Unknown Unknown Nomor 44 Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 6 Tahun 2016
N/A
Preamble

Menimbang
- Mcngingat
·'
BUPATIBUTON
PERATURAN BVPATJ BUTON NOMOR 44 TAHUN 20:6
TENTANC
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS! SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATE\_N BUTON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON,
bahwa untuk melaksariakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentar.g Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buron, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kabupatcn Buton;
- l. Paeal 18 Aya t (6) Undang-Undang Dasar Negara RepubJ.ik Indonesia 'Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 teruang Pcmbcntukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi [Lernbarun Negara Republik Indonesia Nornor 74, Tambahari Lernbaran Negar;,i R~p11hlik Indonesia Nomor 1822);
3. Unda.ng-Undnng Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerin tah P11s;;t dan Pernertintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. 5\_ Undang-Undang Nomor 1?. Tahrin ?.011 rentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Menetapkan
Tahun 20l4 Nomor 6 , Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 )
7. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Lelah beberapa kali diubah terakhir dengan LndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmermtahan Daeral. [Leurbaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pcmcrintah Nomcr 14 Tahun 201.G tentaug Penyelenggoron Perurnahnn don Kuwrumn Permukiman
9. Peraturan Pernertntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pcrangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tohun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 20lb tcntang Orgauisasi Kementerian Negara (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Menten Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organinsasi dan Tata Kerja Kt:111t:11Ltria11 Pekerjaan U111urn dan Pcrumahan Rakyat;
6. l'.2. Peraturan Uaerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 ten Lang Urusan Pcrncrintahan ya11g ruenjadi Kcwcnangan Pcmcrintah Kabupatcn Buton Scbagai Daerah Otonom [Lernbar-ari Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomnr 11 ?.);
7. l 3.Pe,-atun:,.,1 Daeruh Kabupatcn Buton Nome.6 Tahun 2016 tentung Pembenrukan dan Susunan Perarigkat Daerah Kabupaten Euton;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS D!\.N FUNUSl Sh:I&lt;TA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKlMAN KABUPATEN BU'i'ON.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dirnaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupatcn Buton.
2. Pemcrintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati arialah Bupati Buton.
1. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Dutoo.
5. Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah, yang setanjutnya disebut DPRO adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daeraa Kabupaten Buton.
6. Sekretaris Oaerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bu ton.
7. Dinas Pcruruahan dan Kawasan permukirnan yang sclanjutnya disebut Dinas Perurnahan dan Kawasan permukiman adalah Dinas Perurnaban dan Kawasan permukiman Kabupaten Buton.
8. Kepala Dinas Perttmahari dan Kawasan permukiman adalah Kepala Dirias Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perurnahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton.
10. Perruukiuiau Kabupaten Buton. Sckrctaris Dinas Perumahan dan Kawasan adalah 10. Sekretaris Dinas yang selaniutnya disebut Sekretaris
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perurnahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perurnahan dan Kawasan Perrnukirnan Kabupaten Buton.
13. Sub Bagian adnlah Sub Bagian pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton.
14. 1..:.. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Perurnahan dan Kawasan Permukiman Kabupatcn Buton.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perurnahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton.
16. Kepala Seksi adalah Kcpala Scksi pada Dinns Perumuhan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buron.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UP'l'D adalah unsur pelaksaria reknis Dinas Perumahan dan Kawasan Pcrrnukiman Kabupaten Buton yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis tertentu.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perurnahan dan Kawasan Permukimon Kabupateri Buton.
BAB II - KEDlfDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas Perumahan dan kawasan permukirnan adalah unsur pelaksana urusan pernermtahan dibidang Perumahan dan kawasan permukirnan yang rnenjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pcr.unahan dan kawaean permukiman eebagaimana dimaksud pada ayat 11) dipim?in oleh Kepala ninP-!'\ ynn?; bcrkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BJ\D nr SUSUNAN ORUANISASI
- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukirnan adalah Dinas Daerah Tipe C.
- (2) Dinas Perurnahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas :
- a. Kepala Uinas;
- b. Sekrecariat;
- c. Bidang Perumahan;
- d. Bidang Perrnukiman;
- e. Sub Bagian/Seksi;
- f. T JPTD; clan
- g. Kelornpok .Jabatan Fungsional
- (3) Sekretariat sebagairnana dimaksud pada pada Aya.t (2) Huruf b terdiri atas :
- a. Subbagian perencanaan can Keuangan; dan
- b. Suboagian Umum dan Kepegawaian
- (4) l::l1dang Perumahan sebagaimana dimaksud pada Ayut. (2) Huruf c terdiri atas :
- a. Scksi Pcnycdiaan Perumahan
- b. Seksi Survey dan Pendataan perurnahan
- c. Seksi Pengcndalian dan Pernbinaan Kelembagaan Perumahan.
- (5) Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf d terdiri atas :
- a. Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman
- b. Seksi Pemanfaatan Kawasan Pennukiman
- c. Seksi Pengendalian Kawasan permukirnan
- (6) Struktur Organisasi Dinas Pcrumahan dan l{awasan Permukiman terca.ntum dalam lampiran Peraturan Bupati rm
BAB II - KEDlfDUKAN
Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagairnana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c.huruf d,huruf e, huruf f, dan huruf g, dipimpin oleh scorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas inelalui Sekretaris.
- (3) Subbagian sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 3 ayat (31, rlipimpin oleh seorarig Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), dan Ayat (8) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang masing-masing.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1) Dinas Perurnahan dan kawasan permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman dala.m bentuk penyediaan dan pernbiayaan perumahan, pernbangunan rurnah negara, rurnah uuiuru, rumah swadaya, rumah korban bcncana, rumab kornersil, fosilitusi bantuan stimulan rumah swadaya, penyediaan sararia prasarana urilitas perumahan dan pengcrnhangan kawasan permukiman dalam bcntuk pelaksanaan strategi kebiiakan pengembangan kawasan, perencanaan kawasan, pembangunan kawasan, peningkatan kwalitas kawasan, pengendalian kawasan dan evaluasi program kegiatan sebagai wujud dari kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas wajib urusan pemermtahan bidang perumahau &lt;Jan kuwasan
pennukiman dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dinas Perurnahan dan Kawasan Perrnukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
1. Penvediaan dan pembiayaan perumahan;
2. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota.
3. Fasilitasi penyediaan rurnah bagi rnasyarakat yang terxer.a relokasi program Pernerintah Daerah kabupateny kota.
4. Pem::d,iLaH izin pembangunan dan pengembangan pcrumahan.
5. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (8KRG).
6. Penerbitan izin pernbangunan dan pengernbangan kawasan perrnukiman.
8. kualitas kawasan luas di bawah 10 7. Penataan dan peningkatan permukiman kumuh dengan (sepuluh) ha.
9. l:l. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumu..'l pada Daerah Kabuparen.
9. Penyelenggaraan Prasarana Sarana dan Utilitas Lingkuogan pcrurnahan
10. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melakssnakan perancangan dan pcrencanaan rumah serta perencanaan prssarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.
Bagian Kcdua Kepala Dinas
- (1) Kepala Dinas mcmpunyai tugas mermrnpm dan melaksanakan urusan pemcrintanan yang menjaci kewenangan daerah dibidaug Pei umahau dan kawasan pcrmukiman bcrazaskan otonomi daerah dun mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidarig Perurnahart clan kswasan permukiman serta membina hubungan kerja dengan instansi Pernerintah, Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Kepala Dinas dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat [l ] menyelenggarakan fungsi :
- a. Perurr.usan keoijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- b. Pengkoordinasian pemberian perizinan dau pelaksanaan pelayanan wnum
- c. Pelaksanaan pcmbinaan terhadap UPTD dan kelompok ja ha tan fungsional
- d. Pelaksanaan pengclolaan urusan dibidang kesekretariatan dinas
- e. Pena.ndatanganan surar/ naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya; dan
- f. Pclaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala daerah scsuai dengan tugas pokok dan Iungsinya.
- (!) Sekretaris Dinas mernpunyai tugas melsksanakan koordinasi pclaksanaan tugas, pembinaan dan pencgakan disiplin aparatur, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dalam lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- (2) Sekretaris Dinas tlalam melaksanakan tugas sebagairnana dima.ksud pada Ayat (1) mcnyclcnggarakan fungsi :
- a. Mengkoordinasikan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Mcngkocrdinasikan dan pcnyusunan rcncana, program dan anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Perrnukiman;
- d. Melaksanakan penegakan disiplin aparatur dan penataa.n organisasi dan Lala laksaua;
- c. Melakukan pernbinaan dan pernberian dukungan adrninistrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumuhtanggunn, kerju sumo, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumcntasi Dinas Perumaha.n dan Kawasan Permukirnan:
- e. Mengkoordinasikan penyusunan peraturan dan regulasi terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman serta pelaksanaan acvokasi hukum;
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- I, Menata dan mengelola barang milik/kekayaan daerah dan urusan rcncana umum pcngadaarr pengadaan barang/ jasa: dan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8

Kepala Sub Bagian perencanaan dan Keuangan mempunyai rugas:
- a. Mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk tek.nis sesuai bidang tugasnya;
- b. mclaksanakan koordinasi dan penyusunan adrninistrasi anggaran;
- c. mernnnto.u, mengevo!unoi dan melaporkan pclaksanaan anggaran
- d. melakukan pembukuan ;
- e. mengendalian keuangan urusar; Dinas Perurnahan dan Kawasan Permukiman
PasaJ Y
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana, mempunyai tugas :
- a. M.engumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan pcngclolaan data, informasi dan arsip kepegawaian,
- c. Menelaah peraruran perundang undangan bidang kepegawaian;
- e. Melaksankan urusan tata usaha kepegawaian
- d. Melaksanakan pcmberian penghargaan dan penegakan disipilin;
- I. meluksannlcan urusan tata kclola asset; don
- g. melaksanakan urusan rumah tangga Dinas Perurnahan dan Kawasan Permukiman.
Bagian Keempat
Bidang Perumahan
- (1) Kepala Bidang Perumahan mempunyai rugas rnenyelenggarakan pcnycdiaan don pernbiayaan perumuhun , survey don pendataan bidang urusan perurnahan serta pengendalian dan pembinaan kelembagaan pengembang perumahan
- (2) Kepala Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat I menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan standar norrna, prosedur dan kriteria bidang perumahan dan strategi penyediaan pembangunan perumahan;
- c. pelaksanaan survey dan pendataan perumahan, indentifikasi perumahan kumuh, rumah tidak layak huni dan pcrur:nahan rawan bencana;
- b. Pelaksanaan pernbangunan p;mu1:1.11gw1a11 ruruah negara, rumah umum, rumah swadaya, rumah korban bancana, rumah komersil, fasilitasi bantuan stimulan rumah swadaya, penyediaan sarana prasarana utilitas perumahan;
- d. penzelolaan data dan informasi di bidang perumahan;
7. f pelaksanaan pernantauan, penertiban izin sertifikat kepemilikan bangunan gedung, evaluasi dan penyusunan laporan pclaksanaan program di bidang perumahan, penertiban izin pembangunan dan pengernbangan pcrumahau: dan
- c. pengkoordinasian dan pembinaan perencanaan program perumahan dan administrasi kerja sarna dengan pengembang [investor swasra] dan kcrnitraan;
- g. peluksanaan urusan tata usaha Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Kepala Seksi Penyediaan Perumahan mempunyai tugas:
- a. mengurnpulkan bahan pcdoman dan pctunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaruan penyediaan perurnahan;
- b. rnelaksanakan perencanaan penyediaan perumahan, pernbiayaan perumahan, penyediaan prasarana sarana utilitas perumahan;
- d. mengevaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.
- f. Memberikan bimbingan teknis dan supervise kcpada mitra atau lcmbaga penyelenggaran penyedia perumahan;
- e. Melaksanakan program penyediaan perumahan, pernbiayaan peruruahan dan pcnyediaau prn:;unma sarana utilitas perumahan
- g. Menertibkan izm pembangunan perumahan dan sertivikasi kepermhkan bangunan gedung
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

Kepala Seksi Survey dan Pendataan Perurnahan mernpunyai tugas:
- b. Melakukan pendataan perumahan dan ketersediaan prasarana sarana utilitas;
- a. Mengumpulkun bahon pedomon dun petunjuk teknis sesuai bidang tugasnva:
- c. u1&lt;:;11gvlal1 &lt;.lale1. &lt;lall infvrn,asi rierwn:.,.liau
- d. mengevaluasi clan pelaporari di bidang penyelenggaraan perumahan:
- f. menyu su o laporan hasil sunrcy dan pcndataan bidang pcrumahan dan evaluasi data dan pelnporan &lt;ii hidang pernbangunan perumahan
- e. mengelola data dan inforrnasi bidang perumahan secara berkala dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas;
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

- a. Mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
Kcpala Scksi Pengendalian dan Pernbinnan kelernbngaan perumahan mernpunyai tugas:
- b. melaksanakan regtstrasi dan sernfikast kepemilikan bangunan gedung;
- d. melaksanakan bimbingan teknis kepada pengembang perumahan:
- c. memberikan rekorncndasi izin pernbangunan perumahan, perbaikan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh;
- e. melaksanakan pembangunan dan pcningkatan. kualitas pe:-umahan kumuh;
- g. melaksanakan registrasi dan sertifikasi oangunan gedung dalam wilayah kabupatcn Buton;
- f. rnemberikan rekomendasi dan telaah teknis terhadap izin perencana pengcmbang perumahan:
- h. menyusun laporan hasil kegiatan dan dokumentasi pembinaan kelernbagan perumahan
Bagian Kclima Bidang Perrnukiman
Pasa.114
- (1) Kepala Bidang Per ruukiuian rnernpunyai tugas melaksanakan perumu san pelaksanaan kebijakan, penyelenggarnan perencnnaan pembangunan kawasan permukiman, pemanfaatan kawasan permukiman dan pengendalian kawasan permukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas scbagaimarra dlrnaksud dala.m pasal 14, Bidang Perrmrkirnan me.ny1,l&lt;-,nggar,;,kan fungsi:
- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian peuyusuuan standar norrna, standar, prosedur dan kriteria satuan lahan permukiman dan strategi pembangunan, pernanfaatan dan pengendalian kawasan perrnukiman;
- b. pelaksanaan survey ctan pendataan indcntifik.asi kawasan pcrmukiman, katcgori jerris pennukiman dan kawasan permukirnan rawan bencana;
- c. pengelolaan data dan informasi spasial di bidang permukiman;
- e. pengkoordinasian dan pembinaan perencanaan pengcmbangan permulciman dan administrosi kerjo. eama dengan pengembang (investor swasta) dan kernitraan;
- d. Penataan bangunan dan lingkungan hunian;
8. J, Pelaksanaan pernantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program di bidang permukiman; dan pelaksanaan urusan tata usaha lainnya di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15

Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Perrnukiman mempunyai rugas :
- perumusan kebijakan, kawasan pelaksanaan pembangunan perencanaan b. melaksanakan penyefenggaraan permukiman;
- a. Mengumpulkan bahan pedoman dan pcrunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- c, iueuyediakau lokasi perurukiman;
- d. mcnetapkan kriteria clan standar lokasi permukiman yang lavak;
- c. mcnata k.lasifikasi kawasan permukirnan kota, desa dan khusus.
- f. Memberikan pembinaan kclcmbagaan clan pcmbinaan pernberdayaan masyarakar di hidang pengembangan kawasan perrnukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman khusus
- tangga dinas h. 'Jelaksanakan urusan tata usaha lain dan urusan rumah
- g. Menyusun dokumen rencana pengernoangan permukiman perkotaan, kawaaan permukiman. perdesaan, kawasan permukiman kbusus can fasilitasi penyediaan tanah serta rencana penyediaan prasarana secara utilitas
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

Kepala Seksi Pemanfaatan Kawasan Permukiman mernpunyai tugas;
- a. Mengumpulkan bahan pedornan dan petunjuk teknis sesuai bidung tugasnya;
- b. rnelaksanakan perurr.usan pelaksa.naan kebijakan;
- d. pernanfaatan prasarana sarana dan utilitas kawasan permukiman
- c. pernanfaatan kawasan permukiman;
- e. pengolahan data bidang pcmanfaatan kawasan dan fasilitas penunjangnya
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

- a. mcngumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
Kepala Seksi Pengenctalian Kawasan pcrmukiman rnernpunyai rugas:
- b. melaksanakan pengendalian kawasan permukiman,
- c. meningkatkan xualttas permukiman;
- d. menyediakan prasarana utilitas ;
- e. rnenertibkan izin pengembang kawasan permukiman; dan
- g. memberikan bimbingan teknis, izin, pembinaan terhadap ~eq;embang kawasan permukiman pcrkotaan, kawasan permukiman perdesaan dan kawasan perrrrukiman khmsus
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelapora:n kegiatan
TATA KER..JA
Seliap o n sur di Lingkungan Diria s Perumahan dan Kawaae n Permukirnan dalam mclaksanakan tuga s dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalarn lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan permukirnan sendiri rnaupun dalam hubungan antar Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman dengan Pcrangkat Dacrah dan / atau lernbaga Lain yang terkait,
Pnsul 19
- (1) Setiap pirnpinan Uuit Organisasi bcrtanggungjawab memirnpin clan mcngkoordinasikan bawahan don memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas y:,ing telab ditP.t::1pknn.
- (2) Penyerahan dan pctunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas setiap Pirnpinan Unit Organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21

Ates dasar pertimbnngon daya guna dun haeil gunc setiop pejabat di lingkungan Dinas Penunahan dan Kawasan perrnukiman dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan kctcntuan Pcraturan Perundang-Undangan.
DAD VI
J:;SELON, PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Eselon
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 22

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon lib atau jabatan pirnpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan strukural eselon Illa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon Illb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala subbagian dan Kepala Seksi mcrupakan jabatan struktu.ral csclon IVa atau jabatan pengowos.
- (5) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabara n pengawas.
Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 23

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidarig, Kepala Suhhagian, Kepala Sc:k:;i, Kepala UPTD clan Pcjabat Fungsional cliangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
2. rmdangan (2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 24

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Dinas Peru.mahan dan Kawa sari Permukiman dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanjo Duerah.
- (2) Selain biava yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dirias Perurnahan dan Kawaaan Pcrmukiman dapat dibcrikan bantuan pembio.yuun seouai ketentuan peraturan pcrunciang-undangan yang bertaku.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25

,Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengar; Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

- (1) Di Lingkungan Dinas Perurnahan dan Kawasan Permukiman dapat dibentuk UPT'D sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban keria berdasnrkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan dan :;usum111 organisasi lJPTD scbagaimana dimaksud pada ayat (:) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27

- Di lingkungan Dinas Perurnahan dan kawasan pennukiman dapat dibcntu.k kelornpok jabatan fungeional scauai kebutuhan berdaearkan l:'eraluran Perundang-undanganyang berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Pelaksanaan Tugas Pokok dan F'ungsi sebagairnana diatur dalam Peraturan Bupat.i ini diJaksanakan mulai Tahun 2017.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD yang sudab dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD yang baru.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimakasud pada ayat (l) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
!
Pada saat Pcraturan Buputi ini mulai berlalru, Peraturan Bupati Buton Nomor :34 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Buton dicabnt clan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Peraruran R11pah ini rnulai berlaku pada larlggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Euton.
| PARAF | PARAF |
| ~·~ | |
| ~~- ~~ | ~ |
| ~do:..,.. ~':l | p t- |
Ditetapkari di Pas a r w aj o pada tanggal \2, Oktober 2016
SAMSU UMAR ABDUL SAMIDN
Br ATl BUTON,
I
PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

Pada saat Peraruran Bupati ini mulai bcrlaku, Pcraruran Bupati Buton Nomor 34 Tahun 2013 ientang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Perurnahan Rakyat Kabupaten Bu ton dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku parla ranggal diundangkan.
Agar setiap orang mengctahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraruran Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.
| PARAF | PARAF | PARAF |
|-------------|----------------|---------|
| ~ .J, | ~ .J, | |
| ~ . | 'tk"'-'""'.:l~ | |
| 1...-. ·- ' | \4ur, | ~- |
| f~-~ | | !- |
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN
Cap/TID
BUPATI BUTON,
Ditetapkan di P a s a r w a j o pada tanggal lo Oktobar 2016
Pembina Utama Muda, JV/c
Nip. 19580101198903 I 012
SERITA DAERAH KABCPATEN EUTON TAHUN 2016 NOMOR .. 1?!{ ...
Diundangk
di Pa i; a r w A j o
14 D\"-Tt',\:,F,\t.. 2016
Pit. SEKRET rs
DAERA.H KABUPATEN,
pada tanggall
•
•
.
N/A
Preamble

Menimbang a . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam Pasal 4 7 ayat ( 1) Bupati bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing, dan Pasal 60 ketentuan mengenai SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuasin tentang Kode Etik Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
- Mengingat Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang . . .
- d. tulisan adalah proses kreatif dalam bentuk tulisan atau karangan yang dibuat untuk pegawai sesuai dengan norm.a dan kode etik pegawai; dan
- e. ucapan pegawai, pernyataan, perasaan hati yang diungkapkan secara lisan yang dilakukan pegawai dalam kedinasan dan non kedinasan yang mencerrninkan keteladanan di masyarakat dan sebagai aparatur negara.
N/A
Pasal 5

Setiap Pegawai harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut:
- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. mengabdi kepada negara dan rakyat indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
1. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- J. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
1. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.
BAB IV - KODE ETIK
Pasal 6

Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari- hari bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, etika dalam berorganisasi, etika dalam bermasyarakat, etika terhadap sesama Pegawai, dan etika terhadap diri sendiri.
BAB IV - KODE ETIK
Pasal 7

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :
- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mengangkat harkat dan · martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan p~mersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa;
- f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada prak:tek Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
- g. tanggap, terbuka, jujur, dan ak:urat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
BAB IV - KODE ETIK
Pasal 8

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:
- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan tugasnya;
- c. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan;
- e. membangun etos kerja\_ untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- f. menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- g. bertanggungjawab dalam menggunakan, memelihara, dan mengamankan semua barang milik/kekayaan Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. menjaga data dan informasi yang dimiliki dalam bentuk:
1. mengamankan file dan berkas;
2. mengarnankan kata sandi komputer dan tidak membocorkan kepada pegawai dan pihak lain yang tidak berhak; dan
3. memusnahkan dokumen yang tidak terpakai sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan tidak mengizinkan orang yang tidak berhak berada dalam ruangan kerja.
- i. tidak melakukan hal-hal yang mengganggu lingkungan dan suasana kerja pada saat jam kerja; dan
2. j . tepat waktu dalam menghadiri rapat maupun pertemuan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan dinas.
BAB IV - KODE ETIK
Pasal 9

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :
- a. menghormati sesama warga Negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial;
- b. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
- c. tidak merendahkan dan/ atau meremehkan harga diri orang lain di lingkungan masyarakat;
- d. tanggap dan peduli terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan, serta diskriminatif.
BAB IV - KODE ETIK
Pasal 10

Etika terhadap sesama pegaw~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :
- a. menghormati sesama pegawai tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
- b. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan korps pegawai;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama pegawai;
- f. menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai;
- g. menjaga dan menjalin rasa solidaritas; dan
8. h . mengindahakan etika berkomunikasi telepon, menerima tamu, dan menggunakan media elektronik.
BAB IV - KODE ETIK
Pasal 11

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:
- a . jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. bersikap dan berperilaku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai, bawahan dan atasan;
- d. menjadi dan memberi contoh teladan yang baik;
- e. menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman, dan nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
- f. memiliki daya juang yang tinggi;
- g. tidak melakukan perbuatan asusila dan tercela;
- h. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat pegawai; dan
- i. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.
SANKS! DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu Sanksi
BAB IV - KODE ETIK
Pasal 12

- ( 1) Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dijatuhi sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.
- (3) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan sidang Majelis.
- (4) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pelanggaran Kode Etik yang dilanggar oleh yang bersangkutan.
BAB IV - KODE ETIK
Pasal 13

- (1) Sanksi moral, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat disampaikan secara tertutup atau terbuka.
- (2) Penyampaian sanksi moral secara tertutup seba.gaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung pelapor dan terlapor.
- (3) Penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditindaklanjuti, dengan keharusan bagi terlapor untuk membuat pemyataan permohonan maaf dan/ atau penyesalan.
Bagian Kedua
Tindakan Administratif
BAB IV - KODE ETIK
Pasal 14

- ( 1) Pegawai yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik setelah diperiksa oleh Majelis ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang› undangan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 8 (delapan) hari kerja setelah ditetapkan oleh Majelis.
BAB VI - TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK
Pasal 15

- ( 1) Penangangan pelanggaran Kode Etik dimulai dengan adanya laporan dan/ atau pengaduan yang pengajuannya dapat dilakukan melalui :
- a. penerima laporan dan/ atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh semua OPD.
- b. laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan.
- c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan/ atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik, maka Kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) selaku Sekretaris Majelis dapat meminta saran hukum kepada instansi/SKPD yang dianggap berkompeten.
- d. BKPSDM selaku Sekretariat Majelis melaporkan kepada Bupati disertai usulan pembentukan Majelis Kode Etik atas tindak lanjut penyelesaian laporan/pengaduan.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik dan BKPSDM bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.
- (2) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa laporan dan/atau pengaduan tertulis dan laporan dan/ atau pengaduan lisan dengan format tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik dilaksanakan secara cepat, dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak laporan/pengaduan diterima Bupati harus sudah menjatuhkan putusan.
- (4) Format surat usulan pembentukan Majelis Kode Etik dan surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV.
BAB VII - MAJELIS KODE ETIK
Pasal 16

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengeakan Kode Etik dibentuk Majelis sesuai dengan pelanggaran Kode Etik yang dilaporkan.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Masa tugas Majelis berakhir pada saat keputusan Majelis ditetapkan.
- (4) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V.
BAB VII - MAJELIS KODE ETIK
Pasal 17

- (1) Keanggotaan Majelis berjumlah sekurang-kurarignya 5 (lima) orang terdiri atass :
- a. 1 (satu) orang Ketua secara exoficio dijabat oleh Sekretaris Daerah merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. 1 ( satu) orang Sekretaris secara oxoficio dijabat oleh Sekretaris BKPSDM merangkap anggota; dan
- d. 2 (dua) orang sebagai anggota.
- (2) Dalam hal anggota Majelis lebih dari 5 (lima) orang maka jumlahya harus ganjil.
- (3) Pangkat dan Jabatan Anggota Majelis tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa.
- (4) Susunan Keanggotaan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI.
BAB VII - MAJELIS KODE ETIK
Pasal 18

Majelis mempunyai tugas :
- a . melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- b . membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang; dan
- c. menyampaikan Keputusan sidang majelis kepada Pejabat yang berwenang.
BAB VII - MAJELIS KODE ETIK
Pasal 19

Majelis dalam melaksanakan tugas berwenang untuk;
- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang; dan
- c. menyampaikan keputusan sidang Majelis kepada Pejabat yang berwenang.
BAB VII - MAJELIS KODE ETIK
Pasal 20

- ( 1) Ketua Majelis berkewajiban :
- a . melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
- b. menentukan jadwal sidang;
- c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
- d. memimpin jalannya sidang;
- e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
- f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota majelis maupun saksu untuk merumuskan putusan sidang;
- g. menandatangani putusan sidang;
- h. membacakan putusan sidang; dan
- i. menandatangani berita acara sidang.
- (2) Wakil Ketua Majelis berkewajiban:
- a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis;
- b. memimpin sidang apabila Ketua Majelis berhalangan;
- c. mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis; dan
- d. menandatangani berita acara sidang.
- (3) Sekretaris Majelis berkewajiban :
- a. menyiapkan administrasi keperluan sidang;
- b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor, Pelapor/Pengadu dan/atau Saksi yang diperlukan;
- c. menyusun berita acara sidang;
- d. menyiapkan konsep kepu tusan sidang;
- e. menyampaikan surat keputusan sidang kepada Terlapor;
- f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
- g. menandatangani berita acara sidang.
- (4) Anggota Majelis Berkewajiban:
- a . mengajukan pertanyaan kepada terlapor, Pelapor /Pengadu dan/ atau Saksi untuk kepentingan sidang;
- b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis baik diminta ataupun tidak; dan
- c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan.
BAB VII - MAJELIS KODE ETIK
Pasal 21

- (1) Keputusan Majelis diambil melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Anggota Majelis yang tidak setuju terhadap Keputusan Sidang tetap menandatangani Keputusan Sidang.
- (4) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (5) Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimakasud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII.
BAB VII - MAJELIS KODE ETIK
Pasal 22

- (1) Sidang Majelis tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Sidang Majelis tetap memberikan Keputusan Sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Keputusan Majelis bersifat final.
- (5) Format Keputusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VIII.
BAB VII - MAJELIS KODE ETIK
Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas Majelis dibantu oleh Tim Penegak Kode Etik yang dilakukan oleh Tim Penegakan Disiplin Pegawai.
BAB VIII - TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU, DAN SAKSI
Pasal 24

- (1) Hak Terlapor:
- a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis sebelum pelaksanaan sidang;
- b. menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambar 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;
mengajukan .. .
,
.
I
- c. mengajukan pembelaan;
- d. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
- e. menerima salinan keputusan sidang 3 (tiga) hari setelah keputusan dibacakan;
- f. mendapatkan perlindungan administratif.
Kewajiban terlapor :
- a. memenuhi semua panggilan;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota Majelis;
- d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya ~idang Majelis;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh majelis; dan
- f. berlaku sopan .
BAB VIII - TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU, DAN SAKSI
Pasal 25

- (1) Hak Pelapor/Pengadu:
- a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
- b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
- c. mendapatkan perlindungan;
- d. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan;
- e. memberikan identitas secara jelas;
- f. mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Kewajiban Pelapor/Pengadu:
- a. memberikan laporan/pengaduan dipertanggungjawabkan; yang dapat
- b. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
- c. memenuhi semua panggilan;
- d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelsi; dan
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis.
BAB VIII - TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU, DAN SAKSI
Pasal 26

- ( 1) Saksi berhak mendapat perl;indungan administratif :
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. memenuhi semua panggilan;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh majelis;
- d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis; dan
- f. berlaku sopan.
BAB IX - REHABILITASI
Pasal 27

- ( 1) Pegawai yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik direhabilitasi nama baiknya, berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis.
KODE ETIK PEGAWAI OPD
BAB IX - REHABILITASI
Pasal 28

- (1) SKPD dapat menetapkan Kode Etik Pegawai OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kode Etik Pegawai OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing SKPD.
- (3) Kode Etik Pegawai OPD tidak boleh bertentangan dengan Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.
Ditetapkan di Pangkalan Balai pada tanggal .:W ~ 201 7
~Plt. BUPATI BANYUASIN,f
S. A. SUPRIONO
✓
Diundangkan di Pangkalan Balai pada tanggal ~ ~ 201 7 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR 0'1-
~o
&lt;‰•
Lthc; .
t
(jW
\OtS•
01t). lob