PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 81 Tahun 2001
Tentang ALAT DAN MESIN BUDIDAYA TANAMAN
Berlaku: 81 TAHUN 2001
N/A
Preamble

Menimbang
- 
- Mengingat :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2001 TENTANG
ALAT DAN MESIN BUDIDAYA TANAMAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,
- a. bahwa alat dan mesin budidaya tanaman merupakan salah satu teknologi yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produksi, mutu hasil dan pendapatan petani;
- b. bahwa alat dan mesin budidaya tanaman yang diadakan dan diedarkan harus memenuhi ketentuan mengenai standar dan efektivitas alat dan mesin budidaya tanaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan sebagai pelaksanaan Pasal 43 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, perlu mengatur alat dan mesin budidaya tanaman dengan Peraturan Pemerintah;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478 );
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
5. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ALAT DAN MESIN BUDIDAYA TANAMAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :
1. Alat dan mesin budidaya tanaman yang selanjutnya disebut alat dan atau mesin adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budidaya tanaman.
2. Pengujian adalah kegiatan uji oleh lembaga penguji yang dilakukan di laboratorium maupun di lapangan terhadap prototipe alat dan atau mesin yang diproduksi di dalam negeri atau alat dan atau mesin yang berasal dari impor.
BAB II - JENIS DAN STANDAR
Pasal 3

3. Prototipe adalah model awal atau model asli yang menjadi contoh.
4. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang menyatakan bahwa alat dan atau mesin telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
5. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
6. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
7. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan alat dan atau mesin baik berasal dari produksi dalam negeri maupun impor.
8. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran alat dan atau mesin di dalam negeri baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
9. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang budidaya tanaman.
BAB II - JENIS DAN STANDAR
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi :
- a. jenis dan standar;
- b. pengadaan, pengujian dan sertifikasi;
- c. peredaran;
- d. penggunaan; dan
- e. pengawasan;
alat dan atau mesin.
-4 - mesin yang digunakan mulai dari kegiatan proses produksi sampai dengan pasca panen.
- (2) Penggunaan alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada jenis tanaman dan kondisi lokal spesifik.
- (3) Alat dan atau mesin yang digunakan untuk proses produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi alat dan atau mesin untuk :
- a. penyiapan dan pengolahan lahan;
- b. pembenihan;
- c. penanaman;
- d. pemeliharaan;
- e. perlindungan; dan
- f. pemanenan.
- (4) Alat dan atau mesin yang digunakan untuk pasca panen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi alat dan atau mesin untuk :
- a. perontok;
- b. pemipil;
- c. perajang;
- d. pembersih;
- e. penyortir;
- f. pengolahan;
- g. pelayu;
- h. pengering;
- i. penggilingan;
- j. penyimpanan; dan
- k. pengemasan/pengepakan.
- (5) Selain dari alat dan atau mesin yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), Menteri dapat menetapkan jenis alat dan atau mesin yang digunakan untuk kegiatan lainnya di bidang produksi dan pasca panen.
BAB II - JENIS DAN STANDAR
Pasal 4

- (1). Alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi standar dan terjamin efektivitasnya.
- (2). Ketentuan standar alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang standardisasi nasional.
- (3). Penerapan standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) secara wajib atau sukarela diatur oleh Menteri.
- (4). Apabila standar alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ada, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimalnya.
BAB III - PENGADAAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI
Pasal 5

- (1). Pengadaan alat dan atau mesin dilakukan melalui produksi dalam negeri dan atau impor.
- (2). Pengadaan alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum.
BAB III - PENGADAAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI
Pasal 6

- (1) Perorangan atau badan hukum yang akan mengadakan alat dan atau mesin harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati/Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman atau standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan.
BAB III - PENGADAAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI
Pasal 7

- (1). Alat dan atau mesin produksi dalam negeri harus berasal dari prototipe hasil rekayasa yang memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (2). Alat dan atau mesin impor harus memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan mencantumkan spesifikasi teknis, komposisi dan kekuatan bahan atau material.
BAB III - PENGADAAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI
Pasal 8

Perorangan atau badan hukum yang mengadakan alat dan atau mesin bertanggung jawab atas mutu dan suku cadangnya.
Bagian Kedua Pengujian dan Sertifikasi
BAB III - PENGADAAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI
Pasal 9

- (1). Terhadap prototipe alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang akan diproduksi harus dilakukan pengujian terlebih dahulu.
- (2) Terhadap jenis dan model alat dan atau mesin yang pertama kali diimpor harus dilakukan pengujian terlebih dahulu, kecuali apabila telah disertai dengan sertifikat dari lembaga penguji negara pengekspor yang diakui oleh Komite Akreditasi Nasional.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan standardisasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (4) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri atas :
- a. uji verifikasi;
- b. uji unjuk kerja;
- c. uji beban berkesinambungan;
- d. uji pelayanan; dan
- e. uji kesesuaian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur oleh Menteri.
BAB III - PENGADAAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI
Pasal 10

- (1). Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan oleh lembaga penguji yang telah terakreditasi.
- (2). Dalam hal lembaga penguji yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ada, Menteri menunjuk lembaga penguji yang memenuhi persyaratan.
- (3). Persyaratan lembaga penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi antara lain :
- a. memiliki instrumen uji yang memadai;
- b. memiliki lahan yang cukup;
- c. memiliki tenaga yang mempunyai pengetahuan di bidang budidaya tanaman serta alat dan atau mesin; dan
- d. memiliki cara dan prosedur uji yang standar.
- (4) Lembaga penguji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas kebenaran hasil uji yang dilakukannya.
- (5) Lembaga penguji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus melaporkan kegiatan uji yang dilakukan secara berkala kepada Menteri.
BAB III - PENGADAAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI
Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.
BAB III - PENGADAAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI
Pasal 12

- (1) Alat dan atau mesin yang telah lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) diberikan sertifikat.
- (2) Syarat dan tata cara pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diberikan oleh lembaga penguji yang telah terakreditasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi nasional.
- (3) Syarat dan tata cara pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diberikan lembaga penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
BAB III - PENGADAAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI
Pasal 13

- (1). Biaya pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan biaya sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibebankan kepada produsen atau importir alat dan atau mesin.
- (2) Biaya pengujian dan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dilakukan oleh lembaga penguji Pemerintah merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (3) Besarnya biaya pengujian dan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan jenis alat dan atau mesin yang diuji dan jenis pengujiannya yang ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV - PEREDARAN
Pasal 14

- (1) Perorangan atau badan hukum yang akan mengedarkan alat dan atau mesin baik produksi dalam negeri maupun impor harus memperoleh izin dari Bupati/Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman atau standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan.
BAB IV - PEREDARAN
Pasal 15

Perorangan atau badan hukum yang mengedarkan alat dan atau mesin bertanggung jawab atas ketersediaan suku cadang alat dan atau mesin yang diedarkan.
BAB IV - PEREDARAN
Pasal 16

- (1) Alat dan atau mesin yang diedarkan harus memiliki sertifikat, label dan brosur.
2. (2). Label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang :
- a. merek dan tipe ;
- b. daya dan putaran mesin;
- c. dimensi;
- d. kapasitas kerja; dan atau
- e. nama dan alamat produsen.
- (3) atau mesin yang penempatannya mudah dilihat dan dibaca dengan jelas.
- (4) Brosur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat keterangan mengenai spesifikasi teknis dan cara penggunaannya.
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 17

- (1) Penggunaan alat dan atau mesin dilakukan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja, spesifik lokasi dan kelestarian lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 18

- (1) Bupati atau Walikota menyelenggarakan penyuluhan penggunaan alat dan atau mesin dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 19

- (1) Pengawasan alat dan atau mesin dilakukan untuk melindungi kepentingan pengguna, pengedar, produsen dan importir dalam rangka pemenuhan kebutuhan alat dan atau mesin, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, serta kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Perorangan atau badan hukum yang mengadakan dan atau mengedarkan alat dan atau mesin harus melaporkan secara berkala kepada Bupati/Walikota.
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 20

- (1) Pengawasan alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
- a. pada tingkat rekayasa prototipe menjadi kewenangan Menteri;
- b. pada tingkat pengadaan, baik produksi dalam negeri maupun impor, peredaran, dan penggunaan menjadi kewenangan Bupati/Walikota.
- (2) Pengawasan atas pengadaan, peredaran dan penggunaan alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi antar instansi pemerintah terkait.
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, Menteri dapat menunjuk petugas pengawas alat dan atau mesin.
- (2) Petugas pengawas alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengujian, pemberian sertifikat oleh lembaga penguji yang ditunjuk Menteri, dan penerapan standar atau persyaratan teknis minimal alat dan atau mesin.
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, Bupati/Walikota dapat menunjuk petugas pengawas alat dan atau mesin.
- (2) Petugas pengawas alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan alat dan atau mesin.
- (3) Perorangan atau badan hukum yang melakukan pengadaan dan atau peredaran alat dan atau mesin, memberi izin kepada petugas pengawas alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk melakukan pengawasan di tempat usahanya.
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 23

- (1) Petugas pengawas alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan terhadap proses produksi alat dan atau mesin;
- b. mengambil contoh alat dan atau mesin guna pengujian;
- c. memeriksa dokumen dan laporan; dan
- d. melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan pengadaan dan atau peredaran alat dan atau mesin.
<!-- formula-not-decoded -->
- (2) Dalam hal petugas pengawas alat dan atau mesin mempunyai dugaan kuat bahwa telah terjadi penyimpangan spesifikasi teknis alat dan atau mesin yang diproduksi dan diedarkan dengan prototipenya, petugas pengawas alat dan atau mesin melaporkan kepada Bupati/Walikota untuk menghentikan sementara peredaran alat dan atau mesin tersebut pada wilayah kerjanya paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan pengujian.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah berakhir dan belum mendapat keputusan mengenai adanya penyimpangan, maka tindakan penghentian sementara peredaran alat dan atau mesin oleh Bupati/Walikota berakhir demi hukum.
- (4) Apabila dari hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketahui bahwa alat dan atau mesin tersebut tidak sesuai dengan label dan spesifikasi teknisnya, maka Bupati atau Walikota setempat memerintahkan kepada produsen atau importir untuk menarik alat dan atau mesin tersebut dari peredaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara sebagai-mana dimaksud dalam ayat (2) dan penarikan dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur oleh Bupati/ Walikota.
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 24

Petugas pengawas alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 25

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur oleh Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan alat dan atau mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur oleh Bupati/Walikota.
BAB VII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 26

- (1) Perorangan atau badan hukum yang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 8 dan atau Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi pencabutan sertifikat, hak penggunaan tanda SNI, dan atau pencabutan izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perorangan atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan atau Pasal 16 dikenakan sanksi berupa penarikan alat dan atau mesin yang telah diedarkan dan atau pencabutan izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
-13 - pada tanggal 7 Desember 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 147.
UMUM
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 1

Angka 1
Dalam pengertian alat dan atau mesin termasuk didalamnya rumah kaca, gudang, bengkel dan lain-lain.
Motor penggerak berupa motor bensin, motor diesel, motor minyak tanah atau dinamo.
PENJELASAN
Pasal 3

Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Cukup jelas
Angka 9
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Jenis tanaman adalah tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman serta perkebunan. Setiap jenis tanaman pada kegiatan yang sama memerlukan jenis alat dan atau mesin yang berbeda, sebagai contoh untuk menyortir gabah beras memerlukan "Paddy Grader", sedangkan untuk menyortir buah-buahan memerlukan "Fruits Selector".
Kondisi lokal spesifik adalah setiap tempat mempunyai kharakteristik yang berbeda baik topografi lahan, jenis tanah, iklim maupun sistem budidaya tanamannya, sehingga jenis alat dan atau mesin yang digunakanpun berbeda sesuai dengan kondisi setempat. Sebagai contoh spesifikasi teknis alat dan atau mesin untuk mengolah tanah di lahan basah berbeda
Angka 4 ...
dengan lahan kering.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Terjamin efektivitasnya adalah layak pakai sesuai dengan kondisi lokal spesifik.
Cukup jelas
Penerapan standar secara wajib adalah sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dari alat dan atau mesin dalam Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib oleh instansi Pemerintah terkait.
Penerapan standar secara sukarela adalah sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dari alat dan atau mesin dalam Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara sukarela oleh instansi Pemerintah terkait.
Persyaratan teknis minimal adalah batasan terendah dari persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja serta kinerja alat dan atau mesin, komposisi bahan atau material dan dimensi alat dan atau mesin yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan menjadi standar.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
...
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas
Perorangan adalah orang warga negara Indonesia secara individu dan atau secara kelompok. Sedangkan badan hukum adalah badan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
PENJELASAN
Pasal 7

Rekayasa adalah kegiatan yang berhubungan dengan perancangan dalam pembuatan konstruksi didasarkan pada penerapan kaidah IPTEK yang efektif dan efisien.
Spesifikasi teknis adalah data teknis yang menerangkan tentang model/tipe, daya dan putaran motor penggerak, ukuran dimensi dan berat, sistem dan kapasitas kerja alat dan atau mesin.
Komposisi bahan atau material adalah susunan jenis bahan atau material yang membangun alat dan atau mesin seperti besi siku, strip, plat, as dan lain-lain.
Kekuatan bahan adalah besarnya gaya per satuan luas (kg/cm2) untuk meregangkan bahan hingga mencapai nilai elastisitasnya.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Huruf a
Uji verifikasi adalah pemeriksaan terhadap kebenaran spesifikasi teknis yang tertera dalam petunjuk penggunaan dan atau brosurnya.
Huruf b
Uji unjuk kerja adalah pengujian yang dilakukan untuk menilai faktor keamanan serta kinerja alat dan atau mesin, dalam pengujian ini termasuk pengujian laboratorium dan lapangan.
Huruf c
Uji beban berkesinambungan adalah pengujian yang dilakukan untuk menilai ketahanan fungsi komponen utama alat dan atau mesin melalui pemberian beban berat tertentu yang terus menerus.
Huruf d
Uji pelayanan adalah pengujian yang dilakukan untuk menentukan mudah tidaknya alat dan atau mesin dioperasikan.
Huruf e
Uji kesesuaian adalah pengujian yang dilakukan pada kondisi uji yang berbeda untuk mengetahui tingkat kesesuaian alat dan atau mesin terhadap spesifik lokasi.
<!-- formula-not-decoded -->
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi pengguna alat dan atau mesin dari kerugian yang besar akibat pembelian alat dan atau mesin yang tak ada suku cadangnya.
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Daya adalah tenaga yang dilakukan persatuan waktu.
Huruf c
Dimensi adalah besaran panjang, lebar, tinggi dan berat dari alat dan atau
mesin.
Huruf d
Kapasitas kerja adalah kemampuan kerja alat dan atau mesin dalam menyelesaikan pekerjaan persatuan waktu.
Huruf e
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas
Penerapan standar adalah kegiatan menggunakan SNI sebagaimana yang
ditetapkan Menteri.
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 26

Peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, sistem budidaya tanaman, dan perlindungan konsumen.
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4157.