PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 8 Tahun 2007
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG PENYAKIT MASYARAKAT
Berlaku: 11 Januari 2007
N/A
Preamble

Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyakit Masyarakat merupakan suatu peraturan/ketentuan yang melarang masyarakat melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan norma agama, adat kesopanan dan kesusilaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku belum terlaksana secara efektif;
- b. bahwa untuk terlaksananya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 secara efektif maka tindakan pengawasan dan penyidikan dilaksanakan secara terpadu sehingga Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 perlu ditinjau dan dirubah kembali;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Judi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2365);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2381);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
13. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-pw.07.03 Tahun 1984 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyakit Masyarakat (Pekat);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI dan BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyakit Masyarakat (Pekat) (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 19 Tahun 2003 Seri D Nomor 1), diubah dengan Perubahan sebagai berikut :
1.
Bab I - Ketentuan Umum Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan ;
1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
6. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
7. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tertib, aman dan tentram.
8. Penyakit masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakat yang tidak sesuai dengan norma agama dan adat serta tata krama, kesopanan sedangkan akibat hukumnya bagi sipelaku ada yang belum terjangkau oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Maksiat adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tata krama, kesopanan antara lain wanita tuna susila, laki-laki hidung belang, meminum minuman keras, judi serta perbuatan maksiat lainnya yang belum terjangkau oleh hukum yang berlaku.
10. Tempat adalah lokasi yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan maksiat.
11. Perantara adalah orang yang sebagai penghubung atau mencari keuntungan secara langsung atas terlaksananya perbuatan maksiat.
12. Backing adalah seseorang atau kelompok yang melindungi atau memberikan jasanya secara fisik maupun non fisik sehingga terjadi perbuatan maksiat.
13. Rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang, tukang riba, pelepas uang, lintah darat.
14. Kafe adalah warung minuman/makanan dan sejenisnya yang pengunjungnya dihibur dengan musik yang disediakan khusus untuk itu.
15. Mess dan sejenisnya adalah tempat tinggal bersama yang sifatnya sementara atau sebagai tempat tamu menginap.
16. Penginapan adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dan suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan, tempat bermalam dan sejenisnya dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum, serta layanan lainnya yang tidak bertentangan dengan peratuaran perundang-undangan yang berlaku.
17. Warung kaki lima adalah sarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang untuk tempat usaha makanan dan minuman.
18. Gelanggang adu ayam adalah tempat sekelompok orang menyabung ayam dengan memakai taruhan.
19. Toto gelap adalah permainan judi menjual nomor dengan hasil yang dilipat gandakan.
20. Warung gelap adalah restoran, rumah makan, warung kaki lima maupun tempat lainnya yang melayani orang makan dan minum di siang hari baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi pada bulan Ramadhan.
21. Minuman keras adalah minuman berakohol.
22. Visidi porno adalah film porno, gambar porno atau sejenisnya yang ditempelkan atau disebarluaskan melalui audio visual atau media massa lainnya.
23. Wanita tuna susila adalah wanita yang melayani seks laki-laki dengan memperoleh imbalan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tata krama kesopanan yang berlaku di masyarakat.
24. Homoseks / lesbian / gigolo / sodomi adalah laki-laki maupun perempuan yang melakukan hubungan kelamin bukan istri/suaminya dengan lawan jenisnya atau sesama jenisnya secara berulang-ulang dan atau berganti-ganti pasangan dengan maksud untuk mendapatkan kepuasan seksual dan materi.
25. Tempat pelacuran adalah tempat, baik rumah pribadi maupun rumah khusus yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan hubungan seks baik secara jelas maupun terselubung.
2. BAB V Ketentuan Penyidikan Pasal diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
Bab I - Ketentuan Umum Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6

- (1) Pejabat Penyidik Polri berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah Ini.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
- (5) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah:
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.
- (7) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (8) Penyidik Polri sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugas bekerja sama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 17 Januari 2007
SEKRETARIS DAERAH KERINCI,
dto
H. ZUBIR MUCHTAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2007 NOMOR 8
Peraturan Daerah ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.
Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.
Ditetapkan di Sungaipenuh pada tanggal 11 Januari 2007
BUPATI KERINCI, dto H. FAUZI SIIN