PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor PERIZINAN Tahun 2023
Tentang PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KOTA BIMA
Berlaku: 1 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang:
WALIKOTA BIMA
PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT
PERA TURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 02-1 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KOTA BIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
W ALIKOTA BIMA,
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Bima menerapkan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang dilaksanakan pada masing-masing Kecamatan di Kota Bima;
- b. bahwa untuk memberikan panduan kepada Penyelenggara dan kepastian kepada penerima pelayanan terhadap kualitas penyelenggaraan dalam memberikan pelayanan secara berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur, perlu disusun standar pelayanan program tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Bima;
1. Mengingat
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
18. Nomor 4 Tahun 2010 Administrasi Terpadu 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelayanan Kecamatan (PATEN);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2038);
21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 184);
22. Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Ijin U saha Mikro dan Kecil dari W alikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 237);
23. Peraturan Walikota Bima Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Bima serta Staf Ahli;
Memperhatikan:
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 238-270 Tahun 2010 ten tang Petunjuk Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN KOTA BIMA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Sima;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Bima dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. W alikota adalah Walikota Bima;
4. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disebut PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumem dalam satu tempat;
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Bima.
6. Camat adalah Camat di Kota Bima
7. Organisasi penyelenggara adalah satuan kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah daerah yang menyelenggarakan Pelayanan pu blik.
8. Tim Teknis PATEN adalah Tim yang di bentuk oleh Walikota untuk melaksakan monitoring dan evaluasi PATEN.
9. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
10. Rekomendasi adalah naskah dinas yang berisikan keterangan/penjelasan untuk mendukung suatu hal.
11. Legalisasi adalah kegiatan mengesahkan tanda tangan pejabat yang telah melakukan pengesahan atas sebuah dokumen dan bukan melegalisasi isi dari dokumen terse but.
BAB II - MAKSUD,TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Standar Pelayanan Program PATEN adalah untuk memberikan pedoman kepada penyelenggara dalam memberikan pelayanan
secara berkualitas, cepat, rnudah, terjangkau, terukur sehingga dapat rnewujudkan pelayanan prim.a kepada penerirna pelayanan.
- (2) Tujuan disusunnya Standar Pelayanan program PATEN adalah untuk memberikan kepastian dalam pemberian layanan kepada penerima pelayanan.
Bagian Kedua Ruang Lingkup
BAB II - MAKSUD,TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Standar Pelayanan yang diatur dalam Peraturan Walikota mi meliputi:
- a. J enis pelayanan;
- b. Persyaratan setiap jenis pelayanan yang diajukan;
- c. Waktu penyelesaian pelayanan;
- d. Biaya pelayanan;
- e. Organisasi pelayanan;
- f. Tim teknis PATEN.
BAB II - MAKSUD,TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan dalam PATEN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi:
- a. Pelayanan perizinan; dan
- b. Pelayanan non perizinan
- (2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Memberikan Rekomendasi Ijin Keramaian;
- b. Membrikan Rekomendasi ljin Pentas Seni;
- c. Memberikan Rekomendasi Penampungan dan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
- d. Pemberian Rekomendasi Pembangunan Kawasan Perumahan oleh Pihak Swasta;
- e. Pemberian Rekomendasi Proses Pendirian Tempat Ibadah;
- f. Pemberian Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan {IMB);
- g. Pemberian Rekomendasi Tempat U saha Distribusi Pelayanan Obat Skala Kecamatan (Apotek dan Toko Obat);
- h. Pernberian Ijin Tanda Daftar (TDI) bagi Industri Mikro, Tradisional dan Rum.ah Tangga dengan nilai inventasi peralatan sampai Rp.50.000.000;
13. L Pemberian ljin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Modal Rp.50.000.000;
- J. Pemberian Rekomendasi Ijin Tern pat U saha (SITU) dengan luas 100 M;
1. Pemberian Rekomendasi Ijin Tempat Kerja/Praktek Tenaga Kesehatan;
- k. Pemberian Rekomendasi Ijin Pembuatan dan Penutupan Ijin Usaha Depot dan Pangkalan Minyak Tarrah;
- m. Pemberian Rekomendasi Ijin Tern pat U saha Depot lsi Ulang Air Mineral;
- n. Pemberian Rekomendasi Ijin Pendirian Koperasi;
- o. Pemberian Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Latihan/Kursus Oleh Lembaga Pelatihan Kerja;
- p. Pemberian Rekomendasi Ijin Menara Seluler;
- q. Pemberian Rekomendasi ljin Tempat Pembudidayaan dan Pengelolaan Hasil Perikanan dan Perkebunan;
- r. Pemberian Rekomendasi Ijin Lokasi Usaha Peternakan, Perikanan dan Pertanian.
- s. Pemberian Rekomendasi U saha Ketenagaan Kelistrikan;
- (3) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Proses Perekaman Kartu Tanda Penduduk
- b. Penerbitan Surat Keterangan Domisili;
- c. Penerbitan Surat Rekomendasi Pindah Penduduk Dalam Daerah
- d. Pemberian Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris;
- e. Pemberian Legalisasi Proposal;
- f. Pemberian Surat Dispensasi Nikah;
- g. Pemberian Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); dan
- h. Pemberian Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
BAB II - MAKSUD,TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 5

- (1) Persyaratan setiap jenis pelayanan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan baik persyaratan teknis maupun administrasi.
- (2) Waktu penyelesaian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses dari setiap jenis pelayanan.
- (3) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d adalah besaran biaya/tarif pelayanan yang harus dibayar oleh penerima pelayanan atau suatu jenis pelayanan yang telah diterima.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipunggut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Persyaratan, waktu penyelesaian dan besaran biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB II - MAKSUD,TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 6

- ( 1) Standar pelayanan program PATEN untuk di Daerah selengkapnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
- (2) Prosedur/proses pelayanan dalam program PATEN di Daerah adalah sebagaiamana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
BAB II - MAKSUD,TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 7

Organisasi Pelayanan sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan jasa dan/ atau pelayanan administrasi;
- b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. Pengelolaan masyarakat; dan
- d. Pengawasan internal.
BAB II - MAKSUD,TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 8

Dalam memberikan pelayanan, Organisasi Penyelenggara wajib menerapkan prinsip penyelenggaraan program PATEN sebagai berikut:
- a. Kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan;
- b. Kejelasan terhadap:
1. Persyaratan teknis dan administratif:
2. Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian permasalahan keluhan/ persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan;
3. Rincian biaya pelayanan dan tata cara pembayaran dan;
4. Proses pelayanan.
- c. Kepastian dan tepat waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;
- d. Akurasi, yaitu produk pelayanan diterima dengan benar, tepat dan sah;
- e. Bertanggungjawab, yaitu pimpinan organisasi penyelenggara atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik;
- f. Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai, termasuk penyedian sarana teknologi telekomunikasi dan informatika ( telematika) ;
- g. Kemudahan akses, yaitu tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telematika;
- h. Kecermatan yaitu hati-hati, teliti dan telaten;
- i. Kejujuran, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan.yaitu pemberi pelayanan bersikap jujur, disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas, dan;
- J. Keamanan dan kenyamanan, yaitu proses dan produk pelayanan dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan kepastian hukum.
BAB II - MAKSUD,TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 9

- (1) Sarana dan Prasarana atau fasilitas PATEN dilarang dipergunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pengalihan dan/atau perubahan fungsi peruntukan setiap sarana dan prasarana atau fasilitas PATEN dilaksanakan berdasarkan ketentuan/ peraturan perundang-undangan.
BAB II - MAKSUD,TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 10

Organisasi penyelenggara yang bermaksud mengubah atau memperbaiki sarana dan prasaranan atau fasilitas PATEN, wajib memberikan pengumuman dan/atau memasang tanda-tanda yang jelas ditempat yang mudah diketahui.
BAB II - MAKSUD,TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 11

Organisasi penyelenggara wajib mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang diperuntukan bagi penerima layanan dengan kebutuhan khusus, lanjut usia, wanita hamil, dan wanita menyusui.
BAB II - MAKSUD,TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 12

Personil organisasi penyelenggara dalam memberikan pelayanan wajib berlaku
:
- a. Adil dan tidak diskriminatif;
- b. Peduli, teliti dan cermat;
- c. Hormat, ramah dan tidak melecehkan;
- d. Bersikap tegas dan handal serta tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut;
- e. Bersikap independen;
- f. Memberikan pelayanan yang tidak berbelit-belit;
- g. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
- h. Menjunjung tinggi nilai-nilai dan integritas serta reputasi orgamsai penyelenggara disetiap waktu dan tempat;
- i. Tidak membocorkan informasi dan/ atau dokumen yang menurut ketentuan/peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- J. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- k. Tidak menyalahgunakan sarana dan/ atau prasarana pelayanan;
1. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi;
- m. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewanangan yang dimiliki;
- n. Sesuai dengan kepantasan umum,dan;
- o. Profesional dan tidak menyimpang dari prosedur.
BAB III - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan PATEN.
- (2) Untuk membantu Walikota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Teknis PATEN.
- (3) Tim Teknis PATEN sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (4) Tim Teknis PATEN sebagimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanan PATEN yang telah dilakukan oleh Kecamatan baik melalui laporan yang disampaikan Camat, maupun kunjungan langsung ke Kecamatan penyelenggara PATEN;
- b. Melakukan pemantauan mengenai pelaksanaan wewenang bidang perizinan dan non perizinan yang telah dilimpahkan, efektifitas pelaksanaanya dan mengetahui hambatan-hambatan penyelenggaraan wewenang tersebut; dan
- c. Melakukan evaluasi mengenai penye1enggaraan PATEN dan pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan kepada Camat.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Teknis PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah Kota Bima sebagai Ketua;
- b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial sebagai Wakil Ketua;
- c. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai Sekretaris;
- d. Kepala unit kerja yang membidangi pengelolaan keuangan sebagai anggota, dan;
- e. Unsur lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan.
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat dapat disampaikan secara langsung kepada penanggungjawab organisasi penyelenggara maupun melalui kotak panduan/saran, layanan pesan singkat (SMS).
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan W alikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bima.
t· QURAIS H. ABIDIN
2017
Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal
5 ju.vt\
~ALIKOTA BIMA, ~
Di Undangkan di Kota \_Bima pada tanggal S jUV\\ Wl'f
PLT. SEKRET
MUKHIAR
BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2017 NOMOR ?J~J..
LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA NOMOR c?-4 TAHUN 2017 TENT ANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN DI KOTA BIMA
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KOTA BIMA
| NO | JENIS PELAYANAN | PERSYARATAN | WAKTU | BIAYA | SIFAT | KET |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pemberian Rekomendasi Izin Keramaian | 1. Surat Pengantar Kepala Kelurahan 2. Susunan Kepanitiaan/ Penanggungjawab 3. Foto copy KTP Penanggungiawab | 15 Menit | Gratis | | Diteruskan ke Polsek |
| 2 | Pemberian Rekomendasi Izin Pentas Seni | 1. Surat Pengantar Kepala Kelurahan 2. Izin Keramaian dari Kapolsek 3. SK Kepanitiaan 4. Foto copy KTP Penanggungjawab 5. Rekomendasi dari | 15 Menit | Gratis | | Diteruskan ke Polsek |
| 3 | Pemberian Rekomendasi Penampungan dan Penyaluran TKI | 1. Surat Pengantar Kepala Desa/ Lurah 2. Izin Lingkungan 3. SIUP 4. Surat Pernyataan Kesanggu pan Pengelola Lingkungan | 2 Hari | Gratis | | - Cek Lokasi - Diteruskan Ke Dinas Terakait |
| 4 | Pemberian Rekomendasi Pembangunan Kawasan Perumahan Oleh Pihak Swasta | 1. Surat Pengantar Kepala Desa/ Lurah 2. Bukti Kepemilikan Tanah 3. Site Plan 4. Izin Lingkungan | 2 Hari | Gratis | | - Cek Lokasi - Diteruskan ke Dinas Terkait |
| 5 | Pemberian Rekomendasi Proses Pendirian Tempat Ibadah | 5. Dokumen UPI UKL 1. Surat pengantar Kepala Desa / Lurah 2. Persetujuan Lingkungan | 2 Hari | Gratis | | - Cek Lokasi - Diteruskan ke Dinas Terkait |
| | | 5. Rekomendasi dari Kementerian Agama | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------------------------|
| 6 | Pemberian Rekomendasi IMB | 1. Surat pengantar KepalaDesa / Lurah 2. Garnbar 3. RAB 4. Surat Keterangan Tanah Tidak Dalam sengketa 5. SPPT 6. Foto copy Sertifikat/Letter C 7. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah bagi Permohonan yang bukan Pemilik Tanah | 15Menit | Gratis | - Diteruskan ke Dinas Terkait |
| 7 | Izin Tempat Usaha Distribusi Pelayanan Obat Skala Kecamatan (Apotek dan Toko Obat) | Permohonan diatas Materai Rp. 6000,- ditujukan kepada Kantor Kecamatan dengan melampirkan : 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilegalisir 1 Rangkap 2. Fotocopy Ijasah Pelaksana optik Dilegalisir 1 (satu) Rangkap 3. Fotocopy Surat IzinUsaha Perdagangan (SIUP) 1 Rangkap 4. Daftar Peralatan dan Jumlahnya 1 Rangkap 5. Peraturan Perun- dang-undangan yang berlaku 1 Rangkap 6. Denah Lokasidan Ruangan 1 Rangkap 7. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 cm 2 Lembar 8. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat 1 Rangkap | 5 (lima) Harl kerja | Gratis | Final di Kecamatan |
| 8. | Tanda Daftar Industri (TDI) bagi Industri Mikro, Tradision- al dan Rumah Tangga dengan nilai investasi peralatan sampai dengan 50.000.000,- | 1. Fotocopy SITU 2. Fotocopi SIUP dan TDP 3. Fotocopy KTP pemohon 4. Fotocopy NPWP 5. Materai 6000 (3 Lembar) 6. Pas foto berwarna ukuran 3x4 (3 lembar) 7. Surat pernyataan domisili disertai materai 8. Asli Rekomendasi Lurah setempat Permohonan diatas | 5 (lima) Hari kerja | Gratis | Final Kecamatan |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------|
| 9 | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)dengan modal perdagangan :S 50.000.000 | materai Rp.6000,- di- tujukan kepada Kantor Kecamatan dengan melampirkan : 1. Fotocopy NPWP Perusahaan 2. Fotocopy SITU dari Pemerintah KotaBima 3. Neraca awal Perusahaan 4. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 (3 lembar) 5. Materai Rp. 6000,- (3 Buah) 6. Denah Perusahaan Perseorangan (PO) 7. Cap/Stempel Perusahaan Perseorangan (PO) 8. Asli rekomendasi | 5 (lima) Hari Kerja | Gratis | Final Kecamatan |
| 10 | Surat Rekomen- dasi Izin Tern- pat Usaha (SITU) dengan luas :S150 m2 | Permohonan diatas Materai Rp.6000,- ditujukan kepada Kantor Kecamatan dengan melampirkan : 1. Pas poto berwarna ukuran 4x6 (2 lembar) 2. Fotocopy KTP penanggung jawab (1 lembar) 3. Rekomendasi dari Lurah setempat 4. Materai Rp.6000,- (2 Buah) 5. Fotocopy Akta Pendirian Perus- ahaan / Badan usaha | 7 (tujuh) Hari Kerja | Gratis | Final Kecamatan |
| | | 6. Fotocopy Bukti setoran Retribusi HO 7. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 8. Pernyataan kesangguapan dari pemohon untuk Memenuhi Dokumen Lingkungan 9. Peninjauan Ling- kungan 10. Asli Rekomendasi / Kepala Desa setempat | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 11 | Pemberian Rek- omendasi, pem- batlan, pe- nutupan izin usaha Depot dan pangkalan minyak tanah | Permohonan diatas materai Rp.6000,- di- tujukan kepada Kan- tor Kecamatan dengan melampirkan : 1. Fotocopy sketsa Lokasi 2. Fotocopy KTP 3. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 4. Fotocopy SIUP 5. Fotocopy Surat Rekomendasi dari Agen untuk 6. Fotocopy NPWP 7. Rekomendasi Asli Kepala Desa | 5 [Iima] Harl Kerja | Gratis | | Final Kecamatan |
| 12 | Surat Rekomen- dasi ijin tempat kerja/ praktek tenaga kesehatan | 1. Surat permo- honan bermatrai 6000 2. Mengisih formuli 3. Foto copy KTP 4. Foto copy tand bukti ha katas tan ah 5. Surat pengantar dari ke- lurahan/ desa 6. Deneh lokasi 7. Pas foto warna 3 | l(satu) hari | gratis | Final di kecematan | Proses dilanju tkan oleh yang bersangku- tan kepe- merintahan kota |
,,--...
| | | x 4 sebanyak 3 lembar 8. Foto copy PBB 9. Rekomendasi dari UPTDpuskesmas setempat 10. Gambar bangunan 11. Foto kopi ijin ker- ja/praktetenagah kesehatan 12. Instalasi air, listrik dan tel- epon 13. Rekomendasi lu- rah /kepalah de- sa setempat | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 13 | Surat rekomen- dasi ijin tempat usaha depot isi ulang air mineral | 1. Surat permo- honan ber- materai 6000 2. Mengisi Formulir 3. Fotocopy KTP 4. Fotocopy Tanda Bukti Hak Atas Tanah 5. Surat pengantar dari Kelurahan I Desa 6. Denah Lokasi 7. Pas poto berwarna 3x4 sebanyak 3 lem- bar 8. Fotocopy PBB 9. Rekomendasi dari Puskesmas 10. Gambar Bangunan 11. Fotocopy Surat Izin Usaha 12. Instalagi | 1 (satu) Hari | Gratis | Final di Kecamatan | Prose dilanjutkan oleh yang bersangku- tan ke pemerintah kota |
| 14 | Surat Rekomen- dasi Izin Pendiri- an Koperasi di Kecamatan | 1. Surat permo- honan beraterai 6000 2. Memiliki AD/ADRT 3. Fotocopy Akte Notaris 4. Rekomendasi dari Lu- rah/Kepala Desa 5. Memiliki program kerja yang jelas 6. Daftar susunan pengurus lengakap dan | 1 (satu) Hari | Gartis | Final di Kecamatan | Proses dilanjutkan oleh yang bersangku- tan kepe- merintahan kota |
| 15 | Surat rekomen- | 1. Surat permo- honan ber- | 1 (satu) Hari | Gratis | Final di Kecamatan | Proses dilaniu tkan |
l
| | dasi izin semen- tara penyeleng- garaan lati- han/kursus oleh LembagaPelati- han Kerja; | materai 6000 2. Fotocopy KTP 3. Denah lokasi 4. Daftar Fasilitas Sarana dan Prasarana yang dimiliki 5. Daftar susunan pengelola dan tenaga pendidik 6. Program dan ku- rikulum kursus yang digunakan 7. Namalembaga kursus 8. Namape- nanggung jawab pendidikan dan tenaga pendidik 9. Bukti kepemilikan ser- tifikat/Hak milik/Hak pa- kai/Hak guna/ surat per- janjian sewa- menyewa 10. Pas photo 11.Rekomendasi dari Lu- rah/Kepala Desa 12.Rekomendasi dari UPTDDinas Pendidikan Setempat | | | | oleh pihak yang ber- sangkutan ke pemerinta- han kota |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Surat Rekomen- dasi Pemberian IzinManara Seluler | 1. Surat permo- honan ber- materai 6000 2. Surat keterangan pembatas lokasi dengan tetangga yang diketahui oleh Kepalade- sa/Lurah 3. Rekomendasi Izin pendirian mena- ra seluler dari KepalaDe- sa/Lurah 4. Data perangkat yang digunakan 5. Informatika | 1 (satu) Hari | Gratis | Final di Kecamatan | Proses dilanjutkan olehyang bersangku- tan kepe- merintah kota |
| 17 | Surat rekomen- dasi izin tempat pembudidayaan dan pengelolaan hasil perikanan dan perkebunan | 1. Surat permo- honan ber- materai 6000 2. FotocopyKTP 3. FotocopyIzinHO 4. Rekomendasi kepala De- sa/Lurah setem- pat | l(satu) Hari | Gratis | Final di kecamatan | Proses dilanjutkan oleh pihak yang ber- sangkutan ke pemerin- yah kota |
| | | 5. Pemyataan kesanggupan dari pemohon untuk memenuhi dokumen ling- kungan 6. Akta pendirian 7. FotocopyAkte kepemilikan Tanah 8. Fotocopy NPWPPD 9. Tanda daftar pe- rusahaan 10.Gambar situasi/Peta Lo- kasi 11.Surat IzinUsaha Perdagangan (SIUP) | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 18 | Surat rekomen- dasi izin lokasi usaha peter- nakan,perikanan dan pertanian tanaman pangan | 1. Surat permo- honan ber- materai 6000 2. FotocopyKTP 3. FotocopyIzinHO 4. Rekomendasi Kepala De- sa/Lurah setem- pat 5. Perjanjian ana- lisis dampak lingkungan (Amdal)atau upaya pengel- olaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya peman- tauan ling- kungan hidup (UPL) sesuai dengan perun- dang-undangan yang berlaku 6. Akta Pendirian 7. Fotocopyakta kepemilikan tanah 8. FotocopyNPWPD 9. Tanda daftar pe- rusahaan 10.Gambar situasi / peta lokasi 11.Surat izin usaha perdagangan (SIUP) | l(satu) | Gratis | Final di kecamatan | Proses dilanjutkan oleh pihak yang ber- sangkutan ke pemerintah kota |
| 19 | Surat rekomen- dasi usaha ketenagaan- listrikan | 1. Fotot copyKTP 2. FotocopyNPWP 3. Aslirekomen- dasih lu- rah/kepala desa | l(satu) hari | grstis | Final di kecematan | Proses di lanjutkan oleh yg ber- sangkutan kepe- merintahan |
1M.
QURAIS H. ABIDIN
WALIKOTA BIMA, ~
LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA NO MOR J.~ TAHUN 201 7 TENT ANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KOTA BIMA
STANDAR PELAYANAN NON PERIZINAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KOTA BIMA
| No. | JENIS PELAYANAN | PERSYARATAN | WAKTU | BIA YA | SIFAT | KET. |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Proses Perekaman E- KTP | 1. Surat pengan- tar Kepala De- sa 2. Fotoeopy akte ke- lahiran/ surat kelahiran 3. FotoeopyKK 4. Surat Pindah 5. Hadir Seeara Pribadi | • KTP Reguler 14 Hari • E-KTP2 Bulan • (Disduk eapil) | Sesuai Tarif Perda | Selesai di Kee | |
| 2 | Penerbitan Surat Keterangan Domisili | 1. Surat pengan- tar Kepala De- sa 2. Surat ket- . erangan Rekam data | 20 Menit | Gratis | Selesai di Kee | |
| 3 | Penerbitan Surat Rekomendasi Pindah penduduk dalam Daerah | 1. Surat pengan- tar Kepala De- sa 2. 3 lembar foto 4x6 Berwarna Merah 3. KTP Asli 4. KKAsli(apabi- la Seluruh anggota keluarga yang akan pindah) | 15 Menit | Gratis | Selesai di Kee | |
| 4 | Pemberian Legalisai Surat Keterangan Ah- li Waris | 1. Surat pengan- tar Kepala De- sa 2. Surat ket- erangan Ahli waris yang Akan Dilegal- isasi 3. Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Kelengkapan AhliWaris, Keabsahan Tanda Tangan ahli waris | 30 Menit | gratis | Selesai di Kee. | |
| 5 | Pemberian Rekomendasi | 1. Surat pengan- tar Kepala De- | 20 menit | Gratis | | Diteruskan ke Dinas Teknis |
'
| | Proposal | sa 2. Proposal rangkap 6 | | | | |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| 6 | Penerbitan surat Dis- pensasi Nikah | 1. Surat pengan- tar Kepala De- sa 2. Permohonan Dispensasi kepada Ke- menag Kee. | 30 Menit | Gratis | | Diteruskan ke Dinas Kemenag |
| 7 | Pemberian Rek- omendasi Proposal | 1. Surat pengan- tar Kepala De- sa 2. 6 Lembar foto 4x6 Berwarna Merah | 15 Menit | Gratis | | Diteruskan ke Polsek |
| 8 | Pemberian Legalisasi surat Keterangan/ Pengan- tar | 1. Surat yang Asli 2. Fotocopysurat yang akan di Legalisasi | 15 Menit | Gratis | Selesai di Kee. | |
| 9 | Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) | 1. Surat ket- erangan dari kelurahan /desa 2. Foto copy KKdanKTP 3. Laporan hasil verifikasi keluarga ku- rangmampu yang suda ditandatan- gani oleh RT,RWkades /lurah dan puskesmas | l(satu) hari | gratis | Final di kecematan | |
o/
~M. QURAIS H. ABIDIN
WALIKOTA BIMA,
LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA NOMOR ~ TAHUN 2017 TENT ANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KOTA BIMA
BAGAN/ALUR PROSEDUR/PROSES PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KOTA BIMA
| NO | URAIAN KEGIATAN | PEMOHON/ MASYARAKAT | PETUGAS INFORMASI/ STAF | KEPALA SEKSIYANG MEMBIDANGI | SEKRETIS KECAMATAN | CAMAT |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|---------|
| 1 | Staf menyapa masyarakat dan menanyakan permohonan : | ~ I I .. - | I I '"' | i | | |
| 2 | a. Pemohon mengajukan permohonan lengkap dengan persyaratan b. Verifikasipela- yanan memerik- sa / melakukan verivikasi dan pertimbangan administrasi | | | er | | |
| 3 | J ika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika persyaratan LENGKAP maka berkas dilanjutkan ke kepala seksi yang | | | ? | | |
| 4 | membidangi Kepala seksi yang membidangi mempelajariberkas permohonan dan melakukan validasi selanjutnya diserahkan ke Staf untuk diketik | | | I I I I | | |
| 5 | Staf mencetak surat sekaligus mem- berikan penomoran | | I ~ I | | | |
| 6 | Kepala Seksi yang membidangi mengoreksi dan memaraf, selanjut- nya surat dilanjut- kan ke Sekretaris Kecamatan | | | I | | |
| 7 | Sekretaris Secama- tan mengoreksi dan memaraf surat, selanjutnya diserahkan Camat untuk ditandatan- gani. J ika tidak ada sekretaris kecama- tan cukup kepala seksi yang mem- | | | . | | T |
| | bidangi | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 8 | Staf memanggil pemohon untuk membayar retribusi dan atau menyerahkan surat. Jika ada retribusi staf mencatat pem- bayaran | | [ L 1- I |
| 9 | Pemohonmenerima surat dan kwitansi pembayaran | I - - | |
~ALIKOTA BIMA, -~
~M. QURAIS H. ABIDIN