Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 9 Tahun 2011
N/A
Preamble

Menimbang
[\_ S AL IN A ]
LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
No.3,2015
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN. Perubahan AtasPeraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Ten tang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk;
- b. bahwa pengaturan mengenai administrasi kependudukan di Kota Tangerang Selatan telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 ten tang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanperlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,perlu membentukPeraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
'
1
t
1
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kata Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kata Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Nomor 0911);
7
ij i]
t
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN dan
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAANADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan DaerahKota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan(Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 0911, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Sela tan Nomor 0911), diubah sebagai berikut:
- 1 . Ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 29 dihapus, angka 2, angka 10, angka 28, angka 3 1 , angka S0dan angka 52diubah, serta diantara angka 39 dan angka 40 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 39a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- 1 . Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalahWalikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Cam.at sebagai perangkat daerah.
{
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Tangerang Selatan dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Dihapus.
9. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Dinas, yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.
10. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kelurahan.
5. 1 1 . Kantor Urusan Agama, selanjutnya disingkat KUA, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
12. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kota Tangerang Selatan.
14. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
15. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
16. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. 1 7. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
20. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi perubahan alamat, pindah datang, perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
21. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, dan orang terlantar.
22. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
23. Nomor lnduk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
24. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
25. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan keluarga, serta identitas anggota keluarga.
26. Kepala Keluarga adalah:
- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. Kepala ksatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
27. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya.
28. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
29. Dihapus.
30. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
31. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
32. Peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
33. Kelahiranadalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti­ bukti kehidupannya.
34. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) mmggu.
35. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
36. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
37. Pembatalan Perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang­ undangan.
38. Pembatalan Perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang­ undangan.
39. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
8. 39a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
40. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
41. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
$
.
?
42. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan.
43. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
44. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
45. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
46. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
47. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
48. Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan ditingkat Penyelenggara dan lnstansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
1
~
49. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
50. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
51. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.
52. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kota yang menghimpun data kependudukan dinas.
53. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
54. Pengguna Data Pribadi adalah lnstansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
55. Verifikasi adalah proses pengecekan persyaratan yang harus dibawa/ dimiliki oleh penduduk untuk mengurus dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
56. Validasi adalah proses pencocokan kebenaran data yang diisi oleh penduduk di setiap formulir permohonan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
57. Harl adalah hari kerja.
58. Akta Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut akta adalah dokumen yang memuat catatan otentik basil pencatatan sipil yang disimpan oleh Dinas.
59. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari akta pencatatan sipil yang diberikan kepada yang bersangkutan sebagai alat bukti pencatatan sipil.
60. Catatan Pinggir adalah catatan yang diterbitkan dalam akta atau lrutipan akta karena terjadi perubahan, perbaikan atau penambahan isi akta.
2. KetentuanPasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 5

Kewajiban penduduk adalah :
- a. melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan menyerahkan persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
- b. melaporkan ke Dinas bila terdapat penduduk yang bertempat tinggal sementara di Daerah dengan menyerahkan persyaratan yang diperlukan.
3. Ketentuan Pasal 6 huruf a dan huruf f diubahserta huruf e dihapus, sehingga Pasal 6berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 6

Walikota berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi:
- a. koordinasi dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. dihapus;
- f. penyajian data kependudukan berskala kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
2. penyelenggaraan g. koordinasi pengawasan atas Administrasi Kependudukan.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat ( 1 ) huruf c diubahdan diantara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf dl serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 7

- ( 1 ) Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban meliputi:
- a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- dl. melakukan pendataan terhadap penduduk yang bertempat tinggal sementara di daerah;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUAKecamatan.
2. (2a) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a untuk pencatatan nikah dan cerai bagi penduduk yang agamanya sudah diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang­ undangan dilakukan oleh pegawai pada Dinas.
3. (2b) Ketentuan lebih lanjutmengenaipendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dl diatur dalam Peraturan Walikota.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang­ undangan.
5. KetentuanPasal 10 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 10

- ( 1 ) Pengangkatan dan pemberhentian Petugas Registrasi dilakukan olehWalikota.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
- ( 1 ) diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang­ undangan.
- (3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantulurah dan Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah,ayat (2) dihapussertadiantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 14

- ( 1 ) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dihapus.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara Nasional.
- (3a) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat berpergian.
7. KetentuanPasal 15 ayat (1) diubah, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus serta diantara ayat ( 1 ) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayatyakni ayat (la), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 15

- ( 1 ) Masa berlaku KTP-el untuk Penduduk WNI berlaku seumur hidup, selama tidak ada perubahan elemen data.
- (la) Masa berlaku KTP-el untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetapdisesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
1
1
8. Pasal 16 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a diubah dan ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 2

1
- ( 1) Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggungjawab Dinas.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan atas terjadinya:
- a. adanya pemekaran wilayah berupa penambahan provinsi, kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, atau rukun tetangga/rukun warga;
- b. Dihapus;dan
- c. adanya penghapusan dan/atau penggabungan wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Walikota.
10. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1 ) Setiap penduduk WNI yang pindah wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada lurah.
- (2) Penduduk WNI yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
- a. dalam satu Kelurahan;
- b. antar Kelurahan dalam satu Kecamatan;
- c. antarKecamatan dalam Daerah;
- d. antar kota atau kabupaten dalam satu provinsi; atau
- e. antar provinsi.
- (3) Setiap penduduk WNiyang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)wajib dilaporkan oleh Petugas Registrasi.
- (4) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kelurahan, Kecamatan dan Dinas sesuai kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk WNI yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.
4. 1 1 . Ketentuan Pasal 23diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 23

- ( 1 ) Setiap penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang pindah wajib melaporkan kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Dinas.
- (3) Penduduk Orang Asing yang pindah dalam satu Kelurahan dicatat perubahan alamat tempat tinggal, tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) menyampaikan data pindah orang asing kepada camat dan lurah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk orang asingyang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dalam Peraturan Walikota.
12. Pasal 24 dihapus.
13. KetentuanPasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 3
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk
N/A
Pasal 25

- ( 1 ) Setiap penduduk WNI yang pindah datang wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada lurahpaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat keterangan pindah dari luar Daerah.
- (2) Penduduk WNI yang pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dalam satu Kelurahan;
- b. antar Kelurahan dalam satu Kecamatan;
- c. antar Kecamatan dalam Daerah;
- d. antar kota atau kabupaten dalam satu provinsi; atau
- e. antar provinsi.
- (3) Setiap penduduk WNiyang pindah datangsebagaimana dimaksud pada ayat (2)wajib dilaporkan oleh Petugas Registrasi.
- (4) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Pindah datang oleh Kelurahan, Kecamatan dan Dinas sesuai kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk WNI yang pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.
14. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 26

- ( 1 ) Setiap penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang pindah datang wajib melaporkan kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Pindah datang oleh Dinas.
­
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menyampaikan data pindahdatang Orang Asing kepada camat dan lurah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk Orang Asing yang pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dalam Peraturan W alikota.
15. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 34

Setiap peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas domisili.
16. Ketentuan Pasal 35 ayat (l)dan ayat (5) diubah serta diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (la), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 35

- ( 1 ) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (la) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
- a. tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
- b. di luar tempat domisili ibunya bagi Penduduk WNI;
- c. tempat domisili ibunya bagi Penduduk Orang Asing;
- d. di luar tempat domisili ibunya bagi Penduduk Orang Asing;
- e. orang Asing pemegang Izin Kunjungan;dan/ atau
- f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
j
t
I
•
- (3) Dalam hal pen ca ta tan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang ibu.
- (4) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (la) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.
17. Ketentuan Pasal 37 ayat ( 1) dan ayat (3) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1 ) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat ( 1 ) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapat keputusan Kepala Dinas.
- (2) Dihapus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
18. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 38

- ( 1 ) Setiap lahir mati Penduduk WNI yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh penduduk keKelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
.
't
$
i
m
%
i i
l
- (2) Setiap lahir mati Orang Asing yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh penduduk ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati olehKelurahan bagi Penduduk WNI dan oleh Kepala Dinas bagi Orang Asing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan W alikota.
19. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (la) dan ayat (lb),sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 47

- ( 1 ) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili Penduduk ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (la) Dalam hal kematian Penduduk diluar domisili, wajib dilaporkan ke Dinas oleh ketua rukun tetangga dimana peristiwa kematian itu terjadi.
- (lb) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (la), Dinas membuat pelaporan kembali peristiwa kematian ke Dinas yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili penduduk.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persayaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dalam Peraturan Walikota.
20. KetentuanPasal 53ayat (2) diubah, ayat (4) dihapus,dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (la), sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 53

- ( 1 ) Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh Ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (la) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar Daerah, pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Dinas yang menerbitkan akta kelahiran.
- (4) Dihapus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Walikota.
21. Ketentuan Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 54

- ( 1 ) Setiap pengesahan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua keDinas paling lambat tiga puluh (30) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan pen ca ta tan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan KutipanAkta PengesahanAnak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dalam Peraturan Walikota.
22. KetentuanPasal 65 ayat (2) huruf z diubah, dan ditambahkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf cc, huruf dd dan huruf ee serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 65

- ( 1 ) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/ atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
- a. nomor KK·
'
- b. NIK;
- C. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/ bulan/ tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
1. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan atau mental;
1. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
t
- 2 2 ­
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta lahir / surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/ surat cerai;
14. aa. tanggal perceraian;
15. bb. sidikjari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
18. ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (3) yang digunakan untuk untuk
22. ( 1 ) sampai dengan ayat semua keperluan Data Kependudukan pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan
- c. alokasi anggaran
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
23. Ketentuan Pasal 68 ayat (1), ayat (3) diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 68

- ( 1 ) Kepala Dinas berwenang menerbitkan dan menandatangani:
- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP-el;
- d. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Surat Keterangan Pindah datang untuk Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- h. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- i. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
- j. Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing;
- k. Surat Kematian untuk Orang Asing;
1. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing;
- m. Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing;
- n. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- o. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- p. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
- q. Surat Keterangan Pencatatan Sipil; dan
- r. Surat Keterangan Pelaporan Peristiwa Penting di luar negeri.
- (2) Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan dalam Daerah, Surat Keterangan Pindah Datang WNI antar Kecamatan dalam Daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
$,
�
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI dalam satu Kelurahan, antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI, Surat Keterangan Kematian untuk WNI, diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Dinas.
- (4) Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
24. Ketentuan Pasal 71ayat (l),ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5),sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 71

- ( 1 ) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu:
- a. NIK;
- b. nama;
- c. tempat tinggal lahir;
- d. laki-laki atau perempuan;
- e. agama;
- f. status perkawinan;
- g. golongan darah;
- h. alamat;
- i. pekerjaan;
- J . kewarganegaraan;
- k. pas foto;
1. masa berlaku;
- m. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el; dan
- n. tanda tangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
n
- (4) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan ke Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (5) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas melalui camat atau lurah paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
25. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f,sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 76

- ( 1) Kuti pan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kuti pan Akta:
- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat:
- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
j
;
{
;
?
1'.
J
26. Diantara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 77 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 77

A
Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
27. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi se bagai berikut:
N/A
Pasal 84

Biaya Pelaksanaan dan pemeliharaan SIAK Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah.
28. Ketentuan Pasal 85 ayat (2) diubah, dan ditambahkan l(satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 85

- ( 1 ) Data Pribadi Penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. sidikjari;
- c. iris mata;
- d. tandatangan;dan
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Ketentuan mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
ad
29. Ketentuan Pasal 86 ayat ( 1) ,ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditarnbah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 86

- ( 1 ) Petugas pengelola data dan informasi kependudukan pada Dinas,diberikanHak Aksesoleh Menteri.
- (2) Petugas Dinas yang diberikan Hak Akses, dilarang menyebarluaskan data pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (l)meliputi hak untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, menyalin data dan Dokumen Kependudukan.
- (4) Ketentuan mengenai ruang lingkup, persyaratan, dan tata cara mengenai pemberian Hak Akses sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
30. Ketentuan Pasal 90diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 90

- ( 1 ) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Pasal 25, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat ( 1 ) Pasal 31 ayat (1),dikenakansanksi administratif berupa denda administratif.
- (2) Besaran denda administratif akibat keterlambatan pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terhadap Penduduk WNI senilai RpS0.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Penduduk Orang Asing senilaiRpl.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Ketentuan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 J anuari 201 7.
i
%
3
4
i
- (4) Walikota dapat melakukan penghapusan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Walikota dapat mendelegasikan penghapusan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.
31. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 91

- ( 1 ) Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Pentingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39 ayat ( 1 ) , Pasal 4 1 , Pasal 42 ayat ( 1 ) , Pasal 43 ayat ( 1 ) , Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 5 1 ayat (1), Pasal 52 ayat ( 1), Pasal 53 ayat ( 1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 ayat ( 1 ) dikenakansanksi administratif berupa denda administratif.
- (2) Besaran denda administratif akibat keterlambatan pelaporan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terhadap Penduduk WNI senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Penduduk Orang Asing senilaiRp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Ketentuan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 201 7.
- (4) Walikota dapat melakukan penghapusan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Walikota dapat mendelegasikan penghapusan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.
32. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi se bagai berikut:
N/A
Pasal 92

- ( 1 ) Setiap Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) yang tidak membawa KTP-el dikenakan denda administratif paling banyak senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) yang tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
33. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 96

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
34. Pasal 98 dihapus.
35. Diantara Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 100A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Setiap pejabat dan petugas pada Kelurahan, Kecamatan, dan Dinas yang memerintahkan dan/ atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 A, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
36. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga Pasal 104 berbunyi se bagai berikut:
N/A
Pasal 104

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini:
- a. semua singkatan "KTP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai "KTP-el";
- b. semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 12 (dua-belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Pasal II
PeraturanDaerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.
Ditetapkan di Tangerang Selatan. Pada tanggal 3 Agustus 2015.
WALIKOTA TANGERANG SELATAN, ttd/cap
AIRIN RACHMI DIANY
Diundangkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 26 Agustus 2015. Pit. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN, ttd/cap
MUHAMAD
LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 3. NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, BANTEN: (3)/(2015).
Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum, ttd/cap
ADE IRIANA, SH. Pembina Tk. I IV /b Nip. 19620113 199703 1 001
1
3
{
$
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Kota Tangerang Selatan merupakan bagian dari Negara Republik Indonesia yang berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk berdasarkan Pancasila dan Undang­ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang­ Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.
Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di Kota Tangerang Selatan. Dengan penerapan KTP-el maka setiap penduduk tidak dimungkinkan lagi memiliki KTP lebih dari satu dan/ atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari penduduk. Dengan adanya Peraturan Daerah ini, maka segala yang berkaitan dengan pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan di Kata Tangerang Selatan tidak dipungut biaya.
f
m
Dengan penerapan KTP-el, masa pemberlakuan KTP-el yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berlaku 5 (lima) tahun, dengan adanya Peraturan Daerah ini menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik diberbagai sektor baik oleh Pemerintah Daerah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan Daerah setiap 5 (lima) tahunnya.
Sejalan dengan terbangunnya database kependudukan maka perlu pula diperjelas perihal pengaturan Hak Akses atas pemanfaatan data Kependudukan baik bagi petugas pada Kecamatan, Kelurahan, dan Dinas, serta Pengguna. Selanjutnya sehubungan dengan penerapan sanksi administratif bagi Penduduk maka agar lebih mencerminkan tidak adanya diskriminatif sesama Penduduk maka perlu penyesuaian akan besarnya denda administratif baik bagi penduduk Warga Negara Indonesia maupun bagi Penduduk Orang Asing, sehingga selain untuk mendorong tertib Administrasi Kependudukan serta menghilangkan diskriminatif dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, namun juga agar lebih mendorong iklim investasi ke Kota Tangerang Selatan.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2
PENJELASAN
Pasal 5

Cukupjelas

Angka 3
PENJELASAN
Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fData Kependudukan skala kota diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua diterbitkan tanggal 31 Desember. Yang dimaksud dibersihkan yaitu melakukan penghapusan data ganda.Huruf gCukup jelas.Angka 4
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 5
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 6
PENJELASAN
Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (3a)Cukup jelas.Ayat (4)Dalam rangka kepemilikan 1 (satu) KTP-el untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK.| Ayat (5) ||------------------------|| Angka 7 ||
PENJELASAN
Pasal 15 |

| Angka 8 ||
PENJELASAN
Pasal 16 |

| Angka 9 ||
PENJELASAN
Pasal 21 |

| Cukup jelas. || Angka 10 ||
PENJELASAN
Pasal 22 |

| Cukup jelas. || Angka 1 1 || Cukup jelas. || Angka 12 || Cukup jelas. || Angka 13 ||
PENJELASAN
Pasal 25 |

| Cukup jelas. || Angka 14 || Angka 15 ||
PENJELASAN
Pasal 34 |

| Angka 16 ||
PENJELASAN
Pasal 35 |

| Ayat || (1) || || berdomisili. || Penulisan tempat lahir || terjadinya kelahiran. |Ayat (la)Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Angka 17
PENJELASAN
Pasal 37

Ayat (1)

Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Angka 18
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 19
PENJELASAN
Pasal 47

Ayat (1) Pelaporan kematian oleh rukun tetangga kepada Dinas dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun tetangga, rukun warga, kelurahan dan kecamatan.

Ayat (la)Cukup jelas.Ayat (lb)Cukup jelas.1•Angka 20Angka 21Ayat (2)CukupjelasAyat (3)CukupjelasAyat (4)Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.Ayat (la)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengesahan anak merupakan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.Ayat (2)Cukup jelas.&gt;1Angka 22Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.HuruffCukup jelas.Huruf gCukup jelas.HurufhCukup jelas.Huruf iCukup jelas.HurufjCukup jelas.HurufkYang dimaksud dengan "cacat fisik dan/ atau mental" berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan tentang hal tersebut.Huruf 1Cukup jelas.| Hurufm | ||--------------|-----|| Cukupjelas. | 7 || Hurufn | || Huruf o | || Cukup jelas. | i 7 || Hurufp | || Cukup jelas. | || Huruf q | || Cukup jelas. | || Huruf s | || Huruft | .� || Hurufu | || Hurufv | || Cukup jelas. | || Hurufw | || Cukup | || Hurufx | || Cukup jelas. | || Hurufy | || Cukupjelas. | || Huruf z | || Cukup jelas. | || Huruf aa | || Cukup jelas. | || Hurufbb | || Cukup jelas. | || cc | || Huruf | || Cukupjelas | || Huruf dd | |## Huruf ee## Cukup jelas.Ayat (3) Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan. Yang dimaksud dengan "data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka. Yang dimaksud dengan "data kualitatif adalah yang berupa penjelasan.## Ayat (4)Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pengguna adalah Data Kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.## Huruf aYang dimaksud dengan "pemanfaatan pelayanan publik", antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertipikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat dan/ atau jaminan sosial tenaga kerja.## Huruf bYang dimaksud dengan "pemanfaatan pembangunan", untuk pembangunan perencanaan perencanaan antara lain perencanaan nasional, pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja dan/ atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan.Angka 23
PENJELASAN
Pasal 68

Cukup jelas.

Angka 24
PENJELASAN
Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Fungsi KTP-el ditingkatkan secara bertahap menjadi KPT-el multiguna. Data perseorangan yang dimuat dalam cip akan disesuaikan dengan kebutuhan.## Huruf cYang dimaksud dengan "pemanfaatan alokasi anggaran, antara lain untuk penentuan dana alokasi umum (DAU) dan/atau perhitungan potensi perpajakan.Huruf dYang dimaksud dengan "pemanfaatan pembangunan demokrasi, antara lain untuk penyiapan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan/ atau penyiapan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).Yang dimaksud dengan "pemanfaatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal, antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.Huruf eAyat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Angka 25
PENJELASAN
Pasal 76

Cukup jelas.

Angka 26
PENJELASAN
Pasal 77

AYang dimaksud dengan "pengurusan dan penerbitan meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/ atau akibat perubahan elemen data.Angka 27
PENJELASAN
Pasal 84

Cukup jelas.

Angka 28
PENJELASAN
Pasal 85

Cukup jelas.

Angka 29
PENJELASAN
Pasal 86

Ayat (1)

Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Angka 30
PENJELASAN
Pasal 90

Cukup jelas.

i1Angka 31
PENJELASAN
Pasal 9 1

Dihapus.Angka 32
PENJELASAN
Pasal 92

Cukup jelas.

Angka 33
PENJELASAN
Pasal 96

Cukup jelas.

Angka 34
PENJELASAN
Pasal 98

Dihapus.

Angka 35
PENJELASAN
Pasal 100

ACukup jelas.Angka 36
PENJELASAN
Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal IICukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 60.
N/A
Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dim.aksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan PHD antara Menteri KeuanganRepublik Indonesia dengan Bupati Maluku Tengah Nomor.2.. tahun 2016.
- (2) Hibah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
N/A
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan penerimaan Hibah pada Lain-Lain Pendapatan dalamAPBD.
- (2) Pemerintah Daerah menganggarkan penggunaan hibah sebagai belanja dalam APBD berdasarkan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan pelaksanaan realisasi anggaran berdasarkan DPAyang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal PHD mempersyaratkan adanya dana pendamping atau kewajiban lannya, Pemerintah Daerah akan menganggarkan dalam APBD.
N/A
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan RKA pada dana hibah ini yang disebabkan: a. Perubahan lingkungan dan/ atau lokasi kegiatan; dan/ atau
- b. Luncuran dari sisa dana kegiatan tahun sebelumnya.
- (2) Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.
- (3) Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada BNPB.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam APBD dan dituangkan dalamDPA.
- (5) Dalam hal SPPH diterima setelah APBD ditetapkan, penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan setelah Bupati melakukan perubahan atas Peraturan Bupat;i tentang Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
N/A
Pasal 6

Pelaksanaan belanja Hibah dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada Pemerintah Daerah mulai berlaku sejak Peraturan Bupati ini ditandatangani sampai dengan bulan November tahun 2017.
N/A
Pasal 7

- (1) Dana Hibah sebagaimana dim.aksud dalam Pasal 2 diperuntukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Dana Hibah sebagaimana dim.aksud pada ayat (1) ditransfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah disaat telah dilakukan penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, sehingga perlu dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2016.
- (3) Mekanisme pengelolaan dan pertanggugjawaban Hibah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini agar mengacu pada Peraturan Menteri Keuagan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.07 /2015 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah. Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
€9Z: IONON 9IOZ NHVL HVONHL QITVN NILVHHVI HVHVGI VLIHH
9 0z 1qrsa 9 Te8Bue ped guosew Ip ueBuepun
I
910 1·qu10so( £ [e88Bue eped uosew Ip ueydea
·ueua], n[pew uoednqey ueroe@ erog uerep ueedrouod ueuop tu gedng uemera ueBuepunBuod uerueurourom "eunueouot ue.Io degas re8y
·ueuepump peue re[os neoq rem pu gedn ue.me.nod
G
d
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR
TAHUN 2016
TANGGAL
DESEMBER 2016
TENTANG
HIBAH PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH DALAM RANGKA BANTUAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
SEBEL UM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
}
| Kode Rekening | U R A I A N | Jumlah (Rp) | Kode Rekening | URAIA N | Jumlah (Rp) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. 13. I. 13. 02. 22. 07. Penanggulangan Daerah 1 . 13. I. 13. 02. 22. 07. 5. 2. I. 01. 01. I. 13. I. 13. 02. 22. 07. 5. 2. I. 01. 04. I. 13. I. 13. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 01. 01. I. 13. I. 13. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 06.01. I. 13. I. 13. 02. 22 07. 5. 2. 2. 06. 02. I. 13. I. I 3. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 15. 01. I. 13. I. 13. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 15.02. I. 13. I . 13. 02. 22 07. 5. 2. 2. 21. 02. I. 13. I . 13. 02. 22. 07 5. 2. 2. 21. 03. I. 13. 1 . 13. 02. 22. 07. 5. 2. 3. 49. 10. I. 13. I. 13. 02. 22. 07. 5. 2. 3. 59. 04. I. 13. I. 13. 02. 22 07. 5 . 2 . 3 . 64.05. | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai | | I. 1 3. 1 . 13.02.22. 07. I. 13.1. 13.02.22. 07. 5. 2. I. 01. 01. I. 1 3. 1 . 13.02.22. 07. 5. 2 I. 01. 04. . I. 1 3. 1 . 13.02.22. 07. 5. 2. 2. 01. 01. - I. 1 3.1 . 13.02.22. 07. 5. 2. 2. 06. 01. - I. 13.1. 13.02.22. 07. 5. 2. 2. 06. 02. - I. 13. 1. 13.02.22. 07. 5 . 2 . 2 15. 01. - I. 13.1.13.02.22. 07. 5 . 2 2. 15. 02. - I. 1 3. 1 . 13.02.22. 07. 5 . 2 2. 21. 02. - I. 1 3. 1 . 13.02.22. 07. 5. 2. 2. 21. 03. I. 1 3. 1 . 13.02.22. 07. 5. 2. 3. 49. 10. - 1 . 1 3. 1 . 13.02.22. 07. 5 . 2 . 3 59. 04. - I. 1 3. 1 . 13.02.22. 07. 5. 2. 3. 64. 05. - | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai | 7.000.000.000 60.540.000 5.040.000 2.500.000 7.312.000 3.500.000 34.200.000 81.548.000 168.480.800 232.479.000 693.000.000 2.750.000.000 2.961.400.200 |