Unknown Unknown Nomor LINGKUNGAN Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 29 Juli 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 huruf C dan Pasal 63 (3) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ayat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik
BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR :
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU,
Menimbang
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c dan Pasal 63 ayat (3) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU dan
BUPATI LUWU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah KabupatenLuwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
8. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPPLH adalah
perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
11. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
12. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
13. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
14. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
15. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disebut KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
16. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
17. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
18. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
19. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
20. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
21. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
22. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
23. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.
24. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fisul.
25. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini ekuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
26. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya didalam air.
27. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
28. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampauai baku mutu air yang telah ditetapkan.
29. Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
30. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
31. Baku mutu emisi kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
32. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
33. Baku mutu gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
34. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
35. Kriteria baku kerusakan tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
36. Kerusakan tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampauai kriteria baku kerusakan tanah.
37. Mangrove adalah kelompok jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut wilayah tropis dan sub-tropis mulai dari daerah mendekati ketinggian rata-rata muka air laut sampai daerah yang digenangi air pasang tertinggi, yang bertoleransi terhadap salinitas perairan dan kondisi tanah yang anaerob.
38. Kriteria baku kerusakan mangrove adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati mangrove yang dapat ditenggang oleh mangrove untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
39. Ekosistem mangrove adalah tatanan mangrove dengan semua benda, daya, keadaaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
40. Karst adalah bentangalam yang terbentuk akibat proses pelarutan air pada batu gamping dan/atau dolomit.
41. Ekosistem karst adalah tatanan karst di bawah permukaan dan di permukaan tanah dan/atau di dalam laut dengan semua benda, daya, keadaaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
42. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
43. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
44. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
45. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
46. Kebijakan Rencana Program yang selanjutnya KRP adalah kebijakan rencana dan program pemerintah dalam pembangunan lingkungan.
47. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
48. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
49. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
50. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
51. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
52. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
53. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN
Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diselenggarakan dengan berasaskan:
- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.
Bagian Kedua
Sasaran
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN
Pasal 3

Sasaran dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu:
- a. terwujudnya masyarakat sebagai insan pengelola lingkungan hidup yang memiliki sikap dan perilaku melindungi dan mengelola lingkungan hidup; dan
- b. terwujudnya kebijakan Pemerintah Daerah yang berwawasan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Bagian Ketiga
Tujuan
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN
Pasal 4

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:
- a. melestarikan dan mengembangkan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi Manusia dan Mahluk Hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup mulai dari tahap perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemulihan,
pengawasan, pemeliharaan dan monitoring kegiatan pembangunan;
- b. melindungi daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. melestarikan dan mengembangkan fungsi lingkungan hidup agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi Manusia dan Mahluk Hidup lainnya;
- d. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan turut serta mengantisipasi dampak pemanasan global; dan
- e. menciptakan kesadaran dan komitmen yang tinggi bagi kalangan Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Bagian Keempat
Ruang Lingkup
BAB II - ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN
Pasal 5

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi :
- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.
BAB III - KEWENANGAN
Pasal 6

- (1) Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menetapkan kebijakan tingkat Kabupaten;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Kabupaten;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. menyusun kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan;
- p. menerbitkan perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- q. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.
- (2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh SKPD terkait.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 7

Penyusunan RPPLH Kabupaten dilakukan melalui:
- a. inventarisasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten; dan
- b. penyusunan RPPLH Kabupaten.
Bagian Kedua Inventarisasi Lingkungan Hidup
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 8

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a dilakukan dengan cara mendetilkan deskripsi ekoregion yang telah ditetapkan oleh Pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan non-geospasial.
- (4) Data dan informasi geospasial untuk penyusunan RPPLH disajikan dalam bentuk peta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk non geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlukan untuk
penyusunan RPPLH yang disajikan dalam bentuk bukan peta.
- (6) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. potensi ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;
- b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
- c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
- d. pengetahuan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- e. bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- f. gas rumah kaca dan kerentanan terhadap perubahan iklim;
- g. jasa ekosistem; keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan
- h. aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (7) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada jenis, sifat, dan karakteristik sumber daya alam daerah
- (8) Data dan informasi dianalisis melalui kegiatan:
- a. tumpang susun informasi geospasial tematik;
- b. pengolahan data statistik;
- c. pengukuran indeks kualitas lingkungan; dan/atau
- d. analisis lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (9) Dalam melakukan analisis data dan informasi, memperhatikan:
- a. sebaran Penduduk;
- b. aspirasi Masyarakat;
- c. kearifan lokal;
- d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam;dan
- e. aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup.
- (10) Tata cara inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Penyusunan RPPLH
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 9

- (1) RPPLH disusun oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH dilakukan melalui koordinasi dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan SKPD terkait.
- (3) Materi muatan RPPLH meliputi rencana:
- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (4) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan, karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (5) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidupsebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap fungsi ekosistem dan/atau media lingkungan hidup.
- (6) Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan terhadap daya dukung dan daya tampung, karakteristik dan fungsi ekosistem dan peruntukan media lingkungan hidup.
- (7) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf dilakukan terhadap ekosistem, usaha dan/atau kegiatan.
- (8) Fungsi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dijadikan acuan dalam penyusunan/revisi RTRW Kabupaten.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 10

- (1) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Penyusunan RPPLH dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPPLH diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PEMANFAATAN
Pasal 11

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan:
- a. daya dukung dan daya tampung lingkungan di ekoregion; dan/atau
- b. karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion wajib memperhatikan:
- a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
- b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
- c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PEMANFAATAN
Pasal 12

- (1) Rencana pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempertimbangkan aspek:
- a. karakteristik ekoregion;
- b. daya dukung dan daya tampung;
- c. potensi resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup rencana pemanfaatan SDA dan rencana pencadangan SDA.
- (3) Rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penetapan jenis kuota masing-masing sumber daya alam yang akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan dengan memperhatikan sebaran, potensi, dan ketersediaan, dan bentuk penguasaan dari masingmasing jenis sumber daya alam serta aspirasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam.
- (4) Rencana pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penetapan jenis kuota masing-masing sumber daya alam yang tidak akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan dengan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan, bentuk penguasaan serta kebutuhan penduduk terhadap masing-masing jenis sumber daya alam untuk jangka panjang.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 13

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. media lingkungan hidup; dan b. ekosistem.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pencegahan;
- b. penanggulangan; dan
- c. pemulihan.
- (4) Dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah mengembangkan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi:
- a. KLHS;
- b. Laboratorium Lingkungan;
- c. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
- d. anggaran berbasis Lingkungan Hidup;
- e. Produk Hukum Daerah berbasis Lingkungan Hidup; dan
- f. Instrumen lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Paragraf 2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan sesuai dengan Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP).
- (2) Bupati sesuai kewenangannya mempunyai tanggung jawab dalam penyusunan dan/atau evaluasi KRP yang menjadi obyek KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a.
- (3) Penyusunan dan/atau evaluasi KRP yang menjadi obyek KLHS meliputi:
- a. RTRW;
- b. RPJPD dan RPJMD;
- c. KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko Lingkungan Hidup.
- (4) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang.
- (5) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (6) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan KRP Pembangunan Daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan oleh SKPD yang menyusun KRP.
- (7) Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 3
Laboratorium Lingkungan
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 15

Guna memperlancar dan mendukung pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Daerah, diadakan Laboratorium Lingkungan.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 16

- (1) Pembinaan kepada Laboratorium Lingkungan di Daerah terkait dengan pemenuhan persyaratan dan standarisasi yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Laboratorium Lingkungan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau tidak dapat menjaga pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penunjukan Laboratorium Lingkungan dapat dicabut sesuai peraturan perundang-undangan.
Paragraf 4 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 17

- (1) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c meliputi: a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
- b. pendanaan Lingkungan Hidup; dan
- c. insentif dan/atau disinsentif.
- (2) Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- b. penyusunan produk domestik regional bruto hijau;
- c. mekanisme kompensasi dan imbal jasa lingkungan hidup; dan
- d. internalisasi biaya Lingkungan Hidup dalam perhitungan biaya produksi.
- (3) Pendanaan Lingkungan Hidup meliputi: a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup; dan b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup.
- (4) Insentif dan/atau disinsentif diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap Orang dalam bentuk moneter dan/atau non moneter yang memenuhi kriteria tertentu yang meliputi:
- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
- b. melakukan inovasi; dan
- c. melakukan kegiatan di bidang PPLH yang luar biasa.
- (5) Tata cara pelaksanaaninstrumen ekonomi lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 5 Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai:
- a. kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- b. program pembangunan yang berwawasan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan:
- a. kemampuan keuangan Daerah;
- b. skala prioritas kebutuhan yang didasarkan pada visi, misi, dan program kerja Daerah untuk pembangunan Daerah; dan/atau
- c. kebutuhan anggaran penanggulangan dan pemulihan sebagai akibat dari suatu kegiatan pembangunan, sehingga kondisi Lingkungan Hidup di Daerah hijau dan lestari.
- (3) Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kemampuan Daerah dan aspirasi Masyarakat.
- (4) Pengalokasian anggaran yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat(1) didasarkan pada ukuran: a. jumlah Penduduk;
- b. luas wilayah dan kondisi geografis;
- c. kompleksitas dan kegiatan Masyarakat yang berdampak pada lingkungan;
- d. efek atau pengaruh dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terhadap kesehatan dan keselamatan Masyarakat;
- e. daya pulih sebagai akibat dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- f. masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan hidup.
- (5) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. penyusunan RPPLH;
- b. penyusunan KLHS;
- c. perizinan;
- d. pengawasan;
- e. peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- f. pemberdayaan Masyarakat; dan
- g. pengembangan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
17. h.
18. penegakan hukum; dan/atau
- i. kegiatan dan program lainnya dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan program pembangunan yang berwawasan Lingkungan Hidup.
Paragraf 6
Produk Hukum Daerah Berbasis Lingkungan Hidup
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 19

- (1) Setiap penyusunan Produk Hukum Daerah wajib memperhatikan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang meliputi:
- a. keberlanjutan;
- b. keadilan antar generasi dan intergenerasi;
- c. kehati-hatian; dan
- d. kesadaran atas keterbatasan daya dukung dan daya tampung.
- (2) Dalam upaya penyelarasan Produk Hukum Daerah yang berbasis Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah ini menjadi dasar untuk menilai dan rujukan bagi pembentukan Produk Hukum Daerah terkait lainnya.
Bagian Kedua Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
Paragraf 1
Umum
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 20

- (1) Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dilakukan terhadap media lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. pengendalian pencemaran air;
- b. pengendalian pencemaran udara; dan
- c. pengendalian pencemaran tanah.
Paragraf 2 Pengendalian Pencemaran Air
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 21

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pencegahan pencemaran air;
- b. penanggulangan pencemaran air; dan
- c. pemulihan kualitas air.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 22

Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan melalui upaya:
- a. pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- b. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah; dan
- c. pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Daerah.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan membuang air limbahnya ke sumber air wajib:
- a. menaati baku mutu air limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang tidak melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengolahan air limbah dapat dilakukan oleh penghasil atau diserahkan kepada pihak lain yang memiliki pengolahan air limbah yang memadai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 24

- (1) Pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait.
- (3) Pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air wajib:
- a. menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air; dan
- b. menyampaikan laporan penaatan persyaratan dan kewajiban dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air paling sedikit 3 (Tiga) Bulan sekali kepada Kepala SKPD terkait.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 25

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah.
- (3) Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi. (Pelayanan pengelolaan limbah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan retribusi pembuangan air limbah ke prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengelolaan Limbah Cair.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 26

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh SKPD terkait.
- (2) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (Enam) Bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, SKPD terkait melakukan upaya penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, SKPD terkait melakukan upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas air.
- (5) Ketentuan mengenai pemantauan kualitas air pada sumber air dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 27

- (1) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b wajib dilakukan oleh setiap Orang yang melakukan pencemaran air.
- (2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Orang wajib melakukan penanggulangan Pencemaran Air.
- (4) Penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pemberian informasi peringatan Pencemaran Air kepada Masyarakat;
- b. pengisolasian Pencemaran Air;
- c. pembersihan Air yang tercemar;
- d. penghentian sumber Pencemaran Air; dan/atau
- e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal setiap Orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran air dalam jangka waktu
paling lama 7 (Tujuh) Hari sejak terjadinya pencemaran air diketahui, SKPD terkait melaksanakan atau menugaskan Pihak Ketiga guna melakukan penanggulangan pencemaran air atas beban biaya setiap Orang yang melakukan pencemaran.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 28

- (1) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c wajib dilakukan oleh setiap Orang yang melakukan pencemaran air.
- (2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. penghentian sumber pencemar;
- b. pembersihan unsur pencemaran;
- c. remediasi; dan/atau
- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap Orang tidak melakukan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (Tiga Puluh) Hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Kepala SKPD terkait melakukan atau menugaskan Pihak Ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas air atas beban biaya setiap Orang yang melakukan pencemaran.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran air diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Pengendalian Pencemaran Udara
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 30

Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara; dan
- c. pemulihan mutu udara.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 31

Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan melalui upaya pengendalian pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 32

- (1) Penangulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b wajib dilaksanakan oleh setiap Orang yang menyebabkan pencemaran udara.
- (2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran udara pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (4) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien;
- b. merelokasi Penduduk/Masyarakat ke tempat yang aman; dan
- c. menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penanggulangan pencemaran udara.
- (5) Dalam hal setiap Orang tidak melakukan penanggulangan pencemaranudara dalam jangka waktu paling lama 7 (Tujuh) Hari sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, SKPD terkait melaksanakan atau menugaskan Pihak Ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran udara atas beban biaya setiap Orang yang melakukan pencemaran udara.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 33

- (1) Pemulihan mutu udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c wajib dilakukan oleh setiap Orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (2) Pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. penutupan dan/atau penggantian teknologi sebagian atau seluruh sumber pencemar yang mengakibatkan pencemaran udara;
- b. perlindungan terhadap penerima dampak (receptor) ;
- c. pengurangan kegiatan atau aktivitas di udara terbuka pada saat kualitas udara tercemar; dan
- d. evakuasi Masyarakat dan lingkungan yang diduga akan dan terkena dampak pencemaran udara.
- (3) Dalam hal Orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pemulihan kualitas udara dalam jangka waktu paling lama 30 (Tiga Puluh) Hari sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, SKPD terkait melaksanakan atau menugaskan Pihak Ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas udara atas beban biaya setiap Orang yang melakukan pencemaran.
Paragraf 4
Pengendalian Pencemaran Tanah
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 34

- (1) Pengendalian pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pencegahan pencemaran tanah;
- b. penanggulangan pencemaran tanah; dan
- c. pemulihan kualitas tanah.
- (2) Pencemaran tanah bersumber dari:
- a. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
pengelolaan Limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis pengelolaan Limbah B3.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 35

Pencegahan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya:
- a. penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
- b. pemantauan kualitas tanah.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 36

- (1) Bupati menetapkan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a.
- (2) Setiap Orang yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah.
- (3) Setiap Orang yang memiliki izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 37

- (1) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan dan dikoordinasikan SKPD terkait.
- (2) Koordinasi Pemantauan kualitas tanah dilaksanakan paling sedikit 6 (Enam) Bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, SKPD terkait melakukan upaya penanggulangan pencemaran tanah dan pemulihan kualitas tanah.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, SKPD terkait melakukan upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanah.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 38

- (1) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh setiap Orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Orang yang melakukan pencemaran tanah wajib melakukan penanggulangan pencemaran tanah.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 39

- (1) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
- a. pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada Masyarakat;
- b. pengisolasian pencemaran tanah;dan
- c. penghentian sumber pencemaran tanah.
- (2) Dalam hal Orang yang melakukan pencemaran tanah tidak melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (Tujuh) Hari sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui, Institusi Lingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan Pihak Ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran tanah atas beban biaya setiap Orang yang melakukan pencemaran tanah.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 40

- (1) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c wajib dilakukan oleh setiap Orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Pemulihan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. penghentian sumber pencemar; b. pembersihan unsur pencemaran tanah; dan/atau c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap Orang yang melakukan pencemaran tanah tidak melakukan pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (Tiga Puluh) Hari sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui, SKPD terkait melaksanakan atau menugaskan Pihak Ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas tanah atas beban biaya setiap Orang yang melakukan pencemaran.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran tanah diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup
Umum
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 42

- (1) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup dilakukan terhadap Ekosistem.
- (2) Pengendalian pencemaran terhadap ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengendalian kerusakan Ekosistem Mangrove;
- b. pengendalian kerusakan tanah;
- c. pengendalian kerusakan Ekosistem Karst;
- d. pengendalian ekosistem hutan di Luar Kawasan Hutan; dan
- e. pengendalian pengendalian kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Bagian Keempat
Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove
Paragraf 1
Umum
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 43

Pengendalian kerusakan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pencegahan kerusakan Ekosistem Mangrove;
- b. penanggulangan kerusakan Ekosistem Mangrove; dan
- c. pemulihan kerusakan Ekosistem Mangrove.
Paragraf 2
Pencegahan Kerusakan Ekosistem Mangrove
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 44

Pencegahan kerusakan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan melalui upaya:
- a. penetapan kriteria baku kerusakan Ekosistem Mangrove; dan
- b. pemantauan Ekosistem Mangrove.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 45

Penetapan kriteria baku kerusakan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 46

- (1) Pemantauan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan oleh Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: mengetahui tingkat perubahan fungsi Ekosistem
- a. Mangrove; dan/atau
memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Mangrove.
- (3) Pemantauan Ekosistem Mangrove meliputi kegiatan:
- a. data dan interpretasi data;
- b. pelaporan pembuatan desain pemantauan;
- c. pemilihan karakteristik ekosistem;
- d. pengamatan di lapangan;
- e. pengolahan.
- (4) Pemantauan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (Satu) Kali dalam 1 (Satu) Tahun.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan Ekosistem Mangrove diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Mangrove
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 48

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b wajib dilakukan oleh setiap Orang yang melakukan kerusakan Ekosistem Mangrove.
- (2) Penanggulangan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pemberian informasi peringatan kerusakan Ekosistem Mangrove kepada Masyarakat;
- b. pengisolasian sumber perusak Ekosistem Mangrove;
- c. penghentian kegiatan pemanfaatan Ekosistem Mangrove;
- d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;dan
- e. penanganan dampak yang ditimbulkan.
- (3) Dalam hal setiap Orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan Ekosistem Mangrove
dalam jangka waktu paling lama 7 (Tujuh) Hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan Pihak Ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan Ekosistem Mangrove atas beban biaya penanggung jawab setiap Orang.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kerusakan Ekosistem Mangrove diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 4
Pemulihan Kerusakan Ekosistem Mangrove
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 50

- (1) Pemulihan fungsi Ekosistem Mangrove yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c wajib dilakukan oleh setiap Orang yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang.
- (2) Pemulihan fungsi ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. rehabilitasi; dan
- b. restorasi;
- (3) Dalam hal setiap Orang tidak melakukan pemulihan fungsi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (Tiga Puluh) Hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan Pihak Ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Ekosistem Mangrove atas beban biaya setiap Orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan fungsi ekosistem mangrove diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima Pengendalian Kerusakan Tanah
Paragraf 1
Umum
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 51

Pengendalian kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. pencegahan kerusakan tanah;
- b. penanggulangan kerusakan tanah; dan
- c. pemulihan kondisi tanah.
Paragraf 2
Pencegahan Kerusakan Tanah
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 52

Pencegahan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilakukan melalui upaya:
- a. penetapan kriteria baku kerusakan tanah;
- b. penetapan kondisi tanah; dan
- c. penetapan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 53

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan tanah nasional dan provinsi.
- (2) Kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria baku kerusakan tanah untuk kegiatan:
- a. pertanian;
- b. perkebunan;
- c. hutan tanaman
- (3) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah provinsi.
- (4) Dalam hal kriteria baku kerusakan tanah provinsi sebagaimana diamaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah nasional.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 54

- (1) Penetapan kondisi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dilakukan oleh Bupati terhadap areal tanah yang berpotensi mengalami kerusakan.
- (2) Penetapan kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penetapan status kerusakan tanah.
3. (3)
- b. inventarisasi kondisi iklim, tofografi, sumber kerusakan, dan penggunaan tanah.
5. Penetapan kondisi tanah didasarkan pada hasil: a. analisis, inventarisasi dan/atau identifikasi terhadap sifat dasar tanah; dan potensi
- (4) Penetapan status kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan kondisi tanah dengan kriteria baku kerusakan tanah.
- (5) Status kerusakan tanah terdiri atas: a. status baik; atau b. status rusak.
- (6) Dalam hal status kerusakan tanah dengan status baik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Bupati melakukan upaya mempertahankan status.
- (7) Dalam hal status kerusakan tanah dengan status rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Bupati melakukan upaya peningkatan status.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 55

- (1) Penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dilakukan oleh Kepala SKPD terkait.
- (2) Pemegang izin pemanfaatan air limbah ke tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
- b. menyampaikan laporan penaatan persyaratan dan kewajiban dalam izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah paling sedikit 3 (Tiga) Bulan kepada Kepala SKPD terkait.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan tanah diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Penanggulangan Kerusakan Tanah
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 57

- (1) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b wajib dilakukan oleh setiap Orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pemberian informasi peringatan kerusakan tanah kepada Masyarakat;
- b. pengisolasian sumber perusak tanah;
- c. penghentian kegiatan penggunaantanah;
- d. pelaksanaan teknik konservasi tanah;
- e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi;
- f. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;dan
- g. penanganan dampak yang ditimbulkan.
- (4) Dalam hal setiap Orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (Tujuh) Hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Kepala SKPD yang terkait sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan Pihak Ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan tanah atas beban biaya penanggung jawab setiap Orang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kerusakan tanah diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 4 Pemulihan Kondisi Tanah
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 58

- (1) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c wajib dilakukan oleh setiap Orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
3. a.
4. remediasi; dan
- b. rehabilitasi.
- (1) Dalam hal setiap Orang tidak melakukan pemulihan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (Tiga Puluh) Hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan Pihak Ketiga untuk melakukan pemulihan kerusakan tanah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan tanah diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Karst
Paragraf 1 Umum
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 59

Pengendalian kerusakan Ekosistem Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pencegahan kerusakan ekosistem karst;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem karst; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem karst
Paragraf 2
Pencegahan Kerusakan Ekosistem Karst
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 60

Pencegahan kerusakan Ekosistem Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dilakukan melalui upaya antara lain:
- a. penetapan kriteria baku kerusakan Ekosistem Karst; dan
- b. pemantauan Ekosistem Karst.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 61

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan Ekosistem Karst yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kriteria baku kerusakan Ekosistem Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan Ekosistem Karst yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang yang memanfaatkan Ekosistem Karst wajib menaati kriteria baku kerusakan Ekosistem Karst.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan Ekosistem Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 62

- (1) Pemantauan Ekosistem Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b dilaksanakan oleh Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan Ekosistem Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. mengetahui tingkat perubahan fungsi Ekosistem Karst; dan/atau
- b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Karst.
- (5) Pemantauan Ekosistem Karst meliputi kegiatan:
- a. pembuatan desain pemantauan;
- b. pemilihan karakteristik ekosistem;
- c. pengamatan di lapangan;
- d. pengolahan data dan interpretasi data;
- e. pelaporan.
- (6) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (Satu) Kali dalam 1 (Satu) Tahun.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan Ekosistem Karst diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Karst
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 64

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b wajib dilakukan oleh setiap Orang yang melakukan kerusakan Ekosistem Karst.
- (2) Penanggulangan Ekosistem Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pemberian informasi peringatan kerusakan Ekosistem Karst kepada Masyarakat;
- b. pengisolasian sumber perusak Ekosistem Karst;
- c. penghentian kegiatan pemanfaatan Ekosistem Karst;
- d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
- e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
- f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan kerusakan Ekosistem Karst dalam jangka waktu paling lama 7 (Tujuh) Hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Kepala SKPD yang terkait sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan Pihak Ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan Ekosistem Karst atas beban biaya Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kerusakan Ekosistem Karst diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 4 Pemulihan Kerusakan Ekosistem Karst
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 66

- (1) Pemulihan fungsi Ekosistem Karst yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Karst yang menyebabkan kerusakan Ekosistem Karst.
- (2) Pemulihan fungsi Ekosistem Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. rehabilitasi; dan
- b. restorasi.
- (3) Dalam hal tidak melakukan pemulihan Ekosistem Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (Tiga Puluh) Hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan Pihak Ketiga untuk melakukan pemulihan Ekosistem Karst atas beban biaya setiap Orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan fungsi kawasan Ekosistem Karst diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketujuh Pengendalian Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan
Paragraf 1
Umum
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 67

Pengendalian kerusakan ekosistem hutan di Luar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. pencegahan kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan;
- b. penanggulangan kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan;dan
- c. pemulihan kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 68

Pencegahan kerusakan Ekosistem hutan di Luar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
huruf a dilakukan melalui upaya:
- a. penetapan fungsi Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan;dan
- b. pemantauan fungsi Ekosistem hutan di Luar kawasan hutan.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 69

- (1) Bupati sesuai kewenangannya menetapkan fungsi Ekosistem hutan di Luar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a.
- (2) Penetapan fungsi Ekosistem Hutan di luar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi karakteristik dan fungsi Ekosistem hutan di Luar Kawasan Hutan.
- (3) Inventarisasi karakteristik Hutan di Luar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. curah hujan 2000 sampai 3000 mm/Tahun;
- b. temperatur yang rendah;
- c. kelembaban udara yang tinggi;
- d. tajuk yang berlapis-lapis dan berstrata;
- e. keanekaragaman jenis ( biodiversitas ); dan
- f. selalu hijau ( ever green ).
- (4) Inventarisasi fungsi Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. fungsi perlindungan;
- b. fungsi pengontrol; dan/atau
- c. fungsi produksi.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 70

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan fungsi Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b.
- (2) Pemantauan Ekosistem hutan di Luar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. mengetahui tingkat perubahan fungsi Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan; dan/atau b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan.
- (3) Pemantauan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (Satu) Kali dalam 1 (Satu) Tahun.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 71

- (1) Setiap Orang yang mengakibatkan kerusakan Ekosistem hutan di Luar Kawasan Hutan wajib melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b.
- (2) Penanggulangan kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pemberian informasi peringatan kerusakan hutan di Luar Kawasan Hutan kepada Masyarakat;
- b. pengisolasian sumber perusak hutan di Luar Kawasan Hutan;
- c. penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di Luar Kawasan Hutan;
- d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;dan
- e. penanganan dampak yang ditimbulkan.
- (3) Dalam hal setiap Orang yang mengakibatkan kerusakan Ekosistem hutan di Luar Kawasan Hutan tidak melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (Tujuh) Hari sejak terjadinya kerusakan diketahui SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya melaksanakan atau menugaskan Pihak Ketiga untuk melakukan penanggulangan Ekosistem hutan di Luar Kawasan Hutan atas beban biaya pada setiap Orang yang mengakibatkan kerusakan.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 72

- (1) Setiap Orang yang mengakibatkan kerusakan Ekosistem hutan di Luar Kawasan Hutan wajib melakukan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c.
- (2) Pemulihan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. rehabilitasi; dan
- b. restorasi.
- (3) Dalam hal setiap Orang yang mengakibatkan kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan tidak melakukan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (Tiga Puluh) Hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menugaskan Pihak Ketiga untuk melakukan pemulihan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan atas beban biaya setiap Orang yang mengakibatkan kerusakan.
BAB VI - PENGENDALIAN
Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.
BAB VII - PEMELIHARAAN
Pasal 74

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup meliputi:
- a. pemeliharaan kualitas air;
- b. pemeliharaan kualitas udara;
- c. pemeliharaan kualitas tanah;
- d. pemeliharaan Mangrove;
- e. pemeliharaan Ekosistem Karst;
- f. pemeliharaan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan; dan
- g. pemeliharaan ekosistem lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemelihaaran ekosistem lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Pemeliharaan Kualitas Air
Paragraf 1 Umum
BAB VII - PEMELIHARAAN
Pasal 75

Pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a dilakukan melalui upaya:
- a. konservasi air dan lahan;
- b. pencadangan air; dan
- c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.
Paragraf 2
Konservasi Air dan Lahan
BAB VII - PEMELIHARAAN
Pasal 76

- (1) Konservasi air dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a meliputi:
- a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air;
- b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air; dan
- c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan.
- (2) Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
- (3) Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber air tertentu.
- (4) Konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 3 Pencadangan Air
BAB VII - PEMELIHARAAN
Pasal 77

- (1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
- a. penetapan sumber air yang belum dimanfaatkan yang memiliki kualitas air yang masih baik; dan/atau
- b. penetapan sumber air yang memiliki kualitas air yang tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas air.
- (3) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
- a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan/atau
- b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.
- (4) Penghentian kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Bupati.
- (5) Penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pencadangan air dengan kualitas tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Perairan Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim
BAB VII - PEMELIHARAAN
Pasal 78

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c meliputi upaya: a. mitigasi perubahan iklim; dan b. adaptasi perubahan iklim.
- (2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya: a. penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah yang mempengaruhi kualitas air; dan peningkatan serapan dan simpanan gas rumah
- b. kaca pada ekosistem perairan.
- (3) Penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (4) Peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi atau restorasi ekosistem perairan.
- (5) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya:
- a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan ( sensitivitas ) terhadap kualitas air; dan
- b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan Masyarakat.
- (6) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PEMELIHARAAN
Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas air diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Pemeliharaan Kualitas Udara
Paragraf 1
Umum
BAB VII - PEMELIHARAAN
Pasal 80

Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b dilakukan melalui upaya:
- b. konservasi kualitas udara; dan
- c. pelestarian fungsi atmosfer.
Paragraf 2
Konservasi Kualitas Udara
BAB VII - PEMELIHARAAN
Pasal 81

- (1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a dilakukan melalui perlindungan kualitas udara.
- (2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. alokasi ruang terbuka hijau;
- b. pemenuhan baku mutu udara ambient; dan
- c. RPPLH Kabupaten.
Paragraf 3 Pelestarian Fungsi Atmosfir
BAB VII - PEMELIHARAAN
Pasal 82

Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b dilakukan melalui upaya:
- a. mitigasi perubahan iklim;
- b. perlindungan lapisan ozon; dan
- c. perlindungan terhadap deposisi asam.
BAB VII - PEMELIHARAAN
Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas udara diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Pemeliharaan Kualitas Tanah
BAB VII - PEMELIHARAAN
Pasal 84

- (1) Pemeliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c dilakukan melalui upaya konservasi tanah.
- (2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. konservasi secara mekanik;
- b. konservasi secara biologis;
- c. konservasi secara kimia;dan
- d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- (3) Ketentuan mengenai konservasi tanah diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam
Pemeliharaan Ekosistem Mangrove
Paragraf 1 Umum
BAB VII - PEMELIHARAAN
Pasal 85

Pemeliharaan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf dilakukan melalui upaya:
- a. konservasi Ekosistem Mangrove;
- b. pencadangan Ekosistem Mangrove; dan/atau
- c. pelestarian fungsi Ekosistem Mangrove sebagai pengendali dampak perubahan iklim.
Paragraf 2
Konservasi Ekosistem Mangrove
BAB VII - PEMELIHARAAN
Pasal 86

- (1) Konservasi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a meliputi kegiatan:
- a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga Ekosistem Mangrove;
- b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga Ekosistem Mangrove; dan
- c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di Ekosistem Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang.
- (2) Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
- (3) Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan sumber air tertentu.
- (4) Konservasi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penetapan fungsi Ekosistem Mangrove; b. pengaturan fungsi dalam RTRWP; c. RPPLH; dan
- d. pemanfaatan Ekosistem Mangrove yang didasarkan pada fungsi Ekosistem Mangrove serta RPPLH.
Paragraf 3
Pencadangan Ekosistem Mangrove
BAB VII - PEMELIHARAAN
Pasal 87

- (1) Pencadangan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b dilakukan melalui penetapan Ekosistem Mangrove yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penetapan Ekosistem Mangrove yang belum dimanfaatkan yang kondisinya masih baik; dan/atau
- b. penetapan Ekosistem Mangrove yang kondisinya rusak untuk dilakukan pemulihan kerusakan ekosistem.
- (3) Penetapan Ekosistem Mangrove yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penetapan Ekosistem Mangrove yang kondisinya rusak untuk dilakukan pemulihan kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
- a. penghentian pemanfaatan Ekosistem Mangrove; dan/atau
- b. rehabilitasi atau restorasi Ekosistem Mangrove.
Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Mangrove Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim
BAB VII - PEMELIHARAAN
Pasal 88

- (1) Pelestarian fungsi Ekosistem Mangrove sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 huruf c dilakukan melalui upaya:
- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.
- (2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya:
- a. penurunan emisi gas rumah kaca dari kerusakan Ekosistem Mangrove; dan
- b. peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca pada Ekosistem Mangrove.
- (3) Penurunan emisi gas rumah kaca dari kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pencegahan, rehabilitasi dan restorasi ekosistem.
- (4) Peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi atau restorasi ekosistem.
- (5) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upayapeningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan Masyarakat.
- (6) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PEMELIHARAAN
Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosistem Mangrove diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketujuh Pemeliharaan Ekosistem Karst
Paragraf 1 Umum
BAB VII - PEMELIHARAAN
Pasal 90

Pemeliharaan Ekosistem Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf e dilakukan melalui upaya:
- a. konservasi Ekosistem Karst;
- b. pencadangan Ekosistem Karst; dan/atau
- c. pelestarian fungsi Ekosistem Karst sebagai pengendali dampak perubahan iklim.
Paragraf 2 Konservasi Ekosistem Karst
BAB VII - PEMELIHARAAN
Pasal 91

Konservasi Ekosistem Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a meliputi kegiatan:
- a. perlindungan Ekosistem Karst;
- b. pengawetan Ekosistem Karst; dan
- c. pemanfaatan secara lestari Ekosistem Karst.
Paragraf 3
Pencadangan Ekosistem Karst
BAB VII - PEMELIHARAAN
Pasal 92

- (1) Pencadangan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan Ekosistem Karst yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan kawasan Ekosistem Karst yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Karst Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim
BAB VII - PEMELIHARAAN
Pasal 93

Pelestarian fungsi ekosistem karst sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c dilakukan melalui upaya:
- a.
mitigasi perubahan iklim; dan adaptasi perubahan iklim.
BAB VII - PEMELIHARAAN
Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Ekosistem Karst diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 95

- (1) Setiap Orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hak untuk mendapatkan:
- a. air bersih, udara bersih, tanah yang berkualitas, dan air laut yang bersih dan bebas dari unsur pencemar; dan
- b. Ekosistem Mangrove, Tanah, dan Karst yang bebas dari kerusakan.
- (3) Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, SKPD terkait melakukan:
- a. program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. Standar Pelayanan Minimal di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 96

- (1) Setiap Orang berhak mendapatkan:
- a. pendidikan lingkungan hidup;
- b. akses informasi lingkungan hidup; dan
- c. akses keadilan.
- (2) Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hiduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa hak untuk mendapatkan:
- a. pendidikan formal;
- b. pendidikan informal; dan/atau
- c. pendidikan non-formal.
- (3) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan, atau informasi dari Pemerintah Daerah dan/atau Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap Orang.
- (4) Hak mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hak untuk:
- a. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada SKPD terkait;
- b. mendapatkan informasi mengenai status penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari Badan;
- c. menyampaikan laporan atau pengaduan mengenai dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada aparat penegak hukum;
- d. memperoleh bantuan hukum terkait dengan penyelesaian kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau
- e. mendapatkan fasilitasi dari SKPD terkait dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 97

- (1) Setiap Orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap:
- a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal; dan
- b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
- (2) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan:
- a. secara tertulis kepada pemrakarsa dan Badan pada saat penggumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum menyusun Dokumen Kerangka Acuan; dan/atau
- b. melalui Wakil Masyarakat yang terkena dampak dan/atau Organisasi Masyarakat yang menjadi Anggota Komisi Penilai Amdal pada saat pembahasan Dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKLUPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disampaikan kepada Badan pada saat pemeriksaan UKL-UPL.
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 98

Setiap Orang berhak untuk berperan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegahan hukum lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 99

- (1) Setiap Orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup secara lisan atau tertulis kepada SKPD terkait.
- (2) Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dapat disampaikan kepada SKPD terkait meliputi penanganan pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin
lingkungan dan izin PPLH-nya diterbitkan oleh Kepala SKPD terkait.
- (3) SKPD terkait setelah menerima pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan:
- a. penerimaan;
- b. penelaahan;
- c. verifikasi;
- d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
- e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada Pengadu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Kewajiban
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 100

Setiap Orang berkewajiban untuk:
- a. memelihara kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air pada sumber air, pencemaran udara, pencemaran air laut, dan/atau pencemaran tanah;
- c. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan Ekosistem Mangrove, Tanah, dan/atau Karst;
- d. melindungi nilai-nilai kearifan budaya lokal; dan/atau
- e. melakukan efisiensi pemanfatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 101

Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan mempunyai kewajiban untuk:
- a. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air pada sumber air, pencemaran udara, pencemaran air laut, dan/atau pencemaran tanah;
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan Ekosistem Mangrove, Tanah, dan/atau Karst;
- c. menaati baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, baku mutu emisi gas buang, dan/atau baku mutu kebisingan;
- d. menaati keriteria baku kerusakan Mangrove, Tanah, dan/atau Karst;
- e. menyampaikan informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai pelaksanaan izin lingkungan, dan/atau izin PPLH.
Bagian Ketiga Larangan
BAB VIII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 102

Setiap Orang dilarang:
- a. membuang air limbah ke sumber air tanpa izin;
- b. membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
- c. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
- d. membuang limbah padat dan/atau gas kedalam sumber air;
- e. melakukan pencemaran air pada sumber air;
- f. melakukan pencemaran udara ambient;
- g. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah tanpa izin;
- h. melakukan pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 tanpa izin;
- i. melakukan pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten tanpa izin;
- j. melakukan perusakan Mangrove;
- k. melakukan pencemaran dan/atau perusakan tanah; dan/atau
- l. membuat Bangunan tanpa dilengkapi dengan Sumur Resapan.
BAB IX - PERAN MASYARAKAT
Pasal 103

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat dapat berupa:
- a. memberikan usul, pertimbangan dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam PPLH;
- b. memberikan saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi PPLH;
- c. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan PPLH yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- d. memberikan informasi dan melaporkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi kepada Pemerintah Daerah melalui sarana komunikasi yang demokrasi;
- e. pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga lainnya; dan
- f. memberikan pendidikan, pelatihan, mendampingi kegiatan PPLH oleh Kelompok Masyarakat kepada Kelompok/Anggota Masyarakat lainnya.
BAB X - SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 104

- (1) Dalam rangka publikasi sistem informasi lingkungan
hidup, SKPD terkait melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada Masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. status lingkungan hidup;
- b. peta rawan lingkungan hidup; dan
- c. keragaman karakter ekologis,
- d. sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal; dan
- e. informasi lingkungan hidup antara lain, meliputi:
1. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. izin lingkungan;
4. izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 di Lokasi suatu usaha dan/atau kegiatan;
5. izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten;
6. izin pembuangan Air Limbah ke sumber air;
7. izin pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi pada tanah;
8. penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
9. status mutu air pada sumber air;
10. kondisi Tanah, Mangrove;
11. status kerusakan Tanah, Mangrove;
12. rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan, penanggulangan dan pemulihan media lingkungan dan ekosistem;
13. kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air, udara, tanah, dan air laut;
14. kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan Mangrove, Tanah dan Karst; dan
15. laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas air dan tanah;
16. laporan dan hasil evaluasi pemantauan tingkat kerusakan Ekosistem Mangrove, Karst, dan Hutan; dan
17. laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.
BAB X - SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 105

- (1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), dilakukan koordinasi antara SKPD.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.
BAB X - SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 106

SKPD terkait wajib melakukan:
- a. pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (Satu) Kali dalam setahun.
- b. Koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu.
BAB X - SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 107

- (1) Dalam hal terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, setiap Orang berhak mengajukan permohonan informasi kepada Pejabat pengelola data dan informasi di lingkungan SKPD
terkait.
- (2) SKPD Lingkungan Hidup dapat menolak permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan.
- (3) Dalam hal informasi lingkungan hidup yang diminta tidak diberikan oleh SKPD terkait, Pemohon dapat mengajukan gugatan melalui penyelesaian sengketa informasi publik.
BAB X - SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 109

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD terkait.
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 110

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan izin lingkungan kepada Kepala SKPD terkait melalui SKPD pelayanan perizinan.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengajuan:
- a. penilaian Dokumen Andal dan RKL-RPL; atau b. pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
- a. Dokumen Amdal atau UKL-UPL;
- b. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
4. c.
5. Profil usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Setelah menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD pelayanan perizinan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi, yang terdiri atas:
- a. kelengkapan administrasi usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, meliputi:
1. bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
2. bukti formal bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilaksanakan; dan
3. tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.
- b. kelengkapan administrasi Formulir UKL-UPL, antara lain:
1. kesesuaian dengan tata ruang;
2. diskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
3. dampak lingkungan hidup yang akan terjadi;
4. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
5. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 111

- (1) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4) dapat berupa:
- a. permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap; atau
permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala SKPD pelayanan perizinan memberi tanda bukti kelengkapan administrasi kepada Pemohon.
- (3) Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala SKPD pelayanan perizinan mengembalikan permohonan izin lingkungan kepada Pemohon.
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 112

- (1) Terhadap permohonan izin lingkungan yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a, SKPD pelayanan perizinan melakukan pengumuman melalui Multimedia dan Papan Pengumuman di Lokasi usaha dan/atau kegiatan:
- a. paling lama 5 (Lima) Hari kerja terhitung sejak Dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi; atau
- b. paling lama 2 (Dua) Hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. Wakil Masyarakat yang terkena dampak dan/atau Organisasi Masyarakat yang menjadi Anggota Komisi Penilai Amdal dalam jangka waktu paling lama 10 (Sepuluh) Hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan; dan
- b. Bupati, dalam jangka waktu paling lama 3 (Tiga) Hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan UKL-UPL.
- (3) Setelah pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian Dokumen ANDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL .
- (4) Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Komisi Amdal.
- (5) Pemeriksaan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh SKPD terkait.
- (6) Berdasarkan hasil penilaian Dokumen ANDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Kepala SKPD terkait menerbitkan:
- a. keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; atau b. rekomendasi UKL-UPL.
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 113

- (1) Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL-RPL, dan rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal dilakukan dalam jangka waktu 75 (Tujuh Puluh Lima) Hari terhitung sejak Dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi oleh KPPT.
- (2) Pemeriksaan formulir UKL-UPL, rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan izin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 14 (Empat Belas) hari kerja terhitung sejak Formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi oleh KPPT.
- (3) Penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, dan penerbitan Keputusan Izin Lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 10 (Sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup oleh Kepala Badan.
- (4) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki Izin PPLH,
Keputusan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan jumlah dan jenis Izin PPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 139

- (1) Izin lingkungan yang telah diterbitkan, wajib diumumkan oleh Kepala SKPD pelayanan perizinan melalui Media Massa dan/atau Multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (Lima) Hari kerja sejak diterbitkan izin lingkungan.
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 114

- (1) Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan kepada SKPD terkait apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 115

Masa berlakunya izin lingkungan sama dengan berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Paragraf 1
Umum
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 117

Izin PPLH yang menjadi kewenangan Bupati meliputi:
- a. izin pembuangan air ke sumber air;
- b. izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- c. izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan; dan
- d. izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten.
Paragraf 1
Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 118

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan akan membuang air limbahnya ke sumber air wajib memiliki izin pembuangan air limbah ke sumber air dari Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD terkait.
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 119

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air kepada Kepala SKPD terkait melalui SKPD pelayanan perizinan.
- (2) Permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan:
- a. administrasi; dan
- b. hasil kajian teknis pembuangan air limbah.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Isian Formulir permohonan izin;
- b. Izin lingkungan; dan
- c. Izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Persyaratan hasil kajian teknis pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat pengaruh terhadap:
- a. pembudidayaan Ikan, Hewan, dan Tanaman;
- b. kualitas tanah dan air tanah; dan
- c. kesehatan Masyarakat.
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 120

- (1) Setelah menerima permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1), SKPD pelayanan perizinan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan Air Limbah yang diajukan Pemohon.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan Air Limbah dinyatakan lengkap; atau b. persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah dinyatakan tidak lengkap.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPD Pelayanan Perizinan meneruskan kepada Kepala SKPD terkait untuk dilakukan evaluasi terhadap hasil kajian teknis pembuangan air limbah yang diajukan Pemohon.
- (4) Dalam hal persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan Air Limbah dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD Pelayanan Perizinan mengembalikan kepada Pemohon.
- (5) Hasil evaluasi terhadap hasil kajian teknis pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. pembuangan air limbah ke sumber air layak lingkungan; atau
- b. pembuangan air limbah ke sumber air tidak layak lingkungan.
- (6) Dalam hal pembuangan air limbah ke sumber air layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Kepala SKPD terkait menerbitkan Keputusan izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (7) Dalam hal pembuangan air limbah ke sumber air tidak layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala SKPD terkait menyampaikan rekomendasi kepada Kepala SKPD Pelayanan Perizinan untuk dikeluarkan surat penolakan permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air kepada Pemohon yang disertai dengan alasan penolakan.
- (8) Keputusan atau penolakan permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air dilakukan paling lama 90 (Sembilan Puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air dinyatakan lengkap.
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 121

Izin pembuangan air limbah ke sumber air berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun dan dapat diperpanjang.
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 122

Izin pembuangan air limbah ke sumber air berakhir apabila:
- a. habis masa berlakunya izin pembuangan air limbah ke sumber air dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Kepala SKPD terkait.
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 123

Ketentuan lebih lajut mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuangan air limbah ke sumber air diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 2 Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 124

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dari Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD terkait.
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 125

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin pemanfatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah kepada Kepala SKPD terkait.
- (2) Permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud
3. pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan: a. administrasi; dan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah
- b. hasil untuk aplikasi pada tanah.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Isian formulir permohonan izin;
- b. Izin lingkungan; dan
- c. Izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Persyaratan hasil kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat pengaruh terhadap:
- a. pembudidayaan Ikan, Hewan, dan Tanaman;
- b. kualitas tanah dan air tanah; dan
- c. kesehatan Masyarakat.
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 126

- (1) Setelah menerima permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), SKPD Pelayanan Perizinan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi dan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah yang diajukan Pemohon.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. persyaratan administrasi dan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dinyatakan lengkap; atau
- b. persyaratan administrasi dan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dinyatakan tidak lengkap.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPD Pelayanan Perizinan meneruskan kepada Kepala SKPD terkait untuk dilakukan evaluasi terhadap hasil kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah yang diajukan Pemohon.
- (4) Dalam hal persyaratan administrasi dan kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD Pelayanan Perizinan mengembalikan kepada Pemohon.
- (5) Hasil evaluasi terhadap hasil kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. pembuangan air limbah ke sumber air layak lingkungan; atau
- b. pembuangan air limbah ke sumber air tidak layak lingkungan.
- (6) Dalam hal pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Kepala SKPD terkait menerbitkan keputusan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (7) Dalam hal pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah tidak layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala SKPD terkait menyampaikan rekomendasi kepala Kepala SKPD Pelayanan Perizinan untuk dikeluarkan surat penolakan permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah kepada Pemohon yang disertai dengan alasan penolakan.
- (8) Keputusan atau penolakan permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dilakukan paling lama 90 (Sembilan Puluh) Hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dinyatakan lengkap.
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 127

Izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun dan dapat diperpanjang.
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 128

Izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah berakhir apabila:
- a. habis masa berlakunya izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Kepala KPPT.
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 129

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.
Paragraf 3 Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 130

- (1) Badan usaha yang melakukan penyimpanan sementara Limbah B3 di industri atau usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 dari Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan izin penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD terkait.
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 131

- (1) Pemohon mengajukan permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 kepada Kepala SKPD terkait.
- (2) Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Setelah menerima permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD Pelayanan Perizinan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 132

- (1) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) dapat berupa:
- a. persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap; atau
- b. persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan tidak lengkap.
- (2) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala SKPD Pelayanan Perizinan meneruskan kepada Kepala SKPD terkait untuk dilakukan verifikasi teknis guna meneliti kebenaran persyaratan administrasi dan teknis dengan kondisi di Lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala SKPD Pelayanan Perizinan menerbitkan surat pengembalian permohonan izin kepada Pemohon.
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 133

- (1) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) dapat berupa: a. persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan kondisi di Lokasi usaha dan/atau kegiatan; atau b. persyaratan administrasi dan teknis tidak sesuai dengan kondisi di Lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan kondisi di Lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala SKPD terkait menerbitkan Keputusan izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis tidak sesuai dengan kondisi di Lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b, Kepala SKPD terkait menyampaikan rekomendasi kepada Kepala SKPD Pelayanan Perizinan untuk diterbitkan surat penolakan permohonan izin penyimpanan sementara Limbah B3 kepada Pemohon yang disertai dengan alasan.
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 134

- (1) Keputusan permohonan izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 dilakukan paling lama 45 (Empat Puluh Lima) hari
kerja sejak diterimanya permohonan izin penyimpanan sementara Limbah B3.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui, Kepala SKPD terkait wajib menerbitkan izin penyimpanan sementara Limbah B3.
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 135

Izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 berlaku untuk masa 5 (Lima) Tahun dan dapat diperpanjang.
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 136

Dalam hal terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan atau cara pengelolaan Limbah B3 Pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 137

Berakhirnya izin penyimpanan sementara Limbah B3:
- a. habis masa berlakunya Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Kepala SKPD terkait.
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 138

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan sementara Limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 4 Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 139

- (1) Badan usaha yang melakukan pengumpulan Limbah B3 pada skala Kabupaten, wajib memiliki izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 dari Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD terkait.
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 140

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 kepada Kepala SKPD terkait.
- (2) Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Setelah menerima permohonan izin pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD Pelayanan Perizinan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 141

- (1) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) dapat berupa:
- a. persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap; atau
- b. persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan tidak lengkap.
- (2) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala SKPD Pelayanan Perizinan meneruskan kepada Kepala SKPD terkait untuk dilakukan verifikasi teknis guna meneliti kebenaran persyaratan administrasi dan teknis dengan kondisi di Lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala SKPD Pelayanan Perizinan menerbitkan surat pengembalian permohonan izin kepada Pemohon.
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 142

- (1) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) dapat berupa:
- a. persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan kondisi di Lokasi usaha dan/atau kegiatan; atau
- b. persyaratan administrasi dan teknis tidak sesuai dengan kondisi di Lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan kondisi di Lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala SKPD terkait menerbitkan Keputusan Izin Pengumpulan Limbah B3.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis tidak sesuai dengan kondisi di Lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala SKPD terkait menyampaikan rekomendasi kepada Kepala SKPD Pelayanan Perizinan untuk diterbitkan surat penolakan permohonan izin pengumpulan Limbah B3 kepada Pemohon yang disertai dengan alasan.
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 143

- (1) Keputusan permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 dilakukan paling lama 45 (Empat Puluh Lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan izin pengumpulan Limbah B3.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui, Kepala SKPD terkait wajib menerbitkan izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3.
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 144

Izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 berlaku untuk masa 5 (Lima) Tahun dan dapat diperpanjang.
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 145

Dalam hal terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan atau cara pengelolaan Limbah B3 Pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 146

Berakhirnya izin pengumpulan Limbah B3:
- a. habis masa berlakunya izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Kepala SKPD terkait.
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 147

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - PENGAWASAN
Pasal 148

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati:
- a. mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Kepala SKPD terkait; dan
- b. menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang merupakan Pejabat Fungsional.
- (3) Pendelegasian kewenangan dalam melakukan pengawasan kepada Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. izin lingkungan;
izin pembuangan air ke sumber air;
- c. izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- d. izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
- e. izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten; dan
- f. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
BAB XII - PENGAWASAN
Pasal 149

- (1) PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) huruf b berwenang:
- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari Dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki Tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;dan/atau
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) PPLHD dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan Tanda Pengenal dan/atau Surat Tugas yang diterbitkan oleh Kepala SKPD terkait.
- (3) Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas PPLHD.
- (4) Dalam melakukan pengawasan, PPLHD dapat berkoordinasi dengan Pejabat Pengawas dari Instansi terkait lainnya ataupun dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (5) PPLHD menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Kepala SKPD terkait.
BAB XII - PENGAWASAN
Pasal 150

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 151

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Pasal 61 ayat (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 118 ayat (1), Pasal 124 ayat (1), dan/atau Pasal 130 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD terkait.
- (3) Penerapan sanksi administratif oleh Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 152

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) terdiri atas:
- a. teguran tertulis;
- b. paksaan Pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan dan/atau izin PPLH; dan
- d. pencabutan izin lingkungan dan/atau izin PPLH.
Bagian Kedua
Teguran Tertulis
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 153

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152
huruf a diterapkan kepada Penanggung Jawab usaha
dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam: Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
Bagian Ketiga
Paksaan Pemerintahan
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 154

- (1) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf b diterapkan kepada setiap Orang apabila:
- a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH; dan/atau
- b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan teguran tertulis yang memuat:
- a. uraian yang jelas tentang fakta atau perbuatan yang melanggar aturan hukum tertentu;
- b. penunjukan yang jelas tentang norma hukum yang dilanggar;
- c. pertimbangan mengapa paksaan Pemerintah perlu dilakukan;
- d. uraian yang jelas tentang hal-hal yang harus dilakukan agar paksaan Pemerintah tidak perlu dilaksanakan;
- e. jangka waktu yang jelas untuk pelaksanaan halhal yang harus dilakukan sebagaimana tercantum pada huruf d;
- f. Pejabat yang bertanggung jawab yang melakukan pelanggaran;
- g. perkiraan biaya jika paksaan Pemerintah dilakukan.
- (3) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap Barang atau Alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi Manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebuh besar bagi lingkungan hidup, jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya, pengenaan paksaan Pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis.
- (5) Dalam hal paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh setiap Orang, dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan Pemerintah.
- (4) Besaran denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati melalui SKPD terkait.
Bagian Keempat Pembekuan Izin Lingkungan
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 154

- (1) Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf c diterapkan apabila Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. tidak melaksanakan paksaan Pemerintah;
- b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan serta Izin PPLH; dan/atau
- c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.
- (2) Dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pembekuan izin lingkungan,Kepala SKPD terkait menerbitkan keputusan penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan.
Bagian Kelima
Pencabutan Izin
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 155

- (1) Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf d diterapkan kepada setiap Orang apabila:
- a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha dan/atau kegiatan;
- b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan Pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
- c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.
- (2) Dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan izin lingkungan, Kepala SKPD
terkait merekomendasikan kepada Kepala Instansi yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan untuk membatalkan izin usaha dan/atau kegiatan.
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 156

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 157

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela oleh para Pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui Pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar Pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para Pihak yang bersengketa.
Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan
BAB XIV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 158

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar Pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
- a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar Pengadilan dapat digunakan jasa Mediator dan/atau Arbiter untuk membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
BAB XIV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 159

- (1) Kepala SKPD terkait dan/atau Masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan Lembaga penyelesaian sengketa lingkungan yang mandiri, bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
BAB XIV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 160

Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian sengketa lingkungan dan pembentukan Lembaga jasa penyelesaian sengketa diluar Pengadilan diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan
Paragraf 1
Hak Gugat Pemerintah Daerah
BAB XIV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 161

- (1) SKPD terkait berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap setiap Orang
yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 162

- (1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Daerah didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Hak gugat Pemerintah Daerah hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal hak gugat Pemerintah Daerah digunakan, SKPD terkait menunjuk Kuasa Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
Paragraf 2
Hak Gugat Masyarakat
BAB XIV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 163

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan Masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan Perwakilan Kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara Wakil Kelompok dan Anggota Kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat Masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Paragraf 3 Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup
BAB XIV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 164

- (1) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
3. Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:
- (3) a. berbentuk badan hukum;
- b. menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa Organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya, paling singkat selama 2 (Dua) Tahun.
Paragraf 4
Penegakan Hukum Terpadu
BAB XIV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 165

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri Belopa, dan Kepolisian Resort Luwu.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XV - PENYIDIKAN
Pasal 166

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap Orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. melakukan pemeriksaan di Tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- g. meminta bantuan Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
- h. menghentikan penyidikan;
- i. memasuki Tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. melakukan penggeledahan terhadap Badan, Pakaian, Ruangan dan/atau Tempat lain yang
diduga merupakan Tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau k. menangkap dan menahan Pelaku tindak pidana.
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 167

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 102 dipidana kurungan paling lama 6 (Enam) Bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Negara.
- (4) Selain pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 168

Peraturan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (Dua Belas) Bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 169

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.
Ditetapkan di Belopa pada tanggal
BUPATI LUWU,
A. MUDZAKKAR
Diundangkan di Belopa pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,
SYAIFUL ALAM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2015 NOMOR ... SERI ...
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI SULAWESI SELATAN :
Lenovoputih / E / Proses 4 Ranperda
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 169

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Ditetapkan di Belopa pada tanggal 29 Juli 2015
BUPATI LUWU
A. MUDZAKKAR
Diundangkan di Belopa
pada tanggal 31 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2015 NOMOR SERI
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI SULAWESI SELATAN
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 35

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 36

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 37

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 39

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 40

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 41

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 42

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 43

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 44

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 45

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 46

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 47

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 48

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 49

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 50

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 51

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 52

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 53

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 54

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 55

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 56

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 57

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 58

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 59

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 60

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 61

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 62

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 63

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 64

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 65

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 66

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 67

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 68

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 69

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 70

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 71

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 72

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 73

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 74

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 75

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 76

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 77

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 78

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 79

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 80

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 81

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 82

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 83

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 84

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 85

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 86

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 87

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 88

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 89

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 90

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 91

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 92

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 93

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 94

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 95

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 96

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 97

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 98

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 99

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 100

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 101

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 102

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 103

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 104

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 105

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 106

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 107

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 108

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 109

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 110

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 111

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 112

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 113

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 114

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 115

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 116

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 117

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 118

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 119

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 120

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 121

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 122

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 123

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 124

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 125

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 126

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 127

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 128

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 129

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 130

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 131

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 132

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 133

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 134

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 135

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 136

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 137

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 138

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 139

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 140

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 141

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 142

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 143

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 144

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 145

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 146

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 147

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 148

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 149

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 150

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 151

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 152

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 153

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 154

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 155

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 156

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 157

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 158

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 159

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 160

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 161

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 162

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 163

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 164

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 165

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 166

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 167

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR
Lenovoputih / E / Proses 4 Ranperda
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 37 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANDEGLANG,
- a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik serta dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sehingga perlu dilakukan penyesuaian mekanisme penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan undangundang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,Penganggaran dalam APBD Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politiksebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2010 Nomor 3 );
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nomor 6);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANGPETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN KEUANGANKEPADA PARTAI POLITIK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang;.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang untuk selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
6. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan umum.
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disebut DPD dan DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
9. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten pandeglang.
10. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang untuk selanjutnya disingkat Badan Kesbangpol dan Linmas adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pandeglang.
11. Dinas PengelolaanKeuangan, Pendapatan dan Aset yang untuk selanjutnya disebut DPKPA adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pandeglang.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disngkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang
BAB II - SUMBER DANA DAN BESARNYA BANTUAN
Pasal 2

- (1) Dana bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 dan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 dan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diberikan secara proporsional berdasarkan perhitungan jumlah perolehan suara.
- (4) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan APBD.
BAB III - TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Pasal 3

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPD/DPC Partai Politik di Tingkat Kabupaten Pandeglang atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan partai politik ke rekening kas umum partai politik ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan:
- a. Surat Keterangan Autentifikasi hasil penetapan kursi dan perolehan suara hasil pemilu yang dilegalisir oleh ketua atau sekretaris KPU Kabupaten Pandeglang;
- b. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan kepengurusanDPD/DPC /sebuatan lainnya yang sah yang dilegalisir ketua umum dan Sekretaris Jendral;
- c. Rekening Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan dari bank yang bersangkutan;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik;
- e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
- f. Laporan Realisasi dan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
- g. Surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan tidak benar yang ditandatangi oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas meterai dengan menggunakan Kop dan stempel Partai Politik;
- h. Surat pernyataan bersedia diberhentikan bantuan keuangan Partai Politik sampai diterimanya Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas.
BAB IV - VERIFIKASI KELENGKAPANADMINISTRASIPARTAI POLITIK
Pasal 4

- (1) Verifikasi Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas yang anggotanya terdiri atas unsur KPU, unsur Badan Kesbangpol dan Linmas dan unsur instansi terkait lainnya.
- (3) Pembentukan Tim Verifikasi penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya Tim Verifikasi penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
BAB IV - VERIFIKASI KELENGKAPANADMINISTRASIPARTAI POLITIK
Pasal 5

Format berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VI - PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Pasal 7

Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.
BAB VI - PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Pasal 8

- (1) Kegiatan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkaitan dengan :
- a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
- b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
- c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan partai politik dlaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan pancasila.
BAB VI - PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Pasal 9

Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkaitan dengan :
- a. Administrasi umum;
- b. Berlangganan daya dan jasa;
- c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. Pemeliharaan peralatan kantor.
BAB VII - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Pasal 10

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD.
- (2) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan .pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Rekapitulasi,realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik perkegiatan ; dan
- b. Barang inventarisasi /modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.
- (4) Bentuk contoh format laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran IIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VII - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Pasal 11

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
BAB VII - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Pasal 12

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan ketua DPD/DPC Partai Politik kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.
BAB VII - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Pasal 13

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terbuka untuk diketahui masyarakat.
BAB VII - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Pasal 14

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan yang bersumber dari APBN / APBD sampai laporan diterima oleh Bupati dalam tahun anggaran berkenaan.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 9 September 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,
Cap/ttd
AAH WAHID MAULANY
BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NOMOR 37
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.
Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 9 September 2014
BUPATI PANDEGLANG,
Cap/ttd
ERWAN KURTUBI
Lampiran II
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
Nomor
:
37 Tahun 2014
Tanggal
:
9 September 2014
BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Pada hari ini ... tanggal ..... bulan ........ Tahun .... Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Pandeglang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor ... .Tahun ... Tanggal.... Telah melaksanakan Verifikasi Penelitian dan Pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan, bantuan keuangan Partai Politik Tahun .....yang diajukan oleh DPD/DPC ...
Berdasarkan hasil Verifikasi Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik .....telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun .... sebanyak .... Suara x Rp. 1.674.03 = Rp.....,- (...);
Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Penelitian dan Pemeriksaan Administrasi bantuan keuangan kepada partai ..... ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
TIM VERIFIKASIKELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
1. .....Ketua
( .... )
2. ... .Sekretaris ( .... )
3. .....Anggota
( .... )
4. .... Anggota
( .... )
5. .....Anggota
( .... )
BUPATI PANDEGLANG,
Cap/ttd
ERWAN KURTUBI
Lampiran III Peraturan Bupati Pandeglang
Nomor
:
37 Tahun 2014
Tanggal
:
9 September 2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN ...
Yth. Pandeglang, .... Kepada Bupati Pandeglang Melalui Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Pandeglang Di -
PANDEGLANG
Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal ..... bulan ... tahun ..... sebagai berikut :
| No | Jenis Pengeluaran | Jumlah (Rp) | Jumlah Realisasi (Rp) | Ket |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PENDIDIKAN POLITIK | | | |
| B | OPERASIONAL SEKRETARIAT | | | |
| | 1. Administrasi Umum | | | |
| | a. Keperluan ATK | | | |
| | b. Rapat Internal Sekretariat | | | |
| | c. Transport Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menudukung Kegiatan Operasional Sekretariat | | | |
| | 2. Langganan Daya dan Jasa | | | |
| | d. Telepon dan Listrik | | | |
| | e. Air Minum | | | |
| | f. Jasa Pos dan Giro | | | |
| | g. Surat Menyurat | | | |
| | 3. Pemeliharaan Data dan Arsip | | | |
| | 4. Pemeliharaan Peralatan Kantor | | | |
MENGETAHUI KETUA,
BENDAHARA
(....)
BUPATI PANDEGLANG, Cap/ttd
ERWAN KURTUBI