PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 1 Tahun 2014
Tentang RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
Berlaku: 24 Maret 2014
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,
- a. bahwa Retribusi Tempat Pelelangan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dan bermanfaat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- b. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pendapatan asli daerah dan pelayanan bagi pengguna jasa serta pengembangan sarana dan prasarana tempat pelelangan agar mencapai tingkat pelayanan yang optimal, peran serta masyarakat dalam membayar retribusi sangat diharapkan;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sejalan dengan perkembangan keadaan saat ini, maka pengaturan Retribusi Tempat Pelelangan yang selama ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, perlu diganti untuk disesuaikan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Menetapkan
:
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2002 Nomor 84 Seri D Nomor 68);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ketapang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ketapang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau / modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Tempat Pelelangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas penyediaan tempat pelelangan, yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari Penghimpunan data objek dan subjek retribusi, ketentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Tarif Retribusi adalah ketentuan besar kecilnya biaya yang ditetapkan dan dibebankan kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas pelayanan kepelabuhanan.
13. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ketapang.
14. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI, adalah tempat kegiatan transaksi jual beli ikan antara pemilik ikan dan pembeli ikan pada Tempat Pelelangan Ikan dalam areal Pelabuhan Perikanan atau tempat lain yang ditunjuk untuk itu yang disediakan oleh pemerintah daerah.
15. Pelelangan Ikan adalah kegiatan transaksi jual beli ikan antara pemilik ikan dan pembeli ikan pada Tempat Pelelangan Ikan dalam areal Pelabuhan Perikanan atau tempat lain yang ditunjuk untuk itu.
16. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan perikanan.
17. Pangkalan Pendaratan Ikan, yang selanjutnya disingkat PPI, adalah Pelabuhan Perikanan Kelas D, yang skala pelayanannya sekurangkurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan pedalaman dan perairan kepulauan.
18. Fasilitas PPI adalah sarana dan prasarana yang tersedia di PPI untuk mendukung operasional PPI.
19. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
20. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
25. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi atas penggunaan Tempat Pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB II - NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah penyedian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan ikan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.
BAB II - NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat pelelangan ikan beserta fasilitasnya yang di sediakan Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Tempat Pelelangan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan frekuensi pemakaian dan jenis fasilitas dan/atau hasil lelang.
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Retribusi pelelangan sebesar 5 % (lima per seratus) dari harga lelang / harga penjualan yang dikenakan kepada pemenang lelang;
- b. Penggunaan fasilitas lainnya di TPI adalah :
1. Imbalan jasa tambat labuh kapal perikanan per sekali masuk
2. Imbalan jasa pengadaan es / kg Rp. 300,00 / kg;
4. Imbalan jasa sewa cool room Rp. 100,00 / kg / hari;
3. Imbalan jasa pengadaan air
- a) 3 GT s/d 5 GT
Rp. 1.500,00;
- b) 5 GT s/d 10 GT
Rp. 2.500,00;
- c) 10 s/d 20 GT
Rp. 3.000,00;
- d) Diatas 20 GT
Rp. 5.000,00;
Rp. 10,00 / lt;
5. Imbalan jasa tanah dan bangunan :
- 1) Bangunan gudang/kios
Rp. 8.000,00 / m2 / tahun;
- a) Bangunan Pelabuhan Perikanan :
- 2) Bangunan perumahan/mess
Rp. 5.000,00 / orang/hari;
- b) Tanah yang dipakai untuk lapangan penjemuran jaring/ikan :
- 2) Ruangan/lapangan terbuka tidak beratapRp. 50,00/m2/hari
- 1) Ruangan/lapangan terbuka beratap Rp. 100,00/m2/hari;
- c) Tempat penumpukan barang :
- 2) Ruangan/lapangan terbuka tidak beratapRp. 300,00/m2/hari
- 1) Ruangan/lapangan terbuka beratap Rp. 500,00/m2/hari;
6. Imbalan jasa pas masuk pelabuhan perikanan :
Kendaraan Bermotor :
- a) roda 2 (dua)
Rp.1.000,00/sekali masuk
- b) roda 3 (tiga)
Rp.1.500,00/sekali masuk
- c) roda 4 (empat) atau lebih
Rp. 2.500,00/sekali masuk
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Tata cara Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 10

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Ketapang.
BAB VIII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut oleh Dinas.
- (2) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 1 x 24 jam sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Seluruh penerimaan retribusi harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerima.
- (4) Bendahara Penerima yang menerima pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetorkan seluruh penerimaan ke Kas umum daerah paling lama 1 x 24 jam setelah penerimaan.
- (5) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan dan keringanan retribusi di atur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD .
BAB XI - PENAGIHAN
Pasal 15

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai pada saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan mengunakan STRD atau surat lainnya yang sejenis.
- (2) Penerbitan STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis surat teguran dikeluarkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi tersebut.
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap terkabul.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkaan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. Nama dan alamat wajib retribusi;
- b. Masa retribusi;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
- d. Alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan berlaku sebagai bukti pembayaran
BAB XV - PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XVII - PENYIDIKAN
Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana .
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Diundangkan di Ketapang pada tanggal 24 Maret 2014
PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, ttd.
MAHYUDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2014 NOMOR 1
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KETAPANG,
EDI RADIANSYAH, SH.,MH Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19700617 200003 1 001
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14, Pasal 15 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (3), sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2002 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.
Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 24 Maret 2014
BUPATI KETAPANG, ttd.
HENRIKUS
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu daerah diberikan hak untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang.
Keuangan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, Pemerintah Daerah diberi peluang untuk mengali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah hasil Retribusi Daerah.
Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tanpa adanya Retribusi Daerah, kebutuhan akan dana untuk pembangunan akan terasa sulit dipenuhi. Sejalan dengan tujuan otonomi daerah, penerimaan daerah yang berasal dari Retribusi Daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa meningkat dan pengelolaan serta permasalahan tentang Retribusi harus ditangani secara tepat agar iuran Retribusi dapat dimanfaatkan dengan baik.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Retribusi Tempat Pelelangan merupakan jenis Retribusi
Kabupaten/Kota dan termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Usaha. Selama ini dasar hukum pemungutan atas Retribusi Tempat Pelelangan berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang dasar pembentukannya masih mengunakan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Untuk itu, dasar hukum pungutan atas Retribusi Tempat Pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah perlu diatur kembali untuk disesuaikan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Bahwa selain untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengharuskan setiap daerah untuk melakukan penyesuaian atau revisi Peraturan Daerah yang berkenaan dengan Retribusi paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang tersebut di undangkan, pengaturan kembali atas peraturan daerah ini dimaksudkan juga untuk dilakukan perubahan terhadap tarif Retribusi Tempat Pelelangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini, karena biaya operasional dan penyediaan layanan selalu meningkat setiap tahunnya sedangkan tarif tidak efektif lagi untuk menyelenggarakan layanan tersebut.
Untuk kelancaran dan kesinambungan dalam penyediaan pelayanan tempat pelelangan, diperlukan biaya untuk kegiatan operasionalnya, untuk itu partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi sangat diharapkan. Dengan adanya perubahan tarif tersebut, selain untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan, juga diharapkan dari punggutan Retribusi tersebut dapat memberikan sumbangan/kontribusi bagi penerimaan daerah (PAD).
PENJELASAN
Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalian permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif Retribusi.
PENJELASAN
Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'instansi yang melaksanakan pemungutan' ádalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)-  Yang dimasud dengan 'peraturan perundang-undangan' adalah Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.-  Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.
PENJELASAN
Pasal 26

Ayat (1)

Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannyaAyat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 41