PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 6 Tahun 2015
Tentang TATA CARA PEMILIHAN, PEMBERHENTIAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.
Berlaku: 12 Agustus 2015
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian kepala desa perlu disusun tata caranya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Daerah menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan BUPATI BENGKAYANG MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PEMBERHENTIAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
11. Panitia pemilihan kepala desa adalah panitia pemilihan kepala desa tingkat desa yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa.
12. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
13. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjaringan oleh panitia pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
14. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat.
15. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, dan/atau kemampuan, dan/atau kepemimpinan.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
19. Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masingmasing Tempat Pemungutan Suara.
20. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
21. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara:
- a. langsung;
- b. umum;
- c. bebas;
- d. rahasia;
- e. jujur; dan
- f. adil.
BAB II - JENIS PEMILIHAN
Pasal 3

Penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilakukan melalui:
- a. pemilihan kepala desa secara serentak; atau
- b. pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa.
BAB II - JENIS PEMILIHAN
Pasal 4

- (1) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan di seluruh wilayah daera h.
- (2) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu 2 (dua) tahun.
- (3) Penetapan desa-desa yang melaksanakan pemilihan kepala Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB II - JENIS PEMILIHAN
Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 6

- a. persiapan
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.
Bagian Kedua
Persiapan
Paragraf 1
Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 7

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan akhir masa jabatan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa, BPD memberitahukan kepada Bupati.
- (2) Bupati berdasarkan pemberitahuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan penjabat kepala desa dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah.
Paragraf 2 Panitia Pemilihan Kepala Desa
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 9

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa secara musyawarah untuk melaksanakan pemilihan kepala desa.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala desa ditetapkan oleh BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan
- (3) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.
- (4) Panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (5) Susunan panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (6) Panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari unsur perangkat desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa dan unsur tokoh masyarakat desa.
- (7) Dalam melaksanakan tugas panitia pemilihan kepala desa dibantu oleh petugas pendaftaran pemilih dan PPPS yang dibentuk dan ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa.
- (8) Panitia pemilihan kepala desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari kepanitiaan dan digantikan dari unsur yang sama.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 10

Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon kepala desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 11

- (1) Bupati membentuk panitia tingkat daerah.
- (2) Panitia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat Daerah;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
Paragraf 3
Biaya Pemilihan Kepala Desa
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 12

- (1) Biaya pemilihan kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya yang pemilihan kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk honororium, pengadaan surat suara, kotak suara, bilik suara, kelengkapan peralatan, biaya pelantikan dan biaya operasional lainnya.
- (3) Biaya pemilihan kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk kebutuhan pelaksanaan pemungutan suara.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 13

- (1) Panitia pemilihan kepala desa mengajukan usulan rencana biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan kepala desa.
- (2) Bupati memberikan persetujuan rencana biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan kepala desa.
Paragraf 4
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pemilih
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 14

Penduduk desa yang berhak memilih Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berdomisili di desa paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- c. pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- e. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 15

- (1) Tata cara pendaftaran pemilih sebagai berikut:
- a. panitia pemilihan kepala desa melaksanakan pendaftaran pemilih dari penduduk desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- b. panitia pemilihan kepala desa menyusun daftar pemilih sementara dan selanjutnya diumumkan kepada masyarakat di masingmasing TPS dan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat;
- c. penduduk desa dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak daftar pemilih sementara diumumkan;
- d. terhadap usul, saran atau perbaikan yang melampaui jangka waktu tersebut tidak dilayani dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan;
- e. panitia pemilihan kepala desa mengesahkan daftar pemilih sementara yang telah diteliti dan diperbaiki menjadi daftar pemilih tetap.
- (2) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak dapat menggunakan hak memilih.
Bagian Ketiga
Pencalonan
Paragraf 1
Persyaratan Kepala Desa
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 16

- (1) Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Persyaratan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, obat-obat terlarang, dan zat aditif lainnya;
- g. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- h. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan surat keterangan lembaga pemasyarakatan atau pengadilan;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulangulang;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. . Pegawai negeri sipil dan tenaga honorer Daerah yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian daerah.
- n. bagi anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, anggota DPR/DPRD, dan pegawai swasta yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja;
- o. bagi anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD;
- p. bagi perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa.
- q. bagi pengurus Partai Politik yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pengurus partai politik sesuai dengan tingkatannya dengan menyertakan surat pernyataan tertulis siap melepas jabatan diparpolnya apabila terpilih sebagai kepala Desa.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 17

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali wajib mengajukan permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat sejak mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon kepala Desa terpilih.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 18

- (1) Perangkat desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa wajib mengajukan permohonan cuti kepada kepala Desa sebelum mendaftar sebagai bakal calon.
- (2) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon kepala Desa terpilih.
- (3) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 19

Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf m terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 20

Dalam hal tenaga honorer Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf m terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan diberhentikan sebagai tenaga honorer Daerah.
Paragraf 2
Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 21

- (1) Panitia pemilihan kepala desa melakukan penjaringan bakal calon kepala desa dengan cara:
- a. mengumumkan/mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada masyarakat desa; dan
- b. menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (3) Jumlah Bakal Calon Kepala Desa hasil penjaringan paling sedikit 2 (dua) orang, ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Apabila sampai batas akhir waktu penjaringan ternyata Bakal Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka waktu penjaringan diperpanjang sampai dengan 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 22

- (1) Bakal Calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan mencalonkan diri sebagai calon kepala desa secara tertulis, ditandatangani, dan bermeterai cukup yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada panitia pemilihan kepala desa dengan dilampiri persyaratan administratif sebagai berikut:
- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai cukup;
- b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermaterai cukup;
- c. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa bermaterai cukup;
- d. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih bermeterai cukup;
- e. foto kopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkotika, obatobat terlarang dan zat aditif lainnya dari rumah sakit Pemerintah;
- g. foto kopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- h. foto kopi akta kelahiran/surat keterangan lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- i. surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari kepala desa setempat;
- j. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
- k. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. surat keterangan catatan kepolisian dari Polres setempat;
- m. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil, tenaga honorer daerah;
- n. surat izin dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja bagi anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, anggota DPR/DPRD, dan pegawai swasta;
- o. surat ijin dari pengurus partai politik sesuai serta surat pernyataan pengunduran diri dari pengurus partai politik bagi pengurus/anggota partai politik.
- p. surat izin dari Kepala Desa bagi perangkat desa;
- q. pasfoto terbaru.
Paragraf 3 Penyaringan, Penetapan, dan Pengumuman
Calon Kepala Desa
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 23

- (1) Panitia pemilihan kepala desa melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa melalui penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi Bakal Calon Kepala Desa yang hasilnya ditetapkan dalam berita acara penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan ulang selama 20 (dua puluh) hari.
- (4) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah dilakukan penjaringan dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 24

Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan kepala desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan test kompetensi dasar.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 25

- (1) Calon Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan kepala desa berdasarkan berita acara penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri dengan alasan apapun.
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat di tempat umum.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 26

- (1) Penetapan calon kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama yang ditetapkan telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
Paragraf 4 Tanda Gambar dan Pelaksanaan Kampanye
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 27

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menetapkan tanda gambar Calon Kepala Desa berupa nomor urut, nama, dan foto Calon Kepala Desa.
- (2) Penetapan nomor urut dilakukan dengan diundi sesuai jumlah calon kepala Desa.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 28

- (1) Pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan kepala desa; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundangundangan.
- (3) Kampanye dilaksanakan oleh Calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kampanye dilaksanakan setelah pengumuman penetapan Calon Kepala Desa;
- b. kampanye dilaksanakan dengan pemasangan tanda gambar Calon Kepala Desa/penyebaran bahan kampanye kepada umum/ pemasangan alat peraga dan kampanye dialog/tatap muka/pertemuan terbatas;
- c. pemasangan tanda gambar Calon Kepala Desa di lingkungan balai desa dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa dan di lingkungan TPS dilakukan oleh PPPS;
- d. pelaksanaan kampanye dialog/tatap muka/pertemuan terbatas dipandu oleh ketua atau anggota panitia pemilihan kepala desa yang ditunjuk;
- e. materi kampanye dialog/tatap muka/pertemuan terbatas berisi program kerja bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- f. pelaksanaan kampanye dialog/tatap muka/pertemuan terbatas bertempat di balai desa atau tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan kepala desa;
- g. pelaksanaan penyampaian program kerja dalam kampanye dialog/tatap muka/pertemuan terbatas diatur melalui undian oleh panitia pemilihan kepala desa.
- (4) Pelaksana Kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan;
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
- k. melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan.
- (5) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (6) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan oleh pelaksana kampanye, berakibat batalnya keikutsertaan calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa.
Paragraf 5 Masa Tenang
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 29

- (1) Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai saat berakhirnya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara.
- (3) Dalam masa tenang dilarang melakukan kampanye.
- (4) Pelanggaran larangan dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakibat batalnya keikutsertaan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala desa.
Bagian Keempat
Pemungutan Suara
Paragraf 1
Tempat Pemungutan Suara
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 30

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menetapkan jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS.
- (2) Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan 1 (satu) TPS paling sedikit untuk 300 (tiga ratus) pemilih.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diselenggarakan oleh PPPS.
- (2) PPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua dan anggota dengan jumlah paling banyak 5 (lima) termasuk petugas keamanan.
Paragraf 2 Pengumuman
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 32

- (1) Panitia pemilihan kepala desa mengumumkan lokasi dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada masyarakat di masing-masing TPS dan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.
- (2) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan surat undangan kepada penduduk Desa yang telah terdaftar sebagai pemilih disertai tanda bukti penerimaan sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- (3) Apabila penduduk desa yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap sampai dengan waktu pemungutan suara dilaksanakan belum mendapatkan undangan, maka penduduk yang bersangkutan dapat menghubungi panitia pemilihan kepala desa untuk mendapatkan undangan.
Paragraf 3 Pelaksanaan
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 33

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 34

- (1) Setiap Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) Calon Kepala Desa dan tidak boleh diwakilkan.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan kepala desa dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara.
- (3) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan kepala desa.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 35

- (1) Calon kepala desa pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara oleh panitia pemilihan kepala desa ditempatkan di balai desa.
- (2) Panitia pemilihan kepala desa dan calon kepala desa dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS sesuai daftar pemilih tetap yang bersangkutan.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 36

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, PPPS membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel panitia pemilihan kepala desa.
- (2) PPPS meneliti jumlah dan kelengkapan peralatan pemungutan suara yang dituangkan dalam berita acara penerimaan peralatan pemungutan suara.
- (3) Pemilih yang hadir diberikan surat suara dengan menunjukkan surat undangan yang dimiliki.
- (4) Apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak mendapat surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada PPPS.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 37

- (1) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat minta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada PPPS.
- (2) Penggantian surat suara karena keliru mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh PPPS.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 38

- (1) Pemilih memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.
- (2) Pemilih penyandang cacat jasmani (difabel) atau sedang dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya sendiri dapat dibantu oleh seorang anggota PPPS dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota PPPS lainnya.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 39

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Apabila terdapat tanda coblos diluar kotak segi empat yang memuat tanda gambar calon kepala desa sepanjang terdapat tanda coblos di dalam salah satu kotak segi empat atau pada garis salah satu kotak segi empat yang memuat tanda gambar calon kepala desa, suara dinyatakan sah.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 40

Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
- a. surat suara tidak ditandatangani oleh ketua panitia, dan tidak dibubuhi cap Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
- b. tanda coblos lebih dari satu yang terdapat pada setiap kotak segi empat yang memuat nama, nomor dan foto calon; atau
- c. tanda coblos tidak menggunakan alat yang disediakan panitia.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 41

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara calon kepala desa dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih dalam daftar pemilih tetap yang telah disahkan oleh ketua panitia pemilihan kepala desa.
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), waktu pelaksanaan pemungutan suara calon kepala desa diperpanjang 1 (satu) jam.
- (3) Apabila setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah pemilih yang hadir kurang dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih dalam daftar pemilih tetap yang telah disahkan oleh ketua panitia pemilihan kepala desa, maka pelaksanaan pemungutan suara calon kepala desa dinyatakan sah.
Paragraf 4 Penghitungan Suara
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 42

- (1) PPPS melaksanakan penghitungan suara setelah pemungutan suara di TPS dinyatakan selesai.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua PPPS menghitung:
- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
- b. jumlah pemilih dari TPS lain;
- c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
- d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara dilaksanakan dihadapan para saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon kepala desa dan/atau masyarakat setempat.
- (4) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (5) Setelah perhitungan suara di TPS selesai, Ketua PPPS membuat berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua PPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada panitia pemilihan kepala desa pada saat itu juga.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 43

- (1) Setelah penghitungan suara selesai panitia pemilihan kepala desa menandatangani berita acara penghitungan suara dan mengumumkan hasil penghitungan suara.
- (2) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi calon Kepala Desa terpilih.
Paragraf 5 Penentuan Calon Kepala Desa
yang Memperoleh Suara Terbanyak Sama
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 44

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama, penetapan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas yang diperhitungkan berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak dan sebaran TPS yang lebih banyak.
- (2) Dalam hal penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih diperoleh suara terbanyak dan sebaran TPS yang sama, penetapan calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (1) Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan keputusan Panitia pemilihan kepala desa.
Bagian Kelima Penetapan
Paragraf 1
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 45

- (2) Keputusan penetapan nama Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima keputusan penetapan panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Apabila BPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyampaikan keputusan penetapan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati, maka Camat menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih untuk disahkan.
- (5) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk keputusan Bupati.
Paragraf 2
Keberatan Hasil Penghitungan Suara
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 46

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.
- (3) Bupati memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan masukan dari panitia pemilihan kepala desa, BPD, Camat, dan tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Putusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 47

Apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, maka pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih tetap dilaksanakan.
Paragraf 3
Pelantikan
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 48

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa terpilih.
- (2) Apabila kepala Desa terpilih berhalangan tetap, maka pelantikan kepala Desa terpilih ditunda paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pengesahan kepala Desa terpilih.
- (3) Apabila penundaan pelantikan Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga dapat dilaksanakan, maka pelantikan Kepala Desa Terpilih dibatalkan, dilakukan proses pemilihan Kepala Desa serentak pada gelombang berikutnya.
- (4) Dalam hal penundaan pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) jabatan Kepala Desa atau penjabat Kepala Desa berakhir, Bupati menunjuk Penjabat kepala Desa.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 49

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan pada saat pelantikan dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 'Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UndangUndang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundangundangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia'.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 50

Setelah pelantikan Kepala Desa dilakukan serah terima jabatan Kepala Desa dihadapan BPD dan disaksikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
Pasal 51

- (1) Pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan melalui musyawarah desa.
- (2) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa berhenti dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan musyawarah desa dilakukan kegiatan yang meliputi:
1. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa berhenti;
2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepala desa kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. pemberian persetujuan biaya pemilihan kepala desa oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan kepala desa;
4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepala desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
6. penetapan calon kepala desa antarwaktu oleh panitia pemilihan kepala desa paling sedikit 2 (dua) calon dan paling banyak 3 (tiga) calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. penetapan Calon Kepala Desa oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepala desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
4. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepala desa kepada musyawarah desa;
5. pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih oleh musyawarah desa;
6. pelaporan Calon kepala Desa Terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari;
7. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
8. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa secara serentak dan/atau antar waktu melalui musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB V - MASA JABATAN KEPALA DESA
Pasal 53

- (1) Kepala Desa memegang jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
BAB VI - TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN SERTA LARANGAN
Pasal 54

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset desa;
- d. menetapkan Peraturan desa;
- e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. membina kehidupan masyarakat desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.
Bagian Kedua Larangan
BAB VI - TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN SERTA LARANGAN
Pasal 55

Kepala Desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, perangkat desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
11. k.. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
BAB VI - TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN SERTA LARANGAN
Pasal 56

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4), dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
BAB VII - PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA
Pasal 57

Kepala Desa mempunyai kewajiban:
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
BAB VII - PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA
Pasal 58

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.
BAB VII - PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA
Pasal 59

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b kepada Bupati melalui camat.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
- c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
- d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.
BAB VII - PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA
Pasal 60

- (1) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.
BAB VII - PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA
Pasal 61

Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
BAB VII - PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA
Pasal 62

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
BAB VIII - MEKANISME PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 63

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, tidak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya setelah diterimanya permohonan dari kepala desa melalui Camat.
- (5) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
BAB VIII - MEKANISME PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 64

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB VIII - MEKANISME PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 65

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap dan tunjangan yang diterima sebagai Kepala Desa.
- (1) Kepala Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemerintahan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. melanggar larangan bagi Kepala Desa;
- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
- g. melanggar sumpah/janji jabatan; dan/atau
- h. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g didasarkan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (4) Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati setelah menerima laporan dari BPD melalui Camat.
- (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan dari BPD melalui Camat.
BAB VIII - MEKANISME PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 67

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, dan huruf b, serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa.
BAB VIII - MEKANISME PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 68

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, dan huruf b, serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan pemilihan antar waktu Kepala Desa melalui musyawarah desa.
- (2) Calon Kepala Desa dalam Pemilihan antar waktu Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui musyawarah desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Musyawarah desa dalam pemilihan Kepala antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (4) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
.
BAB IX - PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN
Pasal 69

- (1) Kepala Desa dinyatakan berhalangan apabila tidak masuk kerja dengan alasan sebagai berikut:
- a. menunaikan ibadah haji;
- b. cuti melahirkan;
- c. sakit sampai dengan 40 (empat puluh) hari berturut-turut dengan surat keterangan dokter;
- d. tidak masuk kerja sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut.
- (2) Pejabat yang mewakili Kepala Desa yang berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Desa.
BAB IX - PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN
Pasal 70

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan karena sakit melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c, BPD memberitahukan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kepala desa yang berhalangan karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan sementara.
- (3) Bupati berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan penjabat Kepala Desa.
BAB X - PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
Pasal 71

- (1) Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh Camat kepada Bupati berdasarkan pemberitahuan dari BPD.
- (2) Penjabat Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten.
- (3) Masa jabatan penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 72

- (1) Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (2) Penjabat Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 16 memperoleh hak yang sama dan dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala Desa.
- (3) Laporan akhir masa jabatan bagi kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.
- (4) Proses pemilihan kepala Desa yang telah berjalan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daeran ini tetap berlaku, dan dilanjutkan pada tahapan-tahapan pemilihan Kepala Desa secara serentak.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 73

- (1) Pemungutan suara serentak dalam pemilihan kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2014, 2015 dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada gelombang I (Pertama).
- (2) Pemungutan suara serentak dalam pemilihan kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2016, 2017 dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada gelombang II (Kedua).
- (3) Pemungutan suara serentak dalam pemilihan kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada gelombang III ( Ketiga).
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam pemilihan kepala Desa serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Bupati menunjuk Penjabat kepala Desa sampai dengan dilantiknya kepala Desa difinitif.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2006 Nomor 13 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.
Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 12 Agustus 2015
Pj. BUPATI BENGKAYANG,
Cap/Ttd
MOSES AHIE
Diundangkan di Bengkayang. pada tanggal 14 Agustus 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG, Cap/Ttd
KRISTIANUS ANYIM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2015 NOMOR : 6
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (6/2015)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dengan kewenangan yang dimiliki desa, kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu, dengan berlandaskan pada prinsip dasar pengaturan mengenai desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dibutuhkan seorang pimpinan yang mampu menjadi pengayom, pembimbing, dan pemimpin rakyatnya yang dipilih secara langsung dan berdasarkan aspirasi masyarakat. Seorang kepala desa, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Bersama BPD sebagai mitra kerja Kepala Desa, merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa yang pada akhirnya akan menjadi faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Bengkayang.
Dalam rangka mendukung kondisi tersebut, diperlukan suatu pengaturan mengenai tata cara pemilihan, pemberhentian dan pelantikan kepala desa untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memilih seorang pimpinan desa sehingga nantinya akan diangkat seorang kepala desa yang
terpilih berdasarkan aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2006 sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut.
Pemilihan kepala desa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan amanat bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah, berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Daerah menetapkan pemilihan kepala desa secara serentak yang dapat dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa.
PENJELASAN
Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas.

```Huruf hCukup jelas.Huruf iCukup jelas.Huruf jCukup jelas.Huruf kCukup jelas.Huruf lCukup jelas.Huruf mCukup jelas.Huruf nCukup jelas.Huruf oCukup jelas.Huruf pCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 36

Ayat 1

Cukup JelasAyat 2Cukup jelasAyat 3Cukup JelasAyat 4Bagi pemilih yang tidak dapat menunjukkan surat undangan dan surat pindah memilih dari TPS asal tidak dapat diberikan surat suara.Ayat 5Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 75

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR : 6