PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 5 Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 23 Januari 2015
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Di Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
1
Menetapkan :
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negei Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan di Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 2/E);
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 34 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 34).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP.
KETENTUAN UMUM
BAB III - PENYUSUNAN AMDAL, UKL-UPL DAN SPPL Bagian Kesatu Penyusunan Amdal Pasal 3
Pasal 4

- (1) Penyusunan dokumen Amdal dilaksanakan oleh tim penyusun yang ditetapkan oleh pemrakarsa atau lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal.
- (2) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua tim; dan
- b. anggota tim.
- (3) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) orang penyusun dokumen Amdal yang telah memiliki sertifikat kompetensi, termasuk 1 (satu) orang dengan berkualifikasi sebagai ketua tim.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan tenaga ahli sesuai dengan dampak penting yang diakibatkan oleh rencana usaha dan/atau kegiatan
BAB III - PENYUSUNAN AMDAL, UKL-UPL DAN SPPL Bagian Kesatu Penyusunan Amdal Pasal 3
Pasal 5

Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas dokumen:
- a. Kerangka Acuan;
- b. Andal; dan
- c. RKL-RPL.
BAB III - PENYUSUNAN AMDAL, UKL-UPL DAN SPPL Bagian Kesatu Penyusunan Amdal Pasal 3
Pasal 6

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memuat:
- a. pendahuluan;
- b. pelingkupan;
- c. metode studi;
- d. daftar pustaka;dan
- e. lampiran.
- (2) Penyusunan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan Kerangka Acuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III - PENYUSUNAN AMDAL, UKL-UPL DAN SPPL Bagian Kesatu Penyusunan Amdal Pasal 3
Pasal 7

- (1) Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memuat:
- a. pendahuluan;
- b. deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal;
- c. prakiraan dampak penting;
- d. evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan;
- e. daftar pustaka;dan
- f. lampiran.
- (2) Penyusunan Andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan Andal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III - PENYUSUNAN AMDAL, UKL-UPL DAN SPPL Bagian Kesatu Penyusunan Amdal Pasal 3
Pasal 8

- (1) RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memuat:
- a. pendahuluan;
- b. rencana pengelolaan lingkungan hidup;
- c. rencana pemantauan lingkungan hidup;
- d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
- e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL;
- f. daftar pustaka;dan
- g. lampiran.
- (2) Penyusunan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan RKL-RPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua Penyusunan UKL-UPL Pasal 9
Pemrakarsa dalam menyusun Formulir UKL-UPL harus memiliki sertifikat penyusun Amdal, dan apabila pemrakarsa tidak memiliki dapat menunjuk konsultan yang memiliki sertifikat penyusun Amdal.
BAB III - PENYUSUNAN AMDAL, UKL-UPL DAN SPPL Bagian Kesatu Penyusunan Amdal Pasal 3
Pasal 10

- (1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b memuat:
- a. Identitas pemrakarsa;
- b. Rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. Dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
- d. Jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
- e. Pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL.
- f. Daftar Pustaka; dan
- g. Lampiran
- (2) Pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Ketiga Penyusunan SPPL Pasal 11
SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c disusun untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal dan/atau UKL-UPL.
BAB III - PENYUSUNAN AMDAL, UKL-UPL DAN SPPL Bagian Kesatu Penyusunan Amdal Pasal 3
Pasal 12

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berisi:
- a. Identitas pemrakarsa;
- b. Informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
- c. Keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
- d. Penyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;dan
- e. Tanda tangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup.
- (2) Pengisian SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format SPPL sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 23 Januari 2015
BUPATI BANYUWANGI,
Ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS