PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor : Tahun 2012
Tentang PENATAAN WILAYAH ADMINISTRASI, PUSAT PEMERINTAHAN DAN BATAS WILAYAH KECAMATAN KABUPATEN MAROS
Berlaku: 7 Agustus 2012
N/A
Preamble

Menimbang
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR : 5 TAHUN 2012
TENTANG
PENATAAN WILAYAH ADMINISTRASI, PUSAT PEMERINTAHAN DAN BATAS WILAYAH KECAMATAN KABUPATEN MAROS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS,
: a. bahwa untuk menghindari terjadinya permasalahan tata batas wilayah administrasi, pusat pemerintahan dan batas wilayah dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, maka dipandang perlu untuk penataan wilayah administrasi, pusat pemerintahan dan batas wilayah kecamatan se Kabupaten Maros;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
3. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3541); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
SALINAN
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 Tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai, Soppeng, Gowa, Maros dan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan 5 (Lima) Kecamatan Definitif Dalam Kabupaten Maros;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Lau, Kecamatan Moncongloe Dan Perubahan Nama Kecamatan Maros Utara Menjadi Kecamatan Bontoa;
16. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah antara Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan
BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN :
DAERAH TENTANG PENATAAN WILAYAH ADMNISTRASI, PUSAT PEMERINTAHAN DAN BATAS WILAYAH
Menetapkan : PERATURAN KECAMATAN KABUPATEN MAROS.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Maros;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Maros;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Maros;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Maros di bawah Kecamatan;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Batas wilayah kecamatan adalah pemisah wilayah kerja admnistrasi dan Kewenangan kecamatan dengan kecamatan lain.
BAB II - TUJUAN
Pasal 2

Penataan wilayah, penetapan pusat pemerintahan dan batas wilayah bertujuan untuk menentukan letak dan posisi secara pasti pusat pemerintahan dan batas wilayah administrasi, baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan untuk menghindari terjadinya permasalahan tata batas.
BAB III - PENATAAN WILAYAH, PUSAT PEMERINTAHAN DAN BATAS WILAYAH KECAMATAN
Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini wilayah kerja administrasi kecamatan dalam wilayah Kabupaten Maros terdiri dari :
- a. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Mandai meliputi :
1. Kelurahan Hasanuddin
2. Kelurahan Bontoa
3. Desa Tenrigangkae
4. Desa Pattontongan
5. Desa Bonto Mate'ne
6. Desa Baji Mangngai
- b. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Camba meliputi :
1. Kelurahan Cempaniga
2. Kelurahan Mario Pulana
3. Desa Timpuseng
4. Desa Cenrana
5. Desa Sawaru
6. Desa Patanyamang
7. Desa Pattiro Deceng
8. Desa Benteng
- c. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Bantimurung meliputi :
1. Kelurahan Kalabbirang
2. Kelurahan Leang-Leang
3. Desa Alatengae
4. Desa Minasa Baji
5. Desa Tukamasea
6. Desa Mattoanging
7. Desa Mangeloreng
8. Desa Baruga
Wilayah kerja administrasi Kecamatan Maros Baru meliputi :
1. Kelurahan Baji Pa'mai
2. Kelurahan Pallantikang
3. Kelurahan Baju Bodoa
4. Desa Borikamase
5. Desa Mattirotasi
6. Desa Majannang
7. Desa Borimasunggu
Wilayah kerja administrasi Kecamatan Bontoa meliputi :
1. Kelurahan Bontoa
2. Desa Pajjukukang
3. Desa Tunikamaseang
4. Desa Tupabbiring
5. Desa Botolempangan
6. Desa Salenrang
7. Desa Minasa Upa
8. Desa Ampekale
9. Desa Bonto Bahari
Wilayah kerja administrasi Kecamatan Mallawa meliputi :
1. Kelurahan Sabila
2. Desa Padaelo
3. Desa Batu Putih
4. Desa Wanua Waru
5. Desa Telumpanuae
6. Desa Samaenre
7. Desa Bentenge
8. Desa Mattampapole
9. Desa Uludaya
10. Desa Gattareng Matinggi
11. Desa Barugae
Wilayah kerja administrasi Kecamatan Tanralili meliputi :
1. Kelurahan Borong
2. Desa Allaere
3. Desa Toddopulia
4. Desa Kurusumange
5. Desa Lekopancing
6. Desa Damai
7. Desa Sudirman
8. Desa Purnakarya
- h. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Marusu meliputi :
1. Desa Temmapaduae
2. Desa Nisombalia
3. Desa Tellumpoccoe
4. Desa Ma'rumpa
5. Desa Bonto Mate'ne
6. Desa Abbulosibatang
7. Desa Pabbentengang
- i. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Simbang meliputi :
1. Desa Jenetaesa
2. Desa Bonto Tallasa
3. Desa Sambueja
4. Desa Tanete
5. Desa Samangki
6. Desa Simbang
- j. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Cenrana meliputi :
1. Desa Limampoccoe
2. Desa Laiya
3. Desa Labuaja
4. Desa Lebbo Tengae
5. Desa Rompegading
6. Desa Baji Pamai
7. Desa Cenrana Baru
- k. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Tompobulu meliputi :
1. Desa Tompobulu
2. Desa Benteng Gajah
3. Desa Bonto Manai
4. Desa Bonto Somba
5. Desa Toddolimae
6. Desa Pucak
7. Desa Bonto Matinggi
8. Desa Bonto Manurung
- l. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Lau meliputi :
1. Kelurahan Allepolea
2. Kelurahan Maccini Baji
3. Kelurahan Soreang
4. Kelurahan Mattirodeceng
5. Desa Marannu
6. Desa Bonto Marannu
- m. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Moncongloe meliputi :
1. Desa Moncongloe
2. Desa Moncongloe Bulu
3. Desa Moncongloe Lappara
4. Desa Bonto Bunga
5. Desa Bonto Marannu
Wilayah kerja administrasi Kecamatan Turikale meliputi :
1. Kelurahan Pettuadae
2. Kelurahan Boribellayya
3. Kelurahan Alliritengae
4. Kelurahan Turikale
5. Kelurahan Taroada
6. Kelurahan Raya
7. Kelurahan Adatongeng
Bagian Kedua
Pusat Pemerintahan
BAB III - PENATAAN WILAYAH, PUSAT PEMERINTAHAN DAN BATAS WILAYAH KECAMATAN
Pasal 4

Pusat Pemerintahan Kecamatan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pusat Pemerintahan Kecamatan Mandai berkedudukan di Kelurahan Bontoa;
- b. Pusat Pemerintahan Kecamatan Camba berkedudukan di Kelurahan Cempaniga;
- c. Pusat Pemerintahan Kecamatan Bantimurung berkedudukan di Kelurahan Kalabbirang;
- d. Pusat Pemerintahan Kecamatan Maros Baru berkedudukan di Kelurahan Baji Pa'mai;
- e. Pusat Pemerintahan Kecamatan Bontoa berkedudukan di Kelurahan Bontoa;
- f. Pusat Pemerintahan Kecamatan Mallawa berkedudukan di Kelurahan Sabila;
- g. Pusat Pemerintahan Kecamatan Tanralili berkedudukan di Kelurahan Borong;
- h. Pusat Pemerintahan Kecamatan Marusu berkedudukan di Desa Temmapaduae;
- i. Pusat Pemerintahan Kecamatan Simbang berkedudukan di Desa Jenetaesa
- j. Pusat Pemerintahan Kecamatan Cenrana berkedudukan di Desa Limampoccoe;
- k. Pusat Pemerintahan Kecamatan Tompobulu berkedudukan di Desa Pucak
- l. Pusat Pemerintahan Kecamatan Lau berkedudukan di Kelurahan Maccini Baji;
- m. Pusat Pemerintahan Kecamatan Moncongloe berkedudukan di Desa Moncongloe;
- n. Pusat Pemerintahan Kecamatan Turikale berkedudukan di Kelurahan Turikale;
Bagian Ketiga
Batas Wilayah
BAB III - PENATAAN WILAYAH, PUSAT PEMERINTAHAN DAN BATAS WILAYAH KECAMATAN
Pasal 5

- (1) Batas-batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
- a. Batas wilayah Kecamatan Mandai adalah sebagai berikut :
- b. Batas wilayah Kecamatan Camba adalah sebagai berikut :
4. 1.
5. Sebelah Utara
- 1.
- Sebelah Utara
- Kecamatan Turikale
2. Sebelah Selatan
: Kecamatan Moncongloe
3. Sebelah Timur
: Kecamatan Tanralili
4. Sebelah Barat
: Kecamatan Marusu
: Kecamatan Mallawa
2. Sebelah Selatan : Kecamatan cenrana
3. Sebelah Timur
: Kabupaten Bone
4. Sebelah Barat : Kabupaten pangkep
- c. Batas wilayah Kecamatan Bantimurung adalah sebagai berikut :
3. 1.
4. Sebelah Utara
: Kabupaten Pangkep
- 2.
- Sebelah Selatan
: Kecamatan Simbang
3. Sebelah Timur : Kecamatan Cenrana
2. 4.
3. Sebelah Barat
: Kecamatan Turikale
- d. Batas wilayah Kecamatan Maros Baru adalah sebagai berikut :
1. Sebelah Utara : Kecamatan Lau
2. Sebelah Selatan
: Kecamatan Marusu
3. Sebelah Timur
: Kecamatan Turikale
4. Sebelah Barat : Selat Makassar
- e. Batas wilayah Kecamatan Bontoa adalah sebagai berikut :
1. Sebelah Utara : Kabupaten Pangkep
2. Sebelah Selatan
: Kecamatan Lau
3. Sebelah Timur : Kecamatan Bantimurung
4. Sebelah Barat : Selat Makassar
- f. Batas wilayah Kecamatan Mallawa adalah sebagai berikut :
4. 1.
5. Sebelah Utara
: Kabupaten Bone
2. Sebelah Selatan
: Kecamatan Camba
3. Sebelah Timur
: Kabupaten Bone
4. Sebelah Barat : Kabupaten Pangkep
- g. Batas wilayah Kecamatan Tanralili adalah sebagai berikut :
3. 1.
4. Sebelah Utara
5. : Kecamatan Simbang
2. Sebelah Selatan
3. Sebelah Timur
8. 4.
9. Sebelah Barat
: Kota Makassar
- Kecamatan Tompobulu
: Kecamatan Mandai
Batas wilayah Kecamatan Marusu adalah sebagai berikut :
- 1.
- Sebelah Utara
: Kecamatan Maros Baru
2. Sebelah Selatan : Kota Makassar
3. Sebelah Timur
: Kecamatan Mandai
- 4.
- Sebelah Barat
: Selat Makassar
Batas wilayah Kecamatan Simbang adalah sebagai berikut :
1. Sebelah Utara : Kecamatan Bantimurung
2. Sebelah Selatan
: Kecamatan Tompobulu
3. Sebelah Timur
: Kecamatan Cenrana
4. Sebelah Barat : Kecamatan Turikale
- j. Batas wilayah Kecamatan Cenrana adalah sebagai berikut :
3. 1.
4. Sebelah Utara : Kecamatan Camba
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Tompobulu
3. Sebelah Timur : Kabupaten Bone
4. Sebelah Barat : Kecamatan Simbang
- k. Batas wilayah Kecamatan Tompobulu adalah sebagai berikut :
1. Sebelah Utara : Kecamatan Simbang
2. Sebelah Selatan
: Kota Makassar
3. Sebelah Timur
: Kabupaten Gowa
4. Sebelah Barat : Kecamatan Tanralili
- l. Batas wilayah Kecamatan Lau adalah sebagai berikut :
1. Sebelah Utara
: Kecamatan Bontoa
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Maros Baru
3. Sebelah Timur
: Kecamatan Turikale
4. Sebelah Barat : Selat Makassar
Batas wilayah Kecamatan Moncongloe adalah sebagai berikut :
1. Sebelah Utara : Kecamatan Mandai
2. Sebelah Selatan
: Kota Makassar
3. Sebelah Timur : Kecamatan Tanralili
2. 4.
3. Sebelah Barat
: Kota Makassar
Batas wilayah Kecamatan Turikale adalah sebagai berikut :
- 1.
- Sebelah Utara
- Kecamatan Lau
2. Sebelah Selatan
: Kecamatan Mandai
- 3.
- Sebelah Timur : Kecamatan Bantimurung
4. Sebelah Barat : Kecamatan Maros Baru
- (2) Penentuan batas wilayah secara pasti dilapangan yang memuat tanda batas, data koordinat dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Diundangkan di Turikale Pada tanggal 7 Agustus 2012
SEKRETARIS DAERAH, TTD, BAHARUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2012 NOMOR 5
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-UNDANGAN
AGUSTAM,S.IP,M.Si
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip
: 19730820 199202 1 001
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur tentang wilayah administrasi kecamatan, pusat pemerintahan dan batas wilayah kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB V
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros
Ditetapkan di Turikale Pada tanggal 7 Agustus 2012
BUPATI MAROS, TTD, M. HATTA RAHMAN