Unknown Unknown Nomor 05 Tahun 2014
Tentang RETRIBUSI JASA USAHA
Berlaku: 05 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat:
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 05 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,
: a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nbmor 28 Tahun 2009. tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan penyesuaian pengaturan retribusi daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu ,sumb'erpendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- c. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, humf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang, Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Leriibaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
8. Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Und^g Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang PerUbahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndangHukum AcaraPidana (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat Syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar,Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang SatuanTurunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain yang berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
- Barang Milik Negara/Daerah (bembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 17., Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
Dan
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat
Daerah.
3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan Daerah adalah peraturan Kabupaten Seram Bagian Barat
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, balk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan l^nnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kohgsi, kopefasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, drganisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan laihnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasamya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinah tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan\_ yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai perhimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besamya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanak^ secara objektif dan profesipnal berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain deilam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
17. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakuk^ penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
19. Penjddikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menurut cara yang diatur ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan barang bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pen3ndik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Bagian Kesatxi
Jenis dan Golongan Retribusi
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (1) Jenis Retirbusi terdiri atas :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- d. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoaan;
- e. Retribusi Tempat Pelelangan;
- f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Bagian Kedua
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

- (1) Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan^ P^da tujuan untuk memperoleh keuritungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pelayanan Pemberian hak pemakaian kekayaan daerah, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dimiliki oleh Daerah
- b. Pemakaian alat-alat berat
- c. Pemakaian perlengkapan gedung
- d. Pemakaian Gedung
- e. Pemakaian Kendaraan
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsinya dari tanah tersebut.
Bagian Kedua
Subjek dan Wajib Retribusi
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha kekayaan daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Kekayaan Daerah.
Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB III - RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jehis, type, luas, satuan dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.
BAB IV
Pasal 7

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan Terminal.
- a. pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum;
- b. tempat kegiatan usaha; dan
- c. fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Bagian Kedua
Subjek dan Wajib Retribusi
BAB IV
Pasal 9

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan terminal.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.
Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB IV
Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal, jenis pelayanan, danjenis kendaraan.
BAB V - RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
Pasal 11

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas rumah potong hewan.
- rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan temak yang disedieikan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Bagian Kedua
Subjek dan Wajib Retribusi
BAB V - RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau , Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan rumah potong hewan.
- (2) Wajib retribusi adaJah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.
Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB V - RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan fasilitas jasa pemeriksaan, jenis dan jumlah ternak.
BAB VI - RETRIBUSI PASAR GROSIR/PERTOKOAN
Pasal 15

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- berupa Pasar Grosir berbagai jenis barang dan/atau Pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ad^ah Penyedian fasilitas pasar yang disediakan BUMN, BUMD dan pihak swasta.
Bagian Kedua
Subjek dan Wajib Retribusi
BAB VI - RETRIBUSI PASAR GROSIR/PERTOKOAN
Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha Pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan.
Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB VI - RETRIBUSI PASAR GROSIR/PERTOKOAN
Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, lokasi, tingkat lantai, dan jenis penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.
BAB VII - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
Pasal 19

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas penyediaan tempat pelelangan.
- secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, temak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiUki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
Bagian Kedua
Subjek dan Wajib Retribusi
BAB VII - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
Pasal 21

- (1) Subjek retribusi a:dalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa tempat pelelangan.
- (2) Wajib retribusi tempat pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tempat pelelangan.
Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB VII - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa tempat pelelangan diukur berdasarkan harga barang yang dilelang, jenis layanan dan jangka waktu pemakaian tempat pelelangan.
BAB VIII - RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
Pasal 23

- Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas penyediaan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikeloala oeleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
Bagian Kedua
Subjek dan Wajib Retribusi
BAB VIII - RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
Pasal 25

- (1) Subjek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan kepelabuhanan.
- (2) Wajib retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pelayanan kepelabuhanan.
Bagian Ketiga
Caira Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB VIII - RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis layanan dan jangka waktu pelayanan kepelabuhanan di berikan.
BAB IX - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 27

Struktur dan Besamya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan dalam Lampiran I yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB IX - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 28

Struktur dan besarnya tarif retribusi Terrninal ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran II yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga
Retribusi Rumah Potong Hewan
Pas^ 29
- (1) Sebelum dilakukan pemotongan hewan, pemilik hewan wajib menunjukan surat keteragan kepemilikan hewan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan dalam Lampiran III yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Keempat
Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
BAB IX - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan dalam Lampiran IV yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kelima
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
BAB IX - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 31

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan ikan ditetapkan dalam Lampiran Vyang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Keenam
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
BAB IX - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan ditetapkan dalam Lampiran VI yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB IX - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 33

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 34

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan.
MASA RETRIBUSI
BAB XI - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 35

- Masa retribusi sebagai batas waktu .pemanfaatan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah ditetapkan menurut struktur tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
BAB XIII - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 36

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurangmembayar, dikenakan sariksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Hasil pemungutan retribusi merupakan pendapatan Daerah dan hams disetor ke Kas Umum Daerah.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 37

- (1) Tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pas^ ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pemanfaatan
BAB XIII - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 38

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendainai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Bagian Ketiga
Keberatan
BAB XIII - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan hams diajukan d^am jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang teijadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima hams memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menaunbah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (.1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XIII - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 41

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB XIV - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 42

- (1) Setiap wajib retribusi wajib membayar retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.,
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya retribusi.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.
- (4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
Bupati.
BAB XV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 43

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retxibusi dapat mengajukari permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan kepiitusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi ihempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayarari Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 44

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) STRD, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan, yang menyebabkan jumlah retribusi yang hams dibayar bertamb^ merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
BAB XVII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 45

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesad^annya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerihtah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XVII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 46

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sud^ kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudaJl kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XVII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 47

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKRD, STRD, atau SKRDLB yang dialam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undarigan retribusi.
Bupati dapat;
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangkan atau membatalkan SKRD, STRD, atau SKRDLB yang tidak benar;
- c. mengurangkan atau membatalkan STRD;
4. ( d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. mengurangkan ketetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangari kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIX - KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 48

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, serta dokumen yang menjadi dasamya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang temtang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
- c. memberikan keterarigan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XIX - KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 50

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kineija tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XXII - PENYIDIKAN
Pasal 51

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Pen3ddik untuk melakukan penyidik^ tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Pen3ddik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. men3airuh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Pen3adik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XXIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 52

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaiman dimaksud dalam pasal 42 dan pasal 44 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaiman dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
BAB XXIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Norrior 37 Tahun 2007 tentang Retribusi Terminal' (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 039);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 41 Tahun 2007 tentang Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Nomor
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 08 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2009 Nomor 95, Tabahan Lembaran Daerah Nomor 097);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XXIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan d{
Pada t
BUP
Pirn
20 Mei 2014
GIAN BARAT
JACOBUS FREDB UK PUTTILEIHALAT
Diundangkan di: Piru
Pada tanggal
: 27 Mei 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
MANSUR TUHAREA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARATTAHUN 2014 NOMOR 132
NOMOR 05 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA
I. UMUM
Wewenang Daerah untuk melakukan pemungukatan atas jenis-jenis retribusi daerah merupakan wewenang yang sangat panting. Tidak saja karena retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi juga karena bersangkut paut dengan pemberian beban kepada masyarakat. Pada sisi lain, wewenang tersebut hams dilaksanakan secara proporsional, artinya walaupun seluruh aktivitas pelayanan pemerintahan dan pembangunan secara 23riteria23 dapat dikategorikan sebagai sumber pemungutan, namun Pemerintah Daerah tidak boleh begitu saja menetapkannya sebagai obyek retribusi daerah. Hal ini untuk menghindarkan timbulnya aktivitas pelayanan pemerintahan dan pembangunan yang tidak efisien serta berpotensi memunculkan tindakan ekonomi berbiaya tinggi, yang justru bertentangan dengan semangat desentralisasi kewenangan itu sendiri.
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka telah ada panduan dalam kerangka hukum untuk penyelenggaraan retribusi daerah tersebut. Harus diakui bahwa salah satu dampak pemberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut adalah makin ketatnya penetapan sifat dan penetapan retribusi daerah, yang . intinya adalah membatasi 23riter-sektor pelayanan pemerintahan dan pembangunan yang dapat menjadi obyek pemungutan.Oleh karena itu, ada kemungkinan berkurangnya pendapatan daerah dari sektor-sektor tertentu yang selama ini tanpa kendali hukum yang jelas menjadi obyek pemungutan dalam bentuk retribusi daerah. Namun, jika mencermati undang-undang tersebut, makin leima nampaknya sedapat mungkin pelayanan pemerintahan dan pembangunan harus minimal dalam pemungutan sebag^ beban kepada masyarakat, yang pada akhirnya mendorong kreativitas dan penciptaan strategi pembangunan yang berbasis kemandirian daerah untuk pengembangan sumber pendapatan daerah, seperti pengelolaan aset daerah, efisiensi birokrasi, dan sebagainya.
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat memperhatikan benar-benar dampak kebijakan baru tersebut. Untuk memberikan kerangka legal yang tegas dan jelas, serta untuk memberdayakan infrastruktur retribusi daerah supaya
Dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka ditetapkan pemungutan sebagai obyek retribusi daerah sepanjang memenuhi kriteria, yaitu (i) tidak bersifat sebagai pajak; (ii) secara kuantitatif berpotensi untuk memberikan pendapatan; (in) tersedia sarana dan prasarana pemungutan; dan (iv) menjadi salah satu bentuk aktivitas Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Peraturan Daerah ini diharapkan memenuhi standar penyusunan norma-norma penyelenggaraan retribusi daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XXIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 1

Cukup Jelas
BAB XXIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 2

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Ciikup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruff
Cukup jelas
Cukup Jelas.
BAB XXIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 3

Cukup Jelas
Cukup Jelas.
BAB XXIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 4

Cukup jelas.
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup jelas
BAB XXIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 11

Cukup jelas.
BAB XXIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 12

Cukup Jelas
Cukup Jelas
BAB XXIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 13

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup jelas.
Cukup jelas.
BAB XXIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 15

V
Cukup jelas.
Cukup Jelas
Cukup Jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Huruf a
Huruf b
Huruf c
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup jelas
Cukup Jelas.
Cukup Jelas
Cukup Jelas.
Cukup jelas.
Ayat [2)
| | Cukup Jelas | |
|----------|---------------|---------------|
| Pasal | (1) | 17 Ayat |
| | Cukup Jelas | |
| | (2) | Ayat |
| | Cukup Jelas | |
| Pasal | | 18 |
| | Cukup jelas. | |
| Pasal | | 19 |
| | Cukup jelas, | |
| Pasal 20 | Ayat (1) | |
| | Cukup Jelas | |
| | (2) | Ayat |
| | Cukup Jelas | |
| | (3) | Ayat |
| | Cukup Jelas | |
| Pasal | Ayat (1) | 21 |
| | Cukup Jelas | |
| | (2) | Ayat |
| | Cukup Jelas | |
| Pasal | | 22 |
| | Cukup jelas. | |
| Pasal | | 23 |
| | jelas. | Cukup |
| Pasal | (1) | 24 Ayat |
| | Cukup Jelas | |
| | (2) | Ayat |
| | Cukup Jelas | |
| | (1) | Pasal 25 Ayat |
| | Cukup Jelas | |
| | (2) | Ayat |
| | Cukup Jelas | |
| Pasal | | 26 |
| | Cukup jelas | |
| Pasal | | 27 |
| | Cukup jelas | |
| Pasal | | 28 |
| | Cukup jelas | |
Ayat [z)
| | Cukup Jelas | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pasal 30 | Pasal 30 | Pasal 30 | Pasal 30 | Pasal 30 | Pasal 30 | Pasal 30 | Pasal 30 | Pasal 30 | Pasal 30 | Pasal 30 | Pasal 30 | Pasal 30 | | |
| | Cukup jelas. | | | | | | | | | | | | | |
| Pasal 31 | Pasal 31 | Pasal 31 | Pasal 31 | Pasal 31 | Pasal 31 | Pasal 31 | Pasal 31 | Pasal 31 | Pasal 31 | Pasal 31 | Pasal 31 | Pasal 31 | Pasal 31 | Pasal 31 |
| | Cukup jelas. | | | | | | | | | | | | | |
| Pasal 32 | Pasal 32 | Pasal 32 | Pasal 32 | Pasal 32 | Pasal 32 | Pasal 32 | Pasal 32 | Pasal 32 | Pasal 32 | Pasal 32 | Pasal 32 | Pasal 32 | Pasal 32 | Pasal 32 |
| | Cukup jelas. | | | | | | | | | | | | | |
| Pasal 33 Ayat (1) | Pasal 33 Ayat (1) | Pasal 33 Ayat (1) | Pasal 33 Ayat (1) | Pasal 33 Ayat (1) | Pasal 33 Ayat (1) | Pasal 33 Ayat (1) | Pasal 33 Ayat (1) | Pasal 33 Ayat (1) | Pasal 33 Ayat (1) | Pasal 33 Ayat (1) | Pasal 33 Ayat (1) | Pasal 33 Ayat (1) | Pasal 33 Ayat (1) | Pasal 33 Ayat (1) |
| | Cukup Jelas | | | | | | | | | | | | | |
| | Ayat (2) | | | | | | | | | | | | | |
| | Cukup Jelas | | | | | | | | | | | | | |
| | Ayat (3) | | | | | | | | | | | | | |
| Pasal 34 | Pasal 34 | Pasal 34 | Pasal 34 | Pasal 34 | Pasal 34 | Pasal 34 | Pasal 34 | Pasal 34 | Pasal 34 | Pasal 34 | Pasal 34 | Pasal 34 | Pasal 34 | Pasal 34 |
| | Cukup jelas. | | | | | | | | | | | | | |
| Pasal 35 | Pasal 35 | Pasal 35 | Pasal 35 | Pasal 35 | Pasal 35 | Pasal 35 | Pasal 35 | Pasal 35 | Pasal 35 | Pasal 35 | Pasal 35 | Pasal 35 | Pasal 35 | Pasal 35 |
| | Cukup jelas. | | | | | | | | | | | | | |
| | Ayat (l) | | | | | | | | | | | | | |
| | Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas | | | | | | | | | | | | | |
| | Ayat (3) | | | | | | | | | | | | | |
| | Cukup Jelas | | | | | | | | | | | | | |
| | Ayat (4) | | | | | | | | | | | | | |
| | Cukup | | | | | | | | | | | | | |
| | Ayat (5) Cukup Jelas | | | | | | | | | | | | | |
| | Ayat (6) | | | | | | | | | | | | | |
| | Cukup Jelas | | | | | | | | | | | | | |
| | Ayat (1) | | | | | | | | | | | | | |
| | Cukup Jelas | | | | | | | | | | | | | |
| Pasal 38 Ayat (1) | Pasal 38 Ayat (1) | Pasal 38 Ayat (1) | Pasal 38 Ayat (1) | Pasal 38 Ayat (1) | Pasal 38 Ayat (1) | Pasal 38 Ayat (1) | Pasal 38 Ayat (1) | Pasal 38 Ayat (1) | Pasal 38 Ayat (1) | Pasal 38 Ayat (1) | Pasal 38 Ayat (1) | Pasal 38 Ayat (1) | Pasal 38 Ayat (1) | Pasal 38 Ayat (1) |
| | Jelas | | | | | | | | | | | | | |
| | Cukup | | | | | | | | | | | | | |
| | Ayat (2) Cukup Jelas | | | | | | | | | | | | | |
Ayat (Zj
| | Cukup Jelas |
|----------|----------------------|
| | Ayat (3) Cukup Jelas |
| | Ayat (4) |
| | Cukup Jelas |
| | Ayat (5) |
| | Cukup Jelas |
| Pasal 40 | Ayat (1) |
| | Cukup Jelas |
| | Ayat (2) |
| | Cukup Jelas |
| | Ayat (3) |
| | Cukup Jelas |
| | Ayat (4) |
| | Cukup Jelas |
| Pasal 41 | Ayat (1) |
| | Cukup Jelas |
| | Ayat (2) |
| | Cukup Jelas |
| Pasal 42 | Ayat (1) |
| | Cukup Jelas |
| | Ayat (2) Cukup Jelas |
| | Ayat (3) |
| | Ayat |
| | (4) |
| | Cukup Jelas Ayat (5) |
| | Cukup Jelas |
| Pasal 43 | Ayat (1) |
| | Cukup Jelas |
| | Ayat (2) Cukup Jelas |
| | (3) |
| | Ayat |
| | Cukup Jelas |
| | Ayat (4) |
| | Cukup Jelas |
| | Ayat (5) |
| | Cukup Jelas |
| | Ayat (6) |
| | Cukup Jelas |
BAB XXIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 44

Ayat [IJ
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
BAB XXIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 45

Cukup Jelas
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
BAB XXIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 46

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
BAB XXIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 47

Cukup Jelas
-
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Cukup Jelas
BAB XXIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 48

Cukup Jelas
Cukup Jelas
rasai 'fy Ayat [ i)
| | Cukup Jelas | Cukup Jelas | Cukup Jelas | Cukup Jelas | Cukup Jelas | Cukup Jelas | Cukup Jelas |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ayat | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) |
| | Huruf | Huruf | Huruf | Huruf | Huruf | Huruf | Huruf |
| Huruf | | | | | | | |
| Ayat (3) | | | | | | | |
| Cukup | | | | | | | |
| Pasal 50 | Ayat (1) | Ayat (1) | Ayat (1) | Ayat (1) | Ayat (1) | Ayat (1) | Ayat (1) |
| Cukup | | | | | | | |
| Ayat (2) Cukup | | | | | | | |
| Ayat (3) | | | | | | | |
| | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup |
| Pasail 51 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup |
| Ayat | | | | | | | |
| Ayat (2) | | | | | | | |
| Cukup | Ayat (3) | Ayat (3) | Ayat (3) | Ayat (3) | Ayat (3) | Ayat (3) | Ayat (3) |
| | Huruf | Huruf | Huruf | Huruf | Huruf | Huruf | Huruf |
| Huruf | | | | | | | |
| | Cukup Huruf e | Cukup Huruf e | Cukup Huruf e | Cukup Huruf e | Cukup Huruf e | Cukup Huruf e | Cukup Huruf e |
| Huruff | | | | | | | |
| | Hurufg | Hurufg | Hurufg | Hurufg | Hurufg | Hurufg | Hurufg |
| | Huruf | Huruf | Huruf | Huruf | Huruf | Huruf | Huruf |
| Ayat (4) | | | | | | | |
| Pasal 52 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup |
| Ayat | | | | | | | |
| Cukup | | | | | | | |
| Jelas | | | | | | | |
rasai DO
BAB XXIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 54

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2014 NOMOR0135
Cukup jelas.
TENTANG:
Retribusi
Daerah.
Pemakaian
Kekayaan
A. Pemakaian/Rumah Dinas
| NO | TYPE RUMAH DINAS | TARIF | KET. |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Type 21 Type 36 Type 45 Type 54 Type 70 Type 140 | 20.000,- 25.000,- 30.000,- 35.000,- 45.000,- 50.000,- | Meter / bulan Meter / bulan Meter / bulan Meter / bulan Meter / bulan Meter / bulan |
Keterangan :
Retribusi sebagaimana yang dimaksud tidak termasuk pembayaran rekening listrik, air minum, telepon, pajak bumi dan bangunan serta biaya pemeliharaan.
B. Pemakaian alat-alat berat.
| No | Jenis Alat/Pekerjaan | Satuan | Tarif | Keterangan |
|------|-------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| I | ALAT LABORATORIUM/PENGUJIAN | | | |
| 1 | Sondir Berat | Titik | 3.000.000 | |
| 2 | Sondir Ringan | Titik | 1.500.000 | |
| 3 | Sand Cone | Titik | 550.000 | |
| 4 | Core Drill | Titik | 100.000 | |
| 5 | CBR Lapangan | Titik | 390.000 | |
| 6 | DCP | Titik | 100.000 | |
| 7 | Pemboran Mesin Tanah | Meter | 100.000 | |
| 8 | Analisa Material | Sampel | 250.000 | |
| 9 | Mix Design (LPA) | Sampel | 400.000 | |
| 10 | Mix Design (LPB) | Sampel | 400.000 | |
| No | Jenis Alat/Pekeijaan | Satuan | Tarif | Keterangan |
| 11 | Gradasi | Sampel | 100.000 | |
| 12 | Mix Design Beton | Sampel | 500.000 | |
| 13 | Kuat Tekan Kubus | Sampel | 80.000 | |
| 14 | Kuat Tekan Silinder | Sampel | 80.000 | |
| 15 | Abrasi | Sampel | 227.000 | |
| 16 | Sampel Tabung Uji Laboratorium | Sampel | 200.000 | |
| 17 | Pengambilan Contoh Tanah dengan SPT | Sampel | 100.000 | |
| 18 | Pengambilan Contoh Tanah Asli (UDS) | Sampel | 75.000 | |
| 19 | Konsistensi Semen | Uji | 45.000 | |
| 20 | Pengikatan Awal Semen | Uji | 100.000 | |
| 21 | Berat Jenis Semu | Uji | 100.000 | |
| 22 | Kehalusan Semen | Uji | 100.000 | |
| 23 | KadarAir Semen | Uji | 50.000 | |
| 24 | Ketepatan Bentuk | Uji | 50.000 | |
| 1 | rciiguKuron remeiaan rkawasan cerai | nan | rau.uuu | i^enyewaan alat survey |
|-------|------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Pengukuran Pemetaan Kawasan Ringan | Hari | 75.000 | yang diseweikan inl sama |
| 3 | Pengukuran Trase Jalan > 20 M Berat | Hari | 200.000 | atau kuratig dari hari yang |
| 4 | Pengukuran Trase Jalan > 20 MRingan | Hari | 100.000 | ditentukan, maka kepada |
| 5 | Pengukuran Trase Jalan > 20 M Berat | Hari | 150.000 | penyewa di kenakan biaya |
| 6 | Pengukuran Trase Jalan > 20 MRingan | Hari | 75.000 | sebesar hari minimum itu |
| 7 | Pengukuran Saluran Drainase Lebar < 2 M | Hari | 75.000 | dikalikan dengan tariff |
| 8 | Pengukuran Saluran Drainase Lebar < 2 M Ringan | Hari | 50.000 | minimum 5 hari) |
| III | ALAT BERAT | | | |
| 1 | Roa RoUer 2,5 T/5 T/6 T | Jam | 200.000 | Peyewaan alat berat yang |
| 2 | Roa Roller 8 T 1 | Jam | 400.000 | disewakan ini sama atau kurang dari jam yang ditentukan, maka kepada peyewa dikenakan biaya sebesar jam minimum itu |
| | Jenis Alat/Pekerjaan | Satuan | | Keterangan |
| No | | | Tarif | |
| 4 | Bulldozer | Jam | 350.000 | |
| 5 | | Jam | | |
| 6 | Excavator Loader/Excavator Wheel Loader | Jam | 200.000 200.000 | |
| 7 | Mobil Pompa | Jam | 150.000 | |
| 8 | Pompa Sub mersible | Jam | 100.000 | |
| 9 | Vibration Roller Mini | Jam | 150.000 | |
| 10 11 | Excavator Mini Dump Truck | Jam hari | 26.000 700.000 | |
| 12 | Asphalt Spayer | Jam | 25.000 | |
| 13 | Asphalt Mixing Plant | Jsim | 200.000 | |
C. PEMAKAIAN PERLENGKAPAN GEDUNG
| NO | JENIS ALAT | SATUAN | TARIF | KETERANGAN |
|------|---------------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | AIRCONDISIONER (AC) | JAM | 200.000,- | |
| 2 | SAUND SISTYM | JAM | 200.000,- | |
| 3 | KURSI | HARI/BUAH | 5 000,- | |
| 4 | MEJA PRASMANAN | HARI/BUAH | 5000,- | |
D. PI:MAKAIAN GEDUNG
| NO | JENIS ALAT | SATUAN | TARIF | KETERANGAN |
|------|-----------------------|---------------|-------------|--------------|
| 1 | GEDUNG SERBAGUNA PIRU | HARI/KEGIATAN | 3.000.000,- | |
2
BUS PENUMPANG
oam
Jam
2UU.UUU,-
200.000,-
Keterangan :
Retribusi sebagaimana yang dimaksud belum termasuk pembayaran Sopir, Bahan Bakar dan Pemeliharaan.
F. SEWATANAH
Untuksewa tanah ditetapkandengan formula sebagai berikut:
Retribusi Terutang = 5 % x NJOP x Luas x Tahun
NJOP
Luas
Tahun
Nilai Jual Obek Pajak Tanah Tahun terakhir
Luas lahan yang disewa
Jangka waktu sewa tanah (tahun)
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
JACOBUS FREDERIK PUTTILEIHALAT
:
uo i/uiuiN
TENTANG:
Struktxir Dan Besaran Tarif Retribusi Terminal.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut:
| No | Fasilitas Pelayanan | Golongan & Jenis Ukuran Fasilitas | Tarif (Rp |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Penyediaan kendaraan Bus umum Z tempat parkir penumpang dan | 3 JenisKendaraanUmum a. Mobil Bus Umum Ekonomi (AKAP) b. Mobil Bus Ekonomi (AKDP) c. Mobil non Bus antar Kota (MPU) d. Mobil Bus dalam Kota e. Mobil non Bus dalam Kota f. Mobil sewa Jenis Kendaraan tidak umum : a. Mobil Bus b. Mobil Penumpang c. Sepeda motor d. Sepeda / Gerobak Jenis kendaraan angkutan barang : a. Truk besar/trailer b. Truk sedang c. Pickup d. Truk Derek Jenis kendaraan sewa r | |
| | Pemakaian Tempat Usaha | a. Sedan/Jeep dan sejenis b. Mobil penumpang Jenis kendaraan tidak bermotor | 1.500/sekali masuk 1.250/sekali masiik 1.000/sekali masuk 500/sekali masuk 1.000/sekali masuk 2.500/sekali masuk 1.500/sekali masuk 1.000/sekali masuk 500/sekali masuk 200/sekali masuk 2.500/sekali masuk 2.000/sekali masuk 1.000/sekali masuk 5.000/sekali masuk 1.000/sekali masuk 1.500/sekali masuk 200/sekaIi masuk |
| 2. | | (Minimal Ukuran) a. Bengkel b. Ruko c. Toko d. Kios e. Los f. Loket PO | 18.000/m2/bulan 25.000/ni2/bulan 10.000/m2/bulan 7.500/m2/bulan 7.000/m2/bulan 12.500/m2/bulan |
| 3, | Pemakaian WC/Kamar Kecil | Buang air kecil Buang air besar Mandi | 1.000/sekaIi pakai 1.500/sekali pakai 2.000/sekali pakai |
| 4. | Pemakaian pencucian mobil | Truk/bus Pick up dan sejenisnya Sepeda motor | 15.000/sekali cuci 10.000/sekali cuci 5.000/sekali cuci |
| 5. | Sewa tanah dalam terminal | | 3.000/m2/bulan |
| 6. | Penyediaan tempat parkir mobil barang | JBB 0 s/d 2.750 Kg | 2.500/sekali masuk |
| | - | - JBB 20.001 Kg keatas | 15.000/sekali masuk |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Tempat bongkar angkut barang | - JBB 0 s/d 2.750 Kg - JBB 2.751 s/d5.000Kg - JBB 5001 s/d 9.000 Kg - JBB 9.001 s/dl5.000Kig - JBB 15.001 s/d20.000Kg - JBB 20.001 Kg keatas | 2.000/sekali masuk 3.000/sekali masuk 4.000/sekali masuk 5.500/sekali masuk 6.006/sekali masuk 7.000/sekaIi masuk |
| 8 | Pemakaian gudang | - Bulanan - Harian | 7.500/m3/bulan SOO/m^/bulan |
| 9 | Sewa ruang untuk kantor | | 2.500/m2/bulan |
| 10 | Sewa tempat istirahat awak kendaraan | | 30.000/kamar/hari |
Keterangan :
- Bus AKAP
- Bus AKDP
- Mobil NonBus/MPU
Bus Antar Kota Antar Propinsi
Bus Antar Kota DalamPropinsi
Mobil PenumpangUmum
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
JACOBUS FREDERIK PUTTILEIHALAT
iiv/iviwxx
.
uo irtrxuiN
TENTANG:
Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Pemotongan Hewan.
| NO | JENIS HEWAN | TARIF |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Rumah Pemotongan Hewan untiak tiap ekor : a. Sapi dan Kerbau Periksa hidup (ante mortum) Periksa daging (post mortum) b. Kambing dan Domba Periksa hidup (ante mortum) Periksa daging (post mortum) c. Babi Periksa hidup (ante mortum) Periksa daging (post mortum) | Rp. 25.000,- Rp. 35.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000 Rp. 15.000,- |
| 2 | Pemeriksaan Kesehatan Unggas dan atau daging unggas di Rumah Pemotongan Unggas (RPU) untuk tiap ekor | Rp. 500,- |
| 3 | Pengandangan untuk tiap ekor (di RPH/RPU) a. Sewa kandang Sapi / Kerbau b. Sewa kandang Babi c. Sewa kandang Kambing d. Sewa kandang Unggas | Rp. 10.000,-hari/ekor Rp. 10.000,- hari/ekor Rp. 2.500,- hari/ekor Rp. 1.000,- hari/10 ekor |
| 4 | Pemotongan Hewan a. Sapi/kerbau b. Babi c. Kambing d. Unggas | Rp.l0,000/ekor Rp. 3,000/ekor Rp. 3,000/ekor Rp.500/ekor |
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
JACOBUS FREDERIK PUTTILEIHALAT
INUMUK :
UO 1/irtUiN
TENTANG;
Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Tempat Pelelangan.
| No | Jenis Pungutan | Tarif Retribusi | Keterangan |
|------|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Pemakaian tempat pelelangan ikan | 2,5 % dari harga | |
| 2 | Pemakaian gudang pengeringan ikan | 25.000,- | Perbulan |
| 3 | Pemakaian Pabrik Es | 500.000,- | Perbulan |
| 4 | Pemakaian Gudang Baku | 1.000.000,- | Perbulan |
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
JACOBUS FREDERIK PUTTILEIHALAT
8
L\
11 WIVXWXV
TENTANG.:
Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Pelay^an Kepelabuhanan.
| No | Jenis Pungutan , | Tarif Retribusi | Keterangan |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | - Tambat Kapal Labuh Kapal | 2.000 1.000 | Per/meter/jam x lama tambat Per/GT x lamanya labuh |
| 2 | Sewa pemakaian perkantoran | 15.000.000,- | Per tahun |
| 3 | Sewa pemakaian tanah | 500.000,- | Per bulan |
| 4 | Sewa pemakaian mess pegawai | 1.000.000,- | Per bulan |
| 5 | Masuk pelabuhan : Mobil Dump Mobil Barang Mobil Penumpang - Sepeda Motor | 2.500 2.500 2.000 1.000 | Per mobil/1 x masuk Per mobil/1 x masuk Per mobil/1 x masuk Per mobil/1 x masuk |