Unknown Unknown Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 Tahun 2023
Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA
Berlaku: 10 Juli 2014
N/A
Preamble

Mengingat :
WAKIL
KETUA
KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3/K/I-XIII.2/7/2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK;
- b. bahwa dengan Keputusan BPK Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah, perkembangan organisasi sesuai pembagian beban kerja, dan perubahan nama BPK Perwakilan, dipandang perlu untuk menyempurnakan dan menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dengan suatu Keputusan;
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
2. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/IVIII.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
Memperhatikan
:
1. Putusan Sidang Badan Pemeriksa Keuangan XLI tanggal 30 Oktober 2013;
2. Surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 398/S/I/12/2013 tanggal 12 Desember 2013 perihal Konsultasi tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK;
3. Surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 858/S/I-IX/03/2014 tanggal 4 Maret 2014 perihal Tanggapan atas Penyempurnaan SOTK Pelaksana BPK;
4. Surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 874/S/I-IX/04/2014 tanggal 2 April 2014 perihal Pemberitahuan Rencana Penetapan Keputusan/Peraturan BPK tentang SOTK Pelaksana BPK;
5. Surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 878/S/I-IX/04/2014 tanggal 11 April 2014 perihal Proses Konsultasi SOTK Pelaksana BPK;
6. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2169.2/M.PAN-RB/05/2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Pelaksana BPK);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
N/A
Pasal 1

Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
N/A
Pasal 2

BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
N/A
Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK.
BAB II - SUSUNAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 4

- (1) Pelaksana BPK terdiri atas:
- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Inspektorat Utama;
- c. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- d. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara;
- e. Auditorat Utama Keuangan Negara I;
- f. Auditorat Utama Keuangan Negara II;
- g. Auditorat Utama Keuangan Negara III;
- h. Auditorat Utama Keuangan Negara IV;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
KETUA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- i. Auditorat Utama Keuangan Negara V;
- j. Auditorat Utama Keuangan Negara VI;
- k. Auditorat Utama Keuangan Negara VII;
- l. BPK Perwakilan;
- m. Staf Ahli; dan
- n. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa.
- (2) Struktur Organisasi BPK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 5

- (1) Sekretariat Jenderal yang selanjutnya disebut Setjen adalah salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Wakil Ketua BPK.
- (2) Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Struktur Organisasi Setjen adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 6

Setjen mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK serta Pelaksana BPK.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Setjen menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Setjen dengan mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- b. perumusan rencana kegiatan Setjen berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Setjen;
- c. perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan dan keprotokolan, hubungan masyarakat dan kerja sama internasional, sumber daya manusia, keuangan, teknologi informasi, prasarana dan sarana, administrasi umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat);
- d. pembinaan di bidang kesekretariatan dan keprotokolan, hubungan masyarakat dan kerja sama internasional, sumber daya manusia, keuangan, teknologi informasi, prasarana dan sarana, administrasi umum serta diklat;
- e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal; dan
- f. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 8

Setjen terdiri atas:
- a. Biro Sekretariat Pimpinan;
- b. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional;
- c. Biro Sumber Daya Manusia;
- d. Biro Keuangan;
- e. Biro Teknologi Informasi;
- f. Biro Umum; dan
- g. Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
Bagian Ketiga Biro Sekretariat Pimpinan
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 9

- (1) Biro Sekretariat Pimpinan yang selanjutnya disebut Biro Setpim berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Biro Setpim dipimpin oleh seorang kepala.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
KETUA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 10

Biro Setpim mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan pimpinan, memberikan layanan persidangan dan keprotokolan, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK serta menyampaikan informasi mengenai kebijakan BPK sesuai putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK kepada semua unsur Pelaksana BPK.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Setpim menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro Setpim dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Biro Setpim berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro Setpim;
- c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan pimpinan, persidangan, dan keprotokolan BPK;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang kesekretariatan pimpinan, persidangan, dan keprotokolan BPK;
- e. perumusan informasi yang dibutuhkan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK;
- f. perumusan konsep pidato BPK;
- g. perumusan dan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK kepada semua unsur Pelaksana BPK;
- h. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Setpim; dan
- i. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 12

Biro Setpim terdiri atas:
- a. Bagian Sekretariat Ketua; dan
- b. Bagian Persidangan dan Protokol.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
KETUA
ANGGOTA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 13

Bagian Sekretariat Ketua mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato Ketua BPK, informasi yang dibutuhkan oleh Ketua BPK, dan informasi mengenai kebijakan BPK sesuai putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK serta melaksanakan kegiatan lain sesuai perintah Ketua BPK.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Sekretariat Ketua menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Ketua BPK;
- b. pengoordinasian kegiatan kesekretariatan Wakil Ketua BPK dan para Anggota BPK;
- c. penyiapan konsep pidato Ketua BPK;
- d. penyiapan informasi yang dibutuhkan oleh Ketua BPK;
- e. penyiapan informasi sebagai bahan konferensi pers mengenai kebijakan BPK sesuai putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK; dan
- f. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Setpim.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 15

Bagian Sekretariat Ketua terdiri atas:
- a. Subbagian Sekretariat Wakil Ketua;
- b. Subbagian Sekretariat Anggota I;
- c. Subbagian Sekretariat Anggota II;
- d. Subbagian Sekretariat Anggota III;
- e. Subbagian Sekretariat Anggota IV;
- f. Subbagian Sekretariat Anggota V;
- g. Subbagian Sekretariat Anggota VI; dan
- h. Subbagian Sekretariat Anggota VII.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 16

- (1) Subbagian Sekretariat Wakil Ketua BPK mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Wakil Ketua BPK, dan menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (2) Subbagian Sekretariat Anggota I mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota I, dan menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK.
- (3) Subbagian Sekretariat Anggota II mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota II, dan menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK.
- (4) Subbagian Sekretariat Anggota III mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota III, dan menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK.
- (5) Subbagian Sekretariat Anggota IV mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota IV, dan menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK.
- (6) Subbagian Sekretariat Anggota V mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota V, dan menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK.
- (7) Subbagian Sekretariat Anggota VI mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota VI, dan menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK.
- (8) Subbagian Sekretariat Anggota VII mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan konsep pidato dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota VII, dan menyiapkan bahan penyampaian informasi mengenai kebijakan BPK sesuai putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 17

Bagian Persidangan dan Protokol mempunyai tugas menyelenggarakan layanan persidangan dan/atau rapat BPK serta kegiatan keprotokolan BPK.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Persidangan dan Protokol menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan BPK tentang Sidang dan/atau Rapat BPK;
- b. penyelenggaraan kegiatan Sidang dan/atau Rapat BPK termasuk tindak lanjutnya;
- c. penyelenggaraan kegiatan keprotokolan BPK; dan
- d. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Setpim.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 19

Bagian Persidangan dan Protokol terdiri atas:
- a. Subbagian Persidangan; dan
- b. Subbagian Protokol.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 20

- (1) Subbagian Persidangan mempunyai tugas menyiapkan penyelenggaraan Sidang dan/atau Rapat BPK, dan menyiapkan bahan perumusan dan pemantauan tindak lanjut putusan Sidang BPK dan/atau Rapat BPK.
- (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas menyiapkan penyelenggaraan kegiatan keprotokolan BPK.
Bagian Keempat
Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 21

- (1) Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional yang selanjutnya disebut Biro Humas dan Kerja Sama Internasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Biro Humas dan Kerja Sama Internasional dipimpin oleh seorang kepala.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 22

Biro Humas dan Kerja Sama Internasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kehumasan dan kerja sama internasional.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro Humas dan Kerja Sama Internasional dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Biro Humas dan Kerja Sama Internasional berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro Humas dan Kerja Sama Internasional;
- c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kehumasan dan kerja sama internasional;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang kehumasan dan kerja sama internasional;
- e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Humas dan Kerja Sama Internasional; dan
- f. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 24

Biro Humas dan Kerja Sama Internasional terdiri atas:
- a. Bagian Pengelolaan Informasi;
- b. Bagian Hubungan Antar Lembaga; dan
- c. Bagian Kerja Sama Internasional.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 25

Bagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan publikasi dan media, layanan informasi serta perpustakaan.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Pengelolaan Informasi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang publikasi dan media, layanan informasi, dan perpustakaan;
- b. pelaksanaan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang publikasi dan media, layanan informasi, dan perpustakaan; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 27

Bagian Pengelolaan Informasi terdiri atas:
- a. Subbagian Publikasi dan Media;
- b. Subbagian Layanan Informasi; dan
- c. Subbagian Perpustakaan.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 28

- (1) Subbagian Publikasi dan Media mempunyai tugas melaksanakan kegiatan publikasi ke-BPK-an melalui media cetak dan elektronik, serta melaksanakan kegiatan hubungan dan kerja sama dengan media massa untuk mendukung pelaksanaan tugas BPK.
- (2) Subbagian Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi atas kegiatan pemeriksaan dan kegiatan BPK lainnya melalui Pusat Informasi dan Komunikasi serta saluran komunikasi lainnya.
- (3) Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan museum BPK.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 29

Bagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan hubungan dan kerja sama dengan lembaga negara/pemerintah dan nonpemerintah dalam negeri terkait dengan pelaksanaan tugas BPK.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang hubungan dan kerja sama dengan lembaga negara/pemerintah dan nonpemerintah dalam negeri terkait dengan pelaksanaan tugas BPK;
- b. pelaksanaan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang hubungan dan kerja sama dengan lembaga negara/pemerintah dan nonpemerintah dalam negeri terkait dengan pelaksanaan tugas BPK; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 31

Bagian Hubungan Antar Lembaga terdiri atas:
- a. Subbagian Hubungan Lembaga Negara/Pemerintah; dan
- b. Subbagian Hubungan Lembaga Nonpemerintah.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 32

- (1) Subbagian Hubungan Lembaga Negara/Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan hubungan dan kerja sama dengan lembaga negara/pemerintah di dalam negeri untuk mendukung pelaksanaan tugas BPK.
- (2) Subbagian Hubungan Lembaga Nonpemerintah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan hubungan dan kerja sama dengan lembaga nonpemerintah di dalam negeri untuk mendukung pelaksanaan tugas BPK.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 33

Bagian Kerja Sama Internasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan hubungan atau kerja sama internasional, baik secara bilateral maupun multilateral, dengan badan pemeriksa negara lain, organisasi asosiasi badan pemeriksa negara lain, dan lembaga internasional lainnya termasuk perwakilannya di Indonesia dalam rangka meningkatkan peran BPK secara internasional.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Kerja Sama Internasional menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang hubungan dan kerja sama internasional, baik secara bilateral maupun multilateral, dengan badan pemeriksa negara lain, organisasi asosiasi badan pemeriksa negara lain, dan lembaga internasional lainnya termasuk perwakilannya di Indonesia dalam rangka meningkatkan peran BPK secara internasional;
- b. pelaksanaan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang hubungan dan kerja sama internasional, baik secara bilateral maupun multilateral, dengan badan pemeriksa negara lain, organisasi asosiasi badan pemeriksa negara lain, dan lembaga internasional lainnya termasuk perwakilannya di Indonesia; dan
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 35

Bagian Kerja Sama Internasional terdiri atas:
- a. Subbagian INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI;
- b. Subbagian Kerja Sama Bilateral; dan
- c. Subbagian Kerja Sama Multilateral.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 36

- (1) Subbagian INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI mempunyai tugas melaksanakan hubungan dan kerja sama internasional dengan organisasi International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), Asia Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI), dan ASEAN Supreme Audit Institutions (ASEANSAI) dalam rangka meningkatkan peran BPK secara internasional.
- (2) Subbagian Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melaksanakan hubungan dan kerja sama internasional secara bilateral dengan:
- a. badan pemeriksa negara lain;
- b. organisasi asosiasi badan pemeriksa negara lain selain INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI; dan
- c. lembaga internasional lainnya termasuk perwakilannya di Indonesia, dalam rangka meningkatkan peran BPK secara internasional.
- (3) Subbagian Kerja Sama Multilateral mempunyai tugas melaksanakan hubungan dan kerja sama internasional secara multilateral dengan:
- a. badan pemeriksa negara lain;
- b. organisasi asosiasi badan pemeriksa negara lain selain INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI; dan
- c. lembaga internasional lainnya termasuk perwakilannya di Indonesia, dalam rangka meningkatkan peran BPK secara internasional.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
KETUA
III
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
Bagian Kelima Biro Sumber Daya Manusia
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 37

- (1) Biro Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Biro SDM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Biro SDM dipimpin oleh seorang kepala.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 38

Biro SDM mempunyai tugas melaksanakan manajemen sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pelaksana BPK.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Biro SDM menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro SDM dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Biro SDM berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro SDM;
- c. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan SDM termasuk pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan mutasi, pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja serta kesejahteraan SDM;
- e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro SDM; dan
- f. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 40

Biro SDM terdiri atas:
- a. Bagian Perencanaan dan Mutasi;
- b. Bagian Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja;
- c. Bagian Jabatan Fungsional; dan
- d. Bagian Kesejahteraan.
WAKIL
ANGGOTA I
KETUA
ANGII
ANGGOTA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 41

Bagian Perencanaan dan Mutasi mempunyai tugas merencanakan kebutuhan SDM BPK, menyelenggarakan pengadaan pegawai, menyiapkan usulan penempatan dan mutasi pegawai, menyelenggarakan pemberhentian dan pemensiunan pegawai, melaksanakan analisa dan evaluasi jabatan serta mengelola informasi SDM.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Perencanaan dan Mutasi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan kebijakan di bidang perencanaan, pengadaan, penempatan, dan mutasi SDM;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengadaan, penempatan, dan mutasi SDM; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja Biro SDM.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 43

Bagian Perencanaan dan Mutasi terdiri atas:
- a. Subbagian Perencanaan dan Rekrutmen;
- b. Subbagian Mutasi dan Pemberhentian; dan
- c. Subbagian Analisis Jabatan dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 44

- (1) Subbagian Perencanaan dan Rekrutmen mempunyai tugas merencanakan kebutuhan SDM, menyusun formasi pegawai, menyiapkan dan melaksanakan pengadaan pegawai, menyusun pola karir.
- (2) Subbagian Mutasi dan Pemberhentian mempunyai tugas melakukan analisis penempatan dan mutasi pegawai, menyelenggarakan pelantikan pegawai, menyiapkan dan memproses usulan kenaikan pangkat pegawai, memproses pemberhentian dan pemensiunan pegawai.
- (3) Subbagian Analisis Jabatan dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan analisis jabatan dan evaluasi jabatan, mengelola informasi SDM, dan mengadministrasikan dokumen kepegawaian.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 45

Bagian Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja mempunyai tugas merencanakan pengembangan kompetensi dan melakukan serta mengoordinasikan penilaian kinerja pegawai.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan kebijakan di bidang pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja pegawai;
- b. perencanaan program pengembangan kompetensi pegawai;
- c. pelaksanaan kebijakan SDM di bidang pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja pegawai; dan
- d. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja Biro SDM.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 47

Bagian Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja terdiri atas:
- a. Subbagian Penilaian Kompetensi;
- b. Subbagian Pengembangan Kompetensi; dan
- c. Subbagian Evaluasi Kinerja.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 48

- (1) Subbagian Penilaian Kompetensi mempunyai tugas menyusun standar kompetensi, perencanaan kegiatan penilaian kompetensi, menyusun instrumen pengukuran, menyiapkan instrumen assessment , memberikan feedback hasil assessment center termasuk mengelola change management di tingkat individu, menyiapkan data pengembangan kompetensi, dan mengelola data hasil assessment .
- (2) Subbagian Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas mendesain rencana pengembangan kompetensi pegawai, melaksanakan rencana pengembangan kompetensi pegawai, mengelola data tugas belajar, shortcourse dan sertifikasi internasional, menyelenggarakan ujian penyesuaian ijasah, mengusulkan peserta Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan (Diklat Pim) I-IV dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), serta menyiapkan izin belajar.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (3) Subbagian Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem dan administrasi penilaian kinerja individual, menyelenggarakan administrasi kedisiplinan pegawai, termasuk penyelenggaraan Sidang Atasan yang Berwenang Menghukum (Sidang Ankum), memproses tindak lanjut putusan atas pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai, serta memproses usulan pemberian penghargaan kepada pegawai.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 49

Bagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengelolaan administrasi jabatan fungsional di BPK.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bagian Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan kebijakan di bidang jabatan fungsional;
- b. pelaksanaan kebijakan SDM di bidang jabatan fungsional; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro SDM.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 51

Bagian Jabatan Fungsional terdiri atas:
- a. Subbagian Jabatan Fungsional Pemeriksa; dan
- b. Subbagian Jabatan Fungsional Lainnya.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 52

- (1) Subbagian Jabatan Fungsional Pemeriksa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengelolaan administrasi Jabatan Fungsional Pemeriksa di BPK.
- (2) Subbagian Jabatan Fungsional Lainnya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi Jabatan Fungsional Lainnya di BPK.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 53

Bagian Kesejahteraan mempunyai tugas menyiapkan kebijakan remunerasi dan menyelenggarakan administrasi remunerasi, memberikan konsultasi dan bimbingan pegawai serta layanan kesehatan.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan kebijakan di bidang perumusan kebijakan remunerasi dan penyelenggaraan administrasi remunerasi, pemberian konsultasi dan bimbingan pegawai serta layanan kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumusan kebijakan remunerasi dan penyelenggaraan administrasi remunerasi, pemberian konsultasi dan bimbingan pegawai serta layanan kesehatan; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja Biro SDM.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 55

Bagian Kesejahteraan terdiri atas:
- a. Subbagian Remunerasi;
- b. Subbagian Konsultasi; dan
- c. Subbagian Kesehatan.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 56

- (1) Subbagian Remunerasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi gaji dan remunerasi serta menyelenggarakan program persiapan pensiun.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (2) Subbagian Konsultasi mempunyai tugas menyelenggarakan konsultasi dan bimbingan pegawai serta menyelenggarakan administrasi Tim Penyelesaian Penasehat Perkawinan dan Perceraian (TP-4).
- (3) Subbagian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi, layanan, dan fasilitas kesehatan.
Bagian Keenam Biro Keuangan
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 57

- (1) Biro Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Biro Keuangan dipimpin oleh seorang kepala.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 58

Biro Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di lingkungan BPK berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro Keuangan dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Biro Keuangan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro Keuangan;
- c. perumusan kebijakan di bidang penganggaran berdasarkan Rencana Kegiatan Pelaksana BPK;
- d. perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- e. perumusan bahan pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola Keuangan dan Bendahara;
- f. pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran;
- g. pelaksanaan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan;
- h. penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- i. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan; dan
- j. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 60

Biro Keuangan terdiri atas:
- a. Bagian Penganggaran dan Pemantauan;
- b. Bagian Perbendaharaan; dan
- c. Bagian Akuntansi dan Pelaporan.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 61

Bagian Penganggaran dan Pemantauan mempunyai tugas melakukan dan mengoordinasikan kegiatan penyusunan anggaran berdasarkan Rencana Kegiatan Pelaksana BPK dan memantau pelaksanaan anggaran di lingkungan BPK.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bagian Penganggaran dan Pemantauan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan kebijakan di bidang penganggaran dan pemantauan pelaksanaan anggaran;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan anggaran berdasarkan Rencana Kegiatan Pelaksana BPK;
- c. pemantauan pelaksanaan anggaran di lingkungan BPK;
- d. penyiapan data anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja Biro Keuangan.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 63

Bagian Penganggaran dan Pemantauan terdiri atas:
- a. Subbagian Penganggaran dan Pemantauan I;
- b. Subbagian Penganggaran dan Pemantauan II; dan
- c. Subbagian Penganggaran dan Pemantauan III.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 64

- (1) Subbagian Penganggaran dan Pemantauan I mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran berdasarkan Rencana Kegiatan Pelaksana BPK, melaksanakan pemantauan dan pelaporan realisasi anggaran serta menyiapkan data anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK pada lingkup Setjen (di luar Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)), Inspektorat Utama (Itama), Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang), Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum), Staf Ahli, dan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I s.d. VII.
- (2) Subbagian Penganggaran dan Pemantauan II mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran berdasarkan Rencana Kegiatan Pelaksana BPK, melaksanakan pemantauan dan pelaporan realisasi anggaran serta menyiapkan data anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK pada lingkup BPK Perwakilan Wilayah Barat, Pusdiklat dan Balai Diklat serta melakukan kompilasi atas bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran tingkat lembaga.
- (3) Subbagian Penganggaran dan Pemantauan III mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran berdasarkan Rencana Kegiatan Pelaksana BPK, melaksanakan pemantauan dan pelaporan realisasi anggaran serta menyiapkan data anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK pada lingkup BPK Perwakilan Wilayah Timur serta melakukan kompilasi atas pemantauan realisasi anggaran tingkat lembaga.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 65

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan kegiatan perbendaharaan di lingkungan Kantor BPK Pusat.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan kebijakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di bidang perbendaharaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan di lingkungan Kantor BPK Pusat;
- c. penyiapan data perbendaharaan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- d. penyiapan bahan pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola Anggaran dan Bendahara; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja Biro Keuangan.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 67

Bagian Perbendaharaan terdiri atas:
- a. Subbagian Perbendaharaan I;
- b. Subbagian Perbendaharaan II; dan
- c. Subbagian Perbendaharaan III.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 68

- (1) Subbagian Perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan koordinasi dan memantau pengusulan uang persediaan (UP), perencanaan dan pengelolaan kas serta pengembalian uang belanja dan penyetoran pajak milik BPK ke Kas Negara berdasarkan standar, sistem, dan prosedur yang berlaku, guna mendukung kegiatan perbendaharaan bagi satuan kerja (satker) di Kantor BPK Pusat dan BPK Perwakilan berjalan secara efektif dan efisien.
- (2) Subbagian Perbendaharaan II mempunyai tugas melakukan koordinasi dan memantau pengujian dokumen tagihan, evaluasi atas Rincian Anggaran Biaya (RAB), dan pengelolaan Uang Muka (UM) berdasarkan standar, sistem, dan prosedur yang berlaku, guna mendukung kegiatan perbendaharaan bagi satker di Kantor BPK Pusat dan BPK Perwakilan berjalan secara efektif dan efisien.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (3) Subbagian Perbendaharaan III mempunyai tugas melakukan koordinasi dan memantau pencetakan dokumen, penginput -an data Surat Perintah Membayar (SPM), dan data perbendaharaan ke dalam Aplikasi dan Sistem Informasi Keuangan (SIK) serta pengelolaan belanja pegawai berdasarkan standar, sistem, dan prosedur yang berlaku, guna mendukung kegiatan perbendaharaan bagi satker di Kantor BPK Pusat dan BPK Perwakilan berjalan secara efektif dan efisien.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 69

Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengolahan data akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan BPK.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kebijakan di bidang penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- b. penyelenggaraan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN);
- c. pelaksanaan rekonsiliasi Akuntansi Barang Milik Negara (BMN);
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja Biro Keuangan.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 71

Bagian Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas:
- a. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I;
- b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 72

- (1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I mempunyai tugas mengolah data akuntansi dan melaksanakan SAI dan SABMN pada lingkup Setjen (di luar Pusdiklat) dan Itama dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II mempunyai tugas mengolah data akuntansi dan melaksanakan SAI dan SABMN pada lingkup Ditama Binbangkum, Ditama Revbang, Staf Ahli, dan AKN I s.d. VII dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III mempunyai tugas mengolah data akuntansi dan melaksanakan SAI dan SABMN pada lingkup Satker Perwakilan, Pusdiklat, dan Balai Diklat dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK dan melakukan kompilasi atas laporan keuangan tingkat lembaga.
Bagian Ketujuh Biro Teknologi Informasi
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 73

- (1) Biro Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Biro TI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Biro TI dipimpin oleh seorang kepala.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 74

Biro TI mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan monitoring sistem dan teknologi informasi di lingkungan BPK.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Biro TI menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro TI dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Biro TI berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro TI;
- c. perumusan rencana dan kebijakan di bidang sistem dan teknologi informasi;
- d. pelaksanaan kebijakan sistem dan teknologi informasi di bidang perancangan, pengembangan, operasional serta dukungan sistem dan teknologi informasi;
- e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro TI; dan
- f. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
KETUA
III
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 76

Biro TI terdiri atas:
- a. Bagian Pengembangan Sistem Informasi BPK;
- b. Bagian Operasional Teknologi Informasi; dan
- c. Bagian Dukungan Pemeriksaan dan Manajemen Kinerja Teknologi Informasi.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 77

Bagian Pengembangan Sistem Informasi BPK mempunyai tugas melakukan pengembangan sistem informasi pemeriksaan dan kelembagaan di lingkungan BPK.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Pengembangan Sistem Informasi BPK menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan rencana dan kebijakan di bidang pengembangan aplikasi pemeriksaan dan kelembagaan;
- b. pelaksanaan rencana dan kebijakan di bidang pengembangan aplikasi pemeriksaan dan kelembagaan; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro TI.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 79

Bagian Pengembangan Sistem Informasi BPK terdiri atas:
- a. Subbagian Pengembangan Sistem Informasi Pemeriksaan; dan
- b. Subbagian Pengembangan Sistem Informasi Kelembagaan.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 80

- (1) Subbagian Pengembangan Sistem Informasi Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan desain dan pengembangan aplikasi, sosialiasi, distribusi, dan pemeliharaan aplikasi di bidang pemeriksaan.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (2) Subbagian Pengembangan Sistem Informasi Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan desain dan pengembangan aplikasi, sosialiasi, distribusi, dan pemeliharaan aplikasi di bidang kelembagaan.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 81

Bagian Operasional Teknologi Informasi mempunyai tugas mengelola infrastruktur dan jaringan, pengelolaan data dan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan BPK.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Operasional Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan rencana dan kebijakan di bidang pengelolaan aset teknologi informasi, pengelolaan data dan pelayanan TIK serta dukungan dan bantuan pengguna;
- b. pelaksanaan rencana dan kebijakan teknologi informasi di bidang pengelolaan aset teknologi informasi, pengelolaan data, dan pelayanan TIK; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro TI.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 83

Bagian Operasional Teknologi Informasi terdiri atas:
- a. Subbagian Pengelolaan Infrastruktur dan Jaringan; dan
- b. Subbagian Pengelolaan Data dan Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 84

- (1) Subbagian Pengelolaan Infrastruktur dan Jaringan mempunyai tugas mengelola infrastruktur teknologi informasi dan melaksanakan pemeliharaan aset teknologi informasi.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (2) Subbagian Pengelolaan Data dan Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas mengelola data elektronik termasuk retensi, backup , recovery , pemusnahan, dan pengamanan data serta memberikan dukungan teknis dan bantuan untuk pengguna terkait TIK.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 85

Bagian Dukungan Pemeriksaan dan Manajemen Kinerja Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknologi informasi, analisis, evaluasi, dan dukungan pemeriksaan berbasis teknologi informasi di lingkungan BPK.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Bagian Dukungan Pemeriksaan dan Manajemen Kinerja Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan rencana dan kebijakan teknologi informasi di bidang dukungan pemeriksaan dan reviu teknologi informasi serta pemantauan kinerja sistem;
- b. pelaksanaan rencana dan kebijakan teknologi informasi di bidang dukungan pemeriksaan dan reviu teknologi informasi serta pemantauan kinerja sistem; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro TI.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 87

Bagian Dukungan Pemeriksaan dan Manajemen Kinerja Teknologi Informasi terdiri atas:
- a. Subbagian Dukungan Pemeriksaan; dan
- b. Subbagian Manajemen Kinerja Teknologi Informasi.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 88

- (1) Subbagian Dukungan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan dukungan pemeriksaan dan reviu teknologi informasi, serta menyusun dan menyempurnakan perangkat lunak terkait audit dan reviu teknologi informasi.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (2) Subbagian Manajemen Kinerja Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan Renstra dan rencana tahunan teknologi informasi, kajian teknologi informasi, pemantauan kinerja sistem, serta evaluasi dan pengembangan service level agreement .
Bagian Kedelapan Biro Umum
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 89

- (1) Biro Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Biro Umum dipimpin oleh seorang kepala.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 90

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana serta pelayanan umum di lingkungan BPK.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro Umum dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Biro Umum berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro Umum;
- c. penyiapan perumusan kebijakan prasarana dan sarana serta pelayanan umum di bidang pengelolaan aset dan layanan pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan dokumen serta kerumahtanggaan;
- d. pelaksanaan kebijakan prasarana dan sarana serta pelayanan umum di bidang pengelolaan aset dan layanan pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan dokumen serta kerumahtanggaan;
- e. dukungan pelaksanaan layanan pengadaaan;
- f. penyusunan bahan Laporan Keuangan BPK terkait pengelolaan BMN;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
KETUA
III
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- g. penyiapan konsep persetujuan penghapusan dan retensi arsip keuangan negara di lingkungan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan instansi/lembaga lainnya;
- h. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Umum; dan
- i. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 92

Biro Umum terdiri atas:
- a. Bagian Pengelolaan Aset dan Layanan Pengadaan;
- b. Bagian Rumah Tangga;
- c. Bagian Pengelolaan Dokumen; dan
- d. Bagian Tata Usaha Pimpinan Pelaksana.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 93

Bagian Pengelolaan Aset dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan dan pengelolaan aset yang diperlukan oleh BPK.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Bagian Pengelolaan Aset dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan kebijakan di bidang pengelolaan aset yang meliputi analisis kebutuhan, penggunaan, layanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi serta penatausahaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan aset yang meliputi analisis kebutuhan, penggunaan, layanan pengadaaan, penyimpanan dan distribusi serta penatausahaan;
- c. pelaksanaan kegiatan penghapusan BMN sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. dukungan pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa;
- e. penyiapan data pengelolaan BMN dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK; dan
- f. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Umum.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
KETUA
III
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 95

Bagian Pengelolaan Aset dan Layanan Pengadaan terdiri atas:
- a. Subbagian Analisis Kebutuhan, Penggunaan, dan Penghapusan;
- b. Subbagian Layanan Pengadaan;
- c. Subbagian Penatausahaan Aset; dan
- d. Subbagian Penyimpanan dan Distribusi.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 96

- (1) Subbagian Analisis Kebutuhan, Penggunaan, dan Penghapusan mempunyai tugas melaksanakan analisis kebutuhan BMN, penggunaan BMN, dan kegiatan penghapusan BMN, sesuai dengan kebijakan, sistem dan prosedur di lingkungan BPK.
- (2) Subbagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas memverifikasi usulan dan pelaksanaan pengadaan, serta melaksanakan dukungan Unit Layanan Pengadaan termasuk layanan pengadaan secara elektronik.
- (3) Subbagian Penatausahaan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembukuan akuntansi, inventarisasi dan pelaporan BMN di lingkungan BPK, sesuai dengan kebijakan, sistem dan prosedur di lingkungan BPK.
- (4) Subbagian Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas menyimpan dan mendistribusikan BMN sesuai dengan perencanaan di lingkungan BPK.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 97

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, perbaikan, penyiapan prasarana dan sarana, trasportasi serta melaksanakan kegiatan pengamanan pada lingkup Kantor BPK Pusat.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Bagian Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan kebijakan di bidang kerumahtanggaan yang meliputi, pemeliharaan, perbaikan, penyiapan prasarana dan sarana, transportasi serta kegiatan pengamanan pada lingkup Kantor BPK Pusat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kerumahtanggan yang meliputi pemeliharaan, perbaikan, penyiapan prasarana dan sarana, transportasi serta kegiatan pegamanan pada lingkup Kantor BPK Pusat; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Umum.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 99

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:
- a. Subbagian Pemeliharaan Kendaraan dan Barang Inventaris;
- b. Subbagian Pemeliharaan Rumah Dinas dan Kantor;
- c. Subbagian Penyiapan Prasarana dan Sarana; dan
- d. Subbagian Transportasi dan Pengamanan.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 100

- (1) Subbagian Pemeliharaan Kendaraan dan Barang Inventaris mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas dan barang inventaris pada lingkup Kantor BPK Pusat.
- (2) Subbagian Pemeliharaan Rumah Dinas dan Kantor mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan rumah negara dan gedung kantor pemerintah pada lingkup Kantor BPK Pusat.
- (3) Subbagian Penyiapan Prasarana dan Sarana mempunyai tugas mengidentifikasi dan menyiapkan kebutuhan rumah tangga, menyiapkan penggunaan prasarana dan sarana kerja lingkup Kantor BPK Pusat.
- (4) Subbagian Transportasi dan Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyiapan sarana transportasi, serta melaksanakan kegiatan pengamanan prasarana dan sarana.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 101

Bagian Pengelolaan Dokumen mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumen.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Bagian Pengelolaan Dokumen menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan kebijakan di bidang pengelolaan dokumen;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dokumen;
- c. penyiapan bahan persetujuan penghapusan dan retensi arsip keuangan di lingkungan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan instansi/lembaga lainnya; dan
- d. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Umum.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 103

Bagian Pengelolaan Dokumen terdiri atas:
- a. Subbagian Pengurusan Surat dan Perjalanan Dinas;
- b. Subbagian Pengelolaan Arsip; dan
- c. Subbagian Penggandaan.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 104

- (1) Subbagian Pengurusan Surat dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumen masuk dan keluar, mengirimkan dokumen, serta melaksanakan kegiatan pengurusan perjalanan dinas pejabat dan pegawai di lingkungan Kantor BPK Pusat.
- (2) Subbagian Pengelolaan Arsip mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kearsipan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, penghapusan, dan retensi arsip, serta melaksanakan pengujian terhadap usulan penghapusan retensi arsip dari instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan instansi/lembaga lainnya.
- (3) Subbagian Penggandaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penggandaan dokumen BPK.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 105

Bagian Tata Usaha Pimpinan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan pada lingkup Kantor BPK Pusat serta kesekretariatan Sekjen dan Staf Ahli, Inspektur Utama, dan Kepala Ditama.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Bagian Tata Usaha Pimpinan Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan kebijakan di bidang ketatausahaan pada lingkup Kantor BPK Pusat serta kesekretariatan Sekjen dan Staf Ahli, Inspektur Utama, dan Kepala Ditama;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketatausahaan pada lingkup Kantor BPK Pusat serta kesekretariatan Sekjen dan Staf Ahli, Inspektur Utama, dan Kepala Ditama; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Umum.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 107

Bagian Tata Usaha Pimpinan Pelaksana terdiri atas:
- a. Subbagian Sekretariat Sekretaris Jenderal;
- b. Subbagian Sekretariat Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara;
- c. Subbagian Sekretariat Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- d. Subbagian Sekretariat Inspektur Utama; dan
- e. Subbagian Sekretariat Staf Ahli.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
KETUA
ANGGOTA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 108

- (1) Subbagian Sekretariat Sekretaris Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Subbagian Sekretariat Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara.
- (3) Subbagian Sekretariat Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara.
- (4) Subbagian Sekretariat Inspektur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Inspektur Utama.
- (5) Subbagian Sekretariat Staf Ahli mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Staf Ahli.
Bagian Kesembilan Pusat Pendidikan dan Pelatihan
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 109

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Pusdiklat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusdiklat dipimpin oleh seorang kepala.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 110

Pusdiklat bertugas melaksanakan diklat pemeriksaan keuangan negara dan diklat kelembagaan dalam rangka peningkatan kompetensi/profesionalisme pegawai dan calon pegawai di lingkungan BPK, berdasarkan kebijakan pengembangan SDM, dan diklat bagi pihak di luar BPK.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Pusdiklat menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan rencana aksi Pusdiklat dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Pusdiklat berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Pusdiklat;
- c. pelaksanaan kegiatan diklat pada Pusdiklat, Balai Diklat Medan, Balai Diklat Yogyakarta, dan Balai Diklat Makassar;
- d. pelaksanaan hubungan kerja sama di bidang diklat yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK;
- e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdiklat; dan
- f. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 112

Pusdiklat terdiri atas:
- a. Bagian Tata Usaha
- b. Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
- c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 113

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengelola kepegawaian, kehumasan, kerja sama diklat, perpustakaan, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga, prasarana dan sarana serta sistem informasi di lingkungan Pusdiklat.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. pengelolaan keuangan di lingkungan Pusdiklat;
- b. penyiapan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- c. pengelolaan kepegawaian, kehumasan, kerja sama diklat dan perpustakaan di lingkungan Pusdiklat;
- d. pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, prasarana dan sarana, dan sistem informasi di lingkungan Pusdiklat;
- e. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan; dan
- f. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdiklat.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 115

Bagian Tata Usaha terdiri atas:
- a. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 116

- (1) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Pusdiklat, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, prasarana dan sarana, dan melaksanakan kegiatan kesekretariatan, menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama kediklatan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK, dan perpustakaan di lingkungan Pusdiklat, serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan Pusdiklat.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 117

Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun program diklat pemeriksaan keuangan negara dan kelembagaaan berdasarkan kebijakan pengembangan SDM dan kelembagaan BPK serta pihak di luar BPK, melakukan evaluasi diklat pemeriksaan keuangan negara dan kelembagaan berbasis kompetensi, menyusun laporan atas pelaksanaan diklat, dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Pusdiklat.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana diklat pemeriksaan keuangan negara dan kelembagaaan berdasarkan kebijakan pengembangan SDM dan kelembagaan BPK serta pihak di luar BPK;
- b. penyusunan program diklat pemeriksaan keuangan negara dan kelembagaaan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan diklat;
- c. melakukan evaluasi atas program, penyelenggaraan, dan kerja sama diklat sebagai masukan untuk peningkatan kualitas program, penyelenggaraan, dan kerja sama diklat;
- d. penyusunan laporan atas pelaksanaan diklat; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdiklat.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 119

Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:
- a. Subbidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 120

- (1) Subbidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan program diklat pemeriksaan keuangan negara dan kelembagaan berdasarkan kebijakan pengembangan SDM dan kelembagaan BPK serta pihak di luar BPK.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi atas program, penyelenggaraan, hasil kegiatan diklat dan kerja sama sebagai masukan untuk peningkatan kualitas program, penyelenggaraan dan kerja sama diklat, serta menyusun laporan atas pelaksanaan diklat.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 121

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara mempunyai tugas menyusun kurikulum, sistem, dan metode diklat serta melaksanakan kegiatan diklat pemeriksaan keuangan negara berbasis kompetensi.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kurikulum, sistem, dan metode diklat pemeriksaan keuangan negara sesuai dengan hasil analisis kebutuhan diklat dan kebijakan pengembangan SDM BPK dan diklat pemeriksaan keuangan negara bagi pihak di luar BPK;
- b. menyelenggarakan diklat pemeriksaan keuangan negara berbasis kompetensi;
- c. penyiapan tenaga pengajar, dokumen administrasi, fasilitas belajar, laboratorium serta prasarana dan sarana lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan diklat pemeriksaan keuangan negara; dan
- d. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdiklat.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 123

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara terdiri atas:
- a. Subbidang Perancangan Bahan Ajar Pemeriksaan Keuangan Negara; dan
- b. Subbidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 124

- (1) Subbidang Perancangan Bahan Ajar Pemeriksaan Keuangan Negara mempunyai tugas menyusun kurikulum, sistem, dan metode diklat pemeriksaan keuangan negara sesuai dengan hasil analisis kebutuhan diklat dan kebijakan pengembangan SDM BPK dan kebutuhan diklat pemeriksaan keuangan negara bagi pihak di luar BPK, serta menyusun modul/materi diklat pemeriksaan keuangan negara sesuai dengan standar dan perkembangan.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (2) Subbidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan diklat pemeriksaan keuangan negara berbasis kompetensi, menyiapkan tenaga pengajar, dokumen administrasi, fasilitas belajar, laboratorium serta prasarana dan sarana lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan diklat pemeriksaan keuangan negara.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 125

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan mempunyai tugas menyusun kurikulum, sistem, dan metode diklat kelembagaan serta melaksanakan kegiatan diklat kelembagaan berbasis kompetensi.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kurikulum, sistem, dan metode diklat kelembagaan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan diklat dan kebijakan pengembangan kelembagaan BPK dan diklat kelembagaan bagi pihak di luar BPK;
- b. penyelenggaraan diklat kelembagaan berbasis kompetensi;
- c. penyiapan tenaga pengajar, dokumen administrasi, fasilitas belajar, laboratorium serta prasarana dan sarana lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan diklat kelembagaan; dan
- d. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdiklat.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 127

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan terdiri atas:
- a. Subbidang Perancangan Bahan Ajar Kelembagaan; dan
- b. Subbidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 128

- (1) Subbidang Perancangan Bahan Ajar Kelembagaan mempunyai tugas menyusun kurikulum, sistem, dan metode diklat kelembagaan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan diklat dan kebijakan pengembangan kelembagaan BPK dan kebutuhan diklat
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
kelembagaan bagi pihak di luar BPK, serta menyusun modul/materi diklat kelembagaan sesuai dengan standar dan perkembangan.
- (2) Subbidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan diklat kelembagaan berbasis kompetensi, menyiapkan tenaga pengajar, dokumen administrasi, fasilitas belajar, laboratorium serta prasarana dan sarana lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan diklat kelembagaan.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 129

- Di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan terdapat Balai Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Balai Diklat.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 130

Balai Diklat merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 131

Balai Diklat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan diklat sesuai dengan rencana dan program yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pusdiklat.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Balai Diklat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan dan pengevaluasian kegiatan diklat;
- b. penyiapan tenaga pengajar, modul, dokumen administrasi, fasilitas belajar serta prasarana dan sarana lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan diklat;
- c. pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, prasarana dan sarana serta sistem informasi;
- d. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdiklat.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
KETUA
III
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
Balai Diklat terdiri atas:
- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Seksi Penyelenggaraan.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 134

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Balai Diklat, menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK, mengelola kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, prasarana dan sarana serta sistem informasi, serta melaksanakan kegiatan kesekretariatan.
- (2) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengevaluasi kegiatan diklat, serta menyiapkan tenaga pengajar, modul, dokumen administrasi, fasilitas belajar serta prasarana dan sarana lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan diklat.
BAB III - SEKRETARIAT JENDERAL
Pasal 135

Nama dan Lokasi Balai Diklat:
- a. Balai Diklat Medan di Medan;
- b. Balai Diklat Yogyakarta di Yogyakarta; dan
- c. Balai Diklat Makassar di Makassar.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 136

- (1) Inspektorat Utama yang selanjutnya disebut Itama adalah salah satu unsur pelaksana tugas penunjang BPK, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Wakil Ketua BPK.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 133

- (2) Itama dipimpin oleh seorang Inspektur Utama.
- (3) Struktur Organisasi Inspektorat Utama adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 137

Itama mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unsur Pelaksana BPK.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Itama menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Itama dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Itama berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Itama;
- c. perumusan kebijakan reviu atas sistem pengendalian mutu pemeriksaan dan kelembagaan;
- d. perumusan kebijakan reviu atas konsep Laporan Keuangan BPK dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPK;
- e. perumusan kebijakan penegakan integritas dan nilai etika di lingkungan BPK termasuk terkait tugas Majelis Kehormatan Kode Etik BPK;
- f. penyusunan Laporan Tahunan Reviu Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK;
- g. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Itama; dan
- h. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 139

Itama terdiri atas:
- a. Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
- b. Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan; dan
- c. Inspektorat Penegakan Integritas.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
KETUA
ANGGOTA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
Bagian Ketiga Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 140

- (1) Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan selanjutnya disebut Inspektorat PKMP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Utama.
- (2) Inspektorat PKMP dipimpin oleh seorang inspektur.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 141

Inspektorat PKMP mempunyai tugas pemerolehan keyakinan mutu atas kinerja pemeriksaan di lingkungan BPK.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 142

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Inspektorat PKMP menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan rencana aksi dan rencana kerja Inspektorat PKMP sesuai dengan Renstra dan IKU Itama terkait unsur kegiatan pemeriksaan;
- b. pelaksanaan pemerolehan keyakinan atas mutu kinerja pemeriksaan, baik keuangan, kinerja, maupun dengan tujuan tertentu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan tindak lanjut pemeriksaan;
- c. pemberian pertimbangan atas kelayakan desain SPM kinerja pemeriksaan, efektivitas implementasi, dan penyempurnaan yang diperlukan;
- d. pemberian pertimbangan atas aspek pengendalian mutu dalam rangka penyempurnaan implementasi SPM kinerja pemeriksaan;
- e. pemantauan atas pengembangan SPM kinerja pemeriksaan, rekomendasi hasil penjaminan mutu kinerja pemeriksaan, dan tugas lainnya beserta data dan informasi pendukungnya;
- f. penyampaian kepada Inspektorat Penegakan Integritas atas adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dari hasil pengawasan yang dilakukan;
- g. pemberian layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu pemeriksaan;
- h. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan kinerja pemeriksaan;
- i. penyusunan sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja pemeriksaan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- j. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat PKMP; dan
- k. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Inspektur Utama.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 143

Inspektorat PKMP terdiri atas:
- a. Bidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan I;
- b. Bidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan II; dan
- c. Bidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan III.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 144

Bidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan I yang selanjutnya disebut Bidang PKMP I mempunyai tugas memberikan simpulan atau opini kepada manajemen atas mutu kinerja pemeriksaan serta memberikan masukan, baik dalam hal kelayakan desain SPM kinerja pemeriksaan, efektivitas implementasi, dan penyempurnaan yang diperlukan di lingkungan AKN I, AKN II, AKN III, AKN IV, dan AKN VII.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Bidang PKMP I menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan rencana aksi dan rencana kerja Bidang PKMP I sesuai dengan Renstra dan IKU Itama terkait unsur kegiatan pemeriksaan;
- b. pelaksanaan pemerolehan keyakinan atas mutu kinerja pemeriksaan, baik keuangan, kinerja, maupun dengan tujuan tertentu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan tindak lanjut pemeriksaan pada lingkup tugas Bidang PKMP I;
- c. pemberian pertimbangan atas kelayakan desain SPM kinerja pemeriksaan, efektivitas implementasi, dan penyempurnaan yang diperlukan pada lingkup tugas Bidang PKMP I;
- d. pemberian pertimbangan atas aspek pengendalian mutu dalam rangka penyempurnaan implementasi SPM kinerja pemeriksaan pada lingkup tugas Bidang PKMP I;
- e. pemantauan atas pengembangan SPM kinerja pemeriksaan, rekomendasi hasil penjaminan mutu kinerja pemeriksaan, beserta data dan informasi pendukungnya pada lingkup tugas Bidang PKMP I;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- f. penyusunan sumbangan pelaporan kepada Inspektorat Penegakan Integritas atas adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dari hasil pengawasan yang dilakukan pada lingkup tugas Bidang PKMP I;
- g. pemberian layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu pemeriksaan pada lingkup tugas Bidang PKMP I;
- h. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan kinerja pemeriksaan pada lingkup tugas Bidang PKMP I;
- i. penyusunan sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja pemeriksaan pada lingkup tugas Bidang PKMP I; dan
- j. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat PKMP.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 146

Bidang PKMP I terdiri atas:
- a. Subbidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan I.A.; dan
- b. Subbidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan I.B.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 147

- (1) Subbidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan I.A mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemerolehan keyakinan atas mutu kinerja pemeriksaan;
- b. memberikan pertimbangan atas kelayakan desain SPM kinerja pemeriksaan, efektivitas implementasi, dan penyempurnaan yang diperlukan;
- c. memberikan pertimbangan atas aspek pengendalian mutu dalam rangka penyempurnaan implementasi SPM kinerja pemeriksaan;
- d. memantau pengembangan SPM dan rekomendasi hasil penjaminan mutu;
- e. menyiapkan bahan penyusunan sumbangan pelaporan kepada Inspektorat Penegakan Integritas atas adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dari hasil pengawasan yang dilakukan;
- f. memberikan layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu pemeriksaan;
- g. melaksanakan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, pemaparan hasil pengawasan; dan
- h. menyusun sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja pemeriksaan, pada lingkup AKN I, AKN II, dan AKN III.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (2) Subbidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan I.B mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemerolehan keyakinan atas mutu kinerja pemeriksaan;
- b. memberikan pertimbangan kelayakan desain SPM kinerja pemeriksaan, efektivitas implementasi, dan penyempurnaan yang diperlukan;
- c. memberikan pertimbangan atas aspek pengendalian mutu dalam rangka penyempurnaan implementasi SPM kinerja pemeriksaan;
- d. memantau pengembangan SPM dan rekomendasi hasil penjaminan mutu;
- e. menyiapkan bahan penyusunan sumbangan pelaporan kepada Inspektorat Penegakan Integritas atas adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dari hasil pengawasan yang dilakukan;
- f. memberikan layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu pemeriksaan;
- g. melaksanakan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, pemaparan hasil pengawasan; dan
- h. menyusun sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja pemeriksaan, pada lingkup AKN IV, dan AKN VII.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 148

Bidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan II yang selanjutnya disebut Bidang PKMP II mempunyai tugas memberikan simpulan atau opini kepada manajemen atas mutu kinerja pemeriksaan serta memberikan pertimbangan atas kelayakan desain SPM kinerja pemeriksaan, efektivitas implementasi, dan penyempurnaan yang diperlukan di lingkungan AKN V termasuk BPK Perwakilan Wilayah Sumatera dan Jawa.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Bidang PKMP II menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan rencana aksi dan rencana kerja Bidang PKMP II sesuai dengan Renstra dan IKU Itama terkait unsur kegiatan pemeriksaan;
- b. pelaksanaan pemerolehan keyakinan atas mutu kinerja pemeriksaan, baik keuangan, kinerja, maupun dengan tujuan tertentu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan tindak lanjut pemeriksaan pada lingkup tugas Bidang PKMP II;
- c. pemberian pertimbangan atas kelayakan desain SPM kinerja pemeriksaan, efektivitas implementasi, dan penyempurnaan yang diperlukan pada lingkup tugas Bidang PKMP II;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- d. pemberian pertimbangan atas aspek pengendalian mutu dalam rangka penyempurnaan implementasi SPM kinerja pemeriksaan pada lingkup tugas Bidang PKMP II;
- e. pemantauan atas pengembangan SPM kinerja pemeriksaan, rekomendasi hasil penjaminan mutu kinerja pemeriksaan, beserta data dan informasi pendukungnya pada lingkup tugas Bidang PKMP II;
- f. penyusunan sumbangan pelaporan kepada Inspektorat Penegakan Integritas atas adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dari hasil pengawasan yang dilakukan pada lingkup tugas Bidang PKMP II;
- g. pemberian layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu pemeriksaan pada lingkup tugas Bidang PKMP II;
- h. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan kinerja pemeriksaan pada lingkup tugas Bidang PKMP II;
- i. penyusunan sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja pemeriksaan pada lingkup tugas Bidang PKMP II; dan
- j. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat PKMP.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 150

Bidang PKMP II terdiri atas:
- a. Subbidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan II.A; dan
- b. Subbidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan II.B.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 151

- (1) Subbidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan II.A mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemerolehan keyakinan atas mutu kinerja pemeriksaan;
- b. memberikan pertimbangan atas kelayakan desain SPM kinerja pemeriksaan, efektivitas implementasi, dan penyempurnaan yang diperlukan;
- c. memberikan pertimbangan atas aspek pengendalian mutu dalam rangka penyempurnaan implementasi SPM kinerja pemeriksaan;
- d. memantau pengembangan SPM dan rekomendasi hasil penjaminan mutu;
- e. menyiapkan bahan penyusunan sumbangan pelaporan kepada Inspektorat Penegakan Integritas atas adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dari hasil pengawasan yang dilakukan;
- f. memberikan layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu pemeriksaan;
- g. melaksanakan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, pemaparan hasil pengawasan; dan
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- h. menyusun sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja pemeriksaan, pada lingkup Auditorat V.A dan BPK Perwakilan Wilayah Jawa.
- (2) Subbidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan II.B mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemerolehan keyakinan atas mutu kinerja pemeriksaan;
- b. memberikan pertimbangan atas kelayakan desain SPM kinerja pemeriksaan, efektivitas implementasi, dan penyempurnaan yang diperlukan;
- c. memberikan pertimbangan atas aspek pengendalian mutu dalam rangka penyempurnaan implementasi SPM kinerja pemeriksaan;
- d. memantau pengembangan SPM dan rekomendasi hasil penjaminan mutu;
- e. menyiapkan bahan penyusunan sumbangan pelaporan kepada Inspektorat Penegakan Integritas atas adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dari hasil pengawasan yang dilakukan;
- f. memberikan layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu pemeriksaan;
- g. melaksanakan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, pemaparan hasil pengawasan; dan
- h. menyusun sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja pemeriksaan, pada lingkup Auditorat V.B dan BPK Perwakilan Wilayah Sumatera.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 152

Bidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan III yang selanjutnya disebut Bidang PKMP III mempunyai tugas memberikan simpulan atau opini kepada manajemen atas mutu kinerja pemeriksaan serta memberikan pertimbangan atas kelayakan desain SPM kinerja pemeriksaan, efektivitas implementasi, dan penyempurnaan yang diperlukan di lingkungan AKN VI termasuk BPK Perwakilan Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 153

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Bidang PKMP III menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan rencana aksi dan rencana kerja Bidang PKMP III sesuai dengan Renstra dan IKU Itama terkait unsur kegiatan pemeriksaan;
- b. pelaksanaan pemerolehan keyakinan atas mutu kinerja pemeriksaan, baik keuangan, kinerja, maupun dengan tujuan tertentu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan tindak lanjut pemeriksaan pada lingkup tugas Bidang PKMP III;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- c. pemberian pertimbangan atas kelayakan desain SPM kinerja pemeriksaan, efektivitas implementasi, dan penyempurnaan yang diperlukan pada lingkup tugas Bidang PKMP III;
- d. pemberian pertimbangan atas aspek pengendalian mutu dalam rangka penyempurnaan implementasi SPM kinerja pemeriksaan pada lingkup tugas Bidang PKMP III;
- e. pemantauan atas pengembangan SPM kinerja pemeriksaan, rekomendasi hasil penjaminan mutu kinerja pemeriksaan, beserta data dan informasi pendukungnya pada lingkup tugas Bidang PKMP III;
- f. penyusunan sumbangan pelaporan kepada Inspektorat Penegakan Integritas atas adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dari hasil pengawasan yang dilakukan pada lingkup tugas Bidang PKMP III;
- g. pemberian layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu pemeriksaan pada lingkup tugas Bidang PKMP III;
- h. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan kinerja pemeriksaan pada lingkup tugas Bidang PKMP III;
- i. penyusunan sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja pemeriksaan pada lingkup tugas Bidang PKMP III; dan
- j. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat PKMP.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 154

Bidang PKMP III terdiri atas:
- a. Subbidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan III.A;
- b. Subbidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan III.B; dan
- c. Subbidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan III.C.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 155

- (1) Subbidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan III.A mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemerolehan keyakinan atas mutu kinerja pemeriksaan;
- b. memberikan pertimbangan atas kelayakan desain SPM kinerja pemeriksaan, efektivitas implementasi, dan penyempurnaan yang diperlukan;
- c. memberikan pertimbangan atas aspek pengendalian mutu dalam rangka penyempurnaan implementasi SPM kinerja pemeriksaan;
- d. memantau pengembangan SPM dan rekomendasi hasil penjaminan mutu;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- e. menyiapkan bahan penyusunan sumbangan pelaporan kepada Inspektorat Penegakan Integritas atas adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dari hasil pengawasan yang dilakukan;
- f. memberikan layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu pemeriksaan;
- g. melaksanakan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, pemaparan hasil pengawasan; dan
- h. menyusun sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja pemeriksaan, pada lingkup Auditorat VI.A, BPK Perwakilan Wilayah Bali dan Nusa Tenggara.
- (2) Subbidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan III.B mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemerolehan keyakinan atas mutu kinerja pemeriksaan;
- b. memberikan pertimbangan atas kelayakan desain SPM kinerja pemeriksaan, efektivitas implementasi, dan penyempurnaan yang diperlukan;
- c. memberikan pertimbangan atas aspek pengendalian mutu dalam rangka penyempurnaan implementasi SPM kinerja pemeriksaan;
- d. memantau pengembangan SPM dan rekomendasi hasil penjaminan mutu;
- e. menyiapkan bahan penyusunan sumbangan pelaporan kepada Inspektorat Penegakan Integritas atas adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dari hasil pengawasan yang dilakukan;
- f. memberikan layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu pemeriksaan;
- g. melaksanakan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, pemaparan hasil pengawasan; dan
- h. menyusun sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja pemeriksaan, pada lingkup Auditorat VI.B dan BPK Perwakilan Wilayah Kalimantan.
- (3) Subbidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan III.C mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemerolehan keyakinan atas mutu kinerja pemeriksaan;
- b. memberikan pertimbangan atas kelayakan desain SPM kinerja pemeriksaan, efektivitas implementasi, dan penyempurnaan yang diperlukan;
- c. memberikan pertimbangan atas aspek pengendalian mutu dalam rangka penyempurnaan implementasi SPM kinerja pemeriksaan;
- d. memantau pengembangan SPM dan rekomendasi hasil penjaminan mutu;
- e. menyiapkan bahan penyusunan sumbangan pelaporan kepada Inspektorat Penegakan Integritas atas adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dari hasil pengawasan yang dilakukan;
- f. memberikan layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu pemeriksaan;
- g. melaksanakan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, pemaparan hasil pengawasan; dan
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
menyusun sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja pemeriksaan, pada lingkup BPK Perwakilan Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Bagian Keempat Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 156

- (1) Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan selanjutnya disebut Inspektorat PIMK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Utama.
- (2) Inspektorat PIMK dipimpin oleh seorang inspektur.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 157

Inspektorat PIMK mempunyai tugas melakukan pemeriksaan internal dan pemerolehan keyakinan mutu atas kinerja kelembagaan di lingkungan BPK.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 158

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Inspektorat PIMK menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan rencana aksi dan rencana kerja Inspektorat PIMK sesuai dengan Renstra dan IKU Itama terkait unsur pemeriksaan internal;
- b. pemberian pertimbangan atas aspek pengendalian intern dalam rangka penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
- c. pelaksanaan reviu atas RKA BPK;
- d. pelaksanaan reviu atas konsep Laporan Keuangan BPK;
- e. pelaksanaan reviu atas SPM kelembagaan;
- f. pelaksanaan pemeriksaan atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas suatu satker, program, atau fungsi;
- g. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan inisiatif strategis satker termasuk penentuan IKU, penentuan target, pengukurannya, dan validitas bukti pendukungnya;
- h. pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan atas peraturan, standar, prosedur, dan manual lainnya pada suatu satker;
- i. pelaksanaan penjaminan kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BPK;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- j. pemantauan atas pengembangan SPM kinerja kelembagaan dan rekomendasi hasil penjaminan mutu kinerja kelembagaan beserta data dan informasi pendukungnya;
- k. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal termasuk Laporan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan hasil reviu BPK negara lain;
- l. pengidentifikasian risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan BPK;
- m. pemberian layanan konsultasi terkait aspek pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satker serta aspek pengendalian mutu kelembagaan;
- n. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidangnya;
- o. penyusunan sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja kelembagaan;
- p. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat PIMK; dan
- q. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Inspektur Utama.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 159

Inspektorat PIMK terdiri atas:
- a. Bidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan I; dan
- b. Bidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan II.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 160

Bidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan I yang selanjutnya disebut Bidang PIMK I mempunyai tugas melakukan pemeriksaan internal meliputi pemeriksaan kepatuhan, reviu atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), pemeriksaan kinerja, dan pelaksanaan reformasi birokrasi serta reviu atas RKA, reviu atas konsep laporan keuangan, dan reviu atas SPM kinerja kelembagaan pada lingkungan BPK Pusat.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 161

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Bidang PIMK I menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan rencana aksi dan rencana kerja Bidang PIMK I sesuai dengan Renstra dan IKU Itama terkait unsur pemeriksaan internal;
- b. pemberian pertimbangan atas aspek pengendalian intern dalam rangka penyempurnaan sistem dan prosedur kerja pada lingkup tugas Bidang PIMK I;
- c. pelaksanaan reviu atas RKA pada lingkup tugas Bidang PIMK I;
- d. pelaksanaan reviu atas konsep laporan keuangan pada lingkup tugas Bidang PIMK I;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- e. pelaksanaan reviu atas SPM kelembagaan pada lingkup tugas Bidang PIMK I;
- f. pelaksanaan pemeriksaan atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas suatu satker, program, atau fungsi pada lingkup tugas Bidang PIMK I;
- g. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan inisiatif strategis satker termasuk penentuan IKU, penentuan target, pengukurannya dan validitas bukti pendukungnya pada lingkup tugas Bidang PIMK I;
- h. pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan atas peraturan, standar, prosedur, dan manual lainnya pada lingkup tugas Bidang PIMK I;
- i. pelaksanaan penjaminan kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada lingkup tugas Bidang PIMK I;
- j. pemantauan atas pengembangan SPM kinerja kelembagaan dan rekomendasi hasil penjaminan mutu kinerja kelembagaan beserta data dan informasi pendukungnya pada lingkup tugas Bidang PIMK I;
- k. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal termasuk Laporan KAP dan hasil reviu BPK negara lain pada lingkup tugas Bidang PIMK I;
- l. pengidentifikasian risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan BPK pada lingkup tugas Bidang PIMK I;
- m. pemberian layanan konsultasi terkait aspek pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satker pada lingkup tugas Bidang PIMK I;
- n. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidangnya pada lingkup tugas Bidang PIMK I;
- o. penyusunan sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja kelembagaan pada lingkup tugas Bidang PIMK I; dan
- p. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat PIMK.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 162

Bidang PIMK I terdiri atas:
- a. Subbidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan I.A.; dan
- b. Subbidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan I.B.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 163

- (1) Subbidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan I.A mempunyai tugas:
- a. memberikan pertimbangan atas aspek pengendalian intern dalam rangka penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
- b. melaksanakan reviu atas RKA;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
KETUA
ANGGOTA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- c. melaksanakan reviu atas konsep laporan keuangan;
- d. melaksanakan reviu atas SPM kelembagaan;
- e. melaksanakan pemeriksaan atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas satker, program, atau fungsi;
- f. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan inisiatif strategis satker termasuk penentuan IKU, penentuan target, pengukurannya, dan validitas bukti pendukungnya;
- g. melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas peraturan, standar, prosedur, dan manual lainnya;
- h. melaksanakan penjaminan kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi;
- i. memantau pengembangan SPM kinerja kelembagaan dan rekomendasi hasil penjaminan mutu kinerja kelembagaan beserta data dan informasi pendukungnya;
- j. memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan internal termasuk Laporan KAP dan hasil reviu BPK negara lain;
- k. mengidentifikasi risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan BPK;
- l. memberikan layanan konsultasi terkait aspek pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satker;
- m. melaksanakan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan; dan
- n. menyusun sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja kelembagaan, pada lingkup AKN I, AKN II, AKN III, AKN IV, Ditama Revbang, dan Ditama Binbangkum.
- (2) Subbidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan I.B mempunyai tugas:
- a. memberikan pertimbangan atas aspek pengendalian intern dalam rangka penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
- b. melaksanakan reviu atas RKA;
- c. melaksanakan reviu atas konsep laporan keuangan;
- d. melaksanakan reviu atas SPM kelembagaan;
- e. melaksanakan pemeriksaan atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas satker, program, atau fungsi;
- f. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan inisiatif strategis satker termasuk penentuan IKU, penentuan target, pengukurannya, dan validitas bukti pendukungnya;
- g. melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas peraturan, standar, prosedur, dan manual lainnya;
- h. melaksanakan penjaminan kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- i. memantau pengembangan SPM kinerja kelembagaan dan rekomendasi hasil penjaminan mutu kinerja kelembagaan beserta data dan informasi pendukungnya;
- j. memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan internal termasuk Laporan KAP dan hasil reviu BPK negara lain;
- k. mengidentifikasi risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan BPK;
- l. memberikan layanan konsultasi terkait aspek pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satker;
- m. melaksanakan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan; dan
- n. menyusun sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja kelembagaan; pada lingkup AKN V, AKN VI, AKN VII, Setjen, Staf Ahli, dan Itama.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 164

Bidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan II yang selanjutnya disebut Bidang PIMK II mempunyai tugas melakukan pemeriksaan internal meliputi pemeriksaan kepatuhan, reviu atas SPI, pemeriksaan kinerja, dan pelaksanaan reformasi birokrasi serta reviu atas RKA, reviu atas konsep laporan keuangan, dan reviu atas SPM kinerja kelembagaan pada lingkungan BPK Perwakilan.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 165

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Bidang PIMK II menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan rencana aksi dan rencana kerja Bidang PIMK II sesuai dengan Renstra dan IKU Itama terkait unsur pemeriksaan internal;
- b. pemberian pertimbangan atas aspek pengendalian intern dalam rangka penyempurnaan sistem dan prosedur kerja pada lingkup tugas Bidang PIMK II;
- c. pelaksanaan reviu atas RKA pada lingkup tugas Bidang PIMK II;
- d. pelaksanaan reviu atas konsep laporan keuangan pada lingkup tugas Bidang PIMK II;
- e. pelaksanaan reviu atas SPM kelembagaan pada lingkup tugas Bidang PIMK II;
- f. pelaksanaan pemeriksaan atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas suatu satker, program, atau fungsi pada lingkup tugas Bidang PIMK II;
- g. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan inisiatif strategis satker termasuk penentuan IKU, penentuan target, pengukurannya dan validitas bukti pendukungnya pada lingkup tugas Bidang PIMK II;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- h. pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan atas peraturan, standar, prosedur, dan manual lainnya pada lingkup tugas Bidang PIMK II;
- i. pelaksanaan penjaminan kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada lingkup tugas Bidang PIMK II;
- j. pemantauan atas pengembangan SPM kinerja kelembagaan dan rekomendasi hasil penjaminan mutu kinerja kelembagaan beserta data dan informasi pendukungnya pada lingkup tugas Bidang PIMK II;
- k. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal termasuk Laporan KAP dan hasil reviu BPK negara lain pada lingkup tugas Bidang PIMK II;
- l. pengidentifikasian risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan BPK pada lingkup tugas Bidang PIMK II;
- m. pemberian layanan konsultasi terkait aspek pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satker pada lingkup tugas Bidang PIMK II;
- n. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidangnya pada lingkup tugas Bidang PIMK II;
- o. penyusunan sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja kelembagaan pada lingkup tugas Bidang PIMK II; dan
- p. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat PIMK.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 166

Bidang PIMK II terdiri atas:
- a. Subbidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan II.A;
- b. Subbidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan II.B; dan
- c. Subbidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan II.C.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 167

- (1) Subbidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan II.A mempunyai tugas:
- a. memberikan pertimbangan atas aspek pengendalian intern dalam rangka penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
- b. melaksanakan reviu atas RKA;
- c. melaksanakan reviu atas konsep laporan keuangan;
- d. melaksanakan reviu atas SPM kelembagaan;
- e. melaksanakan pemeriksaan atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas satker, program, atau fungsi;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- f. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan inisiatif strategis satker termasuk penentuan IKU, penentuan target, pengukurannya, dan validitas bukti pendukungnya;
- g. melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas peraturan, standar, prosedur, dan manual lainnya;
- h. melaksanakan penjaminan kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi;
- i. memantau pengembangan SPM kinerja kelembagaan dan rekomendasi hasil penjaminan mutu kinerja kelembagaan beserta data dan informasi pendukungnya;
- j. memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan internal termasuk Laporan KAP dan hasil reviu BPK negara lain;
- k. mengidentifikasi risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan BPK;
- l. memberikan layanan konsultasi terkait aspek pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satker;
- m. melaksanakan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan; dan
9. menyusun sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja kelembagaan,
- n. pada lingkup BPK Perwakilan Wilayah Sumatera dan Jawa.
- (2) Subbidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan II.B mempunyai tugas:
- a. memberikan pertimbangan atas aspek pengendalian intern dalam rangka penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
- b. melaksanakan reviu atas RKA;
- c. melaksanakan reviu atas konsep laporan keuangan;
- d. melaksanakan reviu atas SPM kelembagaan;
- e. melaksanakan pemeriksaan atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas satker, program, atau fungsi;
- f. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan inisiatif strategis satker termasuk penentuan IKU, penentuan target, pengukurannya, dan validitas bukti pendukungnya;
- g. melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas peraturan, standar, prosedur, dan manual lainnya;
- h. melaksanakan penjaminan kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi;
- i. memantau pengembangan SPM kinerja kelembagaan dan rekomendasi hasil penjaminan mutu kinerja kelembagaan beserta data dan informasi pendukungnya;
- j. memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan internal termasuk Laporan KAP dan hasil reviu BPK negara lain;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- k. mengidentifikasi risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan BPK;
- l. memberikan layanan konsultasi terkait aspek pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satker;
- m. melaksanakan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan; dan
- n. menyusun sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja kelembagaan, pada lingkup BPK Perwakilan Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan.
- (3) Subbidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan II.C mempunyai tugas:
- a. memberikan pertimbangan atas aspek pengendalian intern dalam rangka penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
- b. melaksanakan reviu atas RKA;
- c. melaksanakan reviu atas konsep laporan keuangan;
- d. melaksanakan reviu atas SPM kelembagaan;
- e. melaksanakan pemeriksaan atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas satker, program, atau fungsi;
- f. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan inisiatif strategis satker termasuk penentuan IKU, penentuan target, pengukurannya, dan validitas bukti pendukungnya;
- g. melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas peraturan, standar, prosedur, dan manual lainnya;
- h. melaksanakan penjaminan kualitas atas pelaksanaan reformasi birokrasi;
- i. memantau pengembangan SPM kinerja kelembagaan dan rekomendasi hasil penjaminan mutu kinerja kelembagaan beserta data dan informasi pendukungnya;
- j. memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan internal termasuk Laporan KAP dan hasil reviu BPK negara lain;
- k. mengidentifikasi risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan BPK;
- l. memberikan layanan konsultasi terkait aspek pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satker;
- m. melaksanakan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan; dan
- n. menyusun sumbangan Laporan Tahunan Reviu SPM kinerja kelembagaan, pada lingkup BPK Perwakilan Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
Bagian Kelima
Inspektorat Penegakan Integritas
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 168

- (1) Inspektorat Penegakan Integritas yang selanjutnya disebut Inspektorat PI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Utama.
- (2) Inspektorat PI dipimpin oleh seorang Inspektur.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 169

Inspektorat PI mempunyai tugas melakukan evaluasi atas sistem kendali kecurangan, penegakan integritas, dan memberikan dukungan pengawasan di lingkungan BPK.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Inspektorat PI menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan rencana aksi dan rencana kerja Inspektorat PI sesuai dengan Renstra dan IKU Itama terkait evaluasi atas sistem kendali kecurangan, penegakan integritas, dan dukungan pengawasan;
- b. perumusan kebijakan pengawasan dan koordinasi perencanaan pengawasan;
- c. pelaksanaan penguatan integritas termasuk sosialisasi dan komunikasi;
- d. pelaksanaan penilaian atas risiko terjadinya kecurangan;
- e. pengadministrasian pengaduan pelanggaran melalui whistleblowing system (WBS);
- f. penindaklanjutan pengaduan atas pelanggaran Kode Etik;
- g. pengadministrasian dan penindaklanjutan atas laporan gratifikasi;
- h. penyelenggaraan administrasi dalam pelaksanaan fungsi kepaniteraan terkait tugas MKKE BPK;
- i. pemberian layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu kelembagaan, reformasi birokrasi, dan penegakan integritas;
- j. pelaksanaan koordinasi, monitoring , dan evaluasi program anti korupsi;
- k. pelaksanaan telaahan atas laporan pengawasan inspektorat lain yang berisi dugaan pelanggaran Kode Etik;
- l. penindaklanjutan hasil telaahan laporan pengawasan inspektorat lain;
- m. pengujian atas kelayakan calon penerima penghargaan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- n. penyusunan sumbangan Laporan Tahunan pada lingkup tugas Inspektorat PI;
- o. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat PI; dan
- p. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Inspektur Utama.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 171

Inspektorat PI terdiri atas:
- a. Bidang Penegakan Integritas I; dan
- b. Bidang Penegakan Integritas II.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 172

Bidang Penegakan Integritas I yang selanjutnya disebut Bidang PI I mempunyai tugas melakukan evaluasi atas sistem kendali kecurangan dan pelaksanaan penegakan integritas, perumusan kebijakan pengawasan, koordinasi perencanaan pengawasan, penilaian atas risiko terjadinya kecurangan serta pengadministrasian pengaduan pelanggaran melalui WBS pada satker di lingkungan BPK Pusat.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 173

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Bidang PI I menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan rencana aksi dan rencana kerja Bidang PI I sesuai dengan Renstra dan IKU Itama terkait evaluasi atas sistem kendali kecurangan, penegakan integritas, dan dukungan pengawasan;
- b. perumusan kebijakan pengawasan dan koordinasi perencanaan pengawasan pada lingkup tugas Bidang PI I;
- c. pelaksanaan penguatan integritas termasuk sosialisasi dan komunikasi pada lingkup tugas Bidang PI I;
- d. pelaksanaan penilaian atas risiko terjadinya kecurangan pada lingkup tugas Bidang PI I;
- e. pengadministrasian pengaduan pelanggaran melalui WBS pada lingkup tugas Bidang PI I;
- f. penindaklanjutan pengaduan atas pelanggaran Kode Etik pada lingkup tugas Bidang PI I;
- g. pengadministrasian dan penindaklanjutan atas laporan gratifikasi pada lingkup tugas Bidang PI I;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- h. penyelenggaraan administrasi dalam pelaksanaan fungsi kepaniteraan terkait tugas MKKE BPK pada lingkup tugas Bidang PI I;
- i. pemberian layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu kelembagaan, reformasi birokrasi, dan penegakan integritas pada lingkup tugas Bidang PI I;
- j. pelaksanaan koordinasi, monitoring , dan evaluasi program anti korupsi pada lingkup tugas Bidang PI I;
- k. pelaksanaan telaahan atas laporan pengawasan inspektorat lain yang berisi dugaan pelanggaran Kode Etik pada lingkup tugas Bidang PI I;
- l. penindaklanjutan hasil telaahan laporan pengawasan inspektorat lain pada lingkup tugas Bidang PI I;
- m. pengujian atas kelayakan calon penerima penghargaan pada lingkup tugas Bidang PI I;
- n. penyusunan sumbangan Laporan Tahunan pada lingkup tugas Bidang PI I; dan
- o. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat PI.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 174

Bidang PI I terdiri atas:
- a. Subbidang Penegakan Integritas I.A; dan
- b. Subbidang Penegakan Integritas I.B.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 175

- (1) Subbidang Penegakan Integritas I.A mempunyai tugas:
- a. melakukan evaluasi atas sistem kendali kecurangan dan penegakan integritas;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengawasan;
- c. melaksanakan penguatan integritas;
- d. melakukan penilaian atas risiko terjadinya kecurangan;
- e. mengadministrasikan pengaduan pelanggaran melalui WBS;
- f. mengadministrasikan dan menindaklanjuti pengaduan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan laporan gratifikasi;
- g. melakukan telaahan dan menindaklanjuti hasil telaahan atas laporan pengawasan inspektorat lain;
- h. mengadministrasikan pelaksanaan fungsi kepaniteraan terkait tugas MKKE BPK;
- i. memberikan layanan konsultasi;
- j. melaksanakan koordinasi, monitoring , dan evaluasi program anti korupsi;
- k. melakukan pengujian atas kelayakan calon penerima penghargaan; dan
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- l. menyusun sumbangan Laporan Tahunan, pada lingkup satker AKN I, AKN II, AKN III, AKN IV, Ditama Revbang, dan Ditama Binbangkum.
- (2) Subbidang Penegakan Integritas I.B mempunyai tugas:
- a. melakukan evaluasi atas sistem kendali kecurangan dan penegakan integritas;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengawasan;
- c. melaksanakan penguatan integritas;
- d. melakukan penilaian atas risiko terjadinya kecurangan;
- e. mengadministrasikan pengaduan pelanggaran melalui WBS;
- f. mengadministrasikan dan menindaklanjuti pengaduan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan laporan gratifikasi;
- g. melakukan telaahan dan menindaklanjuti hasil telaahan atas laporan pengawasan inspektorat lain;
- h. mengadministrasikan pelaksanaan fungsi kepaniteraan terkait tugas MKKE BPK;
- i. memberikan layanan konsultasi;
- j. melaksanakan koordinasi, monitoring , dan evaluasi program anti korupsi;
- k. melakukan pengujian atas kelayakan calon penerima penghargaan; dan
- l. menyusun sumbangan Laporan Tahunan, pada lingkup satker AKN V, AKN VI, AKN VII, Setjen, Staf Ahli, dan Itama.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 176

Bidang Penegakan Integritas II yang selanjutnya disebut Bidang PI II mempunyai tugas melakukan evaluasi atas sistem kendali kecurangan dan pelaksanaan penegakan integritas, evaluasi pengawasan, penilaian atas risiko terjadinya kecurangan serta pengadministrasian pengaduan pelanggaran melalui WBS pada satker di lingkungan BPK Perwakilan.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 177

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Bidang PI II menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan rencana aksi dan rencana kerja Bidang PI II sesuai dengan Renstra dan IKU Itama terkait evaluasi atas sistem kendali kecurangan, penegakan integritas dan dukungan pengawasan;
- b. perumusan kebijakan pengawasan dan koordinasi perencanaan pengawasan pada lingkup tugas Bidang PI II;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- c. pelaksanaan penguatan integritas termasuk sosialisasi dan komunikasi pada lingkup tugas Bidang PI II;
- d. pelaksanaan penilaian atas risiko terjadinya kecurangan pada lingkup tugas Bidang PI II;
- e. pengadministrasian pengaduan pelanggaran melalui WBS pada lingkup tugas Bidang PI II;
- f. penindaklanjutan pengaduan atas pelanggaran Kode Etik pada lingkup tugas Bidang PI II;
- g. pengadministrasian dan penindaklanjutan atas laporan gratifikasi pada lingkup tugas Bidang PI II;
- h. penyelenggaraan administrasi dalam pelaksanaan fungsi kepaniteraan terkait tugas MKKE BPK pada lingkup tugas Bidang PI II;
- i. pemberian layanan konsultasi dalam aspek pengendalian mutu kelembagaan, reformasi birokrasi, dan penegakan integritas pada lingkup tugas Bidang PI II;
- j. pelaksanaan koordinasi, monitoring , dan evaluasi program anti korupsi pada lingkup tugas Bidang PI II;
- k. pelaksanaan telaahan atas laporan pengawasan inspektorat lain yang berisi dugaan pelanggaran Kode Etik pada lingkup tugas Bidang PI II;
- l. penindaklanjutan hasil telaahan laporan pengawasan inspektorat lain pada lingkup tugas Bidang PI II;
- m. pengujian atas kelayakan calon penerima penghargaan pada lingkup tugas Bidang PI II;
- n. penyusunan sumbangan Laporan Tahunan pada lingkup tugas Bidang PI II; dan
- o. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat PI.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 178

Bidang PI II terdiri atas:
- a. Subbidang Penegakan Integritas II.A;
- b. Subbidang Penegakan Integritas II.B; dan
- c. Subbidang Penegakan Integritas II.C.
BAB IV - INSPEKTORAT UTAMA
Pasal 179

- (1) Subbidang Penegakan Integritas II.A mempunyai tugas:
- a. melakukan evaluasi atas sistem kendali kecurangan dan penegakan integritas;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengawasan;
- c. melaksanakan penguatan integritas;
- d. melakukan penilaian atas risiko terjadinya kecurangan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- e. mengadministrasikan pengaduan pelanggaran melalui WBS;
- f. mengadministrasikan dan menindaklanjuti pengaduan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan laporan gratifikasi;
- g. melakukan telaahan dan menindaklanjuti hasil telaahan atas laporan pengawasan inspektorat lain;
- h. mengadministrasikan pelaksanaan fungsi kepaniteraan terkait tugas MKKE BPK;
- i. memberikan layanan konsultasi;
- j. melaksanakan koordinasi, monitoring , dan evaluasi program anti korupsi;
- k. melakukan pengujian atas kelayakan calon penerima penghargaan; dan
- l. menyusun sumbangan Laporan Tahunan,
pada lingkup satker di lingkungan BPK Perwakilan Wilayah Sumatera dan Jawa.
- (2) Subbidang Penegakan Integritas II.B mempunyai tugas:
- a. melakukan evaluasi atas sistem kendali kecurangan dan penegakan integritas;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengawasan;
- c. melaksanakan penguatan integritas;
- d. melakukan penilaian atas risiko terjadinya kecurangan;
- e. mengadministrasikan pengaduan pelanggaran melalui WBS;
- f. mengadministrasikan dan menindaklanjuti pengaduan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan laporan gratifikasi;
- g. melakukan telaahan dan menindaklanjuti hasil telaahan atas laporan pengawasan inspektorat lain;
- h. mengadministrasikan pelaksanaan fungsi kepaniteraan terkait tugas MKKE BPK;
- i. memberikan layanan konsultasi;
- j. melaksanakan koordinasi, monitoring , dan evaluasi program anti korupsi;
- k. melakukan pengujian atas kelayakan calon penerima penghargaan; dan
- l. menyusun sumbangan Laporan Tahunan, pada lingkup satker di lingkungan BPK Perwakilan Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan
14. Kalimantan.
- (3) Subbidang Penegakan Integritas II.C mempunyai tugas:
- a. melakukan evaluasi atas sistem kendali kecurangan dan penegakan integritas;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengawasan;
- c. melaksanakan penguatan integritas;
- d. melakukan penilaian atas risiko terjadinya kecurangan;
- e. mengadministrasikan pengaduan pelanggaran melalui WBS;
- f. mengadministrasikan dan menindaklanjuti pengaduan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan laporan gratifikasi;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- g. melakukan telaahan dan menindaklanjuti hasil telaahan atas laporan pengawasan inspektorat lain;
- h. mengadministrasikan pelaksanaan fungsi kepaniteraan terkait tugas MKKE BPK;
- i. memberikan layanan konsultasi;
- j. melaksanakan koordinasi, monitoring , dan evaluasi program anti korupsi;
- k. melakukan pengujian atas kelayakan calon penerima penghargaan; dan
- l. menyusun sumbangan Laporan Tahunan, pada lingkup satker di lingkungan BPK Perwakilan Wilayah Sulawesi, Maluku, dan
Papua.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 180

- (1) Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara yang selanjutnya disebut Ditama Revbang adalah salah satu unsur pelaksana tugas penunjang BPK, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Wakil Ketua BPK.
- (2) Ditama Revbang dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi Ditama Revbang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 181

Ditama Revbang mempunyai tugas merumuskan perencanaan strategis dan manajemen kinerja, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan serta penelitian dan pengembangan.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 182

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Ditama Revbang menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan strategis dan manajemen kinerja, pengevaluasian dan pelaporan pemeriksaan serta penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan strategis dan manajemen kinerja, pengevaluasian dan pelaporan pemeriksaan serta penelitian dan pengembangan;
- c. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Ditama Revbang dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- d. perumusan rencana kegiatan Ditama Revbang berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Ditama Revbang;
- e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditama Revbang; dan
- f. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 183

Ditama Revbang terdiri atas:
- a. Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja;
- b. Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan; dan
- c. Direktorat Penelitian dan Pengembangan.
Bagian Ketiga
Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 184

- (1) Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja yang selanjutnya disebut Direktorat PSMK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Ditama Revbang.
- (2) Direktorat PSMK dipimpin oleh seorang kepala.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
KETUA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 185

Direktorat PSMK mempunyai tugas menyusun rencana strategis dan rencana operasional, serta manajemen kinerja BPK.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 186

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Direktorat PSMK menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Direktorat PSMK dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Direktorat PSMK berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Direktorat PSMK;
- c. perumusan, pemantauan, dan pengevaluasian Renstra, RIR serta kebijakan pemeriksaan sesuai dengan arahan BPK;
- d. perumusan, pemantauan, dan pengevaluasian Peta Strategis dan Manajemen Kinerja BPK;
- e. penyusunan konsep Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPK, rencana kerja BPK, Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP), dan Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP);
- f. pelaksanaan komunikasi strategis, manajemen perubahan, dan manajemen pengetahuan;
- g. penyusunan Laporan Implementasi Renstra, Laporan Kegiatan Pelaksana BPK, dan Laporan Kinerja BPK;
- h. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat PSMK; dan
- i. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Ditama Revbang.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 187

Direktorat PSMK terdiri atas:
- a. Subdirektorat Perencanaan Strategis;
- b. Subdirektorat Manajemen Kinerja; dan
- c. Subdirektorat Perencanaan Operasional.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
KETUA
ANGGOTA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 188

Subdirektorat Perencanaan Strategis yang selanjutnya disebut Subdit Renstra mempunyai tugas menyusun konsep Renstra, konsep RIR, RKT, komunikasi strategi, dan manajemen perubahan.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Subdit Renstra menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan konsep Renstra BPK, RIR, dan kebijakan BPK di bidang pemeriksaan dan nonpemeriksaan;
- b. penyiapan bahan penyusunan konsep RIR serta kebijakan BPK di bidang pemeriksaan dan nonpemeriksaan;
- c. pelaksanaan komunikasi strategi BPK;
- d. penyusunan, evaluasi, dan perubahan RIR;
- e. monitoring dan evaluasi atas implementasi Renstra;
- f. penyusunan Laporan Implementasi Renstra;
- g. pengoordinasian pelaksanaan manajemen perubahan berdasarkan Renstra, RIR serta kebijakan BPK di bidang pemeriksaan dan nonpemeriksaan; dan
- h. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat PSMK.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 190

Subdit Renstra terdiri atas:
- a. Seksi Perencanaan Strategis I; dan
- b. Seksi Perencanaan Strategis II.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 191

- (1) Seksi Perencanaan Strategis I mempunyai tugas menyusun konsep Renstra BPK, RIR, kebijakan pemeriksaan dan nonpemeriksaan, melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi Renstra, serta menyusun laporan implementasi renstra.
- (2) Seksi Perencanaan Strategis II mempunyai tugas menyusun konsep pengelolaan manajemen perubahan dan konsep komunikasi strategi, serta mengoordinasikan pelaksanaan manajemen perubahan dan komunikasi strategi.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 192

Subdirektorat Manajemen Kinerja yang selanjutnya disebut Subdit Manajemen Kinerja, mempunyai tugas merumuskan dan mengoordinasikan, memantau serta mengevaluasi Peta Strategis dan Manajemen Kinerja BPK serta pelaksanaan Manajemen Pengetahuan.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Subdit Manajemen Kinerja menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi Peta Strategis;
- b. penyusunan Indikator Kinerja Badan;
- c. penyusunan Indikator Kinerja Satuan Kerja;
- d. pengoordinasian perumusan target dan penetapan Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja;
- e. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian atas pencapaian kinerja;
- f. penyusunan Laporan Implementasi SIMAK;
- g. penyusunan konsep laporan kinerja;
- h. pelaksanaan Manajemen Pengetahuan; dan
- i. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat PSMK.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 194

Subdit Manajemen Kinerja terdiri atas:
- a. Seksi Manajemen Kinerja I; dan
- b. Seksi Manajemen Kinerja II.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 195

- (1) Seksi Manajemen Kinerja I mempunyai tugas menyusun Peta Strategis BPK dan Indikator Kinerja Satuan Kerja, mengoordinasikan perumusan target dan penetapan Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja, pemantauan dan pengevaluasian atas pencapaian kinerja, Laporan Implementasi SIMAK, konsep laporan kinerja, dan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan pada lingkup AKN dan Perwakilan.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (2) Seksi Manajemen Kinerja II mempunyai tugas menyusun Indikator Kinerja Badan dan Indikator Kinerja Satuan Kerja, mengoordinasikan perumusan target dan penetapan Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja, pemantauan dan pengevaluasian atas pencapaian kinerja, Laporan Implementasi SIMAK, konsep laporan kinerja, dan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan pada lingkup Setjen, Staf Ahli, dan Unit Pelaksana Tugas Penunjang.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 196

Subdirektorat Perencanaan Operasional yang selanjutnya disebut Subdit Renop mempunyai tugas merumuskan, memantau, dan mengevaluasi konsep rencana kerja BPK, RKT BPK serta RKP dan RKSP.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 197

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Subdit Renop menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja BPK;
- b. penyusunan, evaluasi, dan perubahan RKT BPK;
- c. pengoordinasian penyusunan dan perubahan RKP dan RKSP;
- d. monitoring dan evaluasi atas RKP dan RKSP;
- e. penyusunan konsep laporan kegiatan Pelaksana BPK; dan
- f. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat PSMK.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 198

Subdit Renop terdiri atas:
- a. Seksi Perencanaan Operasional I; dan
- b. Seksi Perencanaan Operasional II.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 199

- (1) Seksi Perencanaan Operasional I mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, rencana kegiatan, melakukan evaluasi dan perubahan RKP, menyusun mekanisme perencanaan dan penganggaran yang selaras, konsisten, transparan dan akuntabel pada lingkup AKN dan Perwakilan, memantau implementasi, rencana kegiatan, evaluasi rencana kegiatan, memberi rekomendasi kepada satker atas hasil
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
evaluasi, memantau tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan kepada satker, serta menyusun konsep laporan kegiatan pelaksana BPK pada lingkup AKN dan Perwakilan.
- (2) Seksi Perencanaan Operasional II mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, rencana kegiatan, melakukan evaluasi dan perubahan RKSP, menyusun mekanisme perencanaan dan penganggaran yang selaras, konsisten, transparan dan akuntabel pada lingkup Setjen, Staf Ahli dan Unit Pelaksana Tugas Penunjang, memantau implementasi, rencana kegiatan, evaluasi rencana kegiatan, memberi rekomendasi kepada satker atas hasil evaluasi, memantau tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan kepada satker, serta menyusun konsep laporan kegiatan pelaksana BPK pada lingkup Setjen dan Unit Pelaksana Tugas Penunjang dan Perwakilan.
Bagian Keempat Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 200

- (1) Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Direktorat EPP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Ditama Revbang.
- (2) Direktorat EPP dipimpin oleh seorang kepala.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 201

Direktorat EPP mempunyai tugas menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Laporan Evaluasi Hasil Pemeriksaan, mengompilasi data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan termasuk kerugian negara, dan menyusun konsep bahan pendapat berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas permintaan BPK.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 202

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Direktorat EPP menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Direktorat EPP dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Direktorat EPP berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Direktorat EPP;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- c. pelaksanaan analisis dan evaluasi secara komprehensif atas hasil pemeriksaan AKN dalam rangka penyusunan IHPS;
- d. pengompilasian data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan termasuk kerugian negara;
- e. penyusunan konsep bahan pendapat berdasarkan LHP atas permintaan BPK;
- f. mengelola daftar tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- g. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat EPP; dan
- h. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Ditama Revbang.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 203

Direktorat EPP terdiri atas:
- a. Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan;
- b. Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Kinerja; dan
- c. Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 204

Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan yang selanjutnya disebut Subdit EPP Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi hasil pemeriksaan AKN di bidang pemeriksaan keuangan.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 205

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Subdit EPP Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan Konsep IHPS di bidang pemeriksaan keuangan;
- b. pelaksanaan analisis dan evaluasi secara komprehensif atas seluruh hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan AKN;
- c. pengompilasian data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan termasuk kerugian negara;
- d. penyusunan konsep bahan pendapat berdasarkan LHP Keuangan atas permintaan BPK;
- e. mengelola daftar tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK; dan
- f. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat EPP.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 206

Subdit EPP Keuangan terdiri atas:
- a. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan I; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan II.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 207

- (1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan I mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan IHPS di bidang pemeriksaan keuangan dan laporan evaluasi secara komprehensif atas seluruh hasil pemeriksaan keuangan pada lingkup AKN I, II, III, dan V, mengompilasi data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan termasuk kerugian negara, melakukan penyusunan konsep bahan pendapat berdasarkan LHP Keuangan atas permintaan BPK, serta mengelola daftar tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan II mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan IHPS di bidang pemeriksaan keuangan dan laporan evaluasi secara komprehensif atas seluruh hasil pemeriksaan keuangan pada lingkup AKN IV, VI, dan VII, mengompilasi data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan termasuk kerugian negara, melakukan penyusunan konsep bahan pendapat berdasarkan LHP Keuangan atas permintaan BPK, serta mengelola daftar tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 208

Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Kinerja yang selanjutnya disebut Subdit EPP Kinerja, mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi hasil pemeriksaan AKN di bidang pemeriksaan kinerja.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Subdit EPP Kinerja menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan Konsep IHPS di bidang pemeriksaan kinerja;
- b. pelaksanaan analisis dan evaluasi secara komprehensif atas seluruh hasil pemeriksaan kinerja yang dilakukan AKN;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- c. pengompilasian data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja termasuk kerugian negara;
- d. penyusunan konsep bahan pendapat berdasarkan LHP Kinerja atas permintaan BPK; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat EPP.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 210

Subdit EPP Kinerja terdiri atas:
- a. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Kinerja I; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Kinerja II.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 211

- (1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Kinerja I mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan IHPS di bidang pemeriksaan kinerja dan laporan evaluasi secara komprehensif atas seluruh hasil pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh AKN I, II, III, dan V, mengompilasi data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja termasuk kerugian negara, dan melakukan penyusunan konsep bahan pendapat berdasarkan LHP Kinerja atas permintaan BPK.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Kinerja II mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan IHPS di bidang pemeriksaan kinerja dan laporan evaluasi secara komprehensif atas seluruh hasil pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh AKN IV, VI, dan VII, mengompilasi data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja termasuk kerugian negara, dan melakukan penyusunan konsep bahan pendapat berdasarkan LHP Kinerja atas permintaan BPK.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 212

Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang selanjutnya disebut Subdit EPP DTT, mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi sumbangan IHPS dan hasil pemeriksaan AKN di bidang pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Subdit EPP DTT menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan Konsep IHPS di bidang pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- b. pelaksanaan analisis dan evaluasi secara komprehensif atas seluruh hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan AKN;
- c. pengompilasian data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu termasuk kerugian negara;
- d. penyusunan konsep bahan pendapat berdasarkan LHP Dengan Tujuan Tertentu atas permintaan BPK; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat EPP.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 214

Subdit EPP DTT terdiri atas:
- a. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu I; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu II.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 215

- (1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu I mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan IHPS di bidang pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan laporan evaluasi secara komprehensif atas seluruh hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh AKN I, II, III, dan V, mengompilasi data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu termasuk kerugian negara, dan melakukan penyusunan konsep bahan pendapat berdasarkan LHP Dengan Tujuan Tertentu atas permintaan BPK.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu II mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan IHPS di bidang pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan laporan evaluasi secara komprehensif atas seluruh hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh AKN IV, VI, dan VII, mengompilasi data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu termasuk kerugian negara, dan melakukan penyusunan konsep bahan pendapat berdasarkan LHP Dengan Tujuan Tertentu atas permintaan BPK.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
Bagian Kelima Direktorat Penelitian dan Pengembangan
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 216

- (1) Direktorat Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Direktorat Litbang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Ditama Revbang.
- (2) Direktorat Litbang dipimpin oleh seorang kepala.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 217

Direktorat Litbang mempunyai tugas merumuskan bahan pertimbangan BPK atas Standar Akuntansi Pemerintahan, rancangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, dan melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang keorganisasian dan ketatalaksanaan serta di bidang pemeriksaan dan nonpemeriksaan.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 218

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Direktorat Litbang menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Direktorat Litbang dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Direktorat Litbang berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Direktorat Litbang;
- c. perumusan bahan pertimbangan BPK atas Standar Akuntansi Pemerintahan;
- d. perumusan bahan pertimbangan BPK atas rancangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan metodologi dan pendekatan penyusunan RKT, bentuk dan materi IHPS, dan pengukuran tingkat pemanfaatan hasil pemeriksaan;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan keorganisasian dan ketatalaksanaan serta pemeriksaan dan nonpemeriksaan;
- g. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Litbang; dan
- h. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Ditama Revbang.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 219

Direktorat Litbang terdiri atas:
- a. Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- b. Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan;
- c. Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan Kinerja; dan
- d. Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 220

Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan yang selanjutnya disebut Subdit Litbang Kelembagaan, mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan keorganisasian dan ketatalaksanaan serta Jabatan Fungsional Pemeriksa.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 221

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Subdit Litbang Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penelitian dan pengembangan keorganisasian dan ketatalaksanaan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan Jabatan Fungsional Pemeriksa;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan metodologi penyusunan RKT BPK dan IHPS; dan
- d. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Litbang.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 222

Subdit Litbang Kelembagaan terdiri atas:
- a. Seksi Litbang Organisasi;
- b. Seksi Litbang Sistem dan Prosedur; dan
- c. Seksi Litbang Jabatan Fungsional Pemeriksa.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 223

- (1) Seksi Litbang Organisasi mempunyai tugas melakukan penelitian dan pengembangan organisasi.
- (2) Seksi Litbang Sistem dan Prosedur mempunyai tugas melakukan penelitian dan pengembangan ketatalaksanaan, metodologi penyusunan RKT BPK dan IHPS.
- (3) Seksi Litbang Jabatan Fungsional Pemeriksa mempunyai tugas melakukan penelitian dan pengembangan Jabatan Fungsional Pemeriksa, melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan, standar, pedoman jabatan fungsional pemeriksa.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 224

Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan yang selanjutnya disebut Subdit Litbang Pemeriksaan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan pertimbangan BPK atas Standar Akuntansi Pemerintahan, rancangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah serta melaksanakan penelitian dan pengembangan perangkat lunak pemeriksaan keuangan.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 225

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Subdit Litbang Pemeriksaan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan pertimbangan BPK atas Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. penyiapan bahan perumusan pertimbangan BPK di bidang pemeriksaan keuangan atas rancangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengkajian di bidang Akuntansi Sektor Publik;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengkajian serta pengembangan perangkat lunak pemeriksaan keuangan; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Litbang.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 226

Subdit Litbang Pemeriksaan Keuangan terdiri atas:
- a. Seksi Litbang Pemeriksaan Keuangan I; dan
- b. Seksi Litbang Pemeriksaan Keuangan II.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 227

- (1) Seksi Litbang Pemeriksaan Keuangan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pertimbangan BPK atas Standar Akuntansi Pemerintahan, rancangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, serta melaksanakan penelitian dan pengkajian di bidang Akuntansi Sektor Publik.
- (2) Seksi Litbang Pemeriksaan Keuangan II mempunyai tugas mengembangkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara untuk pemeriksaan keuangan, serta melaksanakan penelitian dan pengkajian Pedoman Pemeriksaan Keuangan.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 228

Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan Kinerja yang selanjutnya disebut Subdit Litbang Pemeriksaan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian pengelolaan sektor publik serta pengembangan perangkat lunak pemeriksaan kinerja.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 229

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Subdit Litbang Pemeriksaan Kinerja menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penelitian dan pengkajian atas administrasi dan kebijakan pada sektor pengelolaan keuangan negara;
- b. pengembangan rujukan kriteria pemeriksaan kinerja sektor publik;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengkajian serta pengembangan perangkat lunak pemeriksaan kinerja; dan
- d. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Litbang.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 230

Subdit Litbang Pemeriksaan Kinerja terdiri atas:
- a. Seksi Litbang Pemeriksaan Kinerja I; dan
- b. Seksi Litbang Pemeriksaan Kinerja II.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 231

- (1) Seksi Litbang Pemeriksaan Kinerja I mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian atas administrasi dan kebijakan pada sektor pengelolaan keuangan negara, dan mengembangkan rujukan kriteria pemeriksaan kinerja sektor publik.
- (2) Seksi Litbang Pemeriksaan Kinerja II mempunyai tugas mengembangkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara untuk pemeriksaan kinerja, serta melaksanakan penelitian dan pengkajian Pedoman Pemeriksaan Kinerja.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 232

Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang selanjutnya disebut Subdit Litbang PDTT, mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian rujukan dan perangkat lunak pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 233

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Subdit Litbang PDTT menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penelitian dan pengkajian atas rujukan objek dan kriteria pemeriksaan selain pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja diantaranya pemeriksaan hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan perangkat lunak pemeriksaan dengan tujuan tertentu; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Litbang.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 234

Subdit Litbang PDTT terdiri atas:
- a. Seksi Litbang Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu I; dan
- b. Seksi Litbang Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu II.
BAB V - DIREKTORAT UTAMA
Pasal 235

- (1) Seksi Litbang Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu I mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian atas rujukan objek dan kriteria pemeriksaan selain pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja diantaranya pemeriksaan hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- (2) Seksi Litbang Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu II mempunyai tugas mengembangkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara untuk pemeriksaan DTT, serta melaksanakan penelitian dan pengkajian Pedoman Pemeriksaan DTT.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB VI - DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Pasal 236

- (1) Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara yang selanjutnya disebut Ditama Binbangkum adalah salah satu unsur pelaksana tugas penunjang BPK, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Wakil Ketua BPK.
- (2) Ditama Binbangkum dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Struktur Organisasi Ditama Binbangkum adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB VI - DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Pasal 237

Ditama Binbangkum mempunyai tugas memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, dan pelayanan informasi hukum kepada Anggota BPK dan/atau Pelaksana BPK, legislasi, penelitian dan pengembangan hukum serta tugas kepaniteraan dalam penyelesaian kerugian negara/daerah.
BAB VI - DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Pasal 238

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Ditama Binbangkum menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Ditama Binbangkum dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Ditama Binbangkum berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Ditama Binbangkum;
- c. perumusan kebijakan di bidang konsultasi hukum, bantuan hukum, telaahan hukum, pelayanan informasi hukum, legislasi, penelitian dan pengembangan hukum, dan kepaniteraan kerugian negara/daerah;
- d. perumusan konsep pertimbangan BPK atas penyelesaian kerugian negara/daerah;
- e. perumusan konsep pertimbangan BPK atas penghapusan piutang negara/daerah;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- f. pembinaan dan pengembangan di bidang konsultasi hukum, bantuan hukum, telaahan hukum, pelayanan informasi hukum, legislasi, penelitian dan pengembangan hukum serta kepaniteraan dalam penyelesaian kerugian negara/daerah;
- g. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditama Binbangkum; dan
- h. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB VI - DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Pasal 239

Ditama Binbangkum terdiri atas:
- a. Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah; dan
- b. Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum.
Bagian Ketiga
Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah
BAB VI - DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Pasal 240

- (1) Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disebut Direktorat KHK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Ditama Binbangkum.
- (2) Direktorat KHK dipimpin oleh seorang kepala.
BAB VI - DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Pasal 241

Direktorat KHK mempunyai tugas memberikan konsultasi hukum atas permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan dan memberikan layanan kepaniteraan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan.
BAB VI - DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Pasal 242

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Direktorat KHK menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Direktorat KHK dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- b. perumusan rencana kegiatan Direktorat KHK berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Direktorat KHK;
- c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang konsultasi hukum dan kepaniteraan dalam penyelesaian kerugian negara/daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang konsultasi hukum dan kepaniteraan dalam penyelesaian kerugian negara/daerah;
- e. pemberian pendapat hukum terhadap temuan pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan/atau kerugian negara/daerah;
- f. pemberian konsultasi hukum terkait pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan penyelesaian kerugian negara/daerah;
- g. pelaksanaan pemantauan atas penanganan hasil pemeriksaan yang diserahkan kepada instansi penegak hukum;
- h. penyelenggaraan kepaniteraan Tuntutan Perbendaharaan dan perumusan konsep naskah Tuntutan Perbendaharaan;
- i. penyusunan konsep pertimbangan BPK atas penyelesaian kerugian negara/daerah;
- j. penyusunan konsep pertimbangan BPK atas penghapusan piutang negara/daerah;
- k. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat KHK; dan
- l. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Ditama Binbangkum.
BAB VI - DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Pasal 243

Direktorat KHK terdiri atas:
- a. Subdirektorat Konsultasi Hukum Keuangan Negara;
- b. Subdirektorat Konsultasi Hukum Keuangan Daerah; dan
- c. Subdirektorat Kepaniteraan Kerugian Negara dan Daerah.
BAB VI - DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Pasal 244

Subdirektorat Konsultasi Hukum Keuangan Negara yang selanjutnya disebut Subdit KHKN mempunyai tugas memberikan konsultasi hukum kepada Auditorat Utama Keuangan Negara dalam melaksanakan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB VI - DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Pasal 245

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Subdit KHKN menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang konsultasi hukum keuangan negara;
- b. pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan di bidang konsultasi hukum keuangan negara;
- c. pemberian konsultasi hukum atas hasil pemeriksaan dan permasalahan hukum yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- d. pemberian pendapat hukum terhadap temuan pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan/atau kerugian negara; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat KHK.
BAB VI - DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Pasal 246

Subdit KHKN terdiri atas:
- a. Seksi Konsultasi Hukum Keuangan Pusat; dan
- b. Seksi Konsultasi Hukum Keuangan Negara Yang Dipisahkan.
BAB VI - DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Pasal 247

- (1) Seksi Konsultasi Hukum Keuangan Pusat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang konsultasi hukum keuangan Pemerintah Pusat, memberikan pendapat hukum terhadap temuan pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi, dan/atau kerugian negara, serta memberikan konsultasi hukum, baik terhadap hasil pemeriksaan maupun permasalahan hukum yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Pemerintah Pusat.
- (2) Seksi Konsultasi Hukum Keuangan Negara Yang Dipisahkan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang konsultasi hukum keuangan negara yang dipisahkan, memberikan pendapat hukum terhadap temuan pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi, dan/atau kerugian negara, serta memberikan konsultasi hukum, baik terhadap hasil pemeriksaan maupun permasalahan hukum yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dipisahkan.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB VI - DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Pasal 248

Subdirektorat Konsultasi Hukum Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Subdit KHKD mempunyai tugas memberikan konsultasi hukum kepada Auditorat Utama Keuangan Negara dalam melaksanakan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.
BAB VI - DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Pasal 249

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Subdit KHKD menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang konsultasi hukum keuangan daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan di bidang konsultasi hukum keuangan daerah;
- c. pemberian konsultasi hukum atas hasil pemeriksaan dan permasalahan hukum yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah;
- d. pemberian pendapat hukum terhadap temuan pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan/atau kerugian daerah; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat KHK.
BAB VI - DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Pasal 250

Subdit KHKD terdiri atas:
- a. Seksi Konsultasi Hukum Keuangan Daerah; dan
- b. Seksi Konsultasi Hukum Keuangan Daerah Yang Dipisahkan.
BAB VI - DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Pasal 251

- (1) Seksi Konsultasi Hukum Keuangan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang konsultasi hukum keuangan daerah, memberikan pendapat hukum terhadap temuan pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi, dan/atau kerugian daerah, serta memberikan konsultasi hukum baik terhadap hasil pemeriksaan maupun permasalahan hukum yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- (2) Seksi Konsultasi Hukum Keuangan Daerah Yang Dipisahkan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang konsultasi hukum keuangan daerah yang dipisahkan, memberikan pendapat hukum terhadap temuan pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi, dan/atau kerugian daerah, serta memberikan pendapat hukum, baik terhadap hasil pemeriksaan maupun permasalahan hukum yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dipisahkan.
BAB VI - DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Pasal 252

Subdirektorat Kepaniteraan Kerugian Negara dan Daerah yang selanjutnya disebut Subdit KKND mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kepaniteraan Tuntutan Perbendaharaan dan menyusun bahan/konsep pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah.
BAB VI - DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Pasal 253

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Subdit KKND menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kepaniteraan kerugian negara dan daerah;
- b. penyelenggaraan kepaniteraaan Tuntutan Perbendaharaan dalam rangka penilaian dan/atau penetapan kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh Bendahara, Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara/daerah;
- c. pelaksanaan pemantauan atas penanganan hasil pemeriksaan yang diserahkan kepada instansi penegak hukum;
- d. penyiapan bahan penyusunan konsep pertimbangan BPK atas penyelesaian kerugian negara/daerah;
- e. penyiapan bahan rekomendasi BPK atas permintaan penghapusan Piutang Negara/Daerah yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi; dan
- f. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat KHK.
BAB VI - DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Pasal 254

Subdit KKND terdiri atas:
- a. Seksi Kepaniteraan Kerugian Negara; dan
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
KETUA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- b. Seksi Kepaniteraan Kerugian Daerah.
BAB VI - DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Pasal 255

- (1) Seksi Kepaniteraan Kerugian Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kepaniteraan kerugian negara, menyelenggarakan kepaniteraaan Tuntutan Perbendaharaan dalam rangka penilaian dan/atau penetapan kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara, pengelola BUMN, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara, menyiapkan pemantauan atas penanganan hasil pemeriksaan yang diserahkan kepada instansi penegak hukum, dan menyiapkan bahan rekomendasi BPK atas permintaan penghapusan Piutang Negara yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi.
- (2) Seksi Kepaniteraan Kerugian Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kepaniteraan kerugian daerah, menyelenggarakan kepaniteraaan Tuntutan Perbendaharaan dalam rangka penilaian dan/atau penetapan kerugian daerah yang dilakukan oleh Bendahara, pengelola BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan daerah, menyiapkan pemantauan atas penanganan hasil pemeriksaan yang diserahkan kepada instansi penegak hukum, dan menyiapkan bahan rekomendasi BPK atas permintaan penghapusan Piutang Daerah yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi.
Bagian Keempat Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum
BAB VI - DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Pasal 256

- (1) Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Direktorat LPBH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Ditama Binbangkum.
- (2) Direktorat LPBH dipimpin oleh seorang kepala.
BAB VI - DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Pasal 257

Direktorat LPBH mempunyai tugas menyusun legal drafting produk hukum BPK, melakukan penelitian dan pengembangan hukum yang terkait dengan keuangan negara dan pelaksanaan tugas BPK serta memberikan bantuan dan informasi hukum.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB VI - DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Pasal 258

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, Direktorat LPBH menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Direktorat LPBH dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Direktorat LPBH berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Direktorat LPBH;
- c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang legislasi, bantuan dan informasi hukum serta penelitian dan pengembangan hukum;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang legislasi, bantuan dan informasi hukum serta penelitian dan pengembangan hukum;
- e. perumusan legal drafting atas peraturan, keputusan, dan naskah dinas yang diterbitkan oleh BPK dan naskah kerja sama dengan pihak lain;
- f. penyusunan bahan pertimbangan BPK atas rancangan dan peraturan perundangundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK;
- g. pemberian bantuan hukum kepada Anggota BPK atau pegawai pada Pelaksana BPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- h. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat LPBH; dan
- i. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Ditama Binbangkum.
BAB VI - DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Pasal 259

Direktorat LPBH terdiri atas:
- a. Subdirektorat Legislasi dan Informasi Hukum;
- b. Subdirektorat Pengembangan Hukum; dan
- c. Subdirektorat Bantuan Hukum.
BAB VI - DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Pasal 260

Subdirektorat Legislasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Subdit LIH, mempunyai tugas menyusun legal drafting atas produk hukum yang diterbitkan BPK dan naskah kerja sama dengan pihak lain, memberikan informasi hukum, dan mengembangkan pengelolaan dokumentasi hukum.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB VI - DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Pasal 261

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Subdit LIH menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang legislasi dan informasi hukum;
- b. pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan di bidang legislasi dan informasi hukum;
- c. penyiapan bahan penyusunan legal drafting atas produk hukum yang diterbitkan BPK, dan naskah kerja sama dengan pihak lain;
- d. pengelolaan dan pengembangan dokumentasi hukum dan informasi hukum;
- e. pelaksanaan pelayanan informasi hukum mengenai peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan dokumen hukum lainnya; dan
- f. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat LPBH.
BAB VI - DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Pasal 262

Subdirektorat Legislasi dan Informasi Hukum terdiri atas:
- a. Seksi Legislasi; dan
- b. Seksi Informasi Hukum.
BAB VI - DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Pasal 263

- (1) Seksi Legislasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang legislasi, dan menyiapkan bahan penyusunan legal drafting atas produk hukum yang diterbitkan oleh BPK dan naskah kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Seksi Informasi Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang informasi hukum, melakukan kegiatan di bidang informasi hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, serta mengelola dan mengembangkan dokumentasi hukum dan informasi hukum.
BAB VI - DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Pasal 264

Subdirektorat Pengembangan Hukum yang selanjutnya disebut Subdit PH mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan atas masalah hukum yang terkait dengan keuangan negara, harmonisasi dan sinkronisasi atas produk hukum BPK serta pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB VI - DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Pasal 265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Subdit PH menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan hukum;
- b. pelaksanaan analisis hukum dan pengkajian rancangan dan peraturan perundangundangan;
- c. pelaksanaan penelitian hukum atas masalah hukum yang terkait dengan keuangan negara dan pemeriksaan keuangan negara;
- d. pelaksanaan penelitian hukum dalam rangka penyusunan rancangan peraturan BPK dan naskah kerja sama dengan pihak lain;
- e. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi atas produk hukum BPK; dan
- f. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat LPBH.
BAB VI - DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Pasal 266

Subdit PH terdiri atas:
- a. Seksi Pengembangan Hukum Keuangan Negara; dan
- b. Seksi Pengembangan Hukum Keuangan Daerah.
BAB VI - DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Pasal 267

- (1) Seksi Pengembangan Hukum Keuangan Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan hukum keuangan negara, menyusun bahan pertimbangan BPK atas rancangan dan peraturan perundangundangan keuangan negara yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK, melaksanakan penelitian hukum dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan BPK dan naskah kerja sama dengan pihak lain, melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi atas produk hukum BPK, dan melaksanakan analisis hukum atas penerapan hukum dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- (2) Seksi Pengembangan Hukum Keuangan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan hukum keuangan daerah, menyusun bahan pertimbangan BPK atas rancangan dan peraturan perundangundangan keuangan daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK, melaksanakan penelitian hukum dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan BPK dan naskah kerja sama dengan pihak lain, melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi atas produk
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
hukum BPK, dan melaksanakan analisis hukum atas penerapan hukum dalam pelaksanaan pemeriksaan.
BAB VI - DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Pasal 268

Subdirektorat Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Subdit Bankum mempunyai tugas memberikan bantuan hukum kepada Anggota BPK atau pegawai pada Pelaksana BPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
BAB VI - DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Pasal 269

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Subdit Bankum menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bantuan hukum;
- b. pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan di bidang bantuan hukum;
- c. pemberian bantuan hukum kepada Anggota BPK atau pegawai pada Pelaksana BPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- d. pemberian fasilitasi perlindungan hukum oleh aparat penegak hukum bagi Anggota BPK atau pegawai pada Pelaksana BPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat LPBH.
BAB VI - DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Pasal 270

Subdit Bankum terdiri atas:
- a. Seksi Bantuan Hukum Perdata dan Administrasi Negara; dan
- b. Seksi Bantuan Hukum Pidana.
BAB VI - DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM
Pasal 271

- (1) Seksi Bantuan Hukum Perdata dan Administrasi Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bantuan hukum perdata dan administrasi negara, serta memberikan Bantuan Hukum, baik yang bersifat litigasi maupun nonlitigasi di bidang Hukum Perdata dan Administrasi Negara kepada Anggota BPK atau pegawai pada Pelaksana BPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Bantuan Hukum Pidana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bantuan hukum pidana, serta memberikan Bantuan Hukum di bidang Hukum Pidana kepada Anggota BPK atau pegawai pada Pelaksana BPK dalam menjalankan
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
tugas dan fungsinya, baik berupa pendampingan hukum maupun fasilitasi perlindungan hukum oleh aparat penegak hukum.
BAB VII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA I
Pasal 272

- (1) Auditorat Utama Keuangan Negara I yang selanjutnya disebut AKN I adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota I BPK.
- (2) AKN I dipimpin oleh seorang Auditor Utama yang selanjutnya disebut Tortama.
- (3) Struktur Organisasi AKN I adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB VII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA I
Pasal 273

AKN I mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.
BAB VII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA I
Pasal 274

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, AKN I menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN I dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan AKN I berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi AKN I;
- c. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN I, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN I maupun yang ditugaskan kepada BPK Perwakilan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- d. pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas AKN I;
- e. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN I;
- f. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN I, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas AKN I, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN I yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian negara untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- i. penyiapan LHP pada lingkup tugas AKN I yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN I;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas AKN I yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemanfaatan aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan Database Entitas Pemeriksaan (DEP);
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN I; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB VII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA I
Pasal 275

AKN I terdiri atas:
- a. Auditorat I.A;
- b. Auditorat I.B;
- c. Auditorat I.C;
- d. Sekretariat AKN I; dan
- e. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
KETUA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
Bagian Ketiga Auditorat I.A
BAB VII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA I
Pasal 276

- (1) Auditorat I.A berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara I.
- (2) Auditorat I.A dipimpin oleh seorang kepala.
BAB VII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA I
Pasal 277

Auditorat I.A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Pertahanan (termasuk Mabes TNI, AD, AU, dan AL), Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme serta lembaga terkait di lingkungan entitas.
BAB VII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA I
Pasal 278

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, Auditorat I.A menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat I.A dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat I.A berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat I.A;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.A;
- d. pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.A;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat I.A;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.A;
- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.A, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat I.A, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.A dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.A;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat I.A yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas Auditorat I.A;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.A; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara I.
BAB VII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA I
Pasal 279

Auditorat I.A terdiri atas:
- a. Subauditorat I.A.1;
- b. Subauditorat I.A.2;
- c. Subauditorat I.A.3; dan
- d. Subauditorat I.A.4.
BAB VII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA I
Pasal 280

Subauditorat I.A.1 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.A.
BAB VII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA I
Pasal 281

Subauditorat I.A.2 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Mabes TNI AL dan Kotama TNI AL serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
KETUA
III
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.A.
BAB VII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA I
Pasal 282

Subauditorat I.A.3 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Mabes TNI AD dan Kotama TNI AD serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.A.
BAB VII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA I
Pasal 283

Subauditorat I.A.4 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Mabes TNI AU dan Kotama TNI AU serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
KETUA
III
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.A.
Bagian Keempat Auditorat I.B
BAB VII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA I
Pasal 284

- (1) Auditorat I.B berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara I.
- (2) Auditorat I.B dipimpin oleh seorang kepala.
BAB VII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA I
Pasal 285

Auditorat I.B mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Sandi Negara, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional serta lembaga terkait di lingkungan entitas.
BAB VII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA I
Pasal 286

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Auditorat I.B menyelenggarakan fungsi:
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat I.B dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat I.B berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat I.B;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.B;
- d. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.B;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat I.B;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.B;
- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.B, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat I.B, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.B dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.B;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat I.B yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas Auditorat I.B;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.B; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara I.
BAB VII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA I
Pasal 287

Auditorat I.B terdiri atas:
- a. Subauditorat I.B.1;
- b. Subauditorat I.B.2; dan
- c. Subauditorat I.B.3.
WAKIL
ANGGOTA I
KETUA
ANGII
ANGGOTA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB VII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA I
Pasal 288

Subauditorat I.B.1 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Lembaga Sandi Negara serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.B.
BAB VII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA I
Pasal 289

Subauditorat I.B.2 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.B.
BAB VII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA I
Pasal 290

Subauditorat I.B.3 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Mabes POLRI, Satuan Utama POLRI, dan Badan Narkotika Nasional serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
KETUA
III
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.B.
Bagian Kelima
Auditorat I.C
BAB VII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA I
Pasal 291

- (1) Auditorat I.C berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara I.
- (2) Auditorat I.C dipimpin oleh seorang kepala.
BAB VII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA I
Pasal 292

Auditorat I.C mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Komisi Pemilihan Umum (termasuk KPUD Provinsi/Kabupaten/Kota), Badan SAR Nasional, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum serta lembaga terkait di lingkungan entitas.
BAB VII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA I
Pasal 293

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Auditorat I.C menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat I.C dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat I.C berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat I.C;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.C;
- d. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.C;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat I.C;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.C;
- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.C, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat I.C, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.C dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.C;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat I.C yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas Auditorat I.C;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.C; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara I.
BAB VII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA I
Pasal 294

Auditorat I.C terdiri atas:
- a. Subauditorat I.C.1;
- b. Subauditorat I.C.2; dan
- c. Subauditorat I.C.3.
BAB VII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA I
Pasal 295

Subauditorat I.C.1 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Kementerian Luar Negeri dan lembaga terkait untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.C.
BAB VII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA I
Pasal 296

Subauditorat I.C.2 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, badan-badan pada Kementerian Perhubungan, dan Badan SAR Nasional serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.C.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB VII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA I
Pasal 297

Subauditorat I.C.3 mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada Kementerian Perhubungan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Komisi Pemilihan Umum (termasuk KPUD Provinsi/Kabupaten/Kota), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.C.
Bagian Keenam
Sekretariat AKN I
BAB VII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA I
Pasal 298

- (1) Sekretariat AKN I berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara I.
- (2) Sekretariat AKN I dipimpin oleh seorang kepala.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
KETUA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB VII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA I
Pasal 299

Sekretariat AKN I mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi SDM, administrasi keuangan, dan ketatatausahaan pada lingkup AKN I.
BAB VII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA I
Pasal 300

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299, Sekretariat AKN I menyelenggarakan fungsi:
- a. penatausahaan dokumen administrasi SDM pada lingkup tugas AKN I;
- b. pengusulan kebutuhan diklat pegawai pada lingkup tugas AKN I;
- c. pengelolaan administrasi perjalanan dinas pada lingkup tugas AKN I;
- d. pengurusan akomodasi dan transportasi kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN I;
- e. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan pada lingkup tugas AKN I;
- f. pengurusan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN I; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN I.
BAB VII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA I
Pasal 301

Sekretariat AKN I terdiri atas:
- a. Subbagian Ketatausahaan AKN I;
- b. Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia AKN I; dan
- c. Subbagian Administrasi Keuangan AKN I.
BAB VII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA I
Pasal 302

- (1) Subbagian Administrasi Ketatausahaan AKN I mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, serta mengurus prasarana dan sarana pendukung kegiatan pemeriksaan.
- (2) Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia AKN I mempunyai tugas menatausahakan dokumen administrasi Sumber Daya Manusia, dan mengusulkan kebutuhan diklat pegawai pada lingkup tugas AKN I.
- (3) Subbagian Administrasi Keuangan AKN I mempunyai tugas mengelola administrasi perjalanan dinas, serta mengurus akomodasi dan transportasi kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN I.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
BAB VIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
Pasal 303

- (1) Auditorat Utama Keuangan Negara II yang selanjutnya disebut AKN II adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota II BPK.
- (2) AKN II dipimpin oleh seorang Tortama.
- (3) Struktur Organisasi AKN II adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
BAB VIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
Pasal 304

AKN II mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
BAB VIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
Pasal 305

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, AKN II menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN II dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan AKN II berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi AKN II;
- c. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN II, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN II maupun yang ditugaskan kepada BPK Perwakilan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- d. pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas AKN II;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
KETUA
III
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- e. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN II;
- f. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN II, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas AKN II, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN II yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian negara untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- i. penyiapan LHP pada lingkup tugas AKN II yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN II;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas AKN II yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemanfaatan aplikasi SMP dan DEP;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN II; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB VIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
Pasal 306

AKN II terdiri atas:
- a. Auditorat II.A;
- b. Auditorat II.B;
- c. Auditorat II.C;
- d. Sekretariat AKN II; dan
- e. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
KETUA
III
ANGGOTA
ANGGOTA V
IV
KADIT LABH
ANGGOTA
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
ANGGOTA
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
Bagian Ketiga Auditorat II.A
BAB VIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
Pasal 307

- (1) Auditorat II.A berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tortama Keuangan Negara II.
- (2) Auditorat II.A dipimpin oleh seorang kepala.
BAB VIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
Pasal 308

Auditorat II.A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan serta lembaga terkait di lingkungan entitas.
BAB VIII - AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
Pasal 309

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, Auditorat II.A menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat II.A dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat II.A berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat II.A;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.A;
- d. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.A;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat II.A;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.A;
- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.A, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat II.A, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
WAKIL
ANGGOTA I
ANGII
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA V
ANGGOTA
ANGGOTA
KETUA
III
IV
KADIT LABH
VI
KADITAMA
BINBANGKUM
VII
SEKRETARIS
JENDERAL
- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.A dengan Aparat Pengawasan Internal pada entitas terperiksa;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.A;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat II.A yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas Auditorat II.A;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat II.A; dan
- n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Tortama Keuangan Negara II.