PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 15 Tahun 2013
Tentang PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL
Berlaku: 15 Mei 2013
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
- Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pa jak Hotel, perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman teknis pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel;
- Mengingat @ : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 t
- entang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 3214);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Renublik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menter i Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012.
21. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkayang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya di singkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya di singkat DISPENDA adalah unsur pelaksana pengelolaan pendapatan daerah;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Pajak Hotel adalah selanjutnya di sebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel;
9. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 ( sepuluh );
10. Pengusaha Hotel adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama Pihak lain yang menjadi tanggungannya;
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangundangan Perpajakan Daerah;
13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah;
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah;
15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang;
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
19. Surat Pember itahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB atialah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar dariipada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang mernbetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan PerundangUndangan Perpajakan Daerah, yang terdapat dalam Surat Pembetulan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
29. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
30. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah;
32. Penyidikan tindak pidana dj bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
33. Bon Penjualan (Bill)/Faktur/Bukti Penerimaan adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa penginapan beserta fasilitas pendukung penginapan penjualan makanan dan atau minuman;
34. Sistem CS atau Constanta St erling atau Self Assesment adalah suatu sistem dimana wajib pajak diberi kepecayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang;
35. Sistem SKP atau Sistem Surat Ketetapan Pajak adalah suatu system dimana petugas Dinas Pendapatan Daerah akan menetapkan jumlah pajak terutang pada awal suatu masa pajak dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
36. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir;
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 8

Besarnya pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
BAB IV - MEDIA PEMBAYARAN
Pasal 9

- (1) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yang menjadi dasar pengenaan pajak harus tercantum dengan jelas pada billing sistem dan atau kas register bukti pembayaran, yang biasa disebut dengan kwitansi atau faktur pembayaran, atau bukti pembayaran /penerimaan lainnya.
- (2) Untuk memudahkan pengawasan, Wajib Pajak harus menggunakan billing sistem dan atau kas register pada bukti pembayaran yang biasa di sebut faktur, kwitansi/bukti pembayaran lainnya.
- (3) Kwitansi, faktur pembayaran, atau bukti pembayaran harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya.
- (4) Bentuk dan bukti pembayaran lainnya minimal memberi informasi nomor bukti, tanggal pembayaran, uraian jenis pelayanan yang dinikmati, diskon/potongan penjualan, dan jumlah yang harus dibayar serta pajak yang dibayar.
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 10

- (1) Subyek pajak harus mendaftarkan dir i atau didaftar sebagai wajib pajak dengan mengisi formulir pendaftaran dan SPTPD yang disediakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang dan sekurang-kurangnya memuat
- a. Nama dan alamat subyek pajak;
- b. Letak lokasi obyek pajak;
- c. Nomor Formulir;
- d. Jenis usaha/produksi;
- e. Data subyek dan obyek pajak lainnya;
- (2) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
- a. pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang;
- b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang dengan melampirkan :
1. Fotocopy KTP pengusaha/penanggung jawab/penerima kuasa;
2. Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha;
3. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP );
4. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan, jika ada;
5. Surat Kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa;
- c. terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang memberikan tanda terima pendaftaran.
- (3) Formulir pendaftaran harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani subyek pajak atau kuasanya dan harus dikembalikan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima formulir pendaf taran tersebut.
- (4) Setiap perubahan subyek dan/atau obyek pajak harus dilaporkan wajib pajak ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang Paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima pendaftaran tersebut.
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 11

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang menerbitkan :
- a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan;
- b. Surat Penunjukan sebagai Pemilik/Penanggung Jawab usaha Wajib Pajak;
- c. Kartu NPWPD;
- d. Maklumat;
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat kepada pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran;
7. Terhadap Maklumat, Wajib Pajak memasangnya pada tempat yang mudah dilihat oleh pengunjung atau tamu hotel.
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 12

- (1) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang melaksanakan pendataan subyek dan obyek pajak.
- (3) Pencatatan data usaha hotel dilaksanakan oleh wajib pajak dan hasilnya dituangkan dalam formulir (SPTPD).
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikirimkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang untuk diisi oleh wajib pajak dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat setiap bulan disampaikan Paling lambat tanggal 5 kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang.
- (6) Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penetapan usaha hotel akan ditetapkan secara jabatan.
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 13

Tata cara pendaftaran dan pendataan pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Tata Cara Penetapan dan Perhitungan Pajak
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang menetapkan ,@;.,t. tpn.tana Hpnr an menerbitkan (SKPD).
- (2) Besarnya pajak terutang adalah 10% (sepuiun perseii) ucm mnu penjualan jasa pelayanan hotel.
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang dapat menerbitkan : a. SKPDKB b. SKPDKBT
- (2) Data pajak untuk penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT diperoleh dari hasil pemeriksaan data pajak yang meliputi administrasi dan teknis.
- (3) Pendataan pajak hotel dilaksanakan bersifat insidentil dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 16

- Pajak dihitung untuk setiap pembayaran yang dikeluarkan oleh pengusaha hotel dan atas jumlah yang akan dibayar oleh tamu hotel.
Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 17

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 ( satu ) bulan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (2) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 ( satu ) tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 18

Pajak terutang dalam masa pajak ter jadi pada saat pembayaran pa jak hotel telah jatuh tempo.
Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 19

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada waktu dan tempat pembayaran yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Tempat pembayaran pajak yaitu :
- a. kas Daerah pada Bank Persepsi atau Bank lain yang ditunjuk.
- v. tpmnat npmhavaran lainnva vang ditunjuk Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang.
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan angsuran dan atau penundaan pembayaran pajak dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya disertai dengan lampiran :
- a. Keadaan keuangan perusahaan atas dasar penilaian instansi atau lembaga yang berwenang;
- b. Dokumen besarnya pajak yang terutang;
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan paling lambat 3 (tiga) bulan, sejak menerima surat permohonan yang dimaksud pada ayat 2 (dua) dengan ketentuan :
- a. angsuran pembayaran dilaksanakan secara teratur dan berturutturut maksimal 4 (empat) kali selama 1 (satu) tahun sejak tanggal persetujuan Bupati, dengan dikenakan sanksi bunga 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- b. penundaan pembayaran pajak dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkan persetujuan.
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 21

- Tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kelima Tata Cara Pembukuan dan Pemeriksaan
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 22

- (1) Wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan/pencatatan yang cukup sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah wajib pajak dalam mengelola usahanya dan membantu petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang dalam melakukan pengawasan terhadap usaha
wajib pajak guna mengetahui jumlah hasil usana noiei yaug mcujdui dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti faktur penjualan yang berhubungan dengan usaha wajib pajak harus disimpan selama 5 (Lima) tahun.
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 23

- (1) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam ^^iniini/Qti k-pwniihfin nernaiakan.
Bagian neenam Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 24

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi penerimaan har ian, ditetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling larnbat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (3) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang akan disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai laporan.
- (4) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% perbulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 ( dua puluh empat ) bulan, pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (5) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang.
Bagian Ketujuh
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 25

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Permohonan wajib pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang selambat@ lambatnya 14 (empat belas ) hari sebelum jatuh tempo pembayaran, ooVur-ina- Wnranonvf l HilenekaDi dengan :
- a. besarnya pajak terutang;
- b. kemampuan keuangan wajib pajak yang didukung oleh keterangan/bukti syah dari yang berwenang dan bagi wajib pajak badan usaha harus melampirkan laporan keuangan yang syah.
- c. pemberian persetujuan selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak permohonan wajib pajak diterima dengan ketentuan :
1. pengurangan maksimal 50% dar i besarnya pajak terutang;
2. keringanan berupa pelunasan pajak selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 26

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedelapan Tata Cara Penyelesaian Keberatan
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 27

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Tata cara penyelesaian keberatan pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaan Pemungutan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan BuDati.
f
TAHUN ?.?.!?... NOMOR
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.
Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 15 Mei 2013 jBUPATI BENGKAYANGJj'
w/ ir SURYADMAN GIDOT
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN NOMOR
&gt; . 5 .