Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2023
Tentang PERUBAIIAN KETIGA ATAS PERATURAIT DAERAII NOMOR 11 TAHUN 2(x}9 TENTANG PEMBENTUKAI{N ORGANISASI DAN TATA I(ER''A PERANGKAT DAERAII I{ABUPATEN KERII{CI
Berlaku: 6 TAIIUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang :
BUPATI KERINCI
RANCANGAN
PERATURAIT DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 6 TAIIUN 2013 TENTANG
PERUBAIIAN KETIGA ATAS PERATURAIT DAERAII NOMOR 11 TAHUN 2(x}9 TENTANG PEMBENTUKAI{N ORGANISASI DAN TATA I(ER''A PERANGKAT DAERAII I{ABUPATEN KERII{CI
DENGAN RAHMAT TTIHAil YANG MAIIA ESA
BUPAfI KERTNCI,
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang Ideal *icara Teoritis dan Konseptual dipandang perlu Lntut&lt; melakukan penataan kembali terhadap Lrganisasi dan tatg- kerja perangkat daeah berdasarkan analisis beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4L Tahun 2oo7 tentang organisasi Perangkat Daerah, pembentukan organisasai Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2oo9 tentang Pernbentukag, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
5. : Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan undang-undang Darurat Nomor 2l Tahun 1957 tentang Pengubahan undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah swatantra Tingkat I sumatera Tengah seblgai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1O8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16a3);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomomr 44371 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-und.ang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3aal;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun ?OLL tentang pembentukan Feraturan Perundang-undangan (6mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aI1 Nomor 82, 'ramuatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2aa7 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupate nlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oto7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia aT all-
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4t Tahun 2aa7 tentang organisasi Perangkat Daerah {Lembaran \_Negara Reprrblik Ind'onesia Tahun 2OOT Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7a\;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2O1O tentang Satuan Polisi Parnong Praja (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O fro*oi 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 509al;
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun L999 tentang Rumpun Jalatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. 1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun Zoll tentang Pedornan organisasi dan Tata Kerja satuan Polisi Polisi Pamong Praja;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2aa7 tentang Petunjuk Teknis Penataan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negei Nomor 56 Tahun 2O1O tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2oo7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2oLL tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2}fi Nomor 69a\
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2oo7 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2OO7 Nomor 1O, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No-ot t0 fahun 2Al2 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2ao7 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2ao9 tentang Pembentukan, organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2AAg Nomor 11), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2ol2 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 t"hu1 2AAg tentang Pembentukan, organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kefrnci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2Ol2 Nomor 2);
Menetapkan :
Dengan Persetujuan Bersama
DEUIAT{ PERfiTAKILAI{ RAKYAT DAERAII KABUPATEN KERINCI dan
BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAIT:
PERATIIRAN DAERAH TEI{TN{G PERIIBAI{AN I{BrIGA ATAS PERATURAI{ DAERAH KABUPATEIT I(ERINCI NOMOR 11 TAIIUN 2OOg TEITTANG PEMBENTUI(AI{, oRGNIISASI DAN TATA KERJA PERAI{GITAT DAERATI KABUPATEIT I{ERINCL
Pasal I
Beberapa Keteatuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Keriaci l[omor 11 Tahua zaog tentang Pembentukan orgaaisasi dan Tata Kerja Peran-gkat Daorah l(abupatea Kerinci (Lembaran Daerah Kabuptea Kcrinci Tahua 2OO9 no-o" rrl setaiaiuaaa telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tr[omor 2 Tahun 2a,:2 tentand penrbahan Kedua Atas peraturan Daerah Noaor 11 Tahua z1y1g teataag Plmbeatukan Organisasi daa Tata Keda perangkat Daerah Kabupat"r- Xi"io"i (Lembaran Daerah l(abupaten Kerinci fahun 2O12 Nomot 2l diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
Bagian KeemPat Inspelrtorat
Pasal 9
- (1) Inspektorat adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungiawab kePada buPati'
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah'
- (3) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintaf,an di daerah, pelaksanaan pembinaan atas p"rry"t"rr[g*""r, p.*Lrintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (4) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menYelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan program pengawasan;
6. b.perumusankebijakandanfasilitasipengawasan;dan
- c. pemeriksaan, pengustltan, pengujian dan penilaian tugas pengawasarr'
8. (5)Susunanorganisasilnspektoratterdiridari:
- a. lnsPektur;
- b. Sekretariat terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan KePegawaian;
12. 2.SubBagianProgram,EvaluasidanPelaporan;dan
13. 3- Sub Bagian Keuangan'
- b. InsPektur Pembantu WilaYah I;
- c. InsPektur Pembantu WilaYah II;
- d. InsPektur Pembantu WilaYah III;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
- f. KelomPok Jabatan Fungsional'
- (6) Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat tl) tercantum djam L,ampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturEm daerah ini.
z. Keteatuan Bagian Kedelapanbelas Pasal 2g diubah, sehingga Bagian Kedelapanbetas pasat 23 berbunyi sebagai berikut:
Bagian KedelaPan Belas
Dinas Pendapatan, Pengelolaaa Keuangaa daa Aset
?asal23
- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kglangan dan Alet mempunyai tugas melaksanakan p"rryo**rri.n dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keuangan daerah dan Aset Daerah'
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pend,apatan menyelenggarakan fungsi:
- a. pen]rusunan dan pengkoordinasian- program kerja pelaksanaan tugas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
- b. pelaksanaall prograrn dan kebdakan teknis di bidang pendapatan;
- c. pelaksanaan program dan kebijakan teknis dibidang penatausahaan keuangan;
- d. pelaksanaarl program dan kebijakan teknis di bidang aset;
7. f . pen]rusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. e- pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang pembukuan dan verifikasi;
9. pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah; o
- i. pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
11. pen]rusunan laporan keuangan sebagai pertanggungiawaban realisasi Angg*rtt Pend.apatan dan Belanja Daerah; h.
- j. penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaanlpedesaan;
- k. pendataan, penilaian dan penetapan PBB perkotaanlpedesaan;
- m. pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan Haka Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/pedesaan;
1. penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/ Pedesaan;
- n. pelaporan dan pertnggungiawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinYa.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
---\
-
'
1. Bagian Umum dan KePegawalan;
2. Bagran Keuangan; dan
3. Bagian Perencanaan dan Pelaporan'
- c. Bidang PBB dan Dana Perimbangan terdiri dari:
1. Seksi Koordinasi dan Pengendalian PBB dan BPHTB;
2. Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan'
8. f.BidangPqiakdanRetribusiDaerahterdiridari:
1. Seksi PajakI;
2. Seksi Pajak II; dan
3. Seksi Koordinasi dan dan Pengendalian Retribusi.
- g. Bidang Anggaran terdiri dari:
1. Seksi Anggaran Belanja Langsung;
2. Seksi Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan; dan
3. Seksi Analisis dan Regulasi Keuangan'
- h. Bidang Akuntansi dan Penatanrsahaan Keuangan terdiri dari :
1. Seksi Perbendaharaan dan Pernbiayaan;
2. Seksi Akuntansi dan Pembukuan; dan
3. Seksi Pencatatan dan Rekonsiliasi'
- i. Bidang Aset terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan dan Pelaporan;
2. Seksi Investasi dan Pengendalian Pemanfaatan; dan
3. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan'
- j. KelomPok Jabatan Fungsional
- k. Unit Pelaksana Teknis Dinas'
- (4) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini'
g. Ketentuan Bagian Kedua l\iluh Dua Pasal 2? diubahn sehingga Palsal 27 berbunYi sebagai berikut :
Bagian Kedua Puluh Dua Badan l(esatuan Bangsa dan Politik
Pasal 27
- (l}BadanKesatuanBangsadanPolitikmerupakanunsurpendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yalg dipimpin oleh Kepala Badan yang berked.udukan dan bertanggrng jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah'
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan -Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan p"rrtfl"rraan kebrjuk.t di bidang keatuan bangsa dan Politik.
- (3}BadanKesatuanBangsad'anP&lt;llitikdalammelaksanakarltugas sJagaimana dimaksud Jalam ayat (1), meyelenggarakan fungsi:
- a. merumuskan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, kewaspadaan dan penangalan iconflik, ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan serta pembinaan budaya politik dalam negeri;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah ailia*ng kesatuan bangsa, liewaspadaan dan penanganan konflik, ketahanan ekonomi seni, budaya, agama dan kemasyarakatan serta pembinaan budaya politik dalarn negeri;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa, tewaspadaan dan penanganall konflik, ketahanan ekonomi, seni' budaya, agama dan kemasyarakatan serta pembinaan budaya politik dalam negeri;
- d. pembinaan dan fasilitasi dibidang kesatuan bangsa, kewaspadaan da1 penangala-tl konflik, ketahanan ekonomi, seni, ketahanan ekonomi, seni' budaya, agama d.an kemasyarakatan serta pembinaan budaya politik dalam negeri;
- e. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa' L"*!,*p"daan dan penanganan konflik, ketahanan ekonomi, seni' budaya, *g**" dan kemalyarakatan serta pembinaan budaya politik dalam negeri;
- f. pelaksanaan kebijakan dibidang kesatuan bangsa, kewaspadaan dan penanganan konflik, ketahanan ekonomi, seni, budaya, ag?ma dan kemasyarakatan serta pembinaan budaya politik dalam negeri; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yangdiberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.
- (4) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
- a, Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari:
1. Sub Bagian PenYusunan Program;
2. Sub Tata Usaha; dan
3. Sub Bagian Keuangan dan Peerlengkapan'
- c. Bidang Bina Ideologi dan wawasan Kebangsaan terdiri dari:
1. Sub Bidang Ideologi; dan
2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan'
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional terdiri dari:
1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan orang dan Lembaga Asing; dan
2. Sub Bidang Penanganan Konflik'
- e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, kemasyarakatan dan Ekonomi terdiri dari:
1. Sub Bidang Ketahanan Seni, dan Budaya; dan
2. Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatal dan Ekonomi'
- f. Bidang Politik terdiri dari:
1. Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik; dan
- Z. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu.
- g. KelomPok Jabatan Fungsional.
- (5) Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana ' ' dimaksud piO* ayat (U terca-ntum dalam Lampiran III yang merupakan bagtan tidal terpisahkan dari peraturan daerah ini.
,S. Ketentuaa dalam