PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 04 Tahun 2005
Tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN JENEPONTO
Berlaku: 04 TAHUN 2005
N/A
Preamble

Menimbang
:
- a. bahwa pemberian otonomi kepada Daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan yaitu pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan serta pelayanan kepada masyarakat pada Kecamatan Perwakilan Rumbia dipandang perlu Kecamatan Perwakilan Rumbia diubah statusnya menjadi Kecamatan defenitif Rumbia;
Mengingat :
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Pembentukan Kecamatan defenitif Rumbia dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Dan
BUPATI JENEPONTO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN JENEPONTO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto;
- d. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung-jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto;
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
BAB II - PEMBENTUKAN KECAMATAN RUMBIA
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Kecamatan Perwakilan Rumbia ditetapkan menjadi Kecamatan Defenitif.
BAB II - PEMBENTUKAN KECAMATAN RUMBIA
Pasal 3

Kecamatan Rumbia meliputi Wilayah :
1. Desa Rumbia;
2. Desa Lebangmanai;
3. Desa Lebangmanai Utara;
4. Desa Pallantikang;
5. Desa Kassi;
6. Desa Loka;
7. Desa Je'netallasa;
8. Desa Ujungbulu;
9. Desa Tompobulu;
10. Desa Bontotiro;
11. Desa Bontocini;
12. Desa Bontomanai;
BAB II - PEMBENTUKAN KECAMATAN RUMBIA
Pasal 4

Wilayah Kecamatan Rumbia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Kelara, dengan dibentuknya Kecamatan Rumbia berdasarkan Peraturan Daerah ini maka Wilayah Kecamatan Kelara dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Rumbia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
BAB III - PUSAT PEMERINTAHAN
Pasal 5

Pusat Pemerintahan Kecamatan Rumbia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan di Ramba.
BAB IV - BATAS WILAYAH KECAMATAN
Pasal 6

Batas Wilayah Kecamatan Rumbia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didasarkan pada batas Wilayah Desa/Kelurahan Kecamatan Rumbia yang dituangkan dalam Peta.
BAB IV - BATAS WILAYAH KECAMATAN
Pasal 7

Pemecahan, penghapusan serta perubahan nama dan batas Desa dalam Kecamatan Rumbia yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas Wilayah Kecamatan, diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan
Diundangkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : Juli 2005
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
H. BULU PAWA. SH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2005 NOMOR 138
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.
Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : Juli 2005
BUPATI JENEPONTO
Drs. H. RADJAMILO. MP