PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 64 Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 64 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 64 TAHUN 2015
TENTANG
REWARD ATAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK BERBASIS AKRUAL TAHUN 2014 DENGAN CAPAIAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PONTIANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
- a. bahwa dalam rangka hasil kinerja capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan berbasis Akrual tahun 2014 diberikan reward kepada penyusun laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Reward Atas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Berbasis Akrual Tahun 2014 Dengan Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak;
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
4. Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 7);
19. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 45);
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG REWARD ATAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK BERBASIS AKRUAL TAHUN 2014 DENGAN CAPAIAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PONTIANAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak.
5. Reward adalah memberikan penghargaan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kota Pontianak selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
9. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.
10. Laporan Operasional adalah laporan yang memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, dan surplus/defisit-operasional dari suatu entitas pelaporan.
11. Restatement adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pospos dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh.
12. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah daerah.
13. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
14. Daftar umur piutang adalah klasifikasi piutang menurut jangka waktunya.
15. Tim inti adalah tim yang mempunyai tugas utama dalam penyusunan laporan keuangan sebagai pengarah, penanggung jawab koordinator dan pelaksana penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.
16. Tim pendukung adalah tim yang mempunyai tugas memberikan data dukungan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Reward Atas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Berbasis Akrual Tahun 2014 dengan Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak adalah sebagai penghargaan atau reward kepada tim penyusun laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak yang berbasis akrual, yang telah menyiapkan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual dari penyusunan kebijakan dan sistem dan prosedur akuntansi berbasis akrual sampai dengan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2014 dan perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.
- (2) Tujuan pemberian reward adalah terwujudnya penghargaan atas hasil kinerja pencapaian prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah ## BAB III
PENERIMA REWARD ATAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK BERBASIS AKRUAL TAHUN 2014 DENGAN CAPAIAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Reward dibayarkan kepada :
- a. tim Inti Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2014 Berbasis Akrual; dan
- b. tim Pendukung Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2014 Berbasis Akrual.
BAB IV - TUGAS PENERIMA REWARD
Pasal 4

- (1) Koordinator Tim mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinir pelaksanaan tugas tim Akuntansi dan tim Aset;
- b. melakukan koordinasi dengan Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
- c. melaporkan perkembangan hasil pekerjaan Tim kepada Walikota Pontianak.
- (2) Tim penyusunan laporan keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan restatement laporan keuangan Tahun 2013;
- b. membuat, melakukan koreksi, penyesuaian laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak Restatement Tahun 2013 dan Tahun 2014;
- c. membuat daftar umur piutang;
- d. menginventarisir Belanja (Laporan Realisasi Anggaran) dan beban (Laporan Operasional) perincian obyek kesalahan penganggaran dalam penyajian Laporan Operasional;
- e. mendata kembali Laporan Perubahan Ekuitas dalam rincian pergerakan ekuitas; dan
- f. melakukan konsolidasi terhadap seluruh laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2014.
- (3) Tugas Tim Pendukung adalah memberikan data pendukung dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak sebagai berikut :
- a. rekapitulasi inventarisasi pengadaan dan peningkatan aset tetap;
- b. perbaikan data restatement aset tetap;
- c. perbaikan data penyusutan; dan
- d. inventarisasi beban persediaan.
BAB V - PEMBERIAN REWARD
Pasal 5

- (1) Prinsip pemberian reward memperhatikan kemampuan Anggaran Belanja Daerah sehingga pelaksanaannya tidak melebihi pagu anggaran.
- (2) Reward capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Berbasis Akrual Tahun 2014 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 Kode rekening : 5.1.1.07.01.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak Padatanggal28Desember2015
WALIKOTA PONTIANAK, ttd
SUTARMIDJI
Diundangkan di Pontianak pada tanggal 28 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd
MOCHAMAD AKIP
BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 64