PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 02 Tahun 2014
Tentang PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
Berlaku: 02 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI MAROS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 02 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS,
- a. bahwa kekayaan alam, seni budaya, tradisi masyarakat dan keanekaragaman potensi kepariwisataan berupa berbagai fasilitas yang dimiliki daerah dapat menjadi modal dasar pengembangan kepariwisataan;
- b. bahwa perkembangan kepariwisataan memegang peran penting sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan iklim yang sehat dan dinamis melalui pengelolaan kegiatan usaha dan potensi kepariwisataan di daerah;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan kepariwisataan dan untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Maros sebagai pengembangan pariwisata yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa dan kearifan lokal masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional, diperlukan pengaturan kepariwisataan di Kabupaten Maros;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 1997 tentang Izin Usah Kepariwisataan Dalam Wilayah Kabupaten Maros tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku, maka perlu diganti.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1822);
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan
BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Maros.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
10. Daya tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14. Penyelenggaraan kepariwisataan adalah pengaturan terhadap pelaksanaan kegiatan kepariwisataan.
15. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di daerah
16. Usaha Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
17. Usaha Kawasan Kepariwisataan yang selanjutnya disebut usaha kepariwisataan adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan kepariwisataan sesuai peraturan perundang - undangan.
18. Usaha Jasa Transportasi Wisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan kepariwisataan, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
19. Usaha Jasa Perjalanan Wisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
20. Biro Perjalanan Wisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan perjalanan kepariwisataan, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
21. Agen Perjalanan Wisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha jasa pemesanan sarana seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
22. Usaha Jasa Makan dan Minum yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyediaan makan dan minum yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
23. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
24. Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses, penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
25. Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
26. Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian untuk disajikan dilokasi yang diinginkan oleh pemesan.
27. Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan, dan/atau kafe dilengkapi meja kursi.
28. Usaha Penyediaan akomodasi yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan kepariwisataan lainnya.
29. Hotel adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam1(satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
30. Bumi Perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
31. Persinggahan Caravan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi dengan fasilitas menginap dialam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
32. Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
33. Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
34. Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang selanjutnya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke keluarga, serta kegiatan disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk kepariwisataan tetapi tidak termasuk di dalamnya usaha wisata tirta.
35. Gelanggang olah raga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
36. Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
37. Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
38. Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan berbagai macam atraksi.
39. Rumah bernyanyi keluarga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi tanpa pemandu lagu.
40. Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelengaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
41. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelengaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
42. Usaha Jasa Informasi Kepariwisataan yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan / atau elektronik.
43. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
44. Usaha Jasa Pramuwisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyediaan atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
45. Usaha Wisata Tirta yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
46. Wisata Bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.
47. Wisata Sungai, Danau dan Waduk adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau dan waduk.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:
- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. pemerataan;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan;
- k. kesatuan; dan
- l. profesionalisme.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3

Kepariwisataan bertujuan untuk:
- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. membuka lapangan kerja;
- d. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- e. melestarikan dan mengembangkan kebudayaan;
- f. mengangkat citra daerah;
- g. memupuk rasa cinta tanah air;
- h. memperkuat kearifan lokal; dan
- i. mempererat persahabatan antar daerah dan antar bangsa.
BAB III - PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
Pasal 4

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:
- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
- d. memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan;
- e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan Internasional; dan
- h. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB IV - PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
Pasal 5

- (1) Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:
- a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata;
- c. pemasaran; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
Bagian Kedua Industri Pariwisata
BAB IV - PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
Pasal 6

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a antara lain meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
Bagian Ketiga
Destinasi Pariwisata
BAB IV - PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
Pasal 7

- (1) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b antara lain meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.
- (3) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui penganekaragaman atraksi seni dan budaya daerah.
- (4) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui optimalisasi fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas daerah.
Bagian Keempat Pemasaran
Paragraf 1 Umum
BAB IV - PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
Pasal 8

- (1) Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c antara lain meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan di tingkat kabupaten, propinsi dan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
- (2) Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya dalam melaksanakan promosi pariwisata yang melibatkan pemangku kepentingan di bidang pariwisata dibentuk Badan Promosi Pariwisata.
Bagian Kelima Kelembagaan Kepariwisataan
BAB IV - PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
Pasal 9

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d antara lain meliputi, pengembangan organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.
BAB V - KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA
Pasal 10

- (1) Kabupaten Maros merupakan daerah tujuan wisata yang mempunyai Kawasan Strategis Pariwisata.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang di dalamnya terbentuk daerah sebagai unsur pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012-2032.
- (3) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - USAHA PARIWISATA
Pasal 11

- (1) Usaha pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata; dan
- l. wisata tirta.
- (3) Selain jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Usaha Daya Tarik Wisata
Paragraf 1 Umum
BAB VI - USAHA PARIWISATA
Pasal 12

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi, Comanditaire Venootschap (CV), atau perseorangan.
- (3) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas di dalam maupun diluar bangunan, wajib memperoleh Rekomendasi Pertunjukan.
Paragraf 2 Usaha Daya Tarik Wisata Alam
BAB VI - USAHA PARIWISATA
Pasal 13

- (1) Usaha Daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
- b. pengelolaan usaha daya tarik wisata alam; dan
- c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata alam.
Paragraf 3
Usaha Daya Tarik Wisata Budaya
BAB VI - USAHA PARIWISATA
Pasal 14

- (1) Usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan usaha pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
- b. pengelolaan usaha daya tarik wisata budaya; dan
- c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.
Paragraf 4
Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia
BAB VI - USAHA PARIWISATA
Pasal 15

- (1) Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan Usaha daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
- b. pengelolaan usaha daya tarik wisata buatan; dan
- c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.
Bagian Ketiga
Usaha Kawasan Pariwisata
BAB VI - USAHA PARIWISATA
Pasal 16

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
- b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
Bagian Keempat Usaha Jasa Transportasi Wisata
BAB VI - USAHA PARIWISATA
Pasal 17

- (1) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
- a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
- b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainya; dan
- c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.
- (3) Usaha jasa transportasi pariwisata berbentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Comanditaire Venootschap (CV) atau Perorangan yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam akta pendirian.
Bagian Kelima
Usaha Jasa Perjalanan Wisata
BAB VI - USAHA PARIWISATA
Pasal 18

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d merupakan usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa
- pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki Paket Wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (4) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- (5) Usaha Perjalanan Wisata berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Comanditaire Venootschap (CV) atau Perorangan yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam Akta Pendirian.
- (6) Lingkup usaha dan mekanisme operasional usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam
Usaha Jasa Makanan dan Minuman
Paragraf 1 Umum
BAB VI - USAHA PARIWISATA
Pasal 19

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e merupakan usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan atau penyajian.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digolongkan menjadi :
- a. restoran;
- b. jasa boga;
- c. kafe; dan
- d. kedai minum.
- (3) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perorangan atau dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Comanditaire Venootschap (CV).
- (4) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing wajib memperoleh Rekomendasi Pertunjukan.
- (5) Kriteria dan penggolongan Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketujuh Penyediaan Akomodasi
BAB VI - USAHA PARIWISATA
Pasal 20

- (1) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha hotel bintang, hotel melati, pondok wisata dan sejenisnya.
- (3) Usaha Hotel dan Pondok Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan.
- (4) Usaha hotel dan pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan secara perorangan atau berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Venootschap (CV), Firma (Fa), Koperasi.
BAB VI - USAHA PARIWISATA
Pasal 21

Kriteria penentuan golongan kelas hotel bintang, dan kelas hotel melati dan pondok wisata diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedelapan Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
Paragraf 1 Umum
BAB VI - USAHA PARIWISATA
Pasal 22

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata yang bersifat komersial.
- (2) Untuk menyelenggarakan pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya di tempat usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh Rekomendasi Pertunjukan.
- (3) Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara perorangan atau berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Venootschap (CV), Firma (Fa), Koperasi.
Paragraf 2 Penggolongan Usaha
BAB VI - USAHA PARIWISATA
Pasal 23

Penggolongan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesembilan Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
BAB VI - USAHA PARIWISATA
Pasal 24

- (1) Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan
mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (2) Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:
- a. kongres, konferensi atau konvensi merupakan suatu kegiataan berupa pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
- b. perjalanan insentif merupakan suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaran konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan; dan
- c. pameran merupakan suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan penyelenggara konvensi atau yang ada kaitannya dengan pariwisata.
- (3) Usaha Penyelenggaraan Kongres, Konferensi, Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Comanditaire Venootschap (CV) atau Koperasi serta maksud dan tujuan usahanya tertuang dalam akta pendirian
Bagian Kesepuluh
Usaha Jasa Informasi Pariwisata dan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
BAB VI - USAHA PARIWISATA
Pasal 25

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i dan huruf j merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, advetorial, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak, elektronik dan atau periklanan.
- (2) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (3) Usaha Jasa informasi Pariwisata dan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dapat diselenggarakan oleh badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Comanditaire Venootschap (CV), atau Perorangan.
Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Pramuwisata
BAB VI - USAHA PARIWISATA
Pasal 26

- (1) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k adalah usaha yang menyediakan jasa dan atau mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa Pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (4) Usaha Jasa Pramuwisata dapat diselenggarakan oleh badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Comanditaire Venootschap (CV), atau Perorangan.
Bagian Keduabelas
Usaha Wisata Tirta
BAB VI - USAHA PARIWISATA
Pasal 27

- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf l merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perorangan atau badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Comanditaire Venootschap (CV), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
BAB VII - KEWAJIBAN
Pasal 28

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan
- e. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata.
BAB VII - KEWAJIBAN
Pasal 29

Setiap orang berkewajiban :
- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya Sapta Pesona Wisata (kondisi Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan) dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.
BAB VII - KEWAJIBAN
Pasal 30

Setiap wisatawan berkewajiban:
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.
BAB VII - KEWAJIBAN
Pasal 31

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata berkewajiban :
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- (2) Ketentuan teknis mengenai penjabaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - LARANGAN
Pasal 32

- (1)
- Setiap orang dilarang : a. merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata; b. melakukan tindakan yang merugikan wisatawan.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai keaslian suatu daya tarik wisata.
BAB IX - BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH
Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Propinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (3) Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.
- (4) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
- a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
- b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
- c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
- d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (5) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dan ketugasannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
BAB IX - BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH
Pasal 34

- (1) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) setelah pelantikan Badan Promosi Pariwisata Daerah segera membentuk Unsur Pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
BAB IX - BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH
Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
BAB IX - BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH
Pasal 36

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
- a. pemangku kepentingan; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.
BAB IX - BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH
Pasal 37

- (1) Untuk menunjang kegiatan promosi pariwisata disediakan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari realisasi pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun sebelumnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA
Pasal 38

- (1) Setiap perusahaan yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam menerbitkan TDUP dapat berkoordinasi dengan SKPD yang berwenang dibidang Kepariwisataan.
- (4) Perusahaan yang mengajukan TDUP dapat secara bersamaan mengajukan permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (5) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan bersamaan dengan penerbitan TDUP.
BAB XI - TATA CARA PENDAFTARAN DAN
Pasal 39

- (1) Pendaftaran usaha kepariwisataan ditujukan kepada Bupati melalui instansi yang ditunjuk.
- (2) Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha kepariwisataan.
- (3) Persyaratan Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - TATA CARA PENDAFTARAN DAN
Pasal 40

- (1) Usaha Kepariwisataan meliputi Bidang Usaha :
- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata; dan
- l. wisata Tirta.
- (2) Untuk dapat menyelenggarakan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengusaha kepariwisataan mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Masing-masing bidang usaha kepariwisataan terdiri dari beberapa sub bidang usaha.
- (4) Pendaftaran usaha kepariwisataan meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha kepariwisataan.
BAB XI - TATA CARA PENDAFTARAN DAN
Pasal 41

- (1) Bidang Usaha Daya Tarik Wisata meliputi jenis usaha :
- a. pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam yaitu usaha pemanfataan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata;
- b. pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya yaitu usaha pemanfaatan Seni dan Budaya untuk sasaran wisata;
- c. pengusahaan sumber daya alam dan/atau potensi budaya untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.
- (2) Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata meliputi jenis usaha :
- a. angkutan jalan wisata;
- b. angkutan kereta api wisata;
- c. angkutan sungai dan danau wisata.
- (3) Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata meliputi jenis usaha :
- a. biro perjalanan wisata;
- b. agen perjalanan wisata.
- (4) Bidang Usaha Jasa Makan dan Minum meliputi jenis usaha :
- a. restoran;
- b. rumah makan;
- c. kafe;
- d. jasa boga;
- e. pusat penjualan makanan ;
- (5) Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi meliputi jenis usaha :
- a. hotel;
- b. persinggahan karavan;
- c. vila;
- d. pondok wisata;
- e. motel.
- (6) Bidang Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi jenis usaha :
- a. gelanggang olahraga (lapangan golf, rumah bilyar, gelanggang renang, lapangan tenis, lapangan futsal, lapangan bulutangkis, bowling);
- b. gelanggang seni (sanggar seni, gelar seni, gedung pertunjukan seni) ;
- c. arena permainan;
- d. taman rekreasi;
- e. rumah bernyanyi keluarga;
- f. impresariat/promotor.
- (7) Bidang Usaha Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran meliputi jenis usaha:
- a. pertemuan;
- b. perjalanan insentif;
- c. konferensi;
- d. pameran.
- (8) Bidang Usaha Wisata Tirta meliputi jenis usaha :
- a. wisata bahari meliputi selam, perahu layar, memancing, selancar, dermaga bahari;
- b. wisata sungai, danau dan waduk meliputi arung jeram dan dayung.
BAB XII - BENTUK USAHA DAN PERMODALAN
Pasal 42

- (1) Usaha kepariwisataan yang modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berbentuk Badan Usaha perorangan dan/atau Badan Hukum harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Usaha kepariwisataan yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing bentuk usahanya harus Badan Hukum Indonesia.
- (3) Setiap Badan Usaha yang mengelola Wisata harus bermitra dengan Pengusaha Daerah (Pengusaha lokal).
BAB XIII - KEWAJIBAN PENGUSAHA KEPARIWISATAAN
Pasal 43

Pengusaha kepariwisataan berkewajiban :
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilainilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. harus berkoordinasi dengan Pemerintah setempat dimana lokasi usaha kepariwisaaan tersebut berada;
- c. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- d. memberikan informasi yang tidak diskriminatif;
- e. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- f. memberikan Perlindungan asuransi pada usaha kepariwisataan dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- g. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- h. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri,dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- i. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- j. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- l. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- m. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- n. menjaga citra negara dan bangsa indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
- o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XIV - PEMUTAKHIRAN DAFTAR USAHA KEPARIWISATAAN
Pasal 44

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Pejabat yang ditunjuk, permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Kepariwisataan apabila terdapat suatu perubahan terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Kepariwisataan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah perubahan terjadi.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Kepariwisataan disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berupa fotocopy disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (5) Pejabat yang ditunjuk memeriksakan kelengkapan kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran dalam usaha kepariwisataan.
- (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha kepariwisataan belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Bupati melalui SKPD yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Kepariwisataan diterima Pejabat yang ditunjuk dan apabila lewat 3 (hari) kerja maka permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Kepariwisataan dianggap lengkap, benar dan absah.
- (7) Bupati mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Kepariwisataan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Kepariwisataan dinyatakan lengkap, benar dan absah.
- (8) Berdasarkan Daftar Usaha Kepariwisataan yang telah dimutakhirkan Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemuktahiran ke dalam Daftar Usaha Kepariwisataan.
- (9) Dengan diterbitkannya Daftar Usaha Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (10) Pengusaha mengembalikan Daftar Usaha Kepariwisataan terdahulu kepada Pejabat yang ditunjuk.
BAB XV - PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN
Pasal 45

- (1) Pejabat yang ditunjuk membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan jika pengusaha :
- a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai ketentuan Peraturan PerundangUndangan atau;
- b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha kepariwisataan dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan kepada Pejabat yang ditunjuk paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB XV - PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN
Pasal 46

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan apabila telah :
- a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, atau ;
- b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha kepariwisataan disertai :
- a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dalam Pasal 9 (ayat)1 huruf a ; atau
- b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b.
- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (4) Bupati atau SKPD yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan dan bukti yang menunjang.
- (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Bupati melalui SKPD yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha kepariwisataan diterima.
- (6) Apabila Bupati melalui SKPD yang ditunjuk tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha kepariwisataan diterima, permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha kepariwisataan dianggap lengkap, benar dan absah.
- (7) Bupati mencantumkan pengaktifan Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan lengkap, benar dan absah.
- (8) Berdasarkan Daftar Usaha Kepariwisataan yang telah diaktifkan kembali Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan kepada pengusaha setelah
pencantuman pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan ke dalam Daftar Usaha Kepariwisataan.
Bagian Kedua Pembatalan
BAB XV - PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN
Pasal 47

- (1) Pejabat yang ditunjuk membatalkan Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan jika pengusaha :
- a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk waktu 1 (satu) Tahun;
- c. menutup usahanya.
- (2) Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Pejabat yang ditunjuk setelah mengalami hal sebagaimana ayat (1).
BAB XVI - PEMBINAAN
Pasal 48

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pembinaan secara berkala terhadap penyedia jasa kepariwisataan.
- (2) Dalam hal-hal tertentu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memanggil pengelola jasa kepariwisataan untuk diberikan arahan.
- (3) Dalam rangka memotivasi agar penyedia jasa kepariwisataan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, Dinas Kebudayaan dan
- (4) Pariwisata melakukan penilaian terhadap pengelola jasa kepariwisataan.
BAB XVII - PENGAWASAN
Pasal 49

- (1) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha kepariwisataan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Kepariwisataan.
BAB XVIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 50

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertugas dan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan tindakan pidana pelanggaran atas ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Daerah yang berlaku dalam wilayah hukum ditempat penyidikan ditempatkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
- a. menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat yang bisa dijadikan bukti;
- e. mengambil sidik jari atau mengambil foto seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Republik Indonesia.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 51

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat di ancam pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 52

- (1) Izin Usaha Kepariwisataan yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih berlaku sampai masa Izinnya habis dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 1997 tentang Izin Usaha Kepariwisataan Dalam Wilayah Kabupaten Maros dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Diundangkan di Maros pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH,
BAHARUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2014 NOMOR
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-UNDANGAN
AGUSTAM,S.IP,M.Si
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b) Nip : 19730820 199202 1 001
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.
Ditetapkan di Maros pada tanggal
BUPATI MAROS,
M. HATTA RAHMAN