Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 45 Tahun 2011
BAB I - KETENTUAK UMUM
Pasal 7

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan perijinan.
Jlaglan Kedua
SUB BAOIAlf TATA U8AHA.
Pua]. 8
Sub Bagi.an Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Kantor memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalarn lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
Pua1 9
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkooclinasian penyusunan rencana kerja Kantor;
- b. pengkoordinasian, penyelenggaraan, urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan Kantor;
- c. pelaksanaan urusan bina program;
- d. pelaksanan kegiatan ketatausahaan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
Baghm Ketlp
SEKSI PERIJINAII JASA USAIIA
Pual 10
Seksi Perijinan Jasa Usaha mempunyai tugas memba.ntu Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu di bidang perijinan jasa usaha.
Pual 11
Dalam melaksanakan tu.gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Perijinan Jasa Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perijinan Jasa Usaha berdasarkan kebijakan di bidang perijinan jasa usaha;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi serta proses perijinan yang sesuai standar pelayanan;
- c. penyiapan pelaksanaan koordinasi tim teknis yang terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terka.it yang mempunyai kopetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya;
- d. pengkoordinasi pelaksanaan urusan pendataan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perijinan yang telah diterbitkan;
- e. pengevaluasian pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi perijinan jasa usaha, serta mencari altematif pemecahannya;
- f. pengumpulan saran dan pertimbangan dari Tim Teknis sebagai bahan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu pennohonan perijinan;
- g. pelaksanaan pengawasan terhadap tJm yang telah diterbitkan dan pengendalian pemasangan serta penyebaran reklame;
- h. pelaksanaan penanaman modal/ investasi daerah;
- l. pengkoordinasian perijinan penanaman modal di daerah;
- j. pelaksanan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaporan basil pelaksana,an tugas; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
Pua! 12
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Scksi Perijinan Jasa Usaha, meliputi :
- a. Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP);
- b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- c. Tanda Daftar Gudang (TDG};
- d. Tanda Daftar lndustri (TOI);
- e. Ijin Usaha Industri (IUI);
- f. Surat Ijin Tebang (SIT);
- g. Ijin Reklanie;
- h. Ijin Usaha Pariwisat.a;
1. Ijin Usaha Penjualan Daging (Sapi, Karnbing dan Unggas);
- J. ljin Usaha Perikanan;
- k. ljin Usaha Media Elektronik Lokal, Peredaran, Persewaan dan Penjualan VCD;
1. ljin Usaha Pendirian Toko Obat dan Usaha Jamu;
- m. Ijin Pendirian Apotek;
- n. Pendirian Depot Air Minum Isi Ulang;
- o. Pendirian Produksi Makanan dan Minuman;
- p. Ijin Penjualan Tabung Gas Elpigi;
- q. ljin Mendirikan Poultry Shop/Sapronak;
- r. Penjual dan Pengepul Telur;
- s. Ijin Penjualan Daging (Sapi, Kambing clan Unggas);
- t. Ijin lnvestasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).
t
8
- u. Usaha Peternakan (Sapi, Kambing dan Unggas);
- v. Jagal/Potong Hewan (Sapi, Kambing dan Unggas);
- w. Usaha Pengepul Bulu/Kulit.
Raglan 1'eempat
SEKSI PERIJINA!f TERTERTU
Paaal 13
Seksi Perijinan Tertentu mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan tu.gas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu di bidang perijinan tertentu.
BAB I - KETENTUAK UMUM
Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Perijinan tertentu menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perijinan Tertentu berdasarkan kebijakan di bidang perijinan tertentu;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi serta proses perijinan yang sesuai standar pelayanan;
- c. penyiapan pelaksanaan koordinasi Tim Teknis yang terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan urusan pendat.aan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perijinan yang telah diterbitkan;
- e. pengcvaluasian pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Perijinan Tertentu, serta mencari altematif pemecahannya;
- f. pengumpulan saran dan pertimbangan dari Tim Teknis sebagai bahan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu pennohonan perijinan;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- h. pelaporan basil pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
Pual 15
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Seksi Perijinan Tertentu, meliputi:
- a . ljin Gangguan (HO);
- b. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
- c. Ijin Mendirikan Bangunan (1MB);
- d. Ijin Usaha Konstruksi (IUJK);
- e. Ijin Usaha Pertambangan (IUP);
- f . ljin Penggwiaan Jalan untuk Material;
- g. Ijin Penggunaan/Penutupan Jalan untuk Hajatan;
- h. Ijin Pemakaian Keka.yaan Daerah atas Pemakaian Tanah Pertanian, Rumah Permanen clan Tidak Permanen ex Tanah Pengairan;
~'
- i. Ijin Penempatan Rumah Dinas Pengairan;
- j. ljin Pemakaian Kekayaan Daerah atas Pemakaian Tanah untuk Reklame;
- k. Ijin Pendirian Rekaman/Palwa Rekaman Video;
1. Ijin Pendirian Warnet;
- m. Ijin Bongkar Muat;
- n. Ijin Usaha Percetakan;
- o. Ijin Pendirian Lembaga Pendid.ikan;
- p. Ijin Bidang Kesehatan;
1. Praktek Ookter Umurn;
2. Praktek Bersama Dokter Spesialis;
3. Praktek Dokter Spesialis;
4. Praktek Dokter Gigi;
5. Praktek Bidan, Perawat dan Mantri Kesehatan;
6. Pcndirian Klinik;
7. Pendirian Balai Pengobatan Tradisional;
8. Pendirian Rumah Bersalin;
9. Pendirian Optik;
10. Pendirian Tukang Gigi;
11. Pendirian Rumah Sakit Pemerintah Tipe C, Tipe D dan Swasta;
12. Praktek Fisioterapis;
13. Praktek Refraksinis Optision;
14. Pendirian Salon Kecantikan;
15. Praktek Apoteker dan Asisten Apoteker.
- q. ljin Usaha Bidang Petemakan :
1. Rumah Potong Hewan (RPH) dan PPH (Swasta);
2. Praktek Mantri Hewan;
- r. Pendirian Laboratorium;
- s. ljin Pendirian Fitness (Kebugaran);
- t. ljin Pendirian Biro/ Agen Perjalanan Wisata;
- u. ljin Catak Peta;
- v. Ijin Penggunaan Alat Berat Pego dan Forklip;
- w. Ijin Penggilinga.n Padi dan Gergaji Berjalan (Mobile);
- x. ljin Trayek;
- y. Ijin Pendirian Hotel;
- z. Ijin Pendirian Tower/menara telekomunikasi;
36. aa. Ijin Peruntukan Perubahan Tanah (IPPI');
37. bb. Ijin Usaha Permainan Ketangkasan.
BagiaD Kelima
SEKSI IIO'ORIIASI, DOKUIIBRTASI DAIi PEIIGADUAII
Pual 16
Seksi lnfonnasi, Dokumentasi clan Pengaduan mempunyai tu.gas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu di bidang infonnasi, dokumentasi dan pengaduan.
Paul 17
Dalam melaksanakan tugas sebagairnana din\aksud dalam Pasal 16, Seksi Informasi, Dokumentasi dan Pengaduan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Seksi lnformasi, Dolrumentasi dan Pengaduan sesuai kebijakan Kantor;
- b. pengumpulan dan pengelolaan data tentang pemberian perijinan yang telah diterbitkan;
- c. penyelenggaraan pelayartan infonnasi perijinan, pengaduan dan klarifikasi perijinan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan lnformasi perijinan, pengaduan dan klariflkasi perijinan;
- e. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dibidang perijinan;
- f. pengumpulan bah.an data dan mempersiapkan data ten1:$ng pelaksanaan dan pelaporan perijinan;
- g. penyusunan laporan hasil kegiatan perijinan;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
1. pelaporan basil pelaksanaan tugas; dan
- J. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
TDITEKIOS
BAB I - KETENTUAK UMUM
Pasal 18

- ( 1) Guna menunjang kelancaran pelayanan penJman dapat dibentuk Tim Teknis yang bertugas melakukan verifikasi terhadap setiap permohonan perijinan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya, yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Seksi yang membidangi.
- (3) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.