PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 3 Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS
Berlaku: 3 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
a.
bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) menyatakan bahwa Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) diberikan dalam bentuk Naskah Satu Lembar dan dibebaskan atau diberikan keringanan dengan tidak dikenakan retribusi; biaya
- b. bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diadakan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
3. d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
4. 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. 2 Undang-Undang Nomor Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. 7 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. 8 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
12. 9 Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Daerah Kota Bitung Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 33);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG dan
WALIKOTA BITUNG
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.
Menetapkan
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 33) diubah sebagai berikut
- 1 Ketentuan dalam Pasal angka 3, angka 5, angka 10, angka 15, angka 17, angka 22, angka 25 dan angka 25 diubah, angka 21 dihapus serta ditambahkan 3 (tiga) angka, angka 34, angka 35 dan angka 36 sehingga berbunyi sebagai berikut yakni
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan
- 1 Daerah adalah Kota Bitung:
- 2 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4 Walikota adalah Walikota Bitung.
- 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 6 Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 7 Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah adalah Instansi yang bertanggungjawab di bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah di Kota Bitung:
- 8 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer , perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 9 Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin kepada Pemerintah Daerah\_
- 10 Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
12. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha /kegiatan tertentu dalam bentuk izin.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. daya
14. Retribusi Perizinan Tertentu, yang selanjutnya disingkat RPT adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu kepada orang atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, yang Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan, adalah konstruksi Teknik yang ditanam atau dilekatkan secara padan tanah dan/atau perairan pedalaman dan/ atau laut. tetap
- 15 Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
- 16 Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru; rehabilitasi /renovasi dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesua dengan persyaratan teknis yang berlaku.
- 17 Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
- 18 Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah tempat dan/atau kegiatan usaha yang didirikan oleh orang/ Badan yang melakukan penjualan minuman beralkohol yang untuk dikonsumsi.
19. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disingkat ITPMB adalah izin tertulis diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tempat penjualan minuman beralkohol kepada orang atau Badan yang akan melakukan penjualan minuman beralkhohol.
20. Hapus.
- 21 Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha /kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- 22 Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan tetap serta lintasan baik berjadwal maupun tidak berjadwal. tetap,
23. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
24. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk (seat) atau lebih, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- 25 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan di bidang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan\_
2. 27 Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang:
4. 29\_ Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang:
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah.
7. 32 Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
8. 33 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
9. 34 Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. 35 Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha /kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
11. 2 Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) ayat; ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut : yakni
N/A
Pasal 15

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang atau Badan yang telah memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah melalui SKPD yang bertanggungjawab di bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah di Kota Bitung:
- (2) Wajib retribusi Izin Gangguan adalah orang atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.
- (3) Dalam hal pemohon Izin Gangguan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Izin Gangguan dengan dibebaskan atau diberi keringanan tidak dikenakan Retribusi dan/atau pungutan lainnya.
3. Diantara ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1(satu) Pasal Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut : yakni
N/A
Pasal 15

A
- (1) Bagi pemohon yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (3) diberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar . ayat
- (2) Kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain pada
3. kriteria usaha mikro
4. memiliki kekayaan bersih paling (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha atau memiliki hasil tahunan paling banyak 300.000.000,00 (tiga rupiah); dan Rp.-
5. a banyak Rp.50.000.000,00 dan penjualan ratus juta
b kriteria usaha kecil
memiliki kekayaan bersih lebih dari 50.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) . Rp. puluh Rp:
- 4 Ketentuan 23 diubah, sehingga Ketiga
dalam Bagian Pasal berbunyi sebagai berikut
N/A
Pasal 23

Struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.
Diundangkan di Bitung Pada tanggal 23 MEI 2016
LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2016 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINSI SULAWESI UTARA (9/2015)
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR
3 TAHUN 2016
TANGGAL
23 MEI 2016
TENTANG
PERUBAHAN
KEDUA ATAS
PERATURAN
DAERAH
NOMOR
6
TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU
| TRAYEK | TEMPAT DUDUK (SEAT) | TARIF RETRIBUSI |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Al C1 C2 C3 D2 D3 D4 D5 D6 El E2 E3 E4 Fl F2 | KENDARAAN PENUMPANG UNTUK DAFTAR PERTAMA (KENDARAAN BARU) a. kapasitas 8 kursi/kendaraan b. kapasitas 9 s/d 14 kursi/kendaraan C. kapasitas 15 s/d 18 kursi /kendaraan d. kapasitas 19 s/d 24 kursi /kendaraan e. kapasitas 25 kursi atau lebih kursi/kendaraan II KENDARAAN PENUMPANG UNTUK DAFTAR ULANG a. kapasitas 8 kursi /kendaraan b. kapasitas 9 s/d 14 kursi / kendaraan c. kapasitas 15 s/d 18 kursi /kendaraan d. kapasitas 19 s/d 24 kursi/kendaraan e kapasitas 25 kursi atau lebih kursi / kendaraan | 150.000, 200.000, 250.000, 300.000,- 350.000,- 90.000, 100.000, 115.000, 125.000,- 150.000, Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. |
WALIKOTA BITUNG,
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA BITUNG,
MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN