PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 3 Tahun 2006
Tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
Berlaku: 10 Mei 2006
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi telah diubah dengan Undangundang Nomor 34 Tahun 2000, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan Jenis Retribusi Kabupaten , untuk itu maka perlu pengaturan tentang pemungutan retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Dearah (PAD);
- b. bahwa untuk pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 1. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik n donesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentan Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130 - 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten Kota;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasioanal Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkut Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 29 Tahun 2003 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 19 Tahun 2004 Seri D Nomor 19);
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM.
BAB III - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

- (1). Seseorangan atau badan dapat menjadi pelanggan parkir /parkir berlangganan.
- (2). Bentuk, isi dan tata cara pengaturan parkir berlangganan, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB IV - Pasal 4
Pasal 5

Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum.
BAB IV - Pasal 4
Pasal 6

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.
BAB VII - PRINSIP DALAM PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 9
Pasal 11

- (1). Atas jasa pelayanan parkir berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi parkir berlangganan.
- (2). Besarnya retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini untuk setiap kendaraan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kendaraan bermotor roda dua, sebesar Rp.7500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).
- b. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp.25.000,-(Dua Puluh lima ribu Rupiah).
- c. Kendaraan Bermotor roda enam sebesar Rp.45.000,-(Empat puluh lima ribu rupiah).
BAB X - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 13
Pasal 14

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan
BAB XII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD, setelah melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari.
BAB XIII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17

- (1). Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah saat terutang.
- (1). Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Dalam hal pemabayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati melalui bendaharawan penerima kantor perhubungan.
- (3). Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pembayaran dan penyetoran hasil retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 19

- (1). Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenisnya, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3). Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
BAB XV - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 20

- (1). Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21

- (1). Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengendalian terhadap penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
- (2). Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi terkait yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.
BAB IX - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

- (1). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetor secara Bruto ke Kas Daerah.
- (3). Tata Cara Pemungutan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD, setelah melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari.
BAB XI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15

- (1). Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

- (1). Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil retribusi disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3). Pengaturan lebih lanjut tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran hasil retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17

- (1). Bupati atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi dalam kurun waktu tertentu atau menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua Persen) setiap bulan.
- (2). Persyaratan untuk dapat mengangsur dan atau menunda pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 18

- (1). Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2). Bentuk, jenis, isi ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 19

- (1). Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat izin lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran /peringatan/surat izin lain yang wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3). Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
BAB XIII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 20

- (1). Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21

- (1). Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Terminal dalam Wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
- (2). Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi terkait yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

- (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 23

- (1). Pejabat pegawai negari sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi. Atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan unutk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukann tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan meyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 25

Peraturan Derah ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 10 Mei 2006
BUPATI MUARO JAMBI, dto
H. AS'AD SYAM
Diundangkan di Sengeti pada tanggal 11 Mei 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, Pelaksana Tugas, dto
SUDIRMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI C NOMOR 2
PEJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM
Berdasarkan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi di bidang Parkir di tepi jalan umum, maka Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mewujudkannya dengan membentuk Peraturan Daerah tentang parkir ditepi jalan umum.
Adapun tujuan dari Perauran Daerah ini ialah untuk memberikan landasan atau payung Hukum yang kuat untuk penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum di Kabupaten Muaro Jambi, dimana Peraturan Daerah ini mengatur antara lain ketentuan parkir di tepi jalan, parkir berlangganan dan yang tak kala pentingnya yaitu pengaturan tentang pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum untuk memberikan perlindungan, keselamatan dan kenyamanan kepada pengguna fasilitas parkir ditepi jalan umum.
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 1

Cukup jelas
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 2

Cukup jelas
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 3

Cukup jelas
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 4

Cukup jelas
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 5

Cukup jelas
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 6

Cukup jelas
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 7

Cukup jelas
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 8

Cukup jelas
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 9

Cukup jelas
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 10

huruf a retribusi dikenakan untuk ojek dipangkalannya untuk jangka waktu lamanya sehari.
huruf b retribusi dikenakan untuk kendaraan roda empat jangka waktu satu kali lewat.
huruf c retribusi dikenakan untuk kendaraan roda enam keatas untuk jengka waktu satu kali lewat.
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 11

Cukup jelas
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 12

Cukup jelas
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 13

Cukup jelas
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 14

Dokumen lain yang dipersamakan yaitu antara lain karcis, kupon masuk dan kartu berlangganan.
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 15

Cukup jelas
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 16

Cukup jelas
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 17

Cukup jelas
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 18

Maksud dari 'atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati melalui bendaharawan penerima kantor perhubungan adalah dalam hal kondisi hari libur kerja dan atau kondisi diluar kemampuan sehingga menyebabkan pembayaran dilakukan tidak tepat waktunya , maka jangka waktu perpanjangan yang diberikan tidak lebih dari 2 X 24 jam.
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 19

Cukup jelas
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 20

Cukup jelas
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 21

Cukup jelas
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 22

Cukup jelas
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 23

Cukup jelas
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 24

Cukup jelas
BAB XVIII - PENYIDIKAN
Pasal 25

Cukup jelas