PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor I3 Tahun 2006
Tentang PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM
Berlaku: 3 TAHUN 2006
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah Kewenangan di bidang kepariwisataan khususnya perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum menjadi wewenang Daerah Kabupaten;
- b. bahwa untuk mengatur perizinan dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
- ' 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Melawi;
- 4 DPRD Adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi;
5. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya meliputi jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran; t
- ~A 6. Kas Daerah adalah tempat penyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi IHerseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana Pensiun , bentuk Usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
8. Pimpinan Usaha adalah pengusaha atau orang lain yang ditunjuk yang memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan/usaha;
9. lzin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha ;
10. Sanitasi dan kesehatan lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan daerah ini meliputi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
BAB III - BENTUK USAHA
Pasal 3

- (1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum berbentuk Badan Usaha atau perseorangan, serta maksud dan tujuannya semata-mata berusaha di dalam bidang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
2. t.) Badan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dapat berbentuk Badan Usaha MILi Daerah, Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer (CV), Firma atau Koperasi.
- (3) Lsaha Rekreasi dan Hiburan Umum meliputi penyediaan fasilitas rekreasi dan hiburan sesuai dengan jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
BAB IV - KLASIFIKASI USAHA
Pasal 4

Termasuk Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalat.
- Balai Pertemuan Umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta, olah raga, pameran, pertunjukan dan kegiatan lain sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- b. Cafe adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan musik dan dilengkapi dengan pelayanan minum dan makanan ringan;
- c. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fas~litas untuk menari dan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum ;
- d. Gedung Bulu Tangkis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bulu tangkis;
- e. Gedung Serba Guna adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga dan rekreasi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- f. Gedung Tenis Meja adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis meja;
- g. Gelanggang Motor Cross adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas perlombaan ketangkasan mengendarai kendaraan bermotor di suatu kawasan tertentu ;
- h. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dengan diiringi musik rekaman/kaset dan atau sejenisnya dan biasa dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- i. Kelab Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pramuria;
- j. Kolam Memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- k. Kolam Renang adalah suatu untuk berenang ; usaha yang menyediakan I tempat dan fasilitas
- I. Lapangan Tenis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tcnis; /
- m. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- n. Panti Mandi Uap adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pijat;
- o. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk dipijat;
- p. Pasar Seni dan Pameran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemonstrasikan kegiatan (karya)seni;
- q. Pentas Pertunjukkan Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukan permainan atau ketangkasan satwa ; ,,\_\_\_
- r. Permainan Billyard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk tempat permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- s. Permainan Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah r~ga bowling;
3. t Permainan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan elektronik yang bukan bersifat perjudian sebagi usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- u. Penyewaan Video Kassette adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan peralatan Video Kassette dan sejenisnya antara lain laser disk (LD), video compact disk (VCD), video game dan sejenisnya untuk disewakan termasuk alat pemutarnya;
- v. Pertunjukkan Film adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- w. Pusat Kesehatan dan Kebugaran adalah suatu usaha yang dilengkapi yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran fisik atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- x. Sarana Fasilitas Olah Raga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berolah raga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara,
- y. Taman Kreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas rekreasi yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta penginapan;
- z. Taman Satwa adalah suatu usaha yang untuk memelihara berbagai jenis satwa ; menyediakan I tempat dan fasilitas
10. . ' aa. Theater/Panggung Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukan seni budaya di tempat terbuka ( tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan mum;
11. bb. Theater Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan ( pentas ) seni budaya dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
BAB V - PERIZINAN
Pasal 5

Untuk menjalankan kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum harus memiliki lzin Usaha yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
BAB V - PERIZINAN
Pasal 6

- t! lzin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini berlaku sepanjang perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang kembali kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk setiap tahun, serta akan dilakukan evaluasi
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahtangankan atas izin tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemindahan atas Pemilikan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara dan persyaratan pemindahan sebagaimana dimaksud ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Untuk pemindahan atas pemilikan, perubahan nama dan atau lokasi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum diwajibkan memperbaharui izin sebagaimana izin baru.
BAB V - PERIZINAN
Pasal 7

Penyediaan jasa lainnya di lingkungan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang tidak menjadi bagian dari Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, wajib diselenggarakan atas dasar lzin Usaha tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - PERIZINAN
Pasal 8

Tata cara dan syarat-syarat mengajukan permohonan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - KEWAJIBAN
Pasal 9

- Pnpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dalam menjalankan usahanya beriewajiban untuk ;
- emberi perlindungan kepada pengunjung;
- b. mencegah penggunaan usaha untuk kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban umum, perjudian dan yang bertentangan dengan norma kesusilaan;
- c. memasang tarif masuk pada tempat yang jelas dan mudah dilihat para pengunjung;
3. d menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyelenggarakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;
5. f menyampaikan laporan berkala kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
6. Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum berhak untuk mengambil tindakan terhadap pengunjung dalam rangka pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - KEWAJIBAN
Pasal 10

- (I) Dalam menyelenggarakan perlindungan kepada pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum bertanggung jawab atas:
- a. pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan;
- b. menjaga kelaikan teknis alat perlengkapan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- c. pencegahan penjualan dan penyerahan minuman keras ;
- d. penyediaan petugas khusus seperti petugas penyelamat, pendamping, pemandu serta penyediaan perlengkapan khusus untuk pencegahan dan atau pertolongan kecelakaan bagi pengunjung yang mengandung resiko bahaya.
- t Persyaratan sanitasi dan kesehatan serta kelaikan teknis alat perlengkapan dimaksud wha ayat (l) huruf a dan b Pasal ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan ang berlaku.
- I Pemeriksaan teknis atau pemenuhan syarat teknis dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan oleh instansi yang berwenang.
BAB VI - KEWAJIBAN
Pasal 11

- Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Derah iri adalah Laporan Tahunan Statistik Usaha, dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dea) bulan berikutnya dari akhir Tahun Takwim pelaporan.
- gs t k dan isi penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini pin dengan keputusan Bu pati.
BAB VI - KEWAJIBAN
Pasal 12

- (1) Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyelenggarakan kegiatan keramaian dan atau pertunjukan terbatas, siaran Video/ VCD/DVD di dalam bangunan sendiri, penggunaan Antena Parabola untuk penyiaran untuk penyiaran acara TV dalam bangunan sendiri wajib memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan
2. (2 Ketentuan bagi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum menetapkan peraturan yang berlaku di dalam kawasan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini.
BAB VIL - PENCABUTAN IZIN
Pasal 13

lzin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dapat dicabut, karena salah satu hal sebagai berikut:
- a. tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebgaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
- b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
BAB VIL - PENCABUTAN IZIN
Pasal 14

- (1) Pencabutan lzin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu sebagai berikut:
- a. jangka waktu antara peringatan pertama dan peringatan kedua selama 15 (lima belas) hari kerja; .
I
- b. jangka waktu antara peringatan kedua dan peringatan ketiga selama 15 (lima belas) hari kerja;
- c. terhitung 15 (lima belas) hari kerja diterimanya peringatan ketiga, peringatan tersebut tidak diindahkan, maka Izin Usaha dicabut.
- (2) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
BAB VIII - PEMBATALAN IZIN
Pasal 15

- (I) Lzin Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila:
- a. pengusaha tidak meneruskan usahanya;
2. b pemegang izin meninggal dunia atau usahanya bubar ;
- c. dipindahtangankan oleh pemegang Izin Usaha tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- d. tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang lzin Usaha ;
- e. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) Peraturan Daerah ini;
- f. hak penguasaan tanah/ tempat usaha hilang/ dihapus ;
- g. alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha dihapus.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dim±ksud pada ayat (1) Pasal ini tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu
BAB IX - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 16

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerja sama dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan mengenai hal-hal yang dianggap perlu kepada Pimpinan Usaha
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu­ waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan di tempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persayaratannya.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan, maka Izin Usaha wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
BAB X - KETENTUAN LAIN­LAIN
Pasal 17

- (1) Perizinan bagi penanaman modal asing (PMA) atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) sesuai dengan peraturan perundang­undangan yang berlaku.
- (2) Dalam memelihara hubungan kerja, Pimpinan Usaha wajib memenuhi ketentuan­ketentuan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang­undangan yang berlaku
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, Pimpinan Usaha harus melaksanakan upaya peningkatan mutu karyawan secara terus menerus.
BAB XI - PENYIDIKAN
Pasal 18

- () Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukar penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada aat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hurufe;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dergan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POL.RI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan,
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Pasal ini memberitahukan dimulainya Penyidik dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidara yang berlaku.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

- (I) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 2 Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran-
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Ketentuan dan Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.
Ditetapkan di Nanga Pinoh
, tanggal,
27 Joni
2006
�
TI MELAWI,
%
' 'SUMAN KURIK
angkan di Nanga Pinoh 29 Ag¢t+ 2006
DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2006 NOMOR 21