PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 28 Tahun 2016
Tentang JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO
Berlaku: 28 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Achmad Diponegoro;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. 13 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumas Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan
Menetapkan
:
Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumas Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro, yang selanjutnya disebut RSUD dr. Achmad Diponegoro, adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa kekuasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan pada umumnya.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
8. Pemimpin BLUD adalah Kepala SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan E-Purchasing .
10. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
11. Panitia Pengadaan adalah panitia yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang keanggotaannya terdiri dari personil yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
12. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
13. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
14. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
15. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
16. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
17. Jasa adalah segala pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan ( skillware ) atau yang membutuhkan keahlian tertentu ( brainware ) dalam suatu sistem tatakelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
18. Perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan pakai habis, reagensia, radio, farmasi dan gas medis.
19. Makan minum pasien adalah makanan dan minuman yang diberikan kepada pasien yang pengadaannya dapat berupa bahan makanan basah, bahan makanan kering dan/atau dalam bentuk makanan jadi.
20. Cleaning service adalah kegiatan jasa kebersihan di ruangan dan di luar ruangan yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat.
21. Pemeliharaan bangunan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
BAB II - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 2

- (1) Pengadaan barang/jasa BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku dengan tujuan dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro dengan mengikuti prinsip-prinsip :
- a. efisien, pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif, pengadaan barang/jasa harus esuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat mpemberikan manfaat yang sebesarbesarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. terbuka dan bersaing, pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- d. transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
- e. adil/tidak diskriminatif, memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa serta tidak mengarah untuk mpemberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
- f. akuntabel, harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa; dan
- g. praktek bisnis yang sehat.
BAB II - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 3

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro dananya bersumber dari pendapatan RSUD dr. Achmad Diponegoro.
- (2) Sumber dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
- c. hasil kerjasama BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro yang sah.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan disetujui oleh Bupati.
- (4) Ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan BLUD.
- (5) Pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari hibah tidak terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.
BAB II - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 4

- (1) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa pemberian batasan terhadap lingkup pekerjaan dan besaran jenjang nilai pengadaan barang/jasa dari ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (2) Lingkup pekerjaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Biaya Operasional sebagaimana tercantum dalam Kebijakan dan Sistem Akuntansi RSUD dr. Achmad Diponegoro, terdiri dari :
- a. Biaya pelayanan yang terdiri atas :
1. biaya bahan;
2. biaya pemeliharaan; dan
3. biaya barang dan Jasa.
- b. Biaya umum dan administrasi yang terdiri atas :
1. biaya administrasi kantor;
2. biaya pemeliharaan; dan
3. biaya barang dan jasa.
BAB II - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 4 ayat (1) dengan mempertimbangkan ketersediaan dana yang nilainya sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dibebaskan dari ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa, dan dapat dilakukan dengan pengadaan langsung dengan besaran jenjang nilai sebagai berikut:
- a. belanja pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bentuk pertanggungjawaban adalah tanda bukti perjanjian berupa bukti pembelian dengan rincian pembelian;
- b. belanja pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bentuk pertanggungjawaban adalah tanda bukti perjanjian berupa kuitansi/faktur yang disertai dengan Berita Acara penerimaan Hasil Pekerjaan;
- c. belanja pengadaan barang/jasa lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), bentuk pertanggungjawaban adalah kuitansi dengan rincian pembelian, Surat Pesanan/Order Kerja, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan;
- d. untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bentuk pertanggungjawaban adalah Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perintah Mulai Kerja, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan; dan
- e. belanja pengadaan barang/jasa lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bentuk pertanggungjawaban adalah Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perintah Mulai Kerja, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan.
- (2) Dalam pengadaan barang/jasa agar mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.
BAB II - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 6

Penunjukan Langsung, dapat dilakukan dalam hal :
- (1) Keadaan tertentu, yang meliputi :
- a. penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/ perlindungan masyarakat, termasuk :
1. akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
2. dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
3. akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
- b. barang jasa yang spesifik .dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah
- (2) Pengadaan barang khusus/jasa yang bersifat khusus, yang meliputi:
- a. barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah;dan
- b. barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan pengunaan teknologi khusus dan hanya ada 1(satu) penyedia yang mampu;
BAB II - PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 7

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang nilainya lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pasal 6 dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan, sedangkan pelaksanaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat (1) dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan atau LPSE Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat atau ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal
BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR