PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 14 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 7 Oktober 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah dari pembagian hasil usaha atau deviden, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal daerah (investasi);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan;
Mengingat
- d. bahwa untuk meningkatkan sharing kepemilikan dan deviden pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah serta untuk penyehatan kelembagaan serta pengembangan usaha pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati maka perlu adanya penambahan penyertaan modal daerah ke dalam masingmasing Badan Usaha Milik Daerah dimaksud;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah (Investasi) ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2016;
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1999 Seri D Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 19);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
dan
BUPATI PATI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH (INVESTASI) KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING KABUPATEN PATI DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.
5. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
6. PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati.
7. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB II - OBYEK, SUMBER DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 2

- (1) Obyek penyertaan modal Daerah adalah :
- a. PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati;
- b. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
- (2) Sumber dana penyertaan modal Daerah adalah dari Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2016.
- (3) Besaran penyertaan modal Daerah pada obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. penyertaan modal Daerah pada PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati:
- 1) penyertaan modal Daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 2) penyertaan modal Daerah non kas sebesar Rp.19.624.266.000,00 (sembilan belas milyar enam ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- b. penyertaan modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);
BAB III - PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 3

Pelaksanaan penyertaan modal Daerah yang meliputi hak dan kewajiban, perhitungan laba rugi dan neraca, pembagian keuntungan, penyetoran deviden berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah (Investasi) ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.
Ditetapkan di Pati pada tanggal 7 Oktober 2016 BUPATI PATI, ttd.
HARYANTO
Diundangkan di Pati pada tanggal 7 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd.
DESMON HASTIONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 14
KEPALA BAGIAN HUKUM
SITI SUBIATL\_SH\_MM Pembina NIP
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH : (10/2016).
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup Jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 100