Unknown Unknown Nomor PELAYANAN Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 40 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2.Undang-undang ...
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11).
Menetapkan ...
MEMUTUSKAN
- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
3. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari.
12. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan fungsional adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan fungsional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari.
13. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidanga dministrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidanga dministrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. pelaksaanaan administrasi Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :
- a. sekretariat;
- b. bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- c. bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- d. bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- e. bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- f. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. UPTD.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 6

- (1) Sekretariat Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 7

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pengelolaan data dan informasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan dilingkungan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- k. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Sekretariat
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf aterdiri atas :
- a. subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. subbagian Perencanaan; dan
- b. subbagian Keuangan.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada dibawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan umum, rumah tangga, aset dan kepegawaian yang menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Subbagian Perencanaan
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan berada dibawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian Perencanaan melaksanakan tugas penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta melakukan evaluasi dan pelaporan.
Paragraf 3 Kedudukan dan Tugas Subbagian Keuangan
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan berada di bawah sekretariat.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan Keuangan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
BAB V - BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 13

- (1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB V - BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 14

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
BAB V - BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- d. pelaksanaan penertiban dokumen pendaftaran penduduk;
- e. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
BAB V - BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 16

Bidang Kepemudaan, terdiri atas:
- a. seksi Identitas Penduduk;
- b. seksi Pindah Datang Penduduk; dan
- c. seksi Pendataan Penduduk.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Identitas Penduduk
BAB V - BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 17

- (1) Seksi Identitas Penduduk berada di bawah BidangPelayanan Pendaftaran Penduduk.
- (2) Seksi Identitas Penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- (3) Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Pindah Datang Penduduk
BAB V - BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 18

- (1) Seksi Pindah Datang Penduduk berada dibawah Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- (2) Seksi Pindah Datang Penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- (3) Seksi Pindah Datang Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Seksi Pendataan Penduduk
BAB V - BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 19

- (1) Seksi Pendataan Penduduk berada dibawah Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- (2) Seksi Pendataan Penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- (3) Seksi Pendataan Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan penduduk.
BAB VI - BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 20

- (1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VI - BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 21

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil.
BAB VI - BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 22

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b. perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
BAB VI - BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 23

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
- a. seksi Kelahiran;
- b. seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
- c. seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Kelahiran
BAB VI - BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 24

- (1) Seksi Kelahiran berada dibawah Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
- (2) Seksi Kelahiran dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- (3) Seksi Kelahiran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran.
Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas Seksi Perkawinan dan Perceraian
BAB VI - BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 25

- (1) Seksi Perkawinan dan Perceraian berada dibawah Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
- (2) Seksi Perkawinan dan Perceraian dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
- (3) Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
BAB VI - BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 26

- (1) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian berda dibawah Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
- (2) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
- (3) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian.
BAB VII - BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 27

- (1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VII - BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 28

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
BAB VII - BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 29

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
pelaksanaan ...
- d. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
Susunan Organisasi Bidang Pengelolaan Informasi
Bagian Kedua Administrasi Kependudukan
BAB VII - BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 30

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri atas :
- a. seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- b. seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
- c. seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
BAB VII - BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 31

- (1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berada dibawah Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- (3) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
BAB VII - BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 32

- (1) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan berada dibawah Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- (3) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas SeksiTata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi
BAB VII - BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 33

- (1) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi berada dibawah Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- (3) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia, teknologi informasi dan komunikasi.
BAB VIII
Pasal 34

- (1) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VIII
Pasal 35

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
BAB VIII
Pasal 36

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- e. pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- f. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administasi kependudukan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
BAB VIII
Pasal 37

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri atas :
- a. seksi Kerjasama;
- b. seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
- c. seksi Inovasi Pelayanan.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Kerjasama
BAB VIII
Pasal 38

- (1) Seksi Kerjasama berada dibawah Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
- (2) Seksi Kerjasama dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaBidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
- (3) Seksi Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Pasal 39
- (1) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan berada dibawah Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
- (2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
- (3) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Seksi Inovasi Pelayanan
BAB VIII
Pasal 40

- (1) Seksi Inovasi Pelayanan berada dibawah Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
- (2) Seksi Inovasi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
- (3) Seksi Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
BAB IX - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 41

- (1) Di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 42

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB X - UPTD
Pasal 43

- (1) Di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masingmasing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta dengan instansi lain diluar lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 45

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
- a. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 47

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi wajib diolahdan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secarafungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 48

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 49

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 50

Kepala Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 51

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pembantuan:
- a. wajib berkoordinasi dengan Dinas yang menyelenggaran urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi dan instansi lainyang relevan; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Menteri Dalam Negeri,dan Dinas yang menyelenggaran urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipildi Provinsi.
BAB XII - JENIS JABATAN
Pasal 52

- (1) Jabatan yang mengisi Struktur Organisasi Dinas terdiri atas;
- a. Kepala Dinas merupakan jabataneselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- e. Kepala UPTD Kelas B, Kepala Subbagian pada UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- f. Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan; dan
- (2) Selain jabatan sebagaimana diaksud pada ayat (1) terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
BAB XII - JENIS JABATAN
Pasal 53

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 47Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang uraian tugas dan fungsi serta tata kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.
Ditetapkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016
BUPATI BATANG HARI, ttd
SYAHIRSAH SY
Diundangkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
ttd
BAKHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2016 NOMOR : 40
SALINAN
LAMPIRAN
: PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR
: 40 TAHUN 2016
TANGGAL : 25 Oktober 2016
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BUPATI BATANG HARI
SYAHIRSAH SY
N/A
Preamble

Menimbang :
Jilengingat
PERA TU RAN DAERAH KOT A TOM OH ON
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENT ANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH T AHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TOMOHON, a.
- bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang- undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {DPRD) bersama Walikota Tomohon telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 222 Tahun 2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011;
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Republ!k Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
- 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang;,o
.
··
undang Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Proplnsi Sulawesi Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): ;f'
.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun.2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090}~
.
Wenetapkan
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 Tanggal 14 Februari 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011;
25. Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri· Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Nomor 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
26. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 Tanggal 14 Februari 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011.
Dengan persetujuan bersarna
DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON
dan
WALIKOTA TOMOHON
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
N/A
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011 sernula berjumlah Rp. 356.486.794.611,00 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp.31.088.909.240,00 sehingga menjadi Rp. 387.575.703.851,00 dengan rincian sebagai berikut :
- (1) Pendapatan
- a. Semula
Rp.
356.486.794.611,00
- b. Bertambah/(berkurang)
Rp.
31.088.909.240,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp.
387.575.703.851,00
Belanja
- a. Semula
Rp.
346.836.794.611,00
- b.
Bertambah/(berkurang)
Rp.
32.138.909.240,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan
Rp.
378.975.703.851,00
Surp/us/(Defisit) setelah Perubahan
Rp.
soo.000.000.00
- {3) Pembiayaan
- a. Penerimaan .tf
.
- 1) Semula
Rp.
1.400.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
oo
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Rp.
1.400.000.000,00
- b. Pengeluaran
- 1)Semula
Rp.
11.oso,000.000.00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
(1.oso.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp.
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan
Rp.
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan
Rp.
10. 000. 000. 000,00
{8.600.000.000,00)
0,00
- a. Pendapatan Asli Daerah
- 1) Semula
Rp.
8.137.372.100.00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
oo
Jum!ah pendapatan asli daerah sete!ah Perubahan
Rp.
8.137.372.100.00
- b. Dana Perimbangan
- 1) Semu!a
Rp.
314.989.072.SOO,oo
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
oo
- Jumlah dana perirnbanqan setelah Perubahan
Rp.
314.989.072.soo,oo
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- 1) Semula
Rp.
33.360.350.011,oo
- 2) Bertpmbah/(berkurang)
Rp.
31.088.909.240,00
Jumlah lain-lain
pendapatan daerah yang sah setelah
Perubahan
Rp.
64.449.259.251,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
- 1) Semula
Rp.
3.872.372.100.00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
oo
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan
Rp.
3.872.372.100,00
- b. Retribusi daerah
- 1) Semula
Rp.
2.665.ooo.ooo.oo
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
oo
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan
Rp.
2.665.000.000,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 1) Semula
Rp.
300.000.000.00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
oo
Jumlah
hasil
pengelolaan
kekayaan
daerah
yang
dipisahkan setelah Perubahan
Rp.
300.000.000,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 1) Semula
Rp.
1.300.000.000.00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
oo
Jumlah
lain-lain
pendapatan
asli
daerah
yang
sah
setelah Perubahan
!('
1.300.000.000,00
Rp.
.
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri jenis pendapatan : ·
- a. Hibah
- 1) Semula
- a. Dana bagi hasil
- 1) Semula
Rp.
33.035.706.soo.oo
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
oo
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan
Rp.
33.035.706.soo.oo
- b. Dana alokasi umum
- 1) Semula
Rp.
247.393.666.000,oo
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
oo
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan
Rp.
247.393.666.ooo.oo
- c. Dana alokasi khusus
- 1) Semula
Rp.
ss.sss.roo.ooo.oo
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
oo
- Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan
Rp.
34.559.700.ooo.oo
Rp.
- 2) Bertambah/(berkurang)
oo
Rp.
- Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan
- b. Dana darurat
- 1)Semu~
R~
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
- Jumlah dana darurat setelah Perubahan
- c. Dana bagi hasil pajak
Rp.
- 1) Semula
oo
0,00
0,00
6.473.550.011.00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
Jumlah bagi hasil pajak setelah Perubahan o.oo
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
Rp.
- 1) Semula
ze.eee.eoo.ooo.oo
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
31.088.909.240,00
- Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah
- ~ru~~n
~-
57.975.709.240,00
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
Rp.
- 2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah bantuan
keuangan
- 1) Semula
oo
Rp.
dari provinsi
oo pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan
Rp.
- (1) Belanja daerah sebagaiman dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula
Rp
rez.sai.srs.ece.oo
- 2) Bertambah/(berkurang)
- Rp.
18.536.358.210,00 ;p
atau dari
Rp.
Rp.
Rp.
o,oo
0,00
6.473.550.011,00
o,oo
.
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan
Rp.
206.167.874.018,00
- b. Belanja Langsung
- 1) Semula
Rp.
159.205.278.803,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
13.602.551.030,00
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan
Rp.
172.807.829.833,00
Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai
2. {3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai ;f
| | 1) Semula | Rp. | 179.194.515.808,00 | | |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|--------------------|
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 14.654.583.210,00 | | |
| | Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | Rp. | 193.849.099.018,00 |
| b. | Belanja bunga | | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 0,00 | | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | | |
| | Jumlah belanja bunga setelah | Perubahan | | Rp. | 0,00 |
| c. | Belanja subsidi | | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 0,00 | | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | | |
| | Jumlah belanja subsidi setelah | Perubahan | | Rp. | 0,00 |
| d. | Belanja hibah | | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 4.447.000.000,00 | | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 3.881. 775.000,00 | | |
| | Jumlah belanja hibah setelah Perubahan | Jumlah belanja hibah setelah Perubahan | Jumlah belanja hibah setelah Perubahan | Rp. | 8.328.775.000,00 |
| e. | Belanja bantuan sosial | | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 3.390.000.000.00 | | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | o.oo Perubahan | | |
| t. | Belanja bagi hasil | | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 0,00 | | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | | |
| | Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan | Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan | Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
| g. | Belanja bantuan keuangan | | 100.000.000,00 | | |
| | 1) Semula | Rp. | 0,00 | | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja bantuan keuangan | Rp. setelah | Perubahan | Rp. | 100.000.000,00 |
| h. | Belanja tidak terduga | | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 500.000.000,00 | | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja tidak terduga | Rp. setelah | 0,00 Perubahan | Rp. | 500.000.000,00 |
~1,)
- 1) Semula
Rp.
26.866.030.581,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
4.665. 738.669,00
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan
Rp.
31.531.769.250,00
Belanja barang dan jasa
- 1) Semula
Rp.
60.308.772.984,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
(4.643.022.103,00)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan
Rp.
55.665. 750.881,00
Belanja modal
- 1) Semula
Rp.
72.030.475.238,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
13.579.834.464,00
Jumlah belanja modal setelah Perubahan
Rp.
85.610.309. 702,00
N/A
Pasal 4

Penerimaan sejumlah
- 1) Semula
Rp.
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
1 400.000.000,00
0,00
Rp.
1.400.000.000,00
Pengeluaran sejumlah
- 1) Semula
Rp.
11.oso.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
(1.oso.000.000.00)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp.
10.000.000.000.oo
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah
- 1) Semula
Rp.
1.400.000.000.00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
oo
Jumlah SILPA
tahun anggaran sebelumnya setelah
Perubahan
Rp.
1.400.000.000,00
- Pencairan dana cadangan sejumlah
- 1) Semula
Rp.
oo
- 2) Bertambah/(berkurang) · Rp.
oo
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan
Rp\_.
0,00
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
- 1) Semula
Rp.
oo
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp.
oo
Jumlah
hasil
penjualan
kekayaan
daerah
yang
dipisahkan setelah Perubahan
Rp.
0,00
Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
- 1) Semula
Rp.
- 2) Bertambah/(berkurang)
- Rp
0,00
0,0°4'
.
0,00
lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah sebagaimana dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagain yang tidak n dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari :
lampiran I
lampiran II
Lampiran Ill lampiran IV
| I II | Ringkasan Perubahan APBD; Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organiasi ; |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ill | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Oaerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Oaerah, Orqanisasi, Program dan Kegiatanj;, |
5.
6.
7.
9.
8.
10.
11.
12.
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X
Lampiran XI
Lampi ran
Lampi ran
XII
13\_
Xlll
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
- Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per · Jabatan
- Daftar Piutang Daerah
- Oaftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah
- Oaftar Penyertaan Modal lnvestasi Daerah
- Daftar Perl&lt;iraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-lain;
- Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarakan kembali dalarn tahun anggaran ini;
- Daftar Dana Cadangan Daerah;
- Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
N/A
Pasal 6

Ylatikota menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja sebagai landasan opersional pelaksanaan.
Pasal7
Pesaturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
tg;JI setiap orang rnengetahuinya, me,:nerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini da,gan penempatannya dalam Lembaran Daerah,;r
Ditetapkan di T omohon pada tanggal 1 November 2011
Pit. WALIKOT A TOMOHON, WAKIL LIKOTA
JIMMY FEIDIE EMAN
ilin:iangkan dalam Lembaran Daerah
Tomohon
·- lttra
&amp;:KR.ET ARIS OAERAH,
11::nior 3
pada tanggal 2 November 2011
Dis.
ARNOLD POLI, SH. MAP
PEIIBINA UT AMA MUOA
~ IIIP. 19630815 198803 1 019