PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 5 Tahun 2016
Tentang PENYELENGGARAAN USAHA JASA KEPARIWISATAAN
Berlaku: 5 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI LIMA PULUH KOTA
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR: 5 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA JASA KEPARIWISATAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LIMA PULUH KOTA,
- . bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalisasi a. peran kepariwisataan di daerah agar berdayaguna dan berhasil guna maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Usaha Jasa Pariwisata :
- b. . bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 15 Undang Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dimana penyelenggaraan usaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya ke pemerintah daerah,
- . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.
- . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem 1 Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535,
- . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang 2. Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966),
- . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 3. Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
- . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 4. Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
- .Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar 5. Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168),
- . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 6. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), :
N
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 7.
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata, 8.
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi, 9.
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman,
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata,
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Pariwisata,
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata,
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggara kegiatan Hiburan dan Rekreasi,
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata,
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi, dan Pameran,
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata,
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata:
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta,
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Dinas Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomr &amp; Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2),
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10),
23. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 64).
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA KEPARIWISATAAN.
BAB II - ASAS, FUNGSI , MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu
Pasal 2

Usaha Jasa Pariwisata diselenggarakan berdasarkan asas:
- a. Asas manfaat, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan didaerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna,
2. Asas kekeluargaan, yaitu penyelengaraan kepariwisatan harus dalam rangka mencapai cita-cita dan aspirasi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk kepentingan bersama, b.
3. Asas adil dan merata, yaitu pengembangan kepariwisataan harus menghasilkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota,
4. Asas kelestarian, yaitu melestarikan nilai sosial budaya daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai ODTW serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri, d.
5. Asas keterpaduan, yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah, e.
6. Asas Keseimbangan, yaitu kepariwisataan daerah harus dapat mewujudkan perikehidupan yang seimbang materil dan spiritual baik dalam hubungan antara sesama manusia dengan lingkungan dan antara manusia dengan Tuhannya , £L
7. Asas berkelanjutan, yaitu menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, social budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai,
8. . Asas ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan h. teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah:dan
9. Asas Kemandirian, yaitu kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota harus mampu meningkatkan dan menumbuhkan kepercayaan kepada diri sendiri . sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan jati diri.
Usaha Jasa Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Memenuhi kebutuhan jasmani,rohani,dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pedoman bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan pariwisata secara komprehensif sesuai karakteristik potensi kewilayahan dengan berdasarkan system satuan kawasan wisata b.
3. Pedoman bagi penyusunan aturan-aturan yang diperlukan untuk pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, pengelolaan dan pengembangan pariwisata dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif guna mewujudkan Lima Puluh Kota sebagai tujuan wisata, c.
4. Wahana peningkatan kompentensi aparatur dan propesionalisme penyelenggara kepariwisataan, d.
5. Sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi,kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan, dan e.
6. Sebagai penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lima Puluh Kota. £
Bagian Ketiga Maksud
BAB II - ASAS, FUNGSI , MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu
Pasal 4

Maksud dari penyelenggaraan Usaha Jasa Pariwisata adalah untuk pedoman dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota guna mengantisipasi kecenderungan dan perkembangan kegiatan pariwisata yang berwawasan dalam rangka mewujudkan Lima Puluh Kota sebagai tujuan wisata yang berwawasan lingkungan yang komprehensif, terpadu dan berkelanjutan serta berdaya saing yang disesuaikan dengan karakteristik fisik dan non fisik daerah serta agama, budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat.
Bagian Keempat Tujuan
BAB II - ASAS, FUNGSI , MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu
Pasal 5

Usaha Pariwisata diselenggarakan bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
- c. Mengatasi kemiskinan,
- d. Mengatasi pengangguran,
- e. Melestarikan alam,lingkungan dan sumber daya,
- f. Memajukan kebudayaan,
- g. Mengangkat citra daerah,
- h. Memupuk rasa cinta tanah air,
- i. Menjamin adanya kepastian hukum : dan
- j. Memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa.
BAB III - PRINSIP
Pasal 6

Usaha Jasa Pariwisata dilaksanakan dengan prinsip:
- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengimplementasian dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungan,
2. Menjunjung tinggi hak azasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal, b.
3. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas, c.
4. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, d.
5. Memberdayakan masyarakat setempat, e.
6. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata, dan g
7. Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan, £
8. Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. h.
BAB IV - WEWENANG
Pasal 7

Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Usaha Jasa Pariwisata berwenang:
- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan
2. Kabupaten,
3. Menetapkan destinasi pariwisata Kabupaten, b.
4. Menetapkan daya tarik wisata Kabupaten, C
5. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata, d.
6. Memberikan rekomendasi usaha pariwisata, e.
7. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya, £
- g. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya,
9. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru, h.
10. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup Kabupaten, i.
11. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya, j.
12. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata, dan k.
13. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan. 1
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 8

Setiap orang/masyarakat berhak :
- a. Memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata,
- b. Melakukan usaha pariwisata,
3. Cc. Menjadi pekerja/buruh pariwisata, dan/atau,
- d. Berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 9

Setiap wisatawan berhak memperoleh :
- Informasi mengenai daya tarik dan potensi wisata, a.
- Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar, b.
- Perlindungan hukum dan keamanan,
- Pelayanan kesehatan, d.
- Perlindungan hak pribadi, dan e.
- Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata beresiko tinggi. £
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 10

Setiap pengusaha pariwisata berhak :
- Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang kepariwisataan, a.
- Membentuk dan menjadi anggota asosiasi, b.
- Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha :dan C.
- Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d.
Bagian Kedua Kewajiban
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 11

Pemerintah Kabupaten dalam mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan wajib menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata, memelihara, mengembangkan peninggalan sejarah, seni, dan budaya.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 12

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :
- Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab, b
- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat setempat,
- Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif, C.
- 2 Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan,
- £ Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi,
- Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal, f
- GA Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan,
- Memelihara lingkungan yang sehat,bersih dan asri, 1
- 5 Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya,
- Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya, j.
- Melengkapi Sarana dan Prasarana yang menunjang usaha dan keselamatan pengunjung. 1
- Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan k
BAB VI - Bagian Kedua Jenis Usaha Pariwisata Paragraf 1 Bidang Usaha Daya Tarik Wisata
Pasal 13

BIDANG DAN JENIS USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Bidang Usaha Pariwisata
Bidang usaha pariwisata terdiri dari :
- Usaha kawasan pariwisata, b.
- Usaha daya tarik wisata, a.
- Usaha jasa transportasi, C.
- Usaha jasa perjalanan wisata, d.
- Usaha jasa makanan dan minuman, e.
- Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konfrensi dan pameran (mice), g
- Usaha penyedian akomodasi, f.
- Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan olahraga dan rekreasi, h.
- Usaha wisata tirta. J
- Usaha Jasa Informasi Pariwisata: dan .
Bagian Kedua Jenis Usaha Pariwisata Paragraf 1 Bidang Usaha Daya Tarik Wisata
BAB VI - Bagian Kedua Jenis Usaha Pariwisata Paragraf 1 Bidang Usaha Daya Tarik Wisata
Pasal 14

Jenis usaha daya tarik wisata terdiri dari:
- a. Daya tarik wisata alam,
- c. Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia.
- b. Daya tarik wisata budaya, dan
BAB VI - Bagian Kedua Jenis Usaha Pariwisata Paragraf 1 Bidang Usaha Daya Tarik Wisata
Pasal 15

- Daya tarik wisata alam sungai, a.
- (1) Jenis usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a terdiri dari :
- Daya tarik wisata alam Air Terjun, b.
- Daya tarik wisata alam pemandian, C.
- Daya tarik wisata alam dan e.
- Daya tarik wisata alam bumi perkemahan, d.
- Pemandangan, Daya tarik wisata kawasan pemancingan £
- (2) Jenis usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b terdiri dari
- Daya tarik wisata budaya museum, a.
- Daya tarik wisata budaya benteng pertahanan,
- Daya tarik wisata budaya monument, b.
- Daya tarik wisata budaya cagar budaya, d.
- Daya tarik wisata budaya tarian, £
- Daya tarik wisata budaya atraksi budaya, e.
- Daya tarik wisata budaya adat istiadat, dan
- (3) Jenis usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c terdiri dari:
- Daya tarik wisata budaya rumah ibadah. h.
- Daya tarik wisata buatan waterboom, a.
- Daya tarik wisata buatan theme park, dan
- Daya tarik wisata buatan kids station, b
- op Daya tarik wisata buatan landscape.
Paragraf 2
Usaha Kawasan Pariwisata
BAB VI - Bagian Kedua Jenis Usaha Pariwisata Paragraf 1 Bidang Usaha Daya Tarik Wisata
Pasal 16

Jenis usaha kawasan pariwisata terdiri dari :
- AP op Kawaan wisata budaya, Desa wisata: dan
- Kawasan wisata alam,
- Ekowisata.
Paragraf 3
BAB VI - Bagian Kedua Jenis Usaha Pariwisata Paragraf 1 Bidang Usaha Daya Tarik Wisata
Pasal 17

Usaha Jasa Transportasi
Jenis usaha jasa transportasi wisata adalah Angkutan Darat
Jenis usaha jasa perjalanan wisata terdiri dari :
- b. Agen perjalanan wisata : dan
- a. Biro perjalanan wisata,
- c. Biro perjalanan haji dan umrah.
Paragraf 5
BAB VI - Bagian Kedua Jenis Usaha Pariwisata Paragraf 1 Bidang Usaha Daya Tarik Wisata
Pasal 19

Usaha Jasa Makanan Dan Minuman
Jenis usaha jasa makanan dan minuman terdiri dari :
- a. Restoran,
- b. Cafe,
- d. Rumah makan,
- c. Bar/rumah minum,
- e. Warung kopi,
- f. Kantin,
- g. Catering, h. Pusat penjualan makanan (memiliki stan makanan/minuman), dan
- i. Jasa boga (toko roti, donat, kue, dan makanan lainnya).
Paragraf 6
Usaha Jasa Akomodasi
BAB VI - Bagian Kedua Jenis Usaha Pariwisata Paragraf 1 Bidang Usaha Daya Tarik Wisata
Pasal 20

Jenis usaha penyedia akomodasi terdiri dari :
- a. Hotel,
- b. Penginapan,
- c. Pondok wisata,
- d. Cottage,
- e. Villa,
- f. Wisma,
- h. Persinggahan/caravan.
- g. Perkemahan, dan
Paragraf 7
Jenis usaha usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan, olahraga dan rekreasi terdiri dari
- Gelanggang olah raga, a.
- Arena permainan, C
- Gelanggang seni, b.
- Hiburan malam, d.
- Taman rekreasi, e.
- Karaoke, £
- Tukang cukur (barber shop), h.
- Salon kecantikan, g
- Kolam memancing, 1
- Bioskop , j.
- Pentas pertunjukan satwa, 1
- Mesin permainan,
- . Balai pertemuan umum , dan m.
- Dunia fantasi. n.
BAB VI - Bagian Kedua Jenis Usaha Pariwisata Paragraf 1 Bidang Usaha Daya Tarik Wisata
Pasal 22

- Gelanggang olah raga tertutup dan gelanggang olah raga terbuka, a.
- (1) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan, olahraga dan rekreasi sebagaimana dimaksud pasal 21 huruf a terdiri dari: a
- Gelanggang renang, b.
- Gelanggang bola gelinding (bowling), C.
- Kolam renang, d.
- Lapangan tenis, e.
- Lapangan bulutangkis, £
- Gedung tenis meja, h.
- Lapangan Futsal, g
- Pusat kebugaran jasmani (fitness centre), 1.
- Padang golf, k.
- Bola sodok (billyard), j.
- Gelanggang seluncur es (ice skating), 1
- . Usaha sarana dan fasilitas olah raga, dan m.
- n. Lapangan sguash.
|
- (2) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan, olahraga dan rekreasi sebagaimana dimaksud pasal 21 huruf b terdiri dari: b
- b. Galeri seni: dan
- a. Sanggar seni,
- c. Gedung pertunjukan seni.
- a. Game Zone,
- (3) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan, olahraga dan rekreasi sebagaimana dimaksud pasal 21 huruf c terdiri dari:
- b. Gelanggang permainan dan Ketangkasan (aramusementpark), dan
- c. Teater Panggung Terbuka dan Panggung Tertutup.
- a. Diskotik: dan
- (4) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi Hiburan Malam sebagaimana dimaksud pasal 21 huruf d terdiri dari: d
- b. Karaoke
Paragraf 8
BAB VI - Bagian Kedua Jenis Usaha Pariwisata Paragraf 1 Bidang Usaha Daya Tarik Wisata
Pasal 23

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konfrensi Dan Pameran (Mice)
Jenis usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konfrensi dan pameran (MICEjterdiri dari :
- a. Pertemuan (Meeting):
- b. Perjalanan Insentif (Incentive),
- c. Konfrensi (Convention), dan
- d. Pameran (Exhibition).
Paragraf 9
Jenis usaha jasa informasi pariwisata terdiri dari :
- a. Penyedia Berita Kepariwisataan, dan
- b. Penyedia Data Photo Video Kepariwisataan.
Paragraf 10 USAHA JASA PRAMUWISATA
BAB VI - Bagian Kedua Jenis Usaha Pariwisata Paragraf 1 Bidang Usaha Daya Tarik Wisata
Pasal 25

Jenis usaha Jasa Pramuwisata terdiri dari :
- a. Pramuwisata Muda, dan
- b. Pramuwisata Khusus.
Jenis usaha wisata Tirta terdiri dari :
- a. Wisata dayung, dan
- b. Wisata Sampan Rakik.
BAB VII - KLASIFIKASI TIPE USAHA PARIWISATA Paragraf 1 Usaha Perjalanan Wisata Pasal 27
Pasal 28

Tipe usaha makanan dan minuman dibedakan dengan :
- Luas Bangunan 751-1000 M2 keatas,
Tipe A
- Kursi berjumlah » 100 buah keatas,
- Wastafel minimal 3 buah,
- Memiliki Lahan parkir yang luas,
- Memiliki Mushala, dan
- Toilet minimal 7 buah antara toilet pria dan wanita terpisah.
Tipe B
- Kursi berjumlah 51 -100 buah,
- Luas Bangunan 501 -750 M2)
- Wastafel minimal 2 buah,
- Memiliki Lahan parkir ,
- Memiliki Mushala: dan
- Toilet 6 buah antara toilet pria dan wanita terpisah.
- Luas Bangunan 250 - 500 M2),
Tipe C
- Kursi berjumlah 25 - 50 buah,
- Wastafel minimal 1 buah,
- Memiliki Lahan parkir,
- Memiliki Mushala,: dan
- Toilet 4 buah antara toilet pria dan wanita terpisah.
Tip e D
- Luas Bangunan « 250 M2:
- Kursi berjumlah 10- 25 buah,
- Tidak memiliki wastafel,
- -Lahan Parkir seadanya,
- -Tidak memiliki mushala/hanya mushala kecil, dan
- -Toilet 2 buah antara toilet pria dan wanita terpisah/hanya1 toilet. 1
Paragraf 3 Usaha jasa pramuwisata
BAB VII - KLASIFIKASI TIPE USAHA PARIWISATA Paragraf 1 Usaha Perjalanan Wisata Pasal 27
Pasal 29

- (1) Usaha Jasa Pariwisata berdasarkan ruang lingkup kegiatannya, terdiri dari:
2. Walking Guide/Tour Guide: Walking guide adalah pramuwisata yang kegiatannya memandu wisatawan dalam suatu tour, b.
- a. Transfer Guide: Transfer guide adalah pramuwisata yang kegiatannya menjemput wisatawan di bandara, pelabuhan laut, stasiun atau terminal menuju ke hotel atau sebaliknya atau mengantar wisatawan dari satu hotel ke hotel lainnya,
4. Local/Expert Guide: Local guide adalah pramuwisata yang kegiatannya khusus memandu wisatawan pada suatu objek atau transaksi wisata tertentu, misalnya museum, wisata agro, river rafting, goa, gedung bersejarah, dan lain-lain,
5. Driver Guide: Driver guide adalah pengemudi yang sekaligus berperan sebagai Pramuwisata. Ia bertugas mengantarkan wisatawan ke objek atau atraksi wisata yang dikehendaki sekaligus memberikan informasi yang diperlukan. e.
6. Common Guide: Common guide adalah pramuwisata yang dapat melakukan kegiatan baik transfer maupun tour, dan d.
- (2) Usaha Jasa Pariwisata berdasarkan Status , terdiri dari:
8. Part Timer/Freelance Guide: Part Timer/Freelance guide adalah pramuwisata yang bekerja pada suatu perusahaan perjalanan untuk kegiatan tertentu dan dibayar untuk tiap pekerjaan yang dilakukan, serta tidak terikat oleh suatu perusahaan perjalanan tertentu dan bebas melakukan kegiatannya sesuai permintaan wisatawan atau perusahaan perjalanan lain yang membutuhkannya, b.
- a. Payroll Guide: Payroll Guide adalah pramuwisata yang berstatus sebagai pagawai tetap perusahaan perjalanan dengan mendapat gaji tetap di samping komisi dan tip yang diterima dari wisatawan,
10. Member of Guide Association: Member of guide association adalah pramuwisata yang berstatus sebagai peserta dari suatu asosiasi pramuwisata dan melakukan kegiatannya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh asosiasi tersebut: c.
11. Government Officials: Government officials adalah pegawai pemerintah yang bertugas untuk memberikan informasi kepada tamu tentang suatu aktivitas objek, gedung, atau suatu wilayah tertentu,dan d.
12. Company Guide: Company guide adalah karyawan sebuah perusahaan yang bertugas memberikan penjelasan kepada tamu tentang aktivitas atau objek perusahaan. e.
- (3) Usaha Jasa Pariwisata berdasarkan Karakteristik Wisatawan Yang Dipandu , terdiri dari:
- a. Individual Tourist Guide: Individual tourist guide adalah pramuwisata yang khusus memandu wisatawan individu,
15. Cc. Domestic Tourist Guide: Domestic tourist guide adalah pramuwisata yang memandu wisatawan nusantara/ domestik, dan
- b. Group Tour Guide: Group tour guide adalah pramuwisata yang memandu wisatawan rombongan,
17. Foreign Tourist Guide: Foreign tourist guide adalah pramuwisata yang memandu wisatawan mancanegara. d.
BAB VIII - PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN
Pasal 30

- (2) Tahapan pendaftaran usaha pariwisata harus memenuhi persyaratan :
2. Akte notaris bila berbadan hukum atau KTP bagi perorangan, b.
3. Mengirimkan permohonan tertulis kepada dinas, a.
4. IMB: c.
5. NPWP, d.
6. Izin gangguan, dan £
7. PBB tahun terakhir, e.
8. . Rekomendasi dari wali nagari setempat. (3) Klasifikasi/kelas/tipe/persetujuan rekomendasi dari usaha pariwisata akan ditentukan pada saat survey lapangan oleh tenaga teknis. g
BAB IX
Pasal 31

KETENTUAN LARANGAN
- (1) Usaha pariwisata dilarang menyelenggarakan usahanya sebelum memiliki zain usaha dari Bupati melalui dinas terkait.
- (2) Usaha pariwisata dilarang memindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas izin Bupati.
BAB IX
Pasal 32

Untuk menjalankan usaha Rumah Bernyanyi, Karaoke dan sejenisnya dilarang:
- a. Menyediakan tempat pemajangan (akuarium) pramuria/pelayan,
- c. Menyediakan tempat dan fasilitas yang memungkinkan terjadinya prostitusi dan asusila,
- b. Beroperasi tanpa menggunakan peredam suara,
4. Menyediakan fasilitas tempat tidur dan sejenisnya, d.
5. Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah, keyakinan dan kepercayaan warga masyarakat lingkungan usaha. f
6. Menggunakan pintu yang tidak tembus pandang, dan e.
BAB IX
Pasal 33

- (1) Pendirian tempat usaha Rumah Bernyanyi Keluarga dan karaoke, dilarang berada berada dalam radius 200 (dua ratus) meter dari tempat ibadah dan sekolah.
- (2) Waktu tutup jam operasi untuk usaha Rumah Bernyanyi, Karaoke paling lambat jam 24.00 wib.
- (3) Waktu tutup jam operasi untuk usaha Salon Kecantikan paling lambat jam 21.00 wib.
BAB IX
Pasal 34

- (2) Usaha kepariwisataan berupa Rumah Makan, Bar, Hotel, Restoran didalam menjalankan usahanya pada waktu - waktu tertentu terkait pelaksanaan ibadah, dilarang melakukan kegiatan demonstratif yang mengganggu pelaksanaan ibadah sesuai keyakinan dan kepercayaan masing -masing warga masyarakat.
- (1) Usaha kepariwisataan berupa usaha Rumah Bernyanyi Keluarga dan karaoke, dilarang menjalankan usaha/melakukan kegiatan operasi pada bulan ramadhan.
-
Ne