PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 2TAHUN Tahun 2016
Tentang PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL
Berlaku: 6 Tahun 1991
N/A
Preamble

Menimbang
:
BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 2TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT, a.
bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan usaha mikro dan kecil, maka perlu adanya akses yang sederhana, mudah dan cepat dalam proses perizinan sebagai legalitas hukum untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
3. Mengingat : 1.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Pemerintah dan Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2013;
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL.
BAB I - .
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
6. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
7. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
8. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi, agar Usaha Mikro dan Kecil memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas - luasnya.
9. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang telah ditetapkan.
211
10. Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro dan kecil yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.
11. Kemitraan adalah keijasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dengan Usaha Besar.
12. Satuan Keija Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
13. Pejabat adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Izin Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati.
14. Kecamatan adalah wilayah keija Camat sebagai perangkat daerah.
15. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.
16. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB II - RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup IUMK adalah:
- a. usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang berlokasi di wilayah atau area yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai lokasi untuk UMK;
- b. usaha mikro yang aktivitas usahanya berkeliling (mobile);
- c. usaha rumahan selama tidak merubah seluruh atau sebagian besar tempat tinggal menjadi lokasi usaha;
- d. koperasi yang dari sisi nilai kekayaan atau nilai penjualan masuk ke dalam kategori usaha mikro atau kecil;
- e. UMK yang memenuhi kriteria atau ruang lingkup IUMK; dan
- f. UMK yang sudah habis masa berlaku izin usaha yang telah dikeluarkan sebelumnya;
- (2) Unit usaha yang tidak masuk dalam kriteria UMK adalah:
- a. unit usaha berskala mikro atau kecil yang merupakan cabang unit usaha lain yang berskala menengah atau besar;
- b. unit usaha berskala mikro atau kecil yang merupakan bagian dari sistem waralaba yang dikembangkan oleh unit usaha lain yang berskala menengah atau besar;
- c. unit usaha berskala mikro atau kecil yang sebagian atau seluruh sahamnya dikuasai oleh unit usaha lain yang berskala menengah atau besar; dan
- d. unit usaha berskala mikro atau kecil yang sebagian atau seluruh sahamnya dikuasai oleh pelaku usaha yang memiliki usaha berskala menengah atau besar;
BAB II - RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 3

Prinsip Pemberian IUMK adalah:
- a. prosedur sederhana, mudah dan cepat;
- b. terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil; dan
- c. kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.
BAB II - RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 4

Tujuan pemberian IUMK adalah:
- a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan /atau lembaga lainnya.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Camat melakukan pendataan terhadap seluruh PUMK yang berlokasi di wilayahnya melalui lurah/peratin atau petugas lain yang ditunjuk dengan mendatangi lokasi usaha.
- (2) Pendataan PUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. identitas pelaku usaha mikro dan kecil;
- b. lokasi pelaku usaha mikro dan kecil;
- c. jenis tempat usaha;
- d. bidang usaha; dan
- e. besarnya modal usaha.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 6

- (1) PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.
- (2) PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.
- (3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. permohonan IUMK;
- b. pemeriksaan IUMK;
- c. pemberian IUMK; dan
- d. pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 7

- (1) PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (3) huruf a kepada Camat.
- (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
- a. surat pengantar dari ketua RT atau RW terkait lokasi usaha;
- b. kartu tanda penduduk;
- c. kartu Keluarga;
- d. pas photo terbaru berwama ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- e. mengisi formulir yang memuat tentang:
1. nama;
2. nomor KTP;
3. nomor telepon;
4. alamat;
5. nama usaha;
6. bidang usaha;
7. sarana usaha yang digunakan; dan
8. jumlah modal usaha.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 8

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.
- (2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PUMK paling lambat 1 (satu) hari keija sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 9

- (1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar.
- (2) Pemberian IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada camat.
- (3) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari keija sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (4) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/ atau pungutan lainnya.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 10

- (1) Bentuk Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mencakup hal-hal sebagai berikut :
- a. kop Surat;
- b. nama Izin;
- c. nomor surat;
- d. dasar hukum;
- e. detail pemohon, terdiri dari:
- 1) Nama
- 2) Nomor KTP
- 3) Nama Usaha
- 4) Alamat
- 5) Nomor Telepon
- 6) NPWP
- 7) Bidang usaha
- f. stiker hologram anti pembajakan;
- g. barcode; dan
- h. tanda tangan Camat.
- (2) Stiker hologram anti pembajakan dan barcode sebagaimana ayat (1) huruf f dan g diterapkan jika semua perangkat yang diperlukan telah siap untuk dipergunakan.
- (3) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap menggunakan pelayanan secara elektronik.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 11

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d.
- (2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar hukum dan/atau peraturan terkait dengan kegiatan usaha.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 12

PUMK mempunyai hak antara lain:
- a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan bidang dan lokasi sebagaimana tertera dalam IUMK;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank.
PUMK mempunyai kewajiban antara lain:
- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan; dan
- b. mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK;
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 14

PUMK dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal; dan
- b. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan;
BAB IV - MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 15

- (1) Bupati melalui SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pemberian IUMK di Daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktuwaktu apabila diperlukan.
BAB IV - MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 16

- (1) Lurah/Peratin menyampaikan laporan pendataan PUMK kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Gubernur.
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

- (1) Bupati melalui SKPD terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendataan;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis; dan
- e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
Diundangkan di Liwa
pada tanggal
20 J a naan 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR
BAB VI - PENDANAAN
Pasal 18

Biaya pelaksanaan pemberian IUMK bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.
Ditetapkan di Liwa
pada tanggal
2016 20 Januari
BUPATI LAMPUNG BARAT,