Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 1 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungs! sebagai pelaksanaan peraturan perundang undangan dan tugas umum pemerintahan lainnya khususnya di bidang Kepengurusan KORPRI dan Penanggulangan Bencana Daerah secara efektif dan efisien, penu dibentuk kelembagaan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupalen dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tenlang Petunjuk Teknis Penalaan Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang penu membentuk Organisasi dan Tala Kerja Lembaga Lain dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Repllblik Indonesia nomar 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 lentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
i
•
2
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan l.embaran Ne9ara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemelintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 7, Peraturan Pemelintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Pegawal Negeli Sipil Dalam Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor' 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemelintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 8, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 lentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeli Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4263);
- 9, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
- 10, Peraturan Pemelintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemelintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
•
11. Peraturan Pemerinlah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerinlahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2. 12, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741):
3. 13, Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tetang Korps Pegawai Republik Indonesia:
4. 14, Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi P~gawai Negeri Yang Dltugaskan Pada Sekretariat Dewan Korps Pegawai Republik Indonesia;
5. 15, Kepulusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
16. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah Berita Daerah;
20. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2Q07 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri;
14. 24, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural dl lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Propinsi dan Kabupaten/Kota.
~
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN.
BAB III - Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasl umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegialan pembinaan olah raga. seni. budaya. mental dan rohani;
- e. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasllitas penyelenggaraan Sekrelariat Pengurus KORPRI Kabupaten;
- e. pelaksanaan lugas lain yang diberikan oleh Sekretarls Daerah dan Kelua Pengurus KORPRI Kabupaten.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB III - Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten. terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
- b. Sub Bagian Olah Raga, Senl. Budaya, Mental dan Rohani;
- e. Sub Bagian Usaha. Bantuan Hukum dan Sosial.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Bagian Kesalu Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal7
Badan Penanggulangan Beneana Daerah adalah SKPD yang merupakan unsur pendukung Kepala Daerah, diplmpin oleh Kepala Badan yang seeara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
Badan Penanggulangan Beneana Daerah sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 7. mempunyai lugas:
- a. menelapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan beneana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi. serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. serta kebutuhan penyelenggaraan berdasarkan peraturan perundangb. menelapkan standarisasi penanggulangan bencana LlI1dangan;
- c. menyusun, menelapkan. dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menelapkan prosedur tetap penanganan bencana;
7
- e. rnel8pOrkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsl dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;dan
- b. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal10
Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.
Unsur Pengarah
Paragraf 1 Pasal 11
- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri dari:
- a. Pejabat Pemerintall Kabupaten;
- b. Anggota profesional dan ahli.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
.\_J
"
1"
':'/
.'
Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. lerdiri dari:
- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekrelarial Unsur Pelaksana;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- e. Seksi Rehabililasi dan Rekonstruksi.
- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan' bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapal membentuk Satuan Tugas.
Sellap pimpinan unil organisasi dalam melaksanakan tugas masingmasing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam Iingkup Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hubungan dengan instansi lain.
Sellap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian inlernal di lingkungan masing-masing.
Seliap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
.
//.
.'~:
&gt;'
1 ...
Seliap pimpinan saluan unit organisasi wajib mengikuli dan memaluhi pelunjuk dan bertanggungjawab kepada alasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berka/a lepal waklu dan/atau sewaktuwaklu sesuai kebuluhan.
BAB III - Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 18

Datam melaksanakan tugasnya. seliap pimpinan saluan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisas! yang dipangkunya.
Eselonering jabalan struktural di lingkungan Lembaga Lain adalah sebagai berikul:
- a. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan slruklural eselon Ill.a. sedangkan Sekrelans Dewan Pengurus KORPRI Kabupalen adalah jabalan slruklural eselon ill.b;
- b. Sekrelaris Pelaksana dan Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. adaiah jabatan strukturai eselon IV,a;
- c. Kepala Sub Bagian pada Sekrelarial Dewan Pengurus KORPRI Kabupalen adalah jabatan struktural eselon IV.b.
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasa/20
- (1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekrelaris Dewan PengurLls KORPRI Kabupaten diangkat dan diberhenlikan oleh Kepala Daerah dan Pegawai Negen Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretarls Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Pelaksana dan Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dlangkal dan diberhenlikan oleh Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syaral alas usu! Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan kelenluan peraluran perundangundangan.
.
~ '
.('
I
".:."
- (3) Kepala Sub 8agian pada Sekrelarial Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten diangkat dan diberhenlikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syaral alas usul Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupalen melalui Sekrelaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perun'dang-undangan.
8ABVIII
KETENTUAN PENUTUP Pasal21
Bagan Susunan Organisasi Lembaga Lain sebagaimana lercanlum pada Lampiran Peraluran Daerah ini. merupakan bagian yang lidak lerpisahkan dengan Peraturan Daerah inL
Penjabaran lugas pokok dan fungsl masing-masing Lembaga Lain ditetapkan lebih lanjut dengan Peraluran Kepala Daerah.
Hal-hal yang belum dialur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan dilelapkan lebih lanjut dengan Peraluran Kepala Daerah.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada langgal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya. memerinlahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempalannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.
Ditetapkan di Bangkalan padatanggal 12 Januari 2011
r
I
I.
PENJELASAN
Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalarn Peraluran Daerah ini. Oengan adanya pengertian istilah lersebul dimaksudkan unluk rnencegah tirnbulnya salah lafsir dan saiah pengertian daiam memahami dan melaksanakan Peraluran Oaerah ini.
Pasal2
Cukup jeias
Cukup jelas
Pasal4
Cukup jelas
Pasal5
Cukup jelas
Pasal6
Cukup jelas
Pasal7
Cukup jelas
Pasal8
Cukup jelas
Pasal9
Cukup jelas
Pasal10
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal12
Cukup jelas
Cukup jelas
Pasai 14
Cukup jelas
Pasal15
Cukup jelas
Cukup jelas Pasai 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas
..•.
/'
,
Pasal19
Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal24
Cukup jelas
| LAMPIRAN I | PERATURAN | DAERAH | KABUPATEi'J | BANGKALAN |
|--------------|-------------|----------|---------------|-------------|
| | NOMOR | 1 | TAHUI~ | 2011 |
| | TANGGAL | 12 | JANUARI | 2011 |
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPA TEN BANG KALAN
•
..
•
•