Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2011
Tentang No Description
Berlaku: 3 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
PERA TURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 3 TAHUN 2011
TENT ANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. H. KUMPULAN PANE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOT A TEBING TINGGI,
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan pelayanan Rumah Sakit Urnum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane perlu ditunjang dengan biaya operasional yang memadai yang meliputi biaya pemeliharaan/perawatan maupun biaya kesejahteraan personil; .
- b. bahwa tarif pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane saat ini sudah tidak memadai lagi untuk menunjang biaya operasional, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane;
1. Undang-Undang Nomor 9 Ort Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
4. Undang-Undang Nomor 32 ·Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang -Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndcnesla Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Oaerah Tingkat JI Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota T ebing Tinggi;
14. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI dan
WAUKOTA TEBING TINGGI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENT ANG RETRIBUSI PELA YANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. H. KUMPULAN PANE.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adaJah Dewan PerwakiJan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi.
5. Dinas Pendapatan Oaerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kata Tebing Tinggi.
6. Kas Daerah adalah Kas Kota Tebing Tinggi.
1. Rumah Sakit Umum Oaerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane.
8. Direktur adalah Direktur RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kata Tebing Tinggi.
9. Pelayanan Kesehatan adalah Kegiatan Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat lnap dan PeJayanan Gawat Darurat yang mencakup PeJayanan Medik dan Penunjang Medik.
10. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan aleh Dokter atau jika berhalangan oleh Pengatur Rawat atau Bidan yang ditunjuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lainlainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat map.
11. Perawatan adalah pengabatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga para med is, dengan mempergunakan/pemakaian abat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga makan dan m.inum.
13. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah semua jenis pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan di fasilitas kesehatan Porikrinik Perayanan Umum Rumah Sakit.
15. Pelayanan Rawat lnap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, .perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
14. Pelayanan Rawat Jalan Lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan sebagai rujl,Jkan dari Rawat Jalan Tingkat Pertama dan dilakukan di Poliklinik Pelayanan Spesialis Rumah Sakit Pemerintah untuk kepertuan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa finggal diruang rawat inap.
16. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan lanjutan yang hsrus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
18. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pelayanan dan jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medilc dan atau peJayanan Ja.innya.
17. Pelayanan Rawat Khusus adalah pelayanan pasien yang memerlukan perawatan intensif dengan menggunakan alat bantu tertentu dilakukan diruang Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat ICU, Intensive Coronary Care Unit yang selanjutnya disingkat ICCU, Reach to Recovery yang selanjutnya disingkat RR, Nefrologi, Neonati dan Prematur.
19. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan obatobatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
20. Tindakan Medik dan Therapi adafah pembedahan, persarinan, pengabatan dengan menggunakan alat-alat tertentu.
21. Tindakan Medik dan Radioterapi adalah pengabatan dengan menggunakan alat-alat Radiologi.
22. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosis yang meliputi Radiologi, Laboratorium dan Elektramedik.
23. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan Fisioterapi wicara, ortetik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
24. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit.
25. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk dipergunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
26. Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan pemulihan keadaaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan atau medis dan atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu meliputi jenis tindakan:
- a. berdasarkan kegawatan/kedaruratannya, adalah tindakan medls terencana (nan akuUnon emergency) dan emergency (cito);
- b. berdasarkan resiko dan beratnya tindakan/kesukaran adalah tindakan sederhana, kecil, sedang , besar dan khusus~ dan
1. tindakan medis operatif ( pembedahan ); dan
- c. berdasarkan klasiflkas teknis intervensi medis adalah:
2. tindakan medis nonoperatf (non pembedahan).
28. Mobil Jenazah adalah mobil jenazah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk mengangkutjenazah.
27. Mobil Ambulance adalah mob ii yang dimiliki oleh Pemerintah Kata T ebing Tinggi yang dipergunakan untuk mengangkut orang sakit.
29. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan proses peradilan.
30. Dokter adalah dokter yang bertugas pada RSUD.
32. Penjamin adalah orang atau Sadan yang bertanggung jawab atas biaya pengobatan dan perawatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
31. Pasien adalah orang yang menderita sakit yang berobat atau memerlukan perawatan kesehatan.
33. Orang Hukuman adalah orang yang dihukum penjara.
35. Rujukan Swasta adalah · kiriman dari dokter dan atau pelayanan kesehatan swasta.
34. Orang Tahanan adalah orang yang ditahan atas perintah Kepolisian atau Kejaksaan atau Peradilan.
36. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas peJayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane.
37. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha mifik daerah (B\_UMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap ..
38. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
39. Surat Ketetapan Rettibusi Oaerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besamya jumlah retribusi yang terutang.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang tetutang atau tidak seharusnya terutang.
42. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dj bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
41. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
BABU NAMA, OBJEK DAN SUBJEK Pasal2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD Dr. H. Kumpulan Pane.
Pasal3
- (1) Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di RSUD Dr. H. Kumpulan Pane, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Pasal4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Sadan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD.