PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 1 Tahun 2012
Tentang PAJAK DAERAH.
Berlaku: 1 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENT ANG
PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang panting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa kebijakan . pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan. peran serta masyarakat, dan akuntabllitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Air Tanah yang selama ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nemer 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Dae rah;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nemer 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nemer 6 Tahun 1983 tentarig Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah aiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentan~ Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Namer 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor · 19 Tahun 2000 tentanq Perubahan At~s Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih .dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik ln'donesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); '
7. Undanq-Undanq Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun · 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. 1 O. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentanq Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pertindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 1
19. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyedlaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang&lt;?erubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang lrigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara . Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemeriintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia 'T ahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111 );
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan · Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik' Indonesia Nomor 5179);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Seri D Nomor: 2).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR dan
BUPATI TOBA SAMOSIR
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH. Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
.
5. · Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir.
7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Toba Samosir.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. 1 O. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, y\_ayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wlsma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
13. Gubuk Pariwisata (cottage) adalah usaha hotel yang bangunannya berbentuk rumah dengan pekarangan.
14. Motel (houstel) adalah bentuk usaha yang menggunakan bangunan atau sebahagian dari padanya terletak di luar kota jauh dari jalan raya dimana orang yang berkenderaan dapat menginap serta menempatkan kenderaannya di garasi atau dekat pintu tidurnya dengan pembayaran.
15. Losmen adalah usaha yang menggunakan bangunan atau sebahagian dari padanya yang khusus disediakan untuk setiap orang dapat menginap tanpa makan dengan pembayaran.
16. Wisma pariwisata adalah usaha yang menggunakan bangunan atau sebahagian dari padanya, dimana setiap orang dapat memperoleh penginapan dan makanan tanpa fasifitas lainnya dengan pembayaran.
17. Pesanggerahan adalah usaha yang menggunakan bangunan atau sebahagian dari padanya yang terletak di luar kota tidak jauh dari jalan raya, dimana setiap orang dapat beristirahat menginap, makan dan mandi dengan pembayaran.
18. Pondok (home stay) adalah usaha yang menggunakan rumah tempat tinggal dimana orang dapat memperoleh penginapan dengan atau tanpa makan dan rencana kekeluargaan dengan pembayaran.
19. Bungalow adalah rumah yang diberikan kepada yang mempunyai hak kebendaan atas bungalow tersebut, mempunyai kesempatan untuk istirahat disamping rumah tempat tinggalnya sebagai usaha penginapan dan disewakan kepada orang lain atau umum.
20. Rumah kost adalah bangunan yang dimiliki perorangan maupun badan hukum yang disewakan untuk menginap dengan menarik pembayaran yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
21. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
23. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
22. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
27. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan/atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
28. Tanda Masuk I Karcis I Tiket adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan. ·
2. 29.· Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk ·dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
32. Penyelenggara Reklame adalah Perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
31. Panggung/Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
33. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame.
34. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran /pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal , ini adalah biaya/harga bahan konstruksi reklame, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran dan transportasi pengangkutan sampai dengan bangunan reklame yang telah diijinkan rampung.
35. Nilai strategis lokasi pemasangan reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame yang berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
36. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
37. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga llistrik untuk menerangi jalan umum:
38. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
39. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
40. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
42. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Sadan yang dapat dikenakan Pajak.
41. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
43. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Sadan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
44. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
45. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
46. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Sagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
48. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
47. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
49. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang · oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
50. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan PerKabupatenan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh · Bupati.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, ·dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
57. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
58. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar. Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
59. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat . Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
60. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
61. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
62. Bil/bond adalah merupakan sarana yang digunakan pengusaha untuk melakukan penagihan kepada Konsumen atas jasa produk yang dinikmatinya yang diterbitkan Pemerintah Daerah secara berurutan yang dicetak oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah .
63. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
64. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan memungut Pajak Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di daerah harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah yang mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah.
Menurut Undang-Undang Nomor 2008 Tahun 2009 tersebut, penetapan jenis Pajak Daerah bersifat close list ( daftar tutup ), artinya di luar jenis Pajak Daerah yang ditetapkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tidak dimungkinkan dilakukan pemungutan jenis pajak lainnya. Pembatasan terhadap kewenangan Pemerintah Daerah untuk menetapkan jenis pajak daerah baru bertujuan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. '
Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah, Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberi kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah daerah dalam bidang perpajakan yaitu dengan memperluas basis Pajak daerah dan memberikan kewenangan kepada Dae rah dalam penetapan tarif.
Perluasan basis pajak tersebut meliputi perluasan cakupan dalam Pajak daerah dan penambahan jenis pajak baru. Perluasan cakupan dalam Pajak Daerah meliputi Pajak Hotel yang diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel dan Pajak Restoran yang diperluas hingga mencakup pelayanan katering. Sedangkan dalam penambahan jenis pajak daerah, ada 4 ( empat ) jenis pajak baru untuk Kabupaten yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Sarang Burung Walet, serta Pajak Air Tanah yang semula merupakan pajak provinsi.
Dengan adanya perluasan basis pajak, Pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah ini menetapkan tarif masing masing jenis Pajak yang disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat agar tidak memberatkan dan tidak mengganggu kestabilan iklim investasi di Daerah.
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengenaan pajak, sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan Paja~ tersebut. Misalnya Pajak penerangan Jalan, sebagian dialokasikan untuk membiayai Penerangan jalan.
Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik, sehingga diharapkan Pajak Daerah tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi ( high cost economy ) dan atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan keqlatan ekspor impor.
Semula pengaturan mengenai Pajak Daerah masih tersebar dalam beberapa peraturan daerah (satu jenis Pajak Daerah dalam satu Peraturan Daerah ). Saat ini, pengaturan mengenai Pajak daerah diintegrasikan dalam suatu Peraturan daerah saja yaitu Peraturan daerah tentang Pajak Daerah. ·
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Asli daerah (PAD) sehingga Daerah semakin mampu membiayai sendiri kebutuhan pengeluarannya · dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta dapat mengurangi ketergantungan Daerah terhadap dana alokasi dari Pemerintah Pu sat.
## 11. PASAL DEMI PASAL
Pasal6 Cukup jelas. Pasal? Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Huruf b Kesenian yang dimaksud adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat. Yang dimaksud dengan pertunjukan pergelaran musik, tari dan/atau busana adalah pertunjukan pergelaran musik, tari dan/atau busana yang penyelenggaraannya baik bersifat nasional maupun internasional. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Termasuk dan sejenisnya adalah bar, pub, ruang musik (music room), balai gita (singing hall}, dan ruang salesa music (music lounge). Huruf f Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas. Huruf b · k' · · Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasar an atas tzm usahanya Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Pasal 1 Cukup jelas Pasal2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal4 Cukup jelas Pasal5
## Huruf g Cukup jelas
Huruf h Termasuk permainan ketangkasan adalah permainan ketangkasan manual, mekanik dan elektrik. Permainan ketangkasan manual antara lain arena menembak, lempar bola, balon udara, lempar gelang, sepeda air (let sky), seluncur es ((ice skating), banana boat, permainan wahana wisata air/waterpark, permainan anak-anak, kereta pesiar dan pertunjukan komedi putar, dan sejenisnya. Permainan ketangkasan mekanik antara lain permainan mesin keping (coin game machine), bola ketangkasan (pinball), dan kiddy ride. Permainan ketangkasan elektronik; meliputi permainan yang menggunakan aplikasi komputer dan multi media serta teknologi lain.
Permainan ketangkasan pacuan kuda dan ke~araan bermotor; meliputi arena pertandingan berkuda dan perlombaan balap yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua atau roda empat.
## Huruf i
Termasuk pusat kebugaran (finess center) adalah steambath, perawatan tubuh, perawatan rambut (creambath).
## Huruf j
Yang dimaksud dengan pertandingan olah raga adalah pertandingan olah raga dengan memungut bayaran.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan "hiburan berupa kesenian rakyat/tradisional" adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Huruf a
Yang dimaksud reklame papan/billboard dan sejemsnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber, glas/kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen. ,
Yang dimaksud reklame videotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
Huruf b
Yang dimaksud reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbulumbul, bannner, rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
Huruf c
Yang dimaksud reklame melekat, stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik, logam dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel dan bersifat permanen.
Huruf d
Yang dimaksud reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempelkan atau disebarluaskan dan bersifat semi permanen.
Huruf e
Yang dimaksud reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditulis atau ditempelkan (dipasang) pada kendaraan, antara lain kendaraan roda empat atau lebih, roda tiga, roda dua, becak, dokar atau kendaraan lain yang sejenis.
Huruf f
Yang dimaksud reklame udara adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.
Huruf g
Yang dimaksud reklame apung adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya dikaitkan pada kendaraan di atas air dan bersifat semi permanen
Huruf h
Yang dimaksud reklame suara adalah reklame yang berbentul&lt; penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen.
Huruf i
Yang dimaksud reklame film/slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.
Huruf j
Yang dimaksud reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.
Cukup jelas.
Pasal25
Cukup jelas.
Pasal26
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasal27
Pasal28
Cukup jelas.
Pasal29
Cukup jelas.
Pasal30
Cukup jelas.
Pasal31
Cukup jelas.
Pasal32
Cukup jelas.
Pasal33
Cukup jelas.
Pasal34
Cukup jelas.
Pasal35
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasaf 37
Cukup jelas.
Pasal38
Pasal39
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal41
Cukup jelas.
Pasal42
Cukup jelas.
Huruf a Pengambilan air untuk kepentingan pengairan pertanian dan perikanan rakyat tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Huruf b
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasal44
Cukup jelas.
Pasal45
Cukup jelas.
Pasal46
Cukup jefas.
PENJELASAN
Pasal 47

Yang dimaksud dengan dilarang diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman suratsurat kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan pemeriksaan/penungguan objek pajak, perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.
Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. ' Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Bupati melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas .
. Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Cukup jelas
Huruf b
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Karcis dan nota perhitungan yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Pendapatan Daerah merupakan alat bukti untuk melakukan pemungutan pajak yang berkekuatan hukum sama dengan SKPD.
Cukup jelas.
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.
Cukup jelas
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang. Dalam kasus ini, Bupati menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB.
Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai
Pasal52
dengan diterbitkannya SKPDKB.
Cukup jelas.
Pasal53
Pasal54
Cukup je!as.
Cukup jelas.
Pasal55
Cukup jelas.
Pasal56
Cukup jelas.
Pasal57
Cukup jelas.
Pasal58
Cukup jelas
Pasal59
Cukup jelas.
Pasal60
Cukup jelas
Pasal61
Cukup jelas.
Pasal62
Cukup jelas.
Pasal63
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasal64
Pasal65
Cukup jelas.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang \_dimaksud dengan "kondisi tertentu objek pajak", antara lain, lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempati eendlrt yang clil\ua;:;ai atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu.
Cukup jelas.
Pasal66
Cukup jelas.
Pasal67
Cukup jelas.
Pasal68
Cukup jelas.
Pasal69
Cukup jelas.
Pasal70
Cukup jelas.
Pasal71
Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.
Cukup jelas.
Pasal72
Cukup jelas.
Pasal73
Cukup jelas.
Pasaf 74
Cukup jelas.
Pasal75
Cukup jelas.
Pasaf 76
Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu.
Cukup jelas
Cukup jelas.
Pasal77
Cukup jelas.
Pasal78
Cukup jelas.
Pasal79
PENJELASAN
Pasal 80

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasal81
Cukupjelas
Pasal82
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2012 NOMOR 1