Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Berlaku: 9 TAHUN 2007
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa berdasarkan situasi dan kondisi yang herkembang ssat ini maka Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Tingkat II Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan penyempurnaan:
2. . bahwa untuk memenuhi maksud pn pecinta b. tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah:
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo UndangUndang Nomor 58 Tahun 1958 ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25 ):
2. . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, 2 tentang Perusahaan Daerah jo UndangUndang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang:
3. . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 3. tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214):
4. . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 4. tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 ):
- . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 ): 5.
- . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawasan Perusahaan Daerah : 6.
- . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah: 7
- . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga: 8.
- . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1995 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pinjaman Perusahaan Daerah: 9.
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah:
|
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dan
BUPATI PESISIR SELATAN
MEMUTUSKAN
enetapkan
:
PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PERUSAHAAN
DAERAH
KABUPATEN
PESISIR SELATAN.
BAB.I KETENTUAN UMUM Pasal. 1
Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan:
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menunut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan syistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud daiam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah: 3
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah: 4
- Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan: 5
- Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, 6
- Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:
- Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan: 8
- Badan Pengawas adaiah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 9
BAB.II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal. 2
- (1 Dengan Peraturan Daerah ini diatur tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:
- (2) Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang berhak dan
berkewajiban melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang beriaku.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku Peraturan Perundang-Undangan lainnya,
Pasal. 3
Nama Peraturan Daerah ini adalah 'PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN"
Pasal. 4
Perusahaan Daerah ini berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Kabupaten Pesisir Selatan dan dengan persetujuan Bupati dan DPRD dapat membuka cabang-cabang atau perwakilanperwakilan dimana perlu sesuai dengan kemampuan Perusahaan.
BAB. III SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA Pasal. 5
Perusahaan Daerah adalah Satuan Produksi Barang dan Jasa yang bersifat meningkatkan Pendapatan Daerah, menyerap Tenaga Kerja, menyelenggarakan kemanfaatan umum serta mencari keuntungan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi.
Pasal. 6
Perusahaan Daerah bertujuan untuk melaksanakan pengolahan dan pemanfaatan potensi Daerah dan sekaligus sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam pembangunan Daerah.
Pasal. 7
Perusahaan Daerah berfungsi untuk memupuk Pendapatan Asli Daerah dan pemberdayaan usaha-usaha dalam menggali potensi daerah yang ada,
Pasal. 8
- (1) Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha :
2. » Industri dan Kerajinan
3. « Perikanan dan Kelautan
4. Peternakan €
5. Oo Pertanian Tanaman Pangan
6. wo Perkebunan
7. Perdagangan f
8. 00 Jasa Konstruksi / Kontraktor
9. Ss Perbengkelan
10. Percetakan
11. Panwisata an Perhotelan
12. Pengelolaan hasil hutan ikutan dan kehutanan k
- | Pertambangan
- m Alat - alat berat
- n Dan lain - lain usaha sesuai dengan perkembangan dan akan ditentukan kemudian
- (2) Penetapan dan pengembangan bidang usaha dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dalam suatu proposal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Perusahaan Daerah dapat bekerjasama dengan Perusahaan Negara, Perusahaan Swasta, Perusahaan-perusahaan Daerah pada Daerah lainnya, Koperasi-Koperasi dan Badan Usaha lainnya atas dasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan daerah.
BAB.IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal. 9
- (1) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah disesuaikan dengan kebutuhan yang terdiri dari :
- a. Direksi:
- b. Badan Pengawas:
- c. Unsur-unsur Staf:
- (2) bagan Struktur Organisasi dari pada Perusahaan Daerah ini terdapat dalam lampiran Peraturan Daerah yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB.V DIREKSI Pasal. 10
- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi:
- (2) Anggota Direksi terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang,
- (3) Salah seorang anggota Direksi tersebut dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan sebagai Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur.
Bagian Pertama Pengangkatan Direksi Perusahaan Pasal. 11
- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usulan Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Sebelum memangku jabatan, jabatan direksi wajib mengangkat sumpah menurut agamanya dihadapan Bupati:
- (4) Susunan kata-kata sumpah diatur oleh Bupati:
Pasal. 12
Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi (Direktur Utama/Direktur) harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia
- b. Memiliki keahlian, berpengalaman serta berakhlak dan bermoral yang baik.
3. Bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan Daerah.
4. Mampu dan cakap melaksanakan tugasnya dengan baik.
5. Tidak diperkenankan merangkap pekerjaan / Jabatan Eksekutif lainnya, tanpa persetujuan tertulis dari Bupati. e
6. Berpendidikan minimal Sarjana Muda atau sederajat. f
7. Antara anggota Direksi tidak boleh hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus keatas/kebawah maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar kecuali setelah pengangkatan mereka terjadi hubungan periparan/menantu yang terlarang tersebut, maka untuk melanjutkan jabatannya diperiukan izin tertulis dari Bupati setelah mendengar usul Badan Pengawas sesudah habis masa jabatannya salah seorang tidak dapat diangkat kembali. 9
Pasal. 13
- (1) Seseorang dapat diangkat pada jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Peiusatiaa! yany bersangkutan, Kecuah apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama:
- 1) Maesa jahatan Nirakei ditatankan selama 4 (empat) tahun, pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan setiap tahunnya: |
Pasal. 14
Direksi dalam mengelola Perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan:
- b. Menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan:
- C. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas:
- d. Membina pegawai:
5. '8... PAI GUN san usuyala KeKayaan rerusanaan,
6. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan, f.
- Mewakili Perusahaan baik didalam maupun diluar Pengadilan: 9
- Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas, h
Pasal. 15
Direksi dalam mengeloia Perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. Mengangkat, memberhentikan pegawai dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi atas persetujuan Badan Pengawas:
2. Menandatangani Neraca dan perhitungan laba/rugi serta ikatan Hukum dengan pihak lain. b
Bagian Kedua Pemberhentian Anggota Direksi Pasal. 16
- (1) Anggota Direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh Bupati, meskipun jabatannya belum berakhir karena:
- a. Meninggal dunia
- b. Permintaan sendiri
- Cc. Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Direksi
- d. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas 2 (dua) bulan berturut - turut
- e. Melakukan sesuatu atau yang bersifat merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan Negara.
- f. Sesuatu hat yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (2) Khusus didalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf e pasal ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya sambil menunggu hasil proses pemeriksaan dan penyelidikan oleh Bupati sesuai dengan usul Badan Pengawas.
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Datam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut '
- a Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementaranya. Jika anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas:
- b Dalam Sidang itu Badan Pengawas memutuskan. apakah anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati:
- c Selambat lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b pasal ini Bupati mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya. Dalam hal pemberitahuan tersebut di atas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum:
- d Jika sidang tersebut pada huruf a di atas tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) Pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati terhadap yang bersangkutan menjadi Batal menurut Hukum.
Pasal. 17
- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, b, c dan d diberhentikan dengan hormat.
- (3) Direksi yang berhenti karena meninggal dunia selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya. 3
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dan f diberhentikan tidak dengan hormat.
- (4) Direksi yang diberhentikan karena sakit sebagaimana dimaksud Pasal 13 hunuf d diberikan uang pesangon sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan.
N/A
Pasal 18

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.
- (2) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- 3) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 3 (tiga) bulan.
- 1) Bupati menetapkan gaji, penghasilan -penghasilan lainnya bagi anggota Direksi Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan dan menurut prinsip - prinsip Perusahaan atas usul Badan Pengawas.
- (2) Bupati memutuskan pokok penggajian bagi Perusahaan Daerah.