Unknown WALIKOTA Nomor 65 Tahun 2023
Tentang PENJABARAN PERTANGGI'NGJAWABAN PELAJ(SANAAN ANEIGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
Berlaku: 8 Tahun 1956
N/A
Pasal 18

Undang- Undang Dasar Ncgara Republik
Mcngingat Indonesia Tahun 1945; :1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pcmbentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera tcngah jo Pcraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 8 Tahun 1970 tcntang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan 2.
Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indone sia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Pcrbcndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indoncsia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pcrcncanaan Pcmbangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone sia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2OO4 tentang Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Re publik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 20O8 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2O04 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rcpubiik Indonesia Nomor 4844 l;
9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Re publik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokolcr dan Kcuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416\ scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pcmerintah Nomor 2 1 Tahun 2O07 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 12);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pcngclolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5o2l;
14. Peraturan Pcmerintah Nomor 55 Tahun 2O05 tentang Dana Pcrimbangan (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Pcraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pcmerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistcm Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor 11O, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5 I 55);
16. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O05 tentang Pedoman Penyrrsunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelcnggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
3. 1 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pclaporan Keuangan dan Kincrja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2O07 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
5. 2 1 . Pe raturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 20 10 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Le mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Perattxan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201 1 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara s2r9l;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 527 2l;
24. Peratluran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2O 1 1 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Peny'usunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2O 14 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. PeraLwran Dacrah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 Tcntang Organisasi dan Tata Kcrja Sekretariat Daerah dan Sekretaris DPRD Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 02\;
28. Peratrrran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2008 Tentalg Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (lrmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor 0s);
29. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2O1O tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);
30. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2O11 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Pcmerintah Kota Payakumbuh (Lcmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 201 1 Nomor 14);
31. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2OlI tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 20 1 1 Nomor 1 5);
32. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2014 tcntang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
33. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Dacrah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 03);
34. Pcraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 1 1);
35. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2OO8 Tcntang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor tzl;
36. Pcraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor ... Tahun 2O16 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015;
37. Pcraturan Walikota Payakumbuh Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2OI5
Laporan rcalisasi anggaran tahun anggaran 2015 terdiri atas :
- Pendapatan 1
- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-Lain Pendapatan
100.646.5s7.92 1,00
508.627 .249 .659 ,OO
94.64a.194.422.OO
yang Sah
Jumlah Pendapatan
2. Belanja
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Bunga
- 3) Belarja Subsidi
- b. Belanja Langsung
- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Barang dan Jasa
- 3) Belanja Modal
- 4) Belanja Hibah
Rp.
- 5) Belanja Bantuan Sosial Rp.
- 6) Belanja l3agi Hasil
Rp.
- 7) l3elanja tsantuan Keuangan
Rp.
- 8) Belanja Tidak Terduga Rp.
329 .47 A .465 .909 ,OO
o,o0
0,00
965.498.725,OO
o,00
o,o0
)..362.706.370,OO
o,o0
Rp. 7 03.922.042.Oo2,Oo
Rp. 332.8O7.071.O04,00
Rp. 361.397.982.262,OO
Rp
Rp
Rp
Rp. 69.444.392.574,OO
Rp. t27 .277 .A50.716,OO
Rp 164 .67 1 .7 3A .97 2 ,OO
Jumlah Belanja
Surplus/ (Defisit)
3. I'cmbiayaan
- a. l)enerimaan
Rp. 65.200.584.750,00
- b. Pengeluaran
Rp. 1.000.000.000,00
Rp 694.205.O53.266,OO
Rp
9 .7 16 .9A8 .7 36 ,OO
Jumlah Pembiayaan Neto
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun yang berkenaan
Rp. 64 .2OO.544 .7 5O,OO
Rp. 73.917.573.4a6,OO
N/A
Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal I tcrcantum dalam l,ampiran I Peraturan Walikota Payakumbuh ini.
N/A
Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dirinci iebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran
N/A
Pasal 4

1n1 Pcnjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiral II Peraturan Walikota Payakumbuh
N/A
Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Payakumbuh ini.
N/A
Pasal 6

Pcraturan Walikota Payakumbuh ini mulai berlalcu pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.
Ditetapkan di Payakumbuh pada tanggal aq q€Ptert6ec 20[6 WALIKOTA PAYAKUMBUH
@fr
RIZA FALEPI
Diundangkan di Payakumbuh Pada tanggal 19 sclrsF$tI! 1'o \ro SBKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
BENNI trIARLIS
BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR..9: