PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor A4 Tahun 2016
Tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN
Berlaku: 4 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR A4 TAHUN 2016 TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang kmbaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
- Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan [rmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Z Tahun 2OOT tentang Kader pemberdayaan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Mela-lui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94) ;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
dan
WALIKOTA PAYAKUMBUH
MEMUTUSI(AN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH
TENTANG
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN.
BAB I
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Payalumbuh.
4. Nagari adalah nagari yang ada di Kota Payakumbuh.
5. Kelurahan adalah wilayah keg'a lurah sebagai perangkat kecamatan dalam wilayah kerja perangkat daerah kecamatan.
6. Lurah adalah kepala kelurahan.
7. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat mela-lui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program-program pembangunan agar kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.
8. Lembaga Kemasyarakatan di Kelurah€rn yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
9. Partisipatif adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
10. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disebut TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra keda pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada jenjang pemerintahan untuk terlatsananya program PKK.
12. Geralan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keiuarga yang selanjutnya disebut Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwrrjudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
13. Kelompok Ke4'a Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat Po$a TP PKK adalah kelompok kela yang melaksanakan kegiatan program tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disebut LPM Kelurahan adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
15. Karang Taruna adalah lembaga atau wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di kelurahan yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
16. Kader Pemberdayaan Masyarakat untuk selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat, berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Peraturan Daerah ini berasaskan :
- a. partisipatif;
- b. demokratis;
- c. gotong- royong;
- d. kemanfaatan dan kedayagu naan;
- e. pelayanan;
- f. kesamaan hak;
- g. kreatifitas;
- h. kesejahteraan; dan
- i. akuntabilitas.
Pasa] 3
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
- a. menjadi pedoman dalam penyelenggaraan LKK;
- b. menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LKK;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Daerah;
- d. memupuk jiwa kepemimpinan masyarakat dalam berorganisasi di Daerah; dan
- e. mewujudkan penyelenggaraan LKK yang aspiratif, sesuai dengan nilai kearifan lokal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB I
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:
- a. LPM Kelurahan;
2. b, TP PKK;
- c. RT dan RW;
- d. Karang Taruna;
- e. kmbaga Adat; dan
- f. kmbaga Kemasyarakatan lainnya.
BAB II - LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
Pasal 5

- (1) LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibentuk ditingkat Kelurahan sebagai mitra Lurah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Pembentukan LPM Kelurahan dilakukan secara musyawarah dan mufakat oleh tokoh masyarakat dengan mengikutsertakan warga masyarakat yang ada di Kelurahan.
- (3) Pembentukan LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kalinya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
BAB II - LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
Pasal 6

LPM Kelurahan dimaksudkan guna melakukan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan agar berpartisipasi dalam pembangunan yang ada di Kelurahan.
BAB II - LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
Pasal 7

LPM Kelurahan bertujuan :
- a. menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan;
- b. memelihara dan melestarikan nilai kehidupan masyarakat berdasarkan nilai gotong-royong dan kekeluargaan; dan
- c. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dalam perencana€rn, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.
Bagian Ketiga
Tugas, Fungsi dan Kewqjiban
BAB II - LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
Pasal 8

LPM Kelurahan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pembangunan secara Partisipatif;
- b. menggerakan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
Pasa-l 9
LPM Kelurahan mempunyai fungsi:
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. meningkatkan kualitas dan percepa*m pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara Partisipatif ;
- e. menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. menggali,mendayagunakan dan mengembangankan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup;
- g. wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan; dan
- h. media komunikasi dan informasi antara Kelurahan dan masyarakat serta antar warga masyarakat.
BAB II - LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
Pasal 10

LPM Kelurahan mempunyai kewajiban :
- a. menyampaikan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan;
- c. mengusahakan adanya kualitas dan percepatan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat;
4. d.membuat perenc€rnaan, pelaksanaan, pelestarian pengembangan hasil pembangunan secara Partisipatif;
- e. menumbuhkankembangkan dan menggerakan prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. menggali dan mendayagunakan serta mengembangkan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.
Bagian Keempat
Kepengurusan
BAB II - LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
Pasal 11

- (1) Pengurus LPM Kelurahan terdiri atas:
- a. ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. sekretaris;
- d. bendahara; dan
- e. seksi sesuai kebutuhan dan kondisi daerah.
- (2) Seksi dalam LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kelurahan, dengan paling sedikit terdiri atas :
- a. seksi pembangunan dan lingkungan hidup;
- b. seksi pemberdayaan ekonomi kerakyatan;dan
- c. seksi pendidikan dan keterampilan.
- (3) Pengurus LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliPuti :
- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. penduduk setempat;
- c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- d. dipilih secara musyawarah dan mufakat; dan
- e. tidak sedang menjadi pengurus LKK lain.
- f. khusus untuk jabatan Ketua LPM tidak boleh dan dilarang dari partai Politik dan PNS.
- (4) Pengurus LPM Kelurahan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud pada ayat (2) disahkan dan dikukuhkan oleh Walikota.
BAB II - LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
Pasal 12

Pengurus LPM Kelurahan berhak :
- a. mengajukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kelurahan;
- b. melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara Partisipatif;
- c. mengikuti rapat perencanaan pembangunan dengan Kelurahan;
- d. mendorong Kelurahan memberikan pelayanan yang berkualitas dan cepat kepada masyarakat;
- e. menggerakan dan memprakarsai tumbuhnya swadaya gotong royong masyarakat;dan
- f. melakukan penggalian, mendayagunakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan keserasian lingkungan di Kelurahan.
BAB II - LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
Pasal 13

Pengurus LPM Kelurahan berkewajiban:
- a. mengawasi pembangunanan yang dilaksanakan di Kelurahan;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan di Kelurahan; dan
- c. melaporkan hal lainnya yang berkaitan dengan pembangunan di Kelurahan pada Lurah dalam rangka menyalurkan aspirasi masyarakat.
BAB II - LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, susunan pengurus, dan tata cara pemilihan pengurus LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kelima
Keanggotaan
BAB II - LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
Pasal 15

- (1) Keanggotaan LPM Kelurahan meliputi anggota biasa dan anggota luar biasa.
- (2) Anggota biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat Kelurahan yang bersedia menjadi anggota LPM Kelurahan.
- (3) Anggota luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat Kelurahan yang peduli dan mempunyai keahlian tertentu ikut berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Anggota LPM Kelurahan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan yang ada di Kelurahan.
Bagian Ketujuh
Tata Ke{a
BAB II - LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
Pasal 16

- (1) Hubungan dan tata ker;'a LPM Kelurahan dengan Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Konsultasi dan koordinasi sebaeaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk surat, tatap muka, dan rapat koordinasi.
- (3) Kelurahan dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsutasi dengan LPM Kelurahan.
BAB II - LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
Pasal 17

- (1) Hubungan dan tata kery'a LPM Kelurahan dengan LKK lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif .
- (2) Hubungan dan tata kela LPM Kelurahan dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitr.eF n.
BAB II - LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
Pasal 18

- (1) Dafam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban, LPM Kelurahan dapat membentuk wadah organisasi perhimpunan di tingkat Kota dan Kecamatan
- (2) Wadah organisasi perhimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi independen di daerah yang dapat membantu kegiatan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap LPM Kelurahan.
BAB III - TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESE,.IAHTERAAN
Pasal 19

- (1) TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terbentuk dari masyarakat yang mempunyai tujuan yang sama untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
- (2) TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan gerakan PKK yang merupakan gerakan nasional dalam pemberdayaan dan partispasi masyarakat yang bersifat universal dan independen.
Bagian Kedua
Maksud dan T[juan
BAB III - TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESE,.IAHTERAAN
Pasal 20

TP PKK Kelurahan dimaksudkan sebagai mitra Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat dibidang kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
BAB III - TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESE,.IAHTERAAN
Pasal 21

- (1) TP PKK Kelurahan bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui 10 (sepuluh) program pokok PKK; dan
- b. memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir bathin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi keimanan dan ketakwaan.
- (2) Program TP PKK yang meliputi 10 (sepuluh) program pokok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. penghayatan dan pengamalan pancasila;
- b. gotong royong;
- c. pangan;
- d. sandang;
- e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
- f. pendidikan dan keterampilan;
- g. kesehatan;
- h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
- i. kelestarian lingkungan hidup; dan
- j. perencanaan sehat.
Bagian Ketiga
T\rgas, Fungsi dan Kewajiban
BAB III - TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESE,.IAHTERAAN
Pasal 22

TP PKK Kelurahan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana ke{a sesuai dengan hasil rapat kerja Daerah TP PKK kota;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun/lingkungan, RT dan RW dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK kecamatan;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua TP PKK kecamatan..
BAB III - TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESE,.IAHTERAAN
Pasal 23

TP PKK Kelurahan mempunyai fungsi:
- a. membantu Lurah dalam pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- b. mengajak masyarakat untuk peduli terhadap kesejahteraan keluarga; dan
- c. melaksanakan 1O (sepuluh) program pokok PKK.
BAB III - TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESE,.IAHTERAAN
Pasal 24

TP PKK Kelurahan mempunyai kewajiban:
- a. meningkatkan pembentukan karakter keluarga melalui penghayatan, pengamalan pancasila, kegotongroyongan serta kesetaraan dan keadilan gender;
- b. meningkatkan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui upaya keterampilan dan pengembangan koperasi;
- c. meningkatkan ketahanan keluarga;
- d. meningkatkan der4jat kesehatan keluarga; dan
- e. meningkatkan pengelolaan Gerakan PKK melalui kegiatan pengorganisasian dan peningkatan sumber daya manusia.
Bagian Keempat
Kepengurusan
BAB III - TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESE,.IAHTERAAN
Pasal 25

- (1) Pengurus TP PKK Kelurahan terdiri atas :
- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. sekretaris;
- d. bendahara; dan
- e. pokja-pokja.
- (2) Kecuali untuk Ketua TP PKK Kelurahan, pengurus Tp pKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus memenuhi persyaratan meliputi :
- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. penduduk setempat;
- c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- d. dipilih secara musyawarah dan mufakat; dan
- e. tidak sedang menjadi pengurus LKK lain.
- (3) Pengurus TP PKK Kelurahan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud pada ayat (2) disahkan dan dikukuhkan oleh Lurah.
BAB III - TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESE,.IAHTERAAN
Pasal 26

- (1) Ketua TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a merupakan isteri Lurah dan melekat secara jabatan terhadap Lurah.
- (2) Dalam hal Lurah tidak mempunyai isteri atau Lurah perempu€rn maka ketua Tim PKK ditunjuk oleh Lurah dari wakil Ketua TP PKK Kelurahan.
BAB III - TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESE,.IAHTERAAN
Pasal 27

- (1) Wakil ketua TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dipilih oleh Lurah dari keanggotaan TP PKK Kelurahan.
- (2) Wakil ketua mempunyai tugas membantu ketua TP PKK Kelurahan dalam melaksanakan l0 (sepuluh) program pokok PKK kepada masyarakat.
BAB III - TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESE,.IAHTERAAN
Pasal 28

- (1) Pokja TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e membantu Ketua dan Wakil Ketua melaksanakan 10 (sepuluh) program pokok PKK.
- (2) Pokja TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa pokja yang susunan pokja nya terdiri dari ;
- a. ketua pokja;
- b. wakil ketua pokja;
- c. sekretaris; dan
- d. alggota.
BAB III - TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESE,.IAHTERAAN
Pasal 29

Pengurus TP PKK Kelurahan berhak :
- a. melakukan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga di kelurahan dalam rangka pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- b. melakukan kegiatan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui upaya keterampilan dan pengembangan koperasi;
- c. melakukan kegiatan dalam upaya meningkatkan ketahanan keluarga dan derajat kesehatan keluarga; dan
- d. mendorong Kelurahan dalam meningkatkan pelayanan publik terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga.
BAB III - TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESE,.IAHTERAAN
Pasal 30

Pengurus TP PKK Kelurahan berkewajiban:
- a. menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan sesuai jadwal;
- b. melakukan penyuluhan dalam rangka mencapai keluarga sejahtera;
- c. menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- e. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK kecamatan;
- f. melaksanakan terlib administrasi; dan
- g. mengadakan konsultasi dengan Ketua TP PKK kecamatan
BAB III - TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESE,.IAHTERAAN
Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai struktur organisasi, susunan pengurus, dan tata cara pemilihan pengurus TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kelima
Keanggotaan
BAB III - TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESE,.IAHTERAAN
Pasal 32

Keanggotaan TP PKK Kelurahan merupakan anggota masyarakat yang ada di Kelurahan dengan kriteria :
- a. warga negara Indonesia;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. jujur dan dapat menjadi teladan dilingkungannya;
- d. mempunyai sifat sebagai relawan;
- e. peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
- f. bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi;dan
- g. memiliki kemauan, kemampuan, bersedia bekerjasama, profesional dan bertanggu ng jawab.
Bagian Keenam
Tata Kerja
BAB III - TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESE,.IAHTERAAN
Pasal 33

- (1) Hubungan dan tata kerja pelaksanaan 10 (sepuluh) konsultatif dan koordinatif. TP PKK Kelurahan dengan Kelurahan dalam program pokok PKK di Kelurahan bersifat
- (2) Hubungan dan tata keg'a TP PKK Kelurahan dengan LKK lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan dan tata kery'a TP PKK Kelurahan dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.
BAB III - TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESE,.IAHTERAAN
Pasal 34

- (1) Gerakan PKK di daerah dilakukan secara beqjenjang dari kota sampai dengan kelurahan, yang terdiri dari :
- a. TP PKK Kelurahan;
- b. TP PKK Kecamatan; dan
- c. TP PKK Kota.
- (2) TP PKK Kelurahan diberikan pembinaan teknis penyelenggaraan Pemberdayaal Masyarakat secara berjenjang melalui Gerakan PKK oleh TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kota.
- (3) TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kota dapat membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap TP PKK Kelurahan.
BAB IV - RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA Bagran Kesatu Mekanisme Pembentukan
Pasal 35

- (1) RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 4 huruf c dibentuk dari musyawarah dan mufakat masyarakat di Kelurahan .
- (2) RT dan RW dibentuk di tingkat kelurahan sesuai kebutuhan masyarakat.
BAB IV - RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA Bagran Kesatu Mekanisme Pembentukan
Pasal 36

- (1) Pembentukan RT dilakukan melalui musyawarah warga setempat dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. paling kurang terdapat 20 (dua puluh) kepala keluarga; dan
- b. Paling banyak terdapat 50 (lima puluh) kepala keluarga.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi RT dapat dilakukan penggabungan atau pemekaran.
- (3) Penggabungan dan pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Ketua RT kepada Lurah.
BAB IV - RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA Bagran Kesatu Mekanisme Pembentukan
Pasal 37

- (1) Pembentukan RW dilakukan melalui musyawarah warga setempat dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. paiing kurang 5 (lima) RT; dan
- b. paling banyak 10 (sepuluh) RT.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak terpenuhi RW dapat dilakukan penggabungan atau pemekaran.
- (3) Penggabungan dan pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Ketua RW kepada Lurah.
Bagian Kedua
Maksud dan T\rjuan
BAB IV - RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA Bagran Kesatu Mekanisme Pembentukan
Pasal 38

RT dan RW dimaksudkan guna membantu pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka percepatan pelaksanaan pelayanan publik pada masyarakat di Kelurahan.
BAB IV - RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA Bagran Kesatu Mekanisme Pembentukan
Pasal 39

Pembentukan RT dan RW bertujuan untuk:
- a. membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kelurahan;
- b. memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga; dan
- c. memelihara dan menggerakkan rasa kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam masyarakat di kelurahan.
Bagian Ketiga
<!-- formula-not-decoded -->
RT dan RW secara berjenjang mempunyai tugas untuk membantu Lurah dalam penyelenggara€rn urusan pemerintahan di Kelurahan.
BAB IV - RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA Bagran Kesatu Mekanisme Pembentukan
Pasal 41

RT dan RW dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
- a. melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
RT dan RW berkewajiban:
- a. melaksanakan tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- b. melaksanakan kegiatan dalam upaya memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga; dan
- c. menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan swadaya gotong royong.
Bagian Keempat
Kepengurusan
BAB IV - RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA Bagran Kesatu Mekanisme Pembentukan
Pasal 43

- (1) Pengurus RT dan RW terdiri atas :
- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang-bidang.
- (2) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi :
- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap diwilayah RT dan RW paling kurang 12 (dua belas) bulan secara terus menerus dan tidak terputus, yang dibuktikan dengan kartu keluarga;
- c. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
- d. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- e. 17 Tahun dan atau telah menikah;
- f. dipilih secara musyawarah dan mufakat; dan
- g. tidak sedang menjadi pengurus LKK lain.
- (3) Pengurus RT dan RW yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud pada ayat (3) disahkan dan dikukuhkan oleh Lurah.
BAB IV - RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA Bagran Kesatu Mekanisme Pembentukan
Pasal 44

Pengurus RT dan RW berhak :
- a. mengajukan usul dan pendapat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Kelurahan;
- b. mengajukan dan memberikan inovasi dalam membantu Lurah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka meningkatlan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
- c. melakukan kegiatan dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga; dan
- d. meiakukan kegiatan dalam upaya menggerakan masyarakat dalam pelaksanaan swadaya gotong royong di wilayahnya.
BAB IV - RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA Bagran Kesatu Mekanisme Pembentukan
Pasal 45

Pengurus RT dan RW berkewajiban:
- a. aktif melaksanakan peran dan fungsi RT dan RW;
- b. aktif melaksanakan setiap keputusan muyawarah RT dan RW;
- c. melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. menjembatani hubungan antar penduduk di wilayah RT dan RW;
- f. membantu penanganan masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayahnya;
- g. menjaga kerukunan antar tetangga dan warga, memelihara dan melestarikan rasa kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
- h. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah ke{anya;
- i. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat wilayah keq'anya; dan
- j. membantu sosialisasi program Pemerintah Kota kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
BAB IV - RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA Bagran Kesatu Mekanisme Pembentukan
Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai struktur organisasi, susunan pengurus, dan tata cara pemilihan pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kelima
Keanggotaan
BAB IV - RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA Bagran Kesatu Mekanisme Pembentukan
Pasal 47

RT dan RW beranggotakan seluruh keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga yang berada pada setiap RT dan Rw yang ada di Kelurahan.
Bagian Keenam
Tata Kerl'a
BAB IV - RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA Bagran Kesatu Mekanisme Pembentukan
Pasal 48

- (1) Hubungan dan tata kerja RT dan RW dalam membantu Lurah menyelenggarakan urusan pemerintahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Kelurahan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsutasi dengan RT dan RW.
- (3) Hubungan dan tata kerja RT dan RW dengan LKK tainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (4) Hubungan dan tata ke4'a RT dan RW dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.
BAB V - KARANG TARUNA
Pasal 49

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dibentuk atas partisipasi aktif masyarakat terutama generasi muda di Kelurahan.
- (2) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara swadaya oleh masyarakat setempat.
Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
BAB V - KARANG TARUNA
Pasal 50

Pembentukan Karang Taruna dimaksudkan kesejahteraan sosial terutama generasi muda di terarah, menyeluruh dan berkelanjutan. guna menyelenggarakan Kelurahan secara terpadu,
BAB V - KARANG TARUNA
Pasal 51

Karang Taruna bertujuan:
- a. menumbuhkan dan mengembangkan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa atau kelurahar atau nama lain yang sejenis secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan;
- c. mengembangkan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; dan
- d. mengembangkan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.
Bagian Ketiga
Tugas, Fungsi dan Kewajiban
BAB V - KARANG TARUNA
Pasal 52

Karang Taruna memiliki tugas:
- a. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial; dan
- b. menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda baik yang bersifat preventif dan/atau rehabilitatif.
BAB V - KARANG TARUNA
Pasal 53

Karang Taruna mempunyai fungsi:
- a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya pada generasi muda;
- b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial, serta diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- c. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif bagi generasi muda;
- d. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal;
- f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. menanggulangi masalah sosial, dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja; dan
- h. memupuk kreatifitas generasi muda dalam mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomi produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber daya dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya.
BAB V - KARANG TARUNA
Pasal 54

Karang Taruna berkewajiban :
- a. meningkatkan kapasitas dan kualitas generasi muda di kelurahan;
- b. meningkatkan kelembagaan Karang Taruna;
- c. mengembangkan aktivitas generasi muda di kelurahan;
- d. meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan Karang Taruna; dan
- e. mengembangkan jejaring kerja Karang Taruna.
Bagian Keempat
Kepengurusan
BAB V - KARANG TARUNA
Pasal 55

- (1) Kepengurusan Karang Taruna dipilih dan ditetapkan dalam musyawarah warga Karang Taruna Kelurahan.
- (2) Pengurus Karang Taruna terdiri atas:
- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang-bidang.
- (3) Setiap warga Karang Taruna dapat diangkat menjadi pengurus dengan memenuhi persyaratan yang meliputi :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memiliki pengalaman dan aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
- d. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan, kemampuan, dan pengabdian dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- e. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna disahkan dan dikukuhkan oleh Lurah.
BAB V - KARANG TARUNA
Pasal 56

Pengurus Karang Taruna berhak :
- a. menyampaikan usulan yang berkaitan dengan pengembangan potensi yang ada pada setiap warga karang taruna;
- b. menyampaikan usulan peningkatan sarana dan prasarana karang taruna;
- c. mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh warga karang taruna; dan
- d. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan warga karang taruna.
BAB V - KARANG TARUNA
Pasal 57

Pengurus Karang Taruna berkewajiban:
- a. melakukan pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda;
- b. melaksanakan penguatan kelembagaan organisasi karang taruna;
- c. melakukan kegiatan dalam upaya meningkatkan aktivitas generasi muda untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
- d. mengupayakan munculnya usaha ekonomi kreatif pada generasi muda;
- e. mendorong pelaksanaan kegiatan aktivitas positif generasi muda di bidang olah rega dan kesenian; dan
- f. melalukan pengembangan jejaring kery'a Karang Taruna.
BAB V - KARANG TARUNA
Pasal 58

untuk melaksanakan tugas dan fungsi Karang Taruna dibentuk Majelis Pertimbangan Pengurus Karang Taruna yang terdiri atas para mantan pengurus dan mantan pembina yang memiliki fungsi konsultasi dan pengarah bagi kepengurusan Karang Taruna dan kepengurusan pengurus Karang Taruna.
BAB V - KARANG TARUNA
Pasal 59

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban, Karang Taruna dapat membentuk forum karang taruna di tingkat Kota dan Kecamatan.
2. (21 Forum Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi independen di daerah yang dapat membantu kegiatan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Karang Taruna yang berada di Kelurahan.
BAB V - KARANG TARUNA
Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai struktur organisasi, susunan pengurus, dan tata cara pemilihan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Wa-likota.
Bagian Kelima
Keanggotaan
BAB V - KARANG TARUNA
Pasal 61

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dalam lingkungan desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis merupakan warga Karang Taruna.
- (2) Warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik, dan agama.
Bagian Ketujuh
Tata Kerja
BAB V - KARANG TARUNA
Pasal 62

- (1) Hubungan dan tata kerja Karang Taruna dalam membantu Lurah menyelenggarakan urusan pemerintahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Kelurahan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsutasi dengan Karang Taruna.
- (3) Hubungan dan tata keq'a Karang Taruna dengan LKK lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (4) Hubungan dan tata kerja Karang Taruna dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.
BAB VI - LEMBAGA ADAT
Pasal 63

- (1) Lembaga Adat berkedudukan di nagari dan dibentuk berdasarkan ketentuan adat salingka nagari.
- (2) Lurah mengikutsertakan lembaga adat dalam setiap kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan.
BAB VI - LEMBAGA ADAT
Pasal 64

- (l) l,embaga Adat mempunyai tugas :
- a. membina dan melestarikan hukum adat; dan
- b. membina hubungan antar LKK, tokoh masyarakat dengan Lurah.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kmbaga Adat mempunyai fungsi:
- a. menarnpung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Lurah;
- b. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat di masyaraka|
- c. memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dalam rangka memperkaya budaya daerah; dan
- d. memfasilitasi terciptanya hubungan yang harmonis dan demokratis antara LKK dengan Lurah.
BAB VI - LEMBAGA ADAT
Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 diatur dengan Peraturan Daerah.
BAB VII - LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA
Pasal 66

- (1) Lembaga Kemasyarakatan l,ainnya dapat dibentuk oleh masyarakat di Kelurahan.
- (2) L,embaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lembaga kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan fungsi diluar Lembaga Kemasyarakatan yang yang telah ditetapkan.
- (3) Mekanisme pembentukan Lembaga Kemasyarakatan lainnya dilakukan dengan melibatkan peran aktif masyarakat melalui musyawarah mufal&lt;at warga.
BAB VII - LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA
Pasal 67

- (l)Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat dibentuk dalam hal :
- a. memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi;
- b. adanya perkembangan teknologi yang memerlukan wadah tersendiri guna pengembangan kemajuan masyarakat; dan
- c. adanya kondisi khas daerah yang membutuhkan wadah kemasyarakatan tersendiri.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan l,embaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - MASA BHAKTI PENGURUS
Pasal 68

- (l) Masa bhakti pengurus LKK selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak keputusan pengangkatan dan pengukuhan serta dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Masa bhakti pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap LKK yang telah diatur masa bhaktinya secara tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa bhakti pengurus l,embaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berakhir dengan sendirinya apabila :
- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. menjadi anggota partai politik; dan
- d. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilki kekuatan hukum tetap.
BAB VIII - MASA BHAKTI PENGURUS
Pasal 69

- (1) Dalam hal kepengrrusan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan berakhir dengan sendirinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) untuk
selanjutnya kepengurusan sementara dilaksanakan oleh pengurus LKK yang ditunjuk secara musyawarah mufakat oleh seluruh pengurus.
- (2) Kepengurusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan masa bhakti kepengurusan.
BAB IX - KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 70

- (1) LKK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh KPM.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu LKK dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
BAB IX - KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 7

l
- (U KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat dirangkap oleh pengurus LKK yang telah memenuhi persyaratan sebagai KPM.
- (2) Pengangkatan, tugas dan fungsi KPM berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X - HUBUNGAN KERJA
Pasal 72

- (1) Antar LKK dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat melakukan koordinasi.
- (2) Selain dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) koordinasi dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan program dan/atau
4. kegiatan Kelurahan dan/atau SKPD.
BAB X - HUBUNGAN KERJA
Pasal 73

- (1) Antar LKK melakukan konsultasi pelaksanaan program dan/ atau kegiatan Kelurahan dan/atau SKPD.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meminta saran dan/atau pendapat atas kendala yang dihadapi oleh LKK.
BAB X - HUBUNGAN KERJA
Pasal 74

- (1) LKK dapat menjalin hubungan ke4'a yang bersifat kemitraan dengan pihak ketiga dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (2) Hubungan kerja dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakal hubungan kerja yang bersifat sosial dan non profit.
- (3) Dalam melaksanakan hubungan keqja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2\ pengurus LKK bertanggung jawab secara langsung kepada pihak ketiga.
BAB XI - PENDANAAN
Pasal 75

- (l) LKK sebagai mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat di Kelurahan diberikan pendanaan rutin yang berada pada anggaran Kelurahan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBD yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dianggarkan untuk:
- a. melaksanakan program dan/atau kegiatan Kelurahan
- b. dana operasional; dan
- c. honorarium pengurus LKK.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungiawabkan oleh pengurus LKK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - PENDANAAN
Pasal 76

Ketentuan lebih lanj ut mengenai tata cara penyaluran pendanaan pada LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XI - PENDANAAN
Pasal 77

- (1) LKK dapat menerima pendanaan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 yang berasal dari:
- a. bantuan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. bantuan anggaran dan pendapatan belanja daerah provinsi;
- c. swadaya masyarakat; dan/ atau
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pendanaan yang berasal dari pihak asing.
BAB XI - PENDANAAN
Pasal 78

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipertanggungiawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAI} XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XI - PENDANAAN
Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah melalui sKPD dan /atau camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LKK.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan wadah atau forum organisasi LKK.
BAB XI - PENDANAAN
Pasal 80

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah melalui SKpD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 meliputi :
- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan l,embaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan pedorman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan LKK;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKK;
- e. melakukan pembinaan terhadap tata kelola penyelenggaraan LKK;
- f. melakukan pembinaan terhadap manajemen organisasi LKK;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LKK; dan
- h. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKK.
BAB XI - PENDANAAN
Pasal 81

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 meliputi :
- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKK;
- b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. memfasilitasi kerjasama antar LKK dan keq'asama LKK dengan pihak ketiga;
- e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKK; dan
- f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan daerah dalam pengembangan LKK.
BAB XI - PENDANAAN
Pasal 82

- (1) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD dan /atau Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 meliputi :
- a. melakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKK;
- b. melakukan evaluasi berkala terhadap kinefa dan peran aktif LKK dalam membantu Lurah dalam pelaksanaan porgram dan kegiatan di Kelurahan
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota dalam jangka waktu paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (3) Hasil pemantau€ul dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan pedoman oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pengharga€rn dan pelaksanaan penganggaran bagi LKK.
BAB XIII - KETENTUAN LA]N-LAIN
Pasal 83

- (1) LKK yang mempunyai forum atau wadah organisasi kedaerahan dan/atau nasional memiliki hubungan hierarki dengan forum atau wadah organisasi.
- (2) LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)juga melaksanakan tugas dan fungsi yang ada pada forum atau wadah organisasi selain tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 84

- (1) Kepengurusan LKK yang sedang bery'alan saat ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa bhakti kepengurus:rn berdasarkan pengangkatan dalam surat keputusan.
- (2) Kepengurusan LKK yang telah habis masa bhakti kepengurusannya untuk selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 85

- (1) Dalam hal terjadi penggabungan atau pemekaran kelurahan maka untuk kepengurusan LKK kembali dilakukan pemilihan kepengurusan.
- (2) Datam hal terjadi penggabungan atau pemekaran RT dan RW maka untuk kepengurusan RT dan RW kembali dilakukan pemilihan kepengurusan.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
- a. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2O03 tentang Pembentukan lrmbaga Pemberdayaan Masyaralat (LPM) Di Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh; dan
- b. Keputusan Walikota Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pedoman Dasar Rukun Tetangga dan Rukun Warga Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.
Ditetapkan di Payakumbuh padatanggal * Meln@r Totb
Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal U (h\qr\bec wb SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,
LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR 24
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT: (24l2016l
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan kmbaga Kemasyarakatan, maka Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang kmbaga Kemasyarakatan di Kelurahan.
kmbaga Kemasyarakatan di Kelurahan di dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Oleh karena itu dalam hal ini penataan kelembagaan sangatlah diperlukan egar tugas, fungsi, kewajiban, kegiatan, tata kerl'a, pendanaan, pembinaan, dan pengawasan bisa lebih jelas.
Pada saat ini di Kota Payakumbuh belum ada peraturan daerah yang mengatur secara komprehensif, utuh dan rigrd mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, sehingga dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan LKK bagi masyarakat dan sekaligus dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan LKK. Dengan demikian penyelenggaraan LKK akan yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya pemerataan pembangunan serta perekonomian masyarakat di Kota Payakumbuh dapat diwujudkan dengan baik.
Materi muatan Peraturan Daerah Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan adalah sebagai berikut :
- a. mekanisme pembentukan LKK mulai dari musyawarah masyarakat sampai dengan pengesahan;
- b. maksud dan tujuan LKK;
- c. tugas, fungsi dan kewajiban LKK;
- d. kepengurusan meliputi pemilihan pengurus, syarat-syarat pengurus, masa bhalrti pengurus, hak dan kewajiban LKK;
- e. keanggotaan meliputi syarat-syarat anggota, hak dan kewajiban LKK;
- f. memuat tata kerja LKK; dan
- g. memuat sumber dana LKK.
## U. PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Huruf a
Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah mendorong peran masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "demokratis" adalah bahwa pembentukan LKK dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "gotong- royong' adalah dalam menyelenggarakan suatu organisasi harus saling toleransi dan saling beke{asama.
Huruf d
Yang dimaksud dengan 'kemanfaatan dan kedayagunaan" adalah dalam membentuk suatu lembaga dan menyelenggarakan kegiatan harus memperhatikan unsur manfaat bagi kehidupan masyarakat luas bahwa lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "pelayanan" adalah bahwa LKK yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan 'kesamaan hak" adalah tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "kreatifitas" adalah semangat atau kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru baik berupa ide kreatif baru atau cara untuk memecahkan suatu permasalahan dan melihat hubungan-hubungan yang baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya.
Huruf h
Yang dimaksud dengan 'kesejahteraan" adalah bahwa pembentukan LKK harus bertujuan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan kelurahan harus dapat dipertanggunglawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup je1as.
PENJELASAN
Pasal 2

1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 34

| | Cukup jelas |
|-------|-----------------|
| Pasal | 35 |
| | Cukup jelas. |
| Pasal | 36 |
| | Cukup jelas. |
| Pasal | 37 |
| Pasal | Cukup jelas. |
| | 38 |
| | Cukup jelas. |
| Pasal | 39 |
| | 40 |
| Pasal | |
| | Cukup jelas. |
| Pasal | 41 |
| | Cukup jelas. |
| Pasal | 43 |
| | Cukup jelas. |
| Pasal | 44 |
| | Cukup jelas. |
| Pasal | 45 |
| | Cukup jelas. |
| Pasal | 46 |
| | 47 Cukup jelas. |
| Pasal | |
| Pasal | 48 |
| Pasal | Cukup jelas. 49 |
| Pasal | 50 |
| | Cukup jelas. |
| Pasal | 5l Cukup jelas. |
| | 52 |
| Pasal | Cukup jelas. |
| Pasal | |
| | 53 |
| | Cukup jelas. |
PENJELASAN
Pasal 54

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 55

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 56

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 57

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 58

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 59

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 60

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 61

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 62

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 63

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 64

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 65

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 66

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 67

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 68

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 69

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 70

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 71

Cukup jelas.
Pasaf, 72
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 73

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 74

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 75

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 76

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 77

Cukup je1as.
PENJELASAN
Pasal 78

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 79

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 80

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 81

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 82

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 83

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 84

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 85

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 86

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 87

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR )7