Unknown Unknown Nomor 76 Tahun 2023
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN 2013 TENTANG PETUNJu "UPATI SINTANG NOMOR 76 TAHUN PEMANFAATAN INSEN, "ELAKSANAAN PEMBERIAN DAN IF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Berlaku: 69 Tahun 2010
N/A
Pasal 5

- (1) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j, dan ayat (2) terdiri atas :
- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- c. Pejabat dan Pegawai pada SKPD Pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
- d. Pihak lain yang membantu Instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf k terdiri atas :
- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- b. Sekretaris Daerah selaku koordinator Dengelolaan Keuangan daerah;
2. c p' · 'ejabat dan Pegawai pada SKPD Pelaksana pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan 'anggung jawab masing-masing;
- d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh SKPD pelaksana pemungutan pajak daerah; dan
- e. Pihak lain yang membantu SKPD pelaksana pemungutan pajak daerah.
- (33) Besar pembayaran Insentif untuk pemungut pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat ( 1).
- (4) Besar pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf e ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1).
- (5) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila mencapai kinerja tertentu berupa pencapaian penerimaan yang ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan dalam triwulan.
- (6) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimaksudkan untuk meningkatkan :
- a. Kinerja SKPD;
- b. Semangat kinerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
- c. Pendapatan daerah;
- d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (7) Penjab . . varan target kinerja triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam anggaran kas SKPD.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 8

- (1) Target tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);
- b. Sampai dengan triwulan II 40% (empat puluh persen);
- c. Sampai dengan triwulan III 75% (tujuh puluh lima persen);
- d. Sampai dengan triwulan IV 100% (seratus persen);
- (2) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
- (3) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang daril5% (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
- (4) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, lnsentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
- (5) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), lnsentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan Ill.
- (6) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lirna persen), lnsentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
- (7) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
- (8) Apabila Pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100; I .: /o (seratus persen) atau lebih, """·tf diberikan untuk triwulan yang belum ayarkan.
- (9) Apabila pada akhi , · . s Ir triwulan IV realisasi u rang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
3. ( 1 0) Dalam hal target penerimaan Pajak Dae rah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya sepanjang telah dianggarkan dalam APBD.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal ' e
+
/
/MILTON CROSBY
2014
Diundangkan di Sintang Pada tanggal /4 e
2014
PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH ( KABUPATEN SINTANG,
F'OBEPHA HASNAH TAHUN 2014 NOMOR {U BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG