PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 5 Tahun 2015
Tentang PEMBENTUKAN
Berlaku: 4 Maret 2015
N/A
Preamble

Menimbang
:
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINS! KALIMANTAN BARAT .
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 5 TAHUN 2015 -
TENTANG
PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KOTA SINGKAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
a.
- bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat · Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, telah dibentuk Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Singkawang;
- b. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas teknis operasional dinas dan melaksanakan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) · Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas; '
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentµkan Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Pada Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral;
- Mengingat . : · i . tentang Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
- . 2. Undang-Undang Nomor. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
I
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. ·, Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun · · : 2008 Nomor 5); -··
8. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 . tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNIT DAN JEMBATAN PADA DINAS BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KOTA SINGKAWANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang. "
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
5. Dinas adalah Dinas Bina Marga, Sumb\_er Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Singkawang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral.
7. · Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan yang selanjutnya disebut UPT Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan adalah unit pelaksana teknis dinas yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air · dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Singkawang.
8. Kepala UPT Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kota Singkawang.
2. I '; 9. Bina Marga adalah suatu bidang pembinaan atas jalan yaitu suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapaanya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
11. Ruang manfaat jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan guna dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamannya.
12. Ruang milik jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang dibatasi dengan tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan dan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan iuangan untuk pe'ngamanan jalan. 1
13. Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan '.yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfnngsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.
14. Pemeliharaan rutin jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada · ruas› ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap.
15. Bangunan pelengkap adalah bangunan untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan yang meliputi jembatan, terowongan, ponton, lintas atas (flyover, elevated road), lintas bawah (undetpass), tempat parkir, gorong-garong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan, dibangun sesuai dengan persyaratan teknis.
16. Perlengkapan Jalan adalah sarana yang dimaksudkan untuk keselamatan, kearoanan, ketertihan, dan kelancaran lalu-lintas sertakemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu-lintas yang rneliputi rnarka · jalan, rarnbu lalu-lintas, alat pernberi isyarat lalu-lintas, lampu penerangan jalan, rel pengaman (guardrai~, dan penghalang lalu-lintas (traffic barrielj;
17. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka memimpin suatu organisasi Pemerintah.
3
18. Jabatan Fungsional aclalah kecluclukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang clan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) clalam suatu organisasi yang clalam pelaksanaan tugasnya cliclasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air clan Energi Sumber Daya Mineral Kota Singkawang.
BAB III - ' KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) UPT Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan adalah Unit Pelaksana Teknis dibawah Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral di bidang bina marga.
UPT Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Bina Marga dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.
Bagian Kedua
Tugas Pokok
BAB III - ' KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

UPT Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau penunjang di bidang Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Wilayah Kota Singkawang
Bagian Ketiga
Fungsi
BAB III - ' KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5

,
Dalam · melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi : ~. --~
- a. penyusunan rencana, program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan rutin Jalan dan Jembatan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan dengan unit kerja terkait;
- c. penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan rutin jalan yang dilakukan sepanjang tahun meliputi kegiatan pemeliharaan/pembersihan bahu jalan, pemeliharaan sistem drainase (dengan tujuan untuk memelihara fungsi dan untuk memperkecil kerusakan pada struktur atau permukaan jalan dan harus dibersihkan terus menerus dari lumpur, tumpukan
4
kotoran, dan sampah), pemeliharaan/pembersihan rumaja, pemeliharaan pemotongan tumbl,lhan/tanaman liar (rumputrumputan, semak belukar, dan · pepohonan) di dalam rumija, pengisian celah/retak permukaan (sealing); laburan asp~, penambalan lubang, pemeliharaan bangunan pelengkap, pemeliharaan perlengkapan jalan, dan Grading operation / Reshaping atau pembentukan kembali, permukaan untuk perkerasan jalan tan pa penutup dan jalan tan pa perkerasan.
- d. penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan rutin bangunan pelengkap jalan yang dilakukan sepanjang tahun meliputi kegiatan pembersihan secara umum, pembuangan tumbuhan liar dan sampah, pembersihan dan pelancaran drainase, perbaikan ringan, pengecatan sederhana, dan pemeliharaan permukaan lantai kendanaan;
- c. pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi wilayah kerja UPT Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan;
- e. pelaksanaan ketatausahaan UPT · (administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan rumah tangga UPT serta urusan umum ·lainnya);
- f. pembinaan terhadap Staf di lingkungan UPT; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yar g diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - Pasal 6
Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(l) huruf a adalah unsur pimpinan yang mampunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Operasional UPT Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan berdasarkan kebijakan Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Bagian Kedua SUB BAGIAN TATA USAHA
BAB IV - Pasal 6
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah unsur stafyang melaksanakan sebagian tugas ketatausahaan UPT Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah clan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
BAB IV - Pasal 6
Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) metnpunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT di bidang perencanaan, program kerja, evaluasi dan pelaporan, organisasi dan t'atalaksana, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, hubungan masyarakat, rumah tangga UPT serta urusan umum.
BAB IV - Pasal 6
Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian rencana clan program kerja, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- b. pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan administrasi keuangan;
- e. penyelenggaraan urusan umum, meliputi urusan rumah tangga UPT, perlengkapan, surat menyurat clan kearsipan, pengadaan, humas dan protokoler serta perjalanaan clinas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat6(l) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di lingkungan UPT Pemeliharaan Rutin Jalan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
BAB IV - Pasal 6
Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana climaksud dalam Pasal 11 terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil clalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk koordinator jabatan fungsional yang berkedudukan di bawah clan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan. . . fl .&gt;
BAB IV - Pasal 6
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT dan Pejabat fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPT wajib melaksanakan tugas memimpin, memberikan bimbingan dan arahan kerja kepada bawahannya untuk memperlancar pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPT dan Kasubbag Tata Usaha wajib melaksanakan fungsi pengawasan internal terhadap bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagian Kedua Pela po ran
BAB IV - Pasal 6
Pasal 14

- (1) Kepala UPT wajib·menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya sec~a periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Bina Marga.
- (2) Kepala UPT wajib .melaporkan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas baik secara periodik maupun sewaktu› waktu dan tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Kepala ·Sub Bagian Tata Usaha dan pejabat fungsional wajib mematuhi kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan sesuai ketentuan serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik ataupun sewaktu-waktu dari . tepat waktu kepada Kepala UPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pimpinan di lingkungan UPT wajib memperhatikan dan mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan kerja bagi bawahan.
,:;.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Program berdasarkan tugas Desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang.
- (2) Pelaksanaan Program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
BAB VII - KEPEGAWAIAN
Pasal 16

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas dan diberhentikan dari jabatan sesuai dengan.ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku .
2. . (2) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional harus memperhatikan syarat jabatan meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalamanan, pendidikan latihan yang diikuti bakat kerja, minat kerja, tempramen dan syarat fisik.
- (3) Syarat jabatan untuk tiap jabatan struktural dan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang dirumuskan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang Organisasi.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier Pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Jabatan Struktural maksimal 5 (lima) tahun.
- (5) Formasi Pegawai. Negeri Sipil pada UPT disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (6) Formasi sebagaimana pada ayat ( 5 ) setiap tahun ditetapkan olehWalikota. I
- (7) Uraian Jabatan untuk setiap Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang disusun berdasarkan Analisis Jabatan. ·· ·
BAB VIII - ESELONERING
Pasal 17

- (1) Kepala UPT merupakanjabatan struktural eselon IV. a
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV. b
BAB IX - KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 18

- (1) Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (2) Evaluasi kinerja UPT dilakukrui setiap setahun sekali di bawah · koordinasi Kepala Dinas yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Unit kerja yang bertanggungjawab dibidang · evaluasi dan pelaporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dalam rangka ev.aluasi beban kerja: organisasi, Kepala Tata Usaha . wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan UPT, Unit Kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi, berkewajiban melakukan evaluasi beban kerja setiap pemegang jabatan melalui observasi (activity sampling) secara periodik.
BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal 19
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerali Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 4 Maret 2015 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANGISHAK
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 27 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANGTAHUN 2015 NOMOR 6
Salinan sesuai dengan aslinya •
Kopala Bagian ~.· dan P ndang-undangan,
.
•
'•
•.
•
LAMP IRAN
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS BINA MARGA, SOMBER DAYA AIR DAN ENERGI SOMBER DAYA MINERAL KOTA SINGKAWANG
'
STRUKTUR ORGANISASI , UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS BINA MARGA, SOMBER DAYA AIR DAN ENERGI SOMBER DAYA MINERAL KOTA SINGKAWANG
KEPALAUPT
SUBBAGIAN TATAUSAHA
•
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd
AWANGISHAK
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bag~n. dang-undangan,
A
R SH
Pembina
NIP.19681016 199803 1 004
'