PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016 DI KABUPATEN KAPUAS HULU
Berlaku: 15 Maret 2016
N/A
Preamble

Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 mengamanatkan bahwa alokasi pupuk bersubsidi harus dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Kapuas Hulu;
Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/MDAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan Tanah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPR/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa beredar di Pasar;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/5/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 89 Tahun 2015 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 DI KABUPATEN KAPUAS HULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau bahan organik yang berperan dalam penyediaan unsur harga bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan dipenyalur resmi di lini IV, jenis puuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik Granular.
9. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai status hara tanah dan kebutuhahan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
10. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per Kabupaten dihitung berdasarkan usulan dari Bupati atau Dinas yang membidangi sektor pertanian.
11. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang di beli petani, petambak dan/atau kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
13. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
14. Petambak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang.
15. Kelompok Tani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
16. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
17. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian yang berlaku.
18. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun kelompoktani berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
20. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.
21. Direktur Jenderal adalah Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan.
22. Dinas adalah instansi yang membidangi pertanian di Kabupaten
BAB II - JENIS PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP.36, ZA dan NPK.
BAB III - PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.
BAB III - PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang dijukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu serta alokasi subsidi pupuk tahun 2015.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut, Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulan, sebagaimana tercamtum pada bulan lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III - PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 5

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempertimbangkan rekap Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun oleh Bidang Penyuluhan Pertanian dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kapuas Hulu.
BAB III - PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 6

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas wi wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
BAB III - PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 7

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan bersama Dinas Perikanan dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan wajib melaksanakan pembinaan kepada Petani, Pekebun, Petambak dan/atau Kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi di tingkat petani, pekebun, petambak dan/atau Kelompok Tani di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
BAB IV - REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 8

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah Kecamatan, waktu dan sub sector, dengan ketentuan sebagai berikut : Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Kecamatan yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 8, wajib menindaklanjuti dengan melalukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi disuatu Kecamatan, pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, penyalur pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB V - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke Lini Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani melalui penyaluran di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur lini IV ke petani/petambak dan/atau Kelompok tani diatur sebagai berikut :
- a. penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV ke Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada petani, petambak dan/atau kelompok tani.
- b. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan petani, petambak dan/atau kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan berkoordinasi dengan Dinas Perikanan dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan guna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani, petambak dan/atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (6) Dinas yang memperoleh alokasi dana Tugas Pembantuan, Dekonstrasi kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.
- (7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaiman dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kapuas Hulu.
- (8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaiman dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.
BAB V - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyalur di lini III dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, petambak dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kapuas Hulu untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB VI - HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 11

- (1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tetringgi (HET) Pupuk Persubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, petambak dan/atau kelompok tani di penyalur lini IV secara tunai dalam kemasan pupuk Urea 50 kg, pupuk SP-36 50 kg, pupuk ZA 50 kg, pupuk NPK 50 kg atau 20 kg dan pupuk Organik 40 kg.
- a. Pupuk Urea
- = Rp. 1.800,00 per kg
- b. Pupuk SP-36
- = Rp. 2.000,00 per kg
- c. Pupuk ZA
= Rp .1.400,00 per kg
- d. Pupuk NPK
= Rp. 2.300,00 per kg
- e.
- Pupuk Organik
= Rp. 500,00 per kg
BAB VI - HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 12

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :
Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan
- (2) Khusus penyediaan dan penyaluran pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange).
BAB VII - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 13

- (1) Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke Petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani.
- (2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai kepada petani, petambak dan/atau kelompok tani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian.
BAB VII - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 14

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten (KPPP) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.
BAB VII - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 15

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerja kepada Bupati Kapuas Hulu.
- (2) Bupati Kapuas Hulu menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Kalimantan Barat.
BAB VIII
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai mulai ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 15 Maret 2016
BUPATI KAPUAS HULU, ttd
A.M.NASIR
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 16 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ttd
MUHAMMAD SUKRI
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016 NOMOR 13