PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 90 Tahun 2000
Tentang No Description
Berlaku: 11 Oktober 2000
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II;
- b. bahwa kekayaan Negara berupa tanah yang dikuasai Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (eks Departemen Pekerjaan Umum) dan dikelola PERUM Jasa Tirta II dapat dialihkan dan ditetapkan menjadi tambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II;
- c. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Jasa Tirta II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 203);
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN: ________________
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II.
BAB I - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II, yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999.
BAB I - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa tanah seluas 357.978 m2 yang dikuasai Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (eks Departemen Pekerjaan Umum) yang terletak di Kabupaten dan Kota Bekasi dengan rincian sebagai berikut:
- a. tanah di Kabupaten Bekasi seluas 307.368m2; dan
- b. tanah di Kota Bekasi seluas 50.610 m2.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp 18.439.506.625,00 (delapan belas miliar empat rauts tiga puluh sembilan juta lima ratus enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a. tanah di Kabupaten Bekasi sebesar Rp 10.679.306.625,00 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah); dan
- b. tanah di Kota Bekasi sebesar Rp 7.760.200.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah)
BAB II - PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II sebagaimana dimaksud dalam Pasal
- 1 dilakukan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2000 a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2000 Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
MARSILAM SIMANDJUNTAK
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 179.
N/A
Preamble

Menimbang
:
- a. bahwa dalam susunan kabinet dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000, tidak ada lagi Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara, sehingga dipandang perlu melakukan penyesuaian pengaturan mengenai pembinaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dalam upaya menjaga kesinambungan pembinaan PERSERO dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang selama ini diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara, dipandang perlu mencabut Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham Pada
Mengingat
:
Menetapkan :
Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara TI Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan lembaran Negara Nomor 3587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan lembaran Negara Nomor 3731);
MEMUTUSKAN :
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 1999 TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) ATAU PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DAN PERSEROAN TERBATAS YANG SEBAGIAN SAHAMNYA DIMILIKI OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI NEGARA PENANAMAN MODAL DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2000.
N/A
Pasal 1

Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham RUPS (RUPS) atau Pemegang Saham Pada Perusahaan perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000.
N/A
Pasal 2

Dengan pencabutan Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :
- a. Pembinaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) sepenuhnya dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO); dan
- b. Kedudukan, tugas beserta kewenangan sebagai pemegang saham pada Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Keuangan.
N/A
Pasal 3

dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, kuasa dengan hak substitusi yang diberikan Menteri Keuangan kepada Menteri Perhubungan dan telekomunikasi untuk mewakilinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham PERSERO yang bergerak di bidang usaha jasa perkeretaapian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000, dinyatakan tetap berlaku.
N/A
Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.
N/A
Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 10 Oktober 2000 a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 10 Oktober 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. DJOHAN EFFENDI
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BANYUASIN
PROVINS! SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR \00 TAHUN 2017
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BANYUASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUASIN,
\
':-
- a. bahwa sebagai tiw,~ak lanjut dari pelaksanaan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuar1gan Daerah, maka penyusunan anggaran berbasis prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kerja, indikator kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Banyuasin.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Norn.or 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lemba'.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran JJegara Republik Indonesia Tahun 2004 Norn.or 126, Tamba.Jjcµi Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 4438); , . :
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) seb8.gaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 t,=,,ntana Pe,·uhah,;, n l{,=,,rl11,;, /\ta"-' Undana-lLJndana .A. '-... .1..L\., 0 .I. ... V ..L..I.\.A,..L.I. .&amp;.lt..V'--'-""'-'-" "-i u .I. ... b .L ... b Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Norn.or 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan . ..
C,
2
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indo:ciesia ';Tahun 2005 Nomor 138, Tarr.bahan Lembaran Negar~·Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturari Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuan:gap. Daerah (Lembaran Negara Republik fndonesia Tahun {2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Irldonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tamhahan Lembaran Negara Republik lndonesia 4585);
9. Peraturan Pemerinta.li. Nomor 79 Tahun 2005 tentan.g Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara P.epublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan K.inerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, - . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-4693);
12. Peraturan Pemeriritah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Ta.1-iapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalia.ri da.ri Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahu n 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan . . .
- C Menetapkan
c.
3
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Repu blik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan :(eempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembfil' .gunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BANYUASIN.
BAB I - K;ETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dtngan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaTaan uruscln pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan. Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Anggaran Berbasis Kinerja adalah proses penyusunan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil, mengu tamakan u paya pencapaia11 hasil kerja dan dampak atas alokasi belanja yang ditetapkas1 berdasarkan sasaran yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.
7. Analisis . . .
C•
4
7. Analisis standar Belanja selanju tnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran harga atau biaya pada program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS r.1erupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD.
9. Program adalah bentuk instrument penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang teruku r sesuai dengan sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
11. Perkiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
12. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
13. Keluaran (output) adalah barang at.au jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
14. Hasil ( outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
15. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana peE1biayaan sebagaj dasar penyusunan APBD.
16. Ekualisasi kegiatan/penyetaraan kegiatan adalah daftar pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.
17. Pengendalian belanja (cost driver) merupakan faktor-faktor yang memicu biaya/ belanja dari suatu kegiatan yang dilaksanakan. Pengendalian belanja berbeda antara satu Analisis Standar Belanja dengan ASB lainnya tergantung padajenis kegiatan yang dilalrnanakan.
18. Fixed ...
5
18. Fixed cost adalah satuan pengendali belanja yang merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan yang tidak dipengaruhi oleh perubahan volume dan atau target kinerja suatu kegiatan.
19. Variabel cost adalah satuan pengendali belanja yang merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume dan atau target kinerja suatu kegiatan.
20. Rumus perhitungan belanja total merupakan rumus yang digunakan dalam perhitungan besarnya belanja total suatu kegiatan, dan merupakan penjumlahan antara belanja fixed cost dan variable cost.
BAB I - K;ETENTUAN UMUM
Pasal 2

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah:
- a. keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB III - RUANG LINGKUP, DASAR, TUJUAN, MANFAAT DAN PENERAPAN PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA
Pasal 6

Ruang Lingkup Analisis Standar Belanja meliputi :
- a . penetapan rumusan biaya administrasi sebagai acuan menentukan jumlah biaya administrasi yang dianggarkan dalam RKA-OPD;
penetapan .. .
6
- b. penetapan batasan alokasi objek belan\_ia berdasarkan jumlah biaya administrasi yang telah ditetapkan sebagaimana huruf a;
- c. penetapan sebagaimana diatur pada huruf a dan huruf b digunakan sebagai estimasi biaya administrasi kegiatan, bukaq sebagai batas tertinggi, dalam rangka menyusun Kerangka Acuan Kerja guna keperluan penyusunan RKA-OPD;
- d. penetapan rumusan biaya dan batasan besaran total belanja diluar biaya administrasi kegiatan sebagaimana dimaksud I pa.da huruf a dan huruf b mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - RUANG LINGKUP, DASAR, TUJUAN, MANFAAT DAN PENERAPAN PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA
Pasal 7

- (1) RKA-OPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
- (2) Penyusunan RKA-OPD dengan pendekatan prestasi ke1ja dilakukan dengan rnemperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang dih8rapkan d::iri kegiatan dan program termasu k efisiensi da1am pencapair1n keluaran dan hasil.
- (3) Penyusunan anggaran berbasis prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
Bagian Kedua
Tujuan dan Manfaat Penyusunan Analisis Standar Belanja
- (1) Tujuan Analisis Standar Belanja merupakan alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
- (2) Analisis Standar Belanja bermanfaat sebagai komponen dasar pengukuran kinerja keuangan dan standar yang digunakan untuk mengukur kewajaran beban kerja ata~ biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan O PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam satu tahun anggaran.
Bagian Ketiga
Penerapan Analisis Standar Belanja
BAB III - RUANG LINGKUP, DASAR, TUJUAN, MANFAAT DAN PENERAPAN PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA
Pasal 9

- ( 1) Penetapan jumlah biaya administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dikelompokkan daJam ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja pada suatu kegiat~.
Pengelompokan . ..
7
- (2) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka penyetaraan kegiatan, terlampir dalam Lampiran II.
BAB III - RUANG LINGKUP, DASAR, TUJUAN, MANFAAT DAN PENERAPAN PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA
Pasal 10

Perhitungan rumusan biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), penerapan Analisis Standar Belanja sebagaimana terlampir dalam Lampiran III dan Surat Peryataan Tanggung Jawab Mutlak terlampir dalam Lampiran IV.
BAB III - RUANG LINGKUP, DASAR, TUJUAN, MANFAAT DAN PENERAPAN PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA
Pasal 11

- (1) Pengelompokan kegiatan yang belum ada dan/atau diatur di dalam pengelompokan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II, OPD dapat menggunakan penetapan biaya administrasi diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan ditandatangani oleh pengguna anggaran.
- (2) Apabila terjadi perubahan harga barang dan jasa yang tidak sesuai lagi dengan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga maka OPD dapat menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang menjelaskan perubahan harga dimaksud dan ditandatangani oleh pengguna anggaran.
BAB III - RUANG LINGKUP, DASAR, TUJUAN, MANFAAT DAN PENERAPAN PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA
Pasal 12

Belanja kegiatan disusun berdasarkan kinerja yang akan dicapai, namun jika dalam hasil penyusunan RKA-OPD suatu kegiatan telah dilakukan berdasarkan perhitungan ASB sebagaimana terlampir dalam Lampiran III, terjadi pelampauan terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) maka OPD menyesuaikan jumlah anggaran kegiatan terhadap PPAS kegiatan yang telah ditetapkan.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 206 Tahun 2016 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 206) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.
Ditetapkan di Pangkalan Balai pada tanggal °2,6 A,us:tv, 2017
Diundangkan di Pangkalan Balai pada tanggal ~6 ~vSif-;, 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR 100