UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1966
Tentang PENARIKAN DIRI REPUBLIK INDONESIA DARI KEANGGOTAAN DANA MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT).
Berlaku: 5 tahun 1954
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya perjuangan revolusioner dan militant dari bangsa Indonesia perlu segera diambil tindakan-tindakan, khususnya di bidang hubungan internasional, yang lebih menjamin suksesnya konfrontasi politik dan ekonomi Indonesia terhadap proyek-proyek neo-kolonialisme dan imperialisme;
- b. bahwa dalam melaksanakan politik berdiri di atas kaki sendiri, perlu segera diputuskan segala hubungan dan ikatan Indonesia dengan semua modal dan badan internasional yang menghambat perjuangan rakyat Indonesia menuju ke masyarakat adil dan makmur yang bebas dari segala bentuk penghisapan;
- c. bahwa Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development), dimana Indonesia menjadi anggotanya sejak Tahun 1953, ternyata merupakan konsentrasi kapital dari kaum neo-kolonialis dan imperialis yang mengutamakan kepentingan golongannya dari pada anggotaanggotanya yang termasuk negara-negara yang baru merdeka dan belum berkembang ekonominya;
- d. bahwa berhubung dengan itu, pula sebagai konsekwensi dari keluarnya Indonesia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang juga ternyata hanya merupakan badan yang hanya diperalat oleh manipulasi politik negaranegara imperialis, Indonesia tidak melihat kegunaannya untuk tetap menjadi anggota dari kedua badan tersebut;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar;
2. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960, No. II/MPRS/1960 dan No. VI/MPRS/1965;
3. Undang-Undang No. 5 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 16, Tambahan Lembaran Negara No. 515) tentang Keanggotaan Republik Indonesia pada Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development);
4. Amanat-amanat P.Y.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi:
- a. "Membangun Dunia Kembali" pada 30 September 1960;
- b. "The Era of Confrontation" tanggal 6 Oktober 1964;
- c. "Indonesia Keluar dari P.B.B." pada tanggal 31 Desember 1964;
- d. "Dengan Hijrah dari P.B.B. akhirnya Indonesia akan Menang" pada tanggal 20 Januari 1965;
- e. "Berdikari" pada tanggal 11 April 1965;
- f. "Takari" pada tanggal 17 Agustus 1965;
5. Deklarasi "Indonesia Keluar dari P.B.B." oleh Dewan Pertimbangan Agung pada tanggal 19 Januari 1965;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENARIKAN DIRI REPUBLIK INDONESIA DARI KEANGGOTAAN DANA MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT).
N/A
Pasal 1

.
- (1) Republik Indonesia menarik diri dari keanggotaan Dana Moneter International dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan mulai 17 Agustus 1965.
- (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1954 tentang keanggotaan Republik Indonesia pada Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan dengan ini dicabut.
N/A
Pasal 2

.
Menteri Koordinator Kompartemen Luar Negeri/Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri diberi kuasa untuk menyatakan tentang penarikan diri Republik Indonesia dari keanggotaan kedua Badan tersebut dalam pasal 1 ayat (l) diatas.
N/A
Pasal 3

.
- (1) Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan diberi kuasa untuk menyelesaikan masalah-masalah keuangan yang berhubungan dengan penarikan diri Republik Indonesia dari kedua Badan tersebut di atas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya seperti tersebut dalam ayat 1 pasal (3) ini, Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan dibantu oleh Menteri Urusan Bank Sentral.
N/A
Pasal 4

.
Bank Indonesia bertindak sebagai badan pelaksana dari penyelesaian masalah-masalah keuangan yang berhubungan dengan penarikan Republik Indonesia dari kedua badan tersebut.
N/A
Pasal 5

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 17 Agustus 1965.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Pebruari 1966. SEKRETARIS NEGARA,
MOHD. ICHSAN.
LEMBARAN NEGARA REPUBLI INDONESIA TAHUN 1966 NOMOR 10
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 14 Pebruari 1966. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd
SUKARNO.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 1

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

.
Menteri Koordinator Kompartemen Luar Negeri/Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri diberi kuasa untuk atas nama Pemerintah memberitahukan kepada Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan tentang keputusan penarikan diri Indonesia dari kedua Badan ini.
PENJELASAN
Pasal 3

.
Dalam Articles of Agreement Dana maupun Bank Internasional terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang pengunduran atau penarikan diri dari para anggotanya. Dalam rangka ini Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan dengan bantuan Menteri Urusan Bank Sentral akan menyelesaikan dengan kedua badan tersebut masalah-masalah keuangan sebagai akibat dari penarikan diri Indonesia.
PENJELASAN
Pasal 4

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

.
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2798