PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 29 Tahun 2013
Tentang PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
Berlaku: 19 Juli 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BANYUWANGI
SALINAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,
- a. bahwa dalam rangka pembinaan aparatur negara yang diarahkan untuk peningkatan kinerja pelayanan publik, diperlukan adanya upaya mendorong kinerja dalam rangka percepatan reformasi birokrasi unit pelayanan publik sebagai sarana evaluasi kemajuan peningkatan kinerja pelayanan publik;
- b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan melalui penilaian kinerja terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik sejalan dengan pelaksanaan UndangUndang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER 05/M.PAN/04/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
1
`
Menetapkan
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.
BAB IV - ORGANISASI, MEKANISME DAN INSTRUMEN PENILAIAN
Pasal 4

Untuk melaksanakan penilaian kinerja unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dibentuk Tim Penilai Kinerja Unit Pelayanan Publik yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyuwangi.
Bagian Kedua Mekanisme Penilaian
BAB IV - ORGANISASI, MEKANISME DAN INSTRUMEN PENILAIAN
Pasal 5

- (1) Tim Penilai Kinerja Unit Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 bertugas melakukan penilaian terhadap kinerja unit pelayanan secara langsung di lapangan, melakukan tabulasi, evaluasi dan melaporkan hasil penilaian.
- (2) Penilaian kinerja unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:
1. Kelompok Badan/Dinas/Kantor;
2. Kelompok Kecamatan; dan
3. Kelompok Kelurahan.
- (3) Penentuan peringkat hasil penilaian tertuang dalam berita acara penilaian yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Tim Penilai menghasilkan unit pelayanan publik berpredikat sebagai berikut :
| NO. | NILAI AKHIR | PREDIKAT |
|-------|---------------|---------------|
| 1 | 751 - 1000 | Layanan Prima |
| 2 | 501 - 750 | Layanan Utama |
| 3 | 251 - 500 | Layanan Madya |
| 4 | 0 - 250 | Layanan Dasar |
Bagian Ketiga
Instrumen Penilaian
BAB IV - ORGANISASI, MEKANISME DAN INSTRUMEN PENILAIAN
Pasal 6

- (1) Instrumen penilaian mencakup komponen dan indikator penilaian sebagai berikut:
1. Visi, misi, dan pelayanan (5%).
Komponen ini berkaitan dengan visi, misi dan motto pelayanan yang memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik.
- Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:
- a. Adanya visi dan misi yang dijabarkan dalam perencanaan (Renstra, Renja) mengacu UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b. Penetapan motto pelayanan yang mampu memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik.
- c. Motto pelayanan diumumkan secara luas kepada pengguna layanan.
2. Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan (25%). Dalam rangka memberikan kepastian, meningkatkan kualitas, dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat, maka penyelenggara pelayanan perlu menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan.
Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi.
- a. Penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan yang mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b. Maklumat Pelayanan yang dipublikasikan.
3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (10%).
Komponen ini berkaitan dengan sistem dan prosedur baku dalam mendukung pengelolaan pelayanan yang efektif dan efisien untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna pelayanan. Sistem dan prosedur baku meliputi Operasional Prosedur.
Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:
- a. Memiliki sertifikat ISO 9001:2008 dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan ruang lingkup semua jenis mengacu UU 25/2009. (Catatan: Bila belum memiliki sertifikat ISO 9001:2008, lanjutkan ke pertanyaan b)
- b. Menerapkan Sistem Manajamen Mutu (SMM), namun tidak memilki sertikat ISO 9001:2008. (Catatan: Bila belum memiliki sistem manajemen mutu, lanjutkan ke pertanyaan c)
- c. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- d. Penetapan uraian tugas yang jelas.
4. Sumber Daya Manusia (17%). Komponen ini berkaitan dengan profesionalisme pegawai, yang meliputi:
sikap dan perilaku, keterampilan, kepekaan, dan kedisiplinan. Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:
- a. Penetapan dan penerapan pedoman kode etik pegawai.
- b. Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
- c. Tingkat kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
- d. Tingkat kepekaan/ respon pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
- e. Tingkat ketrampilan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
- f. Penetapan kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan ketrampilan/ profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna pelayanan.
5. Sarana dan Prasarana Pelayanan (8%).
Komponen ini berkaitan dengan daya guna sarana dan prasarana pelayanan yang dimiliki.
Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:
- a. Sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk proses pelayanan telah didayagunakan secara optimal.
- b. Sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan (perhatikan: kebersihan, kesederhanaan, kelayakan dan kemanfaatan).
- c. Sarana pengaduan (Kotak pengaduan, loket pengaduan, telepon tol, email dan lainnya).
6. Penanganan Pengaduan (10%)
Komponen ini berkaitan dengan sistem dan pola penanganan pengaduan, serta bagaimana penyelesaian terhadap pengaduan tersebut sesuai aturan yang berlaku.
Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:
- a. Sistem / prosedur pengelolaan pengaduan penggunaan layanan
- b. Petugas khusus / unit yang menangani pengelolaan pengaduan
- c. Presentasi jumlah pengaduan yang dapat diselesaikan
- d. Pengelolaan pengaduan yang mengacu Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Dengan Partisipasi Masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.
7. Indek Kepuasan Masyarakat (10%)
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperlukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara berkala dan mengetahui kecenderungan kinerja pelayanan pada masing-masing Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dari waktu ke waktu. Komponen ini berkaitan dengan pelaksanaan survei IKM, metode yang digunakan, skor yang diperoleh, serta tindak lanjut dari hasil pelaksaaan survei IKM.
Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:
- a. Pelaksanaan survei IKM dalam periode penilaian.
- b. Survei IKM yang dilakukan yang mengacu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 25 Tahun 2004 dalam periode penilaian.
- c. Rata-rata skor IKM yang diperoleh.
- d. Tindaklanjut dari hasil survei IKM.
8. Sistem Informasi Pelayanan Publik (17%) Komponen ini berkaitan dengan sistem pengelolaan informasi pelayanan, wujud/bentuk penyampaian informasi, serta tingkat keterbukaan informasi kepada pengguna layanan. Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:
- a. Sistem informasi pelayanan secara elektronik
- b. Penyampaian informasi pelayanan publik kepada pengguna layanan
- c. Tingkat keterbukaan informasi pelayanan kepada pengguna layanan
9. Produktivitas dalam pencapaian target pelayanan (8%)
9. Komponen ini berkaitan dengan penentuan target pelayanan serta tingkat pencapaian target tersebut.
10. Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:
- a. Penetapan target kinerja pelayanan.
- b. Tingkat Pencapaian target kinerja.
- (2) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V - PENGHARGAAN
Pasal 7

Penghargaan diberikan kepada unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk Peringkat I, II dan III masing-masing kelompok penilaian dalam bentuk sertifikat dan uang pembinaan dengan jumlah berdasarkan urutan peringkat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyuwangi.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan penilaian kinerja unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.