Unknown Unknown Nomor 7 Tahun 2016
Tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2016-2021
Berlaku: 2 September 2016
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016-2021;
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang ....
TAHUN 2016
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5107);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 42);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 08);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
dan
BUPATI SERANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2016-2021.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonseia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Provinsi adalah provinsi Banten.
3. Daerah adalah Kabupaten Serang.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang;
7. Gubernur adalah Gubernur Banten;
8. Bupati adalah Bupati Serang.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Serang yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Serang;
12. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
14. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
15. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten, yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Banten adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Banten untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang, yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Serang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
20. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penetapan RPJMD Kabupaten Serang dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penyusunan Renstra PD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja PD.
- (2) Penetapan RPJMD Kabupaten Serang mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan serta dengan kabupaten/kota yang berbatasan.
BAB III
Pasal 3

Ruang lingkup RPJMD Kabupaten Serang memuat:
- a. penjabaran visi, misi dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah yang berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Banten dan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota yang berbatasan; dan
- b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.
BAB IV - SISTEMATIKA
Pasal 4

Sistematika RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 meliputi:
- a. BAB I PENDAHULUAN Memuat uraian tentang latar belakang; dasar hukum; maksud, tujuan dan sasaran; hubungan antar dokumen; serta sistematika penulisan RPJMD
Kabupaten Serang.
- b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Memuat uraian tentang analisis gambaran umum kondisi daerah Kabupaten dan demografi, kesejahteraan masyarakat,
Serang dari aspek : geografi pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
- c. BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Memuat uraian tentang kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dan prediksi pendapatan daerah.
- d. BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
2. Memuat uraian tentang identifikasi permasalahan pembangunan daerah, baik terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun terkait pengelolaan keuangan daerah serta identifikasi isu strategis dan penentuan prioritas isu strategis pembangunan jangka menengah.
Memuat uraian tentang rumusan visi, misi, prioritas, tujuan dan sasaran
- e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN pembangunan.
- f. BAB VI STRATEGI DAN KEBIJAKAN
3. Memuat uraian strategi dan kebijakan pembangunan.
- g. BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN Memuat uraian tentang program dan indikasi kegiatan pembangunan.
prioritas
- h. BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
2. Memuat uraian tentang indikator dan prospek pencapaian sasaran misi,
- i. BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH program, serta sasaran makro pembangunan daerah.
- j. BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Memuat uraian tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan pembangunan daerah.
BAB V - ISI DAN URAIAN
Pasal 5

Isi beserta uraian RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VI - PELAKSANAAN
Pasal 6

- (1) RPJMD Kabupaten Serang dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada sistematika, isi dan uraian RPJMD Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pasal 5.
BAB VII - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) Bupati melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Serang;
- (2) Pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan :
- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil RPJMD Kabupaten Serang;
- b. konsistensi antara RPJMD Kabupaten Serang dengan RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah;
- c. kesesuian antara capaian pembangunan daerah dengan indikatorindikator yang telah ditetapkan;
- (3) Pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. Evaluasi terhadap hasil evaluasi rencana pembangunan daerah.
BAB VIII - PERUBAHAN
Pasal 8

RPJMD Kabupaten Serang dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evalausi tidak sesuia dengan perkembangan keadaaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
BAB VIII - PERUBAHAN
Pasal 9

Dalam hal perubahan RPJMD Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tidak merubah target akhir indikator sasaran dalam RPJMD Kabupaten Serang, maka perubahannya ditetapkan dengan peraturan bupati.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Dalam hal RPJMD Kabupaten Serang periode Tahun berikutnya belum ditetapkan, maka perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 mengacu pada Peraturan daerah ini.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlalu, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 806) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 07), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.
Ditetapkan di Serang pada tanggal 2 September 2016 BUPATI SERANG, ttd
RATU TATU CHASANAH
Diundangkan di Serang pada tanggal 2 September 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, ttd
LALU ATHARUSSALAM RAIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2016 NOMOR 07 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, BANTEN : (7,33/2016)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
RPJMD Kabupaten Serang merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Serang untuk periode 5 tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Serang dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Banten dan RTRW kabupaten/kota lainnya. RPJMD digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016-2021.
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 40