PP BUPATI Nomor 6 Tahun 2012
Tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Berlaku: 6 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 17 Tahun 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 18 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan, Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 19 Tahun 1999 tentang Izin Trayek perlu ditinjau untuk disesuaikan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaiamana ditegaskan dalam Pasal 180
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan jenis retribusi daerah yang berwenang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Soppeng.
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
- Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 );
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 5161);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SOPPENG
dan
BUPATI SOPPENG
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah otonom, yang selajutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Soppeng
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.
7. Kepala daerah adalah Bupati Soppeng.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Soppeng dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
10. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Soppeng.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah daerah Kabupaten Soppeng.
12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan atau membongkar suatu bagunan dan termasuk dalam pengertian mendirikan bangunan adalah mengubah dan merobohkan atau membangun bangunan.
16. Penelitian Administrasi dan Teknis adalah Penelitian tentang kelengkapan lampiran persyaratan setiap permohonan Izin Bangunan (IMB), meliputi : gambar bestek, gambar konstruksi, perhitungan konstruksi, arsitektur, bangunan utilitas, data penyelidikan tanah/sondir, mutu bahan banguna yang digunakan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Syarat Zonning ;
17. Pemetaan Bangunan adalah Pemetaan bangunan dalam Peta Rencana Tenik Ruang Kota (RTRK), memberi nama jalan dan menyiapkan/memberikan nomor bangunan sesuai dengan peta kendali ;
18. Tanda Uji adalah Tanda Bukti telah dilakukan pengujian keseluruhan secara administarsi dan teknis yang diwujudkan dalam bentuk Penetapan Nomor Bangunan, Plat Izin Bangunan dan Surat Tanda Bukti Kepemilikan Bangunan (STBKB) ;
19. Pengawasan dan Pengendalian adalah Pengawasan struktur dan pengendalian penggunaan bangunan utilitas termasuk saran teknis pembongkaran / merobohkan bangunan ;
20. Pengukuran Sempadan adalah Pengukuran rencana bangunan terhadap garis sempadan pagar/bangunan yang ditetapkan ;
21. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut dengan Retribusi adalah Pembayaran atas Pemberian izin gangguan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.
22. Surat Izin Gangguan selanjutnya disebut dengan surat izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian ijin gangguan kepada orang pribadi atau badan.
23. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu dan atau kegiatan yang direncanakan, pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
24. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan;
25. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang timbul akibat dari usaha dan atau kegiatan;
26. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
27. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin pada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
28. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayannan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
29. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan yang diterbitkan oleh Bupati.
30. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.
31. Masa Retribusi adalah suatu jangkawaktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
32. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan mengunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
- retribusi kerena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
37. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkannya.
38. Insentif pemungutan retribusi daerah adalah insentif yang diberikan kepada aparat pemungut retribusi pada instansi terkait yang dihitung berdasarkan kinerja tertentu.
BAB II - JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 2

Jenis retribusi perizinan tertentu yang diatur dalam peraturan daerah ini terdiri dari :
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan;
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut Retribusi atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, bangunan untuk fungsi keagamaan dan bangunan non permanen.
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 5

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan dinilai dengan menggunakan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefesien).
- (3) Besarnya koefesien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
a. Koefesien Luas Bangunan
| No. | Luas Bangunan | Koefisien |
|-------|-----------------------------------|-------------|
| 1 | Bangunan dengan Luas s/d 25 M 2 | 0,25 |
| 2 | Bangunan dengan Luas s/d 50 M 2 | 0,50 |
| 3 | Bangunan dengan Luas s/d 75 M 2 | 0,75 |
| 4 | Bangunan dengan Luas s/d 100 M 2 | 1,00 |
| 5 | Bangunan dengan Luas s/d 250 M 2 | 1,50 |
| 6 | Bangunan dengan Luas s/d 500 M 2 | 2,50 |
| 7 | Bangunan dengan Luas s/d 1000 M 2 | 3,50 |
| 8 | Bangunan dengan Luas s/d 2000 M 2 | 4,00 |
| 9 | Bangunan dengan Luas s/d 3000 M 2 | 4,50 |
| 10 | Bangunan dengan Luas > 3000 M 2 | 5,00 |
b. Koefesien Tingkat Bangunan
| No. | Tingkat Bangunan | Koefisien |
|-------|-----------------------|-------------|
| 1. | Basement | 1,50 |
| 2. | Bangunan 1 Lantai | 1,00 |
| 3. | Bangunan 2 Lantai | 1,50 |
| 4. | Bangunan 3 Lantai | 2,50 |
| 5. | Bangunan 4 Lantai | 3,00 |
| 6. | Bangunan 5 Lantai | 4,00 |
| 7 | Bangunan Tradisional | 1,00 |
| | (Rumah Kayu/Panggung) | |
c. Koefesien Guna Bangunan
| No. | Guna Bangunan | Koefisien |
|-------|-------------------------------|-------------|
| 1 | Bangunan Sosial | 0,50 |
| 2 | Bangunan Perumahan | 1,00 |
| 3 | Bangunan Fasilitas Umum | 1,00 |
| 4 | Bangunan Pendidikan | 1,00 |
| 5 | Bangunan Kelembagaan/Kantor | 1,50 |
| 6 | Bangunan Perdagangan dan Jasa | 2,00 |
| 7 | Bangunan Industri | 2,00 |
| 8 | Bangunan Khusus | 2,50 |
| 9 | Bangunan Campuran | 2,75 |
| 10 | Bangunan Lain-Lain | 3,00 |
- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisienkoefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi izin mendirikan bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin dimaksud.
Bagian Ketiga Struktur dan Besanya Tarif Retribusi
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 8

- (1) Tarif ditetapkan seragam untuk setiap bangunan.
- (2) Patokan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis/type bangunan, sebagai berikut :
1. untuk bangunan tradisional (panggung) :
- type kelas I
Rp. 325.000,-
- type kelas II
Rp. 250.000,-
- type kelas III
Rp. 200.000,-
2. untuk bangunan semi permanen
Rp. 275.000,-
3. untuk bangunan permanen :
- type sederhana
Rp. 350.000,-
- type mewah
Rp. 450.000,-
BAB III - RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 9

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat
BAB IV - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Pasal 10

Dengan nama Retibusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin gangguan.
BAB IV - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara atau prosedur pemberian izin gangguan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Pasal 12

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi
BAB IV - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Pasal 13

- (1) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi/indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Indeks lokasi/indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- Lokasi di Jalan Negara
Indeks
... 5
- Lokasi di Jalan Provinsi
Indeks
... 5
- -
- Lokasi di Jalan Kabupaten Indeks
... 4
- Lokasi di Jalan Desa / Kelurahan
Indeks
... 3
BAB IV - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
Bagian Ketiga Struktur dan Besanya Tarif Retribusi
BAB IV - RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Pasal 15

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
| NO | LUAS TEMPAT RUANG USAHA | RETRIBUSI ( Rp ) |
|------|---------------------------|--------------------|
| 1 | Sampai dengan 50 m 2 | 10.000,- |
| 2 | 51m 2 s/d 100m 2 | 20.000,- |
| 3 | 101 m 2 s/d 200 m 2 | 40.000,- |
| 4 | 201 m 2 s/d 400 m 2 | 80.000,- |
| 5 | 401 m 2 s/d 600 m 2 | 120.000,- |
| 6 | 601 m 2 s/d 800 m 2 | 160.000,- |
| 7 | 801 m 2 s/d 1000 m 2 | 200.000,- |
| 8 | 1001 m 2 s/d 2000 m 2 | 400.000,- |
| 9 | 2001 m 2 s/d 4000 m 2 | 800.000,- |
| 10 | Lebih besar dari 4000m 2 | 1.600.000,- |
BAB V - RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Pasal 16

Dengan nama retribusi izin trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
BAB V - RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Pasal 17

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
BAB V - RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Pasal 18

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi
BAB V - RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang umum.
BAB V - RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi izin trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin dimaksud.
Bagian Ketiga
Struktur dan Besanya Tarif Retribusi
BAB V - RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Pasal 21

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
| JENIS ANGKUTAN | KAPASITAS TEMPAT DUDUK | TARIF |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Mobil Penumpang Mobil Bus | 1 s.d 8 orang 9 s.d 15 orang 16 s.d 25 orang Lebih dari 26 orang | Rp. 25.000,- Rp. 35.000,- Rp. 45.000,- Rp. 50.000,- |
- (2) Setiap tahun pemegang surat izin trayek wajib melakukan pemeriksaan kendaraannya dan sebagai bukti kepada yang bersangkutan diberikan kartu pengawasan.
.
BAB VI - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 22

Dengan retribusi izin usaha perikanan, dipungut retribusi atas kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
BAB VI - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 23

Obyek retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
BAB VI - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 24

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
BAB VI - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 25

- (1) Usaha Budidaya sebagaimana dimaksud Pasal 22 terdiri dari :
- a. Usaha budidaya ikan air tawar;
- b. Usaha budidaya ikan air payau;
- (2) Usaha penangkapan sebagaimana dimaksud Pasal 22, meliputi jenis kegiatan usaha penangkapan ikan di sungai, waduk, danau dan genangan air lainnya;
- (3) Usaha pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 22, meliputi kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil;
BAB VI - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 26

- (1) Wilayah perikanan Kabupaten Soppeng terdiri atas perairan umum dan Tappareng SalaE yang meliputi sungai, waduk, danau dan genangan air lainnya di dalam wilayah Kabupaten Soppeng.
- (2) Tata cara pengelolaan perairan umum dan Tappareng SalaE di wilayah Kabupaten Soppeng akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi
BAB VI - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha perikanan di wilayah perikanan Kabupaten Soppeng wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP);
- (2) IUP diberikan untuk masing-masing usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
BAB VI - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 28

Pengecualian atau pembebasan dari ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah ni adalah :
1. Usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan kapal tidak bermotor atau bermotor luar.
2. Usaha budidaya ikan yang dilakukan :
- A. di air tawar yang meliputi :
- a. pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar;
- b. pembesaran dengan areal lahan di :
6. 1). Kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar;
7. 2). Kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100 m2
8. 3). Keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit, dengan ketentuan 1 unit = 4x (7 x 7 x 2,5m3);
9. 4). Keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit, dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m3);
- B. di air payau meliputi : a.pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar; b.pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar
BAB VI - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 29

- (1) Bupati mengeluarkan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 setelah menerima bahan pertimbangan dari instansi terkait;
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang sebagaiman dimaksud pada ayat (1), baik sebagian atau seluruhnya kepada pejabat yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- (3) Bentuk, isi dan tatacara / mekanisme pemberian surat izin ditetapkan oleh Bupati.
BAB VI - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 30

- (1) Setiap kapal perikanan yang berpangkalan dan beroperasi di wilayah perairan Kabupaten Soppeng dengan ukuran 5 (Lima) GT samapai dengan 10 GT serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing wajib memiliki Surat Penangkapan Ikan (SPI);
- (2) Dalam surat penangkapan ikan ditetapkan wilayah penangkapan ikan dan jenis alat tangkap yang digunakan;
- (3) Surat Penangkapan Ikan (SPI) diberikan untuk jangka waktu :
- a. 1 (satu) tahun untuk ikan pelagis besar;
- b. 1 (satu) tahun untuk ikan pelagis kecil;
- c. 1 (satu) tahun untuk ikan demersal.
- (4) Surat Penangkapan Ikan (SPI) dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (5) Bupati mengeluarkan Surat Penangkapan Ikan (SPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Dinas / Instansi terkait;
- (6) Bupati dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) baik sebagian maupun seluruhnya kepada pejabat yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
BAB VI - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil usaha yang dijual, luas areal lahan atau jumlah unit yang digunakan untuk budidaya.
BAB VI - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 32

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi izin usaha perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin dimaksud.
Bagian Ketiga Struktur dan Besanya Tarif Retribusi
BAB VI - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 33

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis hasil produksi yang dijual;
- (2) Besarnya tarif digolongkan berdasarkan harga pasar di wilayah daerah atau sekitarnya yang ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- A. Usaha penangkapan ikan dengan kapal penangkap ikan ukuran 5 GT sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing, sebagai berikut :
- a. usaha penangkapan ikan skala kecil dikenakan tarif 1% dari nilai jual;
- b. usaha penangkapan ikan skala besar dikenakan tarif 2,5% dari nilai jual;
- c. usaha penangkapan hasil perikanan lainnya dikenakan tarif 2,5% dari nilai jual.
- B. Usaha budidaya ikan sebagai berikut :
1. usaha pembudidayaan ikan di air tawar :
- a. pembenihan dengan areal lahan lebih dari 0,75 hektar dikenakan tarif sebesar Rp. 5,0/ekor;
- b. pembesaran dengan areal lahan di :
12. 1). Kolam air tenang lebih dari 2 (dua) hektar dikenakan tarif Rp.0,5/ekor;
13. 2). Kolam air deras lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100 m2 dikenakan tarif sebesar Rp.5,0/ekor
14. 3). Keramba jaring apung lebih dari 4 (empat) unit, dengan ketentuan 1 unit = 4x (7 x 7 x 2,5m3), dikenakan tarif sebesar Rp.25.000;
15. 4). Keramba lebih dari 50 (lima puluh) unit, dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m3, dikenakan tarif sebesar Rp.50.000.000;
2. usaha pembudidayaan ikan di air payau meliputi :
- a. pembenihan dengan areal lahan lebih dari 0,5 hektar, dikenakan tarif sebesar Rp.0,5/ekor;
- b. pembesaran dengan areal lahan lebih dari 5 (lima) hektar, dikenakan tarif sebesar Rp.15,0/m2
- C. Usaha pengolahan ikan di kapal perikanan atau pengolahan ikan yang merupakan satu kesatuan dengan tahap praproduksi dan produksi untuk budidaya ikan, dikenakan tarif 2,5 % dari nilai jual;
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 34

Retribusi perizinan tertentu dipungut di wilayah Kabupaten Soppeng.
BAB VIII - TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 35

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;
BAB VIII - TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 36

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka Bupati mengeluarkan STRD.
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 37

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 38

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 39

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Bupati.
BAB X - TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 40

- (1) Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus membayar retribusinya yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
BAB XI - TATA CARA PERUBAHAN TARIF
Pasal 41

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati
BAB XII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 42

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD
BAB XIII - TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN
Pasal 43

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan jelas disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB XIII - TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN
Pasal 44

- (1) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XIII - TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN
Pasal 45

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKRDLB.
BAB XIV - TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 46

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.
BAB XV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 47

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan terlebih dahulu utang Retribusi;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.
BAB XVI - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 48

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran atau; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Penggakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XVI - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 49

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 50

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.
BAB XVIII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 51

- (1) Instansi atau Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif dan besarnya insentif berdasarkan pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 52

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
BAB XX - PENYIDIKAN
Pasal 53

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan per undang-undangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 17 Tahun 1999 tentang Tentang Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 18 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 19 Tahun 1999 tentang Izin Trayek. dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam peraturan daerah ini Akan ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah
Ditetapkan di Watansoppeng Pada tanggal : 26 Maret 2012
BUPATI SOPPENG
H. ANDI SOETOMO
Diundangkan di Watansoppeng,
Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG
H.ANDI PAWELLOI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012 NOMOR 6
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Perizinan Tertentu perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.
Keberhasilan pembangunan daerah di samping pajak yang menjadi kewajiban warga masyarakat, juga Retribusi Perizinan Tertentu. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan
kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Perizinan Tertentu.
Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 17 Tahun 1999 tentang Tentang Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 18 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan, Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 19 Tahun 1999 tentang Izin Trayek tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan perubahan.
PENJELASAN
Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas

``````
PENJELASAN
Pasal 43

Ayat (1)

Keputusan Keberatan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi terhadap keberatan yang diajukan. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 57

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012 NOMOR 79## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2012TENTANGRETRIBUSI PERIZINAN TERTENTUDiterbitkan OlehBAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN SOPPENG