PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 4 Tahun 2017
Tentang PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA JAMBI
Berlaku: 4 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang :
WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,
- a. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kota Jambi, diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman, nyaman, berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa sistem lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen lalu lintas dan angkutan jalan kedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Kota Jambi, berdasarkan kewenangan yang ada sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- c. bahwa untuk kepastian hukum dalam pelaksanaanya maka pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Jambi;
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
SALINAN
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
8. Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 260, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
dan
WALIKOTA JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA JAMBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Jambi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi.
8. Penguji adalah setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan dan latihan serta memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang dinyatakan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
9. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan
10. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disingkat forumLalin, adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
11. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
12. Analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
13. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
14. Angkutan umum adalah Angkutan dengan dipungut bayaran.
15. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
16. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
17. Daerah Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh Pembina Jalan.
18. Ruang Milik Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Daerah Pengawasan Jalan adalah ruang sepanjang jalan di luar Ruang Milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, yang ditetapkan oleh Pembina Jalan, dan diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan.
20. Bengkel Tertunjuk adalah bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
21. Bengkel Pelaksana adalah bengkel umum yang mendapat sertifikasi danizin penetapan sebagai bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor.
22. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
23. Bengkel khusus adalah bengkel otomotif yang memiliki spesialisasi dalam hal perawatan dan perbaikan salah satu elemen mobil.
24. Kendaraan adalah alat angkut baik bermotor maupun tidak bermotor.
25. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
26. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
27. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakkan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
28. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
29. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
30. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan Mobil Penumpang atau Mobil Bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan terjadwal.
31. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
32. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
33. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
34. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
35. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
36. Penilaian Teknis adalah penilaian terhadap komponen kendaraan yang akan dihapuskan dan/atau diremajakan, dalam suatu persentase.
37. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
38. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
39. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
40. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan wujud simpul jaringan transportasi.
41. Badan Hukum adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajibannya.
42. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor menurut rancangannya.
43. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan adalah jumlah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
44. Jumlah berat yang diizinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
45. Jumlah berat kombinasi yang diizinkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
46. Parkir adalah keadaan kendaran berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
47. Pembina Jalan adalah instansi atau pejabat atau badan hukum atau perorangan yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang pembinaan jalan.
BAB II - OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 2

- (1) Objek Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi komponen sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdiri dari prasarana, sarana, pemakai jalan, lalu lintas dan komponen pendukung operasional lainnya.
- (2) Subjek Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi Instansi, Badan Hukum dan Perorangan.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 3

- (1) Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembangunan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang ingin dicapai, terpadu dengan moda transportasi lainnya, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Jangka waktu penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 4

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat :
- a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
- b. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
- c. arah kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi;
- d. rencana kebutuhan lokasi simpul.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.
- (3) Rencana kebutuhan simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi rencana kebutuhan Terminal Penumpang dan Terminal Barang.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 5

Untuk mewujudkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perlu ditunjang rencana detail transportasi jalan yang meliputi kegiatan:
- a. penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan jaringan jalan dan terminal, penetapan rencana jaringan trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum di perbatasan, disesuaikan dengan tata ruang;
- b. Rencana lokasi terminal lokal serta jaringan lintas dan trayek angkutan kota ditetapkan oleh Walikota.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 6

Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan jaringan jalan dan terminallokal, diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok rencana jalan dan terminal.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 7

Untuk kepentingan pengamanan rencana pembangunan jaringan jalan dan terminal lokal, setiap orang, badan hukum dilarang mencabut, menggeser dan/atau menghilangkan patok rencana jalan dan terminal;
Bagian Kedua Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 8

- (1) Untuk memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi angkutan ke berbagai wilayah dalam daerah, Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Mengusulkan rencana pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kepada Pembina Jalansesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 9

Badan Hukum atau perorangan dapat membangun jalan dan pengembangannya dengan memperhatikan kepentingan lalu lintas dan angkutan jalan, dan dilakukan setelah mendapat persetujuan instansi yang berwenangan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
Bagian Ketiga Pengaturan Pengunaan Jalan
Paragraf 1 Penetapan Kinerja Pengunaan Jalan
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 10

Setiap jaringan jalan yang telah selesai dibangun, sebelum dioperasikan perlu dilakukan penetapan penggunaan jaringan jalan yang meliputi penetapan status, fungsi, kelas jalan, muatan sumbu terberat yang diizinkan, dan kecepatan rencana.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 11

Penetapan kinerja penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi yang terkait.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 12

Bagi jalan-jalan yang dibangun oleh badan Hukum tertentu baik Pemerintah maupun Swasta yang merupakan jalan konsesi, kawasan, jalan pada lingkungan tertentu, dinyatakan terbuka untuk lalu lintas umum setelah diserahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai jalan umum.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 13

Untuk kepentingan masyarakat pengguna jalan, Pemerintah Daerah dapat langsung menetapkan jalan-jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebagai jalan umum.
Paragraf 2 Pengendalian Lingkungan Jalan
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 14

- (1) Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri atas daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penetapan dan/atau pengaturan garis sepadan jalan;
- b. pengendalian pembukaan jalan rusak;
- c. pengaturan dan pengendalian pemanfaatan lahan pada daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 15

Pengendalian pemanfaatan dan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan secara berkoordinasi dengan instansi terkait.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 16

Setiap Badan Hukum atau perorangan dilarang memanfaatkan lahan pada daerah milik jalan untuk parkir kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang, kecuali dengan izin Walikota.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 17

Pembukaan jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada daerah milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dan huruf c, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut tentang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Walikota.
Paragraf 3 Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 19

Jalan sebagai ruang lalu lintas, fungsi dan peruntukannya meliputi :
- a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan kendaraan;
- b. bagian badan jalan yang berfungsi untuk drainase dan perlengkapan jalan;
- c. trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki; dan
- d. ruang dengan ketinggian sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dari permukaan jalan berfungsi sebagai ruang bebas.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 20

- (1) Instansi, badan Hukum atau perorangan dilarang menggunakan jalan sebagai ruang lalu lintas untuk kegiatan diluar kepentingan lalu lintas, yang dapat merubah fungsi dan peruntukan jalan.
- (2) Kecuali dengan izin Walikota, penggunaan jalan selain untuk fungsi dan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis lalu lintas dari Dinas dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 21

Ketentuan mengenai jenis-jenis kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dan tata laksana perizinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keempat Dispensasi Penggunaan Jalan
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 22

Setiap kendaraan angkutan barang dilarang menggunakan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan itu.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 23

Kelas, daya dukung dan muatan sumbu terberat yang diizinkan serta larangan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ditetapkan dengan rambu-rambu lalu lintas.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 24

- (1) Atas pertimbangan tertentu, Dinas dapat menetapkan dispensasipenggunaan jalan-jalan tertentu, untuk dilalui oleh kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
- b. kendaraan yang karena berat muatannya melebihi batas muatan sumbu terberat (MST) yang diizinkan untuk kelas jalan yang dilaluinya;
- c. kendaraan angkutan barang yang memasang kereta gandengan atau kereta tempelan serta kendaraan angkutan barang dengan container;
- d. kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek pada suatu daerah tertentu;
- e. kendaraan angkutan barang yang membawa muatan yang bersifat darurat.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 25

- (1) Pemilik kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mengajukan permohonan dispensasi penggunaan jalan secara tertulis kepada Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berisikan pemilik kendaraan, spesifikasi kendaraan, rute jalan, jenis muatan, dan lama penggunaan jalan.
- (3) Surat Dispensasi penggunaan jalan merupakan bentuk pengawasan terhadap penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan tersebut.
- (4) Surat Dispensasi Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Dinas dengan jangka waktu tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Dispensasi Penggunaan Jalan diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 26

Pemilik atau pengusaha kendaraan angkutan barang bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan jalan sebagai akibat proses pengangkutan dan wajib mengembalikan kondisi jalan kepada keadaan semula.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 27

Tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan terhadap pemilik atau pengusaha kendaraan angkutan barang yang melakukan pengangkutan secara regular atau insidentil dengan menggunakan jenis kendaraan truk besar, trailer, gandengan maupun kendaraan dengan container.
Bagian Kelima
Pengawasan Penggunaan Jalan
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 28

Untuk mengawasi pengangkutan barang oleh kendaraankendaraan di luar kemampuan daya dukung yang bersangkutan, Dinas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 29

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan/atau pengawasan secara langsung di jalan (mobile), yang dilengkapi oleh alat penimbangan yang dapat dipindah-pindah.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 30

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan oleh PPNS atau PNS yang lingkup tugasnya membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan dengan SPT yang diterbitkan oleh kepala Dinas.
BAB III - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan jalan diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Pasal 32

- (1) Untuk mendukung Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi:
- a. bidang prasarana Jalan;
- b. bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Pasal 33

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3. dikendalikan oleh pusat kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap subsistem.
- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 34

Dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 35

Sistem pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, meliputi :
- a. pendataan kendaraan bermotor; dan
- b. pemeriksaan dan/atau pengujian kendaraan bermotor.
Bagian Kesatu
Pendataan Kendaraan Bermotor
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 36

Dalam rangka perencanaan dan untuk memenuhi kebutuhan data lainnya dalam perencanaan pembangunan Daerah, Dinas melaksanakan pendataan kendaraan bermotor.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 37

Pendataan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, sekurang-kurangnya memuat mengenai jumlah dan jenis kendaraan bermotor.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 38

Pelaksanaan pendataan kendaraan bermotor dikoordinasikan dengan pihak instansi dan lembaga terkait secara berkala.
Bagian Kedua Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Pemeriksaan Emisi Gas BuangKendaraan Bermotor Pribadi
Paragraf 1 Pemeriksaan Kendaraan Bermotor
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 39

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta memenuhi ambang batas emisi gas buang.
- (2) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kendaraan bermotor wajib dilakukan pemeriksaan.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 40

- (1) Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) adalah memenuhi ambang batas laikjalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. susunan;
- b. perlengkapan;
- c. ukuran;
- d. karoseri;
- e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukkannya;
- f. pemuatan;
- g. penggunaan;
- h. penggandengan kendaraan bermotor; dan
- i. penempelan kendaraan bermotor.
- (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. emisi gas buang kendaraan bermotor;
- b. kebisingan suara kendaraan bermotor;
- c. efisiensi sistem rem utama;
- d. efisiensi sistem rem parkir;
- e. kuncup roda depan;
- f. tingkat suara klakson;
- g. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. radius putar;
- i. alat penunjuk kecepatan;
- j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi jalan; dan
- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.
- (4) Setiap kendaraan bermotor dilarang memasang tanda-tanda, gambar, atau reklame yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas, kecuali dengan izin Walikota setelah mendapat rekomendasi Dinas.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 41

- (1) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf l, wajib dilaksanakan untuk kendaraan wajib uji.
- (2) Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. mobil bus umum dan tidak umum;
- b. mobil penumpang umum;
- c. mobil barang umum dan tidak umum;
- d. kereta gandengan dan kereta tempelan; dan
- e. kendaraan khusus.
- (3) Pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor.
Paragraf 2 Pemeriksaan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Pribadi
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 42

Untuk mengendalikan pencemaran udara dari sumber bergerak, maka setiap pemilik kendaraan bermotor pribadi wajib melakukan pemeriksaan emisi gas buang untuk memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 43

- (1) Pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dilakukan sekurangkurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi dilaksanakan pada unit pengujian kendaraan bermotor, Agen Pemegang Merk, dan bengkel umum yang ditunjuk sebagai Bengkel Pelaksana.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 44

- (1) Terhadap pemilik kendaraan bermotor pribadi yang melakukan pemeriksaan emisi gas buang di unit pengujian kendaraan bermotor milik pemerintah daerah atau bengkel pelaksana dikenakan retribusi.
- (2) Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor pribadi telah memenuhi ambang batas emisi gas buang diberikan Surat Keterangan dan Stiker yang dipasang pada kendaraan.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 45

Setiap kendaraan bermotor pribadi yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi, dilarang beroperasi di jalan.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 46

Bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki stall perbaikan dan perawatan, pemeriksaan dan jalur keluar masuk kendaraan;
- b. memiliki peralatan perbaikan dan perawatan, air service, diagnosa kendaraan, engine tune up dan peralatan khusus untuk perbaikan dan perawatan sistem bahan bakar;
- c. memliki peralatan perlindungan keselamatan kerja;
- d. memiliki mekanik yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang sesuai, serta memiliki kualifikasi yang ditetapkan;
- e. memiliki alat pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor jenis digital untuk analisis CO dan HC mesin siklus otto/bahan bakar bensin dan untuk analisis operasi asap mesin diesel/bahan bakar solar;
- f. memiliki peralatan pendukung lainnya yang dibutuhkan; dan
- g. memiliki izin dari instansi terkait sebagai bengkel tertunjuk.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 47

Peralatan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e, dapat diadakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau oleh Bengkel Pelaksana setelah mendapat rekomendasi dan keterangan lulus tera/kalibrasi yang dikeluarkan oleh Instansi terkait.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 48

Pengawasan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi dilakukan oleh Dinas dan dapat mengikutsertakan badan lingkungan hidup dan/atau pakar bidang lingkungan hidup dan/atau institusi lain yang ditunjuk oleh Walikota.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketiga Pengujian Kendaraan Bermotor
Paragraf 1 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 50

- (1) Kendaraan Wajib Uji terdiri dari mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
- (2) Kendaraan Wajib uji yang dioperasikan dijalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis laik jalan, dan emisi gas buang.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 51

- (1) Persyaratan teknis laik jalan, dan emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), harus sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan teknis laik jalan, dan emisi gas buang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), wajib:
- a. dilakukan pengujian berkala;
- b. dilakukan pemeliharaan dan/atau perawatan.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 52

- (1) Uji berkala untuk pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya surat tanda nomor kendaraan bermotor yang pertama kali.
- (2) Uji berkala pertama kali untuk kereta gandengan dan kereta tempelan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT).
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 53

Kewajiban untuk melaksanakan uji berkala berikutnya dilakukan setelah uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 54

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa Unit Pengujian Statis atau Unit Pengujian Keliling.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 55

Kendaraan wajib uji yang akan dilakukan pemeriksaan teknis, harus dalam keadaan bersih dan siap untuk diperiksa.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 56

Terhadap pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan pemeriksaan teknis, dikenakan retribusi.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 57

- (1) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda lulus uji berupa buku uji, tanda uji berkala dan tanda samping.
- (2) Tanda samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
- a. berat kosong kendaraan;
- b. jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal;
- c. jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan, dan jumlah berat kombinasi yang diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta gandengan atau kereta tempelan;
- d. daya angkut orang dan barang; dan
- e. kelas jalan terendah yang boleh dilalui.
- (3) Tanda lulus uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut, apabila :
- a. sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
- b. melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas buku uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara objektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 58

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala untuk pertama kali diajukan ke Dinas dan wajib melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri dari:
- a. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT);
- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- c. Kartu Tanda Penduduk; dan
- d. bukti pelunasan biaya uji.
- (2) Uji berkala selanjutnya dilaksanakan sebelum masa uji berakhir.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 59

- (1) Pengujian berkala harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian.
- (2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peralatan uji berkala kendaraan bermotor berupa peralatan pengujian lengkap, peralatan pengujian dasar atau peralatan pengujian keliling.
- (3) Peralatan uji berkala lengkap atau dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peralatan yang dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tetap.
- (4) Peralatan uji berkala keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peralatan yang digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap dan ditempatkan pada kendaraan bermotor pengangkut peralatan uji.
- (5) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian pada lokasi yang bersifat tetap dan/atau pada lokasi yang bersifat tidak tetap.
- (6) Dinas berkewajiban mengadakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian sesuai peningkatan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 60

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan sekurang-kurangnya meliputi:
- a. alasan tidak lulus uji;
- b. item yang tidak lulus uji;
- c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
- d. waktu dan tempat pelaksaaan uji ulang.
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kepada pemilik/pemegang diberikan tempo paling lama 14 (empat belas) hari, tidak diberlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji.
- (3) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata kendaraan masih dinyatakan tidak lulus, maka untuk uji ulang selanjutnya dikenakan retribusi kembali.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 61

- (1) Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1), pemilik atau pemegang dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam harus memberikan jawaban diterima atau
3. ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji ulang.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan/atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tetap tidak lulus uji, maka pemilik/pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 62

- (1) Pemilik kendaraan bermotor wajib uji dapat memindahkan (mutasi) pengujian kendaraannya ke tempat dimana kendaraan itu berdomisili.
- (2) Pemindahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas, dan dikenakan retribusi.
- (3) Perubahan status dan/atau perubahan spesifikasi teknis kendaraan bermotor dapat dilakukan setelah diadakan pemeriksaan teknis, mendapatkan rekomendasi dari Dinas serta mendapatkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dan dikenakan retribusi.
- (4) Dinas dapat melakukan pengetokan ulang nomor chasis dan nomor mesin kendaraan bermotor setelah mendapat rekomendasi Agen Pemegang Merk (APM) dan Kepolisian, sesuai domisili kepemilikan kendaraan bermotor.
- (5) Pengetokan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang tidak dapat diproses oleh Agen Pemegang Merk (APM) setempat.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Walikota.
Paragraf 2 Penilaian Teknis
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 64

- (1) Setiap kendaraan bermotor dapat dilakukan penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku wajib bagi kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan (scapping) dan/atau kendaraan angkutan penumpang umum yang akan diremajakan.
- (3) Penilaian teknis dilakukan terhadap kondisi fisik kendaraan bermotor oleh petugas penguji dan dikenakan retribusi bagi kendaraan di luar kepemilikan Pemerintah Daerah.
- (4) Sebagai bukti telah dilakukan penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian teknis sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 64 diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keempat Pemeliharaan, Perawatan dan/atau Perbaikan
Kendaraan Bermotor
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 66

- (1) Untuk menjaga kondisi kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis laik jalan dan emisi gas buang, maka kendaraan bermotor harus dilakukan pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan.
- (2) Pemeliharaan, perawatan dan atau perbaikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh bengkel umum dan bengkel khusus.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 67

- (1) Terhadap bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan pemeliharaan dan pencucian kendaraan bermotor, merupakan Bengkel Terdaftar.
- (2) Terhadap bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, merupakan Bengkel Tertunjuk.
- (3) Terhadap bengkel umum yang mendapat izin penetapan sebagai bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor merupakan Bengkel Pelaksana.
- (4) Bengkel Terdaftar, Tertunjuk serta Bengkel Pelaksana wajib memberikan laporan secara periodik setiap bulannya kepada Dinas.
- (5) Penyelenggaraan bengkel kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan perorangan.
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bengkel Terdaftar, Tertunjuk serta Bengkel Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kelima Bengkel Konstruksi
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 69

- (1) Bengkel konstruksi adalah bengkel yang kegiatannya memproduksi landasan atau chasis, rumah-rumah kendaraan atau karoseri dan bak muatan barang.
- (2) Bengkel konstruksi melakukan Rubah Bentuk sebagaimana permohonan pemilik kendaraan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bengkel konstruksi wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- a. mengajukan spesifikasi teknis, design konstruksi dan/atau proto type kendaraan yang akan dibuat, kepada Dinas untuk mendapatkan penetapan:
- b. Pengesahan rancang bangun (Design) dan spesifikasi teknis;
- c. Pendaftaran jenis landasan dan konstruksi;
- d. Jumlah berat yang diperbolehkan (Gross Vehicle Weight);
- e. Susunan muatan sumbu; dan
- f. Pemegang keputusan (Lisensi).
- g. pembuatan landasan dan karoseri harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- h. melaksanakan uji mutu kepada Dinas kembali, kendaraan yang telah selesai dibuat sebelum didaftarkan untuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
- i. dalam hal pembuatan karoseri dilaksanakan perusahaan lain yang ditunjuk oleh pemegang keputusan (Lisensi) tanggung jawab terhadap produksinya tetap berada pada pemegang keputusan yang bersangkutan;
- j. memiliki izin dari instansi terkait yang bertangung jawab di bidang sarana dan prasarana jalan.
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai bengkel konstruksi diatur dengan peraturan walikota
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 70

Bengkel konstruksi yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan spesifikasi teknis dan design yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf a, Dinas memerintahkan bengkel konstruksi untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dan memberikan laporan kepada Dinas.
Bagian Keenam Pembinaan Bengkel
BAB V - SISTEM PEMERIKSAAN
Pasal 71

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan dan operasional Pemeliharaan, perawatan dan atau perbaikan kendaraan bermotor, Dinas dapat melakukan pembinaan terhadap bengkel-bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuanketentuan teknis dan laik jalan kendaraan;
- b. pengawasan mutu produksi dan pemeriksaan peralatan yang digunakan;
- c. peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung; dan
- d. pendidikan dan latihan bagi tenaga mekanik bengkel.
BAB VI - PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS
Pasal 72

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan, Pemerintah Daerah menetapkan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas.
BAB VI - PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS
Pasal 73

Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaksanakan secara terkoordinasi yang meliputi :
- a. pembinaan keselamatan lalu lintas bagi para pemakai jalan;
- b. identifikasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
- c. analisis terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- d. penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan lalu lintas;
- e. pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan kecelakaan lalu lintas; dan
- f. pembinaan etika berlalu lintas bagi masyarakat umum.
BAB VI - PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS
Pasal 74

- (1) Dalam penyusunan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas, Pemerintah Daerah melibatkan:
- a. Satlantas Polresta Jambi;
- b. Organda;
- c. PT. Asuransi Jasa Raharja;
- d. Rumah Sakit;
- e. Palang Merah Indonesia;
- f. Organisasi Non Pemerintah; dan
- g. Badan Hukum atau perorangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana penanggulangan kecelakaan lalu lintas sekurang-kurangnya meliputi:
- a. Pos-pos pelayanan keselamatan lalu lintas;
- b. Alat komunikasi;
- c. Kendaraan Ambulance;
- d. Kendaraan Derek;
- e. Alat P3K; dan
- f. Alat lain yang dibutuhkan.
BAB VI - PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS
Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan atau rencana kerja penanggulangan kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 74 ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua Penderekan Kendaraan Bermotor
BAB VI - PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS
Pasal 76

Untuk menghindari terjadinya hambatan dan gangguan lalu lintas akibat terjadinya kecelakaan dan/atau karena kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis, diselenggarakan penderekan kendaraan bermotor.
BAB VI - PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS
Pasal 77

- (1) Penderekan kendaran bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum atau perorangan.
- (2) Penderekan kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Badan Hukum dan Perorangan, harus dilengkapi dengan Izin Walikota.
- (3) Penderekan kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan atas permintaan pemilik kendaraan bermotor dan/atau atas perintah petugas yang berwenang.
BAB VI - PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS
Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VII - PEMBINAAN PEMAKAI JALAN
Pasal 79

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terampil, berdisiplin, bertanggung jawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.
BAB VII - PEMBINAAN PEMAKAI JALAN
Pasal 80

Penyelenggaraan pendidikan pengemudi dapat dilaksanakan oleh Badan Hukum dan Perorangan.
BAB VII - PEMBINAAN PEMAKAI JALAN
Pasal 81

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Walikota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan pengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan :
- a. penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan mengajar yang memadai;
- b. penyediaan fasilitas berupa lokasi lapangan untuk praktek mengemudi;
- c. memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi :
1. tanda bertuliskan latihan/belajar yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang;
2. Rem tambahan yang dioperasikan oleh Instruktur; dan
3. Tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk Instruktur.
- d. penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktek meliputi :
1. pengetahun umum;
2. peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
3. pengetahuan praktis, mengenai teknik dasar kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta sopan santun atau etika berlalu lintas di jalan;
4. praktek mengemudikan kendaraan bermotor di lapangan praktek;
5. praktek mengemudikan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di jalan; dan
6. praktek perawatan kendaraan bermotor.
- e. persyaratan untuk calon siswa pendidikan sekolah mengemudi; dan
- f. persyaratan instruktur pendidikan mengemudi.
BAB VII - PEMBINAAN PEMAKAI JALAN
Pasal 82

Penyelenggara pendidikan mengemudi dapat menerbitkan surat tanda lulus pendidikan mengemudi.
BAB VII - PEMBINAAN PEMAKAI JALAN
Pasal 83

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sekolah mengemudi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Walikota.
- (2) Sebelum mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas dan pihak Kepolisian.
BAB VII - PEMBINAAN PEMAKAI JALAN
Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pembinaan dan proses perizinan diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua
Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum
BAB VII - PEMBINAAN PEMAKAI JALAN
Pasal 85

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.
BAB VII - PEMBINAAN PEMAKAI JALAN
Pasal 86

- (1) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum dapat dilaksanakan melalui:
- a. penyuluhan;
- b. pendidikan dan latihan; dan
- c. pemilihan Pengemudi Angkutan Umum Teladan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum, Pemerintah Daerah melibatkan:
- a. Satlantas Polresta jambi;
- b. Organda;
- c. PT. Asuransi Jasa Raharja;
- d. Organisasi Pengemudi;
- e. Organisasi Non Pemerintah; dan
- f. Badan Hukum dan Perorangan.
BAB VII - PEMBINAAN PEMAKAI JALAN
Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengemudi angkutan umum diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketiga Fasilitas Pejalan Kaki
BAB VII - PEMBINAAN PEMAKAI JALAN
Pasal 88

Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai jalan, daerah merencanakan, membangun, memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi:
trotoar;
- b. jembatan penyeberangan dan tempat-tempat penyeberangan; dan
- c. tempat-tempat menunggu dan/atau pemberhentian kendaraan.
BAB VII - PEMBINAAN PEMAKAI JALAN
Pasal 89

- (1) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan standar yang telah ditetapkan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, badan hukum dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.
BAB VIII - TEKNIK LALU LINTAS
Pasal 90

Untuk kegiatan penyelenggaraan lalu lintas yang selamat, aman, nyaman, tertib dan lancar, serta efisien dan efektif, Dinas melakukan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas.
BAB VIII - TEKNIK LALU LINTAS
Pasal 91

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 meliputi kegiatan:
- a. inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan dan permasalahan lalu lintas pada tiap-tiap jaringan jalan;
- b. penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
- c. perumusan dan penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas; dan
- d. penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.
- (2) Untuk melaksanakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan survey dan analisis lalu lintas yang terdiri dari:
- a. survey dan analisis inventaris lalu lintas;
- b. survey dan analisis asal tujuan;
- c. survey dan analisis lalu lintas harian ratarata;
- d. survey dan analisis bangkitan tarikan lalu lintas; dan
- e. survey dan analisis lalu lintas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Survey lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.
BAB VIII - TEKNIK LALU LINTAS
Pasal 92

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 adalah kegiatan penetapan kebijaksanan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi:
- a. penetapan rute atau trayek angkutan penumpang umum;
- b. penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang; dan
- c. penetapan sirkulasi lalu lintas.
- (2) Penetapan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
- a. penetapan lalu lintas satu arah dan/atau dua arah;
- b. penetapan pembatasan jenis kendaraan pada suatu ruas jalan atau wilayah tertentu;
- c. penetapan larangan berhenti dan/atau parkir tempattempat tertentu;
- d. penetapan kecepatan lalu lintas kendaraan; dan
- e. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas jalan tertentu.
BAB VIII - TEKNIK LALU LINTAS
Pasal 93

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ditetapkan dalam Peraturan Walikota, dinyatakan dalam ramburambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas serta diumumkan kepada masyarakat.
BAB VIII - TEKNIK LALU LINTAS
Pasal 94

Pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 meliputi pemantauan, penilaian dan tindakan korektif terhadap penetapan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.
BAB VIII - TEKNIK LALU LINTAS
Pasal 95

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 meliputi kegiatan pemberian arahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.
BAB VIII - TEKNIK LALU LINTAS
Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen lalu lintas diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua Rekayasa Lalu Lintas
BAB VIII - TEKNIK LALU LINTAS
Pasal 97

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas, Dinas melaksanakan rekayasa lalu lintas yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas, dan perlengkapan jalan.
- (2) Fasilitas dan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- b. rambu lalu lintas;
- c. marka jalan;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas:
1. alat pembatas kecepatan; dan
2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
- f. alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas:
1. pagar pengaman;
2. cermin tikungan;
3. tanda patok tikungan (delineator);
4. pulau-pulau lalu lintas; dan
5. pita penggaduh.
- (3) fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan jalan; dan/atau
- (4) fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
BAB VIII - TEKNIK LALU LINTAS
Pasal 98

- (1) Agar penyelenggaraan fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung dilaksanakan secara terarah, tepat dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku, Dinas menyusun dan menetapkan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung.
- (2) Rencana kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan, fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk masa waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Setiap pemasangan fasilitas dan perlengkapan jalan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan Rencana Induk diberi tanda pengesahan.
BAB VIII - TEKNIK LALU LINTAS
Pasal 99

- (1) Badan Hukum, perorangan yang akan memasang fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan, fasilitas pendukung dan reklameharus memenuhi persyaratan teknis dan mendapat izin dari Dinas.
- (2) Setiap orang, badan hukum dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan pemberi isyarat.
- (3) Setiap orang dilarang menyimpan benda-benda dan atau alatalat di jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan lalu lintas kecuali setelah mendapat izin dari Dinas dan/atau instansi yang berwenang.
BAB VIII - TEKNIK LALU LINTAS
Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekayasa Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketiga
Analisis Dampak Lalu Lintas
BAB VIII - TEKNIK LALU LINTAS
Pasal 101

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
- a. kegiatan perdagangan;
- b. kegiatan perkantoran;
- c. kegiatan industri;
- d. fasilitas pendidikan;
- e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
- f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. perumahan dan permukiman;
- b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
- c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. akses ke dan dari jalan tol;
- b. pelabuhan;
- c. bandar udara;
- d. terminal;
- e. stasiun kereta api;
- f. pool kendaraan;
- g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
- h. infrastruktur lainnya.
- (5) Kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan diatur oleh Dinas setelah mendapat pertimbangan dari:
- a. Instansi yang bertanggung jawab di bidang jalan; dan
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Dinas memberikan Rekomendasi Mitigasi Lalu Lintas yang berdasarkan pada Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
BAB VIII - TEKNIK LALU LINTAS
Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas diatur dalam Peraturan Walikota.
Bagian Keempat Pemindahan Kendaraan
BAB VIII - TEKNIK LALU LINTAS
Pasal 103

- (1) Untuk keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, Pemerintah Daerah bersama kepolisianmenyelenggarakan pemindahan kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
- a. kendaraan yang berhenti atau parkir pada tempattempat yang dilarang, baik yang dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas atau tidak;(diatur dengan perwal)
- b. kendaraan yang disimpan di jalan sehingga jalan berfungsi sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan;(diatur dengan perwal)
- c. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemiliknya di jalan selama dua kali dua puluh empat jam (2 x 24 jam).
- (3) Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh petugas yang berwenang.
BAB VIII - TEKNIK LALU LINTAS
Pasal 104

- (1) Pemindahan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 diselenggarakan dengan memperlihatkan hal-hal sebagai berikut:
- a. pemindahan kendaraan dilakukan dengan menggunakan mobil parkir yang sesuai dengan peruntukannya;
- b. tersedia areal tempat penyimpanan kendaraan yangrepresentative; dan
- c. adanya jaminan keamanan.
- (2) Mobil Derek yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. mobil derek dilengkapi dengan peralatan teknis penderekan baik bersifat mekanik maupun manual;
- b. dilengkapi alat pengaman berupa lampu isyarat (rotator), isyarat bunyi (sirene); dan
- c. dioperasikan oleh operator derek yang memiliki kesakapan atau kemampuan teknis penderekan.
- (3) Areal tempat penyimpanan yang representative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lapangan parkir yang dibangun secara khusus dan/atau tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh Walikota, dilengkapi fasilitas pendukung dan parkir keamanan yang memadai.
- (4) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
- a. pemindahan dilakukan oleh petugas dengan tanda atau seragam yang lengkap;
- b. pemindahan kendaraan diusahakan diketahui atau disaksikan oleh pemilik atau pengemudi kendaraan yang bersangkutan;
- c. sistem informasi pemindahan kepada pemilik;
- d. berita acara pemindahan penyimpanan;
- e. pemindahan diusahakan dengan memperkecil resiko dan atau kerusakan serta kehilangan perlengkapan akibat proses penderekan;dan
- f. pemindahan kendaraan yang melanggar ketentuan berhenti dan/atau parkir dilakukan setelah terlbih dahulu diberikan peringatan dan kesempatan selama lima belas menit kepada pemilik atau pengemudi untuk memindahkan kendaraannya ke tempat yang aman, dan apabila dalam waktu yang telah ditetapkan tidak dilakukan baik diketahui atau tidak kendaraan dilakukan pemindahan atau penderekan.
- (5) Pemilik kendaraan tidak dapat meminta ganti kerugian atas risiko atau kerusakan akibat dari pemindahan penderekan (ayat 5)
BAB VIII - TEKNIK LALU LINTAS
Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut tentang pemindahan kendaraan diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kelima Parkir Umum dan Bongkar Muat Barang
Paragraf 1
Fasilitas Parkir Umum
BAB VIII - TEKNIK LALU LINTAS
Pasal 106

- (1) Fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas parkir yang diselenggarakan di tepi jalan umum dan atau dengan tempat khusus parkir.
- (2) Fasilitas parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada badan jalan.
- (3) Lokasi titik parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan/ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.
- (4) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi gedung parkir dan atau taman parkir yang dilaksanakan di pusat-pusat kegiatan, kawasan wisata, pendidikan, industri, perdagangan, pergudangan, perhotelan, perkantoran, pertokoan, tempat hiburan, pelayanan umum dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Parkir yang diselenggarakan di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir diperuntukkan bagi kendaraan bermotor.
- (7) Pemilik kendaraan yang mempergunakan fasilitas parkir dikenakan retribusi.
- (8) Ketentuan mengenai retribusi parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB VIII - TEKNIK LALU LINTAS
Pasal 107

tempat parkir harus dilengkapi dengan rambu-rambu peruntukan parkir.
BAB VIII - TEKNIK LALU LINTAS
Pasal 108

Fasilitas parkir untuk umum yang diselenggarakan di gedung parkir dan/atau di taman parkir, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;
- b. lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusatpusat kegiatan; dan
- c. Satuan Ruang Parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan marka jalan.
Paragraf 2 Juru Parkir
BAB VIII - TEKNIK LALU LINTAS
Pasal 109

- (1) Juru parkir adalah petugas parkir yang bertanggung jawab untuk pengaturan keluar dan masuk kendaraan ke tempat parkir.
- (2) Juru parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut:
- a. pengangkatan dan penugasan juru parkir dilaksanakan dengan status tenaga harian lepas oleh Kepala Dinas;
- b. seragam juru parkir ditetapkan dengan warna tertentu yang dilengkapi atribut atau tanda-tanda yang jelas dan lengkap.
BAB VIII - TEKNIK LALU LINTAS
Pasal 110

- (1) Terhadap juru parkir di tepi jalan umum dilakukan pendidikan atau pelatihan yang meliputi keterampilan, disiplin dan sopan santun.
- (2) Pembinaan dapat juga dilakukan secara khusus terhadap juru parkir yang bekerja di tempat khusus parkir yang dikelola oleh badan hukum, perorangan atau swasta.
Paragraf 3 Penyelenggaraan Parkir
BAB VIII - TEKNIK LALU LINTAS
Pasal 111

- (1) Parkir untuk umum di tepi jalan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal tertentu penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan hukum atau perorangan.
- (3) Penyelenggaraan parkir khusus yang dilaksanakan di gedung parkir atau taman parkir, dapat berupa usaha parkir secara penuh atau usaha tambahan yang memanfaatkan fasilitas pendukung dari suatu sistem kegiatan.
- (4) Usaha parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselenggarakan olehPemerintah Daerah, badan hukum atau perorangan.
BAB VIII - TEKNIK LALU LINTAS
Pasal 112

- (1) Badan hukum atau perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. dilengkapi dengan Surat Izin Penyelenggaraan Parkir Umum dari Walikota setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas;
- b. mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai penyelenggaraan parkir dan peraturan perundangundangan lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. menggunakan karcis yang telah diperforasi.
- (2) Badan hukum atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan kontribusi pendapatan retribusi parkir kepada Pemerintah Daerah yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB VIII - TEKNIK LALU LINTAS
Pasal 113

Setiap orang, badan hukum dilarang menyelenggarakan parkir tanpa izin.
BAB VIII - TEKNIK LALU LINTAS
Pasal 114

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir diatur dengan Peraturan Walikota.
Paragraf 4 Bongkar Muat Barang
BAB VIII - TEKNIK LALU LINTAS
Pasal 115

- (1) Pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bongkar muat angkutan barang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (2) Tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
- b. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
- c. lokasi proyek yang menggunakan jalan-jalan di daerah;
- d. Terminal Barang.
- (3) Dinas melaksanakan pengaturan dan pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyelenggara bongkar muat barang wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
BAB VIII - TEKNIK LALU LINTAS
Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan, pengawasan, dan pengendalian bongkar muat barang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 117

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang yang handal, efisien, dan efektif perlu disusun Sistem Pelayanan Angkutan Orang secara terpadu.
- (2) Sistem Pelayanan Angkutan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada pengguna sarana angkutan massal.
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 118

- (1) Pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dilakukan dengan menggunakan mobil bus dan mobil penumpang yang dilayani dalam:
- a. angkutan orang dengan kendaraan angkutan umum dalam trayek; dan
- b. angkutan orang dengan kendaraan angkutan umum tidak dalam trayek.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. trayek antar kota antar provinsi;
- b. trayek antar kota dalam provinsi;
- c. trayek angkutan kota dan perdesaan yang sepenuhnya beroperasi di wilayah kabupaten; dan
- d. trayek angkutan kota dan perdesaan di wilayah perbatasan antara Kota Jambi dengan Kabupaten/Kota lainnya.
- (3) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bemotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
- d. angkutan orang di kawasan tertentu.
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 119

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) huruf a, dapat digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
- a. berada dalam wilayah kabupaten;
- b. melampaui wilayah kota atau wilayah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
- c. melampaui wilayah provinsi.
- (3) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh:
- a. Walikota untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kota;
- b. Gubernur untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah kota atau wilayah kabupaten dalam 1 (satu) wilayah provinsi; atau
- c. Menteri yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah provinsi.
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 120

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 121

- (1) Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.
- (3) Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, kecuali di daerah yang belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata.
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 122

- (1) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) huruf d harus dilaksanakan melalui pelayanaan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan;
- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum.
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 123

Ketentuan lebih lanjut tentang pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 124

- (1) Untuk kepentingan pengembangan wilayah khususnya yang belum terlayani oleh pelayanan angkutan orang oleh kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, maka pelayanan angkutan orang dilakukan oleh angkutan perintis.
- (2) Jenis angkutan orang perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan wilayah.
- (3) Pengangkutan orang perintis harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. wilayah operasinya dibatasi pada daerah-daerah yang belum tedapat pelayanan angkutan umum;
- b. jumlah kendaraan dibatasi;
- c. bersifat sementara yang diarahkan menuju pelayanan angkutan dengan kendaraan bermotor umum;
- d. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta dilengkapi surat-surat kendaraan lengkap;
- e. harus didaftarkan kepada pemerintah daerah serta wajib melaporkan kegiatan operasinya setiap tahun; dan
- f. tarif angkutan angkutan orang perintis ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan masyarakat setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjuttentang kendaraan perintis diatur dengan Peraturan Walikota.
Paragraf 2 Perencanaan Angkutan, Jaringan Trayek dan Wilayah Operasi Taksi
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 125

Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan umum dalam trayek dan pengangkutan dengan menggunakan taksi, Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan dan penetapan kebutuhan pelayanan angkutan dalam jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi.
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 126

- (1) Perencanaan jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dilakukan berdasarkan hasil survey dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. analisis potensi faktor muatan;
- b. asal dan tujuan perjalanan;
- c. kondisi jalan;
- d. jenis pelayanan dan prototype kendaraan untuk tiap-tiap jarak dan waktu tempuh;
- e. perhitungan tarif angkutan; dan
- f. ketersediaan terminal.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan evaluasi pelayanan angkutan secara berkala.
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 127

- (1) Terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1), Walikota :
- a. mengusulkan kepada Menteri Perhubungan untuk penetapan jaringan trayek Antar Kota Antar Provinsi;
- b. mengusulkan kepada Gubernur untuk penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi antar Kota dalam Provinsi;
- c. menetapkan jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Kota;
- d. melakukan kerjasama transportasi antar dua wilayah Kota/Kabupaten.
- (2) Jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Kerjasama transportasi antara dua wilayah Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi :
- a. perencanaan, penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi di daerah perbatasan;
- b. penetapan pembagian alokasi, pengadaan dan angkutan untuk masing-masing daerah;
- c. perencanaan, penetapan terminal perbatasan;
- d. penetapan bagi hasil retribusi terminal perbatasan; dan
- e. pengawasan bersama di wilayah perbatasan.
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 128

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 memuat :
- a. kode trayek;
- b. lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani;
- c. jumlah armada yang dialokasikan tiap-tiap jaringan trayek;
- d. jenis pelayanan, prototype kendaraan dan warna dasar kendaraan; dan
- e. terminal asal dan tujuan.
- (2) Wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 memuat:
- a. ruang lingkup wilayah pelayanan; dan
- b. jumlah armada dan warna dasar kendaraan.
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 129

- (1) Pemerintah Daerah mempertimbangkan usulan masyarakat untuk menetapkan jaringan trayek baru.
- (2) Untuk keperluan penetapan jaringan trayek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan survey dengan memperhatikan jaringan trayek eksisting yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 ayat (1).
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 130

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan angkutan, jaringan trayek dan wilayah operasi taksi diatur dengan Peraturan Walikota.
Paragraf 3 Perizinan
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 131

Setiap orang atau badan hukum yang akan berusaha di bidang angkutan umum untuk mengangkut orang, wajib melengkapi izin yang terdiri dari Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek.
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 132

- (1) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik yang dilaksanakan dalam trayek maupun tidak dalam trayek, berlaku selama penyelenggara masih melakukan usaha dibidang angkutan yang dimaksud.
- (2) Setiap pemegang izin wajib :
- a. merealisasikan kegiatan usaha dan/atau pengadaan kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha;
- b. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Pemerintah Daerah.
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 133

- (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 diperuntukkan bagi angkutan dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- (3) Penyelenggara usaha angkutan yang telah memperoleh izin trayek harus melaporkan operasional kendaraannya yang tertuang dalam izin trayek setiap satu tahun sekali kepada Dinas.
- (4) Sebagai tindak lanjut dari laporan penyelenggara angkutan sebagaimana dimaksud ayat (3), Dinas mengeluarkan Kartu Pengawasan.
- (5) Kartu Pengawasan sebagai dimaksud pada ayat (4) memuat data kendaraan dan rute lintasan tertunjuk untuk tiap-tiap kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas jika sewaktuwaktu dilakukan pemeriksaan.
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 134

Izin trayek angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) diterbitkan oleh:
- a. Menteri Perhubungan untuk trayek antar Kota Antar Provinsi, atas rekomendasi Gubernur dan Rekomendasi Walikota;
- b. Gubernur untuk trayek Antar Kota dalam Provinsi, atas rekomendasi Walikota;
- c. Walikota untuk trayek angkutan Kota.
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 135

Izin trayek angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) meliputi izin untuk:
- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
- d. angkutan orang di kawasan tertentu.
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 136

Izin untuk angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dikeluarkan:
- a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang melayani:
1. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
2. angkutan dengan tujuan tertentu; atau
3. angkutan pariwisata.
- b. Gubernur untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
- c. Walikota untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kota.
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 137

- (1) Izin Insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan:
- a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu (angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, angkutan olah raga, dan lain-lain);
- b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lainlain.
- (3) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi-pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Izin insidentil diterbitkan oleh Kepala Dinas sesuai domisili perusahaan angkutan umum izin insidentil yang melayani trayek antar Kota dalam Provinsi.
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 138

Perizinan angkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila:
- a. kegiatan usaha tidak dilaksanakan;
- b. masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang;
- c. dilakukan pencabutan atau pembekuan izin yang disebabkan operasi kendaraan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 139

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dengan Peraturan Walikota.
Paragraf 4 Peremajaan, Penggantian dan Pengapusan Kendaraan
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 140

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan peremajaan kendaraan umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
- a. atas permintaan pemilik kendaraan ; dan
- b. kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam upaya pembatasan usia pakai kendaraan.
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 141

Peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dilakukan dengan memperhatikan:
- a. jumlah armada, jenis dan prototype kendaraan dan warna dasar kendaraan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diremajakan;
- b. peremajaan dilaksanakan setelah dilakukan penghapusan/ pemusnahan kendaraan lama apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, perubahan bentuk dan status kendaraan dari kendaraan penumpang kepada kendaraan barang dan penghapusan dokumen atau surat-surat kendaraan lama.
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 142

- (1) Atas permintaan pemilik kendaraan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penggantian kendaraan umum.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
- a. kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan/atau karena kendaraan hilang;
- b. terjadi pengalihan trayek; dan
- c. penggantian kendaraan oleh kendaraan yang lebih baik dari kendaraan semula.
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 143

Atas pertimbangan keselamatan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan penghapusan kendaraan, bagi kendaraan yang beroperasi di jalan yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 144

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan penyediaan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, peremajaan dan penggantian kendaraan diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal secara bertahap.
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 145

Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan, penggantian dan penghapusan kendaraan diatur dengan Peraturan Walikota.
Paragraf 5 Pool dan Agen
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 146

- (1) Pengusaha angkutan wajib mempunyai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki.
- (2) Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
- a. tempat istirahat kendaraan; dan
- b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.
- (3) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki kapasitas parkir yang memadai;
- b. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar lokasi pool dengan menyediakan:
1. jalan masuk-keluar (akses) pool, sekurangkurangnya 50 (lima puluh) meter;
2. jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
3. fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan/percepatan;
4. lampu kelap-kelip (flashing light) warna kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool, apabila volume kendaraan masuk keluar pool cukup padat.
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 147

- (1) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.
- (2) Pool yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan fasilitas:
- a. gedung/ruang kantor;
- b. ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput;
- c. tempat untuk ruang parkir kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu keberangkatan/kedatangan;
- d. tempat ibadah; dan
- e. kamar kecil/toilet.
- (3) Dalam pengoperasian pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
- a. tidak ada pungutan atas penggunaan pool terhadap penumpang;
- b. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari terminal;
- c. pool harus terdaftar di instansi pemberi izin dan dilengkapi rekomendasi dari Dinas;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pool diatur oleh Peraturan Walikota.
Paragraf 6 Agen Penjualan/Pemesanan
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 148

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan karcis/Tiket.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dan menjadi tanggung jawab perusahaan angkutan.
- (3) Lokasi agen dapat di terminal, pool, atau di tempat lain yang memungkinkan.
- (4) Terhadap usaha penjualan/pemesanan karcis harus memiliki izin sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan penjualan/pemesanan karcis/Tiket.
Bagian Kedua Angkutan Barang
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 149

Pengangkutan barang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:
- a. pengangkutan barang umum dengan kendaraan umum; dan
- b. pengangkutan barang khusus dengan kendaraan khusus.
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 150

Pengangkutan barang umum dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud Pasal 150 huruf a dilaksanakan menurut cara yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 151

- (1) Pengangkutan barang khusus dengan kendaraan khusussebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf b adalah, pengangkutan yang bersifat penunjang terhadap kegiatan perusahaan.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan:
- a. kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dilengkapi dengan tulisan nama perusahaan;
- b. kendaraan yang digunakan harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah sebagai kendaraan perusahaan dan mendapat Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraaan Bermotor (KPPKB);
- c. barang yang diangkut harus dilengkapi dengan surat muatan (Leading List) dan daftar muatan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal kendaraan perusahaan sewaktu-waktu mengangkut barang umum dengan memungut bayaran hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dispensasi pengangkutan insidentil dari Dinas, berlaku sesuai kebutuhan.
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 152

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketiga Tarif Angkutan
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 153

Dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum, ditetapkan tarif angkutan yang terdiri dari:
- a. tarif angkutan penumpang; dan
- b. tarif angkutan barang.
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 154

- (1) Struktur tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf a yang beroperasi dalam trayek tetap dan teratur adalah:
- a. tarif ekonomi yang terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak; dan
- b. tarif non ekonomi terdiri dari tarif dasar, tarif jarak dan tarif pelayanan tambahan.
- (2) Struktur tarif angkutan penumpang yang beroperasi tidak dalam trayek adalah:
- a. tarif taksi terdiri dari tarif awal, tarif dasar dan tarif jarak; dan
- b. tarif angkutan dengan cara sewa dan pariwisata ditetapkan atas dasar kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa angkutan.
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 155

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 156

Penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 157

Penyusunan dan penetapan tarif angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) dilakukan dengan melibatkan organisasi angkutan darat.
BAB IX - PEMBINAAN ANGKUTAN
Pasal 158

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB X - TEKNIS OPERASIONAL
Pasal 159

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda ditempat tertentu, daerah dapat membangun dan menyelenggarakan terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
- a. terminal penumpang; dan/atau
- b. terminal barang.
BAB X - TEKNIS OPERASIONAL
Pasal 160

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf a, menurut pelayanannya dikelompokkan dalam tipe A, tipe B, dan tipe C;
- (2) Setiap tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas Kendaraan yang dilayani.
BAB X - TEKNIS OPERASIONAL
Pasal 161

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan, membangun dan mengelola Terminal Angkutan Barang;
- (2) Untuk kepentingan sendiri, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dapat membangun Terminal barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB X - TEKNIS OPERASIONAL
Pasal 162

Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.
Paragraf 2 Penetapan Lokasi Terminal
BAB X - TEKNIS OPERASIONAL
Pasal 163

- (1) Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan:
- a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa angkutan;
- b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
- c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
- d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
- f. permintaan angkutan;
- g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
- h. Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
- i. kelestarian lingkungan hidup.
Paragraf 3 Fasilitas Terminal
BAB X - TEKNIS OPERASIONAL
Pasal 164

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan.
Paragraf 4
Lingkungan Kerja Terminal
BAB X - TEKNIS OPERASIONAL
Pasal 165

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Paragraf 5
Pembangunan dan Penyelenggaraan Terminal
BAB X - TEKNIS OPERASIONAL
Pasal 166

- (1) Terminal dibangun dan diselenggarakan melalui proses perencanaan berdasarkan kebutuhan pergerakan orang maupun barang sesuai asal dan tujuan.
- (2) Perencanaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penentuan lokasi;
- b. penentuan fungsi dan/atau tipe pelayanan;
- c. penentuan desain, tata letak dan fasilitas penunjang;
- d. penentuan sirkulasi arus lalu lintas kendaraan; dan
- e. pengembangan jaringan jalan.
- (3) Perencanaan terminal dilaksanakan oleh Walikota dan dapat mengikutsertakan Badan Hukum Indonesia.
BAB X - TEKNIS OPERASIONAL
Pasal 167

- (1) Pembangunan terminal dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan sesuai ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (2) Pembangunan terminal dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Rencana Umum Tata Ruang;
- c. Kapasitas Jalan;
- d. Kepadatan Lalu Lintas;
- e. Keterpaduan dengan moda angkutan lain;
- f. Kelestarian Lingkungan.
- (3) Pembangunan terminal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan Badan Hukum Indonesia.
BAB X - TEKNIS OPERASIONAL
Pasal 168

- (1) Penyelenggaraan terminal dilakukan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengelolaan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. pengawasan operasional terminal.
Paragraf 6 Jasa Pelayanan Terminal dan Kegiatan Usaha Penunjang
BAB X - TEKNIS OPERASIONAL
Pasal 169

Jasa Pelayanan terminal meliputi:
- a. jasa naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
- b. fasilitas parkir kendaraan umum untuk menunggu waktu keberangkatan yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
- c. fasilitas parkir kendaraan umum selain tersebut dalam huruf b, yang dinikmati oleh pengguna jasa; dan
- d. jasa penjualan karcis/Tiket di dalam terminal.
BAB X - TEKNIS OPERASIONAL
Pasal 170

- (1) Kegiatan penunjang usaha pada terminal dapat dilakukan oleh Badan Hukum atau perorangan setelah mendapat izin SKPD yang membidangi perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. usaha makanan dan minuman;
- b. usaha cinderamata dan bahan bacaan;
- c. usaha tempat istirahat awak kendaraan umum;
- d. usaha jasa telepon, paket dan sejenisnya;
- e. usaha penjualan karcis/tiket angkutan;
- f. usaha penitipan barang;
- g. usaha pencucian kendaraan; dan
- h. usaha toilet dan MCK.
- (3) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu usaha terminal.
BAB X - TEKNIS OPERASIONAL
Pasal 171

- (1) Terhadap kegiatan usaha penunjang pada terminal dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola Dinas.
BAB X - TEKNIS OPERASIONAL
Pasal 172

Ketentuan lebih lanjut mengenai terminal diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian
BAB X - TEKNIS OPERASIONAL
Pasal 173

Untuk menunjang pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional lalu lintas dan angkutan di jalan, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian operasional.
BAB X - TEKNIS OPERASIONAL
Pasal 174

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaaan dan pengaturan arus lalu lintas dan angkutan jalan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas perbantuan.
- (3) Dalam pelaksanaannya, Dinas berkoordinasi dengan Kepolisian setempat.
Bagian Ketiga Patroli dan Pengawalan
BAB X - TEKNIS OPERASIONAL
Pasal 175

Untuk kelancaran arus lalu lintas di jalan, Dinas melaksanakan patroli dan pengawalan.
BAB X - TEKNIS OPERASIONAL
Pasal 176

- (1) Patroli lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 merupakan kegiatan untuk mengawasi arus lalu lintas pada ruas jalan secara mobile.
- (2) Pengawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 merupakan kegiatan untuk memberikan prioritas pengguna jalan tertentu untuk memberikan kelancaran perjalanan.
- (3) Pengguna jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah, iring-iringan dan konvoi kendaraan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan patroli dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tugas perbantuan.
- (5) Pelaksanaan patroli dan pengawalan berkoordinasi dengan Kepolisian.
BAB X - TEKNIS OPERASIONAL
Pasal 177

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara Pengawasan, Pengendalian, Patroli dan Pengawalan diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keempat Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Paragraf 1 Tujuan Pemeriksaan dan Penindakan
BAB X - TEKNIS OPERASIONAL
Pasal 178

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk:
- a. terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- b. terpenuhinya kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor angkutan umum;
- c. mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.
Paragraf 2
Ruang Lingkup Pemeriksaan
BAB X - TEKNIS OPERASIONAL
Pasal 179

- (1) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, meliputi pemantauan, dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemeriksaan dan penindakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas, dan dapat mengikutsertakan instansi lainnya.
- (3) Tempat-tempat Pemeriksaan dan penindakan lalu lintas adalah pada ruas-ruas jalan, terminal, dan/atau tempat lainnya yang diperlukan.
BAB X - TEKNIS OPERASIONAL
Pasal 180

- (1) Penindakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) meliputi:
- a. pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan serta alat pengendalian lalu lintas lainnya;
- b. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. pelanggaran terhadap ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor;
- d. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. pelanggaran terhadap kelebihan muatan;
- f. pelanggaran terhadap operasional lalu lintas dan angkutan jalan lainnya.
BAB X - TEKNIS OPERASIONAL
Pasal 181

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 182

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 40 ayat (1), Pasal 101 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 117 ayat (4), Pasal 123 ayat (3), Pasal 136, Pasal 152 ayat (3), Pasal 173, Pasal 181 ayat (1) Peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. denda;
- c. pencabutan izin;
- d. pembatalan izin;
- e. pembekuan izin;dan
- f. Paksaan Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif diatur dengan peraturan Walikota.
BAB XII - PENYIDIKAN
Pasal 183

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
- b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum dan khusus;
- c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetapatau bergerak;
- d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
- f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 184

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 20 ayat (1), Pasal 22, Pasal 41 ayat (2), Pasal 46, Pasal 101 ayat (2), Pasal 101 ayat (3), Pasal 115, Pasal 122 ayat (1), Pasal 134 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 185

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.
Ditetapkan di Jambi pada tanggal, 2 Februari 2017
WALIKOTA JAMBI, ttd
SYARIF FASHA
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI
Diundangkan di Jambi pada tanggal, 2 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,
DARU PRATOMO
EDRIANSYAH, SH., MM Pembina NIP.19720614 199803 1 005
LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2017 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : (4/2017)