UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1957
Tentang PESETUJUAN MENGENAI WARGA NEGARA YANG BERADA SECARA TIDAK SAH DIDAERAH REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PILIPINA
Berlaku: 23 Desember 1957
N/A
Preamble

Menimbang
- 
bahwa perlu Persetujuan mengenai warganegara yang berada secara tidak sah di daerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina disetujui dengan undang-undang;
Mengingat : a. Pasal XIV Persetujuan mengenai warganegara yang berada secara tidak sah tersebut;
- b. Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN MENGENAI WARGANEGARA YANG BERADA SECARA TIDAK SAH DI DAERAH REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PILIPINA.
N/A
Pasal 1

Persetujuan mengenai warganegara yang berada secara tidak sah di daerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina tertanggal empat (4) bulan Juli tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam (1956) yang salinannya dilampirkan pada undang-undang ini, dengan ini disetujui.
N/A
Pasal 2

Persetujuan mengenai warganegara yang berada secara tidak sah di daerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina tersebut di atas mulai berlaku setelah pertukaran piagam pengesahan di Manila.
N/A
Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEKARNO
Diundangkan pada tanggal 23 Desember 1957. MENTERI KEHAKIMAN, ttd G.A. MAENGKOM
MENTERI LUAR NEGERI, ttd
SUBANDRIO
LEMBARAN
NEGARA
NOMOR
167
TAHUN
1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
WARGANEGARAYANGBERADASECARATIDAK SYAH DI DAERAH
USUL UNDANG-UNDANG PERSETUJUAN MENGENAI REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PILIPINA.
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Pilipina dalam usahanya untuk menjalankan roda pemerintahannya menghadapi di daerah-perbatasan Indonesia/Pilipina kenyataankenyataan seperti di bawah ini :
1. Sejumlah orang-orang Indonesia yang berdiam tanpa ijin di daerah Pilipina.
2. Sejumlah orang-orang Filipina yang berdiam tanpa ijin di daerah Indonesia.
3. Orang-orang Indonesia, penduduk daerah Indonesia di sebelah Utara yang mondarmandir mengunjungi Pilipina tanpa ijin.
4. Orang-orang Pilipina, penduduk daerah Pilipina di sebelah Selatan yang mondarmandir mengunjungi daerah Indonesia tanpa ijin.
5. Mondar-mandirnya warganegara-warganegara dari kedua belah pihak di daerah perbatasan itu telah berjalan sejak lama dan agaknya hal demikian itu telah menjadi adat kebiasaan mereka.
Dipandang dari sudut peraturan-peraturan imigrasi, kenyataan-kenyataan tersebut menyalahi ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan itu sehingga kenyataankenyataan itu bersifat illegaal.
Dengan sifat illegaal itu, maka orang-orang tersebut di atas tidak mendapat perlindungan hukum, sehingga bagi mereka sangat sukarlah untuk mencari nafkahnya.
Warganegara Indonesia, penduduk daerah Indonesia sebelah Utara, terpaksa mondarmandir menyeberangi ke daerah Pilipina berhubung geographis letaknya lebih menguntungkan bagi hidup mereka sehari-hari, bila mereka pergi ke Pilipina dari pada pergi ke daerah Indonesia, misalnya: jarak dari pulau-pulau Indonesia ke Mindanao (Miangas ke Davao) kira-kira 5 mil, sedangkan jarak dari pulau-pulau itu ke Menado (Miangas ke Menado) kira-kira 300 mil.
Pulau-pulau Indonesia itu dan pulau-pulau Pilipina di dekatnya itu ekonomis saling memenuhi. Pulau-pulau Indonesia menghasilkan kopra dan pala dan lain-lain hasil perkebunan yang dapat ditukarkan dengan bahan-bahan asal dari Pilipina seperti beras, pakaian dan lain-lain kebutuhan hidup sehari-hari dari penduduk Indonesia di pulau-pulau tersebut.
Di samping untuk keperluan tersebut di atas, mereka pergi ke sana itu, juga untuk menengok sanak-saudaranya yang telah berada di Pilipina dan berziarah ke makam.
Baik Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Pilipina berkehendak untuk menjalankan peraturan-peraturan imigrasinya dengan semestinya. Bila peraturan-peraturan imigrasi itu dijalankan dengan semestinya, maka orang-orang tersebut di atas akan terganggu dalam usahanya seperti terurai di atas.
Warganegara yang berdiam secara illegal akan dienyahkan dan orang-orang yang mondarmandir harus mempunyai paspor dan visa yang syah.
Untuk mendapatkan paspor dan visa yang syah mereka akan kehilangan banyak tempo, sehingga usahanya seperti terurai di atas akan mengalami ketidak lancaran.
Kedua Pemerintah berpendapat tidak akan bijaksana, bila penglaksanaan dari peraturanperaturan imigrasinya akan mengakibatkan kerugian bagi warganegaranya masingmasing.
Oleh karena itu kedua Pemerintah, terdorong juga oleh semangat dari Perjanjian Persahabatan Indonesia Philipina, pula oleh semangat konperensi AA, bersepakat untuk mengadakan ketentuan-ketentuan yang sifatnya mempermudah pelaksanaan dari usahausaha warganegara-warganegara tersebut atas dan delogaliseer kenyataan-kenyataan itu.
Untuk maksud itu kedua Pemerintah bersetuju untuk mengadakan suatu perjanjian "Persetujuan mengenai warganegara yang berada secara tidak syah di daerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina." Dengan perjanjian itu kenyataan-kenyataan tersebut di atas dalam batas-batas tertentu dapat tetap berlangsung secara teratur menurut hukum.
Perjanjian tersebut telah ditanda-tangani oleh kedua Pemerintah pada tanggal 4 Juli 1956, di Jakarta.
Perjanjian itu dapat dibagi dalam dua pokok, yakni:
1. menyelesaian soal berdiamnya warganegara masing-masing di wilayah pihak yang lain secara tidak sah.
2. memecahkan soal mondar-mandirnya warganegaranya masing-masing ke wilayah pihak yang lain.
Pasal I sampai dengan V mengenai soal 1 tersebut di atas, sedangkan pasal VI sampai dengan XII mengenai soal 2.