PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 14 Tahun 2014
Tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Berlaku: 14 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahu n 2014 tentang Pertanggu ngjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 t er d a p a t Sisa Lebih Perhitu n gan An ggaran dan dalam tah u n an ggaran 2014p in i ju ga t er d a p a t penambahan dan pergeseran anggaran, sehingga u n tu k m em asu kkan dan mengelu arkan sisa lebih tersebu t h aru s m elalu i Peru bah an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang diatu r dalam Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahu n 2013 mengalami penambahan, pengurangan dan penggeseran anggaran, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran;
Mengingat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksu d dalam hu ru f a dan hu ru f b, perlu m em ben tu k Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
2. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentu kan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingku ngan Propinsi J awa-Timu r, J awa-Ten gah , J awa-Barat dan Daerah Istim ewa Yogyakarta sebagaim an a telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahu n 1995 tentang Cu kai (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahu n 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahu n 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 t en t a n g Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolu si dan Nepotism e (Lem baran Negara Repu blik In don esia Tah u n 1999 Nom or 75, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keu angan Negara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Su su nan dan Kedu du kan Majelis Permu syawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 t en t a n g Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahu n 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggu ng J awab Keu angan Negara (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2004 Nom or 66, Tam bah an Lem baran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangu nan Nasional (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diu bah kedu a kalin ya den gan Un dan g-Un dan g Nom or 12 Tah u n 2008 (Lem baran Negara Repu blik In don esia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 t en t a n g Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahu n 2004 Nom or 126, Tam bah an Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribu si Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 t en t a n g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 t en t a n g Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara J aminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
15. Peratu ran Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 t en t a n g Peru bahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tin gkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tin gkat II Malang (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
16. Peratu ran Pemerintah Nomor 109 Tahu n 2000 tentang Kedu du kan Keu angan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2000 Nom or 210, Tam bah an Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peratu ran Pem erin tah Nom or 24 Tah u n 2004 ten tan g Kedu du kan Protokoler dan Keu an gan Pim pin an dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahu n 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana telah diu bah ketiga kalinya dengan Peratu ran Pemerintah Nomor 21 Tahu n 2007 (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahu n 2006 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 t en t a n g Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peratu ran Pem erin tah Nom or 56 Tah u n 2005 ten tan g Sistem In form asi Keu an gan Daerah (Lem baran Negara Republik In don esia Tah u n 2005 Nomor 138) sebagaim an a telah diu bah den gan Peratu ran Pem erin tah Nom or 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115);
20. Peratu ran Pemerintah Nomor 58 Tahu n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peratu ran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 t en t a n g Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peratu ran Pem erin tah Nom or 3 Tah u n 2007 ten tan g Laporan Pen yelen ggaraan Pem erin tah an Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggu ngjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan In form a s i Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4693);
23. Peratu ran Pem erin tah Nom or 38 Tah u n 2007 ten tan g Pem bagian Uru san Pem erin tah an an tara Pem erin tah , Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peratu ran Pem erin tah Nom or 39 Tah u n 2007 ten tan g Pen gelolaan Uan g Negara/ Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738)
25. Peratu ran Pem erin tah Nom or 5 Tah u n 2009 ten tan g Ban tu an Keu an gan kepada Partai Politik (Lem baran Negara Republik In don esia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4972) sebagaimana telah diu bah dengan Peratu ran Pem erin tah Nom or 83 Tah u n 2012 (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 5351);
26. Peratu ran Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 t en t a n g Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan In s en tif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribu si Daerah (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
28. Peratu ran Pem erin tah Nom or 2 Tah u n 2012 ten tan g Hibah Daerah (Lem baran Negara Repu blik In don esia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
30. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu n 2006 ten tan g Pedom an Pen gelolaan Keu an gan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
31. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahu n 2007 tentang Pengelompokan Kemampu an Keu angan Daerah, Penganggaran dan Pertanggu ngjawaban Penggu naan Belanja Penu njang Operasional Pimpinan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pen gem balian Tu n jan gan Kom u n ikasi In sen tif dan Dan a Operasional;
32. Peratu ran Menteri Keu an gan Nom or : 84/ PMK.07/ 2008 ten tan g Pen ggu n aan Dan a Bagi Hasil Cu kai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgu naan Alokasi Dana Bagi Hasil Cu kai Tem bakau sebagaim an a telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
34. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nom or 32 Tah u n 2011 ten tan g Pedom an Pem berian Hibah dan Ban tu an Sosial yan g Bersu m ber dari An ggaran Pen dapatan dan Belan ja Daerah sebagaom an a telah diu bah den gan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
35. Peratu ran Men teri Dalam Negeri Nom or 27 Tah u n 2013 ten tan g Pedom an Pen yu su n an An ggaran Pen dapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
37. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lem baran Daerah Kota Malan g Tah u n 2005 Nom or 1 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 13) sebagaimana telah diu bah ketiga kalinya dengan Peratu ran Daerah Kota Malan g Nom or 17 Tah u n 2007 (Lem baran Daerah Kota Malan g Tah u n 2007 Nom or 4 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 54);
38. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahu n 2005 tentang Bantu an Keu angan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2005 Nomor 6 Seri A, Tam bahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 28);
39. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 t en t a n g Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
40. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 t en t a n g Organisasi Kecamatan dan Kelu rah an (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2008 Nomor 4 Seri D, Tam bahan Lembaran Daerah Kota Malan g Nomor 61);
41. Peratu ran Daerah Kota Malan g Nom or 12 Tah u n 2008 ten tan g Pen yertaan Modal pada Badan Usah a Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2008 Nomor 4 Seri E, Tam bahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 64);
42. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 13 Tah u n 2008 ten tan g Peru sah aan Daerah Ban k Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2008 Nomor 5 Seri E, Tam bahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 65);
43. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahu n 2010 tentang Rencana Pembangunan J angka Panjang
Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2010 Nomor 1 Seri B, Tam bahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 11);
45. Peratu ran Daerah Kota Malan g Nom or 16 Tah u n 2010 ten tan g Pajak Daerah (Lem baran Daerah Kota Malan g Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12);
46. Peratu ran Daerah Kota Malan g Nom or 1 Tah u n 2011 ten tan g Retribu si J asa Um u m (Lem baran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri C);
47. Peratu ran Daerah Kota Malan g Nom or 2 Tah u n 2011 ten tan g Retribu si J asa Usah a (Lem baran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);
48. Peratu ran Daerah Kota Malan g Nom or 3 Tah u n 2011 ten tan g Retribu si Perijin an Terten tu (Lem baran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
49. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahu n 2011 tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank J atim (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3);
50. Peratu ran Daerah Kota Malan g Nom or 5 Tah u n 2012 ten tan g Organ isasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ah li (Lem baran Daerah Kota Malan g Tah u n 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 3) sebagaimana telah diu bah dengan Peratu ran Daerah Nomor 8 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 15);
51. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahu n 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
52. Peratu ran Daerah Kota Malan g Nom or 7 Tah u n 2012 ten tan g Organ isasi dan Tata Kerja In spektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijin a n Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 5);
53. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahu n 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satu an Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 6);
54. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 98 Tahu n 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.
N/A
Pasal 3

| a. Belanja tidak langsung | a. Belanja tidak langsung | a. Belanja tidak langsung | a. Belanja tidak langsung | a. Belanja tidak langsung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 825.928.369.502,82 106.672.612.630,00 | | | |
| 2) Bertambah | Rp. | | | |
| Jumlah Belanja tidak langsung setelah Perubahan | | | Rp. | |
| b. Belanja langsung | b. Belanja langsung | b. Belanja langsung | b. Belanja langsung | b. Belanja langsung |
| 1) Semula | Rp. | | | |
| 2) Bertambah | Rp. | | | |
| Jumlah Belanja langsung setelah Perubahan | | | Rp. | |
| Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja : | Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja : | Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja : | Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja : | Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja : |
| a. Belanja pegawai | a. Belanja pegawai | a. Belanja pegawai | a. Belanja pegawai | a. Belanja pegawai |
| Semula | Rp. | 1) | | |
| 2) Bertambah | Rp. | | | |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | | | Rp. | |
| b. Belanja bunga | b. Belanja bunga | b. Belanja bunga | b. Belanja bunga | b. Belanja bunga |
| 1) Semula | Rp. | | | |
| 2) Berkurang | Rp. | | | |
| | | | Rp. | |
| Jumlah belanja bunga setelah Perubahan | | | | |
c.
Belanja hibah
1)
Semula
2)
Berkurang
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan d.
Belanja bantuan sosial
- 1) Semula
2)
Berkurang
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan e. Belanja bagi hasil
1) Semula
2) Bertambah
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan f.
Belanja Bantuan kepada Partai Politik
1) Semula
2) Berkurang
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan g.
Belanja tidak terduga
1)
Semula
2)
Bertambah
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan
| Rp. | 39.390.432.200,00 | | |
|-------|---------------------|-----|-------------------|
| Rp. | 6.941.250.000,00 | | |
| | | Rp. | 46.331.682.200,00 |
| Rp. | 8.010.695.000,00 | | |
| Rp. | 0,00 | | |
| | | Rp. | 8.010.695.000,00 |
| Rp. | 100.000.000,00 | | |
| Rp. | 0,00 | | |
| | | Rp. | 100.000.000,00 |
| Rp. | 663.728.700,00 | | |
| Rp. | 0,00 | | |
| | | Rp. | 663.728.700,00 |
| Rp. | 2.041.039.000,00 | | |
| Rp. | 0,00 | | |
| | | Rp. | 2.041.039.000,00 |
xvi
| (3) | Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja : | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | a. Belanja pegawai | | |
| | 1) Semula Rp. | 81.871.421.950,00 | |
| | 2) Bertambah Rp. | 4.074.344.950,00 | |
| | Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | | 85.945.766.900,00 |
| b. Belanja barang dan jasa | | | |
| 1) | Semula Rp. | 350.090.570.240,00 | |
| | 2) Bertambah Rp. | 61.519.812.399,92 | |
| | Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan | | 411.610.382.639,92 |
| c. Belanja modal | | | |
| | 1) Semula Rp. | 425.779.681.150,00 | |
| | 2) Bertambah Rp. | 19.864.522.605,00 | |
| | Jumlah belanja modal setelah Perubahan | | 445.644.203.755,00 |
| Pasal 4 | | | |
| (1) | Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari : | | |
| | a. Penerimaan sejumlah | | |
| | 1) Semula Rp. | 133.685.367.045,73 | |
| | 2) Bertambah Rp. | 49.064.500.262,55 | |
| | Jumlah penerimaan setelah Perubahan | | 182.749.867.308,28 |
xvii
| | b. Pengeluaran sejumlah 1) Semula 2) Berkurang Jumlah pengeluaran setelah Perubahan | Rp. Rp. | 32.100.000.000,00 9.033.656.454,00 Rp. | 41.133.656.454,00 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| (2) | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan : | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan : | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan : | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan : |
| | 1) Semula | Rp. | 133.685.367.045,73 | |
| | 2) Bertambah | Rp. | 49.064.500.262,55 | |
| | Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumya setelah Perubahan Rp. Dana Cadangan sejumlah | Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumya setelah Perubahan Rp. Dana Cadangan sejumlah | Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumya setelah Perubahan Rp. Dana Cadangan sejumlah | 182.749.867.308,28 |
| | b.Pencairan 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| | 2) Berkurang | Rp. | 0,00 | |
| (3) | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan : a. Pembentukan dana cadangan sejumlah | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan : a. Pembentukan dana cadangan sejumlah | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan : a. Pembentukan dana cadangan sejumlah | |
| | 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| | 2) Bertambah | Rp. | 0,00 | |
| | Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan | | Rp. | 0,00 |
| | Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah | Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah | Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah | |
| | 1) Semula | Rp. | 32.100.000.000,00 | |
| | Rp. 6.400.000.000,00 Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan | Rp. 6.400.000.000,00 Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan | Rp. | 38.500.000.000,00 |
| Pembayaran pokok utang sejumlah | xviii | 0,00 |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 1) Semula 2) Berkurang | Rp. | 2.633.656.454,00 |
| Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan | Rp. | Rp. 2.633.656.454,00 |
N/A
Pasal 5

- (1) Dalam keadaan mendesak Pemerintah Kota Malang dapat mengelu arkan belanja yang belu m tersedia anggarannya dengan adanya program dan kegiatan yan g su m ber dan an ya dari Pem erin tah Pu sat dan / atau Pem erin tah Provin si, yan g terjadi setela h Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka Pemerintah Kota Malang menyampaikannya dalam laporan realisasi anggaran atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA ).
- (2) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
3. a.
4. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. program dan kegiatan DAK dan/ atau spesifik gran t lain n ya yan g bersu m ber dari tran sfer ke daerah dalam APBN, dan / atau bantuan keuangan dari Provinsi yang dananya diterima setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tah u n Anggaran 2014 ditetapkan;
- c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
N/A
Pasal 6

Program dan kegiatan yang bersifat m en desak dan/ atau dalam keadaan daru rat dapat dilaksan akan oleh Pem erin tah Kota Malan g dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
N/A
Pasal 7

Uraian lebih lan ju t Peru bah an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahu n Anggaran 2014 sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 1, sebagaimana tercantu m dalam lampiran yang m eru pakan bagian yan g tidak terpisah kan dari Peratu ran Daerah in i, terdiri atas :
| 1. Lampiran I | : | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. |
|------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Lampiran II | : | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut u ru san Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD. |
| 3. Lampiran III | : | Rincian Perubahan APBD menurut u ru san Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. |
| 4. Lampiran IV | : | Rekapitu la s i Perubahan Belanja menurut u ru san Pemerintahan Daerah, Organsiasi SKPD, Program dan Kegiatan. |
| 5. Lampiran V | : | Rekapitu la s i Perubahan Belanja Daerah u ntu k keselarasan dan keterpadu an u ru san Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara. |
| 6. Lampiran VI | : | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan. |
| 7. Lampiran VII | : | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. |
| 8. Lampiran VIII | : | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini. |
| 9. Lampiran IX | : | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |
N/A
Pasal 8

Landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahu n Anggaran 2014 ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
Diundangkan di Malang
pada tanggal 22 - 8 - 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, t td.
SHOFWAN
LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2014 NOMOR 17
N/A
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap oran g m en getah u in ya, m em erin tah kan pen gu n dan gan Peratu ran Daerah in i den gan pen em patan n ya dalam Lem baran Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 22 - 8 - 2014
WALIKOTA MALANG, ttd.
MOCH. ANTON
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019