PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 1Z Tahun 2016
Tentang PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI
Berlaku: 6 Tahun 1995
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa untuk menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan
P
- yang baik, meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar, pencegahan terhadap kemungkinan teijadinya kebocoran keuangan negara baik yang bersumber dari APBN, APBD dan pendapatan lainnya yang sah, maka setiap Aparatur Pemerintah Kota Kendari perlu menandatangani Pakta Integritas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu adanya aturan tentang Pedoman umum Pakta Integritas di Lingkup Pemerintah Kota Kendari yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang, Keuangan
2. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia 5494);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoresia Nomor 4614);
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Fahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- 10\_ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 49 Tahun 201 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- 9 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011
- 11 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Penerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 10);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar bagi setiap SKPD dalam melaksanakan Pakta Integritas.
- (2) Pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan. pada
- a. Memperkuat komitem bersama dalam pencegahan dan pemberantasan Korupsi
- b. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efesien dan akuntabel
5. C Mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab dan beriartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia 1945 dan Pancasila
BAB III - PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi para pimpinan pejabat serta seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kota Kendari
- (2) Pelaksanaan Pakta Integritas di dahului dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas
BAB III - PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS
Pasal 4

Dokumen Pakta: Integritas : sebagaimana. dimaksud: dalam Pasal 1 butir. 6: berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
BAB III - PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS
Pasal 5

- (1) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Eselon II di saksikan / diketahui oleh Walikota Kendari
- (2) Penandatanganan Dokumen Pakta integritas oleh Eselon III di saksikan 'diketahui oleh Pimpinan SKPD (Eselon II)
3. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Staf di saksikan diketahui oleh atasan pejabat penilai (Eselon IV)
- (3) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Eselon IV di saksikan [diketahui oleh atasan masing-masing (Eselon III)
BAB III - PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS
Pasal 6

Format Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum pada Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini:
BAB III - PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS
Pasal 7

Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan saat Pelantikan bersamaan dengan\_ penandatanganan Sumpah Jabatan pada
BAB I - MONITORING DAN EVALUASI Pasal 8
Pasal 9

- (1) Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkup Pemerintah Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun
- (2) Evaluasi secara nasional dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
BAB I - MONITORING DAN EVALUASI Pasal 8
Pasal 10

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri