Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 2011
Tentang RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Berlaku: 30 Desember 2011
N/A
Preamble

Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, kebijakan pemungutan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan cara penyediaan atau perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana khususnya pengendalian menara
Mengingat
2
telekomunikasi membutuhkan pembiayaan sehingga dapat dipungut retribusi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas;
- c. bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, merupakan kewenangan yang diberikan kepada Daerah untuk mewujudkan kemandirian Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
: 1.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
5. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaran Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara;
2
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA
Dan
BUPATI TORAJA UTARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN
DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Toraja Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut Setdakab.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toraja Utara.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi untuk memungut Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
11. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator.
12. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
13. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
14. Transmisi Utama ( Backbone ) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
15. Surat Rekomendasi Membangun Menara Telekomunikasi adalah surat pertimbangan yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai persetujuan administratif rencana pembangunan menara telekomunikasi setelah memperhatikan kelengkapan persyaratan administrasi dan
rencana penempatan menara yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
16. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan Surat Rekomendasi Membangun Menara Telekomunikasi dan memenuhi ketentuan teknis sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
17. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
18. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
19. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
20. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
21. Penyedia Menara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang membangun, memiliki, menyediakan, menyewakan atau mengelola menara telekomunikasi bersama atau menara telekomunikasi tunggal.
22. Kamuflase adalah penyesuaian desian bentuk menara telekomunikasi yang diselenggarakan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada.
23. Kolokasi adalah penempatan perangkat telekomunikasi ke menara telekomunikasi bersama untuk permohonan baru dari penyelenggara telekomunikasi.
24. Relokasi adalah pemindahan perangkat telekomunikasi yang ada ke menara telekomunikasi bersama.
BAB III - PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI Bagian Kesatu Penempatan Menara Telekomunikasi Pasal 3
Pasal 7

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi yang digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama berupa menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) operator dan desain konstruksi menaranya harus mendapatkan persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Struktur menara yang dibangun harus memenuhi SNI dan standard baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
- (3) Standar baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah tempat
penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama, ketinggian menara, struktur menara, rangka struktur menara, pondasi menara dan kekuatan angin.
- (4) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu seperti kawasan cagar budaya, kawasan Bandar udara, kawasan pariwisata, kawasan hutan lindung dan sebagainya wajib memenuhi ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
- (5) Menara telekomunikasi yang dibangun harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas, sekurang-kurangnya dengan sarana pentanahan ( grounding ), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan ( Aviation Obstruction Light ), marka halangan penerbangan ( Aviation Obstruction Marking ), dan identitas yang berisi antara lain:
- a. Nama pemilik menara;
- b. Kontraktor menara;
- c. Nama pengguna menara;
- d. Tinggi menara;
- e. Lokasi dan Koordinat menara;
- f. Tahun pembuatan/pemasangan menara;
- g. Beban maksimum menara;
- h. Izin Mendirikan Bangunan Menara.
- (1) Dalam upaya penataan menara telekomunikasi, pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Toraja Utara diarahkan kepada pembangunan dan pengembangan menara telekomunikasi bersama.
- (2) Para operator dan penyedia menara telekomunikasi yang mengajukan pembangunan menara telekomunikasi baru diharuskan menyiapkan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara telekomunikasi bersama.
- (3) Konstruksi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
BAB III - PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI Bagian Kesatu Penempatan Menara Telekomunikasi Pasal 3
Pasal 9

Menara telekomunikasi yang telah ada setelah ditetapkan Peraturan daerah ini, dan sesuai dengan rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi serta secara teknis memungkinkan, harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari satu operator atau dijadikan menara telekomunikasi bersama.
BAB III - PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI Bagian Kesatu Penempatan Menara Telekomunikasi Pasal 3
Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam rangka pembangunan menara telekomunikasi bersama yang menggunakan/ memanfaatkan aset dalam penguasaan Pemerintah Daerah atau aset daerah dengan memperhatikan prinsip larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI Bagian Kesatu Penempatan Menara Telekomunikasi Pasal 3
Pasal 11

- (1) Penyedia menara telekomunikasi bersama harus memberikan kesempatan yang samatanpa diskriminasi kepada seluruh operator dalam menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan konstruksi teknis menara.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi bersama wajib melakukan pengaturan untuk menghindari terjadinya interferensi yang merugikan operator dalam penggunaan menara telekomunikasi bersama.
- (3) Penyedia menara telekomunikasi bersama dalam pengoperasian menara telekomunikasinya wajib mematuhi prinsip-prinsip penggunaan menara
telekomunikasi bersama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
BAB IV - PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal 12
Pasal 13

Rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi bersama pada rencana penempatan dan persebaran menara, ditawarkan secara terbuka kepada penyedia menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal 12
Pasal 14

- (1) Penyedia menara telekomunikasi dapat menempatkan:
- a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
- b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang
4. konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b yang lokasi antenanya berada pada jalan arteri atau kolektor harus dikamuflase dan tidak memerlukan izin.
BAB IV - PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal 12
Pasal 15

- (1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh pemiliknya.
- (2) Pemilik menara telekomunikasi wajib bertanggung jawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akubat dibangunnya menara telekomunikasi.
BAB IV - PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal 12
Pasal 16

- (1) Pemilik menara telekomunikasi wajib melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara berkala satu kali setiap tahun.
- (2) Tata cara pelaporan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - KOLOKASI DAN RELOKASI Bagian Kesatu Kolokasi
Pasal 17

Setiap permohonan operator terhadap kebutuhan menara telekomunikasi, dikolokasikan ke menara telekomunikasi bersama sesuai dengan rencana penempatan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Bagian Kedua Relokasi Pasal 18
Menara telekomunikasi yang telah ada, baik konstruksi tunggal maupun konstruksi rangka yang tidak memiliki izin, wajib mengajukan permohonan izin yang ditertibkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
BAB V - KOLOKASI DAN RELOKASI Bagian Kesatu Kolokasi
Pasal 19

Menara telekomunikasi yang telah ada dan telah memiliki izin, jika dimungkinkan dapat ditransformasikan atau dimodifikasi menjadi menara telekomunikasi bersama sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan sesuai dengan rencana penempatan menara.
BAB VII - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 21
Pasal 22

Objek retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
BAB VII - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 21
Pasal 23

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi.
BAB X - PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengawasan dan pengendalian.
BAB XIII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 29
Pasal 30

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
BAB XVI - PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 33
Pasal 37

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XVI - PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 33
Pasal 38

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB XVIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 40
Pasal 41

- (1) Piutang Retribusi yang tidakmungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIX - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 42
Pasal 43

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan serta pengoperasian
menara dilakukan oleh Lembaga Teknis atau Dinas yang mengeluarkan izin dan aparat kewilayahan.
- (2) Pengendalian pembangunan fisik dan penggunaan menara dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati berdasarkan laporan dari dinas/lembaga teknis yang mengeluarkan izin, aparat kewilayahan dan/atau masyarakat.
- (3) Penyidikan terhadap pelanggaran aturan pembangunan dan pengoperasian menara dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
BAB XIX - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 42
Pasal 44

Tanggung jawab teknis pelaksanaan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Telekomunikasi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB XXIII - SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 48
Pasal 49

- (1) Dalam hal pemilik menara tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 25, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya pemilik bangunan menara.
- (2) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, terhadap pemilik bangunan menara juga dikenakan denda administratif yang besarnya paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai total bangunan menara yang bersangkutan.
- (3) Besarnya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Tata cara dan prosedur pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XXIII - SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 48
Pasal 50

- (1) Setiap pemilik menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan teknis bangunan gedung, sehingga mengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dan membahayakan keselamatan manusia dikenakan pidana sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XXVII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 54
Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.
Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 30 Desember 2011 BUPATI TORAJA UTARA
FREDERIK BATTI SORRING
Diundangkan di Rantepao pada tanggal 31 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
LEWARAN RANTELA'BI'
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 12
2
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pungutan retribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada Daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang mandiri dan bertanggungjawab. Kewenangan pemungutan retribusi dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari retribusi daerah diperlukan pengelolaan yang bertanggungjawab, terutama dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Upaya peningkatan retribusi daerah dilakukan dengan cara penyempurnaan pengelolaan, peningkatan kinerja pemungutan dan pengaturan retribusi yang dapat dipungut di Kabupaten Toraja Utara.
Retribusi yang dapat dipungut di wilayah Kabupaten Toraja Utara adalah Retribusi Rumah Potong Hewan. Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan, sehingga digolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha.
Kebijakan pemungutan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Kebijakan pemungutan dan penetapan tarif retribusi sudah seharusnya tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah serta kegiatan ekspor - impor.
Pembangunan menara telekomunikasi harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan disesuaikan dengan ketentuan perundangundangan, serta harus disesuaikan dengan sarana pendukung antara lain sarana pertahanan (grounding), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light), marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking), dan tinggi, lokasi/koordinat, tahun pembuatan/pemasangan, dan beban maksimum menara, dengan terlebih dahulu memiliki Ijin Mendirikan Bangunan Menara.
Izin Mendirikan Bangunan, Izin Galian, Izin Gangguan, Izin Instalasi Penagkal Petir, dan Izin Instalasi Genset bukan merupakan objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
PENJELASAN
Pasal 23 | Cukup jelas. |

|-----------------------|-----------------------|| Cukup jelas. | || |
PENJELASAN
Pasal 35 |

| Cukup jelas. | Cukup jelas. || |
PENJELASAN
Pasal 36 |

| Pasal | Cukup jelas. || 25 | || Cukup jelas. | || |
PENJELASAN
Pasal 38 |

| Cukup | ||
PENJELASAN
Pasal 27 | Cukup jelas. |

| jelas. | ||
PENJELASAN
Pasal 28 | Pasal 39 Cukup jelas. |

| Cukup jelas. | ||
PENJELASAN
Pasal 29 | Pasal 40 |

| Cukup jelas. | Cukup jelas. || |
PENJELASAN
Pasal 30 | Cukup jelas. |

| Cukup jelas. | || |
PENJELASAN
Pasal 42 |

| | jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 31 | Cukup |

| Cukup jelas. | ||
PENJELASAN
Pasal 32 | Cukup jelas. |

| Cukup jelas. | || |
PENJELASAN
Pasal 45 | Pasal 55 |

|--------------|----------------------------------------------------------|| Cukup jelas. | Cukup jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 46 | |

| Cukup jelas. | TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 17 ||
PENJELASAN
Pasal 47 | |

| Cukup jelas. | ||
PENJELASAN
Pasal 48 | |

| Cukup jelas. | ||
PENJELASAN
Pasal 49 | |

| Cukup jelas. | ||
PENJELASAN
Pasal 51 | |

| Cukup jelas. | ||
PENJELASAN
Pasal 52 | |

| Cukup jelas. | ||
PENJELASAN
Pasal 53 | |

| Cukup jelas. | |