PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 1 Tahun 2015
Tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2015 - 2035
Berlaku: 22 April 2015
BAB VIII - PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu
Pasal 78

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf c meliputi :
- a. Arahan peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. Arahan peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi;
- c. Arahan peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya;
- d. Arahan peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan; dan
- e. Arahan peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Diizinkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang;
- b. Diizinkan seminimal mungkin adanya perubahan fungsi ruang untuk mendukung kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau yang memadai di setiap zona.
- (3) Arahan peraturan zonasi pada kawasan strategis sesuai kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan :
- a. Diizinkan kegiatan penunjang selama tidak mengganggu fungsi kegiatan utama dan mengganggu fungsi lingkungan hidup; dan
- b. Diizinkan pembuatan kegiatan penyangga lingkungan pada kegiatan utama.
- (4) Arahan peraturan zonasi pada kawasan strategis sesuai kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan :
- a. Diizinkan dengan syarat pada radius tertentu harus dilindungi dari perubahan fungsi yang tidak mendukung kawasan strategis sosial budaya;
- b. Diizinkan ditambahkan fungsi penunjang tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan;
- c. Diizinkan dengan syarat dibatasi pengembangan kegiatan budidaya di sekitar kawasan strategis sosial budaya;
- d. Dilarang perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang disekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya; dan
- e. Dilarang penambahan fungsi tertentu yang bertentangan pada suatu zona ini.
- (5) Arahan peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan;
- a. Diwajibkan pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan dilakukan pengembalian ke rona awal;
- b. Diizinkan pembuatan sumur resapan pada kawasan yang didalamnya terdapat zona peresapan air; dan
- c. Diwajibkan percepatan rehabilitasi untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang.
- (6) Arahan peraturan zonasi kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan;
- a. Diizinkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang;
- b. Diizinkan seminimal mungkin adanya perubahan fungsi ruang untuk mendukung kawasan strategis pertahanan dan keamanan dengan memperhatikan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau yang memadai.
Bagian Kedua
Arahan Perizinan
BAB VIII - PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu
Pasal 79

Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b berupa perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
BAB VIII - PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu
Pasal 80

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati.
- (2) Arahan perizinan terdiri atas:
- a. Izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
- b. Izin lokasi;
- c. Izin mendirikan bangunan gedung; dan
- d. Izin lainnya.
- (3) Arahan izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan :
- a. Izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT) merupakan izin yang diberikan kepada orang dan atau badan hukum untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan batasan luasan tanah kurang dari 1 (satu) hektar; dan
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izin penggunaan pemanfaatan tanah akan ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (4) Arahan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan :
- a. Izin lokasi merupakan izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya;
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izin lokasi akan ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (5) Arahan izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan :
- a. Izin mendirikan bangunan merupakan izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis; dan
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan gedung akan ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (6) Arahan izin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas :
- a. Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang merupakan ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah akan ditetapkan dengan peraturan bupati.
Bagian Ketiga
Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif
Paragraf 1
Umum
BAB VIII - PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu
Pasal 81

Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c terdiri atas :
- a. Insentif yang diberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
2. b.Disinsentif yang diberikan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
Paragraf 2
Arahan Pemberian Insentif
BAB VIII - PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu
Pasal 82

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a meliputi :
- a. Insentif yang diberikan kepada masyarakat yang lahannya diperuntukkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- (2) Insentif yang diberikan kepada masyarakat yang lahannya diperuntukkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Kemudahan memperoleh pinjaman dengan bunga rendah, pupuk dan pemasaran;
- b. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
- c. Kemudahan prosedur perizinan; dan
- d. Pemberian penghargaan kepada masyarakat.
- (3) Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Kemudahan prosedur perizinan;
- b. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
- c. Pemberian penghargaan kepada pengusaha dan swasta.
Paragraf 3
Arahan Pemberian Disinsentif
BAB VIII - PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu
Pasal 83

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b terdiri atas :
- a. Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- b. Disinsentif yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Pembatasan penyediaan infrastruktur;
- b. Pengenaan kompensasi;
- c. Izin tidak diperpanjang; dan
- d. Pinalti.
- (3) Disinsentif yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa teguran tertulis.
- (4) Aparatur pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan penataan ruang wilayah kabupaten sesuai dengan kewenangannya wajib berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses penataan ruang, sesuai dengan perundangan-undangan.
- (5) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Arahan dan Pengenaan Sanksi
BAB VIII - PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu
Pasal 84

- (1) Arahan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 85

- (1) Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :
- a. Mengetahui secara terbuka RTRW Kabupaten, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;
- b. Mendapatkan manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. Mendapatkan penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya.
- (2) Agar masyarakat mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio visual, papan pengumuman dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada seluruh aparat Kabupaten dan komunitas masyarakat di Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan hak masyarakat untuk mendapatkan manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak memperoleh penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan atau sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 86

Dalam kegiatan pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :
- a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- d. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- e. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 87

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan melalui :
- a. Partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
- b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa :
- a. Masukan mengenai :
1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5. Penetapan rencana tata ruang.
- b. Kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa :
- a. Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. Kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa :
- a. Masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (6) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penetaan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 88

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten.
BAB X - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 89

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan;
- c. Penghentian sementara pelayanan umum;
- d. Penutupan lokasi;
- e. Pencabutan izin;
- f. Pembatalan izin;
- g. Pembongkaran bangunan;
- h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. Denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara serta penetapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XI - KELEMBAGAAN
Pasal 90

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB XII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 91

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan bidang penataan ruang;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
- d. Memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan; dan
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 92

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sehingga mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang,atau kematian orang dikenai sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB XIV - KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 93

- (1) RTRW Kabupaten berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial provinsi yang di tetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten atau dinamika internal Kabupaten.
- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 dilengkapi dengan dokumen teknis dan album peta skala 1: 50.000 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB XIV - KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 94

RTRW Kabupaten digunakan sebagai pedoman bagi :
- a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang wilayah;
- b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan kesimbangan perkembangan wilayah Kabupaten Jember serta keserasian antar sector;
- c. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan/atau masyarakat; dan
- d. Penataan ruang wilayah Kabupaten Jember yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perijinan lokasi pembangunan.
BAB XV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 95

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
- a. Izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. Pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 96

RTRW Kabupaten berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tahun 2035 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 97

Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Jember Tingkat II Nomor 6 Tahun 1995 tentang RTRW Kabupaten Jember Tahun 1993/1994-2003/2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.
Ditetapkan di Jember pada tanggal 22 April 2015
BUPATI JEMBER,
MZA DJALAL
Diundangkan di Jember pada tanggal 14 Juli
2015
SEKRETARIS KABUPATEN JEMBER,
SUGIARTO, SH Pembina Utama Madya NIP. 19580609 198603 1 013
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2015 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 098 - 1/2015
Salinan sesuai dengan aslinya
n. SEKRETARIS KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN
b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,
HARI MUJIANTO, SH.,MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19610312 198603 1 014
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

huruf j
Dengan diterbitkannya Undang - Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berkenaan dengan pengelolaan kawasan pesisir, kelautan dan pulau-pulau kecil berada pada kewenangan pemerintah provinsi sedangkan pemerintah kabupaten / kota tidak memiliki kewenangan didalam pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15

Sesuai dengan Permen PU 20 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan RDTR dan PZ bahwa kawasan yang akan diatur untuk RDTR merupakan Bagian Wilayah Perkotaan (BWP)
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

huruf b
Jalan lintas selatan Provinsi Jawa Timur dasarnya adalah : Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan 8 (delapan) Pemerintah Kabupaten yaitu Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi tentang kerjasama pembangunan wilayah selatan Jawa Timur Nomor 101 tahun 2001
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

Yang dimaksud Pelabuhan Khusus adalah Pelabuhan yang dikelola sendiri untuk kegiatan tertentu dan terbatas pada kegiatan lalu lintas kapal atau turun naik penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi sesuai dengan jenis usaha
pokonya, seperti usaha pokok tertentu di bidang pertambangan, perindustrian, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata dan atau bidang lainnya yang dalam pelaksanaan kegiatan usaha pokonya memerlukan fasilitas pelabuhan contoh Pelabuhan khusus Kontainer, Pelabuhan khusus muatan curah cair dan kering serta pelabuhan penumpang dan pelabuhan khusus bahan bakar minyak.
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28

Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro ( PLTM ) adalah Proses pengkonsevasian energi potensial air menjadi energi listrik yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, terutama di daerah daerah yang memiliki aliran air yang cukup besar.
Energi Panas Bumi adalah energi panas yang terdapat dan terbentuk didalam kerak bumi.
PENJELASAN
Pasal 29

Menara telekomunikasi bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama -sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
Lokasi pembangunan menara telekomunikasi secara bersama wajib masuk dalam zona -zona yang ditentukan dengan mempertimbangkan :
1. Konsidi fisik daerah yang topografi, pembangunan lahan dan batas wilayah;
2. Rencana Tata Ruang
3. Analisis prediksi cakupan Base Transceiver Station ( BTS )
PENJELASAN
Pasal 30

huruf f Berdasarkan Keputusan presiden Nomor 26 tahun 2012 tentang Cekungan air tanah
PENJELASAN
Pasal 31

hruf d
Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum langsung
Pengelolaan limbah rumah sakit meliputi limbah cair dan limbah padat. Untuk pengelolaan limbah cair setiap rumah sakit diwajibkan memiliki Instalasi Pengolahan Air imbah (IPAL) sedangkan untuk pengelolaan limbah padat berupa jarum suntik bekas, potongan bagian tubuh manusia pasca operasi dan lain-lain diharapkan setiap rumah sakit dan/atau gabungan beberapa rumah sakit memiliki alat Incinerator.
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 33

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 395/MenhutII/2011 Luasan hutan lindung untuk Kabupaten Jember seluas 45.139 Ha
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 35

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 36

Arahan pengelolaan kawasan sempadan pantai sesuai UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 terkait wewenang pengelolaan pemerintah provinsi terhadap wilayah laut dari 0-12 mil maka, terumbu karang, lamun dan bakau tidak termasuk bagian sempadan pantai yang menjadi wewenang Kabupaten/Kota
PENJELASAN
Pasal 37

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 38

Yang dimaksud Kawasan rawan bencana kekeringan adalah kawasan yang berpotensi dan/atau pernah kekeringan pada daerah irigasi dan pada daerah permukiman penduduk.
PENJELASAN
Pasal 39

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 40

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 41

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 395/MenhutII/2011 Luasan Hutan Produksi untuk Kabupaten Jember seluas 29.079 Ha
PENJELASAN
Pasal 42

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 43

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 44

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 45

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 46

huruf d
Pelabuhan perikanan adalah kawasan perikanan yang berfungsi sebagai tempat labuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan, tempat pamasaran, tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan, tempat pengumpulan data tangkapan, tempat pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat nelayan dan tempat untuk memperlancar operasional kapal perikanan. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) diperuntukan bagi kapal perikanan yang beroperasi diperairan pantai/pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial.
PENJELASAN
Pasal 47

Penentuan komoditas pertambangan agar mengacu Kepmen ESDM 1204 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Jawa Bali.
PENJELASAN
Pasal 48

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 49

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Jember meliputi kawasan peruntukan industri besar, industri sedang, industri kecil dan industri rumah tangga.
PENJELASAN
Pasal 50

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 51

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 52

Kawasan strategis sistem agropolitan Ijen yang meliputi kawasan Agropolitan Gunung Gambir dan Agropolitan Garahan adalah
merupakan kawasan strategis provinsi (KSP).
PENJELASAN
Pasal 53

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 54

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 55

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 56

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 57

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 58

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 59

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 60

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 61

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 62

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 63

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 64

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 65

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 66

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 67

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 68

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 69

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 70

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 71

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 72

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 73

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 74

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 75

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 76

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 77

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 78

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 79

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 80

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 81

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 82

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 83

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 84

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 85

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 86

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 87

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 88

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 89

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 90

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 91

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 92

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 93

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 94

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 95

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 96

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 97

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 98

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 99

Cukup jelas.