Unknown Unknown Nomor 43 Tahun 2017
Tentang No Description
Berlaku: 43 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
DUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TEMGAH
PERATURANBUPATILAMANDAU NOMOR 43 TAHUN 2017
TEN1'ANG
PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LA.MANDAU TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMANDAU,
bahwa memenuhi ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017, periu ditetapkan Peraturan Bupati Laman&lt;lau tentang Penjabaran P~rubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 201 7;
1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupatcn Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lembaran
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Peng~lolaan Dan Tanggung J awab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Si stem Perencanaan Pembangunan Nasional (LeI!lbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarr..bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 fahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ten tang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwa.lclan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5S68) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2C14 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5650);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oa,~rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Da~rab (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan W akil Kepala Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang P~rubahan Atas Peraturan Pemcrintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pirr.pinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (i.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Penghasilan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD;
12. Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sadan Layanan Umum Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor136, . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ncmor 4 574);
14. Peratumn Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perirnbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 137, Tambahan Lembaran Nega ra Repub!ik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 65 Tahun 2010 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republi!&lt; Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5272);
16. 1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelulaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun ?.005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peratu.ran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Peme~intah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepa1a Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RepubliklndonesiaNomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedu a Atas Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31 O);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 1 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
26. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peratunm Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2011 ten tang Pen2.mbahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalimantan Teng:1h (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 65 Seri A);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Larnandau Nomor 11 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah Ka bu paten Lamandau (Lemharan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 201 1 Nomor 69 Seri A);
30. Peraturan Daerah l(abupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2011 ten tang Penyertaan Modal Pemeri.ntah Kabupaten Lamandau Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 201J. Nomor 71 Seri A);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor127, Tambahan Lembaran Daerah Nomorl 76);
32. Perai:Uran Daerah K.abupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
33. Peraturan Daerah V..abupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2016 ten tang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 146);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2017 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomcr 159, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 206).
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2017. Menetapkan
N/A
Pasal 1

Belanja Daerah (APBO) Kabupaten Lamandau a.bun 2017 semula berjumlah Rp. 802.624.865.000,- bertambah sejumlah Rp. !152.144.569.457,sehingga menjadi Rp. 954.769.434.457,dengan rincian eebagai berikut : Anggaran Pendapatan dan
. Pendapatan
- a. Semula
- b. Bertambah
Rp. 759.31 1.422.637
Rp. 136.729.361.064
Jumlah Pendapatan setelah perubahan
- . Belanja
- a. Semula
- b. Bertambah
Rp. 802.624.865.000
Rp. 152.144.569.457
Rp. 896.040.783.701
Jumlah belanja setelah perubahan
Rp. 954.769.434.457
(Defisit)
58. 728.650. 756
Pembiayaan
- Penerimaan a.
- 1) Semula
- 2)
- Bertambah
Rp.
'35.830.495.416
Rp. 15.882.596.854
Jumlah penerimaan setelah penJ bahan
- b. Pengeluaran
- 1) Semula
Rp. 1 4.656.219.000
- 2) Bertarnbah
Rp. 5.990.613.008
Rp. 151.713.092.270
Jumlah pengeluaran setelah perubahan
Rp.
20.646.832.008
Sisa lebih pembiayaan setelah perubahan
Rp.
72.337.609.506
N/A
Pasal 2

abaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksuc. pada pasal 1 dirinci lebih ut pada Lampiran yang me1upakan bagian tidak terpisahkan dari turan Bupati ini.
N/A
Pasal 3

raturan Bupati Lamandau ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.
ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu.ran pati Lamadau ini dalam Berita Daerah.
Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 13 September 2017
undangkan di Nanga Bulik tanggal 13 September 2017
KABUPATEN LAMANDAU, K
UPA~i'EN LAMANDAU
' . UMBING ua.;11,~iaAr: , - -· ·---OR 545
N/A
Preamble

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Penginapan J Pesanggrahan /Villa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Masa Retribusi adalah suatujangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Tern.pat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tern.pat pengginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dirniliki dan/atau dikelola oleh Pernerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tern.pat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) adalah tern.pat penginapan/ pesanggrahan/villa yang disediakan, dirniliki dan/atau oleh pernerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Tern.pat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang rnenggunakan/ rnenikrnati fasilitas tern.pat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang disediakan, dirniliki dan/ atau dikelola oleh Pernerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tern.pat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang rnenurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk rnelakukan pernbayaran Retribusi Tern.pat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, terrnasuk pernungut atau pernotong Retribusi Tern.pat Penginapan / Pesanggrahan /Villa.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Tern.pat Penginapan/Pesanggrahan/Villa terrnasuk dalarn Golongan Retribusi Jasa Usaha.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

iasa
Petribuci
Temna
--
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa ditetapkan dengan memperhatikan biaya operasional dan pemeliharaan serta keuntungan yang layak dengan berorientasi pada harga pasar.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- {1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditetapkan berdasarkan kelas dan lamanya waktu menginap.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Wilayah pemungutan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah aset Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang berada di Kabupaten Sarolangun dan diluar Kabupaten Sarolangun.
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAANPEMBAYARAN
Pasal 10

- ( 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Dokumen lain vang dipersamakan
sebagaimana dimaksud pada
avat
oar
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAANPEMBAYARAN
Pasal 11

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan pembayaran secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PENAGIHAN
Pasal 12

- ( 1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
BAB IX - PENAGIHAN
Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. Diterbitkan surat teguran; atau
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran terse but.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
,,...\_\_
BAB IX - PENAGIHAN
Pasal 14

- (1) Piutang retribusi yang tidak rnungkin ditagih lagi karena hak untuk rnelakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati rnenetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagairnana dirnaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut rnengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 15

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pernberian insentif sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) ditetapkan rnelalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB XII - PENYIDIKAN
Pasal 16

- (1) Selain pejabat kepolisian negara pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pernerintah Daerah Kabupaten Sarolangun diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk rnelakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Ternpat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerirna, rnencari, rnengurnpulkan, dan rneneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Tern pat Penginapan / Pesanggrahan/Villa.
- b. Meneliti, rnencari, dan rnengurnpulkan keterangan rnengenai orang tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Deca
- d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- g. Menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang,benda, dan/atau dokumen yang dibawa.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa.
1. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- J. Menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(l) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.
pada tanggal 3 / Desember 2015 Sarolangun Ditetapkan di
BUP TI SAROLANGUN,
CEK ENDRA
Diundangkan di Sarolangun pada tanggal 31 Desember 2015
SEKR~DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, THABRONI ROZALI
NOMORREGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINSI JAMBI: 20 TAHUN 2015
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015 NOMOR 20
PENJELASAN
Pasal 1

Pasal4

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup Jelas

PESANGGRAHAN/ VILLAPENGINAPAN/TEMPATRETRIBUSITENTANG## LAMPI RAN## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUNNOMOR20TAHUN 2015TANGGAL31 DESEMBER2015## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA## A. Tempat Penginapan Mess Sarolangun di Jambi:| No | KELAS KAMAR/RUANGAN | TARIF ||------|-----------------------|---------------------------|| 1 | EKONOMI | Rp. 75.000 /kamar / malam || 2 | STANDAR | Rp.l 00.000/kamar / malam || 3 | VIP | Rp.200.000/kamar / malam |## B. Tempat Penginapan di Batang Asai-| No | KELAS KAMAR/RUANGAN | TARIF ||------|-----------------------|----------------------------|| 1 | EKONOMI | Rp. 75.000/kamar/malam || 2 | STANDAR | Rp. l 00.000/ kamar/ malam || 3 | VIP | Rp.200.000/ kamar/ malam |