PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 7 Tahun 2014
Tentang PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KAYONG UTARA
Berlaku: 18 Februari 2014
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI KAYONG UTARA
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KAYONG UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
- a. bahwa dalam rangka menunjang akses publik terhadap siaran informasi, pendidikan dan hiburan serta penyajian program siaran yang dapat mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional guna membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa perlu didirikan lembaga Penyiaran Publik Lokal di Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat didirikan oleh pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kayong Utara;
- Mengingat : tentang Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Penyiaran (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KAYONG UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk Radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
6. Radio Kayong Utara yang selanjutnya disingkat RKU adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara yang berbentuk Badan Hukum.
7. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
8. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran RKU.
9. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran RKU.
10. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat diwilayah jangkauan satu kabupaten sesuai wilayah layanan siaran.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB II - PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini didirikan LPPL dengan nama LPPL Radio Kayong Utara yang disingkat LPPL RKU.
BAB II - PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 3

LPPL RKU ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
BAB II - PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 4

LPPL RKU kedudukan di ibukota Daerah.
BAB III - SIFAT, FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN
Pasal 5

LPPL RKU bersifat independen, netral dan tidak komersial.
BAB III - SIFAT, FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN
Pasal 6

- (1) LPPL RKU berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
- (2) LPPL RKU dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - SIFAT, FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN
Pasal 7

LPPL RKU bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.
BAB III - SIFAT, FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN
Pasal 8

- (1) LPPL RKU menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL RKU dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
BAB IV - KEKAYAAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 9

Kekayaan LPPL RKU merupakan kekayaan LPPL RKU yang tidak dapat dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasional.
BAB IV - KEKAYAAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 10

Sumber pembiayaan LPPL RKU berasal dari:
- a. iuran penyiaran;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBD;
- c. sumbangan masyarakat;
- d. siaran iklan;
- e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
BAB IV - KEKAYAAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 11

Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan penerimaan yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPPL RKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - CAKUPAN WILAYAH LAYANAN SIARAN
Pasal 12

Cakupan wilayah layanan siaran LPPL RKU meliputi wilayah Kabupaten Kayong Utara dan sekitarnya.
Bagian Kedua Isi Siaran
BAB V - CAKUPAN WILAYAH LAYANAN SIARAN
Pasal 13

- (1) Isi siaran LPPL RKU memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (2) Isi siaran LPPL RKU bersifat netral dan tidak mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi siaran LPPL RKU tidak akan:
- a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
- b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; dan
- c. mempertentangkan suku agama, ras dan antar golongan.
- (4) Isi siaran LPPL RKU tidak merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia.
- (5) Isi siaran LPPL RKU mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.
Bagian Ketiga
Klasifikasi Acara Siaran
BAB V - CAKUPAN WILAYAH LAYANAN SIARAN
Pasal 14

Klasifikasi acara siaran LPPL RKU didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak dan khalayak sasaran.
Bagian Keempat
Bahasa Siaran
BAB V - CAKUPAN WILAYAH LAYANAN SIARAN
Pasal 15

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran nasional menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Apabila diperlukan, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara tertentu.
Bagian Kelima Relai dan Siaran Bersama
BAB V - CAKUPAN WILAYAH LAYANAN SIARAN
Pasal 16

LPPL RKU dan RRI Pontianak merelai RRI Pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai poin yang telah dicantumkan.
Bagian Keenam Ralat Siaran
BAB V - CAKUPAN WILAYAH LAYANAN SIARAN
Pasal 17

- (1) LPPL RKU dapat melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.
Bagian Ketujuh
Arsip Siaran
BAB V - CAKUPAN WILAYAH LAYANAN SIARAN
Pasal 18

- (1) LPPL RKU menyimpan bahan atau materi siaran paling singkat 1 (satu) tahun setelah siaran.
- (2) Bahan Siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi atau nilai penyiaran yang tinggi, diserahkan untuk disimpan pada Pemerintah Daerah untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dimanfaatkan untuk keperluan siaran.
Bagian Kedelapan Siaran Iklan
BAB V - CAKUPAN WILAYAH LAYANAN SIARAN
Pasal 19

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) LPPL RKU menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat dengan harga khusus.
- (3) Waktu siaran iklan niaga paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (4) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklan setiap hari.
- (5) Besaran biaya iklan niaga dan iklan layanan masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul dewan direksi.
Bagian Kesepuluh
Jasa Tambahan Penyiaran
BAB V - CAKUPAN WILAYAH LAYANAN SIARAN
Pasal 20

- (1) Jasa tambahan penyiaran dilakukan diluar layanan utama.
- (2) Pelaksanaan jasa penyiaran tambahan menggunakan standar sistem dan memenuhi kinerja teknik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi LPPL RKU terdiri dari:
- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Dewan Direksi; dan
- c. Pengelola Penyelenggara Penyiaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelola Penyelenggara Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Direksi.
Bagian Kedua Dewan Pengawas
Paragraf 1 Pengangkatan
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 22

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah warga Negara Indonesia yang:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan, dan/atau keahlian, serta pengalaman dibidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; dan
- i. non partisan.
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
- (3) Dewan Pengawas terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur masyarakat dan unsur lembaga penyiaran publik.
- (4) Ketua Dewan Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota dewan pengawas.
- (5) Uji kepatuhan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjaringan dan penyaringan serta penyampaian visi dan misi dari para calon Dewan Pengawas.
- (6) Tata cara dan mekanisme penjaringan, penyaringan dan penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 24

Dewan Pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja selanjutnya.
Paragraf 2 Fungsi dan Wewenang
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik lokal dalam melaksanakan pengawasan atas kebijaksanaan Dewan Direksi dalam menjalankan dan mengelola manajemen LPPL RKU.
- (2) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas berwenang:
- a. menetapkan kebijakan secara terarah sesuai dengan fungsi LPPL RKU.
- b. mengangkat dan memberhentikan dewan direksi dari jabatannya dalam LPPL RKU;
- c. memberikan saran, masukan dan nasihat serta teguran secara lisan maupun tulisan kepada Dewan Direksi;
- d. memberhentikan Direksi yang diduga merugikan LPPL RKU;
- e. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- f. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran yang dilakukan oleh manajemen LPPL RKU;
- g. memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh LPPL RKU;
- h. memeriksa pembukuan dan perlengkapan siaran lainnya;
- i. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran LPPL RKU;
- j. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja dewan direksi dalam tahun berjalan;
- k. meminta keterangan dan data-data kepada dewan direksi dan/atau pegawai LPPL RKU; dan
- l. menetapkan keputusan-keputusan dan perbuatan hukum lain untuk meningkatkan kinerja LPPL RKU.
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 26

- (1) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf l ditetapkan secara kolegial melalui rapat Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.
Paragraf 3 Tugas, Kewajiban dan Hak
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 27

Dewan Pengawas mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. melaksanakan pengawasan terhadap operasional LPPL RKU;
- b. menetapkan kebijakan meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja, dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran RKU;
- d. melakukan uji kelayakan dan kepatuhan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi;
- e. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralisasi siaran;
- f. menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur utama;
- g. menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
- h. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran RKU;
- i. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran;
- j. menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran RKU;
- k. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran;
- l. tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 29

Dewan Pengawas mempunyai hak :
- a. mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya;
- b. mendapatkan cuti;
- c. membela diri;
- d. menyampaikan usul dan pendapat kepada Pemerintah Daerah atas perkembangan RKU.
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 30

- (1) Jumlah dan besaran penghasilan setiap bulan dan/atau tunjangan lainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengawas tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainya yang diterima Dewan Pengawas ditetapkan setiap tahun dalam APBD.
Paragraf 4 Pemberhentian
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL RKU;
- f. dipidana karena melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota dewan pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 32

- (1) Usulan pemberhentian Dewan Pengawas disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati berdasarkan keputusan musyawarah DPRD.
- (2) Selanjutnya DPRD segera mengusulkan Penggantian antar waktu jabatan Dewan Pengawas yang Lowong.
- (3) Pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 33

Pengesahan, pemberhentian dan Pergantian antar waktu jabatan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 34

Tata cara mekanisme pemberhentian dengan penggantian antar waktu Dewan Pengawas selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 35

Dewan Pengawas yang berhenti, diberhentikan dan/atau habis masa kerjanya diberikan uang santunan paling banyak 1 (satu) bulan dari jumlah penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya.
Bagian Ketiga
Dewan Direksi
Paragraf 1 Pengangkatan
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 36

Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota dewan direksi adalah:
- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. berpendidikan sarjana;
- g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara;
- h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dibidang penyiaran publik;
- i. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainya;
- j. tidak memiliki jabatan lain;
- k. non partisan.
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 37

- (1) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh dewan pengawas.
- (2) Pengangkatan Dewan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
- (3) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyaringan, serta penyampaian visi dan misi dari para calon dewan direksi.
- (4) Tata cara dan mekanisme pengangkatan dan uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 38

- (1) Anggota Dewan Direksi dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Jumlah Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur.
- (3) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan ditetapkan oleh dewan pengawas.
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 39

Dewan Direksi mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja selanjutnya.
Paragraf 2 Fungsi dan Wewenang
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 40

- (1) Dewan Direksi sebagai unsur pimpinan LPPL RKU berfungsi mewakili Pemerintah Daerah dalam memimpin dan mengelola LPPL RKU sesuai dengan tujuan LPPL RKU.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Direksi mempunyai wewenang:
- a. membuat kebijakan untuk mengembangkan dan memajukan LPPL RKU.
- b. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga penyiaran dan masyarakat.
- c. mengangkat dan memberhentikan pegawai harian;
- d. memberikan teguran baik secara lisan maupun tulisan kepada pegawai LPPL RKU.
- e. mengusulkan kepada Bupati untuk mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan yang berada dibawah direksi;
- f. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
- g. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
- h. mengeluarkan keputusan-keputusan dan perbuatan hukum lain untuk meningkatkan kinerja RKU.
- (3) Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal:
- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran LPPL RKU;
- b. memindahtangankan atau menjaminkan benda bergerak dan/atau tak bergerak milik LPPL RKU;
- c. melakukan penyertaan modal dalam perusahaan lain.
Paragraf 3 Tugas, Kewajiban dan Hak
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 41

Dewan Direksi mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
- b. memimpin dan mengelola RKU sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan badan pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan LPPL RKU;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional dan penyiaran.
- h. mengadakan dan membuat pembukuan serta administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. membuat laporan tahunan dan laporan berkala;
- j. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik didalam maupun diluar daerah;
- l. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada badan pengawas;
- m. mewakili lembaga di dalam maupun diluar pengadilan;
- n. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran LPPL RKU tahunan kepada badan pengawas untuk mendapatkan pengesahan; dan
- o. tugas dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh manajemen RKU.
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dewan Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 43

Dewan Direksi mempunyai hak :
- a. mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya;
- b. mendapatkan cuti;
- c. membela diri;
- d. menyampaikan usul dan pendapat kepada Dewan Pengawas.
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 44

- (1) Jumlah dan besaran penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Dewan Direksi ditetapkan setiap tahun dalam APBD.
Paragraf 4 Pemberhentian
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 45

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:
- a. meninggal Dunia.
- b. mengundurkan diri;
- c. berhalangan tetap;
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
- a. tidak dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
- c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai dimaksud dalam Pasal 36.
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b kepada yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tehitung sejak anggota dewan direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dewan pengawas tidak memberikan rekomendasi pemberhentian anggota dewan direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 46

Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 47

Apabila salah satu atau beberapa orang Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 48

Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 49

Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatannya sebagai Dewan Direksi dikembalikan kepada instansi induknya.
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 50

Pengesahan pemberhentian dan penggantian antar waktu Dewan Direksi selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 51

Tata cara dan mekanisme pemberhentian dan penggantian antar waktu Dewan Direksi selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 52

Dewan Direksi yang berhenti, diberhentikan dan/atau habis masa kerjanya diberikan uang santunan paling banyak 1 (satu) bulan dari jumlah penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya.
BAB VII - KEPEGAWAIAN
Pasal 53

- (1) Pegawai LPPL RKU adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil LPPL RKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Dewan Direksi.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai LPPL RKU bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Dewan Direksi dan Perjanjian kerja.
- (4) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
- a. para pihak yang terkait dalam perjanjian kerja;
- b. kedudukan, tugas dan fungsi pegawai harian;
- c. besarnya honorarium;
- d. tanggal mulai dan tanggal berakhirnya perjanjian kerja;
- e. ketentuan tentang status pegawai harian; dan/atau
- f. ketentuan lain yang dianggap perlu.
- (5) Perjanjian kerja dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
BAB VII - KEPEGAWAIAN
Pasal 54

Persyaratan pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan pegawai RKU dari jabatan dibawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - KEPEGAWAIAN
Pasal 55

- (1) Pegawai LPPL RKU bukan Pegawai Negeri Sipil yang berhenti, diberhentikan dan/atau habis masa kerjanya diberikan uang santunan paling banyak 1 (satu) bulan dari jumlah penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Pegawai LPPL RKU ditetapkan oleh Dewan Direksi.
BAB VII - KEPEGAWAIAN
Pasal 56

Pembinaan pegawai LPPL RKU dilakukan oleh Direktur yang bertanggung jawab dibidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 57

Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik kedalam maupun keluar LPPL RKU.
BAB VIII - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 58

- (1) LPPL RKU wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (2) Laporan tahunan dan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
- c. nama anggota direksi dan badan pengawas.
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.
BAB VIII - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 59

- (1) Laporan tahunan LPPL RKU ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Anggota Dewan Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat alasan tertulis.
BAB VIII - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 60

- (1) Laporan tahunan LPPL RKU ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Anggota Dewan Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat alasan tertulis.
BAB VIII - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 61

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL RKU yang menggunakan dana langsung dari APBD dan/atau yang berasal bukan dari APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX - PEMBUBARAN
Pasal 62

- (1) Pembubaran LPPL RKU hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Pembubaran LPPL RKU ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Semua kekayaan LPPL RKU setelah dibubarkan menjadi milik Daerah.
- (4) Segala akibat hukum yang disebabkan karena pembubaran LPPL RKU menjadi tanggung jawab Daerah.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63

Izin Penyelengaraan penyiaran, pengisian Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan Pegawai-pegawai dibawah direksi serta penyelenggaraan kegiatan LPPL RKU, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.
Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 18 Februari 2014
BUPATI KAYONG UTARA,
HILDI HAMID
Diundangkan di Sukadana pada tanggal 18 Februari 2014
SEKRETARIS DAERAH,
TTD HENDRI SISWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014 NOMOR 7