Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 7 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN, a.
- bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Sclatan Tahun Anggaran 2017, b.
bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 900/16l1.a/Sekret/Disdik.OS/2017 perihal permohonan perubahan Peraturan Kepala Daerah TA. 2017, Surat dari Kepala Dinas Keschatan Nomor : 900/133/1.3/KES/2017 perihal Permohonan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 600/74/PU-TR/OKUS 2017 perihal Permohonan perubahan Peraturan Kepala Daerah Tahun Anggaran 2017, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2017,
1.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347):
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 2
Ip
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 3.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253),
- ehi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364),
- Peraturan Mentcri Dalam Ncgcri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman Pengclolaan Keuangan Daerah scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 6. Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310),
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541),
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berila Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874), 8. a
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6),
Menctapkan
10. Peraturan Dacrah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 7)
11. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 28)
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ANGGARAN 2017. NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 28), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1, angka 2 huruf a dan b diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas:
1. Pendapatan
- a. Pendapatan Asli Daerah
Rp.
42.495.000.000,00
- b. Dana Perimbangan
Rp.
845.275.597.000,00
- c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Rp.
225.702.218.500,00
2. Belanja
Jumlah Pendapatan Rp.
1.113.472.815.500,00
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Belanja Pegawai
Rp.
385.564.197.203,98
- Belanja Hibah 2)
Rp.
6.515.600.000,00
- Belanja Bantuan 3) Sosial
Rp.
600.000.000,00
- 1 Belanja Bantuan Keuangan
- 5) Belanja Tidak Terduga
Rp.
216.844.403.357,00
Rp.
1.500.000.000,00
611.024.200.560,98
Rp.
- b. Belanja Langsung
- 1) Belanja Pegawai
Rp.
22.771.311.800,00
- 2) Belanja Barang
Rp.
262.151.699.144,02
Jasa
- 3) Belanja Modal
Rp.
251.484.822.522,00
Rp.
536.407.833.466,02
Jumlah Belanja
Rp.
1.147.432.034.027,00
Surplus/ (Defisit) /
(Rp.
33.959.218.527,00)
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
Rp.
42.959.218.527,00
- b. Pengeluaran
Rp.
9.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Nctto
Rp.
33.959.218.527,00
Rp.
0,00
Jumlah Pembiayaan Nctto
Rp.
33.959.218.527,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Rp.
0,00
- Xx Ketentuan dalam Lampiran I dan Ia diubah menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Ia Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran II pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diubah menjadi sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati Ini.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
BAGIAN
TGL/ PARAS |
!
HUKUM
Luh
F
|
Ditetapkan di Muaradua pada tanggal AN Februari 2017
(
F-BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,
--
MO
POPO ALI MARTOPO
Diundangkan di Muaradua ada tanggal 2! F Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATE OGAN KOMERING ULU SELATAN, 1'
KANDAR
BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 7
N/A
Preamble

Menimbang
WALI KOTA SINGKAWANG PROVINS! KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG NOMOR 41 TAHUN 2015
TENTANG
PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME DI KOTA SINGKAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,
- a. bahwa perkembangan jumlah kasus Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome di Kota Singkawang semakin mengkhawatirkan dan meluas ke lingkungan umum sehingga dapat menimbulkan dampak buruk terhadap berbagai aspek kehidupan, khususnya terhadap kualitas kesehatan masyarakat;
- c. bahwa Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome merupakan virus perusak sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, meningkat secara signifikan dan tidak mengenal usia, status sosial dan jenis kelamin, sehingga diperlukan langkah-langkah penanggulangan secara sistematis, komprehensif, partisipatif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa kebijakan penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan . pengobatan, perawatan, dan dukungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia kepada orang yang mengidap serta keluarganya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome di Kota Singkawang;
Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kata Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
·,
Menetapkan
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS Di Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV Dari Ibu Ke Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 978);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1713);
17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep.68/Men/IV /2004 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV dan AIDS Di Tempat Kerja;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 16);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALi KOTA TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME DI KOTA SINGKAWANG.
¢
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali kota Singkawang.
4. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disebut HIV adalah virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).
5. Acquired Immuno deficiency Syndrome yang selanjutnya disebut AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
6. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus dan oral/dengan mulut.
7. Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis kuratif dan rehabilitatif yang ditunjukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
8. Dukungan adalah upaya-upaya baik dari sesama orang penderita HIV dan AIDS niaupun dari keluarga dan orang-orang yang bersedia untuk memberi dukungan pada orang penderita HIV dan AIDS dengan melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
9. Surveilans HIV dan AIDS ~dalah pemantauan dan analisa sistematis terus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk melakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efesien.
10. Unlinked Anonymous ~dalah proses surveilans tanpa nama dan tidak dapat dikaitkan dengan pemilik specimennya.
11. Standar Prosedur Skrining adalah standar yang harus ditempuh dalam pemeriksaan darah sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Unit Transfusi Darah Pusat.
12. Kewaspadaan Umum adalah prosedur yang harus dijalankan oleh petugas kesehatan untuk mengurangi resiko penularan penyakit yang berhubungan dengan bahan-bahan terpapar darah dan cairan tubuh lain yang infeksius.
14. Kelompok Rawan Tertular atau Berisiko tertular adalah mereka yang berprilaku beresiko untuk penularan HIV, seperti penjaja seks, pasangan tetap penjaja seks, pelanggan penjaja seks, warga binaan pemasyarakatan, pengguna NAPZA suntik dan pasangannya, homoseksual, waria pejaja seks.
13. Perilaku Seksual Beresiko adalah seperti perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom.
15. Kelompok Rentan adalah orang-orang yang karena lingkup pekerjaan, lingkungan, ketahanan dan atau kesejahteraan keluarga yang rendah dan status kesehatan yang labil sehingga rentan terhadap penularan HIV, termasuk kelompok orang-orang dengan mobilitas tinggi baik sipil maupun militer, petugas kesehatan, remaja, anak jalanan, ibu hamil dan penerima transfusi darah.
16. Kondom adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin laki-laki dan perempuan pada waktu akan melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun sebagai alat kontrasepsi.
17. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun · semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam stratifikasi golongan berdasarkan parameter kesehatan.
19. Napza Suntik adalah Napza yang dalam penggunaannya melalui penyuntikan ke dalam pembuluh darah sehingga dapat menularkan HIV.
18. Zat adiktif adalah bahan atau zat yang terpengaruh psikoaktif diluar yang disebut narkoba dan psikotropika.
20. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah tertular HIV.
21. Orang yang Hidup dengan pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
23. Voluntary Counseling and Testing yang selanjutnya disingkat VCT adalah gabungan Konseling dan Test HIV dan AIDS secara sukarela dan dijamin kerahasiaannya dengan informed consent atau persetujuan tindakan medik.
22. Injection Drug User yang selanjutnya disingkat IDU adalah pengguna Napza suntik.
24. Infonned Consent atau persetujuan tindakan medik adalah persetujuan yang diberikan oleh seseorang untuk dilakukan suatu tindakan pemeriksaan, perawatan dan .pengobatan terhadap ODHA setelah memperoleh penjelasan tentang tujuan dan cara tindakan yang akan dilakukan kepada seseorang untuk dilakukan test HIV secara sukarela.
26. Prevention Mother to Child Transmision yang selanjutnya disingkat PMTCT adalah pencegahan penularan HIV dari ibu kepada bayinya.
25. Warga Peduli AIDS yang selanjutnya disingkat WPA adalah kelompok gerakan partisipasi masyarakat yang dibentuk dalam rangka kepedulian terhadap HIV dan AIDS yang melibatkan seluruh stakeholder ditingkat masyarakat.
27. Skrining adalah test yang dilakukan pada darah donor sebelum ditransfusikan.
29. Infeksi Oportunistik adalah Infeksi disebabkan oleh jasad renik yang mengambil kesempatan akibat terjadinya penurunan daya tahan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. .. ..
28. Obat Anti Retroviral adalah obatan-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS.
30. Obat Infeksi Oportunistik adalah obatan-obatan yang diberikan untuk infeksi oportunistik yang muncul pada diri penderita HIV dan AIDS.
31. 3 1. Konselor adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai pencegahan, perubahan perilaku dan dukungan serta empaty pada saat melakukan suatu konseling.
32. Pekerja Penjangkau atau Pendamping adalah tenaga yang langsung bekerja di masyarakat dan khususnya melakukan penjangkuan dan pendampingan terhadap kelompok rawan tertular terutama untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan.
33. Tenaga Kesehatan atau Petugas kesehatan adalah seseorang yang memiliki kompotensi dan pengakuan dibidang medis untuk melakukan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabililatif.
35. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS menurut prinsip dan ketentuan peraturan perundang-undangan perundangan.
34. Komisi Penanggulangan AIDS Kota Singkawang yang selanjutnya disingkat KPA Kota Singkawang adalah Komisi yang ditetapkan oleh Walikota dengan melibatkan ketenagaan lembaga-lembaga Pemerintah dan non Pemerintah yang mempunyai tugas memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan terkait penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Singkawang.
36. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dengan memberikan tenaga, pikiran, dana dan konstribusi lainnya.
38. Pengusaha adalah:
37. Tempat hiburan adalah tempat usaha yang meliputi bar/rumah minum, kelab malam, diskotek, pub/rumah musik, panti pijat/salon dan karaoke.
- a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
- c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b yang berkedudukan diluar wilayah indonesia.
39. Perusahaan adalah:
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara/ daerah yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
40. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka mengoptimalkan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah sebagai bagian dari penanggulangan HIV dan AIDS secara Nasional.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat melalui kemitraan sebagai upaya dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.
BAB III - KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Pasal 3

- (1) Kebijakan dan Strategi penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah ditetapkan dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi penanggulangan HIV dan AIDS Nasional.
- (2) Kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan secara intensif, menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan berdasarkan asas kemanusian, keadilan, kesetaraan gender dan kebersamaan.
- (3) Strategi penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan melalui peningkatan peran dan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, LSM dan ODHA serta pihak terkait lainnya sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dengan mengembangkan prinsip pemberdayaan yang selaras dengan nilai­ nilai dasar universal kejujuran, tanggung jawab, visioner, kerjasama, disiplin, kepedulian dan keadilan.
BAB IV - PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
Pasal 4

Penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
- b. pencegahan HIV dan AIDS;
- a. promosi/penyuluhan;
- c. perawatan, pengobatan dan dukungan kepada ODHA dan OHIDHA;
- d. surveilans IMS, HIV dan AIDS;
- e. penelitian dan riset operasional;
- f. pemutusan mata rantai penularan; dan
- g. lingkungan kondusif.
Bagian Kedua Promosi/ Penyuluhan
BAB IV - PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
Pasal 5

- (1) Kegiatan promosi/penyuluhan dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan untuk mewujudkan perubahan sikap dan perilaku yang menunjang upaya penanggulangan HIV dan AIDS, dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan mengembangkan partisipasi masyarakat.
- (2) Kegiatan promosi/penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media komunikasi, informasi, dan edukasi.
- (3) Kegiatan promosi/penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). ditujukan kepada kelompok rentan, kelompok rawan tertular atau beresiko tertular, lembaga pemerintah, lembaga swasta, perusahaan, lembaga pendidikan milik pemerintah dan/ a tau milik swasta, dan masyarakat.
Bagian Ketiga Pencegahan HIV dan AIDS
BAB IV - PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
Pasal 6

Kegiatan pencegahan HIV dan AIDS, antara lain:
- a. pengembangan kebijakan yang menjamin efektivitas usaha pencegahan infeksi HIV dan AIDS guna melindungi setiap orang dari infeksi HIV termasuk kelompok rawan/beresiko tinggi;
- c. membuat program pecegahan Penyakit menular seksual (PMS) secara terpadu di tempat-tempat perilaku beresiko tinggi;
- b. melakukan program komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan HIV yang benar, jelas dan lengkap melalui media sosial, media massa, organisasi non pemerintah, dunia usaha, masyarakat secara berkesinambungan;
- d. mendorong dan melaksanakan tes dan konseling HIV secara sukarela kepada kelompok rentan, dan kelompok rawan tertular atau beresiko tertular;
- f. melaksanakan skrining yang standar terhadap HIV atas seluruh darah, dan jaringan tubuh yang didonorkan kepada orang lain;
- e. melakukan kewaspadaan umum pada sarana pelayanan kesehatan di posyandu, puskemas, rumah sakit milik pemerintah dan/ atau milik swasta sehingga dapat mencegah penyebaran HIV serta dapat melindungi petugas kesehatan serta pasien lainnya;
- g. melaksanakan surveilans HIV dan AIDS; dan
- h. menerapkan penggunaan jarum suntik steril dalam setiap layanan kesehatan dan pemusnahan jarum suntik bekas pakai.
Bagian Keempat Perawatan, Pengobatan, Pendampingan dan Dukungan kepada ODHA dan OHIDHA
BAB IV - PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
Pasal 7

Perawatan, Pengobatan, Pendarnpingan dan Dukungan terhadap ODHA dan OHIDHA bertujuan untuk mengurangi dampak HIV dan AIDS dan mencegah penularan lebih lanjut infeksi HIV serta meningkatkan mutu kesehatan hidup ODHA dan OHIDHA.
Bagian Kelima Surveilans IMS, HIV dan AIDS
BAB IV - PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
Pasal 8

Surveilans IMS, HIV dan AIDS bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang valid tentang besaran kecenderungan dan distribusi penyebaran HIV dan AIDS serta faktor yang mempengaruhinya.
Bagian Keenam Penelitian dan Riset Operasional
BAB IV - PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
Pasal 9

Penelitian dan Riset Operasional bertujuan untuk memperoleh data dan fakta yang terpercaya sebagai dasar perbaikan dan pengembangan upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
Bagian Ketujuh Pemutusan Mata Rantai Penularan
BAB IV - PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
Pasal 10

Pemutusan mata rantai penularan adalah semua program yang bertujuan menahan penyebaran HIV dan AIDS· dari ODHA kepada orang lain.
Bagian Kedelapan Lingkungan Kondusif
BAB IV - PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
Pasal 11

:
�
. .
.
&lt;:
. . Lingkungan Kondusif bertujuan untuk meningkatkan pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah dalam rangka menciptakan lingkungan kondusif bagi terselenggaranya upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
•,
-
.
-
·':
-
'
BAB V - KEW AJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 13

- ( 1) Pemerintah Daerah wajib melindungi hak-hak pribadi dan hak-hak asasi ODHA termasuk perlindungan dari kerahasiaan status HIV . dan AIDS.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin seluruh fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik dan/atau dokter pratek memberikan akses layanan kesehatan pada pasien yang terinfeksi HIV dan AIDS.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong, membina dan menggerakan partisipasi masyarakat, kelompok rawan, kelompok rentan dan/ a tau kelompok komunitas yang berisiko serta LSM untuk kepedulian terhadap penanggulangan HIV dan\_AIDS.
BAB V - KEW AJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 14

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin keberlangsungan program penanggulangan HIV dan AIDS dalam rangka menekan laju epidemi perkembangan kasus HIV dan AIDS.
Bagian Kedua Penyedia Layanan Kesehatan dan Petugas Kesehatan
BAB V - KEW AJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 15

- (1) Setiap penyedia layanan kesehatan dilarang menolak pengobatan dan perawatan ODHA.
- (2) Dalam hal penyedia layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu memberikan pengobatan dan perawatan dikarenakan kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan, wajib merujuk ODHA ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang mampu.
- (3) Pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
BAB V - KEW AJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 16

Petugas kesehatan di layanan kesehatan baik milik pemerintah atau milik swasta wajib :
- a. memberikan pelayanan prima kepada siapa saja yang mengakses layanan HIV dan IMS;
- c. menjaga kerahasiaan status ODHA, kecuali dengan pertimbangan medis dan kepentingan lainnya.
- b. melakukan tes HIV dan AIDS pada darah, produk darah, cairan sperma, organ dan atau jaringan tubuh yang didonorkan untuk keperluan surveilans dan skrining wajib menggunakan cara unlinked anonymous; dan
BAB V - KEW AJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 17

Setiap petugas kesehatan yang melakukan kegiatan yang berkenaan dengan penanggulangan HIV dan AIDS berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-· undangan.
Bagian ketiga
Konselor
BAB V - KEW AJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 18

- ( 1) Konselor berkewajiban melakukan konseling HIV dan AIDS kepada kelompok rawan tertular atau berisiko tertular dan kelompok rentan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Konselor yang bertugas melakukan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan kepada KPA Kota Singkawang.
Bagian Keempat Lembaga Pemerintah, Swasta, Elemen Masyarakat atau LSM
BAB V - KEW AJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 19

Setiap lembaga baik pemerintah, swasta, elemen masyarakat dan/ atau LSM yang dalam aktivitasnya memiliki program dan/atau kegiatan berhubungan dengan penanggulangan HIV dan AIDS wajib :
- a. membantu dan/atau berpartisipasi dengan surveilans HIV dan AIDS dalam status jaring yang dikoordinir oleh SKPD yang membidangi kesehatan; dan
«
- b. melaporkan aktvitas dan perkembangan programnya kepada KPA Kota Singkawang.
Setiap lembaga pendidikan milik Pemerintah dan/atau milik swasta dilarang :
- a. menolak dan/ atau mengeluarkan peserta didik dengan alasan terinfeksi HIV dan AIDS; dan/ atau
- b. menolak dan/atau mengeluarkan peserta didik dengan alasan keluarga atau walinya terinfeksi HIV dan AIDS.
Bagian Kelima
Masyarakat, Badan Usaha, Ibu Hamil, dan Calon Pengantin
BAB V - KEW AJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 21

- ( 1) Setiap orang dilarang melakukan perilaku beresiko yang berpotensi tertularnya HIV pada dirinya, keluarga, maupun orang lain
- (2) Setiap orang dan/atau Badan Usaha dilarang menghalangi petugas kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan program HIV dan AIDS pada tempat usahanya.
- (3) Perilaku beresiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- b. sengaja memindahkan media darah, organ tubuh lain yang terinfeksi HIV kepada orang lain;
- a. sengaja tidak menggunakan kondom saat berhu bungan seksual beresiko;
- c. menyusui anak dari ibu yang terinfeksi HIV;
- d. tidak mengganti pisau silet baru pada tukang gunting rambut;
- e. membocorkan status HIV seseorang dengan tujuan untuk merendahkan sehingga terjadi diskriminasi; dan
- f. menggunakan jarum suntik, jarum tato, atau jarum akupuntur pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain tidak menggunakan jarum steril.
BAB V - KEW AJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 22

- ( 1) Setiap ibu hamil wajib ditawarkan melakukan tes HIV dan AIDS minimal 1 (satu) kali selama kehamilan untuk mencegah penularan kepada bayi yang dikandungnya dan dianjurkan melalui proses PMTCT.
- (2) Setiap ibu hamil yang positif HIV wajib mengikuti PMTCT.
BAB V - KEW AJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 23

- ( 1) Setiap pasangan calon pengantin wajib mendapatkan informasi HIV dan AIDS.
- (3) Setiap pasangan calon pengantin yang ditemukan positif HIV wajib mendapatkan pendampingan dari petugas yang berwenang.
- (2) Setiap pasangan calon pengantin wajib ditawarkan melakukan tes HIV dan AIDS untuk mencegah penularan HIV pada pasangan.
BAB V - KEW AJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 24

- (1) Setiap pengelola tempat hiburan dan/atau pemilik tempat hiburan wajib melaporkan data karyawan secara berkala pada Pemerintah Daerah dan KPA Kota Singkawang dalam rangka perencanaan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Setiap pengelola tempat hiburan dan/ atau pemilik tern pat hiburan wajib melaksanakan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tempat usahanya.
- (3) Setiap pengelola tern pat hiburan dan/ a tau pemilik tern pat hiburan dilarang menolak petugas kesehatan melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS ditempat yang dimilikinya dan/ atau dikelolanya.
BAB V - KEW AJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 25

- ( 1) Setiap perusahaan wajib melaksanakan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja.
- (2) Setiap pengusaha/perusahaan dilarang:
- a. melakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada karyawan dengan alasan terinfeksi HIV dan AIDS; dan/atau
- b. melakukan mandatory HIV test.
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 26

- (1) Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS secara terpadu, selaras dan berkesinambungan Walikota membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kota Singkawang.
- (2) Pembentukan KPA Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (1) Struktur organisasi clan keanggotaan KPA Kota Singkawang terdiri dari:
- a. Ketua Umum dijabat secara ex oficio oleh Walikota;
- b. Ketua Pelaksana dijabat secara ex oficio oleh Wakil Walikota;
- c. Wakil Ketua I dijabat secara ex oficio oleh Asisten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah atau LSM yang peduli dengan HIV dan AIDS;
- d. Wakil Ketua II dijabat secara ex oficio oleh Kepala SKPD yang membidangi kesehatan;
- e. Sekretaris I berasal dari Tenaga Senior Penuh Waktu yang dapat berasal Pensiunan Pengawai Negeri Sipil Eselon II atau Eselon III atau diluar Pengawai Negeri Sipil dari kalangan LSM yang berpengalaman dan peduli terhadap HIV dan AIDS;
- f. Sekretaris II dijabat secara ex oficio oleh Kepala Badan atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat; dan
- g. Anggota terdiri dari Kepolisian Resort, Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Kementerian Agama, Badan Narkotika Nasional Kota Singkawang, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Singkawang, LSM peduli AIDS, dan Jaringan ODHA;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya KPA Kota Singkawang membentuk Tim Sekretariat yang terdiri dari Sekretaris sebagai koordinator, Pengelola Program, Administrasi Keuangan dan Pengelola Logistik.
- (3) Dalam hal adanya kebutuhan tertentu Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sesuai kebutuhan.
- (4) Keanggotaan KPA Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bersifat terbuka dan partisipatif.
Bagian Kedua Kedudukan
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 28

- (1) KPA Kota Singkawang adalah koordinator program penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Singkawang.
- (2) KPA Kota Singkawang seba:gaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hubungan koordinatif, konsultatif dan teknis dengan KPA Provinsi dan KPA Nasional.
Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 29

KPA Kota Singkawang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi dan langkah-langkah terhadap penanggulangan HIV dan AIDS yang diintegrasikan kedalam berbagai program sektor terkait di Kota Singkawang;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pencegahan, pelayanan, pemantauan, pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS;
- c. melakukan penyebarluasan informasi mengenai HIV dan AIDS kepada masyarakat dan berbagai media massa dalam kaitannya dengan pemberitaan yang tepat dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat;
- e. mengkoordinasikan pengolahan data dan informasi yang terkait dengan masalah HIV dan AIDS;
- d. melakukan kerjasama regional dan internasional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Singkawang; dan
- g. KPA Kota Singkawang dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota serta wajib menyampaikan laporan secara berkala.
Bagian Keempat Tata Kerja
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, KPA Kota Singkawang wajib membentuk Rencana Strategis Daerah dan Aksi Daerah Tahunan.
- (2) Pembentukan Rencana Strategis Daerah dan Aksi Daerah Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kelima Kewenangan
BAB VI - KELEMBAGAAN
Pasal 31

- (1) KPA Kota Singkawang menyusun kebijakan strategi dan langkah­ langkah penanggulangan HIV dan AIDS serta melakukan koordinasi kepada seluruh aparatur pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud mengkoordinasikan dan HIV dan AIDS di Daerah. keterpaduan pelaksanaan kegiatan pada ayat (1) KPA Kota Singkawang memfasilisasi kegiatan penanggulangan
BAB VIII - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 34

- ( 1) Pengawasan dan Pengendalian Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Singkawang dilaksanakan oleh KPA Kota Singkawang.
- (2) KPA Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan basil pengawasan dan pengendalian penanggulangan HIV dan AIDS kepada Walikota.
BAB XI - PEMBIAYAAN
Pasal 35

- (1) Pembiayaan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilaksanakan oleh KPA Kata Singkawang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Singkawang dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Perencanaan Program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh SKPD terkait dikoordinasikan kepada KPA Kata Singkawang yang kedudukannya sebagai koordinator penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat ( 1).
- (2) Pembiayaan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilaksanakan oleh SKPD terkait dianggarkan dalam program kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
·,
- (4) Pertanggungjawaban pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 36

Sanksi administratif dalam Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan usaha/operasional/profesi; dan
- c. pencabutan izin kegiatan usaha/operasional/profesi.
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 37

- (1) Setiap penyedia layanan kesehatan yang menolak pengobatan dan perawatan ODHA dengan tidak memberikan alasan secara jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.
- (3) Apabila penyedia layanan kesehatan yang telah menerima peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masih melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi beru pa penghen tian semen tara kegiatan usaha/operasional/profesi, dan/atau pencabutan izin kegiatan/ usaha/ operasional/ profesi.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 38

- (1) Setiap lembaga pendidikan milik pemerintah dan/atau milik swasta yang mengeluarkan peserta didik dengan alasan terinfeksi HIV dan AIDS, dan mengeluarkan peserta didik dengan alasan keluarga atau walinya terifeksi HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dan huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.
- (3) Apabila lembaga pendidikan milik swasta yang telah menerima peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masih melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha/operasional/profesi, dan/atau pencabutan izin kegiatan / usaha/ operasional / profesi.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
·,
Setiap orang atau Badan Usaha yang menghalangi petugas kesehatan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan program HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha/operasional/profesi, dan/atau pencabutan izin kegiatan/usaha/operasional/profesi.
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 40

- (1) Setiap pengelola tempat hiburan dan/atau pemilik tempat hiburan yang tidak melaporkan data karyawan secara berkala dan menolak petugas kesehatan melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS ditempat yang dimilikinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila pengelola tern pat hiburan dan/ atau pemilik tern pat hiburan telah menerima peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masih melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha/operasional/profesi, dan/atau pencabutan izin kegiatan/usaha/operasional/profesi.
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 41

- (1) Setiap pengusaha/perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja pada karyawan dengan alasan terinfeksi HIV dan AIDS dan melakukan mandotory HIV test sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila pengusaha/perusahaan telah menerima peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masih melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha/ operasional/ profesi.
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 42

Kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilakukan oleh Walikota dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 21 Desember 2015
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd
AWANG ISHAK
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 21 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd
SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 36
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,
Pembina Tk.I NIP. 19681016 199803 1 004
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Kecil Menengah Kata Singkawang;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kata Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
$
+
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
10. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan U saha Kecil Menengah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 9);
11. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 45);
7. PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSED UR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DIN AS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG.
BABI
KETENTUAN UMUM
BAB IV - PELAKSANAAN SOP AP
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan SOP AP harus didistribusikan ke seluruh DISPERINDAGKOP dan UKM. disosialisasikan dan PNS di lingkungan
- (2) SOP AP harus diintegrasikan dengan peraturan lainnya.
MONITORING DAN EVALUASI
BAB IV - PELAKSANAAN SOP AP
Pasal 6

- ( 1) Kepala Dinas harus melaksanakan monitoring dan evaluasi guna memantau pelaksanaan SOP AP dapat berjalan dengan baik dan penyempurnaan terhadap SOP AP sesuai dengan kebutuhan DISPERINDAGKOP dan UKM.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan secara reguler setiap 6 (enam) bulan sekali dan harus mengarahkan untuk membandingkan dan rnemastikan kinerja pelaksana/PNS sesuai dengan rnaksud dan tujuan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara reguler dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan secara insidentil disesuaikan dengan kebutuhan DISPERINDAGKOP dan UKM.
BAB VII
Pasal 8

- (1) SOP AP pada UPTD yang belum tercantum dalam Peraturan ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Format dan bagan alur SOP AP DISPERINDAGKOP dan UKM akan ditetapkan dalam Kepu tusan Walikota.
BAB VII
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kata Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 3 Oktober 2016 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 13 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG ttd SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 24
Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SH .I NIP. 19681016 199803 1 004
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR
: 29 TAHUN 2016
TANGGAL
: 3 OKTOBER 2016
TENTANG
STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH.
JENIS - JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
A. SEKRETARIAT :
1. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|---------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Penanganan Surat Masuk | |
| 2 | Penanganan Surat Keluar | |
| 3 | Pengarsipan Surat | |
| 4 | Pengiriman Surat Keluar | |
| 5 | Penerbitan SK Kepala Dinas | |
| 6 | Pengumpulan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) | |
| 7 | Tanggapan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) | |
| 8 | Pengusulan Perubahan Status CPNS menjadi PNS | |
| 9 | Penerbitan Surat Tugas | |
| 10 | Pengusulan Izin Belajar dan Tugas Belajar | |
| 11 | Pengusulan Ujian Dinas | |
| 12 | Pengusulan Diklat | |
| 13 | Pengusulan Ujian Penyesuaian Ijazah | |
| 14 | Pengusulan Kenaikan Pangkat Reguler | |
| 15 | Pengusulan Penghargaan Satya Lencana/ PNS Teladan | |
| 16 | Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala | |
| 17 | Penerbitan Kenaikan Gaji Berkala | |
| 18 | Pengusulan Taspen | |
| 19 | Pengusulan KARIS, KARSU, KARPEG/KPE | |
| 20 | Pengusulan Pensiun | |
| 21 | Pengusulan Surat Izin Cuti PNS | |
| 22 | Penerbitan Surat Izin Cuti PNS | |
| 23 | Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) | |
| 24 | Penyusunan Formasi dan Bezzeting | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| | Pengajuan Izin Cerai | 25 |
| 26 | Mutasi Keluar Dari Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang | |
| 27 | Pengusulan Surat Tugas Perjalanan Dinas | |
| 28 | Pembuatan Surat Perjalanan Dinas (SPD) | |
| 29 | Pengusulan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS | |
| 30 | Pelayanan Tamu | |
| 31 | Pengamanan Kantor | |
| 32 | Pengurusan Barang | |
| 33 | Penyimpanan Barang | |
| 34 | Pengusulan Penghapusan Barang | |
| 35 | Penanganan Rumah Tangga Kantor | |
| | Persiapan Rapat | 36 |
| 37 | Pelayanan Kebersihan | |
| | Pembuatan Surat Edaran | 38 |
| 39 | Pengusulan Plt dan Plh (Untuk Eselon III) | |
| 40 | Pengusulan Pit dan Plh | |
| | Pengelolaan Kehadiran Kerja PNS | 41 |
| 42 | Izin Penelitian Mahasiswa/Izin Praktek Kerja Lapangan | |
| | Pelayanan Legalisir Fotocopy Ijazah, Transkrip Nilai, SK CPNS, SK PNS, Penempatan Terakhir, SK Peninjauan/ Perbaikan Masa Kerja, SK Mutasi Wilayah, Surat Keterangan Uraian Togas, SK Pangkat SKP, Berkala, Konversi, NIP, Karpeg, Buku Nikah, Sertifikat Diklat Penjenjangan, /Sertifikat Lulus Ujian Dinas, Surat Tugas/izin Belajar dll. | 43 |
| 44 | Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) | |
| 45 | Pengusulan Perubahan Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu | |
| 46 | Pembuatan Daftar Uang Makan | |
| 47 | Pembuatan Daftar Tambahan Penghasilan | |
| 48 | Pembuatan KIB | |
| 49 | Pembuatan KIR | |
| so | Pembuatan Stoke Opname | |
| 51 | Pembuatan Kartu Barang Pakai Habis | |
| 52 | Pembuatan Buku Penerimaan Barang | |
| 53 | Pembuatan Buku Pengeluaran Barang | |
| | Pembuatan Pengusulan LHKPN | 54 |
2. SUB BAGIAN PROGRAM EVALUASI DAN PELAPORAN
| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) | |
| 2 | Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) | |
| 3 | Penyusunan Ketetapan Kinerja (TAPKIN) | |
| 4 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | |
| 5 | Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) | |
| 6 | Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) | |
| 7 | Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) | |
| 8 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) | |
| 9 | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) | |
| 10 | Penyusunan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | |
| 11 | Pembuatan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | |
| 12 | Penyusunan Sistern Pengendalian Intern Pernerintah (SPIP) | |
| 13 | Petunjuk Teknis (JUKNIS) | |
| 14 | Pengumpulan Data Laporan | |
| 15 | Penyusunan Data Base | |
| 16 | Penyusunan Profil | |
3. SUB BAGIAN KEUANGAN
| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD | |
| 2 | Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) | |
| 3 | Penyusunan Anggaran Kas APBD (Murni dan Perubahan) | |
| 4 | Pembayaran Gaji | |
| 5 | Pembuatan Upload Gaji | |
| 6 | Pelayanan Penerbitan Surat Permintaan Pernbayaran (SPP) | |
| 7 | Penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPM) | |
| 8 | Pencairan Dana | |
| 9 | Penyusunan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran | |
| 10 | Rekapitulasi Rincian Objek Belanja (ROB) | |
| 11 | Penyusunan Buku Simpanan Bank |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Penyusunan Buku Pajak |
| 13 | Penyusunan Buku Panjar |
| 14 | Penyusunan Buku Kas Tunai |
| 15 | Penyusunan SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran |
| 16 | Penyusunan SPJ Fungsional Bendahara Penerimaan |
| 17 | SPJ Administratif Bendahara Pengeluaran |
| 18 | Register Penutupan Kas |
| 19 | Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan |
| 20 | Pengesahan Laporan SPJ Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran |
| 21 | Laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Tahunan |
| 22 | Pembayaran Retribusi |
| 23 | Penyusunan Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan |
| 24 | SPJ Administratif Bendahara Penerimaan |
| 25 | Penjurnalan |
| 26 | Penyusunan Buku Besar |
| 27 | Penyusunan Neraca Saldo |
| 28 | Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) |
| 29 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) |
| 30 | Penyusunan Neraca |
| 31 | Penyusunan Kertas Kerja (Worksheet) |
| 32 | Penyusunan Prognosis |
B. BIDANG PERINDUSTRIAN
| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|-------------------------------|--------------|
| 1 | Pembinaan Usaha Industri | |
| 2 | Pendaftaran Sertifikasi Halal | |
| 3 | Pendaftaran Sertifikasi P-IRT | |
| 4 | Pendaftaran Merk | |
| 5 | Pembinaan Sarana Industri | |
| 6 | Pembinaan Lingkungan Industri | |
·'
C. BIDANG PERDAGANGAN
| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|------------------------------------------|--------------|
| 1 | Penerbitan SIUP-MB | |
| 2 | Pendataan PKL | |
| 3 | Monitoring dan Evaluasi Harga Sembako | |
| 4 | Rekomendasi Distributor Pupuk Bersubsidi | |
| 5 | Penataan dan Pembinaan PKL | |
| 6 | Pengawasan Barang Beredar dan J asa | |
| 7 | Rekomendasi API (Angka Pengenal Impor) | |
D. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Pelayanan Pembubaran Koperasi (oleh Rapat Anggota) | |
| 2 | Pelayanan Pembubaran Koperasi (oleh Pemerintah) | |
| 3 | Pelayanan Pembukaan Kantor Cabang Koperasi | |
| 4 | Pelayanan Pendirian Koperasi/Badan Hukum Koperasi | |
| 5 | Pelayanan Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi | |
| 6 | Program Pembinaan, Pengembangan, Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Program | |
| 7 | Pendataan, Identifikasi Potensi dan Masalah UKM | |
| 8 | Pelayanan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam | |
| 9 | Penyusunan Program Pembinaan dan Pengembangan Sesuai Potensi Masalah | |
| 10 | Pelayanan Penyuluhan Koperasi | |
•
E. UPT. METROLOGI LEGAL DAN PASAR
| NO | NAMASOP | KETERANGAN |
|------|-----------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Pendampingan Pelaksanaan Pelayanan Tera/ Tera Ulang | |
| 2 | SPT Metrologi Legal | |
| 3 | Pengambilan Karcis Retribusi Pasar | |
| 4 | Penagihan dan Penyetoran Retribusi Pasar | |
| 5 | Validasi Surat Penunjukan Kios/Los Tempat Usaha | |
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd
AWANG ISHAK
Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pembina Tk.l
NIP. 19681016 199803 1 004
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan.
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
'
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentng Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
Memperhatikan :
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11).
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETRNAKAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
8. Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pertanian sub urusan bidang Perkebunan dan Peternakan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batang Hari.
10. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fngsional pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batang Hari.
11. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi pemerintah.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batang Hari
BAB II
Pasal 2

- (1) Dinas Perkebunan dan Peternakan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II
Pasal 3

Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian sub Urusan bidang Perkebunan dan Peternakan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
BAB II
Pasal 4

Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan daerah dibidang Perkebunan dan dibidang Peternakan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perkebunan dan dibidang Peternakan;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang Perkebunan dan dibidang Peternakan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang Perkebunan dan dibidang Peternakan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang Perkebunan dan dibidang Peternakan;
- f. pelaksaanaan administrasi Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Dinas Perkebunan dan Peternakan terdiri atas :
- a. sekretariat;
- b. bidang Prasarana dan Sarana;
- c. bidang Perkebunan;
- d. bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. bidang Penyuluhan, Pengolahan, dan Pemasaran; dan
- f. kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. UPTD.
- (2) Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 6

- (1) Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dibidang perkebunan dan peternakan;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tata laksana;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- f. pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Sekretariat
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 9

Sekretariat Dinas, terdiri atas :
- a. subbagian Perencanaan, dan Evaluasi;
- b. subbagian Keuangan dan Aset; dan
- c. subbagian Umum dan Kepegawaian.
Paragraf 1 Kedudukan dan Tugas Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Pasal 10
- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi berada dibawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- (3) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi melaksanakan tugas :
- a. penyusunan rencana dan anggaran Subbagaian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dibidang perkebunan dan peternakan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran dibidang perkebunan dan peternakan;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan dibidang perkebunan dan peternakan;
- e. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- f. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik dibidang perkebunan dan peternakan;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perkebunan dan peternakan;
- h. melakukan penyusunan laporan kinerja dibidang perkebunan dan peternakan;
- i. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Subbagian Keuangan dan Aset
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset berada dibawah sekretariat.
- (2) Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris,
- (3) Subbagian Keuangan dan Aset melaksanakan tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Keuangan dan Aset;
- b. melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- c. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar:
- d. melakukan urusan gaji pegawai;
- e. melakukan administrasi keuangan;
- f. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- g. melakukan penyusunan laporan keuangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- j. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- k. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara;
- l. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- m. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 12

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada dibawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
- f. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- g. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturanperundang undangan;
- j. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya
BAB V - BIDANG PRASARANA DAN SARANA
Pasal 13

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB V - BIDANG PRASARANA DAN SARANA
Pasal 14

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang prasarana dan sarana perkebunan dan peternakan.
BAB V - BIDANG PRASARANA DAN SARANA
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan dibidang prasarana dan sarana perkebunan dan peternakan;
- b. penyediaan dukungan infrastruktur perkebunan dan peternakan;
- c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi perkebunan dan peternakan;
- d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin perkebunan dan peternakan;
- e. pemberian bimbingan pembiayaan perkebunan dan peternakan;
- f. pemberian fasilitasi investasi dibidang sarana dan prasarana perkebunan dan peternakan;
- g. pemantauan dan evaluasi dibidang sarana dan prasarana perkebunan dan peternakan; dan
- h. pelaksanaan indentifikasi area potensi sesuai dengan komoditas perkebunan dan peternakan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Prasarana dan Sarana
BAB V - BIDANG PRASARANA DAN SARANA
Pasal 16

Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri atas :
- a. seksi Lahan dan Irigasi;
- b. seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian ; dan
- c. seksi Pembiayaan dan Investasi.
Paragraf 17
Kedudukan dan Tugas Seksi Lahan dan Irigasi
BAB V - BIDANG PRASARANA DAN SARANA
Pasal 17

- (1) Seksi Lahan dan Irigasi berada dibawah Bidang Prasarana dan Sarana.
- (2) Seksi Lahan dan Irigasi dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.
- (3) Seksi Lahan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan dan Irigasi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dibidang pengembangan lahan dan irigasi perkebunan dan peternakan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
- d. melakukan penyusunan peta pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan perkebunan dan peternakan;
- e. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan dan peternakan;
- f. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas
Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian
BAB V - BIDANG PRASARANA DAN SARANA
Pasal 18

- (1) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian berada dibawah Bidang Prasarana dan Sarana.
- (2) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.
- (3) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin perkebunan dan peternakan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- c. melakukan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- d. melakukan pegawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- e. melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas
Seksi Pembiayaan dan Investasi.
BAB V - BIDANG PRASARANA DAN SARANA
Pasal 19

- (1) Seksi Pembiayaan dan Investasi berada dibawah Bidang Prasarana dan Sarana.
- (2) Seksi Pembiayaan dan Investasi dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.
- (3) Seksi Pembiayaan dan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembiayaan dan Investasi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dibidang pembiayaan perkebunan dan peternakan;
- c. melakukan pendampingan dan supervisi dibidang pembiayaan perkebunan dan peternakan;
- d. melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi perkebunan dan peternakan;
- e. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembiayaan dan Investasi; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
BAB VI - BIDANG PERKEBUNAN
Pasal 20

- (1) Bidang Perkebunan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VI - BIDANG PERKEBUNAN
Pasal 21

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang perkebunan.
BAB VI - BIDANG PERKEBUNAN
Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan dibidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. penyusunan rancana kebutuhan dan penyediaan benih dibidang perkebunan;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih dibidang perkebunan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang perkebunan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang perkebunan;
- f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran dibidang perkebunan;
- g. pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Perkebunan, terdiri atas :
- a. seksi Perbenihan;
- b. seksi Produksi; dan
- c. seksi Perlindungan.
Paragraf 1 Kedudukan dan Tugas Seksi Perbenihan Pasal 24
- (1) Seksi Perbenihan berada dibawah Bidang Perkebunan
- (2) Seksi Perbenihan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.
- (3) Seksi Perbenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi perbenihan perkebunan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang perbenihan perkebunan;
- c. melakukan penyedian dan pengawasan peredaran/penggunaan benih dibidang perkebunan;
- d. melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
- e. melakukan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih dibidang perkebunan;
- f. merencanakan kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul dibidang perkebunan;
- g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar dibidang perkebunan;
- h. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih dibidang perkebunan;
- i. melakukan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan dibidang perkebunan;
- j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan; dan
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Produksi
BAB VI - BIDANG PERKEBUNAN
Pasal 25

- (1) Seksi Produksi berada dibawah Bidang Perkebunan.
- (2) Seksi Produksi dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.
3. (3)
4. Seksi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas : a. melakukan penyiapan bahan penyusuanan rencana dan anggaran Seksi
5. Produksi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan produksi dibidang perkebunan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman dibidang perkebunan;
- d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman dibidang perkebunan;
- e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman dibidang perkebunan;
- f. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Seksi Perlindungan
BAB VI - BIDANG PERKEBUNAN
Pasal 26

- (1) Seksi Perlindungan berada dibawah Bidang Perkebunan.
- (2) Seksi Perlindungan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.
- (3) Seksi Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perlindungan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang perlindungan perkebunan;
- c. melaksanakan pembinaan dan penilaian usaha perkebunan menuju ISPO / RSPO;
- d. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran dibidang perkebunan;
- e. melakukan penyiapan bahan pengendalian OPT dibidang perkebunan;
- f. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT dibidang perkebunan;
- g. melakukan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan oprasional pengamatan dan peramalan OPT dibidang perkebunan;
- h. melakukan pengelolaan data OPT dibidang perkebunan;
- i. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT dibidang perkebunan;
- j. melakukan penyiapan bahan sekolah lapangan pengendalian hama terpadu dibidang perkebunan;
- k. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim dibidang perkebunan;
- l. melakukan penyiapan bahan penaggulangan bencana alam dibidang perkebunan;
- m. melakukan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan dibidang perkebunan;
- n. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perlindungan; dan
- o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
BAB VII - BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Pasal 27

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VII - BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Pasal 28

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
BAB VII - BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan dibidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil dibidang perternakan;
- b. pengolaan sumber daya genetik hewan;
- c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, peralatan obat-obatan dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- f. pengawasan obat hewan;
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik Veteriner;
- i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- j. pemberian izin/rekomendasi dibidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- k. pemantauan dan evaluasi dibidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
BAB VII - BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Pasal 30

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas :
- a. seksi Perbibitan dan Produksi;
- b. seksi Kesehatan Hewan; dan
- c. seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
Paragraf 1 Kedudukan dan Tugas Seksi Perbibitan dan Produksi
BAB VII - BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Pasal 31

- (1) Seksi Perbibitan dan Produksi berada dibawah Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Seksi Perbibitan dan Produksi dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Seksi Perbibitan dan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbibitan dan Produksi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
- d. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan Ternak (HPT);
- e. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
- f. melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;
- g. menyiapkan dan merumuskan kebijakan bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan dan mutu pakan ternak;
- h. menyusun pedoman Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) bahan pakan, pakan hijauan dan Pakan Olahan dan mutu pakan ternak;
- i. pendirian dan pengelolaan kebun benih Hijauan Pakan ternak di Kabupaten;
- j. pelaksanaan pengawasan Usaha Hijauan Pakan Ternak;
- k. pelaksanaan Pengawasan dan pengujian mutu dalam pemakaian pakan hijauan dan konsentrat ternak;
- l. penetapan lokasi dan pelaksanaan pengaturan, pengawasan dan pelaksanaan bimbingan pengelolaan dan pemanfaatan tanah pengembalaan umum;
- m. penyusunan program, penyiapan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB);
- n. penyusunan kebutuhan, menyediakan, menyimpan dan menyalurkan semen (mani) beku kepada ternak;
- o. pemantauan, pengawasan pelaksanaan Inseminasi Buatan;
- p. pelaksanaan identifikasi, seleksi dan pengawasan bibit ternak;
- q. identifikasi kebutuhan Sarana prasarana Perbibitan dan budidaya ternak;
- r. pendirian dan pengelolaan Balai Pembibitan Ternak di Kabupaten;
- s. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- t. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produk peternakan;
- u. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- v. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbibitan dan Produksi; dan
- w. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Seksi Kesehatan Hewan
BAB VII - BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Pasal 32

- (1) Seksi Kesehatan Hewan berada dibawah Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Seksi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang kesehatan hewan;
- c. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
- d. melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- e. melakukan penyiapan peralatan dan obat-obatan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan;
- f. melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- g. melakukan fasilitas unit pelayanan kesehatan hewan;
- h. melakukan panyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- i. melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- j. melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor/ toko obat hewan;
- k. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan; dan
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas
Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
BAB VII - BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Pasal 33

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner berada dibawah Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. melakukan penyiapan baha penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- c. melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
melakukan . . .
- d. melakuakan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- e. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- f. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- g. melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- h. melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- i. melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- j. pendirian dan pengelolaan rumah potong hewan di kabupaten;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat veteriner;
- l. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya
BAB VIII - BIDANG PENYULUHAN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
Pasal 34

- (1) Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VIII - BIDANG PENYULUHAN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
Pasal 35

Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan dan Peternakan.
BAB VIII - BIDANG PENYULUHAN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan penyuluhan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan;
- b. perencanaan kebutuhan sarana prasarana penyuluhan, pengolahan dan pemasaran perkebunan dan peternakan;
- c. pengawasan penyelenggaraan program kegiatan penyuluhan, pengolahan, pemasaran hasil perkebunan dan peternakan;
- d. pemberian bimbingan penyuluhan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan ;
- e. pengendalian, penanggulangan masalah penyuluhan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan;
- f. penanggulangan gangguan usaha, pencegahan masalah pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan;
- g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang perkebunan dan peternakan;
- h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis dibidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan;
- i. pemantauan dan evaluasi hasil perkebunan dan peternakan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Susunan Organisasi Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran
Bagian Kedua Pasal 37
Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran, terdiri atas :
- a. seksi Penyuluhan;
- b. seksi Pengolahan; dan
- c. seksi Pemasaran.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Seksi Penyuluhan
BAB VIII - BIDANG PENYULUHAN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
Pasal 38

- (1) Seksi Penyuluhan berada dibawah Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran.
- (3) Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi penyuluhan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dibidang kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan perkebunan dan peternakan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan perkebunan dan peternakan ;
- d. melakukan penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi dibidang penyuluhan perkebunan dan peternakan;
- e. malakukan penyiapan bahan evaluasi dan media dibidang penyuluhan perkebunan dan peternakan;
- f. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengolalaan sistem manajemen informasi dibidang penyuluhan perkebunan dan peternakan;
- g. melakukan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas ketenagaan bidang penyuluhan perkebunan dan peternakan;
- h. melakukan penyusunan pengelolaan database dibidang ketenagaan penyuluhan perkebunan dan peternakan;
- i. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompentensi kerja penyuluhan perkebunan dan peternakan;
- j. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluhan perkebunan dan peternakan;
- k. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi dibidang kelembagaan penyuluhan;
- l. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- m. melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluhan perkebunan dan peternakan;
- n. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyuluhan Perkebunan dan Peternakan;
- o. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyuluhan Perkebunan dan Peternakan;
- p. melakukan pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;
<!-- formula-not-decoded -->
- (1) Seksi Pengolahan berada dibawah Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Seksi Pengolahan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran.
- (3) Seksi Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan hasil perkebunan dan peternakan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil perkebunan dan peternakan ;
- c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil perkebunan dan peternakan ;
- d. melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil perkebunan dan peternakan;
- e. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) perkebunan dan peternakan ;
- f. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan hasil perkebunan dan peternakan;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan hasil perkebunan dan peternakan;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengolahan perkebunan dan peternakan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Seksi Pemasaran
BAB VIII - BIDANG PENYULUHAN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
Pasal 40

- (1) Seksi Pemasaran berada dibawah Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Seksi Pemasaran dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran.
- (3) Seksi Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pemasaran hasil perkebunan dan peternakan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan;
- c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pemasaran hasil perkebunan dan peternakan;
- d. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- e. melakukan fasilitasi promosi produk perkebunan dan peternakan ;
- f. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pemasaran hasil perkebunan dan peternakan;
- g. melakukan pemantaun dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan;
- h. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pemasaran hasil perkebunan dan peternakan; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya
BAB IX - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 41

- (1) Di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 42

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XI - UPTD
Pasal 43

- (1) Di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
BAB XII - TATA KERJA
Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan serta dengan instansi lain diluar lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB XII - TATA KERJA
Pasal 45

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan:
- a. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - TATA KERJA
Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB XII - TATA KERJA
Pasal 47

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi wajib di olah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB XII - TATA KERJA
Pasal 48

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang perkebunan dan peternakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
BAB XII - TATA KERJA
Pasal 49

Dinas Perkebunan dan Peternakan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan.
BAB XII - TATA KERJA
Pasal 50

Kepala Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
BAB XII - TATA KERJA
Pasal 51

Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam melaksanakan tugas pembantuan:
- a. wajib berkoordinasi dengan dinas yang membidangi perkebunan dan peternakan provinsi dan instansi lain yang relevan; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Pertanian, dan Dinas yang menyelenggaran urusan Pertanian di Provinsi.
BAB XIII - JENIS JABATAN
Pasal 52

- (1) Jabatan yang mengisi Struktur Organisasi Dinas terdiri atas;
- a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan eselon IV.a, atau jabatan pengawas
- e. Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan;
- (2) Selain jabatan sebagaimana diaksud pada ayat (1) terdapat jabatan pelaksana.l
- (3) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
BAB XIII - JENIS JABATAN
Pasal 53

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Perikanan serta Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Perikanan serta Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sebelum diubah atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
- a. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 20 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Peternakan dan Perikanan ( Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 20);
- b. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 23 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perkebunan ( Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang uraian tugas dan fungsi serta tata kerja di lingkungan Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Perikanan serta Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahan Pangan wajib menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari
Ditetapkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016
BUPATI BATANG HARI, ttd
SYAHIRSAH SY
Diundangkan di Muara Bulian
Pada Tanggal, 25 Oktober Oktober 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
BAKHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 NOMOR : 53
Ditetapkan di Muara Bulian
Pada Tanggal Oktober 2016
BUPATI BATANG HARI,
SYAHIRSAH SY
Diundangkan di Muara Bulian pada tanggal Oktober 2016
Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
BAKHTIAR
31
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR
: 53 TAHUN 2016
TANGGAL : 25 Oktober 2016
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
BUPATI BATANG HARI
SYAHIRSAH SY