PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI KOTA BANJARMASIN
Berlaku: 30 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTABANJARMASIN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR30
TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI KOTA BANJARMASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,
- a. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, akan semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan termasuk limbah yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, memberikan rekomendasi serta izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan BeTacun (B3) di Kota Banjarmasin;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penepatan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
A- r*\
.'
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3838);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3910);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian PencemaranAir (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Pembuangan dan Pengolahan Limbah Air (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN(B3) DI KOTA BANJARMASIN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
3. Instansi adalah badan Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin;
4. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
(~)
5. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
6. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan,pengumpulan,pengangkutan,pemanfaatan,pengolahan, dan penimbunan limbah B3;
7. Reduksi limbah B3 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah B3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan;
8. Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3;
9. Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3;
10. Pengawas adalah pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3;
11. Pengangkutan limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau dari pemanfaat dan/atau dari pengolah ke pengumpul dan/atau ke pemanfaat dan/atau ke pengolah dan/atau ke penimbun limbah B3;
12. Orang adalah orang perorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum;
13. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
BAB II - PENGELOLAAN LIMBAH B3
Pasal 2

Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.
BAB II - PENGELOLAAN LIMBAH B3
Pasal 3

- Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 ^ dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya itu secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa pengolahan terlebih dahulu.
BAB II - PENGELOLAAN LIMBAH B3
Pasal 4

Setiap orang dan badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 yaitu penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3 dilarang melakukan pengenceran untuk maksud menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya limbah B3.
BAB II - PENGELOLAAN LIMBAH B3
Pasal 5

- (1) Jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilengkapi dengan izin terdiri atas kegiatan penyimpanan sementara, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan reduksi limbahB3,mengolah limbahB3 dan/ataumenimbun limbahB3.
- (3) Pengumpulan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izin kegiatan pengumpulan, telah mempunyai teknologi pemanfaatan limbah B3 dan memiliki kontrak kerjasama dengan pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
r&gt;
^
- (4) Pengangkutan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatanlimbah B3 dan/ataudapat dilakukansendirioleh penghasillimbahB3.
- (5) Pemanfaatan limbah B3 dilakukan oleh penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.
- (6) Pengolahan limbah B3 dapat dilakukan oleh penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan limbah B3.
- (7) Penimbunan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3 dan dapat dilakukan sendiri oleh penghasil untuk menimbun limbah B3 sisa dari usaha dan/atau kegiatannya sendiri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengelolaan limbah B3 ditetapkan oleh kepala instansi yang bertanggungjawab melakukan pengelolaanlingkungan.
KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA
BAB II - PENGELOLAAN LIMBAH B3
Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengendalian pengelolaan limbah B3 di Kota Banjarmasin, Pemerintah Kota Banjarmasin mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Izinpenyimpanan sementara limbahB3 di industriatau usahasuatukegiatan;
- b. Izinpengumpulan limbahB3padaskalaKotakecuali minyak pelumas / oli bekas;
- c. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala Kota;
- d. Pengawasan pelaksanaanpemulihanakibatpencemaranlimbahB3pda skalaKota;
- e. Pengawasanpenanggulangankecelakaanpengelolaan limbah B3 skala Kota;
- f. Izin lokasi pengolahan limbah B3.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e dilaksanakan oleh instansiyang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh instansi yang ditugasi melaksanakan proses izinlokasi koordinasi dengan instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.
BAB II - PENGELOLAAN LIMBAH B3
Pasal 7

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:
- a. Perizinan yang meliputi:
1. Izin penyimpanan sementara limbah B3.
2. Izin pengumpulan limbah B3 skala Kota.
- b. Pengawasan pengelolaan limbah B3;
- c. Pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
- d. Pembinaan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 tidak tennasuk minyak pelumas / oli bekas.
BAB II - PENGELOLAAN LIMBAH B3
Pasal 8

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 wajib memiliki izin.
r^
- (2) Walikota berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala Kota.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh izin pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bagi pemohon izin adalah sebagai berikut:
- a. Memiliki akte pendirian yang disahkan oleh instansi yang berwenang;
- b. Nama dan alamat badan usaha yang memohon izin;
- c. Kegiatan yang dilakukan;
- d. Lokasi tempat kegiatan;
- e. Namadan alamat penanggungjawab kegiatan;
- f. Bahan baku dan proses yang akan digunakan;
- g. Spesifikasi alat pengelolaan limbah;
- h. Jumlahdan karakteristiklimbah B3 yang disimpandan dikumpulkan;
- i. Tata letak saluranlimbah,pengolahan limbah,dan tempat penampungan limbahB3 sebelum dikelola;
- j. Alat pencegahpencemaranuntuk limbahcair, emisi, dan pengolahanlimbahB3.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.
BAB II - PENGELOLAAN LIMBAH B3
Pasal 9

Keputusan mengenai permohonan izin diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan Walikota paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak diterimanya permohonan izin secara lengkap.
Bagian Pertama
Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah B3
BAB II - PENGELOLAAN LIMBAH B3
Pasal 10

- ^ (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan sistem tanggap darurat serta pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala Kota.
- (2) Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3 dan sistem tanggap darurat serta pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan menurut tata laksana yang ditetapkan oleh kepala instansi yang bertanggung jawab dalampengelolaan lingkungan hidup.
BAB II - PENGELOLAAN LIMBAH B3
Pasal 11

- (1) Pengawas dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan oleh Tim Pengawas yamg dilengkapi tanda pengenal dan surat tugas dari kepala instansi yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal iniberwenang:
- a. Memasuki area lokasi pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
- b. Mengambil contoh limbah B3 untuk diperiksa dilaboratorium;
- c. Meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 danpemulihan pencemaran limbah B3;
- d. Melakukan pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan.
r\
n
BAB II - PENGELOLAAN LIMBAH B3
Pasal 12

Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi adanya tindak pidana lingkungan hidup, maka pengawas selaku penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup dapat melakukan penyidikan.
Bagian Kedua
Pengawasan Penanggulangan Kecelakaan Pengelolaan Limbah B3
BAB II - PENGELOLAAN LIMBAH B3
Pasal 13

- (1) Walikota berwenang melaksanakan pengawasan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala Kota.
- (2) Pelaksanaan pengawasan penanggulangan kecelakaan untuk skala yang tidak dapat ditanggulangi oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dapat dilaksanakan bersama-sama Pemerintah Provinsi.
BAB II - PENGELOLAAN LIMBAH B3
Pasal 14

- (1) Pelakupengelolaan limbahB3 wajib segeramenanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatannya.
- (2) Apabila pelaku pengelolaan limbah B3 tidak melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau tidak dapat menanggulangi sebagaimana mestinya, maka instansi yang bertanggung jawab dapat melakukan penanggulangan dengan biaya dibebankan padapelaku tindak pencemaran dan kerusakan melalui Walikota
BAB II - PENGELOLAAN LIMBAH B3
Pasal 15

- (1) Segala biaya untuk memperoleh izin dan rekomendasi pengelolaan limbah B3 dibebankan kepada pemohon izin.
- (2) Biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya teknis untuk proses perizinan.
- (3) Anggaran kegiatan pemantauan dan/atau pengawasan pengelolaan limbah B3 serta pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
BAB II - PENGELOLAAN LIMBAH B3
Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka kepada setiap orang pelaku pengelolaan limbah B3 wajib mentaati ketentuan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Walikota.