PERATURAN DAERAH Unknown Nomor 2 Tahun 2011
Tentang RETRIBUSI JASA UMUM.
Berlaku: 2 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
- Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 2 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPAT EN SERDANG BEDAGAI NOMOR 2 TAHUN 2011
TENT ANG
RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERDANG BEDAGAI,
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek Retribusi daerah dan pemberiandlskresl dalam penetapan tarif; .
- d. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- e. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai mengenai pajak daerah dan retribusi daerah perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
- Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran · Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5063);
11. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nemer 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nemer 59, Tambahan Lembaran Negara Nemer 3527);
14. Peraturan Pemerintati Nemer 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nemer 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
·
·
Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten.Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4737);
18. Peraturari Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentlt Pemungutan Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 );
19. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistern dan Prosedur · Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
dan
BUPATI SERDANG BEDAGAI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang rnerneqanq kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai. 2.
3. Pemerlntahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah . . daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah rnenurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip · Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. · u .
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya dlsinqkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. 6 .. · Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
·
.
.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai;
9. Rumah sakit umuni daerah yang selanjutnya akan disingkat dengan RSUD adalah Rumah sakit urnurn Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.
10. Direktur Ru mah sakit umum adalah Direktur Ru mah sakit urn um Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.
11. Dinas Tata Ruang Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Tata Ruang Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Serdang Bedagai.
12. Kepala Dinas Tata Ruang Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan adalah Kepala Dinas Tata Ruang Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Serdang Bedagai.
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai.
15. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai.
16. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubunqan Kabupaten Serdang Bedagai.
17. . Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai.
18. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdaqanqan dan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai.
19. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
20. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dengan persetujuan bersama Bupati Serdang Bedagai.
21. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serdang Bedagai.
22. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau · pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan .
23. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
24. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
25. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan rumah sakit, puskesmas dan jaringannya.
26. Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan adalah pelayanan persampahan dan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah.
27. Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional I sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
28. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan kartu tanda penduduk, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas ker]a, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, Kartu Keluarga, akta catatan sipil yang meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.
29. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
y·
·
30. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor.
31. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan pemadam kebakaran dan alat . penyelamat jiwa oleh Pemerintah Daerah.
32. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah retribusi yang dipungut atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
33. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
34. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah · retribusi yang telah ditetapkan.
36. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
8. 3.7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai yang terdiri dari pusat kesehatan masyarakat dan gudang farmasi.
41. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat puskesmas, adalah puskesmas nonrawat inap, puskesmas derigan rawat inap, puskesmas pariwisata, puskesmas pembantu, puskesmas keliling yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
42. Puskesmas keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau roda dua dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari puskesmas dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
43. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
44. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
45. Pelayanan kesehatan rumah sakit adalah kegiatan pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap dan pelayanan gawat darurat y~ng mencakup pelayanan medik dan penunjang medik.
46. Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain.
47. Penerimaan Lain-lain adalah seluruh Pendapatan Daerah di luar Pajak Daerah dan retribusi daerah.
·
·
.
.
48. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
49. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
- · 50. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelayanan kesehatan rumah sakit dan puskesmas atas pelayanan dan jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
51. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya dan atau memperoleh pelayanan keehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit dan puskesmas.
52. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal maupun horizontal kepada yang lebih kompeten, terjangkau dan rasional.
- 53. Rujukan Kasus adalah rujukan yang menyangkut masalah pelayanan medik perorangan untuk keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan operasi dan lain-lain.
54. Rujukan Bahan (Specimen) adalah rujukan yang menyangkut masalah pelayanan medik perorangan untuk pemeriksaan laboratorium klinik yang lebih lengkap.
55. Bahan dan Alat kesehatan abis pakai adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
56. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
57. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan atau implan yang tidak rnenqandunq obat · yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur serta memperbaiki fungsi tubuh.
58. Persyaratan peralatan medis dan non medis harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan serta layak pakai.
59.
.
- Tenaga kesehatan rumah sakit dan puskesmas adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam · bidang kesehatan (semua tenaga kesehatan dan non kesehatan). Serta memiliki · pengesahan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk urusan tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan .
60.
- Pelayanan Rawat Jalan di Puskesmas yang selanjutnya disebut Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayanan di poliklinik kepada pasien untuk observasi, preventif, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap yang diberikan oleh dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lain.
61. Pelayanan Rawat lnap di Puskesmas yang selanjutnya disebut Pelayanan Rawat lnap Tingkat Pertama (RITP) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya.
62. Jasa pelayanan kesehatan di luar gedung adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan puskesmas untuk meningkatkan jangkauan dan cakupan pelayanan kesehatan dasar.
63. Pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua adalah upaya kesehatan perorangan tingkat lanjut dengan mendayagunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik.
64. Pelayanan kesehatan paripurna tingkat ketiga adalah upaya kesehatan perorangan tingkat lanjut dengan mendayagunakan pengetahuan dan teknologi sub spesialistik.
65. Pelayanan persalinan adalah tindakan kebidanan bagi wanita yang melahirkan oleh dokter, dokter spesialis dan bidan.
66. Pelayanan neonatus adalah pelayanan kesehatan bagi bayi yang baru lahir oleh dokter, dokter spesialis, bidan dan perawat.
·
67. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk menunjang dalam penegakan diagnosa dan terapi (radiologi dan atau laboratorium).
2. 68 .. · Pelayanan konsultasi adalah konsultasi dokter, dokter spesialis dan konsultasi medis lainnya urituk keperluan terapi.
69. Pelayanan konseling adalah pelayanan konseling medis dan paramedis lainnya untuk mendukung proses kesernbuhan.
70. Pelayanan mediko-legal (visum et revertum) adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan · dengan kepentingan hukum.
71. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kesehatan di poliklinik rumah sakit umum tanpa rawat inap.
72. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kesehatan yang menggunakan fasilitas kesehatan dengan menempati tempat tidur dan hari rawatan di Rumah sakit dan Puskesmas 1 hari rawatan atau lebih.
73. · · Pelayanan rawat khusus adalah pelayanan pasien yang memerlukan perawatan intensif dengan menggunakan alat bantu tertentu yang dilakukan di ruang ICU, neonatus, dan perinatologi.
- 74. Pelayanan Medik adalah pelayanan dasar dan pelayanan medik spesialis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas medis.
75. Pelayanan medik, terapi adalah , pembedahan, persalinan, pengobatan menggunakan sediaan alat kesehatan dan farmasi.
76. Pelayanan medik spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam rnasyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis.
77. Pelayanan medik penunjang adalah upaya kesehatan yang diberikan oleh laboratorium medis, laboratorium kesehatan, apotik, toko obat, laboratorium gigi.
78. Tindakan medik adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik terapi dan rehabilitatif pasien, preventif (pencegahan) serta peningkatan kesehatan dengan atau tanpa menggunakan alat kesehatan atau bahan, yang dilakukan oleh tenaga medis yang·· berkompetensi keahlian dan wew\_enang meliputi:
13. . a. berdasarkan kegawatan/kedaruratannya adalah tindakan medis terencana (non akut/n.on emergency) dan emergency (cite) .
.
.
- b. berdasarkan resiko dan beratnya tindakan/kesukaran adalah tindakan sederhana, kecil, sedang, besar dan khusus (komplex).
- c. berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah:
1. Tindakan medis operatif (pembedahan)
2. Tindakan medis non operatif (non pembedahan).
79. Tindakan medik adalah pengobatan menggunakan alat-alat kesehatan yang bersifat radioterapi dan radio diagnostik.
80. · Penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosis meliputi radiologi, laboratorium dan elektromedik.
81. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi wicara, ortetik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikolog.
82. Perawatan kesehatan adalah pelayanan kesehatan antara lain berupa pertolongan persalinan, asuhan keperawatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan.
83. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker pengelola apotik untuk rnenyedlakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan pen.indang-undangan yang berlaku. ·
10. 84 ... Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukan alat ukur dan atau bahan ukur.
·
·.
·
-·--------···-···-··---
··---··------
---
·
| 85. | lnstalasi farmasi adalah bagian dari rumah sakit yang bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian di rumah sakit. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 86. | Orang miskin adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan identitas miskin seperti Kartu Jamkesmas atau kartu lain yang sejenis maupun Surat Keterangan Miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. |
| 87. | Peserta program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin adalah setiap orang miskin dan tidak mampu yang terdaftar dan memiliki kartu Jamkesmas atau kartu lain yang sejenis dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. |
| 88. | SKM (Surat Keterangan Miskin) atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) adalah surat yang dikeluarkan bagi peserta · prograni Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin yang belum memiliki kartu Jamkesmas atau kartu lain yang sejenis selama rnasa transisi setelah dilakukan verifikasi oleh pemerintah daerah. |
| 89. | Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, antara lain: dokter, dokter gigi, dokter spesialis, apoteker, bidan, perawat, fisioterapis, nutrisionis, asisten apoteker. |
| 90. | Tenaga medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia. |
| 91. | Tenaga paramedis adalah bidan, perawat lulusan pendidikan kesehatan di dalam maupun di luar negeri yang di akui oleh Pemerintah Indonesia. |
| 92. | Tenaga non medis adalah tenaga yang bekerja di instansi kesehatan dan tidak mempunyai keprofesionalan kesehatan. |
| 93. | Mobil ambulance adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengantar pasien rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien. |
| 94. | Mobil jenazah adalah mobil jenazah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengangkut jenazah. |
| 95. · | Perawatan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan proses peradilan. |
| 96. | Penjamin adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas biaya pengobatan dan perawatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya. |
| 97. | Rujukan swasta adalah kiriman dari dokter dan atau pelayanan kesehatan swasta. |
| 98. | Sanipah adalah sisa-sisa dari suatu benda berupa benda padat, benda cair yang tidak berfungsi lagi, baik yang berasal dari rumah tangga, hotel, industri, bangunan, tempat hiburan dan rumah sakit. |
| 99. | Pelayanan sampah adalah proses pelayanan yang meliputi kegiatan pewadahan, pengumpulan, pemusnahan dan pemungutan retribusi sampah. |
| 100. | Tempat Penampungan Sementara selanjutnya disingkat TPS adalah Tempat Penampungan yang berada di lokasi yang disediakan oleh Wajib Retribusi sampah dan atau di tempat yang disediakan lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. |
| 101. | Tempat Penampungan Akhir selanjutnya disingkat TPA adalah tempat pembuangan akhir sampah di suatu lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. |
| 102. | Wadah adalah alat-alat yang disediakan untuk ternpat menampung dan mengumpulkan sampah-sampah guna kelancaran pengumpulan sampah, berupa kantongan plastik, tong plastik, container dan sebagainya. |
| 103.. | Alat peingangkutansampah adalah alat-alat yang dipergunakan untuk mengangkut sampah dan sejenisnya baik berbentuk kendaraan bermotor, gerobak maupun dalam bentuk lain. |
.
.
.
| 104. | Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 105 | Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. · |
| 106 | Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. |
| 107 | Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. |
| 108 | Penduduk sementara adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas. |
| 109 | Calon penduduk adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia/Warga Negara Asing yang datang dalam daerah Kabupaten Serdang Bedagai. |
| 110 | Penduduk musiman adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang datang dalam daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan dan belajar tetapi tidak termasuk menjadi penduduk Kabupaten Serdang Bedagai. |
| 111 | Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. |
| 112 | Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan adrnlnistrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. |
| 113 | Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. |
| 114 | Nomor lnduk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. · |
| 115 | Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebaqlan atau seluruh bangunan yang tinggal bersarna dan makan dari · satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja atau keperluan hidupnya sendiri. |
| 116 | Kepala keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab dalam keluarga itu. |
| 117 | Anggota keluarqa adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga yang secara kemasyrakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga. |
| 118 | Kartu keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. |
| 119 | Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. |
| 120 | Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseoranq dalarn register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. · |
| 121 | Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, penqanqkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. |
| 122 | Kutipan akta adalah catatan pokok yang dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukf sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak serta perubahan nama. |
| 123 | Akta catatan sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang yang diterbitkan oleh instansi yang dihunjuk sebagai dokumen pribadi dan pemerintah. |
·
.
·
| 124.. | lzin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 125. | lzin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal rnenetap di wilayah Negara · Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 126. | Sistern lnformasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologl informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tinqkat Per,yelenggara dan lnstansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. . |
| 127. | • Buku lnduk Penduduk adalah buku yang memuat data awal penduduk di masing-masing desa. |
| 128. | Buku Mutasi Penduduk adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk di masing-masing desa. |
| 129. | Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk. |
| 130. | Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara selanjutnya disebut SKPPS adalah pemberian surat keterangan kepada setiap orang asing dalam daerah yang memperoleh izin tinggal terbatas atau sementara. |
| 131. | Pengujian Kendaraan Bermotor adalah rangkaian kegiatan menguji secara berkala dan memeriksa/meneliti bagian-bagian kendaraan bermotor. |
| 132. | Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya. · · |
| 133. | Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu. |
| 134. | Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang,dijalankan dan dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. |
| 135. | Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor .. yang dilengkapi sebahyak - banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi. |
| 136. | Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) ternpat duduk tidak termasukternpat duduk pengemudi. . ' |
| 137. | Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus. · |
| 138. | Kendaraan khusus adalah kendaraan bemotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkat barang-barang khusus. |
| 139. | · Kereta gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor. · |
| 140. | Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkat barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya. |
| 141. | Keridaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan. |
| 142. | . . Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji. |
| 14.3. | .' Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji. |
| 144. | Tanda uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dehgan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat.nomor atau rangka kendaraan. |
·
| 145. | Bengkel umum adalah bengkel yang berfungsi untuk merawat dan memperbaiki kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. ' |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 146. | l.aik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi untuk terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan. |
| 147. | Nilai teknis adalah hasil penilaian terhadap komponen-komponen kendaraan dalam satuan prosentase. |
| 148. | Uji ulang adalah pengujian berkala ulang terhadap kendaraan wajib uji yang melakukan · pelanggaran peraturan (tidak sesuai dengan ketentuan teknis dan laik jalan). |
| 149. | Alat pemadam kebakaran adalah alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran seperti racun api. |
| 15P. | Alat perlengkapan penanggulangan kebakaran adalah semua alat yang dapat digunakan membantu memadamkan atau menanggulangi bahaya kebakaran. |
| 151. | Ruanqan adalah bangunan tertutup atau terbuka yang berlantai 1 (satu) atau lebih yang dijadikan sebagai ternpat kegiatan menyimpan, mengolah, memperdagangkan barang dan jasa umum. |
| 152. | Rumah toko (ruko) adalah bangunan yang berlantai 1 (satu) atau lebih yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal dan tempat usaha. |
| 153. | Rumah susun atau flat/apartemen adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian.. |
| 154. | Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk tempat manusia berkumpul, mengadakan pertemuan dan melaksanakan kegiatan yang bersifat publik lainnya, seperti keagamaan, pendidikan, rekreasi, olahraga, perbelanjaan dan sebagainya. |
| 155. | Gedung umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan adat budaya. |
| 156. | Kendaraan bermotor umum adalah mobil penumpang umum, mobil bus umum, mobil barang umum dan taksi yang digunakan untuk usaha. |
| 157. | Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau orqanisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. |
| 158. | Benda yang Mudah Terbakar {MT) adalah benda yang bila terkena panas atau nyala api mudah terbakar dan dapat merambatkan api. |
| 159. | Benda yang Tidak Mudah Terbakar (TMT) adalah benda yang apabila terkena panas atau nyala api tidak mudah terbakar atau tidak cepat merambatkan api. |
| 160. | Racun api adalah zat atau bahan pemadam api yang tersimpan dalam tabung besi dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai alat pemadam kebakaran. |
| 161. | Hydrant adalah hydrant kebakaran yang memiliki persediaan sejumlah air yang bertekanan dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu untuk memadamkan kebakaran. |
| 162. · | Hydrant gedung adalah hydrant yang terletak di dalam suatu bangunan atau gedung yang · peralatannya dlsediakan serta dipasang di dalam bangunan atau gedung tersebut. |
| 163. | Sprinkler adalah .suatu alat pemadam kebakaran yang dapat memancarkan air bertekanan tinggi secara otomatis dan merata ke semua arah. |
| 164. | Jenis bangunan yang Mudah Terbakar {MT) adalah setiap jenis bangunan yang menyimpan, menggunakan, mengolah, menyalurkan, menjual dan/atau memperdagangkan material yang mudah terbakar. |
·.
.
165. Proteksi kebakaran adalah segala jenis sarana dan prasarana yang disiapkan dan dimiliki oleh setiap bangunan atau gedung dan merupakan bagian dari bangunan yang berfungsi untuk melindungi keselamatan jiwa dan harta benda serta keselamatan gedung itu sendiri dari ancaman bahaya kebakaran dan alat tersebut harus bisa digunakan atau difunqsikan sewaktu-waktu diperlukan.
166. Detektor kebakaran adalah suatu alat yang berfungsi untuk mendeteksi adanya suatu kebakaran. ·
167. Rekomendasi adalah rekomendasi pemerintah daerah tentang kelayakan atas alat pemadam/pencegah kebakaran yang dijual di toko dan yang akan dipasang pada bangunan.
168. Tempat hiburan adalah semua jenis tempat pertunjukan, permainan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut
BAB II - RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 11

- (1) Pelayanan kesehatan di puskesmas dilaksanakan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan non rnedls sesuai kompetensinya yaitu ;
- a. rawat jalan tingkat pertama dilaksanakan oleh dokter umum atau dokter gigi yang bertempat di poli umum dan poli gigi di puskesmas; .
- b. rawat jalan tingkat lanjutan dilaksanakan oleh dokter speslafls yang bertempat di poli spesialis;
.
- c. pelayanan kesehatan bagi pasien rawat jalan ditentukan sebagai berikut :
- 1) · Dalam keadaan biasa dilaksanakan sesuai jam kerja ;
- 2) Dalam keadaan darurat setiap saat dilaksanakan diruang lnstalasi Gawat Darurat untuk di puskesmas ..
4. (2):Upaya kesehatan di puskesmas meliputi;
- a. upaya promosi (penyuluhan);
·
- b. upaya preventif (pencegahan);
- c. upaya kuratif (pengobatan);
- d. upaya rehabilitatif (pemulihan).
- (3) lnstalasi-instalasi kesehatan di puskesmas meliputi
.
·.
- a. instalasi rawat inap ;
- b. instalasi rawat jalan ;
- c. instalasi gawat darurat ;
- d. instalasi radiologi ;
- e. instalasi farmasi ;
- f. instalasi laboratorium ;
- g. instalasi pemeliharaan sarana .
- (4) Pelayanan kesehatan di puskesmas meliputi :
- a. pelayanan kesehatan rawat jalan;
- b. pelayanan kesehatan gawat darurat;
- c. pelayanan kesehatan rawat inap;
- d. pelayanan kesehatan persalinan normal dan penyulit (PON ED);
13. . e. pelayanan kesehatan penunjanq.
BAB II - RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 12

- (1) Pasien yang dirawat di puskesmas yang menempati rawat inap selama lebih dari 6 (enam) jam dan atau sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dikenakan tarif rawat inap 1 (satu) hari. ·
- (2) Apabila lebih dari 4 (empat ) hari di rawat di puskesmas, pasien wajib dirujuk ke tempat pelayanan yang lebih tinggi.
- (3) Apabila pasien pulang, lari, dikeluarkan atau meninggal dunia maka dibuatkan perhitungan semua biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayar.
BAB II - RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 13

- (1) Dengan persetujuan direktur/kepala puskesmas untuk pasien yang dirawat dapat membayar biaya pelayanan kesehatan dikemudian hari.
- (2) Bila dipandanq perlu direktur/kepala puskesmas dapat meminta surat pernyataan kesanggupan membayar sebaqaimana dimaksud ayat (1) kepada pasien, atau kepada keluarga/penanggungnya.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan membayar sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas harus diketahui oleh kepala desa atau lurah dimana pasien bertempat tinggal atau badan hukum .. yang menanggungnya.
Paragraf 4 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah, jenis, frekuensi pemakaian alat dan jasa pelayanan kesehatan.
Paragraf 5 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
BAB II - RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 15

Prihsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi adalah untuk menutupi biaya · penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (1) Pengenaan retribusi bagi pasien rawat inap ibu bersalin di rumah sakit umum selain dikenakan retribusi untuk perawatan ibu juga dikenakan retribusi untuk bayinya sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya ibu.
- (2) Perawatan bayi di ruang bayi yang terpisab dengan ibunya dikenakan biaya sebesar biaya perawatan kelas yang ditempati.
- (3) Pelayanan perawatan pasien rawat jalan di unit gawat darurat (UGO) yang memerlukan · observasi/pemeriksaan dan tindakan medis dikenakan retribusi yang besarnya sama dengan pemeriksaan dan tindakan medis sejenis pasien rawat inap kelas II.
- (4) Untuk menetapkan hasil visum meninggal yang memerlukan pemeriksaan di luar rumah sakit umum, biaya pemeriksaan merupakan biaya yang terpisah dari retribusi bedah mayat dan sebab kematian yang harus ditanggung oleh penjamin/ keluarganya.
- (5) Penerimaan retribusi yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disetor ke kas daerah.
- (1) Pasien masuk (rawat jalan atau rawat inap) di rumah sakit umum atau keluarganya dilarang membawa barang-barang yang dapat membahayakan atau mengganggu rumah sakit umum.
- (2) Pasien dan keluarganya wajib mengikuti peraturan dan ketentuan di rumah sakit.
- (3) Pasien atau keluarganya bertanggung jawab atas keamanan barang-barang miliknya.
- (4) a. Pasien yang meninggal dunia harus dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya 2 (dua) jam setelah pemberitahuan dari Direktur diterima pihak keluarga atau penjamin dan selambat-lambatnya 2 x 24 jam.
- b. Guna kepentingan pemeriksaan, Direktur dapat menentukan lain dari yang dimaksud huruf a ayat (4).
- c. Apa bi la keluarga atau penjamin tidak memperhatikan ketentuan pad a huruf a ayat ( 4 ), maka Direktur berwenang untuk melakukan pemakaman.
.
Tiap pasien yang dirawat di rumah sakit umum diharuskan membayar uang muka untuk 10 (sepuluh) hari perawatan atau adanya surat pernyataan jaminan dari penjamin kecuali peserta . Jamkesmas dan SKTM.
BAB II - RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 19

Semua perhitungan pembayaran harus dibayar tunai pada akhir perawatan.
Apabila seorang pasien akan keluar dari perawatan atau meninggal dunia dibuat · perhitungan penutup, kekurangan atau kelebihan pembayaran diperhitungkan kemudian.
- (1) Hari penerimaan pasien dihitung pen uh
- (2) Hari keluar dari perawatan setelah pukul 12.00 WIB dihitung penuh
- (3) Jasa dokter dlhitunq berdasarkan visite minimal 1 (satu) kali 24 jam.
Pemerintah daerah menyediakan mobil ambulance untuk mengangkut orang sakit atau orang mendapat kecelakaan dan menyediakan mobil jenazah untuk mengangkut orang meninggal dengan persyaratan harus rnenqajukan permohonan izin tertulis kepada direktur diikuti . persetujuan/ketentuan di rumah sakit.
Paragraf 6 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
- (1) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dasar di. puskesrnas, puskesmas pembantu dan puskesmas rawat inap adalah sebagai berikut : ·
a. Retribusi Rawat Jalan untuk setiap kali kunjungan, per pasien ditetapkan sebagai berikut :
| NO | URAIAN | . JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
|------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|---------|
| A | RAWAT JALAN POLI UMUM | | | |
| 1 | Umum | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| 2 | Konsultasi Spesialis | 7.500 | 7.500 | 15.000 |
| 3 | Suntik | 1.500 | 1.500 | 3.000 |
| 4 | Konsultasi Psikologi | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| 5 | Konseling | 1.500 | 1.500 | 3.000 |
| 6 | Paket Pemeriksaan CJH Tahap I | | | |
| | Perneriksaan Fisik I Laboratorium dasar | 37.500 | 37.500 | 75.000 |
| B | RAWAT JALAN POLI GIGI | | | |
| 1 | Rawat Jalan Dokter Gigi | 7.500 | 7.500 | 15.000 |
| 2 | Tindakan Kecil | | | |
| | a. Pencabutan Gigi Sulung | 7.500 | 7.500 | 15.000 |
| | b. Pencabutan Gigi Tetap | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| | c. Arsen/eugenol/CHKM/TKF + Fletcher | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| | d. Tambalan Sementara | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| | e. Tumpatan Amalgam | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| | f. Tumpatan GI | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
| | g. Bongkar Filling | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| | h. Aktiveer alat Ortho Lepasan | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| 3 | Tindakan Sedang | | | |
| | a. Scalling/regio | 12.500 | 12.500 | 25.000 |
| | b. lncisi Abses | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| | c. Pencabutan Gigi dengan komplikasi | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
| | d. Curretage/regio | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
b. Retribusi Rawat lnap dan Kebidanan /KB , ditetapkan sebagai berikut:
| NO | URAIAN | JASA SARAN A | JASA PELAYANAN | TARIF |
|-------|------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | Rawat lnap I hari | 37.5 | 37.5 | 75.000,- |
| 2 | Kamar Operasi/ kali Pakai | 75 | 75 | 150.000,- |
| 3 | Kamar lsolasi | 50 | 50 | 100.000,- |
| 4 | Persalinan Normal | 100 | 250 | 350.000,- |
| 5 | Persalinan Dengan Penyulit | 150 | 350 | 500.000,- |
| 6 | Curetage Abortus lncompletus | 100 | 200 | 300.000,- |
| 7 | lriqasi Vagina | 50 | 50 | 100.000,- |
| 8 | VT | 7.5 | 7.5 | 15.000,- |
| 9 | Pap Smear (Tanna PA) | 25 | 25 | 50.000,- |
| 10 | IVA | 25 | 25 | 50.000,- |
| 0.11 | Perawatan Nifas | 37.5 | 37.5 | 75.000,- |
| 12 | Perawatan Bayi Asfiksia | 25 | 25 | 50.000,- |
| 13 | Perawatan Bayi BBLR | 25 | 25 | 50.000,- |
| 14 | Suntik KB | 25 | 25 | 50.000,- |
| 15 | Pasang I Buka IUD | 25 | 25 | 50.000,- |
| 16 | Pasana I Buka lnplant | 25 | 25 | 50.000,- |
- c. Retribusi Tindakan di UGO dan di Ruang Operasi Puskesmas, ditetapkan sebagai berikut :
| NO | URAIAN | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
|------|----------------------------------------------------|---------------|------------------|---------|
| A | Tindakan Medis Non Operatif | | | |
| 1 | Tindakan Sederhana | | | |
| | a. rawat Iuka | 7.500 | 7.500 | 15.000 |
| | b. angkat jahitan | 3.750 | 3.750 | 7.500 |
| | c. tes buta warna | 2.500 | 2.500 | 5.000 |
| | d. koreksi snellen | 3.750 | 3.750 | 7.500 |
| | e. injectie ( im ) | 2.500 | 2.500 | 5.000 |
| | f. pasang o2 | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| | g. ganti verband | 2.500 | 2.500 | 5.000 |
| | h. paket tindakan observasi < 6 jam | 25.000 | 25.000 | 50.000 |
| | i. pasang infus dewasa | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| | j. pasang infus anak | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| 2 | Tindakan Kecil | | | |
| | a. injeksi intravena (tanpa infus) dengan trie way | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| | b. ambil darah arteri | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| | c. tindakan gynecologie (pasang speculum) | 7.500 | 7.500 | 15.000 |
| | d. tindik telinga | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| | e. pasang catether | 7.500 | 7.500 | 15.000 |
| | f. rawat Iuka bakar grade i - ii | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| | g. pemasangan nasal sonde | . 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| | h. pemasangan nebulizer | 7.500 | 7.500 | 15.000 |
| ·3 | Tindakan Sedang | | | |
| | a. extractie coRp us alienum (mata,hidung telinoa) | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
| 8 | Tindakan Medis Operatif | | | |
| I | OPERATIF KECIL | | | |
| | A Tindakan Operatif Kecil I | | | |
| | 1. Jahit Luka 1-3 | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
| | 2. lnsisi Abses | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| | 3. ExteRp asi Kuku | 25.000 . | 25.000 | 50.000 |
| | 4. Debridemen Iuka gangraen | 25.000 · | 25.000 | 50.000 |
| | B. Tindakan Operatif Kecil | | | |
| | 1. Jahit Iuka 6-10 | 30.000 | 30.000 | 60.000 |
| | 2. Circumsisi | 75.000 | 75.000 | 150.000 |
| NO | URAIAN | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
|------|------------------------------------------|---------------|------------------|-----------|
| 2 | OPERATIF SEDANG | | | |
| A | Tindakan Operatif Sedang I | | | |
| | 1. ExteRp asi Atherom, Tumor Kecil Jinak | 62.500 . | 62.500 | 125.000 |
| | 2. Jahit Iuka > 1 O | 62.500 | 62.500 | 125.000 |
| | 3. Jahit Perineum derajat 1-11 | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
| | 4. Placenta Manual | 62.500 | . 62.500 | 125.000 |
| | 5. Minilaparatomi | 150.000 | 200.000 | 350.000 |
| B | Tindakan Operatif sedang II | | | |
| | 1. Vasektomi | 100.000 | 200.000 | 300.000 |
| | 2. ExteRp asi Ganglion | 100.000 | 200.000 | 300.000 |
| c | Operasi Sedang Ill | | | |
| | 1. Operasi katarak | 900.000 | 600.000 | 1.500.000 |
| | 2. Pengangkatan Pterigium | 350.000 | 300.000 | 650.000 |
d. Retribusi Pelayanan Penunjang, ditetapkan sebagai berikut :
| NO | URAIAN | JASA SARAN A | JASA PELA YANAN | TARIF |
|------|------------------------------|----------------|-------------------|---------|
| A | Diagnostik | | | |
| 1 | Pemeriksaan Radiodiagn ostik | | | |
| | a. Film 30/40, 24/30 | 30.000 | 30.000 | 60.000 |
| | b. Gigi | 30.000 | 30.000 | |
| 2 | Pemerik saan Laboratorium | | | |
| | Darah Lengkap | 12.500 | 12.500 | 25.000 |
| | Hemoglobin | 2.500 | 2.500 | 5.000 |
| | t.eukoslt | 2.500 | 2.500 | 5.000 |
| | LED | 2.500 | 2.500 | 5.000 |
| | Hitung Jenis | 2.500 | 2.500 | 5.000 |
| | Hematokrit | 3.500 | 3.500 | 7.000 |
| | Thrombosit | 3.750 | 3.750 | 7.500 |
| | Eritrosit | 2.500 | 2.500 | 5.000 |
| | Bleeding time | 2.500 | 2.500 | 5.000 |
| | Clotting time | 2.500 | 2.500 | 5.000 |
| | Feceslengkap | 2.500 | 2.500 | 5.000 |
| | Sputum I BTA | 2.500 | 2.500 | 5.000 |
| | Swab Vagina | 3.750 | 3.750 | 7.500 |
| Pengecatan Garam | 3.750 | 3.750 | 7.500 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| Malaria | 2.5 | 2.500 | 5 |
| Golongan Darah | 2.5 | 2.500 | 5 |
| Urine Lengkap | 5 | 5.000 | 10 |
| Urobilin | 1.5 | 1.500 | 3 |
| Bilirubin | 1.5 | 1.500 | 3 |
| Albumin | 1.5 | 1.500 | 3 |
| Reduksi | 1.5 | 1.500 | 3 |
| Sedimen | 2 | 2.000 | 4 |
| Gula darah puasa | 5 | 5.000 | 10 |
| Gula darah 2 jam PP | 5 | 5.000 | 10 |
| Bilirubin total | 3.75 | 3.750 | 7.5 |
| Bilirubin direk | 3.75 | .3.750 | 7.5 |
| Bilirubin indirek | 3.75 | 3.750 | 7.5 |
| SGOT | 4.5 | 4.500 | 9 |
| SGPT | 4.5 | 4.500 | 9 |
| Alkali Fosfatase | 4.5 | 4.500 | 9 |
| Gamma GT | 4.5 | 4.500 | 9.5 |
| Total Protein | 3.75 | 3.750 | 7.5 |
| Albumin | 3.75 | 3.750 | 7.5 |
| Globulin | 3.75 | 3.750 | 7.5 |
| Kreatinin | 4.5 | 4.500 | 9 |
| Urea | 4.5 | 4.500 | 9 |
| Uric acid | 4.5 | 4.500 | 9 |
| Cholesterol | 4.5 | 4.500 | 9 |
| Trigliserida | 4.5 | 4.500 | 9 |
| HDL Cholesterol | 4.5 | 4.500 | 9 |
| LDL Cholesterol | 4.5 | 4.500 | 9 |
| VDRL | 4.5 | 4.500 | 9 |
| Dengue blot | 40 | 40.000 | 80 |
| Wida I | 7.5 | 7.500 | 15 |
| HBsAg | 7.5 | 7.500 | 15 |
| Tes Kehamilan | 7.5 | 7.500 | 15 |
| Elektrolit | 30 | 30.000 | 60 |
| Faal Hemostasis | 30 | 30.000 | 60 |
| Test Narkoba I AMP | 27.5 | 27.500 | 55 |
| Test Narkoba I THC | 27.5 | 27.500 | 55 |
| Test Narkoba I MOR (Opiate) | 27.5 | 27.500 | 55 |
| | Planotest | 7.500 | 7.500 | 15.000 |
|----|------------------------------------------------|---------|---------|----------|
| B | Farmasi | | | |
| 1. | Pelayanan resep per lembar | 500 | 500 | 1.000 |
| 2. | Asuhan Kefarmasian | 3.750 | 3.750 | 7.500 |
| 3. | Pemakaian Oksigen/jani | 5.000 | - | 5.000 |
| 4. | Pemakaian Oksigen /tabung | 80.000 | - | 80.000 |
| c | Psikologi | I | | |
| | 1. Deteksi Dini Pertumbuhan Perkernbanqan Anak | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
| D | Kesehatan Lingkungan | | | |
| | (2) Asuhan Kesehatan lingkungan | 3.750 | 3.750 | 7.500 |
| E | Rehabilitasi Medik | | | |
| 1 | Pelayanan lbu Hamil | | | |
| | a. Senam Hamil | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| | b. Senam Nifas | 3.000 | 3.000 | 6.000 |
| 2 | Pelayanan post Strok | | | |
| | a. Therapi latihan | 12.500 | 12.500 | 25.000 |
b b 'k e. Retribusi Pelayanan Ambulans dan Penaawetan Jenazah, ditetapkan se aoai en ut: ·
| NO | URAIAN | JASA ,SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
|------|----------------------------|----------------|------------------|---------|
| A | Ambulans | | | |
| | - Per km pada 5 Km pertama | 25.000 | 25.000 | 50.000 |
| | - Per Km selanjutnya | 3.000 | 2.000 | 5.000 |
| B | Biaya Pendamping | | | |
| | 1. Luar Kota | | | |
| | a. Dokter | 0 | 150.000 | 150.000 |
| | b. Paramedis | 0 | 75.000 | 75.000 |
| | 2. Dalam kota | | | |
| | a. Dokter | 0 | 75.000 | 75.000 |
| | b. Paramedis | 0 | 50.000 | 50.000 |
| | c. Supir Ambulance | 0 | 50.000 | 50.000 |
| c | Pengawetan Jenazah | 120.000 | 80.000 | 200.000 |
etn ust tanf pe avanan administ.rasi Kesehatan, ditetaokan sebaoai berikut : f R lb .
,.
| NO. | . JENIS 'suRAT | TARIF | TARIF |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1 | ,1, . Surat keterangan kesehatan, sakit, istirahat, dirawat, kelahiran, rujukan, kematian dan sejenisnya | Rp | 2.500,- |
| 2 | Surat Keterangan cuti bersalin dan sejenisnya | Rp | 5.000,- |
| 3 | Visum et Repertum, Keperluan Asuransi dan sejenisnya | Rp | 10.000,- |
·
| 4. | Surat Keterangan untuk keperluan Jasa Raharja | Rp | 10.000,- |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| 5 | Surat Keterangan Laik Sehat Lingkungan Kerja | | |
| 6 | < 10 orang tenaga kerja | Rp | 25.000,- |
| 7 | 11 - 25 orang tenaga kerja | Rp | 50.000,- |
| 8 | 26 - 50 orang tenaga kerja | Rp | 100.000,- |
| 9 | > 50 orang tenaga kerja | Rp | 200.000,- |
| 10 | Uji Petik Laik Sehat Lingkungan Kerja | Rp | 50.000,- |
| 11 | Retribusi Pemeriksaan Berkala Karyawan per orang per 6 (enam) bulan sekali | Rp | 10.000,- |
| 12 | Surat Rekomendasi 1. Sarana Kesehatan 2. · Sarana Lain va berdamoak Kesehatan | Rp Ro | 100.000,- 100.000,- |
2) Besar tarif retribusi oelavanan kesehatan di rumah sakit umum sebaqai berikut: ·
| No. | RawatJalan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (RD) | Tarif (RD) |
|-------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Administrasi | 2 | 0 | 2 |
| 2 | IGD (Tanoa Tindakan) | 5 | 0 | 5 |
| 3 | Klinik dokter umum /dokter gigi | 17 | 0 | 17 |
| 4 | Klinik Dokter Spesialis | 20 | 0 | 20 |
RAWAT JALAN
1. Komponen tarif rawat jalan tersebut tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien
2. Tarif rawat jalan spesialis sore hari dan tarif rawat jalan khusus lainnya dapat dibuat sebagai tarif paket dan diatur dengan keputusan Direktur disesuaikan dengan keadaan pasar dan tetap memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Tarif tersebut adalah tarif pada jam dinas.
·
GAWAT DARURAT
1. Tarif pelayanan Gawat darurat tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, tindakan medik ·gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis yang · apabila ada, harus dibayar terpisah oleh pasien.
2. Jasa konsultasi medik :
- a. dokter umum/ dokter gigi dikenakan Rp 10.000 di dalam jam kerja dan di luar jam kerja (cito) sebesar Rp 15.000 r·
4. b .. dokter spesialis dikenakan Rp 20.000 di dalam jam kerja dan di luar jam kerja (cito) sebesar Rp 25.000
4. Jasa konsultasi medik tak langsung melalui telepon/faximile dikenakan 20% dar] jasa konsultasi medik. ·
5. Tarif Jasa Pelayanan Tambahan untuk jam di luar dinas tidak dikenakan kepada masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai.
INSTALASI GAWAT DARURAT
| NO | ITEM PELAYANAN | JASASARANA (RP) | JASA PELAYANAN (RP) | TARIF (RP) |
|------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Pasang lnfus | 2.5 | 1.5 | 4 |
| 2 | Pasang kateter | 4.5 | 3.5 | 8 |
| 3 | Buka kateter | 5 | 3 | 8 |
| 4 | Pemasangan NGT. | 15 | 5 | 20 |
| 5 | Bidai | 10 | 5 | 15 |
| 6 | Kurnbah lambung | 35 | 10 | 45 |
q"
| 7 | ETT | 30.000 | 10.000 | 40.000 |
|------|--------------------------------|----------|----------|----------|
| 8 | Extraksi kuku | 15 | 5 | 20 |
| 9 | Korpus alienum biasa | 10 | 5 | 15 |
| 10 | Korpus alienum peluru | 20 | 5 | 25 |
| 11 | Korpus alienum jarum | 20 | 5 | 25 |
| 12 | Korpus alienum paku | 15 | 5 | 20 |
| 13 | Hecting 1 sampai 5 | 15 | 10 | 25 |
| 14 | Hecting > 5 (per jahitan) | 3 | 2 | 5 |
| 15 | Vena sectie | 45 | 15 | 60 |
| 16 | Thorax drainage | 45 | 15 | 60 |
| 17 | lncisi abses | 30 | 10 | 40 |
| 18 | Circumsisi | 55 | 20 | 75 |
| 19 | Cooling spooling | 55 | 20 | 75 |
| 20 | DC shock | 40 | 10 | 50 |
| 21 | RJP | 30 | 10 | 40 |
| 22 | Klisma | 15 | 5 | 20 |
| 23 | Tampon epistaksis | 15 | 5 | 20 |
| 24 | Buka hecting (per hecting) | 1 | 500 | 1.5 |
| 2.5 | Necrotomi | 10 | 3 | 13 |
| 26 | Ganti verband | 10 | 5 | 15 |
| 27 | Wound toilet | 10 | 5 | 15 |
| 28 | Tampon vagina | 20 | 10 | 30 |
| 29 | Sambung tendon | 25 | 7.5 | 32.5 |
| 30 | Transfusi | 8 | 5 | 13 |
| 31 | Suction | 15 | 5 | 20 |
| 32 | Pasang Gip | 15 | 5 | 20 |
| 33 | Buka Gip | 15 | 5 | 20 |
| 34 | Aspirasi | 10 | 7.5 | 17.5 |
| 35 | Krikotiroidektomy | 20 | 10 | 30 |
| 36 | Nebulasi | 15 | 5 | 20 |
| 37 | Hecting dengan drainage | 20 | 15 | 35 |
| 38 | Combustio ringan sampai sedang | 20 | 5 | 25 |
| 39 | Rumple Leed | 3 | 2 | 5 |
| 36 | Trauma Kimia Mata | 15 | 5 | 20 |
POLIKLINIK UMUM
| NO | ITEM PELAYANAN | JASASARANA (RP) | JASA PELAYANAN (RP) | TARIF (RP) |
|------|----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | lnjeksi obat-obatan | 1.8 | 1.2 | 3 |
| 2 | lnjeksi Vitamin | 1.8 | 1.2 | 3 |
| 3 | Ganti verband | 6 | 4 | 10 |
| 4 | Ekstraksi kuku | 12 | 8 | 20 |
| 5 | Buka Hecting (per hecting) | 3 | 2 | 5 |
| 6 | Aspirasi Pus | 6 | 4 | 10 |
| 7 | lncisi | 9 | 6 | 15 |
POLIKLINIK ANAK
| NO | ITEM PELAYANAN | JASASARANA (RP) | JASA PELAYANAN (RP) | TARIF (RP) |
|------|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | lmunisasi | 5 | 5 | 10 |
| 2· | Mantoux Test | 21 | 14 | 35 |
| 3 | lnjeksi obat-obatan | 1.8 | 1.2 | 3 |
POLIKLINIK BEDAH
| NO | ITEM PELAYANAN | JASASARANA (RP) | JASA PELAYANAN (RP) | TARIF (RP) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Pemasangan bidai | 12,000 | 8,000 | 20,000 |
| 2 | Pemasangan gyps | 18,000 | 12,000 | 30,000 |
| 3 | Pemasangan neck kollar | 5,500 | 3,500 | 9,000 |
| 4 | Pemasangan bed side monitor | 9,000 | 6,000 | 15,000 |
| 5 | Pemasangan ETT intubasi | 39,000 | 26,000 | 65,000 |
| 6 | Pemasangan ransel verban | 9,000 | 6,000 | 15,000 |
| 7 | Pemberian nebulizer | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 8 | Debridement Kecil | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 9 | Debridement Sedang | 21,000 | 14,000 | 35,000 |
| 10 | Primer heating | 24,000 | 16,000 | 40,000 |
| 11 | Cross insisi | 24,000 | 16,000 | 40,000 |
| 12 | Blaas puncti | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 13 | Reposisi sendi | 21,000 | 14,000 | 35,000 |
| 14 | Kumbah lambung | 30,000 | 20,000 | 50,000 |
| 15 | Explorasi coRp us aleanum | 12,000 | 8,000 | 20,000 |
| 16 | Memasang infus | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 17 | Pemasangan NGT | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 18 | Pemasangan kateter | 9,000 | 6,000 | 15,000 |
| 19 | Tranfusi | 18,000 | 12,000 | 30,000 |
| 20 | Suction | 6,000 | 4,000 | 10,000 |
| 21 | Bedah Minor Khusus (yang tidak dikerjakan di kamar operasi), seperti: Sirkumsisi, Lipoma, Ateroma, | 135,000 | 90,000 | 225,000 |
POLIKLINIK PENYAKIT DALAM
| NO | ITEM PELAYANAN | JASASARANA (RP) | JASA PELAYANAN (RP) | TARIF (RP) |
|------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | lnjeksi vitamin | 2.500 | 1.500 | 4.000 |
| 2 | Ganti verband | 12,000 | 8,000 | 20,000 |
| 3 | Nekrotomi kulit | 21,000 | 14,000 | 35,000 |
| 4 | lncisi | 10,000 | 10.000 | 20,000 |
POLIKLINIK OBGYN/KEBIDANAN DAN KANDUNGAN
| NO | ITEM PELAYANAN | JASA SARANA (RP) | JASAPELAYANAN (RP) | TARIF (RP) |
|------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Bio psi | 10 | 60 | 70 |
| 2 | IUD pasang atau buka | 10 | 60 | 70 |
| 3 | lnspekulo | 10 | 40 | 50 |
| 4 | Vaqinal Toucher | 10 | 40 | 50 |
| 5 | Implant pasang atau buka | 15 | 60 | 75 |
POLIKLINIK GIGI DAN MULUT
| NO | ITEM PELAYANAN | JASA SARANA(RP) | JASA PELAYANAN (RP) | TARIF (RP) |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Topical Aplikasl | 40,000 | 60,000 | 100,000 |
| 2 | Fissure Sealant | 20,000 | 30,000 | S0,000 |
| 3 | Hip~remi Pulpa Satu Kall Kunjungan | 15,000 | 20,000 | 45,000 |
| 4 | Hlpereml Pulpa Dua Kali Kunjungan (Kuniunqan Pertama) | 15,000 | 15,000 | 30,000 |
| 5 | Hiperemi Pulpa Dua Kali Kunjungan (Kunlunqan Kedua) | 20,000 | 30,000 | 50,000 |
| NO. | ITEM PELAYANAN | JASA SARANA (RP) | JASA PELA YANAN (RP) | TARIF (RP) |
|-------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|
| 6 | Pulpitis Satu Kali Kunjungan | 40,000 | 60,000 | 100,000 |
| 7 | Pulpitis 4 X Kunjungan (Kunjungan Pertama) | 15,000 | 20,000 | 35,000 |
| 8 | Pulpitis 4 X Kunjungan (Kunjungan Kedua) | 15,000 | 20,000 | 35,000 |
| 9 | Pulpitis 4 X Kunjungan (Kunjungan Ketlqa) | 25,000 | 35,000 | 60,000 |
| 10 | Pulpitis 4 X Kunjungan (Kunjungan Keempat) | 40,000 | 60,000 | 100,000 |
| 11 | Gangraen Pulpa Kunjungan Pertarna | 15,000 | 25,000 | 45,000 |
| 12 | Gangraen Pulpa Kunjungan Kedua | 15,000 | 20,000 | 45,000 |
| 13 | Gangraen Pulpa Kunjungan Ketiga | 40,000. | 60,000 | 100,000 |
| 14 | lncisi Abses | 30,000 | 70,000 | 100,000 |
| 15 | · Osteomyelitis | 30,000 | 70,000 | 100,000 |
| 16 | Gingivitis | 30,000 | 70,000 | 100,000 |
| 17 | Kuretase Ginggiva | 25,000 | 50,000· | 75,000 |
| 18 | Scaling | 25,000 | 50,000 | 75,000 |
| 19 | Pencabutan Gigi Susu dengan Topical Aplikasi | 5,000 | 15,000 | 20,000 |
| 20 | Pencabutan Gigi Susu dengan lnieksi | 10,000 | 15,000 | 25,000 |
| 21 | Pencabutan Gigi Tetap Atas belakanq, kanan kiri | 15,000 | 20,000 | 35,000 |
| 22 | Pencabutan Gigi Tetap Atas Depan | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
| . 23 | Pencabutan Gigi Tetap Premolar atas | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
| 24 | Pencabutan Gigi Tetap Premolar bawah | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
| 25 | Pencabutan Gigi Tetap Bawah belakang | 15,000 | 20,000 | 35,000 |
| 26 | Pencabutan Gigi Tetap Bawah deoan | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
| 27 | Pencabutan gigi Tetap dengan komolikasi | 30,000 | 70,000 | 100,000 |
| 28 | . Tindakan Operatif M3 Bawah | 100,000 | 200,000 | 300,000 |
| 29 | Tindakan Operatif Kista | 30,000 | 170,000 | 200,000 |
| 30 | Tindakan Operatif Mucocell | 30,000 | 120,000 | 150,000 |
| 31 | Tindakan Operatif Ranula | 30,000 | · 120,000 | 150,000 |
| 32 | Tindakan Operatif Gingivectomy | 30,000 | 120,000 | 150,000 |
| 33 | Apex Resetie | 30,000 | 70,000 | 100,000 |
| 34 | Fixatie 1 Rahang | 40,000 | 160,000 | 200,000 |
| 35 | Gingivo Plasty | 40,000 | 160,000. | 200,000 |
| 36 | Tindakan Operatif : Epulis | 40,000 | 160,000 | 200,000 |
| 37. | Post Operasi I kontrol | 5,000 | 10,000 | 15,000 |
| 38 | Foto Rontgen Panoramic | 15,000 | .60,000 | 75,000 |
| 39 | Foto Rontgen Perapical | 15,000 | 20,000 | · 35,000 |
| 40 | Tambalan Gigi Tetap | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
| 41 | Tambalan Gigi Susu | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
| 42 | Tambalan Sinar Gigi Tetap | 30,000 | 70,000 | 100,000 |
| 43 | Tambalan Sinar Gigi Susu | 15,000 | 35,000 | 50,000 |
| 44 | Tambalan Sementara Gigi Tetap | 5,000 | 15,000 | 20,000 |
| 45 | Tambalan Sementara Gigi Susu | 5,000 | 15,000 | 20,000 |
POLIKLINIK THT
| NO | ITEM PELAYANAN | JASA SARANA (RP) | JASA PELAYANAN (RP) | TARIF (RP) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Ekstraksi serurnen prop I epidermis prop I kolesteatoma liang telinga | 24,000 | 16,000 | 40,000 |
| ·2 | Ekstraksi bendaasing liang telinqa | 30,000 | 20,000 | 50,000 |
| 3 | Ekstraksi benda asing hidung | 30,000 | 20.000 | 50,000 |
| 4 | Ekstraksi bendaasing di orofarinq | 60,000 | 40,000 | 100,000 |
| 5 | Kemokaustikkonka | 36,000 | 24,000 | 60,000 |
| 6 | Kemokaustik faring | 39,000 | 26,000 | 65,000 |
| 7. | Aspirasi abses septum | 150,000 | 100,000 | 250,000 |
| 8 | Aspirasi perikondritis | 120,000 | 80,000 | 200,000 |
| 9 | lnsisi abses peritonsil | 180,000 | 120,000 | 300,000 |
| 10 | lnsisi abses septum | 180,000 | 120,000 | 300,000 |
| 11 | lnsisi abses preaurikula | 180,000 | 120,000 | 300,000 |
| 12 | lnsisi abses retroaurikula | 180,000 | 120,000 | 300,000 |
| 13 | lnsisi abses coli | 90,000 | 60,000 | 150,000 |
| 14 | lnsisi Perikondritis/othaematom · | 180,000 | 120,000 | 300,000 |
| 15 | Ekstirpasi kista daun telinga (pseudokista, kista aterm, kista dermoid, papilloma, veruca, kelloid, hemangioma) | 180,000 | 120,000 | 300,000 |
| 16 | Transluminasi | 39,000 | 26,000 | 65,000 |
| 17 | Audiogram nada murni | 21,000 | 14,000 | 35,000 |
| 18 | lmpedansi audiometri | 27,000 | 18,000 | 45,000 |
| 19 | Nasoendoskopi & nasofaringoskopi | 48,000 | 32,000 | 80,000 |
| 20 | Endoskopi telinga | 48,000 | 32,000 | 80,000 |
| 21 | Larinqoskopi optik | 54,000 | 36,000 | 90,000 |
| 22 | Biopsi tumor hidunc | 54,000 | 36,000 | 90,000 |
| 23 | Blopsl nasofarinq secara endoskopi | 180,000 | 120,000 | 300,000 |
| 24. | Parasintesis MT | 150,000 | 100,000 | 250,000 |
| 25 | Biopsi nasofaring tanpa endoskopi | 90,000 | 60,000 | 150,000 |
| 26 | Debridement Luka Post Ooerasl | 30,000 | 20,000 | 50,000 |
| 27 | Spooling Hidung | 36,000 | 24,000 | 60,000 |
POLIKLINIK MATA
| NO | ITEM PELAYANAN | JASA SARANA (RP) | JASA PELA YANAN (RP) | TARIF (RP) |
|------|-----------------------|--------------------|------------------------|--------------|
| 1 | Refraksi | 12,000 | 8,000 | 20,000 |
| 2 | Glaukoma | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 3 | Katarak | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 4 | Pterigium | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 5 | Pinguikulitis | 15,000 | 10,000 | . 25,000 |
| 6 | Dibetik retinopati | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 7 | Diabetik Hiperten | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 8 | Ablasio Retina | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 9 | KekeruhanVitrius | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 10 | CoRp us Alienum | 17,000 | 11,000 | 28,000 |
| 11 | Entropion | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 12 | Ektropion | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 13 | Trichiasis | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 14 | Papil edema | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 15 | Papilitis | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 16 | Neuritis Retrobulbair | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| NO | ITEM PELA YANAN | JASA SARAN A (RP) | JASA PELA YANAN (RP) | TARIF (RP) |
|------|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| 17 | Diplopia | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 18 | Tumor palpebra | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 19 | Tumor Konjetifa | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 20 | Conjunctivitis | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 21 | Blefaritis | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 22 | Episkheritis | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 23 | Skeritis | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 24 | Hordiolum | 27,000 | 18,000 | 45,000 |
| 25 | Kalazion | 27,000 | 18,000 | 45,000 |
| 26 | Keratitis | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 27 | Dakriosistitis | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 28 | Ulcus Kornea | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 29 | Erosi kornea | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 30 | Laserasi kornea | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 31 | Trauma kimia | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 32 | Dakriostenosis | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 33 | Xantelasma | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 34 | Trauma kimia | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 35 | Herpes Zoster | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 36 | Selulitis Orbital | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 37 | Selulitis Preseptal | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 38 | Vis us | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 39 | Koreksi | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 40 | Tonometri | 7,500 | 5,000 | 12,500 |
| 41 | Funduscopy | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 42 | Slit Lamp Examination | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 43 | Exterpatie Corpus | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 44 | Test Buta Warna | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 45 | Kerato Meter | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 46 | Streak retmos kope | 12,000 | 8,000 | 20,000 |
| 47 | Biometri | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 48 | Laser Yag,ag laser | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 49 | Goldumen | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 50 | Nel Test | 12,000 | 8,000 | 20,000 |
POLIKLINIK KULIT &amp; KELAMIN
| NO | ITEM PELAYANAN | JASA SARAN A (RP) | JASA PELA YANAN (RP) | TARIF (RP) |
|------|------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| 1 | Ganti Verband | 7,000 | 5,000 | 12,000 |
| 2 | Curretace | 30,000 | 20,000 | 50,000 |
| 3 | Biopsy | 60,000 | 40,000 | 100,000 |
| 4 | Cauter | 36,000 | 24,000 | 60,000 |
| 5 | lncici | 36,000 | 24,000 | 60 000 |
| 6 | Exici | 37,000 | 25,000 | 62 000 |
| 7 | crvc Suraerv | 30,000 | 20,000 | 50 000 |
| 8 | Laser | 300,000 | 200 000 | 500 000 |
| 9 | Aff Hechtlnc | 12 000 | 8 000 | 20 000 |
| 10 | Larva Miera | 120,000 | 80 000 | 200,000 |
KLINIK NEUROLOGI
| NO | ITEM PELAYANAN | JASA SARANA (RP l | JASA PELAYANAN (RP) | TARIF (RP) |
|------|------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | EEG | 60 | 40 | 100 |
| 2 | EMG | 45 | 30 | 75 |
POLIKLINIK REHABILITASI MEDIS/ FISIOTHERAPY
| NO | ITEM PELAYANAN | JASA SARANA (RP) | JASA PELAYANAN (RPl | TARIF (RP) |
|------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Latihan Fisik exc.mas | 24,000 | 16,000 | 40,000 |
| 2 | Aktinoterapi IR | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 3 | Elektroterapi | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 4 | Breathinq exercise | 24,000 | 16,000 | 40,000 |
| 5 | Okupasi terapi | | | |
| | a. Snow Room | 42,000 | 28,000 | 70,000 |
| | b. Sensori integrasi | 36,000 | 24,000 | 60,000 |
| | c. Lat. Aktivitas kehidupan sehari-hari | 36,000 | 24,000 | 60,000 |
| | d. Propoer Body Mekanik | 36,000 | 24,000 | 60,000 |
| | e. Latihan Relaksasi | 36,000 | 24,000 | 60,000 |
| 6 | Analisa & lntervensi, Persepsi, Kognitif, Psikomotor | 48,000 | 32,000 | 80,000 |
| 7 | Teraoi Wicara | - | - | - |
| | a. Fungsi Bicara | 24,000 | 16,000 | 40,000 |
| | b. Fungsi Bahasa I laku | 24,000 | 16,000 | 40,000 |
| | c. Fungsi Menelan | 24,000 | 16,000 | 40,000 |
KLINIK PSIKOLOGI
| NO | ITEM PELAYANAN | JASA SARANA (RP) | JASA PELAYANAN (RP) | TARIF (RP) |
|------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Konsultasi psikologi | 12 | 8 | 20 |
| 2 | Test Psikologik Baterai Lenakap | 19.5 | 13 | 32.5 |
| 3 | Test Emosional | 15 | 10 | 25 |
| 4 | Test Bakat | 15 | 10 | 25 |
| 5 | Test Kepribadian | 15 | 10 | 25 |
KLINIK PARU
| NO | ITEM PELAYANAN | JASA SARANA (RP) | JASA PELAYANAN (RPl | TARIF (RP) |
|------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Pemeriksaan soirometri/faal oaru | 12,000 | 8,000 | 20,000 |
| 2 | Nebulizer | 12,000 | 8,000 | 20,000 |
| 3 | lnieksi obat-obatan | 3,000 | 2,000 | 5,000 |
POLIKLINIK JIWA
| NO | ITEM PELAYANAN | JASA SARANA (RP) | JASA PELAYANAN (RP) | TARIF (RP) |
|------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| | Psikometri | | | |
| 1 | Stabdar Proaresive Matries · | 7.500 | 5.000 | 12.500 |
| 2 | House Tree Person | 7.500 | 5.000 | 12.500 |
| 3 | Draw A man Test | 7.500 | 5.000 | 12.500 |
| 4 | Test Baum | 7.500 | 5.000 | 12.500 |
| 5 | Edwart Pesonel Preference Sched | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 6 | Thematic Aperception Test | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 7 | MMPI | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 8 | Wechler Adult lnteleqence Seate | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 9 | Wechler lnteleqence Seate for Children | 12.000 | 8.000 | 20.000 |
| 10 | Pemeriksaan kesehatan iiwa/narkotik | | | |
| | Sederhana: | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | a. Sekolah | 7.500 | 0 | 7.500 |
| b. Pegawai Negeri | | | |
|----------------------------|--------|-------|--------|
| Sedanq : | | | |
| a. Calon legislatif b. | 15.000 | 5.000 | 20.000 |
| Untuk keperluan cerai | 15.000 | 5.000 | 20.000 |
| c. Untuk keperluan warisan | 15.000 | 5.000 | 20.000 |
TARIF RUANGAN RAWAT INAP
| Ruangan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Tarif Ruangan lRo) |
|-----------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| Kelas Ill | 15 | 10 | 25 |
| Kelas II | 24 | 16 | 40 |
| Kelas I | 46 | 28 | 70 |
| VIP | 65 | 40 | 105 |
| ICU | 125 | 85 | 210 |
VISITE RUANG RAWAT INAP DAN KONSULTASI ANTAR SPESIALIS
| | Vi site | Vi site | Jasa Pelayanan Konsultasi Antar Spesialis |
|-----------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| Ruangan | Dokter Umum (Rp) | Dokter Spesialis (Rp) | (Rp) |
| Kelas Ill | 10.000 | 25.000 | 20.000 |
| Kelas II | 15.000 | 35.000 | 30.000 |
| Kelas I | 20.000 | 50.000 | 40.000 |
| VIP | 30.000 | 75.000 | 60.000 |
| ICU | 40.000 | 100.000 | 75.000 |
PEMAKAIAN OKSIGEN
| Ruanaan | Tarif /Liter/Jam |
|-----------|--------------------|
| Kelas Ill | 40 |
| Kelas II | 40 |
| Kelas I | 45 |
| VIP | 50 |
| ICU | 50 |
Persalinan Normal
TINDAKAN PERSALINAN
| Ruangan | Jasa Sarana (Ro) | Jasa Pelayanan (Rp) | Tarif (Rp) |
|-----------|--------------------|-----------------------|--------------|
| Kelas Ill | 20 | 110 | 130 |
| Kelas II | 30 | 120 | 150 |
| Kelas I | 50 | 140 | 190 |
| VIP | 75 | 150 | 225 |
Ketentuan :
1. Tarif tersebut tidak termasuk obat-obatan, bahan habis pakai, pemeriksaan penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik.
2. Tarif tersebut adalah tarif pada jam dinas jika diluar jam dinas dikenakan biaya tambahan 20%
3. Tarif Jasa Pelayanan Tambahan untuk jam di luar dinas tidak dikenakan kepada masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai.
a. PERSALINAN PATOLOGIS
| Ruangan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Tarlf (Rp) |
|-----------|--------------------|-----------------------|--------------|
| Kalas Ill | 200 | 400 | 600.000 |
| Kelas II | 250 | 500 | 750.000 |
| Kelas I | 300 | 600 | 900.000 |
| VIP | 500 | 700 | 1.200.000 |
Yang termasuk dalam kategori persalinan patologis adalah sebagai berikut :
.
-------------·-----·-----··-----------·-----·-··------
1. Manual aid (persalinan letak sungsang)
2. Ekstraksi vacum
3. Persalinan dengan manual plasenta
4. Persalinan dengan penyulit (misalnya : pre eklampsi dan lain-lain)
5. Persalinan gemelli (kembar)
6. Persalinan dengan episiotomi, ruptur perineum tingkat II ke atas, robekan cerviks
7. Persalinan dengan distocia bahu.
Ketentuan :
1. Tarif tersebut tidak termasuk obat-obatan, bahan habis pakai, pemeriksaan penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik.
2. Tarif tersebut adalah tarif pada jam dinas, jika diluar jam dinas dikenakan biaya tambahan 20%.
3. Tarif Jasa Pelayanan Tambahan untuk jam di luar dinas tidak dikenakan kepada masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai.
b. TINDAKAN KURETAGE
| Ruangan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Tarif (Rp) |
|-----------|--------------------|-----------------------|--------------|
| Kelas Ill | 150 | 350 | 500 |
| Kelas II | 200 | 450 |
BAB II - RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 38

Tingkat pengunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta · Pencatatan Sipil diukur berdasarkan jenis dan jumlah yang diterbitkan.
Paragraf 5 Prtnstp dan Sasaran Penetapan Tarif
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Kutipan akta kelahiran bagi anak Warga Negara Indonesia (WNI) umur O -6 tahun tidak dikenakan biaya retribusi.
Paragraf 6 Struktur Dan Besarnya Tarif
Struktur tarif Retribusi Pengantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :
| No | Jenis Retribusi Biaya Cetak | Tarif Untuk ·WNI (Rp) | Tarif Untuk WNA (Rp) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1. | Kartu Keluarga (KK) | 7.000 | · 15.000 |
| 2. | Kartu Tanda Penduduk (KTP) | 15.000 | 25.000 |
| 3. | Surat Keterangan Pelaporan WNA a. Kepala Keluarga b. lstri | 0 0 | 60.000 |
| | c. Anak Usia 16 Tahun ke atas d. Anak di bawah 16 Tahun Kutipan Akta Kematian | 0 0 0 50.000 | 50.000 40.000 30.000 |
| 4. | Kutipan Akta Perkawinan yang Pencatatan Perkawinan dilaksanakan di dalam kantor | | 50.000 150.000 |
| 6. | Kutipan Akta Perceraian Pinaair Penqanqkatan Anak Pinqqir Pengakuan Anak Pinaair Pencesahan Anak | 150.000 | |
| 5. | pan Akta Perkawinan yang Pencatatan Perkawinan di luar kantor | 100.000 | 250.000 |
| | Kuti dilaksanakan | | |
| 7. 8. | Catatan | | 250.000 |
| | | 25.000 | 150.000 |
| 9. | Catatan | 25.000 | 150.000 |
| 10. | Catatan | 25.000 | 150.000 |
| 11. | Catatan Pinggir Perubahan Nama | 25.000 | 150.000 |
| 12. | Catatan Pinaair Perubahan Jen is Kelamin. | 25.000 | 150.000 |
| 13. | Catatan Pinggir Perubahan Kewarcaneqaraan | 25.000 | 150.000 |
| 14. | Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran | 25.000 | 50.000 |
| 15. | Perbaikan Kutipan Akta Perkawinan | 50.000 | 250.000 |
| 16. | Perbaikan Kutipan Akta Perceraian | 150.000 | 150.000 |
| 17. | Formulir Biodata Penduduk Orang Asino (F-1.02) | 0 | 50.000 |
| 18. | Formulir Biodata Penduduk untuk Perubahan Data/tambahan anccota keluarga (F-1.03) | 2.500 | 0 |
| 19. | Surat Kuasa Pengisian Biodata (F-1.04) | 2.500 | 0 |
| 20. | Surat Pernyataan Perubahan data kependudkan (F-1.05) | 2.500 | 0 |
| 21. | Formulir Permohonan KK (F-1.06) | 2.500 | 5.000 |
| 22. | Formulir Permohonan KTP (F-1.07) | 2.500 | 5.000 |
| 23. | Permohonan Tincqal sementara (F-1.12) | 0 | 250.000 |
| 24. | Formulir Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas (PP-Tas) (F-1.16) | 0 | 250.000 |
| 25. | Formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri (F-1.18) | 0 | 250.000 |
| 26. | Surat Keterangan Pindah antar Kabupaten/Kota dalam dan antara Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia | 25.000 | 100.000 |
| 27. | Surat Keterangan Pindah ke luar neqerl | 150.000 | 150.000 |
- (1) Tata cara perhitungan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta pencatatan sipil adalah berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 39.
- (2) Masa retribusi adalah setiap pemberian kartu tanda penduduk dan akta pencatatan sipil yang diberikan oleh pemerintah daerah.
.
·
Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Golongan Retribusi
Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.
Pasa143
Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ·
Subjek retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/menikmati jasa pelayanan parkir di sebahagian ruang tertentu dari atau di tepi jalan umum.
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk golongan retribusi jasa umum
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Tingkat pengunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan jenis kenderaan.
Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif
Struktur besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kenderaan rod a dua sebesar . ...
..
..
- b. Kenderaan roda empat sebesar
- c. Kenderaan roda enam ke atas sebesar .. . ..
Rp
500,-/sekali parkir
Rp
1.000,- /sekali parkir
Rp 1.500,- /sekali parkir
Paragraf 5 Masa Retrlbusl
Masa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalai Umum adalah jangka waktu lamanya pemanfaatan sebahagian ruang dan tepi jalan umum.
.
Bagian Kelima Retribusi Pelayanan Pasar
Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Golongan Retribusi
Denqan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.
BAB II - RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 51

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan sarana dan fasilitas Pasar milik pemerintah daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Retribusi Pelayanan Pasar termasuk golongan retribusi jasa umum
Paragraf
2
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat. Penggunaan Jasa
Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis dan luas bangunan.
Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif
Struktur besarnya tarif retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :
- ·1. Penyewa yang menempati kios/stand/loods wajib mempunyai kartu hak sewa/pakai dikenakan biaya sebesar :
- a. kios pasar harian/mingguan
Rp 50.000,-/unit/tahun
- b. stand pasar mingguan/harian
Rp 40.000,-/unit/tahun
- c. loods pasar mingguan/harian
Rp 25.000,-/unit/tahun
- d. Kartu Hak Sewa berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Bangunan pasar yang baru dibangun oleh Pemerintah bagi penyewa harus mengajukan permohonan bermaterai cukup dan di kenakan biaya administrasi sebesar:
- a. kios pasar mingguan/harian
4. Rp 500.000,-/unit.
- b. stand pasar mingguan/harian
- c. loods pasar mingguan/harian
3. Besarnya retribusi Pasar adalah sebagai berikut :
- a. loods pasar luas s 4 m 2
- b. loads pasar luas &gt; 4 m 2
- c. stand pasar luas s 6 m 2
- d. stand pasar luas &gt; 6 m 2
- e. kios pasar luas s 9 m 2
Rp 300.000,-/unit.
Rp 200.000,-/unit.
1.500,-/hari Rp
2.000,-/hari Rp
2.750,-/hari Rp
2.500,-/hari Rp
3.000,-/hari Rp
.
- f. kios pasar luas &gt; 9 M 2
Rp 3.500,-/hari
- g. loads ikan, daging luas s 4 m 2
Rp 2.000,-/hari
- h. loods ikan, daging luas &gt; 4 m 2
Rp 3.000,-/hari
- i. lesehan/latar luas s 3 m 2
Rp 1.000,-/hari
- j. lesehan/latar luas &gt; 3 m 2
Rp
1.500,-/hari
4. Pemakaian fasilitas kamar mandi I We dalam lokasi pasar sebagai berikut :
- a. man di . . . ... . . . . . . . . . . . . ..
.. . .. .. . . . .. . . . . .. .. .
. .
- b. buang air besar
- c. buang air kecil
5. · Setiap pengusaha atau perorangan atau badan hukum yang hendak mendirikan pembangun pasar harus mendapat izin lebih dahulu dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
6. Pasar yang dibanqun dan dikelola oleh pihak ketiga I developer diatas tanah milik Pemerintah . daerah ketentuan bagi hasil diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
7. Tata cara perhitungan retribusi Pelayanan Pasar adalah berdasarkari tarif sebagaimana · dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (6) .
8. Masa retribusi Pelayanan Pasar adalah jangka waktu yang lamanya atas pemanfaatan/tempat pasar milik pemerintah daerah.
Rp 1.500,-
Rp 1.000,-
Rp 500,-
Bagian Keenam Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Golongan Retribusi
- (1) Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran · atas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (2) Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan · bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan . perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (3) Subjek Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menqqunakan/menlkmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk golongan retribusi jasa umum.
Paragraf 2 Pelayanan Pemeriksaan/Penelitian dan Penetapan Laik Jalan
Dalam rangka meningkatkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan · angkutan jalan, daerah melakukan pelayanan pemeriksaan, dan penelitian terhadap persyaratan teknis dan administratif serta menetapkan laik jalan kendaraan bermotor sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
.
- (1) Set1ap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Jenis-jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud Pasal 55 peraturan daerah ini, harus sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan.
.
- (2) Selama masa operasi di jalan, kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus wajib :
- a. dilakukan pengujian berkala dan penilaian teknis;
- b. ditunjang dengan sistem pemeliharaan/ perawatan;
- c. dilakukan pengawasan operasional.
Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa .
Tingkat p'engunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.
Paragraf 4
Pengujian Berkala, Penllaian Teknls, Pemeliharaan/Perawatan, Pengawasan Operasional
- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan, wajib melaksanakan uji berkala .
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1 ), merupakan kendaraan wajib uji tidak termasuk kendaraan milik TNI/Polri. ·
- (3) Kewajiban untuk melaksanakan uji berkala selama-lamanya 6 (enam) bulan setelah diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang pertama kali.
- (1) Untuk setiap kendaraan wajib uji selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbikan Surat Tanda Nomor Kendaraan wajib didaftarkan untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala.
- (2) Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPPP) Berkala dan Tanda Samping.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
- a. berat kosong kendaraan;
- b. jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal;
- c. jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan dan berat kombinasi yang diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta gandengan atau kereta tempelan; ·
- d. daya angkut orang dan barang;
- e. kelas jalan terendah yang boleh dilalui.
- (1) Uji Berkala kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dilaksanakan oleh dinas.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebaqairnana dimaksud ayat (1) dilaksanakan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor. ·
- (3) Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa Unit Pengujian Statis atau Unit Pengujian Keliling.
·
Masa Uji Berkala kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus .. berlaku untuk masa 6 (enam) bulan.
- (1) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda berupa Buku Uji dan Tanda Uji Berkala (plat uji).
- (2) Bukti Pengujian kendaraan bermotor, kereta ganden.gan, kereta tempelan dan kendaraan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1 ), dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila: .
- a. sudah ha bis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
- b. melakukan perubahan atau rnenqqanf sebagian atau seluruhnya atas buku uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai derigan ketentuan yang berlaku;
- c. kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai denqan syarat-syarat, teknis yang ditentukan.
- (1) Permohonan pengujian berkala diajukan ke dinas dan wajib melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri dari :
- a. surat keterangan penetapan pelaksanaan pengujian (SKPPP);
- b. surat tanda nomor kendaraan (STNK);
- c. tanda jati diri pemilik;
- d. bukti pelunasan biaya uji.
- (2) Pendaftaran untuk melaksanakan pengujian berkala selanjutnya diajukan ke dinas selambatlambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa uji berakhir.
- (1) Pengujian berkala harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai · ketentuan perundanq-undanqan yang berlaku, dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian, serta dapat dilaksanakan secara manual.
- (2) Fasilltas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian, pada lokasi yang bersifat tetap dan atau pada lokasi yang bersifat tidak tetap. ·
- (3) Dinas berkewajiban mengadakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian sesuai peningkatan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada · pemilik kendaraan sekurang-kurangnya meliputi :
- a. perbaikan yang harus dilakukan;
- b. waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang.
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1 ), kepada pemilik/pemegang diberikan tempo selama-lamanya 14 (empat belas) hari tidak diperlakukan sebagai pemohon baru serta tidak dipungut biaya uji ulang.
- (3) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata kendaraan masih dinyatakan tidak lulus maka untuk uji ulang selanjutnya dikenakan biaya uji.
- (1) Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebaqairnana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.
.
.
- (2) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari harus meniberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1 ), setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji ulang.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dari/ atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) . ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji maka pemilik/ pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.
- (1) Pemilik kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus : dapat memindahkan pengujian kendaraarinya ke tempat kendaraan dirnana kendaraan itu berdomisili.
- (2) Pemindahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
Tata cara pengujian berkala diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (1) Setiap kendaraan bermotor dapat dilakukan penilaian teknis untuk menentukan nilai fisik (komponen-komponen) kendaraan bermotor dalam satuan prosentase setelah melalui pengujian.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh penguji.
- (3) Sebagai bukti hasil penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis.
Tata Cara Penilaian Teknis sebagaimana dimaksud pasal 71 akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Untuk pemeliharaan dan menjaga kondisi kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan harus dilakukan pemeliharaan perawatan;
- (2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang telah memiliki izin dan ditunjuk oleh dinas.
- (1) Untuk menjamin kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus agar tetap memenuhl persyaratan teknis dan laik jalan, dinas mengadakan pengawasan operasional;
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan di jalan, terminal, jembatan timbang, pool kendaraan dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu;
- (3) Dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, maka penguji:
.
- a. mencabut tanda lulus uji;
- b. memerintahkan secara tertulis kepada pemilik/ pemegang untuk dilakukan uji ulangan.
· Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan operasional akan diatur dengan Peraturan Bupati.
·.
Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Retribusi
Besarnya retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebaqai berikut:
- a. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih:
| 1. Jasa Pengujian Mobil Barang, Mobil Bis, Kereta Penarik | Rp | 15.000,- |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 2. Jasa Pengujian kereta tempelan, kereta gandengan, mobil penumpang, kendaraan khusus | Rp | 15.000,- |
| 3. Buku Uji (per unit) | Rp | 10.000,- |
| 4. Tanda Uji (per pasang) | Rp | 5.000,- |
| 5. Pembuatan dan pemasangan tanda samping | Rp | 5.000,- |
| 6. Penggantian tanda uji yang rusak atau hilang (per unit) | Rp | 20.000,- |
| 7. Penggantian buku uji yang rusak atau hilang (per unit) | Rp | 20.000,- |
| Kendaraan Bermotor Roda Tiga : | | |
| 1. Jasa Pengujian | Rp | 10.000,- |
| 2. Buku Uji (per unit) | Rp | 10.000,- |
| 3. Tanda Uji (per pasang) | Rp | 5.000.- |
| 4. Pembuatan dan Pemasangan Tanda samping | Rp | 5.000,- |
| Penilaian Kondisi Teknis : | | |
| 1. Mobil barang | Rp | 50.000,- |
| 2. Kereta tempelan, kereta gandengan | Rp | 30.000,- |
| 3. Mobil Penumpang, roda 4 dan/atau roda 3 | Rp | 20.000,- |
| 3. Sepeda Motor | Rp | 10.000,- |
Setiap keterlambatan pengujian berikutnya bagi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (3) dan pasal 63 peraturan daerah ini dikenakan denda sebesar Rp. 15.000 setiap bulan keterlambatan
Paragraf 6 Prinsif dan Sasaran Penggunaan Tarif
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
Bagian Ketujuh
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Paragraf 1 Nama, Objek, Golongan, Subjek dan Wajib Retribusi
Dengan nama retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dalam daerah dipungut retribusi.
- (1) Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat
·
penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
- (2) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran termasuk golongan retribusi jasa umum
Subjek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diberikan oleh pemerintah daerah.
Wajib retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah orang pribadi atau Sadan yang menikmati pelayanan [asa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diberikan oleh pemerintah daerah.
Paragraf 2 Maksud dan Tujuan
Pemerintah Daerah bermaksud untuk memberikan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran kepada masyarakat agar terwujud pencegahan kebakaran yang maksimal sebelum terjadi bahaya kebakaran.
Pemeriksaan alat pemadam kebakaran oleh pemerintah daerah tujuannya agar alat pemadar'n kebakaran yang dimiliki oleh masyarakat selalu siap pakai apabila digunakan sewaktu-waktu dalam pemadaman kebakaran.
Paragraf 3 Pelayanan dan Pengawasan ·
(
Pemerintah daerah memberikan pelayanan jasa dalam hal :
- a. · pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap a lat-a lat pemadam . kebakaran pada setiap bangunan dan kendaraan bermotor umum;
- b. memberikan rekomendasi.
Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran pada bangunan/gedung dan bangunan perusahaan yang menyimpan, membuat memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar (MT) maupun yang tidak mudah terbakar (TMT) serta kendaraan bermotor umum.
Paragraf 4 Kewaji ban
Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai ruangan gedung rumah toke, rumah susun, flat/apartemen, perusahaan yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan · benda-benda yang mud ah terbakar (MT) dan yang tidak mudah terbakar (TMT) serta kendaraan bermotor umum di daerah wajib memiliki dan/atau menyediakan alat pemadam kebakaran seperti racun api, hydrant dan/atau sprinkler.
- (1) Alat pemadam kebakaran berupa racun api wajib disediakan pada setiap bangunan industri, rumah pertokoan (ruko), flat/apartemen, bangunan perusahaan yang mengolah, menyimpan
·
·
dan memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar dan tidak mudah terbakar serta kendaraan bermotor urnurn.
- (2) Jen is dan ukuran isi tabung racun api yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Alat pemadam kebakaran berupa hydrant wajib dipasang pada setiap :
- a. bangunan industri, pabrik dan gedung umum seperti hotel, restoran, bioskop, dan sejenisnya;
- b. bangunan umum seperti SPBU, SPBE dan sejenisnya;
- c. · bangunan perumahan, real estate, flat/apartemen dan rumah susun.
- (1) Alat pemadam kebakaran jenis sprinkler wajib dipasang pada :
2. . a. bangunan pasar, plaza, mall, hotel, bioskop dan sejenisnya yang bertingkat 2 (dua) atau lebih;
- b. bangunan yang memiliki ketinggian di atas 14 meter atau bangunan bertingkat yang memiliki 4 tingkat atau lebih.
- (2) Jenis dan jumlah sprinkler sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (1) Perusahaan yang mengelola, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang Mudah Terbakar (MT) wajib memiliki 1 (satu) tabung racun api untuk setiap luas ruangan40 m 2 pada gedung bangunannya.
- (2) Terhadap perusahaan yang mengelola, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang Tidak Mudah Terbakar (TMT) wajib memiliki 1 (satu) tabung racun apl. untuk setiap · luas ruangan 75 m 2 pada gedung bangunannya.
- (3) Rumah susun, flat/apartemen wajib memtlikl 1 (satu) tabung racun api untuk setiap luas ruangan 60 m 2 pada gedung bangunannya. .
4. ·(4) Kendaraan bermotor umum wajib memiliki 1 (satu) tabung racun api dan khusus untuk truk tangki pembawa BBM wajib memiliki 2 (dua) tabung racun api.
- (5) Bangunan industri, pabrik-pabrik dan gedung umum wajib memiliki hydrant 1 (satu) unit untuk setiap luas ruangan 600·m 2· . ·
- (6) Bangunan seperti pasar, plaza, mall, pusat perbelanjaan, kompleks, pertokoan, hotel dan sejenisnya, tempat hiburan, kompleks perkantoran wajib hydrant 1 (satu) unit untuk setiap luas ruangan 800 m 2. · . ·
- (7) Bangunan real estate, rumah susun, flat/apartemen wajib memiliki hydrant 1 (satu) unit untuk setiap luas ruangan 1000 m 2· . · ·
- (8) Bangunan sebagaimana disebutkan pada Pasal 85 ayat (1) huruf a dan b wajib memiliki 1 (satu) unit spinkler setiap tingkat bangunannya.
Setiap pernlllk dan/atau yang menguasai bangunan diwajibkan memberikan kemudahan kepada petuqas pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan · tugas pemeriksaan alat-alat perlenqkapan penanggulangan bahaya kebakaran pada bangunan termasuk pada saat bertugas untuk menanggulangi kebakaran.
Paragraf 5
Tata Cara Pengu kuran Tingkat Penggunaan Jasa
Tingkat penggunaan jasa retribusi perneriksaan alat pemadam kebakaran berdasarkan :
- a. · jenis bangunan;
- b. luas bangunan;
.
- c. jenis alat pemadam kebakaran;
- d. jenis dan ukuran isi tabung racun api; dan
- e. lokasi bangunan.
·
Paragraf 6 Prinsip dan Sasaran Penetapan Besarnya Tarif Retribusi
- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran meliputi jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat. Pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan masyarakat.
- (2) Sasaran penetapan besarnya tarif retribusl pemeriksaan alat pemadam kebakaran dalam rangka menutupi biaya penyedlaan jasa berupa :
- a. biaya administrasi;
- b. biaya pemeriksaan dan pengawasan;
- c. biaya percetakan;
- d. biaya pembinaan.
Paragraf 7 Struktur Besarnya Tarif Retribusi
- (1) Besarnya retribusi pemeriksaan racun api.
| No | Jenis Bangunan | Luas Ruangan | Jumlah & lsi Tabung Racun Api | Tarif Retribusi Per-tabung |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | Rumah Toke | 1 mL -40 mL 41 m 2 - 80 m 2 > 80 m 2 | 1 tabung isi 2 kg 2 tabung isi 2 kg 3 tabung isi 2 kg | Rp 20.000,- |
| 2 | Rumah Susun | 1 mL - 40 mL 41 m 2 - 80 m 2 > 80 m 2 | 1 tabung isi 3 kg 2 tabung isi 3 kg 3 tabung isi 3 kg | Rp 30.000,- |
| 3 | FlaUApartemen | 1 rrr' - 40 m 2 41 m 2 - 80 m 2 > 80 m 2 | 1 tabung isi 3 kg 2 tabung isi 3 kg 3 tabunq isi 3 kg | Rp 30.000,- |
| 4 | Perusahaan Pengolah, Penyimpan dan Pedagang Benda-benda Mudah Terbakar (MT) | 1 mL - 15 rrr' 16 m 2 - 30 m 2 > 30 m 2 | 1 tabung isi 6 kg 2 tabung isi 6 kg 3 tabung isi 6 kg | Rp 75.000,- |
| 5 | Perusahaan Pengolah, Penyimpan dan Pedagang Benda-benda Tidak Mudah Terbakar (TMT) | 1 mL - 15 mL 16 m 2 - 30 m 2 > 30 m 2 | 1 tabung isi 4,5 kg 2 tabung isi 4,5 kg 3 tabung isi 4,5 kg | Rp 50.000,- |
| 6 | Bangunan Umum | 1 m 2 - 40 mL 41 m 2 - 80 m 2 > 80 m 2 | 1 tabung isi 4,5 kg 2 tabung isi 4,5 kg 3 tabung isi 4,5 ko | Rp 50.000,- .· |
| 7 | Gedung Umum | 1 m 2 - 40 mL 41 m 2 - 80 m 2 > 80 m 2 | 1 tabung isi 4,5 kg 2 tabung isi 4,5 kg 3 tabung isi 4,5 kg | Rp 50.000,- |
| 8 | Kendaraan Umum - MPU - Mobil Bus - Mobil Truk - Mobil TangkiBBM/Gas - Pick Up/Taksi | | 1 tabung isi 1 kg 1 tabung isi 3 kg 1 tabung isi 3 kg 1 tabung isi 4,5 kg 1 tabung isi 1 kg | Rp 15.000,- Rp 30.000,- Rp 30.000,- Rp 50.000,- Rp 15.000,- |
- , . (2) Besarnya retribusi perneriksaan hydrant halaman dan hydrant gedung per-tahun.
- a. I ran a aman. H d t H I
| No | Jenis Bangunan/Usaha | Luas Halaman | Jml Hydrant | Tarif Retribusi Per-titik Hydrant |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | lndustri/Pabrik | 1 m£ - 600 m£ 601 m 2 - 800 m 2 801 m 2 - 1000 m 2 > 1000 m 2 | 1 titik 2 titik 3 titik 4 titik | Rp 50.000,- |
| 2 | Gedung Umum | 1 m 2 - 500 m 2 > 500 m 2 | 1 titik 2 titik | Rp 60.000,- |
| 3 | Bangunan Umum | 1 m 2 - 400 m 2 > 400 m 2 | 1 titik 2 titik . | Rp 60.000,- |
| 4 | Bangunan Perumahan, Real Estate, Flat/Apartemen, Rumah Susun | 1 m 2 - 1000 m 2 > 1000 m 2 | . 1 titik 2 titik | Rp 50.000,- |
Hydrant Gedung.
| No | Jenis Gedung | Luas Ruangan | Jml Hydrant | Tarif Retribusi Per-titik Hydrant |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | lndustri/pabrik | 1 m£ - 600 rn" 601 m 2- 800 m 2 801 m 2- 1000 m 2 > 1000 m2 | 1 titik 2 titik 3 titik 4 titik | Rp 50.000,- |
| 2 | Gedung umum | 1 m£ - 500 rn" > 500 m 2 | 1 titik 2 titik | Rp 60.000,- |
| 3 | Bangunan umum | 1 m 2 - 400 m 2 > 400 m 2 | 1 titik 2 titik | Rp 60.000,- |
| 4 | Bangunan perumahan, real estate, flat/apartemen, rumah susun | 1 m 2 - 1000 m 2 > 1000 m 2 | 1 titik 2 titik | Rp 50.000,- |
Besarnya retribusi pemeriksaan sprinkler per-tahun.
| No | Janis Bangunan | Jumlah Sprinkler | Besar Tarlf Retribusi Per· Unlt/Perangkat |
|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 1 | Bangunan pasar, plaza, mall dan sejenisnya yang bertingkat 2 atau lebih | 1 unit per-lantai | Rp 100.000,- |
| 2 | Bangunan yang memiliki ketinggian di atas 14 m atau bertingkat 4 ke atas | 1 unit per-lantai | Rp 100.000,- |
| 3 | Bangunan perumahan, real estate, flat/apartemen, rumah susun | 1 unit per-lantai | Rp 100.000,- |
Bagian Kedelapan Retribusi Pengendallan Menara Telekomunikasl
Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Golongan Retribusi
Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- (1) Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
·
.
·.
- (2) Subjek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi.
Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi termasuk golongan Retribusi jasa Umum
Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Tingkat penggunaan jasa retribusi pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan jumlah jasa yang dijadikan dasar · alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi.
Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif
BAB II - RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 100

Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi dan bangunan menara telekomunikasi dimana NJOP dimaksud adalah setelah berdirinya menara telekomunikasi.
Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif
BAB II - RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 101

Prinsip dan sasaran dalam ·penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut
BAB Ill - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 105

Pembayaran retribusi dengan menggunakan SSRD kepada kas daerah melalui bendahara penerirna dinas.
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB Ill - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 106

- (1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. · ·
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati dengan mempedomani peraturan pemerintah.
BAB Ill - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 107

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB VII - TATA CARA PE.MBAYARAN
Pasal 108

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD .
.
·.
- (3) Apabila terlambat melunasi retribusi yang terhutang setelah jatuh tempo sebagaimana · dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi denda sebesar 2% (dua persen) setiap keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN Pasal 109
Pasal 111

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi .
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkannya surat teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan anqsuran atau penundaan pembayaran dan . permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. ·
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN Pasal 109
Pasal 112

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah · kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 114

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Pelanggaran atas peraturan daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab · serta dalam rangka pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah perlu ditingkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan pemerintahan di daerah dapat terwujud.
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan perluasan basis retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam peraturan daerah ini telah menetapkan tarif masing-masing jenis retribusi yang disesuai dengan kondisi riil masyarakat agar tidak memberatkan dan tidak mengganggu kestabilan iklim investasi, agar masing-masing sektor saling bersinergi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serdang Bedagai.
Dengan berlakunya peraturan daerah ini, Kabupaten Serdang Bedagai diharapkan akan · sernakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. ·
PENJELASAN
Pasal 1 | Cukup jelas |

|-----------|------------------------|| Pasal2 | Cukupjelas || Pasal3 | Cukup jelas || Pasal4 | Cukup jelas ||
PENJELASAN
Pasal 5 | Cukup jelas |

| Pasal6 | ||
PENJELASAN
Pasal 7 | Cukup jelas Cukupjelas |

| Pasal8 | Cukupjelas || Pasal9 | || | Cukup jelas ||
PENJELASAN
Pasal 11 | Cukup jelas |

|------------|---------------||
PENJELASAN
Pasal 19 | Cukup jelas |

| Pasal20 | Cukup jelas || Pasal21 | Cukup jelas ||
PENJELASAN
Pasal 22

. | Cukup jelas || Pasal24 | Cukup jelas || Pasal25 | . Cukup jelas || Pasal26 | Cukup jelas || Pasal27 | Cukup jelas || Pasal28 | Cukup jelas || Pasal29 | Cukup jelas || Pasal30 | Cukup jelas || Pasal31 | || Pasal32 | Cukup jelas || | Cukup jelas ||
PENJELASAN
Pasal 33 · | Cukup jelas |

| Pasal34 | Cukup jelas || Pa.sal 36 | Cukup jelas || | Cukup jelas || Pasal37 | Cukup Jelas || Pasal38 | Cukup Jelas || Pasal39 | Cukup jelas ||
PENJELASAN
Pasal 40 | Cukup jelas |

.| Pasal41 | ||-----------|-------------------------|| Pasal42 | || Pasal43 | Cukup jelas || Pasal44 | Cukup jelas || Pasal45 | Cukup jelas || Pasal46 | Cukup jelas || Pasal47 | Cukup jelas || | Cukup jelas || Pasal48 | Cukup jelas || Pasal49 | Cukup jelas || Pasal50 | ||
PENJELASAN
Pasal 60 | Cukup jelas |

| | Cukup jelas ||
PENJELASAN
Pasal 65 | Cukup jelas |

| Pasal66 | Cukup jelas || Pasal68 | Cukup jelas || | Cukup jelas. || Pasal?O | . || | Cukup jelas ||
PENJELASAN
Pasal 71 · | Cukup jelas |

|-----------------|-------------------------||
PENJELASAN
Pasal 81 | Cukup jelas |

| Pasal82 | Cukupjelas ||
PENJELASAN
Pasal 86 | Cukup jelas |

| Pasal87 | Cukup jelas || Cukup | jelas. || Pasal89 | Cukup jelas || Pasal91 | Cukup jelas Cukup jelas ||
PENJELASAN
Pasal 92 · | |

| | Cukup jelas || Pasal93 Pasal94 | Cukup jelas || | CUkup jelas || Pasal95 | ||
PENJELASAN
Pasal 96 | Cukup jelas |

| Pasal97 | Cukup jelas Cukup jelas || Pasal98 | Cukup jelas || Pasal99 | Cukup jelas ||
PENJELASAN
Pasal 100 | Cukup jelas |

|-------------|---------------||
PENJELASAN
Pasal 109 | Cukup jelas |

| | Cukup jelas ||
PENJELASAN
Pasal 111 | Cukup jelas. |

| | Cukup jelas ||
PENJELASAN
Pasal 118 | Cukup jelas |

| | Cukup jelas |TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR: 119