Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015
Berlaku: 10 Juli 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 20 TAHUN 2015 N
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
- -a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2015,
- | bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada b. huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015.
- , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang 1 Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423),
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 2.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 3.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 4.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), s.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 6.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): 7.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), 8.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 9.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817),
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199):
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015,
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 28),
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16 ),
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto
Is
Menetapkan
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5):
- 19, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7),
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Duerah Kota Sawahlunto Nomor 21):
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 22).
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
1. Daerah adalah Kota Sawahlunto,
3. . Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai 3. unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah:
4. . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, 5.
5. Walikota adalah Walikota Sawahlunto, 4.
6. . Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Kota Sawahlunto yang terdiri Gari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Bh 6.
7. Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Sawahlunto, Badan Usaha Milik Daerah, Kecamatan dan Kelurahan,
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P), adalah dokumen perencanaan dacrah untuk periode 1 (satu) tahun,
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN Pasal 2
Pasal 3

Rumusan materi dan uraian program serta kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2015 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Walikota ini.
BAB III - SISTEMATIKA
Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2015 disusun dalam sistematika sebagai berikut :
BABI
: PENDAHULUAN
BAB IV - ARAH DAN PEDOMAN Pasal 5
Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali jika diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan strategis.