PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 20 Tahun 2014
Tentang KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG
Berlaku: 1 Januari 2015
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI BINTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah yang' mengacu pada Pedoman
- Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual menyatakan bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarka pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sin tang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repul lik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pe &gt;lolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara engeiol . . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang...
5. Undang-Undan¢ N Daerah (Len\_'''omor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Nomor 12s, 4"" Negara Repubik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 4243"ban Lembaran Republik Indonesia Negara terakhir d '' Sebagaimana telah diubah beberapa kali (Lembara,"[''S Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 Tambah. 'ra Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, 4844. " zmbaran Republik Indonesia Negara Nomor
6. Undang-Und N Ke ang lomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan ," Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan 'Te (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 "9Hor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 4438);
3. ·Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O9 tentang Pajak Daerah an Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor. 1O9 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 21O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O10 ( [\_baran Negara Republik Indonesia 2O1O Nomor 110, ,ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 13. Per""[,,, euangan Daerah (Lembaran Negara Repubi Peng \_., Tahun 2OO5 Nomor ·14O, Tambahan Lembaran Indonesia . Republik Indonesia Nomor 4578); » Negara
14. Peraturan Pere : Pedoman p, "tah Nomor Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pemerinta~" "Paan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Tahun 2005 'aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik I4, ""omor 165, Tambahan Lembaran Negara onesia Nomor 4593);
2. ° {"!an Pemenintah Noor 38 Tahun 20o7 tentapg Smbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, S""intahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan \_Daerah upaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pe .. " Keuanga,, ~[Perintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Reputi; ,' Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Le b nd onesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan maran Ne · egara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah dirubah dengan Praturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 ( Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
23. P t ran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 ·", trusan Pemeriitah Kabupaten Sintang (Lembaran """\_j kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor i, Tambahan Daer Si N 1); Lembaran Daerah Kabupaten intang +omor j;
24. Peraturan D tentang g,,"rah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 sunan Orge &lt;. .: Sintang (Lembaran ansasi Perangkat Daerah Kabupaten Nomor 2, Te \_ Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2j's.,["""Phan Lembaran baerah Kabupaten Sintang Kabupate, '&amp;aimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupate Pang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Lemb en intang Tahun 2013 Nomor 5. Tambahan aran D ah ' aer; Kabupaten Sintang Nomor 5)
25. Peraturan D rah te aer: Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 201l ["","&amp; Pengelolaan Barang Miik Daerah (Lembaran Dacrah Lea upaten Sintang Tahun 2011 Nomor 8. Tambahan mbar D: · an aerah Kabupaten Sintang Nomor 8);
MEMUTUSKAN: '
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang.
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang
3. Bupati adalah Bupati Sintang
5. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
4. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian Japoran serta penginterpretasian atas hasilnya.
6. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
7. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.
8. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
10. Sistem
- o. kebijakan Akuntansi,Pememintgah Dacrah\_adalab prinsp··sip, dasar-dasar, onvens-monvens1, auuran-aturan tan ",it'oraktik spesifk yang dipiih oleh pemerintah daerah pr b · pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan sebag? ~emerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan keuangan ik . eng Ina laporan keuangan dalam rangka meningkatkan Pe 3&amp;~mtngan laporan keuangan terhadap anggaran, antar keterban«I . ' periode maupun antar entitas.
AKUNTANSI
10. Sistem Akuntans: disingkat SApp " Pemerintah Daerah yang selanjutnya Denyelenggar,\_ dalah rangkaian sistematik dari prosedur, fungsi aij,[\_Fralatan dan elemen lain untuk mewujudkan pelapora Z " seiak \_analisis transaksi sampai dengan daerah. angan di lingkungan organisasi pemerintahan
11.Anggaran Pend disingkat 'apatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya per , APBD adalah rencana keuangan tahunan ~"""itahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. '
13. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
12. Basis Akrual idal zakui ax lah basis akuntansi yang meng pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan · · · · · penstiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
14. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual. 15. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
16. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pas dalam laporan keuangan.
17. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
18. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
19. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
21. Lap ran Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah 1 po yang menyajikan informasi mengenai seluruh aporan : 1 · tan operasional keuangan entitas pe aporan yang keg1a! ,, dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit tercermin .: 3l. :: ·· al dari suatu entitas pelaporan yang penyajannya op"";"~ dengan periode sebelumnya. disant1ng
20. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenru aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. ~.
22. Laporan Ar laporan 3S Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah penggu, ang menyajikan informasi mengenai sumber, per%~a.'hz"\_Perbahan kas dan setara as sclama satu tang zal tansi, serta saldo kas dan setara kas pada &amp;g pelaporan 23. Laporan Perubahe , ~.. E adalah an Ekuitas yang selanjutnya disingkat LP peru.\_"Poran yang menyajikan informasi mengena an ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, 5,"Plus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. · C atatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat aLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu }? Yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan K dalam rangka pengungkapan yang memadai. 25. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 26. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 27. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 28. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menu.rut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 29. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. 30. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 31. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan .yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. 32. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. . 33 P
1biayaan Daerah adalah semua penenmaan yang perlu jar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun Pada tahun-tahun anggaran benkutnya.
• 000285
34. Aset adalah dimiliki oa Hmber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau masa lat #,"""rintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa dep%, ' mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di pemenii~,"",harapkan dapat diperoleh, baik oleh dale laerah maupun masyarakat serta dapat diukur am satuan uan yany di 8, termasuk sumber daya nonkeuangan &amp; 1iperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan su 1be ~ ~ alasa . er-sumber daya yang dipelihara karena an sejarah dan budaya
35. Kewajiban adalah ' ,, lal utang yang timbul dari peristiwa masa 'u yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
36. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
37. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
39. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
38. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
BAB II - PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual.
- (2) Uraian Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB II - PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 3

Pemerintah Daerah menyusun Kebijakan Akuntansi yang mengacu pada SAP.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku: Pada saat 'e B ati Nomor 54 Tahun 2012 tentang Kebijakan 1. Peraturan P . tah Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran A1amntansi Pemen1nt . AK' Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 1299) dicabut Daerah idak berlaku; dan dinyatakan t
2. Peraturan ...
000286
2. Peraturan Bupati g; Pedoman Kapita;. tang Nomor 52 Tahun 2012 tentang Akuntansi Pe."""8 Barang Milk Daerah Dalam Sistem Kabupaten s~["""ah Kabupaten sintang (Lembaran Daerah dinyatakan tida. ,'' Tahun 2012 Nomor 1294) dicabut dan
3. Peraturan erlaku; dan perundang-und : mengenai p 5l Langan lainnya yang mengatur daerah s,'Hlnggaraan kebijakan akuntansi pemerintah ini, dinyt"g tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati » an tetap berlaku.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bur ti ..: pat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
'!\_tap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan era uran B ti:: Kab 'pat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah aupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang Pada tanggal 28 Mei 2014
Diundangkan di Sintang pada tanggal 28 Mei 2014
PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
9YO8EPHA HASNAH
/'BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR 23
•
000287
oar
"EE:E
PPR sruo
TAN«
: 20 TAHUN 2014
GGAL : 28 MEI 2014
TENTANG
:KFBJJAKAN
AKUNTANS1
ABUPATEN SINTANG.
PEMERINT AH