PERATURAN DAERAH PROVINSI Unknown Nomor 5 Tahun 2015
Tentang PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF
Berlaku: 30 Juli 2015
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa ternak sapi dan kerbau betina produktif merupakan sumber daya utama dalam upaya percepatan pertumbuhan populasi dan produksi yang berkelanjutan, maka harus dijaga kelestarian dan ketersediaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.
Mengingat
- b. bahwa dalam rangka peningkatan populasi guna mencukupi ketersediaan daging ternak sapi dan kerbau serta mencegah berkurangnya ternak sapi dan kerbau betina produktif, perlu dilakukan pengendalian terhadap ternak sapi dan kerbau betina produktif;
2. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan DaerahDaerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagai mana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor. 338 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif:
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi, (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 8);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 3

- Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah inimeliputi : a. Penjaringan dan Identifikasi Status Reproduksi; b. Pengendalian Pemotongan; Pengendalian Lalu Lintas Ternak; Pengendalian di Pasar Ternak;
- Peran Serta Masyarakat;
- Pendayagunaan Hasil Penjaringan;
- Penanganan Hasil Penjaringan;
- Pembinaan dan Pengawasan;
- Pembiayaan;
- Koordinasi dan Kerjasama;
- Penyidikan;
- Ketentuan lain-lain; dan
- Sanksi;
- Penutup.
BAB IX - PENDAYAGUNAAN HASIL PENJARINGAN Pasal 18
Pasal 19

Pendayagunaan hasil penjaringan ternak sapi dan kerbau betina produktif dilakukan melalui kegiatan program pengembangan ternak sapi dan kerbau di kelompok dan UPT pembibitan ternak.
- Pasal 20 (1) Guna menjaga keberlanjutan pendayagunaan ternak hasil penjaringan maka setiap ternak sapi dan kerbau betina produktif hasil penjaringan harus dilengkapi dengan kartu identitas ternak.
- (2) Ketentuan tentang mekanisme pengembangan kartu identitas ternak hasil penjaringan akan diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB X - PEMBINAAN DANPENGAWASAN
Pasal 21

Gubernur melakukan pembinaan pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif melalui kegiatan sosialisasi dan meningkatkan peran serta masyarakat.
- Pasal 22 (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif yang dilakukan bersama Bupati/Walikota dan instansi terkait melalui rapat koordinasi.
- (3) Pelaporan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi kepada Gubernur Jambi dilakukan secara berkala.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif juga dilakukan melalui pelaporan.
- (4) Pelaporan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif di Kabupaten/Kota disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kepada Bupati/ Walikota secara berkala dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi.
BAB XII - PEMBIAYAAN
Pasal 26

Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 25 dilakukan berdasarkan prioritas ternak sapi dan kerbau betina produktif yang akan dijaring sesuai kondisi spesifik lokasi.
BAB XIII - PENYIDIKAN
Pasal 28

Penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana.
BAB XV - PENUTUP
Pasal 30

Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dilakukan di lokasi dan waktu yang ditetapkan oleh Gubernur maupun Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
BAB XV - PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XV - PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.
Ditetapkan di Jambi pada tanggal 30 Juli 2015
GUBERNUR JAMBI
dto
HASAN BASRI AGUS
Diundangkan di Jambi pada tanggal 3 Agustus 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
dto
RIDHAM PRISKAP