UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 1959
Tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI JAWA TENGAH DI SEMARANG DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI SURABAYA DAN MAKASSAR
Berlaku: 4 Juli 1959
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa perlu diadakan Pengadilan Tinggi khusus untuk daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah dan daerah Istimewa Jogyakarta, yang sekarang termasuk wilayah hukum Pengadilan tinggi di Surabaya;
- b. bahwa berhubung dengan sub a perlu diadakan perubahan pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya dan Makassar;
Menimbang pula: bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
- Mengingat : 1. pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 (Lembaran-Negara 1951 No. 9).
Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 23 Juni 1959;
MEMUTUSKAN:
A. Mencabut :
peraturan-peraturan atau Pasal-pasal peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang ini.
B. menetapkan: UNDANG-UNDANG
DARURAT TENTANG PENETAPAN PENGADILAN. TINGGI DI SEMARANG DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI SURABAYA DAN MAKASSAR.
N/A
Pasal 2

.
Wilayah hukum Pengadilan Tinggi tersebut pada pasal 1 meliputi wilayah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah dan daerah Istimewa Jogyakarta.
N/A
Pasal 3

.
Wilayah hukum Pengadilan Tinggi di Makassar dikurangi dengan wilayah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
N/A
Pasal 4

.
Wilayah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya meliputi wilayah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah Swatantra Tingkat I Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
ATURAN PERALIHAN.
Perkara-perkara yang telah terdaftar 1 tahun atau lebih sebelum terbentuknya Pengadilan Tinggi di Semarang berdasar Undang-undang ini, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Surabaya; perkara-perkara yang terdaftar sesudah waktu itu dan termasuk wewenang Pengadilan Tinggi di Semarang menurut Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Semarang.
Perkara-perkara yang telah terdaftar 1 tahun atau lebih sebelum terbentuknya Pengadilan Tinggi di Semarang berdasar Undang-undang ini, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Makassar; perkara-perkara yang terdaftar sesudah waktu itu dan termasuk wewenang Pengadilan Tinggi di Surabaya menurut Undang-undang ini, diperiksa, dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Surabaya.
ATURAN PENUTUP.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1959.
Menteri Kehakiman,
G. A. MAENGKOM.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 47.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 1959. Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.
Menteri Kehakiman,
G. A. MAENGKOM.