PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 8 Tahun 2016
Tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2016
Berlaku: 30 Maret 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,
: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu mengatur dan menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
2. : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 48);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB II - TATA CARA PERHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA Pasal 2
Pasal 3

Perhitungan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b menggunakan formula sebagai berikut:
- W = Dana Desa setiap Desa
- W = (0,25 * Y1) + (0,35 * Y2) + (0,10 * Y3) + (0,30 * Y4) Keterangan:
- Y1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se kabupaten
- Y2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin Desa se kabupaten
- Y4 = Rasio indeks kesulitan geografis Desa terhadap total indeks kesulitan geografis Desa se kabupaten
- Y3 = Rasio luas wilayah Desa terhadap luas wilayah Desa se kabupaten
BAB II - TATA CARA PERHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA Pasal 2
Pasal 4

Data terkait jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
BAB IV - MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA Pasal 6
Pasal 7

Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten dilakukan melalui Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dengan ketentuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
BAB IV - MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA Pasal 6
Pasal 8

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan ketentuan:
- b. tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I;
- a. tahap I, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- c. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud huruf b. menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50%.
BAB IV - MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA Pasal 6
Pasal 9

Mekanisme pencairan Dana Desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- b. Camat beserta staf Kecamatan yang ditunjuk berkewajiban memverifikasi kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian realisasi kegiatan di lapangan;
- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati Cq. Camat dengan mencukupi kelengkapan berkas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. apabila dalam pengajuan dari Kepala Desa dimaksud, ternyata terdapat kesalahan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Camat wajib mengembalikan berkas pengajuan kepada Kepala Desa;
- e. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten memverifikasi kelengkapan berkas dalam rangka pengendalian serapan anggaran Dana Desa se-Kabupaten dalam bentuk check list ;
- d. setelah diverifikasi, Camat menyampaikan berkas pengajuan tersebut kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten;
- f. selanjutnya Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD);
- h. Desa merealisasikan pencairan Dana Desa di bank yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi Camat.
- g. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten menyalurkan Dana Desa dari Kas Daerah ke rekening Kas Pemerintah Desa; dan
BAB IV - MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA Pasal 6
Pasal 10

Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana Pasal 8 disusun sesuai dengan format dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA Pasal 6
Pasal 11

Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
BAB IV - MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA Pasal 6
Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Desa dibantu oleh PTPKD dan Bendahara Desa.
- (3) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan di kantor Desa.
- (2) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk menerima, memungut, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan serta pengeluaran keuangan Desa termasuk Dana Desa dilengkapi dengan bukti pendukung yang asli dan sah.
BAB IV - MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA Pasal 6
Pasal 13

- (1) Mekanisme pengelolaan Dana Desa berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan Desa yang diatur tersendiri melalui Peraturan Bupati.
- (2) Mekanisme Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan mekanisme pengelolaan APBDesa.
BAB V - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Bagian Kesatu Prioritas
Pasal 14

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/ bahan baku local dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3), mempertimbangkan tingkat telah terpenuhinya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:
- b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan;
- c. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
- d. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
Bagian Ketiga
Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:
- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi, baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
BAB VI - PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 17
Pasal 18

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan terdapat keterlambatan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b yang berakibat dengan tertundanya penyaluran Dana Desa, Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten dapat meminta keterangan tertulis kepada Kepala Desa melalui Camat bersangkutan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan terdapat keterlambataan laporan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta bantuan Tim Pendamping Dana Desa untuk meminta keterangan tertulis kepada Kepala Desa melalui Camat.
BAB VI - PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 17
Pasal 19

- (1) Evaluasi terhadap realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
- a. meminta penjelasan tertulis kepada Kepala Desa melalui Camat bersangkutan; dan/atau
- (2) Dalam hal pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada (1) terdapat SILPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati dapat melakukan :
- b. meminta aparat pengawas fungsional kabupaten untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) SILPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari Dana Desa pada tahun anggaran berjalan.
BAB VII - SANKSI
Pasal 20

Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran Dana Desa
- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal;
- b. terdapat SILPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3); dan/atau
- a. Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a atau laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b;
- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional kabupaten.
- (3) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya dan/atau Tahap I tahun berjalan kepada Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan kembali untuk diperhitungkan dalam penyaluran tahun anggaran berikutnya.
- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, masih terdapat SILPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa seagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 22
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.
DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
TANGGAL
6 - 5 - 2015 NOMOR 19
Diundangkan di Jember pada tanggal 15 April 2016
Plt. SEKRETARIS KABUPATEN,
Drs. BAMBANG HARIONO, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19620131 198201 1 005
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
HARI MUJIANTO, SH., M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19610312 198603 1 014
Ditetapkan di Jember pada tanggal 30 Maret 2016
KABUPATEN JEMBER
Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
BUPATI JEMBER,
F A I D A