PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 25 Tahun 2008
Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN KABUPATEN MAROS
Berlaku: 25 TAHUN 2008
N/A
Preamble

Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Maros;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3541) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undangundang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara , pemerintah, pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Nomor 4737);
SALINAN
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan
BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN KABUPATEN MAROS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- (1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Maros;
- (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (3) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- (4) Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- (5) Bupati adalah Bupati Maros;
- (6) Sekretariat daerah adalah Sekretaris daerah kabupaten Maros;
- (7) Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah
- (8) Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Maros
- (9) Kepala Kelurahan selanjutnya disebut lurah adalah kepala kelurahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
- (10) Sekretaris Kelurahan dan seksi adalah Sekretaris Kelurahan dan Seksi pada organisasi Kelurahan Kabupaten Maros
- (11) Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang berada pada kelurahan
BAB II - KEDUDUKAN , TUGAS DANFUNGSI
Pasal 2

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah. .
- (2) Kelurahan dipimpin oleh lurah .
- (3) Lurah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui camat.
BAB III - STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Struktur Organisasi dan kecamatan terdiri dari :
- a. Lurah
- b. Sekretariat
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat ,Seksi dan kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada lurah.
- (3) Sekretariat Lurah dipimpin oleh Sekretaris lurah .
- (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi kelurahan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.
- (5) Bagan Struktur organisasi kelurahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 4

Pada masing-masing perangkat daerah dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan Spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan Ketentuan.
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 5

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 6

- (1). Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang di atur dan di tetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (2). Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasall ini di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk langsung bertanggung jawab kepada Sekretaris daerah
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V
Pasal 7

- (1). Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat melaluisidang baperjakat
- (2). Sekretaris Keluarahan dan Kepala seksi , diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan bupati
- (3). Pejabat fungsional pada kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul lurah melalui sekretaris daerah selaku ketua tim baperjakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 8

Dalam melakanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi ,integrasi dan sikronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkup pemerintah daerah dengan Iistansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas mesing-masing
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 9

Lurah dan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 10

Lurah dan satuan organisasi dalam pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 11

Lurah dan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh Lurah dan satuan unit dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan pemberian petunjuk kepada bawahan.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 13

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain melalui lurah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Dalam melaksanakan tugasnya lurah dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing,wajib mengadakan rapat berkala.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Dengan berlakunya PeraturanDaerah ini ,maka peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .