PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 07 Tahun 2014
Tentang ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN
Berlaku: 07 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 07 TAHUN 2014
TENTANG
ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS,
- a. bahwa tenaga listrik sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat umumnya dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada khususnya dan oleh karenanya usaha penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan dan pengelolaannya perlu ditingkatkan, agar tersedianya listrik dalam jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik dan handal;
- b. bahwa dalam upaya lebih meningkatan kemampuan daerah dalam hal penyediaan tenaga listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri, sepanjang tidak merugikan kepentingan daerah dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Badan Usaha,koperasi atau sekelompok masyarakat dalam bentuk swadaya untuk menyediakan tenaga listrik;
- c. bahwa dalam batas kapasitas tertentu, pengadaan tenaga listrik harus mendapatkan pengawasan yang mencakup aspek teknik, keselamatan, keamanan, keandalan, standarisasi dan kelestarian fungsi lingkungan, juga harus memperhatikan aspek pelayanan, aspek kelangsungan usaha dan aspek harga jual tenaga listrik;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan ketentuan Pasal 5 ayat (3) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi serta ketenagalistrikan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan zaman, sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e di atas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Energi dan Ketenagalistrikan.
SALINAN
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik
- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tetntang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5281);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5326);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
DAN
BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas desentralisasi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Maros.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
6. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan ketenagalistrikan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan ketenagalistrikan.
8. Instansi Terkait adalah Intansi yang mempunyai relevansi dan/atau hubungan koordinasi dengan Dinas.
9. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa listrik, panas, cahaya, mekanik, kimia dan elektromagnetik.
10. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
11. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang bersal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan.
12. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bio energi, sinar matahari, aliran dan terjunan air serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
13. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus menerus, antara lain minyak bumi, gas bumi, batubara, gambut dan serpih bitumen.
14. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya disingkat RUKD adalah Kebijakan Umum di bidang Ketenagalistrikan yang mencakup antara lain prakiraan kebutuhan Tenaga Listrik, Potensi Sumber Energi Primer dan jalur lintasan Transmisi sesuai Rencana Tata Ruang Daerah.
15. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan sendiri.
16. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri yang selanjutnya disebut IO (Izin Operasi) adalah izin yang diberikan Kepala Daerah kepada Koperasi, Swasta dan BUMN/BUMD atau lembaga Negara lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
17. Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri, selanjutnya disebut PIO adalah Koperasi, Swasta, BUMN/BUMD atau Lembaga Negara lainnya yang telah mendapatkan izin dari Kepala Daerah untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
18. Usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut UPTL adalah Usaha Pembangkitan, Transmisi dan Distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan umum.
19. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum yang selanjutnya disebut IUPTL adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Daerah
- kepada BUMN/BUMD, Koperasi atau Swasta yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
20. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut IUJPTL adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada BUMN/BUMD Koperasi atau swasta yang melakukan usaha penunjang tenaga listrik.
21. Izin Usaha Minyak dan Gas Bumi adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi.
22. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum, selanjutnya disebut PIUPTL adalah Koperasi, Swasta dan BUMN/BUMD yang mendapatkan Izin untuk melakukan usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum.
23. Instalasi ketenagalistrikan, selanjutnya disebut Instalasi, adalah bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkit, konversi transformasi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.
24. Jaringan Distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja sampai dengan 35.000 Volt.
25. Jaringan Transmisi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan diatas 35.000 Volt.
26. Pembangkit adalah pembangkit tenaga listrik termasuk gedung dan perlengkapan yang dipakai beserta alat-alat yang diperlukan.
27. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.
28. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
29. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUPTL).
30. Penggunaan sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relative mudah dipindah-pindahkan (jenis portable ).
31. Bahan Bakar Minyak adalah Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
32. Bahan Bakar Khusus adalah bahan bakar bensin non premium yang digunakan untuk kendaraan roda dua atau roda empat, mempunyai sifat ramah lingkungan dan kandungan oktan diatas 90%, memiliki gas buang yang lebih baik serta pembakaran lebih sempurna.
33. Depot Lokal adalah tempat penyimpanan sementara bahan bakar minyak.
34. Stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum yang selanjutnya disingkat (SPBU) adalah sarana tempat penjualan untuk melayani kendaraan bermotor.
35. Pelumas bekas adalah pelumas yang pernah dipakai dan tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
36. Pengumpulan pelumas bekas adalah kegiatan mengumpulkan, menampung dan menyalurkan pelumas bekas tanpa menambah proses bahan apapun atau pemanasan.
37. Minyak tanah atau parafin adalah cairan hidrokarbon yang tak berwarna dan mudah terbakar.
38. Pengecer Bahan Bakar Minyak adalah orang yang menjual Bahan Bakar Minyak secara sedikit-sedikit atau satu- satu.
39. Pangkalan Minyak Tanah adalah suatu kegiatan penjualan minyak tanah langsung kepada pembeli yang mengikat kontrak dengan agen.
40. LPG (Liquified Petroleum Gas) atau biasa disebut gas minyak bumi yang dicairkan adalah campuran dari berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari gas alam.
41. Mesin 2 (dua) Tak adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus pembakaran terjadi dua langkah piston.
BAB II - AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Pembangunan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi menganut azas :
- a. manfaat;
- b. efisiensi berkeadilan;
- c. berkelanjutan;
- d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
- e. mengandalkan pada kemampuan daerah;
- f. keamanan dan keselamatan;
- g. kelestarian fungsi lingkungan; dan
- h. otonomi daerah.
- (2) Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Ruang lingkup pengelolaan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi meliputi:
- a. pemanfaatan energi untuk pembangkit tenaga listrik;
- b. Rencana umum ketenagalistrikan daerah;
- c. pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik;
- d. pemberian Izin usaha penunjang tenaga listrik (IUPTL);
- e. pemberian izin penyelenggaraan pengusahaan minyak dan gas bumi;
- f. hak dan kewajiban;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. sanksi administrasi.
BAB III - PEMANFAATAN ENERGI
Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab melakukan pemanfaatan energi yang meliputi :
- a. menyusun program pemerintah daerah dalam bidang energi yaitu program diversifikasi energi, intensifikasi energi, konservasi energi dan program pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah daerah di bidang energi;
- b. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data sumber energi dan pemanfaatan energi daerah;
- c. menyelenggarakan penyuluhan di bidang energi;
- d. menggalakkan pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai sumber energi listrik dengan teknologi baru untuk energi pedesaan; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan program dan penerapan kebijakan energi kepada Menteri.
BAB III - PEMANFAATAN ENERGI
Pasal 4

- (1) Sumber energi primer yang terdapat di daerah dan/atau berasal dari luar daerah harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan energi daerah untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan.
- (2) Pemanfaatan sumber energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru dan terbarukan.
- (3) Pemanfaatan sumber energi primer yang terdapat di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk kepentingan ketenagalistrikan daerah.
BAB III - PEMANFAATAN ENERGI
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam mempercepat pembangunan kelistrikan pedesaan wajib mengutamakan sumber energi baru dan terbarukan.
- (2) Dalam pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan oleh pihak swasta dan perorangan, pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan dan insentif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD).
- (2) Dalam menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memperhatikan saran dan masukan dari masyarakat setempat.
- (3) Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah mengacu pada Pedoman Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang ditetapkan Pemerintah.
- (4) Pada wilayah yang tidak atau belum dapat menerapkan kompetisi, Badan Usaha yang memiliki wilayah usaha wajib membuat Rencana Penyediaan Tenaga Listrik Daerah berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.
BAB IV - RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH
Pasal 7

- (1) Inventarisasi meliputi kegiatan penyelidikan, penelitian, pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data sumber energi serta ketenagalistrikan.
- (2) Hasil inventarisasi dijadikan sebagai salah satu dasar untuk penyusunan perencanaan pendayagunaan energi dan ketenagalistrikan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH
Pasal 8

- (1) Kegiatan perencanaan pendayagunaan ketenagalistrikan dilaksanakan sebagai dasar untuk menetapkan RUKD secara terpadu dan menyeluruh.
- (2) Perencanaan Pendayagunaan didasarkan kepada potensi sumber energi yang dilakukan secara efisien, efektif dan berkelanjutan.
- (3) Tata cara perencanaan pendayagunaan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH
Pasal 9

- (1) Kegiatan penelitian dan pengembangan dilaksanakan sebagai salah satu dasar untuk menetapkan RUKD secara terpadu dan menyeluruh.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. penelitian pemanfaatan potensi sumber energi dan ketenagalistrikan;
- b. pengujian kualitas dan kuantitas sumber energi dan ketenagalistrikan;
- c. menginformasikan potensi sumber energi setempat dan pengembangan ketenagalistrikan;
- d. pengembangan teknologi dibidang ketenagalistrikan;
- e. konservasi sumber-sumber ketenagalistrikan;
- f. pengembangan potensi sumber daya manusia dengan memprioritaskan masyarakat setempat.
- (3) Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melakukan koordinasi dengan Instansi terkait.
BAB IV - RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH
Pasal 10

- (1) Pemanfaatan tenaga listrik diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan tenaga listrik dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, keseimbangan, keadilan dan kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Setiap pembangkit tenaga listrik memprioritaskan pemanfaatan sumber energi primer setempat, baik sumber energi yang tak terbarukan maupun yang terbarukan dengan memperhatikan keekonomisannya.
BAB V - PERIZINAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI
Pasal 11

Penyelenggaraan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi yang dapat dilaksanakan terdiri dari :
- a. izin pendirian depot lokal dan SPBU;
- b. izin pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) tak;
- c. izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas.
BAB V - PERIZINAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI
Pasal 12

Permohonan dan pemberian izin lokasi pendirian depot lokal dan/atau SPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a adalah sebagai berikut:
- a. badan usaha mengajukan permohonan izin lokasi pendirian depot lokal dan/atau SPBU kepada Bupati melalui Instansi Terkait dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut :
1. biodata perusahaan;
2. peta lokasi;
3. data mengenai kapasitas penyimpanan;
4. data perkiraan penyaluran;
5. inventarisasi peralatan dan fasilitas yang digunakan;
6. rekomendasi dari PERTAMINA.
- b. atas permohonan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, Instasni Terkait atas nama Bupati melakukan penelitian administrasi dan evaluasi;
- c. berdasarkan hasil penelitian administrasi dan evaluasi, Bupati mengeluarkan izin lokasi pendirian depot lokal dan/atau SPBU;
- d. badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - PERIZINAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI
Pasal 13

Permohonan dan pemberian izin pemasaran Bahan Bakar Khusus (BBK) yang berupa bahan bakar untuk mesin 2 (dua) tak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah sebagai berikut:
- a. badan usaha mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Instansi Terkait dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut :
1. biodata perusahaan;
2. informasi teknis;
3. Surat keterangan domisili;
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
5. Surat keterangan wajib daftar perusahaan.
- b. atas permohonan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, Instansi Terkait atas nama Bupati melakukan penelitian administrasi dan evaluasi;
- c. berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Bupati mengeluarkan izin pemasaran Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) tak;
- d. badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lindungan lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - PERIZINAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI
Pasal 14

Permohonan dan pemberian izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c adalah sebagai berikut:
- a. Badan Usaha mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Instansi Terkait dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut :
1. biodata perusahaan;
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
3. Hinder Ordinantie (HO) atau izin gangguan;
4. data mengenai fasilitas penampungan;
5. data peralatan yang dipergunakan.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Instansi Terkait atas nama Bupati melakukan penelitian administrasi dan evaluasi;
- c. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Bupati mengeluarkan izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;
- d. Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lindungan lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - PERIZINAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI
Pasal 15

Permohonan penerbitan rekomendasi penjualan/pengecer BBM, Gas dan Pelumas adalah sebagai berikut:
- a. setiap penjual/pengecer BBM, Gas dan Pelumas mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Instansi Terkait dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut :
1. Identitas diri;
2. Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah Setempat; dan
3. Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga.
- b. atas permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, Instansi Terkait atas nama Bupati melakukan penelitian administrasi dan evaluasi;
- c. berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Dinas mengeluarkan rekomendasi penjualan/pengecer BBM, Gas dan Pelumas;
- d. badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lindungan lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - PERIZINAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
Pasal 16

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik, meliputi:
- a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IO);
- b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (IUPTL).
- (2) Jenis usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembangkit tenaga listrik;
- b. transmisi tenaga listrik;
- c. distribusi tenaga listrik;
- d. penjualan tenaga listrik.
- (3) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
BAGIAN KEDUA
IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN IZIN OPERASI
BAB VI - PERIZINAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
Pasal 17

- (1) Setiap Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) harus memperoleh Izin dari Bupati setelah mendapat Rekomendasi dari Dinas.
- (2)
- Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IO);
- b. izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (IUPTL).
- (3) IO untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas 200 kVA ( kilo Volt Ampere ) keatas, sedangkan kapasitas dibawah 200 kVA ( kilo Volt Ampere ) harus terdaftar pada Dinas.
- (4) IO yang diberikan oleh Bupati adalah untuk kepentingan sendiri yang tidak termasuk dalam jaringan transmisi Nasional dan bukan lintas Kabupaten/Kota.
BAB VI - PERIZINAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
Pasal 18

- (1) IO dan atau IUPTL diberikan kepada Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. koperasi;
- b. badan hukum swasta;
- c. BUMN/BUMD; atau
- d. lembaga negara lainnya yang diserahi tugas oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum.
BAB VI - PERIZINAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
Pasal 19

- IO dan IUPTL diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan, terdiri dari :
- a. penggunaan utama;
- b. penggunaan cadangan;
- c. penggunaan darurat;
- d. penggunaan sementara.
BAB VI - PERIZINAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) harus diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Instansi Terkait.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
- a. akta pendirian perusahaan;
- b. gambar tata letak lingkungan;
- c. gambar denah instalasi;
- d. gambar diagram garis tunggal instalasi;
- e. uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik;
- f. jadwal pembangunan dan jadwal pengoperasian;
- g. persetujuan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/ Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL);
- h. HO (izin gangguan).
- (3) Permohonan IO wajib membuat surat pernyataan diatas kertas materai, bahwa jumlah bahan bakar yang digunakan tidak melebihi perkiraan kebutuhan pembangkit sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Bentuk dan tata cara pengisian formulir akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - PERIZINAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
Pasal 21

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dapat disetujui apabila permohonan izin telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dengan mempertimbangkan :
- a. rekomendasi dari PLN atau PIUPTL mengenai kemampuan penyediaan tenaga listrik di wilayah usahanya;
- b. keandalan dan mutu penyediaan tenaga listrik yang disyaratkan pemohon memenuhi dengan keandalan dan mutu yang disediakan oleh PLN atau PIUPTL;
- c. kelayakan ekonomis dan kelaikan teknis atas penggunaan pembangkit tenaga listrik;
- d. penggunaan Energi Primer untuk pembangkit tenaga listrik yang akan digunakan.
- e. dipenuhi aspek keselamatan kerja, keamanan instalasi, standardisasi dan lingkungan.
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a tidak disetujui, diberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap.
BAB VI - PERIZINAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
Pasal 22

- (1) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b harus diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Instansi terkait.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan Bagan Kerja yang meliputi:
- a. lokasi proyek;
- b. jenis dan kapasitas pembangkit/transmisi/ distribusi tenaga listrik;
- c. jenis energi primer yang digunakan;
- d. wilayah usaha;
- e. jadwal pembangunan;
- f. pendanaan;
- g. jadwal pengoperasian;
- h. jadwal penggunaan tenaga kerja asing maupun lokal baik selama masa pembangunan maupun selama masa operasi;
- i. gambar, peta dan dokumen lain yang diperlukan;
- j. dokumen persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (3) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, diberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Bentuk dan tata cara pengisian formulir akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - PERIZINAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
Pasal 23

- (1) Instalasi Tenaga Listrik milik PIO atau PIUPTL hanya dapat dioperasikan secara komersial setelah dilakukan Uji Laik Operasi dan pemeriksaan Uji Laik Lingkungan.
- (2) Uji Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
- a. kontraktor yang membangun atau pemasang instalasi milik PIO atau PIUPTL dengan disaksikan oleh perusahaan jasa inspeksi teknis yang telah diakreditasi sesuai penggolongannya; atau
- b. badan UPTL bidang pengujian yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Pemeriksaan Uji Laik Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Hasil Uji Laik Operasi dan hasil pemeriksaan Uji Laik Lingkungan dituangkan dalam berita acara.
- (5) Biaya untuk pelaksanaan Uji Laik Operasi dan pemeriksaan Uji Laik Lingkungan, dibebankan kepada pemohon IO atau IUPTL, termasuk juga untuk perpanjangan.
- (6) Apabila Pemegang Izin Operasi (PIO) atau Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (PIUPTL) mengoperasikan pembangkit, transmisi dan distribusinya tanpa dilakukan Uji Laik Operasi dan pemeriksaan Uji Laik Lingkungan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAGIAN KETIGA HAK DAN KEWAJIBAN
BAB VI - PERIZINAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
Pasal 24

- (1) PIO atau PIUPTL berhak melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan IO atau IUPTL yang telah diberikan.
- (2) PIO atau PIUPTL, berkewajiban :
- a. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan IO atau IUPTL yang diberikan;
- b. melaksanakan ketentuan-ketentuan tehnik, keamanan dan keselamatan, serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi yang dibangun;
- d. menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat antara lain :
- a. penanggung jawab pembuat laporan;
- b. periode laporan;
- c. produksi listrik (kWH) dan penggunaan bahan bakar selama periode laporan;
- d. data teknis (jika ada perubahan).
BAB VI - PERIZINAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
Pasal 25

- (1) PIO yang dalam usahanya ternyata mempunyai kelebihan tenaga listrik, dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pelanggan tertentu atau umum, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penjualan kelebihan tenaga listrik kepada pelanggan tertentu atau umum, dengan terlebih dahulu mendapat IUPTL;
- b. penjualan kelebihan tenaga listrik kepada umum, sebesar-besamya 30% dari jumlah pemakaian sendiri;
- c. harga jual tenaga listrik kepada umum diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. harga jual tenaga listrik dinyatakan dalam mata uang rupiah.
- (2) Penjualan tenaga listrik oleh PIUPTL, ditentukan sebagai berikut:
- a. penjualan tenaga listrik kepada pelanggan tertentu secara curah di tuangkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penjualan tenaga listrik secara eceran/ritel kepada umum diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. harga jual tenaga listrik dinyatakan dalam mata uang rupiah.
BAB VI - PERIZINAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
Pasal 26

- (1) Konsumen tenaga listrik mempunyai hak untuk :
- a. mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- b. memperoleh listrik dengan harga listrik wajar;
- c. mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
- d. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesengajaan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang IUPTL sesuai syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
- (2) Konsumen tenaga listrik mempunyai kewajiban :
- a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
- b. menjaga dan memelihara keamanan instalasi ketenagalistrikan;
- c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya; dan
- d. membayar uang langganan atau harga tenaga listrik sesuai ketentuan atau perjanjian.
- (3) Konsumen tenaga listrik bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- (4) Konsumen tenaga listrik wajib mentaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.
BAB VII - PERIZINAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
Pasal 27

Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik meliputi :
- a. konsultan ketenagalistrikan;
1. perencanaan ketenagalistrikan; dan
2. pengawasan ketenagalistrikan.
- b. pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan disesuaikan dengan kemampuan teknik badan usaha;
- c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
- d. pengoperasian peralatan ketenagalistrikan;
- e. pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan.
BAB VII - PERIZINAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
Pasal 28

- (1) Lingkup layanan untuk setiap usaha jasa penunjang tenaga listrik diklasifikasi berdasarkan tegangan dan daya terpasang pada instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta bidang pekerjaan.
- (2) Lingkup layanan dibagi berdasarkan bidang pekerjaan (Instalasi pembangkit, Instalasi Transmisi dan Distribusi, serta Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik) meliputi :
- a. usaha perencanaan;
- b. pengawasan; dan
- c. pengujian.
- (3) Lingkup layanan dibagi berdasarkan daya terpasang pada instalasi/sistem meliputi:
- a. usaha pembangunan;
- b. pemasangan; dan
- c. perawatan.
BAB VII - PERIZINAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
Pasal 29

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dikualifikasikan dalam:
- a. kualifikasi usaha besar;
- b. kualifikasi usaha menengah; dan
- c. kualifikasi usaha kecil.
- (2) Kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
- a. tingkat kemampuan usaha; dan
- b. keahlian kerja orang perseorangan.
BAB VII - PERIZINAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
Pasal 30

- (1) Setiap usaha jasa penunjang tenaga listrik di Kabupaten Maros harus memperoleh Izin dari Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Dinas.
- (2) Izin sebagaimana di maksud pada ayat (1) di berikan kepada :
- a. badan usaha; atau
- b. perseorangan.
BAB VII - PERIZINAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
Pasal 31

- (1) Pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik (PIUJPTL) dalam setiap kontrak untuk melaksanakan pekerjaan berkewajiban memperkerjakan tenaga terampil yang telah memiliki Sertifikat sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakan.
- (2) Sertifikat keahlian/keterampilan sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus di keluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) atau Lembaga Sertifikat.
- (3) Pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik (PIUJPTL) bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaannya.
- (4) Setiap Pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik, wajib :
- a. memberikan jaminan tertulis bahwa pekerjaan akan di laksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku;
- b. mentaati dan memperhatikan ketentuan mengenai standar keselamatan kerja, keselamatan umum dan lingkungan hidup di bidang ketenagalistrikan;
- c. memasang papan nama perusahaan di kantor perusahaan;
- d. menunjukkan sertifikat pengujian teknis dari lembaga sertifikasi teknis setelah selesai pekerjaannya;
- e. menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai kegiatannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
BAB VIII - MASA BERLAKU PERIZINAN
Pasal 32

- (1) Jangka waktu pelaksanaan izin adalah sebagai berikut :
- a. IO diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) tahun dengan kewajiban daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali;
- b. IUPTL diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dengan kewajiban daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali;
- c. IUJPTL diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun dengan kewajiban daftar ulang setiap 1 (satu ) tahun sekali.
- (2) Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya izin.
- (3) Izin berakhir karena :
- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi;
- b. dikembalikan oleh pemegangnya dengan cara menyampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas;
- c. potensi ketenagalistrikan sudah tidak memungkinkan untuk diusahakan atau perusahaan dinyatakan pailit.
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan IO, IUPTL, IUJPTL dan usaha Minyak dan Gas Bumi di lakukan oleh Bupati yang secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bupati memerintahkan Kepala Dinas untuk :
- a. menetapkan pedoman teknis dengan memperhatikan standar keamanan, keselamatan dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan;
- c. mengatur pengalokasian jenis pekerjaan berdasarkan nilai jasa dan kemampuan teknik;
- d. melakukan inspeksi teknis terhadap instalasi yang terpasang.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. keselamatan dan keamanan bagi manusia dan keseluruhan sistem penyediaan tenaga listrik;
- b. optimalisasi pemanfaatan sumber energi domestik termasuk pemanfaatan energi terbarukan;
- c. pelindungan lingkungan;
- d. pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi pada pembangkit tenaga listrik;
- e. pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri termasuk kompetensi engenering dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
- f. tercapainya standarisasi dibidang ketenagalistrikan;
- g. terciptanya iklim usaha yang sehat dan kesinambungan usaha;
- h. peningkatan profesionalisme;
- i. jaminan kualitas barang dan jasa bagi pengguna jasa.
- (4) Bupati melalui Kepala Dinas dapat mengambil tindakan :
- a. pemberhentian operasi, apabila terjadi keadaan yang membahayakan keamanan umum dan lingkungan, atau
- b. peningkatan kapasitas pengoperasian, apabila terjadi kekurangan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administrasi apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran secara lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penangguhan izin;
- d. pencabutan izin.
- (3) Pencabutan izin dan rekomendasi dilakukan apabila :
- a. pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin;
- b. pemegang izin tidak menunjukkan kegiatan usahanya dalam waktu 1 (satu) tahun secara terus menerus;
- c. pemegang izin melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. berdasarkan pertimbangan teknis peralatan dan fasilitas yang dipergunakan tidak memenuhi persyaratan;
- e. pemegang izin memindah tangankan izin kepada pihak lain.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 11, Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 27 Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundangundangan.
- (2) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36

Izin dan/atau rekomendasi kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik dan sejenisyna yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku, dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi serta Kelistrikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Hal-hal yang belum di atur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.
Ditetapkan di Maros pada tanggal
BUPATI MAROS,
M. HATTA RAHMAN
Diundangkan di Maros pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH,
BAHARUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2014 NOMOR
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-UNDANGAN
AGUSTAM,S.IP,M.Si
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip
: 19730820 199202 1 001
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN : 3 TAHUN 2014