UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 78 Tahun 1958
Tentang PENANAMAN MODAL ASING
Berlaku: 27 Oktober 1958
N/A
Preamble

Menimbang :
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1958 TENTANG
PENANAMAN MODAL ASING
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. Bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta memperbesar produksi nasional guna mempertinggi tingkatan penghidupan rakyat, sangat diperlukan modal;
- b. Bahwa modal yang didapat di Indonesia pada waktu ini belum mencukupi sehingga dianggap berfaedah menarik modal asing untuk ditanam di Indonesia;
- c. Bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan akan modal guna pembangunan nasional, di samping menghindarkan keragu-raguan dari pihak modal asing.
Mengingat
- 
- Pasal-pasal 89 dan 38 ayat 2 dan 3 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : DI INDONESIA
UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL ASING
N/A
Pasal 1

.
Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan :
1. Produksi :
ialah tiap usaha yang menyebabkan terciptanya barang-barang dan/atau jasa-jasa;
2. Perusahaan
:
ialah suatu gabungan antara usaha dan alat-alat untuk menciptakan barang-barang dan/atau jasa- jasa;
3. Pengusaha
: ialah perseorangan atau badan hukum yang memiliki perusahaan seluruhnya atau sebagian.
4. Perusahaan
:
ialah pengusaha bukan warganegara Indonesia asing atau badan hukum yang dianggap asing oleh Dewan, yang memiliki perusahaan seluruhnya atau sebagian;
5. Dewan : Dewan penanaman modal asing sebagai termaksud
dalam pasal 18;
6. Modal asing
:
modal sebagai termaksud dalam pasal 14.
BAB II - LAPANGAN KERJA BAGI MODAL ASING
Pasal 2

.
Modal asing diperkenankan bekerja dalam lapangan produksi dengan pembatasan-pembatasan terhadap jenis perusahaan termaksud dalam pasal 3 dan ## BAB III TEMPAT KEDUDUKAN
BAB II - LAPANGAN KERJA BAGI MODAL ASING
Pasal 5

.
- (1) Perusahaan yang dijalankan untuk seluruhnya tau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri, harus dibentuk dalam suatu badan hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (2) Apakah suatu perusahaan dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan tersendiri ditetapkan oleh Dewan.
BAB IV - PEMAKAIAN TANAH,
Pasal 6

.
Hak tanah untuk industri
- (1) Untuk keperluan mendirikan perusahaan industri yang dianggap penting untuk Negara dapat diberikan hak atas tanah untuk waktu 20 tahun dengan nama hak bangunan.
- (2) Waktu 20 tahun dapat diperpanjang berdasarkan keadaan perusahaan.
BAB IV - PEMAKAIAN TANAH,
Pasal 7

.
Hak tanah untuk perusahaan kebun besar.
- (1) Untuk keperluan perusahaan kebun besar dapat diberikan hak atas tanah untuk waktu paling lama 30 tahun dengan nama hak usaha, di dalam hal yang khusus, berhubung dengan macam tanaman perusahaan kebun besar yang bersangkutan dapat diberikan hak usaha untuk jangka waktu paling lama 40 tahun.
- (2) Waktu termaksud dalam ayat 1 dapat diperpanjang berdasarkan keadaan perusahaan.
BAB IV - PEMAKAIAN TANAH,
Pasal 8

.
Sewa-menyewa / pakai.
Untuk keperluan perusahaan selain dari yang termaksud dalam pasal 6 dan 7 dapat digunakan cara sewa-menyewa/cara pakai untuk jangka waktu paling lama 10 tahun.
BAB IV - PEMAKAIAN TANAH,
Pasal 9

.
Hak bangunan, hak usaha dan hak sewa-menyewa/hak pakai diatur dalam suatu undang-undang tersendiri.
BAB V - PEMAKAIAN TENAGA
Pasal 10

.
- (1) Dewan menetapkan jumlah tenaga bangsa asing yang dapat dikerjakan dalam tiap-tiap perusahaan asing.
- (2) Dalam penetapan termaksud pada ayat 1 ditentukan pula pendidikan dan penempatan tenaga bangsa Indonesia dan ancarancar waktu, dalam mana pendidikan dan penempatan tenaga itu harus diselesaikan.
- (3) Dewan mengadakan pengawasan terhadap cara pelakasanaan penetapan berdasarkan ayat 2.
BAB VI - KELONGGARAN DAN JAMINAN
Pasal 11

.
Pajak berganda.
Dengan perjanjian internasional diusahakan pencegahan pemungutan pajak berganda.
BAB VI - KELONGGARAN DAN JAMINAN
Pasal 12

.
Pajak perseroan.
Undang-undang dan/atau peraturan-peraturan yang bermaksud memberikan keringanan pemungutan pajak perseroan, cara penyusutan yang khusus atas barang modal, keringanan atau kompensasi kerugian khusus pembebasan pemungutan bea meterai dan keringanan bea masuk atas alat perlengkapan dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam perusahaan sesudah mendapat persetujuan dari Dewan atas nama Pemerintah dapat berlaku pula untuk perusahaan asing.
BAB VI - KELONGGARAN DAN JAMINAN
Pasal 13

.
- (1) Kepada perusahaan Industri asing dapat diberikan jaminan, bahwa perusahaannya tidak akan dimiliki oleh negara atau diubah menjadi milik nasional, untuk jangka waktu paling lama 20 tahun.
- (2) Jangka waktu sebagai termaksud pada ayat 1 menjadi 30 tahun untuk perusahaan perkebunan besar asing.
- (3) Sesudah jangka waktu jaminan berakhir soal pemindahan milik ketangan pengusaha nasional diatur oleh Dewan.
BAB VII - SOAL TRANSFER.
Pasal 14

.
Arti Modal Asing.
Dalam bab VII ini dan dalam pasal 4 ayat 4 yang diartikan sebagai modal asing adalah :
- a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisen Indonesia, dengan persetujuan yang berkuasa di Indonesia digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
- b. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisen Indonesia.
- c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.
BAB VII - SOAL TRANSFER.
Pasal 15

.
Penetapan besarnya modal asing.
- (1) Perusahaan asing yang didirikan setelah berlakunya undang-undang ini harus mengadakan pembukuan tersendiri dari modal asingnya.
- (2) Untuk menetapkan besarnya modal asing maka jumlahnya harus dikurangkan dengan jumlah-jumlah yang dengan jalan repatriasi telah ditransfer.
- (3) Tiap tahun sebelum tanggal 1 Agustus perusahaan diwajibkan menyampaikan kepada Dewan suatu ikhtiar dari modal asingnya.
BAB VII - SOAL TRANSFER.
Pasal 16

.
Transfer untuk perusahaan.
- (1) Dengan tidak mengurangi kemungkinan izin transfer berdasarkan pasal 17 dan tidak mengurangi ayat 3 pasal ini, yang dapat ditransfer dari hasil perusahaan ialah :
- a. Keuntungan setelah dikurangi pajak-pajak yang harus dibayar di Indonesia dan lain-lain kewajiban.
- b. Ongkos-ongkos berhubung dengan bekerjanya tenaga asing dalam perusahaan menurut peraturan yang berlaku.
- (2) Keuntungan dalam ayat 1 huruf a diartikan sebagai hasil perusahaan setelah dikurangi dengan semua ongkos yang perlu untuk mendapatkan dan memelihara hasil tersebut, termasuk penyusutan atas barang modal menurut kebiasaan dalam dunia perusahaan.
- (3) a. Keuntungan dapat ditransfer seluruhnya jika seluruh modal terdiri dari modal asing.
- b. Jika perusahaan sebagian terdiri dari modal asing transfer keuntungan diperkenankan menurut imbangan antara modal asing dan modal Indonesia.
BAB VII - SOAL TRANSFER.
Pasal 17

.
Transfer untuk repatriasi modal sing.
- (1) Modal asing dapat diberikan ijin transfer dalam valuta aslinya, setelah perusahaan yang bersangkutan bekerja beberapa waktu menurut penetapan Dewan.
- (2) Semua transfer lain yang tidak diperkenankan berdasarkan pasal 16 dipandang sebagai repatriasi modal asing.
BAB VIII - DEWAN PENANAMAN MODAL ASING.
Pasal 18

.
- (1) Untuk melaksanakan undang-undang ini, dibentuk suatu Dewan penanaman modal asing terdiri dari :
- a. Menteri Perindustrian sebagai Ketua, merangkap anggota;
- b. Menteri Keuangan sebagai Wakil Ketua, merangkap anggota;
- c. Menteri Luar Negeri, sebagai anggota;
- d. Menteri Perdagangan, sebagai anggota;
- e. Menteri Perburuhan, sebagai anggota;
- f. Direktur Jenderal Biro Perancang Negara, sebagai anggota dan
- g. Gubernur Bank Indonesia, sebagai anggota.
- (2) Dewan menerima petunjuk-petunjuk dari Dewan Menteri dan bertanggung jawab kepada Dewan Menteri.
- (3) Dewan dibantu oleh suatu Sekretariat yang dibentuk olehnya.
BAB VIII - DEWAN PENANAMAN MODAL ASING.
Pasal 19

.
Dengan tidak mengurangi kekuasaan Dewan dalam pasal-pasal tersebut di atas, Dewan dapat menentukan syarat-syarat dan mengadakan pengawasan yang dianggap perlu untuk melaksanakan undang-undang ini, sekedar kekuasaan itu tidak menjadi tugas pejabat lain.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 20

.
Sebelum terbentuknya undang-undang yang dimaksudkan dalam pasal 9 undang-undang ini kepada pengusaha modal asing diberikan hak "erfpacht", hak "opstal" dan hak "grondhuur" menurut peraturanperaturan yang sekarang berlaku, dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai batas-batas waktu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 21

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar ...
Diundangkan pada tanggal 27 Oktober 1958,
Menteri Kehakiman, ttd.
G.A. MAENGKOM
Menteri Agraria, ttd.
SUNARJO
Perdana Menteri, ttd.
DJUANDA
Menteri Perindustrian, ttd.
F.J. INKIRIWANG
Menteri Keuangan, ttd.
SOETIKNO SLAMET
Menteri Luar Negeri, ttd.
SUBANDRIO.
Menteri Perdagangan.
ttd.
RACHMAT MULJOMISSENO.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta, pada tanggal 14 Oktober 1958. Presiden Republik Indonesia, ttd.
SOEKARNO
USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL ASING
UMUM
Untuk memperbesar produksi, memperbaiki tingkat penghidupan rakyat dan untuk memperkembangkan ekonomi nasional yang sehat, Indonesia dengan terus bertambahnya penduduk, untuk sementara waktu masih memerlukan penanaman modal asing, berhubung dengan belum mencukupinya modal rupiah maupun devisen. Oleh karena baik bagi Indonesia, maupun bagi penanaman modal asing yang tertentu, maka Pemerintah telah merancangkan Undang-undang ini. Rancangan ini merupakan pelaksanaan dari pendirian Pemerintah mengenai penanaman modal asing, sesuai dengan keterangan Pemerintah pada tanggal 9 April 1956 pada Dewan Perwakilan Rakyat, dengan ## Pasal 1.
Tidak memerlukan penjelasan.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 2

.
Telah cukup diterangkan dalam penjelasan umum.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 3

.
:
tidak memerlukan penjelasan
:
"Perjanjian khusus" harus diartikan bahwa modal asing atau modal partikelir Indonesia boleh digunakan dalam bentuk bantuan (seperti management, technical-assistance dan sebagainya), akan tetapi tidak sampai turut memiliki. Dalam hal-hal yang luar biasa bisa juga modal tersebut turut sebagai pemilik untuk waktu yang tertentu yang ditetapkan oleh Dewan.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 4

.
Telah diterangkan dalam penjelasan umum.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 5

.
:
Di dalam hal pimpinan di Indonesia mempunyai hubungan dengan pimpinan di luar, maka pimpinan di Indonesia harus mempunyai kewenangan yang dipandang cukup oleh Dewan.
:
Cukup jelas.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 6

.
Hak bangunan diberikan jika :
- a. Perusahaan industri yang bersangkutan tergolong perusahaan yang penting bagi perekonomian negara dan
- b. Untuk keperluan pembangunan itu ditanamkan modal yang besar.
Hak bangunan itu diberikan oleh Menteri Agraria untuk jangka waktu 20 tahun, dengan kemungkinan
BAB X - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 10

.
:
Pada dasarnya semua tenaga harus terdiri dari bangsa Indonesia, Hanya jika, tenaga Indonesia tidak bersedia barulah boleh dipakai tenaga asing.
Selanjutnya dianggap layak bahwa di dalam perusahaan asing itu ada sedikitnya seorang bangsa Asing yang mewakili kepentingan modalnya.
, 3 dan 4 :
Cukup jelas,
BAB X - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 11

.
Cukup jelas
BAB X - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 12

.
Cukup jelas
BAB X - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 13

.
Cukup jelas.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 14

.
Pasal ini memberi ketegasan tentang arti modal asing.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 15

.
Cukup jelas.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 16

dan 17
Jika modal asing seluruhnya telah ditransfer (direpatriasi) maka perusahaan tidak berhak lagi untuk transfer keuntungan keluar. Dalam hal ini modal yang masih terdapat dalam perusahaan dianggap sebagai modal Indonesia (domestic capital).
BAB X - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 18

.
Karena kebijaksanaan Dewan Penanaman Modal Asing mengikat Pemerintah seluruhnya, maka diusulkan agar Dewan tersebut terdiri dari beberapa Menteri yang erat hubungannya dengan masalah penanaman modal asing.
Disamping itu dianggap perlu pula untuk menunjuk sebagai anggota Direktur Jenderal Biro Perancang Negara dan Gubernur Bank Indonesia.
Sesuai dengan ketata-negaraan Indonesia, Pemerintah akan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang hasil- hasil keputusan-keputusan yang diambil Dewan Penanaman Modal Asing.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 19

.
Cukup jelas.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 20

.
Dengan pasal ini dimaksudkan supaya dapat diberikan pelbagai hak tanah sebelumnya Undang-undang baru ditetapkan, pula supaya dimana perlu beberapa perusahaan yang telah ada dan hak-haknya sudah/hampir habis dapat diberikan perpanjangan hak.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 21

.
Tidak memerlukan penjelasan.
Diketahui :
Menteri Kehakiman, ttd
G.A. MAENGKOM.