UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1954
Tentang No Description
Berlaku: 18 TAHUN 1954
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat guna menetapkan waktu berlakunya aturan hukuman yang termaksud data pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 No. 141) untuk selanjutnya (Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1954, Lembaran Negara 1954 No. 12);
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang;
Mengingat : pasal 89 dan pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANGUNDANG DARURAT GUNA MENETAPKAN WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN YANG TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA 1948 No. 141) UNTUK SELANJUTNYA " (UNDANGUNDANG DARURAT No. 4 TAHUN 1954, LEMBARAN NEGARA 1954 No. 12) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
PASAL I
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang Darurat guna menetapkan waktu berlakunya aturan hukuman yang termaksud dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 No. 141 ) untuk selanjutnya (Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1954, Lembaran Negara 1954 No. 12) ditetapkan sebagai Undang-undang, yang berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

dari pasal 3 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 No. 141) seperti yang kemudian telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Lembaran Negara 1953 No. 25, diubah seluruhnya hingga menjadi sebagai berikut:
- "(2) Yang ditentukan dalam pasal 1 berlaku sampai waktu yang akan ditetapkan".
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 1954. MENTERI KEHAKIMAN, ttd
DJODY GONDOKUSUMO
LEMBARAN NEGARA NOMOR 62 TAHUN 1954
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 1954 WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd
MOHAMMADHATTA
PERDANA MENTERI, ttd
ALI SASTROAMIDJOJO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR18 TAHUN 1954 TENTANG
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO 4 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA NO 12 TAHUN 1954) GUNA MENETAPKAN WAKTU BERLAKUNYA ATURAN-HUKUMAN YANG TERMAKSUD DALAM
N/A
PASAL 3

ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA TAHUN 1948 NO 141) UNTUK SELANJUTNYA"SEBAGAI UNDANG-UNDANG
Dalam pada itu kiranya setiap orang akan sependapat dengan Pemerintah, bahwa penyelundupan pada khususnya dan pelanggaran peraturan devisen pada umumnya yang terang-terang merugikan Negara dan Masyarakat Indonesia sudah sepatutnya dianggap suatu pelanggaran kejahatan yang berat, yang karena itu untuk mencegahnya perlu diancam dengan hukuman berat.
Dengan perubahan tersebut, maka tidak perlu lagi tiap tahun diadakan perubahan, karena tidak diadakan batas waktu berlakunya.
Termasuk Lembaran-Negara Nr 62 tahun 1954.
Diketahui:
Menteri Kehakiman,
DJODY GONDOKUSUMO
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 585
N/A
Preamble

Menimbang: a. bahwa mekanisme pelaksanaan perjalanan dinas dan mewujudkan efisiensi dan efektifitas perjalanan dinas, maka perlu dilakukan dalam rangka penyesuaian perubahan perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2017;
Mengingat
: 1 . Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
v
v
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 07 /PMK.05/2008, Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
u
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
2. 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8};
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017 PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal I
Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2017, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Ketentuan pada Pasal 6 ayat (8) huruf I, ditambahkahkan nomor 13 dan (14) sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6
- (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri terdiri dari:
- a. biaya penginapan/ akomodasi;
- b. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, transport harian dan uang representasi (untuk Perjalanan
Dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Daerah Lainnya dan Pejabat Eselon II);
- c. biaya tiket baik angkutan udara, angkutan darat dan angkutan laut,
- d. Transport Lokal yang terdiri dari :
3. -Transport dari Molibagu ke Bandara (PP)
4. -Transport dari Bandara tujuan ke hotel/tempat kegiatan (PP)
- e. Visa untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost), dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Uang transport dibayarkan dengan biaya rill (at cost).
- (4) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Daerah Lainnya, Pejabat Eselon II dan III yang menggunakan fasillitas kendaraan dinas maka kepada pejabat tersebut tidak mendapatkan pembayaran uang transport.
- (5) Dikecualikan pada pasal 6 ayat (4) adalah perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD yang tidak menggunakan fasilitas kendaraan dinas maka dapat diberikan uang transport yang dibayarkan sesuai dengan biaya rill (at cost).
- (6) Besaran Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian dan Transport Lokal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.
- (7) Besaran Satuan Biaya Penginapan, transport harian dan transport lokal yang tercantum dalam La.mpiran II sebagaimana climaksud pada ayat (2) merupakan tarif batas tertinggi yang berlaku bagi masing-masing tingkat perjalanan dinas.
- (8) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokan berdasarkan tingkat jabatan dan eselon dari pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas yang terdiri dari :
- a. pejabat negara untuk Bupati dan Wakil Bupati;
- b. pejabat daerah untuk Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daearah;
- c. pejabat daerah lainnya untuk anggota DPRD dan pejabat eselon II untuk pimpinan SKPD;
- d. pejabat eselon 111/Golongan IV untuk pejabat eselon III dan staf golongan IV;
u
u
- e. pejabat eselon IV/Golongan III untuk pejabat eselon IV dan staf golongan III;
- f. golongan I/II; untuk staf golongan I dan II;
- g. tenaga ahli/instruktur/narasumber pendamping pemerintah daerah;
- h. tenaga ahli/instruktur/narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf g adalah tenaga ahli/ instruktur / narasumber yang diundang oleh pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan dan untuk pembayaran perjalanan dinas pejabat tersebut disesuaikan dengan tingkat golongan pejabat yang bersangkutan;dan
- i. Pegawai Tidak Tetap yang terdiri dari :
1. Sopir kendaraan dinas : Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, Sekda, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas/Badan, Bagian, Kepala Kantor, Camat;
2. Ajudan dari : Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekda dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Operator Komputer Teknis pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Pengurus dan anggota TP PKK Kabupaten Bolaang Mongondow selatan;
5. Pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bolaang Mongondow selatan;
6. Delegasi/utusan/peserta yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kegiatan di luar Daerah;
7. Tenaga Kolektor Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bwni dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan dan Kolektor Pendapatan Asli Daerah;
8. Pembebanan Perjalanan dinas Pengurus Tim Pengerak PKK dan Pengurus Dharmawanita sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5 dikelompokan berdasarkan :
- a. Ketua dan Wakil Ketua Tim Pengerak PKK dan Ketua dan Wakil Ketua Dharmawanita dikelompokan setara dengan Pejabat Eselon N / Golongan III; dan
- b. Pengurus Anggota Tim Pengerak PKK dan Anggota Pengurus Dharmawanita dikelompokan setara dengan Golongan II /I.
9. Staf Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Tutor PAUD;
18. 1 1 . Pengurus BKMT;
12. Pengurus Baznas;
13. Tenaga Harian Lepas (Inventarisasi Barang Milik Daerah); dan
14. Pengawal Pribadi Bupati.
v
- (9) Biaya Tiket sebagaimana dimaksud pada Pasal ( 1 ) huruf c pembayarannya dilakukan berdasarkan biaya rill (at cost).
- (10) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokan berdasarkan tingkat jabatan dan eselon dari pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas yang terdiri dari :
- a. pejabat negara untuk Bupati dan Wakil Bupati;
- b. pejabat daerah untuk Pimpinan DPRD dan Sekreta.ris Daearah;
- c. pejabat daerah lainnya untuk anggota DPRD dan pejabat eselon II untuk pimpinan SKPD;
- d. pejabat eselon 111/Golongan IV untuk pejabat eselon III dan staf golongan IV;
- e. pejabat eselon N / Golongan III untuk pejabat eselon IV dan staf golongan III; dan
- f. golongan 1/11; untuk staf golongan I dan II;
9. ( 1 1 ) Besaran satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (12) Uang harian untuk Perjalanan dinas luar negeri mencakup biaya penginapan, uang harian (uang makan, uang saku, uang transport harian dan uang representasi), transportasi lokal (dari dan ke bandara), berlaku ketentuan sebagaimana berikut:
- a. Menurut jumlah hari sebagaimana tercantum dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, huruf e dan huruf f termasuk uang harian akibat transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah alat transportasi lain;
- b. Paling banyak 5 (lima) hari untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a;
- c. Transit paling lama 1 {satu) hari untuk tiap kali menunggu moda transportasi dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;
- d. paling banyak 14 (empat betas) hari untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b;
- e. paling banyak 5 (lima) hari untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c;
- f. Bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang dalam melakukan Perjalanan Dinas jatuh sakit dan perlu dirawat dirumah sakit maka kepada yang bersangkutan dibayarkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari tarif uang harian selama masa perawatan;
- g. bagi isteri/ suami Pejabat Negara yang diizinkan untuk ikut serta dalam Perjalanan Dinas apabila menderita sakit selama perjalanan dinas, maka kepada yang bersangkutan
v
dibayarkan paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari uang harian suami/isteri.
- (13) Dikecualikan pada ketentuan pasal 6 ayat (4) adalah perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan oleh pejabat Eselon II, Eselon III, Pejabat Daerah, Pejabat Daerah Lainnya dan Pejabat Pengguna Kendaraan Operasional yang mengguna.kan fasilitas kendaraan dinas yang mana pada saat melakukan perjalan dinas kendaraan clinas yang bersangkutan mengalami kerusakan maka kepada pejabat yang bersangkutan dapat diberikan uang transport yang dibayarkan sesuai dengan biaya rill (at cost) dengan ketentuan harus melampirkan Surat Pernyataan Kerusakan Kendaraan dari Pejabat yang bersangkutan dengan mengetahui Sekretaris Daerah dan melampirkan Foto Dokumentasi Kendaraan Dinas yang rusa.k.
- (14) Surat Pernyataan Kerusakan Kendaraan yang dimaksud pada ayat (12) hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas.
- (15) Surat Pernyataan Kerusakan Kendaraan dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian idak terpisahkan dari peraturan ini.
2. Ketentuan pada Pasal 7 ayat (8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
- (1) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang tidak menggunakan kendaraan dinas diberikan Uang Transport Lokal.
- (2) Uang Transport Lokal di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah Transport dari Ibu Kata. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ke kota tempat tujuan di Wilayah Sulawesi Utara/bandara atau tempat kegiatan atau sebaliknya dengan dihitung Pergi Pulang (PP) serta dibayarkan sesuai dengan biaya rill (at cost) berdasarkan rincian besaran uang transport yang disesuaikan dengan kota tujuan dalam Provinsi Sulawesi Utara.
- (3) Uang Transport Lokal di Luar Kota Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Transport dari Bandara Kota Tujuan ke tempat kegiatan/penginapan/hotel dihitung untuk 1 (satu) kali perjalanan dan dari tempat penginapan/hotel ke bandara untuk 1 (satu) kali perjalanan serta dibayarkan sesuai dengan biaya rill (at cost).
- (4) Pejalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sulawesi Utara yang menggunakan fasilitas pesawat terbang dapat . diberikan uang transport lokal dari ibu kota provinsi/Hotel ke bandara dengan
v
s,
..
.
- perhitungan orang perkali pergi pulang (PP) dan dibayarkan dengan biaya rill (at cost).
- (5} Uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (4} berlaku untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yang menggunakan fasilitas transportasi udara melalui Provinsi Gorontalo.
- (6) Satuan perhitungan uang transport clihitung berdasarkan orang \_per kali.
- (7) Satuan perhitungan uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah perhitungan transport 1 (satu) kali saat keberangka.tan dan 1 (satu) kali disaat kedatangan.
- (8) Satuan perhitungan uang harian perjalanan dinas dalam daerah dihitung berdasarkan satuan orang per hari setiap penugasan.
- (9) Besaran Uang Transport Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (10) Besaran uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan batasan biaya tertinggi.
- ( 1 1 ) Pertanggungjawaban penggunaan uang transport lokal dilakukan dengan melampirkan bukti kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang sah;
- (12) Dal.am hal pertanggungjawaban sebagaimana climaksud pada ayat ( 1 1 ) tidak diperoleh bukti pengeluaran yang sah maka dapat menggunakan Daftar Penggunaan Rill.
- (13) Daftar Penggunaan Rill sebagaimana dimaksud pada \_ayat \_(12) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan pada Pasal 12 diubah dan ditambahkan ayat {7), sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 12

- Perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan pada Provinsi ( 1) Gorontalo dikelompokan pada perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi.
v
.
.
- (2) Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) hanya dapat dilakukan untuk kegiatan menghadiri undangan resmi dan/ atau kegiatan studi banding.
- (3) Kegiatan studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila mendesak untuk dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta prinsip kewajaran dalam pelaksanaan perjalanan dinas.
- (4) Dikecualikan pada ketentuan ayat (1) untuk perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi.
- (5) Kegiatan konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan pada Kementerian Teknis yang yang terkait.
- (6) Dalam hal perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Ajudan Bupati/Wakil Bupati, Sopir Bupati/Wakil Bupati dan atau Personil Patroli Pengawal/Patwal berkaitan dengan tugas pengawalan dari Molibagu-Bandara pergi pulang (PP) pada perjalanan dinas luar Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo oleh Bupati/Wakil Bupati, maka pelaksanaan tugas dimaksud dikategorikan sebagai perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi dengan maksimal pelaksanaan 2 (dua) hari kalender.
- (7) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Sopir Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon II dan III dikategorikan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi dengan golongan perjalanan dinas Pewawai Tidak Tetap.
4. Ketentuan pada Pasal 14 ayat (2) diubah dan ditambahkan huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 14

Jum.lah hari pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah diatur sebagai berikut :
- 1) Perjalanan dinas luar negeri waktu pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
- a. Perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan seminar, diklat, simposium dilaksanakan sesuai dengan jum.lah hari pelaksanaan kegiatan ditambah dengan 1 (satu) liari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- 2) Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi waktu pelaksanaan kegiatannya diatur sebagai berikut :
- a. Perjalanan dinas dengan penugasan hanya 1 (satu) perihal/tujuan pelaksanaan kegiatan maksimal dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sudah termasuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan perjalanan dinas.
- b. Perjalanan dinas dengan penugasan dua perihal/tujuan pelaksanaan kegiatan maksimal dilaksanakan selama 5 (lima) hari perjalanan dinas sudah termasuk 1 (satu) hari dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan perjalanan dinas.
.:
.
- c. Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan bimbingan teknis, seminar, simposium, jumlah hari perjalanan dinas disesuaika.n dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan termasuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- d. Perjalanan dinas dengan penugasan lebih dari 2 (dua) perihal dibatasi maksimal 5 (lima) hari pelakssanaan perjalanan dinas.
5. Ketentuan pada Pasal 18 ayat (1), (2), (3) dan (4), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 18

- (1) Setiap pejabat eselon II Staf Ahli dan Kepala SKPD yang akan melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam hal koordinasi dan konsultasi, wajib membuat telaahan staf yang ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mengetahui Asisten yang membidangi SKPD yang terkait.
- (2) Dalam hal Asisten yang membidangi SKPD yang terkait berhalangan, maka Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh salah satu Asisten yang berada ditempat.
- (3) Untuk Pejabat Eselon III Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Camat dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam rangkan kegiatan konsultasi dan koordinasi diwajibkan membuat Telaahan Staf dengan mengetahui Asisten yang membidangi.
- (4) Untuk Pejabat Eselon III.a pada Sekretariat DPRD, lnspektorat Daerah dan III. b di SKPD dalam rangka melaksanakan tugas luar daerah untuk. konsulta.si dan koordinasi diwajibkan membuat Telaahan Staf dengan mengetahui Pimpinan SKPD yang bersangkutan.
- (5) Untuk Pejabat Eselon IV dan Staf yang melaksanakan tugas luar daerah dalam rangka konsultasi dan kordinasi diwajibkan membuat Telaahan Staf mengetaui Pimpinan secara berjenjang.
6. l6) Dikecualikan untuk perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan rapat, seminar, diktat, koordinasi yang rutin dilaksanakan yang menjadi agenda rutin SKPD.
- (7) Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban dan keabsahan dalam pelaksanaan perjalanan dinas, bahwa lembar lampiran perjalanan dinas diwajibkan ditandatangani oleh pejabat yang dituju dan penandatanganan oleh pejabat yang dituju disesuaikan dengan jumlah perihal/tujuan dalam Surat Perintah Tugas.
- (8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan oleh kecamatan.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Solaang Mongondow Selatan.
Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal ;l.e, flllo.-uni 9-Dll
ONrioW SELATANi
/BUPATI BOLAANG
�
ERSON MAYU
Diundangkan di Bolaang Uki pada tanggal :J.o febNl\ri Q-017
MO GONDOW SELATA/
SERITA DAE KASUPATEN SOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2017 NOMOR
SEKRETARIS DAERAHII