PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 60 Tahun 2016
Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN JEMBER
Berlaku: 2 Januari 2017
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur dan menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
Menetapkan : MANUSIA KABUPATEN JEMBER.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 4
Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas :
- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- b. melaksanakan pengolahan data dan perencanaan program;
- c. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- d. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi meliputi :
- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran dengan bidang;
- b. pelaksanaan penghimpunan, pengolahan data dan perencanaan program;
- c. penghimpunan data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program;
- e. penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk penyusunan anggaran;
- f. pelaksanaan koordinasi, penyusunan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan; dan
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- (1) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- b. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi meliputi :
- a. pengolahan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Badan;
- b. pelaksanaan perhitungan dan verifikasi anggaran;
- c. pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- d. penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Badan;
- e. pelaksanaan evaluasi pengelolaan anggaran; dan
- f. penyusunan laporan keuangan.
Bagian Kedua Bidang Formasi, Pengadaan dan Data Pegawai
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 4
Pasal 8

- (1) Bidang Formasi, Pengadaan dan Data Pegawai melaksanakan tugas menyusun, merencanakan, formasi, pengadaan dan pengelolaan data base Aparatur Sipil Negara (ASN) serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Formasi, Pengadaan dan Data Pegawai, mempunyai fungsi meliputi :
- a. pelaksanaan dan penyusunan formasi ASN;
- b. penyiapan pemanfaatan dan penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- c. penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai, pemrosesan administrasi penetapan Nomor induk Pegawai (NIP), kartu pegawai, kartu Istri/suami (Karis / Karsu) pegawai, serta pengelolaan sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- d. penyiapan, pelaksanaan penerimaan serta penyertaan pendidikan ikatan dinas;
- e. pelaksanakan ujian dinas dan ujian penyesuaian Ijasah;
- f. pemprosesan penerbitan surat tugas belajar, ijin belajar dan keterangan memiliki ijazah; dan
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- (1) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai mempunyai tugas :
- a. menyiapkan penyusunan formasi pegawai;
- b. merencana kebutuhan pegawai dan penyelenggaraan pengadaan pegawai;
- c. memproses penerbitan surat tugas belajar, ijin belajar dan keterangan memiliki ijazah; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai mempunyai fungsi meliputi:
- a. penyiapan, penyusunan formasi pegawai dan rencana kebutuhan pegawai;
- b. penyiapan dan penyelenggaraan rekruitmen / pengadaan pegawai;
- c. penyiapan proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan pengangkatan CPNS;
- d. penyiapan rencana pemanfaatan dan penempatan CPNS;
- e. pelaksanakan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah;
- f. penyiapan dan pelaksanaan penerimaan serta penyertaan pendidikan ikatan dinas;
- g. pemprosesan penerbitan surat tugas belajar, ijin belajar dan keterangan memiliki ijazah; dan
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- (1) Sub Bidang Pengelolaan Data Pegawai mempunyai tugas menyusun dan mengelola sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pengelolaan Data pegawai mempunyai fungsi meliputi:
- a. penyusunan dan pengelolaan sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- b. penyusunan DUK pegawai;
- c. pemberian fasilitasi pembuatan kartu pegawai dan kartu suami/istri;
- d. pengelolaan administrasi pegawai tidak tetap; dan
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- (1) Bidang Mutasi Pegawai, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelesaian administrasi pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai lainnya, penyumpahan pegawai serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Mutasi Pegawai, mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan CPNS menjadi PNS, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai;
- b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian meliputi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam jabatan;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pemberian pertimbangan hukum serta perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- d. penyelenggaraan proses penetapan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsioal;
- e. penyiapkan bahan / data administrasi kepegawaian pada
8. Badan Pertimbangan Jabatan dan kepangkatan (Baperjakat);
- f. penyiapan tim penilai angka kredit;
- g. pelaksanaan penyumpahan pegawai; dan
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- (1) Sub Bidang Mutasi Tenaga Administrasi mempunyai tugas pengadministrasian kepegawaian yang meliputi pemindahan, pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala bagi tenaga administrasi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Mutasi Tenaga Administrasi mempunyai fungsi meliputi:
- a. penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan CPNS menjadi PNS dan pemindahan tenaga administrasi;
- b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang meliputi pemindahan, pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala bagi tenaga administrasi;
- c. pemberian pertimbangan hukum dan perundang-undangan di bidang kepegawaian; penyiapan bahan pada tim Baperjakat untuk persyaratan kenaikan pangkat tenaga administrasi dan pengangkatan dalam jabatan struktural;
- d. pelaksanakan penyumpahan tenaga administrasi; dan
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- (1) Sub Bidang Mutasi Tenaga Fungsional, mempunyai tugas pengadministrasian kepegawaian, pemindahan, pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala bagi tenaga fungsional dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Mutasi Tenaga Fungsional mempunyai fungsi meliputi :
- a. penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang berkaitan dengan pengangkatan CPNS menjadi PNS dan pemindahan tenaga fungsional;
- b. penyelenggaraan administrasi pemindahan, pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala bagi tenaga fungsional;
- c. pemberian pertimbangan hukum dan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
- d. penyiapan bahan pada tim Baperjakat untuk persyaratan kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan fungsional;
- e. pelaksanakan penyumpahan tenaga fungsional;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
- (1) Bidang Pengembangan SDM dan DIKLAT mempunyai tugas melaksanakan tugas penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan SDM dan DIKLAT mempunyai fungsi meliputi :
- a. pemetaan kompetensi aparatur pemerintah;
- b. identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur pemerintah;
- c. perencanaan pengembangan SDM melalui pendidikan formal dan kediklatan;
- d. pengkoordinasian dan penyiapan administrasi penyelenggaraan dan/atau penyertaan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DIKLAT dan dampak DIKLAT; dan
8. f . penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- (1) Sub Bidang Pengembangan SDM mempunyai tugas :
- a. memetakan kompetensi aparatur pemerintah;
- b. mengindentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur;
- c. mengkoordinakasikan dan menyiapkan tugas belajar dan ijin belajar;
- d. melaksanakan evaluasi dampak pendidikan dan pelatihan bagi alumni peserta pendidikan dan pelatihan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pengembangan SDM mempunyai fungsi meliputi :
- a. pemetaan kompetensi aparatur pemerintah;
- b. identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur;
- c. perencanaan pengembangan SDM melalui pendidikan formal berdasarkan formasi kebutuhan aparatur;
- d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi antar lembaga terkait pengembangan SDM;
- e. penyiapan calon peserta program pengembangan SDM Aparatur kediklatan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dampak pendidikan dan pelatihan bagi alumni peserta pendidikan dan pelatihan; dan
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- (1) Sub Bidang DIKLAT mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur;
- b. mengkoordinasikan dan menyiapkan administrasi yang berkaitan denganpenyertaanpendidikan dan pelatihan aparatur; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) Sub Bidang DIKLAT mempunyai fungsi meliputi:
- a. pelaksanaan perencanaan pengembangan Sumber Daya Manusia melalui program kediklatan;
- b. pengkoordinasian dan pelaksana teknis penyelenggaran pendidikan dan pelatihan aparatur;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan serta penyertaan kediklatan; dan
- d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- (1) Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, mempunyai fungsi:
- a. perencanaan dan pengurusan kegiatan peningkatan disiplin kinerja, kesejahtaraan pegawai, pemberian penghargaan dan tanda kehormatan;
- b. pelaksanaan segala sesuatu yang berkenaan dengan kedudukan hukum pegawai;
- c. pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk pembinaan pegawai;
- d. pemrosesan kelengkapan administrasi bagi pegawai yang terkena sanksi akibat pelanggaran disiplin dan perceraian pegawai;
- e. penyelenggaraan administrasi pegawai yang akan diberhentikan/pensiun dan cuti pegawai;
- f. pemrosesan kelengkapan administrasi bagi pegawai yang mengajukan ijin mengikuti pemilihan Kepala Desa;
- g. pengelolaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai;
- h. pengajuan kartu Taspen dan asuransi pegawai; dan
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- (1) Sub Bidang Pembinaan Pegawai, mempunyai tugas menyusun program dan petunjuk pembinaan pegawai yang terkait dengan peningkatan disiplin dan kinerja aparatur serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembinaan Pegawai mempunyai fungsi meliputi :
- a. pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk pembinaan pegawai dalam rangka meningkatkan disiplin dan kinerja aparatur;
- b. penyiapan dan pemrosesan kelengkapan administrasi bagi pegawai yang terkena sanksi akibat pelanggaran disiplin;
- c. penyiapan dan pemroses kelengkapan administrasi bagi pegawai yang mengajukan ijin perceraian ;
- d. pengurusan yang berkenaan dengan kedudukan hukum pegawai;
- e. pengelolaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai; dan
- f. penyiapan dan pemrosesan kelengkapan administrasi bagi pegawai yang mengajukan ijin pemilihan kepala desa; dan
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- (1) Sub Bidang Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kegiatan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- b. memproses kelengkapan dan administrasi pensiun; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi meliputi :
- a. penyiapan dan penyelesaian administrasi pensiun pegawai;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan dan tanda kehormatan kepada pegawai;
- c. proses pemberian cuti bagi pegawai dan bebas tugas menjelang pensiun;
- d. pengurusan kelengkapan administrasi yang berkenaan dengan tabungan perumahan bagi PNS;
- e. pengajuan kartu TASPEN dan asuransi kesehatan pegawai; dan
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
BAB VI - TATA KERJA Pasal 22
Pasal 23

Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 26
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.
Ditetapkan di Jember pada tanggal 1 Desember 2016
BUPATI JEMBER, ttd
F A I D A
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN JEMBER
F A I D A