PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 14 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 28 Pebruari 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 14 TAHUN 2012
TENT ANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,
- a. bahwa Retribusi lzin Gangguan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang panting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2005 tentang · lzin Gangguan yang selama ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, -perlu disesuaikan kembali;
- c. · bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi lzin Gangguan;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat ll Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4293);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); '
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059};
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian lzin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan lndustri serta Prosedur Pemberian lzin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lzin Undang-Undang Gangguan (UUG) HO bagi PerusahaanPerusahaan yang Berlokasi di Luar Kawasan lndustri;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian lzin Mendirikan Bangunan (IMB) serta lzin Undang-Undang Gangguan (UUG) HO bagi PerusahaanPerusahaan yang Berlokasi di Luar Kawasan lndustri;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan lzin Gangguan di Daerah;
22. Peraturan Daerah KabupatenToba Samosir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Seri D Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR dan BUPATI TOBA SAMOSIR
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
- 1 Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir; 2: Pemerintahan Oaerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan ole~ Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonom, dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Oaerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Oaerah adaiah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Toba Samosir.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
- 1 O. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Oaerah untuk kepentingan orang pribadi atau Sadan.
- 11 . Perizinan T ertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Oaerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Sadan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Sadan adalah sekumpulan oarng dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 'rnetakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial dan politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
13. NJOP adalah suatu nilai untuk menetapkan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. ·
14. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
15. lzin Gangguan!Tempat Usaha adalah pemberian izm tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahay~, kerugian, dan ga~gguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemermtah Pusat atau Pemerintah Oaerah.
16. Lokasi adalah tempat usaha di KabupatenToba Samosir.
17. Pung utan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah karena pemberian izin tempat usaha dan izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/ HO.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan re ribusl dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB VII - TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran Retrbusi yang terhutang harus dibayar sekaligus
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (5) Hasil Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetor ke Kas £?aer\_ah\_.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di!uar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianqqap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 23

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaiman dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran .retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran;
- d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerima oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
BAB XIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 26

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahanbukuan juga berlaku sebagi bukti pembayaran.
BAB XIV - PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi,antara lain lembaga sosial, dengan cara mengansur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.
BAB XV - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 28

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan\_tarif\_Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mernpernankan mdeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam penarikan arus investasi di Daerah, maka perlu memberikan pelayanan perizinan tertentu secara cepat, tepat, dan murah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, peningkatan arus investasi dan daya saing daerah dapat ditempuh melalui upaya pemberian pelayanan perizinan, pemberian insentif dan fasilitas tertentu kepada orang pribadi atau Sadan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah dirnaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber data alarn, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan jenis dan melakukan pemungutan retribusi atas pemberian pelayanan perizinan tertentu tersebut salah satunya lzin Gangguan sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Pemberian kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan pemungutan terhadap retribusi lzin Gangguan, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Adapun jenis retribusi perizinan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut adalah Retribusi lzin Gangguan Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah 0 Daerah untuk melakukan pemungutan retribusi perizinan tertentu, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi lzin Gangguan di Kabupaten Toba Samosir.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal2Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal5Cukup jelasPasal6Cukup jelasPasal7Cukup jelas.Pasal8Cukup jelas.Pasal8Cukup jelas.Pasal9Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal32Cukup jelas.Pasal29Cukup jelas.## Pasal30## Ayat (1)Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah instansi yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi lzin Gangguan.Ayat (2)Pemberian besarnya . insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh . Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan. . '## Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal20Cukup jelas.Pasal21Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal23Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal27Cukup jelas.## Pasal28## Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)·Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 33 , Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal35 Cukup jelas. Pasal36 Cukup jelas. Pasal37 Cukup jelas. Pasal38 Cukup jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2012 NOMOR14