PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 5 Tahun 2011
Tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERSUBSIDI
Berlaku: 22 November 2010
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERSUBSIDI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TORAJA UTARA,
- a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat/ orang tua dalam pembiayaan pendidikan, maka perlu dilaksanakan pendidikan bersubsidi;
- b. bahwa dalam rangka perwujudan Kabupaten Toraja Utara sebagai Kabupaten Pendidikan, maka perlu dilakukan secara terpadu, terintegrasi, sinergi dan holistik melalui suatu sistem pembiayaan yang jelas dan tepat sasaran;
- c. bahwa penyelenggaraan pendidkan bersubsidi, khususnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah bagi masyarkat perlu dilakukan berbagai upaya dari pemerintah daerah yang terarah dan berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bersubsidi di Kabupaten Toraja Utara.
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Lambang Daerah Kabupaten Toraja Utara.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
dan
BUPATI TORAJA UTARA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
Menetapkan
PENDIDIKAN BERSUBSIDI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

: Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut Sekdakab.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.
7. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah ataun masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
8. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur,jenjang,dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Subsidi biaya pendidikan adalah salah satu program pendidikan melalui pemberian sebagian bantuan operasional sekolah guna meringankan biaya sekolah peserta didik.
10. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan.
11. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
12. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikann agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
13. Pendidikan adalah usaha sadar dan sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
14. kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan di rumah, masyarakat, bangsa dan Negara.
14. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
15. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secaara terpadu untuk mencapaai tujuan pendidikan nasional.
16. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI/SDLB), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP/SMPLB).
17. Pendidikan Menengah adalah jenjang Pendidikan Menengah Atas (SMA) dan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK).
18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
19. Pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpatisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
20. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangakat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
21. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
22. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
23. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
24. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
25. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
26. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
27. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
28. Pendidikan berbasis adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.
29. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikutin oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
30. Standar nasional pendidikan adalah criteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
32. Pembelajaaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
33. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidik formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
34. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, saran dan prasarana.
35. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsure masyarakat yang peduli pendidikan.
36. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta toko masyarakat yang peduli pendidikan.
37. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
BAB II
Pasal 3

Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
BAB II
Pasal 4

Semua anak usia sekoalah wajib menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam rangka pembentukan watak dan budi pekerti yang luhur sesuai norma-norma kesusilaan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
BAB II
Pasal 5

Pendidikan bersubsidi berfungsi untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak usia Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan guna mendapatkan pendidikan yang layak.
BAB II
Pasal 6

Penyelenggaraan Pendidikan Bersubsidi bertujuan untuk:
- a. Meningkatkan pemerataan kesmpatan bagi semua anak usia sekolah;
- b. Meringankan beban masyarakat, peserta didik, orang tua/wali peserta didik;
- c. Meningkatkan relevansi pendidikan yang berbasis kompetensi agar dapat mengikuti perkembangan global;
- d. Meningkatkan efesiensi dan efektivitas sumber daya manusia.
BAB III - STRATEGI
Pasal 7

Penyelenggaraan pendidikan bersubsidi dilaksanakan sebagai salah satunwujud kepedulian dan komitmen untuk mendukung Toraja Utara Kabupaten Pendidikan.
BAB IV - ASAS DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu
Pasal 8

Penyelenggaraan pendidikan bersubsidi berdasarkan asas:
- a. pemerataan
- b. jaminan kualitas
- c. partisipatif
- d. transparansi
- e. edukasi
- f. kompetensi
Bagian Kedua
PENYELENGGARAAN
BAB IV - ASAS DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu
Pasal 9

- (1) Pendidikan diselengarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunnung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai Kultural dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggaarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggaarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauann dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan yang diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
BAB V
Pasal 10

- (1) Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga Negara yang memiliki kelainan fisik emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga Negara didaerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak
memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga Negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
BAB V
Pasal 11

- (1) Setiap warga Negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap warga Negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Orang Tua
BAB V
Pasal 12

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.
Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat
BAB V
Pasal 13

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
BAB V
Pasal 14

Masyarakat berkewajiban memberikan dukunga sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.
Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemerintah Dan Pemerintah Daerah
BAB V
Pasal 15

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V
Pasal 16

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin
terselenggaraanya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah, wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara yang berusia 7 sampai 15 tahun.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN GURU Pasal 17
Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban :
- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakn proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualisifikasi
3. akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi serta didik dalam pembelajaran;
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundangan-undangan, hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- 1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
- a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
- b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- c. Mendapatkan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan siswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- e. Pindah keprogram pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. Menyelesaikan program pendidkan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
- 2) Setiap peserta didik berkewajiban :
- a. Menajaga norma-norma pendidikan untuk menjamin kelangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII
Pasal 19

PENDANAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pendanaan
BAB VIII
Pasal 20

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyidiakan anggaran pendidikan sebagaiman diatur dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Taun 1945.
Bagian Kedua
Sumber Pendanaan dan Pengelolaan Dana Pendidikan
BAB VIII
Pasal 21

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB X - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dan memperoleh akses dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan mut luaran/lulusan.
- (2) Peserta masyarakat dapat berbentuk dukungan, tenaga, pikiraan, sarana dan prasarana sekolah, dana, serta pengawasan.
- (3) Dana peranserta masyarakat dipeeruntukkan bagi peningkatan mutu penyelenggaraan proses belajar mengajar, pemeliharaan sekolah, pengembangan diri, kegiatan ekstrakurikuler, insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu luaaran/lulusan.
BAB XII - PENGAWASAN
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah, DPRD, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melalukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan bersubsidi pada jenjang dan satuan pendidikan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan diharapkan dapat mengefektifkan penggunaan dan pemanfaatan dana susidi pendidikan.
BAB XIII - SANKSI
Pasal 26

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud adalah berupa sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
- a. Sanksi kepegawaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
- b. Tuntutan ganti rugi sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan Negara/daerah.
- c. Penundaan dan/atau penghentian bantuan dana
penyelenggaraan pendidikan bersubsidi.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadapsubsidi penyelenggaraan pendidikan diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran yang dimaksud ayat (1) pasal ini pelanggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.
Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 22 November 2010
BUPATI TORAJA UTARA,
FREDERIK BATTI SORRING
Diundangkan di Rantepao pada tanggal 31 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA,
LEWARAN RANTELA'BI'
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 5
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pungutan retribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada Daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang mandiri dan bertanggungjawab. Kewenangan pemungutan retribusi dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari retribusi daerah diperlukan pengelolaan yang bertanggungjawab, terutama dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Upaya peningkatan retribusi daerah dilakukan dengan cara penyempurnaan pengelolaan, peningkatan kinerja pemungutan dan pengaturan retribusi yang dapat dipungut di Kabupaten Toraja Utara.
Retribusi yang dapat dipungut di wilayah Kabupaten Toraja Utara adalah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan, sehingga digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.
Kebijakan pemungutan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Kebijakan pemungutan dan penetapan tarif retribusi sudah seharusnya tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah serta kegiatan ekspor - impor.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'instansi yang melaksanakan pemungutan' adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi. Ayat (2) Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 7