PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 1 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 1 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NO MOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH, BADAN USAHA SWASTA, DAN KELOMPOK USAHA MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
a.
oahwa sehubungan dengan telah dibentuknya Perseroan Terbatas Bangkalan Hilir Energi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2011 dan Perseroan Terbatas Bangkalan Hulu Energi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2011, maka guna lebih meningkatkan peran dan fungsi dua Perseroan Terbatas tersebut perlu melakukan penyertaan modal daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan pelayanan dibutuhkan pembiayaan yang diakibatkan adanya program dari pemerintah pusat dan kondisi yang dihadapi Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong, maka perlu dilakukan perubahan jumlah penyertaan modal kepada perusahaan tersebut;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan dunia usaha perbankan untuk memajukan perekonomian masyarakat, maka perlu menambah penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Kelompok U saha Masyarakat, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang› Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lembaran
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5261);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 4/D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 4/E);
Menetapkan
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 1 /D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2010 ten tang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Kelompok Usaha Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 2/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 3/D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bangkalan Hilir Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 4/E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bangkalan Hulu Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 5/E);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH, BADAN USAHA SWASTA, DAN KELOMPOK USAHA MASYARAKAT.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan U saha Swasta, dan Kelompok U saha Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010, Nomor 2/E), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan
BAB III - JENIS BAD AN USAHA, BENTUK, JUMLAH DAN W AKTU SERTA TATA CARA PENYERTAAN MODAL Bagian Kesatu Jenis Badan U saha Pasal 3
Pasal 4

- ( 1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf g ditetapkan dalam bentuk uang.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h ditetapkan dalam bentuk pembelian saham.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
BAB III - JENIS BAD AN USAHA, BENTUK, JUMLAH DAN W AKTU SERTA TATA CARA PENYERTAAN MODAL Bagian Kesatu Jenis Badan U saha Pasal 3
Pasal 8

Penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf b, sebesar Rp13.601.516.291,00 (tiga belas milyar enam ratus satu juta lima ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sampai dengan Tahun Anggaran 2009, sebesar Rp6.251.516.291,00 (enam milyar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2010, sebesar Rpl.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluhjuta rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2012, sebesar Rpl.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- e. Tahun Anggaran 2013, sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- f. Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
BAB III - JENIS BAD AN USAHA, BENTUK, JUMLAH DAN W AKTU SERTA TATA CARA PENYERTAAN MODAL Bagian Kesatu Jenis Badan U saha Pasal 3
Pasal 10

Penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jatim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {1) huruf d, sebesar Rp7.400.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sampai dengan Tahun Anggaran 2009, sebesar Rp2.630.000.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluhjuta rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2010, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratusjuta rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2012, sebesar Rpl.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
- e. Tahun Anggaran 2013, sebesar Rpl.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
6. f . Tahun Anggaran 2014, sebesar Rpl.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah).
5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi se bagai beriku t:
BAB III - JENIS BAD AN USAHA, BENTUK, JUMLAH DAN W AKTU SERTA TATA CARA PENYERTAAN MODAL Bagian Kesatu Jenis Badan U saha Pasal 3
Pasal 12

Penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Bangkalan Hilir Energi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sampai dengan Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp212.500.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2013, sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
6. Diantara Pasal 13 dan 14 disisipkan pasal baru yaitu Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut:
BAB III - JENIS BAD AN USAHA, BENTUK, JUMLAH DAN W AKTU SERTA TATA CARA PENYERTAAN MODAL Bagian Kesatu Jenis Badan U saha Pasal 3
Pasal 13

A
Penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Bangkalan Hulu Energi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sampai dengan Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2013, sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
BAB III - JENIS BAD AN USAHA, BENTUK, JUMLAH DAN W AKTU SERTA TATA CARA PENYERTAAN MODAL Bagian Kesatu Jenis Badan U saha Pasal 3
Pasal 14

Perubahan jumlah dan waktu penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 13A dilakukan melalui mekanisme pembahasan APBD dan persetujuan DPRD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berjalan, dengan mempertimbangkan kinerja penerima penyerta~ modal.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.
Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 1 1 Juni 2012
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2012 NOMOR 1/E
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa Penyertaan Modal Daerah yang selama ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Kelompok U saha Masyarakat telah mengatur dan menetapkan jumlah penyertaan modal serta Badan U saha yang mendapatkannya.
Dalam perkembangannya untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi baik pada usaha hilir maupun usaha hulu, Pemerintah Daerah membentuk 2 (dua) Perusahaan Daerah yakni Perseroan Terbatas Bangkalan Hilir Energi yang yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2011 dan Perseroan Terbatas Bangkalan Hulu Energi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2011.
Selanjutnya guna lebih meningkatkan peran dan fungsi kedua Badan Usaha yang ada di daerah tersebut serta dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah perlu melakukan penyertaan modal kepada dua badan usaha milik daerah tersebut.
Selain dari hal yang telah diuraikan diatas, sehubungan adanya peningkatan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong, dibutuhkan pembiayaan yang diakibatkan adanya program dari pemerintah pusat, sehingga Pemerintah Daerah meningkatkan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah tersebut yang semula Rpl 1.601.516.291,00 (sebelas milyar enam ratus satu juta lima ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) menjadi Rpl3.601.516.291,00 (tiga belas milyar enam ratus satu juta lima ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).
Selanjutnya untuk mengembangkan dunia usaha perbankan dalam memajukan perekonomian masyarakat, maka perlu menambah penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang semula Rp6.000.000.000,00 (enam milyar) menjadi Rp7.400.000.000,00 (tujuh milyar empat ratusjuta rupiah).
Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dijelaskan diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Kelompok Usaha Masyarakat perlu diubah yang diatur dengan Peraturan Daerah.