PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2016
Tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECBRAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016 DI KABUPATEN TEMANGGUNG
Berlaku: 6 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI ]AWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECBRAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016 DI KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,
Menimbang '. a.
bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk;
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan nupatl tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Beisubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Temanggung;
- i. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 7992 tentang Sistim Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lgg2 Nomor 4'6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3a78); 2.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1.999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); a J.
BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016 DI KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,
- Menimbang : a.
- bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
- bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan eupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Beisubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Temanggung; c.
- Mengingat 1.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun Daerah-daerah KabuPaten Dalam Tengah; 1950 tentang Pembentukan Lingkungan ProPinsi Jawa
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Igg2 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3a78\; 2.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang Pemerint1!?i Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-U.rd..rg Nomor g Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang 4.
Menetapkan :
- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),;
5. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2OOl tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOl Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O79);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2Ol1 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 lPermentan f OT.l4Ol4l2OO7 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43lPermentan f SR.140i Sl20ll tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik ( Berita Negara Tahun 2oll Nomor a9l);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 lPermentan f SR.l40llOl20ll tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M.DAG/ PER/ 412013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
- 1 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 lPermentan f SR.3IO I 1,212015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi ( HET ) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634 IMPP/ Kep l9 l2OO2 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau.Iasa yang Beredar di Pasar.
13. Peraturan Gubenur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 201 5 te ntang Kebutuhan Dan I"larga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 63);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUT]AN DAN FIARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016 DI KABUPATEN TEMANGGUNG
.i iiil;:
iUlr ffi:
l:fr}I.
l{f,[i
'll l1
:,::1
,l,ti, rxdt
h, il5'
]!il, tt
:::lli r;:;r.
l
'I ii.
i1'.1
,,.i*
l1!
:ii:rtl,
::i;,i:,'
.t::::l
:i:ii:
;jrir-r
Frtrt:
;$iJr,
HT
.,
":i.ri i:itriHi::
r.ij,,.
ijj:
.'}ld i$r i
,iili:
riii:i
:-til
:r:l:'
.i\
''r'\-/
,l
'.:.:
k,..
!.lirrfi
FHl
,.1llrl
1::H::
i;,:'
.,ii
+i:.
,+, iri'
,ry
"i'lii iJi.'
.ili;:
ii?r
,t,,r,
;l;:,1, l:l,ti
r:i:l llill
.;:]t irl
:
:,r
!r r-'
,
., rl,
.
i
l.l
'1rl
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
2. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan , dan/atau bagian hewandanf atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
3. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk :r'i'':i g1s1gs hara tanah dan kebutuhan tanaman untlrk bagi tanaman sesuai dengan mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
4. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani danf atau petani di sektor pertanian.
5. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per Kecamatan yang dihitung berdasarkan usulan dari kecamatan.
6. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di penyalur lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan danl atau udang.
8. 8.: Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia perseorangan dan I atau :;,;'r.ii,:,1 ,,fu-sssrta keluarganya yang *".rgr""hakan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan f atau peternakan.
- g. Petambak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan I atau udang.
10. Kelompok tani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
11. ll.Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usatra Milik Negara yang ditugaskan , sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
12. '|2.Penyalur di Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk , Sektor Pertanian yang berlaku.
13. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri ,., ,, ,Perdagangan tentang Pengadaan dan penyaluran Fupuk Bersubsidi Untuk I Sektor Pertanian yang berlaku.
14. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
15. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.
i
- " '' 16. Direktur Jendral adalah Pejabat Eselon I di Lingkungan fe*..rt..i"" F.iil;lr;'** yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan.
17. Dinas adalah Instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan latau perikanan di Kabupaten.
BAB II - JENIS PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-Organik dan pupuk Organik yang diproduksi dan/ atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk;
2. (2\ Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK.
BAB III - PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani danlatau Petambak yang telah bergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuai areal yang diusahakan setiap musim tanam;
- b. Petani yang melakukan usaha tani di luar bidang tanaman pangan dengan total luasan maksirnal2 (dua) hektar setiap musim tanam; atau
- c. Petambak dengan total luasan maksimal 1 ( satu) hektar setiap musim tanam.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.
BAB III - PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 4

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2016.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V Peraturan Bupati untuk :
- b. sektor tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
- a. sektor pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. sektor perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. sektor perikanan sebagaimana tercerntum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. sektor peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;dan
\-/
- Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah,dan sub sektor. (l)
- Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekapitulasi RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas dan diketahui Kepala Bapeluh. (2)
BAB III - PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 6

Dinas bersama Bapeluh wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.
BAB IV - REALOKASI PUPUK BERSUBSID]
Pasal 7

- (f ) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagimana dimaksud dalam Pasal 4, dan Pasal 5 terjadi kekurangan dapat dipenui melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung.
- (3) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di u,'ilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya danlatau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.
BAB V - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 8

- Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke petani, petambak dan f aLau kelompok tani melalui Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku. (1)
- Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani, petambak dan latau kelompok tani diatur sebagai berikut : (2)
- Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke petani, petambak danlatau kelompok tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan danlatau nota pembelian kepada petani, petambak danlatau kelompok tani. a.
- Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan petani, petambak danlatau kelclmpok tani dan alokasi di masing-masing wilayah;dan b.
- Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mutu. C.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsiai ii Lini IV L ;;;;i, f"t"-frff danl atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pertanian Kabupaten berkoordinasi dengan kelembagaan penyuluhan Kabupaten guna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat petani, petambak danlatau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan dan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh. (41
- Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di lini IV ke petani, petambak danl atau kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kabupaten. (s)
- Dinas yang memperoleh alokasi dan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2015, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur .Jendral. (6)
- Hasil Verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas. (7)
- Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Direktur Jendral. (8)
BAB V - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 9

- Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, petambak danl atau kelompok tani di wilayah tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku. (1)
- Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas setempat untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku. (2)
BAB VI - HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 10

- Penya.lur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). (1)
- Flarga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : (2)
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana:dimaksud'-pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, petambak dan/atau kelompok tani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
-
- a.
- Pupuk Urea
- b. Pupuk ZA
- c. Pupuk SP-36
- d. Pupuk NPK
- e. Pupuk Organik
- = Rp. 1.800,- Kg;
- = Rp. 1.400,- Kg;
- = Rp. 2.000,- Kg;
- = Rp. 2.300,- Kg;
- = Rp. 500,- Kg.
- a. Pupuk Urea
- b. Pupuk SP-36
- c. Pupuk ZA
- d. Pupuk NPK
- e. Pupuk Organik
- 50 kg;
- = 50 kg;
- = 5O kg;
- = 50 kg;
-
- 40 kg;
BAB VI - HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 1

1
- (l) Kemasan Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/ terhapus yang bertuliskan:
Puouk Bersubsidi Pemerintah
- (2) Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan PupukZA berwarna jingga (orange)'
BAB VII - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 12

- Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku, serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani' (1)
- Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani, petambak dan/atau kelompok tani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian melalui Direktur .Jendral. (21
- KPPP wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya' (1)
- KPPP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh. (21
BAB VII - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 14

- (1) KPPP wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan, dan harga Pupuk Bersubsidi di Daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.
V
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2Arc.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.
Ditetapkan di Temanggung pada tanggal I ff Januari 40ffl6
BUPATI TEMANGGUNG,
M.BAMBANG SUKARNOa,, ,-V
SfrK&amp;A
I t*7 Int
KABAG HUKUM
Y
Di undangkan di Temanggung pada tanggal r g:l Xanqgr1 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BAMBANG AROCHMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NoMoR 6
LAMPIRAN I
PERATUMN BUPATI TEMANGGUNG
NOMQR
:
d/tut6
TANGGAL : /f Ianuaui ffit6
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016
Satuan Ton
| No | Kecamatan | Jenis Pupuk | Jenis Pupuk | Jenis Pupuk | Jenis Pupuk | Jenis Pupuk |
|------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| No | Kecamatan | Urea | SP-36 | ZA | NPK | Orsanik |
| 1 | Bansari | 914 | 113 | 884 | 276 | 464 |
| 2 | Beien | 926 | 83 | 94 | 550 | 820 |
| 3 | Bulu | 1,563 | t62 | 956 | 832 | 1,476 |
| 4 | Candiroto | 1,307 | 2tt | 254 | 678 | 1,062 |
| | Gemawang | t.476 | 264 | 27t | 672 | 495 |
| 6 | Jumo | r,654 | t94 | 463 | 770 | 914 |
| 7 | Kaloran | t.206 | 135 | t07 | 324 | 1,070 |
| B | Kandansan | L,641 | 371 | 858 | 1,175 | 1,226 |
| 9 | Kedu | 1,657 | 339 | 733 | 847 | r,404 |
| 10 | Kledunq | 635 | t23 | 637 | 305 | 618 |
| 11 | Kranggan | 1,143 | 273 | 241 | 34t | 1.029 |
| t2 | Neadireio | 1,414 | 222 | t.217 | 808 | 1,061 |
| 13 | Parakan | 1,602 | 37r | 1,177 | 748 | 1,063 |
| t4 | Prinssurat | 1,577 | 140 | 76 | 446 | 597 |
| 15 | Selopampang | 1,088 | t47 | 404 | 581 | 752 |
| .16_ | Temangqung | L,321 | t70 | 702 | 503 | 1,478 |
| 'vr | Tembarak | 812 | 93 | 486 | 845 | 957 |
| 18 | Tlosomulvo | 1,169 | 101 | 375 | 403 | 545 |
| 19 | Tretep | 862 | 163 | 270 | 196 | 457 |
| 20 | Wonoboyo | 1,093 | 125 | 225 | 305 | 632 |
| | | 25,000 | 3,800 | 10,430 | 1 1,605 | 18,120 |
th
BUPATI TEMANGGUNG,
SH,KffiA
M. BAMBANG SUKARNO
ASISTEN
KABAG
LAMPIMN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR :6Sahuntgt6
TANGGAL : A. ,Ianuari A016
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016
Satuan Ton
| No | Kecamatan | Jenis Pupuk | Jenis Pupuk | Jenis Pupuk | Jenis Pupuk | Jenis Pupuk |
|--------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Urea | SP-36 | ZA | NPK | Oreanik |
| 1 | Bansari | 854 | 67 | 820 | 263 | 432 |
| 2 | Beien | 709 | 58 | 85 | 284 | 783 |
| 3 | Bulu | 1435 | 136 | 891 | 785 | 14t6 |
| 4 | Candiroto | 1054 | 147 | t94 | 4t4 | 994 |
| 5 | Gemawang | L239 | 205 | 263 | 448 | 432 |
| 6 | Jumo | t507 | t62 | 408 | 636 | 854 |
| 7 | Kaloran | tt32 | t02 | 75 | 222 | 994 |
| 8 | Kandangan | t422 | 351 | 828 | 873 | 1159 |
| 9 | Kedu | t604 | 302 | 677 | 816 | 1350 |
| 10 | Kleduns | 436 | 92 | 564 | 176 | 544 |
| 11 | Kranggan | 1093 | 178 | 2t3 | 303 | 994 |
| t2 | Nsadireio | t262 | 209 | 1135 | 784 | 994 |
| 13 | Parakan | t443 | 319 | 1103 | 735 | 993 |
| t4 | Pringsurat | 1280 | 92 | 63 | 209 | 531 |
| 15 | Selopampang | 975 | t24 | 341 | 556 | 722 |
| t6 | Temanggung | 1224 | t47 | 663 | 495 | t448 |
| L7 | Tembarak | 685 | 83 | 415 | 828 | 889 |
| 18 | Tlosomulyo | 1058 | s6 | 306 | 392 | 467 |
| 19 | Tretep | 696 | 101 | 208 | 103 | 421 |
| 20 | Wonoboyo | 902 | 75 | 154 | 178 | 573 |
| JUMLAH | JUMLAH | 22,OlO | 3,000 | 9,4OO | 9,500 | 17,000 |
BUPATI TEMANGGUNG,
$ffiC-*
--Y-$q
tu$nM
i'
- ":flt':i:N"W
t{.&amp;$,t;i'j rtl}i{
M. BAMBANG SUKARNO,T
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR :
6fbhr.ur2016
TANGGAL : af f,anr:art *16
ALOI(ASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERKEBUNAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016
Satuan Ton
| No | Kecamatan | Jenis Pupuk | Jenis Pupuk | Jenis Pupuk | Jenis Pupuk | Jenis Pupuk |
|--------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| No | Kecamatan | Urea | SP-36 | ZA | NPK | Osanik |
| 1 | Bansari | 28 | 46 | 58 | 9 | 2T |
| 2 | Beien | 189 | 19 | 3 | 262 | 28 |
| 3 | Bulu | tL4 | 20 | 57 | 43 | 54 |
| 4 | Candiroto | 238 | 59 | 54 | 260 | 63 |
| 5 | Gemawanq | 205 | 52 | 2 | 220 | 62 |
| 6 | Jumo | t29 | 28 | 47 | t25 | 56 |
| 7 | Kaloran | L9 | 30 | 26 | 98 | 65 |
| B | Kandangan | 205 | L7 | 24 | 298 | 56 |
| 9 | Kedu | 39 | 32 | 56 | 27 | 43 |
| 10 | Kledung | 184 | 26 | 67 | t25 | 65 |
| 11 | Krangqan | 24 | 89 | 19 | 29 | 24 |
| t2 | Neadireio | 122 | 8 | 74 | 20 | 56 |
| 13 | Parakan | L25 | 45 | 67 | 9 | 67 |
| l4 | Prinqsurat | 188 | 45 | 7 | 233 | 6s |
| 15 | Selopampang | 82 | 20 | 57 | I6 | 27 |
| 16 | Temanggung | 50 | 18 | 33 | 4 | 26 |
| t7 | Tembarak | 87 | 5 | 65 | 8 | 65 |
| 18 | Tloeomulvo | 76 | 40 | 63 | 2 | 67 |
| 19 | Tretep | t25 | 56 | 56 | 89 | 34 |
| 20 | Wonoboyo | 151 | 45 | 65 | t23 | 56 |
| JUMLAH | JUMLAH | 2,380 | 700 | 900 | 2,000 | 1,000 |
BUPATI TEMANGGUNG,
sffi${m&amp;
M. BAMBANG SUKARNO?
LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR
: 6 Eahr"ar St5
TANGGAL : ff,fanuarf miS
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PETERNAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016
Satuan Ton
| No | Kecamatan | Jenis Pupuk | Jenis Pupuk | Jenis Pupuk | Jenis Pupuk | Jenis Pupuk |
|--------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| No | Kecamatan | Urea | SP-36 | ZA | NPK | ORGANIK |
| 1 | Bansari | t2 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 2 | Beien | 10 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 3 | Bulu | 10 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 4 | Candiroto | 11 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 5 | Gemawang | t2 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 6 | Jumo | 10 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 7 | Kaloran | 10 | I | 6 | 4 | 1 |
| 8 | Kandansan | 10 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 9 | Kedu | 10 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 10 | Kleduns | 11 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 11 | Kranggan | 10 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| T2 | Neadireio | 10 | 1 | 6 | 4 | I |
| IO | Parakan | 11 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| t4 | Pringsurat | 11 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 15 | Selopampang | 11 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| t6 | Temanggung | 10 | 1 | 6 | 4 | I |
| t7 | Tembarak | 10 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| l8 | Tloeomulyo | 10 | I | 6 | 4 | 1 |
| 19 | Tretep | 11 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 20 | Wonoboyo | 10 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| JUMLAH | JUMLAH | 2to | 20 | t20 | 80 | 20 |
$ ffi Kt) f.t
BUPATI TEMANGGUNG,
t I yyt t,l
*t;ifi ,ll'{i }'{ rij ltli
M. BAMBANG SUKARNO 4
LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR r 6sa,hrm&amp;16
TANGGAL t Zt Januarir 2016
,.L.ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERIKANAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016
| No | Kecamatan | Jenis Pupuk | Jenis Pupuk | Jenis Pupuk | Jenis Pupuk | Jenis Pupuk |
|--------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| No | Kecamatan | Urea | SP-36 | ZA | NPK | ORGANIK |
| 1 | Temanggung | 20 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | Tloeomulvo | 18 | 5 | 0 | 0 | I |
| 3 | Tembarak | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | Selopampans | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Pringsurat | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kaloran | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 7 | Parakan | 45 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | Kledune | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bansari | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Kedu | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Bulu | t6 | 5 | 3 | 5 | 10 |
| t2 | Kandangan | 20 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| 13 | Candiroto | 23 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| t4 | Jumo | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gemawang | 20 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| t6 | Tretep | 37 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| t7 | Wonobovo | 30 | 4 | 0 | 5 | 2 |
| 18 | Neadireio | 25 | 4 | 0 | 5 | 10 |
| 19 | Beien | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Kranggan | 30 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| JUMLAH | JUMLAH | 400 | 80 | 10 | 25 | 100 |
BUPATI TEMANGGUNG,
M. BAMBANG suKARNolal
$ffiKfi}.&amp;
,,qSFSTffie,t