Unknown Unknown Nomor DAN Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 0 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
2. Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
Mengingat
1.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4421); ~xv
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. W alikota adalah W alikota Bima.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
5. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Bima.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
8. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitiaan dan Pengembangan Daerah Kota Bima.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bima.
10. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggung jawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
11. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Daerah. (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada W alikota melalui Sekretaris
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- ( 1) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas :
- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pemerintahan;
2. Sub Bidang Sosial Budaya; dan
3. Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
- d. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan lnfrastruktur, terdiri dari :
1. Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
2. Sub Bidang Ekonomi; dan
3. Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
1. Sub Bidang Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan dan Sosial;
2. Sub Bidang Penerapan Inovasi Teknologi dan Desiminasi Kelitbangan; dan
3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

- ( 1) Kepala Sadan mempunyai tugas membantu W alikota dalam melaksanakan koordinasi, pengkajian, penelitian, penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengembangan dan pengendalian kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan rnisi;
- b. penetapan rencana strategis Badan untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan;
- c. penyelenggara urusan pernerintahan dan pelayanan umum bidang Perencanaan Pernbangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka perencanaan dan percepatan pembangunan Daerah;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- f. pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah secara rnakro;
- g. pelaksanaan Penyusunan Dokurnen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD dan LKPJ);
- h. pelaksanaan program kegiatan Perencanaan Pernbangunan Daerah, Peningkatan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah, Kerjasama Pernbangunan, Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar, Perencanaan Pernbangunan Ekonomi, Perencanaan Sosial Budaya, Perencanaan Prasana Wilayah dan Sumber Daya Alam serta Penyiapan potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah serta pengembangan peraturan Perundangundangan;
1. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penetapan petunjuk teknis pembangunan daerah, pengembangan kerjasama pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan serta wilayah tertinggal, pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan daerah serta keserasian pernbangunan daerah sesuai manajemen pengembangan wilayah dan kawasan daerah yang searah dengan kebijakan umum daerah;
- J. pengoordinasian kegiatan Sekretaris Badan, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian dalam rnelaksanakan tugas agar terjalin kerja sama yang baik; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh W alikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Sekretariat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- ( 1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
- d. pengelolaan urusan ASN; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat, membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah / negara.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum
3. dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- e. pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/ negara;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- g. penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang ketahanan pangan;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- g. penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
- h. pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendahaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- i. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran; dan
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerin tahan dan Sosial
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8

- ( 1) Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pemerintahan dan sosial;
- b. verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan sosial;
- c. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang pemerintahan dan sosial;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD bidang pemerintahan dan sosial;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang pemerintahan dan sosial;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pemerintahan dan sosial;
- g. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan sosial;
- h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L, Provinsi di Daerah bidang pemerintahan dan sosial;
- i. pengoordinasian pem binaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan sosial; 1
- J. pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan sosial;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan sosial; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial membawahi:
- a. Sub Bidang Pemerintahan;
- b. Sub Bidang Sosial Budaya; dan
- c. Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
Paragraf 1 Sub Bidang Pemerintahan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9

- (1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusanPemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Trantibbum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
- b. analisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Urusan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Trantibbum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
- c. penyiapan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Trantibbum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
- d. perencanaan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Pemerintahan, Trantibbum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, DPRD dan Kecamatan;
- e. perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pemerintahan, Trantibbum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
- f. perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah urusan Pemerintahan, Trantibbum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
- g. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan, Trantibbum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
- h. perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pemerintahan, Trantibbum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat DPRD dan Kecamatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Sub Bidang Sosial Budaya
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

- (1) Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi:
3. RKPD urusan Pengendalian Tenaga kerja, a. penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, Sosial Budaya, Kesehatan, Pendidikan, Penduduk dan KB, Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. pelaksanaan analisa Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Sosial Budaya, Kesehatan, Pendidikan, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemuda Olahraga, Tenaga kerja, Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. perencanaan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Sosial Budaya, Kesehatan, Pendidikan, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemuda Olahraga, Tenaga kerja, Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Sosial Budaya, Kesehatan, Pendidikan, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemuda Olahraga, Tenaga kerja, Kebudayaan dan Pariwisata;
- e. pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Sosial Budaya, Kesehatan, Pendidikan, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemuda Olahraga, Tenaga kerja, Kebudayaan dan Pariwisata;
- f. pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah urusan Sosial Budaya, Kesehatan, Pendidikan, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemuda Olahraga, Tenaga kerja, Kebudayaan dan Pariwisata;
- g. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan Sosial Budaya, Kesehatan, Pendidikan, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemuda Olahraga, Tenaga kerja, Kebudayaan dan Pariwisata;
- h. pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Sosial Budaya, Kesehatan, Pendidikan, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemuda Olahraga, Tenaga kerja, Kebudayaan dan Pariwisata; dan
11. L pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepegawaian dan Diklat;
- b. pelaksanaan analisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepegawaian dan Diklat;
- c. perencanaan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepegawaian dan Diklat;
- d. perencanaan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepegawaian dan Diklat;
- e. perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepegawaian dan Diklat;
- f. perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepegawaian dan Diklat;
- g. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Urusan Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepegawaian dan Diklat;
- h. perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepegawaian dan Diklat; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagi.an Keempat Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Infrastruktur, Ekonomi dan SDA serta penilaian atas pelaksanaannya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, PJMD, dan RKPD bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
- b. pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
- c. pengoordinasian Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
- d. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
- e. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
- f. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
- g. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
- h. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/ L, Prov di Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
- i. pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
- J. pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
- k. pelaksanaan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
1. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpman terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur membawahi:
- a. Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b. Sub Bidang Ekonomi; dan
- c. Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup.
Paragraf 1 Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

- (1) Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan sub bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan musrenbang dalam rangka penyusunan rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD sub bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah;
- c. penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD sub bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah;
- d. pelaksanaan pengkajian dan telaah usulan RKA-SKPD bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah dalam rangka singkronisasi dan keterpaduan antara Rencana Kegiatan SKPD dengan Renstra SKPD, skala prioritas perencanaan pembangunan sub bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah, visi dan misi W alikota serta RPJMD Kota;
- e. penyusunan skala prioritas perencanaan pembangunan sub bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi atau pelaksanaan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan sub bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- g. penyiapan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah dalam rangka penyusunan LAKIP;
- h. pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Sub Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan i
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. j
Paragraf 2 Sub Bidang Ekonomi
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14

- (1) Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Perijinan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
- b. analisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Perijinan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
- c. perencanaan pelaksanaan Musrenbang RPJP, RPJMD, RKPD Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Perijinan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
- d. perencanaan pelaksanan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Perijinan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
- e. perencanaan pelaksanaan ksepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Perijinan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM; e
- f. perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan perangkat Daerah Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Perijinan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM; f.
- g. penyusunan konsep pembinaan tekhnis perencanaan kepada perangkat daerah Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Perijinan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
- h. perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Perijinan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
11. L Penyiapan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Ekonomi dalam rangka penyusunan LAKlP;
- J. pendelegasian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Sub Bidang Ekonomi;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang ekonomi; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15

- (1) Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang SDA dan lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang memuat visi, mist dan arah pembangunan daerah berdasarkan masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan;
- b. penyusunan bahan pelaksanaan musrenbang dalam rangka penyusunan rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- c. penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- e. perencanaan dan penyusunan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- g. penyiapan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup dalam rangka penyusunan LAKlP;
- h. pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Sub Bidang SDA dan lingkungan Hidup;
11. t, penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima Bidang Penelitian dan Pengembangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

- ( 1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan, merumuskan kebijakan, mensosialisasikan, mengevaluasi, monitoring dan menyampaikan laporan di bidang pemerintahan umum dan Pengkajian Peraturan, di bidang Sosial dan Kependudukan, di bidang Ekonomi dan Pembanguna, di bidang Penerapan dan inovasi teknologi serta Diseminasi kelitbangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis program dan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintah dan pengkajian peraturan, di bidang Ekonomi dan Pembangunan, di bidang Sosial dan Kependudukan, di bidang Penerapan dan Inovasi Teknologi serta Desiminasi Kelitbangan;
- b. penyusunan dokumen pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Pemerintah dan pengkajian peraturan, di bidang Ekonomi dan Pembangunan, di bidang Sosial dan Kependudukan, di bidang Penerapan dan Inovasi Teknologi, serta Desiminasi Kelitbangan;
- c. pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang Pemerintahan, di bidang Sosial dan Kependudukan, di bidang Ekonomi dan Pembangunan, di bidang Penerapan dan Inovasi Teknologi serta Desiminasi Kelitbangan;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, di bidang sosial dan kependudukan, di bidang ekonomi dan pembangunan, di bidang penerapan dan Inovasi Teknologi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
- a. Sub Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan dan Sosial;
- b. Sub Bidang Penerapan Inovasi Teknologi dan Diseminasi Kelitbangan; dan
- c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
Paragraf 1 Sub Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan dan Sosial
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan dan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bah.an dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan dan sosial;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana ctimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemerintahan, ekonomi, pembangunan dan sosial mempunyai fungsi:
- a. membantu kepala Bidang dalam perumusan rencana program kerja tahunan sub bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan dan sosial;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pernerintahan, ekonomi. Pembangunan dan sosial;
- c. menyiapkan bah.an pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan dan sosial meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum, perlindungan masyarakat, perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, Penanaman modal, koperasi, UKM, badan usaha milik daerah, sumber daya alam, pengembangan wilayah fisik dan prasaran, dan ssosial, pemberdayaan perempuan, pendidikan kebuadayaan serta pariwisata;
- d. menyiapkan bah.an pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, ekonomi. pembangunan dan sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. e
Paragraf 2
Sub Bidang Penerapan Inovasi Teknologi dan Diseminasi Kelitbangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18

- (1) Sub Bidang Penerapan, Inovasi Teknologi dan Diseminasi Kelitbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
~,\(V
dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Penerapan, inovasi teknologi dan desiminasi kelitbangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan dan Sosial mempunyai fungsi:
- a. perumusan rencana program kerja tahunan pada Sub Bidang Penerapan, Inovasi Teknologi dan Desiminasi Kelitbangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Penerapan, inovasi teknologi dan desiminasi kelitbangan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang Penerapan teknologi dan inovasi serta desiminasi kelitbangan meliputi aspek-aspek antara lain; uji coba, penerpan rancang bangun/ model, replikasi, penerapan teknologi, dan perekayasaan di bibidang teknologi serta memfasilitasi hak kekayaan intektual;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penerapan, inovasi teknologi dan desiminasi kelitbangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19

- ( 1) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas penyiapan bahan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- a. perumusan rencana program kerja tahunan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan sub bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- c. menyiapkan bahan evaluasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, potensi sumber daya daerah, produk hukum, kependudukan serta informasi dasar kewilayahan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan capaian kinerja pelaksanaan pemerintah daerah;
- e. menyiapkan bahan penyelenggaraan forum litbang, forum perencana dan forum evaluasi program dan kegiatan pemerintah daerah;
- f. menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan lnstansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-rnasing, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bima Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima (Berita Daerah Kota Sima Tahun 2008 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.
M. QURAIS H. ABIDIN
Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal 1~ 1&gt;-t.rembir 2016
f · WALIKOTA BIMA, ~
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,
Diundangkan di Kota Bima pada tanggal l~ OtS®1Wer
2016
MUKHTAR
BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR ')0-
LAMPI RAN
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR
TAHUN
2016
TENT ANG
t;0
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGANDAERAH
¥\/
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Banyuwangi;
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
14. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
15. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
16. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
18. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
19. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
20. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
21. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
24. Elektronic Village Budgeting yang selanjutanya disebut EVB adalah sistem aplikasi tehnologi informasi yang berbasis website tentang pengelolaan keuangan desa yang disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten yang dijadikan sebagai sarana dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa.
BAB II - ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan PTPKD;
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 4

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa,terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 6

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 7

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
BAB IV - STUKTUR APBDesa
Pasal 8

- (1) APBDesa,terdiri atas:
- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
Bagian Kesatu
Pendapatan
BAB IV - STUKTUR APBDesa
Pasal 9

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas kelompok:
- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Transfer; dan
- c. Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
- a. Hasil usaha;
- b. Hasil aset;
- c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa.
BAB IV - STUKTUR APBDesa
Pasal 10

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
- a. Dana Desa;
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;
- c. Alokasi Dana Desa (ADD);
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
BAB IV - STUKTUR APBDesa
Pasal 11

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.
Bagian Kedua
Belanja Desa
BAB IV - STUKTUR APBDesa
Pasal 12

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa
- digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
2. operasional Pemerintah Desa;
3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- c. Dalam hal kemampuan keuangan desa belum memenuhi untuk mengalokasikan anggaran belanja desa sebesar 70% sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, belanja desa dilakukan secara bertahap.
BAB IV - STUKTUR APBDesa
Pasal 13

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
BAB IV - STUKTUR APBDesa
Pasal 14

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja:
- a. Pegawai;
- b. Barang dan Jasa; dan
- c. Modal.
BAB IV - STUKTUR APBDesa
Pasal 15

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya
dibayarkan setiap bulan.
BAB IV - STUKTUR APBDesa
Pasal 16

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. alat tulis kantor;
- b. benda pos;
- c. bahan/material;
- d. pemeliharaan;
- e. cetak/penggandaan;
- f. sewa kantor desa;
- g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- h. makanan dan minuman rapat;
- i. pakaian dinas dan atributnya;
- j. perjalanan dinas;
- k. upah kerja;
- l. honorarium narasumber/ahli;
- m. operasional Pemerintah Desa;
- n. operasional BPD;
- o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
- p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
BAB IV - STUKTUR APBDesa
Pasal 17

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
BAB IV - STUKTUR APBDesa
Pasal 18

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
BAB IV - STUKTUR APBDesa
Pasal 19

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
BAB IV - STUKTUR APBDesa
Pasal 20

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
Bagian Keempat
Kode Rekening Penganggaran
BAB IV - STUKTUR APBDesa
Pasal 21

- (1) Setiap pengalokasian anggaran yang tercantum didalam APBDesa menggunakan kode rekening yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja dan kode akun pembiayaan.
- (3) Kode akun pendapatan dan kode akun pembiayaan yang dicantumkan dalam APBDesa diklasifikasikan menjadi menurut kelompok dan jenis yang disebut dengan kode akun kelompok dan kode akun jenis.
- (4) Kode akun belanja yang dicantumkan dalam APBDesa diklasifikasikan menjadi menurut kelompok atau bidang, kegiatan dan jenis yang disebut dengan kode akun kelompok, kode akun kegiatan dan kode akun jenis.
BAB IV - STUKTUR APBDesa
Pasal 22

Kode rekening pendapatan, kode rekening belanja dan kode rekening pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 23

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 24

- (1) Penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), didasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Desa (RKAD) ;
- (2) RKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing bidang kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 25

- (1) Rincian obyek pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) memuat rincian kelompok dan rincian jenis anggaran pendapatan;
- (2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) memuat rincian kelompok, kegiatan dan rincian jenis belanja;
- (3) Rincian obyek pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) memuat rincian kelompok dan rincian jenis anggaran pembiayaan.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 27

- (1) Dalam hal RAPBDesa telah diverifikasi, disetujui menjadi APBDesa dan diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa, Pelaksana Kegiatan menyusun rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berdasarkan APBDesa dimaksud.
- (2) Rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Camat atau pejabat/staf pada kantor kecamatan yang dinilai mampu untuk melakukan verifikasi DPA.
- (3) Verifikasi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terkait dengan kesesuaian dengan standar harga dan standar biaya yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Hasil verifikasi Rancangan DPA menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk menetapkan DPA sebagai pedoman bagi Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan kegiatannya.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 28

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati atas usul Camat.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
Bagian Kedua
Pelaksanaan
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 29

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 30

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (3) Jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling banyak 30% dari belanja barang jasa penyelenggaraan pemerintahan desa.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 31

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 32

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 33

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 34

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) terdiri atas:
- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 35

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 36

Bendahara desa sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 37

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa dilaksananakan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 38

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDes dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
- b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
- d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
- e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 39

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.
Bagian Ketiga
Penatausahaan
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 40

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 41

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), menggunakan:
- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. buku Bank.
Bagian Keempat
Pelaporan
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 42

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:
- a. laporan semester pertama; dan
- b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
Bagian Kelima
Pertanggungjawaban
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 43

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
- a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 44

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 45

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan 43 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 46

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 47

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa adalah sebagimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 48

- (1) Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diwajibkan untuk menggunakan program aplikasi yang dibangung oleh Pemerintah Kabupaten dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perkembangan pembangunan system aplikasi dimaksud.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui aplikasi EVB (e-Village Budgeting) yang terintegrasi di dalam website Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan camat dalam bentuk pembinaan teknis administrasi dan fisik di desa;
- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana ayat (2) dilakukan dalam penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten kepada Desa.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi
Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 24 Maret 2015
BUPATI BANYUWANGI,
Ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 24 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Ttd.
Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 15