PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 6 Tahun 2016
Tentang DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Berlaku: 19 Februari 2016
N/A
Pasal 9

1. Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri dari:
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
- 1) PDH Warna khaki;
- 2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;dan
- 3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; dan
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.
2. PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
11. a.PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Provinsi Sumatera Barat;dan
12. b.PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
3. Model Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat pada Lampiran I Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 9

A
1. Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud Pasal 9:
- a. Hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna khaki;
- b. Hari Rabu menggunakan PDH Kemeja Warna Putih,celana/rok hitam atau gelap;
- c. Hari Kamis menggunakan PDH Batik atau Tenun produksi Sumatera Barat;
- d. Hari Jumat menggunakan PDH Batik atau Tenun/Bordir/ Sulaman produksi Sumatera Barat (laki-laki model koko, perempuan baju kurung);
2. PDH Batik dapat digunakan:
- a. pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja;
- b. kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor;dan
- c. sesuai dengan ketentuan acara.
3. Pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
4. Pakaian Korpri digunakan pada saat peringatan Hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara.
5. PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.
3. Ketentuan Pasal 18 dihapus.
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Ditetapkan di Padang pada tanggal 19 Februari 2016
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
IRWAN PRAYITNO
Diundangkan di Padang pada tanggal 19 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH,
ALI ASMAR
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR. 19