PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 18 Tahun 2004
Tentang No Description
Berlaku: 22 Juni 2004
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
: a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I, sebagian dari kekayaan Negara eks Pelabuhan Udara Kemayoran telah ditetapkan sebagai penyertaan modal Negara ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I yang selanjutnya dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I;
- b. bahwa dalam perkembangannya sebagian dari kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang berupa bangunan gedung, ternyata tidak dipergunakan lagi oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I sesuai maksud penambahan penyertaan modal dimaksud;
- c. bahwa keberadaan gedung tersebut tidak sesuai lagi dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Baru Bandar Kemayoran 2005;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dalam huruf b dan huruf c tersebut di atas, dipandang perlu untuk menarik bangunan gedung dimaksud dari aset Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I dengan cara mengurangi penyertaan modal Negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I;
- e. bahwa pengurangan penyertaan modal Negara tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 34);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 11);
Menetapkan
:
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I.
BAB I - PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan pengurangan penyertaan modal Negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992.
BAB I - PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 2

- (1) Pengurangan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa sebagian kekayaan negara yang tertanam dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I.
- (2) Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa bangunan gedung bekas Kantor Pusat Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I (eks terminal A, VIP Room dan Tower AMC ) seluas 9.795 m 2 dan Gedung Dharma Wanita seluas 192 m 2 , sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1988.
- (3) Nilai pengurangan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan, berdasarkan hasil perhitungan bersama antara Departemen Keuangan dengan Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
BAB I - PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

Kekayaan Negara hasil pengurangan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 selanjutnya diserahkan pengelolaannya kepada Badan Pengelola Komplek Kemayoran yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1999.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO
BAB II - PELAKSANAAN PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 4

Pelaksanaan pengurangan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undangundang Nomor 19 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara baik secara bersama-sama maupun sendirisendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangan masingmasing.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
N/A
Preamble

Menimbang : a.
bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 48;
15. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah kota Cilegon Nomor 92);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota ...
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Cilegon, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai 2021 sebagai kelanjutan dan bagian tidak terpisahkan dari Renstra Kota Cilegon.
7. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 yang selanjutnya disebut RKP Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode tahun 2018.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2018, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2018.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2018 yang selanjutnya disebut Renja-PD Tahun 2018, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2018.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2018 disusun secara partisipatif, terarah, terpadu, dan menyeluruh.
- (2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan tujuan untuk dijadikan dasar bagi :
3. -Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun 2018 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. -Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD Tahun 2018.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3

RKPD Tahun 2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021, yang penyusunannya mengacu kepada RKP tahun 2018.
BAB IV - SISTEMATIKA
Pasal 4

Sistematika RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini terdiri dari pendahuluan, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta penutup.
BAB V - ISI DAN URAIAN
Pasal 5

- (1) Isi dan Uraian RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 memuat konsep dan rencana kegiatan pembangunan dalam kerangka perencanaan strategis yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2018.
- (2) Uraian lengkap RKPD Tahun 2018 sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
Diundangkan di Cilegon pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,
SARI SURYATI
BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2017 NOMOR 28
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.
Ditetapkan di Cilegon pada tanggal 31 Mei 2017 WALI KOTA CILEGON, ttd
Tb. IMAN ARIYADI