PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 2016 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 3 Tahun 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BOMBA.i~ PROVINSI SULAWESI Tl.
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMORSbTAHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 te tang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah abupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakat bi dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabupaten Bombana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200:J Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 te tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 on or 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone sia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara l epublik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub · Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nemer 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
.netapkan
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Noma 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangks t Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SU BER D YA MANUSIA KABUPATEN BOMBANA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Ka.bupaten Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
6. Dinas adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana.
7. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pernerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pel sanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyara at.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pernerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pernerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oeh pejabat pembina kepegawaian.
BAB II
Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pernerintahan
.netapkan
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Noma ~~ ahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah K, bupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDlJKAJ , ~. SUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TA TP. KE JA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SU B8R D YA MANUSIA KABUPATEN BOMBANA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabup ten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabups ten Bombana.
6. Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana.
7. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan ,\_ umber Daya Manusia Kabupaten Bombana.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pernerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pe I sanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan peny Jenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, rnelayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyara at.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pernerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pf merintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat te entu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oeh pejabat pembina kepegawaian.
BAB II
Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pernerintahan
bidang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana diwadahi dalam ben tuk Bada .
Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah
BAB II
Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana
Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah
BAB II
Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe C.
- (2) Penentuan tipe Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana s bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahai bidang Kepegawaian.
- (3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan pe rundangundangan.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS[
Pasal 5

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggun.g jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Da a Manusia Kabupaten Bombana mempunyai tugas membantu Bu ati melaksanakan urusan pemerintahan yang menja ii kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Kepegawaia .
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS[
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimak ·ud dalam Pasal 6, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Surnber Daya
Manusia Kabupaten Bombana menyelenggarakan fu gsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
- b. Penyiapan Pelaksanaan kegiatan perencanaan, data dan informasi, mutasi pegawai, kinerja dan keseiahteraan pegawai dan jabatan Fungsional;
- c. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang tugasnya;
- d. Penyiapan penyusunan perundang-undangan c aera di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- e. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian aerah;
- f. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan epegawaian daerah;
- g. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- h. Penyiapan dan pelaksanaan Uji Kompetensi se: uai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
1. Pelayanan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- J. Penyiapan dan penetapan pensiun pegawai nege ipil daerah sesuai dengan norma, standar clan prosedur yang ditetapkan dengan paraturan perundang-und igan;
- k. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan ke sejahteraan pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
1. Penyelenggaraan administrasi pegawai negeri si il daerah;
- m. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian Da rah;
- n. Penyiapan informasi Kepegawaian Daerah kepada Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olel Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS[
Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana merniliki ewenangan sebagai berikut :
- a. Penyusunan Formasi;
- c. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- d. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil me jadi PNS;
- e. Pendidikan dan Pelatihan;
- g. Pengangkatan, Pemindahan dan Pember hen · an dalam dan dari J abatan;
- f. Kenaikan Pangkat;
- h. Perpindahan PNS antar Instansi;
1. Pemberhentian PNS;
- J. Pelaksanaan Uji Kompetensi PNS;
1. Pemutakhiran Data PNS;
- k. Pelaksanaan Sidang Kode Etik PNS;
- m. Pengawasan dan Pengendalian;
- n. Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen PN ·.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS[
Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegaws ian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana Kabupaten Bombana, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
- c. Bidang Pengadaan, Pensiun, Infonna i dan Kesejahteraan Aparatur;
- b. Sekretariat;
- d. Bidang Diklat, Mutasi, Promosi, dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupate n Bombana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

Kepala Badan mempunyai tugas Melaksanakan rnanajemen kepegawaian daerah dalam bidang penyiapan pernbinaan administrasi kepegawaian, penyusunan program, pengembangan pegawai, kesejahteraan pegawai, m tasi pegawai dan tata usaha kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Sekretariat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, pelaksa aan tugas melaksanakan kebijakan teknis kesekretariatan dan ketatausahaan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badon.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan Aparatur;
- b. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan serta melaksanakan kegiatan badan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan dan program, administrasi umum, ketetausahaan dan ketatalaksanaan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan pelaya an teknis administratif;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pernberian bimbingan penyelenggaraan tugas kesekretariatan;
- f. Pelaksanaan perumusan program kerja antar bidang dan jabatan fungsional;dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh k pala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

- ( 1) Sekretariat terdiri atas : a. sub Bagian Umurn, Perlengkapan dan Kepegawaian; b. sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian ya g berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekreta ris,
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14

- (1) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan K pegawaian mempunyai tugas Menyusun rencana kegiatan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, urusan kerumah tanggaan, perelengkapan/ pe bekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memp nyai tugas Mengumpulkan bahan-bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan.
Bagian Ketiga
Bidang Pengadaan, Pensiun, Informasi dan Kesejahteraan Aparatur
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15

- (1) Bidang Pengadaan, Pensiun, Informasi dan Ke sejahteraan Aparatur mempunyai tugas Menyiapkan bahan dan merumuskan program formasi pegawai, mengelola administrasi pengadaan, pemberhentian dan mutasi pegawai serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Bidang Pengadaan, Pensiun, Informasi dan Ke eiahteraan Aparatur dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimak ·w dalam Pasal 15, Bidang Pengadaan, Pensiun, Informasi dan Kesejahteraan Aparatur menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan pengadaan, pemberhe tian dan informasi;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan;
- c. Penyelenggaraan pengadaan Calon Aparatur den PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak);
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan administrasi pem erhentian;
- e. Verifikasi dokumen administrasi pemberhentian;
- f. Verifikasi database informasi Aparatur;
- g. Pengkoordinasian penyusunan informasi A para tu
- h. Perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya);
- J. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi;
1. Fasilitator lembaga profesi ASN;
- k. Perumusan kebijakan penilaian kinerja dan peng argaan;
1. Perencanaan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja dan penghargaan;
- n. Verifikasi usulan pemberian penghargaan;
- m. Pengkoordinasian kegiatan penilaian kinerja;
- o. Pengkoordinasian usulan pemberian penghargaan;
- p. Evaluasi dan pelaporan Penilaian Kinerja dan Pengb.argaan;
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

- (1) Bidang Pengadaan, Pensiun, Informasi dan Ke .ejahteraan Aparatur terdiri atas:
- a. Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun Aparatur
- b. Sub Bidang Informasi Aparatur;
- c. Sub Bidang Evaluasi Kinerja dan Penghargaan;
- (2) Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan b rtanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengadaan, Pensiu , Informasi dan Kesejahteraan Aparatur.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun Aparatur mempunyai tugas Merencanakan kegiatan, melaksanakan 1. embagi tugas dan mengontrol urusan formasi dan pengadaan pegawai serta membuat keputusan pemberhentia pegawai.
2. (3} Sub Bidang Evaluasi Kinerja dan Penghargaan mempunyai tugas Menyusun program dan melaksanakan monitoring pelaksanaan tugas harian dan merumusk n bentuk penghargaan Aparatur.
3. (2} Sub Bidang Informasi Aparatur mernpunvai tugas Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengcndalian, pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakai teknis penyusunan informasi Data Aparatur Daerah.
...
Bagian Keempat
Bidang Diklat, Mutasi, Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19

- (1) Bidang Diklat, Mutasi, Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melaksanakan Menyusun analisis kebutuhan diklat, penyelenggaraan mutasi serta merumuskan kebijakan prornosi jabatan dan pengembangan Aparatur.
- (2) Bidang Diklat, Mutasi, Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sadan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimak sud dalam Pasal 19, Bidang Diklat, Mutasi, Promosi dan Penge bangan Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi ·
- a. Perencanaan kebutuhan diklat penjenjangan dan sertifikasi;
- b. Fasilitator pelaksanaan diklat teknis fungsional;
- c. Perumusan kebijakan mutasi dan prornosi;
- d. Verifikasi dokumen mutasi dan promosi;
- f. Penyelenggaraan proses mutasi dan promosi;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan mutasi dan promosi;
- g. Perumusan kebijakan pengembangan kornpetensi:
- h. Pengkoordinasian dan kerja sama pelaksanaar seleksi jabatan;
- J. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan diklat, mutasi, promosi dan pengembangan kompetensi;
1. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh ke ala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21

- (1) Bidang Diklat, Mutasi, Promosi dan Pengembangar Sumber Daya Aparatur terdiri atas :
- b. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan;dan
- a. Sub Bidang Diklat Aparatur;
- c. Sub Bidang Promosi dan Pengembangan Aparatur;
- (2) Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas dipirnpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Diklat, Mutasi, P omosi dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 22

- (1) Sub Bidang Diklat Aparatur mempunyai tugas Menyusun, merumuskan kebijakan analis kebutuhan pen idikan dan pelatihan dalam jabatan, pendidikan teknis serta pendidikan dan pelatihan fungsional lainnya.
- (3) Sub Bidang Promosi dan Pengembangan Aparatur mempunyai tugas Menyusun dan merumuskan kebijakan promosi jabatan dan pengembangan karir sesuai kompetensi Aparatur.
- (2) Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan memp nyai tugas Merumuskan pelaksanaan mutasi pegawai dari dun dalam jabatan, pengusulan kenaikan pangkat pegawai.
...
Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana climaksud dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah Aparatur , ~ip1l Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanaka tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
TATA KERJA
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun an tar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah l)~~f.&lt;;\ sertah dengan i stansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masingmasmg.
2. masmg, (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sadan, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-
3. dilingkungan pengawasan orgarusasi melaksanakan satuan wajib (3) Setiap pemimpin Pemerintah Daerah melekat.
Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan erundangundangan yang berlaku.
Kepala Badan, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang/ .epala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggug jawab pada atasannya masing-masing dan menyampai an laporan berkala tepat pada waktunya.
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Bad an dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk mernberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 30

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan Perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Ke ala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib rnengadakan rapat berkala.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 32

- ( 1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Badan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelak. ana e ala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Badan,
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 33

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil gu a masingmasing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daer: h dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan terten tu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VI - KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONI:~A .. 'I DA PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 34

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pernberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Badan Kepeg· waian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana, berpedoman pada peraturan perui danganundangan yang berlaku.
- (2) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh 13 .pati atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengernbangan S mber Daya Manusia Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon III a.
- (3) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon II b.
- (5) Kepala Bidang lingkup Badan Kepegaw aian dan
'
f•
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon III b.
- (5) Kepala Sub Bidang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IV a.
- (6) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pe oman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BOMB
PROVINSISULAWESITEl G
PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNCrSl, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah Kabupate Bombana perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang edudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupate Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabupaten Bombana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 L tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 omor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon sia omor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apar tur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemba ar egara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana t lah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 ahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undan r omor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran
...
'
l
•
.
Meneta.pkan
Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N mor 18 Tahun 2016 tenta.ng Perangkat Daerah (Lembaran Negara. Rep blik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tamb an Lemb ran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 te tang B· dan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman P mbentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Norn r 3 Tahun 2016 tenta.ng Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3 );
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATITENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA T TA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOMBANA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
6. Dinas adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana.
7. Badan Penanggulangan Bencana Da rah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.
8. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bombana.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkai peristiwa yang mengancam dan yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan / atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan tim bulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkunga , kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan
'.•
.~ -v
I
•
oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami. gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik s sial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror.
12. Penyelenggara penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya encana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langk yang tepat guna dan berdaya guna.
13. Kegiatan pencegahan bencana ad.al.ah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai up ya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
15. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana ada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk engurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kernampuan menghadapi ancaman bencana.
18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemuli an semua aspek pelayanan publik atau masyarakat. sampai tingkat yang menandai pada wilayah pas a bencana dengan sasaran utama untuk no isasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wila ah pasca bencana.
17. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggapi dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelarnatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan ke butuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
19. Rekonstruksi adalah pembangunan kem ali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama. tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca encana.
20. Ancaman bencana adalah suatu kegiatan atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
,.
.,
'
'
.
21. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis geografis, sosial, budaya, politik, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang engurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
22. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan. untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
23. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegi.atan ang dilakukan untuk mengurangi atau me ghilangkan risiko bencana baik melalui pengurangan bencana maupun kerentanan pihak yang terancam b ncana.
24. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkaan akibat bencana pada suatu ilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berup kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
26. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan . ang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
25. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi ke butuhan dasar pada saat keadaan darurat.
27. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari ternpat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti se bagai akibat dampak buruk bencana.
29. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
28. Setiap orang adalah orang atau pe seorangan, kelompok orang, dan/ atau badan hukum.
BAB II
Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan p merintahan bidang Penanggulangan Bencana diwadahi dalarn bentuk Badan.
'·
.
Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah
BAB II
Pasal 3

Nomenklatur perangkat Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Penanggulangan Bencana Da rah.
Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah
BAB II
Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana di aksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana Dae rah.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- ( 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah meru akan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah di impin oleh kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

Badan Penanggulangan Bencana Daerah rnempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemeri tahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pernbantuan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas se bagairnana d · a sud dalam Pasal 6, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan tekni di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang penanggulangan ben ana;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan t gas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan;
-,
.
- d. pengkoordinasian, komando dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, 1 rpad u dan menyeluruh;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana;
- f. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9

- ( 1) Susunan organisasi Badan Penaggulangan Ben ana Daerah Kabupaten Bombana, terdiri atas :
- a. kepala pelaksana;
- b. sekretariat;
- c. bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan.
- d. bidang kedaruratan dan sarana prasarana logistik; dan
- e. bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Penanggulan an Bencana Daerah Kabupaten Bombana tercantum dals m lam ira yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

Kepala pelaksana mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Daerah dalam merum skan kebijakan umum dan teknis bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. memimpin, mengoordinasi, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
- b. membuat Rencana Strategis, Rencana Kerya, dan laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- c. mengadakan kerja sama dengan dinas/ins , nsi/Iembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaa t.ugas;
- d. membina dan memotivasi seluruh pegawai i lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah alam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- e. melaksanakan pembinaan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- f. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Daerah di bidang penanggulangan bencana
- daerah;
- g. memberi saran dan pertimbangan kepada Ke pala Daerah di bidang penanggulangan bencana daerah;
- h. mempertanggungjawabkan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara operasional administratif epada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah; dan
1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas rnerencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, p rlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris 'a g berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bad an.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dima sud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. pengolahan dan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. penengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
1. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
- a. sub Bagi.an Program dan Perundang-Undangan;
- b. sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; dan
- c. sub Bagian Umum dan Tata Usaha.
5. {2} Sub Bagian dipimpin oleh Sekretaris yang bers da, di b wah dan bertanggung jawab kepada pelaksana.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14

- (1) Sub Bagian Program dan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan :
- a. penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggar
- b. pengelolaan data dan informasi;
- c. melaksanakan perencanaan program;
- d. menyiapkan bahan penataan kelernbagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- f. melaksanakan penyusunan laporan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan rnernpunyai tugas melaksanakan:
- a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- b. melaksanakan pengadministrasian d pernbukuan pengelolaan keuangan;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi p ngusulan dalam jabatan, usulan pension, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat , DP3, DUK, sumpah/janji pegawai, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian an disiplin pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, dan tugas tata usaha kepegawaian lainnya; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan :
- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan penerimaan surat-surat, penggandaan na kah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- b. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. melaksanakan tugas di bidang hubungan m syarakat;
- d. melakukan penyusunan kebutuhan p rlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan asset dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas barangbarang inventaris; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Bagian Ketiga Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan risiko bencana.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dima sud dalam Pasal 15, Bidang Pencegahan dan K siapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada ra bencana serta pengurangan risiko bencana;
- a. perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan risiko bencana;
- c. pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan k siapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan risiko bencana;
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan risiko bencana;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepada Badan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

- ( 1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas :
- a. seksiPencegahan;
- b. seksi kesiapsiagaan.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung J wab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan dibidang pencegahan pada saat pra bencana dan engurangan risiko bencana;
- b. menyiapkan bahan pedoman teknis an st.andar dibidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan risiko bencana;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan pada pra bencana, serta pengurangan risiko bencana dengan menyusun Rencana Aksi Dae rah;
- e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang pencegahan pada saat pra bencana serta
- d. menyiapkan bahan kerjasama dibidang p ncegahan pada saat pra bencana, pengurangan risi o bencana;
pengurangan risiko bencana;
- f. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan pencegahan pada saat pra bencana serta pengura gan risiko bencana;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dibidang pencegahan pada saat pra bencana, serta pengurangan risiko bencana;
- h. menyiapkan bahan pemanduan penanggulangan bencana dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
1. menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan dasar, lanjutan, teknis simulasi dan gladi;
- J. melaksanakan tugas-tugas lain yang di erikan oleh kepala Bidang.
Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas
- a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan dibidang kesiapsiagaan pada saat pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart dibidang kesiapsiagaan pada saat pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- d. menyiapkan bahan kerjasama dibidang k si.apsiagaan pada pra bencana, pringatan dini dan mitigasi encana;
- e. menyiapkan bahan pengendalian d pengawasan dibidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- f. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan kesiapsiagaan pada pra bencana;
- g. menyiapkan bahan fasilitasi dibidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini an mitigasi bencana;
- h. menyiapkan bahan evaluasi kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.
Bagian Keempat
Bidang Kedaruratan dan Logistik
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kedaruratan an Logistik;
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Kedaruratan dan Logistik meny lenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengingsi dan
dukungan logistik;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan, pengungsi dan dukungan logistik;
- d. pelaksanaan kerjasama dibidang penanggulan an. bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pe gungsi dan dukungan logistik;
- e. pemantauan evaluasi dan analisis pelapo an tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulan ar bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pe gungsi dan dukungan logistik; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan K pala Badan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21

- ( 1) Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas .
- a. seksi sarana, dan prasarana logistik;
- b. seksi penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipirnpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung j wab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 22

- ( 1) Seksi sarana dan prasarana logistik mempunyai tugas
- a. menyiapkan bahan Perencanaan kebi iakan dibidang dukungan logistik;
- b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standar dibidang dukungan logistik;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang dukungan logistik;
- d. menyiapkan bahan kerja sama dibidang d kungan logistik;
- e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang dukungan logistik;
- f. menyiapkan dan menyusun laporan dibidang dukungan Iogistik;
- g. menyiapkan bahan fasilitas dibidang dukungan logistik;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dibidang dukungan logistik; dan
1. melaksanakan tugas-tugas lain yang dibc · an oleh Kepala bidang.
- (2) Seksi Penyelamatan, Evaluasi dan Penangans n Pengungsi mempunyai tugas
- a. menyiapkan bahan Perencanaan kebijaka dibidang penanggulangan bencana dan penang an pengungsi pada saat tanggap darurat;
- b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart dibidang penanggulangan bencana d 1 penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi
•'
.
- pada saat tanggap darurat;
- d. menyiapkan bahan kerja sama dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- f. menyiapkan bahan fasilitas dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada . aa.t tanggap; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Bagian Kelima
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Reha ilitasi dan Rekonstruksi;
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin o 'eh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dima sud dalam Pasal 23, Bidang Rehabilitasi dan ekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencanapada pasca bencana;
- c. pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan ibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain diberikan oleh Ke ala Badan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 25

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas :
- a. seksi Rehabilitasi;
- b. seksi Rekonstruksi.
4. {2} Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 26

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas
- a. menyiapkan bahan Perencanaan kebijakan dibidang rehabilitasi pasca bencana;
- b. menyiapkan bahan Pedoman teknis aan standart dibidang rehabilitasi pasca bencana;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang dukungan logistik;
- d. menyiapkan bahan kerja sama dibidan rehabilitasi pasca bencana;
- e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang rehabilitasi pasca bencana;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun lapo ai dibidang rehabilitasi pasca bencana;
- g. menyiapkan bahan fasilitas dibidang reha bilitasi pasca bencana;dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas
- a. menyiapkan bahan Perencanaan kebijakan dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart dibidang rekonstruksi sarana prasarana , kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- d. menyiapkan bahan kerja sama dibidang re: onstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial ma syarakat dan pelayanan publik;
- e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang rekonstruksi sarana prasarana ehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehid pan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- g. menyiapkan bahan fasilitasi dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dibidang rekonstruksi sarana dan prasarana, kehidupan sosial mas. arakat dan pelayanan publik; dan
1. melaksanakan tugas-tugas lain yang di erikan oleh Kepala Bidang.
Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis unsur Pelaksana BPBD esuai bidang keahlian dan kebutuhan.
- ( 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sej mlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam erbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang diangkat oleh Bupati; dan
- (3) Jenis Jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh
Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban erja sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- . . masmg-masmg; (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pemimpin unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menera kan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalarn hngkungan masing-masing maupun an tar satua organisasi dilingkungan Pemerintah Kebupaten sesuai d ngan tugas
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana, Kekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordin si, integrasi dan sinkronisasi internal maupun antar umt organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-rnasi g;
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemenntah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.
Kepala Pelaksana wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi p nyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperl kan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala Pelaksana, memimpin dan mengkoordina i bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan erta pet njuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 31

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugj wab pada atasannya masing-masing dan menyampai an laporan berkala tepat pada waktunya.
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Pelaksana dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai al an untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk m mberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.
Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secars fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 34

Dalarn melaksanakan tugas, Kepala Pelaksana di antu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalarn rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib m.engadakan rapat berkala.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 35

- (1) Dalarn hal Kepala Pelaksana berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Pelaksana sesuai d ngan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalarn hal Sekretaris berhalangan sebagai pela sana Kepala Pelaksana dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewa.kili Kepala Pelaksana.
Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasilguna masingmasing pejabat dalarn lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan terte tu k pada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlak .
BAB VI - KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONIS SI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 37

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhe tian alam jabatan struktural dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bombana, berpedoman pada pe aturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Ben ana Daerah Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon II .
- (5) Kepala Bidang lingkup Badan Penanggulan an Bencana Daerah Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon Illb.
- (4) Sekretaris Badan Penanggulangan Bene, ne Daerah Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon Illa.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lin kl p Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IVa.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkun an Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Pelaksana melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pr da. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupate Bombana ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedornan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
•4J
•