PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 5 Tahun 2016
Tentang KEANGGOTAAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI JAMBI
Berlaku: 13 Januari 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan BPRS Provinsi diatur dengan peraturan Gubernur berpedoman pada Peraturan Menteri
- b. bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BPRS Provinsi, diatur dengan peraturan Gubernur berpedoman pada Peraturan Menteri.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Jambi.
Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit:
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 6);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEANGGOTAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI JAMBI
BAB I
Pasal 3

BPRS Provinsi bertugas :
- a. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di Provinsi Jambi.
- b. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit di Provinsi Jambi;
- c. Mengawasi penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan pada rumah sakit di Provinsi Jambi;
- d. Melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada Gubernur;
- e. Menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.
BAB I
Pasal 4

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPRS Provinsi mempunyai wewenang :
- a. Melakukan inspeksi penegakan hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit di Provinsi Jambi;
- b. Meminta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit di Provinsi Jambi kepada semua pihak yang terkait;
- c. Meminta informasi tentang penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan kepada Rumah Sakit dalam wilayah Provinsi Jambi.
- d. Memberikan rekomendasi kepada BPRS dan Gubernur mengenai pola pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan;
- e. Menindaklanjuti pengaduan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi; dan
- f. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil tindakan administratif terhadap Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran.
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 5

- (1) Keanggotaan BPRS Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Keanggotaan BPRS Provinsi berjumlah paling banyak 5 (lima) orang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan paling banyak 4 (empat) orang anggota.
- (3) Jabatan Ketua BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh anggota dan ditetapkan dalam rapat pleno anggota.
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 6

- (1) Keanggotaan BPRS Provinsi terdiri atas unsur :
- a. Pemerintah Daerah;
- b. Asosiasi perumahsakitan;
- c. Organisasi profesi bidang kesehatan; dan
- d. Tokoh masyarakat
- (2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwakili unsur Pemerintah Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Unsur asosiasi perumahsakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwakili oleh Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) Wilayah Jambi.
- (4) Unsur organisasi profesi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwakili oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jambi dan DWP Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Jambi.
- (5) Unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwakili oleh tokoh masyarakat yang mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 7

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPRS Provinsi, setiap calon anggota BPRS Provinsi harus memenuhi persyaratan :
- a. warga Negara Indonesia;
- b. sehat fisik dan mental;
- c. tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
- d. cakap, jujur, memiliki moral, etika, integritas yang tinggi, memiliki reputasi yang baik, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitan;
- e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- f. melepaskan jabatan pemerintahan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Provinsi; dan
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur tokoh masyarakat juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; dan
- b. Bukan tenaga kesehatan.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur pemerintah daerah harus merupakan Pegawai Negeri Sipil aktif.
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 8

- (1) Pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi yang berasal dari unsur pemerintah daerah dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan sebanyak 2 (dua) orang.
- (2) Pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi yang berasal dari unsur perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dilakukan oleh pimpinan dari masing-masing unsur sebanyak 2 (dua) orang.
- (3) Pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi yang berasal dari unsur tokoh masyarakat dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan sebanyak 2 (dua) orang.
BAB III - KEANGGOTAAN
Pasal 9

- (1) Usulan Calon Anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 disampaikan secara tertulis kepada Gubernur disertai dengan keterangan mengenai :
- a. data diri yang bersangkutan antara lain :
1. daftar riwayat hidup;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
3. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik
- b. Surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Anggota BPRS Provinsi; dan
- c. Surat pernyataan kesediaan melepas jabatan pemerintahan struktural/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Provinsi
- (2) Jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jabatan yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri atau Gubernur.
- (3) Untuk periode berikutnya usulan keanggotaan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota BPRS Provinsi periode berjalan berakhir.
- (4) Mekanisme pengusulan keanggotaan baru maupun anggota lama yang diusulkan pada periode berikutnya, sebagaimana proses pengusulan keanggotaan pertama kali.
- (1) Gubernur membentuk Tim Seleksi untuk memilih calon anggota BPRS Provinsi yang diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.
BAB IV - PENGANGKATAN Pasal 10
Pasal 11

- (1) Gubernur menetapkan anggota BPRS Provinsi berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3)
- (2) Keanggotaan BPRS Provinsi diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (3) Anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mengikuti seleksi anggota BPRS Provinsi.
BAB IV - PENGANGKATAN Pasal 10
Pasal 12

- (1) Pada saat pengangkatan anggota BPRS Provinsi, Gubernur bersamaan menetapkan jabatan Sekretaris BPRS Provinsi.
- (2) Sekretaris BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh staf yang ahli di bidang teknologi informasi dan administrasi umum yang bekerja secara purna waktu.
<!-- formula-not-decoded -->
- (1) Anggota BPRS Provinsi berhenti atau diberhentikan karena :
- a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
- b. mengundurkan diri;
- c. meninggal dunia;
- d. tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan berturut-turut dalam masa jabatannya atau;
- e. dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Selain berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah, diberhentikan apabila yang bersangkutan telah memasuki usia pensiun atau diangkat dalam jabatan struktural.
BAB IV - PENGANGKATAN Pasal 10
Pasal 14

- (1) Anggota BPRS Provinsi yang ditetapkan menjadi terdakwa tindak pidana, dibebaskan dari keanggotaannya.
- (2) Pembebasan dari keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur
BAB IV - PENGANGKATAN Pasal 10
Pasal 15

- (1) Dalam hal anggota BPRS Provinsi berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatan, Gubernur mengangkat anggota BPRS Provinsi sebagai pengganti yang berasal dari unsur yang sama dengan anggota BPRS Provinsi yang digantikan, melalui mekanisme pengusulan keanggotaan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Masa jabatan anggota BPRS Provinsi pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan sisa jabatan anggota BPRS Provinsi yang digantikannya.