PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor T3 Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 6 Tahun 2014
N/A
Preamble

Mengingat
WALIKOTA KOTAI}IOBAGU PROVINSI SUL/TWESI UTARA
PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NoMoR t3 renur.r zors
TENTANG
PENGHASII"AN TETAP SANGADI DAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAMOBAGU
Menimbang : a.
- bahrra berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sangadi dan Peranglat Desa memperoleh pengfuasilan tetap, tunjangan dan pendapatan l,ain yang sah sesuai perundang-undangan;
- bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tefiatry Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa dianggarkan dalarn anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa; b.
- bahwa berdasarkan Pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghasilan Tetap Sangadi dan Ferangkat Desa di Kota Kotamobagu
- l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 terrtang Keuangan Negara (I-mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47);
- Undang-Undang Nomor I Tahun 2@4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5); 2.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pertanggungiawaban Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66); 3.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2fi)7 Nomor 6); 4.
- [fudang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Ledonesia Nomor 5495); 5.
Menetapkan:
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 15 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomot 56791; 6
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa (Iembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 7.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2093); 8
- Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 42 Tahun 2OO8 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa flambahan kmbaran Daera]r Nomor 58); 9.
MEMUTUSKAN:
TENTANG PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
PENGHASII"ANTEf,APSANGADI DAN PERANGKAT DESA.
BAA I
XETEI{TUAI| I'UUU
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang hrwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Sangadi adalah pemimpin desa yang dipilih l,angsung oleh penduduk desa yang bersangkutan. 8
4. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Sangadi, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Porobis sebagai Kepala Urusan pelaksana teknis lapangan dan Kepala Dusun sebagai unsur kewilayahan. 9.
5. Penjabat Sangadi adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksana}an tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Sangadi dalam kurun waktu tertentu; 10.
6. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Sangadi dan Perangkat Desa setiap bulan. 11.
7. Ttrnjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa. 12.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. r3.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seteLah dikurangi Dana Alokasi Ktrusus. 14.
BAB II - PTIfGHASIL,AT SAI|GADI DAIf PERATGITAT DESA
Pasal 2

Penghasilan yang diberikan bagi Sangadi dan Perangkat Desa terdiri dari:
- a. Penghasilan tetap; dan
- b. T\.rnjangan
Bagf.a Kcdua Psngherlhn Tetap
BAB II - PTIfGHASIL,AT SAI|GADI DAIf PERATGITAT DESA
Pasal 3

- Sangadi dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetaP. (1)
- Penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (2t
- Penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa. (3)
- Penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa yang tidak dibayarkan dikarenakan kekosongan jabatan Sangadi dan Perangkat Desa, dikembalikan ke rekening Desa. dapat /atan (4)
lrgtan Kettga TunJangan
BAB II - PTIfGHASIL,AT SAI|GADI DAIf PERATGITAT DESA
Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Sangadi, Penjabat Sangadi dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan.
2. (21 T\:njangan Sangadi dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Besaran Penghasilan tetap, tunjangan Sangadi dan Perangkat Desa sebagaimana dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
BAB III - I(ETEITTUAIT PERALIIIAIT
Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari APBD diubah menjadi Pengfasilan Sangadi dan perangkat Desa yang bersumber dari APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - XETEI{TUAIT PEITUTI'P
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.
Ditetapkan di Kotamobagu
Padatanggal eS lnei 2015 or WALTKOTA KOTAM OBAGU 4
TXTONG BARA
| No | Pengolah | Paraf |
|------|--------------------------------|---------|
| 1 | I(abag Tata Praja | * |
| 2 | I(abag Hukum dan Organisasi | fh |
| 3 | Asisten Pemerintahan dan Kesos | {/ |
| 4 | Sekretaris Daerah | ld |
| 5 | Wakil Walikota Kotamobagu | Y |
| 6 | Wa-likota Koramotlagu | U |
Diundangkan di Kotamobagu
PadaTanggal, 18 lrtei
2Of5
SEKRETARIS DAERAH KOTA
KOTAMOBAGU Y
Drs
MUSTAFA LIMBALO
i..iMPtR6l't PERATURtu\ YfALIXOfA XClfA XODAMOBAGU
TAHUN 2015
NOMOR I,
TENTANG PENGHASII,AN TETAP DAN TUNJANGAIV I"AINI{YA BAGI SANGADI DAN PERANGKAT DESA
| ilo | JABATAIII | PEITGEASII"AII TETAP | TT'NJANGAN | BEf, |
|-------|------------------|------------------------|--------------|------------|
| I | SANGADI | Rp. 7O0,00O,- | Rp.35O,OOO,- | Per Bulan |
| 2. | SEI.RSI}RISDE.SA | Rp.56O.O0O, | Rp.3OO.OOO, | Per Bulan |
| J | PROBTS/KAUR | Rp.49A,(frO, | Rp.25O,NO, | Per Efulan |
| 4 | KEPAIA DUSUN | Rp. a2O,OOO, | Rp. 2O0,OO0, | Per Bulan |
g.r wrfir(ora KoTAToBAGU L
BARA