PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor : Tahun 2007
Tentang PEMERINTAHAN NAGARI
Berlaku: 8 TAHUN 2007
N/A
Preamble

Menimbang
a
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan denga adanya perubahan Peraturan Daerah Propins Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentan PokokPokok Pemerintahan Nagari mak perlu ditindaklanjuti dengan perubahan Perd Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 s/d 2 Tahun 2001 yang mengatur penyelenggara Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesis Selatan:
Mengingat
- bahwa untuk maksud poin a tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Nagari: b
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt.Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958, 1
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389): 2
3
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor4437):
5.
6
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438):
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54):
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587):
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembarah Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa: 8
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan: 9
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa,
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa:
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Pedoman Administrasi Desa:
13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dan BUPATI PESISIR SELATAN
E UTUSKAN
enetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIF
SELATAN
TENTANG
PEMERINTAHAN
NAGARI
BAB | KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan. Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusar Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945:
2. .Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah : 2
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah: 3.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:
- Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum adat dalam Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat yang mempunyai wilayah dengan batas-batasnya tertentu, mempunyai harta benda kekayaan sendiri, berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri: 5
- Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI): 6.
- Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkatnya:
- Perangkat Nagari adalah Pembantu Wali Nagari dalam pelaksanaan tugasnya, 8
- Kampung adalah Wilayah Administrasi Pemerintahan yang merupakan bagian wilayah Pemerintahan Nagari: 9
10. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari:
11. Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah Lembaga Kerapatan Adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan Sako dan Pusako dalam Nagari:
12. Penataan Pemerintahan Nagari adalah Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Pemerintahan Nagari,
13. Pembentukan Pemerintahan Nagari adalah tindakar mengadakan Pemerintahan Nagari baru diluar wilayat Pemerintahan Nagari yang sudah ada atau kegiatan pemekarar wilayah Pemerintahan Nagari yang sudah ada:
14. Penghapusan Pemerintahan Nagari adalah tindakar meniadakan Pemerintahan Nagari yang sudah ada:
15. Penggabungan Pemerintahan Nagari adalah Penggabungar dua Pemerintahan Nagari atau lebih menjadi satu Pemerintahar Nagari baru:
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Nagari dan BAMUS NAGARI yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari:
17. Pengawasan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Pemerintahan "Nagari yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Wali Nagari kepada Badan Permusyawaratan Nagari dalam bentuk Laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui camat:
18. Peraturan Nagari adalah Produk Hukum Pemerintahan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari bersama dengan Badan
Permusyawaratan Nagari sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku:
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 2

- (1) Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dibentuk Pemerintahan Nagari.
- (2) Tujuan pembentukan Pemerintahan Nagari adalah untuk menyelenggarakan Pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemerintahan Nagari terdin dari Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari.
- (4) Wilayah Pemerintahan Nagari terdiri dari beberapa Kampung yang masing-masing kampung dipimpin oleh seorang Kepala Kampung.
- (5) Pembentukan Kampung-kampung dalam wilayah Pemerintahan Nagari ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari maka dapat dilakukan Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Pemerintahan Nagari.
- (7) Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabung: Pemerintahan Nagari ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 3

- (1) Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungz Pemerintahan Nagari dilakukan setelah memperhatikan as usul dan atas prakarsa masyarakat Nagari berdasarkz musyawarah.
- (2) Pembentukan Pemerintahan Nagari baru atau Pemekarz Wilayah Pemerintahan Nagari yang sudah ada dari satu menja dua atau lebih dapat dilakukan setelah penyelenggarz Pemerintahan Nagari berjalan sedikitnya 5 (Lima) tahun.
- (3) Tata cara Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungz Pemerintahan Nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturz | Bupati.
- (1 Setiap Pemerintahan Nagari mempunyai batas-batas wilaya yang jelas.
- (2) Penentuan batas-batas wilayah Pemerintahan Nagari berdasarkan musyawarah dan kesepakatan masyarakat di Nagari dan atau unsur-unsur yang ada di Nagari.
- (3) Kesepakatan yang dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 5

Pembentukan Pemerintahan Nagari harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikuit :
- a. Penduduk
:
Jumlah Penduduk untuk pembentukan Pemerintahan Nagari paling sedikit 2.500 Jiwa dan atau 800 Kepala Keluarga.
- b.
- Luas Wilayah : Memiliki batas-batas wilayah yang jelas.
Tetap terciptanya suasana kerukunan dan adat istiadat.
- Sosial Budaya : hidup bermasyarakat
- d. Potensi
- Wilayah : .
Tersedianya sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam pengelolaan Pemerintahan Nagari dalam menunjang Pembangunan Nagari.
Sarana prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran kegiatan Pemerintahan Nagari.
Bagian Ketiga
- (1) Pemerintahan Nagari dapat dirubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Nagari bersama Badan : Permusyawaratan Nagari dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat.
- (2) Perubahan status Pemerintahan Nagari menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan persyaratan yaitu :
- a. Luas Wilayah:
- b. Jumlah Penduduk,
- c. Prasarana dan Sarana Pemerintahan:
- d. Potensi Ekonomi: dan
- e. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat.
- (3) Pemerintahan Nagari yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Tata cara pedoman terhadap perubahan status Pemerintahan Nagari menjadi Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
dan
:
Daerah Kabupaten tersendiri dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.
- (5) Perda Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (4) wajib menghormati hak asal usul, adat istiadat, dan sosial budaya masyarakat setempat.
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 7

- (1) Pemerintahan Nagari yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi Kekayaan Daerah dan dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat
- (2) Pendanaan sebagai akibat perubahan status dimaksud ayat (1) dibebankan kepada APBD Kabupaten.
Kewenangan Pemerintahan Nagari mencakup :
- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal usul Nagari,
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Pemerintahan Nagari:
- Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi da atau Pemerintah Kabupaten : dan
- Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundanc Undangan diserahkan kepada Pemerintahan Nagari. d
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 9

Penyerahan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten kepad Pemerintahan Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesatu Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintah Nagari
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 10

- (1) Pemerintah Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai pelaksana tugas-tugas Pemerintahan dan pelayanar masyarakat.
- (2) Perangkat Pemerintah Nagari terdiri dari Sekretaris Nagari dar Perangkat lainnya.
- (3) Perangkat lain Pemerintah Nagari terdiri dari :
- a. Kepala Urusan Pemerintahan:
- b. Kepala Urusan Pembangunan:
- c. Kepala Urusan Kemasyarakatan: dan
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 11

- (1) Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 (sepulu ayat (1) dipilih langsung oleh Penduduk Nagari.
- (2) Masa Jabatan Wali Nagari adalah 6 (enam) tahun terhitur sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya unti satu kali masa jabatan berikutnya.
Bagian Kedua Kedudukan, Tugas, Kewenangan Dan
- (1) Wali Nagari adalah pemimpin penyelenggaran Pemerintah: Nagari yang merupakan alat Pemerintah dan Pelayan: Masyarakat di Nagari.
- (2) Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarak: Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- 8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (dua), Wali Nagari mempunyai wewenang :
- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nag: berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BAML NAGARI:
- b. Mengajukan rancangan Peraturan Nagari:
6. Cc. Menetapkan Peraturan Nagari yang telah mendapatk: persetujuan bersama BAMUS NAGARI:
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Nagz mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah: Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BAMU NAGARI:
- e. Membina kehidupan masyarakat nagari:
- f. Membina perekonomian nagari:
9. Mengkoordinasikan pembangunan nagari secara partisipa' dan menumbuh kembangkan semangat kegotong-royonga masyarakat nagari:
- h. Mewakili Nagarinya di dalam dan di luar Pengadilan da dapat menunjuk Kuasa Hukum sesuai Peraturan Perundanc Undangan: dan
- i. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan Peratura Perundang-Undangan.
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaiman: dimaksud dalam Pasal 12 (dua belas) Wali Nagari mempunyz kewajiban :
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 sert: mempertahankan dan memelihara keutuhan Negari Kesatuan Republik Indonesia:
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat: b
- Memelihara ketentraman dan ketertiban:
- Ao Melaksanakan kehidupan berdemokrasi:
- p Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan yang bersih da bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN):
- Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerj Pemerintahan Nagari: f
- Menaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundanc Undangan: 9.
- Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Nagari yan: baik, h
- Melaksanakan dan mempertanggung-jawabkan pengelolaai Keuangan Nagari:
- Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Nagari:
- Mendamaikan perselisihan masyarakat Nagari: k.
- Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Nagari:
- . Membina dan mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosia m. budaya dan adat-istiadat:
- Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Nagari dan | n
- Mengembangkan potensi sumber daya alam dar melestarikan lingkungan hidup. 0
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (satu) W. Nagari berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggara: Pemerintahan Nagari kepada Bupati, memberikan Lapor: Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada BAML NAGARI serta menginformasikan laporan penyelenggara: Pemerintahan Nagari kepada masyarakat.
- (3) (4) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nag: sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), disampaik: kepada Bupati melalui camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahur Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BAMU NAGARI sebagaimana dimaksud ayat 2(dua) disampaikan (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BAMU NAGARI.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahz Nagari kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (dua), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papa pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbag: pertemuan masyarakat, radio komunitas atau media lainnya.
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 14

Wali Nagari dilarang :
- a. Menjadi pengurus Partai Politik:
- b. Merangkap jabatan ketua atau anggota BAMUS NAGARI da lembaga kemasyarakatan di Nagari bersangkutan:
- Merangkap Jabatan sebagai anggota DPRD,
- Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Preside dan Pemilihan Kepala Daerah baik langsung maupun tid: langsung: d
- Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompc masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golonga masyarakat lain:
- Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uan: barang atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengarul keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, f
- Menyelahgunakan wewenang: dan 9
- Melanggar sumpah/janji jabatan. h.
- (1 Perangkat Pemerintah Nagari membantu Wali Nagari datar pelaksanaan Tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaiman: dimaksud dalam ayat (1) Perangkat Pemerintah Naga bertanggung jawab kepada Wali Nagari.
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 16

- (1) Sekretaris Nagari adalah unsur staf yang berada dibawah dar bertanggung jawab kepada Wali Nagari.
- (2) Sekretaris Nagari mempunyai tugas membantu Wali Nagar dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya sert: mengkoordinasikan tugas-tugas Kepala Urusan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pad: ayat (2) diatas, Sekretaris Nagari mempunyai fungsi sebaga berikut : | t
- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dar laporan:
- b. Melaksanakan administrasi Pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan: dan
- C. Melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan melakukan tugasnya.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas Sekretaris Nagari dibantu oleh Kepala-kepala Urusan.
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 17

- (1) Kepala Urusan bertugas melaksanakan administrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari.
- (2) Kepala Kampung bertugas menyelenggarakan tugas-tuga: Pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan sert: tugas lain yang dibebankan dalam wilayahnya dan bertanggunc jawab kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari, yanc dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala. kepala Urusan.
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 18

Susunan Organisasi Pemerintahan Nagari adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Koempat Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Pemerintah Nagari
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 19

- (1) Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 16 (enam belas) ayat (1) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yaitu:
- a. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas:
3. Mempunyai pengetahuan tentang teknis Pemerintahan: c
4. Mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran: C.
5. Mempunyai pengalaman dibidang Administrasi Keuangan: 00
6. p Memahami sosial budaya setempat: dan
- f. Bersedia tinggal di Nagari bersangkutan.
- (2) Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat olet Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 20

- (1) Perangkat Nagari lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 10 (sepuluh) ayat 3 (tiga) diangkat oleh Wali Nagari dari Penduduk Nagari yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (3) Pengangkatan Perangkat Nagari memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Beriman dan bertagwa kepada Allah SWT:
.
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah,
2. Berpendidikan: sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas berijazah:
- d. Berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun:
- e. Sehat jasmani dan rohani:
- f. Berkelakuan baik, jujur dan adil:
- g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan:
- h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadii: yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap:
- i. Mengenal Daerahnya dan dikenal oleh Masyarakat Nag: setempat:
- j. Bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Nagari:
- k. Tidak pemah dihukum karena melakukan pelanggars terhadap adat:
5. Il Terdaftar sebagai penduduk yang bertempat tinggal tetap : wilayah Pemerintah Nagari yang bersangkutan sekurane kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tida teputus-putus kecuali Putra Nagari yang berada di luz Pemerintahan Nagari yang bersangkutan: dan
- m. Memenuhi persyaratan lain yang sesuai dengan sosii: budaya dan adat-istiadat setempat.
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 21

Perangkat Pemerintah Nagari dilarang :
- Menjadi Pengurus Partai Politik: a
- b. Merangkap Jabatan Ketua atau anggota BAMUS NAGARI:
- Cc. Merangkap Jabatan sebagai anggota DPRD:
- d Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah:
- Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelomp masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golong masyarakat lain, e.
- Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uar barang atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengan keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya: dan £
- Menyalahgunakan wewenang. 9
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 22

- a. Meninggal dunia:
- b. Mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri:
- d. Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Perangkz Nagari.
- C. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau norm ' yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Nagari:
Bagian Kelima Kedudukan Keuangan Wali Nagari Dan Perangkat Pemerintah Nagari
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 23

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Pemerintah Nagari diberika penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesu: Kemampuan Keuangan Pemerintahan Nagari.
- (2) Wali nagari diberikan bantuan santunan dalam bentuk dan purna bakti, kecelakaan yang berakibat cacat dan meningg: dunia yang besarnya disesuaikan kemampuan Keuanga Daerah.
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 24

Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pasal 23 dibebanka kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Naga dengan ketentuan paling sedikit sama dengan Upah Minimur Regional Daerah.
BAB II - PENATAAN, PERUBAHAN STATUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan Keuangan Wali Nagai dan Perangkat Nagari diatur dengan Peraturan Daerah.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 27

Yang berhak memilih Wali Nagari adalah Warga Negara Republil Indonesia yang merupakan Penduduk Wilayah Pemerintahan Nagar yang bersangkutan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Penduduk Wilayah Nagari yang bersangkutan secara syat terdaftar sekurang-kurangnya &amp; (enam bulan) dengan tida terputus-putus:
2. Sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftarar dilaksanakan dan atau telah pernah menikah/kawin: b
3. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilar yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Pasti. c
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 28

- (1) Wali Nagari dipilih langsung oleh Penduduk Nagari dari calor yang memenuhi syarat.
- (2) . Pemilihan Wali Nagari bersifat Langsung, Umum, Bebas Rahasia, Jujur dan Adil.
- (3) Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan melalui tahap pencalonar dan pemilihan.
Bagian Kedua
Tata Cara Pencalonan
Pasai 29
- (1) Badan Permusyawaratan Nagari melakukan penjaringan dar penyaringan bakal calon Wali Nagari:
- (2) Untuk pencalonan dan Pemilihan Wali Nagari, Badar Permusyawaratan Nagari membentuk Panitia Pemilihan yanc terdiri unsur Perangkat Pemerintah Nagari, Pengurus lembagz kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. dibentuk serta ditetapkan dengan Keputusan Badar Permusyawaratan Nagari.
- (4) Apabila Panitia Pemilihan dicalonkan sebagai Wali Nagari maka yang bersangkutan tidak dibenarkan untuk duduk dalam keanggotan Panitia Pemilihan dan digantikan oleh orang tain.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 30

Panitia Pemilihan Wali Nagari mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan:
- b. Melakukan pemeriksaan berkas identitas mengenai calon Wali Nagari berdasarkan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada Pasal 31 (tiga puluh satu) huruf c:
- C. Melakukan kegiatan teknis pemilihan bakal calon Wali Nagari,
- d. Menjadi penanggung jawab penyelenggaraan Pemilihan calon Wali Nagari: dan
- e. Membentuk dan Menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 31

Tata cara Penjaringan dan Penyaringan bakal Calon Wali Naga adalah sebagai berikut:
- Bakal Calon Wali Nagari dapat diusulkan oleh anggota Bada Permusyawaratan Nagari dari masing-masing unsur ata diusulkan oleh kelompok masyarakat, dengan tata cara da. jadwal yang telah ditentukan: a
- Bakal Calon Wali Nagari yang diusulkan sebagaimana dimaksuw poin a, oleh Panitia Pemilihan dihimpun untuk selanjutny: dilakukan proses penjaringan: b.
- Bakal Calon Wali Nagari yang sudah melalui proses penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf b, untul penetapannya sebagai Calon yang berhak dipilih harus melampirkan persyaratan masing-masing dalam rangkap3 (tiga, 3 . sebagai berikut ,
1. Surat pernyataan beriman kepada Allah SWT:
2. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah,
3. Foto copy/salinan ijasah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang:
4. Foto copy Akta Kelahiran atau Kartu Tanda Penduduk atau kartu tanda pengenal lainnya:
5. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokte Pemerintah atau Puskesmas:
6. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian Negar: Republik Indonesia:
7. Surat Pernyataan tidak pernah di Hukum Penjara karen: melakukan Tindak Pidana:
8. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkar Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukun yang Tetap:
9. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari:
6. 10.Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukar pelanggaran terhadap adat yang dikeluarkan oleh Kerapatar Adat Nagari setempat:
11. Daftar riwayat hidup: r
8. 12.Pas photo ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 3 (tiga) lembar dar ukuran 10 R 2 (dua) lembar: 3
9. 13.Bagi calon Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri, selain syarat sebagaimana dimaksud angka 1 sampai angka 13 harus melampirkan izin tertulis dari atasannya yang berwenang: dan
14. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
11. Bakal calon yang memenuhi persyaratan sebelum ditetapkan oleh BAMUS NAGARI, persyaratan tersebut disampaikan d
kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan Verifikas Administrasi:
- Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan dan telah melalu Verifikasi dapat ditetapkan oleh Badan Permusyawaratar Nagari sebagai calon yang berhak dipilih: e.
- Penetapan atau penentuan calon yang berhak dipilit dilaksanakan dalam rapat paripurna Badan Permusyawaratar Nagari: f
- Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Nagari dengan jumlah calon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya5 (lima) Orang: 9
- Dalam proses penetapan calon dan pemilihan Wali Nagari tidak dibenarkan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan jika terbukti maka BAMUS NAGARI dapat membatatkan calon yang ditetapkan melalui sidang paripurna. h
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 32

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Jabatan Wali Nagari, BAMUS NAGARI telah melaksanakan proses Penjaringan.
- (2) Penyaringan baka! caton Wali Nagari yang berhak dipilih dilaksanakan pada hari dan tempat yang telah ditentukan dalam
Suatu Rapat yang dipimpin oleh Ketua BAMUS NAGARI dengan dihadiri oeh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga ) dari jumlah seluruh anggota BAMUS NAGARI.
- (3) Apabila pada saat Rapat Penyaringan bakal calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah anggota BAMUS NAGARI belum mencapai guorum, pimpinan rapat mengundurkan rapat paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan guorum tetap 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BAMUS NAGARI. 3
- (4) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) guorum belum juga tercapai, pelaksanaan rapat penyaringan bakal Calon Wali Nagari diundur oleh pimpinan rapat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dengan ketentuan guorum 1/2 (setengah) jumlah anggota BAMUS NAGARI, dan apabila gourum tidak tercapai maka rapat diundur selama 1(satu) jam. 7
- (5) Pengunduran rapat bakal calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan dalam rapat oleh pimpinan dan dituangkan dalam berita acara penundaan penyaringan.
- (6) Apabila gourum sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak juga tercapai maka pelaksanaan rapat diundur 1(satu) jam lagi dan selanjutnya penyaringan bakal calon Wali Nagari tetap dilaksanakan tanpa memperhatikan guorum.
- (7) Guorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2). ayat (3) dan ayz (4) dapat ditentukan pada saat perhitungan suara akan dimulai.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 33

- (1) Calon yang berhak dipilih yang telah ditetapkan oleh Bada: Permusyawaratan Nagari tidak dibenarkan mengundurkan dir dan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri maka secar: administrasi dianggap tidak mengundurkan diri
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih sebagimana dimaksud padi: ayat (1) dalam pemilihan ternyata memperoleh suara terbanyak perolehan suara terbanyak tersebut dinyatakan batal.
- (3) Atas pembatalan perolehan suara sebagaimana dimaksud pad: ayat (2), maka calon yang berhak dipilih yang mendapatkar dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calor terpilih
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 34

- (1) Dalam rangka sosialisasi para Calon Wali Nagari yanc ditetapkan oleh BAMUS NAGARI, dapat dilaksanakar kampanye untuk menyampaikan visi dan misi serta program. programnya.
- (2) Biaya penyelenggaran kampanye sebagaimana dimaksud ayat 1 ( satu) berasal dari calon dan bantuan dari pihak lainnya yang
bersifat tidak mengikat serta melaporkannya kepada pan pemilihan.
- (3) Tata cara, Jadwal dan Lokasi Kampanye ditentukan oleh Pan Pemilihan dengan mempedomani Peraturan Perundar Undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemilihan
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 35

- (1) Setelah calon yang berhak dipilih ditetapkan oleh Bada Permusyawaratan Nagari, maka Panitia Pemiliha melaksanakan rapat untuk menetapkan waktu dan temp: pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.
- (2) Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat yan berhak memilih untuk menggunakan hak pilihnya dalan pemilihan Wali Nagari pada waktu dan tempat sebagaiman: tersebut pada ayat (1)
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk tertulis atau dalam bentuk lain dengan syarat bahwa yang berhak memilih dapat mengetahuinya.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 36

Panitia Pemilihan yang mempunyai hak pilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Calon Wali Nagari tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 37

- (1) Seorang Pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepadi 1(satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (2) Seorang Pemilih yang berhalangan hadir karena suatu alasar tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.
- (3) Seorang calon Pemilih yang belum terdaftar dapat melaporkar dirinya kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 2 (dua, hari sebelum hari pemilihan dengan menunjukan identitas diri sebagai penduduk setempat.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 38

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyediakan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Papan tulis yang memuat nama dan gambar atau photo ukuran 10 R calon yang berhak dipilih:
- b. Surat Suara:
4. Cc. Kotak Suara berikut kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan:
- d. Bilik Suara atau tempat khusus tempat pelaksanaan pemberian suara: dan
- e. Alat atau kelengkapan lain yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan.
- (2) Bentuk dan model surat suara, kotak suara, bilik suara serta kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 39

Sebelum melakukan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para Pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 40

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh Panitia Pemilihan/KPPS melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta ganti surat suara yang cacat atau rusak tersebut kepada Panitia Pemilihan/KPPS.
- (1) Pemilihan dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan/KPPS.
- (2) Pemilih yang masuk kedalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang keliru dalam menggunakan hak pilihnya pada sura suara dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkai Surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan/KPPS.
- (4) Setelah Pemilih memberikan suaranya dalam bilik suara, Pemilil memasukan surat suara dalam keadaan terlipat kedalam kotal suara yang disediakan yang disaksikan oleh paniti: pemilihan/KPPS.
- (5) Pemilih yang cacat seperti buta, lumpuh dan lain-lain dalan memberikan suaranya dapat dibantu oleh orang yan dipercayakannya.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 42

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan/KPPS berkewajiban untuk mewujudkan pelaksanaan pemungutan suar: dengan aman, tertib dan lancar.
Bagian Keempat Pelaksanaan
Penghitungan Suara
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 43

- (1) Setelah selesainya pemberian suara, kelompok penyelenggar: pemungutan suara melaksanakan perhitungan suara dihadapar saksi pada lokasi tempat pemungutan suara.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengar Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan usu tertulis dari masing-masing calon yang berhak dipilih melalu Panitia Pemilihan.
- (3) Setiap lembar surat suara diteliti dan dibaca untuk mengetahu suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih sertz mencatatnya di papan tulis.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 44

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
- a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan:
- b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara:
- c. Ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukan identitas Pemilih:
- d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih:
- e. Dalam memberikan suara atau pilihan tidak tepat pada kolom yang telah disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sat diumumkan kepada Pemilih pada saat sebelum pelaksanaar pemilihan.
Bagian kelima
- (1) Calon yang berhak dipilih yang memperoleh dukungan suari terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih mendapatkan jumlat dukungan suara yang sama maka dilaksanakan pemilihan ulang
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua hanya untuk calon yang mendapatkan dukungan suara yang sama. |
- (4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak penandatanganan berita acara hasil pemilihan pertama.
Bagian keenam
- (1) Calon Wali Nagari yang telah terpilih ditetapkan menjadi Wali Nagari dengan Keputusan Badan Pemusyawaratan Nagari berdasarkan laporan dan Berita Acara Hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (2) Wali Nagari yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud aya (1) oleh Badan Permusyawaratan Nagari diusulkan kepad: Bupati melalui Camat untuk Pengesahan.
- (3) Pengesahan Wali Nagari terpilih paling lama 15 (lima belas) har terhitung dari tanggal diterimanya hasil pemilihan dari Camat.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 47

- (1) Wali Nagari terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Wali Nagari yang bersangkutan mengucapkan sumpah'janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Wali Nagari adalah sebagai berikut :
4. " Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wali Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujurjujurnya dan seadil-adilnya: bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara serta melaksanakan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah/adat salingka nagari : dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagari, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia'.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 48

- (1) Pelantikan Wali Nagari dilaksanakan tepat pada akhir m jabatan Wali Nagari yang sebelumnya.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan Wali Nagari jatuh pada t libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutr atau sehari sebelum hari libur
- (3) Biaya pemilihan dan pelantikan Wali Nagari dibebankan kepa Anggaran ,Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Naga bantuan dari Pemda, dan dana lainnya yang sah.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 49

Pelantikan Wali Nagari yang tidak dapat dilaksanakan tepat pad waktunya karena alasan -alasan yang dapat dipertanggun jawabkan, dapat ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan seja tanggal berakhirnya masa jabatan Wali Nagari yang bersangkutai atas Persetujuan Bupati dengan ketentuan bahwa Wali Nagari yanc bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaar tersebut.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 50

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 46 (empat puluh enam)
berlaku juga bagi Wali Nagari yang dijabat oleh Penjabat Wali Nagari.
Bagian Ketujuh
Pemberhentian Wali Nagari
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 51

- (1) Badan Permusyawaratan Nagari memberitahukan kepada Wal Nagari secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatar Wali Nagari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatar Wali Nagari.
- (2) Pemberitahuan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud ayat 1satu), Wali Nagari mengajukan permohonan berhenti secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Nagari.
- (3) Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Wali Nagari menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Badan Permusyawaratan Nagari
- (4) Selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari segera memproses pemilihan Wali Nagari yang baru.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 52

Wali Nagari diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Permusyawaratan Nagari, karena :
- a. Meninggal dunia:
- b. Mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri:
- Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah Nagari:
- Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Wali Nagari yang ba Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketent Peraturan Perundang-Undangan yang beriaku dan atau not e.
- yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Nagari: Melanggar larangan bagi Wali Nagari sebagaimana dimaks pada Pasal 14: dan f
- Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Wali Nagari. 9
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 53

- (1) Wali Nagari yang melalaikan tugasnya sehingga merugikz Negara atau Daerah dan Nagari, dikenakan tindaka Administratif berupa teguran, pemberhentian sementara da catau pemberhentian oleh Bupati atas usul Bada Permusyawaratan Nagari.
- (2) Wali Nagari yang melakukan perbuatan yang bertentangar dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atar norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat nagari dapat dikenakan tindakan administratil berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian oleh Bupati atas usul Badan Permusyawaratan Nagari.
- (3) Tindakan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati setelah sebelumny dilakukan penelitian secara seksama oleh BAMUS NAGAR dilakukan pemeriksaan dan evaluasi oleh Bupati, baik dimini ataupun tidak diminta.
- (4) Tindakan administratif berupa teguran atau pemberhentia sementara dan atau pemberhentian terhadap Wali Nagari dap: dilaksanakan langsung oleh Bupati tanpa adanya usula BAMUS NAGARI, apabila setelah pemeriksaan dan evalua: dilaksanakan oleh Bupati, Wali Nagari terbukti telah memenul maksud Pasal 52 huruf c, e, f dan g serta Pasal 53 ayat ( dan (2).
- (5) Dalam melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap Wa Nagari sebagaimana yang dimaksud ayat 3 (tiga), Bupati dap: membentuk Tim Kabupaten.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 54

- (1) Apabila Wali Nagari berhalangan dalam pelaksanaan tugas dapat ditunjuk Sekretaris Nagari dan apabila Sekretaris Naga berhalangan dapat ditunjuk Perangkat lainnya, dan penunjuka, tersebut disampaikan secara tertulis kepada Bada Permusyawaratan Nagan.
- (2) Bagi Wali Nagari yang tidak dapat menjalankan tuga Wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalar kecelakaan dalam menjalankan tugasnya atau karena alasz lain sampai 6 (enam) bulan berturut-turut maka atas usul Bada Permusyawaratan Nagari, Sekretaris Nagari atau perangki lainnya ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan hal wewenang dan kewajiban Wali Nagari.
- (3) Setelah 6 (enam) bulan berikutnya, Wali Nagari tersebut belur dapat melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawat maka atas usul Badan Permusyawaratan Nagari serta saran da pertimbangan Camat, Bupati dapat memberhentikan denga hormat Wali Nagari yang bersangkutan dari jabatannya.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga' selanjutnya Bupati dapat menunjuk Pejabat Wali Naga: berdasarkan usul Camat kepada Bupati dengan memperhatika ' pertimbangan dan saran BAMUS NAGARI.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 55

- G3) Wali Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalu usulan BAMUS NAGARI apabila dinyatakan melakukan Tindal Pidana yang diancam dengan Pidana penjara paling singkat ! (limajtahun berdasarkan Keputusan Pengadilan yang belun memperoleh Kekuatan Hukum Tetap
- (2) Wali Nagari diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usul BAMUS NAGARI apabila terbukti melakukan Tindak Pida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Putus Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 56

Wali Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usul: BAMUS NAGARI karena berstatus sebagai tersangka melakuk: Tindak Pidana korupsi, asusila, terorisme, makar, dan atau Tindi: Pidana terhadap Keamanan Negara.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 57

- (1) Wali Nagari yang diberhentikan sementara sebagaiman dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56, setelah melali Proses Peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarka Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukur Tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan Putusa Pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan mengaktifkai kembali Wali Nagari yang bersangkutan sampai akhir mas: jabatannya.
- (2) Apabila Wali Nagari yang diberhentikan sementar: sebagaimana dimaksud ayat (1) telah berakhir masa jabatanny: Bupati hanya merehabilitasi Wali Nagari yang bersangkutan.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 58

Apabila Wali Nagari diberhentikan sementara sebagaimana dimaksu pasal 55 ayat (1) dan pasal 56, Sekretaris Nagari dan atau pejaba lan yang ditunjuk sebagai Penjabat Wali Nagari untuk melaksanakar tugas dan kewajiban sebagai Wali Nagari.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 59

Apabila Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 5£ ayat (2) dan Pasal 56, Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagar dengan tugas pokok penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari palinc lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 60

Wali, Nagari yang berstatus Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan karena alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia pensiun atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 61

Wali Nagari yang berstatus Pegawai Negeri, yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan dalam jabatan Struktural atau Fungsional atau untuk menjadi calon Wali Nagari di nagari lain.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 62

Wali Nagari yang berstatus Pegawai Negeri,yang berhenti a diberhentikan oleh Bupati sebagai Wali Nagari dikembalikan : Instansi induk.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 63

Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan. Pelantikan d Pemberhentian Wali Nagari diatur lebih lanjut dengan Peratur Bupati.
- (1) Tindakan penyidikan terhadap Wali Nagari dilaksanakan setel adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaiman dimaksi ayat (1) adalah :
- a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan:
- b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yai diancam dengan pidana mati.
5. (3 Tindakan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bup: paling lama 3 (tiga) hari. 3
C
Bagian Kesembilan
- (1) Pengangkatan Penjabat Wali Nagari ditetapkan denga Keputusan Bupati atas usul Camat setelah memperhatika usulan dan saran Badan Permusyawaratan Nagari.
- (2) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1 adalah Sekretaris Nagari yang bersangkutan atau Penjabat lai yang ditunjuk.
- (3) Masa Jabatan Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksu ayat (2) selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung mulai tangg: pelantikannya.
- (4) Penjabat Wali Nagari diambil sumpah'/janjinya dan dilantik ole Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
BAB IV - TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
Pasal 66

Hak, Wewenang dan kewajiban Pejabat Wali Nagari adalah sam dengan hak, wewenang dan kewajiban Wali Nagari sebagaiman diatur dalam Peraturan Daerah ini.
£
PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
BAB V - (BAMUS NAGARI)
Pasal 67

Badan Permusyawaratan Nagari berkedudukan sebagai un: penyelenggara Pemerintahan Nagari.
BAB V - (BAMUS NAGARI)
Pasal 68

- (1) Badan Permusyawaratan Nagari berfungsi menetaph Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung c menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Nagari adalal (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali mz jabatan berikutnya.
BAB V - (BAMUS NAGARI)
Pasal 69

Yang dapat dipilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Nag adalah dari Masyarakat Nagari dengan syarat sebagai berikut :
- a. Beriman dan bertagwa kepada Allah SWT:
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945:
3. Pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingka Pertama berijazah:
4. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun: d
5. Sehat jasmani dan rohani: e.
6. Berkelakuan baik, jujur dan adil: f
7. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, 9
8. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilar yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. h
9. Mengenal daerah serta memahami dan mengamalkan syarak adat dan Undang serta dikenal masyarakat setempat, dan
10. Bersedia dicalonkan/diangkat menjadi anggota BAMUS NAGARI.
BAB V - (BAMUS NAGARI)
Pasal 70

Jumlah anggota BAMUS NAGARI dalam satu Pemerintahan Nagai ditetapkan dengan jumlah ganjil, sedikitnya 5 (lima) orang da sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang, dengan ketentuan yaitu :
- a. Jumlah penduduk s/d 3.000 jiwa, maksimal 7 orang anggota:
- b. Jumlah penduduk lebih dari 3.000 s/d 6.000 jiwa, 9 orang anggota, dan
3. Jumlah penduduk lebih dari 6.000 jiwa, 11 orang anggota.
Bagian kedua
ekanisme Pemilihan Anggota Badan
- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Nagari adalah wakil dai penduduk nagari bersangkutan yang dipilih dari unsur Nini Mamak, Alim Ulama. Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dar Pemuda yang yang memenuhi syarat serta memperhatikar keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarat dan mufakat .
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggot: BAMUS NAGARI, Wali Nagari memfasilitasi prose: pemberhentian anggota BAMUS NAGARI.
- (3) Pemilihan anggota BAMUS NAGARI dilaksanakan oleh Panitiz Pemilihan yang dibentuk dan difasilitasi oleh Pemerintah Nagari.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) terdir dari kalangan Niniak mamak, Alim Ulama, Cadiak pandai generasi muda dan Bundo kanduang serta perangkat Nagar yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan dilaporkan kepada Bupat melalui Camat.
Bagian Ketiga Susunan
- (1 Pimpinan Badan Permusyawaratan Nagari terdiri dari 4 (sat orang Ketua, 1(satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orai Sekretaris.
- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimar dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BAML NAGARI secara langsung dalam rapat BAMUS NAGARI yar diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BAMUS NAGARI untuk pertar kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggoi termuda.
BAB V - (BAMUS NAGARI)
Pasal 73

- (1) Anggota BAMUS NAGARI terpilih diajukan oleh Wali Naga kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan.
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan anggota BAMUS NAGARI terpili Gilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Sebelum memangku Jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggot BAMUS NAGARI, mengucapkan sSumpah'janji sebagai beriki yang berbunyi :
- Demi Allah kami bersumpah'berjanji, bahwa saya akz memenuhi kewajiban saya selaku Ketua, Wakil Ketu Anggota BAMUS NAGARI dengan sebaik-baiknya, sejuju jujunya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu ta Galam mengamalkan Adat basandi syarak dan syarak basan kitabullah dan mempertahankan Pancasila sebagai Das: negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupz demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebag konstitusi Negara serta segala Perundang-Undangan yar berlaku bagi Nagari, Daerah dan Negara Kesatuan Republ Indonesia '.
BAB V - (BAMUS NAGARI)
Pasal 74

Tugas dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Nagari adalz sebagai berikut :
- a. Mengayomi yakni menjaga nilai-nilai syarak dan kelestariz adat istiadat yang hidup dan berkembang di pemerintah: Nagari yang bersangkutan:
2. Membahas Rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari: b
3. Melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Nagari dz Peraturan/Keputusan Wali Nagari, C
4. Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhetian Wali Nagari:
5. Membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari,
6. Menggali, menampung, menghimpun dan merumuskan ser menyalurkan aspirasi masyarakat, dan f
7. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Nagari. 9
BAB V - (BAMUS NAGARI)
Pasal 75

Badan Permusyawaratan Nagari mempunyai hak, yaitu :
- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Nagari:
- b. Menyatakan pendapat.
BAB V - (BAMUS NAGARI)
Pasal 76

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Nagari mempunyai hak yaitt
2. Mengajukan Rancangan Peraturan Nagari: Dn
3. Mengajukan pertanyaan: &amp;
4. Menyampaikan usul dan pendapat, c
5. Memilih dan dipilih: dan d
6. Memperoleh tunjangan. An
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Nagari mempunyai kewajibz yaitu :
8. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Udar Dasar 1945 dan mentaati segala Praturan Prundam Udangan:
'.
- b. Melaksanakan kehidupan berdemokrasi dala penyelenggaraan Pemerintahan Nagari:
- C. Mempertahankan dan memelihara Hukum Nasional serta Kutuhan Negara Kesatuan Repubiik Indonesia,
- d. Memproses Pemilihan Wali Nagari:
- e. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan:
- t. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat setempat.
- g. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
BAB V - (BAMUS NAGARI)
Pasal 77

- u) Rapat BAMUS NAGARI dipimpin oleh Pimpinan BAMU NAGARI.
- (2) Rapat BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud ayat 1(sati dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (sat perdua ) dari jumlah anggota BAMUS NAGARI dan keputusa ditetapkan berdasarkan suara terbanyak
- (3) Dalam hal tertentu rapat BAMUS NAGARI dinyatakan sal apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dar jumlah anggota BAMUS NAGARI, dan keputusan ditetapkar dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (satu perdua ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BAMUS NAGARI yanc hadir
- (4) Hasil rapat BAMUS NAGARI ditetapkan dengan Keputusan BAMUS NAGARI dan dilengkapi dengan Notulen Rapat yang dibuat oleh Sekretaris BAMUS NAGARI.
Bagian Keempat Kedudukan Keuangan Badan
- (1) Pimpinan dan anggota BAMUS NAGARI menerima tunjangz sesuai kemampuan Kuangan Nagari, yang selanjutny ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belan Pemerintahan Nagari
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan BAMUS NAGARI disediaka Biaya Operasional sesuai kemampuan Keuangan Nagari yar dikelola oleh Sekretaris BAMUS NAGARI, yang ditetapka setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanj Pemerintahan Nagari.
Bagian Kelima
Pimpinan dan Anggota BAMUS NAGARI dilarang untuk :
- Menduduki jabatan rangkap sebagai Wali Nagari dan ata Perangkat Pemerintahan Nagari: a
- Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan ata martabat BAMUS NAGARI yang bertentangan dengan norm syarak dan adat: b
- Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelor masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golon masyarakat lain:
- Melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan menerima Uu: barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempenga keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya:
- Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan si tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempers salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibati kerugian pihak yang dilayani:
- Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dal melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golonc atau pihak lainnya: f
- Melakukan usaha atau pekerjaan yang biayanya berasal d Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari:
- Sebagai pelaksana proyek nagari: dan h
- Melanggar sumpahjjanji jabatan.
Bagian Keenam
- (1) Anggota BAMUS NAGARI secara musyawarah mufak menetapkan Tata tertib BAMUS NAGARI.
- (2) Apabila musyawarah mufakat tidak dapat dicapai diami Keputusan dengan suara terbanyak.
- (3) Bentuk dan pedoman dalam pembuatan tata tertib BAML NAGARI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (1) Penggantian Pimpinan dan Anggota BAMUS NAGARI antar waktu dapat dilakukan apabila :
- a. Meninggal dunia dan berhalangan tetap:
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri:
- C. Melanggar sumpah/janji dan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku: dan
5. .d. Berhalangan tetap karena sakit lebih dari 6 (enam) bula tidak bisa melaksanakan tugas.
- (2) Penggantian Pimpinan Badan Permusyawaratan Naga dilaksanakan melalui Pemilihan dari dan oleh anggota BAMU NAGARI.
- (3) Untuk mengganti anggota BAMUS NAGARI yang berhenti ant: waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) diusulka beberapa calon untuk dipilih dari unsur anggota yang berhen dan atau wakil wilayah yang bersangkutan.
- (4 Tata cara pemilihan anggota BAMUS NAGARI antar waktu lei lanjut diatur dalam Tata Tertib BAMUS NAGARI, deng mempedomi Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.
BAB VI - PRODUK HUKUM NAGARI Pasal 82
Pasal 84

Pedoman dan tata cara penyusunan Produk Hukum Nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI Pasal 85
Pasal 86

- (1) Perencanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 86 (delapan puluh enam) disusun secara berjangka yang :
2. meliputi
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN) untuk jangka waktu lima Tahun:
- b. Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKPN) merupakan penjabaran dari RPJMN untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun
- (2) RPJMN sebagaimana dimaksud ayat 1 ( satu ) huruf ditetapkan dengan Peraturan Nagari dan RKPN ditetapk dalam Keputusan Wali Nagari yang berpedoman kepa Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati
BAB VII - PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI Pasal 85
Pasal 87

Pedoman dan tata cara penyusunan, pengendalian dan evalu: pelaksanaan Rencana Pembangunan Nagari diatur dengan Peratur Bupati.
Ls
BAB VII - KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 89

- (1) Kekayaan Pemerintahan Nagari terdiri dari :
2. Tanah Kas Pemerintahan Nagari: a
3. cu Pasar Pemerintahan Nagari:
4. Bangunan Pemerintahan Nagari: C.
5. An Objek Rekreasi yang diurus oleh Pemerintahan Nagari,
6. Pemandian umum yang diurus oleh Pemerintahan Nagari:
7. P0 Tempat-tempat pemancingan di sungai:
8. Perairan/pantai yang diurus oleh Pemerintahan Nagari:
9. TO Pelelangan ikan yang dikelola oleh Pemerintahan Nagari:
10. Jalan Pemerintahan Nagari:
11. Aset ex Desa yang ada dalam wilayah Pemerintahan Nagar j.
- k. Lain-lain kekayaan Milik Pemerintahan Nagari.
- (2) Pengurusan dan Pengelolaan Kekayaan Pemerintahan Nagz sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan ole Pemerintahan Nagari.
- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Wilay Pemerintahan Nagari baik Pajak maupun Restribusi yang sud, dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan adanya punguti tambahan oleh Pemerintah Nagari.
2. (2)
3. Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ay (1) harus diberikan kepada Pemerintahan Nagari yar
4. bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil.
Bagian Kedua
- (1) Untuk meningkatkan Pendapatan Pemerintahan Nagari dap: dibentuk Badan Usaha Milik Pemerintahan Nagari.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Pemerintahan Naga sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peratura Nagari dengan berpedoman kepada Peraturan Perundanc Undangan.
- (3) Badan Usaha Milik Pemerintahan Nagari sebagaiman dimaksud ayat (1) harus memiliki Badan Hukum.
- (4) Badan Usaha Milik Pemerintahan Nagari dapat berkedudukan « wilayah Pemerintahan Nagari atau diluar wilayah Pemerintaha Nagari.
- (1 Badan Usaha Milik Pemerintahan Nagari dapat dibentuk ai kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Permodalan badan usaha milik Pemerintahan Nagari day berasal dari :
- a. Pemerintahan Nagari:
- b. Tabungan masyarakat:
- C. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerint Kabupaten: '
- Pinjaman dan atau penyertaan modal pihak lain atau ke sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. d
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuk sepanjang menguntungkan untuk Pemerintahan Nagari dan tid merusak keutuhan adat dan syarak di Nagari.
- (4) Kegiatan Badan Usaha Milik Pemerintahan Nagari harus sesi dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan deng Peraturan Perundang-Undangan, ketertiban umum dan at kesusilaan.
- (5) Jenis Badan Usaha Milik Pemerintahan Nagari dibent berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (8) Tata cara dan Pedoman Pembentukan Badan Usaha ii Pemerintahan Nagari tebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupa
Bagian Ketiga
- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari terc atas bagian penerimaan/pendapatan dan bagi: pengeluaran/belanja.
- (2) Bagian pengeluaran/belanja terdiri atas pengeluaran/belar rutin dan pengeluaran/belanja pembangunan.
BAB VII - KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 94

- (1) (2) Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah: Nagari meliputi Penyusunan Anggaran, Pelaksanaan Ta Usaha Keuangan, dan Perubahan serta Perhitungan Anggaran Pengelolaan Keuangan dilaksanakan oleh Bendaharaw: Pemerintah Nagari yang diangkat dengan Keputusan W: Nagari .
Bagian Keempat Tata
Setiap awal Tahun Anggaran Bupati memberikan Pedoma Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Naga kepada Pemerintahan Nagari dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 96

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nac dilaksanakan pada awal Tahun Anggaran setelah Anggai Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten ditetapkan.
BAB VII - KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 97

- (1) Wali Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nag menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nagari setiap Tahun dengan Peraturan Nagari, selamb. lambatnya satu bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten.
- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah. Nagari terlebih dahulu dibahas dalam Musyawarah Renca: Pembangunan Nagari.
Bagian Kelima
- (1) Apabila terjadi perubahan Anggaran Pendapatan/Penerima: dan Pengeluaran/Belanja Pemerintahan Nagari yang telz memperoleh pengesahan, dilakukan perubahan anggarz dengan Peraturan Nagari.
- (2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahz Nagari sepanjang tidak menyangkut Perubahan Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah segera diajukan kepada Bada
€
Permusyawaratan Nagari dan melaporkan kepada Bu melalui Camat.
Bagian Keenam
- (1) Pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan oleh Wali Nar dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga bulan ) setelah Tat Anggaran berakhir. 3
- Pertanggung jawaban sebagaimana yang dimaksud pada a (1) dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan Lapot Keterangan Pertanggungjawaban tugas-tugas Wali Nag lainnya kepada BAMUS NAGARI dan menyampaikan lapor kepada Bupati melalui Camat.
BAB IX - KERJA SAMA PEMERINTAHAN NAGARI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 100

- (1) Pemerintahan Nagari dapat mengadakan kerjasama unt kepentingan Nagari yang diatur dengan Keputusan Bersan dan dilaporkan pada Bupati melalui Camat.
- (2) Kerjasama antar Pemerintahan Nagari dan Pemerintahan Na. dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) ditaku dengan Persetujuan BAMUS NAGARI.
- (3) Untuk pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat dan (2) dapat dibentuk Badan Kerjasama.
- (4) Bentuk dan Tata Cara Kerjasama Pemerintahan Nagari le lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - KERJA SAMA PEMERINTAHAN NAGARI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 101

Kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) meliputi bida
- a. Peningkatan perekonomian masyarakat Nagari:
2. b Peningkatan Pelayanan Pendidikan:
3. Cc. Kesehatan:
4. d Sosial Budaya:
5. e Ketenteraman dan Ketertiban:
- f. . Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknotogi Tepat Gu dengan memperhatikan kelestarian Lingkungan.
BAB IX - KERJA SAMA PEMERINTAHAN NAGARI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 102

Bila terjadi Perselisihan antar Nagari dalam Kecamatan, Nagari an Kecamatan diselesaikan secara bersama sesuai dengan Pedom yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
BAB X - HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH NAGARI DENGAN KECAMATAN
Pasal 103

- (1) Dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan oleh Pemerin Nagari diselenggarakan dibawah Koordinasi Camat.
- (2) Penyelenggaraan tugas-tugas sebagaimana dimaksud ayat berdasarkan kewenangan yang diberikan Bupati.
BAB XI - LEMBAGA KEMASYARAKATAN Pasal 104
Pasal 105

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi Lemba Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Ayat dan (2), pembiayaannya dapat berasal dari Iuran Anggota at Swadaya Masyarakat, bantuan dari Pemerintah Nagari, Pem Kabupaten, Pemda Propinsi dan Pemerintah, serta bantuan lainn yang sah dan tidak mengikat.
BAB XIV - KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi KAN Pasal 108
Pasal 109

Tugas pokok dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari disesuaikan deng tugas pokok dan fungsi yang telah ada dimasing-masing Nagari.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Dan Keanggotaan KAN Pasa' 110
Susunan organisasi Kerapatan Adat Nagari disesuaikan deng: susunan yang telah ada dan nidun ditiap-tiac Nazar
Kn
Bagian Ketiga
- (1) Pembinaan Kerapatan Adat Nagari dilakukan oleh Lemt Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kecam: Kabupaten/Kota, Propinsi dan Gubernur. BupatiWalikota $ Camat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan di: bentuk:
- a. Pembinaan administrasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi KAN:
- b. Bantuan Keuangan
- (3) KAN sebagai mitra Pemerintahan Nagari, dalam melaksan: tugas dan fungsinya saling berkoordinasi dan berkonsultasi.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 1

Cukup jelas.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 2

s/d (4)
Cukup Jelas
Tata cara pembentukan, Penggabungan c Penghapusan kampung-kampung dalam wilay Pemerintahan Nagari diatur dengan Peraturan Bupati
s/d (7)
Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 3

Cukup jelas
Bagi Pemerintahan Nagari yang te melaksanakan pembentukan Pemerintal Nagari, pembentukan atau pemekaran yi dimaksud dapat dilaksanakan setelah 5 (li Tahun berjalannya roda Pemerintahan Na dengan terpenuhinya ketentuan yang beriaku.
Cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 4

Penentuan/penetapan batas wilayah Pemerintahan Na dengan mempedomani batas-batas yang sudah ada 2 batas-batas baru yang disepakati secara musyawi mufakat dari unsur Pemerintahan Nagari, kelembagaan y ada di nagari dan unsur masyarakat serta Pemerintah Nagari perbatasan.
Apabila kesepakatan dengan musyawarah mufakat dimaks tidak bisa tercapai. maka Pemerintah Daerah berkewajib untuk menfasilitasi penyelesaian batas wilayah Pemerintah Nagari.
Apabila upaya fasilitasi penyelesaian/kesepakatan masal batas wilayah Pemerintahan Nagari tersebut tidak juga bi tercapai, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenang untuk menetapkan batas wilayah Pemerintahan Nagari ya bersangkutan dengan mempedomani fakta-fakta/dokum yang ada.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 5

Pembentukan atau Pemekaran Wilayah Pemerintahan Nag harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang tel ditentukan kecuali atas pertimbangan jarak dari Pu: Pemerintahan, letak secara geografis yang terpisz: pertimbangan asal usul dan kondisi sosial budaya, dsb, day dipertimbangkan untuk dilakukan pemekaran wilay Pemerintahan Nagari yang bersangkutan dengan juml penduduk paling sedikit 1500 jiwa, dan atau 400 KK.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 6

t
Yang dimaksud dengan memperhatikan saran d pendapat masyarakat adalah usulan perubahan stat paling sedikit disetujui 2/3 (dua pertiga) dari masyaral yang mempunyai hak pilih.
Perubahan status Pemerintahan Nagari menj: Kelurahan tidak rrergganggu atau tet mempertahanka' r.a. sosial budaya dan ad istiadat Tas,a-3s az:
Huruf e
Pengisian Jabatan Lurah dan Perangkatnya diambilka dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupate dan Kecamatan.
Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 6

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 7

Perubahan Status Pemerintahan Nagari menja Kelurahan memperhatikan persyaratan yang tela ditentukan dan Perubahan tersebut dimungkinka berlaku untuk wilayah Perkotaan di Ibukota Kabupaten
Yang dimaksud dengan dikelola oleh Kelurahan adala dalam bidang Perencanaan, Pelaksanaan da Pemanfaatan dengan melibatkan masyarakat Kelurahar Ayat (2)
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 8

Cukup Jelas
Huruf a
Kewenangan berdasarkan hak asal usul Nagari adala hak untuk mengatur dan megurus kepentinga masyarakat sesuai dengan asal usul, adat istadat yan berlaku dan tidak bertentangan dengan perundane undangan. Pemerintah Daerah mengidentifikasi jen kewenangan berdasarkan hak asal-usul yang ditetapka dengan Peraturan Bupati.
Pemerintah Kabupaten melakukan identifikasi dai penetapan jenisjenis kewenangan yang diserahkai pengaturannya kepada Pemerintahan Nagari sesua dengan bidang-bidang yang telah diatur dengar
Huruf c dan d
Huruf b Peraturan Bupati.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 9

Cukup Jelas
Cukup Jelas.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 10

Cukup Jelas.
Pasai 11
Cukup Jelas.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 12

Cukup Jelas.
Yang dimaksud dengan urusan Pemerintahan adalal pengaturan kehidupan masyarakat sesuai kewenangat Pemerintahan Nagari.
Yang dimaksud dengan urusan Pembangunan adala! pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan saran: dan prasarana fasilitas umum.
Yang dimaksud dengan urusan kemasyaratakan adalal pemberdayaan masyarakat melalui pembinaar kehidupan sosial budaya masyarakat.
Huruf a s/d f
Cukup Jelas
Yang dimaksud dengan mengkoordinasikar pembangunan Nagan secara partisipatif adala! memfasilitas: saat -srsncaraan pelaksanaan
Huruf g
pemanfaatan, pengembangan dan pelestariar pembangunan di Nagari
Huruf hs/di
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 13

Cukup Jelas
Huruf a s/d J
Cukup Jelas
Huruf k
Dalam mendamaikan perselisihan masyaraka Wali Nagari berkoordinasi dengan Kecamatar dan dapat bekerja sama dengan Lembaga Ada serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya.
Cukup Jelas
Huruf I s/d o
Yang dimaksud dengan laporan Penyelenggaraar Pemerintahan Nagari adalah laporan semu: kegiatan Pemerintahan Nagari berdasarkar kewenangan yang sudah ada serta tugas-tuga: dan bantuan keuangan yang berasal dat Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintal Kabupaten.
Yang dimaksud dengan memberikan keterangar pertanggung jawaban adalah seluruh prose: pelaksanaan Peraturan Nagari dan termasul Anggaran Belanja dan Pendapatan Nagari.
Yang dimaksud dengan mengimformasikai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagai kepada masyarakat adalah memberikan informas kegiatan yang pokok-pokok.
Cukup Jelas
Badan Permusyawaratan Nagari dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan atas laporan Keterangan pertanggung jawaban Wali Nagari, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.
Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 14

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 15

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 16

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 17

Cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 18

Cukup jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 19

Cukup jelas
Sekretaris Nagari diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati atas usul Camat setelah memperhatikan saran dan pendapat Wali Nagari yang bersangkutan
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 20

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 21

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 22

Huruf adan b
Cukup jelas
Huruf c
Perangkat Nagari dapat diberhentikan langsung oleh Wali Nagari dan atau atas usul masyarakai Nagari karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat nagari.
Huruf d
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 23

Cukup Jelas
Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 24

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 25

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 26

s/d (2)
Cukup Jelas
Wali Nagari yang terpilih harus bertempat tinggal di wilayah Pemerintahan Nagari dengan tujuan untuk adanya konsentrasikeseriusan dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab serta memudahkan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 27

Cukup Jelas
Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 28

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 29

Cukup Jelas
| Pasal | 30 | |
|-------------------|--------------------|----|
| | Cukup Jelas | |
| Pasal | 31 | |
| | Cukup Jelas | |
| Pasal 32 | Cukup Jelas | |
| Pasal | 33 | |
| | Cukup Jelas | |
| Pasal | 34 | |
| | Cukup Jelas | |
| Pasal | 35 | |
| | Cukup Jelas | |
| Pasal 36 | Cukup Jelas | |
| Pasal | 37 | |
| Pasal 38 | asli). Cukup Jelas | |
| Pasal 39 Pasal 40 | Cukup Jelas | |
| | Cukup Jelas | |
| Pasai | Cukup Jelas | |
| | Cukup Jelas | |
| Pasal 43 | | |
| | Cukup Jelas | |
| Pasal 41 | | |
| | | 42 |
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 51

Pasai 52
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Wali Nagari diberhentikan atas usul Bad: Permusyawaratan Nagari kepada Bupati melalui Cama
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 53

s/d Ayat (3)
Cukup Jelas
Pemeriksaan dan Evaluasi dilaksanakan ol Bupati melalui Tim Kabupaten dilaksanak setelah melalui monitoring dan informasi d kelembagaan/unsur masyarakat di Nag (tertulistidak tertulis), dan sementara BAMI NAGARI tidak melaksanakan tugas kewajibannya untuk melakukan pengawasan d meminta keterangan pertanggungjawaban se tidak mengusulkan pemberhentian Wali Nag pada Bupati.
Yang dimaksud dengan Tim Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap Wali Nagari yang telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya, melanggar larangan bagi Wali Nagari, pelanggaran/penyimpangan pelaksanaan APBPN dan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh Wali Nagari, dst.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 54

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 55

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 56

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 57

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 58

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 59

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 60

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 61

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 62

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 63

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 64

s/d (2)
Cukup Jelas
Yang tergolong badan hukum dapat berug lembaga bisnis yaitu unit usaha yang kepemilika sahamnya berasal dari Pemerintah Nagari sepei usaha kecil dan menengah, lembaga keuanga mikro di nagari ( Usaha Ekonomi Simpan Pinjan Badan Kredit Nagari, Lembaga Simpan Pinjat Berbasis Masyarakat, Lumbung Pitih Nagari da sebagainya).
Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 92

Cukup Jelas
Huruf a
Yang dimaksud dengan permodalan da Pemerintahan Nagari adalah penyertaa modal pada Badan Usaha Milik Nagari da kekayaan Pemerintah Nagari yan dipisahkan.
Huruf b,c,d
Cukup Jelas
sd (6)
Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 93

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 94

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 95

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 96

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 76

Huruf a,b dan c
Anggota BAMUS NAGARI dalam menggunakan haknya, diatur dan sesuai dengan Tata Tertib yang telah ditetapkan BAMUS NAGARI.
Huruf a s/d c
Cukup Jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan memproses Pemilihan Wali Nagari adalah membentuk Panitia Pemilihan, Menetapkan Calon Wali Nagari yang berhak dipilih, menetapkan calon Wali Nagari terpilih dan mengusulkan calon Wali Nagari terpilih untuk disahkan menjadi Wali Nagari.
Huruf e s/d g
Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 77

s/d (2)
Cukup Jelas
Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah Rapat BAMUS NAGARI yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat Nagari seperti, usul pemberhentian Wali Nagari dan melakukan pinjaman.
Cukus Jeias
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 78

Cukup veias
Pemberitahuan secara tertulis dapat didahulu dengan komunikasi pemberitahuan alat Isan melalui
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 65

Cukup Jelas
Penjabat lain yang ditunjuk dapat berasal dari Perangkat Nagari lainnya dan atau Aparatur Kecamatan.
s/d (4)
Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 66

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 67

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 68

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 69

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 70

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 71

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 72

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 73

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 74

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 75

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 79

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 80

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 81

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 82

Dalam hal pembentukan Peraturan Nagari sebelur pembahasan dengan BAMUS NAGARI, Wali Naga harus melaksanakan konsultasi publik/pembahasa dengan kelembagaan atau unsur masyarakat lainny yang ada di Nagari.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 83

Cukup Jelas
Tim Validasi Produk Hukum Nagari dibentuk olel Bupati yang bertugas menganalisa dai memberikan saran serta merekomendasikai persetujuan dan atau pembatalan terhaday Produk Hukum Nagari.
s/d (7)
Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 84

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 85

Cukup Jelas
Yang dimaksud dengan partisipatif adalat melibatkan pihak terkait dan lembagi: kemasyarakatan yang ada di Nagari dalan Penyusunan Perencananan Pembangunar Nagari.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 86

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 87

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 88

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b dan c
Bantuan dari Pemerintah diutamakan unti tunjangan penghasilan Wali Nagari da Perangkat Nagari. Bantuan dari Propin dan Kabupaten digunakan untu
percepatan pembangunan Nagari. Alokasi dana Perimbangan Pusat da Daerah yang diterima oleh kabupaten da bagi hasil pajak dan retribusi dialokasika untuk Pemerintahan Nagari secar proposional yang penetapannya denga Peraturan Bupati.
Huruf d
Huruf e.
Yang dimaksud sumbangan dari piha ketiga dapat berbentuk hadiat donasi,wakaf dan atau lain-lai sumbangan, dimana pemberia sumbangan dimaksud tidak menguranc kewajiban pihak penyumbang.
Cukup Jelas
dan (3) Curup Jelas
Dari hasil Pajak Daerah Kabupaten paling sedik 10 Yo (sepuluh perseratus) diberikan langsun kepada Pemerintahan Nagari dan retribus kabupaten sebahagian diperuntukan ba Pemerintahan Nagari yang dialokasikan secar proporsional dan bertahap sesuai kemampua keuangan daerah.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 89

Yang dimaksud bahagian dari dana pusat kepad. daerah adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak da sumber daya alam ditambah dana alokasi umur setelah dikurang belanja pegawai.
Harta kekayaan nagari yang sebelumnya dikeloli oleh KAN dengan berlakunya Perda ir pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintal Nagari.
Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 90

Cukup Jelas
Pasai 91
dan (2) Cukup Jelas
Asset eks desa yang ada dan dikelola olel mantan Kepaia Desa atau Aparat Desa seperi Tanah Kas Desa, Kantor Kepala Desa, Inventari: Kantor, dan sebagainya diserahkan dan dikelol: oleh Pemerintahan Nagari.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 97

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 98

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 99

Bagi Wali Nagari yang tidak/belum menyampaikan LKPJ paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir, Bupati dapat memberikan sanksi berupa : 1) teguran lisan 2) teguran tertulis dan 3) menunda realisasi DAUN dan bantuan keuangan lainnya kepada Pemerintahan Nagari.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 100

Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan dengan membentuk perjanjian bersama atau membentuk peraturan bersama.
Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 101

Pembentukan badan kerjasama disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan objek kerjasama, pembiayaan atau kompleksitas jenis kegiatan
Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 102

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 103

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 14

Lembaga kemasyarakatan dalam ketentuan ir seperti LPMN, MUIN, Ikatan Cendekiawar Nagari, Majelis Ta'lim, Ikatan Pemuda, PKK, dai lain sebagainya, kecuali KAN.
Yang dimaksud dapat dibentuk adalah didasarkai atas pertimbangan bahwa lembaga tersebu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dai tujuan jelas, dan kegiatannya tidak tumpang tindil dengan lembaga yang sudah ada.
. (3), dan (4)
Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 105

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 106

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 107

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
pasal 108

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 109

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 170

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 111

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 112

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 113

Cukup Jelas
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 114
Pasal 114

Cukup Jelas