PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 35 Tahun 2016
Tentang KEDUBUKAN, SUSUNAN ORGANl8A81, 'TUGAS 01\N FUNGSI SERTA 1't\1'A KERJA DINA$ LJNGKUNGAN HIDUP K..'\13UPATEN BUTON
Berlaku: 35 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Mengingat bahwa untuk melaksanakan kcteuruan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bu ton Nomor G Tai nm 2016 ten tang Pernberuukan dun SU8Unan Pcra11gkat Dacrah Kabupatcn Butun, perlu menetapkan Peraruran Bupati tcntang Kedudukan, Susunan Organisuei, Tu~1h1 dan Fungal, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup K:1b11 paten l:luLon;
1.
N/A
Pasal 11

:1 ayat (&amp;) Undang-uudang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nornor 29 Tahun 19fi9 tentang Pernbentukan Dueruh -Daerah 'l'ingkat 11 di Sulawesi [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lemburan Ncgu.ra Rcpublik Indonesia Nomor 1822);
3. Undung-undang Nonor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan Antara Perncrintah Pusat dan Pemcrintahan Daerah [Lernbarun Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 4 38);
4. Undang-Undang Nomor 32 TaJ1u11 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaun Liugkungan Hidup [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara l~epublik Indonesia Nornor 5059);
4. '...i. L .. ~·~u,~·L..~u ... 1.0 ,,.,,,j11,,1 l: ________________! ... ,. ; L-ll1. .. -. ... 0 Pembentukan Peraturari Pcrundang-Undangun (Lembaran Negara RepubJik Indoneaia TaJ1w1 2011 Nomor 82, Tambahnn Lcrnbarari Negara Rcpubtlk tndonesin Nomor !3~) :·~,.i ) ~
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 'I'ahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernburan Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244),T:.,mbahan Lernbaran Negara Rcpublik Indoneaia Nornor 5587) sebagaimana telah beberapa kali cliubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peruhnhn.n Kedua atns Undung-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tcntang Pcmcrintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tumbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemeri:ntah Nomor 18 'rnhun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tamb:1h:111 Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. ten tang Negara 9. Peraturan Preaiden Nomor 7 Tahun 2015 Organisasi Kernenteriun Negara [Lernbarnn Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup clan Kchutanan Nomor P.74 /McnU1k/8ct;jc11/K\.lm, l /8/2016 tentang Pedornan Nornenklatur Perangka; Ducrah Provinsi dan Kobupaten/Kota yan~ Mclakaanakan Urusan Pemerintuhan BidunK Lingkungan I lidup dan Urusan Pcmcrintahan Bidang Kehuumun:
11. keputusan Mcntcri Lingkungan Hidup don Kehutanan Nomor SK.651 /Mer1lhk/Scljcn/Kum. l ;':J016 tentang Hasil Pernetaan Urusan Pemerintah-m Duerah Di Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kchutauan;
12. Pcraturan Dae rah Kabupaten Buton Nomor 2 'I'ahun 2016 tentang Urusun Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupatcn Buton s1~ba1·.11i Ducrah Otonom ( Lembaran Daerah Kabupatcn Butou Tahun 2016 Nomor 112);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembcntukan dan Su.sunun Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 (Lcmbaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116)
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATJ TENTANG KEDUIJUKAN, SUSUNAN TUGAS DAN FUNGS! Sl::RTA TATA KERJA Menetapkan
ORGANISASI, DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinalol yang bcrkedudukan dibawah clan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
·
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

- (1) Dinas Lingkungan Hidup adalah Din as Daerah Tipe B
- (2) Dinas Lingkungan Hidup eebagairnnna dimaksud pacla ayat{l) terdiri dari:
- b. Sekretariat;
- a. Kepala Dinas:
- c. Bida.ng Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Lim bah Bahan Berbahaya Beracun dan Periirigkatan Kapasitas:
- e. Bidang Pengendalian Pcncernaran dan Kerusakan Li.ngkungan Hidup;
- g. UPTD; dan
- f. Sub Bagian/Seksi;
- h. Kelornpok .Jabatan Fungsionat.
11. -(3) Sekrctarint sebagaimana dimaksud parla ayat (2) huruf b, terdiri dari atas :
- a. Sub Bagian Program dan Kcuungun:
- b. Sub Bagia.n Umum dun Kepegawaiari.
- (4) Bidang Pcnataun dan Pcnaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup scbagaimann dimnksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas :
- b. Seksi Pcngaduan dan Penyelesaian Scngkcta Lingkungan;
- a. Seksi Pcrcncunaan dan Kajian Darnpak Lingkungan:
- c. Seksi Penegakan Hukum Lingkuugun.
- (5) Bidang Pengclolaan Sarnpah, Lirnbah Bahan Bcrbahoya Beracun dan Pcningkatan Kap11Nil.as sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tcrdiri atas :
- a. Seksi Pengelolaan Sampah;
- c. Seksi Peningkatan Kapasitas Linr,kunr::an Hidup.
- b. Seksi Limbah Bahun Berbahayf dan Bcracun:
- (6) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Keru:;akan Lingkungan Hidup ecbugnimuna dimnksud pada ayat (2) huruJ e, Lerdiri atas :
- a. Seksi Pcnccmaran Lingkungu.n;
- c. Scksi Perneliharaan Lingkungon.
- b. Seksi Kerusakan Lingkungan;
- (7) Stru.ktur Organisasi Dinus Lingkungan Hidup tercantum dalarn lampiran Pcraturan Bupati irri,
- (1) Sekretariat scbagaimanu dirnuksud dnlarn pasal 3 ayat (2] huruf b, dipimpin oleh seorang Sekrctaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dirnaksud dalarn pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf d, dun huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dirnaksud dalarn pasal 3 ayat (3), rlipimpin olch scorang Kcpala SL.u B:tgi:m yang berada &lt;1'.? 1·.·:;d1 rh-.·1 ". rt:.~1 "11. : ,,.&gt; j '". ··.:r .. : -1: ________________
4. (41 Seksi sebagaimana dimaksud dalarn pasal 3 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dipimpin olch scoraru; Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Bi.dang masing-masing.
BAB IV - TUGAS DAN J&lt;'UNGSI
Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mcmpunyai tugas mernbanru Bupati melaksanakan Urusan Pernerintahan Daerah dibidang Iingkungun hidup meliputi sub tnusan: Perencanaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLH8), PengendalianPenccmaran dao /atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (83), clan Lirnbnh Bahan Berbahaya dun Beracun (Limbah 83), Pcmbinaa·n dan pengawasan terhadap izm lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), Pengakuan keberadaan musyurnkat hulcum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang tcrkait dcngan PPLH, Pendidikan, Pelatihan, don Penyuluhun Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Pcnghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masy11rnkot, Pengaduan Linekunp,nn Hidup, dan Persarnpahan.
- (2) Kepala Dinas dalam rnelaksanakan rugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Iungsi :
- u. Perurnusun kebijakun ieknis di bidang lingkungan hidup, mcliputi sub urusan: Pcrcncanaan Lingkunga.n Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLI IS), Pengendallan Pencemaran dan I a tau Kerusakan Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati [Kehali], Bahun Berbahnya dun Bcrucun (83), clan Limbah Bahen Berbahaya dan Ocrac1111 (Lim bah 83), Pernbinaan dan pengawasan terhudap izin Iingkungan dan izin pcrlindungan dan pengclolaan lingkungan hidup (PPLH), Pengakuan keberadaan rnasyarakat hukum adnt (MHA), kearifan !okal dan hak MHA yang terkait dcnga.n PPLH, Pendidiknn, Pelutihari, don Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Pengaduan Lingkungan Hidup, dan JJt:rsa:mpahan.
- b. Pengkoordinasian pemberian perizinan dan pelaksanuan pelayanan umuiu mcliputi sub urusan : Perencanaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLH8), Pengendalian Pcnccmaran danj atau Kcrusakan Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati [Kehati}, Balian Berbahaya dan Beracun (83), dan Lirnbuh Balian Bcrbahaya dan Beracun (Limbah B3), Pernbinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan don tzin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MH/\), keurifan lokal dan hak MHA yang terkait deogan PPLH, Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Pcnghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Peng.aduari Lingku.ngan Hidup, dan Persampahan.
- c. Pelaksanaan pernbinaan terhadap UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pclaporan di bidang Iingkungsn hidup meliputi sub un .. isan : Pcrcncanaan Lingkunga.n Hidup,Kajian Lingkunaan Hidup Strategis (KLHS), PengendalianPcnccmaran clan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati (Kehati), Bahan Berbahnya dan Berucuri {83), dan Limbah Bahan Berbahaya dan [leracun (Limbah B3), Pernbinaan dan pengawasan terhadap izin li..ngkungan dan izin perlindungan clan pengclolaan lingkungan hidup (PPLH), Pcngakua.n kcbcradaan masyarakat hukurn adat (MHA), kcarifan lokal da.n hak MHA yang terkait dengan PPLH, Pendidik.m, Pelatihan, dan Penyuluhan . Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Pcnghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakal, Pengaduan Lingkungan Hidup, dan Persampahan.
7. bidang di e. Pelaksanaan pengelolaan kesckrctariatan dinas;
- i. Penandatanganan surdt/naskah dinas sesuai tugas dan kcwcnangannya: dan
- g. ?ek·ks::maan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
Bugian Kctigo. Sckrctariar
BAB IV - TUGAS DAN J&lt;'UNGSI
Pasal 7

- (1) Sekretaris Dinos mempunyal tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dulwn Pelayanan Adrninistrasi dan Kesekretariatan kcpada seluruh unit organisasi di Iingkurigan Dinas Lingkungan 11idup yung mcliputi urusan Pcrencanaan Program, Evaluasi dan Pclaporan, Keuungan, Perlengkapun, Kcpegawaian, Hukurn, Urnum, Humas dan Protokol serta Urusun Pendidikan dan l'clatihan.
- (2) Sekretaris Dinas dalam metaksanakau rugas eebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyclcnggarakan fungsi :
- b. Peluksanaan Uruean Keuangan, Pcrlcngkapan dan Penyusunan Anggaran;
- a. Pelaksanaan dan Pengkoordinusian Pcrumusan Perencanaan Program Dinus, serta l!:valuasi dan Pelaporan;
- c. Pelaksanuan Urusan Adrninistrasi Kcpegawaian, Ketatalaksanaan clan. Hukuru, serta Pendidikan dan Pelatihan;
- e. Pelaksanaan rugas lain yang dibcrikan oleh Kepala Dinas ierkait dengan tugas dan fungsinya.
- d. Pelaksunaan Urusan Umum, Sun-1.L menyurat dan Arsip, Rurnah Tangga serta Urusan t&lt;ehumasan clan Protokol; dan.
BAB IV - TUGAS DAN J&lt;'UNGSI
Pasal 8

Kepala Sub Bugian Program clan Ket .. rangan, mempunyai rugas:
- b. Pelaksanaan clan pengkoordinasikan penyusunan rencana program dan pengelolaan anggaran.
- a. Pengumpulan bahan pcrunjuk tek ni» rencana program dan anggaran.
- c. Pelaksanaan pengelolaan data adrninistrusi keuungan dan pcrbcndaharaan.
- d. Pelaksanaan penyusunan laporan pclaksanaan rugas.
5. c Pclaksanaan tugas lain yang diberikan olch Sckrctaris terkait dengan tugas pokok dan rungi;inya.
Kepala Sub Baginn Umum dan Kepcgawainn, mempunyai tugas:
- b, Pelakaarraan pcngclolaan w1..1sa11 tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dokumentasi, p,:ni:~lnluun burang milik ncgara, kcpcgawaian, Pcndidikan dan Pelatihan serta hubungan masyarakat.
- a. Pengumpulan bahan petunjuk reknis urusun tata usaha, rumah tangga, kcaraipan. dokumcntnei, pcngclolaan barang milik negara, kepegawaiarr, Pendidikun chm Pelauhan.
- c. Pelaksanacn penyusunan laporan pclaksanaan rugas.
- d. Pelaksanaan rugas lain yang diberiknn oleh Sekreiaris terkait dengun Lugos pokok dan fungsinya.
Bagian Keempa l
Bldang Pena taan dan Penaatan Perlincl I mgan Pengelolaan Lingkungan I lidup
BAB IV - TUGAS DAN J&lt;'UNGSI
Pasal 10

- (1) Kcpala Bidai1g Penataan dan Pennal:m Pcrlindungan Pengelolaan Lingkungan I lidup mcmpunyai tugas rnelaksanakan scbagian tugas Kepala Dinas dalam penyusunan dan peluk.sununn kebijakan, mengkoordinasikan, fasilitasi, sinkronisasi, pembinaan, pengawasun, pernbcrian pendampingnn serta pemantauan clan cvaluasi di bidang Pcnutaun dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- a. Inventnrisasi data dan inforrnasi sumberdaya alam;
- (2) Kepala Bidang Penataan dan Perruutan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan H idup dalam melaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), menyelenggarakan Iungsi:
4. b, Penyusunan dokumen RPPJ,11;
- c. Koordinasi clan slnkronisasi pernuutan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. Pemanrauan dan evaluasi peluksunuan RPPLH;
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Koorrlinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya rampung lingkungan hidup;
- g. Penyusunan instrurnen ekonomi lingkungan h.idup (PDB dan PDRB hijau, rnekanierue insenuf disinsent.if, pendanaan lingkungan hidup);
- h. Sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kcputauan dan Ekoregion;
11. J· Pcnyusunan Surtu s Lingkungan Hidup Daerah;
- i. Penyustman NSDA dan. LH;
- k. Penyusunan Indcks Kualitas Lingkungan Hidup;
- m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Stratcgis Kabupatcn;
- I. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Stratcgis:
- o. Fasititasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. Fasilitasi pembinaan penyelcngguruun KLHS ;
- q. Pernantaunn dan evaluaei KL,HS;
20. r, Koordinusi pcnyusunan iustrumcn pcnccgahan pencemaran dan/at:au kerusakan lingkungan hidup [Amdal, UKL-UPL, iztn Iingkungau, Audit LH, Anallsls rcsiko LH);
- s. Periilaian terhadap dokurncn liugk.ungau (AMDAL dunUKL/UPL);
- u. Pelaksanaan proses izin lingk ungun;
- t. Penyusunan tim kajian dokurncn lingkungan hidup yang transparan (komisi penllal, tim pakar dan koneultcn]:
- v. Penyui;un.an kebijakan l1.:11lan~ tata cara pelayan pcngaduan dan penyelesaian periguduan musyurakat;
- x. Pclaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- w. Fasihtast penerimaan pengad u~111 ataa usaha atau kegiatan yang tidak sesuai Z'lent.1nn izin Perlindungan Jon Pengelolaan Lingkungan l Iidup:
- y. Penyusunun rekornendasi Li udaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
28. aa. Pcnyclcsaian eengketa lingkungan buik di luar pengudilan rnaupun rnelalui pcngadilan;
- z. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring clan pelaporan alas hasil tindak lanjut pengaduan:
30. bb. Sosialisaai tata cara pengaduan;
- dd. Penyusunun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang merniliki izin lingkungan dan izin pcrlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- cc. Pengernbangan sistern intormasi pencrimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dcngan izin Perl ind ungan dan Pengelolaan Lingkungan I lid up;
33. ee. Pclaksanaan pengawasan terhadap pcnerima izin lingkungan don izin perlindungau dan pengelolaan lingkunga.n;
34. gg. Pembinaan dan pengawusan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
35. ff. Pelaksanaan pengawasun tiudaklanjut rckomcndasi hasil evaluasi penerima izin Iingkungan dan izin perlindunga.n dan pengelolaan linr,kungan;
36. hh. Pembentukan Lim koordinasi penegakan hukum Jingkungan;
11. Pembentukan tim monitoring clan koordinasi penegakan hukum;
•
- JJ. Pelaksanaan penegakan hukurn atas pelanggaran Perlindungan da.n Pengelolann Lingkungan Hidup,
11. Penanganan burang bukti dan pcnanganan hukum pidana secara tcrpadu;
- kk. Pelaksanaan penyidikan pcrkara pelanggaran Jingkungan hidup:
- mm.Pelaksanakan laporan pelaksanaau tugas; dan
- rm. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dcngan tugas pokok dun fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN J&lt;'UNGSI
Pasal 11

Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Darnpak Lingkungan · mempunyai tugas :
- a. Penyiapan bahan petunjuk tcknis kcgiatan:
- b. Invcntariaasi data dan informasi ;:umherdaya nlnm;
- c. Penyuxunan dokurnen RPPLH;
- d. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RP,JP clan RPJM;
- c. Pcmantauan dun evaluasi pelaksunaan RPPtJJ;
6. g, Koordinasi pcnyusunan tata ruang yang bcrbasis daya dukung dan dnyn tarnpung linglcungan hidup;
- f. Penentuan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup;
- h. Pcnyusunan instrumcn ckonomi lingkungnn hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanismc inscntif disinseutif, pendanaan tingkungan hidup];
- j. Pcnyusunan NSDA dan LH;
1. Sinkronisaei J{LPLH Nasional, I'ulaurKcpulauan dan Ekoreglon;
- k. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
12. m, Sosialisasi kcpada pcmangku kcpcntingan tentang RPPLH;
- l. Penyusunan lndeks Kualii.as Lingkungun Hidup;
- n. Penyusunan dan Pengesahan 1&lt;:1ji,i11 1~ingkL11115an Hidup Strategis Kahupatcn:
- p. Fasilitaai pcmbinaan pcnyelenggnraan !{LllS;
- o. Fasilitasi keterlibatan rnasyurukut dnlam pelaksanaan Kl-11$;
- q. Pernantauan dun evaluaai KLHS;
18. s, Penilaian terhudup dokumen lingkungan (AMDAL dan Ul&lt;L/UPL);
- r. Koordinasi penyusunan instru men pencegahan pencemaran darr/utuu kerusakan Iingkungan hidup (Amdal, UKL.-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LHJ;
- t. Penyusunan tim kajian. dokurnen Iingk.ungau hidup yang transparan [komisi pcn:ilai, tim pakar dan konsultan):
- u. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- w. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungun Peugelolaan Lingkungan Hidup terkait dcngan tugas pokok dan fungsinya,
- v. Pelaksanakan la po ran pelaksana . an tll[j&lt;lS; dan
PasaJ I?.
Kepala Seksi Pengaduan clan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mernpunyai tugas :
- a. Penyiapan bahan petunjuk teknis kegiutun;
- b. Penyusunan kebijakan tcntang 1:i.t:a cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan rnasyurukut;
- d. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- c. Fasilitasi pcncrirnaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
- e. Penyusunan rekomcndasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduun;
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil LIIHlHk lanjut pengadunn;
- h. Soeialisasi tata curu pengaduan;
- g. Penyelesaian scngkcta lingkungan baik di luur pengadilan maupun rnelalui pengadilan;
- i. Pengernbangan sistern informasi pcncrirnaan pcngaduan masyarakat atas usaha atau kcgiatan yang tidak sesuai dengun izin Perlindungan dan Pcngclolaan Lingkungan Hidup;
- k. Pclaksanakan tugas lain yang dibcrikan olch Kepala BicJang Penataun dan Penuatan Perfindungan Pengeloloan Lingkungan Hidup tcrkai.t dcnga n tugas pokok dan fungsinya.
- J. Pelaksannkun laporan pelaksanann tunas; clan
BAB IV - TUGAS DAN J&lt;'UNGSI
Pasal 13

Kepala Seksi Penegulcan H ukurn Lin1:kungan mernpunyai tugas :
- b. Penyusunan kebijokun pengawusan ierhadep ueaha dan atau kegiatan yang memiliki i'~in lingkungan dan izin perlindungan clan pengelolaan 1i11gl&lt;unj',11n;
- a. Pcnyiapan bahan pctunjuk tcknis kegtatan:
- c. Pelaksanaan pcngawasan rcrhadap peneruna rzin Iingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan Iingkungan:
- e. Pembinaan clan pengawasan terhadap Petuga» Pengawas Lingkungan I lidup Daerah;
- d. Pclaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasit evaluasi penerima izin lingkunga11 dun izin perlindungan dun pengelolaan lingkungan;
- f. Pembentukan tim koordmns! dun Lim monitoring pen ego kan hokum Iingkungan;
- g. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dun Pengelolaan Luigkungan Hidup;
- h. Pelakaanaari pcnyidikan perkara pelanggarun lingkungan hidup;
- J. Pelaksanakan laporan pelaksanaan tugas; clan
- i. Penanganan barang bukti dan penungunun hukum pidana secara terpndu;
- k. Pelaksanakan tugus lain yang diberikan olch Bidang Penataan clan Pcnaatan Perllnduugan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait derrgun Lugu~ pokok dan fungsinya.
•
•
Bagian Kelirna
Bidang Pcngclolaan Sarnpah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas
BAB IV - TUGAS DAN J&lt;'UNGSI
Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan Sarnpah, Limbah Bahan Berbahaya Bcracun dan Pemngkatan Kapasitas rnempunyai tugas melnksannkan sebagian tugas Kepala Dinas dalam pcnyusunan dan pclaksanaan kebijakan, mengkoordinasikan, fasilitasi, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, pemberian pendampingau sorta pcmantauan dun evaluusi di bidang Pengelolaan Sainpah, Limbah Bahan Bcrbahaya Bcracun dan Pcningkatan Kapaaitas Lingkungan llidup.
- (2) Kcpala Bidang Pcngelolaan 8ampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peniugkatan Kapasitas scbagaimaua dimaksud padn ayat (1), mcnyclcnggarakan fungsi:
- a. P .. rnyusunan lnfurrnasi p1:11gdnl;i;in sarnpah tingkat, kabupaten;
- c. Perurnusan kebijakan pengurangau sampah:
- b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jcnis scrnpuh untuk sctiap kurun waktu tcrtentu:
- d. Pembinaan pernbatasan tirnl iunun sarnpah kepada produsen/ industri;
- f. Pcmbinaan pcndaur ulangan sarnpah;
- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produkei dan kernasan yang mampu diuraf olch proses alam:
- g. Penyediaan fasiJjt.as pcndaur ulangan sampah;
1. Perumusan kebijakan penanganan sampan di kabupaten;
- h. Pcrnbinaan pcrnanfaatan kcmbali sampah dari produk dan kemusan produk;
- j. xoordlnast pcmilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pcmrosesan akhir sampuh;
- l. Pernungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- k. Penyediuan sararia dan prasarana penanganan sampah;
- m. Penerapan lokasi ternpat TP8, TP8'l' dan TPA sampah;
- n. Pengawasan terhadap tcmpat pemrosesan akhir dengan sistem pembuungan open dumping;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan sistcm tanggap dururat pengelolaan sampah;
- q. Pelaksanean kerjasama derigan kabupatcn/kota lain dan kernitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyeleriggarakan pengelolaan sampah:
- p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrusesan akhir sampah;
- r. Pengernbangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. Penyusunan kebijakan pcrizinan pengol.a.han sampan, pengangkutan sarnpah dan pernrosesun akhir sampah yang diselenggarakan uleh swasta;
- t. Pelaksanaan pcrizman pcngolahan sarnpah, pengangkutan sampah dan pernrosesan akhir sampah yang diselcnggarakan oleh swastu:
23. v . Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengeloluun sampah yang diluksnnakun oleh pihak lain (badan usaha};
- u. Perurnusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pcngelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. Perurnusan penyusunan kcbijaka n perizinan pcnyimpanan scmcntara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, pcrubahan dan pcncabutan] dalam satu daerah Kabupaten; · '
- x. Pelaksanuan perixman penyimpanan sementara limbah B:~ dalam saru dacrah Kabupaten/ Kota:
- z. Penyusunan kcbijakan pcrizinan pcngurnpulan dan pengangkutan Limbah 03 trene:1j1Jan, perpanjangan, perubahun dan pcncabutan] dalam satu daerah Kabupatcn;
28. y, Pelaksanaan pernaritauun clan pengawasan penyimpanan ecmcntara limbAh B3 dnlarn aatu dnerah Kabupnten;
29. aa. Pelaksariaan periaiuan bagi pcngumpul limbah B3
30. bb. Pelaksanaan pcrizinan pcngangkutan Limbah B~
31. menggunakan runt angkut rodn :~ (l.ig~) dilakukan do.lo.m so.tu dacrah Kabupaten;
- dd. Pc.::l..ik:,uil.J&lt;.lll pcriziu, ... n µ..:J,l,,l&amp;IJU,u,, Iuul,« .. lJ3 medis:
- cc. Pelaksnuaan perizinun Pcnlrnbunan L.imbah 83 dituk: .. ,l,;; .. ~ Ut.ii.~'llt1 ':.-,~ t L\.1 \..IO.C.I, it l·~· :· 1 1('. l
- cc. Pcmautauan clan pengawasan tcrhudap pengolahan, pernun ran 1:, n, pcngungkutrur dan pcnimbunan fim bah B.l;
35. 1[. JJ c.:J. .LJ ' u: ________________ . \.J j 1,, ~ I 1 ... l, lJ tj ;,.tl,a \_,J. ... ~l 1t.&gt;=.i...,1-.. Lh.Ul .:-..(.:t .1~.1.· .. l\.1,1,,1.\_11 masyarakat hukurn adat , kcurifan lokal atau pengetahuan tradisional duu h ak kcarifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA rerkait dengan Perlindungan dun Pengelolaan Lingkungan Hidup;
gg.
- hh. Penetapan tanuh ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengctalruari tradisional don hak MHA terkait dcngan Perlinrl ungun dan Pcngelolaan Lingkungan 1 lidup;
- tdentlfikasi, vcrifikasi dan validnsi serta pcnctapan pengakuan keberudunuun kcbcradaan mnsyarakat hukurn adat, kcarifan lokal ata u pengetahuan tradisional dan hale kearifan lokul atau pengetahuan tradisronal dan hak MHA tcrkait dengun Pcrlindungan dan Pengelolaan Lingkungan I lid up;
11. Pelaksanaan kornunikasi dialogis dengan MIJA;
- kk. Penyusunun data dau informasi prom MTTA, kearilan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ii, Pembentukan panitia pengakuan musyurakat hu.kum adat;
- ll. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kcarifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
•
•
- mm.Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- oo. Penyiapan model pcningkatan kapasiras dan peningkatan kerjasarna M HA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- nn. Pelaksanaan fasilitasi kerjasam» dan pernberdayuan MHA, kcarifan lokal atau pengctahuan tradlsional rerkair PPLJI;
- pp. Penyiupun sarpras peningkatan kapasitas clan peningkatan kerjasama MHA, kearifan -lokal atau pengetahuan trud isionul terkuit PPLH; · ·
- qq. Pengernba ngan rnateri diklat dan pcnyuluhan LH;
- ss. Pelaksanaan diktat dan pcnyuluhan LH;
- rr. Pengembangan metode diklni da n penyuluhari LH;
- tt. Peningkatan kapaeltae instruknir rlnn penyuluh LM;
- vv, Pelaksanaan identifikaai kcburuhan cliklat dan penyuluhan:
- uu. Pengembangan kelcmbagaan kelompok masyarakat pcduli LH;
- ww. Penyiapan sarana daan prasuruna diklat dan penyuluhan LH;
- xx. Pcngcmbangan jenis penghurguun LJ1;
- zz. Pelaksanaan penilaian Jan pcmbcrian penghargaun;
- yy. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian pcnghargaan LH;
- aaa, Pcmbcntukan tim penilni persghargaan yang kompeten:
- ccc. Pelakaanaun cvaluasi dan pelapornn;
- bbb. Dukungan program pemberian pcngharguan tingkat kabupaten, provinsi don naslonal:
- ddd.Pelaksanann ruga» lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dcngan tugas clan f1rng:sinya.
·
Pa sul 15
Kepala Seksi Pengelolaan Sampah. rnempunyai tugas :
- b. Penyusunan informasi pengclolnnn sarnpah tingkat kabuparcn/ kota;
- a. Penyiapan bahan petunjuk tcknia kcgiatan;
- c. Penetapan target pcngurangan sarnpah dan prioritas jenis surnpah untuk setiap kurun waktu Le::r1e11tu;
- d. Pcrumusan kebijakan pengurangan sarupah;
- e. Pembinaan pernbatasan timbunan sarnpah kepada prudusen/ industry;
- f. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kernasan yang marnpu diurai oleh proucs alarn:
- g. Pcmbinaan pendaur ulangan sarnpah;
- i. Pernbinaan pcmanfaatan kernbali sampah dari produk dan kernasan produk:
- h. Penyediaan Iasilitas pendaur ulangan sarnpah;
- J. Pcrumusan kebijakan penanganan sarnpah di kabupaten Zkota;
1. Penyedia.an sarpras penanganan sampah;
- k. Koordinasi pernilahan. pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- m. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sarnpuh;
•
•
- n. Penetapan lokasi ternpat TPS, 'l;PST dan TPA sampan;
- o. Pengawasan terhadap ternpat pemrcsesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- q. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pernrosesan akhir sampah;
- p. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sarnpah;
- r. Pelaksanaan kcrjasama dcngan kabupatcn/kota lain dan kernitraan dengan badan usaha pcngclola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sam pa h;
- t. Penyusunan kebijakan perizinan pen go la han sampah, pengangkutan sampah dan pcrnrosesan akhir sampah yang disclcnggarakan oleh swasta;
- s. Pengembangan investasi dalam usaha pcngclolaan sampah;
8. -u. Pelaksanaan perizinan pcngolahan sampah, pengangkutan sampah dan pernrosesan akh ir aampah yang dtsetenggarakan oleh swasta;
- w. Peluksanaan pcmbinaan dan pengawasan kinerja pcngclolaan sampah yang dilnksanu kun oleh pihaklain [badan usnha];
- v. Perumusan kebijakan pernbinn.m d:m pcngawaaa kincrja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha];
- x. Penyusunan laporan pclaksanaan rugas.dan
- y. Pelaksanaan tugas lain yang diherlkan olch KcpaJa Bidang Pengclolaan Sampah. Limbah Bahan Berbuhaya Beracun dan Pcningkatan Kapasitas terkuit dengan tugas pokok clan f\.\ngsinya .
BAB IV - TUGAS DAN J&lt;'UNGSI
Pasal 16

Kepala Scksi Llmbah Bahun Berbahaya dan Bcracun melaksanakan tugas:
- b. Perumusan penyusunan kebijakan pcrizinan penyirnpanan sernentara Iimbah 83 [pengojuan, perpanjangan, perubahan dan pericabutan] dulurn satu daerah Kabupaten Bu ton;
- a. Penyiapan bahan pctunjuk teknis kt:1~ia1..un;
- c. Peluksanaan perizinan penyimpanun scmcntara limbah B3 dalam satu dneran lull.Jupaten Buton;
- e. Penyusunan kebijakan perrzinan pengurnpulan dan pengangkutan limbah 83 (pcngnjuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan] dalarn satu daeruh Kabupaten Butun;
- d. Pelaksanaan pemantauan dun pengawasan penyimpanan serncntara limbah 83 dalarn satu dacrah Kabupaten Buton;
6. [ Pelaksanaau perizinan bagi pengumpul limbah 03;
- h. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalarn satu daerah Kabupaten Butcn;
8. g, Pelaksanaan pcnzman pengnngkutan Lirnbah 83 menggunakan alat angkut roda 3 (uga) dilakukan dalarn satu daerah Kabupaten Buton;
1. Pelaksanaan pcrizinan penguburan Iirnbah 83 medis;
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas:
- J. Pcmantauan dun pcngawasan terhadap pengolahan, pernanfaatan, pcngangkut.an dun penimbunan limbah B3;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang d.ibcrikan oleh Kepala Bidang Pengelolaa.n Sampah, Lirnbah bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas terkait dengan tugas pokok dan fungsinya
Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :
- b. Penyusunan kcbijakan pengakuan kcbcradaan masyarakat hukum adat., kearifan lokal HUJU pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pcngctahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- a. Penyiapan bahan petunjuk teknis kegiaran:
- c. ldentifikasi, vetifikasi dan validrrsi serta · penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum. udat, kearifan lokal atau pengecahuan tradisional dan hak kcarifan lokal atau pcngetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlind ungan &lt;la II Pcngclolann Lingkungan Hid up;
- e. Pelaksanaan kornunikasi dialogis dengan Ml-lA;
- d. Penetapan tannh ulayat yn.ng ml'.rupnlrnn keberudaan MHA, kearifan lokal atau pcngctahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradieional don hak Ml-IA terkuit dengan Perlindungan dun Pcngclolaan Liugkungan Hid up;
- f. Pembentukan panitia pcngakuan masyarakat hokum adat;
- h. Penyusunan kebijakan pcningkatan kapasltas MHA, kearifan lokal aeau pcngctahuan tradi:-ional u:rkoil PPLH;
- g. Penyusunan data dan inforrnasl prof'il MIIA, kearifan lokal 1:1tau pengctuhuan trndislonal terkait Perlindungan dan Pcngelolaan Lingkungan Hidup;
- i. Penyelenggaraan pendidikan dun pelatihan, pcngcmbangan don pcndarnpingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan I rudisional terkait PPLll;
10. It. Penyiapan model pcningkatan kapasitas dun peningkatan kerjasama Ml-IA, kearifun loka l atau pcngetahuan tradisional terkuit PPLH;
- j. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberduyann J\11 IIA, kcarifan lokal atau pengetah uuu tradiuional tcrkait PPLH;
- I. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dun peningkatan kcrjasarna Ml-IA, kearifan Jokal atau pengetahuan tradisional terkaiv 1'PLH;
13. in. Pcngernbangan materi diktat clan penyuluhan LH;
14. -n. Pengernbangan metode diklat dan pcnyuluhan LH;
- p. Peningkatan kapasitas instruktur dtJ 1 11 pcnyuluh LH;
- o. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LI I;
- q. Pengembangan kelembagaan kclornpok masyarakat peduli Ll-1;
- s. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- r. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan pcnyuluhan;
- t. Pcngcmbanganjenis penghargaun LH;
- u. Penyusunan kebijakan Lala cara pcrnbcria penghargaan LH;
- v. Pelaksunaan pcnilaian clan pemberian pengnargaan;
- w. Pembcntukan tim penilai penghurgaan yang kompeten;
- y. Pcnyusunan laporan pelaksunaan tugas; dan
- x. Dukungan program pemberian penghargaan tingkar kabuputen, provinai dan nasional;
- z. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sarnpah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas terkuit, dengan tugas pokok dan fungsinya.
•
•
Bagian Keenarn
Bidang Pengendalian Pencernaran dan Kerusakan Lingkungan I lidup
BAB IV - TUGAS DAN J&lt;'UNGSI
Pasal 18

- ( 1) Bidang Pengendalian Penccmaran dan Keruaakan Lingkungan Hidup mempunyai tugns melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam pcnyusunan dan pelakaanaan kebijakan, rnengkoordinasikan, fasilitasi, sinkronisasi, pcmbinaan, pengawa san , pernberian pendarnpingan serta pemantauan dan evaluasi di ·bidang Pengendalian Pencemaran clan Kerusukan Ling.kungan Hidup.
- (2) Kcpala Bidang Pengcnt.lali.an Pencernarari dan Ker-uxakan Lingkungan l Iidup sebngnimnna dimaksud pada ayat (1), mcnyclcnggarakan Iungsi :
- b. Pelaksanaan pernantauan kuulita s air, udaru, tunuh scrta pcsisir dan laut;
- a. Pelaksunann pemantauan sumber pencernur institusi dan non institusi;
- c. Penentuan baku mutu lingkungan:
- e. Pelaksanaan pemulthan pr-ncernrvrun (pernbersihan, remidiusi, rehabilitasi dan rcstoro.si} sumber pencernar institusi dan non institusi:
- d. Pelaksunaan penanggulangnn pcnccmaran [pcrnbcrlan informasi, pengieolaeian sorta pcnghen Lian) surnber pencernar institusi dan non institusi:
- i. Penentuan baku rnu tu sum IJl.'r pcnccmar;
- h. Penyusunan kebijakar: pcrubinaan terhadap surnber pencernar inetitusi dan non instltusi:
- g. Pengembangan sistcm inforrnasi kondisi, potensi dampak don pemberian peririgat.m akan pcnccmaran a tau kcrusakan lingkungan hidup kepuda masyarakat;
- r, Pelaksa.naan pembinaan terhadap sumber pcnccrnar institus! dun nun inetitusi;
- k. Penyediaan sarana dan prasarann pernantauan lingkungan (laboratoriurn lingkungan);
- JPelaksanaan pembinaan tinduklunjut rekomendasi basil ,·v~ilua:;i sumber pc:1,:1·11::iii:.:,tiu·.,i .Iau non i I · [ ~ l · 1
1. Pcnern u. 11 l:rit,:ri .. , bak u k. ,:,.,' , li:1 1 :i 1,;::.111;
11.
l'•'L.:
.. "I.
. .•
I
·.,, ...
t
J...,\..J);
- n. Pelaksanuun penanggulaugan (pcmberian informuai. pengisolasian serta penghcnuan) kerusakan lingkungan;
l,.,l ..
•
•
"
••••.
• ..
- o. Pd .. aksanaan pemulihan (pembersrhan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi] kcrusakan lingkungan;
- p. Pelaksanaan perlindungan surnbor daya ulam;
- r. Pelaksanaan pemanfaatan sccara lestari sumber daya alam;
- q. Pelaksanaan pcngawetan sumber daya alam;
- s. Pelaksanaan pencadangan sumber daya ulam;
- u. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profiJ ernisi GRK;
- t. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
•
- v. Perencanaan konscrvasi keaneknrngaman havati: &gt; -·
2. w, Pcnetapan kebijakan dan pelakeanaan konservasi, pernanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakankeanekaragaman hayati;
- x. Pernantauan dan pengawasan pcluksanaun konservasi keanekaragaman hayati;
- z. Pengembangan sis tern inforrnn ,;i dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
- y. Penyelesaian konflik dalarn pernanfaatan keanekaragaman hayati; dan
6. aa. Penyusunan laporan pelaksuuaun tugus.
7. bb. Pelaksanaan tugas lain yang dibcrikan olch Kcpala Dinus terkait dengan tugas pokok dan fun.gsinya.
Kcpala Scksi Pcnccrnaran Lingkuugan, rncmpunyai tugas:
- a. Penyiupan buhun perunjuk tekrris kegiutan;
2. b, Pclaksanaan pcmantauan sumbcr pcnccmar institusi dan non institusi:
- c. Pelaksanaau pernantauan ku:~lil.i,,s air, udara, tanah scrta pesisir dan taut;
- e. Pelaksanaan penanggulangan penccmaran (pernberian informaai, pengisolaslun scrta pcnghcntian] sumber pcnccrnar Jnstltuai dan non inatirusi:
- d. Penentuan baku rnutu llngkungan;
- f. Pelaksanaan pernulihan p&lt;·:m;cr11:1 ran [pcmberslhan, rernidiasi, rehabilitasi dan rcstorasi] sumbcr pencemar i.nstitusi dan non institusi;
- h. Perigernbangan sistcrn informasi konrlisl, porensi dampak dan pernberian peringatan akau pcnccmaran atau kerusukan Iingkungan hidup kcpada rnasyarakat;
- g. Penentuan baku mutu surnbcr pcnccmClI';
9. ,. l'enyusunan kebijakan pembinann terhudup surnber pcnccmar institusi dun non im,1 itusi;
- k. Pclaksanaan pernbinaan tinduklanjut rekomcndasi hasil evaluasi sumucr pcnccmar lustitusl dun non institusi; dan
- j. Pelaksanaan pernbmaan ierhadap sumber peucernar institusi dan non institusi;
- l. Pcnyediaan sarana dan prasarunu pcuiantauan Iingkungan (laboratorium Iingkungan];
- n. Pelaksanakan tugas Jain yang dibcrikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dnn Keruaakan Linglrungan Hidup terkait dcngan tugas pokok dan fungsinya.
- m. Penyusunan Iaporan pelaksanaan tuens; clan
BAB IV - TUGAS DAN J&lt;'UNGSI
Pasal 20

Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan, mcmpunyai tugas:
- b. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- a. Penyiapan bahan pctunjuk teknis kegiutun;
- c. Pelaksanaan pernantauan kerusukan Iingkungan:
- d. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian mformasi, pengisolasian scrta penghentian) kerusakan lingkungan;
- f. Penyusunan Iaporun pelaksanaan tugas: dan
- e. Pelaksanaan pernulihan (pcrnbcrsihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberiknn oleh Kepala Bidang Pcngendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup tcrkait dengan rugas pokok dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN J&lt;'UNGSI
Pasal 21

Kepala Seksi Perneliharaan Lingkungan, rnempunyai tugas:
- b. Pelaksanaan perlindungan surnber daya alam;
- a. Penyiapan bahan petunjuk tcknis kcaiatan:
- c. Pelaksanaan pcngawctan surnber daya alam:
- c. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- d. Pelaksanaun pemanfaatan secara lcstari sumbcr daya alam;
- f. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi pcrubahan iklim;
·
-
- ·g. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusurian profit ernisi ORK;
- h. Percncanaan konservasi keanekarugamun hayuti;
- i. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pcmanfaatan bcrkclanjutan, dan pcngcnclalian kcrusakan keanekarngcmun hayati;
- JPcmantauan dan pcngawasa II pcla ksanaan konservasi keanekarageman hayati;
- I. Pengernbangan sistern inforrnasi dun pcngelolaun data base keanckaragaman hayati;
- k. Penyelesaian konflik dalarn pernanfaatan keanekaragaman hayati;
- m. Penyusunan Iaporan pelaksanaan rugas;
- n. Pelaksanaan luguti lain yang dibcrikun oleh Kepala Bidang Pcngcndalian Pcnccmaran dan Kerusakan Llngkungan Hidup rerkait dengan tugas pokok dun fungsiny». -
BAB V - TATA KERJA
Pasal 2

S
Atas dasar pertimbangan daya gu nu dun hasi) guna, setiap pejabat di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat rnendelegasikan kcwcnangan tcrtcntu kepadu pejabat di bawabnya sesuai dcngan kcicntuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
BAB VI - ESELON, PENGANGKATAN dun PEMBERHENTIAN
Pasal 26

- ( 1) Kepulu Dinus merupakan jubutan struktural cselon Ilb atau jabatan pimpinan tLnggi pratarnn .
- (2) Sekretru·is Dinas merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator .
- (3) Kepala Bidang mcrupakan jabatan strukturnl eselon ntu atau jabatan administrntor,
- (4) Kepala Sub Bagian merupukun jubutun etruktural eeelon lVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala UPTD rnerupakan jabatan atruktural eselon IVb atau jabatan pengawas .
.13agia.n Keel ua
Pengangkatan dan Pernberhentian
BAB VI - ESELON, PENGANGKATAN dun PEMBERHENTIAN
Pasal 27

- (I) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kcpala Bidang, Kepalu Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepalu U JYrU dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Tata cara pengangkatan dan pcmberheutian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bcrpedoman pada ketentuan Peraruran Perundang-undangan yang berlaku.
BAB Vil - PEMBIAYAAN
Pasal 28

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Li.ngkungan Hidup
•
•
•
•
•
dibebankan pada Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah,
- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup dapat dlberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undungan yang bcrluk u.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29

Jenjang jabatan dan kcpangkatan scrta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan kctcntuan dan Pcraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30

- {lJ Di tingkungnn l)inas Lingkungan Hidup dapat dibentuk UPTD scsuai dcngan kebutuhan dan b,e:-i&gt;JTnyu beban kcrja berdasarkan Peraturan Pcrundang-undangan yang berlaku .
- (2) Pcmbentukan clan susunan orgnnisasl UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati terscndiri.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31

- l)i lingkungan Dlnas Lingkungan Hidup dapat dibentuk Kelompok -Jabatan F'un15sio110.l sesuai kebutuhan berdasarkan Peruturan Perundang-undangan yang berla.ku.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

Pelaksanaan Tugas Pokok dun Fungsi sebagaimana diatur dalarn Peraturan Bupati Lui dilaksanakan rnulai Tahun 2017.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33

- (ll Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlak u, UPTD yang suduh dibentuk tetap mclaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengo..n diterapkannya Pcraturan Bupati tentang pernbentukan UPTD yang baru.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat, (1) dilakukan paling lama 6 [cuam) bulan sejak diundangkannya Pcraturan Bupati ini,
•
•
'
•
OAOX
PENUTUP
Pa sal 34
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku, Pcraturan Bupati Buton Nomor 52 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingku.ngan Hidup Kabupatcn Euton dicabut don dinyatakan tidak berIaku.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

Pcraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, rnernurirn.ahkart peugundangan Peraruran Bupati ini dengan penempatannya dularn Berita Daerah Kabupaten Buton.
SAMSU-UMAR ABDUL SAMIUN
Cap/TTD
BUPATI OUTON,
Ditetapkan di Pas a r w a j o pada cnngga.l B Oktober 2016
:Jll.l;ll{ltliftama Muda, IV /c
0101
198903 l 012
BERTTA DAERAH KABUPATEN BUTON TAJ-IUN 2010 NOMOR .. 'l?:-7. ...
SH
di Pas
a r
w
aj o
01'{006\l..
2016
IS DAERAH KABUPAT1£N,
Diundangkael
pada tanggall
Plt
'
"
•
•
•