Unknown Unknown Nomor 21 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 17 September 2012
N/A
Preamble

Menimbang :a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menetapkan Pela.ya.nan Tera/Tera Ulang menjadi retribusi daerah Kabupaten maka untuk pelaksanaannya perlu diatur dengan peraturan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pela.ya.nan Tera/Tera Ulang.
2. Mengingat 1.
Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tarnbahari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) ; Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tetang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209} ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2Q04 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
7. Untlang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera dan atau Ditera Ulang serta Syaratsyarat bagi UTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun ~005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemeriritahan
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tap-anuli Tengah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
dan
BUPATITAPANULITENGAH
MEMUTUSK.t\..N :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUS! PELAYANAN TERA/TERA ULANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelengaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. I bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pungutan terhadap Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. 6. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
7. kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firm.a, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkurnpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik a.tau organisasi lain.nya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontra.k investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/ a.tau modal yang merupakan satu
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan. atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Retribusi Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Tim bang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Kedaaan Terbungkus yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalib.asi l'J.at-2J;:).t Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam keadaaan Terbungkus sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku
diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
10. Alat Ukur, adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.
11. Alat Takar, adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
12. Alat Timbang, adalah alat yang · diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
13. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat, ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
14. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan yang selanjutnya disingkat dengan UTTP adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi I pengukuran kualitas dan/ atau kuantitas, kuantitas atau penakaran, massa atau penimbangan, serta yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
15.
- atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang belum dipakai. Menera, adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah
16.
17.
18.
19.
- Tera Ulang, adalah menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah a tau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tangan tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (traceable) ke standar Nasional untuk satuan ukuran dan/atau intemasional.
- Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang . yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup, yang untuk menggunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
- Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan atau pemotong retribusi
tertentu.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menggunakan, memakai dan memanfaatkan kekayaan daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Pelunasan Retribusi dimuka, adalah kewajiban pembayaran retribusi tera/tera ulang yang terutang oleh wajib retribusi sebelum dilaksanakan tera/ tera ulang beriku tnya.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administrasi berupa bunga da/ atau denda.
25. Restitusi adalah pengurangan, keringanan dan pembebasan terhadap penetapan retribusi.
26. Pemerlksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalarn rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundartgan retribusi daerah.
27.
- Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
·(
BAB II - ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA
Pasal 2

Alat-alat UTTP yang digunakan dalam bidang Metrologi Legal wajib untuk ditera dan/ atau ditera ulang agar dalam pemakaian tidak merugikan pemakai atau pihak yang dilayani oleh alat-alat tersebut.
BAB II - ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA
Pasal 3

- (1) Alat-alat UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk:
- a. kepentingan umum ;
3. b.usaha;
- c. menyerahkan atau menerima barang ;
5. d.menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahan;
- f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alat-alat UTTP yang khusus diperuntukan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari tera dan tera ulang.
- (3) Semua Alat-alat UTIP yang dipakai atau diperuntukkan dalam penelitian, pengamatan atau kontrol didalam proses kegiatan merupakan alat ukur yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang.
BAB II - ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA
Pasal 4

- . memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi harus dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi. (1) Semua alat-alat UTIP yang pada waktu ditera atau tera ulang temyata tidak
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengrusakan alat-alat UTTP yang menyangkut pelaksanaan teknis dan khusus, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi sebagai pernbayaran atas pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat UTTP serta Pengujian BDKT.
BAB III - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, meliputi :
- a. pelayanan pengujian Alat-alat UTTP; dan
- b. pengujian BDKT, yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 7

- yang menggunakarr/menikmati pelayanan jasa Tera/Tera Ulang. Subyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan
BAB III - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 8

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan pada retribusi jasa umum.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN PENGUJIAN
Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa tera/Tera ulang, kalibrasi alat-alat UTTP dan pengujian DDKT dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan re-::3·.(·:,::-~-· ·-..,. .; , -. ,...:::r~r.
- (2) Pemerintah daerah harus melakukan pelayanan dan pengujian tera/tera ulang, kalibrasi alat-alat UTTP dan Pengujian BDKT secara periodik sesuai
dengan ketentuan yang berlaku clan dapat juga dilakukan atas permintaan sendiri dari wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang, alat-alat UTTP, kalibrasi serta pengujian BDKT, diatur dengan Peraturan Bupati.
PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN PENGUJIAN
Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikarv biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN PENGUJIAN
Pasal 11

- dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan retribusi. (1) Setiap Tera/Tera ulang, kalibrasi alat-alat UTTP dan BDKT sebagaimana
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang se bagaimana tercan tum dalam Lampiran yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN PENGUJIAN
Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - WILAYAH PUNGUTAN
Pasal 13

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
BAB VII - MASA RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 14

lain yang dipersamakan. Masa retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen
BAB VIII - TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurarig membaya.r, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
BAB VIII - TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang sekaligus dimuka.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PENATAUSAHAAN KEUANGAN
Pasal 17

Penatausahaan Keuangan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang alat-alat UTIP serta Pengujian Barang dalam keadaan terbungkus oleh UPT Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Tengah dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
TATA CARA PENAGIHAN KEKURANGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB IX - PENATAUSAHAAN KEUANGAN
Pasal 18

- ( 1) Tagihan Retribusi terhadap Wajib Retribusi ditandatangani oleh Bendahara Penerima.
- (2) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- pelaksanaan penagihan retribusi. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban mernbayar retribusi dan I
BAB IX - PENATAUSAHAAN KEUANGAN
Pasal 19

- "" (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB IX - PENATAUSAHAAN KEUANGAN
Pasal 20

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi tera/tera ulang Alat-alat U'TTP dapat dimintakan kembali oleh wajib retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 21

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi pelayanan tera Ztera ulang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ta.ta cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecualijika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal di terimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada (2) hufuf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat di ketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 24

- (1) Instansi yang melakeanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif · sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAD XIV
PEMBAGIAN HASIL PUNGUTAN RETRIBUSI
BAB XIII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 25

Pembagian hasil pungutan Retribusi setelah di kurangi insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sebagai berikut: Sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/kota.
BAB XIII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - LARANGAN
Pasal 27

Kegiatan yang dilarang dilakukan oleh Wajib Retribusi ;
- a. dilarang menggunakan, mempunyai, menaruh, atau menyuruh memakai alat-alat UTIP yang tidak bertanda tera sah;
- b. kegiatan menambah atau merubah Alat-alat UTIP yang telah ditera atau tera Ulang sehingga dapat mengakibatkan perubahan dalam penunjukannya.
BAB XVI - PENYIDIKAN
Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khueus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retibusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
""'
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan terse but menjadi lengkap dan jelas ;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- J. menghentikan penyidikan dan/atau;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidik dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan I ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 29

- ( 1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tidak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), merupakan penerimaan Negara.
BAB X - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31

11 juga dikenakan biaya penggantian biaya perjalanan dari pegawai yang bertugas termasuk juga biaya pengangkutan peralatan/ Instrumen/ perkakas kemetrologian serta Akomodasi dihitung sesuai Peraturan Perundangundangan. Terhadap UTIP yang berada dilokasi tempat pakai dan tidak bergerak, ditanam atau mempunyai sifat dan kontruksi khusus maka peneraannya, pengulang teranya atau pekerjaan-pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan pengujian dan penelitian pendahuluan dapat dilakukan ditempat pakai, maka / selain dihitung Retribusi Tera/Tera Ulang sebagaimana dirnaksud dalam Pasal
BAB X - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah ini secara periodik dengan membentuk Tim Terpadu Pengawasan dan Penegakan Perda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan dan Penegakan Perda sesuai (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah mi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan
- Tengah.
Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 17 September
2012
BUPATITAPANULITENGAH,
dto
RAJA BONARAN SITUMEANG
LE DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENG~·NOMOR 21 TAHUN 20 2SERI C
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,
Diundan kan di Pandan
Pada t
17 September 2012
SEKR#YARIS DAERA
BAHARUDDEMAIK
- ayat
\
LAMPIRAN.I
: 17 SEPTEMBER 2012
TANGGAL
PERATURAN DAERAH KAB. TAPANULI TENGAH
NO MOR
: 21 TAHUN 2012
TARIF RETRIBUSI
TERA, TERA ULANG ALAT-ALAT UTTP, KALIBRASI ALAT UKUR SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS
I
I
\
I
| | | | TARIF | TARIF |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------|
| NO | JENIS | SATUAN | TERA (Rp.) | TERA ULANG (Rp.) |
| A. 1. | ALAT UITP | 1 | . - | |
| | UKURAN PANJANG : a. Sampai dengan 2 m | buah | 3.000,- | 4.000,- |
| | b. Lebih 2 m sampai dengan 10 m | buah | 5.000,- | 8.000,- |
| | c. Lebih 10 m, tarif 10 meter, tarif 10 rn ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan | buah | 5.000,- | 10.000,- |
| | d. Ukuran Panjang, jenis : | | | |
| | 1. Salib Ukur | buah | 10.000,- | 10.000,- |
| | 2. Blok Ukur | buah | 10.000,- | 15.000,- |
| | 3. Micrometer | buah | 10.000,- | 15.000,- |
| | 4. J angka Sorong | buah | 10.000,- | 15.000,- |
| | 5. Alat Ukur Tinggi orang | buah | 10.000,- | 15.000,- |
| | 6. Counter meter | buah | 15.000,- | 15.000,- |
| | 7. Roll Tester | buah | 100.000,- | 15.000,- |
| ',:! | 8. Komparato | buah | 100.000,- | 15.000,- |
| 2. | ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) | | | |
| | Mekanik | buah | 75.000,- | 150.000,- |
| | a. b. Elektrorlik | buah | 150.000,- | 200.000,- |
| 3. | TAKARAN (BASAH/KERING) | | | |
| | a. Sampai tlengan 2 L | buah | 500,- | 500,- |
| | b. Lebih dari 2 L sampai 25 L | buah | 1.000,- | 1.000,- |
| | c. Lebih dari 25 L | buah | 5.000,- | 5.000,- |
| 4. | TANGKI UKUR | | | |
| | a. Bentuk Silinder Tegak | | | |
| | 1. Sampai dengan 500 kl | buah | 150.000,- | 150.000,- |
| | 2. Lebih dari 500kl dihitung sbb: | buah | 150.000,- | 150.000,- |
| | a. 500 kl pertama b. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan | buah | 2.000,- | 3.000,- |
| | l.OOOkl, setiap 10 kl | | | |
| | c. Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000kl, setiap 10 kl | buah | 1.500,- | 2.000,- |
| | d. Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 10.000kl, setiap 10 kl | buah | 200,- | 300,- |
| | e. Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000kl, setiap 10 kl | buah | 100,- | 200,- |
| | f. Selebihnya dari 20.000 kl, setiap 10 kl bagian-bagian dari 10 kl dihitung lOkl | buah | 50,- | 100,- |
| | b. Bentuk Bola dan Speroidal | | | |
| | 1. Sampai dengan 500 kl | buah | 300.000,- | 300.000,- |
| | Lebih dari 500kl dihitung sbb: | | | |
| | 2. | buah | 300.000,- | 300.000,- |
| | 500 kl pertama a. Selebihnya dari | buah | 5.000,- | 5.000,- |
| | b. 500 kl sampai dengan l.OOOkl, setiap 10 kl Selebihnya dari 1.000 kl setiap 10 kl c. | buah | 3.000,- | 3.000,- |
c.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
| | Bentuk Slinc.er Datar | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|
| | 1. Sarnpai dengan 10 kl 2. Lebih dad lOkl dihitung sbb: | buah | 300.000,- , | 300.000,- |
| | a. 10 kl pertama | | - | |
| | | buah | 300.000,- | 300.000,- |
| | b. Seleb:'.hnya dari 10 kl sarnpai dengan 50kl, setiap kl | buah | 3.000,- | 3.000,- |
| | c. Selebihnya dari 50 kl setiap 10 kl bagian- bagian dari kl dihitung 1 kl TANGKIUKURGERAK | buah | 2.000,- | 2.000,- |
| 5. | a. | | | |
| | Tangki Ukur Mobildan Tangki UkurWagon 1. Kapasitas sarnpai dengan 5 kl | | | |
| | 2. Lebih dari 5kl dihitung sbb: | buah | 100.000,- | 100.000,- |
| | a. 5 kl pertama | buah | 100.000,- | 100.000,- |
| | b. Selebihnya dari 5 kl, setiap kl bagian- | buah | 20.000,- | 20.000,- |
| | bagian dari kl dihitung 1 kl b. Tangki Ukur Tongkang, tangki Ukur | | | |
| | pindah, Tangki Ukur Apung, dan Kapal | | | |
| | 1. Sampai dengan 50 kl | | | |
| | | buah | 200.000,- | 200.000,- |
| | 2. selebih dari 50kl dihitung sbb: | | | |
| | a. 50 kl pertama | buah | 200.000,- | 200.000,- |
| | b. Selebinnya dari 50 kl sampai dengan 75, setiap kl | buah | 2.000,- | 2.000,- |
| | c. Selebihnya dari 75 kl sampai dengan 100, setiap kl | buah | 1.500,- | 1.500,- |
| | d. Selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250, setiap kl | buah | 1.000,- | 1.000,- |
| | e. Se!ebihnya dari 250 kl sampai dengan 500, setiap kl | buah | 750,- | 750,- |
| | f. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000, setiap kl | buah | 500,- | 500,- |
| | g. Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan :S.000, setiap kl | buah | 300,- | 300,- |
| | Bagian dari kl dihitung 1 kl | | | |
| | Tangki ukuf Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen | | | |
| ,; | dihitung satu alat ukur ALAT UKU:R DARIGELAS | | | |
| | a. Labu Ukur, Pipet skala tunggal | buah | 20.000,- | - |
| 7. | b. Belas Ukur, buret, Pipet skala majemuk BEJANA UJ{UR | buah | 15.000,- | - |
| | a. Sampai dengan 50 L | buah | 50.000,- | 50.000,- |
| | b. Selebihnya dad 50 L sampai dengan 200 L | buah | 75.000,- | 75.000,- |
| | c. Selebihrtya dari 200 L sampai dengan 500 L | buah | 100.000,- | 100.000,- |
| | d. Selebihnya dart 500 L sampai dengan 1.000 L | buah | 125.000,- | 125.000,- |
| | e. Selebihrtya dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L | buah | 15.000,- | 15.000,- |
| 8. | METER TAKSI | buah | 50.000,- | 50.000,- |
| 9. | SPEEDOMETER | buah | 15.000,- | 15.000,- |
| 10. | METER REM | buah | 15.000,- | 10.000,- |
| 11. | TACHOMETER | buah | 50.000,- | 25.000,- |
| 12. | THERMOMI!TER | buah | 10.000,- | 10.000,- |
| 13. | DENSITYMETER | buah | 10.000,- | 10.000,- |
| 14. | VISKOMETER | buah | 10.000,- | 1.000,- |
| 15. | ALATUKURLUAS | buah | 10.000,- | 25.000,- |
| 16. | ALATUKURSUDUT | buah | 25.000,- | 25.000,- |
| 17. | ALAT UKURCAI.RAN MINY AK | | ' - | |
| | a. Meter Bahan Banyak Minyak • Meter Indu.c untuk setia media uji | | I | |
I
I
I
'
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
| | 1. Sampai dengan 25m3 /h | buah | 100.000,- | 100.000,- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 2. Lebihdari 25 m3/h dihitung sbb: a. 25 m3/h pertama | | | |
| | b. Selebihnya dari 25 | buah | 100.000,- | 100.000,- |
| | m3/h sampai dengan 100 setiap m3/h | buah | 5.000,- | 5.000,- |
| | c. Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 setiap m3/h d. | buah | 3.000,- | 3.000,- |
| | Selebihnya dari 500 m3/h setiap m3/h Bagian-bagian dari selebihnya dari m3/h dihitung satu m3/h | DuaJ1 | 1.000,- | 1.000,- |
| | • Meter Kerja Untuk untuk setiap jenis media u_ii | | | |
| | 1. Sampai dengan 15m3/h | | | |
| | 2. Lebihdari 15 m3/h dihitung | Buah | 50.000,- | 50.000,- |
| | sbb: a. 15m3/ h pertama | | | |
| | b. Selebihnya dari 15m3/h sampai | Buah | 100.000,- | ·100.000,- |
| | dengan 100 setiap m3/h | Duah | 5.000,- | 5.000,- |
| | c. Selebihnya dari 100m3/h sampai dengan 500 setiap m3/h | Buah | 3.000,- | 3.000,- |
| | Pompa Ukur | Buah | 50.000,- | 50.000,- |
| | • Untuk setiap pesawat | | | |
| | ALAT UKURGAS a. MeterInduk | | | |
| | 1. Sampai dengan 100 m3/h 2. | Buah | 100.000,- | 100.000,- |
| | Lebihdari 100 m3/h dihitung sbb: a. 100m3/h pertama | Buah | 100.000,- | 100.000,- |
| | b. Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 setiap m3/h setiap 10 m3/h | Buah | 5.000,- | 5.000,- |
| | c. Selebihnya dari 500 m3/h sarnpai dengan 1.000 setiap m3/h setiap 10 m3/h | Buah | 3.000,- | 3.000,- |
| | d. Selebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 setiap m3/h setiap 10 m3/h | Buah | 1.000,- | 1.000,- |
| | e. Selebihnya dari 2.000 m3/h setiap 10 m3/h | buah | 500,- | 500,- |
| | Dagiai.1-bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h | | | |
| | b. Meter Kerja | | | |
| | 1. Sampai dengan 50 m3/h r, Lebihdari 50 mJ/h dihitung sbb: L.,, | buah I | ~0.000,- - | 50.000,- |
| | a. 50 m3/h pertama | | | |
| | b. Selebihnya dari 50 m3/h sampai dengan 500 setiap m3/h setiap 10 | buah | 50.000,- | 50.000,- |
| | m3/h c. Selebihnya dari 500 m3/h sampai | buah | 2.000,- | 2.000,- |
| | dengan 1.000 setiap m3/h setiap 10 m3/h | buah | 1.000,- | 1.000,- |
| | d. Selebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 setiap m3/h setiap 10 m3/h | buah | 500,- | 500,- |
| | e. Selebihnya dari 2.000 m3/h setiap 10 m3/h | buah | 200,- | 200,- |
| Bagian-bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h c. Metergas orificedan sejenisnya (merupakan satu | Bagian-bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h c. Metergas orificedan sejenisnya (merupakan satu | | | |
I
I
I
I
I
I
I
| | sistem unit alat ukur); | buah | 250.000,- | 250.000,- |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| | d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan; e. | buah | 50.000,- | 50.000,- |
| | Pompa ukur bahan bakar gas (BBQ) elpf untuk setiap badan ukur; METERANAIR | buah | 50.000,- | 50.000,- |
| 19. | a. Meter Induk | | | |
| | 1. Sampai dengan 15 m3 / h | buah | 50.000,- | 100.000,- |
| | 2. Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100m3/h | buah | 60.000,- | 150.000,- |
| | 3. Lebih 100 m3/h | buah | 75.000,- | 200.000,- |
| | b. Meter Kerja | | | |
| | 1. Sampai dengan 10 m3/h | buah | 2.500,- | 2.500,- |
| | 2. Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100m3/h | buah | 10.000,- | 10.000,- |
| | 3. Lebih dari 100 m3/h | Buah | 25.000,- | 50.000,- |
| 20. | METERAN CAIRANMINUMSELAINAIR a. Meter Induk | | | |
| | 1. Sampai dengan 15 m3/h | Buah | 100.000,- | 100.000,- |
| | 2. Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100m3/h | Buah | 150.000,- | 150.000,- |
| | 3. Lebih 100 m3/h | Buah | 200.000,- | 200.000,- |
| | b. Meter | | | |
| | Kerja 1. Sampai dengan 15 m3/h | Buah | 5.000,- | 5.000,- |
| | 2. Lebih dari 15 m3/h sampai dengan | Buah | 5.000,- | 5.000,- |
| 21. | 3. Lebih dari 100 m3/h ALATKOMPENSASI SUHU (ATC) | Buah | 15.000 50.000,- | 15.000,- 50.000,- |
| 22. | TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA | Buah | | |
| | METER PROVER | Buah | 30.000,- | 30.000,- |
| | a. Sampai dengan 2.000 L; | ! Buah | 200.000,- | 200.000,- |
| | b. Lebih dari 2.000 L; | Buah | 300.000,- | 300.000,- |
| | c. Lebih dari 10.000 L Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau | Buah | 500.000,- | 500.000,- |
| 23. | lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur. METER ARUS MASSA | | | |
| | | Buah | 100.000,- | |
| | Untuk setiap media uji : a. Sampai dengan 10 kg/min; b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb : 1. 10 kg/ min pertama; 2. Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min setiap kg/min; 3. Selebihnya dari 100 kg/min sampa dengan 500 kg/min setiap kg/min; 4. Selebihnya dari 500 k;g/min sampai dengan | Buah Buah Buah Buah | 100.000,- 2.000,- 1.500,- | 100.000,- 100.000,- 2.000,- 1.000,- |
| | 1.000 kg/ min setiap kg/ min 5. Selebihnya dari 1.000 kg/min setiap kg/min; METER LISTRlK (Meter kWh) a. Kelas 0,2 atau kurang | Buah | l.OOQ,- | 1.500, |
| 24. | Bagian dari kg/min dihitung kg/min. ALATUKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media : | | 500,- | 500,- |
| | | | 50.000,- | 50.000,- |
| 25. | 1. Sarnpai dengan 4 alat pengisi; 2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat | Buah Buah | 15.000,- | |
| | pengisi; | | | 15.000,- |
| | 1. 3 (tiga) phasa; 2. 1 (satu) phasa; | Buah Buah | 60.000,- | 60.000,- |
| | | | 20.000,- | 20.000,- |
I
I
I
I
I
I
I
I
\
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
i
I
i
I
| | 1. 3 (tiga)phasa; | Buah | 7.500,- | 7.500,- |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| | 2. 1 (satu) phasa; | Buah | 2.500,- | 2.500,- |
| | c. Kelas 2; | | | |
| | 1. 3 (tiga)phasa; | Buah | 4.500,- | 4.500,- |
| | 2. 1 (satu) phasa; | Buah | 1.500,- | 1.500,- |
| 26. | Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangannya | | | |
| | dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut | | | |
| | tarif pada angka 19huruf a, b, dan c; | | | |
| 27. | PEMBATASARUSLISTRIK | Buah | 2.000,- | 2.0".)0,- |
| 28. | STOPWATCH | Buah | 5.000,- | 5.000,- |
| 29. | METER PARKIR | Buah | 50.000,- | 50.000,- |
| 30. | ANAK TIMBANGAN | | | |
| | a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2dan M3) | | | |
| | 1. Sampai dengan 1 kg | Buah | 300,- | 500,- |
| | 2. Lebih dari 1 kg sampai sengan 5 kg | Buah | 500,- | 1.000,- |
| | 3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg | Buah | 1.500,- | 2.500,- |
| | b. Ketelitian halus (kelas F2 dan Ml) | | | |
| | 1. Sampai dengan 1 kg | Buah | -·1.000,- | 2.000,- |
| | 2. Lebih dari 1 kg sampai sengan 5 kg | Buah | 1.500,- | 2.500,- |
| | 3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg | Buah | 7.500,- | 10.000,- |
| | c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan Fl) | | | |
| | 1. Sampai dengan 1 kg | Buah | 7.500,- | 15.000,- |
| | 2. Lebih dari 1 kg sampai sengan 5 kg | Buah | 12.500,- | 20.000,- |
| 31. | 3. Lebihdari 5 kg sampai dengan 50 kg | Buah | 17.500,- | 35.000,- |
| | TIMBANGAN | | | |
| | a. sampai dengan 3.000 kg | | | |
| ' | 1. ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IIII) | | | |
| | a. sampai dengan 25 kg; | Buah | 1.500,- | 2.500,- |
| | b. lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg; | Buah | 2.500,- | 5.000,- |
| | c. lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg; | Buah | 3.000,- | 7.500,- |
| l | d. lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg; | Buah | 6.500,- | 10.000,- |
| | e. lebih dari 1.000 kg dengan 3.000 kg; | Buah | 15.000,- | 25.000,- |
| | 2. ketelitian halus (kelas II); | | | |
| | a. sampai dengan 1 kg; | Buah | 11.000,- | 20.000,- |
| | b. lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg; | Buah | 18.000,- | 25.000,- |
| I | c. lebih dari 25 kg sampai dengan 100kg; | Buah | 21.000,- | 40.000,- |
| | d. lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg; | Buah | 24.000,- | 45.000,- |
| | e. lebih dari 1.000 kg dengan 3.000 kg; | Buah | 30.000,- | 50.000,- |
| I | 3. ketelitian khusus (kelas I) | | | |
| | b. lebih dari 3.000 kg | | | |
| | 1. ketelitian sedang dan biasa, | Buah | 6.000,- | 10.000,- |
| | setiap ton; 2. ketelitian khusus dan halus, setiap ton; | Buah | 7.500,- | 15.000,- |
| | c. timbangan ban berjalan; | | | |
| | 1. sampai dengan 100 ton/h; | Buah | 150.000,- | 250.000,- |
| | 2. lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h; ton/h; | Buah | 300.000,- | 400.000,- |
| 32. | 3. lebih besar dari 500 ALATUKURTEKANAN | Buah | 450.000,- | 500.000,- |
| | a. dead weight testing machine; | | | |
| | 1. sampai dengan 100 kg/ cm2 | Buah | 10.000,- | 10.000,- |
| | 2. lebih dari 100 ton/cm 2 sampai dengan 1.000 | Buah | 15.000,- | 15.000,- |
| | kg/cm 2; | | | |
| | 3. lebih dari 1.000 kg/cm-: darah; | Buah | 25.000,- | 25.000,- |
| | b. alat ukur tekanan | Buah | 15.000,- | 15.000,- |
| | c. manometer minyak; | | | |
| | 1. sampai dengan 100 kg/cm 2 | Buah | 7.500,- | 15.000,- |
| | 2. lebih dari 100 ton/cm 2 sampai dengan 1.000 kg/cm | Buah | 10.000,- | 20.000,- |
Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 17 September 2012
BUPATITAPANULITENGA...q,
dto
RAJA BONARAN SITUMEANG
ISJlldlllll di Pandan 17 September 2012
~TEN TAPANULI TENGAH,
KABUPATEN TAPANUU TENG.AH NOMOR 21 TAHUN 2012 SERI €