PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 45 Tahun 2013
Tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARBARU
Berlaku: 20 December 2013
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru, maka dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi dan tata kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
3
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARBARU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
9. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
13. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
17. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan adalah Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Kota Banjarbaru.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah sebagai unsur pengamanan dan pembantu Walikota dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas Pokok
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
Bagian Ketiga Fungsi
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 5

Unsur-unsur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- d. Bidang Sumber Daya Aparatur;
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.
Bagian Kedua Sekretariat
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi meliputi urusan umum dan kepegawaian, program serta keuangan dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pengelola urusan umum, rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. perencanaan, penyusunan, koordinasi, pengawasan/monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup kesekretariatan;
- c. pengumpulan bahan dan penyiapan penyusunan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 8

Sekretariat terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi/memonitoring dan melaporkan kegiatan administrasi umum meliputi surat-menyurat, perjalanan dinas, hubungan masyarakat, kearsipan, pengadaan barang/jasa, pendistribusian, pemeliharaan, rumah tangga, peralatan dan perlengkapan kantor, serta administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin/tugas belajar, pensiun, perkawinan, perceraian, kartu pegawai, usul mutasi/promosi, absensi, dan data kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan serta pelaporan data, penyusunan rencana dan program keda, mengumpulkan bahan dan penyiapan serta pengelola administrasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja.
Bagian Ketiga Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 10

Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengevaluasian, pengawasan dan penyuluhan serta melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap seseorang/badan hukum yang dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dalam rangka penegakan Produk Hukum Daerah.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai fungsi:
- a. perencanaan program penegakan Produk Hukum Daerah;
- b. pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- c. penyiapan dan pengkajian aturan hukum dalam kegiatan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan;
- d. pengevaluasian pelaksanaan program penegakan Produk Hukum Daerah;
- e. penyidikan dan penyelidikan, pengusutan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- f. penyusunan petunjuk teknis program penegakan Produk Hukum Daerah;
- g. penindakan, penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- h. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 12

Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah terdiri dari:
- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan;
- b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 13

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dalam rangka penegakan Produk Hukum Daerah.
- (2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, pemeriksaan, pengusutan terhadap seseorang/badan hukum yang dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dalam rangka penegakan Produk Hukum Daerah.
Bagian Keempat
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 14

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyelenggaraan, pembinaan, pengkoordinasian, pengoperasian, pengendalian, kerjasama dan pengevaluasian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. perencanaan program ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. pengkoordinasian dan kerjasama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
- c. pengevaluasian pelaksanaan program ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat;
- d. penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. pengoperasian dan pengendalian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 16

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari:
- a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
- b. Seksi Kerjasama.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 17

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan operasi dan pengendalian terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Bagian Kelima Bidang Sumber Daya Aparatur
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 18

Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas personil melalui pelatihan dasar dan teknis fungsional dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi:
- a. perencanaan program pengembangan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar dan teknis fungsional Polisi Pamong Praja;
- c. penyusunan program dan personil dalam rangka pelaksanaan pendidikan dasar dan pelatihan teknis fungsional Polisi Pamong Praja;
- d. pengevaluasian pelaksanaan program pengembangan kapasitas sumber daya aparatur;
- e. pembinaan personil Polisi Pamong Praja dalam rangka peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 20

Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari:
- a. Seksi Pelatihan Dasar;
- b. Seksi Teknis Fungsional.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 21

- (1) Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas pokok penyusunan program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja dalam upaya peningkatan sumber daya aparatur.
- (2) Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas pokok penyusunan program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional Polisi Pamong Praja dalam upaya peningkatan kapasitas personil.
Bagian Keenam
Bidang Perlindungan Masyarakat
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 22

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. perencanaan program perlindungan masyarakat;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan teknis perlindungan masyarakat;
- c. pemfasilitasian dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. pengevaluasian pelaksanaan program perlindungan masyarakat;
- e. pembinaan pelaksanaan teknis satuan perlindungan masyarakat;
- f. pembinaan pelaksanaan teknis potensi masyarakat.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 24

- Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
- a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 25

- (1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka cepat tanggap dan responsif dalam penanganan perlindungan masyarakat;
- (2) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan potensi masyarakat sebagai upaya dini penyelenggaraan perlindungan terhadap masyarakat.
Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas:
- a. tenaga fungsional Polisi Pamong Praja; dan
- b. jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jenis, jenjang dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 27

- (1) Di setiap Kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan.
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan secara teknis operasional berada di bawah Camat dan pembinaan administratif di bawah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 28

Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan mempunyai tugas pokok:
- a. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di tingkat Kecamatan;
- b. pelaksanaan tugas operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dan fungsi perlindungan masyarakat Kecamatan;
- c. pelaksanaan tindakan-tindakan penertiban di lapangan;
- d. pelaksanaan patroli wilayah berdasarkan tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan atau Camat;
- e. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengamanan Kantor dan Rumah Jabatan Camat.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 29

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi balk secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Setiap unsur pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap unsur pimpinan pada unit kerja Satpol PP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Dalam hal Kepala Satuan berhalangan, maka Sekretaris Satuan sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Satuan, atau apabila Kepala Satuan dan Sekretaris berhalangan bersamaan, sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Satuan adalah salah seorang Kepala Bidang berdasarkan senioritas dan kepangkatan dalam lingkungan Satuan.
- (5) Kepala Satuan wajib menyampaikan laporan kepada Walikota secara tertib dan berkala melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Laporan Kepala Bidang dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional dihimpun oleh Kepala Sub Bagian Program melalui Sekretaris dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Satuan.
- (7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang di BKO (Bawah Komando Operasional) pada kegiatan operasional Polisi Pamong Praja berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah secara berjenjang dan secara administrasi melalui Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan secara operasional dikoordinasikan oleh Kepala Satuan.
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30

- (1) Dalam mempersiapkan rencana, program Satuan Polisi Pamong Praja, senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif dan koordinatif dengan unit kerja terkait yang di Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
- (2) Dalam melaksanakan rencana serta program Satuan Polisi Pamong Praja mengusahakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah, serta antar daerah.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja bersama perangkat daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 49 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 20 December 2013
WALIKOTA BANJARBARU,
H. M. RUZAIDIN MOOR
SEKRET
Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 20 liesembe
2013
H. SYPIHRIANI
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TABUN 2013 NOMOR 45