PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 1 Tahun 2014
Tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MANADO TAHUN 2014 - 2034
Berlaku: 20 Agustus 2014
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
1. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang tentang Penataan Ruang ini menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.
2. Secara geografis, letak Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera sangat strategis, baik bagi kepentingan nasional maupun internasional. Secara ekosistem, kondisi alamiah Indonesia sangat khas karena posisinya yang berada di dekat khatulistiwa dengan cuaca, musim, dan iklim tropis, yang merupakan aset atau sumber daya yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Di samping keberadaan yang bernilai sangat strategis tersebut, Indonesia berada pula pada kawasan rawan bencana, yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan bangsa. Dengan keberadaan tersebut, penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan
memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.
3. Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, Undang-Undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan pelindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.
4. Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah. Namun, untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan. Dalam Undang-Undang ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.
Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Dengan pendekatan wilayah administratif tersebut, penataan ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota,
yang setiap wilayah tersebut merupakan subsistem ruang menurut batasan administratif. Di dalam subsistem tersebut terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan, dan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda, yang apabila tidak ditata dengan baik dapat mendorong ke arah adanya ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah serta ketidaksinambungan pemanfaatan ruang. Berkaitan dengan penataan ruang wilayah kota, Undang-Undang ini secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
Penataan ruang dengan pendekatan kegiatan utama kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. Kawasan perkotaan, menurut besarannya, dapat berbentuk kawasan perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar, kawasan metropolitan, dan kawasan megapolitan. Penataan ruang kawasan metropolitan dan kawasan megapolitan, khususnya kawasan metropolitan yang berupa kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional dan dihubungkan dengan jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi, merupakan pedoman untuk keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah administrasi di dalam kawasan, dan merupakan alat untuk mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan lintas wilayah administratif yang bersangkutan. Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten atau pada kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada 1 (satu) atau lebih wilayah provinsi. Kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten dapat berupa kawasan agropolitan.
Penataan ruang dengan pendekatan nilai strategis kawasan dimaksudkan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkelanjutan.
Penetapan kawasan strategis pada setiap jenjang wilayah administratif didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Pengaruh aspek kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan lebih ditujukan bagi penetapan kawasan strategis nasional, sedangkan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, yang dapat berlaku untuk penetapan kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, diukur berdasarkan pendekatan ekternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan yang bersangkutan.
5. Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.
Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.
6. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan. Penyusunan rencana rinci tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota dan peraturan zonasi yang melengkapi rencana rinci tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.
7. Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi adminstratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.
Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan.
Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.
Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Dalam Undang-Undang ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, sebagai dasar pengaturan penataan ruang selama ini, pada dasarnya telah memberikan andil yang cukup besar dalam mewujudkan tertib tata ruang sehingga hampir semua pemerintah daerah telah memiliki rencana tata ruang wilayah. Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, beberapa pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, dan dirasakan adanya penurunan kualitas ruang pada sebagian besar wilayah menuntut perubahan pengaturan dalam Undang-Undang tersebut.
Beberapa perkembangan tersebut antara lain (i) situasi nasional dan internasional yang menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik; (ii) pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang memberikan wewenang yang semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antar daerah, serta tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah; dan (iii) kesadaran dan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan ruang yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.
Untuk menyesuaikan perkembangan tersebut dan untuk mengantisipasi kompleksitas perkembangan permasalahan dalam penataan ruang, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penataan Ruang yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
9. Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang tersebut, Undang-Undang ini, antara lain, memuat ketentuan pokok sebagai berikut :
- a. pembagian wewenang antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- b. pengaturan penataan ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman bidang penataan ruang sebagai acuan penyelenggaraan penataan ruang;
- c. pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang;
- d. pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada semua tingkat pemerintahan;
- e. pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang;
- g. penyelesaian sengketa, baik sengketa antar daerah maupun antar pemangku kepentingan lain secara bermartabat;
- h. penyidikan, yang mengatur tentang penyidik pegawai negeri sipil beserta wewenang dan mekanisme tindakan yang dilakukan;
- i. ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai dasar untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
- j. ketentuan peralihan yang mengatur keharusan penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang baru, dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.
PENJELASAN
Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)

```Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Ayat (1)

Sistem jaringan transportasi darat merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antar kawasan dan antar wilayah dalam ruang wilayah Kota Manado. Pengembangan sistem ini dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antar pusat pelayanan serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antara pusat pelayanan kegiatan dengan sektor kegiatan ekonomi masyarakat.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 15

- a. cukup jelas

- b. cukup jelas- c. Angkutan umum massal yang dimaksud adalah bus rapid tansit , mass rapid transit (MRT), monorel atau sejenisnya, dan kereta komuter yang yang dioperasikan di kawasan perkotaan.
PENJELASAN
Pasal 31

- a. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air.

- b. kawasan perlindungan setempat terdiri dari sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau,/Waduk dan kawasan sekitar mata air.- c. Kawasan ruang terbuka hijau (RTH) kota terdiri dari RTH Publik, RTH Privat.- d. kawasan suaka alam dan cagar budaya terdiri dari : kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
PENJELASAN
Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasKawasan reklamasi pantai merupakan kawasan pantai yang sudah direklamasi.Ayat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Ayat (1) Kepadatan sangat tinggi merupakan zona pusat kota dengan kepadatan antara 301 sampai dengan 500 jiwa/ha. Kepadatan tinggi sampai sedang merupakan zona perkotaan dan kawasan perumahan dengan kepadatan rendah merupakan zona pinggiran kota. Zona pusat kota merupakan wilayah perkotaan inti dengan kepadatan penduduk tinggi yang mempunyai keterkaitan fungsional dengan wilayah di sekitarnya melalui sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi. Zona perkotaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan pelayanan ekonomi; Zona pinggiran kota merupakan wilayah perbatasan kota dengan desa yang memperlihatkan dimulainya pertumbuhan permukiman secara cukup signifikan. Ayat (2) Rumah susun merupakan perumahan yang dibangun secara vertikal, dengan KLB lebih besar 1.0 antara lain rumah susun, apartemen dan kondominium. Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

| | Ayat | (3) ||-------|---------|-----------------|| Pasal | 42 | || | Ayat | (1) || | | Cukup jelas || | Ayat | (2) || | | Cukup jelas || Pasal | 43 | || | Ayat | (1) || | | Cukup jelas || | Ayat | (2) || | | Cukup jelas || | Ayat | (3) || | | Cukup jelas || | Ayat | (4) || | | Cukup || | | jelas || Pasal | 44 Ayat | (1) || | Ayat | || | | (2) || | | Cukup jelas || Pasal | 45 | || | Cukup | jelas || Pasal | 47 | Cukup jelas || | Cukup | || | | jelas || | 49 | || Pasal | | Cukup jelas || | Cukup | jelas || Pasal | 50 | || | Ayat | (1) || | Ayat | (2) || | | Cukup jelas || | | Ayat (3) || | | Cukup jelas || | Ayat | (4) Cukup jelas || | | (5) || | Ayat | Cukup || | | jelas || | Ayat | (5) || | | Cukup jelas || Pasal | 51 ||---------|----------------------------|| | Ayat (1) || | Cukup jelas || Pasal | 52 || | Cukup jelas || Pasal | 53 || | Ayat (1) Cukup jelas || | Ayat (2) || | Cukup jelas || Pasal | 54 || | Cukup jelas || Pasal | 55 || | Cukup jelas || | Ayat (2) || | Cukup jelas || Pasal | 56 || | Cukup jelas || | 57 || | Cukup jelas || Pasal | Ayat (1) || | Ayat (2) Cukup jelas || | Ayat (3) Cukup jelas || | Ayat (4) Cukup || | jelas Ayat (5) Cukup jelas || Pasal | 58 || Pasal | Cukup jelas 59 || | Ayat (1) Cukup || | Cukup jelas Ayat (3) || | jelas || | Cukup || Pasal | 60 || | jelas || | Ayat | (4) ||-------|----------|----------------------------|| | Ayat | (5) Cukup jelas || | Ayat | (6) Cukup jelas || Pasal | 61 | || Pasal | Cukup 62 | jelas Ayat (1) Cukup jelas || | Ayat | (2) Cukup jelas || | Ayat | (3) Cukup jelas || | Ayat | (4) Cukup jelas || | Ayat | (5) Cukup jelas || | Ayat | (7) Cukup jelas || Pasal | 63 | || | Ayat | (1) Cukup jelas || | Ayat | (2) Cukup jelas || | Ayat | (3) Cukup jelas || | Ayat | (4) Cukup jelas || | Ayat | (5) Cukup jelas || | Ayat | (6) Cukup jelas || | Ayat | (7) Cukup jelas || | Ayat | (8) Cukup jelas || | Ayat | (9) || | Ayat | Cukup jelas (10) || | | Cukup jelas ||-------|-------|---------------|| | Ayat | (12) || | | Cukup jelas || | Ayat | (13) || | | Cukup jelas || Pasal | 64 | || | | Cukup jelas || | Ayat | (2) || | | Cukup jelas || Pasal | 66 | || | Ayat | (1) || | | Cukup jelas || | Ayat | (2) || | | Cukup jelas || Pasal | 67 | || | Ayat | (1) || | | Cukup jelas || | Ayat | (2) || | | Cukup jelas || | Ayat | (3) || | | Cukup jelas || Pasal | 68 | || | Ayat | (1) || | | Cukup jelas || | Ayat | (2) || | | Cukup jelas || | Ayat | (3) || Pasal | 69 | || | Cukup | jelas || Pasal | 70 | || Pasal | 71 | || | Cukup | jelas || Pasal | 72 | || | Cukup | jelas || Pasal | 73 | || | Cukup | || | | jelas |
PENJELASAN
Pasal 74

| | Ayat | (1) |

|-------|--------|-------------|| | | Cukup jelas || | Ayat | (2) || | | Cukup jelas || Pasal | 75 | || | Ayat | (1) || | | Cukup jelas || | Ayat | (2) || | | Cukup jelas || Pasal | 76 | || | Ayat | (1) || | | Cukup jelas || | Ayat | (2) || | | Cukup jelas || | Ayat | (3) || | | Cukup jelas || | Ayat | || | (4) | Cukup jelas || Pasal | 77 | || | Ayat | (1) || | | Cukup jelas || | Ayat | (2) || | | Cukup jelas || | Ayat | (3) || | | Cukup jelas || Pasal | 78 | || | Ayat | (1) || | | Cukup jelas || | Ayat | (2) || | | Cukup jelas || Pasal | 79 | || | Ayat | (1) || | | Cukup jelas || | Ayat | (2) || | | Cukup jelas || | Ayat | (3) || | | Cukup jelas || | Ayat | (4) || | | Cukup jelas || | Ayat | (5) || | | Cukup jelas || Pasal | 80 | || | Cukup | jelas |
PENJELASAN
Pasal 81 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Pasal 82 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Huruf j Yang dimaksud dengan ' zero delta Q policy ' adalah keharusan agar bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas Ayat (10) Cukup jelas Ayat (11) Cukup jelas

| | Ayat | (12) ||-------|--------|-----------------------|| | | Cukup jelas || | Ayat | (13) || | | Cukup jelas || Pasal | 83 | || | Ayat | (1) || | | Cukup jelas || | Ayat | (2) || | | Cukup jelas || Pasal | 84 | || | Cukup | jelas || Pasal | 85 | || | Ayat | (1) || | | Cukup jelas || | Ayat | (2) || | | Cukup jelas || Pasal | 86 | || | Ayat | (1) || | | Cukup jelas || | Ayat | (2) || | | Cukup jelas || Pasal | 87 | || | Ayat | (1) || | | Cukup jelas || | Ayat | (2) || | | Cukup jelas || | Ayat | (3) || | | Cukup jelas || Pasal | 88 | || | Ayat | (1) || | | Cukup jelas || | Ayat | (2) || | | Cukup jelas || | Ayat | (3) || | | Cukup jelas || | Ayat | (4) || | | Cukup jelas || Pasal | 89 | || | Ayat | (1) Cukup || | Ayat | jelas (2) Cukup jelas || | Ayat | (3) || | | Cukup jelas || Pasal | 90 | (1) || | Ayat | Cukup jelas || | Ayat | (2) ||-------|----------|----------------------------------|| | Ayat | Cukup jelas (3) Cukup jelas || | Ayat | (4) Cukup jelas || | Ayat | (5) Cukup jelas || | Ayat | (6) Cukup jelas || Pasal | 91 | || | Cukup | jelas || | Ayat | (2) Cukup jelas || Pasal | 93 | || | Ayat | (1) Cukup jelas || | Ayat | (2) || Pasal | 94 | || Pasal | Cukup 95 | jelas Ayat (1) || | Ayat | Cukup jelas (2) || Pasal | 96 | || | Ayat | Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas || | Ayat | (1) Cukup jelas (2) || | Ayat | Cukup jelas (3) || | Ayat | Cukup jelas (4) Cukup jelas || Pasal | 97 | || | Ayat | (1) Cukup jelas || | Ayat | (2) Cukup || | | jelas || | 98 Ayat | (1) || Pasal | | || | | Cukup jelas || | Ayat | (2) Cukup jelas || | Ayat | (3) Cukup jelas |```
PENJELASAN
Pasal 99 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 100 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 101 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 102 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 103 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 104 Cukup jelas Pasal 105 Cukup jelas

```TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014 NOMOR 1NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA : (1/2014)