PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 7 Tahun 2014
Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
Berlaku: 25 Maret 2104
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (6), Pasal 39 ayat (4), Pasal 42 ayat (8), Pasal 45 ayat (7) clan Pasal 4 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 ten tang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 33);
16. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 7);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. W alikota adalah W alikota Singkawang.
4. Dinas Teknis adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.
5. Kepala Dinas Teknis adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.
6. Parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak yang tidak bersifat sementara dan/ atau ditinggalkan pengemudinya.
7. Juru Parkir adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh penyelenggara parkir yang tugasnya adalah untuk mengatur keluar dan masuk kendaraan ke tempat parkir dengan memperhatikan arus lalu lintas di lokasi parkir.
8. Rambu Parkir adalah bagian perlengkapan jalan untuk pengaturan parkir yang berupa lambang, huruf, kalimat dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna parkir.
9. Marka Parkir adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan berbentuk garis-garis yang berfungsi untuk tempat batas kendaraan dengan kendaraan yang lain pada waktu kendaraan tersebut tidak bergerak.
10. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di luar badan jalan yang disediakan/ dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan.
12. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan Parkir, taman Parkir dan gedung Parkir.
12. Penyelenggara Parkir adalah orang Warga Negara Indonesia atau badan yang menyelenggarakan usaha dibidang pelayanan parkir yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. 1 7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
BAB II - TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 2

- ( 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis.
- (3) Bentuk karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB II - TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 3

Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi adalah sebagai berikut:
- ( 1) Pengguna kendaraan memarkir kendaraannya di tern pat yang telah ditentukan dengan diatur oleh petugas pemungut/parkir;
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas kepada petugas pemungut/ parkir setelah pengguna kendaraan selesai memarkir kendaraannya;
- (3) Petugas pemungut/ parkir selanjutnya menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi secara bruto ke Bendahara penerima pada Dinas Teknis;
- (4) Bendahara penerima dalam waktu 1 x 24 jam harus segera menyetorkan basil retribusi ke kas Daerah dengan menggunakan SSRD.
BAB III - PEMANFAATAN
Pasal 4

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir, minimal 40% (empat puluh persen) dimanfaatkan untuk biaya operasional peningkatan pelayanan penyelenggaraan perparkiran.
BAB IV - SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 5

- ( 1) Walikota berdasarkan permohonan tertulis dari wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.
- (2) Syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut:
- a. wajib Retribusi menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Teknis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya SKRD;
- b. Walikota melalui Dinas Teknis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan;
- c. keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berupa menerima atau menolak;
- d. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lewat dan tidak memberi keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
BAB IV - SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 6

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan sebagai berikut :
3. a . wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas Teknis dengan menyebutkan sekurang› kurangnya sebagai berikut:
1. nama dan alamat wajib retribusi;
2. besarnya kelebihan pembayaran retribusi;
3. alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Kepala Dinas Teknis memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penelitian dan/ atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi;
- c. berdasarkan laporan hasil penelitian dan/ atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi menganalisa dan mempertimbangkan permohonan dapat diterima atau ditolak;
- d. berdasarkan pertimbangan Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas Teknis dapat menerbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja' Daerah pada pos belanja tidak langsung belanja tak terduga.
BAB VI - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 7

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Walikota.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap akhir tahun takwim Walikota membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan yang berlaku.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEMPAT KHUSUS PARKIR
Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan parkir di lokasi tempat khusus parkir dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Penyelenggaran parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan surat perjanjian kerjasama.
- (3) Surat perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang› kurangnya memuat :
- a. hak dan kewajiban para pihak;
- b. tata cara pelaksanaan;
- c. nilai kontrak;
- d. tata cara pembayaran; dan
- e. jangka waktu.
- (4) Perhitungan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berdasarkan hasil kajian potensi parkir oleh Dinas Teknis.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Teknis.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam l3erita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 25 Maret 2104 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANGISHAK
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 25 Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
SYECH BANDAR BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 7
BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH BERUPA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
A. Bentuk dan Isi karcis Sepeda
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
Perda Kota Singkawong Nomor 2 Tahun 2013
Rp. 500,
Nomor Sen
B. Bentuk dan Isi karcis Sepeda Motor
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RETRIBUSI JASA USAHA
Perda Kota Singkawang Nomor : 2 Tahun 2013
RETRIBUSI PARKIR SEPEDA MOTOR
Rp.1.000,-
Berlaku untuk sekali parlcir
( Untuk Jukir)
Nomor Seri : 000001
C. Bentuk dan Isi karcis Mobil Roda Empat
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
Dinas PERHUBUNGAN , KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RETRllM! JASA llSNIA
Perda Kot.a Sin8kaW3ng Nomor: 2 Tahun 2013
RETRIBUSI PARIOR KENDARMN RODA 4
Rp. 2.000,-
Berlaku untuk sekali parkir
( Untuk Juklr)
Pe.-da Kota Si"lbwa"t! Nomor : 2 T·hun 2013
RETRIBUSI PARKIR KINDARAAN RODA 4
Rp. 2.000,-
Bertaku untuk sekall parkir
( Untuk Kendaraan )
Nomor Seri : 000001
Nomor Seri : 000001
D. Bentuk dan lsi karcis Mobil Roda EMPAT (Besar)
Perm Kata Sinabwane Nomor : 2 Tahun 2013
RETRl8USI PARKIR KENOARAAN RODA 6
Rp. 3.000,-
Ber1aku untuk sekafl parktr
( Untuk Juklr I
Nomor Seri : 000001
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUMGAN, KOMUNIKASI DaN INFORMATIKA
m:T!Wl 18 MM USAHA
Perda Kola Slncbwana Nomor : 2 Tahun 2013
RETRl8USI PARIOR KINOARAAN ROOA 6
Rp. 3.000,-
Bertalw untuk sebll piirtdr
( Untuk Keodara1n)
Nomor Seri : 000001
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
LAMPI RAN PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
2 Tahun 2013
Rp. 500;-
Bertal untuk sekali parkir
Untuk Kendaraan )
Momor Ser
000001
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Perda Kota Singkawang Nomor : 2 Tahun 2013
RETRIBUSI PARKIR SEPEDA MOTOR
Rp.1.000,-
Berlaku untuk sekali parklr
( Untuk Kendaraan )
Nomor Serl : 000001
2 Tahun 2013
Rp. 500;
Badeku untuk sekall
Pengruna Jasa Partdr
Nomor Sei
PEMERWTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
R£TRIBUSI JASA USAHA Penta Kota Slngkawang Nomor : 2 Tahun 2013 RETRIBUSI PARKIR SEPEDA MOTOR
Rp.1.000,-
Berlaku untuk sekali paltir
( Untuk Pengguna Jasa Parkir)
Nomor Seri : 000001
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
!!£J!!!1US! !ASA UW!A
Perm Kota
Singkawang Nomor :
Tahun
2
2013
RETRIBUSI PARIOR KENDARAAN RODA 4
Rp. 2.000,- hrlalru untuk sek.all partcir
( Untuk Pengguna
Jasa Partdr )
Nomor Seri : 000001
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
lllJJ!llUS! .ll&amp;\ llWtA
Nomor :
Tatum
Perm Kola Slnckaw•nc
2013
2
RETRl9USI PARIOR KENDARMN RODA 6
Rp. 3.000,-
8ert•ku untuk sekaill par1clr
( Untuk Penguna Jasa P•rldr )
Nomor Seri : 000001
E. Bentuk dan lsi karcis Taxi, Travel dan Rent Car
,,\_
\_,,\_
•r\ --
\_
...
.
~
.
\~
,..
--si...-.-:2-2013
PEllEIMTNI KOTA SIGKAWANG -----
\_\_ T\_T\_&amp;\_C..
Rp. 2.500,› , \_\_ , \_\_
\_\_\_
,...
, \_
F. Bentuk dan Isi karcis Bus Pariwisata
PEMERINTAH KOTA SlllGKAWANG
Ponlo Koto Singkawang-: 2 Tahun 2013 Rfl1U8USI PNllClll IUS PAIUWISATA
Rp. 3.000,-
Berlaku untuk sebli portir
( Untult Juldr)
-
PE
.\_
...
--~-:ZT-:lllll --T-~&amp;-C.. Rp.Z.SOO,› \_\_\_ ,... , \_\_ ,
--: ClllOOD1
PEllERMTAH KOTA SWGKAWANG
Penlo Koto~-= 2Tohun2013 RETlUllUSI -BUS PARIWISATA
Rp. 3.000,---partdr (UnbAclrendotaon)
Serl :
000001
Salinan sesuai dengan aslinya
--=000001
--·--› .\_.,..
..•
WAHKOT&gt;-=9
\_\_ ..,.\_.\_,z\_JOU --Tllld.T\_&amp;\_C.. Rp. Z.500,-\_\_\_ ...,.,
,\_...\_\_~,
l
i
I!
i
i
--=
-
PEllERl'n:AH KOTA
SINGKAW1
PStHl8JNGNr(.
DeMS
~
Dl¥t W-ORtM
lf!!P'8 MM USAM
--~-:2Tohun2013
~~~·
\VALIKOTA SDfGKA\VAllG, ttd
AWAlfGISHAK
i
I