PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 07 Tahun 2005
Tentang TERMINAL
Berlaku: 07 TAHUN 2005
N/A
Preamble

Menimbang :
- Mengingat :
LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 07 TAHUN 2005 SERI C NOMOR 03
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 06 TAHUN 2005
TENTANG
TERMINAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA JAMBI,
- a. bahwa terminal sebagai prasarana transportasi jalan untuk menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kadatangan dan keberangkatan kendaraan umum perlu dilakukan pendataan sehingga terminal dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- b. bahwa fungsi terminal semakin komplek dan perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi perkembangan arus kendaraan penumpang atau orang dan barang.
- c. bahwa pengaturan Terminal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi Nomor 5 Tahun 1986 tentang terminal dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi Nomor 11 Tahun 1999 tentang retribusi terminal tidak sesuai lagi dengan perkembangan arus lalu lintas angkutan orang dan atau barang.untuk itu perlu diatur kembali dengan Peraturan Daerah yang baru.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c.perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang terminal;
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49,Tambahan Lembaran Nagara Nomor 3486);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 90,Tambahan Lembran Negara Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Angkutan Barang;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi jalan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang teknik penyusunan dan materi muatan dan Produk-produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota,dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota per Bidang dari Departemen/LPND;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Kota di Jalan dengan Kendaraan Umum;
17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
dan WALIKOTA JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapakan : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG TERMINAL.
N/A
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Jambi;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Jambi;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Jambi;
6. Terminal adalah Prasarana Transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud jaringan transportasi;
7. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang.perpindahan intra dan atau antar moda transpotasi serta mengatur dan pemberangkatan kendaraan umum;
8. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan atau antar moda transportasi;
9. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tekhnik yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
10. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
11. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
12. Bus Besar adalah Kendaraan Bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter;
13. Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor dengan kapasitas lebih dari 16 sampai 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter;
14. Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor dengan kapasitas lebih dari 9 sampai dengan 16 ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 4 sampai dengan 6,5 meter;
15. Mobil barang adalah setiap Kendaraan Bermotor selain dari mobil penumpang dan mobil bus.
16. Jumlah berat yang diperbolehkan selanjutnya disebut JBB adalah jumlah berat yang diperbolehkan dimiliki oleh setiap kendaraan bermotor;
17. Kepala Terminal adalah Pegawai Dinas Perhubungan yang diangkat oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi;
18. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaanya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
19. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi selanjutnya disebut AKAP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
20. Angkutan Kota Dalam Propinsi selanjutnya disebut AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
21. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ketempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah Ibukota Kabupaten atau Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
22. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan pedesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau Kota lainnya baik melalui satu Propinsi maupun lebih dari satu Propinsi.
23. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ketempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek.
24. Angkutan khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan atau tujuan tetap yang melayani antar jemput penumpang umum,antar jemput karyawan,pemukiman dan simpul yang berbeda.
25. Angkutan taxi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argo meter yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
26. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan manggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu,dengan atau tanpa pengemudi,dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
27. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkuatan dalam trayek,seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.
28. Badan adalah Suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,Perseroan Komanditer,Perseroan lainnya.Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun,persekutuan,perkumpulan,firma,koperasi,Yayasan atau organisasi yang sejenis Lermbaga Dana Pensiun,Bentuk Usaha Tetap serta badan Usaha lainnya.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya retribusi.
30. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
31. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik.untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - TERMINAL
Pasal 2

- (1) Tipe Terminal penumpang terdiri dari :
- a. Terminal Penumpang Tipe A
- b. Terminal Penumpang Tipe B
- c. Terminal Penumpang Tipe C
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan kota antar propinsi,angkutan kota dalam propinsi,angkutan kota dan angkutan pedesaan.
- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan kota dalam propinsi,angkutan kota dan atau angkutan pedesaan.
- (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan kota dan pedesaan.
BAB II - TERMINAL
Pasal 3

- (1) Fasilitas Terminal Penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),terdiri dari :
- a. jalur pemberangkatan kendaraan umum
- b. jalur kedatangan kendaraan umum
- c. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan,termasuk didalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum
- d. bangunan kantor terminal
- e. tampat tunggu penumpang dan atau pengantar
- f. menara pengawas
- g. loket penjualan karcis
- h. rambu-rambu dan papan informasi
- i. peralatan parkir kendaraan pengantar dan atau taxi
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,huruf f,huruf g dan huruf i tidak berlaku untuk terminal penumpang tipe C.
- (4) Fasilitas penunjang sebagamana dimaksud pada ayat (1),dapat berupa:
- a. kamar kecil/toilet
- b. musholla
- c. kios/kantin
- d. ruang pengobatan
- e. ruang informasi dan pengaduan
- f. telepon umum
- g. tempat penititpan barang
- h. taman
- i. pos pengamanan
BAB II - TERMINAL
Pasal 4

1. Angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari :
- a. angkutan dalam trayek
- b. angkutan tidak dalam trayek
2. Angkutan dalam trayek sebagaiaman dimaksud pada Ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)
- b. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)
- c. Angkutan Kota
- d. Angkutan Perdesaan
- e. Angkutan Perbatasan
- f. Angkutan Khusus
3. Angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b,terdiri dari :
- a. Angkutan Taxi
- b. Angkutan Sewa
- c. Angkutan Pariwisata
BAB II - TERMINAL
Pasal 5

- a. Setiap AKAP dan AKDP serta angkutan kota,Angkutan perbatasan dan angkutan pedesaan yang datang dan berangkat diwajibkan masuk,menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal tipe A.
- b. Setiap AKDP,Angkutan Kota,Angkutan perbatasan,dan angkutan pedsesaan diwajibkan masuk,menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal Tipe B.
- c. Setiap Angkutan Kota,Angkutan Pedesaan dan Angkutan perbatasan diwajibkan masuk,menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal Tipe C.
- d. Setiap angkutan sewa dan angkutan pariwisata dapat menaikkan dan menurunkan penumpang diluar terminal.
Bagian Kedua
Terminal Barang
BAB II - TERMINAL
Pasal 6

- (1) Terminal barang berfungsi melayani kegiatan bongkar dan atau muat barang,serta perpindahan intra dan atau antar moda transportasi.
- (2) Fasilitas Terminal Barang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),terdiri dari :
- a. bangunan kantor terminal
- b. tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar dan atau muat barang
- c. gudang atau lapangan penumpukan barang
- d. tempat parkir kendaraan angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan
- e. rambu-rambu dan papan informasi
- f. peralatan bongkar muat barang
- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dapat berupa :
- a. tempat istirahat awak kendaraan
- b. tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar dan atau muat barang
- c. alat timbang kendaraan dan muatanya
- d. kamar kecil/toilet
- e. musholla
- f. kios/kantin
- g. ruang pengobatan
- h. telepon umum
- i. taman
- j. pos keamanan.
BAB II - TERMINAL
Pasal 7

- (1) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor pada dasarnya wajib dilakukan dengan menggukan mobil barang.
- (2) Angkutan Barang terdiri dari :
- a. Angkutan barang umum
- b. Angkutan bahan berbahaya
- c. Angkutan barang khusus
- d. Angkutan peti kemas
- e. Angkutan alat berat
- (3) Setiap Angkutan Barang diwajibkan masuk dan bongkar muat di Terminal Barang kecuali huruf b,huruf c,huruf d dan huruf e sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan bongkar dan muat barang diluar terminal pada lokasi peruntukkannya.
- (4) Pengangkutan Barang dari terminal kedalam kota atau sebaliknya harus diangkut dengan mobil umum dengan muatan barang maksimal 2 (dua) ton dan harus disesuaikan dengan jenis angkutannya.
BAB III - PEMANFAATAN FASILITAS TERMINAL
Pasal 8

- (1) Setiap Perusahaan Angkutan dapat menggunakan loket-loket di Terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau yang dibangun oleh pihak ketiga.
- (2) Loket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
- a. Tempat menjual tiket atau karcis.
- b. Ruang tunggu keberangkatan dan kedatangan penumpang.
- (3) Perusahaan Angkutan yang akan menempati loket-loket yang disediakan oleh Pemerintah Daerah harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan :
- a. Surat Penunjukkan dari Perusahaan.
- b. Foto copy izin Usaha Angkutan.
- c. Foto copy Izin Trayek.
- d. Foto copy KTP Penanggung jawab perwakilan.
- e. Pas photo ukuran 4 x 6.
- (4) Izin penempatan loket berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila habis masa berlakunya.
- (5) Pembangunan loket-loket di terminal yang dilakukan oleh pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (6) Bentuk perjanjian kerjasama sebagaimana dilaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua
Penempatan Kios
BAB III - PEMANFAATAN FASILITAS TERMINAL
Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang menempati kios yang berada didalam Terminal harus mendapatkan izin dari Kepala Terminal atau pejabat yang ditinjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk memeperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Foto copy KTP
- b. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6.
- (3) Izin penempatan kios berlaku selama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila habis masa berlakunya.
Bagian Ketiga
Penempatan Gudang dan Penginapan
BAB III - PEMANFAATAN FASILITAS TERMINAL
Pasal 10

Setiap orang atau badan yang memanfaatkan fasilitas penginapan dan gudang dalam terminal barang,wajib memperoleh izin dari Kepala Terminal.
Bagian Keempat
Wilayah Kewenagan Terminal
BAB III - PEMANFAATAN FASILITAS TERMINAL
Pasal 11

- (1) Wilayah kewenangan terminal terdiri dari daerah kerja terminal dan daerah pengawasan terminal.
- (2) Daerah kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah yang diperuntukan untutk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal.
- (3) Daerah pengawasan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah diluar daerah kerja terminal yang diawasi oleh petugas terminal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pengaturan wilayah pengawasan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelancarankegiatan lalu lintas di terminal dan pemanfaatan fasilitas terminal.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penyuluhan,penertiban dan pengendalian.
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan dapat dibentuk Tim dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dtetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (1) Untuk mempermudah Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin pemanfaatan loket dan kios,maka diwajibkan melakukan perdaftaran ulang 6(enam) bulan sekali.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1(satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.
- (3) Keterlambatan Pendaftaran Ulang dikenakan denda berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari jumlah retribusi yang harus dibayar.
BAB V - RETRIBUSI
Pasal 15

Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemanfaatan fasilitas didalam terminal.
BAB V - RETRIBUSI
Pasal 16

Objek retribusi adalah pelayanan pemanfaatan fasilitas didalam terminal.
BAB V - RETRIBUSI
Pasal 17

Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan pemanfaatan fasilitas didalam terminal.
BAB V - RETRIBUSI
Pasal 18

Retribusi izin pemanfaatan fasilitas didalam terminal digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha.
Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB V - RETRIBUSI
Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemanfaatan fasilitas didalam terminal didasarkan atas luas ruang terpakai,frekuensi dan jenis kendaraan.
Bagian Ketiga
Prinsip Dalam Penetapan struktur Retribusi
BAB V - RETRIBUSI
Pasal 20

Prinsip dalam penetapan struktur retribusi dimaksudkan untuk biaya penyelenggaraan pelayanan administrasi dan operasional pemberian izin.
Bagian Keempat
Struktur dan Besar Tarif Retribusi
BAB V - RETRIBUSI
Pasal 21

- (1) setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan pemanfaatan fasilitas didalam terminal wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif dibedakan berdasarkan besarnya ruangan yang dimanfaatkan,jenis kendaraan dan jenis pelayanan.
- (3) Besarnya tarif retribusi pemberian izin pemanfaatan loket,kios dan masuk terminal serta pemanfaatan fasilitas Terminal ditetapkan sebagai berikut :
- A. Izin Pemanfaatan Loket Rp.60.000,-/m pertahun
- B. Izin Pemanfaatan Kios Rp.60.000,-/m pertahun
- C. Masuk Terminal
1. Terminal Penumpang :
- a. AKAP
- 1) Bus Besar Rp.2.000/sekali berangkat
- 2) Bus Sedang Rp.1.500/sekali berangkat
- 3) Bus Kecil Rp.1.000/sekali berangkat
- b. AKDP
- 1) Bus Besar Rp.1.500/sekali berangkat
- 2) Bus Sedang Rp.1.000/sekali berangkat
- 3) Bus Kecil Rp. 700/sekali berangkat
- c. Bus Kota Rp.3.000/hari
- d. Angkutan Kota Rp.1.500/hari
- e. Angkutan Sewa / Pariwisata
- 1) Bus Besar Rp.2.000/sekali berangkat
- 2) Bus Sedang Rp.1.500/sekali berangkat
- 3) Bus Kecil Rp.1.000/sekali berangkat
- f. Angkutan Pedesaan / perbatasan Rp.1.500/hari
- g. Kendaraan Pengantar
- 1) Mobil Penumpang Rp.1.000/sekali masuk
- 2) Sepeda Motor Rp. 500/sekali masuk
- h. Setiap orang yang masuk keterminal penumpang Tipe A wajib membayar sebesar Rp. 200/sekali masuk.
2. Terminal Barang :
- a. Untuk masuk bongkar barang :
- 1) JBB dibawah 2 ton Rp.1.500/sekali masuk
- 2) JBB 2 - 7 ton Rp.2.500/sekali masuk
- 3) JBB diatas 7 - 14 ton Rp.3.500/sekali masuk
- 4) JBB diatas 14 ton Rp.4.500/sekali masuk
- b. Untuk keluar muat barang :
- c. Untuk kendaraan mengangkut barang yang masuk dan atau keluar dari Terminal tanpa melakukan bongkar muat barang dikenakan tarif sebagaimana tersebut pada huruf a atau huruf b.
- d. Setiap kendaraan angkutan brang yang tidak diwajibkan masuk terminalsebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) tetap dipungut retribusi dengan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b.
- D. Gudang :
- 1) JBB dibawah 2 ton Rp.1.500/sekali keluar
- 2) JBB 2 - 7 ton Rp.2.500/sekali keluar
- 3) JBB diatas 7 - 14 ton
Rp.3.500/sekali keluar
- 4) JBB diatas 14 ton Rp.4.500/sekali keluar
- 1) Gudang terbuka Rp. 500,-/m perhari
- 2) Gudang tertutup
Rp. 1.000,-/m perhari
- E. Penginapan Rp.10.000,-/org perhari
- F. WC / Sarana Kebersihan Umum
- 1) Buang air kecil Rp. 200,-/orang
- 2) Buang air besar Rp. 500,-/orang
- 3) Mandi Rp.1.000,-/orang
Bagian Kelima
Wilayah dan Tata Cara Pemungutan Retribusi
BAB V - RETRIBUSI
Pasal 22

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kota Jambi.
BAB V - RETRIBUSI
Pasal 23

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (3) Instansi pemungut adalah Dinas Perhubungan.
Bagian Keenam
Tata Cara Pembayaran Retribusi
BAB V - RETRIBUSI
Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Setiap pembayaran diberikan Tanda Bukti Pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan.
- (3) Pembayaran dilakukan melalui Bendaharawan Penerima.
- (4) Bendaharawan Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB VI - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 25

Setiap orang atau badan yang memiliki izin pemanfaatan loket dan kios diwajibkan.
- a. Memasang papan nama perusahaan dilokasi loket atau kios.
- b. Menjaga kebersihan,keindahan loket dan kios dengan menyediakan kotak sampah dan membuangnya ke bak sampah yang ada di Terminal.
- c. Setiap kendaraan AKAP atau AKDP diwajibkan memarkirkan kendaraannya diterminal 2 (dua) jam sebelum jadwal keberangkatannya dalam kondisi laik jalan.
- d. Setiap kendaraan AKAP atau AKDP memarkirkan kendaraannya di terminal 1 (satu) jam setelah sampai pada tujuan akhir perjalanan dalam kondisi laik jalan.
- e. Melakukan kegiatan usahanya paling lama 1 (satu) bulan setelah izin loket / kios diberikan.
BAB VI - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 26

Setiap orang atau badan yang memiliki izin pemanfaatan loket atau kios di larang :
- a. Memindah tangankan izin pemanfaatan loket atau kios kepada pihak lain.
- b. Melakukan kegiatan pada loket atau kios yang telah dicabut izinnya.
- c. Menggunakan loket dan kios sebagai sarana tempat tinggal.
- d. Mendirikan,menambah dan mengubah bangunan berupa apapun didalam terminal tanpa izin dari Kepala Dinas Perhubungan.
- e. Merusak,mengotori dan menghancurkan segala fasilitas yang disediakan di Terminal.
- f. Menaik/menurunkan penumpang diluar terminal yang telah ditetapkan.
BAB VI - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 27

Setiap orang atau Badan dilarang,menjual dan mengkonsumsi minuman keras dan barangbarang terlarang lainnya didalam terminal.
BAB VII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 28

Setiap pengemudi yang melanggar ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 7 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali pelanggaran.
BAB VII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 29

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (3) dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan usahanya sampai diterbitkan izin.
BAB VII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 30

Setiap orang atau badan yang melanggar terhadap ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan usahanya dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dilunasi kewajibannya.
BAB VII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Apabila sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar maka dilakukan pencabutan izin pemanfaatan loket atau kios.
BAB VII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 32

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,Pasal 30,dan Pasal 31 ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.
BAB VII - PENYIDIKAN
Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikkan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
- a. Menerima,mencari,mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti,mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi.
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
- d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang retribusi.
- f. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e.
- g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi.
- h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- i. Menghentikan penyidikkan.
- j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikkan tindak pidana retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikkan dan menyampaikan hasil penyidikkannya kepada Penuntut Umum melalui koordinasi POLRI.
Bagian Kedua
Penyidikan Pegawai Negeri Sipil
Dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
BAB VII - PENYIDIKAN
Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikkan tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan surat-surat kendaraan.
- b. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Terminal.
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi,pemilik kendaraan atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut surat-surat kendaraan.
- d. Melakukan penyitaan terhadap surat-surat izin Trayek/Kartu Pengawasan,surat Uji kendaraan yang tidak syah.
- e. Melakukan pemeriksaan terhadap perizinan Angkutan Umum di Terminal.
- f. Melakukan pemeriksaan tehadap kelalaian kendaraan dan muatannya.
- g. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis baik jalan dan perizinan angkutan.
- (3) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28,Pasal 29,Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 36

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37

Izin pemanfaatan fasilitas terminal yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Penunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,maka Peraturan Daerah Tk II Jambi Nomor 5 Tahun 1986 tentang Terminal ( Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 110 ) dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk II Jambi Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal ( Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 14 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat mulai diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.
Diundangkan di Jambi Pada tanggal 19 Agustus 2005
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI
Drs.H.HASAN BASRI AGUS. MM PEMBINA UTAMA MADYA NIP.430 004914
LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2005 NOMOR 07 SERI C NOMOR 03
Salinan sesuai dengan aslinya
Pada Tanggal 18 Agustus 2005
WALIKOTA JAMBI
Dto
ARIFIEN MANAP