PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor TAHUN Tahun 2015
Tentang PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN ATAU /JASA DI #EGERI / NEGERI ADMINISTRATIF DALAM WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
Berlaku: 43 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
a
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 1 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan atau /Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan BaranglJasa di Negeri/Negeri Administratif Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tengah;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf &amp;, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang dan atau /Jasa di Negeri/Negeri Administratif Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tengah;
1.
Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Darurat Nomor 23 Tahun Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Maluku Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2645 );
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi; Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahanllembatan Negara Nomor 3851 );
3. Undang Undang Nomor 46 Tahun 1999 Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 06 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961); 75, tentang Kabupaten Buru dan Negara Tahun 3895); Nomor Nomor
2. 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 47, Nomor 4286 ); tentang Keuangan 2003
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4355 ); tentang
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Negara 4400):
5. 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. 8 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
7. 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495 ); 07 ,
10. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, dengan Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. 1l. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor' 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
12. Peraturan Pemerinteh Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keúangan Daerah (Lembaran Negara 2005 Nomor Tpmbahan Lembaran Negara Nomor 4578); Tahun
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 aorolayanso; 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); tentang
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 168);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 17. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Tahun Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717) ;
- Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga 18. Peraturan Kebijakan Pengadaan Barangl Jasa Pemerintah;
- Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan 19. Peraturan 54 Tahun 2010 Keempat atas Peraturan Presiden Nomor tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
- Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 20. Peraturan Menteri Menteri Dalam Perubahan Kedua Atas Peraturan tentang abarahu 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Negeri Nomor Keuangan Daerah;
- Nomor 113 Tahun 2014 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Berita Negara Republik tentang Pengelolaan Keuangan Desa Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 );
- Nomor 1l1 Tahun 2014 21\_ Peraturan Menteri Dalam Negeri (Berita Negara Teknis Peraturan di Desa tentang Pedoman 2014 Nomor 2091); Republik Indonesia Tahun
- 114 Tahun 2014
23. Negara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Pembangunan Desa tentang Pedoman Nomor 2094); (Berita
Menetapkan
24. Peraturan Kepala BaranglJasa Pemerintah Nomor 13 Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Lembaga Kebijakan Pengadaan Tahun 2013 tentang Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku 1 2006 tentang Negeri (Lembaran Daerah Tengah Tahun 2006 Nomor 126 Seri D); Tengah Nomor Tahun Kabupaten Maluku
26. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisnsr da6 dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah {Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 39; Nomor
4. 27 . Peraturan Daerah Kabupaten Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 45);
5. 28 Pcraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rincian Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 07);
6. 29 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tehun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 1014 Nomor 174);
MEMOTUSKAN :
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN ATAU/JASA DI NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF DALAM WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
- Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang: pada
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri yang selanjutnya disingkat BPM-PN adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah.
7. ULP adalah Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Maluku Tengah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
6. 9 Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang memimpin wilayah kerja kccamatan.
10. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus wusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak adat istiadat dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum di Luar Negeri gengplogis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan Pemerintahan Desa sebagaiman di atur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
12. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dibantu Perangkat Negeri sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negeri.
13. Perangkat Negeri adalah usur pembantu Kepala Pemerintah Negeri, yang terdiri dari Sekretariat Negeri; pelaksana kewilayahan dan pelaksanana teknis.
15. Sekretaris Negeri adalah Kepala Sekretariat Negeri
14. Kepala Pemerintah Negeri adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negeri yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Negeri
16. Kepala Urusan adalah unsur pelaksana teknis administrasi yang membantu Sekretaris Negeri dalam bidang tugasnya
14. 18.Dusun adalah Unsur pembantu Kepala Pemerintah Negeri dalam bagian Negeri
15. 17.Raja atau yang disebut dengan adalah Gelarkepalakesatuan masyarakat hukum adat dan pemerintahan yang memimpin negeri di Kabupaten Maluku Tengah;
19. Pcrmusyawaratan Negeri / Saniri Negeri adalah Lembaga badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Badan Legislatif yang merupakan wakil dari wilayah yang ditetapkan yang secara bersama-sama Kepala Pemcrintah Negeri peraturan negeri mengawasi pelaksanaan tugas dari Kepala Negeri dalam Badan secara demokratis membentuk Pemerintah kewajiban;
20. Peraturan Negeri /Negeri Administratif adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri/Negeri dibahas dan disepakati bersama Badan Negeri/ Negeri Administratif. Permusyawaratan Perundang-undangan Administratif sctelah Negeri Saniri
22. Dana dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentraisasi\_ untuk Anggaran Pendapatan mcndanai
21. Peraturan Kcpala Pemerintah Ncgeri/ Negeri Administratif yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri /Negeri bersilat menetapkan dalam rangka mclaksanakan Administratif. adalah Keputusan Administratif yeng Peraturan Negeri/L Ncgcri
4. 23.Anggaran Pendapatan Belanja Negeri yang selanjutnya adalah anggaran Keuangan Tahunan Negeri yang mengatur Pengeluaran Negeri yang dipergunakan untuk dan disingkat APBNcgeri Pendapatan kegiatan
24. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang dan atau/Jasa yang melaksanakan Kcahlian atau/Jasa. Pengadaan dan Barang
6. 25.Pengadaan Barang dan atau/ Jasa Negeri/Negeri Administratif sclaryutnya disebut dengan Pengadaan Barang dan atau/Jasa kegiatan untuk memperoleh Barang dan atau/Jasa oleh Pemerintah Negeri /Negeri Administratif baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia Barang dan atau /Jasa.
7. 26.Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah üim yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri dengan dari unsur Pemerintah Negeri dan Unsur lembaga kemasyarakatan negeri untuk melaksanakan pengadaan Barang dan atau/Jasa di Negeri/Ncgeri Administratif.
27. Penyedia Barang dan jasa/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yáng menyediakan barang dan atau /jasa.
29. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/Pejabat ditetapkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. yang
28. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang dan atau /Jasa dimana pekerjaaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau ' diawasi sendiri oleh Tini' Pengelola Kegiatan.
11. 30.Efisien berarti Pengadaan menggunakan dana dan yang minimum untuk sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan maksimum. Barang kualitas mencapai daya tclah yang yang kualitas
dcngan
31. Efektif berarti Pengadaan Barang dan atau/Jasa harus kebutuhan dan sasaran yangl yang sebesar- besarnya. sesuai manlaat memberikan
32. Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan atau/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara oleh masyarakat dan Penyedia Barang dan atau/ Jasa yang berminat luas
33. Pemberdayaan Masyarakat Negeri adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan suiber melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Negeri / Negeri Administratif. daya
34. Gotong royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Negeri/ Negeri Administratif;
35. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang dan atau/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.
5. 31.Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Pengawas Intern pada institusi lain selanjutnya disebut APIP adalah Aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviuw, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
32. Pakla Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang dan atau /Jasa.
33. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang:
34. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berbubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud [isik lainnya
35. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware) .
36. Jasa adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal Juas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang: Lainnya
38. adalah perjanjian pelaksana Swakelola. Surat Perjanjian atau
37. Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Tim Pelaksana dalam proses Pengadaan Barang dan atau/ Jasa. Dokumen
- Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan 39. Usaha memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana badan usaha yang dalam Undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil Menengahdan/atau dimaksud dan
40. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, merupakan menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha atau usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha dan Menengah. dan dikuasai atau menengah sebagaimana Mikro, Kecil
41. Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas Penyedia atau / Jasa oleh Pemerintah Negeri berupa larangan ikut serta dalam proses barangljasa di Negeri. pengadaan Barang dan Kepala
43. Rencana Pengadaan Barang dan atau/ Jasa Negeri /Negeri selanjutnya disingkat RPBJN adalah pengadaan barang dan atau/jasa Negeri / Negeri rencana swakelola maupun melalui penyedia. Administratif baik melalui yang kegiatan
42. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain teknologi tinggi, khusus.
44. E-Purchasing adalah tata cara pembelian sistem katalog elektronik yang dikelola oleh dan atau/jasa melalui Barang dan atau/ Jasa Pemerintah (LKPP)Lembaga Kebijakan Pengadaan barang
- 45.Konstruksi sederhana adalah adalah pekerjaan konstruksi teknologi sederhana. yang menggunakan
RUANG LINGKUP PENGADAAN BARANG/JASA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Pengadaan Barang dan ataufJasa ai sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBNegeri/ Negeri Administratit
BAB II - TATA NILAI DAN PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN ATAU/JASA
Pasal 3

- (1) Pengadaan BaranglJasa di Negeri/Negeri memperhatikan konsep lingkungan dan kerusakan lingkungan; harus Administratif terjadinya mencegah terhadap
- (2) Seluruh yang terkait dalam pelaksanaan atau /Jasa harus mematuhi etika yaitu Pengadaan dan mencegah kebocoran dan pemborosan keuangamelipgci bertanggung-jawab, serta terhadap ketentuan Peraturan Negcri/ Ncgeri Administratif Perundang-undangan. pihak Barang patuh
Bagian Kedua Prinsip-Prinsip Pengadaan
Pengadaan Barang dan atau/ Jasa bagi Pemerintah Negeri / Negeri Administratif harus menerapkan prinsip-prinsip
- Efisien;
- b Efektif;
- Transparan;
- d. Pemberdayaan masyarakat;
- e. Gotong-royong; dan
- [ Akuntabel.
BAB IV - PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN ATAUIJASA
Pasal 5

- Pelaksanaan Pengadaan Barang dan atau/Jasa di Negeri/Negeri Administratif dilaksanakan oleh TPK.
- (2) TPK dibentuk setelah Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif membuat dan menetapkan RPBJNeger (negeri Administratif.
- (3) RPBJNegeri sebagaimana dimaksud Ayat (2) disusun oleh Tim Pelaksana Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif yang didalamnya tercantum metode pelaksanaan pengadaan barang dan atau/jasa baik melalui swakelola maupun melalui penyedia barang dan atau jasa/jasa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif
- TPK sebagaimana dimaksud pada (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif. ayat
- (5) Susunan keanggotaan TPK ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
- Ketua, adalah berasal dari unsur Perangkat Pemerintah Negeri/ Negeri Administratif;
- b. Sekretaris, adalah unsur yang berasal dari Aparatur Pemerintah Negeri/ Negeri Administratif atau dari unsu Lembaga Kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif; dan
- Tiga orang anggota yang berasal dari unsur aparatur Pemerintah Negeri dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Negeri / Negeri Administratif:.
- (6) Unsur Perangkat Pemerintah Negeri/ Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah diutamakan Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan dan/atau KepalapUrusan lainnya yang dianggap mampu dan memiliki kompetensi dalam Barang dan atau/Jasa
- (7) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Negeri / Negeri Administratif dimaksud Ayat (5) dapat berasal dari Lembaga Masyarakat, Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan organisasi lainnya yang memiliki kompentensi dan organisasinya Pemerintah Negeri/ Negeri Administratif setempat. di sebagaimana pada Pemberdayaan Keluarga, dan terdaftar
- (8) TPK sebagaimana dimaksud Ayat (1) melaksanakan kegiatan barang dan atau/jasa untuk belanja modal yang dapat melalui swakelola maupun melalui penyedia barang dan atau /jasa. pada pengadaan dilakukan baik
Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang TPK
BAB IV - PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN ATAUIJASA
Pasal 6

- Dalam menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang dan atau /jasa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- a menyusun yang berlaku; harga
- b. membuat rancangan Surat Perjanjian;
- enandatangani Surat Perjanjian;
- ' d. menetapkan spesifikasi teknis barang dan atau /jasa (bila diperlukan);
- €. khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja (bila diperlukan);
- f menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang dan atau/Jasa;
- g. menetapkan Penyedia Barang dan atau/Jasa;
- h melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang dan atau/Jasa kepada Kepala Pemerintah Négeri /Negeri Administratif dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (2) Untuk ditetapkán sebagai keanggotaan TPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- b. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki dan dalam perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, nepotisme; keteladanan kolusi sikap
- memiliki integritas, disiplin tinggi dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- menandatangani Pakta Integritas;
setiap
- e memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam tugas/ pekerjaannya. melaksanakan memerlukan
- d. tidak menjabat sebagai bendahara di Pemerintah Negeri; dan
- (3) Dalam hal Pengadaan BaranglJasa bersifat khusus dan/atau dari keahlian khusus, TPK dapat menggunakan tenaga Pegawai Negeri Sipil atau Swasta berasal yang ahli
TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Surat (4) Perjanjian dengan Penyedia Barang dan atai/Jasa apabila belum tersedia anggaran yang ditetapkan melalui Peraturan Negeri/ Negeri Administratif tentang APBNegeri / Negeri Administratif, yang dapat mengakibatkan melebihi pagu anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBNegeri / Negeri Administratif
Bagian Ketiga Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
BAB IV - PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN ATAUIJASA
Pasal 7

- Hasil Pekerjaan dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri /Negeri Administratif.
- (2) Panitia Pencrima Hasil Pekerjaan terdiri atas 3 (tiga) orang meliputi 2 (dua) orang Aparatur Pemcrintah Negeri / Negeri Administratif dan 1 (satu) orang Lcmbaga Kemasyarakatan Negeri/ Negeri Administratif.
- (3) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a memiliki integritas; disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami isi Dokumen Surat Perjanjian;
- menandatangani Pakta Integritas;
- d. tidak menjabat sebagai TPK; dan
- tidak menjabat sebagai pengelola keuangan di Negeri/ Negeri Administratif.
- (4) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang dan atau/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Surat Perjanjian, yang dituangkan di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan; b. menerima
- hasil barangljasa setelah melalui pengujian; dan pemeriksaan /
- c. ncmbuat dan mcnandatangani Berita Acara Scrah Terima Hasil Pekerjaan.
- (6) ahli ngebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memiliki keahlian memiliki integritas dan bertanggungjawab dalam tenaga khusus dibidangnya, melaksanakan Negeri /Negeri
- (5) Dalam hal pemeriksaan dan atau/Jasa memerlukan keahlian teknis Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat meminta Pemerintah Negeri / Negeri Administratif kepada Kepala untuk membantu agar dibentuk tim tenaga ahli pelaksanaan tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Barang khusus,
- 7 hal salah satu serta nenandatangani Beggotac anitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak turut Hasil Pekerjaan /Berita Acara Serah Terima Dalam Hasil Acara Pekerjaan
- (8) anggota tersebut wejib memberikan tertulis penjelasan tertulis. dimaksud pada ayat (7) merupakan bagian Berita cara Pemeriksaan Hasil Hasil Pekerjaan /Berita Penjelasan yang tidak Acara Serah Terima Pekerjaani
BAB V - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN ATAU(JASA DI NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 8

- 1) Pengadaan Barang dan atau/Jasa di Negeri/ Negeri Administratif pada prinsipnya dilaksanakan secara swakelola dengan mengoptimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah lokal setempat, secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. dilaksanakan setempat,
- (2) Pengadaan Barang dan atau/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapatdilaksanakan oleh /melalui penyedia BaranglJasa yang dianggap mampu.
BAB V - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN ATAU(JASA DI NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 9

Pengadaan barang dan atau/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilaksanakan dengan svarat Biaya Pengadaan barang dan atau/jasa tidak melebih Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah), kecuali:
- a Pengadaan barang dan atau /jasa yang dananya bersumber dari Dana
- b. Pekerjaan konstruksi sederhana; atau
- Barang dan atau/jasa yang sudah ada di dalam sistem katalog elektronik yang dikelola Pengadaan Barang dan atau/Jasa Pemerintah (LKPP)
BAB V - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN ATAU(JASA DI NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 10

Sebelum mengadakan pengadaan barang dan atau /jasa di Negeri/Negeri Administratif, Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif wajib menyusun RPBJNegeri/ Negeri Administratif baik melalui swakelola maupun melalui penyedia.
BAB V - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN ATAU(JASA DI NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 1

l
Pengadaan barang dan atau/jasa yang sudah ada di dalam sistem katalog elektronik yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan atau/Jasa Pemerintah (LKPP) harus mengacu harga di dalam katalog tersebut pada
Bagian Kesatu Swakelola
Paragraf 1
Umum
BAB V - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN ATAU(JASA DI NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 12

Kegiatan Swakelola dilaksanakan hanya untuk pekerjaan konstruksi sederhana
BAB V - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN ATAU(JASA DI NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 13

- (1) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang dan pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi oleh~ yang atau / Jasa TPK sendiri
- (2) Pelaksanaan Swakelola oleh pelaksanaan, pegawasan penyerahan, pelaporan dan hasil pekerjaan. 'perencanan; pertanggungjawaban
- (3) Pekerjaan konstruksi melalui swakelola. 'kompleks tidak dapat dilaksanakan
- (4) Kebutuhan Barang dan atau/Jasa termasuk di untuk mendukung kegiatan swakelola dalamnya bahan /material dengan cara swakelola maka dilakukan yang tidak dapat disediakan oleh Penyedia dan atau/ Jasa yang dianggap mampu oleh TPK. Barang
- (5) Pekerjaan yang dilaksanakan melalui swakelola memiliki tujuan yaitu:
- b. Menyerap tenaga kerja lokal;
- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat setempat;
6. Pekerjaan maupun pemeliharaan yang memang sangat membutuhkan partisipasi langsung masyarakat setempat; dan
- d. Mengoptimalkan potensi sumber masyarakat sumber alam, fasilitas pendukung yang tersedia di lingkungan setempat. daya daya
- (6) Pelaksanaan kegiatan swakelola dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan.
Paragraf2 Rencana Pelaksanaan
BAB V - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN ATAU(JASA DI NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 14

- (1) Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi:
2. a Jadwal pelaksanaan pekerjaan\_
- b. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan /material.
- c. Gambar rencana kerja sederhana untuk pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah).
- d. Gambar rencana kerja konstruksi bersifat teknis.
- (2) Pelaksanaan kegiatan swakclola dapat dilakukan dengan Surat Perjanjian tersendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan sebagai berikut:
7. a Tenaga ahli;
- b. Peralatan; dan
- c. Barang/bahan material.
Paragraf 3 Pelaksanaan Swakclola
BAB V - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN ATAU(JASA DI NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 15

- (1) Tata cara pengadaan barang dan atau/jasa dalam rangka mendukung kegiatan swakelola sebagaimana dimaksud Pasal 13 Ayat (4). pada
- (2) Kelompok/Organisasi Masyarakat setempat dan/atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang terdaftar di Pemerintah Negeri dapat turut serta sebagai pelaksana kegiatan swakelola yang telah direncanakan dengan ketentuan:
3. Pelaksanaan dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian antara TPK dengan kelompok kerja pelakaana #wakelola.
- b. Pengadaan bahan / material dan pekerjaan swakelola dilakukan ahli tenaga
- (3) hadir pekerja atau ahli upah Surat berlaku. dan mengacu kepada dilaksanakan Pembayaran dengan secara cara tenaga borongan. diperlukan Keputusan dilaksanakan
3. oleh upah harian berdasarkan yang diperlukan yang diperlukan TPK; dan Pembayaran untuk tenaga kerja dapat
- (4) TPK wajib melakukan yang menjadi dievaluasi sekali dicatat realisasi untuk dengan standarisasi biaya yang monitoring kegiatan setiap pekerjaan setiap hari dalam dan dengan seminggu selanjutnya keuangan. selanjutnya
disesuaikan
- a. TPK menunjuk satu pekerjaan dari anggota TPK penanggungjawab tekhnis kegiatan / yang 'pekerjaan; orang tekhnis dianggap pelaksanaan mampu atau
- (5) Khusus untuk pekerjaan konstruksi:
- b. mengetahui terkait; dapat dan
4. 'tukangl sekali fisik dan melaporkan Ayat (5) kepada Ketua TPK penanggungjawab mandor. adalah seminggu kemajuan
5. C Selain dapat dibantu oleh oleh personil dari dinas dibantu terkait
6. fisik setiap
Bukti-bukti
- Pemerintah
- sebagai berikut: pertanggung-jawaban swakelola Kerangka Acuan dalam
- c. Desain (Gambar Spesifikasi); Anggaran Biaya (RAB); dan
yang
- a b. Kerja (KAK); Rencana
- adalah
- d. oleh dan Pelaporan TPK;
- e. Bukti setor pajak
Bagian Kedua Dan Barang
Penyedia Atau /Jasa Paragraf 1 Umum
- (1) Pengadaan Pasal 16 dan Barang
2. kebutuhan dan (swakelola) lain: dalam rangka mendukung barang atau /jasa pelaksanaan
3. dimaksudkan untuk memeauhja melalui Penyedia dan atau/Jasa atau/ Jasa Barang
1. Pembelian material pada kegiatan Administratif;
3. peralatan 'jalan Negeri/ Negeri untuk pembangunan\_ Administratif Sewa
2.
Pembelian material
4. pembangunan Administratif;
2. Sewa peralatan untuk gedung Negeri /Negeri jalan Negeri/Negeri Administratif;
- 5 Penyediaan tukang batu dan untuk 6. Penyediaan tukang batu untuk pembangunan pembangunan gedung; gorong-gorong; dan tukang kayu
- 7 Kebutuhan-kebutuhan lain yang mendukung pelaksanaan atau swakelola;
- b. kebutuhan barang dan atau/jasa secara langsung di Negeri / Negeri Administratif, antara lain:
- 1 Pembelian komputer, printer dan kertas;
- 2 Langganan intemnet;
3. Pembelian meja, kursi dan alat kantor;
4. penyediaan makan minum; dan
5. Kebutuhan-kebutuhan barang dan atau/jasa lain secara langsung di Negeri / Negeni Administratif.
Dalam hal TPK mengundang atau mcnunjuk Penyedia Barang dan atau /Jasa di Negeri/ Negeri Administratif diutamakan bagi Penyedia barang dan atau/jasa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Memiliki izin usaha dan tempat usaha yang masih aktiî;
- b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis pada bidang pekerjaan untuk menyediakan barang dan atau /jasa;
3. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam melaksanakan pengadaan barang dan atau /jasa;
- d. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan tandatangan dalam Surat Pernyataan oleh Penyedia Barang dan atau/Jasa;
5. e Terdaftar sebagai wajib pajak;
6. Rutin membayar dan tidak memiliki tunggakan pajak;
7. g Tidak masuk dalam daftar hitam; dan
- b. Memiliki alamat tetap dan jelas.
- (3) Persyaratan izn usaha dan tempat usaha sebagaimana disebutkan Ayat (2) dikecualikan untuk tukang kayu, tukang batu dan sejenisnya. pada
10. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan atau/jasa melalui penyedia dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan.
Paragraf2
Perencanaan
BAB V - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN ATAU(JASA DI NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 17

- (1) TPK menyusun perencanaan pengadaan barang dan atau /jasa, meliputi:
- a. Rencana anggaran belanja berdasarkan harga standarisasi yang berlaku;
6. Rencana anggaran belanja dapat memperhitungkan kirim atau ongkos pengambilan barang dan atau/jasa yang akan diadakan, biaya perencanaan dan pendukung lainnya; ongkos biaya
- C. Spesifikasi teknis baranglj3sa (apabila diperlukan);
5. pekerjaan konstruksi; disertai gambar rencana d. Khusus diperlukan); dan kerja (apabila pada
6. dimaksud ayat (1) huruf d, TPK (2) Dalam hal sebagaimana Negeri untuk menunjuk tenaga ahli kepada Kepala Pemerintah Perencanaan Pekerjaan Konstruksi. mampu membuat dan menyusun pada dapat mcminta yang dianggap
7. teknis sebagaimana dimaksud huruf c € Spesifikasi dan keccpatan prosesor (RAM) pada komputer, kualitas material untuk bangunan dan lain sebagainya. jenis dan pada misalnya berupa dimcnsi, mcmori kapasitas
8. Dalam penyusunan perencanaan pengadaan barang dan atau /jasa (3) dimaksud ayat (1), TPK harus mempertimbangkan: sebagaimana pada
- b. Kepentingan masyarakat setempat;
10. Kondisi /keadaan sebenamya di lapangan; a
- c. Jenis, silat dan nilai barang dan atau /jasa;
12. Kebutuhan bahan /material.
13. Jumlah barang dan atau /jasa yang ada; dan d. penyedia
14. sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui (4) Tenaga Kepala Pemerintah Negeri dan diberikan honorarium sebesar Kcputusan maksimun 2 % dari nilai pekerjaan. pada ahli
Scanned by CamScanner
Pelaksanaan
Paragraf 3
BAB V - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN ATAU(JASA DI NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 18

- (1) Pengadaan barang dan atau /jasa meliputi
2. a
3. b Pengadaan barang dan atau /jasa Rp: 1.000.00O, (satu juta rupiah)
- c. Pengadaan barang dan atau /jasa di atas Rp. 5.000.00O, (ima juta npiah) sampai dengan Rp: 10.000.00O,(sepuluh juta rupiah); dan;
- d. rupiah);
- (2) Pengadaan barang da atau/jasa dengan nilai dengan kurang 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari sampai Rp.
7. a Nota /Kwitansi Toko;
8. b Pesanan/ Order;
9. belanja Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. Khusus dilampiri foto; untuk
10. d Berita Acara Pembayaran (Belanja Modal); dan
- e. Kwitansi Dinas bermaterai Rp. 3.000,-
- (3) Pengadaan barang dan atau/jasa dengan nilai di atas Rp) juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah):
13. a Nota /Kwitansi Toko;
14. b Pesanan/ Order;
moda]
(satu
1.000.
belanja untuk
- c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. Khusus dilampiri foto:;
- d. Berita Acara Pembayaran (Belanja Modal); dan
3. e.
4. Kwitansi Dinas bermaterai 6.900,
Pengadaan barang dan atau/jasa
- dengan Toko; sampai [Kwitansi
rupiah):
di atas Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)
Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta
- a Nota Kerja (format terlampir); b. Surat Perjanjian
- (Belanja Modal); dan
- c. Pesanan/Order; Pekerjaan. Khusus untuk belanja modal Serah Terima Hasil Acara d dilampiri {oto ; Berita
rupiah)
atau/jasa
- Berita Acara Pembayaran e. bermaterai Rp. 6.000,Kwitansi Dinas
di atas Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta
Pengadaan barang dan
Survey dan
- a Berita Acara Perkiraan Sendiri (HPS); b. Harga
lampirannya;
- c. Undangan Pengadaan;
- d. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan;
Dokumen
- dari penyedia; Penawaran dan Pakta Integritas
- Negosiasi;
- g
- h. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung;
- Undangan Lampiran Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga, Acara Hasil Negosiasi Penawaran; Berita
- Pemenang dan Pengumuman Pemenang; i Rsnetapan
- k Surat Pesanan (Belanja Pengadaan Barang) ;
- j. Surat Perjanjian Kerja (SPK);
- Melaksanakan Kerja (SPMK) untuk Pekerjaan Konstruksi dan L Surat Perintab Jasa Lainnya;
- m. Permohonan Pemeriksaan /Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- n dilampiri foto;;
0. Permohonan Pembayaran;
- p. Berita Acara Pembayaran; dan
9. Kwitansi Dinas bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah)
- (6) Untuk Pengadaan barang dan atau /jasa sebagaimana disebutkan Ayat (5), TPK berkewajiban untuk melakukan negosiasi (tawar menawar) sehingga diperoleh yang lebih murah. pada harga
Paragraf 4 Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan
BAB V - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN ATAU(JASA DI NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 19

- (I) Apabila terjadi perubahan paket pekerjaan; maka TPK dapat memerintahkan untuk melakukan ruang pekerjaan sesuai dengan yang diminta, meliputi: secara pcrubahan lingkup
- C. Mengurangi
- 'atau mengurangi volume pekerjaan;
- Menambah
- d spesifikasi teknis; dan /atau Mengubah
- 'pekerjaan Melaksanakan -
- barang dan atauljasa setelah menerima perintah tertulis (2) Penyedia ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dari untuk perubahan pada TPK TPK dimaksud kepada
- (4) Hasil negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Acara Hasil Negosiasi. Berita
- (3) Setelah penyampaian penawaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPK melakukan negosiasi dengan penyedia barang dan arau /jasa baik maupun harga yang murah dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan, teknis
- (5) Perubahan dituangkan dalam perubahan Surat Perjanjian Kerja.
BAB V - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN ATAU(JASA DI NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 20

Perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dilakukan dengan nilai tidak lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total pekerjaan.
Paragraf 5
Penandatanganan Surat Perjanjian
Pagal 21
- Penandatanganan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan atau /Jasa
- (2) Pihak yang berwenang menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan atau/Jasa di Negeri/Negeri Administratif adalah Ketua TPK dan Penyedia Barang dan atau /Jasa.
- (3) Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang telah disepakati bersama di dalam Surat Perjanjian, Penyedia Barang dan atau/Jasa dikenakan berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Surat Perjanjian. sanksi
BAB V - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN ATAU(JASA DI NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 22

Dalam surat perjanjian sekurang-kurangnya harus memuat:
- b. Identitas para pihak;
- a. Tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian para pihak;
- C. Ruang lingkup pekerjaan;
- d. Nilai pekerjaan;
- e. Hak dan kewajiban para pihak;
6. g: Ketentuan keadaan kahar;
7. f Jangka waktu Pelaksanaan pekerjaan;
- h. Pemeliharaan;
9. i Sanksi; dan
- j. Penutup.
Paragraf 6 Pemutusan Surat Perjanjian dan
BAB V - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN ATAU(JASA DI NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 23

Sanksi
TPK secara sepihak dapat melakukan
- pemutusan Surat Perjanjian a Terjadi keterlambatan pelaksanaan apabila: nilai kontrak di dalam surat perjanjian; melampaui 5% (lima perseracsa) dari Kerja
- b. Penyedia barang dan atau /jasa lalai /cidera kewajibannya dan tidak memperbaiki janji dalam melaksanakan yang telah ditetapkan oleh TPK; dalam jangka waktu kelalaiannya
- c. Terbukti terdapat penyimpangan prosedur;
- d. Melakukan persekongkolan dengan penyedia mengatur harga penawaran dan atau /jasa lain untuk merugikan pihak /orang barang sehingga lain;
- Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai bertanggungjawab. surat perjanjian kerja dengan
- e. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen tidak benar utuk memenuhi cdan /atau keterangan lain yang persyaratan pengadaan dan yang ditentukan di dalam Dokumen Pengadaan; dan atau/jasa barang
BAB V - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN ATAU(JASA DI NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 24

Apabila terjadi sebagaimana dimaksud pada pasal 23 maka penyedia dapat diberikan sanksi berupa: barangljasa
- a Penyedia barang dan atau /jasa membayar denda sesuai di dalam surat perjanjian; kesepakatan dengan
- b. Penyedia barang dan atau/jasa dimasukkan ke dalam daftar tidak boleh mengikuti kegiatan pengadaan hitam dan barang dan atau/jasa selama 2 (dua) tahun berturut- turut;
- c. Daftar hitam sebagaimana dimaksud pada huruf b berlaku untuk seluruh Negeri di lingkungan Pemerintah Dacrah Kabupaten Maluku Tengah; dan
- d. Dilaporkan kepada pihak yang berwenang baik secara perdata maupun pidana
BAB V - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN ATAU(JASA DI NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 25

Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses pengadaan dan atau /jasa yang dilakukan oleh TPK, maka TPK: barang
- b Pemberhentian sebagai anggota TPK;
- Dikenakan sanksi administratif;
- d.
- Dituntut ganti rugi; dan
- Dilaporkan secara pillana ,
Paragraf 7 Penyelesaian Perselisihan
BAB V - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN ATAU(JASA DI NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 26

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara TPK dan penyedia dalam penyediaan barang dan atau /jasa, para pihak menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk oleh Kepala Pemerintah Negeri / Negeri Administratif. barang dan atau/jasa terlebih dahulu mufakat yang dipimpin
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana tidak diperoleh kata mufakat, pada ayat pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan penyelesaian (1) berlaku dimaksud melalui perundang-undangan yang
Paragraf 8 Keadaan Kahar
BAB V - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN ATAU(JASA DI NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 27

- (1) Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan yang terjadi para pihak dan yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Pengadaan kewajiban menjadi tidak dapat dipenuhi. dan atau/Jasa diluar kehendak sehingga Barang
- (2) Hal-hal yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar Perjanjian Pengadaan Barang dan atau / Jasa di Negeri dalam Surat meliputi:
3. a bencana alam;
- b. bencana sosial;
5. pemogokan;
- d. kebakaran; dan/atau
- e. gangguan industri yang dinyatakan oleh Dinas terkait. lainnya
- (4) Hal-hal merugikan dalam oleh perbuatan Pengadaan Barang dan atau /Jasa yang disebabkan kategori atau kelalaian para pihak Penyedia Barang tidak Keadaan Kahar. termasuk
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, memberitahukan Penyedia Barang dan atau /Jasa dalam terjadinya Keadaan Kahar kepada TPK secara tertulis waktu palinglambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan dengan menyertakan salinan asli pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. tentang Kahar,
- (5) Keterlambatan pelaksanaan Keadaan Kahar tidak pekerjaan yang diakibatkan oleh dikenakan sanksi. terjadinya
11. kembali, dan para pihak dapat melakukan kesepakatan Kahar,
12. {6) Setelah terjadinya Keadaan
Paragraf 9 Sertifikat /Garansi
BAB V - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN ATAU(JASA DI NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 28

- (1) Garansi sah oleh Sertifikat secara ditunjuk yang Produsen.
Scanned by CamScanner
- (2) Sertifikat Garansi adalah sertifikat yang diserahkan Pengadaan Barang yang bergaransi. oleh Penyedia atas Barang
2. hingga jangka waktu tertentu sesuai 'kelayakan penggunaan Barang Perjanjian. dengan ketentuan dalam Surat
Paragraf 10 Pemeliharaan
BAB V - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN ATAU(JASA DI NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 29

- Jaminan Pemcliharaan wajib diberikan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya sctelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan sclesai 100% (seratus perseratus) dan telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan.
- (2) Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak yang tercantum di dalam surat perjanjian harus diberikan kepada Kepala Pemerintah Negeri selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negeri untuk mcnjamin pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang telah diserahkan.
- (3) Uang Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud Ayat (2) tersebut di atas selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Negeri dan dicatat di dalam penerimaan Negeri/Negeri Administratif. pada
- (4) Masa pemeliharaan untuk kegiatan konstruksi adalah antara 3 (tiga) bulan
- (5) Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- Penyedia Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dapat memilih untuk memberkan Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi.
- (6) Uang jaminan Pemeliharaan yang dibayarkan dicatat oleh Bendahara Negeri sebagai pengeluaran Negeri / Negeri Administratif
- (8) Jaminan Pemeliharaan atau retensi sebagaimana dimaksud (4), besarnya 5% (ima perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya. ayat pada
- (10) Setelah berakhirnya masa retensi dilakukan pemçriksaan ulanglcheck list terhadap pckerjaaya Apabila csemua pckerjaan telah dinyatakan sesuai oleh TPK maka dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan [.
- (9) Masa retensi dimulai setelah adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 1.
- Berita Acara Serah Terima Apabila sudah dilakukan penandatanganan telah selesai Pekerjaan I maka kewajiban barang dan atau/jasa dan uang retensi bisa dicairkan. (11) penyedia
- hasil (memelihara) agar tidak terjadi kerusakankerjanya, dan menjaga kerusakan.
- (13) Apabila yang disebabkan karena knalitasg yacg terjadi kerusakan bangunan ditanggung sesuai spesifikasi teknik maka semua biaya penyedia barang dan 9au /iAsa. perbaikan tidak
tercantum dalam kontrak Masa melainkan untuk 100% (seratus pcr scratus) selesai dan sudah terima bukanlah pemeliharaan (14) pcmcliharaan menyclesaikan untuk telah dilakukan yang pekerjaan pekerjaan. pertama serah
(*5)
mclampaui Tahun Anggaran. diperkenankan Masa pemeliharaan
BAB VI - PEMBAYARAN,
Pasal 30

- pekerjaan diberikan kepada Penyedia Pembayaran atas pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan atau/Jasa pcmbayaran. Barang prestasi dan tahapan setelah
- pekerjaan scbagaimana dimaksud (2) Pembayaran atas barang dan atau/jasa sctelah Panitia Rencrima diberikan kepada pemeriksaan yang dituangkan di Pckerjaan prestasi Has] pcnycdia
- atas prestasi pekerjaan konstruksi harus mcmperhatkan (3) Pembayaran Pasal 28 yang mengatur mengenai Pemeliharaan ketentuan dalam
Bagian Kedna
Uang
BAB VI - PEMBAYARAN,
Pasal 31

- kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang dan atau/Jasa (1) Untuk mendukung Swakelola, TPK dapat mengajukan pencairan dana yang dilakukan sccara kekuasaan Pengclolaan kepada Kepala Pcmerintah Negeri selaku pemegang Keuangan yaitu:
- b.tahap kedua senilai 309 (tiga perseratus); dan puluh
- tahap pertama scnilai 40% (empat perseratus); pulub
- tahap ketiga senilai 30% (tiga perseratus). puluh
- (1) buruf b dapat (3) Tahap kedua gebagaimana dimaksud meminta pencairan tahap kedua setelah TPK mempertanggungjawabkan TPK ayat pada 100*
- uang (2) Tahap pertama sebagaimana dimaksud (1) huruf &amp; kegiatan dimuka dari nilai pekerjaan untuk membiayai persiapan merupakan ayat pada pclaksanaan
- (4) Tahap ketiga sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c meminta pencairan tahap berikutnya atau tahap ketiga uang mempertanggungjawabkan 100% (seratus perseratus) dari diminta tahap telah dipergunakan. dapat TPK pada TPK sctelah yang nilai pada
Bagian Ketiga Pelaporan dan Serah Terima
BAB VI - PEMBAYARAN,
Pasal 32

- 1) TPK wajib mempertanggung-jawabkan realisasi keuangan dan realisasi fisik pekerjaan yang menjadi kewajibannya.
- (2) Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang dan atau/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Pemerintah Negeri, laporan sekurang-kurangnya disampaikan nenyesuaikan dengan tahapan pencairan dana cebagaimana disebutkan dalam Pasal 30.
- (3) Setelah pelaksanaan pengadaan barang dan atau/jasa selesai dilaksanakan 100% (seratus perseratus) , TPK menyerahkan hasil pengadaan barang dan atau/jasa kepada Kepala Pemerintah Negeri dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
BAB VII - FORMAT DOKUMEN
Pasal 33

Format-format Dokumen Pengadaaan Barang dan atau/Jasa di Negeri/Negeri Administratif adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
PENDAMPINGAN , PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN ATAUIJASA DI NEGERI/NEGERI 'ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu Pendampingan dan Pembinaan
BAB VII - FORMAT DOKUMEN
Pasal 34

- {1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan dan pembinaan pengadaan barang
- oleh: ayat (1) dapat dilakukan
- Fasilitasi Alokasi Dana Tim Desa;
- C. Kcrja Perangkat Daerah dan Unsur terkait ainnya di Pemerintah Maluku Tengah. Satuan Kabupaten
- b. Pengadaan (ULP); dan Layanan
- Idan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: Pendampingan Peningkatan
- Pengadaan Barang dan atau / Jasa; dan 'penbinaan Pengadaan Barang dan atau/ Jasa Konsultasi dan
- b. kapasitas Sumber Manusia; C Daya pendampingan
Scanned by CamScanner
Bagian Kedua Pengawasan
Pesal 35
- '1) Camat wajib melakukan pengendalian pengadaan Negeri/ Negeri Administratif. di barang dan
- (2) Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah wajib melakukan terhadap proses pcngadaan barang dan atau /jasa di Administratif. pengawasan
- (3) pengaduan tentang pengadaan dan Negeri wajib ditindaklanjuti oleh Camat dan Inspektorat Setiap barang atau/jasa
di
- 1 Sctiap pclanggaran terhadap segala ketentuan yang berlaku Bupati ini wajib diproses hukum sesuai undangan yang berlaku. dalam Peraturan dengan Peraturan Perundang
BAB VII - FORMAT DOKUMEN
Pasal 36

Pengadaan Barang dan atau/Jasa sebagaimana diatur dalam tcrmasuk pengadaan tanah untuk keperluan Negeri /Negeri peraturan ini tidak Administratif
BAB VII - FORMAT DOKUMEN
Pasal 37

- telah dilaksanakan sebelum
- (2) Pengadaan barang dan atau /jasa yang dilaksanakan pada saat mulai Ketentuan Bupati ini sedang tetap
- (1) Pengadaan barang dan atau /jasa yang berakunya Feraturan Bupati ini sah tetap
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Bupati Tengah.
DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 204] BERITA
LAMPIRAN
PERATORAN BUPATI MALUKU TENGAH
TAHUN 2015
AGUSTUS 2015
TENTANG
PEDÖMAN PENGADAAN BARANGDAN ATAUIJASA DI KABOPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR
PORMAT DOKUMEN BARANG DAN ATAU/JASA DI NEGERI/ NEGERI ADMINISTRATIF
DALAM WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGAH PENGADAAAN\_
KABUPATEN MALUKU TENGAH
KEPUTUSAN KEPALA FEMERINTAH NEGERI / NEGERI ADMINISTRATIF NOMOR TAHUN
TENTANG
KECAMATAN \_ KABUPATEN MALUKU TENGAH
KEPALA PEMERINTAH NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF ,
- b babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf menetapkan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif tentang Rencana Pengadaan Barang/ Jasa Negeri (RPBJN) Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah; perlu
- ## Pasal 1
FIHAK PERTAMA mcmpekerjakan PIHAK KEDUA kegiatan KEDUA telab untuk bal ini dan PIHAK pada scpakat
(Rincian pekcrjaan yang dilaksanakan dalam perjanjian kerjasama)
Pcmbiayaan pclaksanaan kerjasama ini bersumbcr dari APBDcs TA
JANGKA WAKTU
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

( kalendcr pelaksanaan kerjasama ini ditandatangani dan dapat dipcrpanjang, diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak diubah perjanjian aupun
PEMBAYARAN
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

- (1) Pembayaran dilakukan secara harlan berdasarkan daftar hadlr sebesar upah disepakati) atas kescpakatan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
- (3) Pengadaan bahan/material dan tenaga ahli yang dipcrlukan unbuk pelaksanaan kegiatan disediakan oleb PIHAK PERTAMA Scdangkan pcralatan
- (2) Pembayaran Upah akan dibayarkan oleh PIHAKPERTAMA sctelah PIHAK KEDUA selesai melaksanakan tugas dan kewajibannya
PENUTUP
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

1. masing bermatcraicukup ccrta mcmpunyai kekuatan ditandatangani oleh kedua pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing
2. kemudian etas pcrsctujuan kedua phhak
3. Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini ketentuan bahwa scgala scsuatunya akan diperbaildi scbagaimana mestinya dikemudian bari terdapat kekeliruan.
PIHAK PERTAMA,
Nomor
Perihal
TIMPELAKSANA KEGIATAN (TPK)
Yth.
Kepada
Pengajuan Pembayaran Dana Tahap I (40 %)
Lampiran
Kab. Maluku Tengah di-
Tempat
Dengan bormat;
Sesuai dengan Dokumen Perencanaan (KAK, RAB dan Gambar Rencana Kerja) Kegiatan bersama ini kami mengajukan pembayaran dana Tahap I (40 %) untuk pelaksanaan awal pekerjaan dimaksud scbesar : Rp. terbilang .
Ketua TPK
PEMERINTAEKARUFATENMALUKU TENGAH NEGERI
Kode Po
20
PEMERINTAHKABUPATEN MALUKU TENGAH KECAMATAN NEGERI\_
TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) \_
Jsbn
Dasun
KodcPo \_
Alamst:
20.
Nomor
Kepada Kepala Pemerintah Negeri\_ Kab. Maluku Tengah di-
Perihal
Pengajuan Pembayaran Dana Tahap II (30 %)
Yth.
Lampiran
Tempat
Dengan hormat,
Sesuai dengan Laporan Realisasi Fisik dan Buku Kas Umum Kegiatan bersama ini kami mengajukan pembayaran dana Tahap (30 %) untuk melanjutkan pelaksanaan pekerjaan dimaksud sebcsar Rp.
Atas perbatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Ketua TPK
TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
Nomor
Kepada Yth. Kab. Maluku Tengah di- Tempat
Pcngajuan Pembayaran
Dana Tahap III (30 %)
Lampiran
Perihal
Dengan hormat;
Scsuai dengan Laporan Realisasi Fisik dan Buku Kas Umum Kegiatan bersama ini kami mengajukan pembayaran dana Tahap W (30 %) untuk melanjutkan pelaksanaan pekerjaan dimaksud scbesar Rp.
Atas Bcrhatiannya, kami ucapkan terima kasih
Ketua TPK
PEMERINTAHKABUPATEN MALUKU TENGAH KECAMATAN NEGERI
KodeF
20
PEMERINTAHKABUFATEN MALUKU TENGAF
TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
KECAMATAN NEGERI -
RT.
Dusuo \_
TdpFu
KodePos
BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor
Pada hari ini,
tanggal
Bulan
Tahun du
rbu
bela8, kami yang bertanda tangan dibawah ini
- 1 Nama
Jabatan
Kepala Pemerintah Negeri
Alamat
Jalan
Dusun.
Telp.
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama
Jabatan
Ketua TPK Negeri
Alamat
Jalan
RT.
Dusun.
Telp.
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Schubungan dengan Surat Pengajuan Pembayaran Dana Tahap
PIHAK
KEDUA Nomor
tanggal
maka PIHAK
PERTAMA setuju untuk membayar atas dasar
1. Laporan Realisasi Pekerjaan;
- 3 Buku Kas Umum; dan
- 3.Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap
Nomor
tanggal
Selanjutnya sesuai dengan Dokumen Perencanaan yang telah PIHAK KEDUA berhak menerima disepakati; PERTAMA sebagai berikut = pembayaran pekerjaan dari PIHAK
NILAI KONTRAK
PERHITUNGAN PEMBAYARAN
Rp.
- a Nilai Pekerjaan s/d BAP ini b
- Nilai Pekerjaan s/d BAP yang lalu c.
- Nilai Pekerjaan BAP ini
- d. Potongan-potongan
- Pajak-Pajak
- Umum Biaya
Rp
- Jaminan Pemeliharaan
- Jumlah Potongan
Rp
PEMBAYARAN BAP INI
Rp\_
Rp.
Demikian pada tangga] tersebut ini dibuat dan ditandatangani di Penajam dalam rangkap 4 (Empat) untuk Berita Acara Pembayaran diatas sebagaimana dipergunakan mestinya.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
- Biaya Biaya
PIHAK KEDUA,
TIM PELAKSANA KEGIATÄN (TPK) RT
PEMERINTAFKABUPATEN MALUKU TENGAF KECAMATAN\_\_ NEGERI
Alamat Jbn
TdpFu\_
Pos Kode
KEGIATAN
LAPORAN HARLAN
Lokasi Kegiatan Jumlah Anggaran Jangka Waktu Pekerjaan Kelompok Pelaksana Hari/tanggal
| | Keria Tenaga | BahanMMaterial | Peralatan Jenis | Peralatan Jenis | Pekeriaan hariini | Pekeriaan hariini | |
|----|----------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------|
| No | Unsur Proyck | Jumlah didatangkan | Bahan/Material Nama yang Alat | Jumlah | Jenis Pekerjaan | Volume | Ket. |
Instruksi =
Hujan /Gcrimis/Mendungl Cerah
Kelompok Kepala Tukang/Ketua
Penanggung jawab kegiatan,
748 -
DAFTAR HADIR PEKERJA
PEKERJAAN
NEGERI
KECAMATAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN
| NO | NAMA | KATEGORI | BULAN TANGGAL: | Jumlah HOK |
|------|--------|------------|------------------|--------------|
| NO | NAMA | | | Jumlah HOK |
Kepala Tukangl Ketua Kelompok
Penanggung jawab kegiatan,
PEKERJAAN TANDA TERIMA UPAH TENAGA
NEGERI
KERJA
TAHUN
Kepala TukanglKetua Kelompok
Penanggung jawab kegiatan,
CATATAN HARIAN PENOQUNAAN MATERIAL
NEGERI
PEKERJAAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN
| SUMBER DANA | MATERIAL MASUK | MATERIAL MASUK | MATERIAL KELUAR | STOK MATERIAL | STOK MATERIAL | CATATAN | PARAF | PARAF | |
|---------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|---------|------------------|----|
| SWADAYA | VOLUME | SATUAN | VOLUME | VOLUME | SATUAN | | TANOGAL | PENANGQUNG JAWAB | |
Kelompok Ketua
Penanggung jawab kegiatan,
REKAPITULASI MINGQUAN
NEGERI
KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
KABUPATEN MALUKU TENGÄH TAHUN
| NO | URAIAN | KEGIATAN |
|------|----------|------------|
| NO | | KEGIATAN |
Kepala Tukang/ Ketua Kelompok
Penanggung jawab kegiatan,
REKAPITULASI BULANAN
NEQERI
KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN
Kepela Tukangl
Kelompok Ketua
Penanggung jawab kegiatan,
2
Kepela Tukang/ Ketua
NEGERI
TAHUN
Kelompok
Penanggung jawab kegiatan,
LAPORAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN
NEGERI
KECAMATAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN
| NO | LAPORAN HARIAN TANGGAL | PEMERIKSAAN FISIK[LAPANGAN | PEMERIKSAAN FISIK[LAPANGAN | PENJELASAN DAN REKOMENDASI |
|------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | SESUAI | TIDAK SESUA | |
Kepala Tukang/Ketua Kelompok
Penanggung jawab kegiatan,
BULAN
20
Nama Pekerjaan
Negeri/ Kecamatan
| | TANGGAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pada hari Tanggel Bulan Tahun dua ribu Buku Kas Umum keadaan / posisi kas sebagai bcrikut ditutup dengan Saldo Buku Kas Umum Rp. terbilang Terdiri dari ini, | Pada hari Tanggel Bulan Tahun dua ribu Buku Kas Umum keadaan / posisi kas sebagai bcrikut ditutup dengan Saldo Buku Kas Umum Rp. terbilang Terdiri dari ini, |
| Saldo Masuk Rp. Saldo Kcluar Rp. Jumlah Rp. | Saldo Masuk Rp. Saldo Kcluar Rp. Jumlah Rp. |
| Perbedaan/ selisih Rp. disebabkan oleh | Perbedaan/ selisih Rp. disebabkan oleh |
| Kepala TukanglKetua Kelompok Penanggung jawab kegiatan, | Kepala TukanglKetua Kelompok Penanggung jawab kegiatan, |
| | |
Catatan
Jenis Biaya a Kelompok Upah
Jenis Biaya b Kelompok Bahen
Jenis Biaya c
Kelompok Alat
Jenis Biaya d
Biaya
55-
NEGERI
KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN
- Bidang
PENERMNAN
2 Ksgiatan
| | Pencrimaan [RPL | Pencrimaan [RPL | Pencrimaan [RPL | Pencrimaan [RPL | Pencrimaan [RPL |
|------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Pengeluaran (Rp) | Pengeluaran (Rp) | No. Tanggal |
| | | Swadaya Masyerakat | Jasa | Belanja Modal_ | No. Tanggal |
| | | 5 | Jasa | 8 | No. Tanggal |
| Pindahan Jumlah deri halaman | | | | | |
| Jumlah | | | | | |
| Total Pcncrimaan | | | Total Pengeluaran_ | Total Pengeluaran_ | |
| | | | Total Pengeluaran_ Saldo Kas | Total Pengeluaran_ Saldo Kas | Total Pengeluaran_ Saldo Kas |
Negeri
Tanggal
Cara pcngisian:
- 2
1. dici berdasarkan klaaifikasi kelompok; Bidang
- Kolom 1 düsi nomor wut; dengan
- 5.
- Kolom 2 diiøi dengan tanggal transakei;
6. Kolom 4 düisi dengan
- 8.
7. Kolom 5 diøi dengan Jumleh rupieh
- 9.
Pelaksana Kegiatan
FORMATPELAPORANPENYEDIA BARANGHIASA
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH KECAMATAN\_
NEGERI
TIM PELAKSANAKEGIATAN(TPK) RI
TdpFu-
KodcFos\_
No
Pada
hari
ini
tanggal
bulan
tahun
kami yang bertanda tangan di bawah ini
2
Pibak yang disurvcy (
Telah mengadakan untuk pcnyusunan spesifikasi dan pcrkiraan sendiri (HPS/OE) pada = barga
Kegiatan
Bclanja
Rp.
Pckerjaan
Pengadaan
Dari basil survey tersebut, diperoleh spesifkasi dan perkiraan sendiri (HPS/OE) dengan rincian terlampir. barga
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipcrgunakan scperlunya
Ketua TPK,
Pibak yang disurvey,
(jabatan)
HARGA PERKIRAAN BENDIRI (HPB)
APBDes
Kab. Maluku Tengah Tabun Anggaran
Kec.
| URAIAN BARANG/JASA | VOLUME | BATUAN | HARGA/8ATUAN | JOMLAH HARGA |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| NO. | | Rp..- | Rp.- |
| | Spesifikasi BarangLjese Uraikan | Rp.- | Rp |
| dst | | | |
TOIAL
20\_
Ketua TPK,
MALUKU TENGAH
TIM PELAKSANAKEGIATAN (TPK
PEMERINTAHKABUPATEN KECAMATAN\_ NEGERI \_
RT:
Kode Pos
Yth.
Kepada
(calon penyedia barangljase)
Nomor Lampiran Perihal di
Tempat
Saudara kami undang untuk mengikuti prOSC8 Pengadaan Dengan Langsung ini paket
1.
Pengadaan
Kccamatan
Kab. Maluku Tengah
Rp
Nama HPS pakct\_ pckerjaan total Nilai
Negeri
Sumber pcndanaan
Pengadeen 2.
dan alamat
(terbilang)
APBNegcri
Kantor Ncgeri
Jalan
Telepon:
diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan sccara Saudara dengan pclaksanaan scbagai bcrikut: langsung barga, jadwal scsuai
| No | Kegiatan | | Waktu |
|------|-----------------------------|-----|---------|
| a | Pemasukan Dokumen Penawaran | sld | 8.d Wit |
| b. | Haga | | sclesai |
| | Pengumuman Pemenang | | |
| d | Fenandatanganan SPK | | |
Apabila Saudara butuh keterangan dan penjclasan kebilh lanjut dapat mcnghubungi Tim Pelaksana Kcgiatan Bcsuai alamat terscbut di atas sampai dcngan batas akbir pcmasukan Dokumen Penawaran
Demikian disampaikan untuk diketahui
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan,
Tahun Anggaran
KOP USAHA
20.
Kepada
Yth.
Ketua TPK pada
Nomor
Lampiran
di
Perihal
Tcmpat
Schubungan undangan
Pengadaan
Saudara
Nomor dengan
tanggal dengan ini kami mengajukan pcnawaran
pcrhal pckerjaan
Scbcsar Rp.
(terbilang).
Pengadaan ini sudah Penawaran untuk melaksanakan pekcrjaan terscbut di atas. dalam Dokumcn pcngadaan
Kani akan hari kalender. pekerjaan selama
~Jbari pcnawaran ini bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan = Scsuai dengan pcrsyaratan;
1. Teknis, terdiridai : Dokumcn Penawaran
2. Daftar: Kuantitas dan Harga
3. 3
4. Jadwal Waktu Pelaksanaan;
5. Mctode Pclaksanaan;
6. Surat penawaran bescrta lampirannya asli
dokumen Dengan disampaikannya Surat akan tunduk scmua ketentuan yang dan pada untuk
(Nama Ferusabaan),
(nama lengkep)
KOP USAHA
Lampiran Surat Penawaran
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
| No | Volume | Harga Satuan [BpL | Jumlah [BpL |
|-----------|-----------|---------------------|---------------|
| Jumlah | Jumlah | Jumlah | |
| Terbilang | Terbilang | Terbilang | Terbilang |
(Nama Perusahaan),
PAKTA INTEGRITAS
bertanda tangan di bawah ini: Saya yang
Nama
Jabatan
untuk Bertindak
Negeri
Kecamatan
Maluku Tengah
dan atas nama
rangka Pengadaan Dalam
Negeri pada
Kecamatan
Maluku Tengah, dengan ini menyatakan bahwa: Kabupaten
- melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 1.Tidak akan praktek
- melaporkan kepada Pihak yang bersangkutan apabila mengetahui &amp;da 2. Akan indikasi KKN dalam pengadaan ini; proses
- proscs secara bersih, tansparan, dan profcsiona] 3. Akan mengikuti memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan pcraturan perundang-undangan; pcngadaan
- mclanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, 4. Apabila bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan sccara dalam pidana.
20..
(Jabatan),
Kabupaten
TIM PELAKSANAKEGIÄTÄN (TPK) Dusup
PEMERINTAFKABUPATEN MALUKU TENGAH KECAMATAN NEGERI
KodePos
20
Kepada
Nomor Lampiran Perihal
Yth.
di
Tempat
Memperhatikan Surat Penawaran Saudara Nomor
Tanggal
maka dcngan ini kami mengundang Saudara egar dapat
hadir pada
Har
Tanggl
Tempat
Kantor Neger
Acar
Mengingat pentingnya acara tersebut; mohon hadir tepat pada waktunya dan tidak diwakilkan.
Demikian disampaikan, atas perbatian dan kerjasamanya diucapkan tcrima kasih.
Ketua TPK
PEMERINTAHKABUPATEN MALUKU KECAMATAN \_ NEGERI TENGAH
Abmat Jab
TIM PELAKSANA KEGIATÄN (TPK)
IdpRa\_
Po
BERITA ACARA
Nomor
Pckerjaan
Pengadaan
Pada
hari
ini,
tanggal
bulen
kami yang bertanda tangan dibawah ini
I
Ketua
Tim
Pelaksana
Kcgiaten
pada
Kecamatan
Maluku Tengab, dalam bal ini bertidak untuk
dan
atas
nama
Ncgeri
Kabupaten
Maluku
Tengah yang
bcrkedudukan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- (abatan dan nama pcrusahaan) yang berkedudukan di Jalan (alamat) dalam hal ini bertindak untuk dan PIHAK KEDUA
tahun
Ncgcri
Kabupatcn
Kccamatan
PIHAK PERTAMA dan KEDUA tclah mclakukan Karifkasi Tcknis dan Pengadaan Negeri Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran yang diajukan olch PHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan telah discpakati scbegai bcrikut : pada
Pcnawaran yang diajukan oleh PHHAK KEDUA discpakati dan ncgosiasi barga mcnjadi sebcsar Bp scbesar
Rp
PIHAK PERTAMA,
PIHAK KEDUA,
Bcrita Acara Klarifikasi Tcknis dan Ncgobiasi Lampiran Harga
Tanggal
Nomor
| No. | Uraian | Memcnuhi /Tidak | Ketcrangan |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | tcknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar- dengan yang ditetapkan dalam Dokumcn Pemilihan. gambar | | |
| 2. | [jadwal waktu penycrahan tidak melampaui dalam Dokumcn Remilihen. | | |
| 3 | identitas (jenis, dan mcrek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila diperukan) | | |
| | jaminan pumaiual dcngan yang Dokumen_ Pcmiliban ditetapkan (apabila dipertukan) | | |
Kctua Tim Pelaksana Kcgiatan,
| Kegiatan Lokasi | Kegiatan Lokasi | Pcngadaan Kccamatan Negcri | Pcngadaan Kccamatan Negcri | Pcngadaan Kccamatan Negcri | Pcngadaan Kccamatan Negcri | |
|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| No | Uraian | | | Harga | | Herge |
| 2 dst | | | | Rp... | | |
| 2 dst | Total Harga | | | | | Rp- |
| 2 dst | | (tarbllang) | (tarbllang) | (tarbllang) | (tarbllang) | (tarbllang) |
Rckanan, (nama pcrueahean)
Ketue Tim Peleksana Keglatan,
TIMPELAKSANA KEGIATÄN (TPK)
PEMERINTAH KABUPATENMALUKU TENGAH KECAMATAN NEGERI\_
Dusup
KodcPos
BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG
Nomor
Pada hari ini, tanggal bulan tahun dengan mengambil tempat di Jalan Negeri Ketua Tim Pelaksana Kegiatan pada Negeri Kecamatan Kab. Maluku Tengah Tahun Anggaran telah melaksanakan Penyusunan Berita Acara Hasil Pengadaan dengan hasil
Langsung sebagai berikut
1. Hasil Pengadaan Langsung
- a. Jumlah Peserta dan Harga Perawaran
Undangan Pengadaan Langsung disampaikan hari tanggal pada
Metode Evaluasi
Evaluasi untuk Pengadaan Langsung dilakukan dengan sistem gugur dan dilanjutkan dengan klarifikasi teknis dan negosiasi harga
- Unsur yang di Evaluasi
1. Formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh:
- Dokumen Isian Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
- dircktur utama /pimpinan perusahaan;
- Owner perusahaan yang diangket oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;
- b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;
- d. peserta pecrorangan.
- 2.mcmiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4 salah satu dan/atau scmua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- 3.menyampaikan pernyataan /pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bcrsangkutan dan manajemennya atau pecserta perorangan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit kegiatan usahanya tidak dihentikan danjatau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; sedang
- 5 NPWP dan perpajakan tahun Pasal 23 (bila ada transaksi) , PPh Pasal 25/Pasal 29 dan 'Pcngusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir memiliki Pasal 21, PPh PPN (bagi
berjalan: Peserta dapat mengganti persyaratan ini dalam tahun Surat Keterangan Fiskal (SKF); dengan menyampaikan
- paling scdikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia 6. 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan kurun waktu swasta termasuk pengalaman subkontrak; pemerintah baru berdiri dalam memperoleh yang pescrta
- kemampuan bidang pekerjaan yang cesuai yang cesuai 7. memiliki Mikro, usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan untuk Usaha pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil; subbidang pada pada
- terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal saat penilaian kualifikasi; yang pada
- substansial yang diminta berdasarkan Dokumen 1) syarat-syarat Pemilihan ini dipenuhi / dilengkapi;
- dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi; apabila; Penawaran
- 2) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut =
- (1) direkturutama/ pimpinan perusahaan;
- ditandatangani oleh
- (2) penerima kuasa dari direktur utama /pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;
- (4) pcserta perorangan.
- (3) Owner perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
- mencantumkan harga penawaran;
- d) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
- 6) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
- bertanggal
- apabila peserta memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
- TPK dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jclas dan meragukan;
- apabila peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, maka Pejabat Pengadaan BaranglJasa mengundang peserta lain.
- evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur, dengan ketentuan
- unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan;
- 1) TPK menilai persyaratan teknis dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 2) Penilaian persyaratan teknis minimal dilakukan terhadap
- b) jadwal waktu penyerahan sebagaimana 'ditetapkan dalam LDP;
- ditawarkan berdasarkan contoh; brosur dan gambar-gambar sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini;
- c) identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila dipersyaratkan);
- bagian pckerjaan yang ekan
- dalam cvaluasitcknis TPK mclakukan hal-hal yang jclas atau klarifikasi, pcscrta üidak dipcrkenankan pescrta. Delam Hasil klarifikasi menggugurkan pecngubah substansi terdapat apabila kurang klarifikasi mcragukan, dengan dapat penawaran. pcscrta
- 3) TPK (apabila dipcrlukan) delam LDP. mcminta uji ketentuan dalam Dokumcn tertentu ocsuai disubkontrakkan tercantum dapat Pemilihan. dengan
- harga; dilanjutkan ke apabila tahep cvaluasi\_
- dinyatakan tidak lulus cvaluasi pcscrta lain. maka TPK pcscrta apabila tcknis, mcngundang
- yang pokok atau Unsur-unsur penting
- 1) total harga penawaran atau pcnawaran dibandingkan terhadap nilai total apabila terkorcksi atau penawaran tcrkorcksi melebihi total harga nilai total HPS , dinyatakan gugur dan TPK mcngundang pcacrta HPS, pcnawaran pcscrta lain;
- 2) harga satuan penawaran yang lebih bcsar dari 1109 (seratus\_ perscratus) dari satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. satuan pcnawaran terscbut dinyatakan timpang dan hanya berlaku untuk volume dengan Daftar Kuantitas dan nilainya scpuluh harga Harga; scsuai
- pcmbayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis klarifikasi dan kegiatan terscbut harus dilaksanakan: Harganya dianggap termasuk dalam barga satuan pekerjaan lainnya; mata tetap
lulus evaluasi penawaran, maka dilakukan klarifikasi harga dengan ketentuan dan pescrta Sctelab negosiasi \_ tcknis
- dilakukan terhadap 8 dinilai tidak wajar berdasarkan HPS; satuan yang " harga
- volume dan harga satuan yang telah disepakati, b. untuk pcrkalian
- barga nilai harga penetapan pemenang dan C. hasil dasar nilai kontrak; menjadi negosiasi scbagai
- klarifikasi dan negosiasi terhadap peserta tidak tercapai d. apabila
- maka TPK mengundang peserta lain.
2. Kesimpulan
evaluasi kualifikasi, cvaluasi penawaran dan klarifikasi teknis Dari hasil maka dapat disimpulkan sebagai berikut harga, serta negosiasi
Nama Perusahaan
Alamat
(terbilang)
Owner Estimated
(terbilang)
Harga Penawaran
.) hari kalender
Waktu Pelaksanaan
Rp-
(terbilang)
Harga
hari kalender
Negosiasi Waktu
perusahaan) dapat ditunjuk sebagai Pemenang Pengadaon Dan (nama Langsung Pengadaan
Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) ini dibuat Demikian BeritoldcaPK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ditandatangani oleh dan
Rp-
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan,
MALUKU TENGAH NEGERI
TIM PELAKSANA RI: KEGIATAN(TPK)
20
Kepada
Nomor
Yth.
Kcpala Rmcrintah Negeri\_
di
Perihal
Penetapan Pemenang
Tempat
Mempcrhatikan
dan
mcmpclajari
Bcrita
Acara
Hasil
Pengadaan
Langsung
Nomor
untuk paket pekerjaan
Tanggal
Pekerjaan
Pengadaan
Total HPS
Rp.
(terbilang)
Dari hasil evaluasi, setelah dilakukan evaluasi pcnawaran, cvaluasi kualifikasi dan evaluasi teknis disimpulkan bahwa perusahaan yang memasukan penawaran telab memenuhi pcrøyaratan untuk ditetapkan, yaitu
Nama Perusahaan
Alamat
Harga Penawaran
Rp.
(terbilang)
Harga Negosiasi
Nomor NPWP
Lampiran
Dcmikian penctapan ini disampaïkan dan atas kcrjasamanya diucapkan tcrima
MALUKU TENGAH PEMERINTAHKABUPATEN KECAMATAN TIMPELAKSANA Tdpfu
RI.-
Abmat Jan
Nomor
Tanggal =
untuk:
Kabupatcn
Pekerjaan
Pengadaan
Kecamatan
Lokasi
Kab. Maluku Tagb
Kec.
Sumber Dana
APBNegeri
Tabun
(terblang)
Anggaran
Rp-
{terbllang)
Pagu Dana
HPS
Sehubungan dengan Pengadaan Langsung
Harga Nomor
Dasar
Teknis dan Negosiaso
Klarifikasi -
1.
Bgrita Acara langsung Nomor
Pengadaan
Pengadaan langsung
Nomor Penetapan Pemenang Hasil paket
3.
Maka bersama di atas berikut : umumkan kami ini sebagai terscbut pekerjaan
Penyedia
Nama Perusahaan
(terbdlang)
Penawaran Harga
(terbilang)
Nomor NPWP
Ketua Tim Kegiatan, Pelaksana
Alamat
Negosiasi Hasil
diketahui. untuk disampaikan Demikian
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH KECAMATAN NEGERI
TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
Tim Pelaksana Kegatan Neger
Kecamatan
Kabupaten Maluku Tengah
Dengan
Ontuk Pekerjean
Nomor
hari Pada
ini,
tanggal
bulan
tahun
kami yang bertanda tangan di bawah ini
selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Nama
Negeri
yang berkedudukan di Jalan
Selanjutnya discbut scbagai
selaku.-
yang
I. Nama
berkedudukan
di
Jalan\_
ini menyatakan bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama Dengan yang diatur dalam Pasal pekerjaan Pasal sebagai berikut = pelaksanaan
Pesal 1
Jenls Pekerjean
PERTAMA dalam jabatan tersebut memberi tugas pekerjaan kepada PIHAK PIHAK KEDUA menyatakan menerima tugas dimaksud PIHAK KEDUA dan yaitu
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

selama () bai kalender Rlaksanaan pekerjaan dilaksanakan ini
Waktu Pelaksanaan
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Pemblayaan
- 1 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK 1, perincian berikut Pasal maka KEDUA sebesar dengan sebagai
2. Nilai Total Perjanjian sebagaimana dimaksud pada point 1 termasuk pajak yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA dan dibayarkan oleh PIHAKPERTAMA Pajaklangsung
| No | Uraian Kegiatan | Volume | Satuan | Satuan Harga | Jumlah |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| Jumlab | Jumlab | Jumlab | Jumlab | Jumlab | Jumlab |
| Terbilapg | Terbilapg | Terbilapg | Terbilapg | Terbilapg | Terbilapg |
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Pembiayaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibebankan pada)Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Pembayaran dilakukan secara sekaligus oleh PIHAB PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerabkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasi] Pekerjaan.
Tata cara Pembayaran
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Tugas-tugas yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA dalam pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah sebagai berikut :
Kewajiban-Kewajiban
1
2.
3. dst
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

1. Jika terjadi keterlambatan pekerjaan disebabkan oleh PIHAK KEDUA yang maka PLHAK KEDUA akan dikenakan Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu 1 untuk setiap\_ keterlambatan dengan denda maksimun 2 pelaksanaan seperti tersebut dalam Pasal 3 surat perjanjian dan denpa tersebut segera di setor Kepada Kas Negeri kelalaian denda hari dari persen) kerjasama
Keterlambatan Pekerjaan dan Force Meajure
- hal Force Meajure yang pembuktiannya diakui oleh kedua belah 2 maka disepakati mengadakan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan belum terselesaikan, selambat-lambatnya 3 tiga 1 hari setelah yang force meajure dengan hasil evakuasi dan sclanjutnya kembali dibuatkan Berita Acara yang telah di tanda tagani kedua belah pihak Dalam pihak, keadaan
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Penyelesaian Perselesihan
- terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka akan 1. diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat Apabila
- Apabila musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka akan 2 dibentuk arbitrase yang terdiri dari panitia
- Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA
- b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA
- Seseorang yang independent dan pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak
3. Dalam hal melalui cara diatas tidak tercapai penyelesaian juga, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDOA menunjuk Pegadilan Negeri setempat sebagai tempat perkara
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Penutup
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dalam bentuk tertulis
2. perubahan pembekalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak \_ segala
Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya dan dianggap sah setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak
3. Surat Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) rangkap serta mempunyai kekuatan yang sama, sedangkan sisanya tanpa materai dan di tanda tangani di Negeri.
PIHAK PERTAMA
PIHAKKEDUA
Format Surat Pesanan untuk Pengadaan dengan SPK
TIM PELAKSANA KEGIATÄN Dusun (TPK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU KECAMATAN NEGERI TENGAH
TdpFu \_
Nomor
Paket Pekerjaan Pengadaan
Tanggal
Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama
Jabatan
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan pada negeri
Alamat
berdasarkan
Surat
Perintah
kerja
(SPK) Pengadaan
tanggal
bersama ini memerintahkan:
Nama Perusahaan
Alamat
yang dalam hal ini diwakili oleh:
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan bcrikut ketentuan-ketentuan scbegai
nomor
- 1.
| No | | Harga_Satuan |
|------------|-------------------|----------------|
| 1 | | Bp ~ Rp ~ |
| 2. | Urakan Spesuikasi | Rp. Rp. |
| Jumleh Rp. | Jumleh Rp. | Jumleh Rp. |
Terbllang
- 2 Tanggal barang diterima
- sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
Jambat Paling
- 4 Waktu penyelesaian selama hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal
5. Alamat pengiriman Kantor Pemerintah Negeri barang
Jalan
Maluku Tengah
Negeri
Kecamatan
Kabupatca
- 6.
- Denda: Terhadap bari keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per dengan Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN persyaratan dan ketentuan Kontrak Penyedia setiap seribu) scsuai
Menerlma dan mepyetujwl :
(Nama Perusahaan)
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Fomat
Surat Pesann untuk
SPK
Pengadaan tanpa
bertanda
PEMERINTAHKABUPATENMALUKU TENGAF KECAMATAN NEGERI
TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK
Jban
Dusup
TdpFu
KodePo
Nomor
Pengadaan
Pakct Pekerjaan Tanggal di bawah ini
Yang tangan
Nama Jabatan
Alämat ini
bersama
Perusahaan ini diwakili oleh: hal barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai dalam yang mengirimkan untuk
Nama Alamat bcrikut
| Barang: Jenis Barang Rincian | Satuan Uanan | Kuan titas | Harga Satuan | Total Hargaë |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | | Rp | Rp | |
| 1 | | | | |
| Spesifkasi | | | | |
| 2 Uraikan | 2 Uraikan | | | |
| Jumleh berga | Jumleh berga | Jumleh berga | Rp. | |
| Terbllang | Terbllang | Terbllang | Terbllang | Terbllang |
- diterima : Paling lambat 2. sesuai dengan uraian Spesifikasi 3. dalam sclama ~) hari kalender dan pekerjaan harus
Kantor Pemerintah Negeri
4. selesai tanggal barang pada sudah pengiriman
Jalan
5. Alamat
Kecamatan
Kabupaten
Negeri
- Maluku Tengah setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia 5. penda: Terhadap Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Jasa akan dikenakan tertentu deri Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Nilei Kontrak atau begien persyaratan dan ketentuan Kontrak
Menerlma dan menyetujul : Perusahaan) (Nama
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan,
memerintahkan:
Surat Perintah Mulai Kerja Format
PEMERINTAH KABUPATENMALUKU
TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
KECAMATAN NEGERI
~Da
Nomor
Paket Pekerjaan
Tanggal bertanda tangan di bawah ini
Nama
Yang
Jabatan
Ketua Tim Pelaksana Kcgiatan pada Ncgeri
Alamat
Berdasarkan
Surat
Perintah tanggal
Nama Perusabaan yang
untuk segera mcmulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kctentuan
1. Macam Pekerjaan
sebagai bcrikut
- Tanggal mulai kerja
2. Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK
4. Waktu Penyelesaian sudah selesai tanggal pada
3. Syarat-syarat Pekerjaan
- bari kalender dan pekerjaan harus
- hari ketcrlambatan pelaksanaan /penyelcsaiao 5. Denda Terhadap setiap Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu pekerjaan Penyedia akan dikenakan tertentu dari nilai SPK sebelum PPN scsuai seribu) dari nilai SPK atau bagian per dan ketentuan SPK dengan persyaratan
Menerlme dan menyetujwl :
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
(Nama Perusahaan)
Kerja
Pengadaan
Nomor bcrsama ini mcmerintahkan:
Pengadaan
Nomor
Lampiran
Perihal
KOP USAHA
20\_
Kepada
Permohonan Scrah Terima Hasil Pekerjaan
Kctua TPK pada Negeri\_-
Yth.
di -
Tempat
Negeri pada
Kecamatan
Tahun Anggaran untuk paket pekerjaan dengan
Nomor tanggal
dengan hal tersebut di atas, bcrikut kami scluruh basil Berkaitan dilakukan pemerìksaan dan scrah terima untuk dapat pckcrjaan
Demikan surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanyadiucapkan tcrima kasih.
(Nama Pcrusahaan),
Format Berta Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp: 5.000.000,;
PEMERINTAEKABUPATENMALUKU KECAMATAN
TIMPELAKSANA KEGIATÄN
NEGERI TENGAH
Ahmst Jbn
Dusup
(TPK)
Nomor
Pada hari ini, tanggal bulan kami yang bertanda tangan dibawah ini tahun
- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
1
2.
Ketua Panitia Penerima Hasil
3.
Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Anggota Panitia Penerima Hasil Pekcrjaan Pekerjaan
- [. (nama)
(jabatan perusahaan) dan
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Dengan ini mengadakan Pemeriksaan dan Serah Terima sebagai berikut : Hasil Pekerjaan
- PLHAK KEDUA menyerahkan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA
Lokasi
Negeri
Pekerjaan
- Pengadaan
Kecamatan
Pelaksana
Kab. Maluku Tengah
Nomor Surat Pesanan:
Nilai
PIHAK PERTAMA telah melakukan pemerksaan dan mcnyatakan bahma Pekerjaan tclah dilaksanakan dalam Uraian Spesifikasi dalam Surat Pesanan.
(terbilang)
Rp.
Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani di pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap (qtukdigunakan sebagaimana mestinya
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
(nama perusahaan)
Ketua,
Anggota
Anggota
Mengetahui :
Ketua TPK
Format Bcrita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk
PEMERINTAF KABUPATEN MALUKU TENGAH KECAMATAN NEGERI
Abnt Jbn
RT
KEGIATAN (TPK)
TIM PELAKSANA
Dusun
TdpFu\_
Kode Pos
Nomor
PEKERJAAN
Pada hari ini,
tanggal
kami yang bertanda tangan dibawah ini
0000
bulan
tahun
- I Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
1
Ketua Panitia Penerima Hasil
2.
3.
Anggota Panitia Penerima Hasil Pekeriaan
Selanjutnya disebut PIHAKPERTAMA. Pekerjaan
II. (nama)
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ~
ljabatan dan perusahaan)
Berdasarkan Surat Permohonan Serah Terima Hasil perusahaan) Nomor Pekerjaan dari (nama ini mengadakan Pemeriksaan dan Seratanggama dengan berikut Hasil Pekerjaan sebagai
- PIHAK KEDUA menyerahkan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA.
Pekerjaan
Pengadaan
Lokasi
Negeri
Kecamatan
Kab.
Maluku Tengah
Pelaksana
Nomor SPK
Nilai SPK
Rp.
(terbilang)
Pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan seperti tersebut dalam Surat Perintah Kerja (SPK).
Demikian Bcrita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani di pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap ~) untuk digunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
(nama perusahaan)
Ketua,
Anggota,
Anggote,
Mengetahui
Ketua TPK,
KOP USAHA
20
Kepada
Nomor
Yth.
Ketua TPK pade
Lampiran
Pembayaran Permohonan
di
Perihal
Tempat
dengan pelaksanaan pekerjaan kami pada Negeri Sehubungan
Tahun
Anggaran
untuk paket
pekerjean
Surat
Perintah
Kerja (SPK
Nomor
dengan berdasarkan
hal tersebut di atas dan berdasarkan Berita Acara Scrah Tcrima Bcrkaitan dengan Nomor Tanggal maka kami Hasil Pekerjaan pekerjaan kami sesuai dengan nilai SPK mohon pembayaran atas
Demikian surat ini disampaikan, atas perbatian dan kerjasamanya diucapkan tcrima kasih.
(Nama Perusahaan)
lengkap)
Kccamatan
tanggal
Dibukui
Mata Anggaran =
Dinas
Tahun Anggaran =
Bendahara Negeri
Terima dari Uang Pembayaran Sudah Ssjumlah Untuk \_
20\_
Tanda Tangan Terima,
Ketua TPK,
Materai Rp. 3.000,-/ Rp.6.000;
'(nama lengkap)
'Menyetujui Femerintah Negeri \_, Mengctahui/1 Kepala
Dibayar pada tanggal
Bendahara Negeri\_,
(nama lengkap)
(nama lengkap)
Terbilang\_
Fonat Bcrita Acara Scrah Terima Hasil Pekerjaan untuk Pengadaan tanpa SPK
PEMERINTAH KABUPATENMALUKU KECAMATAN\_ NEGERI TENGAH
TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) KI:
Nomor
Pada hari ini,
tanggal
bulan
tahun.
kami yang bcrtanda tangan dibawah ini :
1
- Ketua Tim Pelaksana Kegiatan pada Negeri
Kccamatan
Kabupatcn Maluku Tengah
2.
(jabatan dan nama pcrusahaan)
Dengan ini menyatakan bahwa
- 1
- Pengadaan sequai dengan Surat Pesanan Nomor
tanggal telah dilaksanakan dan diperiksa, serta diserahterimakan sesuai Berita Acara Pckerjaan Nomor tanggal
2. Sesuai dengan butir pertama tersebut maka berhak mencrima pembayaran seluruh biaya Pengadaan scbcsar - yaitu
(terbllang)
Demikian Berita Acara dibuat dalam () untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
Penyedia BaranglJasa
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
(Jabatan)
Acara Serah Tcrima Hasil Pcngadaan dengan SPK Pekerjaan= Berita untuk
PEMERINTAHKABUPATEN MALUKU TENGAH KECAMATAN\_
TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
NEGERI
Abmst Jalan
Nomor
Pada hari ini,
tanggal
bulan
tabun
kami yang bcrtanda tangan dibawah ini
1
- Ketua Tim Pelaksana Kegiatan pada Negcri
Kecamatan
Kabupaten Maluku Tengah
2.
(jabatan dan nama pcrusahean)
Dengan ini menyatakan bahwa
- 1.
scsuai dengan Surat Perintab Kerja Nomor
- tanggal telah dilaksanakan dan diperiksa, serta discrahtcrimakan sesuai Berita Acara Scrah Tcrima Hasil Pekerjaan Nomor tanggal
2. Sesuai dengan butir pertama tersebut pepyedly berbak mencrima pembayaran selurub Pengadaan yaitu sebesar biaya
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap untuk dipcrgunakan scbagaimana mcstinya
Penyedia BaranglJasa
Ketua Tim Pelaksana Kcgiatan,
(abatan)
Kwitansi Dinas
SURAT BUKTI
Sudah Terima dari
Ketua Tim Pelaksana Kcgiatan Negeri
Uang Sejumlah
Untuk Pembayaran
Terbilang Rp
20
Tende Tangan Terlma,
lengap)
Acara Scrah Tcrima Kepala Pekerjaan Format kcpoda Hasil ) Ncgcri Pcmcrinlah
TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH KECAMATAN\_ NEGERI
TdpFu
KodePo
Nomor tanggal
Pada hari ini, yang bertanda tangan dibawah ini kami
[
bulan
(nama)
tahun
Ketua Tim Pclaksana Kegiatan
Selanjutnya discbut sbagai PIHAK KEDUA.
(nama) -
(abatan dan perusahaan)
Selanjutnya disebut scbagai PIHAK KEDUA.
Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor tanggal dengan ini PIHAK KEDUA mcnyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA sebagai bcrikut =
Pekerjaan
Pengadaan
Lokasi
Pelaksana
Nomor SPK/SP
Nilai
Rp.
(terbilang)
Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani di tanggal tersebut diatas dalam rangkap ()untuk digunakan sebagaimana mestinya pada
PIHAK KEDUA
Ncgeri
Maluku Tengah
Kecamatan
Kabupaten