PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor DAJFA Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 17 Tahun 2013
N/A
Preamble

Mengingat bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 43 Ayat (4) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelak:sanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2014 serta guna kelancaran pelaksanaan pemberian Bantu.an Keuangan Khusus Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa di kabupaten Situbondo sebagai bantuan dari Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada desa di Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Tek:nis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2014.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik: Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan ant.ara Pemerintah Pu.sat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang› undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peratu.ran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
10. Peraturan Pemerinta.h Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pel'T'bsgian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republilt Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik. Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
18. Peraturan Daerah kabupaten Situbondo Nomor 18 tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
20. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Situbondo;
21. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
MBIIUTUSKAlf:
lleaetapkan : PBRATURAII BUPATI SITUBOIIDO TEin'ARG PBTUllJ1JK T&amp;KlllS PBIIBERIAlf BABTUAII KEUAllOAJf KIIUSU8 PELAKSANAAN PBIIBARGUIIAlf /RBIIABILTASI KANTOR ATAU BALAJ DB8A DI KABUPATBJf SITUBOimO TAIIUR 2014.
BABI
KETDTUAlf UIIUII
Pual 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Cipta Karya adalah Dinas Cipta Karya Kabupaten Situbondo.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Situbondo.
7. Camat adalah wakil Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
8. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
4
9. Anggaran Pendapat.an dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berd.asarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati di Kabupaten Situbondo.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangka.t Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
14. Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa adalah Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendulrung pelaksanaan pembangunan/ rehabilitasi Kantor atau Balai Desa.
BABU IIAKSUD DA!I TUJUAII
PuaJ.2
Mak.sud pemberian Bantuan Khusus Keuangan Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa adalah:
- a. mendukung terlaksananya proses pembangunan/ rehabilitasi kantor atau Balai Desa sesuai dengan asas demokrasi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. terlaksa.nanya penyelenggaraan otonomi desa yang lebih baik.
Tujuan pemberian Bantuan Khusus Keuangan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa adalah membantu Desa dalam pembiayaan fisik pelaksa.naan Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa.
BABM
PRDISIP PEIIGBLOLAAR BANTUAII KEUAIIGAII KBOSUS
Pual4
Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali sert.a dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
N/A
Preamble

Menimbang:
Mellgingat:
BUPATI SINTANG
PERATURArf BUPATI SINTANG NOMOR 4I TAHUN 2015 TENT ANG
pSIIBBlfTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT pgI,AK8.ANA TBKNIS LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA BAD.All PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN &amp;INT.ANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat ( l ) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana t�lah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pres1den Nomor 4 Tahun 2015, perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pernerintah di lingkungan Pernerintah Kabupaten Sintang;
- b. bahwa guna penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan organisasi serta untuk mernberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, rnaka terhadap Peraturan Bupati Sintang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Sintang perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Bupati Sintang tentang Pernbentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sin tang ten tang Pembentukan Susunan Organisas · Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengada 1 Barang/ Jasa Pemerintah pada Badan Perencana an Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang; an
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darur�t Nomor � Tahun 1953 tentan Pembentukan Daerah Tingkat II D1 Kalimantan (Lemb g Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomorar� Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N ' 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Rep�:&lt;?� Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Le b 1 Negara Republik Indonesia Nomor 1820); rn aran
2. Undang-Undan R'. · · ·
.,
� � .
:- ,
.
'1
;
o :;:
J "
'(
!
- 2 U d 999 tentang · n ang-Undang ' Nomor 28 Tahun l b 5 Dari Penyele\_nggaraan Negara Yang Bersih Dan 8 ! :-epublik Korups1, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negar Le baran Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan rn Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3851);
- 3 U d tang Keuangan · n ang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten. un 2003 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia �� donesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk n Nomor 4286);
- 2004 tentang Republik Lembaran 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Ja�ab Keu��� Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat D8;n Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah�n 2014 �omor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana t l h diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Un:a� Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Ind · g ones1a Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran N Republik Indonesia Nomor 5679); egara
- 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenta Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Re ub�g Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Le p ik Negara Republik Indonesia Nomor 4578); mbaran
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelen ar tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R gg aan Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Le epublik Negara Republik Indonesia Nomor 4593); mbaran
- 2007 tentang 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun pemerintah, Pemb8:gian Urusan Pemerintahan Anta��tahan oaer�h Pemenntahan Daerah Provinsi, Dan Peme bl"k Indonesia Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repu i n Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 1.,embara Republik Indonesia Nomor 4737);
- n 2007 tenta�g 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahu Repubhk Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran N ah e g ar a 1.,embaran Indonesia Tahun 2007 Nornor 89, Tamb an Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 2010 tentang 15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun . aria telah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagru� Presiden diubah beberapa kali terakhir dengan Peratur Nomor 4 Tahun 2015;
- 2007 tentang 16. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun . tan: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemenn '
- . 99 Tahun 2014 17. Peraturan Menteri Dalam Negen Nornor daan tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Penga\_ tah Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemenn Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Umt Layanan Pengadaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 3); '
20. Peraturan Daerah Kab�paten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemen�tah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Smtang Tahun 2008 Nornor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor l);'
21. Peraturan Daerah Kabu�atei:i Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kab Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintan ':?tten 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah K g b a un Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah a rpaten Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 ;ngan 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintan T ahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah K t ahun Sintang Nomor 5); a Upaten
. .
.
.
Menctapkan
MEMUTUSKAN :
susuNAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN NA TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSA H PADA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERl�UPATEN BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH SINTANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang; urusan 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Dewan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah d�n an tugas Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi d d 1 m pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya a a. sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Sintang;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang;
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang;
7. Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut ULP adalah Unsur Pelaksana Togas Teknis Operasional pada Dinas/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sintang;
8. Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang;
9. Kepala ULP adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang;
10. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang \_pro�esnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai d1selesaikannya 8 1 h kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa; e uru
10. 1 1 . Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pe kewenangan penggunaan Barang dan/ atau Jasameg�l"kg ah di L" gku p · mi 1 Negara/Daer 1 in P eme�ntah Kabupaten Sintan .
12. Pengguna Anggaran yang selanJutnya disebut PA g, Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggar adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPa; untuk dipimpinnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten S. Yang yang menggunakan APBN / APBD; in tang
13. Kuasa Pengguna An�aran yang selanjutnya diseb adalah Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk rn ut KPA APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk m��ggunakan APBD; ggunakan
14. d ·sebut ppl{ . ·utnya 1 PA Pejabat Pcmbuat Komitmen yang selanJ sKPD selakU adalah Pejabat yang diangkat oleh Kepala jawab atas sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa; knis 1,ayananan
15. Anggota Sekretariat Unit Pelaksana Te k anggota Pengadaan (ULP) Barang/Jasa �d�� sekeloi;I�gkat oleh yang terdiri dari Pegawai Negen Sipil, yan: tu KelomPok Bupati dan bertugas secara khusus mem r barang/ jasa Kerja untuk melaksanakan pemilihan penye ia Pemerintah · 1· kungan melalui Unit Layanan Pengadaan di mg
16. Kabupaten Sintang; . b t Pokja adalah Kelompok Kerja yang selanjutnya dise u .
17. kelompok kerja pada Unit Layanan Pengadaa:;; atau orang Penyedia Barang/Jasa adalah �adan U� :ng/Pekerjaan perseorangan yang menyed1akan ar
18. Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa lainnya; b risi ikrar Fakta Integritas adalah surat pemyataan Y�� �atangani untuk mencegah dan tidak melakuk� kolusi 1 and an/Unit oleh Pejabat Pembuat Komitmen/PeJabat 1:'enga � berisi Layanan Pengadaan (ULP)/Penyedia barang/Jasa Y. � psi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, 0; n dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan penga aa barang/ jasa; · d k
20. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya;
19. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun ti a berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, \_Yan? dapa� dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi baha baku, barang setengah jadi, barang jasi/peralatan, . yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Kornitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
21. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesioanal yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakana adanya olah pikir (brainware);
22. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan {skilware) dalam suatu sistem tata kelola\_ yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segal pekerjaan dan/ atau penyedia jasa selain Jasa Konsultan � pelaksanan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Baran . 81'
23. Se�kat keahlian pe�gadaan\_ barang/ jasa adalah �da bukti pengakuan dan pemenntah atas kompete · d f . di bid nsi an kemampuan pro esi 1 1 ang pengadaan bar . pemerintah yang di�roleh m�lalui ujian sertifikasi :�l�sa pengadaan barang/jasa nasionaj dan untuk m � . di P . emenuh1 persyaratan seseorang menja 1 ejabat Pembuat K . atau Panitia/Pejabat Pengadaan atau anggota Unit �itmen Pengadaan (ULP) Barang/Jasa; Yanan
24. Pemilihan penyedia barang/ jasa adalah kegiatan menetapkan penyedia bar�g/ja� yang akan di un�k untuk melaksanakan pekerjaan di lingkungan Pe t�nJuk Kabupaten Sintang; menntah
- . kall oleh ditetaP t Do�en pengadaan adalah dokumen Y�� yang rnen:iua �rut Layanan Pengadaan/Pejabat Pen�ad ti oleh para p1hak mformasi dan ketentuan yang harus ditaa 25.
- dalam proses pengadaan barang/jasa; ement adalah Pengadaan secara elektronik atau E-Procu�an dengan pengadaan barang/jasa yang dilaksan saksi elektronik menggunakan teknologi tnformasr dan tran . sesuai dengan ketentuan perundang-un�ang:1g selanjutn�a 26.
- Layanan Pengadaan Secara Elektromk Y U it KeIJa disebut LPSE adalah . rn Perangkat Kementerian/Lembaga/Satuan KeX:.be tuk untuk Daerah/Instansi lainnya yang 1 d ::n barang/jasa menyelenggarakan sistem pelayanan penga a 27.
- secara elektronik; m ok Pegawai Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelo P ng jawab Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tan ggu an g untuk dan hak secara penuh oleh pejabat yang be7efnya ctalarn melaksanakan kegiatan sesuai dengan p\_ro�an rangka mendukung kelancaran tugas pemenn · 28.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang.
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 3

ULP adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 4

- ULP dipimpin oleh �eorang Kepala ULP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bad rnelalui Sekretaris Badan. an (1)
- (2) Kepala ULP dalam melaksanakan tugasnya dibantu 1 h Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok JabZ� Fungsional.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub 8 . Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertan agian jawab kepada Kepala ULP. ggung
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- ( 1) Susunan Organisasi ULP terdiri dari;
- a. Kepala ULP;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- . a dimaksud pada (2) Bagan Struktur Organisasi ULP sebagruman akan bagian ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang i:nerup tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- ( 1 ) ULP dalam melaksanakan tugas membentuk Pokja.
- (2) Anggota Pokja adalah pegawai ULP dan/ atau peg awai Satuan . tab Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemennd Kabupaten Sintang yang memenuhi persyaratan an kompetensi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- (3) Anggota Pokja sebagaimana dimaksud dalam a)'.at (2) ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh Tim.
TUGAS DAN KEWENANGAN
Bagian Pertama
Unit Layanan Pengadaan
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

Unit Layanan Pengadaan mempunyai tugas sebagai berikut·
- a. melayani pe1:1gadaan barang/jasa di lingkungan Pem�rint h Kabupaten Smtang; a
- b. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jas .
- c. melakukan analisa dan menetapkan Dokumen Pen a,d
4. lak ga aan: d. mengumumkan pe sanaan Pengadaan Baran I J ' . website Pemerintah Kabupaten Sintang d g asa di pengumuman resmi untuk masyarakat serta' menan P9:pan ke LPSE untuk diumumkan; Yampa1kan
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/ J prakualifikasi atau pascakualifikasi; asa melalui
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan h penawaran yang masuk; arga terhadap
- g. menjawab sanggah8? dari penyedia barang/ jasa;
8. Pemilihan
- h. menyerahkan salinan Dokumen Barang/Jasa kepada PA/KPA melalui PPI'K-
Penyedia
- i. mengarsipkan dokumen asli pe�ilihan Barang/ Jasa; Penyedia
000391
- . 1 pengadaall j. membuat laporan mengenai proses dan hasi waball atas kepada Bupati serta memberikan pertanggun/�:sa kepada pelaksanaan kegiatan pengadaan barang J PA/KPAd'n' dall
- l. melaksanakan penyebarluasan strategi, kebiJ an'. tah: · pemenn ,
- k ' , sen 1 . mengusulkan perubahan Harga Perkiraan spesifikasi teknis pekerjaan kepada PA/KPA; iiak standar,
1. sistem, dan prosedur pengadaan barang jasa · a bi dang m. melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusi
- pengadaan barang/ jasa; memanfaatkan n. melaksanakan pengadaan barang/ jasa dengan d Secara teknologi informasi melalui Layanan Penga aan Elektronik ( e-procurement).
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8

sebagai Unit Layanan Pengadaan mempunyai kewenangan berikut:
- a. menetapkan dokumen pengadaan;
- b. menetapkan pemenang untuk:
3. Langsung untuk paket . ya Konstruksi/Jasa Lamn Rp. 100.000.000 .000,oo 1) Pelelangan atau Penunjukan Pengadaan Barang/ Pekerjaan yang bernilai paling tinggi (seratus miliar rupiah); atau
- 2) Seleksi Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bemilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- c. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/KPA untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bemilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
- d. mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; dan
- e. memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/ Jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan a tau tindakan sebagaimana yang berlaku dalarn Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9

Kepala ULP
Bagian Kedua
Kepala ULP sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayar (l) h a, mempunyai tugas dan kewenangan meliputi: Uruf
- a. mem.impin dan mengkoordinasikan seluruh kegiata .
- b. menyusun dan melaksanakan Strategi Pengadaan· n,
- c. menyusun program kerja dan anggaran;
'
- barang/jasa. d� d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan I tau ind1kas1 mela!l°rkan apabila ada penyimpangan dan a penyunpangan; pelaksanaa.n
- f lak ' bi aan sum · me sanakan pengembangan dan pem m Manusia; ta KelornPok
- 5 e. me�buat Iaporan pertanggungjawaban ata Kepala Bada.n kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa kepada melalui Sekretaris· ber oaya
- g. me�ugaskan/menempatkan/memindahkan anggo KeIJa sesuai kebutuhan/beban kerja; k Kerja kepada
mengusulkan pemberhentian Anggota Kelompo
Kepala Dinas melalui Sekretaris; dan
Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 10

. . d dalam Pasal 5 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dirnakau 1. ti: (1) h k angan me 1pu · ayat uruf b, mempunyai tugas dan ewen e e awaian,
- b. menyiapkan dokumen pendukung dan mfonn dibutuhkan kelompok kerja;
- a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, k P g tata persuratan, perlengkapan dan rumah rangga: asi yang
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan barang/jasa yang dilaksanakan Pengadaan; . pemilihan penyedia oleh Kelompok KeIJa
- e. mengagendakan dan mengkoordinasikan masyarakat; pengaduan
- d. menyediakan dan mengelola sistem informasi yang d1gunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- f. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/ jasa;
- h. menyusun program kerja dan anggaran;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;
1. menyiapkan surat Kepala ULP untuk penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa oleh PA/KPA;
- j. membuat laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan pengadaan;
- k. menyiapkan pusat data untuk mendukung evaluasi dari barang/jasa terkait spesifikasi dan harga perkiraan seridir i:
1. melakukan koordinasi dengan LPSE terkait pelaks�aa pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement)· n
- m. mengkoordinasikan\_ tenaga ahli/staf pendukung dalam �roses pengadaan barang/ jasa;
- n. menerima dan memb�tu penyelesaian pengaduan; dan
- o. membantu penyelesaian sanggahan dan banding.
Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 1

1
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud d Pasal 5 ayat (1) h� c, mempunyai tugas melak alam kegiatan yang menunJang pelaksanaan tugas ULP sesuai �akan keahlian dan ketrampilannya berdasarkan ketent cngan berlaku. uan Yang
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 12

- di aksud dalatll (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana �:·ang jabata� Pasal � 1, terdiri dari sejumlah tenaga dal��lor'!ipok sesuai Fungsional yang terbagi dalam berbagru dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
- ang jabatan (2) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah P&lt;:m&lt;:g dan beban fungsional ditentukan berdasarkan sifat, Jenis kerja.
- . . . . . tu sesuai dengan (3) Jems dan jenjang jabatan Fungs1onal dia r peraturan perundang-undangan yang berlaku·
BAB VI - ESELONERING
Pasal 13

- ( 1 ) Kepala ULP adalah Jabatan Struktural Eselon IV A.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan StrUktural Eselon IV B.
BAB VII
Pasal 14

Kepala ULP dalarn melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII
Pasal 1

5
Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
BAB VII
Pasal 16

- ( 1 ) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala ULP, Sub Bagian Tata Usaha dan Kedl?mP?k �abatan\_ Fudngs1on\_al wajib menerapkan prinsip koor m�s1, mt�gra� 1 an smkronisasi dalam lingkungan\_ masmgd-�as 1 �ngkue ompok kerja serta dengan semua bidang 1 mg ngan \_Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Smtang sesuai d engan bidang tugasnya.
- (2) Pejabat Struktural maupun Fungsional dalam melaks ak iib tah · d an an tugasnya waji menge ui an mematuhi pet . bertanggung jawab dan menyarnpaikan laporan :nJuk, atasan masing-masing. cpada
;
- . i Kepala s�b (3) Dal� rangka evaluasi beban kerja organ1sas , . nal waJ1b Bag1an Tata Usaha dan para pejabat Fungsi&lt;;&gt; g-i:nasing meny · · tan mas1n ampaikan laporan hasil kegia kepada Kepala ULP.
- (4) K al hasil kegiatan ep a. ULP wajib menyampaikan laporan Ke ala Badan sebag�ana dimaksud pada ayat (3) kepada p melalui Sekretaris Badan.
BAB VII
Pasal 17

- K al t gasnya secara e� � ULP wajib menyampaikan laporan u ktu kepada penodik maupun sewaktu-waktu dan tepat wa Kepala Badan. ( 1 )
- (2) Kepala ULP wajib menyampaikan laporan Akuntabilita: Kin . I K al Badan secar erja nstansi Pemerintah kepada ep a an dan tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentu d pedoman yang berlaku, dengan tembusan surat kepa a Bupati Sintang melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pengawasan.
- (3) Setiap pimpinan dan pejabat fungsional Umum wajib mematuhi petunjuk kerja yang telah ditetapkan . d� menyampaikan laporan pelaksanaannya baik secara penodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 18

Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

Pembentukan Sub-sub kelompok jabatan fungsional ct· lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan b �etapkan jumlah, sifat jenis dan beb� kerja, serta mengutama�r asa:k� organisasi yang efisien, efektif dan proporsional. an Pnns1p
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20

D be · b t yang telah d.engan rlakunya Peraturan Bupati ini, maka PeJa a ti Sintang itetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bup� anan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan U�1t LaYtetap Pen�adaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Smta��engan menJabat dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampa d adanya penetapan dan pelantikan Pejabat yang berdasarkan pa a Peraturan Bupati ini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupa? Sintang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan\_ Urut Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Smtang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal �7 .Jtth 2015
�ANG,tj
/' '1MILTON CROSBY
Diundangkan di Sintang
P8da tangga1 r,
.:Juli 2015
SEkR£TARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
· � "'
,
tosp;pliA HASNAH
&amp;t�A DAERA.H KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 41
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
�I
TAHUN 2015
TANGGAL
.L7 ..:JUL.I 2015 SI DAN TATA PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANIS�IS LA YANAN KERJA UNIT PELAKSANA TEK RINTAH PADA PENGADAAN BARANG / JASA PE�tNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBAN KABUPATEN SINTANG
TENTANG
ANA TEKNIS BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKS BADAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADANTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SI