PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 15 Tahun 2015
Tentang PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
Berlaku: 23 Desember 2015
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Daerah.
- b. bahwa pengelolaan keuangan dan barang daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah menimbulkan hak dan kewajiban daerah yang perlu dikelola secara transparan dan akuntabel;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang baik dengan cara menghindari kerugian daerah;
- d. bahwa untuk menghindari kerugian daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian, perlu diatur tata cara penyelesaian kerugian daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Sawahlunto;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sinjunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
- 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 );
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian terhadap Bendahara;
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 29);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah keempat kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 28);
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 27);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO Dan WALIKOTA SAWAHLUNTO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Kota Sawahlunto.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah DPRD Kota Sawahlunto.
6. Aparat Pengawas Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut aparat pengawas adalah aparat yang melaksanakan fungsi pengawasan pada Pemerintah Kota Sawahlunto.
7. Aparat pengawas fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal pada Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Kota Sawahlunto.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Sawahlunto selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai pemerintah daerah dan / atau sahamnya sekurang-kurangnya 51% dimiliki pemerintah daerah dengan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
10. Kerugian Daerah adalah kekurangan perbendaharaan uang, surat berharga dan barang daerah yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang daerah.
16. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
17. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang dan Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD / Biro / UPTD.
19. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
20. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai / Orang dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan / atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
21. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan Saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
22. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan / menyatakan sesuatu hal atau peristiwa yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
23. Pegawai adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
24. ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan berlaku, meliputi :
25. ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat Negara / daerah atau diserahi tugas Negara / daerah lainnya yang yang
- a. Pegawai Daerah;
- b. Pegawai Negeri / Pegawai Daerah yang diperbantukan / diperkerjakan; dan
- c. Pegawai Perusahaan Daerah.
24. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan tanggungjawab untuk seluruhnya atau sebagian.
25. Perhitungan Ex. Officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk Ex. Officio apabila bendahara yang
bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan dan / atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban di mana telah ditegur oleh atasan langsung, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
26. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
27. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
28. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutan perbendaharaan untuk sementara ditangguhkan karena pegawai yang bersangkutan meninggal dunia tanpa diketahui ahli warisnya atau ada ahli waris yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, atau melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
29. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
30. Pembebasan adalah membebaskan atau meniadakan sebagian atau seluruh kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak menjadi tanggungannya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
31. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
32. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.
33. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
34. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan tanggungjawab pegawai untuk
mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual jaminan.
35. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SKPBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian Negara / Daerah.
36. Banding adalah upaya pegawai / orang mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
37. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah Tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang ditetapkan oleh Walikota.
38. Pengampuan adalah orang yang tidak cakap hukum atau dibawah umur atau gila.
39. Pengampun adalah orang yang memberi pengampuan.
40. Hari Kerja adalah hari kerja yang ditentukan oleh pemerintah.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini mengatur Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan yang berada pada seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto dan Badan Usaha Milik Daerah meliputi :
- a. Tuntutan Perbendaharan (TP);
- b. Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK
Pasal 3

- (1) Subjek Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Bendahara yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
- (2) Subjek Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah pegawai bukan bendahara yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
Bagian Kedua Objek
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK
Pasal 4

Objek Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi uang dan barang daerah.
BAB IV - PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Pasal 5
Pasal 6

Susunan Keanggotaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto selaku Ketua;
- b. Inspektur Kota Sawahlunto selaku Wakil Ketua;
- c. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Sekretaris; dan
- d. Personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum dan bidang lain terkait sebagai anggota.
Tugas dan Fungsi
BAB IV - PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Pasal 5
Pasal 7

- (1) Tim Penyelesaian Kerugian Daerah bertugas membantu Walikota dalam memproses penyelesaian kerugian daerah;
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Tim Penyelesaian Kerugian Daerah menyelenggarakan fungsi untuk :
- a. Menginventarisasi kasus kerugian daerah yang diterima;
- b. Menghitung jumlah kerugian daerah;
- c. Mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah;
- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
- e. Menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM;
- f. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan instansi tentang kerugian daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
- g. Menatausahakan penyelesaian kerugian daerah;
- h. Menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Walikota.
BAB V - INFORMASI DAN PELAPORAN
Pasal 8

Informasi mengenai adanya kerugian daerah baik TP maupun TGR dapat diketahui melalui :
- a. Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung;
- c. Hasil verifikasi Bagian Keuangan atau pejabat yang diberi kewenangan melakukan verifikasi;
- d. Laporan dari masyarakat; atau
- e. Perhitungan ex officio.
Bagian Kedua Laporan
BAB V - INFORMASI DAN PELAPORAN
Pasal 9

- (1) Atasan Langsung Bendahara SKPD atau Direksi BUMD wajib melaporkan setiap kerugian daerah kepada Walikota Sawahlunto selambat-lambatnya 7 ( tujuh ) hari kerja setelah kerugian daerah diketahui;
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang;
- (3) Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada Walikota Sawahlunto tentang kerugian daerah dibuat sesuai dengan Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (4) Berdasarkan laporan kerugian daerah berupa Tuntutan Perbendaharaan dari Kepala SKPD atau Direksi BUMD, Walikota menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan tersebut;
- (5) Aparat Pengawas Intern Pemerintah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Walikota;
- (6) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah Walikota memerintahkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah menyelesaikan kerugian daerah;
- (7) Tim Penyelesaian Kerugian Daerah mencatat kerugian daerah dalam daftar kerugian daerah.
- (8) Daftar kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II.
BAB V - INFORMASI DAN PELAPORAN
Pasal 10

- (1) Selama dalam proses pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah bendahara di bebas tugaskan sementara dari jabatannya.
- (2) Pembebastugasan dan penunjukan bendahara pengganti di usulkan oleh Kepala SKPD kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan atau BUMD masing-masing.
BAB VI - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 11

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dilakukan melalui mekanisme :
- a. Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan BPK ;
- b. SKTJM;
- c. Pembebanan Kerugian Daerah Sementara;
- d. Penetapan Batas Waktu Pengajuan Keberatan;
- e. Pembebanan Kerugian Daerah;
- f. Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan;
- g. Penyelesaian Kerugian Daerah yang bersumber dari perhitungan ex Officio; dan
- h. Laporan Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan dan Pencatatan.
Paragraf 1 Pemeriksaan
BAB VI - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 12

- (1) Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian daerah dari Kepala SKPD selaku atasan langsung bendahara dan Direktur BUMD.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti adanya kerugian daerah, Aparat Pengawas Intern Pemerintah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kerugian daerah kepada Walikota.
- (3) Walikota memerintahkan TPKD untuk memproses penyelesaian kerugian daerah.
Paragraf 2 Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak
BAB VI - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 13

- (1) Walikota memerintahkan TPKD mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM.
- (2) Berdasarkan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja bendahara sudah membuat dan menandatangani SKTJM.
BAB VI - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 14

- (1) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Bukti kepemilikan barang dan / atau kekayaan lain atas nama bendahara; dan
- b. Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan / atau kekayaan lain dari bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali;
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku setelah BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan;
- (4) Bentuk dan isi SKTJM tercantum dalam Lampiran III.
BAB VI - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 15

- (1) Penggantian kerugian daerah dilakukan secara tunai paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani oleh Bendahara SKPD;
- (2) Penggantian kerugian daerah dilakukan secara angsuran paling lama 2 ( dua ) tahun sejak SKTJM ditandatangani oleh Pegawai bukan Bendaharawan yang berada pada seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto dan Badan Usaha Milik Daerah;
- (3) Apabila bendahara dan Pegawai bukan Bendaharawan yang berada pada seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto dan Badan Usaha Milik Daerah telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (4) Apabila bendahara dan Pegawai bukan Bendaharawan yang berada pada seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto dan Badan Usaha Milik Daerah tidak dapat mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), TPKD dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a.
BAB VI - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 16

- (1) TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM kepada Walikota.
- (2) Walikota memberitahukan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan TPKD.
BAB VI - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 17

Dalam hal bendahara dan Pegawai bukan Bendaharawan yang berada pada seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto dan Badan Usaha Milik Daerah telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) , BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada Walikota agar kasus kerugian daerah dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.
BAB VI - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 18

Dalam hal kasus kerugian daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan dalam proses pemeriksaan tersebut bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
Paragraf 3 Pembebanan Kerugian Daerah Sementara
BAB VI - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 19

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Walikota mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Walikota memberitahukan surat keputusan pembebanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK.
- (3) Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan sementara tercantum dalam Lampiran IV.
BAB VI - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 20

- (1) Surat keputusan pembebanan sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Walikota kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya surat keputusan pembebanan sementara.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 4
Penetapan Batas Waktu
BAB VI - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 21

- (1) BPK mengeluarkan SK-PBW apabila berdasarkan pemberitahuan Walikota tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), ternyata bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) SK-PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala SKPD atau direktur BUMD dengan tembusan kepada Walikota dengan tanda terima dari bendahara.
- (3) Tanda terima dari bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK oleh atasan langsung bendahara atau kepala SKPD atau direktur BUMD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SK-PBW diterima bendahara.
BAB VI - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 22

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK-PBW dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK-PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
BAB VI - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 23

- (1) BPK menerima atau menolak keberatan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh BPK.
- (2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan bendahara, maka keberatan yang diajukan dinyatakan diterima.
Paragraf 5 Pembebanan Kerugian Daerah
BAB VI - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 24

BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila :
- a. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 telah terlampaui;
- b. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
- c. Telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian daerah belum sepenuhnya diganti.
BAB VI - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 25

- (1) Surat keputusan pembebanan disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara, kepala SKPD atau direksi BUMD dengan tembusan kepada Walikota dengan tanda terima dari bendahara.
- (2) Surat keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.
BAB VI - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 26

BPK mengeluarkan surat keputusan pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara, pengampu, atau ahli waris.
Paragraf 6 Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan
BAB VI - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 27

- (1) Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari BPK, bendahara wajib mengganti kerugian daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan.
- (2) Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.
BAB VI - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 28

- (1) Surat keputusan pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), bendahara tidak mengganti kerugian daerah secara tunai, Walikota mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara.
- (3) Hasil penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahulukan untuk mengganti kerugian daerah.
- (4) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% (lima puluh perseratus) setiap bulan sampai kerugian daerah terlunasi.
BAB VI - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 29

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan.
BAB VI - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 30

- (1) Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian daerah, maka Walikota mengupayakan pengembalian kerugian daerah melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan bendahara tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila bendahara memasuki masa pensiun dan belum melunasi kerugian daerah, maka dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai hutang kepada daerah, sehingga Tabungan Pensiun Pegawai Negeri (Taspen) yang menjadi hak bendahara diperhitungkan untuk mengganti kerugian daerah.
Paragraf 7 Penyelesaian Kerugian Daerah Yang Bersumber Dari Perhitungan Ex Officio
BAB VI - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 31

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 30, berlaku pula terhadap kasus kerugian daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan ex officio.
- (2) Apabila pengampu atau ahli waris bendahara bersedia mengganti kerugian daerah secara sukarela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah.
- (3) Nilai kerugian daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu atau ahli waris, terbatas pada harta kekayaan yang dikelola atau diperoleh dari bendahara.
BAB VI - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 32

- (1) Terhadap kerugian daerah atas tanggungjawab bendahara dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
Paragraf 8 Laporan Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan dan Pencatatan
BAB VI - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 33

Walikota menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan surat keputusan pembebanan dan dilampiri dengan bukti setor.
BAB VI - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 34

BPK mengeluarkan surat keputusan pencatatan apabila :
- a. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga ;
- b. Bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.
Bagian Kedua
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi
BAB VI - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 35

Penyelesaian TGR dilakukan melalui mekanisme Upaya Damai dan/atau TGR Biasa, Penyelesaian Kerugian Barang Daerah, dan Pencatatan.
Paragraf 1 Upaya Damai
BAB VI - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 36

- (1) Penyelesaian TGR diutamakan dengan upaya damai oleh pegawai/ahli waris baik dengan membayar sekaligus (tunai) atau melalui angsuran.
- (2) Apabila upaya damai dilakukan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayaran dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian daerah.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Jaminan barang beserta Surat Keterangan pemilikan yang sah dan harus dilengkapi Surat Kuasa Menjual Jaminan.
- (4) Apabila Pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi kewajiban Pegawai yang bersangkutan untuk menutupi kekurangan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang akan dikembalikan kepada Pegawai yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan upaya damai dilakukan oleh TPKD.
Paragraf 2 Tuntutan Ganti Rugi Biasa
BAB VI - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 37

- (1) Apabila ganti kerugian daerah melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak berhasil, maka dilaksanakan proses TGR Biasa.
- (2) Proses TGR Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan pemberitahuan tertulis Walikota kepada pegawai yang bersangkutan, dengan menyebutkan :
- a. Identitas pelaku;
- b. Jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
- c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
- d. Tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja yang diberikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (3) Apabila pegawai yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Walikota menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (4) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, TPKD melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (5) Pelaksanaan Keputusan pembebanan dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya, dan dapat mengangsur selambatlambatnya 2 (dua) tahun.
- (6) Terhadap Keputusan Walikota tentang Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai dapat mengajukan banding kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima Keputusan Pembebanan.
- (7) Jika banding atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikabulkan, maka Walikota menerbitkan keputusan peninjauan kembali.
Paragraf 3 Penyelesaian Kerugian Barang Daerah
BAB VI - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 38

- (1) Pegawai yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan Barang Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 ( empat ) dan roda 2 ( dua ) yang umur perolehan pembeliannya antara 1 sampai 3 tahun.
- (3) Penggantian kerugian barang daerah dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang bergerak atau tidak bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai taksiran jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan penilaian konsultan penilai atau Tim Penilai yang dibentuk oleh Walikota.
Paragraf 4 Pencatatan
BAB VI - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 39

- (1) Walikota menerbitkan Keputusan Pencatatan jika TGR belum dapat dilaksanakan karena Pegawai meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau pegawai melarikan diri dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau pegawai melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus kerugian yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya.
BAB VII - DALUWARSA
Pasal 40

- (1) Kewajiban bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi daluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggungjawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara atau pegawai bukan bendahara, atau sejak bendahara atau pegawai
bukan bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian daerah.
BAB VIII - PENGHAPUSAN
Pasal 41

- (1) Pegawai bukan bendahara atau ahli waris/keluarga terdekat/Pengampu yang berdasarkan Keputusan Walikota diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memerintahkan TPKD untuk melakukan penelitian, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka dengan Persetujuan DPRD, Walikota menerbitkan Keputusan untuk menghapus TP/TGR baik sebagian atau seluruhnya.
- (3) Penghapusan dapat dilakukan terhadap kerugian daerah akibat force majeure , dan terhadap Pegawai bukan bendahara tidak dapat dikenakan penuntutan apabila kerugian daerah tersebut terjadi karena :
- a. Bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran; dan
- b. Proses alami seperti membusuk, mencair, menyusut, mengurai dan menguap.
BAB IX - PENYETORAN
Pasal 42

- (1) Penyetoran secara tunai atau angsuran terhadap kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan melalui Kas Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, hasil penjualan barang disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Penyetoran kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari BUMD setelah diterima Kas Daerah segera dipindahbukukan ke Rekening BUMD.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46

Kerugian daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dapat diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.
Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 23 Desember 2015
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 23 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO ROVANLY ABDAMS
LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR 15
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT : ( 11/2015 )
PENJELASAN
Preamble

I. Umum
Kekayaan daerah adalah merupakan unsur terpenting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah mempunyai hak kewajiban untuk mengelola uang dan barang daerah tersebut dengan baik, transparan dan akuntabel, agar kerugian daerah dapat dihindari. Untuk meningkatkan pengamanan terhadap kekayaan daerah, meningkatkan disiplin dan tanggungjawab Pegawai Negeri Sipil dan pihak ketiga terhadap pengelolaan kekayaan daerah serta untuk kelancaran dan ketertiban proses penyelesaian kerugian daerah baik yang diakibatkan oleh tindakan melanggar hukum atau lalai, maka perlu diatur suatu ketentuan untuk melakukan tuntutan atas terjadinya kerugian daerah tersebut.
Pengelolaan keuangan dan barang daerah menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi Pemerintah Daerah maupun setiap orang yang berperan di dalamnya. Pengelolaan keuangan dan barang daerah yang baik merupakan salah satu indikator dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good
Governance). Adanya hak dan kewajiban sebagai akibat Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah dapat memberikan kontribusi pada hal-hal yang sifatnya menambah atau mengurangi kekayaan daerah, kekayaan daerah dapat berkurang baik karena tindakan melanggar hukum dalam pengurusannya baik disengaja maupun karena kelalaian bendahara, pegawai bukan bendahara atau pejabat lain dan/atau pihak ketiga yang disebabkan suatu keadaan diluar dugaan atau kemampuan manusia. Untuk memberikan landasan hukum kepada bendahara, pegawai bukan bendahara dan/atau pejabat lain serta pihak ketiga yang dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang daerah, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Sawahlunto.
Pembentukan Peraturan Daerah ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Bendahara dan Pegawai bukan Bendahara, Yang dimaksud Pegawai Bukan Bendahara adalah semua Pegawai Negeri Sipil dan atau Pejabat penyelenggara pemerintahan yang berada pada lingkungan Pemerintahan Kota Sawahlunto, Badan Usaha Milik Daerah menyebabkan terjadinya Kerugian Daerah.##
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas. Pasal 4

Objek Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi meliputi uang dan barang daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud barang daerah atau Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, seperti barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas. Pasal 6

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) kebenaran laporan atau perhitungan keuangan. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16

```Yang dimaksud dengan verifikasi adalah pemeriksaan tentangCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas. Pasal 18

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas. Pasal 21

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas. Pasal 23

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas. Pasal 25

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas. Pasal 28

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas. Pasal 30

Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Pelelangan.
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas. Pasal 33

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 46## LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTONOMOR: 15 TAHUN 2015TANGGAL: 23 DESEMBER 2015TENTANG: PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAHKOTA SAWAHLUNTO## NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJANOMOR:TANGGAL:LAMPIRAN:HAL: Pemberitahuan terjadinyaKekurangan uang/barangKepadaYth. Bapak Walikota Sawahluntodi.SawahluntoBersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerima/Pengeluaran/Barang an. ...Nip. ... yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telahterjadi kekurangan uang/barang(kas tekor/barang) sebesarRp.... ( ...dengan huruf...).Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :1. ...2. ...3. ...Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan :- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang.- b. Register Penutupan Kas.- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggung jawaban.- d. Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan.- e. Dan lain-lain yang berkaitan dengan kasus.Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.Atasan Langsung/Kepala SKPD\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Nip. ...WALIKOTA SAWAHLUNTO ,SEMESTER## LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTONOMOR: 15 TAHUN 2015TANGGAL : 23 DESEMBER 2015TENTANG : PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAHKOTA SAWAHLUNTO## DAFTAR KERUGIAN DAERAH:TAHUN:| NO. | SKPD / NAMA BENDAHARA | NO/TGL.SKTJM /SK PEMBEBANAN SEMENTARA/SK PEMBEBANAN | URAIAN KASUS/ TAHUN KEJADIAN | JML. KERUGIAN DAERAH (Rp) | JML. PEMBAYAR AN/ANGSU RAN S.D. BULAN (Rp) | SISA KEKURA NGAN (Rp) | JENIS DAN JUMLAH BARANG JAMINAN | KET. ||-------|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |..., ...TPKD...\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.## LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTONOMOR: 15 TAHUN 2015TANGGAL : 23 DESEMBER 2015TENTANG : PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAHKOTA SAWAHLUNTO## SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SKTJM)Yang bertandatangan dibawah ini :Nama :Alamat:Jabatan:Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugianNegarasebesarRp....(...denganhuruf...)yaknikerugian yang disebabkan...Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Daerah di... dalam jangka waktu 40 ( empat puluh ) hari sejak SKTJM ini ditanda tangani. Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :1. ...2. ...3. ...Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh ) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.Demikian Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya....,...Mengetahui ,MateraiKETUA TIM\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_NamaBendaharaNIP...Saksi-saksi:1. ...2. ...3. ...## LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTONOMOR: 15 TAHUN 2015TANGGAL : 23 DESEMBER 2015TENTANG : PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAHKOTA SAWAHLUNTO## KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR ...## TENTANG## PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA...(NAMA INSTANSI)......(NAMA JABATAN YANG BERWENANG MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN)...Menimbang:a. ...b. ...Mengingat:1. ...2. ...## MEMUTUSKANMenetapkan- Keputusan ... (nama jabatan yang berwenang Menerbitkan surat keputusan pada instansi terkait) tentang pembebanan Kerugian Daerah Sementara.Pertama- Membebankan penggantian kerugian daerah sementara terhadap Saudara ... (nama, pangkat, jabatan, Nip) selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara) pada ... sebesar Rp. ...- ( ...dengan huruf ...)Kedua- Menugaskan kepada Saudara ...selaku KetuaTPKD di ... untuk menagih dan meminta kepada Saudara ... agar menyetokan ke Kas Daerah sejumlah kerugian daerah tersebut.Ketiga- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Ditetapkan di ...Pada tanggal ...Walikota Sawahlunto\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Tembusan Keputusan disampaikan kepada1. Yth. Ketua BPK2. ...3. ...4. Yang bersangkutan