PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 3 Tahun 2013
Tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Berlaku: 4 September 2013
N/A
Preamble

Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
: a. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan berkualitas, perlu diatur ketentuan mengenai tata cara pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan;
- c. bahwa agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan penjabaran lebih lanjut tentang pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Menetapkan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 1/E);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
: DAERAH.
BAB III
Pasal 3

Dalam setiap penyusunan Produk Hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berdasarkan pada asas:
- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentukan;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarkhi dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.
BAB III
Pasal 4

Materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mengandung asas:
- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kapastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
BAB IV - JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM YANG DITERBITKAN OLEH BUPATI Bagian Kesatu Umum
Pasal 5

Produk hukum yang diterbitkan oleh Bupati meliputi:
- a. Produk hukum yang bersifat pengaturan; dan
- b. Produk
hukum
yang
bersifat
penetapan.
BAB IV - JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM YANG DITERBITKAN OLEH BUPATI Bagian Kesatu Umum
Pasal 6

Jenis produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berbentuk:
- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati; dan
- c. Peraturan Bersama Bupati/Walikota.
BAB IV - JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM YANG DITERBITKAN OLEH BUPATI Bagian Kesatu Umum
Pasal 7

Jenis produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berupa Keputusan Bupati.
BAB IV - JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM YANG DITERBITKAN OLEH BUPATI Bagian Kesatu Umum
Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah merupakan hasil persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Peraturan Bupati ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Peraturan Bersama Bupati/Walikota ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati dan Bupati/Walikota lainnya.
- (4) Keputusan Bupati ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati.
Bagian Kedua
Materi Muatan Produk Hukum Pasal 9
- (1) Materi muatan Peraturan Daerah meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut atas peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan/atau yang setingkat.
- (2) Materi muatan Peraturan Bupati meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi atau yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
- (3) Materi muatan Peraturan Bersama Bupati/Walikota meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi secara bersama-sama dengan daerah lainnya atau yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
- (4) Materi muatan Keputusan Bupati meliputi seluruh materi muatan untuk melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, dan tugas pembantuan serta tugas dekonsentrasi atau yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau setingkat dan bersifat penetapan.
BAB V
Pasal 10

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah ditetapkan dalam Prolegda.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul raperda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Penyusunan daftar rancangan Peraturan Daerah dalam Prolegda didasarkan atas:
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.
BAB V
Pasal 11

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB V
Pasal 12

Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
BAB V
Pasal 13

- (1) Prolegda usulan Bupati disusun dan dipersiapkan oleh Bagian Hukum.
- (2) Dalam menyusun Prolegda, Bagian Hukum menerima usulan rencana Prolegda dari SKPD pengusul.
- (3) SKPD pengusul menyampaikan rencana Prolegda disertai Rancangan Peraturan Daerah, dengan alasan yang memuat:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan d. jangkauan serta arah pengaturan.
BAB V
Pasal 14

- (1) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Forum Prolegda.
- (3) Forum Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan aspirasi masyarakat baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis.
- (4) Hasil pembahasan penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) sebagai bahan perencanaan program dan penganggaran.
BAB V
Pasal 15

- (1) Prolegda usulan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Balegda.
- (2) Dalam menyusun rencana Prolegda, Balegda menerima usulan rencana Prolegda dari anggota DPRD, Fraksi dan/atau alat kelengkapan DPRD.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan judul Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan alasan yang memuat:
- a. urgensi dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan serta arah pengaturan.
BAB V
Pasal 16

- (1) Penyusunan daftar Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh Balegda dalam forum Prolegda DPRD.
- (2) Dalam penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balegda dapat mengundang Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dan perwakilan dari masyarakat.
- (3) Sekretariat DPRD memfasilitasi persiapan dan penyusunan pembahasan Prolegda usulan DPRD.
BAB V
Pasal 17

- (1) Prolegda usulan Bupati dan DPRD dibahas dalam rapat kerja antara Balegda dengan Bagian Hukum.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan rancangan Prolegda.
- (3) Rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.
BAB V
Pasal 18

- (1)Dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda.
- (2)Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan di luar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan/atau
- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Bagian Hukum.
4. (3)Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan di luar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang Perubahan Prolegda.
- (1) Setiap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga ahli atau konsultan yang mempunyai kapasitas di bidangnya.
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika baku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan konsep awal Rancangan Peraturan Daerah.
- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
BAB V
Pasal 21

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang usulan Bupati dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum Konsultasi Hukum.
- (3) Dalam Forum Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diundang para ahli dari perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang telah memperoleh keharmonisan, kebulatan, dan kemantapan konsepsi disampaikan kepada DPRD.
BAB V
Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan surat pengantar Bupati.
- (2) Surat Pengantar Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan juga Pejabat yang ditunjuk mewakili Bupati dalam melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Pimpinan DPRD setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan kepada Badan Musyawarah untuk keperluan penjadwalan dan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada seluruh anggota DPRD.
BAB V
Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diusulkan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Balegda.
- (2) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersiapkan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang akan diajukan.
- (3) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kajian Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rapat paripurna DPRD.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah hasil kajian Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
BAB V
Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) disampaikan oleh pengusul dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pembahasan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengusul memberikan penjelasan;
- b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
- c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (3) Pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabut Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai yang berasal dari inisiatif DPRD.
BAB V
Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh pengusul diputuskan menjadi Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRD dalam rapat paripurna, setelah terlebih dahulu Fraksi memberikan pendapatnya.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. persetujuan tanpa pengubahan;
- b. persetujuan dengan pengubahan; atau
- c. penolakan.
- (3) Dalam hal Fraksi menyatakan persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, usul pengubahan tersebut dengan tegas dimuat dalam pendapat Fraksi.
- (4) Pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk penyempurnaan rumusan Rancangan Peraturan Daerah.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, pimpinan DPRD menugaskan kepada pengusul untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah.
- (6) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari dalam masa sidang.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi, Badan Musyawarah dapat memperpanjang waktu penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan permintaan tertulis dari pengusul, untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari dalam masa sidang.
- (8) Rancangan Peraturan Daerah hasil penyempurnaan pengusul, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.
- (9) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh pengusul disetujui tanpa pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.
BAB V
Pasal 26

- (1) Pimpinan DPRD menetapkan alat kelengkapan DPRD yang diberi tugas membahas Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif DPRD.
- (2) Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada Panitia Khusus, maka Panitia Khusus dibentuk dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebelum pembicaraan Rancangan Peraturan Daerah pada tingkat I.
- (3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memulai tugasnya dengan menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah, pada pembicaraan tingkat I.
BAB V
Pasal 27

- (1) Persiapan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif DPRD difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Untuk keperluan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak naskah Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jumlah yang diperlukan.
- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dapat disampaikan dalam:
- a. rapat dengar pendapat umum;
- b. kunjungan kerja;
- c. sosialisasi; dan/atau
- d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
BAB V
Pasal 29

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu :
- a. pembicaraan tingkat I; dan
- b. pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
2. pemandangan umum Fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi.
- b. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
1. penjelasan pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
2. Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. pembahasan dalam rapat Panitia Khusus dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD yang didahului dengan:
1. penyampaian laporan pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c; dan
2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
pendapat akhir Bupati.
- (4) Apabila persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Apabila Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang yang sama.
BAB V
Pasal 30

- (1) Apabila Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD, maka pimpinan Panitia Khusus memberikan penjelasan atau keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah serta tanggapan atas pertanyaan dari SKPD yang mewakili Bupati, pada rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c.
- (2) Apabila Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Bupati, maka SKPD yang mewakili Bupati untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah, memberikan penjelasan atau keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah serta tanggapan atas pertanyaan Panitia Khusus, pada rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c.
BAB V
Pasal 31

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dijadwalkan oleh Badan Musyawarah untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak pembicaraan tingkat I.
- (2) Badan Musyawarah dapat memperpanjang waktu pembahasan sesuai dengan permintaan tertulis dari pimpinan Panitia Khusus untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pertimbangan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang bersifat kompleks serta beratnya beban tugas Panitia Khusus.
- (4) Pimpinan Panitia Khusus memberikan laporan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah kepada Badan Musyawarah paling sedikit 2 (dua) kali dengan tembusan kepada Balegda.
BAB V
Pasal 32

- (1) Panitia Khusus dapat meminta SKPD yang mewakili Bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah untuk menghadirkan SKPD lainnya atau pimpinan lembaga Pemerintah Daerah non SKPD dalam rapat kerja atau mengundang masyarakat dalam rapat dengar pendapat umum untuk mendapatkan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas.
- (2) Panitia Khusus dapat mengadakan konsultasi ke Pemerintah Pusat dan/atau kunjungan kerja ke DPRD dan/atau Pemerintah Daerah lain atau lembaga terkait dalam rangka mendapatkan tambahan referensi dan masukan sebagai bahan penyempurnaan materi Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Usulan rencana konsultasi dan/atau kunjungan kerja disampaikan kepada Pimpinan DPRD sekurangkurangnya memuat:
- a. urgensi;
- b. kemanfaatan; dan
- c. keterkaitan daerah tujuan dengan materi Rancangan Peraturan Daerah.
BAB V
Pasal 33

- (1) Dalam rapat kerja pengambilan keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota Panitia Khusus, yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi.
- (3) Apabila dalam rapat kerja tidak dicapai kesepakatan atas Rancangan Peraturan Daerah, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna.
- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
BAB V
Pasal 35

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka kalimat pengesahannya berbunyi: 'Peraturan Daerah ini dinyatakan sah'.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.
BAB V
Pasal 36

Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V
Pasal 37

Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah harus difasilitasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V
Pasal 38

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
Paragraf 6 Penarikan Rancangan Peraturan Daerah Pasal 39
- (1) Bupati dapat menarik kembali Rancangan Peraturan Daerah usul Bupati, sebelum pembicaraan tingkat I dimulai, melalui surat pengantar Bupati yang diajukan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibicarakan pada pembicaraan tingkat I hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Bupati dan DPRD.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditarik, tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.
BAB V
Pasal 40

- (1) Pimpinan DPRD dapat menarik kembali Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRD, sebelum pembicaraan tingkat I dimulai, melalui surat pengantar pimpinan DPRD yang diajukan kepada Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibicarakan pada pembicaraan tingkat I hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditarik, tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.
- (1) Peraturan Bupati merupakan peraturan yang dibentuk Bupati sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai kewenangannya.
- (2) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Peraturan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Tim Antar SKPD.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Kepala SKPD Pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati, dan Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai Sekretaris.
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan bersama Bagian Hukum dengan menitikberatkan pada permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.
- (6) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan menjadi Peraturan Bupati dengan ditandatangani oleh Bupati.
Pembentukan Peraturan Bersama Bupati/Walikota
- (1) Peraturan Bersama Bupati/Walikota merupakan peraturan yang dibentuk oleh Bupati dengan Kepala Daerah lain untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD pemrakarsa bersama pihak yang menetapkan kesepakatan bersama.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama instansi terkait dari pihak yang mengadakan kesepakatan bersama melalui rapat kerja dan/atau rapat koordinasi teknis.
- (4) Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan penetapan kesepakatan bersama untuk membuat Peraturan Bersama.
- (5) Rancangan Peraturan Bersama Bupati/Walikota untuk kerja sama daerah yang membebani APBD dan masyarakat serta belum tersedia anggarannya dalam APBD pada tahun anggaran berjalan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- (6) Rancangan Peraturan bersama Bupati/Walikota ditetapkan menjadi Peraturan Bersama Bupati dengan ditandatangani oleh Bupati dan Kepala Daerah lain yang mengadakan kesepakatan bersama.
BAB V
Pasal 43

Peraturan Bersama Bupati/Walikota yang telah ditandatangani disampaikan kepada pihak yang mengadakan kesepakatan bersama.
Bagian Keempat
- (1) Keputusan Bupati merupakan keputusan yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum.
- (4) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Bupati.
- (5) Penandatanganan Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.
Bagian Kelima
Teknik Penyusunan Produk Hukum
BAB V
Pasal 45

- (1) Penyusunan Rancangan Produk Hukum dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Produk Hukum.
- (2) Ketentuan mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan mengenai Bentuk Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keenam Penomoran dan Pengundangan Produk Hukum Paragraf 1 Penomoran dan Pengundangan Peraturan Daerah
BAB V
Pasal 46

Penomoran Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.
BAB V
Pasal 47

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diberikan nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Lembaran Daerah dengan dibubuhi Tahun dan Nomor.
Apabila Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) disertai dengan penjelasan, pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah dengan dibubuhi nomor.
- (4) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah.
- (5) Naskah Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan oleh Bagian Hukum.
Paragraf 2 Penomoran dan Pengundangan Peraturan Bupati Pasal 48
Peraturan Bupati yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.
BAB V
Pasal 49

- (1) Pengundangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditempatkan dalam Berita Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.
- (2) Apabila Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada penjelasannya, maka penjelasan tersebut pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Berita Daerah dengan dibubuhi nomor.
- (3) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Bupati dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Bupati.
- (4) Naskah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh Bagian Hukum.
Paragraf 3 Penomoran dan Pengundangan Peraturan Bersama Bupati/Walikota
BAB V
Pasal 50

Peraturan Bersama Bupati yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.
BAB V
Pasal 51

- (1) Pengundangan Peraturan Bersama Bupati yang telah diberikan nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ditempatkan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.
- (2) Apabila Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) ada penjalasannya, maka penjelasan tersebut pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Berita Daerah dengan dibubuhi nomor.
- (3) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Bersama Bupati/Walikota dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Bersama Bupati/Walikota.
- (4) Naskah Peraturan Bersama Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh Bagian Hukum.
Paragraf 4 Penomoran dan pengundangan Keputusan Bupati Tertentu Pasal 52
- (1) Keputusan Bupati Tertentu, setelah ditetapkan diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum, dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.
- (2) Keputusan Bupati Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Keputusan Bupati yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
- (3) Keputusan Bupati Tertentu setelah diberikan nomor, diundangkan oleh Sekretaris Daerah dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.
Paragraf 5 Penomoran Keputusan Bupati
BAB V
Pasal 53

Keputusan Bupati yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.
BAB VI - Bagian Kedua
Pasal 54

Jenis Produk Hukum DPRD meliputi:
- a. Peraturan DPRD;
- b. Keputusan DPRD; dan
- c. Keputusan Pimpinan DPRD.
Bagian kedua Muatan Produk Hukum yang Diterbitkan oleh DPRD Pasal 55
- (1) Materi muatan Peraturan DPRD meliputi seluruh materi muatan yang bersifat pengaturan, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.
- (2) Materi muatan Keputusan DPRD meliputi seluruh materi yang bersifat penetapan, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD atau materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.
- (3) Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD meliputi seluruh materi muatan yang bersifat penetapan dalam rangka menyelenggarakan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional atau materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.
BAB VII - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DITERBITKAN OLEH DPRD Bagian Kesatu Pembentukan Peraturan DPRD
Pasal 56

- (1) Rancangan peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Balegda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahasoleh Panitia Khusus.
- (3) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:
2. a.
3. b.
4. pembicaraan tingkat I; dan pembicaraan tingkat II .
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh pimpinan DPRDdalam rapat paripurna;
- b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khususdalam rapat paripurna; dan
- c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh Panitia Khusus.
- (5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
- a. penyampaian laporan pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
- b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapatparipurna.
- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
Bagian Kedua
- (1) Dalam membentuk Keputusan DPRD, DPRD dapat membentuk Panitia Khusus atau menugaskan alat kelengkapan lainnya, atau menetapkan keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna .
- (2) Dalam hal keputusan DPRD dibahas oleh Panitia Khusus atau menugaskan alat kelengkapan lainnya, ketentuan mengenai penyusunan, pembahasan dan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan pengambilan keputusan Rancangan Peraturan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna dengan kegiatan:
- a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
- b. pendapat Fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD;
- c. Persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
Bagian Ketiga Pembentukan Keputusan Pimpinan DPRD Pasal 58
- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan olehSekretariat DPRD.
- (2) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD, setelah mendapatkan masukan dari pimpinan Fraksi dalam rapat konsultasi dan/atau Badan Musyawarah dan/atau alat kelengkapan DPRD yang terkait.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat teknis.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
Bagian Keempat Penomoran Produk Hukum Yang Ditetapkan DPRD Paragraf 1 Penomoran Peraturan DPRD Pasal 59
Peraturan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.
Paragraf 2 Penomoran Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD Pasal 60
Keputusan DPRD dan Keputusan pimpinan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor bulatdan tahun penetapan.
BAB VIII - PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN Bagian kesatu Pendokumentasian Pasal 61
Pasal 62

- (1) Penyebarluasan terhadap Prolegda dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Penyebarluasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usulan Bupati dilakukan oleh Sekretariat Daerah.
- (3) Penyebarluasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usul inisiatif DPRD dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Penyebarluasan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati/Walikota, dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Sekretariat Daerah.
BAB VIII - PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN Bagian kesatu Pendokumentasian Pasal 61
Pasal 63

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat dilakukan melalui media masa, tatap muka atau diskusi terbuka, ceramah, dialog, seminar, public hearing, lokakarya, pertemuan ilmiah, konferensi pers, website dan bentuk lainnya yang dapat melibatkan masyarakat umum secara langsung.
PARTISIPASI MASYARAKAT
BAB XI - KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 66
Pasal 67

- (1) Setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Bersama Bupati/Walikota mengikutsertakan perancang peraturan perundangundangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Bersama Bupati/Walikota mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, telah mengubah sistem Pemerintahan dari yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab Bupati diberikan kewenangan untuk mengatur kelembagaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah, dengan memperhatikan kewenangan Pemerintahan yang dimiliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan Daerah, ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.
Disamping itu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan peraturan pelaksananya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD, khususnya fungsi legislasi, maka sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara kolaboratif, terutama yang terkait dengan penyusunan kebijakan publik di daerah.
Perubahan paradigma Pemerintahan yang ditandai dengan peningkatan peran lembaga DPRD sebagai lembaga yang paling strategis dan memiliki beberapa kewenangan tertentu, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam proses Pembentukan Produk Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada saat ini telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, sehingga agar mampu meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Produk Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bangkalan, perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan perundangan yang lebih rinci yaitu Peraturan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Peraturan Daerah ini.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

Huruf a
Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan", adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundangundangan yang berwenang, peraturan perundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarkhi dan materi muatan", adalah bahwa dalam pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarkhi perundang-undangannya.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan", yaitu bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan", adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Huruf f Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan", adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata. atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan", adalah bahwa dalam proses pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-Iuasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Produk Hukum Daerah.
PENJELASAN
Pasal 4

Huruf a
Yang dimaksud dengan "asas pengayoman", adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan", adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak azasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk daerah secara proporsional.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan", adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan", adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan", adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah daerah dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika", adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum .
Huruf j
Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan "forum prolegda" adalah rapat Balegda yang membahas Prolegda dengan melibatkan staf ahli di bidang hukum, alat kelengkapan DPRD terkait, dan pihak-pihak pengusul.
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah untuk menindaklanjuti keputusan pejabat atau lembaga yang berwenang mengenai pembatalan suatu Peraturan Daerah atau adanya kebutuhan untuk menindaklanjuti suatu kebijakan nasional atau peraturan perundang-undangan yang bersifat segera.
```
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup Jelas. Pasal 8 Cukup Jelas. Pasal 9 Cukup Jelas. Pasal 10 Cukup Jelas. Pasal 11 Cukup Jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup Jelas. Pasal 14 Cukup Jelas. Pasal 15 Cukup Jelas. Pasal 16 Ayat (1) Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Pasal 17 Cukup Jelas. Pasal 18 Ayat (1) Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas.
```
PENJELASAN
Pasal 19

Pada prinsipnya semua Rancangan Peraturan Daerah harus disertai naskah akademik, kecuali Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah yang hanya mengubah beberapa materi yang sebelumnya sudah memiliki naskah akademik. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "tenaga ahli atau konsultan yang mempunyai kapasitas di bidangnya" meliputi akademisi, praktisi atau lembaga yang mempunyai kemampuan dalam bidang tertentu. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Cukup Jelas. Ayat (7) Cukup Jelas. Pasal 20 Cukup Jelas. Pasal 21 Cukup Jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD mengenai pencabutan Peraturan Daerah, dan perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubat beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
Cukup jelas. Pasal 24 Cukup Jelas. Pasal 25 Cukup Jelas. Pasal 26 Ayat (1) Alat Kelengkapan DPRD yang dapat diberi tugas membahas lebih lanjut rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD adalah Komisi, gabungan komisi, Balegda atau panitia khusus. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Dalam hal pembahasan rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD ditugaskan kepada komisi, gabungan komisi atau Balegda, alat kelengkapan tersebut memulai tugasnya dengan menyampaikan penjelasan mengenai rancangan peraturan daerah, pada pembicaraan tingkat I. Pasal 27 Cukup Jelas. Pasal 28 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Masukan masyarakat secara tertulis disampaikan kepada Bupati atau pimpinan DPRD dengan disertai identitas yang jelas . Masukan masyarakat secara lisan disampaikan dalam forum jaring aspirasi, rapat dengar pendapat atau forum public hearing yang diselenggarakan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Pasal 29 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Dalam hal pembahasan atas rancangan peraturan daerah usul Bupati ditugaskan kepada Panitia Khusus, pembentukan panitia khusus dilakukan setelah penyampaian jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 35

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 36

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 37

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 39

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 40

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 41

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 42

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 43

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 44

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 45

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 46

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 47

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 48

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 49

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 50

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 51

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 52

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 53

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 54

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 55

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 56

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 57

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 58

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 59

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 60

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 61

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 62

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 63

Rancangan Peraturan Daerah dimuat dalam website Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) hari setelah penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah.
Prolegda, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati, dan Keputusan Bupati tertentu dimuat dalam website Pemerintah Daerah.
PENJELASAN
Pasal 64

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 65

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 66

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 67

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 68

Cukup Jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 10
LAMPIRAN I :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK
Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:
JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
PENJELASANBAB II
Pasal 1

...
Pasal ...
BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal ...
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan .
Ditetapkan di BANGKALAN pada tanggal ... BUPATI BANGKALAN, tanda tangan
NAMA
Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,
tanda tangan
NAMA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN NOMOR
II. BENTUK PERATURAN BUPATI
PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Peraturan Bupati)
BUPATI BANGKALAN,
Menimbang
: a. bahwa...;
bahwa...;
dan seterusnya...;
Mengingat
: 1. ...;
2...;
3. dan seterusnya...;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI BANGKALAN TENTANG...(Judul Peraturan Bupati).
PENJELASANBAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
PENJELASANBAB I
Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan: