawat udara (Airport Tax) adalah bandara. Biaya
- Anggota DPRD Kota setelah selesai melaksanakan Bitung
25. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana wewenang.
- 27 Denper itujuan adalah tempat/ kota yang menjadi tujuan perjalanan
26. Tempat bertolak adalah SKPD /Unit Kerja berada. ke tempat kota untuk melanjutkan perjalanan dinas tempat tujuan
28. Detasering adalah penugasan sementara waktac dinas.
- 30 surat perintah membayar Perjalanan Dinas adalah anggaran /kuasa yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh pengguna perjalanan anggaran setelah selesai melaksanakan sesuai bukti riil yang Bendahara Umum Daerah (BUD).
- 29 persediaan adalah uang yang berada di Kas Bendahara yang sifatnya pengisian kas. Pengeluaran Uang
BAB II - JENIS, PELAKSANA DAN TUJUAN
Pasal 2

- a. Perjalanan dinas dalam daerah;
- c. Perjalanan dinas negeri. luar
- b. Perjalanan dinas daerah; dan luar
Pelaksana Perjalanan Dinas adalah
BAB II - JENIS, PELAKSANA DAN TUJUAN
Pasal 3

- a Pimpinan DPRD; dan
- b. Anggota DPRD
BAB II - JENIS, PELAKSANA DAN TUJUAN
Pasal 4

Tujuan Perjalanan Dinas adalah untuk dan/atau Daerah yang dapat membawa melakukan kepentingan dilaksanakan secara selektif, effisien manfaat bagi . Negara / Baerah dan Pimpinan DPRD . dan bertanggungjawab atas perintah Negara
BAB II - JENIS, PELAKSANA DAN TUJUAN
Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas jabatan kedudukan ke tempat merupakan perjalanan dinas dari tempat semula. yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana
3. a.
4. b kegiatan reses;
5. detasering diluar tempat kedudukan;
6. untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan;
- e. ditugaskan mengikuti pendidikan dan diluar tempat kedudukan; pelatihan / bimbingan teknis
- d. harus memperoleh surat keterpegolc hdoetegobatena dilvadaempat kedudukan berdasarkan melakukan tugas; karena mendapat cedera pada waktu/ karena
- f. menjemput/ mengantarkan ke dan Anggota DPRD yang tempat pemakaman jenazah Pimpinan dinas; dan meninggal dunia dalam melakukan perjapnan
- menjemput /mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia dari tempat kedudukanp terakhir ke kota tempat pemakaman. yang
BAB II - JENIS, PELAKSANA DAN TUJUAN
Pasal 6

Perjalanan Dinas yang merupakan Kegiatan Reses sebagaimana dimaksud (satu) tahun anggota. 1 per
BAB II - JENIS, PELAKSANA DAN TUJUAN
Pasal 7

Perjalanan Dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan sarana komunikasi lain yang tersedia menggunakan singkat dengan hasil yang maksimal serta dalam waktu yang sehemat mungkin. biaya
BAB II - JENIS, PELAKSANA DAN TUJUAN
Pasal 8

Bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD yang akan melakukan
perintah dahulu
mendapat persetujuan / surat
BAB III - PENANDATANGANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 9

- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, SPD oleh Pimpinan DPRD . DPRD\_ ditandatangani oleh Sekretaris
Bagian Kedua Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya
Paragraf 1 Jenis Biaya
BAB III - PENANDATANGANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 10

Jenis perjalanan dinas terdiri atas
biaya
- b. representasi Uang
- a. harian; Uang
3. transportasi; dan Biaya
- d. penginapan. Biaya
5. harus terlebih Pimpinan DPRD.
perjalanan dinas
Paragraf 2 Harian Uang
BAB III - PENANDATANGANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 11

- (1) Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 secara lumpsum. huruf a dibayarkan Uang
tugas dari
Besaran uang harian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Paragraf 3 Representasi Uang
BAB III - PENANDATANGANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 12

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Besaran; uang representasi tercantum dalam Lampiran I bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. yang merupakan
- (2) lumpsum. Uang
Paragraf 4
- (1) dari Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri Biaya
2. b airport tax;
- a. tiket / karcis; biaya
- c. pass masuk biaya lainnya;
5. e eagkutan pergi-pulang diatas jarak 5 (lima) kilometer kota tempat kedudukan; dan dari batas biaya
6. d transit; biaya
- f. transportasi (taksi) dari tempat kedudukan ke terdiri dari tempat tujuan, biaya
8. terminal bis / bandara / pelabuhan ke 3 tempat tujuan;
9. 1 tempat kedudukan ke terminal bis /bandara / 2 'pelabuhan;
- tempat tujuan ke tempat tujuan dan berlaku sebaliknya. lainnya; pula
- (3) Khusus Transit sebagaimana dimaksud pada Bandara Soekarno Hatta/ Halim ayat (1) huruf e, dari Kusuma ke Bandung dan/atau sebaliknya dari Bandung dan/atau dan/atau Tangerang, begitu pula Bekasi dan/atau dan/atau Depok dan/atau kembali lagi ke Bandara Soekarno yang berlaku dan Bandung sebesar melebihi satuan tertinggi untuk daerah daerah (satu juta rupiah) sekali jalan dan untuk ratus ribu (tujuh rupiah) sekali jalan Biaya Bogor harga biaya Rp. Bogor,
- Tiket/ Karcis (Pesawat Udara, Kapal Laut antar Provinsi pulau, Bis antar Airport Tax sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) huruf a, masuk pada ayat (1) huruf b dan Pass secara riil (ad-cost) sesuai dengan tiket /karcis. yang tercantum dalam Biaya Biaya lainnya harga
- (4) 'Angkantan pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada e, dibayarkan secara riil (ad-cost) dan tidak melebibú ayat (1) huruf sebagaimana tercantum dalam Lampiran III satuan tertinggi terpisahkan dari Peraturan ini. yang merupakan bagian tidak Biaya biaya
- (5) Dalam hal menggunakan kendaraan angkutan pergi-pulang Bahan Bakar Minyak (BBM) . pada ayat (4) adalah Nota biaya
- (6) Transportasi (Taksi) dari tempat kedudukan ke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tempat tujuan cost) dan tidak melebihi dari dibayarkan secara riil (adTransportasi (Taksi) terpisahkan dari Peraturan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak ini. Biaya biaya
- (8) f Biaya
- (7) 1 bagi Pimpinan DPRD\_ Biaya
- secara
- b dibebankan kepada salah satu pelaksana, dalam hal dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) perjalanan dinas kendaraan 3 (tiga) pelaksana dan pelaksana maka diatur per
- a. penuh, dalam hal perjalanan dinas pelaksana; dan dilaksanakan oleh 1 (satu)
- (9) Transportasi huruf f angka 1, tidak diberikan dimaksud pada ayat (1) kendaraan dinas. bagi Pimpinan DPRD yang memiliki Biaya
- (10) Fasilitas transportasi adalah sebagaimana yang merupakan bagian tidak terpisahkan tercantum dalam Lampiran II dari Peraturan ini.
Paragraf 5 Biaya
Penginapan
BAB III - PENANDATANGANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 14

- b di tempat menginap lainnya.
- (1) Penginapan sebagaimana dimaksud merupakan yang diperlukan dalam Pasal 10 huruf d a. di hotel; atau untuk menginap Biaya biaya
- (2) Penginapan (biaya kamar) dibayarkan pembayaran (print out) yang dikeluarkama seluruhnya sesuai bukti sejumlah nilai tanggungan pihak hotel tempat menginap atau oleh perusahaan jasa Biaya
- (4) Penginapan riil (ad-cost) . sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dibayarkan secara Biaya
- (3) perhotelan di bandara. Biegbilengiapan standar sesuai tingkatan perjalanan dinas dan tidak perjalanan dinas penginapan sesuai tingkatan nerupakan bagian tidalgerpanakatercantPers dalam Lampiran V yang dari Peraturan ini. Biaya dibayar biaya
- (5)
- dibayarkan secara lumpsum
- Dalam hal Pelaksana penginapan Perjalanan Dinas tidak menggunakan dimaksud pada ayat (1), diberikan tercantum dalam terpisanlan dala Peraampirani V yang merupakan bagian yang tidak ini dan biaya biaya
Bagian Ketiga Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya
BAB III - PENANDATANGANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 15

Pecjalanan Dinas Dalam Daerah dibayarkan tidak melebihi satuan tertinggi secara riil (ad-cost) dengan sebagaimana tercantum dalam transportasi dalam Kota terpisahkan dari Peraturan ini. Lampiran IV yang merupakan bagian tidak Biaya biaya Bitung
Bagian Keempat Biaya
Pemetian dan Angkutan Jenasah
BAB III - PENANDATANGANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 16

- (1) perjalanan dinas/jenazah diberikan dalam melaksanakan sesuai tingkatan pemetian dan angkutan jenazah tercantum dalam Lampiran VII yang (2) Dalam hal terpisahkan dari Peraturan ini perjalanan dinas biaya
2. dari jenazah diberikan dimaksud pada ayat (1) dapat ke tempat pemakaman peling menjemput dan mengantarkan jenazat banyak 3 (tiga) Keluarga biaya orang
3. menjemput dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke mengantar jenazah sesuai dengan tingkatan perjalanan tempat pemakaman diberikan (3) dinas. biaya
Bagian Kelima Tatà Cara Perjalanan Dinas
BAB III - PENANDATANGANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 17

- (2) Dalam hal perjalanan yang ada di Sekretariat DPRD Kota maka perjalanan dinas Bitung biaya biaya
- (1) Peralanan Dinas dapat dibayarkan pesawat /bus / kereta api/kapal laut dan seluruhnya berupa tiket panjar penginapan, sebelum lang harian atau sebagian berupa menggunakan Persediaan peralanaekdinas dilaksanakan dengan Biaya biaya biaya Uang
- (3) Tidak dibenarkan melakukan dinas selesai dilaksanakan. yang dilakukan dalam sama yang sama dan/atau tempat tujuan yang
BAB III - PENANDATANGANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 18

- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ditetapkan dalam SPT dan SPD, imasterpgatanelebihi jumlah hari yang mempertimbangkan memberi yang berwenang dapat penginapan, sepanjang kelebihan jumlah harian dan kesalahan /kelalaian pelaksana hari bukan disebabkan oleh perjalanan dinas yang bersangkutan. uang biaya
- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas yang ditetapkan dalam SPT dan SPD, ternyata kurang dari jumlah hari wajib menyetor kembali maka Pimpinan dan Anggota DPRD uang harian dan diterimanya. penginapan yang biaya
BAB III - PENANDATANGANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 19

- 1) Beralanan Dinas hanya dilaksanakan pada hari Senin Sabtu, untuk hari dan hari libur sampai dengan hari perjalanan dinas. nasional tidak diberikan minggu biaya
- (3) Perjalanan Dinas dilaksanakan yang untuk koordinasi dan/atau konsultasi, tertulis dari Pimpinan DPRD dalam bentuk SPII sifatnya
3. Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk koordinasi dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kecuol dan/atau konsultasi, perintah tertulis dari Pimpinan DPRD ada pertimbangan lain atau berupa SPT.
- (4) Pejabat yang berwenang: SPT dan SPD oleh
- (5) Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri rapat, sosialisasi, rekonsiliasi, seminar , workshop, kursus, pendidikan dan pelatihan, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPD oleh Pejabat yang berwenang dengan mengacu pada surat /undangan / pemberitahuan dari lembaga /instansi penyelenggara dan kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian sesuai jumlah hari yang tercantum dalam SPT dan SPD
- (7) Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Pendidikan dan Pelatihan / Bimbingan Teknis/ Workshop, yang waktu pelaksanaannya lebih dari 10 (sepuluh) hari, kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian sebesar 25% (dua puluh lima persen) sesuai tingkatan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ìni dan dibayarkan secara lumpsum.
7. Apabila perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat biaya kontribusi yang harus disetor oleh pelaksana perjalanan dinas, maka kontribusi tersebut tidak dapat dimasukkan dalam komponen perjalanan dinas tetapi dianggarkan tersendiri dalam APBD. biaya biaya
- (8) Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan pada hari minggu dan/atau hari libur nasional apabila untuk menghadiri rapat/sosialisasi yang sifatnya resmi/ penting yang diselenggarakan oleh Kementerian / Departemen / Lembaga Pemerintah lainnya dimana waktu pelaksanaannya sesuai surat/ undangan dimulai pada hari senin atau hari kerja sesudah hari libur nasional.
Bagian Keenam Perjalanan Dinas Luar Negeri
BAB III - PENANDATANGANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 20

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri.
- a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka
- b. seminar /lokakarya /konferensi;
- d. kunjungan persahabatan /kebudayaan;
- c. promosi potensi daerah;
- e. pertemuan internasional; dan/atau
- (3) Perjalanan dinas ke luar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugas di daerah tidak ada yang mendesak.
- f. penandatanganan perjanjian internasional.
- (4) Hasil-hasil dari perjalanan dinas ke luar negeri secara kongkrit dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan kepentingan daerah.
- (6) Pembiayaan perjalanan dinas ke peraturan perundang-undangan.
- (5) Perjalanan dinas ke luar negeri mengacu pada Pedoman sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PENANDATANGANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 21

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung; Biaya
DOKUMEN PERTANGGUJAWABAN PERJALANAN DINAS
BAB III - PENANDATANGANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan perjalanan dinas, pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memisan perjalanan dinas dinas. dokumen perjalanan
- (3) Format SPT dan SPD sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran VIII dan pada ayat (2) seperti tidak terpisahkan dari Lampiran IX yang merupakan bagian Peraturan ini.
- (2) Dokumen perjalanan dinas terdiri dari SPT dan SPD oleh Pejabat yang berwenang: yang ditandatangani
BAB III - PENANDATANGANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 23

- (2) Dokumen Pertanggungjawaban Administrasi terdiri dari SPT, SPD Perjalanan Dinas Luar Daerah dari lainnya / Instansi
- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah selesai dinas wajib menyampaikan melaksanakan perjalanan Administrasi dan dokumen pertanggungjawaban secara Biaya.
- (3) Dokumen Pertanggungjawaban dari Kalkulasi Kuitansi Perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri Pengeluaran Riil, Surat Tanda Terima Perjalanan Dinas, Daftar Tanggungjawab, Tiket/ Karcis (pesawat Bukti Jasa api), Bukti Naik Pesawat (boarding pass) , masuk Pass pembayaran dan Bakar Minyak (BBM), Kuitansi atau bukti Bukti Penginapan / Hotel. Biaya Biaya, Biaya Biaya lainnya, lainnya Biaya
4. Daerah terdiri Administrasi Perjalanan Dinas Dalam
- (4) Jika penginapan /hotel menggunakan jasa pelayanan perhotelan seperti PT. KAHA dan sejenisnya, maka berupa dipenuhi maka salah satu bukti tidak (5) Dokumen penginapan /hotel tidak dibayarkan. biaya biaya
- (6) terdiri dari Kalkulasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dinas, Daftar Pembayaran Perjalanan Riil, Surat Pernyataan Tanggungjawab dan Dinas . Biaya Biaya, Biaya
- (8) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib Perjalanan Dinas secara tertulis menyampaikan Laporan Hasil kembali ke tempat kedudukan.
- (7) Dalam hal bukti pengeluaran pulang sebagaimapengemaxsndtraasportass untuk Angkutan pergi Transportasi dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, {Taksi) dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f dan sebagaimana Dalam Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 Perjalanan Dinas pertanggungjawaban tidak diperoleh, maka dalam Daftar Perjalanan Dinas Jabatan dapat diuraikan (Pengeluaran Riil sebagaimana tercantum dalam Lampiranan Yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ann Biaya Biaya Biaya biaya
BAB III - PENANDATANGANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 24

Bentuk SPT, SPD, Surat Pernyataan Pengeluaran Riil, Kalkulasi eajalaPertanggasgiawvaban (SPPJ) , Daftar Dinas adalah sebagaimana Dinas dan Laporan Perjalanan Lampiran X, Lampiran tercantum dalam Lampiran VIII , Lampiran bagian tidak terpisahkan Lampiran XII dan Lampiran XIII yang merupakan dari Peraturan ini. Biaya IX, XI ,
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

- PadPeraat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, a. Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perabakl2o Re Perjalanan Dinas {Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2015 Rakyat Daerah Kota Bitung tidak berlaku; dan Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tentang
- b Perjalanan Dinas yang dilakukan sebelum Peraturan menggunakan ketentuan Peraturan ini berlaku, yang sebelumnya. tetap
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada Tanggal 22 Februari 2016.
Agar
Ditetapkan di Pada tanggal 16 Februari- 2016 Bitung
Diundangkan di Pada tanggal 16 Fobruari Bitung
2016
DAERAH KOTA,
BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2016 NOMOR
'Salinan sesuai dengan aslinya
SETDA KOTA BITUNG,
KEPALA BAGIAN HUKUM
WEENAS CH NOBEL, SH,MH
19741118 200112 1 003
PEMBINA
3
LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR
3 2016
TANGGAL
16 FEBRUARI 2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
A @ATVAN BIAYA VANG HARIAN LUAR DAERAH LUAR PROVINSI
| NO. | U RAIA N | SATUAN | UANG HARIAN | UANG HARIAN |
|-------|---------------|----------|---------------|---------------|
| | | | LUAR PROVINSI | DIKLAT DLL |
| 1 | PIMPINAN DPRD | OH | 1,500,000 | 750,000 |
| 2 | ANGGOTA DPRD | OH | 1,000,000 | 500,000 |
PROVINSI
| NO_ | KABUPATEN /KOTA | SATUAN | UANG HARIAN | UANG HARIAN |
|-------|-------------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | PIMPINAN DPRD | OH | LUAR BITUNG | DIKLAT DLL |
| 2 | ANGGOTA DPRD | | 1,000,000 | 500,000 |
| | | OH | 750,000 | 400,000 |
C UANG REPRESENTASI
| NO | URAIAN | SATUAN | UANG REPRESENTASI | UANG REPRESENTASI |
|------|---------------------------|----------|-----------------------|---------------------|
| 1 | PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD | OH | LUAR PROVINSI 250,000 | LUAR BITUNG |
| | | | | 150,000 |
SETDA KOTA BITUNG,
PEMBINA
NIP 19741118 200112 1 003
1 1
1 1 1 1
1
9
@
1 |
1
1
8
1
1 M 1
1 1
1 1 1 1 1
| 1 1 1 1 |
|-----------|
| 8 |
| 1 |
8
{
2
14
2
1
1 1
| 2 2 Hk 1 1 1 1 1 |
|--------------------|
| HM 5 8 1 7 |
5
LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR
3
2016
TANGGAL
16
FEBRUAPI 2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
BATVAN IERTINGGI BLAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
| NO. | PROVINSI | SATUAN | TARIF HOTEL |
|-------|-------------------------------------|----------|---------------|
| | ACEH | OH | 1,300,000 |
| 2 | SUMATERA UTARA | OH | 1,214,000 |
| 3 | RIAU | OH; | 1,200,000 |
| | KEPULAUAN RIAU | OH | 1,300,000 |
| 5 | | OH | 1,200,000 |
| 6 | SUMATERA BARAT | OH | 1,160,000 |
| 7 | [SUMATERA SELATAN | OH | 1,250,000 |
| 8 | LAMPUNG | OH | |
| 9 | BENGKULU | OH | 1,300,000 |
| 10 | BANGKA BELITUNG | OH | 790,000 |
| 11 | BANTEN | | 1,350,000 |
| 12 | JAWA BARAT | OH OH | 1,430,000 |
| 13 | D.KI. JAKARTA | OH | 1,760,000 |
| 14 | JAWA TENGAH | OH | 1,490,000 |
| 15 | D.I JOGYAKARTA | OH | 1,480,000 |
| 16 | JAWA TIMUR | OH | 1,350,000 |
| 17 | BAL I | OH | 1,370,000 |
| 18 | | | 1,810,000 |
| 19 | NUSA TENGGARA BARAT | OH | 1,760,000 |
| 20 | [NUSA TENGGARA TIMUR | OH | 1,050,000 |
| 21 | [KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH | OH | 1,230,000 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | OH | 1,560,000 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | OH | 1,680,000 |
| 24 | [KALIMANTAN UTARA | OH | 1,750,000 |
| 25 | SULAWESI UTARA | OH | 1,750,000 |
| 26 | [GORONTALO | OH | 1,560,000 |
| 27 | [SULAWESI BARAT | OH | 1,150,000 |
| 28 | SULAWESI SELATAN | OH | 1,030,000 |
| 29 | SULAWESI TENGAH | OH | 1,550,000 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | OH | 1,300,000 |
| 31 | MALUKU | OH | 1,100,000 |
| 32 | MALUKU UTARA | OH | 1,030,000 |
| 33 | PA PUA | OH | 1,520,000 |
| 34 | PAPUA BARAT | OH | 1,670,000 |
| | | OH | 1,490,000 |
5 H 1
5
1
1 1
1 1 1 1
2
E
1
1
1
8
5
2
2
8
1
2 1
1 2 1 1
| 1 | Il | 1 1 |
|-----|------|-------|
| | | 1 |
| | | C |
8
LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR
3 TAHUX 2016
TANGGAL
16 FEBRUARI 2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
KOP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR
MEMERINTAHKAN
1. Nama
Pangkat / Gol
NIP
Jabatan
2. Nama
Pangkat / Gol NIP
Jabatan
Kepada
Untuk
Lamanya
1
2
Tanggal
Ut
Hari s/d Tanggal
Ditetapkan di Pada Tanggal
Pejabat Berwenang Yang
NIP
LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR
3
2016
TANGGAL
16 FEBRUARI 2016
TENTANG
PERJALANAN
DINAS
BAGI
PIMPINAN
DAN
ANGGOTA
DEWAN
PERWAKILAN
RAKYAT
DAERAH KOTA BITUNG
KOP SEKRETARIAT DPRD
Lembar ke
Nomor
SURAT PERJALANAN DINAS SPD )
| 1 | PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI PERINTAH | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2 | NAMA / NIP PEGAWAI YANG DIPERINTAHKAN | |
| 3. | a PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG GAJI b. JABATAN /INSTANSI TINGKAT MENURUT PERJALANAN DINAS | a b C |
| 4 | MAKSUD PERJALANAN DINAS | |
| | ALAT ANGKUTAN YANG DIGUNAKAN | |
| 6 | a TEMPAT BERANGKAT b. TEMPAT TUJUAN | b |
| 7 | a. LAMA PERJANAN DINAS b. LAMA BERANGKAT c. TANGGAL KEMBALI | HARI b 2016 2016 |
| 8 | PENGIKUT | NAMA JABATAN 1 2 |
| 9 | PEMBEBANAN ANGGARAN a INSTANSI b KODE REKENING MATA ANGGARAN | a b. |
Dikeluarkan di
BITUNG
Pada Tanggal
2016
PEJABAT YANG BERWENANG
(NAMA JELAS DAN GELAR) NIP / PANGKAT
| | Berangkat dari Kota Bitung (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal Ke PA/KPA NIP |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II Tiba di Pada tanggal Kepala NIP | Berangkat dari Pada tanggal Kepala NIP . |
| Tiba di Pada tanggal Kepala NIP. | Berangkat dari Pada tanggal Kepala NIP . |
| IV, Tlba d Pada tanggal Kepala NIP . | Bcrangkat dari Pada tanggal Kepala ( NIP . |
| V V Catatan Lain-lain | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintah dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Tiba di Kota (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal Dari PA/KPA NIP . benar Bitung |
Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, Pimpinan dan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkap Anggota DPRD yang melakukan terlibat dalam penerbitan SPD tanggal berangkat / serta pihak yang berdasarkan peraturan-peraturan tiba,
VII-Perbatian :
LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR
3 2016
TANGGAL
2016
TENTANG
PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN
bertanda di bawah ini Yang tangan
Nama
Minyatakani behwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran sesuai dengan Pelaksanaan Perjalanan
SPT Nomor
SPD Nomor tanggal
Jumlah Dana tanggal
Rp.
Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas untuk keperluan administrasi dan keperluan disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku pemeriksaan aparat pengawas.
Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenarnya. dengan
Bitung,
Melaksanakan Perjalanan Yang Dinas,
Materai Rp. 6.000,
NAMA JELAS DAN GELAR )
LAMPIRAN XI
PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR
3 TAHUX 2016
TANGGAL
16 FEBRUARI 2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL
DAFTAR PENGELUARAN RIIL
bertanda tangan dibawah ini Yang
Nama
Jabatan
Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor
1 ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tanggal uang saku, makan, transportasi lokal dan kedudukan ke terminal bis /bandara / pelabuhan, dari transportasi dari tempat lainnya dan transit dibawah tempat tujuan ke tempat tujuan pengeluarannya, meliputi ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti dengan Biaya uang biaya biaya
No,
- 2 Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar perjalanan dinas dimaksud dan dikeluarkan untuk pelaksanaan pembayaran, kami bersedia untuk apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas Daerah Pemerintah Kota mengembalikan / menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Bitung:
| | Uraian | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Transportasi angkutan jarak 5 (lima) pergi-pulang diatas kilometer dari batas kota tempat kedudukan (PP) | Jumlah |
| 2 | Transportasi dari tempat kedudukan 2 X Rp. ke terminal bus/ bandara / pelabuhan (PP) | Rp. |
| 3 | Transportasi dari terminal bus pelabuhan ke tempat tujuan 'bandara / (PP) | Rp. Rp. |
| 4. | Transportasi dari tempat tujuan ke tempat tujuan (PP) lainnya | 2 X Rp. Rp. |
| 5 | Transportasi dalam Kota (PP) Bitung | 2 X Rp. Rp. 2 X Rp. Rp. |
| | Jumlah | Jumlah |
Demikian Daftar Pengeluaran Riil ini dibuat menurut perlunya. dengan sebenarnya, untuk dipergunakan
Mengetahui Menyetujui PA KPA
Bitung,
NAMA JELAS DAN GELAR
NIP .
Khusus Pimpinan DPRD\_tidak diberikan
Pimpinan atau Anggota DPRD yang Melaksanakan Perjalanan Dinas,
NAMA JELAS DAN GELAR
NIP
LAMPIRAN XII
PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR
3 2016
TANGGAL
16 2016
TENTANG
DINAS DALAM NEGERI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
EORMAT KALKULASI BIAYA PERJALANAN DINAS
KOP SEKRETARIAT DPRD
KALKVLASI BIAYA PERJALANAN DINAS
Nama Tujuan Lamanya
Hari
1. Tiket Pesawat
- Manado Tempat Tujuan Airport Tax Manado Tempat Tujuan Tempat Tujuan Manado Airport Tax Tempat Tujuan Manado
Rp.
- 2
- Tiket Kapal Laut
PP
X Rp
Rp.
3. Tiket Bus Kereta Api
X Rp.
PP
Rp
- 4 Iuran Wajib Kontribusi
5. Uang Harian Uang Representasi
X Rp.
X Rp.
Rp.
6. Biaya Hotel
X Rp.
Rp.
- 7 Transit Biaya
X Rp.
Rp.
- 8 Biaya Transportasi
- Bandara (PP) Bitung
X Rp.
Rp.
- Bandara Tujuan
X Rp.
Rp.
JUMLAH Dibulatkan
Untuk
selama
Hari
Rp.
PEJABAT YANG BERWENANG,
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN ,
NAMA JELAS DAN GELAR )
NAMA JELAS DAN GELAR
NIP.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Orang
Bitung,
LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR
3 TAHUN 2016
TANGGAL
2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS
LAPORAN PERJALANAN DINAS
A DASAR SURAT
1. Surat Perintah Tugas Nomor
2. 3 Surat / Kawat / Undangan Nomor
3. Surat Perjalanan Dinas Nomor
Tanggal
Tanggal
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Tanggal
5
C. KESIMPULAN , 'HASIL
5 MMMMMMMM
Pimpinan atau Anggota DPRD Melaksanakan Perjalanan Yang Dinas,
NAMA JELAS DAN GELAR ) JABATAN
':