PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 17 Tahun 2023
Tentang BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BAIIIGUNAN
Berlaku: 28 Tahun 2009
N/A
Preamble

Mengingat:
- l.Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubatran Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Linglmngan Daeratr Swatarrtra Tinglat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor LO8, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor l6a3l;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tatrun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 196O Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2oa3l1'
3. Undang-Undang Nomor 8 Tatrun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1981 Nomor 76, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32O91;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentartg Penagihart P4iak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1997 Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telatr diubatr dengan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OOO (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 129, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39871;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385f);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang Pengadilan Pajak (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2AO2 Nomor 2T,Taa:bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a189);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 134, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247l';
8. Undang-Undang Nomor 17 Tatrun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a287l.;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendatraraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO4 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a385h
10. Undang-Undang Nomor lO Tatrun 2OO4 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Irmbarart Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 53, Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a38e);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OOl;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371sebagaimana telah diubah beberapa kali teralrtrir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubatran Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tatrun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaal;
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintatr Pusat dan Pemerintahan Daerah {Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tanbahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor a4381;
14. Undang-Undang Nomor 28 Tatrun 2OO9 tentang Pqiak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OlO tentang Perubatran Atas Peraturan Pemerintatr Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OlO Nomor 90, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51a5);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO5 Nomor 14O, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);
17. Perahrran Pemerintatr Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daeratr Provinsi dan Pemerintatran Daerah Kabupaten lKota (Lembaran Negara Republik hrdonesia Tatrun 2OO7 Nomor 82, Tambatran Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;
18. Peraturan Pemerintatr Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO7. Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7a\;
19. Perattrran Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OlO tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daeratr dan Retribusi Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9l Tahun 2OlO tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau di Biayai Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik brdonesia Tatrun 2OLO Nomor 153, Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia 5L7el;
- 2I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubatr dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalaq Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Perat:uran Menteri Dalom Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teloris Penataan Orgarrisasi Perangkat Daeratr sebagoimsl4 telatr diubatr dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2O1O tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daeratr (Berita Negara Republik brdonesia Tahun zOtO Nomor 537);
- 23.Perahrran Menteri Keuangan Nomor II Tatrun 2OlO tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketenttran di Bidang P4iak Daeratr Retribusi Daerah;
- 24.Peraturan Daeratr Nomor 12 Tahun 2OO7 tentang Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tatrun 2OO7 Nomor 12);
25. Perahrran Daerah Nomor 15 Tatrun 2OO7 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah l(abupaten Kerinci (kmbaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2AO7 Nomor 15, Tanbatran Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 ), sebagaimana telah diubatr dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OOB tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tatrun 2OO7 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah I(abupaten Kerinci (Lembaran Daeratr Ikbupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yarrtg sela4iutnya disebut DPRD adalatr Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci;
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut DPPI(A, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kerinci;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesattran, baik yang melalrukan usatra maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Daeratr (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, fir:rra, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, orgarrisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lernbaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pqiak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daeratr dan pembangunan daerah;
9. Bea Perolehan Hak Atas Tanatr dan Bangunan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
- lo.Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, adalatr perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh pribadi atau badan;
- ll.Subjek Pajak adalatr orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
l2.Wajib Pajak adalatr orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pqiak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kew4iiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakart daeratr;
l3.Tahun Pajak, adalatr jangka waktu yang lemanya I (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib p4iak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
f4.Pajak yang Terutang, adalah pqiak yarlrrg hartrs dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pqiak, atau dalam bagran tatrun padak sesuai dengan ketentuan peratrrran perundang-undangan perpqiakan daeratr;
l5.Pemungutan adalalr suatu rangtcaian kegiatan mulai dari penglrimpunan data objek dan subjek p4iak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wa$ib pqiak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
l6.Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh waiib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
l7.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
l8.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dising[at SKPDKB adalatr surat keputusan yang menenhrkan besarnya jumlatr pa.iat&lt; temtang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pqiak yang terutang, jumlah kekurangan pokok pqiak, besarnya sanksi administratif, dart jumlah yang masih harus dibayar;
l9.Surat Ketetapan Pajak Daeratr Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disinglat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambatran atas jumlah pajak yang telatr ditetapkan;
2o.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalatr surat keputusan yang menenttrkan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlatr p4jak yang dibayar lebih besar daripada pajak yang sehamsnya terutang;
21.Surat Ketetapan P4jak Daerah Nihil yang selanjutnya disinglat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumfah pajak yang dibayar;
22.Surat Setoran Pajak Daeratr selanjutnya disingkat SSPD adalatr surat yang oleh w4iib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkart oleh Kepala Daerah dan sekaligus unfirk melaporkan data perolehan hak atas t€nah dan atau bangunant
23.Surat Keputusan Pembehrlan adalah surat kepuiusan yang membetulkan kesalahan ttrlis, kesalatran hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanatr dan Bangunan Kurang Bayar Tambatran, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanatr dan Bangunan Lebih Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanatr dan Bangunan Nihil yang di4iukan oleh wajib pajak;
24.Surat Keputusan Keberatan adalatr surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan p4iak daeratr, surat ketetapan pajat( daeratr kurang bayar, surat ketetapan pqiak daerah kurang bayar tambatran, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak daeratr lebih bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh w4iib pajak;
25.Putusan Banding adalatr putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib padak;
26.Pembukuan, adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi llrarta, kew4jiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyeratran barang atau jasa, yang ditutup dengan menJrusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak tersebut;
2T.Pemeriksaan, adalah seranglaian kegiatan menglrimpun dan mengolatr data, keterangan, dan atau bulcti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suahr standar pemeriksaan untuk menguji kepahrhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau unhrk tqiuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peratrrran perundang-undangan perpeiakan daerah;
2S.Penyidikan tindak pidana di bidang pqiak daerah dan retribusi daerah, adalatr serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bulcti yang dengan bukti ihr membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menernukan tersangkanya;
29.Nilai Pasar, adalatr nilai yang berlakr pada saat terjadinya transaksi;
SO.Nilai Jual Objek Padak (NJOP), adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
BAB N
IYAUA, ORrtrq DArr SnBtElr PATAK
Fasaf 2
Dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanatr dan Bangunan dipungut pajak atas setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Pasaf 3
- (1) Objek Padak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanatr dan/atau bangunan.
- (2) Perolehan hah atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemindatran hak karena :
- 1) jual beli;
- 3) hibah;
6. 2l tukar-menukar;
7. 4l hibah wasiat;
- 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
- 5) waris;
10. 7l pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
- 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 8) penunjukan pembeli dalam lelang;
13. I O) penggabungan usatra;
14. 1l)peleburan usaha;
- 12) pemekaran usaha; atau
16. 13)hadiah;
- b. Pemberian hak barr karena:
- 1) kelanjutan pelepasan hak; atau
19. 2l di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimahsud pada ayat (1) adalah:
- b. hak guna usatra;
- a. hak milik;
- c. hak guna bangunan;
- e. fu6ft milik atas sahran rumatr susun; dan
- d. hak pakai;
- f. hak pengelolaan.
Pasal 4
Objek pqiat&lt; yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanatr dan Bangunan adalatr objek pajak yang diperoleh :
- a. perwakilan diplomatik dan konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. waris adalah nilai pasar;
- g. pemisatran hak yang mengakibatkan peralihan adalatt nilai pasar;
- f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
- h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kelnratan hukum tetap adalah nilai pasar;
- j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
- i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalatr nilai pasar;
- k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
- l. peleburan usatra adalah nilai pasar;
- m. pemekaran usatra adalatr nilai pasar;
- o. penunjukan pembelian dalattt lelang adalah harga transaksi yang tercanhrm dalam risalah lelang.
- n. hadiah adalatr nilai pasar; dan/atau
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagafunana dimaksud pada ayat (21huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pqiak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP P4iak Bumi dan Bangunan.
- (5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana climaksud pada ayat (4) adalah besifat sementara.
- (6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan P4jak atau instansi yang berwenang di Kabupaten I Kot a yang bersanglmtan.
- b. negara untuk penyelenggar€ran pemerintahan dan/atau untuk peiaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan diluar fungsi dan tugas badan atau perurakilan organisasi tersebut;
- d. ora4g pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e. orang pribadi atau badan karena wakaf; dan
- f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
Pasal 5
Subjek P4iak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau bad,an yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Fasaf 6
Wadib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orar1g pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah darrr I atau Bangunan.
N/A
Pasal 1

O
- {1} Besaran Pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Padak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Dalam hat Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan NJOP Paiak Bumi dan Bangunan setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pqiak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8 ayat (1) atau ayat (21.
WIL/TYAff PTMT'IIGTTTAN PA"'AK
Easal 1l
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan P4iak yang terutang dipungut di wilayah tempat tanah dan bangunan berada.
BAB V - SITAT PA"'AK TERTTTAITG
Pasal 12

- {1} Saat terutangnya Pajak ditetapkan untuk :
- a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya a7&lt;ta;
- b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatan akta;
- e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan halcrya ke kantor bidang pertanahan;
- f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- g. pemisatran hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- h. putusan hakim adalatr sejak tanggal putusan pengadilan yarrgmempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelartjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- k. penggabungan usalra adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat ditandatan ganinya akta; dan
- m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat ditandatan ganiny a al&lt;ta; dan
- n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat ditandatanganinya akta; dan dan
- o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.
- {2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat {1).
BAB VI - PET$ETAPATT
Pasal 13

- {1) Pemungutan Pedak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dilarang diborongkan.
- {2) Setiap Wajib Pdak membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga merupakan SPTPD.
- (4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lenglap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (5) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai bahart untuk dilakukan penelitian.
- {6} Wajib Pqiak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan memenuhi kew4jiban perpa$akannya berdasarkan SSPD, SKPDKB, dan/ ata'u SKPDKBT.
- (7) Bentuk, isi, tata cara penerbitatl, pengisian dan penyampaian SSPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasel 14
- {1) Dalam jangka waktu 5 (lima} tahun sesudah saat terutangnya p4iak, Bupati dapat menerbitkan;
- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDN.
3AB VN
TATA CARA PIMBAYARAI{ DAN PENAGIITA}I
BAB VI - PET$ETAPATT
Pasal 15

- (1) Bupati menentukan tangal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 3O (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangtya pqiak.
- (2) SKPDKB, SKPDKBI, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, YmB menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan Wqiib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada W4iib Pqiak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 27o (dua persen) sebulan.
4. {4} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, pembayaran dengan angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
Pisal 16
- {1) Sistem dan prosedur pemungutan BPHTB lebih laqjut ditetapkan dengan Peraturan Bupad.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
- c. prosedur penettian SSPD;
- b. prosedur pembayaran BPHTB;
- d. prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
- f. prosedur penagihan; dan
- e. prosedur pelaporan BPHTB;
- g. prosedur pengurangan.
BAB VI - PET$ETAPATT
Pasal 17

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau krrang bayar pada waktunya, dapat ditagh dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3AB VIII
KSIETTTIAI{ EAGI SEJASAT
gasel l8
- {f) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib padak menyerahkan bukti pembayaran pdak.
- {2} Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah danlatau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- {3} Kepala Kantor bidang Pertanahan hanya dapat melakukan pendafta;an hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah wajib padak menyerahkan buhi pembayaran pajak.
Paaal 19
- {1} Pejabat Pembuat Afrta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 {sepuluh) bulan berikutnya.
- {2} Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimaaa di&amp;aksrrd pada ayat (1| diatur dengan Perafuran Bupati.
F*r*I20
- {1) Pejab4t Pembuat Akta TaoatrlNotaris dan kepala ksrtor yang membidangi pelayanan lelang negata, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimalcsud dalem Pasal 18 ayat {1} dan ayat (2) dikenakan sanksi adrninistratif berupa denda sebesar Rp. 7,5OO.OOO,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran;
- {2} Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang nesrbidangi pelayanan lelang Regara, yang melarrggar ketentauan sebagaimana dimaksud dala:n Pasal 19 ayat {1} dikenakan sanksi administratif berupa denda seksar Rp. 25O.OOO,- {dua ratus lima puluh ribu nrpiah} unfuk setiap laporan;
- {3} Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan a dimaksud dalarn Fasal 18 ayat {3} ditrenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Feraturan Pe.nrndangundangan.
BAB IX - KTBERATAN DAIT BANDIITG
Pasal 23

- (1) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dapat megajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding ssfsgaimana dimaksud pada ayat (1) diqjukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar padak sampai dengan 1 {satu} bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
Fasal 24
- (U Jika peng4juan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagiarr atau sehrruhnya, kelebihan pembayaran pqiak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2o/o (d'ua persen) sebulan untuk paling lama 24 (duapuluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat tl) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- {3} Dalam hal keberatq+ Wqiib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagran, Wajib P4iak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 5O% (lima puluh persen) dari jumlah pAiak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum menga$ukan keberatan.
- { } Dalam hal Wajib Pajak mengqiukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 5O% fiima puluh persen)' sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wqiib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1OO% (seratus persen) dari jumlah paiak berdasarkan putusan banding dikurangi .dengan pembayaran pAiak yang telah dibayar sebelum meng4iukan keberataEr.
BAB X - PEUBErI'LJIff , PEttBATAr"At, PEilGIRAIYGAil, rIEfSf-APAr[ DAI{ PET{GHAPUSAN ATAI'PEITGT'RAITGAN SAISKSII ADITIilISTRASI
Pasal 25

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atati STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Bupati dapat:
- a. mengurangkan atau mengtrapuskan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib P4jak atau bukan karena kesalatrannya;
- b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. mengurangkan ketetapan p4iak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pqiak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penglrapusan sanksi administratif dan pengurangcn atau p"rrtU.tut"tt ketetapan pajak sebagaimana rtirnaksud pada ayat (21diatur dengan Peraturan Bupati.
B/TB XI
PEI{GEilBALIAMELF;BIHAI$ PEIilBAYABAS PAJAB
ksal26
- (1) Atas kelebihan pembayaran P{ak Bea Peroletran Hak atas Tanah dan Bangunan, Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama L2 {dua belas} bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pqiak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harrs memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka walctu sebagaimana dirnaksud pada ayat {2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama I (satu) bulan.
4. {4} Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {1) langsung diperhitungfuan untuk melunasi terlebih da]rulu utang p4iak tersebut.
5. {5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat tU dilakukan dalam jangka walrhr paling lama 2 {dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pernbayaran pajak dilakukarl setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
7. {7) Tata ca.ra pengembalian kelebihan pembayaran paiak sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diatur dengan Peraturan Bupati.
'(II I{EDALT'WARSA PETTAGIIIAIT
BAB X - PEUBErI'LJIff , PEttBATAr"At, PEilGIRAIYGAil, rIEfSf-APAr[ DAI{ PET{GHAPUSAN ATAI'PEITGT'RAITGAN SAISKSII ADITIilISTRASI
Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan paiak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waklu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya p4iak, keeuali apabila Wadib Fdak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
2. [2) Kadaluwarsa penagihan P4itk sebagaimana rlirnaksud pada ayat {1) tertangguh aPabila:
- a. diterbitkannya surat teguran dan/atau surat paksa; atau
- b. ada pengalaran utang p4iak dari w4iib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
5. {3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf b adalah Wqiib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan uta$B secara tidak langsrrng sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b dapat diketahui dari pengqiuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pqiak.
BAB X - PEUBErI'LJIff , PEttBATAr"At, PEilGIRAIYGAil, rIEfSf-APAr[ DAI{ PET{GHAPUSAN ATAI'PEITGT'RAITGAN SAISKSII ADITIilISTRASI
Pasal 28

- {1} Piutang Pajalc Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang tidak mungkin ditagh lag karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- {2} Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagai:n'ana dimaksud pada ayat { 1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Feraturan Bupati.
BAB XIII - PEUBT'InIAIY DAN PEUERIKSAAIT
Pasal 33

- (1) Wajib P4jak yang membayar sendiri paiak yang terutang dengan menggunakan SSPD sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (2) digunakan untuk menghitung dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
2. (21 Dalern janeka wakhr 5 (lima) tahun sesudah terutangnya pajak Bupati dapat menerbitkan; saat
- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDLB;
- d. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a diterbitkan:
8. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif bempa tmnga sebesar 2Yo (dua persen) se lan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling latna 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangrya pqiak; a.
9. apabila SSPD tidak disampaikan dalam jangka wal&lt;ttt 24 (dua puluh empat) bulan dan telatr ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlasrbat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (d'ua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangtya pajak; b
10. apabila kewqiiban mengisi SSPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25o/o (d'u.a puluh lima persen) dari pokok pajak ditarnbah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk janska wakhr paling lama 24 {dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangLya pqiak.
11. (41 SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum temngkap yang menyebabkan penambahan jurnlah pajak yang terutang, akan dikenakan sarrksi administrstif berupa kenaikan sebesar l00o/o (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
12. {5} SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit padak.
- (6) Apabila kew4iiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak atau sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi admirristra.si berupa bunga 2s/o (d'u:a persen) sebulan.
- (7) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat t4) tidak dikenakarr pada Wajib Pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
15. {8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cata penerbitan, pengisian, dan penyampaian SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - PEUBT'InIAIY DAN PEUERIKSAAIT
Pasal 34

- {1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan /atau salah hitung; dart
- c. wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda,
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara penerbitan, penyampaian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasd 35
- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SSPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga memgikan keuangan daeratr dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 {dua} kafi jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
2. (2i Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana knrungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
ksal36
Tindak pidana di bidang perpqiakan daerah tidak dapat ditunttrt setelah mslarnFau jangka waktu 5 (Iima) tahun sejak saat terutangnya Pqiak atau beraktrirnya Masa Pdak atau berakhirnya Bagran Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
ksal 37
Denda pidana sebagaimana rtimaksud dalam Pasal 35 merupakan Penerimaan Negara.
rETEITTUAIS PEITUTUP
BAB XIII - PEUBT'InIAIY DAN PEUERIKSAAIT
Pasal 38

Ketentuan pelaksanaan untuk Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati dan ditetapkan paling latna 6 {enam} bulan sebelum diberlakukan.
Pasat 39
Bupati atau Pejabat yang berwenang melakukan ksordinasi kepada pejabat pembuat akta tanah/notaris, dan/atau pimpinan instansi yang membidangi pelayanan lelang negara, dan atau pimpinan instansi yang melaksanakan tuga.s di bidang pertanahan, danfatau pihak-pihak lain yang terkait untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.
Pasat 40
Peraturan Daeratr ini mulai berlaku pada tanggal diundangftan.
Agar setiap orang dapat mengetatruinya, memerintatrkan pengundangan Peratrrran Daeratr ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daeratr Kabupaten Kerinci.
Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal A9 Nlnem 2O11
BLPATT KtRIlYCr, dto
II. UI'RASUAIT
DATRAII KABUPATEIT KTRINCI
TAHUN 2OTI ITOMOR T7