PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 39 Tahun 2017
Tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Berlaku: 1 September 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,
: bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (6), Pasal 14 ayat (5), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (6), Pasal 22 ayat (6), Pasal 26 ayat (4), Pasal 30 ayat (7), Pasal 31 ayat (5) dan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 383 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12).
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 49).
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Surabaya.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Surabaya.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Surabaya.
9. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
10. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
12. Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah, ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah sesuai peraturan perundangundangan.
13. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya
BAB II - KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 2

- (1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli Daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (5) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (6) Berdasarkan hasil penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikelompokkan sebagai berikut :
- a. apabila hasil penghitungan jumlahnya di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah), maka dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. apabila hasil penghitungan jumlahnya antara Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah), maka dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
- c. apabila hasil penghitungan jumlahnya di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah), maka dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.
BAB II - KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 3

Berdasarkan penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka kemampuan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah ditetapkan dalam kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi.
BAB III - TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
Pasal 4

- (1) Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Berdasarkan hasil penetapan kelompok keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses, dengan perincian sebagai berikut :
- a. tunjangan komunikasi intensif ditetapkan sebesar 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD per bulan;
- b. tunjangan reses ditetapkan sebesar 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD per bulan.
- (5) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pajak yang dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
BAB IV - PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan
- (4) Kualitas pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan kualitas pakaian dinas dan atribut Walikota.
- (5) Pakaian yang bercirikan khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa pakaian khas yang bermotif batik.
- (6) Penyediaan pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar satuan harga yang ditetapkan oleh Walikota.
BAB V - PENGEMBALIAN RUMAH NEGARA BESERTA PERLENGKAPANNYA DAN KENDARAAN DINAS JABATAN
Pasal 6

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, maka Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mengembalikan rumah negara dan perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, maka Pimpinan DPRD wajib mengembalikan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (3) Pengembalian rumah negara beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
BAB VI - TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
Pasal 7

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan DPRD, maka Pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD, maka Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan, dengan perincian sebagai berikut :
- a. Pimpinan DPRD masing-masing sebesar Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- b. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) per bulan.
- (4) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan rumah negara dan perlengkapannya.
- (5) Apabila besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan dalam peraturan perundang-undangan ditentukan besaran tunjangan perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, maka dilakukan penyesuaian.
Bagian Kedua
Tunjangan Transportasi
BAB VI - TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
Pasal 8

- (1) Tunjangan transportasi diberikan kepada Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, maka Pimpinan DPRD dapat diberikan tunjangan transportasi
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan.
- (4) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan kendaraan dinas jabatan.
- (5) Apabila besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan dalam peraturan perundang-undangan ditentukan besaran tunjangan transportasi untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, maka dilakukan penyesuaian.
BAB VII - KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA
Pasal 9

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD, dapat disediakan belanja rumah tangga.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setara dengan kebutuhan kegiatan rumah tangga Walikota.
BAB VIII - DANA OPERASIONAL
Pasal 10

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.
Bagian Kedua Besaran Dana Operasional
BAB VIII - DANA OPERASIONAL
Pasal 11

Berdasarkan hasil penetapan kelompok keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka kepada Pimpinan DPRD diberikan dana operasional, dengan perincian sebagai berikut :
- a. untuk Ketua DPRD, ditetapkan sebesar 6 (enam) kali dari uang representasi Ketua DPRD per bulan;
- b. untuk Wakil Ketua DPRD, ditetapkan sebesar 4 (empat) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD per bulan.
Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
BAB VIII - DANA OPERASIONAL
Pasal 12

Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
BAB VIII - DANA OPERASIONAL
Pasal 13

Tata cara pencairan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut :
- a. Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan dana operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- b. Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan dana operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- c. surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
1. daftar penerima dana operasional; dan
2. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- d. Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk dana operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran sekretariat DPRD.
- e. Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf d melakukan pembayaran dana operasional yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- f. Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf d mengelola dana operasional untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
BAB VIII - DANA OPERASIONAL
Pasal 14

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan dana operasional.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan dana operasional bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.
BAB VIII - DANA OPERASIONAL
Pasal 15

Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
BAB IX - KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI
Pasal 16

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Terhadap kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada standar satuan harga yang ditetapkan oleh Walikota
BAB IX - KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI
Pasal 17

- (1) Tenaga ahli fraksi disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (3) Terhadap tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Besaran kompensasi Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada standar satuan harga yang ditetapkan oleh Walikota
Diundangkan di .....
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka :
- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 5/E);
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 86 Tahun 2006 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 86);
- c. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 97);
- d. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2009 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Beserta Keluarganya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 98);
- e. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 21);
- f. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 34);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 15 September 2017
WALIKOTA SURABAYA, ttd.
TRI RISMAHARINI
Diundangkan di Surabaya pada tanggal 15 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA ,
ttd.
HENDRO GUNAWAN