PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 1 Tahun 2011
Tentang .BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH ' DAN BANGUNAN
Berlaku: 23 Februari 2011
N/A
Preamble

Mengingat adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Pasal 85 perlu mengatur Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, maka untuk itu diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai landasan Yuridis dalam penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Manado.
Peraturan Daerah ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menetapkan suatu ketentuan yang baku mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Semoga dengan tersusunnya buku Peraturan Daerah ini akan lebih bermanfaat bagi para pembaca, terima kasih.
PeraturanPerundang-Undangan Daerah
DAFTAR ISI
| Kata Pengantar | Kata Pengantar | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Daftar Isi ..,.. | Daftar Isi ..,.. | i |
| Walikota Manado | :.'... | ii |
| Wakil Walikota Manado | Wakil Walikota Manado | iv |
| Sekretaris Daerah Kota Manado | Sekretaris Daerah Kota Manado | v |
|
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah dengan : ini yang dimaksud
1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah: dan Perangkat Daerah sebagai unsur4 penyelenggara Pemerintahan Daerah. t
4. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga! perwakilan rakyat daerah Kota Manadof sebagai unsur pemerintahan daerah. I 3
5. Rekening kas umum daerah adalah! Rekening Kas Umum Daerah Kota Manadof atau Badan yang diserahi wewenang dan I tanggung jawab sebagai Pemegang? Rekening Kas Umum Daerah Kota Manado. !
f
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu'. Walikota dalam penyelenggaraan" pemerintahan daerah yang terdiri · Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, \ Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan " Kecamatan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas : tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai -c dengan peraturan perundang-undangan.
"
- Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara 9
- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut I Pajak adalah kontribusi wajib kepada $ Daerah yang terutang oleh orang pribadi · atau badan yang bersifat memaksaf berdasarkan undang-undang, dengan tidakf mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 8
I
8
- (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, ·lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. 'Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- 11 Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
- 12 Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
- 13 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
- 15 Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masaf pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian') tahun pajak sesuai dengan ketentuan. peraturan perundang-undangan perpajakan.., daerah. ·
17. Pemungutan adalah suatu rangkaiani kegiatan mulai dari penghimpunan data! obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib' pajak serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah adalahj surat yang digunakan oleh Wajib Pajakf untuk melaporkan data subjek dan objekf, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan danj Perkotaan sesuai dengan ketentuan: peraturan perundang-undangan perpajakan -· daerah.
-
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang.t selanjutnya disingkat SPTPD adalah suratjyang oleh wajib pajak digunakan untuk' melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau.; bukan obyek pajak, dan/atau harta dan,; kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan \ daerah. *
20. Surat Setoran Pajak Daerah yang^selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti'i pembayaran atau penyetoran pajak yang* telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat
4. ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tetentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan daerah yang tedapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
I
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar," Surat Ketetapan Pajak Daerah KurangBayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak^ Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, r" Surat Keputusan Pembetulan atau Surat\ Keputusan Keberatan. I
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan ataul pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan'f Wajib Pajak.
I
.
29. Putusan Banding adalah putusan badan'f peradilan pajak atas banding terhadap Surat | Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Pembukuan adalah suatu proses J pencatatan yang dilakukan secara teratur^ untuk mengumpulkan data dan informasi! keuangan yang meliputi harta, kewajiban.f modal, penghasilan dan biaya, serta jumlahT harga perolehan dan penyerahan barangfj atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaanl untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau: tujuan lain dalam rangka melaksanakan:
4. ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang ·dengan bukti itu membuat terang tindak "pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.
33. "Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah Kota Manado.
34. Juru Sita Pajak adalah pegawai yang ditunjuk untuk melakukan penyitaan, dan menguasai barang atau harta wajib pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 2

Dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
BAB II - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 3

- (1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
2. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (2)
- a. pemindahan hak karena:
1. jual beli;
2. tukar menukar;
3. hibah;
4. hibah wasiat;
5. waris;
6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. penunjukan pembeli dalam lelang;
;
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap-
10. penggabungan usaha;
'
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha; dan
13. hadiah.
- b. Pemberian hak baru meliputi:
1. kelanjutan pelepasan; atau
2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah:
- a. hak milik;
- b. hak guna usaha;
10. c hak guna bangunan;
- d. hak pakai;
- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari Objek Pajak Bea ' Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan '· adalah objek pajak yang diperoleh:
;
- a. perwakilan diplomatik dan konsulat , berdasarkan atas perlakuan timbal balik;
\
- b. negara untuk penyelenggaraan f pemerintah dan/atau untuk pelaksanaan | pembangunan guna kegiatan umum;
- c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
)
- d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e. orang pribadi atau badan karena wakaf; dan
3. « f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
i*
BAB II - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
Paragraf II
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif
BAB II - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 5

- (1) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal perolehan hak karena warisan atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
- a. jual beli adalah harga transaksi;
- b. tukar menukar adalah nilai pasar;
- c. hibah adalah nilai pasar;
- d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
- e. waris adalah nilai pasar;
- f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
- h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai ketentuan hukum tetap adalah nilai pasar;
- i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
- j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
- k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
- I. peleburan usaha adalah nilai pasar;
15. m.pemekaran usaha adalah nilai pasar;
- n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
- o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
BAB II - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 8

- (1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung
2. " dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar
3. r pengenaan pajak sebagaimana''dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan NJOP PBB setelah dikurangi Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.
Paragraf III Masa Pajakdan Saat Terutangnya Pajak
BAB II - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 9

- (1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk:
2. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; a
- tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; b
- c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- . hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan; e
- f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tangal dibuat dan ditandatanganinya akta; 9
- h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- Jpemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; k
- peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
l
- n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan &gt; di tanda tanganinya akta; dan |
I
- o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan J pemenang lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1
Pejabat pembuat akta tanah/notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
BAB II - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 11

Kepala kantor yang membidangi 'pelayanan lelang Negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
BAB II - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 12

Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
BAB II - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 13

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Walikota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB II - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Pasal 14

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran. ~\&amp;
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan* kepala kantor yang membidangi pelayanan,5-' lelang negara, yang melanggar ketentuari'S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat; (1) dikenakan sanksi administratif berupa| denda sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus] lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan/
- (3) Kepala Kantor bidang pertanahan yang] melanggar ketentuan sebagaimana] dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksh sesuai dengan ketentuan Peraturanl Perundang-Undangan.
BAB III - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 15

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak mengisi SSPD.
- (3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan SPTPD yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak yang; terutang.
- (4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap; serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada walikota untuk dilakukan penelitian.
5. o: Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB dalam hal:
7. Ljika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
2. jika SSPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu'30 (tiga puluh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
3. jika kewajiban mengisi SSPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
BAB III - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 17

- (1) Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea j Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | diatur lebih lanjut dengan Peraturan! Walikota. J
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud ; pada ayat (1) paling tidak mencakup bentuk, i isi, cara pengisian dan penyampaian SSPD, . penerbitan SKPDKB dan SKPDKBt' pembayaran, penelitian, pelaporan, dan pendaftaran akta dan pengurusan akta pemindahan hak.
Paragraf II Surat Tagihan Pajak
BAB III - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 18

- (1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika:
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SSPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
:
•
v
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang £ dalam STPD sebagaimana dimaksud pada f ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah I dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
BAB IV - PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 19

- (1) Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT,STPD,Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Walikota atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (5) Pembayaran pajak dilakukan di Rekening kas umum daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (6) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Walikota.
- (7) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah ke rekening kas
umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota.
;
Paragraf II Tata Cara Penagihan
&lt;3?
BAB IV - PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 20

- (1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
BAB IV - PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 21

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harusi dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu! sebagaimana ditentukan dalam Suratl Teguran atau Surat Peringatan maka jumlahl pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan Surat Paksa.
HP-
•*
- (2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
BAB IV - PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 22

Apabila jumlah pajak yang masih harus ,dibayar tidcik dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
BAB IV - PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 23

- (1) Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum melunasi jumlah pajak terutang setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor yang membidangi pelayang lelang negara.
- (2) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
BAB IV - PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 24

Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB IV - PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDLB;
- d. SKPDN; dan
- e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka · waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak'-. tanggal surat, tanggal pemotongan atau: pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan. N
BAB IV - PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 26

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 ' (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat · Keberatan diterima, harus memberi f. keputusan atas keberatan yang diajukan.
K
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat* berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
?.,.
- menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
:
BAB IV - PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilarv, Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
BAB IV - PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 28

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah
- pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak ataudikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenar sanksi administratif berupa denda sebesar100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
BAB VI - PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
Pasal 29

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat:
- a. membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- b. mengurangkan atau .menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
*;
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- mengurangkan atau membatalkan, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; C
- mengurangkan atau membatalkan STPD; d
- membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan e
- f mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
- a. nama dan alamat wajib pajak;
- b. masa pajak;
- c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
- d. alasan yang jelas.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
,&gt;29
'•
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak · lainnya, kelebihan pembayaran Pajak'--sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'#J langsung diperhitungkan untuk melunasfterlebih dahulu utang Pajak tersebut. V"
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana^ dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan'"'1 Walikota tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
'
''
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat; terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib'.: Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana . dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
';
".*
&lt;
I
!
'
}
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan *Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan (.dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
BAB VIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 32

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IX - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 34

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB XII - PENYIDIKAN
Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Imgkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
•
.:
'*»
'
- meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; C
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
- bukti tersebut;
- f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang HukumAcara Pidana.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 37

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SSPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau' melampirkan keterangan yang tidak benar. sehingga merugikan keuangan Daerah"' dipidana dengan pidana kurungan paling · lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 38

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 39

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan
•
.
pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling Ijama 2 (dua) tahun dan pidana denda'paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. 1 (3) Penuntutan terhadap tindak pidana I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
'
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 40

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.
- (2) Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) merupakan pembiayaan daerah.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
-I
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Manado.
Ditetapkan di Manado pada tanggal 23 Februari 2011
WALIKOTA MANADO, ttd
G. S.VICKY LUMENTUT
Diundangkan di Manado pada tanggal 23 Februari 2011
SEKRETARIS DAERAH, ttd
HAROLD P. B. MONAREH, SH.,M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP.196103161985031011
LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2011 NOMOR 1
I
-
PERATURAN DAERAH KOTA MANADO
PENJELASAN
Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelasHuruf aAngka 1)Cukup jelasAngka 2)Cukup jelasAngka 3)Cukup jelasAngka 4)Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan/atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.Angka 5)Cukup JelasAngka 6)Cukup JelasAngka 7)Pemisahan hak yang mengakibat kan peralihan adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan kepada sesama pemegang hak bersama.Angka 8)Cukup JelasAngka 9)Cukup JelasAngka 10)Cukup JelasAngka 11)Cukup JelasAngka 12)Cukup JelasAngka 13)Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.Huruf b- " Angka 1)Cukup jelas,•Angka 2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasHuruf a sampai dengan huruf f cukupjelasAyat (4)Cukup jelasHuruf a sampai jelas dengan huruf f cukup##
PENJELASAN
Pasal 4

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Contoh :

Wajib Pajak "A" bangunan dengan Pajak = Rp. 65.000.000,00 membeli tanah dan Nilai Perolehan ObjekNilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp. 60.000.000,00 (-)Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak =Rp. 5.000.000,00Pajak Yang Terutang = 5% x Rp.5.000.000,00 = Rp. 250.000,00##
PENJELASAN
Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelasHuruf a sampai dengan o cukup jelasAyat (3) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelasAyat (3) Cukup jelas1##
PENJELASAN
Pasal 9

Ayat (1) Cukup jelas

Huruf a sampai dengan huruf o Cukup jelasAyat (2) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelasAyat (3) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelasAyat (3) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Ayat (1) Cukup jelas

Huruf a sampai dengan huruf c Cukup jelasAyat (2) Cukup jelasAyat (3) Cukup jelasAyat (4) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Ayat (1) Cukup jelas

Huruf a sampai dengan huruf c Cukup jelasAyat (2) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelasAyat (3) Cukup jelasAyat (4) Cukup jelasAyat (5) Cukup jelasAyat (6) Cukup jelasAyat (7) Cukup jelasAyat (8) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Ayat (1) Cukup jelas

\_Ayat (2) Cukup jelas'" Ayat (3) Cukup jelasAyat (4) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Ayat (1) Cukup jelas

Huruf a sampai dengan huruf e Cukup jelasAyat (2) Cukup jelasAyat (3) Cukup jelasAyat (4) Cukup jelasAyat (5) Cukup jelasAyat (6) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 26

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelasAyat (3) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelasAyat (3) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelasAyat (3) Cukup jelasAyat (4) Cukup jelasAyat (5) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 29

Ayat (1) Cukup jelas

Huruf a sampai dengan hijruf d Cukup jelasAyat (2) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 30

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelasAyat (3) Cukup jelasAyat (4) Cukup jelasAyat (5) Cukup jelasAyat (6) Cukup jelasAyat (7) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelasHuruf a dan huruf b C jkup j( slasAyat (3) Cukup jelasAyat (4) Cukup jelasAyat (5) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 32

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelasAyat (3) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 33

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelasHuruf a sampai dengan hijruf c Cukup jelasAyat (3) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 34

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak.Ayat (2)Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan pemerintah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangimasalah keuangan pembahasan APBD.dalamAyat (3) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 35

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelasAyat (3) Cukup jelas,. •'hturuf a dan huruf b Cukup jelasAyat (4) Cukup jelasAyat (5) Cukup jelasAyat (6) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 36

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelasAyat (3) Cukup jelasHuruf a sampai dengan huruf k Cukup jelasAyat (4) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 37

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 39

Ayat(1)

Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar wajib pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu.Ayat (2) Cukup jelasAyat (3) Cukup jelasAyat (4) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 40

Ayat (1) Cukup jelas

Avat (2) Cukup jelas.;i!jj|i
PENJELASAN
Pasal 41 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 1## * PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 21 TAHUN 2011f## TENTANG## SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KOTA MANADODENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA## WALIKOTA MANADO,Menimbang:a.bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, maka perlu mengatur Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;Mengingat:1.Undang-UndangNomor29Tahun1959tentangPembentukanDaerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang*MenetapkanPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2.9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta 3.2. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Manado.3. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau tjrangunan, yang selanjutnya disebut BPHTB.Penyampaiannya;10. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;4. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.11. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.## MEMUTUSKAN :PERATURAN WALIKOTA MANADO TENTANG SISTEM °AN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA MANADO.## BAB I KETENTUAN UMUM##
PENJELASAN
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Manado.5. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.8. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.9. Bendahara Penerimaan fungsional yang ditunjuk menyimpan, menyetorkan dan mempertanggung pendapatan daerah pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan Kota Manado. adalah pejabat untuk menerima, menatausahakan, jawabkan uang dalam rangka10. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan Kota Manado.11. Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran BPHTBterutang dari Wajib Pajak.12. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan Iain-Iain yang memiliki kekuatan hukum.13. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.14. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan dataobyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya## BAB II RUANG LINGKUPi## Pasal2- (1) Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:- a. prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;- b. prosedur pembayaran BPHTB;5. c prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB);- d. prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;- e. prosedur pelaporan BPHTB;- f. prosedur penagihan;- g. prosedur pengurangan.- (3) Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf11. a adalah prosedur penyiapan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan sekaligus penghitungan besar BPHTB terutang Wajib Pajak.- (4) Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB.'.*?.•*.. tf""V-^S- (5) Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah prosedur verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapan atas kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya.- (6) Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur pendaftaran akta ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan dan penerbitan akta oleh PPAT.- (7) Prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak.- (8) Prosedur penetapan Surat Tagihan BPHTB, SKPDB Kurang Bayar/SKPDB Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak, Daerah BPHTB, SKPD Kurang Bayar BPHTB/SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan Surat Teguran yang dilakukan oleh SKPKD.- (9) Prosedur penetapan Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah prosedur penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak.## Pasal3- (1) Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 2

, Dinas Pendapatan harus mempersrapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi:- a. fungsi pelayanan;PWl-'Alk-,* .1- b. fungsi data dan informasi; dan- c. fungsi pembukuan dan pelaporan.- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam tatiapantahapan pemungutan BPHTB seperti dalam proses penelitian SSPD dan proses pengurangan BPHTB.- (4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.- (3) Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas untuk mengelola database terkait objek pajak.## BAB III SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTBBagian Pertama Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan##
PENJELASAN
Pasal 4

- (1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang sesuai peraturan perundangan.

- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah / Pejabat Lelang melakukan penelitian atas objek pajak yang haknya dialihkan.##
PENJELASAN
Pasal 5

- (1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang

58Peraturan Perundang-Undangan DaerahPeraturan Perundang-Undangan Daerah59BJCTdisiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).- (2) Tata cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.## Bagian Kedua Pembayaran BPHTB## Pasal6- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank atau Tempat Lain yang Ditunjuk atau Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan.- (3) Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.## Bagian Ketiga Penelitian SSPD BPHTB## Pasal7- (1) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Fungsi Pelayanan.- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:- a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan- b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.- (3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai dengan , pemeriksaan lapangan.6. (4)* Tata cara penelitian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum ,-dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.## Bagian Keempat Pendaftaran Akta Pemindahan Hak## Pasal8- (1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran pemindahan Hak atas Tanah kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.- (2) Dinas Pendapatan dapat melakukan kerjasama dengan Kantor Bidang Pertanahan dalam rangka pendaftaran Pemindahan Hak.- (3) Tata cara pendaftaran Akta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.## Bagian Kelima Pelaporan BPHTB## Pasal9- (1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.- (2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).61^^v^rr^i^fj"TWT- m c
PENJELASAN
Pasal 10 d) Fungs, Pembukuan dan Pelaporan menyapkan Laporan BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank dan/ataU Bendahara Penerimaan dan/atau PPAT

- (3) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima iaporan pembuatan "akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sbe^yr^ ^ 1° ^^- (2) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerimaan BPHTB dari Bank yang ditunjuk atau Bendahara £ \T,T Pa,in9 'ambat Pada ^nggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya- (4) Tata cara pelaporan Akta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V wlotalnr terP,Sahkan dan Perat^## Bagian Keenam Prosedur Penagihan BPHTB##
PENJELASAN
Pasal 11

- (1) Prosedur penagihan dilakukan menagih BPHTB terutang yanq dibayar oleh Wajib Pajak untuk belum

- (2) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui f?TPnfaS SUfat Ta9ihan PaJak Daerah (STPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTB dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah BPHTB Bayaf Tambahan (SKPDKBT)- (3) STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan burat Teguran dan/atau Surat Paksa jika \_\_djp^riul&lt;ajT62- (4) Tata cara pendaftaran Akta sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang tidak , terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.r## Bagian Ketujuh Prosedur Pengurangan BPHTB##
PENJELASAN
Pasal 12

- (1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Fungsi Pelayanan untuk diteliti.

- (2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.- (3) Tata cara pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.## BAB IV## FASILITASI## Pasal13- (1) Kepala Dinas Pendapatan melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyem purnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksana kan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Walikota ini.##
PENJELASAN
Pasal 14

Jangka waktu penyelesaian fungsi pelayanan BPHTB diatur dalam Keputusan Walikota tersendiri.

Peraturan Perundang-Undangan Daerah64*°~5*si .*vf^*^-'^a*'vV«^## BAB V KETENTUAN PENUTUP
PENJELASAN
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku seiak tanggal ditetapkan. ejak kan' nf'aP °Jang men9etah^nya, memerintah kan pengundangan Peraturan Walikota ini

K^flMan?doemPatannya ^ Berita °aerahDitetapkan di Manado pada tanggal 24 Februari 2011WALIKOTA MANADO, ttdG. S.VICKY LUMENTUT$^g^m$; i' SiC'*"/*' ?l**t "ft15*^K^»ppf,wJ&lt;**&lt;^* •*(DWW"