PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 7 Tahun 2013
Tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAXSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2012
Berlaku: 7 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang
Menglngat:
Panjang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2012.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962 );
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun !2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Si stem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 » tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor8SeriE.2);
26. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 15 Sen A.4);
27. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kotaf Padang Panjang Tahun 2012 Nomor 6 Seri A.2).
Dengan Persetujuau Bersama
PERWAiOLAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
DEWAN dan WALIKOTA PADANG PANJANG
MEMUTU3KAN:
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2012
N/A
Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan arus kas; dan
- d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:
- a. Pendapatan
Rp 372.888.777.403,28
- b. Belanja
Rp 349.829.174.811,68
Surplus/defisit
R?
23.059.602.591,60
- c. Pembiayaan
- Penerimaan
Rp 53.218.090.009,57
- Pengeluaran
Rp 8.700.000.000,00
Penibiayaan netto
Rp 44.518.090.009,57
- d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( Silpa)
Rp 67.577.692.601,17
Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 1.683.446.336,58 dengan rincian sebagai berikut:
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 69.261.138.937,75 dengan rincian sebagai berikut:
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 67.577.692.601,17 dengan rincian sebagai berikut:
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
| a. Anggaran | Pendapatan setelah perubahan Rp 374.572.223.739,86 |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| b. Realisasi | Rp 372.888.777.403,28 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 1.683.446.336,58 |
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 419.090.313.749,43 |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| b. Realisasi | Rp 349.829.174.811,68 |
| Selisih lebfli/(kurang) | • Rp 69.261.138.937,75 |
| a. | Surplus/defisit setelah perubahan | Rp 44.518.090.009,57 |
|------|-------------------------------------|------------------------|
| b. | Realisasi | Rp 23.059.602.591,60 |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp 67.577.692.601,17 |
- a Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp 53.218.090.009,57
- b. Realisasi
Rp
53.218.090.009,57
Selisih lebih/fkurang)
Rp
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
Rp 8.700.000.000,00
- b. Realisasi
Rp
8.700.000.000,00
Selisih lebih/fkurang)
Rp
Anggaran pembiayan neto
Rp 44.518.090.009,57
setelah perubahan
Realisasi
Rp 44.518.090.009,57
Selisih Lebih/(kurang)
Rp
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut:
- a. JumlahAset
rp 771.308.803.482,00
- b. Jumlah Kewajiban
Rp 1.429.635.044,00
- c. Jumlah EkuitasDana
Rp 769.889.168.438,00
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut:
- a. Saldo kasawal perlJanuariTahun 2012
- b. Arus kasdanaktivitasoperasi
- c. Aniskasdariaktiv^investasiasetnon-keu
- d. Arus kasdanaktivitas pembiayaan
- e. Arus kasdariaktivitas con anggaran
- £ Deposito
- g. Saldo kasdibendahara pengeluaran
- h. Sakiolcasdibendaharapenerima
- L Saldo kasakhirper31Desember Tahun 2012
- Rp 52.230.793.311,90
- Rp 70.034.574.819,60
Rp
(46.974.972.228,00)
Rp
(8.700.000.000,00)
Rp
(38.385.194.288,33)
Rp
39.350.000.000,00
Rp
22.491.986,00
Rp
26.135.500,00
Rp
67.603.829.101,17
N/A
Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2012 memuat informasi bail*: secara kuantitatif maupun kualitatifatas pos-pos laporan keuangan.
N/A
Pasal 7

Pertanggiingjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
- a. Lampiran Lampiran 1.1
Lampiran 1.2
Lampiran 1.3
Lampiran 1.4
Lampiran 1.5
Lampiran 1.6
Lampiran 1.7
Lampiran 1.8
Lampiran 1.9
Laporan realisasi anggaran.
Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
Daftar piutang daerah;
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;.
Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran berikutnya;
Lampiran 1.10
:
Daftar dana cadangan daerah; dan
Lampiran 1.11
Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II
-
Neraca
Lampiran III
Laporan arus kas
Lampiran IV :
Catatan atas laporan keuangan
Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:
- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
N/A
Pasal 9

Walikota Padang Panjang menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
N/A
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.
Ditetapkan di
: Padang Panjang
pada tanggal
: 4 Oktober 2013
WALIKOTA PADANG PANJANG,
dto
EENDRI ARRIS
Diundangkan di :
Padang Panjang
pada tanggal
:
4 Oktober 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,
dto BUDI HARIYANTO
LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2013 NOMOR 7 SERI. A.2