PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor (Q? Tahun 2016
Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DANA JAMINAN KAPITASI KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA KENDARI
Berlaku: 21 Tahun 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi * Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertaffia Milikr Pemerintah Daerah:;'
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Kendari;
2. Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1'99'5 Nomor 44', Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (JLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. . 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial' (Lembaran Negara Republik * Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran - J Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Nomor 28 Tahun 2016 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
7. 6 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
8. 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Opresional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 21);
9. 8 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2).
MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA KAPIFASI JAMINAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA KENDARI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan
- 1 Daerah adalah Kota Kendari.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3 Walikota adalah Walikota Kendari
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari
- 5 Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
- 6 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis; perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
- 7 Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran /pengguna barang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Peraturan penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada FKTP milik pemerintah daerah ditujukan bagi FKTP milik pemerintah daerah yang belum menerapkan pola pengelolan keuangan badan layanan umum daerah.
BAB II - PEMANFAATAN DANA KAPITASI
Pasal 3

- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk
- a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
- b. dukungan operasional pelayanan kesehatan. biaya
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada aya (1) huruf a untuk FKTP ditetapkan sekurangkurangnya 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi. tiap
- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada aya (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dari besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun denga Keputusan Walikota atas usulan Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kota Kendari dengan mempertimbangkan ayat
7. tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah;
- b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja dibidang pelayanan kesehatan; dan
9. C kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
BAB III - JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 4

- (1) Alokasi Dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dimanfaatkan untuk dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai tidak tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. ayat
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel ayat
4. jenis ketenagaan dan /atau jabatan;
5. b kehadiran;
6. masa kerja.
- (4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud
8. pada ayat (1) huruf a, dinilai sebagai berikut tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
9. b:-tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
10. tenaga kesehatan setara S1 /D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
- d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
- e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan; diberi nilai 50 (lima puluh); dan
- f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima) .
- (5) Tenaga sebagaimana dimaksud yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut
- a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;
- b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan
17. C tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan
- (6) Tenaga sebagaimana dimaksud ayat (4) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara; diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara. pada
- (7) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud ayat (4) yang memiliki masa kerja pada
- a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepulu) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
- b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
- c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
23. d.21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
- e. Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (8) Varíabel kehadiran sebagaímana dímaksud pada (3) huruf 6 dinilai sebagai berikut ayat
26. a.hadir setiap hari kerja, diberi nilai lpoin per hari ; dan
- b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.
- (9) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja diberi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a
- (10) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai sebagai berikut
Keterangan;
BAB IV - BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 6

Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan operasional pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. biaya
BAB IV - BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 7

- (1) Pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa Dana Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada (I) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan\_ ayat
- (3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada (1) berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan. ayat
BAB IV - BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 8

Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang dianggarakan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Kendari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. pada dan
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

- 1 Peraturan Walikota Kendari Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Kendari Tahun Anggaran 2014 (Berita
- 2 Peraturan Walikota Kendari Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Kendari Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 48);
- 3 Peraturan Walikota Kendari Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 14).
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini di undangkan\_ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.
Diundangkan di Kendari
pada tanggal 19 5 - 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI
ALAMSYAH LOTUNANI
BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2016 NOMOR |6
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR
TAHUN 2016
TANGGAL
5
2016
JAMINAN KAPITASI KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA KENDARI
| NO | BELANJA BARANG OPERASIONAL |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Belanjä Obat Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obat untuk pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Paracetamol (Tab, Syrup), Amoksisillin (Tab, Syrup), Antacida (Tab, Syrup) CTM (Tab) Alopurinol (Tab) Asam Askorbat/Vit C (Tab), Captopril (Tab) Deksamethason (Tab) Asam Mefenamat (Tab), Lidokain, dan lain-lain: |
| 2 | Belanja Alat Kesehatan Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatanuntuk pelayanan kesehatan, alat- alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Dentat unit, stebilisator, stetoskop; tensi meter, tabung oksigen; gunting, bejana' |
| 3 | Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Kasa pembalut/perban, reagen, dan lain-lain: |
| 4 | Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif; preventif, kuratif dan rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi , transport (bagi peserta pertemuan, narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat, petugas piket/jaga (honor lembur + uang makan) dan lain-lain. biaya |
| 5 | Lingkup Pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program JKN, |
| NO | BELANJA BARANG OPERASIONAL |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | contoh belanja: transport dan honor narasumber_pada penyuluhan/sosialisasi dan lain-lain Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) sehingga pusling selalu siap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan |
| 7 | Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP Milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Contoh belanja: |
| | Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program dan pelaksanaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nlasional (JKN} - Contoh belanja: perangko, hardware dan softwaresistem informasi (komputer, laptop) mouse, printer, |
| 9 | langganan internet_LCD dan lain-lain Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik pemerintah daerah. Contoh belanja: Transport,uang harian, biaya penginapan, paket pelatihan/kursus, honor narasumber, konsumsi , dan lain-lain: Ruang biaya |
| 10. | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN. Contoh belanja: saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan_ pengecatan pagar FKTP service alat kesehatan dan lain-lain |
| NO | BELANJA MODAL |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Berkaitan Langsung Dengan Pelayanan KesehatanRuang Lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik pemerintah daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik pemerintah daerah pemerintah daerah. Contoh belanja: Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet; gorden, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, |