PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 26 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 28 Desember 2012
N/A
Preamble

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung program pembangunan bidang Perdagangan, Industri dan Jasa lainnya, menciptakan I lapangan pekerjaan, meningkatkan perekonomian dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Daerah, berupa Perseroan Terbatas yang mampu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan potensi lokal yang belum dikelola secara optimal;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan potensi sumber daya, peran Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat meningkatkan daya saing, mengantisipasi perkembangan perekonomian Nasional maupun global dengan prinsip perusahaan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Tapian Nauli.
1. Undang -Undang Nornor 7 Drt -Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten -Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092). Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun }995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indone-sia 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang -Undang Nomor 40 1 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia nomor 4756).
8. Undang-Undang Nomor 12 /Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah,
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi I kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun . 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga.
Dengan Persetujuan Bersama
dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
BUPATI TAPANULI TENGAH MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS SARANA PEMBANGUNAN TAPIAN NAULI.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan ':
1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah.
7. Perseroan Terbatas (Pr) yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, rnelakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
- seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan pelaksanaannya.
8. Perseroan Terbatas Sarana Pembanungan Tapian Nauli, yang selanjutnya disebut PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
9. Dewan Komisaris adalah Organ PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
10. Direksi adalah Organ PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli yang berwenang dan bertangungjawab penuh atas pengurusan PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli untuk kepentingan PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli, sesuai dengan maksud dan tujuan PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli serta mewakili PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11. Karyawan adalah Karyawan PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli.
12. Organ PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Organ PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli yJng}nemegang kekuasaan tertinggi dalam PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas-batas yang ditentukan oleh anggaran dasar atau undang-undang tentang perseroan.
14. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli.
15. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli.
16. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli.
- 1 7. Saham adalah bukti pemilik modal PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli yang memberi hak atas dividen dan lain-lainnya
18. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli atau lebih untuk menggabungkan diri
19.
20.
21.
22.
dengan PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan passiva dari PT Sarana .Pembangunan Tapian Nauli yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli yang menggabungkan diri berakhir karena hokum.
Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli yang meleburkan diri dan status badan hukum PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
Pengambilalihan adalah perbuatan hukum Ya!Jg dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil ~a.1ih saham PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli tersebut.
Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan un tuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli.
Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau Badan Usaha swasta /Pemerintah dan .atau Perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional,dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia
23.
Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli dengan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan 'suatu kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu
24. La po ran Keuangan adalah dokumen tertulis yang menyajikan posisi keuangan PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli yaitu Neraca, Laporan Rugi Laba, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum
25. Laba Bersih Perusahaan adalah selisih bersih pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
26. Akuntan Publik adalah profesional yang bekerja di bidang akuntansi yang memiliki syarat-syarat dan izin praktek sesuai dengan peraturan yang I berlaku.
27. Aktiva Bersih adalah selisih antara harta dikurangi kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2

- ( 1) Dengan Peraturan Daerah mi dibentuk Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Tapian Nauli.
- (2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi nama IT Sarana Pembangunan Tapian Nauli.
- (3) Bupati segera membuat Akte Pendirian yang dibuat oleh Notaris setelah Peraturan Daerah ini mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Apabila terdapat kesamaan nama PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat didaftarkan di kantor Meriteri, maka nama PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli akan diubah di dalam akta pendirian tanpa perlu merubah nama PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini. I
- (5) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat anggaran dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 3

- ( 1) Kan tor Pusat PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berkedudukan di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2) PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain dan dapat membentuk unit - unit usaha , baik di dalam maupun di luar daerah yang ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terhadap nama dan tempat kedudukan kantor cabang PT Sarana Pernbangunan Tapian Nauli ditetapkan dalam anggaran dasar
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

- (1) Pembentukan PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai upaya untuk mendukung program-program pembangunan daerah di bidang jasa perdagangan dan industri dan jasa lainnya dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya, agar aset milik Pemerintah Daerah dapat berhasilguna dan berdayaguna.
- (2) PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli didirikan dengan tujuan:
- a. mernberikan fasilitas penyedia produk di bidang jasa perdagangan dan industri dan aneka usaha lainnya;
- b. menarik minat pihak swasta dalam maupun luar negeri untuk bekerjasama dengan PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli dalam melaksanakan program pembangunan di bidang jasa perdagangan dan Industri dan aneka usaha lainnya;
- c. meningkatkan sumber Pendapatan Asli Dadrah)PAD), meningkatkan pertumbuhan perekonornian dan pembangunan daerah di segala bi dang;
,\_,
- d. meningkatkan daya samg untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global serta memperluas wilayah produk usaha;
- e. memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk membuka kesempatan berusaha, dan lapangan kerja di daerah.
- (3) Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli dikelola dan di bina berdasarkan azas ekonomi perusahaan dalam menyelengarakan usaha secara profesional dan bertanggungjawab dengan prinsip-prinsip usaha bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - BIDANG USAHA Pasal 5
Pasal 6

- ( 1) Dalam rangka peningkatan pengembangan usaha, PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
I
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah kerjasama operasional yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (3) Untuk dapat melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan disahkan dalam RUPS.
- ( 1) Modal dasar PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Ketentuan mengenai permodalan PT.Sarana Pembangunan Tapian Nauli diatur dalam anggaran dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar, perubahan modal, modal yang ditempatkan dan/ atau disetor sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - BIDANG USAHA Pasal 5
Pasal 12

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS terdiri dari :
- a. RUPS Tahunan; dan
- b. RUPS Lainnya.
- (3) RUPS dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan yang disebut RUPS Luar Biasa.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) R.UPS dihadiri oleh unsur-unsur; Pemerintah Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemegang saham, komisaris dan direksi
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS. ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan akta pendirian PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli.
12. ( 10) Dalam hal RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak dilaksanakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, maka RUPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII
Pasal 13

- (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang· akan datang.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat anggaran tahunan PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli untuk tahun buku yang akan datang.
- (3) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk memperoleh pengesahan.
- (4) Tahun buku PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli adalah tahun takwim.
BAB VII
Pasal 14

- (1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam I anggaran dasar.
- (2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris.
- (4) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
BAB VII
Pasal 15

- ( 1) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.
- (2) Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga bagi PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Laporan Tahunan
BAB VII
Pasal 16

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli berakhir.
- (2) Setiap akhir tahun buku, dibuat laporan tahunan perusahaan yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba/ Rugi dan Aliran Kas serta catatan-catatan keuangan lainnya.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat sekurang-kurangnya:
- a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. laporan mengenai kegiatan PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli;
- c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- d. rincian niasalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli;
- e. la po ran mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
9. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan f
- g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dan sudah diaudit oleh Akuntan Publik.
3. -(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, pengawasan dan pengesahan terhadap neraca keuangan dan laporan tahunan PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga
Penggunaan Laba
BAB VII
Pasal 17

- ( 1) PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.
BAB VII
Pasal 18

- ( 1) Laba bersih setelah di po tong pajak wajib untuk disahkan oleh RUPS.
- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. dividen untuk pemegang saham, sebesar 60 % (enam puluh persen);
- b. cadangan umum, sebesar 10 % (sepuluh persen);
- c. cadangan tujuan/ Dana Pengembangan Perusahaan, sebesar 20 % { d ua puluh persen);
- d. dana kesejahteraan/ Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris dan Dana Kesejahteraan Pegawai, sebesar 5 % (lima persen);
- e. jasa produksi/ Dana Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, sebesar 5 % (lima persen).
- (3) Perubahan pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui RUPS dan dicantumkan dalamanggaran dasar.
- (4) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah dan seluruhnya disetor ke kas daerah, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah RUPS dilaksanakan. '
BAB VIII
Pasal 19

DIREKSI
- { 1) PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli diurus dan dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan beberapa orang Direktur yang pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pa~a ayat (1) diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali dan ditentukan berdasarkan RUPS.
- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, Penggantian masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan akta pendirian perusahaan.
- terdiri dari beberapa nama calon. (4) Pemilihan Direksi dilakukan dengan cara terbuka melalui fit and proper test oleh tim yang dibentuk oleh DPRD atas usul Pemerintah Daerah yang I
- (5) Untuk pertama kali pengangkatan Direksi PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Pimpinan DPRD dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Direksi dalam menyelenggarakan tugasnya bertanggung jawab kepada RUPS.
BAB VIII
Pasal 20

- (1) Direksi PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli sehari-hari melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan Umum yang telah ditetapkan oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi memimpin, mengurus dan mengelola PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli' untuk mencapai tujuan PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli secara professional.
- (3) Direksi menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli sesuai wewenang yang diberikan RUPS.
BAB VIII
Pasal 21

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Pengangkatan Direksi PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat :
- a. warganegara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memiliki kredibilitas dan integritas dedikasi Jlinggi terhadap PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli;
- d. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli;
- e. mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
- f. tidak pemah terlibat dalam sua~ kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
- g. sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak melebihi 65 (enam puluh lima) tahun;
- h. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar;
BAB VIII
Pasal 22

Anggota Direksi dapat berhenti atau diberhentikan karena :
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- d. melakukan tindakan yang merugikan PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli;
- e. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana dan atau perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
6. secara wajar; f. sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya
- g. ha bis masa jabatan;
- h. tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
1. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- J. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
BAB VIII
Pasal 23

Direksi mengangkat dan memberhentikan karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII
Pasal 24

- ( 1) Direksi berhak mewakili PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat memberikan kuasa secara tertulis untuk mewakilinya di . dalam dan di luar pengadilan kepada seorang anggota direksi yang khusus ditunjuk untuk itu ataupun kepada orang / badan lain diluar PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli.
BAB VIII
Pasal 25

Direksi menenma gaji dan fasilitas lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.
DEWAN KOMISARIS
BAB VIII
Pasal 26

- (1) Dewan Kornisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai usaha Pr Sarana Pembangunan Tapian Nauli, maupun memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Bupati selanjutnya ditentukan berdasarkan RUPS.
- (3) Pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Pr Sarana Pembangunan Tapian Nauli dan sesuai dengan maksud dan tujuan Pr Sarana Pembangunan Tapian Nauli.
- (4) Untuk mewakili Pemerintah Daerah pada PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli Bupati menunjuk Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan duduk sebagai Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
Pasal 27

- Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS. ( 1)
- Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama, dan beberapa orang anggota komisaris yang terdapat diantaranya adalah tenaga ahli profesional, bertindak tidak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. (2)
- (3) Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan setelah memenuhi syaratsyarat:
- a. warganegara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memiliki kredibilitas, loyalitas dan dedikasi tinggi serta integritas moral yang baik terhadap Pr Sarana Pembangunan Tapian Nauli;
- d. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen Perusahaan;
- e. mempunyai waktu yang pen uh untuk melaksanakan tugasnya;
- f. tidak pemah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
- g. sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak melebihi 55 (lima puluh lima) tahun;
- h. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
3. ( 4) Dewan Komisaris se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali dan ditentukan berdasarkan RUPS, dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama atau diberhentikan sebelum habis masa jabatan.
- (5) Anggota Komisaris dapat diberi honorarium yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.
- (6) Apabila oleh sesuatu sebab jabatan anggota Kornisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS.
I
- (7) Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada PT Sarana Pernbangunan Tapian Nauli sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (8) Jabatan Anggota Komisaris berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
6. Nauli; d. melakukan tindakan yang merugikan PT Sarana Pembangunan Tapian
- e. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana dan atau perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- f. sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
- g. ha bis masa jabatan;
10. Dasar; h. tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam Anggaran
11. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; 1.
- J. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
TOGAS DAN KEWENANGAN KOMISARIS
BAB VIII
Pasal 28

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli.
- (2) Dewan Komisaris bersarna-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan · mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh direksi.
- (3) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- (4) Dewan Komisaris berhak mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli serta menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.
- (5) Dewan Komisaris setiap waktu berhak untuk memberhentikan sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- (6) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
7. kedudukannya semula sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. (7) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian I sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS, yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada
- (8) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dipimpin oleh Dewan Komisaris dan apabila ia tidak hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
- (2) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli sebagaimana dimaksud pada ayat 1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan dan tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam anggaran dasar dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kekayaan Daerah hasil pembubaran PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli disetor langsung ke Kas Daerah dan atau ditetapkan sebagai tambahan penyertaan modal Daerah pada BUMD lain.
BAB XIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli batas dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah.
- (2) Pembinaan umum yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
BAB XIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham Terbesar berhak melakukan Peng;awasan urn.um terhadap PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli.
- (2) Dalam melaksanaka pengawasan umum Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun I buku berdasarkan laporan keuangan yang telah disahkan oleh RUPS.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan yang meliputi pemeriksaan terhadap PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli dapat dibantu oleh Akuntan Publik Indipenden.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga disampaikan kepada D PRO.
BAB XIV - PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN
Pasal 33

- (1) Pemeriksaan terhadap PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:
- a. PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
- b. anggota Direksi atau Dewan Kornisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
- (2) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Kornisaris, dan semua karyawan PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.
- (4) Ketentuan yang mengatur tentang prosedur dan persyaratan pelaksanaan pemeriksaan PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (1) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini:
- a. Anggota direksi PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli dan atau Perusahaan Daerah lainnya atau perusahaan swasta, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan.
- b. Jabatan Struktur dan Fungsional lainnya dalam Instansi / lembaga Pemerintah Pusat dan atau Daerah selain hanya sebagai dewan Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1), tidak berlaku apabila Anggota Direksi yang bersangkutan mendapat persetujuan dalam RUPS.
BAB XVII - KETENTUAN LAIN LAIN Pasal 36
Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan pnnsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, menuntut pemerintah daerah untuk senantiasa melaksanakan pembangunan didaerahnya serta kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi penduduk miskin, meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi angka pengangguran melalui pengembangan dan pengelolaan potensi daerah termasuk sumberdaya alam daerah dan sumberdaya lainnya. Di samping itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat didasarkan kepada kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai maksud tersebut adalah deng;an mendirikan perusahaan daerah sebagai lembaga yang mampu untuk mengelola kegiatan usaha milik pemerintah daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas.
Dalam rangka optimalisasi pembangunan wilayah~. Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya bidang Jasa Perdagangan, lndustri, Pertambangan dan beberapa aneka usaha serta partisipasi dalam mendukung program-program infrastruktur daerah, perlu dilakukan langkah-langkah strategis secara terkoordinasi, sistematis, terarah, dan terpadu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan potensi badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, dan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional, regional maupun internasional terutama dalam menyongsong era globalisasi dan
perdagangan bebas, maka pengelolaannya harus berdasarkan pada prinsip-prinsip bisnis ekonomi perusahaan dan profesionalisme.
Pengembangan usaha daerah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk Perseroan Terbatas diperlukan dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintahan daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri dan memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selaras dengan kebijakan pembangunan perekonomian nasional. Pembangunan perekonomian daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prmsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
Penyelenggaraan peningkatan potensi daerah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam bentuk Perseroan Terbatas (P.T.) saat ini telah dipandang tepat dan selaras dengan perkembangan hukum dan kebutuhan mas~arakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi. Disamping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan sebuah layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan pnnsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) ..
Pembentukan P.T. Sarana Pembangunan Tapian Nauli sebagai salah satu BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dimaksudkan sebagai sebuah upaya untuk mendukung program-program pembangunan daerah di bidang Jasa Perdagangan, Industri, Pertambangan dan mengoptirnalkan potensi sumberdaya yang ada agar aset milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat berhasil guna dan berdayaguna. Disamping itu, pembentukan BUMD P.T. Sarana Pembangunan Tapian Nauli bertujuan antara lain:
- a. memberikan fasilitas penyedia produk di bidang Jasa Kepawisataan dan aneka usaha;
2. menarik minat pihak swasta dalam maupun luar negeri untuk bekerjasama dengan perusahaan daerah dalam melaksanakan program b
pembangunan di bidang Perdagangan, Industri, Pertambangan dan aneka usaha;
- pembangunan daerah di segala bidang; dan untuk dan meningkatkan surnber Pendapatan Asli Daerah (PAD), membantu meningkatkan perturnbuhan perekonomian c.
- d. meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global serta memperluas wilayah produk 'usaha.
Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang akta pendirian, anggaran dasar, organ perseroan, perbuatan hukum perseroan berupa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan serta ketentuan untuk mendapatkan status badan hukum dilaksanakan sesuai dengan substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya serta tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada khususnya.
Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk membentuk BUMD PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli dengan Peraturan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup Jelas.

?asal 6Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

Ayat ( 1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3)Cukup JelasAyat (4)Cukup JelasAyat (5)Yang dimaksudkan dengan "pelaksanaan pemanfaatan dan/ atau penggunaan aset pemerintah daerah" adalah pelaksanaan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dan . bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
PENJELASAN
Pasal 12

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)Yang dimaksud dengan "RUPS lainnya" dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa.Ayat (3)Cukup JelasAyat (4)Cukup JelasAyat (5)Cukup JelasAyat (6)Cukup JelasAyat (7)Cukup JelasAyat (8)Cukup JelasAyat (9)Cukup JelasAyat (10)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Ayat(l)

Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3)Huruf aCukup Jelas.Huruf bYang dimaksud dengan "laporan kegiatan Perseroan" adalah termasuk laporan tentang hasil atau kinerjl Perseroan.Huruf cCukup Jelas.Huruf dYang dimaksud dengan "rincian masalah" adalah termasuk sengketa atau perkara yang melibatkan Perseroan.Huruf eCukup Jelas.## Huruf fCukup Jelas.## Huruf gCukup Jelas.## Ayat (4)Yang dimaksud dengan "standar akuntansi keuangan" adalah standar yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Akuntansi Indonesia yang diakui Pemerintah Republik Indonesia.## Ayat (5)Cukup Jelas.##
PENJELASAN
Pasal 17

## Ayat(l)

Yang dimaksud dengan "laba bersih" adalah keuntungan tahunan berjalan setelah dikurangi pajak.Ayat (2)Yang dimaksud dengan "saldo laba yang positif" adalah laba bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya.## Ayat (3)Cukup Jelas## Ayat (4)Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya. Cadangan yang dimaksud pada ayat (1) adalah cadangan wajib. Cadangan Wajib adalah j~lah tertentu yang wajib disisihkan oleh Perseroan setiap tahun buku yang digunakan untuk menutup kernungkinan kerugian Perseroan pada masa yang akan datang. Cadangan wajib tidak harus selalu berbentuk uang tunai, tetapi dapat berbentuk aset lainnya yang mudah dicairkan dan tidak dapat dibagikan sebagai dividen.Sedangkan yang dimaksud dengan "cadangan lainnya" adalah cadangan di luar cadangan wajib yang' dapat digunakan untuk berbagai keperluan Perseroan, misalnya untuk perluasan usaha, untuk pembagian dividen, untuk tujuan sosial, dan lain sebagainya. Ketentuan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modalyang ditempatkan dan disetor dinilai sebagai jumlah yang layak untuk cadangan wajib.PasaJ 18Cukup Jelas.PasaJ 19Cukup Jelas.PasaJ 20Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup Jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENG.AH ! TAHUN 2012 NOMOR 26 SERI DL·