PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 08 Tahun 2007
Tentang PERUBAHAN ATAS
Berlaku: 21 Juli 2007
N/A
Preamble

Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587 ) ;
2. 6 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG dan
BUPATI ENREKANG
ME MUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA.
BAB II - A S A S
Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :
- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antar jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan berhasil guna;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.
BAB III - JENIS DAN MATERI
Pasal 3

Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :
- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Kepala Des; dan
- c. Keputusan Kepala Desa.
BAB III - JENIS DAN MATERI
Pasal 4

- (1) Materi muatan peraturan Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 3 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemberdayaan Masyarakat serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala desa yang bsrsifat penetapan.
BAB III - JENIS DAN MATERI
Pasal 5

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
BAB V - PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN
Pasal 7

Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.
BAB V - PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN
Pasal 8

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap rancangan Peraturan Desa.
- (2) Penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui mekanisme rapat resmi BPD.
BAB V - PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN
Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa di bahas bersama oleh pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Tata cara pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB V - PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN
Pasal 10

Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum di bahas bersama BPD
BAB V - PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN
Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa, Pengaturan dan penataan ruang serta penetapan dan pengaturan obyek penerimaan didesa yang telah di setujui bersama BPD, sebelum ditetapkan oleh
Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil Evaluasi rancangan peraturan Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) di sampaikan oleh Bupati Kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan peraturan Desa tersebut diterima.
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi rancangan Perdes yang diajukan sebagaimana di maksud pada ayat (2) Kepala Desa dapat menetapkan rancangan peraturan Desa tentang Raperdes menjadi Peraturan Desa.
PENETAPAN DAN PELAKSANAAN
BAB IV - Pasal 12
Pasal 13

Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rancangan peraturan Desa tersebut.
BAB IV - Pasal 12
Pasal 14

Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.
BAB IV - Pasal 12
Pasal 15

Peraturan Desa sejak ditetapkan dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang menginkat setelah dimuat dalam Berita Daerah yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
BAB IV - Pasal 12
Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Berita Daerah, yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
BAB IV - Pasal 12
Pasal 17

Sekretaris Daerah melakukan penataan Peraturan Desa dimaksud Pasal 15 dan Peraturan Kepala Desa dimaksud Pasal 16 ayat (2) dalam Berita Daerah, apabila Peraturan Desa dan atau Peraturan Kepala Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 21
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.
Ditetapkan di Enrekang Pada tanggal 21 Juli 2007
BUPATI ENREKANG,
HAJI LA TINRO LA TUNRUNG
Diundangkan di Enrekang Pada tanggal 23 Juli 2007
PYMT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,
ALIMUDDIN RALLA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2007 NOMOR 08
LAMPIRAN
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR :
TANGGAL :
TEKNIK PENYUSUNAN DAN CONTOH PERATURAN DESA
I. umum
Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa atau sebutan lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hokum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
II. TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA
Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa terdiri dari :
- A. Penamaan/Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup; dan
- E. Lampiran (bila diperlukan)
Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, sebagai berikut :
A. Penamaan /Judul
1. Setiap Peraturan Desa, harus mempunyai penamaan/judul yang terdiri dari Jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan desa yang diatur.
2. Nama Peraturan Desa, dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa.
3. Judul ditulis dengan huruf Kapital tanpa diakhiri tanda baca.
Contoh penulisan Penamaan/Judul :
- a. Jenis Paraturan Desa
PERATURAN DESA ...
NOMOR..... TAHUN ....
TENTANG
B. Pembukaan
Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :
- a. Frase 'Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa' ;
- b. Jabatan pembentuk Pareturan Desa;
- c. Konsiderans;
- d. Dasar hukum;
- e. Frase 'Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa';
- f. Memutuskan; dan
- g. Menetapkan.
KETERANGAN
- a. Frase 'Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa';
Kata frase yang berbunyi 'Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa' merupakan kata yang hanya ditulis dalam Peraturan Desa, cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca. Contoh :
- b. Jabatan
Jabatan pembentuk Peraturan Desa, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).
Contoh :
KEPALA DESA...,
- c. Konsiderans
Konsiderans harus diawali dengan kata 'Bab dengan Pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
- 2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
- 3) Bab dengan bagian dan paragraph yang terdiri dari pasal-pasal
- c. Tata cara penulisan Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut:
- 1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital. Contoh :
BAB II - (...JUDUL BAB...) Bagian Kesatu
Pasal 5

- 5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor urut dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca.
2. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.
Contoh :
BAB II - (...JUDUL BAB...) Bagian Kesatu
Pasal 21

...
...
...
Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan bentuk tabulasi.
Contoh :
Pasal ...
Kartu tanda iuran pedagang sekurang-kurangnya harus memuat nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, alamat pedagang. Isi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut :
Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat :
- a. Nama pedagang;
- b. Jenis dagangan;
- c. Besarnya iuran; dan
- d. Alamat pedagang.
Dalam memuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikut ;
- b. Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- d. Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsure-unsur yang lebih kecil, maka unsure yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam;
- e. Kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
- f. Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasala yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.
Jika unsur atau rincian dalam tabulaasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata 'dan' dibelakang rincian kedua dari belakang. Contoh :
- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.
- b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2 dan seterusnya.
....
....; dan
....
.....
....;
....; dan
....:
1.
....;
2.
...; dan
3.
....:
a)
.....;
b)
...; dan
c)
...:
......;
...; dan
...:
Gambaran penulisan sekelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah :
- (1) (Isi ayat);
- (2) (Isi ayat);
Perincian ayat :
...dan
...:
1. Isi sub ayat;
2.
...;
3. ....
- a) (perincian sub ayat);
- b) ......;
- c) ...
- 1) (perincian mendatail dari sub ayat);
.....
Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :
Ketentuan Umum
Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab. Ketentuan umum berisi :
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

(Isi Pasal 1)
BAB III - (Judul Bab)
Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan desa ini, maka Peraturan Desa .... Nomor... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dinyatakan tidak berlaku.
Pencabutan tanpa penggantian.
- 1) Dalam pencabutan Peraturan Desa, dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (kenvorm) Peraturan Desa tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa, yaitu bahwa batang tubuh Peraturan Desa, tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab dimana masingmasing pasal tersebut berisi :
- Pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan produk hukum daerah.
- Pasal 2 : tentang ketentuan mulai berlakunya Peraturan
berisi Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut.
- 3) Pencabutan Peraturan desa, juga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang sejenis.
V. RAGAM BAHASA
Ragam bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Desa, adalah : Contoh :
PERATURAN DESA ... TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DESA... NOMOR ... TAHUN ...
A. Bahasa Perundang-undangan
1. Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata. Penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
2. Dalam merumuskan materi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.
3. Hindari pemakaian :
- a. Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.
- b. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
4. Untuk mendapatkan kapasitas hokum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau
Keputusan kepala Desa dapat dibuat defenisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.
7. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat diantara tanda kurung.
8. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaiana (adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat :
- a. Mempunyai konotasi yang cocok;
- b. Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
- c. Lebih mudah tercapainya kesepakatan;
- d. Lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.
B. Pilihan Kata atau Istilah
1. Pemakaian kata ' Kecuali '
Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata 'kecuali'. Kata 'kecuali' ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.
Contoh :
Kecuali A dan B, setiap warga Desa wajib melaksanakan Siskamling.
2. Pemakaian kata 'Disamping'.
Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata 'disamping'.
Contoh :
Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil juga dikenei kewajiban melaksanakan Siskamling.
3. Pemakaian kata 'Jika' dan kata 'Maka'.
Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata 'jika' atau frase 'dalam hal'. Gunakan kata 'jika' bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata 'maka'.
Contoh :
Jika
terdapat warga Desa yang tidak melaksanakan Siskamling, maka
......
4. Pemakaian kata 'Apabila'
Untuk menyatakan atau menunjukan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata 'apabila' atau 'bila'.
Contoh :
Salah satu warga Desa dapat tidak melaksanakan tugas Siskamling, apabila sakit.
5. Pemakaian kata 'dan', 'dan atau'.
- a. Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata 'dan'. Contoh :
3. A dan B wajib memberikan ....
- b. Untuk menyatakan sifat alternative digunakan kata 'atau' Contoh :
5. A atau B memberikan ....
6. c . Untuk menyatakan sifat alternative ataupun kumulatif, digunakan frase 'dan atau'.
Contoh :
A dan atau B wajib memberikan ....
6. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata 'berhak'
7. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata 'dapat' atau kata 'boleh'.
Kata 'dapat' merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata 'boleh' tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata 'wajib'.
Contoh :
- -Kepala desa dapat memberikan dispensasi bagi warga yang sedang mengalami musibah.
- -Setiap warga desa wajib membayar iuran keamanan.
8. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan digunakan kata 'harus'.
Contoh :
Untuk menduduki suatu Jabatan Kepala Urusan Keuangan, seorang calon Kepala Urusan Keuangan harus terlebih dahulu mengikuti kursus Bendaharawan.
9. Untuk menyangkut suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frase 'tidak diwajibkan' atau tidak wajib'.
Contoh :
Warga Desa yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin, tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Kepala Dusun.
C. Teknik Pengacuan
1. Untuk mengacu pasal lain, digunakan frase 'sebagaimana' dimaksud dalam'. Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan frase 'sebagaimana dimaksud pada'.
Contoh :
..... sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 .....
..... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ....]
Jika mengacu keperaturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa. Contoh :
..... sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Kepala Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya oleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
3. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan hindarkan penggunaan frase 'pasal yang terdahulu 'atau 'pasal tersebut di atas 'atau 'pasal ini'.
Contoh :
Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) bertugas .....
Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memeng dapat diberlakukan seluruhnya. Maka istilah 'tetap berlaku' dapat digunakan.
BUPATI ENREKANG
HAJI LA TINRO LA TUNRUNG