Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 1 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup;
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lnd1sia Nornor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 1

- ( 1 ) Dinas Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 2

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan sub bidang kehutanan, untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis pada Dinas Lingkungan Hidup;
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup; �
- e. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelengaraan bidang lingkungan hidup;
- f. Pelaksanaan standart pelayanan minimal yang wajib dilasanakan dalam bidang lingkungan hidup;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Dinas Lingkungan Hidup;
- h. Pengkoordinasian, pengintegrasian, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup di lingkungan Pemerintah Daerah;
1. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga lainnya; dan
- J. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.
BAB III - TOGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 15

Dalam melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pengelolaan sampah, limbah 83 dan pengendalian pencemaran yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas lingkungan, Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hid up mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- b. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- c. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- d. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- e. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- f. pelaksanaan inventarisasi grk dan penyusunan profil emisi grk;
- g. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- h. penetapan kebijakan dan pelaksanaan pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian keanekaragaman hayati; konservasi, kerusakan
1. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- J. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- k. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
Di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat ditetapkan jabatan fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), melaksanakan tugas melakukan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 17

- ( 1 ) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh Kepala.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut derigan Peraturan Bupati1
TATA KERJA
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 19

Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidangnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 20

Dinas Lingkungan Hidup harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hid up paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 21

Setiap unsur di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 22

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 23

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 1
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 24

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah­ langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 25

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
BAB VI - PENDANAAN
Pasal 27

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Pertanggungjawaban program kegiatan Tahun Anggaran 2016 serta tugas dan fungsi Sadan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hi1
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal
Dete-1&lt;t'*1'
9- �
JsuPATI BOLAANG NGONDOW SELATAN,fj
HERSON MAYULU
Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal
12
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
4
INDR
DAMOPOLII
SERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2016 NOMOR
LAMPIRAN
)