PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 43 Tahun 2023
Tentang STIMULAN PEMBINAANBAHAN BANGUNAN LOKALDAN PENGEMBANGANSUMBER DAYA MANUSIA
Berlaku: 9 Desember 2016
N/A
Preamble

Menimbang
:
- Mengingat :
GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 43 TAHUN2016
TENTANG
STIMULAN PEMBINAANBAHAN BANGUNAN LOKALDAN PENGEMBANGANSUMBER DAYA MANUSIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas bahan bangunan lokal yang diselenggarakan oleh usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK), perlu dilakukan stimulan pembinaan bahan bangunan lokal dan sumber daya manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 53, Pasal 57, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 dari Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengendalian Uji Mutu Bahan Bangunan, Konstruksi Bangunan, dan Standarisasi Tata Bangunan/Lingkungan, perlu mengatur Stimulan Pembinaan Bahan Bangunan Lokal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentangStimulan Pembinaan Bahan Bangunan Lokal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,
SALINAN
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang RetribusiJasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 54);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengendalian UjiMutu Bahan Bangunan, KonstruksiBangunandanStandarisasi Tata Bangunan/Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 74);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG STIMULAN PEMBINAAN BAHAN BANGUNAN LOKAL DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi Sulawesi Barat
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Pengujian Material yang disingkat UPTD-PSDAL dan PM adalah laboratorium Unit Pelaksana Teknis Dinas PU&amp;PR Provinsi Sulawesi Barat yang melaksanakan sebagian tugas di bidang adiminitrasi retribusi, teknis operasional standardisasi tata bangunan/lingkungan dan pengujian pengembangan sumber daya lokal dan pengujian material di wilayah kerja kabupaten/kota se- Provinsi Sulawesi Barat.
7. Pembinaan Bahan Bangunan Lokal adalah upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) untuk jasa bahan bangunan lokal dan atau hasil industri, bahan konstruksi bangunan, melalui pembinaan, pemberdayaan, pelatihan, dan bantuan stimulant identifikasi bahan bangunan lokal yang sesuai dengan mutu dan standardisasi teknis (SNI) yang disyaratkan.
8. Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) serta sumber daya manusia yang terdapat pada UPTD PSDAL PM dalam bentuk pelatihan, pendidikan, dan peningkatan kualifikasi pendidikan formal.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dengan kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,(limapuluh juta rupiah), dan kriteria hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil dengan kriteria kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,(limaratus juta rupiah),
dengan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar limaratus juta rupiah).
11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dengan kriteria kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atau Kriteria Penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
12. Koperasi adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan berlandaskan pada asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi dengan orientasi pada keanggotaan.
13. Stimulan adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) serta kepada sumber daya manusia yang berada dalam lingkup UPTD PSDAL-PM dalam bentuk pembinaan bahan bangunan lokal dan pengembangan sumber daya manusia.
14. Bahan Bangunan Lokal adalah wujud dari suatu jenis bahan bangunan dan konstruksi atau komponen yang digunakan dalam proses pekerjaan pembangunan konstruksi yang diperoleh dari bahan bangunan lokal.
15. Bahan Bangunan Hasil Rekayasa Industri adalah bahan bangunan produksi industri pabrikan atau manufacture yang meliputi seluruh material bahan bangunan produk industri yang bahan dasarnya berasal dari bahan bangunan lokal yang telah terstandardisasi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau International Standarization Organization (ISO).
16. Rencana Strategis UPTD PSDAL-PM Tahun 2017-2021 adalah program kegiatan mendukung Stimulan pembinaan bahan bangunan lokal dan Sumber Daya Manusia yang akan dilaksanakan di 6 (enem) kabupaten seSulawesi Baratuntuk mencapai akreditasi laboratorium uji mutu dan standardisasi yang baik dan bersesuaian.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup penyelenggaraan stimulan pembinaan bahan bangunan lokal dan sumber daya manusia terdiri atas:
- b. fasilitasi penggunaan dan pengadaan alat untuk menghasilkan bahan bangunan lokal yang memenuhi standardisasi mutu;
- a. pembinaan sumberdaya manusia pada UMKMK dan UPTD PSDAL-PM;
- c. identifikasi terhadap sumber bahan bangunan lokal yang dapat memenuhi syarat mutu bahan bangunan yang dapat digunakan dalam pembangunan konstruksi;
- d. pembentukan forum informasi komunikasi dan konsultasi jasa konstruksi; dan
- e. fasilitasi pelayanan masyarakat dalam pengadaan sarana dan prasarana lingkungan dan air bersih.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan bahan bangunan lokal dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPTD PSDAL-PM, dengan berpedoman pada Rencana Strategis UPTD PSDAL-PM Tahun 2017-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.
BAB III - PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN
Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pembinaan terhadap sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pelatihan, pemagangan, workshop, dan pendidikan lanjutan di perguruan tinggi yang dimaksudkan untuk:
- b. pengembangan sumber daya manusia untuk mewujudkan kesiapan dan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai pada UPTD PSDAL PM.
- a. peningkatan pengetahuan dalam rangka pengusahaan bahan bangunan lokal bagi pelaku UMKMK; dan
- (2) Stimulan pembinaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perencanaan dan anggaran berbasis kinerja yang diprogramkan pada UPTD PSDAL-PM.
- (3) UPTD PSDAL-PM dapat bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi dan/atau pihak ketiga yang independen untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyelenggaraan stimulan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan swakelola yang dilakukan oleh UPTD PSDAL-PM.
- (5) Biaya stimulan pembinaan sumberdaya manusia yang dilaksanakan oleh UPTD PSDAL-PM dianggarkan pada APBD.
BagianKedua Fasilitasi Penggunaan dan Pengadaan Alat
BAB III - PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN
Pasal 4

- (1) Fasilitasi penggunaan dan pengadaan alat untuk menghasilkan bahan bangunan lokal yang memenuhi standardisasi mutu bagi UMKMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) huruf b dilakukan melalui kegiatan pemagangan dan bantuan peralatan.
- (2) Fasilitasi penggunaan dan pengadaan alat untuk menghasilkan bahan bangunan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perencanaan dan anggaran berbasis kinerja yang diprogramkan pada UPTD PSDAL-PM.
- (3) UPTD PSDAL-PM dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan dalam bentuk
fasilitasi penggunaan dan pengadaan alat untuk menghasilkan bahan bangunan lokal yang memenuhi standardisasi mutu.
- (4) Fasilitasi penggunaan dan pengadaan alat untuk menghasilkan bahan bangunan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan swakelola yang dilakukan oleh UPTD PSDAL-PM.
- (5) Biaya fasilitasi penggunaan dan pengadaan alat diprogramkan oleh UPTD PSDAL-PM untuk dianggarkan pada APBD.
BagianKetiga Identifikasi Sumber Bahan Bangunan Lokal
BAB III - PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN
Pasal 5

- (1) Identifikasi terhadap sumber bahan bangunan lokal yang dapat digunakan dalam pembangunan konstruksi bagi UMKMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hurufc dilakukan melalui kegiatan identifikasi terhadap sumber bahan bangunan lokal serta sebarannya di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, yang meliputi:
- b. batu kali;
- a. batuan gunung;
- c. batu kapur atau dolomit;
- e. batu sabak (slate);
- d. batu gamping (limestone);
- f. batu tras;
- h. basal;
- g. andesit;
- i. dasit;
- k. trakhit;
- j. diorit;
- l. porcelanit;
- n. pasir besi;
- m. marmer
- o. pasir;
- q. kerikil;
- p. pasir kuarsa;
- r. tanah/soil;
- t. kayu; dan
- s. tanah liat;
- u. dan lainnya.
- (2) Kegiatan identifikasi terhadap sumber bahan bangunan lokal yang dapat digunakan dalam pembangunan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi juga kegiatan uji mutu terhadap bahan bangunan lokal yang diperoleh dari sumbernya.
- (3) Hasil identifikasi terhadap sumber bahan bangunan lokal yang dapat digunakan untuk pembangunan konstruksi menjadi syarat bagi penerbitan perizinan pengusahaan tambang golongan C.
- (4) Penyelenggaraan Identifikasi terhadap bahan bangunan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan swakelola yang dilakukan oleh UPTD PSDAL-PM.
- (5) UPTD PSDAL-PM dapat bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi dan/atau pihak ketiga yang independen untuk menyelenggarakan kegiatan identifikasi terhadap sumber bahan bangunan lokal yang dapat digunakan dalam pembangunan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Biaya Penyelenggaraan stimulan Identifikasi terhadap bahan bangunan lokal yang dapat memenuhi syarat untuk dapat digunakan dalam pembangunan konstruksi dianggarkan pada APBD.
Bagian Keempat Pembentukan Forum Informasi Komunikasi dan
Konsultasi Jasa Konstruksi
BAB III - PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN
Pasal 6

- (1) Untuk melakukan evaluasi kinerja, pengendalian, dan penertiban kegiatan pembinaan bahan bangunan lokal dan sumber daya manusia, UPTD PSDAL-PMmemfasilitasi terbentuknya Forum Informasi Komunikasi dan Konsultasi Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Barat (FIKK Jaskon).
- (2) FIKK Jaskon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan kegiatan:
- a. penelitian dan pengembangan teknologi peralatan pengujian bahan bangunan dan pengendalian uji mutu konstruksi;
- b. pengkajian teknis dan implementasi praktis;
- c. pengelolaan masukan dan/atau pengaduan masyarakat dan dunia usaha;
- d. mendorong upaya peningkatan, akreditasi, dan penyetaraan standardisasi laboratorium UPTD PSDAL PM; dan
- e. tugas lain terkait system ujimutu dan standardisasi jasa konstruksi.
- (3) Susunan organisasi dan personil dari FIKK Jaskon diajukan oleh UPTD PSDAL-PM melalui Kepala Dinas PUPR untuk ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
- (4) Personil FIKK Jaskon terdiri dari:
- a. tim efektif internal;
- b. tim efektif eksternal; dan
- c. tim efektif pengelola kegiatan swakelola.
- (5) Biaya operasional FIKK Jaskon dianggarkan dalam APBD melalui program kegiatan UPTD PSDAL-PM.
- (6) Struktur organisasi FIKK Jaskon ditetapkan oleh UPTD PSDAL-PM dan menjadi lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Bagian Kelima Stimulan Pelayanan Masyarakat Di Bidang PUPR
BAB III - PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN
Pasal 7

- (1) Stimulan pelayanan masyarakat di bidang PUPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dilakukan melalui kegiatan pengadaan sarana dan prasarana PUPR.
- (2) Fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana PUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perencanaan dan anggaran berbasis kinerja yang diprogramkan pada UPTD PSDAL-PM.
- (3) Fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana PUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan swakelola yang dilakukan oleh UPTD PSDAL-PM.
- (4) fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana PUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprogramkan oleh UPTD PSDAL-PM untuk dianggarkan pada APBD \_ Biaya
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 9 Desember 2016
GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd
H. ANWAR ADNAN SALEH
Diundangkan di Mamuju pada tanggal 9 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT , ttd
H. ISMAIL ZAINUDDIN
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016NOMOR 43
Salinan Sesuai Dengan Aslinya Mamuju, tanggal KEPALA BIRO HUKUM,
Drs. YAKUB F MPd
Pangkat
Pembina Utama Muda
Nip
19651005 198812 1 002