PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang KOORDINASI PELAYANAN TERPADU ATAS KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA KENDARI
Berlaku: 14 Tahun 2007
N/A
Preamble

Menimbang bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Berbasis Gender terhadap Korban Kekerasan, maka untuk memudahkan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Koordinasi Pelayanan Terpadu atas Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndarigUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Kendari Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negg ra 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 360S);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nom )r 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Und;mg-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan DaJam Ruraah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tahun Lembaran Negara Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Psrlindungan Sak:;i dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635);
- 7 . Und ang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pere dilan Pidana Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- 8 Und ang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tahun Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 46);
- 12 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembarar Daerah Kota Kendari Tahun 2003 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2006 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 20 Tahun 2013 tentang Anak Kota Kendari (Lembaran Daevah Kota Kerdari Tahun 2013 Nomor 20);
- 14 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 9);
Menetapkan PERAT URAN WALIKOTA KENDARI TENTANG KOORDENASI PELAYANAN TERPADU ATAS KORBAN KEKERASAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
- 1 Daerah adalah Kota Kendari.
- Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenange n daerah otonom.
- 3 Walikota adalah W{ likota Kendari.
- 4 Satuan Kerja Perar gkat Daerall adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kendari.
5. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak adalah unit perlindungan pada institusi kepolisian yang menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Dhayangkara, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara atau Rumah Sakit yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kota Kendari;
- 8 Koordinasi adalah bentuk kerjasama antar lembaga layanan dalam penanganan korb: n kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 7 . Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah Puskesmas di Kota Kendari;
- 9 Koordinasi Program adalah suatu kegiatan dalan melakukan pencegahan; pelayanan; penanganan maupun pemberdayaan terhadap kasus-kasus atas korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
11. Evaluasi Koordinasi adalah suatu upaya sinkronisasi yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan kegiatan layanan yang telah di berikan oleh lembaga layanan atas korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 10 Konfirmasi Layanan adalah pemberitahuan pelayanan untuk penguatan penanganan dan hasil layanan oleh lembaga layanan dalam penanganan;
12. Lembaga Layanan dalam Penanganan Korban Kekerasan adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sebagai layanan penanganan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak di Kota Kendari.
13. Pelayanan terpadu adalah bertuk pelayanan secara komprehensip kepada kepada korban kekerasan Perempuan dan Anak serta Pelaku anak dibawah umur.
14. Korban adalah Perempuan dan Anak dibawah umur yang mengalami tindak kekerasan;
16. Pelaku /Tersangka / Terdakwa dalam Peraturan Walikota ini ialah anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana.
15. Korban anak di bawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang mengalami penderitaan psikis, mental, físik, seksual, kekerasan ekonomi dan atau kekerasan sosial.
17. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
19. Kekerasan adalah setiap tindak kekerasan berupa Fisik, Psikis, Seksual, atau Penelantaran Keluarga yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan;
18. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
20. Pendamping adalah pihak yang mendampingi korban dan pelaku tahapan tertentu dalam Peraturan Walikota ini pada
- 22 P2TPZA adalah Pvsat Pelayaran Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang berkedu lukan di Kota Kendari.
21. Bantuan Hukum adalah layanan yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan instansi terkait untuk mendampingi korban kekerasan dan mendampingi pelaku anak di bawah umur.
23. Rumah Aman adalah tempat yang disediakan bagi korban kekerasan khususnya perempuan dan anak dibawah umur yang bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman pasca terjadinya tindak kekerasan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Walikot 1 ini dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan pelayanan penanga 1an korban kekerasan dan pelaku anak di bawah umur;
2. (2). Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu untuk penanganan korban kekerasan dan pelaku anak di bawah umur.
BAB III - LAYANAN, PERLIIIUNGAN DAN PENDAMPINGAN
Pasal 3

Unit Layanan terhadap korban kekerasan terdiri dari:
- a Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dan Kepolisian Resort Kota Kendari;
- (1) Penegak Hukum
- b Kejaksaan Negeri Kendari khususnya Jaksa yang memiliki kompetensi penanganan hukum korban kekerasan perempuan dan anak;
- (2) . Bantuan Hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukurn yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Kendari untuk mendampingi korban kekerasan perempuan dan anak di bawah umur;
- C Pengadilan Negeri, khusus perkara Perempuan dan Anak dilakukan oleh hakim yang memiliki kompetensi penanganan hukum korban kekerasan perempuan dan anak di bawah umur .
- (3) Layanan Medis yang diberikan oleh Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Bhayangkara, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara dan Rumah Sakit lainnya yang bermitra dengan pemerintah;
- Pendamping adalah Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat yang memiliki kompetensi mendampingi korban kekerasan
BAB III - LAYANAN, PERLIIIUNGAN DAN PENDAMPINGAN
Pasal 4

Layanan terhadap pelaku yang hanya terbatas pada pelaku anak dibawah umur terdiri dari:
- (1) Penegak Hukum
2. a Unit Perlindungan Perempuan dan Resort Kota Kendari;
3. Kejaksaan Negeri khususnya Jaksa yang memiliki kompetensi penanganan hukum pelaku Anak di Bawah Umur;
- (2) . Lembaga bantuan hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Kendari jika anak dibawah umur yang merupakan pelaku kejahatan telah ditetapkan menjadi tersangka;
5. Pengadilan Negeri, khusus perkara Perempuan dan Anak di Bawah Umur dilakukan oleh hakim yang memiliki kompetensi penanganan hukum pelaku Anak di Bawah Umur.
- (3) . Psikolog yang bertujuan untukr mengetahui alasan anak tersebut melakukan tindak pidana.
Bagian Kedua
Bentuk Perlindungan
BAB III - LAYANAN, PERLIIIUNGAN DAN PENDAMPINGAN
Pasal 5

Bentuk perlindungan yang dimaksud dalam peraturan ini, meliputi:
- (1) Perlindungan Khusus Korban
2. b Materi kasus tidak dapat dipublikasi tanpa izin korban, keluarga atau wali korban; pendamping atau penasihat hukum korban;
- a. Korban berhak untuk dilindungi identitasnya;
- c. Korban berhak disediakan Rumah Aman oleh P2TPZA Kota Kendari;
5. e Anak korban kekerasan berhak mendapatkan kepastian pendidikan.
- d. Korban berhak mendapat bimbingan konseling dari Psikolog;
- (2) Perlindungan terh: Pelaku anak dibawah Umur
8. b Pelaku anak dï )awah Umur berhak dilindungi identitasnya;
- a. Pelaku anak dï )awah Umur berhak didampingi Penasihat Hukurn;
- C. Pelaku anak c ibawah Umur berhak untuk tidak dipublikasi kasusnya tanpa izin da i orang tua, wali, pendamping atau penasihat hukum tersangka;
11. e Pelaku anak (li bawah umur berhak untuk mendapatkan bimbingan konseling dari Psikolog;
- d. Penyediaan Ler Penempatan Anak Sementara (LPAS); 1baga
- f. Pelaku anak di bawah umur berhak mendapatkan kepastian pendidikan.
Pihak-pihak yang da )at berperan sebagai pendamping korban kekerasarl terhadap perempuan d n anak terdiri dari:
- b Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang Perempuan dan Anak;
- a Penasihat Hukum/ A dvokat/ Pengacara yang memahami perkara Pererpuan dan Anak yang menjudi korban kekerasan;
- c Lembaga Pemerintah yang terdiri dari
- 2) . Dinas SosialTenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kendari
- 1) Dinas Kesehatan Kota Kendari
- 3) Rumah Sakit dalam hal pelayanan Medis korban kekerasan
- 4) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dalam hal pelayanan Medis' korban kekerasan
- 5) . P2TPZA pada Pemerintah Kota Kendari
Bagian Keempat
Kriteria Pemberian Layanan, Perlindungan, dan Pendampingan
BAB III - LAYANAN, PERLIIIUNGAN DAN PENDAMPINGAN
Pasal 7

- Untuk mendapatkan Layanan, Perlindungan, dan Pendampingan; maka korban dan pelaku harus memenuhi kriteria sebagai berikut
- (2) Korban berdomisili hukum di Kota Kendari;
- (1) Korban terbatas pada perempuan, anak dan pelaku anak dibawah umur yang telah melakukan pengaduan ke Polisi, P2TPZA , atau Lembaga yang bergerak dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- (3) . Korban mengalami tindak kekerasan di wilayah hukum Kota Kendari.
BAB IV - KOORDINASI LAYANAN
Pasal 8

Bentuk koordinasi pelayanan terpadu atas korban kekerasan terhadap perempuan dan anak nleliputi
1. Koordinasi Program
3. Evaluasi Koordinasi
3. 2 Konfirmasi Layanan
Bagian Kedua
Mekanisme Koordinasi
BAB IV - KOORDINASI LAYANAN
Pasal 9

Pelayanan Hukum
- 1 . Proses Penyidikan Gan Penuntutan di Peradilan yang dilakukan oleh Penegak P2'TPZA dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Kendari;
- 3 . Pendampingan hukum direkomendasikan oleh P2TPZA;
- 2 Surat Kuasa pendampingan dilakukan oleh P2TPZA atas persetujuan korban, dan untuk korban anak dan pelaku anak dibawah umur diwakili oleh orang tua /walí;
- 4 Penanganan korban secara mediasi dilakukan oleh P2TP2A secara tertulis atas persetujuan korban, dan untuk korban anak dan pelaku anak dibawah umur diwakili oleh orang tua/wali;
6. Dalam proses mpingan, korban dan pelaku anak di bawah umur berhak meminta pengganti endamping kepada P2TP2A. pende
5. Penanganan korbar \_ dan pelaku anak di bawah umur dikoorclinasikan oleh P2TPZA secara Jeriodik kepada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak lan Keluarga Berencana Kota Kendari;
Pagal 10 Pelayanan Medis
- 1 . Pelayanan medis terhadap korban dan pelaku anak di bawah umur dilakukan dengan pendampingan yang direkomendasikan oleh P2TP2A atas persetujuan korban dan pelaku anak di bawah umur secara tertulis;
- 3 P2TPZA berkewaji'an memberikan informasi layanan medis kepada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana secara periodik selama 3 bulan sekali;
- 2 Pihak puskesmas, rumah sakit, pendamping, korban dan pelaku anak di bawah umur berkewajiban memberikan informasi layanan medis kepada P2TPZA;
4. Dalam proses pendampingan, korban dan pelaku anak di bawah umur berhak meminta pengganti pendamping kepada P2TP2A.
Pagal 11 Pelayanan Sosial
a Rehabilitasi Konseling
- 2 P2TPZA wajib menerima pengaduan dari korban dan pelaku anak di bawah umur;
- Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bekerjasama dengan P2TPZA menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan bidang ekonomi, pendidikan dan reintegrasi sosial dan pelayanan;
- 3 Evaluasi atas koordinasi pelayanan terpadu terhadap penanganan korban kekerasan terhadap perempuan; anak dan pelaku anak di bawah umur dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana calam forum konsultasi reguler setiap enam bulan sekali, dengan melibatkan semua sektor layanan terkait. pihak
BAB V - PENGAWASAN
Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan koordinasi pelayanan terpadu atas korban kekerasan terhadap perempuan, anak dan pelaku anak di bawah umur , dilakukan oleh tim pengawasan yang beranggotakan lembaga pemerintah, institusi penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat dan pemerhati masalah perempuan dan anak yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB VI - PENDANAAN
Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan dalam peryelenggaraan P2TP2A dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana lain yang sahpada
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota Kendari ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.
Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 30-/2 - 2015
Diundangkan di Kendari
pada tanggal
2015
BERITA DAERAH KOTA KEIDARI TAHUN 2015 NOMOR