Unknown Unknown Nomor 32- Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 6 Tahun 2016
N/A
Preamble

Menimbang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Iungsi serta tata kerja Dinas K~pem11daan dan Olahraga Kabupaten Buton; Peraturan Bupati tentang Buton, perlu menetapkan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pernbcntukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten bahwa unt.uk melaksanckan ketentuan Paaal 4 Pcraruran
- l. Pasal 18 ayat (6) Undangundang Dasar Republik Mengingat
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor '.29 'rahun I YbY ten tang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemertintahan Daerah {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Numoi 4438.);
3. Repubhk Indonesia Nornor 4o:.lS) 89, T;;uul.Jahan Lernb aran Negara Nu111ur 2005 tcntang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 3 Tahun Nomor 4. Undang-Undang
4. Tarnb ah an Lr.mhBr,:,n Negara Republik Indonesia Nomor 5067!; Negara Nomor 148, Kepemuda.an [Lernbar an Indonesia Tahun 2009 Ten tang Republik 2009 Tahun 40 Nornor 5. Undang-Undang
5. 5169); Nomor Negara Republik Indonesia Lernbar an ten tang Republik 6. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2010 Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 13l. Tambahan
7. lJn&lt;fang-llndang Nomor 12 'l'ahun 20Ll tenta.ng Pcmbcntukan Pcraturan Pcrundang-Undangan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor l:S'.2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tcntang Aparatur Sipil Negara (( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5494 )
8. Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Uadang-Uudang Nomor 23 Tahun 20i4 tcntang Pemerintahan Daeran [Lernbaran Negara J:&lt;epublik Indonesia Tahun. 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 23 Ta htrn 2014 (Lembaran Negara ten tang Republik Undang-Undang Nomor Pemerintaban Daerah 9.
9. l 0. Pcraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '.2016 Nornor 114);
r
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tabun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6 );
12. Peraruran Presiden Nomor 57 Tahun 20 l5 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 101);
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organf se s! dan Tata Kerja Kementcrian Penruda clan Olah raga (Bcrit.a Negara Republik Indonesia 'rahun ~015 Nomor 1925);
4. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 To.hun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjacli Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom [Lernbaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112 );
15. Peraturan Dacrah Ka bu paten Buton Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupazen Buton tahun 2D16 Nomor 116)
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN Bl:PATI TENTANG KEDUDUKAN. SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPA.TEN BUTON.
BAB D - KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah unsur pclaksana urusan pernerintahan dibidang Pemuda dan Olaluaga ya11i; menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olah raga sebagaimana dirnaksud pada ayat (1: dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,
BAU ill SUSUNAN ORGANISASI
BAB D - KEDUDUKAN
Pasal 3

- (l) Dinas Kepenrudaan dan Olahraga adalah Dinas Daerah Tipe B.
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat ( l J terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat:
- c. Bidang Layanan Kepemudaan dan Keprarnukaan:
- d. Bidang Pcmbudayaan Olahraga;
- c. Bidang Pcningkatan prestasi olahraga,
- f. Sub Bagrari/Seksi;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok .Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pada Ayat (2) Huruf b terdiri atas :
- a. Subbagian perencanaan dan Keuangan;
- b. Subbagian Umum dan Kepagawaian
- (4) Bidang Layanan Kepemudaan dan Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf c terdiri atas :
- a. Seksi Pemberdayaan pemuda dan Kepramukaan
- b. Seksi Pengembangan Pemuda dan kepramukaan
- c. Scksi Infrastruktur dan kcmitraan Pcmuda
- (5) Bidang Pernbudayaan Olahraga sebagaiuraua duuakaud pada Ayat (2) Huruf d terdirt atas :
- a. Seksi Olahraga Pendidikan dan sentra Olahraga
- b. Seksi Olahraga rekreasi, tradisional dan Layanan Khusus
- c. Seksi kernitraan dan Penghargaan Olahraga
- (6) Bidang peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada Ayat 12) Huruf e terdiri atas :
- a Seksi Pembibitan, IPTEK dan tenaga Keolahragaan
- b, Seksi Promosi Olahraga dan Olah raga Prestasi
- c, SP.ksi Srandarisasi dan infrastruktur olahraga
- (7) Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan clan Olahraga tercanturn dalam lampiran Pcraturan Bupati ini
BAB D - KEDUDUKAN
Pasal 4

- (1) Sekretariat scbagaimana dimaksud dalam. pasul 3 oyo.t (2) huruf b, dipimpin olch scorang Sckrctaris yang berada dibawah dan bcrtanggungjawab kepada Kq,ala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud daJam pasal J ayat (2) huruf c.huruf d.hurut' e, huruf f, dan huru.f g, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas :nelalui Sekretaris.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpi.r. oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Scksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), Ayat (5). Ayat (fi), AyM (7), ,fan Ayar (81 dipirnpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kcpala Bidang maelng-maaing.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- urusan dibidang (I) Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pernerintahan menjadi kewenangan daerah Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Dinas kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagairnana climaksud pada Ayat ( l} menyelenggarakan fungsi :
- a. pcrurnusan dan pcnctapan kcbijakan di bidang lRyRmm kepernurlann. pembudayaan olahraga, dan peninzkatan prcstasi olahraga;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang layanan kepemudaan. pembudayaan olahraga, dan penmgkatan prestasi olahraga;
- c. koordinaei pclaksariaan rugaa, pcmbiriaan do.n pernberiar, tl11k11ngAn Arlministrasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang .ayanan kepemudaan. pembudayaan olahraga, dan peuingkatan prcataei olahraga;
- e. pcngelolaan barang m.il.i.k/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Dinas Pernuda dan Olahraga; dan
- f. pengawa.san atas pelaksanaan tugas di lingkungan Diuas Pemuda dan Olah raga.
Bagian Kedua Kepala Dinas
Pasa16
- (1) Kepala Dinus mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan pcmcnntahan yan~ ruenjadi kewenangar; daerah dibido.ng Ketnhanan Pangan hP.rn7.a.sk~n otonomi daerah dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang Ketahanan pangan serta :nembina hubungan kerja dengan instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (l} menyelenggarakan fungsi:
3. a Pcrumusan kebijakan tek:rus di bidang Kepemudaan dan Olahraga
4. b, Pengkoordinasian pernberian perizinan &lt;lan pelaksanaan pclayarian umum
5. c, Pelaksanaan pembinaan terh adap UPTD da"l. kelompok jabatan fungsional
- d. Pelaksanaan pengelolaan urusan dibidang kesekretariatan dinas
- e. Penandatanganan surat/naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya;dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Bagian Ketiga
Sekretariat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

- (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas rnenyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pernbinaan, dan pernberian dukungan administrasi kcpada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pernuda dan Olahraga.
- (2) Sekretaris Dinas dalam melaksana.kan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. koordinasi kegiatan Kementerian Pemuda dan Ulahraga;
4. I.,, koordlnasi dan penyueunan rcrtcarra dan program Dirras Pemuda clan Olahraga;
- c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pernerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas Pemuda dan Olahraga;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisae; dan ta.ta laksaria, kerja s1&gt;mA, cis,n hu hungrm rnasyarakat;
- e. koordinasl dan penyusunan peraturan perundangundangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. petaksanaan tugas Jam yang diberikan oleh Kepa,a Dinas I'emuda dan Olahraga.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8

Kepala Sub Bagian perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordmasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, keuangan, serta pelaksanaan pcuataan organlaasi
- b. melaksanakan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja;
- d. melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana; clan
- e. menyiapkan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga
Kepala Sub Bagian Umum, kepegawaian clan Keuangan sebagaimana, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat dan arsip, eW.U1i11l:sU c:usi kepegawaiau,
- b. mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis,
- c. melaksanakan penyusunan anggaran, mengelola, adrninistrasi keuangan dan perbendaharaan..
- d. Menyiapkan dan melaksanakan koordinasi teknis administrasi umum
- e. Melaksanakau pcmbinaan, pc.ngcndalian serta adminjstrasi urwsan kepegawaian
- f. Melaksanakan urusan perlengkapan clan pengelolaan BMN
7. g, Melaksanakan dan mengelola rumahtangga dan ketataudahaan
- h. Melaksanakan hubungan masyarakat clan system informasi
Bagian Keern pa L
Didang Layanan Kcpcmuclaan dan Kcpramukaan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

- (I) Kepala Bidang Layanan Kepemudaan dan Kepramukaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pernuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- da1am ayat 1 dan Kepramukaan cimaksud pada (2) Kepala Bidang Kepemudaaan melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan Iungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda dan kepramukaan;
- keprnmukaan; pernuda dan Infrascruktur d,UJ serta b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pernuda, pengembangan pemuda,
- c. penytrsurian norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pern berdayaan pernnda, pengornhangan pemuda, serta infrastruktur dan kernitraan pemuda dan kepramukaan;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pernuda, serta infrastruktur dan kernitraan pemuda dar: kepramukaan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pernuda, pengernbangan pemuda, serta infraetruktur dan kcmitraan pcmuda dan kcpramukaan:
- f. pelaksanaan evalwasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, perigembangan pernuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda dan kepramukaan:
- g. pelaksanaan administrasi: dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

Kepala Seks] Pernberdayaan Perrmda dan keprarnukaan rnempunyai tugas :
- a. melaksana.kan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
- b. menyusun norma, standar, prosedur, dan k:riteria
- c. rnelaksanakan birnbingan ieknis dan supervisi,
- d. mclaksunakan pemantauan, analisis dan evaluasi,
- e. melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang Pernberdayaan ?emuda dan pramuka
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

Kepala Scksi Pengembangan Pemuda dan kepramukaan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan,
- b. mcnyuaun norma, standar, prosedur, dan kriteria,
- c. melaksanakan bimbingari teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
4. bidang di d. me.aporkan pelak:sanaan kebijakan Pengembangan Pemuda.
Pusal 13
Kepala Seksi lnfrastruktur dan kemitraan Pemuda mernpunyai tugas:
- a. melaksanakan perurm.san kebijakan, koordtnasi dan sinkronieasi pclaksanaan kcbijakan
- b. penyusunan norrna, st1mrl11r, prosedur, dan kriteria
- c. pembenan bimbmgan teknis dan supervisi, dan pemantauan, ana!isis, evaluasi, dan
- b. pelaporan pelaksanaan ke:C,ijo.kan di bidcng fnfrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
Bagian Kelima Bidang Pembudayaan Olahraga PasAI 14
- (1) Kepala Bidang Pernbudayaan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bi.dang pcngelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, pengelolaan pernbinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, peugerubangan olahraga tradisional tl.:111 layanan khusus serta kemitraan dan pengbargaan olahraga.
2. i2J Dalam rr.elaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam pasal 14, Bidang Pemberdayaan Industri menyelenggarakan fungsi :
- a. perunrusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pcndidikari dan pcngclolaan pcmbinaan ecntra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengernbangan olahraga tradisiona I dan layanan khusus. serta kernitraan dan penghargaan olahraga;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pernbinaan sentra otahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengcmbangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan clan penghargaan olahraga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pcngclolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan aentra o.ahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusrrs, serta kemitraan dan pcnghargaan olahraga;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan scntra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengclolaan olahraga pendidikan dan pcngclolaan pcrnbirraan ecnrra olnhraga, pengelolaan olahrugo rekreasi, pengcmbangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemirrann dan penghargaa n olahraga;
8. [. pelaksanaan evaluasi dan pe.aporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan
9. olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kernitraan dan penghargaan olahraga;
- g. pelaksanaen ac:hninislra,si Keµttla Bi&lt;lw1g Pernbudayaan Olahrnga; don
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pernuda dan Olahraga.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15

Kcpala Scksi Olahraga Pcndidikan dan Scntra Olahraga mempunyai tugas :
- sinkronisasi dan koordinasi kebiiakan, a. melaksanakan perumusan
- b. melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan
- pdc1 µunr.u olahraga c. memantau , rueriganalisie, sueugevaluaai, Ll.atJ pelaksarraan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan dan sentra olahraga.
- bi dang d. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di pengelolaan olahraga pendictikan dan pembinaan sentra
- e. Menyusun Iaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan .sentra
Passi! ln
Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Laya.nan Khusus mempunyai tugas:
- norma, srandar, -pro~clur, dan kriteria, pemberian bimbingo.n teknis dun supervise; kebijakan, koordinasi dan kebijakan, penyusunan melaksanakan perumusan sinkronisa.si pela.ksanaan a.
- melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus. dan mengevaluasi, menganalisis, b. rnemantau,
- c. Menyiapkan penyusunan norma dan standar di bidang pcngelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olA.hrng;, nskrP.;ii:.i tr"1rlision;,1 do.n lo.yo.nan Ichueue
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

KepaJa Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga mempunyai tugas:
- program dan kegiatan Kerjasarna, Penelitian dan Promosi Industri; bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, a. Menyiapkan
- kerjasama.Penelitian dan Promosi industri ; Fasilitasi Bahan-bahan bimbingan teknis b. menyiapkan
- c. Menginventarisasi, menyusun dan menyajikan laporan mengenai kegiatan Penelitian dan Promosi industri ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan
Bagia.u Keeuam
Bidang I'cningkatan Prcstasi Olahraga Paeal 18
- (1) Kepala Bidang Peningkatan Prstasi Olahraga mempunyai tugas :
2. Menyelenggarakan perumu:mn kebijakan serta koordinasi dun sinkrorusasl pelaksanaan kebijakan di b'dang pembibitan, iptek olahraga dan, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.
- 12) Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bidang Peningkutan Presto.si Olahragu menjalarikan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolnhrngaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan intrastrukrur olahraga,
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pernbibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.
- c. pcnyusunan norma, standar, proscdur, dan kriteria di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.
- d. pemantauan, analisis, evaluasi. dan pelaporan di bidang pembibiran, iptek, dan tenaga keolahragaan, promos'
olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.
- e. pemberian birnbingan teknis dan supervisi di bidang pernhihitan, iprr-k, &lt;l::in tenaga keolabr'agaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastrukrur olahraga.
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.
3. i-restasi Olahraga; dan g. pclaksanaan adrniriistre si Kcpala Bidang Peningkatau
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19

keolahragaan. superv1s1, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pclaksanaan kcbijakan di bidang pcmbibitan, IPTEK, dan tcnaga Kepala Seksi Pernbibitan, TPTEK, dan Tenaga Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar. prosedur, dan k.riteria. pemberian bimbingan tek.nis dan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20

Kepala Seksi Prornosi Olahraga dan Olahraga Prestasi mempunyai tugas:
- a. rncnyiapkan pem m11AA.n k~hij~k,m fasilit,osi tii hin,onz pembibitan, IPTEK, clan tenaga keolahragaan;
- b. mcnyiapkan koordinasi dan sinkroniaasi pclaksanaan kcbijakan di bi,ho1.11l:\ pem bi bitau, IPTEK, dan teuaga keolalu agaan;
- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dankriteria di bidang pembibitan, IJ:'fl!;K, dan tenaga keolahragaan;
- d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, fPTEK, dan tenaga keolahragaan; dan
- e. memantau analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pernbibitan, IPl'EK, dan tenaga 1&lt;.eolahragaan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21

Kepala Seksi standarisasi clan infrastruktur mernpunyai tugas:
- a. melaksanakan perurnusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
- b. mcnyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi
- c. mcmarrtau , menganalisis, rueugevaluasi, dan rnelaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga.
TATA KERJA
?asal 22
Setiap unsur di Lingk:ungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalarn melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, intcgrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga sendiri maupun dalam hubungan antar Dinas Kepemudaan dan Olah raga dengan Perangkat Daerah dan / a tau lembaga Lain yang terkait.
?asal 23
- (1) Setiap pimpinan Unit Organisasi bertanagungiawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan mernberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Penyerahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketenruan Peratriran Perun dang· U ndangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 25

At"'" cfasl'lr pertirnbangan daya guna dan hasil guna setiap pejabat di lingkungan Dino.s Kepemudo.un do.n Olahraga dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di i.Jawalmya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
ESELO:'lf, PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
£selon
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 26

- ( 1) Kepala Din as mer-upakan jabatan struktural eselon lib atau jabatan pimpinari tinggi pratama.
- 12) Sekretaris Dinas merupakan jabatan strukurat eselon lUa atau jabatan administrator.
- i3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon lllb atau jabatan administrator.
- 14) Kepala subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa ataujabatan pengawas.
- (5) Kepala UPTD merupa.kan jabatan struktural eselon !Vb atau jabatan pengawas.
Bagian Kedua
Pengangkotan dan Pemberhentian
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 27

- \1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud padu ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangundangan
BAB Vil - PEMBIAYAAN
Pasal 29

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
BAB Vil - PEMBIAYAAN
Pasal 30

- (1) Di Lingkungan Dinas kepemudaan clan Olahruga dapat dibentuk UPI'D scsuai dengan kebutulian dan besarnya beban kerja berdasarkan f'eraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 12) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana ciimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri,
BAB Vil - PEMBIAYAAN
Pasal 31

Di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dapat dibentuk kelompok iabatan fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangar; yang berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buron
Nomor 30 Tahun 2013 tentcmg Korludukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tatu Kerja Dinos Pendidikan Kabupatcn Buton dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pa.sal 35
Peraturan Bupati in: mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.
| PARAF | PARAF | PARAF |
| ~~ | ~~ | |
| ~-!J | ~-!J | • |
| ~·S· | ~~~a' | |
| ~ | \~ | ~ |
| ~ | ~~ | j |
Ditetapkan di Pas a r w a j o pada tanggal 1.3 Oktober 2016
'
PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupa.ti Buton
Nomor ~O Tahun ?O 1 cl ten tang Kedudukan, Togas Pokok Pungei dan Tata Kcrja Dinas Pcnclidikan Ka.bupaten Duton dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang rnengerahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.
| PARAF | PARAF |
|-------------------|---------|
| ~ 2, | |
| ~\- · \?et"o91dl~ | |
| \I:~. ~ | ~ |
| ~~- ~,3 | J |
SAMSU UMAR ABDUL SAJIIUN
Cap/TTD
BUPATI BUTON,
Ditctapkan di P a s a r w a j n pada tanggal ~3 Oktober 2016
Pembina l Jtama Mnda, IV [c: Nip. 19580101 198903 1 012
BERITA DAERAH KARIJPATF:N RUTON TA HUN ?.016 NOMOR .1?.-.1 ...
i
Pasarwajo
,t ct-,oe,t,\'1-
2016
S DAERo\H KABUPATEN,
Diundangkan
pada tanggal
Pit. SEKRETA
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 64 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Menetapkan
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 736);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. 10.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 51);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kata Singkawang.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut dinas dan disingkat DISDUKCAPIL adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut
8. UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan infonnasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pemba­ ngunan.
13. Jabatan fungsional adalah sekolompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- ( 1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas :
1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:
1. Seksi Identitas Penduduk; dan
2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk; dan
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas :
1. Seksi Kelahiran; dan
2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri atas :
1. Seksi Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan;dan
- Data Penyajian dan 2. Seksi Pengolahan Kependudukan;dan
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan lnovasi Pelayanan terdiri atas :
1. Seksi Kerjasama dan lnovasi Pelayanan; dan
2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB III
Pasal 4

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
BAB III
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudu­ kan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB III
Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menye­ lenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang­Undangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB III
Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur staf yang berkedudukan di bawah Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB III
Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.
BAB III
Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan program­program bidang secara terpadu;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas­tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Dinas;
- d. penyelenggaraan pelayananan administratif meliputi perencanaan dan penyusunan program, pengelolaan keuanga, pengelolaan aset, umum dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III
Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas :
- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pembantu Sekretariat.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
BAB III
Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan perencanaan meliputi penyusunan rencana strategis (RENSTRA), penyusunan program dan kegiatan (RKT), penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT), menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) dan mengolah bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA), pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji, verifikasi, akuntansi, laporan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, pelaksanaan tata persuratan, kearsipan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang­ undangan, administrasi perjalanan dinas, kehumasan dan protokol, rumah tangga, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN), penyiapan bahan reformasi birokrasi, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan administrasi kepega­ wa1an.
Bagian Ketiga
- ( 1} Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan administrasi identitas penduduk, pengelolaan administrasi pindah datang penduduk dan pendataan penduduk.
- (2) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
BAB III
Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengelolaan administrasi identitas penduduk;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengelolaan administrasi pindah datang penduduk;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengelolaan administrasi pendataan penduduk;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Seksi pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
- f. pelak.sanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III
Pasal 14

- (1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Identitas Penduduk; dan
- b. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
BAB III
Pasal 15

- (1) Seksi Identitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 1) huruf a mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Identitas Penduduk;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang pengelolaan administrasi identitas penduduk; dan
- c. melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan penerbitan pendaftaran dokumen kependudukan.
- (2) Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengelolaan adminitrasi pindah datang penduduk;
- c. melaksanakan pengelolaan mutasi data penduduk baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA); dan
- d. melaksanakan fasilitasi penduduk yang bennasalah identitas kependudukannya.
Bagian Keempat Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
BAB III
Pasal 16

- (1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang Pelayanan Pencatatan Sipil meliputi pencatatan kelahiran dan kematian, pencatatan perkawinan dan perceraian, dan perubahan status anak, pewarganegaraan.
- (2) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil se bagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
BAB III
Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pencatatan kelahiran dan kematian;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pencatatan perkawinan dan perceraian, pencatatan perubahan status anak dan pewarganegaraan
- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III
Pasal 18

- (1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat ( 1) terdiri atas :
- a. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
- b. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah clan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
BAB III
Pasal 19

- ( 1) Seksi Kelahiran dan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kelahiran dan Kematian;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pencatatan kelahiran dan kematian; dan
- c. melaksanakan pelayanan pencatatan akta kelahiran dan penyiapan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat ( 1) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegeraan;
- c. melaksanakan pelayanan pencatatan akta perkawinan dan akta perceraian serta penyiapan penerbitan kutipan akta perkawinan dan akta perceraian; dan
- d. melaksanakan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pelayanan pencatatan kematian.
Bagian Kelima
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
BAB III
Pasal 20

- (1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan meliputi sistem informasi administrasi kependudukan dan pengolahan dan penyajian data kependudukan.
- (2) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
BAB III
Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengelolaan sistem administrasi kependudukan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi infonnasi dan komunikasi;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan; dan
- e. pelaksanaan tu.gas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III
Pasal 22

- ( 1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
BAB III
Pasal 23

- ( 1) Seksi Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;dan
- c. melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan.
- (2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- c. melaksanakan perekaman data base kependudukan, nomor induk penduduk, penyajian data kependudukan, penyimpanan dokumen kependudukan sesuai dengan klasifikasi dan jenis dokumen; dan
- d. melaksanakan tata kelola sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
Bagian Keenam
Bidang Pemanfaatan Data dan lnovasi Pelayanan
BAB III
Pasal 24

- (1) Bidang Pemanfaatan Data dan lnovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan meliputi kerjasama dan inovasi pelayanan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- (2) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
BAB III
Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Bidang Pemanfaatan Data dan lnovasi Pelayanan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis kerjasama dan inovasi pelayanan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III
Pasal 26

- (1) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan
- b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
BAB III
Pasal 27

- ( 1) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kerjasama dan Inovasi;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis kerjasama dan inovasi pelayanan; dan
- c. melaksanakan kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- (2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumentasi Kependudukan;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis pemanfaatan data dan dokumentasi kependudukan;dan
- c. melaksanakan pemanfaatan data dan dokumen administrasi kependudukan.
Bagian Ketujuh
UPT
BAB III
Pasal 28

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja Dinas.
- (4) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan W alikota, atas usul Kepala Dinas sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB III
Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di lingkungan Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
BAB III
Pasal 30

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional/ tenaga fungsional berdasarkan
2. bidang keahlian, keterampilan, spesialisasi tertentu yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.
BAB IV - TATA KERJA DAN PELAPORAN
Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya seluruh pemegang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas dan setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan mengambil langkahlangkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagian Kedua
Pelaporan
BAB IV - TATA KERJA DAN PELAPORAN
Pasal 32

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu--waktu dan tepat waktu kepada W alikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Walikota melalui sekretaris daerah tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap unsur Pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktuwaktu dan tepat waktu kepada atasan masing masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib memperhatikan dan mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi clan
bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan kerja bagi bawahan.
PEMBIAYAAN
BAB IV - TATA KERJA DAN PELAPORAN
Pasal 33

- ( 1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
BAB VI - KEPEGAWAIAN
Pasal 34

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan pegawai pada jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional harus memperhatikan syarat jabatan dan kompetensi jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Syarat jabatan untuk tiap Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang dirumuskan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (5) Sekretaris dan Kepala Subbagian diutamakan dijabat oleh personil yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang administrasi dan/ atau memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman kerja di bidang administrasi.
- (6) Kepala Bidang dan Kepala Seksi diutamakan dijabat oleh personil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan/ atau memiliki pengalaman kerja pada bidang sejenis.
- (7) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tahun.
- (8) Formasi Pegawai Negeri Sipil Dinas disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (9) Fonnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setiap tahun ditetapkan oleh Walikota.
10. (lO)Uraian jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang disusun berdasarkan analisis jabatan.
BAB VII - JABATAN PERANGK.AT DAERAH
Pasal 35

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb a tau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Staf pelaksana pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan merupakan jabatan pelaksana.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 36

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (2) Evaluasi kinerja Dinas dilakukan setiap tahun sekali dibawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab di bidang evaluasi dan pelaporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, setiap Kepala Subbagian dan Kepala Seksi menyampaikan laporan basil kegiatan masing-masing berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan Dinas maka unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan evaluasi beban kerja setiap pemegang jabatan melalui observasi ( activity sampling) secara periodik.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, seluruh PNS beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2009 tentang Togas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 28 Desember 2016
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 28 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 51
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan, YASMALIZAR, SH NIP.19681016 199803 1 004
1
;
8
|
E 1 1 H
8
1