PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 27 Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 27 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang::
Mengingat
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 0 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
- a.bahwa untuk mengatasi ketidaksesuaian perencanaan dan penganggaran dengan perkembangan keadaan saat ini, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015;
- b.bahwa untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 maka perlu dituangkan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015;
- c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015;
- . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1056 tentang Pembentukan 1 Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1056 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1065 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1065 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
- 2 . Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)
- sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NNomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
Menetapkan
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 8);
23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 9);
24. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 31), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor 24);
MEMUTUSKAN :
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015
Pasal I
Ketentuan pasal 2 dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
- (1) Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Tahun 2015 yang dimulai pada tanggal ditetapkannya Peraturan Bupati ini dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
- (2) Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Diundangkan di Kuala Tungkal pada tanggal 28 Agustus 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
ttd.
FIRDAUS KHATAB
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 27
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
MASKURI, S.H.
PEMBINA
NIP. 19710429 200003 1 003
Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal 28 Agustus 2015
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, ttd.
USMAN ERMULAN
DAFTAR ISI
| DAFTAR ISI | DAFTAR ISI | i |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BABI | PENDAHULUAN | 1 |
| | 1.1 LATAR BELAKANG | 1 |
| | 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN | 3 |
| | 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN | 6 |
| | 1.4 SISTIMATIKA RKPD | 7 |
| | 1.5 MAKSUD DAN TUJUAN | 8 |
| BAB2 | EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | 10 |
| | 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2014 | 10 |
| | 2.2. REALISASI APBD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 (SAMPAI TRIWULAN I) | 49 |
| BAB3 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBLJAKAN KEUANGAN DAERAH | 51 |
| | 3.1 ARAH KEBLJAKAN EKONOMI DAERAH | Sl |
| | 3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH | 56 |
| BAB 4 | PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH TAHUN 2015 | 63 |
| BAB6 | PENUTUP | |
175
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015
1.1. LATAR BELAKANG
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan turunannya, yang telah diturunkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dalam implementasinya tahapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dimana RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
Berdasarkan tahapan sistem perencanaan pembangunan di atas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengakomodir aspirasi masyarakat di daerah yang dihasilkan melalui penyelenggaraan forum-forum perencanaan secara berjenjang dan terjadwal mulai dari Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (F-SKPD) dan Musrenbang Tingkat Kabupaten
serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya.
Lebih lanjut penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Provinsi maupun Pemerintah Pusat melalui Musrenbang Tingkat Provinsi dan Nasional. Kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), diharapkan mampu menjaga konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran dan efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah.
Untuk tetap menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran RKPD dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015. Hasil evaluasi RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2015 menunjukkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yaitu berubahnya asumsi laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi dan menyebabkan berubahnya pendapatan perkapita. Dari sisi pendanaan terjadi perubahan pendapatan daerah dan pengaruh sisa lebih penggunaan anggaran tahun 2014 yang menekankan untuk melakukan penghapusan kegiatan, pergeseran kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan dan dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, lampiran V tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar Hukum sebagai pijakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 adalah :
- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- 2) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 12);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 8);
- 23) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 9);
- 24) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor 24);
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 tahun 2004 maupun UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka keberadaan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJPD maupun RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta dari keberadaannya untuk
dijadikan pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Renja SKPD. Amanat undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.
Sedangkan yang berkaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.17 tahun 2003, maka penyusunan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Dalam hal RKPD Tahun 2015 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. Perubahan RKPD Tahun 2015 Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan dalam penyusunan perubahan KUA dan PPAS untuk penyusunan perubahan RAPBD Tahun 2015.
1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD
Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :