PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 16 Tahun 2014
Tentang PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
Berlaku: 16 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang a.
bahwa dalam rangka menindaklanjutf Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, perlu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Singkawang menyusun visi, misi dan tujuan serta kewenangan dan tanggungjawab untuk diketahui oleh seluruh jajaran auditee;
- b. bahwa agar kewenangan dan tanggungjawab aparat · Pengawasan Intern Pemerintah Kota Singkawang memiliki landasan yuridis, perlu adanya Piagam Audit Internal;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Piagam . Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
Mengingat 1.
2.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); ·
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahum 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 ·Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.
4.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembenttikan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara · Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara· Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5234);
8.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 . Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor · 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman tata cara Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman tata cara Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah daerah;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor · PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern·Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendall MutU Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota · Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembar Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kota Singkawang Nomor 14);
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PIAGAM INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH SINGKAWANG. AUDIT KOTA
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas› luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Walikota adalah Walikota Singkawang.
5. Inspektorat adalah lnspektorat Kota Singkawang.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Singkawang.
•
7. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab , serta hak dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan.
8. Auditi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diperiksa oleh Inspektorat.
9. Piagam Audit Internal adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
11. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
12. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
13. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi · dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam meWtijudkan tata kepemerintahan yang baik