PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor PERANGKAT Tahun 2023
Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
Berlaku: 3 Tahun 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR $TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal -1Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupat. tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fung ·i Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bomban .
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupat n Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014· tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lem aran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
.netapkan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nor io.: 3 ahun 2016 tentang Pembentukan dan usunan Pera.igkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3).
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAl\, SUS UNA ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOMB NA.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bombana;
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daera 1 Kab paten Bombana;
6. Badan adalah Perangkat Daerah yang mek · sanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Kabupaten Bombana
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana;
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pernerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang elaksana nnya dilakukan oleh kementerian negara dan pei yelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melind ng ,, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan mas 'a -akat;
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan ernerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua DaeraJ .;
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Ur'usan .?emerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai d ngan potensi yang dimiliki Daerah;
BAB II
Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan rusan pemerintahan bidang keuangan diwadahi ds lam ben.uk badan.
Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah
BAB II
Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Keua gan Daerah Kabupaten Bombana.
Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah
BAB II
Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasi pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerinrahan bidang keuangan.
- (3) penentuan intensitas penyelenggaraa n urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAf,l
Pasal 5

- (1) Badan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung awab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAf,l
Pasal 6

Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas rncm ban tu upati melaksanakan urusan pemerintahan yang menja i .kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangai L.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAf,l
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana umaksud dalam Pasal 6, Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan f ungsi :
- a. melaksanakan perencanaan, pengembangan pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan tent.ang sistem dan prosedur serta pelaksanaan penagihan paja daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainn a;
- c. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- d. menyusun rancangan anggaran pendapatar, clan belanja daerah dan rancangan perubahan anggar t pendapatan dan belanja daerah;
,i
~"\
- e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f. menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan, penatausahaan dan penghapusan barang rnilik daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan ole-h bupati terkait dengan tugas dan fungsi badan.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAf,l
Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan Keuangan Daerah mernihk kewenangan sebagai berikut :
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- c. melaksanakan pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksar.aan sistem penerirnaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah ole bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telan ditunjuk;
- g. mengusahakan dan mengatur dana yang dipe rlukan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- h. menyimpan uang daerah;
1. menetapkan surat penyediaan dana;
- J. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
- k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas be ban rekening kas u rm m daerah;
1. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- m. melaksanakan pemberian pinjaman atas narna peme intah daerah;
- n. melakukan pengelolaan utang dan piutang dae rah;
- o. melakukan penagihan piutang daerah;
- q. menyajikan informasi keuangan daerah;
- p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelapo: rut keuangan daerah;
- r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pen elolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- t. melaksanakan pengadministrasian konsultasi inormasi dan pendapatan daerah;
- s. menyusun perencanaan dan pen gem bangar ., pend· pa tan daerah;
- u. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pend- patan daerah; dan
- v. perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah;
\
\
.~'
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAf,l
Pasal 9

- (1) Susunan orgamsasr Badan Keuanga Daera h Kab paten Bombana, terdiri atas :
- a. kepala badan;
- b. sekretariat;
- c. bidang pendataan, penetapan pajak Clan ret ibusi daerah;
- d. bidang penagihan, pembukuan, pajak , Ian ret ibusi daerah;
- e. bidang perbendaharaan dan urusan kas daors.h:
- f. bidang akuntansi dan pelaporan;
- g. bidang anggaran;
- h. bidang aset daerah; dan
1. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Sadan Keuan gan Daerah Kabupaten Bombana tercantum dalam lampir m peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

Kepala Badan mempunyai tugas membantu B pati alam melaksanakan kewenangan desentrali.sasi dan tugas dekonsentrasi dibidang pengelolaan keuangan dar penda atan daerah.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu k .pala badan dalam memimpin dan rnengkoordinasikan pen e, enggs raan dan pelayanan teknis administratif egis.tan dan ketatausahaan yang meliputi ur san 1 Irnum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris ya ng berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bao.an.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dima sud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan f ungsi :
- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tuga s dan fungsi badan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunar · irograrn dan
'
•,
\
...
,
kegiatan di lingkungan badan;
- c. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang aornini trasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkai l ; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh ·e1 ala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

- ( 1) Sekretariat terdiri atas :
- a. sub bagian umum dan kepegawaian,
- b. sub bagian perencanaan dan keuangan; dai
- c. sub bagian penatausahaan dokumen ke · angan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang b rada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sek re .aris.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mernpuny ai rugas :
- a. merencanakan penyusunan program dan kegiatan sub bagian;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan krrja:
- c. melaksanakan kegiatan surat menyurat, perlengkapan dan administrasi kepegawaian dilingkungar badan,
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan m m dan kepegawaian;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi p(: k .noran, kearsipan dan perpustakaan;
- f. melaksanakan pengumpulan, p-ngelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian;
- g. melaksanakan penyiapan dan pengusul in kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun;
- h. melaksanakan penyiapan bahan daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, dan daftar dislokasi pegawai;
1. melaksanakan penyiapan pegawai yang akan men ikuti pendidikan dan pelatihan struktural, tcknis dan fungsional serta ujian dinas;
- J. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- k. melaksanakan penyiapan bahan standai irnmp tensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
1. melaksanakan monitoring, evaluasi da 1 pelaporan kegiatan sub bagian;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugaa/kegiatan kepada atasan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana sub bagian pererica na ar; keuangan sesuai dengan rencana kerja badan;
- b. menghimpun bahan dalam rangka pere canaan keuangan, kegiatan dan anggaran bad an;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaar. keuangan badan;
- d. melaksanakan kegiatan keuangan badari,
- e. menyusun dan menyampaikan laporan kegratan badan;
- f. melaksanakan tugas kedinasan yang di berikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; clan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasj'kegiatan k pada atasan.
- (3) Sub Bagian Penatausahaan Dokurnen Keuangan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penatausahaan dok · men ke uangan:
- b. melaksanakan tugas kedinasan yang di berikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; clan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegratun k pada atasan.
Bagian Ketiga
Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Reti busi Daerah
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15

- (1) Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan dan perigembangan pendapatan daerah;
- b. rnelaksanakan pengadministrasian konsultasi informa i dan pendapatan daerah;
- c. rnelaksanakan pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah;
- d. perurnusan kebijakan teknis pendaftaran, pentlataan dan penetapan pajak daerah;
- e. pelaksanaan pendaftaran dan pendalaan wajib ajak, rnenghimpun dan rnengolah data objek da subjek pajak daerah;
- g. penghitungan dan penetapan pajak daerah dan ret ibusi daerah;
- f. penyusunan daftar induk wajib pajak dae a 1;
- h. rnelaksanakan tugas kedinasan yang di oerikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; d m
1. rnendistribusikan serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftarai i, pendataan dan penetapan pajak daerah.
- (2) Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Reti ibu i Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di 'oawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sadan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dirn.iksud dalam Pasal 15, Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dai Ret ibusi Daerah rnenyelenggarakan fungsi :
- a. rnelaksanakan perencanaan dan pen gembangan pendapatan daerah;
- b. rnelaksanakan pengadministrasian konsul as., i formasi dan pendapatan daerah;
- c. rnelaksanakan pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah;
- d. perurnusan kebijakan teknis pendaftarai i, pendataan
.,
-
'
- dan penetapan pajak daerah;
- pelaksanaan pendaftaran dan pendataan waji ajak, menghimpun dan mengolah data objek · an si bjek pajak daerah; e.
- f. penyusunan daftar induk wajib pajak daerah;
- g. penghitungan dan penetapan pajak daera dan retribusi daerah;
- h. pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan prndaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah; da n
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

- (1) Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Reb ibusi Daerah terdiri atas :
- a. sub bidang pendataan dan penetapan pajak daerah;
- b. sub bidang penilaian dan pengolahan data oajak daerah; dan
- c. sub bidang pelayanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perole. ia n hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas uipirnpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah clar bcrtanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan, Per et pan Pajak dan Retribusi Daerah.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas :
- a. mendistribusikan dan menenma kern iali formulir pendaftaran, surat pemberitahuan pajak d aerah , dan pajak bumi dan bangunan yang telah di si oleh wajib pajak;
- b. melakukan pendataan terhadap objek dan subjek pajak daerah;
- c. melaksanakan penghitungan dan penei apan secara jabatan pajak daerah serta menerbit an SL rat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi daerah; dan
- d. melaksanakan penetapan surat kctetapan pajak/retribusi daerah kurang bayar, surat. ketetapan pajak/retribusi daerah kurang bayar tarnbahan, surat ketetapan pajak/retribusi daerah nihil, su at ketetapan pajak/retribusi daerah lebih bayar.
- (2) Sub Bidang Penilaian dan Pengolahan Data Pajak Daerah mempunyai tugas:
- a. mendistribusikan, menerima, meneliti kekngkapan dan validasi surat setoran pajak daerah bea peroleha hak atas tanah dan bangunan;
- b. melakukan penilaian nilai jual objek pajak;
- c. menerima dan memeriksa kelerigkapan perrno onan pelayanan pajak bumi dan bangunan pore esaan dan perkotaan; dan
- d. melakukan pelayanan pengaduan di 1 iidarig pajak daerah.
'
,,
\
~
.
'
- (3) Sub Bidang Pelayanan Pajak Bumi da 1 Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolch ITT Hak Atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas :
- a. membuat dan memelihara daftar induk wajih pajak dan menerbitkan kartu pengenal nomor pokok wajib pajak daerah;
- b. mengolah data formulir per daftararr/ surat pemberitahuan objek pajak, men er bit an dan mendistribusikan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan perdesaan d ITT perkotaan kepada wajib pajak;
- c. mengolah data perolehan objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta melakukan entry data mutasi pajak bumi dan bangunan pe rd s saan dan perkotaan berdasarkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
- d. melakukan entry data hasi1 pelayanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan an peru ahan peta.
Bagian Keempat
Bidang Penagihan, Pembukuan, Pajak dan Retril ru si Dacrah
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19

- (1) Bidang Penagihan, Pembukuan, Pa ak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas :
- a. merumuskan kebijakan tentang sistem Ian r sedur penagihan dan keberatan;
- b. pelaksanaan penagihan pajak daerah Ian retribusi daerah dan pendapatan daerah ls innya serta melakukan penghapusan tunggakan;
- c. pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pernbatalan, J Je11gurangan/ penghapusan sanksi admimstrasi restitusi, kompensasi dan permohonan anding;
- d. pelaksanaan pemeriksaan untuk mengi ji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan rt: tribusi alam rangka melaksanakan peraturan perun ang-undr ngan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cueh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bidang Penagihan, Pembukuan, Pajak dan l et rihusi Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawa dan bertanggungjawab kepada Kepala Sadan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksu dalam Pasal 19, Bidang Penagihan, Pembukuan, Pajak dan etribusi Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan;
- b. menyusun penagihan pajak daerah dan ret -ibusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta mela ukan penghapusan tunggakan;
- c. menyusun proses pengajuan keberatan dan pengun ngan,
'
.
..
- pembetulan, pembatalan, pengurangan, peng a usan sanksi administrasi, restitusi, kornpensasi dart perrnohonan banding;
- menguj kepatuhan dan ret ribusi alam perunda.zg-undangun; d. pelaksanaan pemeriksaan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan rangka melaksanakan peraturan dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21

- (1) Bidang Penagihan, Pembukuan, Pajak dar. Retribusi Daerah terdiri atas :
- a. sub bidang penagihan pajak daerah;
- b. sub bidang penyelesaian keberatan pajak d ierah: dan
- c. sub bidang penelitian, pembukuan dan pelaporan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas uipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dar bertan gung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan, Pernbukuan, Pajak dan Retribusi Daerah.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 22

- (1) Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah rnempuny ai ·~uga
- a. menyiapkan dan mendistribusikan sur" 1 nenyurs t dan dokumentasi yang berhubungan dengan pe nagihan;
- b. melakukan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang tela h melampaui
4. batas waktu jatuh tempo; dan
- c. memproses kadaluarsa penagihan dan peng a usan tunggakan;
- (2) Sub Bidang Penyelesaian Ke eratan Pr.jak Daerah mempunyai tugas :
- a. memproses pembetulan, pembatalan, pcng rangan ketetapan, dan penghapusan atau pengur.mgan sanksi administrasi;
- b. memproses permohonan pengernbaliar , kelebihan pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- c. melaksanakan penghitungan surat ketetapan pajak/retribusi daerah, surat keletapan p ~G /retribusi daerah kurang bayar , surat ketetapan pajs k/ etribusi daerah lebih bayar, surat ketetapan p.ijak.' retribusi daerah kurang bayar tambahan, sun t ketetapan pajak/retribusi daerah nihil;
- d. memproses surat keberatan dan surat perrno onan banding; dan
- e. memproses kompensasi pajak daerah, retribusi aerah dan pendapatan daerah lainnya.
- (3) Seksi Sub Bidang Penelitian, Pembuk an dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas
- a. Mengadakan penelitian lapangan pajak dae rah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- b. Melakukan penelitian lapangan atas permo onan keberatan dan pengurangan pajak daerah, retri usi dan
•
'.
•
~.
pendapatan daerah; dan
- c. Melakukan penelitian lapangan atas permol.onan mutasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan &lt; rkotaa .
Bagian Kelima
Bidang Perbendaharaan dan Urusan Kas Dae-ah
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 23

- ( 1) Bidang Perbendaharaan dan Ur san J · as Daerah mempunyai tugas:
- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan te knis yang meliputi belanja dan pembiayaan serta pengelolaan kas daerah;
- b. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang kas daerah sesuai dengan rencana kerja badan;
- c. menyusun serta merumuskan bahan peneta pan kebijkan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinai i;
- d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya dengan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan hubungan kerja sama pelak ·ru aan tugas dengan satuan kerja perangkat daerah terkai t; :lan
- f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Bidang Perbendaharaan dan Urusan Kas Dae rah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dar bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Pasa124
Dalam melaksanakan tugas sebagaima a dimuksud dalam Pasal 23, Bidang pelaksanaan fungsi lain yang d iberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dai fungsinya menyelenggarakan fungsi :
- b. pelaksanaan pembukuan dan administras penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang etara kas;
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas;
- c. pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyim anan dan pembayaran atas be ban rekening kas r mm daerah;
- e. penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan admimstrasi keuangan yang berkaitan dengan peru rir aan dan pengeluaran kas; dan
- d. pengelolaan utang dan piutang daerah;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala adan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 25

- (1) Bidang Perbendaharaan dan Urusan Kas Daer.ih terdi i atas
- a. sub bidang perencanaan dan pengendalian ka s;
- c. sub bidang penatausahaan dokumen perigeluara dan verifikasi;
- b. sub bidang penatausahaan dan pelapora n kasda; dan
- (2) Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas I lipimpin oleh
.
~.
Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dun Urusan Kas Daerah.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 26

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Ka-s rnempunyai tugas:
- a. meneliti dokumen atau bukti penerimaan uang daera dan penatausahaan dana transfer daeraJ sesrai dengan rekening kas umum daerah;
- b. menyusun anggaran kas;
- c. menyiapkan surat penyediaan dana untuk oeugen alian pelaksanaan anggaran kas;
- d. meneliti dan memberikan pernbebanan rmcian penggunaan atas pengesahan spj gaji;
- e. melaksanakan pengadministrasian perm, ngutan dan pemotongan pungutan fihak ketiga;
- f. meneliti kelengkapan dokumen dan pern rbuan surat keterangan pemberhentianpembayaran;
- g. melaksanakan pembukuan dan pengauministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah yang herupa kas dan yang setara kas dalam bentuk buku kas;
- h. memeriksa, menganalisis dan ne: gev· luasi pertanggungjawaban pendapatan/ penerimaan kas;
1. menyusun dan penyediaan laporan peneri maan dan pengeluaran kas;
- J. melaksanakan rekonsiliasi data penerima L kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi ks;
- k. melaksanakan analisis pemberdayaan dan penern atan uang daerah melalui investasi jangka p -m ek alam rangka penerimaan daerah;
1. melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
- m. menyusun dan menyediakan lapora: aJiran kas secara periodik.
- (2) Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Kasda mempunyai tugas :
- a. melaksanakan register atas surat perintah rncmbayar dan surat perintah pencairan dana belanja satuan kerja perangkat daerah;
- b. melaksanakan pengendalian a tas pagu a -iggaran dan meneliti dokumen surat perintah mernbayai ;
18. erintah erintah c. melaksanakan proses penerbitan surat pencairan dana dan daftar pengantar sura pencairan dana;
19. rmcian surat d. meneliti dan memberikan pernbebanan penggunaan atas pengesahan pertanggungjaawaban non gaji;
- e. melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berda sarkan surat perintah pencairan dana deng satuan kerja perangkat dareah dan instansi terkait dalarn r ngka pengendalian kas;
- f. menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan surat perintah pencairan dana; dan
- g. melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta melakukan pembinaan pet bendah raan
i;
.
.,
..
terhadap surat perintah pencairan dana.
- (3) Sub Bidang Penatausahaan Dokumen Pengel .iaran dan Verifikasi mempunyai tugas:
- a. menerima, memeriksa dan men liti surat pertanggungjawaban fungsional dari bendahara pengeluaran seluruh satuan kerja perangkat dae ah.
- b. merekap dan mencatat surat pertanggungja aban fungsional dan membuat bukti reko siliasi surat pertanggungjawaban fungsional dari bendahara pengeluaran seluruh satuan kerja perangkat dae ah;
- c. menerima dan memeriksa surat pertanggungja aban fungsional dari bendahara pengeluaran se luruh satuan kerja perangkat daerah;
- d. merekap surat pertanggungjawaban fung ional penerimaan dari seluruh satuan kerja perangl at dr erah;
- e. memberikan pembinaan teknis kepada bendahara enerimaan dan pengeluaran; dan
- f. menyusun petunjuk teknis penatausahaan
Bagian Keenam
- (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunys 1 t .igas :
- a. melaksanakan sebagian tugas kepala badan dibidang akuntansi dan pelaporan dalam rangka mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kcbijas an teknis dan pelaksanaan urusan pemerintah ya .g menjadi kewenangan badan yang meliputi evaluasi dan pelaporan keuangan serta kebijakan akuntansi dan neraca daerah; dan
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. (2} Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 27, Bidang Akuntansi dan Pelaporan men) elenggarakan fungsi:
- a. perumusan prosedur penatausahaan keuangar d aerah:
- b. penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan;
- c. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis enatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan da erah; dan
- e. pelaksanaan fungsi Iain yang diberikan oleh keoala adan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
,I
..
- (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas :
- b. sub bidang akuntansi; dan
- a. sub bidang pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan;
- c. sub bidang evaluasi dan pembinaan Iapo ran.
- (2) Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas c ipirnpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 30

- (1) Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keu· ngan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan peraturan tentang system c an pro edur pengelolaan keuangan daerah, kebijakan akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern;
- b. melaksanakan rekonsiliasi atas laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah dari bendahara umum daera I an satuan kerja perangkat daerah antara manual dun simda etiap bulan dan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah;
- c. melaksanakan kegiatan pembukuan. berdas rkan pelaporan dan informasi dari satuan · er ja perangkat dareah dan bendahara umum daerah;
- e. menyusun laporan triwulan dan semester nan p ognosis 6 bulan berikutnya,
- d. mengkoordinir satuan kerja perangkat daerah ntuk menyusun laporan triwulan, semester clar prognosis 6 bulan berikutnya serta penyusunan laporan keuangan dalam pertanggungjawaban pelaksanaa anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f. menyiapkan dan menyusun laporar keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari la &lt; ran ealisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan peru b than ekuitas, laporan arus kas dan ca ta tan atas la po ran e .tangan;
- g. melaksanakan pembinaan teknis penyusunan laporan keuangan daerah pada semua satuan ke ja perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan posting ke buku besar terhadap transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan serta aset dan menyusun saldo awal;
1. melaksanakan pembinaan satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan laporan persediaan;
- J. melaksanakan koordinasi;
- k. melaporkan hasil kerja kepada atasan; dan
1. melaksanakan tugas lain yang diberikan a r san.
- (2) Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan pengelolaan pernbukuan realisasi pendapatan dan belanja daerah;
- b. melaksanakan rekonsiliasi pencatatar. transaksi keuangan bendahara umum daerah secara sistimatis dan kronologis sesuai standar akuntansi pernerinta an;
- c. melaksanakan pengelolaan saldo akun kt uangan yang
- terdiri dari aset, kewajiban, ekuitas dana, belanjt dan pembiayaan yang dikelola oleh satuan .atuan kerja perangkat daerah dan bendahara umum dae rah;
- d. mengkoordinasi pelaksanaan akuntansi bail: langsung maupun tidak langsung dengan satuan cerja perangkat daerah terhadap keabsahan setoran penda atan daerah maupun terhadap surat perintah peru airan dana, pengeluaran dan pembiayaan yang telah dicairkan (sesuai pembebanan rekening);
- e. melaksanakan pencatatan akuntansi pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan secara manual maupun melalui program aplikasi simda secant kronologis;
- f. melaksanakan pencatatan terhadap aliran kas meliputi aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan serta aktivitas non anggaran.
- g. melaksanakan pencatatan dan penatausa aan terhadap akun-akun (perkiraan) pada kas, neraca \_ ang meliputi aktiva, utang dan ekuitas;
- h. melaksanakan jurnal;
- i. melaksanakan koordinasi;
- J. melaporkan hasil kerja kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- (3) Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Laporai mempunyai tugas:
- a. melaksanakan evaluasi/koreksi pencatat.m transaksi keuangan satuan kerja perangkat daer, h ecara sistimatis dan kronologis sesuai standar akuntansi pemerintahan;
- b. menyelenggaran pembinaan administrasi bagi pemegang kas;
- c. melaksanakan analisis realisasi pcndapatai 1 clan b lanja daerah;
- d. melaksanakan pengawasan pembukus.n . ecara sistematis dan kronologis realisasi pendapatan , b lanja dan pembiayaan serta pencatatan aset daerah:
- e. melaksanakan monitoring terhadap penci tatan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk tertibnya administrasi;
- f. menyiapkan bahan pemberian peringatan ,' teguran atas keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban fungsional;
- g. menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuanga dan barang milik daerah;
- h. melaksanakan koordinasi; dan
1. melaporkan basil kerja kepada atasan.
Bagian Ketujuh
Bidang Anggaran
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 31

- ( 1) Bidang Anggaran mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana bidang anggaran sesuai dengan rencana kerja badan;
.
' ~-
- b. merumuskan kebijakan, petujuk teknis s .rta re cana strategis sesuai lingkup bidangnya;
- c. menyusun kebijakan teknis dan pelaksai iaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan badan yang meliputi anggaran pembiayaan belanja ti ak langsung maupun langsung;
- d. melaksanakan hubungan kerja sama pelakanaan tugas dengan satuan kerja perangkat daerah ter art; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan yang dibe .ikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bida ng yang b rada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala I adan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud alam Pasal 31, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan prosedur penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancanga n perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyu unan anggaran;
- c. pengendalian penyusunan anggaran; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh : 'eJ ala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Bidang Anggaran terdiri atas :
- a. sub bidang perencanaan dan penyusunan a nggaran;
- b. sub bidang pengendalian anggaran; dan
- c. sub bidang pembinaan daerah bawahan;
- (2) Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas clipim in oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah · an bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.
- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah pada dinas daerah;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rancangai t pendapatan dan belanja daerah pada dinas daerah;
- c. melaksanakan verifikasi rencar a kerja anggaran/rencana kerja perubahan anggaran-s tuan kerja perangkat daerah dan dokurnen pelaksanaan anggaran/ dokumen pelaksanaan perubah.m anggaransatuan kerja perangkat daerah;
- d. menyiapkan bahan pengesahan dokumen pslaksanaan anggaran/ dokumen pelaksanaan perubahan an.ggaransatuan kerja perangkat daerah; dan
- e. menyiapkan bahan penyusunan standar narga satuan pokok kegiatan tahun anggaran berkenaan
- (2) Sub Bidang Pengendalian Anggaran mempunyi · tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran pendapatan can b lanja
.
'-
\."
'
daerah tahun anggaran berkenaan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pere canaan anggaran daerah pada inspektorat, badan, n · mah sakit umum daerah dan satuan polisi pamong praja;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rancangan pendapatan dan belanja daerah pada inspektorat, id an, rumah sakit umum daerah dan satuan polisi pamong; praj· ;
- d. melaksanakan verifikasi rencar a kerja anggaran/rencana kerja perubahan anggaran-satuan kerja perangkat daerah dan dokurncn pelaksanaan anggaran/ dokumen pelaksanaan perubah.m anggaransatuan kerja perangkat daerah pada inspektorat, badan, rumah sakit umum daerah dan satuan polis: pamong praja;
- e. menyiapkan bahan pengesahan dokumcn p-Iaksanaan anggaran/ dokumen pelaksanaan anggaran J erub .hansatuan kerja perangkat daerah pada ins ektorat, badan, rumah sakit umum daerah dan satuan j.olisi pamong praja; dan
- f. menyiapkan bahan penyusunan anggaran pernbi yaan daerah.
- (3) Sub Bidang Pembinaan Daerah Bawahan mernpunyai tugas
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pere canaan anggaran daerah pada sekretariat daeral 1, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah dan kecarnatan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rancangai 1 pendapatan dan belanja daerah pada sekretariat daera h, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah dan kecan iatan;
- c. melaksanakan verifikasi rencai.a kerja anggaran/rencana kerja perubahan anggaran-satuan kerja perangkat daerah dan dok imen pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan perubahan anggaransatuan kerja perangkat daerah pada sekreiar at d· erah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah dan kecamatan;
- d. menyiapkan bahan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran/ dokumen pelaksanaan anggarai 1 perubahansatuan kerja perangkat daerah pada sekretai iat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah dan kecamatan; dan
- e. menyiapkan bahan penyusunan standar narga satuan pokok kegiatan tahun anggaran berkenaan
Bagian Kedelapan
- (1) Bidang Aset Daerah mempunyai tugas
- a. menyusun rencana bidang aset ses mi dengan rencana kerja badan;
- b. merumuskan kebijakan, petujuk teknis sert.a re cana strategis sesuai lingkup bidangnya;
- c. merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan badan yang
.
...
•
c,
'
meliputi mutasi asset dan inventarisasi sorta mamfaat dan pemberdayaan asset;
- d. melaksanakan penyusunan pedornan pet unjuk teknis pemamfaatan dan pengendalian kekay aan daerah, evaluasi daftar hasil pengadaan bar.mg daerah, pemantauan dan pengawasan kepemilikan a.sset daerah serta dokumentasi kepemilikan asset berupa kendaraan,tanah dan bangunan;
- e. melaksanakan hubungan kerja sama pelaksanaan tugas dengan satuan kerja perangkat daerah terkait. dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaks ud alam Pasal 35, Bidang Aset Daerah menyelenggarakan f mgsi :
- a. menyusun rencana bidang aset ses iai dengan rencana kerja badan;
- b. merumuskan kebijakan, petujuk teknis serra rencana strategis sesuai lingkup bidangnya;
- c. merumuskan kebijakan teknis clan pelaksanaan rusan pemerintahan yang menjadi kewenangan badan yang meliputi mutasi asset dan inventarisasi serta rnamfaat dan pemberdayaan aset;
- d. melaksanakan penyusunan pedornan pe unjuk teknis pemamfaatan dan pengendalian kekaj aa daerah, evaluasi daftar hasil pengadaan bar an g daerah, pemantauan dan pengawasan kepemilikan a. set aerah serta dokumentasi kepemilikan as set berupa kendaraan,tanah dan bangunan;
- e. melaksanakan hubungan kerja sarna pelaksanaan tugas dengan satuan kerja perangkat daerah terkait: dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- ( 1) Bidang Aset Daerah terdiri atas :
- a. sub bidang pendataan dan pelaporan aset;
- b. sub bidang pemanfaatan pengendalian aset ; can
- c. sub bidang penilaian dan penghapusan ase t.
- (2) Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas ( lipimpin oleh Kepala Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ase1 Daerah.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 38

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan Aset rnempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencaru ke bu tuhan pemeliharaan barang milik daerah ;
- b. menyiapkan bahan penyusunan daftar kebutuhan barang milik daerah dan daftar ke utuhan
•
'
.
. . mas1ng - mas1ng.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bada n, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prin sip koor inasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pok« rnasmgmasing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 42

Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing- masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai ketentu.m peru dang - undangan yang berlaku.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 43

Kepala Badan memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing -masing dan memberikan bimbingan sc rta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 44

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertangg giawab pada atasannya masing- masing dan menyampai an laporan berkala tepat pada waktunya.
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk n emberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.
Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satu anorganisasi lain yang seem a fu gsional mempunyai hubungan kerja.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibam u oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam ra ngka pem berian bimbingan kepada bawahannya wajib mengs ds.kan rapat berkala.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 48

- ( 1) Dalam hal Kepala Badan berhalangar , Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Badan se-s'uai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelakaana Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang yan membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Badan.
Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil zuna masingmasing pejabat dalam lingkungan Pemerintah ] abu ?aten dapat
mendelegasikan kewenangankewenangan tertcrr.u kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
BAB VII - PENUTUP
Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.
Ditetapkan di Rurnbia pada tanggal 2..'2- l!c-Su·,\IJ,t1~ 2016
Pj. BUPAT BOMBANA,
Hj. SITTI SALEHA
Diundangkan di Rumbia pada tanggal '1?:i 're~ttrtie'l2,. 2016
.
C,
.
I
1 1 1
1
•