Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
Berlaku: 25 September 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI PESISIR SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESISIR SELATAN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas telah dilakukan penyempurnaan berdasarkan pembahasan bersama DPRD dan hasil evaluasi Gubernur Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo. Undang-Undang No. 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. 14 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 125 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
N/A
Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 berupa laporan keuangan yang memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011;
- b. Neraca Tahun Anggaran 2011;
- c. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2011; dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
N/A
Pasal 2

- (1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf a tahun anggaran 2011 sebagai berikut:
- a.
- Pendapatan Daerah Rp. 791.605.916.579,69,-
- b. Belanja Daerah
- Rp. 789.071.982.113,00,- Surplus/(defisit)
Rp. 2.533.934.466,69,-
- c. Pembiayaan
- Penerimaan Rp. 60.946.696.304,14,-
- Pengeluaran
Rp. 7.764.235.648,00,-
Surplus/(defisit)
Rp.53.182.460.656,14,-
- (2) Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
- a. Selisih kurang anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 12.439.416.659,31,- dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 804.045.333.239,00,-
4. 2.
Realisasi Rp. 791.605.916.579,69,-
Selisih lebih/ (kurang) Rp. 12.439.416.659,31,-
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 61.253.542.412,14,- dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.850.325.524.525,14,-
2. Realisasi Rp.789.071.982.113,00,Selisih lebih/ (kurang) Rp. 61.253.542.412,14,-
- c. Selisih defisit anggaran dengan realisasi Rp. 43.746.256.819,14,- dengan rincian sebagai berikut:
sejumlah
1. Surplus/defisit setelah perubahan
Rp.(46.280.191.286,14,-)
2. Realisasi
Rp. 2.533.934.466,69,-
Selisih lebih/ (kurang)
Rp.(43.746.256.819,14,-)
- d. Selisih lebih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.1.228.079.095,00,- dengan rincian sebagai berikut:
2. Anggaran penerimaan pembiayaan
1. setelah perubahan
2. Realisasi
Selisih lebih/ (kurang)
Rp. 59.718.617.209,14,Rp. 60.946.696.304,14,Rp. 1.228.079.095,00,-
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.647.190.275,00,- dengan rincian sebagai berikut:
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.1.902.269.370,00,- dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran pembiayaan neto
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan
Rp. 8.438.425.923,00,-
2. Realisasi
Rp. 7.764.235.648,00,-
Selisih lebih/ (kurang)
Rp. 674.190.275,00,-
setelah perubahan
Rp. 51.280.191.286,14,-
2. Realisasi
Rp. 53.182.460.656,14,-
Selisih lebih/ (kurang)
Rp. 1.902.269.370,00,-
N/A
Pasal 3

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2011 sebagai berikut:
- a. Jumlah aset
Rp.1.068.737.113.073,98,-
- b. Jumlah kewajiban
Rp. 2.611.721.757,00,-
- c. Jumlah ekuitas
Rp.1.066.125.391.316,98,-
N/A
Pasal 4

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut:
- a.
- Saldo kas awal 1 Januari 2011 Rp. 51.285.597.966,14
- b. Arus kas dari aktivitas operasi
Rp. 131.428.303.872,69
- c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan Rp.(130.156.648.921,00)
- d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan
Rp. (1.375.807.458,00)
- e. Arus kas dari aktivitas non anggaran
- f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2011
Rp. 1.769.465.455,00
Rp. 52.950.910.914,83
N/A
Pasal 5

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
N/A
Pasal 6

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
- a.
- Lampiran I
: Laporan Realisasi Anggaran
Lampiran I.1
- Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran I.2
- Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Lampiran I.3
- Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi
- realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
Lampiran I.5
: Daftar piutang daerah;
Lampiran I.6
: Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Lampiran I.7
- Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
Lampiran I.8
- Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya;
Lampiran I.9
- Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
Lampiran I.10
: Daftar dana cadangan daerah; dan
Lampiran I.11
: Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II
: Neraca
- c. Lampiran III
: Laporan arus kas
- d. Lampiran IV
- Catatan atas laporan keuangan
N/A
Pasal 7

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:
- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
N/A
Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011.
N/A
Pasal 9

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Ditetapkan di PAINAN pada tanggal 25 September 2012 BUPATI PESISIR SELATAN