Unknown Unknown Nomor 133 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 33 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a.
bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang Dinas Kehutanan, dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
No. 133, 2016
c.
2
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3
No. 133, 2016
3. 3 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
4
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. 8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
Menetapkan :
5
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.67/Menhut-II/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 117).
M E M U T U S K A N
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA
Pasal 2

- (1) Dengan peraturan ini, dibentuk UPT-KPH Wilayah Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) UPT - KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan yang berkedudukan di Kota Mempawah Kabupaten Mempawah dengan wilayah kerja meliputi KPHP Unit VIII dengan luas area 96 Ha. ( Sembilan puluh enam hektar).
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 3

UPT- KPH dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
No. 133, 2016
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

UPT - KPH mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPH yang telah ditetapkan.
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT - KPH Wilayah Mempawah mempunyai fungsi:
- a. penyusunan programkerja dilingkungan UPT;
- b. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum, pengelolaan keuangan dan aset dilingkungan UPT;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan hutan;
- d. penyelenggaraan urusan penelolaan hutan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- e. pelaksanaan pengawasan pengelolaan hutan;
- f. pelaksanaan tata hutan pada wilayah kesatuan penelolaan hutan;
- g. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan;
No. 133, 2016
- h. pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah kesatuan pengelolaan hutan;
- i. pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah kesatuan pengelolaan hutan;
- j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulaidari perencanaan,pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian diwilayah kesatuan pengelolaan hutan;
- k. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayah kesatuan pengelolaan hutan;
- l. pelaksanaan pemungutan dan pengolahan hasil hhutan kayu dan bukan kayu:
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan hutan;
- n. pelaksanaan tugas lain di bidang kesatuan pengelolaan hutan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT-KPH Wilayah Mempawah Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :
- a. Kepala UPT
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- d. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Resort Pengelolaan Hutan
- (2) Bagan susunan organisasi UPT -KPH Wilayah Mempawah sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operational dan teknis penunjang di bidang kesatuan pengelolaan hutan dengan luas wilayah kerja mempawah. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kepala UPT-KPH Wilayah Mempawah mempunyai fungai:
- a. memimpin UPT-KPH Wilayah Mempawah;
- b. membina administrasi kepegawaian dan organisasi di lingkungan UPT-KPH Wilayah Mempawah;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di UPTKPH Wilayah Mempawah;
- d. menyelenggarakan kegiatan kesatuanpengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. mengawasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan UPTKPH Wilayah Mempawah;
- f. mengendalikan kegiatan di lingkungan UPT-KPH Wilayah Mempawah;
No. 133, 2016
- g. mengevaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT-KPH Wilayah Mempawah;
- h. melaksanakan fungsi lain di bidang pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Sub Bagian Tata Usaha
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan tugas penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi, administrasi kepegawaian dan umum, serta pengelolaan keuangan dan asset.
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan penyelarasan program kerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
- c. pelaksanaan urusan umum, kehumasan dan rumah tangga UPT;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset dilingkungan UPT;
- e. pelaksanaan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT;
- f. pelaksanaan tugas lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala UPT.
No. 133, 2016
Bagian Kelima
Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 11

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pemanfaatan hutan yang meliputi wilayah Mempawah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- c. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan yang meliputi wilayah Mempawah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT berkenaan dengan pelaksanaan tugasdan fungsi Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan dan pemanfaatan hutan yang diserahkan oleh Kepala UPT.
No. 133, 2016
Bagian Keenam Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 13

Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perlindungan hutan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi wilayah Mempawah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi wilayah Mempawah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan
fungsi Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang diserahkan oleh Kepala UPT.
Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan di bidang tertentu;
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara operasional berada di bawah Kepala Seksi dan secara administrasi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT;
- (3) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 16

Pejabat Fungsional yang ditempatkan pada UPT-KPH Wilayah Mempawah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan ketrampilan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Kedelapan Resort Pengelolaan Hutan
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 17

- (1) Resort Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf f dibentuk berdasarkan fungsi kawasan hutan dalam wilayah kerja UPT - KPH untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang unit.
- (2) Resort Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Resort Pengelolaan Hutan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit.
- (3) Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Resort Pengelolaan Hutan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
BAB V - KEPEGAWAIAN
Pasal 18

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan memperhatikan usulan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan syarat jabatan sesuaidenan ketentuan peraturan perundangundangan.
No. 133, 2016
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi pegawai negari sipil dalam suatu jabatan strukturalsesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Formasi Pegawai Negeri Sipil pada UPT-KPH disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Uraian jabatan untuk setiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - TATA KERJA DAN PELAPORAN
Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masingmasing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan baik struktural maupun fungsional dilingkungan UPT-KPH wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala UPT, pejabat struktural dan fungsional pada UPT-KPH wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (WASKAT) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagian Kedua Pelaporan
BAB VI - TATA KERJA DAN PELAPORAN
Pasal 20

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas maupun kepada unit kerja lainnya.
- (2) Kepala UPT wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dengan tembusan kepada unit kerja terkait.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan UPT-KPH wajib mematuhi petunjuk kerja yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka evaluasi organisasi, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sertapejabat fungsional wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan masingmasing berdasarkan pedoman yang ditetapkan.
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 21

- (1) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.
No. 133, 2016
- (2) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

Kepala Unit wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta penataan organisasi yang dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
No. 133, 2016
penempatannya dalam berita daerah Provinsi Kalimantan Barat.
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
T.T.D
CORNELIS
Diundangkan di Pontianak Pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
T.T.D
M. ZEET HAMDY ASSOVIE
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016 NOMOR
No. 133, 2016
Lampiran
: Peraturan Gubernur Kalimantan Barat
Nomor
: 133 Tahun 2016
Tanggal
: 30 Desember 2016
SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANAN TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
T.T.D
CORNELIS
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 1 TAHUN 2012
TENT ANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 298 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelo!aan Keuangan Daerah dan sebagaimana telah diubah k.embali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2011 perlu dilakukan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah;
- b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
3. 1 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tenlang Perubahan Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 lenlang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan lelah diubah kembali dengan Peraluran Menleri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 lentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 12 Tahun 2011 tenlang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 12).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
dan
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERA TU RAN PELAKSANAAN DAE RAH ANG GARAN TENT ANG PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.
N/A
Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
- a. laporan realisasi anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan arus kas; dan
- d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 T ahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga alas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 T ahun 2005 ten tang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, T ambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 T ahun 2005 tentang Si stem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Alas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republ\k Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,, Tambahan Lembaan Negara Nomor 4437) sebagaimana lelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
26. 11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2011 sebagai berikut:
Rp. 57.650.345. 723,91
Rp. 1.103.891.472,00
Rp. 56.546.454.251,91
Rp. 71.669.675.454,91
Rp. 435.248.715.708,00
Rp. 420.125.494.505,00
Rp. 15.123.221.203,00
- b. Belanja dan Transfer
Surplus/(defisit)
- c. Pembiayaan
- Penerimaan
Pengeluaran
Pembiayaan Bersih
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
- a. Pendapatan
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan Rp.5.305.221.325,84 dengan rincian sebagai berikut:
sejumlah
- a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan
Rp.429.943.494.382, 16
- b. Realisasi
Rp.435.248.715.708,00
Selisih lebihl(kurang)
Rp. 5.305.221.325,84
- (2) Selisih anggaran
dengan
realisasi
belanja
sejumlah minus
Rp.66.032.645.925,07 dengan rincian sebagai berikut :
Anggaran Belanja Setelah Perubahan
Rp.486.158.140.430,07
- b. Realisasi
Rp.420.125.494.505.00
Selisih lebih/(kurang)
(Rp. 66.032.645.925,07)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp.71.337.867.250,91dengan perincian sebagai berikut:
- a. Surplus/defisit setelah perubahan
(Rp.56.214.646.047,91)
- b. Realisasi
Rp.15.123.221.203.00
Selisih lebihl(kurang)
Rp.71.337.867.250,91
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah minus Rp.2.200,00 dengan perincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan
Rp. 57.650.347.923,91
- b. Realisasi
Rp. 57.650.345.723,91
Selisih lebih l(kurang)
(Rp. 2.200,00)
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah minus Rp.331.810.404,00 dengan perincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
Rp.1.435.701.876,00
- b. Realisasi
Rp.1.103.891.472,00
Selisih lebih l(kurang)
(Rp. 331.810.404,00)
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan
neto sejumlah
Rp.331.808.204,00 dengan perincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pembiayaan neto
Rp.56.214.646.047,91
- b. Realisasi Selisih lebih I (kurang)
Rp.56.546.454.251.91
Rp. 331.808.204,00
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2011 sebagai berikut : 1
Rp.668.202.166.251,64
Rp. 4.215.470.391,79
Rp.663.986.695.859,85
- b. Jumlah Kewajiban
- c. Jumlah ekuitas dana
- a. Jumlah aset
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun berikut yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2011 sebagai berikut:
- a. Saldo awal kas per 1 Januari 2011
Rp. 65.436.081.273,70
- b. Arus kas dari aktivitas operasi
Rp.192.381.385.460,00
- c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non Keuangan
(Rp.177.258.164.257,00)
(Rp. 1.097.891.472,00)
(Rp. 3 943.285 609,00)
Rp. 75.487.094.148,70
- d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan
- e. Arus kas dari aktivitas non anggaran
- f. Saldo terakhir per 31 Desember tahun 2011
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif alas pas - pas laporan keuangan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
- a. Lampiran I
Laporan realisasi anggaran;
Lampiran 1.9
Lampiran 1.4
Lampiran 1.3
Lampiran 1.2
Lampiran 1.5
Lampiran 1.6
Lampiran 1.7
Lampiran 1.8
Lampi ran 1.10
Lampiran 1.11
Lampiran 1.1
- Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
- Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara:
Datta, piutang daerah;
Datta, penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
Daftar dana cadangan daerah, dan
Dattar pinjaman daerah dan Obligasi daerah.
- b.
- Lampran II
- c. Lampiran Ill
- d.
- Lampiran IV
: Neraca
:
- Laporan arus kas
: Catatan atas Japoran keuangan
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:
- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. lkhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
TONISUPIT
1 . .
2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARD, . 1 -
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARD TAHUN 2012 NDMDR