PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 4 Tahun 2011
Tentang NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN 2011
Berlaku: 4 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
WALIKOTA TOMOHON
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 4 TAHUN 2011
TENT ANG
TATA NASKAH OINAS DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TOMOHON,
- ka tertib efisiensi dan efektifitas ad~inistrasi : a bahwa dalam rang . · Oaerah perlu d1lakukan penyelenggaraan Pemenntahan Tata . Naskah Dinas di penyesuaian dan penyeragaman . Lingkungan Pernerintah Kota Tornohon,
.
- bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Me~teri ~al~m Negen b. Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Nas~ah omas di Ltngkunga9 Pemerintah Daerah maka Peraturan Wallkota Tomohon Nomor . Tahun 2006 tenta~g Tata Naskah Oinas dan ~ros~~ur Kerja Pemerintah Kata Tomohon dipandang perlu untuk d19pnt1,
- bahwa berdasarkan pertrrnbanqan sebagaimana dim~ksud dalam c. huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wahk~ta tentang Pedoman Tata Naskah Oinas di Lingkungan Pemenntah Kota
Tomohon;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
2. Mengingat · Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 T ahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerrntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2008 Norn or 59, T ambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
••
- 5 Peraturan Pemenntah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 176),
- 6 Peraturan Pemenntah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971 T ambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 1636)
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemenntahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provmsi dan Pemenntahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4737)
8. Peraturan Pemenntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4741)
- 9 Peraturan Pemenntah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4790).
- 10 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Omas d1 Lingkungan Pemenntah Daerah:
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON '
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wallkota 1ni. yang dimaksud dengan
1. Pemenntahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemenntahan oleh Pemerintah Daerah Kota Tomohon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon menurut asas otonorm dan tugas pembantuan dengan pnnsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan pnnsrp Negara Kesatuan Republik Indonesia sebaqaimana dirnaksud dalam Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. 2 Pemerintahan Daerah adalah Pemenntah Kota Tomohon sebaqa: unsur penyelenggara Pemenntahan Daerah
3. 3 Ke pa la Daer ah Kola T omohon adalah Wahkota
4. 4 Wak,I Kepala Daerah Kota Tomohon adalah Wak1I Wallkota
5. 5 Sekretans Daerah adalah Sekretans Daerah Kola Tomohon
6. 6 Perangkat Daerah Kata Tomohon adalah unsur pembantu Kepala Oaerah Kota Tomohon dalam penyelenggaraan Pemenntah Daerah Kota Tomahon yang tercm dan Sekretanat Daerah Kota Tomohon, Sekretanat DPRD Kota Tamohon. Oinas Daerah. Kecamatan Kelurahan dan Lembaga lain
7. 7 Saluan Kerja Perangkat Daerah selaruutnya dis1ngkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tornohon ·
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon selaruutnya disebut SKPD Kata Tomohon adalah Sekretanat Daerah Sekretariat DPRD. Dmas Daerah. Lembaga T ekrus Daerah. Kecamatan. Kelurahan dan Lembaga Lain.
9. 9 Unit pelaksana teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau bad an
10. 10 Tata naskah dmas adalah pengelolaan mforrnasi tertuhs yang meliputi pengaturan jerus, format penyiapan. pengamanan. pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikas, kedinasan.
11. Naskah dmas adalah informas, tertulis sebaqai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemenntah caeran
12. Format adalah naskah dmas yang menggambarkan tata letak dan redaksional. serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas
13. Stempel/cap dmas adalah tanda roentnas dan suatu jabatan atau SKPD
14. Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan drbaqian atas kertas.
15. Kop sampul naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan d1bagian atas sampul naskah.
16. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
17. 17 Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya
18. Mandat adalah pehmpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memben mandat.
19. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya
20. Peraturan daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersrtat pengaturan drtetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetojuan bersama Dewan Perwakuan Rakyat Daerah untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan '
21. 21 Peraturan Wallkota adalah naskah dmas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan dlletapkan oleh Walikota.
22. Peraturan bersama adalah naskah dmas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan dnetapkan oleh dua atau lebrh kepala daerah.
23. 23, Keputusan Walikota adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersitat penetapan konkrit mdividual, dan final
24. Keputusan kepala SKPO adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan. mcnvidual, konkrit dan final
25. lnstruksi Wal1kota adalah naskah dmas yang berisikan perintah dari Walikota kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
26. Surat edaran adalah naskah dinas yang bens, pembentahuan. penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mPnrlPc:.,3k
27. Surat biasa adalah naskah dinas yang berlsr pemberitahuan. pertanyaan, perrnintaan jawaban atau saran dan sebagainya.
28. Su, ai keier c::1r 1yc::111 c::1&lt;..icioi, r lc~koi, &lt;.ii, ias yc:11 ,y ue11!:&gt;1 JJE:u 11yaiac::11, te, luiis uc:11 i pejabal sebaqai tanda buku untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.
29. 29 Surat perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaaan tertentu
30. Sur al izin adaiah naskah drnas yang be, isi persetujuan terhadap suaiu permohonan yang drkeiuarkan oleh pejabat yang berwenang.
31. 31 Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama
32. Surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang bensi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
33. Surat perintah perjalanan dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
34. Surat kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.
35. Surat undangan adalah naskah dmas dan pejabat yang berwenang bensi undangan kepada pejabal/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara xeomasan
36. 36 Surat keterangan melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas.
37. Surat pangg1lan adalah naskah drnas dan pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap.
38. Nota dmas adalah naskah dmas yang bersifat internal bensi kornunlkast kedrnasan antar pejabat atau dan atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan
39. 39 Nota pengajuan konsep naskah dinas adalah naskah dinas untuk rnenyarnparkan konsep naskah dmas kepada atasan
40. 40 Lembar disposis, adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan
41. 41 Telaahan staf adalah naskah drnas dart bawahan kepada atasan antara lain bensi analisis pertimbangan pendapat dan saran-saran secara sistematis
42. Pengumuman adalah naskah drnas dan pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bers,fat umum
43. 43 Laporan adalah naskah dmas dan bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan. '
44. Rekornendasi adalah naskah drnas dart oejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
45. Surat pengantar adalah naskah dmas bensi jerus dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima
46. 46 Telegram adalah naskah dmas dan pejabat yang berwenang beris: hal tertentu yang drkinrn rnetalui telekornurukasi erektrornk
47. 47 Lembaran daerah adalah naskah dmas untuk mengundangkan peraturan daerah
48. Serita daerah adalah naskah drnas untuk mengundangkan peraturan kepala daerah
49. 49 Serita acara adalah naskah dmas yang bensi keterangan atas sesuatu ha! yang duanda tanqaru oleh para oihak
50. 50 Notulen adalah naskah dinas yang rnemuat catatan proses sidang ~tau rapat.
51. 51 Memo adalah naskah dmas dan pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu.
52. 52 Oaftar hadir adalah naskah dinas can pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang
53. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang tetah dicapai atau keteladanan yang tetah orwuiudkan.
54. Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan disingkat STIPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda buktt seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu
55. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikut, kegiatan tertentu
56. 56 Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas.
57. Pencabutan adalah suatu pernyaraan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut
BAB II - TATA NASKAH DINAS
Pasal 2

Asas tata naskah dmas terdin dan .
- a Asas efisien dan efektif
- b Asas pembakuan.
- c. Asas akuntabilitas
- d. Asas keterkartan,
- e. Asas kecepatan dan ketepatan
- f. Asas keamanan
- (1) Asas efrsien dan efektif sebaga,mana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui penyederhanaan dalam penullsan. penggunaan ruang atau lembar naskah dinas spesifikasi informasi. serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benardan lugas
- (2) Asas pembakuan sebaga,mana dirnaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalut tatacara dan bentuk yang telah dibakukan
3. {3) Asas akuntabilttas sebaga,mana dirnaksud dalam Pasal 2 huruf c. yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi lsr, format. prosedur. kewenangan. keabsahan dan dokumentasi
- (4) Asas keterkaitan sebacarmana cimaksuo dalam Pasal 2 huruf o, yanu tata naskah dmas diselenqqarakan dalam satu kesatuan sistem.
- (5) Asas kecepatan dan ketepatan sebaqarrnana dimaksud dalam Pasat 2 huruf e, yauu tata naskah drnas drselenqqarakan tepat waktu dan tepat sasaran
- (6) Asas keamanan sebaga,mana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi
Pasaf 4
Pnnsip-prinsip penyelenggaraan naskah cmas terdiri atas:
- a Ketelttian,
- b Kejelasan,
- c. S1ngkat dan padat.
- d Logis dan meyak,nkan.
BAB II - TATA NASKAH DINAS
Pasal 5

- ( 1) Pnnsip ketehtian sebagaimana drrnaksud dalam Pasal 4 huruf a. diselenggarakan secara teltti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isl, struktur, kaidah bahasa dan. penerapan kaidah ejaan didalam penget,kan;
- (2) Pnnsip kejelasan sebaga,mana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat;
- (3) Pnnsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- ( 4) Prinsip log1s dan rneyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diselenggarakan secara runtut dan logis dan rneyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif
Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebaqai berikut:
- a Penge!olaan surat masuk.
- b. Pengelolaan surat keluar
- c Tingkat keamanan:
- d. Kecepatan proses·
- e. Penggunaan kertas surat:
- f. Pengetikan sarana adrmnistrast dan kornunikasr perkantoran.
- g. Warna dan kualitas kertas
BAB II - TATA NASKAH DINAS
Pasal 7

Pengelolaan surat masuk sebagaimana drrnaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui
- a. lnstansi penenma menindaklaruuu surat drtenma melalur tahapan.
1. Diagenda dan oiktaslflkast sesuar sifat surat serta ordrstrtbustkan ke unit pengelola;
2. Unit pengelola men,ndaklanjuti sesuai dengan klasrtikas: surat dan arahan pimpinan;
3. Surat masuk drarsrpkan pada unit tata usaha
- b. Copy surat jawaban yang mernpunyai tembusan drsampaikan kepada yang berhak.
6. c Alur surat menyurat drselenqqarakan melalur mekanrsme dan trnqkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.
BAB II - TATA NASKAH DINAS
Pasal 8

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalu1 tahapan
- a Konsep surat keluar dipara! secara beqenJang dan terkoordinasr sesuai tugas dan kewenangannya dan d,agendakan oleh masmq-rnasmq unrt tata usaha dalam rangka pengendalian.
- b Surat keluar yang telah dltandatanqam oleh pejabat yang berwenang diben nomor. tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing satuan l&lt;.erja perangkat daerah.
- c Surat keluar sebaga,mana drmaksud pada huruf b wajib segera dikrnm;
- d. Surat keluar oiarsrpkan pada unit tata usaha
BAB II - TATA NASKAH DINAS
Pasal 9

T,ngkat keamanan sebaqarmana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c. dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagar benkut·
- a Surat Sangat Rahasia dis,ngkat SR. merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki t,nQkat keamanan yang tingg, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan negara.
- b Surat Ranasra drsmqkat R merupakan surat yang materi dan srtatnya memi!iki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa;
- c. Surat Penting disingkat P merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat perlu mendapat perhat,an penenrna surat.
- d. Surat Konfidensial disingkat K merupakan surat yang materi dan sifatnya mernnlki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan dan pembangunan;
- e Surat Biasa dismqkat 8, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak
BAB II - TATA NASKAH DINAS
Pasal 10

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai berikut:
- a. Amat segera/kilat dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima,
- b. Segera. dengan batas waktu 2 x 24 jam setetelah surat diterima,
- c. Penting, dengan batas waktu 3 x 24 1am setelah surat diterima:
- d. Biasa. dengan batas waktu rnaksrmum 5 hari kerja setelah surat diterima
BAB II - TATA NASKAH DINAS
Pasal 11

Penggunaan kertas surat sebaqairnana dimaksuo dalam Pasal 6 huruf e, sebagai berikut:
- a. Kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram;
- b. Pengunaan kertas HVS diatas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah cmas yang mempunyai rulat keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama;
- c. Penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas atau logo daerah berwarna dicetak d: atas kertas 80 gram;
4. d Ukuran kertas yang d1gunakan untuk surat-menyurat adalah Fol10/F4 {215 x 330 mm).
5. e Ukuran kertas yang digunakan untuk rnakalah. piper dan laporan adalah A4 (21 Ox 297 mm),
- f. Ukuran kertas yang d1gunakan untuk pidato adalah AS ( 165 x 215 mm).
BAB II - TATA NASKAH DINAS
Pasal 12

' Pengetikan sarana aormrustras: dan kornunikasi perkantoran dimaksud dalam Pasal 6 huruf f sebaqai benkut
- a. Penggunaan jerus huruf pica,
- b. Anal 12 o.sesuaikan dengan kebutuhan
- c. Spas, 1 atau 1.5 sesua, kebutuhan
BAB II - TATA NASKAH DINAS
Pasal 13

Warna dan kualitas kertas sebagaimana drrnaksud dalam Pasal 6 huruf g, berwarna putih dengan kualitas baik
BAB Ill - NASKAH DINAS
Pasal 14

Bentuk dan susunan naskah dmas produk hukum di lingkungan Pernerrntah Kata, terdiri atas.
- a. peraturan daerah,
2. b peraturan Walikota;
3. c peraturan bersama Wallkota dan
- d. keputusan Wal1kota;
BAB Ill - NASKAH DINAS
Pasal 15

Bentuk dan susunan naskah dinas surat di lingkungan Pemerintah Kota, terdiri atas. a. instruksi.
- b. surat edaran.
- c surat biasa:
- d surat keterangan
- e surat penntah
- f surat rzm.
- g surat perjanpan
- h surat perintah tugas
- I. surat penntah perjalanan dmas,
- J surat kuasa·
- k surat undangan
- I. surat keterangan melaksanakan tugas.
- m surat panggilan
- n nota dmas
- 0 nota penqajuan konsep naskah dmas:
- p lembar disposisi.
- q telaahan staf
- r pengumuman.
- s. laporan
- t rekornendast
- u surat pengantar.
- v telegram.
- w lembaran daerah,
- x benta daerah
- y berrta acara.
- z notulen.
- aa memo
- ab daftar hacu,
- ac. piagam.
- ad sernfrkat dan
- ae STTPP
BAB IV - PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABA T
Pasal 17

- ( 1) Pelaksana tugas yang dismqkat Pit merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas karena pejabat defiruuf belum ddantik
- (2) Pit sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) d1angkat dengan keputusan kepala SKPD atau keputusan gubernur atau keputusan Wahkota dan berlaku paling lama 1 (satu} tahun
- (3) Pit sebaga,mana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas yang dilakukannya.
BAB IV - PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABA T
Pasal 18

- ( 1) Pelaksana tugas hanan yang drsmqkat Pih merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelrmpahan wewenang penandatanganan naskah drnas, karena pejabat deflnttif berhalangan sementara
- (2) Pih sebaqaimana drrnaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala SKPD atau keputusan gubernur atau keputusan Wahkota dan berlaku paling lama 3 (t1ga) bulan
- (3) Pih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungJawabkan pelaksanaan atas naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat definittf
BAB IV - PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABA T
Pasal 19

- (1) Peruabat yang dismqkat PJ merupakan pejabat sementara untuk jabatan Walikota
- (2) Peruabat sebaga,mana pada ayat (1) melaksanakan tugas pemenntahan pada daerah tertentu sarnpai dengan pelanukan pejaoat defirunf
PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN, DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS
Bagian Kesatu Parat
BAB IV - PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABA T
Pasal 20

- (1) Seuap naskah dmas sebelum ouandatanqani tertebih dahulu diparaf
- (2) Naskah ornas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum .ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar
- (3) Paraf seoaqa.rnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dttakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertrkal
- (4) Parat sebaqarrnana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanda tangan singkat sebaqai bentuk pertanggungjawaban atas muatan maten, suostansr, reoaksi dan penqetikan naskah dmas
- (5) Paraf sebaqatmana dunaksud pada ayat (4) mehpun
6. a paraf hrerarki dan
7. b paraf koordmast
Bagian Kedua Penulisan Nama
BAB IV - PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABA T
Pasal 21

- ( 1) Penuhsan nama Wallkota Wakil Wahkota pada naskah dmas
- a. dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar; dan
- b. dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar.
- (2) Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan gelar, nomor mcuk peqawat dan pangkat
Bagian Ketiga Penandatanganan naskah dinas di lingkungan pemerintah kota
BAB IV - PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABA T
Pasal 22

- (1) Wahkota menandatangan, naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana drmaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdrri atas:
2. a peraturan daerah
- b peraturan Walikota.
- c. peraturan bersama Wahkota: dan
- d. keputusan Walikota
- (2) Walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdin atas:
- a instruksi:
- b surat edaran
- C. surat b.asa,
- d. surat keterangan:
- e surat oenntah
- f surat izm,
- g. surat perjanjian;
- h surat penntah tugas.
- I. surat kuasa,
- j. surat undangan;
- k surat keterangan melaksanakan tugas
- I. surat panggilan.
- m nota dinas;
- n lembar drsposisi
- 0 pengumuman
- p. laporan
- q rekomendas,.
- r telegram
- s benta acara.
- t. memo;
- u. piagam,
- v sertrnkat, dan
- w. STTPP
BAB IV - PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABA T
Pasal 23

- (1) Walikota rnendeleqasrkan penandatanganan perizman dibidang pelayanan yang bersifat lintas sektor kepada SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
- (2) Penyelenggaraan periztnan sebacarrnana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional tetap menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan.
BAB IV - PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABA T
Pasal 24

- (1) Wakil Walikota menandatangan, naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebaqarrnana dimaksud dalam Pasal 7 terdm atas:
- a. surat biasa,
- b. surat keterangan:
- c. surat penntah;
- d. surat ·izin,
- e. surat perintah tugas.
- f. surat keterangan melaksanakan tugas,
- g. nota dinas,
- h. lembar disposisi,
1. telaahan staf;
- j. laporan,
- k. rekomendas,. dan
- I. memo
- (2) Wakil Walikota atas nama Walikota menandatangani naskah dinas meliputi:
- a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan; dan
- b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
1. surat edaran;
2. surat biasa;
3. surat keterangan.
4. surat perintah:
5. surat izin,
6. surat perrntah tugas
8. 7 surat keterangan melaksanakan tugas;
8. nota dinas.
10. 9 lembar disposisi:
11. 10 pengumuman,
12. 11 telegram,
13. 12 berita acara:
13. piagam. dan
14. sertifikat.
BAB IV - PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABA T
Pasal 25

- (1) Sekretarrs daerah menandatangani naskah dmas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana drmeksud dalam Pasal 7 terdirr atas
- a. surat biasa,
- b. surat keterangan;
- c. surat perintah,
- d. surat rzm:
- e. surat perjamian
7. f surat perrntah tugas,
- g. surat perintah perjalanan dmas.
- h. surat kuasa·
- i. surat undangan;
- j. surat keterangan melaksanakan tugas
12. k surat panqqrlan
- I. nota drnas.
14. m nota pengajuan konsep naskah dmas,
15. n lembar disposisr,
16. o telaahan staf,
17. p pengumuman,
18. q laporan;
- r. rekomendas,.
- s. surat pengantar:
21. t lembaran daerah:
- u. benta daerah.
- v. berita 'acara;
24. w notulen;
- x. memo;
- y. daftar hadir; dan
27. z sertrtikat.
- (2) Sekretaris daerah atas nama Walikota menandatangani naskah dinas yang meliputi:
- a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan Wallkota; dan
- b. dalam bentuk dan susunan surat sebaqairnana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
1. surat edaran.
- 2 surat brasa
- 3 surat keterangan
4. surat perintah:
- 5 surat izin,
6. surat oenanjran;
- 7 surat penntah tugas
- 8 surat undangan.
- 9 surat keterangan melaksanakan tugas.
10. surat panqquan,
- 11 nota dinas
- 12 pengumuman
13. telegram.
14. berita acara
15. piaqarn,
16. serntikat; dan
17. STTPP
- ( 1) Asisten menandatanqam naskah dmas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdm atas:
- a nota dinas;
- b. nota pengajuan konsep naskah dmas
- c. lembar disposisr
- d. telaahan staf,
- e laporan;
- f. surat pengantar;
- g motulen; dan
- h. memo.
- (2) Asisten atas nama sekretaris daerah menandatanqaru naskah dinas bentuk dan susunan surat sebaga,mana dimaksud dalam Pasal 7 lerdJri atas:
- a surat brasa;
- b surat keterangan
- c surat perintah;
- d. surat perintah tugas.
- e surat penntah perjalanan dmas,
- f surat undangan;
- g surat panqqrlan,
- h nota dmas:
- i. nota pengajuan konsep naskah cmas,
- J. laporan:
- k. surat pengantar: dan
- I. daftar' hadrr.
BAB IV - PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABA T
Pasal 27

Staf ahli menandatangani naskah dmas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdin atas.
- a. nota pengajuan konsep naskah dinas.
- b. telaahan star dan
3. c laporan
- ( 1) Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebaqaimana dirnaksud dalam Pasat 7 terdiri atas:
- a surat biasa;
- b surat keterangan;
- c. surat penntah.
- d surat izin.
- e surat perjanjian;
- f. surat perintah tugas,
- g surat perintah perjalanan dinas:
- h surat kuasa;
- i. surat undangan,
- J surat keterangan melaksanakan tugas,
- k. surat panggilan;
- I. nota dinas.
- m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- n lembar disposisi,
- o. telaahan staf·
- p. pengumuman;
- q. laporan,
- r rekomendasi;
- s. berita acara
- t. memo,
- u daftar hadir dan
- v sertifikat
- (2) Kepala SKPD alas nama Wal1kota menandatangani naskah dinas yang meliputi:
- a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan
- Walikota: dan
- b dalam bentuk dan susunan surat sebaqairnana dirnaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
- 1 surat brasa,
2. surat keterangan.
- 3 surat perintah.
4. suratundangan dan
5. sertifikat
- (3) Kepala badan pendidrkan dan pelanhan selaku kepala SKPD atas nama Walikota rnenandatanqaru naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dirnaksuo dalam Pasal 7 terdm atas.
- a. surat biasa.
- b. surat undangan.
- c. pengumuman.
- d. laporan;
- e. telegram;
- f piagam
- g sertifikat: dan
- h STTPP.
BAB IV - PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABA T
Pasal 29

- (1) Sekretaris DPRD rnenandatanqaru naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dunaksud dalam Pasal 7 terdiri atas.
2. a surat biasa:
3. b surat keterangan.
4. c surat penntah;
5. d surat izin;
- e. surat perjanjian;
- f. surat perintah tugas;
8. g surat perintah perjalanan dinas
- h. surat kuasa,
- i. surat undangan;
11. J surat keterangan melaksanakan tugas,
- k. surat panggilan.
- I. nota dinas,
- m. nota pengajuan konsep naskah dinas:
15. n lembar disposisi:
16. o telaahan stat:
- p. pengumuman.
- q. laporan;
19. r rekomendasi;
20. s berita acara;
- t. memo; dan
- u. daftar hadrr.
- (2) Sekretans DPRD atas nama Walikota menandatangani naskah dinas meliputi:
- a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan Wal1kota, dan
25. b dalam bentuk dan susunan surat sebaqairnana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
26. 1 . surat brasa;
2. surat keterangan dan
3. surat perintah.
BAB IV - PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABA T
Pasal 30

- (1) Kepala UPT dmas/badan menandatangani naskah dmas dalam bentuk dan susunan surat sebaqairnana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
2. a surat biasa.
- b. surat perintah,
4. c surat perjanjian,
- d. surat perintah tugas.
- e. surat perintah perjalanan dmas,
- f. surat kuasa,
- g. surat undangan;
- h. surat keterangan melaksanakan tugas.
- i. surat panggilan.
- j. nota dinas;
- k. nota pengajuan konsep naskah drnas,
- I. lembar discosrsi
14. m telaahan staf;
- n. pengumuman.
- o. laporan;
- p. rekomendasi;
- q. berita acara;
- r. memo; dan
- s. daftar hadar.
- (2) Kepala UPT dinas/badan atas nama kepala dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas
- a. surat biasa;
- b. surat keterangan,
- c. surat perintah.
- d. nota dinas; dan
- e. daftar hadir.
BAB IV - PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABA T
Pasal 31

- ( 1) Sekretaris menandatanqaru naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud da/am Pasal 7 terdiri atas:
- a. surat biasa;
- b. surat keterangan.
- c. surat perintah
- d. surat kuasa
- e. surat undangan-
- f. nota dinas;
- g. nota penqajuan konsep naskah drnas.
- h. lembar disposisi
- i. telaahan staf,
- j laporan,
- k. memo; dan daftar had«.
- (2) Sekretans atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebaqairnana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
- a. surat biasa,
- b surat keterangan
- c surat penntah,
- d nota dinas; dan
- e daftar had1r
BAB IV - PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABA T
Pasal 32

- (1) Camat menandatanparu naskah dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana d1maksud dalam Pasal 7 teroiri alas
2. a surat biasa:
- b. surat keterangan.
4. c surat penntah.
- d. surat izin,
6. e surat peqanJ1an
7. f surat perintah tugas;
8. g surat penntah peqalanan dmas,
9. h surat kuasa,
- i. surat undangan;
11. J surat keterangan melaksanakan tugas,
12. k surat panggilan.
- I. nota dinas;
14. m nota pengajuan konsep naskah dinas;
- n. lembar disposisi.
- o. telaahan staf,
- p. pengumuman.
18. q laporan;
19. r rekomendasi:
- s. berita acara;
- t. memo; dan
- u. daftar hadrr
- (2) Carnal atas nama Walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
- a. surat biasa;
- b. surat keterangan,
- c surat perrntah; dan
- d. surat undangan
BAB IV - PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABA T
Pasal 33

- (1) Kepala baqran, kepala b1dang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
- a. surat perintah;
- b. nota dinas;
- c. nota pengajuan konsep naskah dinas:
- d. tembar disposlsr,
6. e telaahan staf;
- f. laporan, dan
- g. daftar hadrr
- (2) Kepala bagian, kepata bidang alas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dirnaksud dalam pasal 7 terdirr alas
- a. surat biasa,
- b. surat keterangan.
- c. surat oerintah:
- d. nota dinas, dan
14. e daftar hadrr
- ( 1) Lurah menandatangani naskah dmas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdin atas
- a. surat biasa;
- b. surat keterangan:
- c surat perintah;
- d. surat lzin.
- e. surat perjanjiarr
- f surat perintah tugas
- g. surat perintah perjalanan dinas:
- h. surat kuasa;
1. surat undangan
- J. surat keterangan melaksanakan tugas·
- k. surat panggilan:
- I. nota dinas:
- m. nota pengajuan konsep naskah dinas:
- n. lembar dlsposisl:
- o. telaahan staf.
- p. pengumuman.
- q. laporan.
- r rekomendasi
- s. berita daerah;
- t. benta acara
- u. memo; dan
- v. daftar had«
- (2) Lurah alas nama carnal menandatanqam naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
- a. surat biasa:
- b. surat keterangan;
- c. surat perintah, dan
- d. suratundangan
BAB IV - PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABA T
Pasal 35

- (1} Kepala subbag,an, kepala subbroanq, kepala sekst menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebaqarmana drmaksud Pasal 7 terdin atas:
- a nota dinas
- b nota penqsjuan konsep naskah drnas
- c telaahan star dan
- d. laporan
- (2) Kepala subbagian. kepala subbrdanq. kepala seksi atas nama sekretaris. kepala bagran kepala b.danq menandatanqaru naskah dmas dalam bentuk dan susunan surat sebaqairnana drmaksud dalam Pasal 7 terdin atas
- a surat penntah,
- b nota drnas. dan
- c daftar hadir
Bagian Keempat Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas
BAB IV - PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABA T
Pasal 36

Pelaksanaan pendelegasran penandatanganan naskah drnas drtetapkan dengan keputusan Walikota
Bagian Kelima Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas
BAB IV - PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABA T
Pasal 37

- ( 1} Tmta yang drqunakan untuk naskah drnas berwarna hrtam
- (2) Tmta yang drgunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dmas berwarna biru tua.
- (3) Trnta yang drpergunakan untuk keperluan keamanan naskah drnas berwarna me rah
Bagian Kesatu Jenis
Jenis stempel untuk naskah drnas di hngkungan pemenntah daerah terdin atas a stempel jabatan dan
- b stempel perangkat daerah.
BAB IV - PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABA T
Pasal 39

- (1} Stempel jabatan sebaga,mana drmaksud dalam Pasal 38 huruf a, stempel jabatan Walikota.
- (2) Stempel jabatan Wahkota sebaga,mana dirnaksud pada ayat (1) berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bmtanq.
Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, terorri atas a stempel SKPO dan atau lembaga larn;
- b stempel SKPO untuk keperluan tertentu; dan
- c stempel UPT.
Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan lsi
Stempel jabatan Wahkota stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa\ 38 berbentuk hngkaran
Ukuran stempel jabatan stempel perangkat daerah sebaqarmana dimaksud dalam Pasal 38 rnehpun
- a ukuran garis tengah llngkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 4 cm
- b ukuran gans tengah unqkaran tengah stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 3,8 cm,
- c ukuran gans tengah ltngkaran dalam stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 2, 7 cm. dan
- d jarak antara 2 (dua) gans yang terdapat dalam llngkaran dalam maksimal 1 cm
- ( 1) Ukuran stempel SKPO untuk keperluan tertentu sebagaimana dunaksud dalam Pasal 40 huruf a melrputi
- a. ukuran gans tengah ltngkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1 8 cm
- b. ukuran gans tengah ltngkaran tengah stempel jabatan · dan stempel perangkat daerah adalah 1 7 cm
- c ukuran gans tengah llngkaran dalam stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1 2 cm dan
- ' d jarak antara 2 (dua) gans yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,5 cm
- (2) Stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana drmaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kartu tanda penduduk kartu peqawar. tanda pengenal asuransi kesehatan dan sejerusnya
- ( 1) Stempel jabatan bensi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda b1ntang
- (2) Stempel perangkat daerah sebaqaimana dirnaksuo dalam pasal 40 huruf a dan huruf b bensi nama pemenntah kota nama SKPO yang bersangkutan
- (3) Stempel UPT sebagaimana dirnaksud dalam pasal 40 huruf c, berisi nama pemerintah kota nama SKPD dan nama UPT yang bersangkutan
Bagian ketiga Penggunaan
- ( 1) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebaqaimana drmaksud dalam Pasal 38 huruf a. Walikota dan Wakrl Walikota
- (2) Pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, kepala SKPD. kepala lembaga lainnya, kepala UPT atau pejabat yang diben wewenang
- ( 1 } Perangkat Daerah Kota T omohon yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagarmana drmaksud dalam Pasal 38 huruf b melrputi:
- a. sekretanat daerah;
- b sekretanat DPRD
- c. dmas daerah,
- d. lembaga teknrs daerah;
- e kecamatan
- f kelurahan dan
- g. lembaga lainnya
Stempel untuk naskah dinas menggunakan trnta berwarna ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri tandatangan pejabe: yang menandatanganr naskah dinas.
Bagian Keempat Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel
- ( 1) Kewenangan pemegang dan penyrmpan stempel jabatan untuk naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidang, urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah
- (2) Kewenangan pemegang dan penyrmpan stempel perangkat daerah dnakukan oleh unrt yang rnembrdanqt urusan ketatausahaan pada setiap SKPD
- (3) Unit yang membidang, urusan ketatausahaan sebaga,mana d1maksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan stempel
- (4) Penunjukan pejabat pemegang dan peny,mpan stempel sebaqaimana drrnaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan kepala SKPD
Bagian kelima
Pengamanan
- ( 1) Untuk pengamanan stempel naskah dinas d1 lingkungan Pemenntah Daerah Kota T omohon menggunakan kode
- (2) Ketentuan lebih laruut mengenai standansasi kode pengamanan stempel sebaga,mana drrnaksud pada ayat ( 1) cratur tersendiri oleh Wallkota.
BAB VII - KOP NASKAH DINAS
Pasal 50

Jerns kop naskah dinas dr l1ngkungan pemenntah daerah terdin atas
- a kop naskah dinas jabatan, dan
- b kop naskah dinas perangkat daerah
BAB VII - KOP NASKAH DINAS
Pasal 51

- (1) Kop naskah dinas jabatan sebaga,mana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, untuk Walikota/Wakil Walikota menggunakan-
2. a lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum;
- b. lambang negara berwarna kurnng emas dan ditempatkan dibagian tengah atas serta alamal nomor telepon. nomor faksimile. web site, e-mail dan kode pos ditempatkan dibag,an tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat.
- (2) Kop naskah dinas perangkat daerah kota memuat sebutan pemerintah kota, nama satuan kerja perangkat daerah alamat, nomor telepon, nomor faksimile, webite, e-mail dan kode pos
- (3) Kop naskah dinas kecamatan memuat sebutan pemerintah . kota, nama kecamatan, alamat. nomor telepon, nomor faksimile, webite, e-mail dan kode pos.
6. ( 4) Kop naskah dmas kelurahan memuat sebutan pemerintah kota, nama kecamatan, kelurahan, alamat, nomor telepon. nomor faksimile webite, e-mail dan kode pos.
Bagian Ketiga Penggunaan
BAB VII - KOP NASKAH DINAS
Pasal 52

- (1) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksuc dalam Pasal 51 ayat (1 ). digunakan untuk naskah dinas yang citandatanqam oleh Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Kop naskah d1nas sebaqaunana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) digunakan untuk naskah dinas yang crtancatanqaru oleh kepala SKPp kota yang bersangkutan lembaga la,nnya atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Kop naskah cmas sebaqairnana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), digunakan untuk naskah dmas yang ditandatangani oleh camat yang bersangkutan atau pejabat lain yang dituniuk
- (4) Kop naskah dinas sebaga,mana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), digunakan untuk naskah cmas yang ditandatangarn oleh lurah yang bersangkutan atau pejabat lain yang d1tun1uk
BAB VII - KOP NASKAH DINAS
Pasal 53

Kap naskah dinas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 51 ayat (2) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangarn oleh staf ahli Walikota.
BAB VIII - SAMPUL NASKAH DINAS
Pasal 54

Jenis sarnpul naskah dmas di llngkungan Pemerintah Daerah Kota Tomohon terdiri atas:
- a sampul naskah dmas jabatan, dan
- b. sampul naskah dinas perangkat daerah.
Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan lsi
BAB VIII - SAMPUL NASKAH DINAS
Pasal 55

Sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah omas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berbentuk empat persegi panjang.
BAB VIII - SAMPUL NASKAH DINAS
Pasal 56

- ( 1) Ukuran sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi
- a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm;
- b. sampul folio/map dengan ukuran paruanq 35 cm dan lebar 25 cm;
- c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm; dan
- d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 14 cm.
- (2) Jenis kertas sampul naskah dinas sebaqarmana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas casing dengan warna
- a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebaqarmana dimaksud Pasal 54 huruf a; dan
- b. coklat untuk sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pasal 54 huruf b
BAB VIII - SAMPUL NASKAH DINAS
Pasal 57

- (1) Sampul naskah dinas jabatan bensi lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan dan alamat, nomor telepon. taksrmlte, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.
- (2) Sampul perangkat daerah bens: nama pemerintah kola, nama SKPD yang bersangkutan, alamat. nomor telepon. faksrmile, e-mail, website dan kode pos d1bagian tengah atas
- (3) Sampul UPT berisi nama pemenntah kota, nama SKPD dan UPT yang bersangkutan dan alamat. nomor telepon, faksrrnile, e-mail. website dan kode pos d1bag1an tengah atas
BAB IX - PAPAN NAMA
Pasal 58

Jenis papan nama di lingkungan pemerinlah daerah terdiri atas:
- a. papan nama kantor Walrkota, dan
2. b papan nama perangkal daerah
Bagian Kedua Bentuk, Ukuran, lsi
BAB IX - PAPAN NAMA
Pasal 59

Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berbentuk empat perseqi panjang.
Ukuran papan nama d1 lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 disesuarkan dengan besar bangunan.
BAB IX - PAPAN NAMA
Pasal 61

- (1) Papan nama di lingkungan pemenntah daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 58 huruf a bensi tulrsan kantor Walikota, alamat, nomor telepon dan kode pas
- (2) Papan nama d1 lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b bensi tuhsan pemerintah kota dan nama SKPD yang bersangkutan. alamat. nomor telepon serta kode pos. ·
- (3) Jerus bahan dasar, warna, besar huruf papan nama kantor Walikota, perangkat daerah sebacairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Walikota.
Bagian Ketiga Penempatan
BAB IX - PAPAN NAMA
Pasal 62

Papan nama kantor, perangkat daerah ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah d1lihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya.
BAB IX - PAPAN NAMA
Pasal 63

Bagi beberapa kantor, SKPD yang berada d1 bawah satu atap atau satu komplek, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama SKPD
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota mi, maka Peraturan Walikota Tomohon Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Naskah Dmas dan Prosedur Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Pasa\69
Peraturan Walikota iru mulai berlaku pada tanggal dtunoanokan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota T omohon
Ouetapkan d1 Tomohon padatanggal 2 Maret 2011
Diundangkan di Tomohon pada tanggal "la re t .~011
Pit. SEKRETARIS DAERAH
Ors. ARNOLD POLI, SH, MAP. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19630815 198803 1 019
SERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN2011 NOMOR 4
...
BAB XIII - KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 67

Bentuk dan susunan naskah dinas, penempatan a.n, u.b, u.p, Pit, Pih dan Pj, Paraf, bentuk, ukuran dan isi stempel, kop naskah dinas. sampul naskah dtnas dan papan nama sebagaimana dimaksud pada Bab Ill. Bab IV, Bab V, Bab VI, Bab VII, Bab VIII dan Bab IX tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota mi, maka Peraturan Wallkota Tomohon Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Naskah Dmas dan Prosedur Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Walikota ini mulat berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang menqetahumya, rnernertntahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota T omohon
Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal ,J Maret
2011
TA TOMOHON
ALI KOT A,
Diundanqkan di Tomohon
pada tanggal
3
Maret
?011
Pit. SEKRETARIS DAERAH
Ors. ARNOLD POLI, SH, MAP. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19630815 198803 1 019
SERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2011NOMOR ±~
.··
DAFTAR ISi
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN 2011
2
5
7
8
9
17
20
55
| BAB I | KETENTUAN UMUM. . | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| BAB II | TATA NASKAH DINAS | |
| BAB Ill | NASKAH DINAS | 7 |
| BAB IV | PENGGUNAAN KEWENANGAN ATAS NAMA UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT | 8 |
| BAB V | PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS.. .. | 9 |
| BAB VI | STEMPEL | 17 |
| BAB VII | KOP NASKAH DINAS | 19 |
| BAB VIII | SAMPUL NASKAH DINAS | 20 |
| BAB IX | PAPAN NAMA | 21 |
| BAB X | PERUBAHAN DAN PENCABUTAN | 22 |
| BAB XI | PELAPORAN 1 | 22 |
| BAB XII | PEMBINAAN DAN PENGAWASAN | 22 |
| BAB XIII | KETENTUAN PENUTUP | 23 |
| LAMPIRAN | LAMPIRAN | 24 |
| A. BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS. | .. | 24 |
| • Peraturan Daerah . .. | . . .. .. | 24 |
| • Peraturan | • Peraturan | 27 |
| • Peraturan Bersama | • Peraturan Bersama | 30 |
| • Keputusan | • Keputusan | 33 |
| • lnstruksi | • lnstruksi | 37 |
| • Surat Edaran | • Surat Edaran | 39 |
| • Surat Biasa Walikota | • Surat Biasa Walikota | 40 |
| • Surat Keterangan | • Surat Keterangan | 41 |
| • Surat Perintah | • Surat Perintah | 42 |
| • Surat lzin | • Surat lzin | 43 |
| • Surat Perjanjian | • Surat Perjanjian | 44 |
| • Nota Kesepakatan | • Nota Kesepakatan | 45 |
| • Format Map | • Format Map | 47 |
| • Surat Perintah Tugas . . . . • Surat Perintah Perjalanan | .. . . | 48 |
| Dinas | Dinas | .49 |
| •: Surat Kuasa... .. . . • Undangan. .. . . . . . . . .. . .. .. . . . . .. . . . .. . .. | . . .. . .. | 51 52 |
| | | 53 |
| • Surat Keterangan Melaksanakan Tugas | • Surat Keterangan Melaksanakan Tugas | |
| • Surat Panggilan... .. . . .. . . . . .. . • Nota Dinas | • Surat Panggilan... .. . . .. . . . . .. . • Nota Dinas | 54 |
56
56
61
65
66
68
79
82
| • | Not a Penqejuan Konsep Dinas | Naskah 56 |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| • Lembar Disposisi... | .. .. | 57 |
| • Telaahan Staf | | 56 |
| • Pengumuman | | 59 |
| • Laporan... . | 60 | |
| • Rekomendasr... . | 61 | |
| • Surat Pengantar. .. | | 62 |
| • Formulir Berita | 63 | |
| • Lembaran Daerah | | 64 |
| • Berita Daerah | | 65 |
| • Serita Acara | | 66 |
| • Notulen | | 67 |
| •. Memo.. | .. | 68 |
| . . . •· Daftar Hadir Pertemuan Rapat. | 69 | |
| • Daftar Hadir .. . . . . .. . .. .. .. | . 70 | |
| • Piagam Penghargaan | | 71 |
| • Sertifikat .. .. .. .. .. . . .. | . . .. . . . .. .. .. .. . 72 | |
| • Surat Tanda Tamai Pendidikan | dan Pelatihan | 73 |
| B. PENEMPATAN a.n., u.b, u.p., Pit .. Pih, | DAN PJ. . | 77 |
| C PARAF DAN PENULISAN NAMA | | 78 |
| D BENTUK, UKURAN | DAN ISi STEMPEL | 79 |
| E BENTUK. UKURAN DAN ISi KOP | NASKAH DINAS | 81 |
| F. BENTUK, UKURAN DAN | ISi SAMPUL NASKAH DINAS , | 82 |
| G. BENTUK, PAPAN | UKURAN DAN ISi NAMA. | 85 |