PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 14 Tahun 2016
Tentang PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS SINERGI PATRIOT KOTA BEKASI.
Berlaku: 30 Desember 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bekasi dan keikutsertaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional di Kota Bekasi untuk pembangunan Daerah, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah bidang pertambangan, pengolahan dan perdagangan minyak, gas bumi dan energi dalam bentuk Perseroan Terbatas;
- b. bahwa Kota Bekasi memiliki Badan Usaha yang saat ini menangani gas bidang pertambangan, pengolahan dan perdagangan minyak, gas bumi dan energi lingkup hilir yang dikelola oleh PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi yang merupakan anak perusahaan dari BUMD PD. Mitra Patriot Kota Bekasi;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi Usaha Gas lingkup hilir di Kota Bekasi serta peningkatan PAD, maka dipandang perlu untuk meningkatkan Status PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sinergi Patriot Bekasi.
SERI : E
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 12 Seri E).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS SINERGI PATRIOT KOTA BEKASI.
WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN :
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang di maksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
1. Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Bekasi.
7. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undangundang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.
10. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama Perseroan Terbatas (PT) Sinergi Patriot Kota Bekasi.
13. Pengurus Perusahaan adalah Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Sinergi Patriot Kota Bekasi.
12. Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Sinergi Patriot Kota Bekasi.
14. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas (PT) Sinergi Patriot Kota Bekasi.
16. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosper berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
15. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam konsidi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
17. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) Sinergi Patriot Kota Bekasi.
18. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) Sinergi Patriot Kota Bekasi yang memberikan hak atas deviden dan lain-lainnya.
19. Compressed Natural Gas yang selanjutnya disingkat CNG adalah Bahan Bakar Gas yang berasal dari Gas Bumi dengan unsur utamanya metana (Cl) yang telah dimampatkan dan dipertahankan serta disimpan pada bejana bertekanan khusus untuk mempermudah transportasi dan penimbunan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan.
21. Liquified Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
20. Liquified Natural Gas yang selanjutnya disingkat LNG adalah gas bumi yang terutama dari metana yang dicairkan pada suhu sangat rendah (sekitar minus 160° C) dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk mempermudah transportasi dan penimbunan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud didirikannya PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi adalah untuk mengelola Bidang Pertambangan, Pengolahan dan Perdagangan Minyak, Gas Bumi dan Energi Baru dan Terbarukan secara profesional dalam rangka mengambil manfaat untuk pembangunan bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Tujuan di bentuknya PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi:
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- a. memanfaatkan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi serta mengembangkan industri hilir;
- c. membuka lapangan kerja;
- d. menguasai teknologi, manajerial dan finansial yang berkaitan dengan sumber daya alam, khususnya minyak, gas bumi dan energi baik dari energi fosil maupun energi baru dan terbarukan.
BAB III - PENDIRIAN
Pasal 3

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, didirikan BUMD Bidang Pertambangan, Pengolahan dan Perdagangan Minyak, Gas Bumi dan Energi Baru dan Terbarukan dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan nama Sinergi Patriot Kota Bekasi selanjutnya disebut PT. Sinergi Kota Patriot Kota Bekasi.
- (2) Pendirian BUMD PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi merupakan peningkatan status yang sebelumnya merupakan anak perusahaan dari BUMD PD. Mitra Patriot Kota Bekasi.
- (3) Peningkatan status PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi menjadi BUMD Kota Bekasi, nama PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi tidak mengalami perubahan.
- (4) Wali Kota diberikan wewenang untuk melaksanakan pembentukan dan pendirian PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB IV - TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA
Pasal 4

- PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bekasi serta dapat berusaha diluar wilayah Kota Bekasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - KEGIATAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 5

- (1) Ruang lingkup kegiatan usaha PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi adalah:
- b. melaksanakan usaha pendistribusian bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan energi;
- a. melaksanakan usaha pengolahan, pengelolaan, pengangkutan dan penjualan minyak dan gas bumi serta industri petro kimia;
- c. melaksanakan usaha pembangkitan, penyediaan, penyewaan dan penjualan tenaga listrik baik dari energi fosil maupun dari energi baru dan terbarukan.
- (2) Lapangan usaha PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi adalah sebagai berikut, namun terbatas pada:
- b. perdagangan/pengisian bahan bakar dan oli kendaraan melalui SPBU;
- a. perniagaan gas alam melalui pipa dan non-pipa untuk rumah tangga, pusat niaga, industri dan pembangkit listrik;
- c. perdagangan/pengisian bahan bakar gas LPG melalui SPBE;
- e. Penyediaan Jasa Pendukung Pengeboran;
- d. perdagangan/pengisian bahan bakar gas alam melalui SPBG;
- f. CNG, LNG processing dan plant ;
- h. LPG processing dan plant ;
- g. Natural Gas Conditioning Plant ;
- i. perniagaan dan penyewaan alat dan unit pembangkit listrik dari sumber energi fosil dan energi baru dan terbarukan;
- k. jasa operasi dan perawatan jaringan distribusi minyak, gas alam dan listrik.
- j. pembangkitan dan perdagangan listrik sebagai Independent Power Producer (IPP);
- (3) Untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat bekerja sama dengan pihak swasta di Dalam Negeri dan/atau Luar Negeri atas persetujuan RUPS.
BAB VI - MODAL DAN SAHAM
Pasal 6

- (1) Modal secara kas yang telah disetor oleh Pemerintah Kota Bekasi melalui PD. Mitra Patriot Kota Bekasi antara lain sebagai berikut :
- a. pada Tahun 2011 senilai Rp. 450.000.000,-;
- b. pada Tahun 2015 senilai Rp. 500.000.000,-.
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk keperluan perhitungan modal saat pemisahan dihitung secara nilai Ekuitas dari laporan keuangan hasil audit PD. Mitra Patriot Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016.
- (3) Perhitungan modal secara Ekuitas pada PD. Mitra Patriot Kota Bekasi kepada PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi menjadi milik Pemerintah Kota Bekasi dan dapat dikonversikan ke dalam bentuk saham.
- (4) Untuk Pertama kalinya modal dasar PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi adalah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
- (5) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), modal yang ditempatkan dan disetor pada awal pendiriannya adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (6) Modal dasar beserta rinciannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dituangkan dalam Anggaran Dasar.
- (7) Perubahan modal dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundangundangan.
BAB VI - MODAL DAN SAHAM
Pasal 7

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Penyertaan saham pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perundang-undangan bahan penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - MODAL DAN SAHAM
Pasal 8

- (1) Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham pemindah tanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan secara sah oleh RUPS.
BAB VII - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 9

- (1) RUPS merupakan pemegang keputusan tertinggi.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku di tutup.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Keputusan RUPS diambilkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama, dengan berpedoman pada anggaran dasar.
BAB VIII - PENGURUS PERSEROAN
Pasal 10

Pengurus PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris.
BAB VIII - PENGURUS PERSEROAN
Pasal 11

- (1) PT. Sinergi Patriot KotaBekasi dipimpin oleh Direksi, Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur maka salah seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui mekanisme RUPS.
- (3) Tatacara pengangkatan dan pemberhentian, lama masa jabatan, tugas dan wewenang, serta penghasilan dan hak-hak direksi diatur dalam anggaran dasar dan mengacu pada peraturan perundang-undang.
- (4) Untuk pertama kali Direksi ditunjuk oleh pendiri.
BAB VIII - PENGURUS PERSEROAN
Pasal 12

- (1) PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi berada dalam pengawasan Komisaris.
- (2) Komisaris PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi terdiri dari seorang atau lebih dari anggota Komisaris, dan apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (3) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui mekanisme RUPS.
- (4) Tatacara pengangkatan dan pemberhentian, lama masa jabatan, tugas dan wewenang, serta penghasilan dan hak-hak komisaris diatur dalam anggaran dasar dan mengacu pada peraturan perundang-undang.
- (5) Untuk pertama kali Komisaris ditunjuk oleh pendiri.
BAB IX - KEPEGAWAIAN
Pasal 13

- (1) Pegawai adalah orang yang bekerja dibawah level Direksi.
- (2) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kedudukan, kewajiban dan hak pegawai diatur oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB X - TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Pasal 14

- (1) Tahun Buku PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi adalah tahun takwim.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi kepada Komisaris untuk memperoleh pengesahan RUPS.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku ditutup.
BAB X - TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Pasal 15

- (1) Pada setiap penutupan Tahun Buku, Direksi membuat laporan keuangan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi.
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku ditutup, Direksi membuat laporan tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS.
BAB XI - PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH
Pasal 16

- (1) Penetapan dan pembagian laba bersih ditetapkan melalui RUPS sesuai dengan perundang-undangan.
- (2) Laba Bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke rekening kas umum Daerah.
BAB XII - PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILAN ALIHAN
Pasal 17

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Tatacara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.
BAB XIII - PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Pasal 18

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi diputuskan oleh RUPS dan penetapan pengadilan.
- (2) Tatacara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar semua orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.
Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 30 Desember 2016
WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI
Diundangkan di Bekasi pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAYENDRA SUKARMADJI
LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 14 SERI E
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT : (13/397/2016)