PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 1G Tahun 2023
Tentang PENETAPAN PERUBAIIAN ANGGARAN KAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAIIUN ANGGARAN 2016
Berlaku: 77 Tahun 2016
N/A
Preamble

Mengingat
WALIKOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PAYAJ(UMBUH NOMOR: 1g TAHUN2O16
TENTANG
PENETAPAN PERUBAIIAN ANGGARAN KAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAIIUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,
Menimbang a bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 , untuk pelaksanaannya perlu dilakukan Penetapan Perubahan Anggaran Kas Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016;
- bahwa terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 sehingga mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2076 yang berdampak pada Perubahan Anggaran Kas Kota Payakumbuh; b
- berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh. c.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggunglawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438\;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana yang telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahlurl 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rairyat Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47t2\;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor a5o2l ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5751 ;
- 1 I . Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor a576) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45781 ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46t41;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 59);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2O 1 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 64 Tahun 20 13 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 20 15 tentang Pedoman Pen5,r-rsunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor 02);
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh(Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 1 1) ;
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah beberpa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 20 13 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Payakumbuh ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 05 );
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah Kota Payakumbuh (Lembaran daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);
25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor O5 Tahun 201 1 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 18);
29. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 77 Tahur, 2076 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 77\.
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN PERUBAIIAN ANGGARAN KAS DAERAII KOTA
PAYAKUMBUH TAIIUN ANGGARAN 2016
Pasal I