PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 16 Tahun 2015
Tentang PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Berlaku: 23 Desember 2015
N/A
Preamble

Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto /Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO dan WALIKOTA SAWAHLUNTO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
5. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin.
6. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
7. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
8. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
9. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Bagian Hukum adalah satuan organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang hukum pada Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
11. Orang Miskin adalah Orang yang sama sekali tidak mempunyai Sumber Mata Pencaharian dan / atau mempunyai Sumber Mata Pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya / atau keluarganya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Bantuan hukum diselenggarakan berdasarkan asas:
- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:
- a. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di daerah; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah Hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara,baik secara litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, dan membela untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak dasar atas sandang, pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan, berusaha dan atau perumahan.
BAB III - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu
Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bantuan Hukum Litigasi; dan
- b. Bantuan Hukum Nonlitigasi.
- (3) Penyelenggaraan Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB III - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu
Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah mempunyai tugas :
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum; dan
- c. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. mengawasi pelaksanaan program bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum;
- b. memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan
Hukum dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- c. melakukan identifikasi dan klarifikasi perkara yang diajukan pemberian bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum ke badan peradilan setempat.
BAB III - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu
Pasal 8

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan terhadap evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum pada akhir tahun anggaran kepada Walikota.
Bagian Kedua
Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dilakukan dengan cara :
- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan; atau
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu
Pasal 10

- (1) Pemberi Bantuan Hukum berhak:
- a. melakukan pelayanan bantuan hukum;
- b. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- c. menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan bantuan hukum;
- d. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- f. mendapatkan jaminan perlindungan hukum,keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.
Penerima bantuan hukum berhak:
- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Kedua
Kewajiban Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu
Pasal 11

- (1) Pemberi bantuan hukum berkewajiban:
- a. melaporkan kepada Walikota tentang program bantuan hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran daerah yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum;
- c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;dan
- d. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai dan berkekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.
- (2) Penerima bantuan hukum berkewajiban :
- a. menyampaikan bukti, informasi, dan atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum;
- b. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.
Bagian Ketiga Bantuan Hukum Nonlitigasi
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu
Pasal 12

- (1) Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. konsultasi hukum;
- b. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
- c. penelitian hukum;
- d. mediasi;
- e. negosiasi;
- f. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- g. drafting dokumen hukum.
- (3) Bantuan Hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan untuk Bantuan Hukum litigasi terhadap kasus atau Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan hukum non litigasi diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu
Pasal 13

Untuk memperoleh Bantuan Hukum Calon Penerima Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. membuat surat permohonan yang berisi paling sedikit identitas calon Penerima Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. memiliki dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
- c. memiliki surat keterangan miskin dari Lurah/kepala Desa di tempat tinggal calon Penerima Bantuan Hukum.
Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Litigasi
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu
Pasal 14

- (1) Calon Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh Bantuan Hukum Litigasi, harus memenuhi persyaratan:
- a. mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa setingkat di tempat tinggal calon Penerima Bantuan Hukum; dan
- c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (2) Calon Penerima Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (3) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum dan ditandatangani atau dicap jempol oleh calon Penerima Bantuan Hukum.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu
Pasal 15

- (1) Dalam hal Calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Calon Penerima Bantuan Hukum dapat melampirkan:
- a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
- b. kartu bantuan langsung tunai;
- c. kartu keluarga sejahtera;
- d. kartu beras miskin;
- e. kartu indonesia pintar;
- f. kartu indonesia sehat;
- g. kartu keluarga sejahtera;
- h. kartu perlindungan sosial; atau
- i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat berupa surat keterangan dari:
- a. Kepala Kepolisian yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan;
- b. Kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan atau penuntutan;
- c. Kepala Rumah Tahanan, jika penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin; atau
- d. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu
Pasal 16

- (1) Pengajuan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang paling sedikit memuat : a. identitas calon Penerima Bantuan Hukum; dan b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (2) Identitas calon Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Bagian Hukum dapat membantu calon Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang.
- (4) Surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diketahui oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemberi Bantuan Hukum.
- (5) Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu
Pasal 17

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 yang meliputi: a. analisis dokumen; dan
- b. mendengarkan uraian yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan.
- (2) Pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemberi bantuan hukum paling lama 1 (satu) hari kerja setelah berkas permohonan diterima.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum setelah memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan penjelasan mengenai masalah hukum beserta kemungkinan resiko yang dihadapi, kepada calon Penerima Bantuan Hukum.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu
Pasal 18

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan calon penerima Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal menyatakan kesediaan, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (4) Keputusan menolak permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan alasan:
- a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum;
- b. persyaratan untuk menerima Bantuan Hukum tidak terpenuhi; dan
- c. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit dari pada biaya penyelesaian perkara.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu
Pasal 19

- (1) Pemberi Bantuan Hukum hanya boleh memberikan Bantuan Hukum kepada 1 (satu) pihak untuk 1 (satu) kasus yang sama.
- (2) Dalam hal dalam 1 (satu) kasus Bantuan Hukum yang diberikan terdapat lebih dari 1 (satu) pihak, Pemberi Bantuan Hukum dapat memberikan informasi atau rujukan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lain.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu
Pasal 20

- (1) Penerima Bantuan Hukum yang tidak mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum sesuai dengan standar pemberian Bantuan Hukum, dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan peringatan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk menerapkan standar pemberian Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum tidak melaksanakan peringatan yang diberi/kan oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Bagian Hukum untuk menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain.
Bagian Kelima
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu
Pasal 21

Untuk melakukan pemberian Bantuan Hukum nonlitigasi berupa konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik, penelitian hukum dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum membentuk panitia yang dapat merupakan perwakilan dari unsur advokat, paralegal, dosen dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu
Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum Nonlitigasi berupa konsultansi hukum, mediasi, negosiasi, pendampingan di luar pengadilan dan/atau konsep dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) calon Penerima Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan:
- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum nonlitigasi;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari aparat yang berwenang atau dokumen lainnya.
- (2) Dalam hal Calon Penerima Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (3) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu
Pasal 23

- (1) Pememeriksaan kelengkapan persyaratan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum Nonlitigasi.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan Bantuan Hukum nonlitigasi telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
BAB V - TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM
Pasal 24

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada alokasi anggaran Bagian Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dana Bantuan Hukum diatur dengan Standar Satuan Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Bagian Kedua Penyaluran Dana Bantuan Hukum
BAB V - TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM
Pasal 25

Untuk mendapatkan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Bagian Hukum berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum yang telah ditandatangani setelah perkara.
BAB V - TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM
Pasal 26

Untuk pemberian Bantuan Hukum Litigasi, Pengajuan permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan melampirkan dokumen:
- a. surat permohonan secara tertulis dari Penerima Bantuan Hukum;
- b. foto copy surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum;
- c. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum;
- d. surat keterangan tidak mampu atau dokumen lainnya dari aparat pemerintah setempat dalam hal ini Lurah/Kepala Desa;
- e. ringkasan laporan perkembangan Perkara;
- f. dokumen kepengurusan dan Lembaga Bantuan Hukum yang telah berbadan hukum;
- g. bukti penanganan perkara; dan
- h. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk kasus/perkara yang sama.
BAB V - TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM
Pasal 27

- (1) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan 1 (satu) kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung dan/atau dokumen hukum yang disyaratkan.
- (2) Dokumen hukum yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bantuan Hukum Nonlitigasi meliputi:
- a. surat kuasa;
- b. pendapat hukum (legal opinion) ;
- c. pelaporan atau pengaduan;
- d. somasi atau teguran;
- e. surat menyampaikan pendapat (hearing ) atau audiensi;
- f. tawaran mediasi; dan/atau
- g. akta perdamaian.
- (3) Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenis kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai dengan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi yang ditetapkan.
BAB V - TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM
Pasal 28

Bagian Hukum memeriksa dan menguji kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dan Bantuan Hukum Nonlitigasi.
BAB V - TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM
Pasal 29

- (1) Bagian Hukum wajib memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas pengajuan permohonan dana Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bagian Hukum sebagamana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban menerima atau menolak permohonan di sertai dengan alasannya.
- (3) Dalam hal permohonan penyaluran dana Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Bagian Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum menandatangani Berita Acara Pembayaran.
- (4) Dalam hal permohonan penyaluran dana Bantuan Hukum ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonannya setelah melengkapi dan memperbaiki kelengkapan persyaratan permohonan.
Bagian Ketiga
Pelaporan
BAB V - TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM
Pasal 30

Pemberi bantuan hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran bantuan hukum kepada Walikota Cq. Bagian Hukum setiap akhir tahun berjalan.
BAB V - TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM
Pasal 31

- (1) Untuk perkara Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus melampirkan paling sedikit:
- a. salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- b. perkembangan perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- (2) Untuk kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan anggaran bantuan hukum diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pemberi Bantuan Hukum dalam rangka meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan terhadap organisasi bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan di Daerah selain Pemberi Bantuan Hukum untuk meningkatkan kualitas organisasi bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sehingga menjadi organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
- a. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
- b. bimbingan teknis.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 33

- (1) Setiap pemberian dana Bantuan Hukum yang diberikan Pemerintah Daerah dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengawasan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum
- b. pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat berperkara;
- c. verifikasi terhadap berkas proses beracara yang dilaporkan Pemberi Bantuan Hukum,dan/atau
- d. klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di atur dengan Peraturan Walikota
BAB VII - LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 35

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang :
- a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum;
- b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum;
- c. melakukan pemberian bantuan hukum tidak sesuai dengan standar pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan/atau
- d. menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD Pemerintah Provinsi, dan APBD Pemerintah Kabupaten/Kota lain, untuk kasus/perkara yang sama.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif berupa :
- a. menghentikan pemberian anggaran Bantuan Hukum;
- b. tidak memberikan anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya; dan
- c. dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak meniadakan pidana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 36

Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
BAB IX
Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.
Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 23 Desember 2015 WALIKOTA SAWAHLUNTO ,
Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 23 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
ROVANLY ABDAMS
LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR 16
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT : (12/2015)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum ( equality before the law ). Persamaan dihadapan hukum atau equality before the law adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin Rule of Law yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka bantuan hukum kepada masyarakat miskin menjadi keharusan dan mendapatkan penjaminan yang pasti dari negara. Namun disadari memang bahwa penyelenggaran dana bantuan hukum dari pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidaklah mencukupi untuk menjamin penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut diatur dengan Peraturan Daerah.
Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum yang diatur oleh UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum lebih ditujukan kepada penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah
Dalam Peraturan Daerah ini pemberian bantuan hanya diberikan kepada setiap orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum di bidang hukum pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi. Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini yang terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan yang memberikan layanan Bantuan Hukum.Pada prinsipnya pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.
PENJELASAN
Pasal 2

Huruf a

Huruf bHuruf cHuruf dHuruf eHuruf fYang dimaksud dengan 'asas akuntabilitas' adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan 'asas keadilan' adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.Yang dimaksud dengan 'asas persamaan kedudukan di dalam hukum' adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.Yang dimaksud dengan 'asas keterbukaan' adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.Yang dimaksud dengan 'asas efisiensi' adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.Yang dimaksud dengan 'asas efektivitas' adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.
PENJELASAN
Pasal 11

| | Cukup | jelas |

|-------|----------------|---------|| Pasal | 12 Cukup jelas | || Pasal | 13 | || Pasal | Cukup jelas 14 | || Pasal | Cukup 15 Cukup | jelas || Pasal | 16 Cukup jelas | jelas || Pasal | 17 Cukup jelas | || Pasal | 18 Cukup | jelas || Pasal | 19 | || Pasal | 20 | jelas || Pasal | Cukup 21 | || Pasal | Cukup 22 Cukup | jelas || Pasal | 23 | jelas || Pasal | Cukup 24 | jelas || | Cukup | jelas || Pasal | 25 Cukup | jelas || Pasal | 26 | jelas || Pasal | Cukup 27 | || Pasal | 28 | || Pasal | Cukup jelas 29 | || Pasal | 30 | || Pasal | Cukup 31 | jelas || | Cukup | jelas || Pasal | 32 Cukup | jelas || Pasal | 33 Cukup | jelas || Pasal | 34 Cukup | jelas || Pasal | 35 Cukup | jelas |<!-- formula-not-decoded -->TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2015 NOMOR 47