PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 6 Tahun 2015
Tentang TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Berlaku: 14 September 2015
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
S
BUPATI NIAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS UTARA,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah; a.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
!
1
Menetapkan
:
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negtira Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun» j 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA dan
BUPATI NIAS UTARA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
\
2.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. asas
3.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten di wilayah keijanya.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakit dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dal . im rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Nias Utara yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten Nias Utara adalah panitia yang dibentuk Bupati Nias Utara pada tingkat Kabupaten Nias Utara dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 15
15. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
1
t
- Saksi adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak pilih yang ditunjuk dan diusulkan oleh masing-masing calon Kepala Desa yang berhak dipilih, untuk menyaksikan jalannya pemungutan suara. 16.
- Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa. 17.
- Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemililian Kepala Desa. 18.
- Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa. 19.
- Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru. 20 .
- Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara. 21 .
- Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemLih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa. 22 .
- Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya. 23.
- Penjaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat, Desa yang bersangkutan. 24.
- Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan bank dari segi administrasi, pengetahuan, kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon Kepala Desa. 25.
- Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. 26.
- Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 27.
BAB II - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 2

- ( 1) Pilkades dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- Pilkades satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh Desa Lokasi Pilkades. ( 2 )
- Pilkades secari bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan : ( 3 )
- a. pengelompokan waktu berakhimya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Nias Utara; '
- b. kemampuan Keuangan Daerah;
- c. ketersediaan PNS dilingkungan Kabupaten Nias Utara yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
1
\
- (4) Pilkades secara bergelombaiig sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (5) Pilkades bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
BAB II - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana di maksud pada ayat (l)mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten Nias Utara;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan terhadap panitia pemilihan tingkat desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan tingkat Kabupaten Nias Utara;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 4

Pelaksanaan Pilkades dilaksanakan melalui tahapan :
- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara; dan
- d. Penetapan.
Bagian Kesatu
Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 5

Persiapan Pilkades di Desa lokasi Pilkades sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a terdiri atas kegiatan :
- (1) Pemberitahuan BPD lokasi Pemilihan Kepala Desa ^ J ^ pada Kepala tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan; Desa *
- (2) BPD membentuk Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pilkades di lokasi Desa Pilkades dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabaian;
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri atas Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Desa; unsur
- (5) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati wajib disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir jabatan; masa
- (4) Panitia Pengawas Pemilihan terdiri atas unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan;
- (6) Perencanaan biaya Pilkades diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- (7) Persetujuan biaya Pilkades dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 6

Pembentukan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Ketua BPD lokasi Pilkades kepada Bupati melalui Camat setempat.
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 berjumlah 5 (lima) orang yang mampu membaca dan menulis serta dapat berbahasa indonesia aktif.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 beijumlah 5 (lima) orang yang mampu membaca dan menulis serta dapat berbahasa indonesia aktif.
- (3) Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri sebagai Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pilkades.
- (4) Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan yang mengundurkan diri atau berhalangan, maka yang bersangkutan digantikan dari unsur yang di wakilinya ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD.
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 8

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) dilaksanakan melalui musyawarah Desa yang dihadiri sekurang-kurangnya 2 / 3 (dua per tiga) dari jumlah BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Apabila BPD tidak dapat membentuk Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan dalam kurung waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2), maka Bupati melalufcamat lokasi pilkades dapat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan * yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Apabila pembentukan Panitia Pemilihan dan panitia pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak tercapai musyawarah dan mufakat maka dilaksanakan voting. secara
1
- (1) Panitia pemilihan dan panitia pengawas pemilihan terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang bendahara, dan 2 (dua) orang anggota.
- (2) Perekrutan panitia pemilihan sebagaimana dimasksud pada pasal 5 ayat (3) dibagi secara proposional yaitu terdiri dari 2 (dua) orang dai i unsur perangkat desa, 2 (dua) orang dari unsur lembaga kemasyarakatan, dan 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat.
- (3) Perekrutan panitia pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4) dibagi secara proposional yaitu yang terdiri dari 2 (dua) orang dan unsur tokoh masyarakat, 2 (dua) orang dari unsur tokoh pemuda, dan 1 (satu) orang dari unsur tokoh perempuan.
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 10

Panitia pemilihan dan panitia pengawas pemilihan bertugas dan bertanggungjawab sampai pelaksanaan pilkades terselenggara dan menyampaikan laporan hasil pilkades kepada BPD.
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 11

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
- (1) Merencanakan, mengkoordina.sikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Mengumumkan pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (3) Merencanakan dan mengajukan biaya Pilkades kepada Bupati melalui Camat setempat.
- (4) Melakukan pendaftaran, penetapan, dan mengumumkan daftar pemilih.
- (6) Menetapkan dan mengumumkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan.
- (5) Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa.
- (7) Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (8) Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye.
- (9) Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara.
- (10) Menetapkan dan mengumumkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (11) Menyampaikan surat panggilan kepada pemilih.
- (12) Melaksanakan pemungutan suara.
- (13) Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (14) Menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (15) Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang ditandatangani oleh para calon Kepala Desa, para saksi, panitia pemilihan, dan Panitia pengawas pemilihan;
- (16) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang disampaikan kepada Ketua BPD lokasi Pilkades.
\
\
Panitia pengawas pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :
- (2) Menerima laporan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (1) Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pilkades.
- (3) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan pelanggaran yang timbul dalam penyelenggaraan Pilkades berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Meneruskan laporan permasalahan dan pelanggaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang tidak dapat diselesaikan kepada Bupati melalui Camat setempat.
- (5) Melakukan koordinasi antara panitia pemilihan, perangkat Desa, dan BPD.
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 13

- (1) Pemilih yang rnenggunakan hak pilih, hams terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih hams memenuhi syarat:
- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudali / pemah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
- b. nyata - nyata tidak sedang terganggu jiwa / ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- d. berdomisili di Desa sekurang - kurangnya 6 (enam) bulan se £&gt; elum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih temyata tidak lagi memenuhi syarat, tidak dapat rnenggunakan hak memilih.
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 14

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah / pemah menikah;
- c. telah meninggal dunia;
- d. pindah domisili ke desa lain; atau
- e. belum terdaftar;
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sepentara.
- (4) Panitia Pemilihan menetapkan daftar pemilih sementara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemutakhiran dan validasi daftar pemilih.
1
t
- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan ditiap ciusun lokasi desa Pilkades pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau oleh masyarakat Desa.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan / atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggaJ dunia;
- b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
- c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
- d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibuktikan dengan bukti autentik, maka panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 17

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Kepala Dusun dan atau Rukun Tetangga / Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak menerima laporan dari pemilih yang belum terdaftar.
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 18

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan ditiap dusun Desa lokasi Pilkades pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau oleh masyarakat Desa.
V
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 19

- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhimya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan. -JKT '
, T
h-
Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan.
1
\
- Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diumumkan ditiap dusun Desa lokasi Pilkades pada tempat yang mudali dilihat, dijangkau dan strategis untuk diketahui oleh rnasyarakat Desa. (1)
- Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana climaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhimya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap. ( 2 )
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 21

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk menempelkan di tiap TPS.
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 22

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan Pilkades.
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 23

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia Pilkades membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 24

Panitia pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Pilkades telah menyampaikan surat panggilan pemilih kepada penduduk Desa yang berhak memilih dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 25

Penduduk Desa lokasi pemilihan Kepala Desa yang belum tercantum namanya pada daftar pemilih tetap tetapi memiliki Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk Desa setempat dan nyata -nyata sudah berdomisili di Desa sekurang - kurangnya 6 (enam) bulan dapat diperkenankan menggunakan hak pilihnya sebelum Panitia Pemilihan melaksanakan pemungutan suara dan atau pada saat membuka kotak suara untuk diperlihatkan kepada pemilih, yang dimuat dalam berita acara dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan, para calon Kepala Ejgsa dan para saksi masing-masing calon Kepala Desa.
Bagian Kedua Tata Cara Pencalonan Kepala Desa
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 26

Calon Kepala Desa wajib memeriuhi persyaratan:
- (1) Warga Negara Republik Indonesia.
- (2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (3) Memegang te * juh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang1945, serta Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (4) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah / STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) dan atau surat keterangan pengganti ijazah daii instansi yang berwenang.
- (5) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- (6) Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa dan wajib bertempat tinggal di desa setempat selama menjabat sebagai Kepala Desa.
- (7) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan penduduk.
- (8) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian).
- (9) Tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiirena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan bemlang-ulang.
- (10) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (11) Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (12) Tidak pemah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan tata cara penjaringan dan penyaringan.
- (2) Setelah Panitia Pemilihan menetapkan penjaringan dan penyaringan, maka Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan bakal calon melalui pengumuman secara tertulis ditiap dusun desa lokasi pilkades pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau oleh masyarakat desa, yang meliputi antara lain :
- a. tempat pendaftaran bakal calon;
- b. waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran bakal calon;
- c. persyaratan kelengkapan administrasi bakal calon.
- (3) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dilaksanakan djilam jangka waktu 14 (empat belas) hari.
Persyaratan kelengkapan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada pasai 27 ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas :
- (2) Surat pemyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memperlahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh y * ing bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
- (1) Surat pemyataan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
- (3) Fotocopy Ijazah atau STTB terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari Pejabat yang berwenang.
- (4) Akta Kelahiran / Surat Keterangan kenal Lahir dari Pejabat yang berwenang dan / atau Surat Keterangan dari organisasi agama yang dianut oleh bakal calon Kepala Desa.
- (5) Surat pemyataan bersedia dicalonkan dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa dan bertempat tinggal di Desa selama menjabat sebagai Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
- (6) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga / Rukun Warga dan Kepala Desa setempat.
- (7) Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter setempat.
- (8) Surat Pemyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pemah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut yang dibuat diatas kertas segel atau bermeterai cukup. ; . £
- (9) Pas photo hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 6 (enam) lembar.
Pasai 29
- ( 1 ) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang. ( 2 ) sebagaimana
- Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditiap dusun Desa lokasi Pilkades pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau oleh masyarakat Desa untuk memperoleh masukan. ( 3 )
- Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang mempunyai bukti autentik wajib diproses dan ' ditindaSTlanjuti oleh panitia pemilihan. ( 4 )
1
- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 beijumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan ditiap dusun Desa lokasi Pilkades pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau oleh masyarakat Desa.
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 31

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 kurang dari 2 (dua) orang atau tidak ada, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 ( dua) orang atau tidak ada setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pilkades sampai pemilihan Kepala Desa serentak / gelombang berikutnya.
- (3) Apabila sampai waktu penundaan pelaksanaan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, maka bakal calon yang satu orang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala? Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara.
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 32

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 lebih dari 5 (lima) orang, BPM dan Pemdes Kabupaten Nias Utara melakukan seleksi tambahan melalui ujian tertulis.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan ujian tertulis bakal calon ada yang memperoleh nilai yang sama maka dilakukan seleksi ulang melalui ujian tertulis.
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 33

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Penentuan undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena sakit / rawat inap, pengundian nomor calon dapat dikuasakan kepada orang lain yang dibuktikan dengan suraT kuasa dan surat keterangan dokter. ?
- (4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
1
- Berita acara penetapan calon disampaikan oleh panitia Pilkades kepada pimpinan BPD Desa lokasi Pilkades paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal penetapan nama calon Kepala Desa. (5)
- Panitia Pemilihan mengumumkan nama calon melalui papan pengumuman ditiap dusun Desa lokasi Pilkades pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau oleh masyarakat Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal pengesahan oleh pimpinan BPD. ( 6 )
- Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat. (7)
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 34

- Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat. ( 1)
- Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang. ( 2 )
- Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Tim Kampanye yang dibentuk oleh calon Kepala Desa. ( 3)
- Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di daftarkan kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kampanye. (4)
- Jadwal dan tempat pelaksanaan kampanye ditentukan oleh Panitia Pemilihan. (5)
- Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab. ( 6 )
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 35

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
2. Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa. ( 2 )
3. Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. (3) yang akan
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 36

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- pertemuan terbatas; a.
- tatap muka; b.
- dialog; c.
- penyebaran bahan Kampanye kepada umum; d.
- pemasangan slat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain ditentukan oleh panitia pemilihan; e. yang
- kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. f.
- (3) Pelaksana kampanye dilarang:
- a. memperscalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan / atau calon Kepala Desa yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan / atau calon Kepala Desa. yang lain;
- g. merusak dan / atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon Kepala Desa yang lain;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan / atau atribut Calon Kepala Desa yang lain selain dari gambar dan / atau atribut Calon yang bersangkutan;
- j. pawai atau arak-arakan; dan
- k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (4) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
- b. Perangkat desa;
- c. Anggota Badan Permusyaratan Desa;
- d. PNS; dan
- e. Warga Desa diluar Desa lokasi pilkades.
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 38

Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenakan sanksi:
- (1) Peringatan tertulis dari Panitia Pemilihan apabila pelaksanaan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan berdasarkan informasi dan / atau hasil pantauan dari Panitia Pengawas Pemilihan;
- (2) Penghentian kegiatan kampanye oleh Panitia Pemilihan di tempat teijadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain; dan
- (3) Menggugurkan hak calon Kepala Desa sebagai calofT Kepala Desa yang berhak dipilih.
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 39

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
t
- Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Nias Utara. (2)
- Waktu pelaksanaan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari keija. (3)
Bagian ketiga
Pemungutan dan Penghitungan Suara
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 40

- Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa. ( 1)
- Pemberian suara untuk Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu foto calon dalam surat suara didalam Bilik Suara yang disediakan oleh panitia pemilihan. (2)
- Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. (3)
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 41

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, maka panitia pemilihan menyediakan :
- a. papan tulis yang memuat nama-nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih sesuai dengan nomor urut calon Kepala Desa;
- b. surat suara yang memuat foto calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan pada bagian bawah ditandatangjmi oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan;
- c. sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya;
- d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara; dan
- e. bantalan kecil dan alat untuk mencoblos Surat Suara.
- (2) Bentuk dan Model surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
- a. Model surat suara berbentuk 4 (empat) persegi dengan ukuran 20 x 20 cm dan dilipat menjadi 3 (tiga) bagian dengan tanda-tanda yaitu :
1. Bagian dalam berisi kotak - kotak yang berukuran 5 x 5 cmyang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah calon Kepala Desa.
2. Bagian luar sebelah kiri atas tertera tulisan PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN NIAS UTARA (Lambang KEPALA DESA KEC. Daerah Kabupaten Nias Utara).
3. Bagian luar sebelah kiri bawah tertera tulisan PANITIA PEMILIHAN ditandatangani Ketua Panitia dan Sekretaris KEPALA DESA .. Panitia Pemilihan.
- b. Foto, nama dan nomor urut calon Kepala Desa pada surat suara dicetak dengan jarak secara proposional sesuai jumlah calon Kepala Desa.
r
\
t
- (1) Jumlah pemilih di tiap TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya sesuai kebutuhan Desa lokasi Pilkades pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau oleh masyarakat Desa, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 43

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 44

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
- a. pembukaan kotak suara;
- b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
,
- c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
' fS
- d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Selama pemungutan suara berlangsung, kunci kotak suara disimpan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh saksi dari calon Kepala Desa, BPD, Panitia Pengawas, dan warga masyarakat Desa.
- (4) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, sekurangkurangnya 2 (dua) orang anggota panitia, para calon Kepala Desa dan para saksi dari calon Kepala Desa serta diketahui oleh pimpinan BPD Desa lokasi pilkades.
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 45

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara ^ emungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ^ .yat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang temyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia dengan mengembalikan surat suara yang rusak dan panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
1
\
?
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia dengan mengembalikan surat suara yang keliru dan panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 46

Suara untuk Pilkades dinyatakan sah apabila:
- surat suara ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan; dantanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; a.
- tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; b.
- tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon. c.
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 47

Surat suara tidak sah, jika :
- a. Tidak menggunakan dan memakai surat suara yang telah ditentukan;
- b. Tidak ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia PemilihanjTerdapat tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
- c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- d. Memberikan suara lebih dari 1 (satu) calon Kepala desa;
- e. Mencoblos tidak tepat pada bagian kotak foto yang disediakan;
- f. Tidak menggunakan bantalan kecil dan alatuntuk mencoblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan; dan
- g. Surat suara dalam keadaan rusak.
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 48

- ( 1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung: ( 2 )
- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
- b. jumlah pemilih dari TPS lain;
- c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
- d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan diselesaikan dilokasi di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh para saksi calon Kepala Desa, BPD, panitia, pengawas, dan warga masyarakat desa. ( 3 )
\
1
1
- Saksi calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat / kuasa dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan. (4)
- Panitia membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, sekurang - kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia, para calon Kepala Desa dan para saksi dari calon Kepala Desa serta diketahui oleh pimpinan BPD desa lokasi Pilkades. (5)
- Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing - masing calon Kepala Desa dan atau saksi calon Kepala Desa yang hadir pada saat itu sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum. (6)
- Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label Panitia Pemilihan atau segel. (7)
- Panitia menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemurigutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara. ( 8 )
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 49

- ( 1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak. (2)
- Apabila calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari satu calon pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak kedua. (3)
- Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah / dusun dengan jumlah pemilih terbesar. (4)
- Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak kedua. (5)
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 50

- Bagi calon Kepala Desa tunggal dinyatakan sebagai calon terpilih apabila memperoleh dukungan suara sekurang-kurangnya Va (satu per dua) + 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya. (1)
- Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan tidak dibenarkan mengundurkan diri. (2)
\
Perlengkapan pemungutan suara dan penghilnngan suara di TPS, disimpan di kantor Desa lokasi Pilkades atau di tempat lain yang teijamin keamanannya.
Bagian Keempat Penetapan
BAB III - TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 52

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil Pilkades kepada BPD Desa lokasi Pilkades paling lama 3 (tiga) hari setelali pelaksanaan Pilkades.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (li) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat setempat dengan tembusan kepada Kepala Desa lokasi pemilihan Kepala Desa paling lama 7 (tiijuh) hari setelah menerima laporan dari panitia Pilkades.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan hasil Pilkades dari BPD.
- (4) Bupati dapat menolak pengesahan Kepala Desa terpilih apabila :
- a. Pelaksanaan Pilkades tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Terdapat kecurangan dan atau kessdahan prosedural pekiksanaan Pilkades yang dibuktikan dengan bukti autentik;
- c. Kepala Desa terpilih temyata tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 26;
8. d.
9. Terdapat pemalsuan surat keterangan dan atau Ijazah / STTB sebagaimana dimaksud pada pasal 28.
- (5) Penolakan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada BPD lokasi Pilkades untuk klarifikasi paling kimbat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil Pilkades dari BPD.
- (6) Apabila hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterima Bupati yang disertai dengan bukti - bukti autentik maka Bupati mengesahkan Kepala Desa terpilih.
- (7) Apabila hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat diterima Bupati maka pemilihan Kepala Desa batal dan mengikuti pemilihan serentak / gelombang berikutnya.
- (8) Bupati melantik Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan Tata Cara sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (9) Pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakgn pada hari keija.
- (10) Sebelum memangku jabatannyaKepala Desa terpilih bersumpah dan beijanji menurut agamanya dengan didampingi oleh rohaniawan dihadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.
\
- Sumpah / Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sebagai berikut :
- (11) 'Demi Allah / Tuhan, saya bersumpah / beijanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur jujumya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negiira, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berkiku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia'.
BAB IV - KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA
Pasal 53

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali hams mengajukan cuti kepada Bupati Nias Utara melalui Camat setempat sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
BAB IV - KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA
Pasal 54

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa hams mengajukan cuti kepada Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menerbitkan surat cuti kepada Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai bakalcalon Kepala desa paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima usul dari perangkat desa yang bersangkutan.
BAB IV - KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA
Pasal 55

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa hams mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dengan rekomendasi dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Nias Utara.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
1
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan Tunjangan Kepala Desa dan Penghasilan lainnya yang sah.
BAB V - PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU Pasal 56
Pasal 57

- (1) Kegiatan sebemm penyelenggaraan musyawarah Desa, meliputi :
- a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan;
- b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan kepada penjabat kepala desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan; -* &gt;
- d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7(tujuh) hari; dan
- f. penetapan calon kepala desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- (2) Kegiatan BPD dalam penyelenggaraan musyawarah Desa meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD yangg teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
- b. pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- c. pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
- d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah desa;
- e. pengesahan calon terpilih oleh:musyawarah desa;
14. f . pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa terpilih;
- g. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
\
t
1
- h. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- i. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 58

- Kepala Desa berhenti karena : ( 1 )
- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan.
- Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dirnaksud pada (1) huruf c karena : ( 2 )
- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Tidak dapat melanjutkan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- e. Adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
'•• •%
* .
- g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain. (3)
3. Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (4)
BAB VI - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 59

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dinuiksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemeiintah Daerah Kabupaten Nias Utara sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
BAB VI - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 60

, ?
Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara
!
\
sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.
Pasai 61
- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (3) Bupati mengangkat penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri .
Pasai 62
- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasai 59, Pasai 60, dan Pasai 61 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala Desa.
Pasai 63
- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasai 64
- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagai Kepala Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan / atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilalcsanakan, dilakukan tindakan pemberhentian oleh Bupati.
Pasai 65
- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat: 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadila ^
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teronsme, makar, dan / atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
\
Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB VI - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 67

- (1) Kepala Desa yang diberhendkan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) setelah melalui proses peradilan temyata terbukti ddak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
BAB VI - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 68

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB VII - PEMBLAYAAN
Pasal 69

t
Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Utara.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 70

Pemerintah Kabupaten Nias Utara berhak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 71

- (1) Kepala Desa yang diangkat dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya.
t
- (2) Penjabat Kepala Desa dari Non PNS yang belum berakhir masa jabatannya, apabila mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mengajukan cuti setelah ditetapkan menjadi bakal calon kepala desa dan selanjutnya Bupati Nias Utara mengangkat penjabat kepala desa.
BAB IX - PENUTUP
Pasal 72

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PENUTUP
Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara.
Ditetapkan di Lotu pada tanggal 14 September 2015
BUPAJW ^ AS UTARA,
EDWARD ZEGA
Diundangkan di Lotu pada tanggal 15 September 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,
IDAMAN ZEGA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2015 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA : (6/ 2015)
. T
\
\
1
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan ' pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak' adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemili] ^ ja .
Cukup jelas.
Cukup jelas.
\
\
1
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akan berakhimya masa jabatan Kepala Desa tembusannya disampaikan kepada Bupati Nias Utara.
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas.
« sr
. r
\
T
t
| Pasal 13 Cukup jelas. |
|-------------------------|
| Pasal 14 Cukup jelas . |
| Pasal 15 Cukup jelas . |
| Pasal 16 Cukup jelas . |
| Pasal 17 Cukup jelas . |
| Pasal 18 Cukup jelas . |
| Pasal 19 Cukup jelas . |
| Pasal 20 Cukup jelas . |
| Pasal 21 Cukup jelas . |
| Pasal 22 Cukup jelas . |
| Pasal 23 Cukup jelas . |
| Pasal 24 Cukup jelas . |
| Pasal 25 Cukup jelas . |
| Pasal 26 Cukup jelas . |
| Pasal 27 Cukup jelas . |
| Pasal 28 Cukup jelas . |
, -T
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 35

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 36

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 37

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 39

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 40

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 41

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 42

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 43

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 44

Cukup jelas.
&lt;
V
-
, T
1
PENJELASAN
Pasal 45

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 46

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 47

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 48

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 49

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 50

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 51

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 52

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 53

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 54

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 55

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 56

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 57

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 58

Cukup jelas.
4 SP
!
\
t
Huruf a
Yang dimaksud dengan 'berakhir masa jabatannya ' adalah apabila seorang Kepala Desa yeng telah berakhir masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan harus diberhentikan. Dalam hal belum ada calon terpilih dan belum dapat dilaksanakan pemilihan, diangkat penjabat.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ' tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap' adalah apabila Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak t&gt;erfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan / atau tidak diketahui keberadaan-nya.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 59

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 60

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 61

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 62

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 63

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 64

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 65

Cukup jelas.
43 T
. ?
\
I
PENJELASAN
Pasal 66

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 67

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 68

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 69

Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Utara adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia dan biaya pelantikan
PENJELASAN
Pasal 70

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 71

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 72

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 73

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR 6
* ar
.?