PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 40 Tahun 2013
Tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUWANGI
Berlaku: 4 November 2013
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
:
a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi khususnya peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat di bidang Perhubungan diperlukan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Kabupaten Banyuwangi.
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang -undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang -undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
4. Undang -undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang -undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Perhubungan : PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUWANGI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati, adalah Bupati Banyuwangi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang perhubungan.
5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan yang selanjutnya disingkat SPM Perhubungan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Standar Pelayanan Minimal di maksudkan untuk memberikan acuan dalam penyediaan aksesibilitas transportasi yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
BAB III - STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar di bidang Perhubungan sesuai dengan SPM Perhubungan.
- (2) SPM Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis pelayanan, indikator kinerja dan target Tahun 2013 -Tahun 2014 yang tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
BAB III - STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN
Pasal 4

Di luar jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik dan potensi daerah.
BAB IV - WEWENANG PENETAPAN
Pasal 5

- (1) Wewenang penetapan SPM bidang Perhubungan dilakukan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan SPM Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan secara berkala berdasarkan evaluasi pencapaian SPM yang lebih rendah dari tahun sebelumnya.
- (3) Pelaksanaan SPM dapat disempurnakan dan/atau ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah.
BAB V - PENGORGANISASIAN
Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dibidang perhubungan sesuai SPM Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dibidang Perhubungan sesuai SPM Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan dibidang Perhubungan sesuai SPM Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh aparatur satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
BAB VI - PELAKSANAAN
Pasal 7

- (1) SPM Perhubungan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM Kabupaten yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Pencapaian target SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai pedoman/standar teknis yang ditetapkan.
BAB VII - PELAPORAN
Pasal 8

- (1) Bupati menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) kepada Menteri Perhubungan.
- (2) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Perhubungan.
- (3) Format laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM.
BAB VIII - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Perhubungan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah, dengan membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VIII - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 10

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipergunakan sebagai:
- a. Bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pencapaian SPM Perhubungan ;
- b. Bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Perhubungan, termasuk pemberian penghargaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berprestasi sangat baik; dan
- c. Bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak berhasil mencapai SPM Perhubungan dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi daerah yang bersangkutan sesuai peraturan perundangundangan.
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Perhubungan.
- (2) Bupati mendelegasikan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD atas penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Perhubungan.
- (3) Untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Perhubungan, dilakukan penyusunan petunjuk teknis yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Bupati dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibantu oleh Inspektorat Kabupaten.
- (2) Bupati melaksanakan pengawasan teknis dalam penyelenggaraan pelayanan dibidang Perhubungan sesuai SPM Perhubungan.
BAB XI - PENDANAAN
Pasal 14

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dibebankan kepada APBD.