UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 27 Tahun 1953
Tentang No Description
Berlaku: 28 Desember 1953
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa Pemerintah dengan menggunakan haknya termaktub dalam Pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan "Undang-undang Darurat tentang penghentian berlakunya "Indische Muntwet 1912" dan penetapan peraturan baru tentang mata uang" (Undang-undang Darurat Nomor 20 tahun 1951);
- b. bahwa peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;
Mengingat : Pasal 97 ayat 1 jo. Pasal 89 dan Pasal 109 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANGUNDANG DARURAT TENTANG PENGHENTIAN BERLAKUNYA "INDISCHE MUNTWET 1912" DAN PENETAPAN PERATURAN BARU TENTANG MATA UANG" (UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 20 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
PASAL I
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang Darurat tentang penghentian berlakunya "Indische Muntwet 1912" dan penetapan peraturan baru tentang mata-uang" (Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1951) ditetapkan sebagai undang-undang yang berbunyi sebagai berikut.
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHENTIAN BERLAKUNYA "INDISCHE MUTWET 1912" DAN PENETAPAN PERATURAN BARU TENTANG MATA-UANG.
N/A
Pasal 2

- (1) Mulai hari satu bulan sesudah undang-undang ini mulai berlaku uang logam yang dikeluarkan berdasarkan "Indische Muntwet 1912", kecuali uang tembaga, dicabut sifatnya sebagai alat pembayar yang sah, untuk uang tembaga waktu ini akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Sesudah hari tersebut dalam ayat 1 uang logam termaksud pertama tidak dapat lagi diberikan atau diterima untuk pembayaran, kecuali untuk pembayaran kepada Kas Negeri.
- (3) Pada suatu saat yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Pasal yang berikut, uang logam yang termaksud dalam ayat 1 ditarik dari peredaran.
N/A
Pasal 3

- (1) Penarikan uang yang termaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dari peredaran akan diatur lebih lanjut dan selekasnya oleh Menteri Keuangan.
- (2) Penarikan uang tersebut dari peredaran berakibat bahwa uang itu tidak dapat lagi dipakai untuk pembayaran kepada Kas Negeri, akan tetapi masih dapat ditukarkan pada Kas Negeri selama suatu waktu yang terbatas.
N/A
Pasal 4

- (1) Satuan hitung dari uang di Indonesia adalah rupiah. Sebagai singkatannya harus dipakai tanda Rp.
- (2) Rupiah Indonesia terbagi menjadi 100 sen .
N/A
Pasal 5

- (1) Uang logam Indonesia yang sah adalah:
- a. dari nekel
-
uang lima puluh sen
- b. dari aluminium
:
uang dua puluh lima sen
uang sepuluh sen
uang lima sen
uang satu sen.
Mata uang ini mempunyai sifat alat pembayar yang sah sampai jumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Di samping itu untuk memenuhi kebutuhan yang timbul pada suatu ketika dapat dikeluarkan uang kertas Pemerintah dari Rp. 1,dan Rp. 2,50.
- (3) Uang kertas Pemerintah dari lembaran selainnya Rp. 1,- dan Rp. 2,50 sementara tetap mempunyai sifat alat pembayar yang sah, akan tetapi lambat-laun akan ditarik dari peredaran oleh Menteri Keuangan.
- (4) Menteri Keuangan berhak melanjutkan pengeluaran uang kertas Pemerintah dari 10 sen dan 25 sen sebagai tindakan peralihan, sampai di dalam peredaran ada cukup uang logam menurut ayat 1 Pasal ini.
N/A
Pasal 6

Pembuatan uang logam dan uang kertas Pemerintah yang termaksud dalam Pasal 5 hanya dapat dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah.
N/A
Pasal 7

- (1) Memberikan atau menerima uang logam dan uang kertas Pemerintah lain dari yang tersebut dalam Pasal 5, sebagai pembayaran di Indonesia, dilarang, kecuali berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 11.
- (2) Uang logam yang palsu, dipalsukan atau rusak tidak diterima untuk pembayaran pada Kas-kas Negara. Tidak seorang pun dapat diwajibkan menerima uang-uang ini. Dalam arti uang logam rusak tidak termasuk uang yang semata-mata karena lama dipakai ternyata menjadi kurang timbangannya.
- (3) Uang kertas Pemerintah yang palsu atau dipalsukan tidak diterima untuk pembayaran pada Kas-kas Negara. Untuk uang kertas Pemerintah yang hilang atau hancur sekali-kali tidak diberikan penggantian kerugian. Untuk bagian-bagian dari uang kertas Pemerintah (uang kertas Pemerintah yang rusak) tidak diberikan pengganti kerugian kecuali dengan jaminan-jaminan sedemikian rupa yang dianggap perlu oleh Menteri Keuangan untuk menghindarkan kerugian bagi Negara.
- (4) Pegawai Negeri yang berkewajiban menerima uang untuk Kas badan-badan atau lembaga-lembaga Pemerintan diharuskan menyita uang logam dan uang kertas Pemerintah yang masuk dan diduga palsu atau dipalsukan dan dengan segera harus memberitahukan hal ini kepada jaksa dengan menyerahkan uang tersebut.
N/A
Pasal 8

Lukisan pada uang nekel dan aluminium ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
N/A
Pasal 9

Uang logam yang tersebut dalam Pasal 5 mempunyai kadar, berat dan garis-tengah, demikian pula keluasan di atas atau di bawah kadar dan berat yang diizinkan, sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
N/A
Pasal 10

Tiap perbuatan yang mengenai uang atau mempunyai tujuan pembayaran ataupun kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang, jika dilakukan di Indonesia, dianggap dilakukan dengan uang rupiah Indonesia, kecuali jika dengan tegas diadakan ketentuan lain dan kecuali yang ditetapkan dalam Pasal 11.
N/A
Pasal 11

Di daerah-daerah tertentu di Indonesia, yang akan ditunjuk dengan Peraturan Pemerintah, dapat juga diterima atau diberikan untuk pembayaran uang logam lain dari yang tersebut dalam Pasal 5, jika perlu dengan menyampingkan uang logam dan uang kertas Pemerintah yang termaksud dalam Pasal 5 itu, akan tetapi hanya selama waktu yang ditetapkan dalam Peraturan tersebut.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 3 Oktober 1951.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 1953 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO
MENTERI KEUANGAN, ttd ONG ENG DIE
Diundangkan pada tanggal 28 Desember 1953 MENTERI KEHAKIMAN, ttd JODY GONDOKUSUMO
LEMBARAN NEGARA NOMOR 77 TAHUN 1953
MENGENAI RANCANGAN UNDANG UNDANG
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGHENTIAN BERLAKUNYA "INDISCHE MUNTWET 1912" DAN PENETAPAN PERATURAN BARU TENTANG MATA UANG" (UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 20 TAHUN 1951 (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 95 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG
BAGIAN UMUM.
Pada azasnya dirasa perlu, bahwa Indonesia selekas-lekasnya mempunyai uang logam sendiri, dan menghapuskan sifat alat pembayaran yang sah dari uang logam yang berasal dari zaman sebelum penyerahan kedaulatan.
Hal yang akhir ini lebih-lebih mendesak, oleh karena uang logam yang "lama" itu sekarang mempunyai harga logam instrinsik, yang melebihi harga nominalnya, sehingga timbul akibat-akibat yang tidak dikehendaki, terutama di daerah-daerah misalnya Bali dimana uang logam ini masih banyak dipakai sebagai alat pembayaran. Selama uang "lama" itu masih menjadi alat pembayaran yang sah, maka menurut hukum tidaklah diperkenankan mengadakan perbedaan antara pembayaran dengan uang logam dan dengan uang kertas; akan tetapi kenyataan tidak dapat diabaikan, bahwa dengan ukuran yang layak pembayaran dengan uang perak yang harga instrinsiknya jauh lebih tinggi dari harga nominalnya ekonomis tidak dapat disamakan dengan pembayaran sejumlah sama dengan uang kertas, yang semata-mata hanya merupakan harga nominalnya saja.
Pada hakekatnya hal ini memang telah membawa akibat, bahwa, kecuali di beberapa daerah dimana sekarangpun uang logam masih tetap mempunyai arti yang penting dalam perhubungan masyarakat berdasarkan adat-istiadat lama, pada umumnya uang logam telah hilang dari peredaran, hingga penghapusan sifat alat pembayaran yang sah dari uang logam ini tidak lain artinya daripada mengesahkan
- 2 - suatu keadaan yang telah umum, dimana uang logam "lama" yang sekarang diizinkan oleh Undang-undang dapat dihargai menurut harga logamnya.
Sebaliknya Pemerintah tidak mau mengajukan Undang-undang ini sebelum ada kepastian, bahwa di samping pencabutan uang logam "lama" sebagai alat pembayaran yang sah dapat diedarkan uang logam Indonesia yang baru. Pemerintah merasa gembira dapat mengumumkan di sini, bahwa dalam waktu satu tahun dapat disediakan sejumlah uang pecah dari aluminium sampai seharga Rp. 85.000.000,- yakni mata uang dari lima sen, sepuluh sen dan duapuluh lima sen sampai sejumlah berturut-turut Rp. 10,000.000.-, Rp. 25.000.000,dan Rp. 50.000.000,- nominal. Dapat diharapkan bahwa dengan ini akan dipenuhi suatu kebutuhan Indonesia dalam lapangan monetair, yang sangat mendesak.
Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 ayat 1 Persetujuan Keuangan dan Perekonomian pada Konperensi Meja Bundar telah diadakan permusyawaratan tentang Undang-undang ini lebih dahulu dengan Nederland.
N/A
Pasal 1

. "Indische Muntwent 1912" bersama ini dihentikan berlakunya dan tidak dicabut, oleh karena dibutuhkan waktu peralihan sampai tercapai keadaan, dimana uang logam "lama" seluruhnya telah hilang dari peredaran. (lihat Pasal 2 dan Pasal 3 ayat 2).
Sepanjang ketentuan-ketentuan dalam "Indische Muntwet 1912" harus diganti dengan yang baru, maka hal ini terjadi dalam pasal-pasal yang berikut; dalam pada itu diambil pedoman bahwa sebanyak mungkin dasar-dasar umum dengan konkrit
- 3 - dimuat dalam Undang-undang, sedangkan peraturan pelaksanaannya lebih dari yang sudah diserahkan kepada menteri Keuangan; dalam penjelasan mengenai pasal-pasal yang berikut hal ini akan diterangkan lebih lanjut.
. Ayat ini menetapkan perlakuan terhadap, apa yang disebut Dana Uang, yang pembubarannya ditentukan dalam pasal ini, sedangkan suatu Dana Uang baru tidak akan didirikan. Hal ini perlu diterangkan lebih lanjut.
Undang-undang yang lama, Pasal 4, mengadakan suatu rekening, yang berbunyi: "Dana dari untung bersih, yang didapat dari pembuatan uang untuk Hindia Belanda" (apa yang disebut Dana Uang). Untuk Dana ini dibukukan keuntungan yang didapat dari pembuatan uang dan pada Dana tersebut dibebankan kerugian yang diderita berhubung dengan peleburan uang.
Menurut sistim ini pembuatan uang dimasukkan sebagai pendapatan dalam anggaran belanja sampai jumlah harga nominalnya dan ongkosnya serta keuntungan yang diserahkan kepada Dana Uang dimasukkan sebagai pengeluaran, sehingga akhirnya anggaran belanja menjadi "bersih".
Dalam hal peleburan uang terjadi sebaliknya, sedangkan dalam hal melebur dan membuat lagi uang itu kedua peristiwa tersebut terjadi bersama-sama. Hasil dari tindakan ini ialah bahwa pada saat ini tidak terhitung utang dan piutang terhadap Negara yang masih harus dibukukan secara formil. Dana uang itu mempunyai kekayaan yang agak besar juga (nominal dalam obligasi Negara dan surat perbendaharaan kira-kira f. 53 juta di Negeri Belanda dan kira-kira Rp. 3 juta di Indonesia), yang harus diselesaikan oleh Menteri Keuangan dan dengan begitu akhirnya akan menguntungkan anggaran belanja.
Dalam pada itu adalah menjadi maksud untuk memberati sisa kekayaan itu pada azasnya pertama-tama dengan ongkos-ongkos pembuatan uang logam Indonesia yang baru, dengan jalan membayarkan uang dari Dana Uang kepada anggaran belanja dan kemudian membayarkan uang lain untuk memperkuat keuangan Negara; di samping itu ada maksud untuk menyerahkan hasil penjualan logam uang (perak) di luar negeri kepada kekayaan Dana tersebut.
Selanjutnya ada maksud pula tidak mendirikan Dana Uang baru, oleh karena administrasi pengeluaran uang logam baru akan disamakan dengan cara yang dilakukan terhadap uang kertas Pemerintah. Dengan demikian harga nominal uang yang beredar akan dimasukkan dalam utang Negara berjangka pendek. Cara baru yang diusulkan adalah lebih baik dari yang lama oleh karena sederhananya; cara yang lama yang menghendaki kesempurnaan yang memerlukan macam-macam pembukuan administratif dalam anggaran dan tata usaha comptabel istimewa yang sangat sulit, tidaklah dipakai lagi.
N/A
Pasal 2

Masih sebulan sesudah Undang-undang ini berlaku uang "lama" tetap mempunyai sifat alat pembayaran yang sah, jadi masih dapat dipakai sepenuhnya dalam peredaran uang.
Sesudah tanggal itu uang "lama" tidak dapat lagi dipakai sebagai alat pembayaran yang sah, kecuali untuk pembayaran kepada Kas Negeri, dan mulai saat yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan uang itu dapat ditukarkan jadi tidak untuk pembayaran pada Kas Negeri.
Ini berlaku terhadap uang emas, uang perak dan uang nekel yang "lama".
Untuk sementara dipandang perlu tidak menghapuskan uang tembaga sebagai alat pembayaran yang sah, oleh karena uang sen itu juga dengan resmi tetap dipertahankan sebagai satuan hitung yang terkecil dan belum dapat disediakan uang sen Indonesia yang baru.
N/A
Pasal 3

Pasal ini memuat penyelenggaraan Pasal 2, yaitu, untuk melancarkan pekerjaan diberikan kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil tindakan yang perlu agar supaya uang logam "lama" lambat laun dapat ditarik dari peredaran.
N/A
Pasal 4

Singkatan Rp. dipilih sesuai dengan nasehat yang diterima dari De Javasche Bank dan beberapa bank lain.
N/A
Pasal 5

Pembuatan uang lima puluh sen dari nekel dan satu sen dari aluminium belum berhasil; dalam hal ini Menteri Keuangan tetap berusaha. Oleh karena pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara uang logam dan uang kertas Pemerintah sebagai alat pembayaran atas dasar kepercayaan, yang dikeluarkan oleh Negara dan untuk kedua macam alat pembayaran akan dilakukan cara administrasi yang sama, maka rupanya adalah benar sebagai sistim, dan bahkan menjadi keharusan memasukkan pula dalam Undang-undang sekarang ini azas-azas dari pengeluaran uang kertas Pemerintah. Dengan ini diadakan garis batas yang prinsipiel, yaitu, bahwa hingga jumlah dari uang tanda ("tekenmunt") "lama" yang tertinggi yakni Rp. 2.50, pembuatan uang dilakukan oleh Pemerintah, sedangkan kebutuhan akan lembaran uang yang lebih tinggi, dipenuhi dengan pengeluaran uang kertas bank; garis batas ini diadakan berdasarkan pasal 14 "Javasche Bankwet 1922", dimana kepada De Javasche Bank diberikan kuasa mengeluarkan uang kertas sampai harga paling rendah f. 5. setiap lembaran.
N/A
Pasal 6

dan 7
Tidak memerlukan penjelasan.
N/A
Pasal 8

dan 9
Faktor-faktor yang termuat dalam pasal-pasal ini sampai sekarang dimuat dalam Undang-undang; dalam rancangan ini, urusan ini diserahkan kepada Menteri Keuangan guna lancarnya pekerjaan pada waktu menyiapkan pembuatan uang.
N/A
Pasal 10

Tidak memerlukan penjelasan.
N/A
Pasal 11

Pada saat ini di daerah Riau beredar uang Straits $ sebagai alat pembayaran; keadaan perekonomian di Riau tidak memungkinkan menjadikan uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di sana. Pemerintah bermaksud tiap kali mempertimbangkan untuk masa satu tahun apakah Straits $ di Riau akan dipertahankan sebagai alat pembayaran yang sah atau tidak.
Diketahui:
MENTERI KEHAKIMAN, ttd
DJODY GONDOKUSUMO.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 482 TAHUN 1953
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PBRATURAII BUPATI SITUBOllDO ROMOR ~ TAHUII 3013
TUTAJIIG
PBRUBAIIAN KBDUA ATAS PBRATURAR BUPATI SITUBONDO 1'0■0R 48 TAHUJI 2010 TBIITAIIG PBDOIIAII PBIIGADAAII BARAIIG/JASA. PADA RUltL\11 BAKIT UIIUII DA.BRAH cir. ABDOBR RABB■ KABUPATBlf SITUBOlfDO
DBIIGAII RAIIIIAT TU1IAII YAlfG IIAIIA BSA
BUPATI SITUBOIIDO,
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan atas pedoman pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sa.kit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Situbondo serta guna pelaksanaan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, disebutkan bahwa pengadaan Barang/ Jasa pada BLUD disclenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur da1arn Peratu.ran Bupati, dipandang perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 21 Tahun 2011, yang pelaksanaannya ditetapkan dcngan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republilc: Indonesia Nomor 9} dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaa.n Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
•
2
3. Undang--Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang.;:Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .2004 Nomor 126, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sa.kit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 ten tang Perubahan Nama clan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kahupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
6. . 8 . Peraturan Pemerinta.h Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lemberan Negara Republik lndonesia Nomor 450'2);
9. Pcraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pcmbinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerint.ah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593};
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tent.ang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan La.yanan Umum Daerah;
15. Peraturan Daerah Ka.bupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008).
Menet.aplraa. :
MBMUTU8KAII :
PBRUBAIIAlf DDUA ATA&amp; PBRATURAR BUPATI SITUBOIIDO IIO■OR 43 TAIIUII 3010 TBIIT.AIIG PBDOIIAII PERGADAAII BARAllfG/dA&amp;A PAD.A RUIIAII 8AIOT UIIUII DAERAR cir. ABDOBR RAHBII KABVPATBK 81TUBOIIDO
Pasal [
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2010 ten tang pedoman pengadaan barang/ jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah cir. Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo sebagai bcrikut :
1. Ketentuan