PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 45 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 9 Desember 2016
BAB XV - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pasal 250

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan tugas - tugas teknis operasional pelayanan perizinan dan non perizinan B menyelenggarakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administasi dibidang perizinan dan non perizinan B.
- (2) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan, perencanaan, pengolahaan, pemeriksaan, pemverifikasian, pengidentifikasian, pengoordinasian, penvalidasian, pengevaluasian, pelaporan, pengadministrasian pelayanan, penerbitan perizinan dan nonperizinan B/I;
- b. pelaksanaan, perencanaan, pengolahaan, pemeriksaan, pemverifikasian, pengidentifikasian, pengoordinasian, penvalidasian, pengevaluasian, pelaporan, pengadministrasian pelayanan, penerbitan perizinan dan nonperizinan B/II;
- c. pelaksanaan, perencanaan, pengolahaan, pemeriksaan, pemverifikasian, pengidentifikasian, pengoordinasian, penvalidasian, pengevaluasian, pelaporan, pengadministrasian pelayanan, penerbitan perizinan dan nonperizinan B/III; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XV - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pasal 251

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, terdiri atas
:
- a. SeksiPerizinan dan Non Perizinan B/I;
- b. SeksiPerizinan dan Non Perizinan B/II; dan
- c. SeksiPerizinan dan Non Perizinan B/III.
BAB XV - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pasal 252

- (1) SeksiPelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I;
- b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I;
- c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I;
- d. memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I;
- e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I;
- f. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I;
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I;
- h. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I;
- i. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I;
- j. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I[
- k. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/I;
- l. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan B/I;
- m. melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang pelayanan perizinan penanaman modal, sesuai standar yang ditetapkan; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPelayanan Perizinan dan Non Perizinan B / II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II;
- b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II;
- c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II;
- d. memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II;
- e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II;
- f. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II;
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II;
- h. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II;
- i. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II;
- j. menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II;
- k. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II;
- l. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan B/II; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III;
- b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III;
- c. mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III;
- d. memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III;
- e. memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III;
- f. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III;
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III;
- h. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III;
- i. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III;
- j. menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III;
- k. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/III;
- l. menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan B/III; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kedelapan
Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
BAB XV - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pasal 253

- (1) Bidang Pelayanan Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234huruf g, mempunyai tugas melaksanakan tugas -tugas teknis operasional terkait pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.
- (2) Bidang Pelayanan Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan, pelaksanaan pengaduan dan informasi layanan perizinan dan nonperizinan;
- b. perencanaan, pelaksanaan, verifikasi, analisis, monitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan perizinan dan nonperizinan;
- c. perencanaan, pelaksanaan, fasilitasi, pengkoordinasian, pengolahan, monitoring, pengevaluasian, pengukuran terhadap mutu layanan, perumusan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) pengolahanmenciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efesien dan efektif; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XV - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pasal 254

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan terdiri atas :
- a. SeksiPengaduan dan Informasi Layanan;
- b. SeksiKebijakan dan advokasi Layanan; dan
- c. SeksiPelaporan Layanan.
BAB XV - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pasal 255

- (1) SeksiPengaduan dan Informasi Layanan sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 254 huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan administrasi pengaduan, informasi,dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, infomasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. merencanakan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d. mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- e. mendokumentasikan dan mengarsipkanpenanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, infomasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- g. menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- h. merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- i. memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, informasi¸ dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- j. mengoordinasikan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanandalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- k. membuat konsep penanganan pengaduan dan tindaklanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- l. menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiKebijakan dan Advokasi Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat;
- b. merencanakan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. mengumpulkan bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d. menganalisis bahan-bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- e. mengkaji dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- g. memberikan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- h. menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta membuat telahaan staf dan/atau surat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan/atau instansi terkait dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha;
- i. mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan serta model atau tatacara penyuluhan terhadap masyarakat.
- j. membuat konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- k. menyusun laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan perizinan dan nonperizinan dalam mengeluarkan peraturan lingkup daerah; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPelaporan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. merencanakan penyusunan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. mengidentifikasi dan mengkalsifikasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d. mempelajari dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- e. mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, murah,terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang efesien dan efektif;
- g. merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, data perizinan dan nonperizinan, inovasi layanan perizinan dan nonperizinan, bahan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- h. mengkoordinasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi;pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- i. membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasidan dukungan administrasi serta peningkatkan layanan perizinan dan nonperizinan;
- j. membuat konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi;pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- k. menyusun laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada sistem teknologi informasi (secara elektronik); dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB XVI - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pasal 258

Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 259
Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri atas ;
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Kepemudaan;
- c. Bidang Keolahragaan;
- d. Bidang Kemitraan,Sarana dan Prasarana.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB XVI - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pasal 260

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, penyusunan program dan kegiatan, pelaporan, administrasi keuangan dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud padaayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi perencanaan, keuangan, dan kepegawaian;
- b. pengkajian perencanaan dan pelaporan kesekretariatan;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.
- d. pelaksanaan pengkajian dan koordinasi serta program dan pelaporan dinas;
- e. pelaksanaan penyusunan program kegiatan kesekretariatan;
- f. pelaksanaan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
- g. pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan administrasi umum, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan/kantor;
- h. pelaksanaan pengkajian rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka penyusunan program kegiatan dinas;
- j. pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan, umum dan kepegawaian;
- k. pelaksanaan penyusunan program, anggaran dan pelaporan;
- l. penyusunan daftar urutan kepangkatan (duk) pada masing-masing bidang;
- m. pelaksanaan dan pengoordinasian pengalokasian anggaran kegiatan pada masing-masing bidang dan UPTD;
- n. pelaksanaan penyusunan data statistik kehutanan;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang dan UPTD;
- p. pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional;
- q. pelaksanaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- r. pelaksanaan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan
- s. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. pelaksanaan penyempurnaan dan paraf atas naskah dinas; dan
- u. pelaksanaan fungsilainyang diberikan oleh pimpinan.
BAB XVI - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pasal 261

Sekretariat, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program dan Keuangan;dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
BAB XVI - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pasal 262

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja seksiprogram dan keuangan;
- b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
- g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- k. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- m. melaksanakan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;
- n. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
- o. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuanganmeliputi gaji pegawai,keuangan,perjalanan dinas serta hakhak keuangan lain;
- q. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) dan/atau laporan hasil audit (lha);
- r. melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan dinas;
- s. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;
- t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bagian perencanaan dan keuangan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
24. (2)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal261huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan SeksiUmum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi kepegawaianmeliputi kenaikan pangkat,kenaikan gaji berkala,cuti,kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- h. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
- i. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja dinas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (1) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 259 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perumusan pertimbangan, penyusunan bahan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (2) Bidang Kepemudaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kegiatan kepemudaan;
- b. penyusunan rencana program bidang kepemudaan yang meliputi pemberdayaan dan kreativitas pemuda, pengembangan kepemimpinan pemuda, lembaga kepemudan, dan Kepramukaan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepemudaan yang meliputi pemberdayaan dan kreativitas pemuda, pengembangan kepemimpinan pemuda, dan lembaga kepemudaan, dan Kepramukaan;
- d. pemantauan, pengawasan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengembangan kepemudaan;
- f. perumusan bahan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tentang penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kepemudaan;
- g. pendistribusian dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XVI - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pasal 264

Bidang Kepemudaan, terdiri atas :
- a. SeksiPemberdayaan dan Kreativitas Pemuda;
- b. SeksiPengembangan Kepemimpinan Pemuda; dan
- c. SeksiLembaga Kepemudaan.
BAB XVI - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pasal 265

- (1) SeksiPemberdayaan dan Kreativitas Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal264huruf a, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan SeksiPemberdayaan dan Kreativitas Pemuda sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. menyusun bahan kebijakan teknis SeksiPemberdayaan dan Kreativitas Pemuda;
- d. melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, pengembangan produktivitas dan kreativitas pemuda;
- e. menyusun bahan fasilitasi SeksiPemberdayaan dan Kreativitas Pemuda;
- f. memantau, mengawasi,mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- g. menyusun konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- h. menyusun desain dan kerangka acuan teknis kegiatan peningkatan pemberdayaan, produktivitas dan kreativitas pemuda;
- i. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan pengembangan produktivitas dan kreativitas pemuda pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional;
- j. melakukan fasilitasi pembinaan, pengembangan, kreativitas dan kewirausahaan pemuda;
- k. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan fasilitasi promosi kreativitas dan kewirausahaan pemuda;
- l. melakukan pembinaan teknis dan pendampingan dalam rangka pengembangan kreativitas, dan kewirausahaan pemuda;
- m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas SeksiPemberdayaan dan Kreativitas Pemuda dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal264 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan SeksiPengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kaderisasi pemuda;
- d. menyusun bahan kebijakan teknis SeksiPengembangan Kepemimpinan Pemuda;
- e. melakukan penyusunan desain teknis penyelenggaraan pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kaderisasi pemuda;
- f. melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kaderisasi pemuda;
- g. menyusun bahan fasilitasi SeksiPengembangan Kepemimpinan Pemuda;
- h. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan mental spritual pemuda;
- i. melakukan koordinasi dan fasilitasi forum kepemudaan dalam rangka mengembangkan kapasistas kepemimpinan pemuda;
- j. melakukan fasilitasi dan koordinasi peningkatan peran serta pemuda dalam pencegahan dan penanggulangan masalah sosial yang melibatkan pemuda;
- k. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas SeksiPengembangan Kepemimpinan Pemuda dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiLembaga Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal264 huruf c, mempunyai tugas :
- a. merencanakan kegiatan SeksiLembaga Kepemudaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan kepeloporan pemuda, lembaga kepemudaan;
- c. menyusun bahan kebijakan teknis SeksiLembaga Kepemudaan;
- d. menyusun bahan fasilitasi SeksiLembaga Kepemudaan;
- e. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. melaksanakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan kepeloporan pemuda, lembaga kepemudaan;
- g. melaksanakan sosialisasi dan promosi pengembangan kapasitas kepeloporan pemuda, dalam pembangunan;
- h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan peran serta lembaga kepemudaan dalam pembangunan.
- i. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan stakeholder kepemudaan;
- j. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan regulasi bidang kepemudaan.
- k. melaksanakan -tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keempat Bidang Keolahragaan Pasal 266
- (1) Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal259huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan, penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan kebijakan, program dan kegiatan pada Bidang Keolahragaan yang meliputi olahraga pelajar dan mahasiswa, olahraga prestasi, olahraga tradisional, olahraga penyandang cacat, olahraga rekreasi, dan kelembagaan.
- (2) Bidang Keolahragaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang keolahragaan;
- c. penyusunan kebijakan teknis, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan strategis pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- d. penyusunan rencana kegiatan Bidang Keolahragaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis bidang keolahragaan;
- f. melaksanakan perumusan bahan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tentang Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
- g. pelaksanaan pengoordinasian, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan keolahragaan;
- h. pelaksanaan perumusan model dan strategi pemassalan, pembibitan, dan pembinaan, olahraga pelajar-mahasiswa, olahraga prestasi, kesegaran jasmani, olahraga tradisional dan olahraga rekreasi;
- i. pelaksanaan pemassalan, pembibitan, dan pembinaan, olahraga pelajar-mahasiswa, olahraga prestasi, olahraga tradisional, kesegaran jasmani dan olahraga rekreasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XVI - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pasal 267

Bidang Keolahragaan, terdiri atas ;
- a. SeksiPembinaan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa;
- b. SeksiPembinaan Olahraga Prestasidan Penyandang Cacat; dan
- c. SeksiPembinaan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Kesegaran Jasmani.
BAB XVI - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pasal 268

- (1) SeksiPembinaan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja SeksiPembinaan Olahraga Pelajar, Mahasiswa dan Kelembagaan Olahraga;
- b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- c. penyusunan bahan kebijakan teknis serta Pembinaan Olahraga Pelajar, Mahasiswa dan Kelembagaan Olahraga;
- d. menyiapkan bahan fasilitasi Pembinaan Olahraga Pelajar, Mahasiswa dan Kelembagaan Olahraga;
- e. melaksanakan penyusunan pembinaan kebijakan teknis serta Pembinaan Olahraga Pelajar, Mahasiswa dan Kelembagaan Olahraga;
- f. melaksanakan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan Pembinaan Olahraga Pelajar, Mahasiswa dan Kelembagaan Olahraga;
- g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi Pembinaan Olahraga Pelajar, Mahasiswa dan Kelembagaan Olahraga;
- h. melaksanakan penyusunan program Pembinaan Olahraga Pelajar, Mahasiswa dan Kelembagaan Olahraga;
- i. melaksanakan penginventarisasian klub-klubOlahraga Pelajar, mahasiswa dan Kelembagaan Olahraga;
- j. melaksanakan pembinaan olahraga pelajar, mahasiswa dan organisasi olahraga pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota kerjasama instansi terkait;
- k. melaksanakan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
- m. melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas SeksiPembinaan Olahraga Pelajar, Mahasiswa dan Kelembagaan Olahraga;
- n. melaksanakan inventarisasi organisasi keolahragaan;
- o. melaksanakan monitoring organisasi keolahragaan dalam rangka pembinaan organisasi keolahragaan;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPembinaan Olahraga Prestasi dan Penyandang Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal267 huruf b,mempunyai tugas :
- a. mengkaji informasi dan data untuk kepentingan penyusunan perencanaan program kerja dibidang olahraga prestasi, dan penyandang cacat;
- b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, bahan kebijakan teknis Pembinaan Olahraga Prestasi, dan Penyandang Cacat;
- c. menyiapkan bahan fasilitasi Pembinaan Olahraga Prestasi, dan Penyandang Cacat;
- d. menyiapkan bahan kebijakan teknis Pembinaan Olahraga Prestasi, dan Penyandang Cacat;
- e. melakukan penyusunan desain dan kerangka acuan teknis serta rencana kerja pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
- f. melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
- g. melakukan penelusuran bakat dan minat olahragawan dalam rangka peningkatan prestasi;
- h. melakukan pemusatan dan pembinaan olahraga prestasi;
- i. melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan klubklubOlahraga Prestasi dan Penyandang Cacat;
- j. melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan kompetisi berkala berbagai cabang olahraga;
- k. melakukan kegiatan peningkatan wawasan, sikap dan keterampilan teknis bagi pembina, pelatih, dan wasit olahraga;
- l. melakukan fasilitasi keikutsertaan atlit berprestasi dalam berbagai event kompetisi, baik pada tingkat nasional maupun internasional;
- m. melakukan pengajuan usul pemberian penghargaan bagi pelaku olahraga berprestasi;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta saran masukan atas pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPembinaan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Kesegaran Jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 huruf c,mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kerja Pembinaan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Kesegaran Jasmani sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengoordinasikan perencanaan dan melaksanakan program kerja dibidangOlahraga Rekreasi, Tradisional dan Kesegaran Jasmani;
- c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, bahan kebijakan teknis SeksiPembinaan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Kesegaran Jasmani;
- d. menyiapkan bahan kebijakan teknis SeksiPembinaan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Kesegaran Jasmani;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi SeksiPembinaan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Kesegaran Jasmani;
- f. mengkaji informasi dan data untuk kepentingan penyusunan perencanaan program kerja dibidang kesegaran jasmani,olahraga rekreasi dan tradisional;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta saran masukan atas pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;
- i. menyusun desain dan kerangka acuan teknis pembinaan olahraga rekreasi , tradisional dan kesegaran Jasmani;
- j. melaksanakan fasilitasi pembentukan tim fasilitator penggerak pemassalan olahraga rekreasi, kesegaran jasmani dan tradisional;
- k. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengembangan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Kesegaran Jasmani bagi tim fasilitator penggerak pemassalan olahraga;
- l. mengadakan festival olahraga, rekreasi, Tradisional dan Kesegaran Jasmani;
- m. melaksanakan falisitasi peningkatan kapasitas pelatih dan wasit olahraga rekreasi, tradisional dan senam Kesegaran Jasmani;
- n. melaksanakan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kesegaran jasmani dan olahraga rekreasi; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bidang Kemitraan, Sarana dan prasarana
- (1) Bidang Kemitraan,Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal259 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perumusan pertimbangan, penyusunan bahan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Bidang kemitraan, sarana dan prasarana.
- (2) Bidang Kemitraan, sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pada kegiatan pengumpulan dan penyajian data informasi,Perencanaan, Pengembangan Sapras, dan Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan;
- b. melaksanakan rencana kegiatan Bidang Kemitraan,Sarana dan prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. penyusunan rencana program bidang Kemitraan dan Sapras yang meliputi pengumpulan, penyajian data dan informasi; Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana, sosialisasi kebijakan dan kemitraan kepemudaan dan keolahragaan;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Kemitraan dan Sapras yang meliputi pengumpulan, penyajian data dan informasi; pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana, sosialisasi kebijakan dan Kemitraan kepemudaan dan keolahragaan;
- e. menyiapkan bahan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tentang Penyusunan Data Base dan Informasi; Pelaporan; Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Pengendalian mutu; Sosialisasi Kebijakan dan Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan;
- f. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- g. penyiapan bahan kebijakan teknis bidang penyusunan data base, kebijakan kemitraan dan Sapras;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyajian data dan informasi kepemudaan dan keolahragaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana, Sosialisasi, Regulasi dan Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan;
- i. pelaksanaan perumusan pertimbangan, penyusunan bahan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan bidang kemitraan dan sarana prasarana; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XVI - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pasal 270

Bidang Kemitraan,Sarana dan Prasarana, terdiri atas :
- a. SeksiData dan Informasi ;
- b. SeksiSarana, Prasarana dan Pengendalian Mutu ; dan
- c. SeksiLitbang dan Kemitraan
BAB XVI - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pasal 271

- (1) SeksiData dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan SeksiData dan Informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melakukan pengelolaan sistem, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data dan informasi kepemudaan dan keolahragaan;
- c. menyiapkan bahan kebijakan teknis SeksiData dan Informasi;
- d. menyiapkan bahan fasilitasi SeksiData dan Informasi;
- e. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- f. melakukan penyusunan instrumen/format pendataan kepemudaan dan keolahragaan;
- g. melakukan pengumpulan, penyajian, publikasi data dan informasi kepemudaan dan keolahragaan ;
- h. melakukan pengolahan, analisis, dan interpretasi data kepemudaan dan keolahragaan;
- i. melakukan pengelolaan sistem data dan informasi kepemudaan dan keolahragaan;
- j. melakukan penyusunan rancangan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi kepemudaan dan keolahragaan;
- k. melakukan pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur pengelola data dan informasi kepemudaan dan keolahragaan;
- l. melakukan koordinasi pengembangan dan pemanfaatan data kepemudaan dan keolahragaan;
- m. melakukan pengembangan sistem akurasi data dan informasi kepemudaan dan keolahragaan;
- n. melakukan pemberian layanan pemanfaatan data dan informasi kepemudaan dan keolahragaan;
- o. melakukan koordinasi dan pelaksanaan publikasi program dan kegiatan dinas kepemudaan dan keolahragaan;
- p. melakukan penyusunan profil dinas kepemudaan dan keolahraga provinsi sulawesi barat;
- q. melakukantugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiSarana, Prasarana dan Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan SeksiSarana, Prasarana dan Pengendalian Mutu sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. melaksanakan penyusunan bahan kajian, bahan koordinasi, bahan kebijakan teknis SeksiSarana, Prasarana dan Pengendalian Mutu ;
- d. menyiapkan bahan fasilitasi Sarana, Prasarana dan Pengendalian Mutu;
- e. menyiapkan bahan kebijakan teknis Sarana, Prasarana dan Pengendalian Mutu;
- f. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- g. melakukan analisis kebutuhan pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- h. melakukan studi kelayakan, penilaian, dan menyiapkan rekomendasi pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- i. menyusun konsep pedoman teknis, standar dan prosedur pengendalian sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- j. melakukan studi kelayakan, penilaian, dan mempersiapkan rekomedasi rehabilitasi pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- k. melakukan distribusi dan pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- l. melakukan bimbingan teknis pengendalian mutu sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- m. melakukan pengumpulan data dan pemetaan mutu sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan ;
- n. melakukan studi kelayakan, penilaian, dan mempersiapkan menyusun konsep pedoman teknis, standar, kriteria, dan prosedur pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- o. melakukan pemetaan kondisi dan proyeksi pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- p. melakukan pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- q. rekomendasi penghapusan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas SeksiSarana,Prasarana dan Pengendalian Mutu serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiLitbang dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kerja SeksiLitbang dan Kemitraan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. menyiapkan bahan kebijakan teknis SeksiLitbang dan Kemitraan;
- d. menyiapkan bahan fasilitasi SeksiLitbang dan Kemitraan;
- e. menyiapkan penyusunan bahan koordinasi, bahan kebijakan teknis SeksiLitbang dan Kemitraan;
- f. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- g. mengoordinasikan perencanaan dan melaksanakan program kerja dibidang regulasi, kerjasama kelembagaan bidang pemuda dan olahrga;
- h. mengkaji informasi dan data untuk kepentingan penyusunan perencanaan rigulasi dibidang kelembagaan Kepemudaan dan keolahragaan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta saran masukan atas pelaksanaan program dan kegiatan;
- j. membina, mengawasi dan menilai pegawai yang menjadi tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. menyusun desain teknis pengembangan kemitraan antar lembaga kepemudaan dan potensi pemuda;
- l. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, organisasi olahraga dalam rangka pemasalahan kesegaran jasmani dan olahraga rekreasi;
- m. melakukan sosialisasi kebijakan dan regulasi bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas SeksiLitbang dan Kemitraan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keenam
BAB XVI - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pasal 272

Struktur Organisasi Kepemudaan dan OlahragaDaerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB XVII - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Pasal 273

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p,berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan Perpustakaan dan Kearsipanyang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 273 ayat (1),mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan perumusan, kebujakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah meliputi Bidang pengembangan perpustakaan, dan pembudayaan kegemaran membaca, Bidang deposit, pengembangan koleksi, layanan dan pelestarian, Bidang deposit, pengembangan koleksi, layanan dan pelestarian dan Bidang pengelolaan dan layanan arsip.
- (2) Dinas Perpustakaan dan KearsipanDaerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1),dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan rencana daerah dan nasional;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- c. perumusan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusanPerpustakaan dan Kearsipan;
- d. penyediaan, pengembangan, pemantauan, pengendalian dan evaluasiserta pembinaan SDM penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan;
- e. pemberian dukungan teknis kepada perangkat daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakatdibidang perpustakaan dan kearsipan;
- f. pelaksanaan penyelamatan serta pelestarian arsip vital dan arsip terjaga sebagai aset nasional yang berada di daerah;
- g. pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis;
- h. pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan koleksi deposit;
- i. pengolahan karya tulis, karya cetak dan karya rekam;
- j. pelayanan bidang Perpustakaan dan Arsip;
- k. pengawasan kearsipan; dan
- l. penyelamatan dan pelestarian arsip statis lembaga negara di daerah.
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
BAB XVII - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Pasal 274

Paragraf 3
Susunan Organisasi
BAB XVII - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Pasal 275

Dinas Perpustakaan dan KearsipanDaerah,terdiri atas :
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengembangan Perpustakaan, dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
- c. Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian;
- d. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;dan
- e. Bidang Pengelolaan dan Layanan Arsip.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB XVII - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Pasal 276

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 huruf a,mempunyai tugas mengoordinasikan program, kerjasama, kepegawaian, keuangan, administrasi umum, di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. penyusunan program dan anggaran dinas;
- c. pelaksanaan kerjasama;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. pengelolaan administrasi keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perlengkapan, kehumasan, kearsipan, dan rumah tangga;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh atasan;
- h. pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
BAB XVII - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Pasal 277

Sekretariat, terdiri atas :
- a. Sub bagian Program dan Pelaporan;
- b. Sub bagian Keuangan dan Aset;dan
- c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerjaSub bagianprogram dan pelaporan;
- b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
- f. melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
- g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Asetsebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 huruf b,melaksanakan tugas mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai,keuangan,perjalanan dinas serta hakhak lain;
- b. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
- c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan realisasi dan evaluasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- e. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) dan/atau laporan hasil audit (lha);
- f. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data bahan evaluasi dan pelaporan keuangan dinas;
- g. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- i. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- j. melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset;
- k. melaksanakan penyusunan administrasi,pengadaan pendistribusian dan penghapusan aset barang inventaris dan perlengkapan dinas;dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 277 huruf c,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat,kenaikan gaji berkala,cuti,kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bidang Pengembangan Perpustakaan, dan Pembudayaan
Bagian Ketiga Kegemaran Membaca
BAB XVII - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Pasal 279

- (1) Bidang Pengembangan Perpustakaan, dan Pembudayaan Kegemaran Membacasebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 huruf b,mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pembinaan dan pengembangan perpustakaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Perpustakaan, dan Pembudayaan Kegemaran Membaca menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja bidang pengembangan perpustakaan, dan pembudayaan kegemaran;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan bidang pengembangan perpustakaan, dan pembudayaan kegemaran;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan meliputi pengembangan semua jenis perpustakaan, implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (nspk), pendataan perpustakaan, koordinasi pengembangan perpustakaan, dan pemasyarakatan/sosialisasi, serta evaluasi pengembangan perpustakaan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan meliputi pendataan tenaga perpustakaan, bimbingan teknis, peningkatan kemampuan teknis kepustakawanan, penilaian angka kredit pustakawan, koordinasi pengembangan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, pemasyarakatan/sosialisasi, serta evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan;
- e. pelaksanaan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca meliputi pengkajian, dan pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca, koordinasi, pemasyarakatan/ sosialisasi, dan bimbingan teknis serta evaluasi kegemaran membaca; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XVII - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Pasal 280

Bidang Pengembangan Perpustakaan, dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, terdiri atas :
- a. SeksiPembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
- b. SeksiPembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perpustakaan; dan
- c. SeksiPengembangan Pembudayaan KegemaranMembaca.
BAB XVII - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Pasal 281

- (1) SeksiPembinaan dan Pengembangan Perpustakaansebagaimana dimaksud dalamPasal 280 huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja SeksiPembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
- b. menyiapkan bahanpelaksanaan pembinaan, supervisi dan pengembangan perpustakaan;
- c. menyiapkan bahanimplementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK);
- d. menyiapkan bahanpendataan perpustakaan;
- e. menyiapkan bahanpelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan;
- f. menyiapkan pemasyarakatan/sosialisasi,danevaluasi perpustakaan;dan
bahanpelaksanaan pengembangan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perpustakaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 280huruf b,mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksipembinaan dan pengembangan sumber daya manusia perpustakaan;
- b. menyiapkan bahanperumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan konsultasi; dan pengendalian dibidang perencanaan kebutuhan jabatan fungsional perpustakaan;
- c. menyiapkan bahanpendataan tenaga perpustakaan;
- d. menyiapkan bahanpelaksanaan bimbingan teknis, peningkatan kemampuan teknis kepustakawanan;
- e. menyiapkan bahanpenilaian angka kredit pustakawan;
- f. menyiapkan bahankoordinasi pengembangan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan;
- g. menyiapkan bahanpemasyarakatan/sosialisasi;
- h. menyiapkan bahanpelaksanaan evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPengembangan Pembudayaan Kegemaran Membacasebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja SeksiPengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
- b. menyiapkan bahanpengkajian minat baca masyarakat;
- c. menyiapkan bahanpelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca;
- d. menyiapkan bahanpengoordinasian pemasyarakatan/sosialisasi Pembudayaan Kegemaran Membaca;
- e. menyiapkan bahanpemberian bimbingan teknis;
- f. menyiapkan bahanevaluasi pembudayaan kegemaran membaca;
- g. menyiapkan bahan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh atasan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian keempat
Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian
BAB XVII - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Pasal 282

- (1) Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 huruf c,mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian;
- (2) Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian sebagaimana dimaksud padaayat(1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja bidang deposit, pengembangan koleksi, layanan dan pelestarian;
- b. pelaksanaan deposit, pengembangan koleksi, dan pengolahan bahan perpustakaan meliputi penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan karya cetak dan karya rekam, penyusunan bibliografi daerah dan katalog induk daerah serta penyusunan literatur sekunder, penyusunan kebijakan pengembangan koleksi, seleksi, pengadaan bahan perpustakaan, inventarisasi, pengembangan koleksi daerah ( local content ), pelaksanaan kajian kebutuhan pemustaka, deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek, penyelesaian fisik bahan perpustakaan, verifikasi, validasi, dan pemasukan data ke pangkalan data;
- c. pelaksanaan layanan, otomasi, dan kerja sama perpustakaan meliputi layanan sirkulasi, rujukan, literasi informasi, bimbingan pemustaka, dan layanan ekstensi (perpustakaan keliling, pojok baca, dan sejenisnya), promosi layanan, pelaksanaan kajian kepuasan pemustaka, pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi perpustakaan, pengelolaan website dan jaringan perpustakaan, serta pelaksanaan kerja sama antar perpustakaan dan membangun jejaring perpustakaan;
- d. pelaksanaan pelestarian bahan perpustakaan meliputi konservasi pelestarian fisik bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui
perawatan, restorasi, dan penjilidan serta pembuatan sarana penyimpanan bahan perpustakaan, dan alih media melakukan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui alih media, pemeliharaan serta penyimpanan master informasi digital;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
BAB XVII - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Pasal 283

Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian, terdiri atas :
- a. SeksiDeposit, Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
- b. SeksiLayanan, Otomasi dan KerjaSama Perpustakaan; dan
- c. SeksiPelestarian Bahan Perpustakaan.
BAB XVII - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Pasal 284

- (1) SeksiDeposit, Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerjaSeksideposit, pengembangan koleksi, dan pengolahan bahan perpustakaan;
- b. menyusun penerimaan, pengumpulan, pengelolaan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam;
- c. menyusun bibliografi daerah dan katalog induk daerah serta literatur sekunder;
- d. melakukan pembuatan direktori penerbit;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut kegiatan serah simpan karya cetak dan karya rekam;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan, dan penyimpanan bahan perpustakaan kelabu (grey literature);
- g. melaksanakan serah simpan karya cetak dan karya rekam dengan penerbit, perangkat daerah, bumd, instansi terkait, dan masyarakat;
- h. menyusun kebijakan pengembangan koleksi;
- i. melakukan hunting, seleksi, inventarisasi, dan desiderata bahan perpustakaan;
- j. melakukan pengembangan koleksi bahan perpustakaan melalui pembelian, hadiah, hibah, dan tukar menukar bahan perpustakaan;
- k. menyiapkan bahan perpustakaan yang mencakup kegiatan transliterasi (alih aksara), translasi (terjemahan), dan sejenisnya;
- l. melakukan penerimaan, pengolahan, dan verifikasi bahan perpustakaan;
- m. menyusun deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek, dan penyelesaian fisik bahan perpustakaan;
- n. melaksanakan verifikasi, validasi, pemasukan data ke pangkalan data;
- o. menyusun literatur sekunder;
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh atasan; dan
- q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiLayanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 huruf b,melaksanakan tugas :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja SeksiLayanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan;
- b. melakukan pengoordinasian penyelenggaraan layanan perpustakaan dengan perangkat daerah, BUMD, instansi terkait dan masyarakat;
- c. melakukan penyelenggaraan layanan sirkulasi, layanan informasi, layanan referensi, layanan pinjam antar perpustakaan;
- d. melakukan penyelenggaraan layanan ekstensi (perpustakaan keliling);
- e. menyusun statistik perpustakaan;
- f. mengerjakan bimbingan pemustaka;
- g. mengerjakan stock opname dan penyiangan bahan perpustakaan (weeding);
- h. melakukan promosi layanan;
- i. mengerjakan penyediaan kotak saran untuk menampung kebutuhan pemustaka terhadap koleksi perpustakaan;
- j. mengerjakan kajian kepuasan pemustaka;
- k. mengerjakan pengelolaan dan pengembangan perangkat keras, lunak, dan pangkalan data;
- l. mengerjakan pengelolaan dan pengembangan jaringan otomasi perpustakaan;
- m. mengerjakan pengelolaan dan pengembangan website;
- n. melakukan inisiasi kerja sama perpustakaan;
- o. mengerjakan pengelolaan dan penyusunan naskah perjanjian kerja sama;
- p. mengerjakan pengembangan dan pengelolaan kerja sama antar perpustakaan;
- q. mengerjakan pengembangan dan pengelolaan kerja sama jejaring perpustakaan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPelestarian Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 huruf c,melaksanakan tugas :
- a. melakukan penyusunan program kerja pelestarian bahan perpustakaan;
- b. melakukan pelaksanaan survey kondisi bahan perpustakaan;
- c. melakukan pelaksanaan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan dalam bentuk mikrofilm maupun digital;
- d. melakukan pelaksanaan perekaman, pencucian, penduplikasian bahan perpustakaan;
- e. mengerjakan penempelan identitas pada kotak mikofilm/digital;
- f. menyiapkan bahan pemasukan data pada komputer;
- g. melakukan pemeliharaan dan penyimpanan master reprografi, fotografi, dan digital;
- h. melakukan pelaksanaan fumigasi bahan perpustakaan;
- i. melakukan pelaksanaan kontrol kondisi ruang penyimpanan;
- j. mengerjakan pembersihan debu, noda, dan selotape;
- k. melakukan pemutihan, deasidifikasi, mending, dan filling bahan perpustakaan;
- l. menyusun penjilidan dan perbaikan bahan perpustakaan;
- m. menyusun pembuatan folder, pamflet binding, dan cover;
- n. menyusun pembuatan map dan portepel; dan
- o. mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kelima
- (1) Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 huruf d,mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pembinaan dan pengawasan kearsipan serta koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan.
- (2) Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud padaayat (1),menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pengendalian dibidang pembinaan dan pengawasan kearsipan;
- c. pengoordinasi penyelenggaraan kearsipan
- d. penyusunan peraturan perundang-undangan, serta penyebarluasan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan;
- e. pembinaan kearsipan pada OPD, BUMD, perusahaan, ORMAS/ ORPOL, masyarakat dan LKD kabupaten/ kota;
- f. melaksanakan audit kearsipan pada OPD, perusahaan, ORMAS/ ORPOL, masyarakat dan LKD kabupaten/ kota;
- g. penilaian hasil pengawasan kearsipan;
- h. pelaksanaan monitoring hasil pengawasan kearsipan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;dan
- j. pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XVII - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Pasal 286

Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, terdiri atas :
- a. SeksiPembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
- b. SeksiPembinaan Sumber Daya Manusia Kearsipan; dan
- c. SeksiPengawasan Kearsipan.
- (1) SeksiPembinaan dan Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 286huruf a,melaksanakan tugas :
- a. menyusun program kerja SeksiPembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
- b. menyusun peraturan perundang-undangan, harmonisasi dan sinkronisasi di bidang kearsipan;
- c. menyiapkan bahanpenyusunan pedoman kearsipan;
- d. melaksanakan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota;
- e. melaksanakan sosialisasi kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota; dan
- f. melaksanakan pemantauan, supervisi dan evaluasi pelaksanaan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPembinaan Sumber Daya Manusia Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 286huruf b,melaksanakan tugas :
- a. menyiapkan bahan menyusun program kerja Seksipembinaan sumber daya manusia;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan konsultasi serta pengendalian dibidang perencanaan kebutuhan jabatan fungsional arsiparis;
- c. menyiapkan bahan bimbingan dan konsultasi SDM kearsipan;
- d. menyusun pengelolaan data, penilaian, evaluasi fungsi dan tugas jabatan fungsional arsiparis; dan
- e. mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 286 huruf c,melaksanakan tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksipengawasan kearsipan;
- b. menyiapkan bahan perencanaan pengawasan kearsipan pada OPD, Perusahaan,ORMAS/ ORPOL, dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota;
- c. menyiapkan bahan audit kearsipan pada OPD, Perusahaan, ORMAS/ ORPOL, dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota;
- d. menyiapkan bahan penilaian hasil pengawasan kearsipan pada OPD, Perusahaan, ORMAS/ORPOL, dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota;
- e. menyiapkan bahan monitoring hasil pengawasan kearsipan pada OPD, Perusahaan, ORMAS/ORPOL, dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota;
- f. menyiapkan bahan tugas kedinasan lainyang ditugaskan oleh atasan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keenam Bidang Pengelolaan dan Layanan Arsip
BAB XVII - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Pasal 288

- (1) Bidang Pengelolaan dan Layanan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 huruf e,mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang Pengelolaan Arsip Dinamis dan arsip statis serta layanan dan pemanfaatan arsip.
- (2) Bidang Pengelolaan dan Layanan Arsip sebagaimana dimaksudpadaayat (1),menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan dan Layanan Arsip;
- b. perumusan penyiapan kebijakan teknis pengelolaan dan layanan arsip;
- c. pelaksanaan alih media dan reproduksi arsip dinamis;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan Arsip statis;
- e. pelaksanaan usulan pemusnahan dan akuisisi arsip;
- f. pelaksanaan pengolahan arsip;
- g. pelaksanaan preservasi arsip;
- h. pelaksanaan layanan informasi arsip;
- i. pelaksanaan pemanfaatan arsip statis;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XVII - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Pasal 289

Bidang Pengelolaan dan Layanan Arsip, terdiri atas :
- a. SeksiAkuisisi dan Pengolahan Arsip;
- b. SeksiPreservasi Arsip;dan
- c. SeksiLayanan dan Sistem Informasi Kearsipan
BAB XVII - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Pasal 290

- (1) SeksiAkuisisi dan Pengolahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 huruf a,mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksiakuisisi dan pengolahan arsip;
- b. menyiapkan bahanmonitoring, penilaian dan verifikasi terhadap fisik arsip dan daftar arsip;
- c. melakukan pembinaan kepada unit pengolah dalam menyampaikan daftar arsip aktif kepada unit kearsipan paling lama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan;
- d. menyediakan, mengolah, dan menyajikan arsip inaktif untuk kepentingan penggunaan internal dan kepentingan publik;
- e. melakukan pemeliharaan arsip inaktif melalui kegiatan penataan dan penyimpanan arsip inaktif;
- f. melakukan pengaturan fisik arsip, pengolahan informasi arsip dan penyusunan daftar arsip inaktif;
- g. melakukan pemindahan arsip inaktif di lingkungan pemerintah daerah;
- h. melakukan penyelamatan arsip Perangkat Daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran Daerah kabupaten/kota;
- i. melakukan persiapan penetapan status arsip statis;
- j. mengusulkan pemusnahan arsip;
- k. melaksanakan persiapan penyerahan arsip statis;
- l. menerima fisik arsip dan daftar arsip;
- m. melaksanakan penataan informasi arsip statis;
- n. melaksanakan penataan fisik arsip statis;
- o. menyusun guide, daftar, dan inventaris arsip statis;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh atasan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPreservasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 huruf b,mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan program kerja Seksipreservasi arsip;
- b. menyiapkan bahan penyimpanan, pemeliharaan, dan perlindungan arsip statis;
- c. mengerjakan perawatan dan perbaikan arsip statis serta penyelamatan arsip statis akibat bencana;
- d. mengerjakan alih media dan reproduksi arsip statis;
- e. mengerjakan pengujian autentitas arsip statis;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh atasan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiLayanan dan Sistem Informasi Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 huruf c,mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja SeksiLayanan dan Sistem Informasi Kearsipan;
- b. menyiapkan bahan penyajian arsip menjadi informasi;
- c. mengerjakan layanan arsip dinamis dan arsip statis;
- d. melaksanakan penelusuran arsip statis;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penerbitan naskah sumber arsip;
- f. menyiapkan bahan pameran arsip statis;
- g. melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- h. mengerjakan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup;
- i. menyiapkan bahan menghimpun data informasi kearsipan;
- j. menyiapkan bahan mengunggah data informasi kearsipan ke dalam sistem informasi kearsipan;
- k. mengerjakan pengelolaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- l. menyediakan akses dan layanan informasi kearsipan melalui JIKN;
- m. mengevaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan SIKN dan JIKN sebagai simpul jaringan dan menyampaikan hasilnya kepada pusat jaringan nasional; dan
- n. melaksanakan tugas tugas yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Ketujuh
BAB XVII - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
Pasal 291

Struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB XVIII - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Pasal 292

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2huruf q,yang selanjutnya disingkat DKP, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahandibidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan tata ruangkelautan,Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Pengawasan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikananyang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) DKP dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (1) DKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal292ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan, Bidang Perikanan Budidaya,Perikanan Tangkap dan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Pengawasan, Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- (2) DKP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang perikanan
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
BAB XVIII - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Pasal 293

Budidaya, Perikanan Tangkap dan tata ruang kelautan, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Pengawasan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- b. penyelenggaran bidang urusan kelautan dan perikanan meliputi Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan tata ruang kelautan, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Pengawasan Pengendalian Sumber daya Kelautan dan Perikanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas kelautan dan perikanan meliputi Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan tata ruang kelautan, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Pengawasan Pengendalian Sumber daya Kelautan dan Perikanan;
- d. pengkoordinasian dan Pembinaan UPTD serta Cabang Dinas;
- e. perumusan , penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan tata ruang kelautan, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Pengawasan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- f. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan tata ruang kelautan, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Pengawasan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 294
DKP, terdiri atas :
- a. Sekretariat ;
- b. BagianPerikanan Budidaya;
- c. Bidang Perikanan Tangkap dan Tata Ruang kelautan;
- d. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;dan
- e. Bidang Pengawasan, Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB XVIII - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Pasal 295

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal294huruf a,mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi dilingkungan dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. koordinasi perumusan dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- c. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengelolaan aset, hubungan masyarakat serta urusan perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. koordinasi dan penyusunan produk hukum di lingkungan dinas Kelautan dan Perikanan ; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XVIII - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Pasal 296

Sekretariat, terdiri atas :
- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB XVIII - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Pasal 297

- (1) Sub BagianProgram dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal296huruf a,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagianprogram dan keuangan;
- b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD DAN RKPD);
- e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
- g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub BagianKeuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal296huruf b,mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai,keuangan,perjalanan dinas serta hakhak lain;
- b. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
- c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan realisasi dan evaluasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- e. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) dan/atau laporan hasil audit (lha);
- f. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data bahan evaluasi dan pelaporan keuangan dinas;
- g. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- i. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- j. melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset;
- k. melaksanakan penyusunan administrasi,pengadaan pendistribusian dan penghapusan aset barang inventaris dan perlengkapan dinas;dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub BagianUmum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal296huruf c,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub BagianUmum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat,kenaikan gaji berkala,cuti ,kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Ketiga Bidang Perikanan Budidaya Pasal 298
- (1) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294huruf b, mempunyai tugas melaksanakan produksi budidaya, sarana prasarana budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan.
- (2) Bidang Perikanan Budidaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyiapan penerbitan izin biofarmakologi laut;
- b. pelaksanaan penyiapan penerbitan izin bioteknologi laut;
- c. pelaksanaan penyiapan penerbitan izin pemanfaatan air laut;
- d. pelaksanaan penyiapan penerbitan izin usaha perikanan;
- e. pelaksanaan penyiapan penerbitan pengawasan pembudidaya ikan;
- f. pelaksanaan penyusunan program kerja bidang perikanan budi daya;
- g. pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan perikanan budi daya;
- h. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, Standardisasi dan pelaksanaan fasilitas transformasi teknologi budidaya laut, payau dan air tawar;
- i. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian budi daya air tawar, payau dan laut;
- j. pelaksanaan pembinaan pengaturan sarana dan prasarana budi daya;
- k. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas bidang kepada kepala dinas melalui sekretaris;
- l. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- o. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan yang diberikan oleh pimpinan;
BAB XVIII - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Pasal 299

Bidang Perikanan BudiDaya, terdiri atas :
- a. SeksiProduksi BudiDaya;
- b. SeksiSarana dan Prasarana; dan
- c. SeksiKesehatan Ikan dan Lingkungan.
BAB XVIII - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Pasal 300

- (1) SeksiProduksi Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 huruf a,mempunyai tugas ;
- a. menyiapkan penerbitan izin pemanfaatan air laut selain energi;
- b. menyiapkan penyiapan izin bioteknologi laut;
- c. menyiapkan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dibidang pembudidayaan ikan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- d. menyiapkan pengawasan pembudidaya ikan;
- e. pengumpulan dan mengolah data pengelolaan danpemanfaatan perikanan diwilayah laut kewenangan Provinsi;
- f. mengevaluasi dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta polaimigrasi dan penyebaran ikan;
- g. menyiapkan dan mengumpulkan bahan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- j. mengoordinasikan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan kerjasama kemitraan usaha pembudidayaan ikan;
- k. melaksanakan perumusan dan penetapan teknologi budidaya secara terkoordinasi;
- l. melaksanakan pengembangan sentra produksi budidaya secara terkoordinasi;
- m. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan Standardisasi serta pelaksanaan fasilitasi transformasi teknologi produksi budidaya;
- n. mengevaluasi penyiapan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dibidang pembudidayaan;
- o. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengadaan penggunaan dan peredaran serta pengawasan pakan ikan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. mengevaluasi kegiatan cara budidaya ikan yang baik (CBIB);
- r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas SeksiProduksi Budidaya;
- s. penyusunan dan paraf naskah dinas;
- t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- u. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiSarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 huruf b, mempunyai tugas ;
- a. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi sarana dan prasarana;
- b. menyusun dan mengolah data sarana dan prasarana;
- c. melaksanakan pengumpulan bahan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan, pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana;
- d. menyiapkan dan mengumpulkan bahan fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan antar kabupaten/kota;
- e. menyiapkan dan mengumpulkan bahan fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan antar kabupaten/kota;
- f. menganalisa kebijakan produk perbenihan perikanan air tawar, payau dan laut;
- g. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi dan perbenihan ikan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
- k. mengelola pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan program kerja Seksisarana dan prasarana;
- m. melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana;
- n. melaksanakan pengumpulan bahan perumusan standar teknis, norma, sistem dan prosedur pembenihan secara terkoordinasi sesuai ketentuan yang ada;
- o. melaksanakan penganalisaan jenis komoditas yang dapat dikembangkan dan perumusan standar mutu benih secara terkoordinasi;
- p. melaksanakan denvia dan fasilitasi penetapan standar penggunaaninduk unggul secara terkoordinasi sesuai dengan ketentuan yang ada;
- q. melaksanakan penilaian usaha pembenihan dalam rangka akreditas;
- r. melaksanakan pengumpulan bahan kebijakan introduksi spesies komoditas perikanan;
- s. melaksanakan analisis kebutuhan/pengadaan pemanfaatan sarana dan prasarana budidaya;
- t. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana budidaya serta verifikasi dan pengujian laporan atas mutu sarana dan prasarana budidaya;
- u. melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pengaturan sarana dan prasarana budidaya;
- v. melaksanakan identifikasi, inventarisasi potensi pengembangan; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiKesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 huruf c, mempunyai tugas ;
- a. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporanKesehatan Ikan dan Lingkungan;
- b. melaksanakan penyiapan penerbitan izin biofarmakologi laut;
- c. melaksanakan penyiapan pengawasan pembudidayaan ikan;
- d. mengevaluasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
- e. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis;
- f. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- g. mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan wabah penyakit ikan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan program kerja SeksiKesehatan Ikan dan Lingkungan;
- i. melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan fasilitasi kegiatan kesehatan ikan dan Lingkungan;
- j. melaksanakan pengidentifikasian Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
- k. melaksanakan penyiapan penerbitan izin usaha obat ikan;
- l. melaksanakan pengidentifikasian kualitas lingkungan (Biokimia Fisik Air);
- m. melaksanakan pengendalian kualitas lingkungan perairan;
- n. melaksanakan monitoring kesehatan ikan dan kualitas lingkungannya;
- o. melaksanakan tindakan pencegahan hama dan penyakit dengan jalan pemberian vaksin;
- p. melaksanakan penyusunan rencana penanggulangan hama dan penyakit;
- q. melaksanakan pemantauan perkembangan hama dan penyakit;
- r. melaksanakan penyusunan pelaporan hasil pelaksanaan tugas SeksiKesehatan Ikan dan Lingkungan;
- s. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- t. melaksanakan monitoring dan evaluasi SeksiKesehatan Ikan dan Lingkungan;
- u. melaksanakan koordinasi dengan unit terkait;dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keempat
Bidang Perikanan Tangkap dan Tata Ruang Kelautan
BAB XVIII - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Pasal 301

- (1) Bidang Perikanan Tangkap dan Tata Ruang Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan produksi penangkapan ikan, sarana dan prasarana penangkapan ikan, kelautan,pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Bidang Perikanan Tangkap dan Tata Ruang Kelautan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaanperikanan tangkap dan tata ruang kelautan;
- b. perumusankebijakan dibidang pengelolaan sumberdaya ikan Standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
- c. pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan sumber daya ikan, Standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengelolaan sumber daya ikan, Standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan,sertifikasi awak kapal perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan dan kenelayanan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengelolaan sumber dayaikan Standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasiawakkapal perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan dan kenelayanan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan sumberdaya ikan Standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan dan kenelayanan;
- g. pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan tata ruang laut kewenangan provinsi, zonasi teluk, selat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil,penataan dan pemanfaatn kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
- h. penyusunan norma,standar,prosedur,dan kriteria dibidang penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatankawasankonservasi,perlindungankeanekaragamanhayati,pe ngelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi,reklamasi,mitigasi bencana pesisirdan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
- i. pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan tataruang laut kewenangan provinsi, zonasi teluk,selat,laut,pesisir,dan pulau-pulau kecil,penataan dan pemanfaatn kawasan konservasi perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi , mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil serta jasa kelautan;
- k. pelaksanaan administrasi Bidang Perikanan Tangkap dan Tata Ruang Kelautan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XVIII - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Pasal 302

Bidang Perikanan Tangkap dan Tata Ruang Kelautan, terdiri atas :
- a. SeksiProduksi Penangkapan Ikan;
- b. SeksiSarana dan Prasarana Penangkapan Ikan; dan
- c. SeksiKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
BAB XVIII - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Pasal 303

- (1) SeksiProduksi Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 302 huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan bahan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan dan fasilitasi produksi penangkapan ikan;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan dibidang data dan statitik perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan
4. pedalaman , laut teritorial, perairan kepulauan, ZEEI , dan laut lepas, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya ikan;
- c. melaksanakan kebijakan dibidang data dan statistik perikanan tangkap,pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan pedalaman, laut teritorial,perairan kepulauan, ZEEI, dan laut lepas, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya ikan;
- d. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria , dibidang data dan statistik perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan pedalaman, laut teritorial, perairan kepulauan, ZEEI, dan laut lepas, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya ikan;
- e. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang data dan statistik perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan pedalaman laut, laut teritorial, perairan kepulauan, ZEEI, dan laut lepas, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya ikan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidangpengelolaan sumberdaya ikan;
- g. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan dibidang data dan statistik perikanan tangkap, pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan di perairan pedalaman laut teritorial, perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan laut lepas serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya ikan;
- h. melaksanakan penyusunan rumusan, pelaksanaan, dan koordinasi kebijakan pengendalian penangkapan ikan dibidang lokasi usaha penangkapan ikan, analisis dokumen usaha penangkapan ikan, perizinan usaha penangkapan ikan, data dan informasi usaha penangkapan ikan, serta harmonisasi dan evaluasi perizinan di provinsi dan kabupaten;
- i. melaksanakan penyusunan norma, standar,prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang perlindungan nelayan, kelembagaan usaha nelayan, pendanaan nelayan, pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan, serta bina informasi dan penataan sentra nelayan;
- j. penyiapan perumusan kebijakan dibidang perlindungan nelayan, kelembagaan usaha nelayan, pendanaan nelayan, pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan, serta bina informasi dan penataan sentra nelayan;
- k. pelaksanaan kebijakan dibidangperlindungan nelayan, kelembagaan usaha nelayan, pendanaan nelayan, pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan, serta bina informasi dan penataan sentra nelayan;
- l. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang perlindungan nelayan, kelembagaan usaha nelayan, pendanaan nelayan, pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan, serta bina informasi dan penataan sentra nelayan;
- m. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang perlindungan nelayan, kelembagaan usaha nelayan, pendanaan nelayan, pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan, serta bina informasi dan penataan sentra nelayan;
- n. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang perlindungan nelayan, kelembagaan usaha nelayan, pendanaan nelayan, pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan, serta bina informasi dan penataan sentra nelayan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiSarana dan Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 huruf b,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta bimbingan teknis dibidang rancang bangun dan permesinan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, sarana dan prasarana lain pendukung penangkapan ikan, pendaftaran kapal perikanan, pengawakan dan sertifikasi awak kapal perikanan, serta operasional dan produktivitas kapal perikanan;
- b. menyiapkanperumusan kebijakan dibidang rancang bangun dan permesinan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pendaftaran kapal perikanan, pengawakan dan sertifikasi awak kapal perikanan, serta operasional dan produktivitas kapal perikanan serta sarana dan prasarana lain pendukung penangkapan ikan;
- c. melaksanakan kebijakan dibidang rancang bangun dan permesinan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pendaftaran kapal, serta operasional dan produktivitas kapal perikanan serta sarana dan prasarana lain pendukung penangkapan ikan;
- d. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidang rancang bangun dan permesinan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pendaftaran kapal perikanan, pengawakan dan sertifikasi awak kapal perikanan, serta operasional dan produktivitas kapal perikanan serta sarana dan prasarana lain pendukung penangkapan ikan;
- e. melakanakan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang rancang bangun dan permesinan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pendaftaran kapal perikanan, pengawakan dan sertifikasi awak kapal perikanan, serta operasional dan produktivitas kapal perikanan serta sarana dan prasarana lain pendukung penangkapan ikan;
- f. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga SeksiSarana dan Prasarana Penangkapan Ikan;
- g. menyiapkan rumusan perumusan kebijakan dibidang rancang bangun dan permesinan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pendaftaran kapal perikanan, pengawakan dan sertifikasi awak kapal perikanan, serta operasional dan produktivitas kapal perikanan serta sarana dan prasarana lain pendukung penangkapan ikan;
- h. melaksanakan Kebijakan dibidang rancang bangun dan permesinan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pendaftaran kapal , serta operasional dan produktivitas kapal perikanan serta sarana dan prasarana lain pendukung penangkapan ikan;
- i. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidang rancang bangun dan permesinan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pendaftaran kapal perikanan, pengawakan dan sertifikasi awak kapal perikanan, serta operasional dan produktivitas kapal perikanan serta sarana dan prasarana lain pendukung penangkapan ikan;
- j. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang rancang bangun dan permesinan kapal perikanan, alat penangkapan ikan , pendaftaran
- kapal perikanan, pengawakan dan sertifikasi awak kapal perikanan, serta operasional dan produktivitas kapal perikanan serta sarana dan prasarana lain pendukung penangkapan ikan;
- k. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga SeksiSarana dan Prasarana Penangkapan Ikan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan perumusan dan pelaksanaaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan tata ruang laut kewenangan provinsi, zonasi kawasan laut, zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K), serta data dan kebijakan spasial;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan dibidang perencanaan tata ruang laut kewenangan provinsi, perencanaan zonasi kawasan laut, perencanaan zonasi WP3K, serta data dan kebijakan spasial;
- c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan dibidang Perencanaan Tata Ruang Laut kewenangan provinsi, perencanaan zonasi kawasan laut, perencanaan zonasi WP3K, serta data dan kebijakan spasial;
- d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang perencanaan tata ruang laut kewenangan provinsi, perencanaan zonasi kawasan laut , perencanaan zonasi WP3K, serta data dan kebijakan spasial;
- e. melaksanakan Bimbingan teknis dibidang perencanaan tata ruang laut kewenangan provinsi, perencanaan zonasi kawasan laut, perencanaan zonasi WP3K, serta data dan kebijakan spasial;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan tata ruang laut kewenangan provinsi, perencanaan zonasi kawasan laut, perencanaan zonasi WP3K, serta data dan kebijakan spasial; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kelima
Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
BAB XVIII - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Pasal 304

- (1) Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan Distribusi dan Pemasaran, Pembinaan dan Pengolahan Mutu Produk, Kemitraan Usaha, Investasi dan Promosi.
- (2) Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- b. perumusan Kebijakan dibidangpembinaan mutu dan diversifikasi produk penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan Kebijakan dibidangpembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- d. penyusunan norma, standar,prosedur, dan kriteria dibidang Pembinaan Mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XVIII - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Pasal 305

Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, terdiri atas :
- a. SeksiDistribusi dan Pemasaran;
- b. SeksiPembinaan dan Pengolahan Mutu produk; dan
- c. SeksiKemitraan Usaha, Investasi dan Promosi.
BAB XVIII - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Pasal 306

- (1) SeksiDistribusi dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305huruf a,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang akses pasar dalam negeri, dan sistem logistik hasil Kelautan dan Perikanan;
- b. melaksanakan bimbingan teknis dibidangdistribusi dan pemasaran, akses pasar dalam negeri dan peningkatan kapasitas pasar produk kelautan dan perikanan;
- c. menyiapkan evaluasi dan kapasitas dibidangdistribusi dan pemasaran, akses pasar dalam negeri dan peningkatan kapasitas pasar produk kelautan dan perikanan;
- d. melaksanakan Kebijakan dibidang pemetaan dan informasi, jaringan distribusi dan kerjasama, tata kelola dan pemantauan serta penguatan infrastruktur logistik produk kelautan dan perikanan;
- e. menyusun norma, standar,prosedur, dan kriteria dibidang pemetaan dan informasi, jaringan distribusi dan kerjasama, tata kelola dan pemantauan serta penguatan infrastruktur logistik produk kelautan dan perikanan;
- f. melaksanakan bimbingan teknis dibidang pemetaan dan informasi, jaringan distribusi dan kerjasama, tata kelola dan pemantauan serta penguatan infrastruktur logistik produk kelautan dan perikanan;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang pemetaan dan informasi, jaringan distribusi dan kerjasama, tata kelola dan
pemantauan serta penguatan infrastruktur logistik produk kelautan dan perikanan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (2) SeksiPembinaan dan Pengolahan Mutu Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk kelautan, termasuk produk perikanan nonpangan, pembinaan mutu dan diversifikasi produk perikanan;
- b. melaksanakan kebijakan dibidangstandardisasi, peningkatan mutu, diversifikasi produk bioteknologi dan non bioteknologi, serta peningkatan kapasitas produksi produk kelautan;
- c. melaksanakan bimbingan teknis dibidangStandardisasi, peningkatan mutu, diversifikasi produk bioteknologi dan non bioteknologi, serta peningkatan kapasitas produksi produk kelautan;
- d. menyusun norma, standar, prosedur, kriteria dibidangstandardisasi, peningkatan mutu, diversifikasi produk bioteknologi dan non bioteknologi, serta peningkatan kapasitas produksi produk kelautan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidangstandardisasi, peningkatan mutu, diversifikasi produk bioteknologi dan non bioteknologi, serta peningkatan kapasitas produksi produk kelautan;
- f. melaksanakan kebijakan dibidangstandarisasi, penilaian kesesuaian, peningkatan mutu, diversifikasi, peningkatan utilitas, serta peningkatan kapasitas produksi produk perikanan;
- g. menyusun norma, standar, prosedur, kriteria dibidangstandardisasi, penilaian kesesuaian, peningkatan mutu, diversifikasi, peningkatan utilitas, serta peningkatan kapasitas produksi produk perikanan;
- h. melaksanakan bimbingan teknis dibidangstandardisasi, penilaian kesesuaian, peningkatan mutu, diversifikasi, peningkatan utilitas, serta peningkatan kapasitas produksi produk perikanan;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidangstandardisasi, penilaian kesesuaian, peningkatan mutu, diversifikasi, peningkatan utilitas, serta peningkatan kapasitas produksi produk perikanan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiKemitraan Usaha, Investasi dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305huruf c,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan investasi;
- b. melaksanakan kebijakan dibidang pelayanan, pengusahaan dan kelembagaan, investasi dan pembiayaan, ketenagakerjaan, dan kemitraan, serta data dan statistik usaha kelautan dan perikanan;
- c. menyusun norma, standar, prosedur, kriteria dibidang pelayanan, pengusahaan dan kelembagaan, investasi dan pembiayaan, ketenagakerjaan, dan kemitraan, serta data dan statistik usaha kelautan dan perikanan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis dibidang pelayanan, pengusahaan dan kelembagaan, investasi dan pembiayaan, ketenagakerjaan, dan kemitraan, serta data dan statistik usaha kelautan dan perikanan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan, pengusahaan dan kelembagaan, investasi dan pembiayaan, ketenagakerjaan, dan kemitraan, serta data dan statistik usaha kelautan dan perikanan; dan
- f. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma,standar,prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan dibidang promosi produk kelautan dan perikanan dalam negeri; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (1) Bidang Pengawasan,Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Konservasi dan Pengendalian Lingkungan, pengawasan dan Penegakan Hukum.
- (2) Bidang Pengawasan,Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan, pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. pengkajian bahan kebijakan teknis pengendalian sumber daya kelautan perikanan, konservasi dan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum;
- c. pengkajian bahan fasilitasipengendalian sumber daya kelautan perikanan, konservasi dan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum;
- d. pengkajian bahan fasilitasi pengolahan data pengendalian sumber daya kelautan perikanan, konservasi dan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum;
- e. penyusunan program kerja Bidang Pengawasan,Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- f. penyusunan Laporan hasil pelaksanaan tugas SeksiPengawasan dan Penegakan Hukum sumber daya kelautan dan perikanan;
- g. penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan;
- i. pelaksanaan koordinasi unit kerja terkait; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XVIII - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Pasal 308

Bidang Pengawasan,Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas :
- a. SeksiPengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. SeksiKonservasi dan Pengendalian Lingkungan; dan
- c. SeksiPengawasan dan Penegakan Hukum.
BAB XVIII - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Pasal 309

- (1) SeksiPengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 huruf a mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengendalian Sumberdaya kelautan dan perikanan;
- c. menyusun dan pengolahan data pengendalian Sumberdaya kelautan dan perikanan;
- d. mengawasi perbenihan, pembudidayaan, pembudidayaan ikan dan sistim pengendalian hama dan penyakit ikan;
- e. mengumpulkan dan mengolah data pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistim pengendalian hama dan penyakit ikan;
- f. mengelola, menfasilitasi, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
- g. mengawasi mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya;
- h. mengumpul dan mengolah data pengawasan mutu benih dan induk pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya;
- i. mengawasi PMMT dan HACCP di unit pengolahan hasil perikanan;
- j. mengumpul dan mengolah data pengawasan PMMT dan HACCP di unit pengolahan hasil perikanan;
- k. mengawasi mutu ekspor perikanan;
- l. mengumpul dan mengolah data pengawasan mutu ekspor hasil perikanan;
- m. menyusun program kerja Seksipengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan;
- n. melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan dan fasilitasi kegiatan pengendalian Sumber daya kelautan dan perikanan;
- o. melaksanakan investigasi, identifikasi, pemantauan peramalan eksplosi hama dan penyakit, pencegahan penanggulangan pemberantasan hama dan penyakit, pengawasan dan pengendalian penyakit ikan;
- p. melaksanakan pemantauan dan peramalan terhadap kemungkinan terjadinya eksplosi organisme pengganggu dan penyakit ikan;
- q. melaksanakan pengumpulan bahan perumusan rencana pencegahan dini dan pengawasan terhadap kemungkinan masuknya hama dan penyakit dari luar;
- r. melaksanakan pengumpulan bahan perumusan daerah/wilayah dan sumber-sumber serangan hama dan penyakit;
- s. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan membuat laporan perkembangan hama dan penyakit;
- t. melaksanakan penganalisaan faktor-faktor yang mendorong terjadinya eksplosi organisme pengganggu ikan;
- u. melaksanakan Fasilitasi penyidikan hama dan penyakit secara efisien dan efektif melalui laboratorium keliling;
- v. melaksanakan pengembangan stasiun-stasiun pengamatan hama dan penyakit disetiap sentra komoditas perikanan;
- w. melaksanakan pengumpulan bahan perumusan untuk secara terkoordinasi sistem pengendalian penyakit ikan didarat;
- x. melaksanakanpenyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- y. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiKonservasi dan Pengendalian Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 huruf b, mempunyai tugas :
- a. penyusunan bahan teknis dan fasilitasi konservasi dan pengendalian lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi konservasi dan pengendalian lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. menyusun pengolahan data konservasi dan pengendalian lingkungan, sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. mengawasi pemanfaatan dan perlindungan plasma nuftah perikanan;
- e. mengumpulkan dan mengolah data pengawasan dan pemanfaatan dan perlindungan plasma nuftah perikanan;
- f. mengelolah koordinasi pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya dipulau-pulau kecil diwilayah kewenangan provinsi;
- g. melaksanakan penyusunan program kerja Seksikonservasi dan pengendalian lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan;
- h. melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan dan fasilitasi konservasi dan pengendalian lingkungan,sumberdaya kelautan dan perikanan;
- i. melaksanakan pendistribusian dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
- j. melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kerja bawahan;
- k. melaksanakan investigasi, identifikasi, analisa perhitungan dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- l. melaksanakan kegiatan dan pengendalian lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan;
- m. melaksanakan bimbingan teknis operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;
- n. melaksanakan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksikonservasi dan pengendalian lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- o. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPengawasan dan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan dan penegakan hukum;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi dan penegakan hukum;
- c. menyiapkan dan mengolah data pengawasan dan penegakan hukum;
- d. mengawasi pemanfaatan sumberdaya ikan diwilayah kewenangan provinsi;
- e. mengumpulkandan mengolah data pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan diwilayah kewenangan provinsi;
- f. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksipengawasan dan penegakan hukum;
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan illegal fishing , pemakaian bahan kimia yang bersifat merusak lingkungan diwilayah kewenangan provinsi;
- h. menyelesaikan kasus tindak pidana bidang kelautan dan perikanan melalui mekanisme perundang-undangan yang berlaku;
- i. melaksanakan pembinaan organisasi pengawasan dan penegakan hukum pada kelompok masyarakat;
- j. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam pengawasan dan penegakan hukum;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Ketujuh
BAB XVIII - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
Pasal 310

Struktur organisasi Dinas Kelautan dan PerikananDaerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB IXX - DINAS PARIWISATA DAERAH
Pasal 311

- (1) Dinas Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf r,merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan dibidangPariwisata,pemasaran,pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan industri pariwisata, kelembagaan dan sarana prasarana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pariwisata Daerahdipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (1) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas gubernur menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Industri Pariwisata, Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata.
- (2) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang pemasaran pariwisata, industri pariwisata, destinasi pariwisata, sarana prasarana, kemitraan, kelembagaan dan Litbang kepariwisataan;
- b. penyelenggaraan perencanaan dan monitoring urusan Pemasaran pariwisata, industri pariwisata, destinasi pariwisata, sarana prasarana, kemitraan, kelembagaan dan Litbang kepariwisataan;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas urusan Pemasaran pariwisata, industri pariwisata, destinasi pariwisata , sarana prasarana, kemitraan, kelembagaan dan Litbang kepariwisataan
- d. pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- e. merencanakan teknis, struktur, dan standar pembinaan kepariwisataan; menyelenggarakan pembinaan teknis bidang Pemasaran, Pengembangan Destinasi, Industri dan Kelembagaan Pariwisata lintas kabupaten/kota;
- f. penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan Umum meliputi, bidang Pemasaran, Pengembangan Destinasi, Industri Pariwisata dan Kelembagaan;
- g. perumusan standar operasional Dinas Pariwisata, yang meliputi bidang Pemasaran, Pengembangan Destinasi, Industri dan Kelembagaan Pariwisata;
- h. pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional; pendayagunaan bantuan; dan pengawasan, penggunaan sarana dan prasarana kepariwisataan;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang Kepariwisataan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yang
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
BAB IXX - DINAS PARIWISATA DAERAH
Pasal 312

meliputi bidang Pemasaran, Pengembangan Destinasi, Industri dan Kelembagaan Pariwisata,
- j. mengembangkan koordinasi dan kemitraan pembangunan kepariwisataan pada tingkat kab/kota, nasional maupun internasional;
- k. menyelenggarakan pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pariwisata;
- l. pembinaan dan penyelenggaraan tugas kepariwisataan meliputi bidang Pemasaran, Pengembangan Destinasi, Industri Pariwisata dan Kelembagaan;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 313
Dinas Pariwisata, terdiri atas :
- a. Sekretariat ;
- b. Bidang Pemasaran Pariwisata;
- c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- d. Bidang Pengembangan Industri Pariwisata; dan
- e. Bidang Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata.
- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal313huruf a,mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas Pariwisata.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasianperumusan dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- c. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengelolaan aset, hubungan masyarakat serta urusan perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. koordinasi dan penyusunan produk hukum di lingkungan dinas Transmigrasi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB IXX - DINAS PARIWISATA DAERAH
Pasal 314

Sekretariat, terdiri atas :
- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
BAB IXX - DINAS PARIWISATA DAERAH
Pasal 316

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal315huruf a,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian program dan keuangan;
- b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
- g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal315huruf b,mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai,keuangan,perjalanan dinas serta hakhak lain;
- b. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
- c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan realisasi dan evaluasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- e. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) dan/atau laporan hasil audit (lha);
- f. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data bahan evaluasi dan pelaporan keuangan dinas;
- g. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- i. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- j. melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset;
- k. melaksanakan penyusunan administrasi,pengadaan pendistribusian dan penghapusan aset barang infentaris dan perlengkapan dinas;dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal315huruf c,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat,kenaikan gaji berkala, cuti,kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Ketiga
Bidang Pemasaran Pariwisata
BAB IXX - DINAS PARIWISATA DAERAH
Pasal 317

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perumusan pertimbangan, penyusunan bahan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata.
- (2) Bidang Pemasaran Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kegiatan Pemasaran Pariwisata;
- c. penyusunan rencana program bidang Pemasaran Pariwisata yang meliputi Analisis Pasar, Promosi, Informasi dan Komunikasi Pariwisata
- d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pemasaran Pariwisata yang meliputi Analisis Pasar, Promosi, Informasi dan Komunikasi Pariwisata;
- e. merumuskan bahan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Pariwisata tentang penyelenggaraan Pameran Pariwisata;
- f. mengumpulkan, menyusun dan menyebarluaskan bahan informasi pariwisata melalui media;
- g. mengumpulkan dan meneliti data guna menganalisa pengembangan pasar pariwisata;
- h. merencanakan strategi pemasaran, melaksanakan promosi dan pengembangan pasar;
- i. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pameran Pariwisata;
- j. perencanaan kerja sama dengan organisasi ataupun asosiasi pariwisata dalam dan luar negeri;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB IXX - DINAS PARIWISATA DAERAH
Pasal 318

Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri atas :
- a. SeksiAnalisis Pasar Pariwisata;
- b. SeksiPromosi Wisata; dan
- c. SeksiInformatika dan Komunikasi Pariwisata.
BAB IXX - DINAS PARIWISATA DAERAH
Pasal 319

- (1) SeksiAnalisis Pasar Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan SeksiAnalisa Pasar Pariwisata berdasarkan kebijakan dibidang pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, dan pemantauan Analisis Pasar;
- c. menyiapkan bahan kebijakan teknis Analisis Pasar Pariwisata;
- d. menyiapkan bahan fasilitasi Analisis Pasar Pariwisata;
- e. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- f. memantau, mengawasi, evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- g. menyusun konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- h. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. menyusun desain dan kerangka acuan teknis kegiatan Analisis Pasar Pariwisata baik dalam negeri maupun luar negeri;
- j. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan evaluasi analisis pasar pariwisata tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional;
- k. menyiapkan bahan pembinaan yang berkaitan dengan pengembangan pasar pariwisata;
- l. mengumpulkan data dan mengolah data statistik pariwisata Sulawesi Barat;
- m. menganalisa pengembangan pasar pariwisata sebagai bahan perencanaan yang akan datang;
- n. mengevaluasi pengembangan pasar pariwisata dalam rangka mengetahui hambatan-hambatan serta menyusun langkah-langkah penanggulangannya; dan
- o. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPromosi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal318 huruf b,mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksipromosi Pariwisata berdasarkan kebijakan dibidang pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis Promosi Pariwisata;
- c. menyiapkan bahan fasilitasi Promosi Pariwisata;
- d. mendistribusi tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- e. melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, dan pemantauan Promosi Pariwisata;
- f. melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga kepariwisataan daerah, nasional maupun internasional;
- g. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi segala kegiatan promosi pariwisata;
- h. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan promosi pariwisata secara terpadu;
- i. menyiapkan bahan penyelenggaraan dan kerjasama penyelenggaraan event serta berpartisipasi dalam pameran/event promosi pariwisata di dalam dan luar negeri;
- j. pelaksanaan travel exchange dan roadshow di dalam dan luar negeri;
- k. pelaksanaan familiarization trip press tour dan widyawisata;
- l. penyiapan penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan promosi wisata terpadu dengan/antar pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan stakeholders pariwisata;
- m. menyelenggarakan pemilihan Duta/Putra-Putri Pariwisata Sulawesi Barat;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiInformatika dan Komunikasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 huruf c,mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan SeksiInformatika dan Komunikasi Pariwisata berdasarkan kebijakan dibidang pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, dan pemantauan informatika dan komunikasi kepariwisataan.
- c. mendistribusi tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. menyiapkan bahan kebijakan teknis Informatika dan Komunikasi Pariwisata;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi Informatika dan Komunikasi Pariwisata;
- f. memantau, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- g. melaksanakan kerjasama dengan instansi /lembaga kepariwisataan daerah, nasional maupun internasional;
- h. melaksanakan dan mengawasi segala kegiatan promosi pariwisata;
- i. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan promosi pariwisata secara terpadu;
- j. menyiapkan bahan penyelenggaraan dan kerjasama penyelenggaraan event serta berpartisipasi dalam pameran/event promosi pariwisata di dalam dan luar negeri;
- k. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan promosi wisata terpadu dengan/antar pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan stakeholders pariwisata;
- l. memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Duta/Putra-Putri Pariwisata Sulawesi barat;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksipromosi Pariwisata dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
BAB IXX - DINAS PARIWISATA DAERAH
Pasal 320

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 huruf c,mempunyai tugas melaksanakan perumusan pertimbangan, penyusunan bahan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata.
- (2) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b. penyusunan rencana program bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata yang meliputi pengendalian objek dan daya tarik wisata alam, minat khusus, bahari, buatan, kuliner, religi, seni budaya, sejarah, tradisi, ekologi perdesaan dan perkotaan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata yang meliputi pengendalian objek dan daya tarik wisata alam, minat khusus, bahari, buatan, kuliner, religi, seni budaya, sejarah, tradisi, ekologi perdesaan dan perkotaan;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan institusi terkait dan stakeholders dalam rangka pemgembangan destinasi pariwisata;
- e. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan perumusan pertimbangan, penyusunan bahan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- g. pengumpulan, mengolah dan menyajikan data yang menyangkut obyek dan daya tarik wisata alam, minat khusus, bahari, buatan, kuliner, religi, seni budaya, sejarah, tradisi, ekologi perdesaan dan perkotaan;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penertiban serta melaksanakan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
- i. melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan destinasi pariwisata;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB IXX - DINAS PARIWISATA DAERAH
Pasal 321

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri atas :
- a. SeksiPengembangan Destinasi Wisata Alam dan Minat Khusus;
- b. SeksiPengembangan Destinasi Wisata Budaya; dan
- c. SeksiPengembangan Destinasi Wisata Bahari.
BAB IXX - DINAS PARIWISATA DAERAH
Pasal 322

- (1) SeksiPengembangan Destinasi Wisata Alam dan Minat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan SeksiPengembangan Destinasi Wisata Alam dan Minat Khusus berdasarkan kebijakan dibidang pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusi tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. memantau, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. menyiapkan bahan kebijakan teknis pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Minat Khusus;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi Pengembangan Wisata Alam dan Minat Khusus;
- g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. menyusun desain dan kerangka acuan teknis kegiatan pengembangan destinasi wisata alam dan Minat Khusus meliputi wisata konvensi olahraga, rekreasi petualangan dan agro;
- i. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan evaluasi kegiatan pengendalian pengembangan obyek dan daya tarik wisata alam lintas sektoral;
- j. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data tentang obyek dan daya tarik wisata alam dan buatan;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penertiban serta melaksanakan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran pengembangan obyek dan daya tarik wisata alam daan buatan
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksipengendalian pengembangan destinasi wisata alam dan buatan untuk memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPengembangan Destinasi Wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan SeksiPengembangan Destinasi Wisata budaya Berdasarkan Kebijakan dibidang Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusi tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, dan pemantauan Pengendalian Pengembangan destinasi Wisata budaya;
- d. memantau, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- e. menyiapkan bahan kebijakan teknis Pengembangan destinasi Wisata budaya;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan destinasi wisata budaya.
- g. menyusun konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- h. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. menyusun desain dan kerangka acuan teknis kegiatan pengendalian pengembangan obyek dan daya tarik wisata Wisata budaya meliputi kuliner, religi, seni budaya, sejarah, tradisi, perdesaan dan perkotaan;
- k. memfasilitasi pelaksanaan event pelestarian budaya Sulawesi Barat;
- l. melakukan dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan evaluasi kegiatan pengendalian pengembangan obyek dan daya tarik wisata Wisata, budaya lintas sektoral;
- m. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data tentang obyek dan daya tarik wisata budaya;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penertiban serta melaksanakan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran pengembangan obyek dan daya tarik wisata budaya;
- o. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas SeksiPengembangan destinasi Wisata budaya dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang deiberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPengembangan Destinasi Wisata Bahari sebagaimana dimaksud dalamPasal 321 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan SeksiDestinasi Wisata Bahari berdasarkan kebijakan dibidang pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusi tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. menyiapkan bahan kebijakan teknis Pengembangan Destinasi Wisata Bahari;
- d. penyusunan bahan fasilitasi Pengembangan Destinasi Wisata Bahari ;
- e. melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, dan pemantauan pengembangan Destinasi Wisata Bahari
- f. memantau, mengawasai, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. menyusun desain dan kerangka acuan teknis kegiatan Destinasi Wisata Bahari;
- i. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan evaluasi kegiatan Destinasi Wisata Bahari lintas sektoral;
- j. memfasilitasi pelaksanaan event/festival wisata bahari;
- k. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data tentang Destinasi Wisata Bahari;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Industri Pariwisata
BAB IXX - DINAS PARIWISATA DAERAH
Pasal 323

- (1) Bidang Pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perumusan pertimbangan, penyusunan bahan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Bidang Pengembangan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata.
- (2) Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan industri Pariwisata;
- b. penyusunan rencana program bidang pengembangan industri Pariwisata yang meliputi pengembangan usaha jasa dan sarana pariwisata, investasi dan perijinan usaha Pariwisata;
- c. penyusunan rencana kegiatan Bidang pengembangan industri Pariwisata;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan industri Pariwisata yang meliputi pengembangan usaha jasa dan sarana pariwisata, investasi dan perijinan usaha Pariwisata;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan evaluasi kegiatan pengendalian usaha industry pariwisata lintas sektoral;
- f. pengkajian dan pemrosesan rekomendasiizin pendirian lembaga pendidikan kepariwisataanperhotelan dan usaha pariwisata;
- g. meningkatkan kemitraan pengembangan usaha industripenunjang wisata;
- h. melakukan upaya-upaya dalam rangka terciptanya sistemdan iklim usaha jasa pariwisata yang sehat;
- i. melakukan memberdayakan usaha perjalanan wisata;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan usaha industri pariwisata;
- k. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penertiban serta melaksanakan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran pengembangan usaha industri pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. pengendalian dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan akibat pembangunan industri pariwisata;
- m. pengolahan dan penyajian data yang menyangkut usaha industri pariwisata; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB IXX - DINAS PARIWISATA DAERAH
Pasal 324

Bidang Pengembangan Industri Pariwisata, terdiri atas :
- a. SeksiPengendalian Usaha Jasa Pariwisata;
- b. SeksiPengendalian Usaha Sarana Pariwisata; dan
- c. SeksiInvestasi dan Perizinan Usaha Pariwisata.
BAB IXX - DINAS PARIWISATA DAERAH
Pasal 325

- (1) SeksiPengendalian Usaha Jasa Pariwisata sebagaimana dimaksud dalamPasal 324huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan SeksiPengendalian Usaha Jasa Pariwisatasebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. menyiapkan bahan kebijakan teknis Pengendalian usaha jasa pariwisata;
- d. menyiapkan bahan fasilitasi pengendalian usaha jasa pariwisata;
- e. melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, dan pemantauan usaha jasa pariwisata;
- f. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- g. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- h. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. melakukan dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan evaluasi kegiatan pengendalian usaha jasa wisata lintas sektoral;
- j. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data yang menyangkut usaha jasa pariwisata;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penertiban serta melaksanakan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran usaha jasa pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. melaksanakan sistem pengendalian interen;
- m. menyusun data tentang usaha jasa pariwisata sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPengendalian Usaha Sarana Pariwisata sebagaimana dimaksud dalamPasal 324huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan SeksiPengendalian Usaha Sarana Pariwisatasebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis Pengendalian usaha sarana pariwisata;
- c. menyiapkan bahan fasilitasi pengendalian usaha sarana pariwisata;
- d. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- e. melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, dan pemantauan usaha sarana pariwisata;
- f. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- g. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data yang menyangkut usaha sarana pariwisata;
- h. melakukan studi kelayakan, penilaian, dan menyiapkan rekomendasi pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan;
- i. melakukan penyusunan data dan kebutuhan peningkatan akses ke tempat destinasi wisata;
- j. menyusun konsep pedoman teknis, standar dan prosedur pengendalian sarana dan prasarana kepariwisataan;
- k. melakukan koordinasi dan bimbingan teknis pengendalian mutu sarana dan prasarana kepariwisataan lintas sektoral;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penertiban serta melaksanakan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran usaha sarana pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. melakukan dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan evaluasi kegiatan pengendalian usaha sarana wisata lintas sektoral; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiInvestasi dan Perizinan usaha pariwisatasebagaimana dimaksud dalamPasal 324huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan SeksiInvestasi dan Perizinan Usaha Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis Pengendalian Investasi dan Perizinan Usaha Pariwisata;
- c. menyiapkan bahan fasilitasi Pengendalian Investasi dan Perizinan Usaha Pariwisata;
- d. melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemberdayaan, dan pemantauan Investasi dan Perizinan Usaha Pariwisata;
- e. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- f. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- g. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data yang menyangkut Investasi dan Perizinan Usaha Pariwisata;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penertiban serta melaksanakan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran usaha pariwisata yang berkaitan dengan Investasi dan Perizinan Usaha Pariwisata sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- i. melakukan dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan terhadap kegiatan pengendalian investasi dan perizinan usaha pariwisata lintas sektoral;
- j. melaksanakan sistem pengendalian interen;
- k. menyusun data tentang pengendalian Investasi dan Perizinan Usaha pariwisatasebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keenam
Bidang Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata
BAB IXX - DINAS PARIWISATA DAERAH
Pasal 326

- (1) Bidang Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 huruf e, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan pertimbangan, penyusunan bahan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Bidang Kelembagaandan Kemitraan Pariwisata.
- (2) Bidang Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kegiatan Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata;
- b. penyusunan rencana program bidang Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata yang meliputi sumber daya pariwisata, Standardisasi, sertifikasi, kelembagaan, kebijakan,litbang dan kemitraan kepariwisataan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata yang meliputi sumber daya pariwisata, standardisasi, sertifikasi, kelembagaan, kebijakan,litbang dan kemitraan kepariwisataan;
- d. perumusan bahan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Pariwisata tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitihan dan pengembangan, merumuskan kebijakan dan kemitraan kepariwisataan;
- e. pelaksanaan pendataan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kemitraan dan kelembagaan kepariwisataan;
- f. penyusunan dan pelaksanaan peningkatan sumber daya pariwisata, Standardisasi, sertifikasi, kelembagaan, kebijakan ,litbang dan kemitraan kepariwisataan;
- g. perumusan rencana kegiatan Bidang Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- h. Pengumpulan, mengolah dan menyajikan data yang menyangkut sumber daya manusia, sumber daya alam, standardisasi, sertifikasi, kelembagaan, kebijakan dan litbang kepariwisataan;
- i. melakukan pengkajian bahan pembinaan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia, kelembagaan, sertifikasi, standardisasi, penelitian dan pengembangan melalui kemitraan kepariwisataan;
- j. pengoordinasian dengan instansi terkait dan stakeholders dalam pengembangan sumber daya pariwisata, standardisasi, sertifikasi, kelembagaan, kebijakan,litbang dan kemitraan kepariwisataan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB IXX - DINAS PARIWISATA DAERAH
Pasal 327

Bidang Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata, terdiri atas :
- a. SeksiPengembangan Sumber Daya Manusia dan Kemitraan;
- b. SeksiStandardisasi, Sertifikasi dan Kelembagaan Pariwisata; dan
- c. SeksiPenelitian dan Pengembangan Kepariwisataan.
BAB IXX - DINAS PARIWISATA DAERAH
Pasal 328

- (1) SeksiPengembangan Sumber Daya Manusia dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalamPasal 327 huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan SeksiPengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Kemitraan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- g. menyiapkan bahan dan program serta mengoordinasikan pembinaan dan pemanfaatan Sumber Daya Pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan;
- h. meningkatkan kemitraan dalam fasilitasi program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja kepariwisataan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang data tenaga kerja pariwisata termasuk tenaga kerja asing;
- j. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan kelembagaan dan stake holders yang bergerak pada kegiatan kepariwisataan;
- k. menyelenggarakan upaya peningkatan kwalitas maupun kwantitas kebutuhan tenaga kerja pariwisata;
- l. melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan/sekolah pariwisata dan asosiasi pariwisata;
- m. melakukan usaha penyuluhan kepada masyarakat luas tentang kepariwisataan;
- n. mengkoordinasikan segala bentuk usaha penerangan dan penyuluhan kepariwisataan kepada masyarakat luas;
- o. melakukan usaha untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalampengembangan dan pembangunan kepariwisataan;
- p. menyusun data tentang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Kemitraan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- (2) SeksiStandardisasi, Sertifikasi dan Kelembagaan Pariwisatasebagaimana dimaksud dalamPasal 327 huruf b,mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan SeksiStandardisasi, Sertifikasi dan Kelembagaan Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan lembaga yang berwenang dalam proses Standardisasi, Sertifikasi dan pembentukan Kelembagaan Pariwisata dalam pengendalian sumber daya pariwisata;
- h. meningkatkan kemitraan dalam fasilitasi program Standardisasi, Sertifikasi dan Kelembagaan Pariwisata;
- i. meningkatkan kemitraan penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja kepariwisataan dalam bentuk pembinaan dan peningkatan profesionalisme;
- j. melaksanakan pendataan, monitoring dan evaluasi terkait tentang sertifikasi, Standardisasi tenaga kerja dan usaha pariwisata termasuk tenaga kerja asing sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- k. menyelenggarakan upaya peningkatan kwalitas maupun kwantitas kebutuhan tenaga kerja pariwisata;
- l. menyusun data tentang Pengembangan Standardisasi, Sertifikasi dan Kelembagaan Pariwisata;dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPenelitian dan Pengembangan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalamPasal 327huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan SeksiPenelitian dan Pengembangan Kepariwisataan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan lembaga yang berwenang dalam proses Kebijakan, Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan;
- h. meningkatkan kemitraan dalam fasilitasi penelitian dan pengembangan kepariwisataan;
- i. meningkatkan kemitraan penyelenggaraan pelatihan tenaga peneliti kepariwisataan dalam bentuk pembinaan dan peningkatan profesionalisme;
- j. melaksanakan penelitian, monitoring dan evaluasi terkait dengan kebijakan tentang pengembangan kepariwisataan;
- k. melakukan pengkajian kebijakan kepariwisataan dalam rangka pengembangan usaha kepariwisataan;
- l. menyusun data tentang Kebijakan, Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Ketujuh Pasal 329
Struktur organisasi Dinas Pariwisata Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB XX - DINAS PERTANIAN
Pasal 330

- (1) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2huruf s, merupakanunsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
BAB XX - DINAS PERTANIAN
Pasal 331

- (1) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal330ayat (1), mempunyai tugas Membantu Gubernur melakukan urusan pemerintahan dibidang pertanian meliputi sarana dan prasarana, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan, produksi perkebunan, perbenihan dan perlindungan perkebunanyang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Pertanian dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan dibidang sarana dan prasarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhanpertanian;
- b. penyelenggaraan penyusunan program penyuluhanpertanian;
- c. penyelenggaraan penataan prasaranapertanian;
- d. penyelenggaraan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakanternak;
- e. penyelenggaraan pengawasan saranapertanian;
- f. penyelenggaraan pembinaan produksi dibidangpertanian;
- g. penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakithewan;
- h. penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan bencanaalam;
- i. penyelenggaraan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasilpertanian;
- j. penyelenggaraan penyuluhanpertanian;
- k. penyelenggaraan pemberian izin usaha/rekomendasi teknispertanian;
- l. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi dibidangpertanian;
- m. penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian;dan
- n. pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh pimpinan.
Dinas Pertanian, terdiri atas :
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Sarana dan Prasarana;
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. Bidang Penyuluhan;
- f. Bidang Produksi Perkebunan; dan
- g. Bidang Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB XX - DINAS PERTANIAN
Pasal 333

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal332huruf a,mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas pertanian;
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. koordinasi perumusan dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja;;
- c. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengelolaan aset, hubungan masyarakat serta urusan perpustakaan,arsip dan dokumentasi.;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. koordinasi dan penyusunan produk hukum di lingkungan dinas pertanian ; dan
- h. pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XX - DINAS PERTANIAN
Pasal 334

Sekretariat, terdiri atas :
- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangandan Aset; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
BAB XX - DINAS PERTANIAN
Pasal 335

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja Sub Bagian program dan keuangan;
- b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
- g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub Bagian Keuangandan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai,keuangan,perjalanan dinas serta hakhak lain;
- b. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
- c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan realisasi dan evaluasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- e. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) dan/atau laporan hasil audit (lha);
- f. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data bahan evaluasi dan pelaporan keuangan dinas;
- g. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- i. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- j. melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset;
- k. melaksanakan penyusunan administrasi,pengadaan pendistribusian dan penghapusan aset barang inventaris dan perlengkapan dinas;dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 334huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat,kenaikan gaji berkala, cuti,kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Ketiga
Bidang Sarana dan prasarana
BAB XX - DINAS PERTANIAN
Pasal 336

- (1) Bidang Sarana dan prasarana Pertaniansebagaimana dimaksud dalam Pasal 332huruf b, mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidangsarana dan prasarana pertanian.
- (2) Bidang Sarana dan prasarana Pertanian dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakandibidangsarana dan prasarana pertanian; penyediaan dukungan infrastrukturpertanian;
- b. pengembangan potensi perluasan areal, pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- c. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesinpertanian;
- d. pembinaan sosialisasidan fasilitasi pembiayaan dibidangpertanian;
- e. fasilitasi investasi dibidangpertanian;
- f. pemantauan dan evaluasi dibidang sarana dan prasarana pertanian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XX - DINAS PERTANIAN
Pasal 337

Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, terdiri atas :
- a. SeksiLahan dan Investasi;
- b. SeksiPengelolaan Air Irigasi Pertanian; dan
- c. SeksiPupuk, Pestisida, Alsin dan Pembiayaan.
BAB XX - DINAS PERTANIAN
Pasal 338

- (1) SeksiLahan dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksilahan daninvestasi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, dibidang pengembangan lahan dan investasipertanian;
- c. melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasipertanian;
- d. menyiapkan bahan penyediaan lahan, perluasan areal, optimasi dan jalan usaha tani/produksi;
- e. menyiapkan bahan peta pengembangan dan pengendalian lahanpertanian;
- f. menyiapkan bahan pengembangan tata ruang dan tataguna lahanpertanian;
- g. menyiapkan bahan laporan dan mendokumentasikan kegiatan SeksiLahan dan Investasi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPengelolaan Air Irigasi Pertaniansebagaimana dimaksud dalam Pasal 337huruf b, mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan rencana dan anggaran SeksiPengelolaan Air irigasi pertanian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Seksi Pengelolan Air irigasi pertanian;
- c. menyiapkan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakaiair;
- d. menyiapkan bahan penyediaan jaringan irigasitersier;
- e. melakukan pengembangan jaringan irigasi tersier dan sumber sumber air lain;
- f. menyiapkan bahanlaporan dan mendokumentasikan kegiatan Seksipengelolaan air irigasi pertanian; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPupuk, Pestisida, Alsin dan Pembiayaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 337huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan rencana dan anggaran SeksiPupuk, Pestisida, Alsindan Pembiayaan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis pupuk, pestisida, Alsindan Pembiayaan;
- c. melakukan penghitungan dan melakukan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesinpertanian;
- d. melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesinpertanian;
- e. melakukan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan pertanian;
- f. menyiapkan bahan rencana dan pendokumentasian kegiatan
SeksiPupuk, Pestisida, Alsindan Pembiayaan;dan
- g. melakukan tugas lainyang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keempat
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikulturasebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan dan Hortikultura.
- (2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1),menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan,pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanamanpangan dan hortikultura;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit dibidang tanamanpangan dan hortikultura;
- c. koordinasi peredaran dan sertifikasi benih dibidang tanamanpangan dan hortikultura;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang tanamanpangan dan hortikultura;
- e. koordinasi pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang tanamanpangan dan hortikultura;
- f. pemberian bimbingan dan penyediaan alat pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanamanpangan dan hortikultura;
- g. koordinasi perizinan usaha/rekomendasi teknis dibidang tanamanpangan dan hortikultura;
- h. pemantauan dan evaluasi dibidang tanamanpangan dan hortikultura; dan
- i. pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh pimpinan.
BAB XX - DINAS PERTANIAN
Pasal 340

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas :
- a. SeksiPerbenihan dan Perlindungan;
- b. SeksiProduksi; dan
- c. SeksiPengolahan dan Pemasaran.
BAB XX - DINAS PERTANIAN
Pasal 341

- (1) SeksiPerbenihan dan Perlindungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan rencana dan anggaran SeksiPerbenihan dan Perlindungan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan
4. perlindungan dibidang tanaman pangandan Hortikultura;
- c. menyiapkan bahanpenyusunan rencanakebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- d. menyiapkan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaanbenih;
- e. melakukan koordinasi pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan(OPT), dampak perubahan iklim dan bencana alam;
- f. melakukan koordinasi pengelolaan dataOPT, dampak perubahan iklim dan bencana alam;
- g. menyiapkan bahan bimbingan teknis perbenihan dibidang tanaman pangandan Hortikultura;
- h. menyiapkan bahan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksiperbenihan dan perlindungan tanaman pangandan hortikultura;dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiProduksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 340huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan rencana dan anggaran SeksiProduksi, TanamanPangan dan hortikultura;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan produksi dibidang tanamanpangan dan hortikultura;
- c. menyiapkan bahan kebijakan produksi dibidang tanamanpangan dan hortikultura;
- d. menyiapkan bahanrencana tanam dan produksi dibidang tanamanpangan dan hortikultura;
- e. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi dibidang tanamanpangan dan hortikultura;
- f. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya dibidang tanamanpangan dan hortikultura;
- g. menyiapkan bahan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan SeksiProduksi Tanaman Pangan dan hortikultura;dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPengolahan dan Pemasaransebagaimana dimaksud dalam Pasal 340huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan rencana dan anggaran SeksiPengolahan Dan Pemasaran;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil dibidang tanamanpangan dan hortikultura;
- c. menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang tanamanpangan dan hortikultura;
- d. menyiapkan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil dibidang tanamanpangan dan hortikultura;
- e. menyiapkan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang tanamanpangan dan hortikultura;
- f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- g. melakukan fasilitasi promosi produk dibidang tanamanpangan dan hortikultura;
- h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanamanpangan dan hortikultura;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanamanpangan dan hortikultura;
- j. menyiapkan bahan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan SeksiPengolahan Dan Pemasaran Hasil TanamanPangan dan hortikultura; dan
- k. melakukan tugas lainyang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kelima
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
BAB XX - DINAS PERTANIAN
Pasal 342

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauandanevaluasi dibidangpeternakan dan kesehatanhewan.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil dibidangperternakan;
- b. pengelolaan sumber daya genetikhewan;
- c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan indukan, pejantan, benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakanternak;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksiternak;
- e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pengawasan peredaran dan pengunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraanhewan;
- i. pemberian izin/rekomendasi dibidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakatveteriner;
- j. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidangpeternakan;
- k. pemantauan dan evaluasi dibidang peternakan dan kesehatan hewan;dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XX - DINAS PERTANIAN
Pasal 343

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas :
- a. SeksiPerbibitan, Produksi dan Pakan;
- b. SeksiKesehatan Hewan; dan
- c. SeksiKesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.
BAB XX - DINAS PERTANIAN
Pasal 344

- (1) Seksi Perbibitan, Produksi dan Pakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 343 huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan rencana dan anggaran seksi Perbibitan, produksi dan Pakan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi dibidang peternakan;
- c. menyiapkan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakanternak;
- d. menyiapkan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak(HPT);
- e. menyiapkan bahan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibitHPT;
- f. menyiapkan bahan pengujian binih/bibit HPT;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- h. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksiternak;
- i. menyiapkan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan SeksiBenih/Bibit,Pakan,dan Produksi dibidang Peternakan; dan
- k. melakukan tugas lainyang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Kesehatan Hewansebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 343 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan rencana dan anggaran Seksi KesehatanHewan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dibidang kesehatanhewan;
- c. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkatdistributor;
- d. menyiapkan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakithewan;
- e. menyiapkan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatanhewan;
- f. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatanhewan;
- g. menyiapkan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewanmenular;
- h. menyiapkan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obathewan;
- i. menyiapkan bahan penerbitan izin/ rekomendasi usaha distributor obathewan;
- j. menyiapkan bahan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan SeksiKesehatan Hewan; dan
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (kesmavet), Pengolahan Dan Pemasaransebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 343 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan rencana dan anggaran SeksiKesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran HasilPeternakan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil dibidangpeternakan;
- c. menyiapkan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produkhewan;
- d. melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skalakecil;
- e. menyiapkan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produkhewan;
- f. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produkhewan;
- g. menyiapkan bahan sertifikasi veteriner pengeluaran produkhewan;
- h. menyiapkan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- i. menyiapkan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewanqurban;
- j. menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang peternakan dan kesehatanhewan;
- k. menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil dibidang peternakan dan kesehatanhewan;
- l. menyiapkan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang peternakan dan kesehatanhewan;
- m. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar dibidang peternakan dan kesehatanhewan;
- n. melakukan fasilitasi promosi produk dibidang peternakan dan kesehatanhewan;
- o. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidangpeternakan;
- p. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidangpeternakan;
- q. menyiapkan bahan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan SeksiKesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
- r. melakukan tugas lainyang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keenam Bidang Penyuluhan
BAB XX - DINAS PERTANIAN
Pasal 345

- (1) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332huruf e, mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan, program danpenyelenggaraan penyuluhanpertanian.
- (2) Bidang Penyuluhan dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan dan programdibidang penyuluhan pertanian;
- b. bimbingan kelembagaan dan ketenagaan dibidangpertanian;
- c. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelakuusaha;
- d. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya danswasta;
- e. pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluhan;
- f. pemantauan dan evaluasi dibidang penyuluhan pertanian;dan
- g. pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh pimpinan.
BAB XX - DINAS PERTANIAN
Pasal 346

Bidang Penyuluhan, terdiri atas :
- a. SeksiKelembagaan;
- b. SeksiKetenagaan; dan
- c. SeksiMetode dan Informasi.
- (1) SeksiKelembagaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan rencana dan anggaran SeksiKelembagaan;
- b. menyiapkan bahankebijakan dibidang kelembagaan penyuluhanpertanian;
- c. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas dibidang kelembagaan penyuluhanpertanian;
- d. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas kelembagaanpetani;
- e. menyiapkan bahan dan fasilitasi akreditasi dibidang kelembagaan penyuluhanpertanian;
- f. menyiapkan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaanpetani;
- g. menyiapkan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;
- h. menyiapkan bahan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan SeksiKelembagaan;dan
- i. melakukan tugas lainyang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiKetenagaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan kerja dan program penyuluhan;
- b. menyiapkan bahanrencana dan anggaranSeksiketenagaan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan dan mengelola database dibidang ketenagaan penyuluhanpertanian;
- d. menyiapkan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluhpertanian;
- e. menyiapkan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
17. f . melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhanpertanian;
- g. menyiapkan bahan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksiketenagaan;dan
- h. melakukan tugas lainyang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiMetode dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahanrencana dan anggaran Seksimetode, dan informasi Penyuluhan Pertanian;
- b. menyiapkan bahanpenyusunan program penyuluhanpertanian;
- c. menyiapkan bahan materi dan pengembangan metodologi dibidang penyuluhanpertanian;
- d. menyiapkan bahanmateri dan pengembangan metodologi dibidang penyuluhan pertanian;
- e. menyiapkan bahaninformasi dan media dibidang penyuluhanpertanian;
- f. menyiapkan bahanpengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi dibidang penyuluhanpertanian;
- g. menyiapkan bahanpenyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan SeksiMetodedan Informasi Penyuluhan Pertanian;dan
- h. melakukan tugas lainyang diberikan oleh pimpinan.
- (1) Bidang Produksi Perkebunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 332huruf f, mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang produksi perkebunan.
- (2) Bidang Produksi Perkebunan dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkajian bahan kebijakan teknis tanaman perkebunan, pasca panen, Pembinaan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. penyusunan bahan fasilitasi tanaman perkebunan, pasca panen, pembinaan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- c. memberikan bimbingan teknis, evaluasi dan pemantauan pada tanaman perkebunan, pasca penen, pembinaan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; dan
- d. pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh pimpinan.
Bidang Produksi Perkebunan, terdiri atas :
- a. SeksiTanaman Perkebunan;
- b. SeksiPenanganan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha; dan
- c. SeksiPengolahan dan Pemasaran Hasil.
BAB XX - DINAS PERTANIAN
Pasal 350

- (1) SeksiTanaman Perkebunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahanpenyusunan rencana dan anggaran SeksiTanaman Perkebunan
3. menyiapkan bahanpenyusunan kebijakan tanaman perkebunan;
- b. menyiapkan bahanpenyusunan pengembangan kawasan tanaman perkebunan;
- c. melakukan pendataan luas areal, produksi dan produktifitas tanaman perkebunan;
- d. melakukan pembinaan kelembagaan kelompok tani;
- e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan;
- f. menyiapkan bahanpelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksitanaman perkebunan; dan
- g. melakukan tugas lainyang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPenanganan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 349huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahanpenyusunan rencana dan anggaran SeksiPenanganan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha;
- b. melakukan bimbingan Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha Perkebunan;
- c. melakukan kajian pemberian izin/rekomendasi teknis dan penilaian usaha perkebunan;
- d. menyiapkan bahanpenyusunan penanganan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha;
- e. menyiapkan bahanpenyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPengolahan dan Pemasaran Hasilsebagaimana dimaksud dalam pasal 349huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahanpenyusunan rencana dan anggaran SeksiPengolahan dan Pemasaran Hasil
- b. menyiapkan bahanpenyusunan kebijakan Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
- c. menyiapkan bahanpenyusunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
- d. melakukan bimbingan dan pengembangan Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
- e. menyiapkan bahanpenyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil;
- f. menyiapkan bahanpenyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan;
- g. melakukan bimbingan teknis Sistem Jaminan Mutu dan Standardisasi;
- h. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- i. melakukan fasilitasi promosi produk hasil perkebunan;
- j. menyiapkan bahanpenyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan SeksiPengolahan dan Pemasaran Hasil; dan
- k. melaksanakan tugas lainyang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kedelapan
Bidang Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan
BAB XX - DINAS PERTANIAN
Pasal 351

- (1) Bidang Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 huruf g, mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang perbenihan dan perlindungan perkebunan.
- (2) Bidang Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkajian bahan kebijakan teknis Perbenihan, Pengendalian Organisme pengganggu tumbuhan (OPT), Gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran.
- b. penyusunan bahan fasilitasi Perbenihan, Pengendalian Organisme pengganggu tumbuhan (OPT), Gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran.
- c. pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pemantauan pada Perbenihan, Pengendalian Organisme pengganggu tumbuhan (OPT), Gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; dan
- d. pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh pimpinan.
BAB XX - DINAS PERTANIAN
Pasal 352

Bidang Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan, terdiri atas :
- a. SeksiPerbenihan;
- b. SeksiPengendalian Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT); dan
- c. SeksiGangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran.
BAB XX - DINAS PERTANIAN
Pasal 353

- (1) SeksiPerbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahanpenyusunan rencana kerja dan anggaran Perbenihan;
- b. menyiapkan bahanpenyusunan kebijakan perbenihan;
- c. menyiapkan bahanpenyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- d. melakukan bimbingan teknis ke kelompok penangkar perbenihan tanaman perkebunan;
- e. melakukan pendataan kelompok penangkar benih tanaman perkebunan;
- f. menyiapkanbahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- g. memberikan izin kelompok penangkar bibit/benih; dan
- h. melakukan tugas lainyang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPengendalian Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahanpenyusunan rencana dan anggaran SeksiPengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- b. menyiapkan bahanpenyusunan kebijakan SeksiPengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- c. melakukan penyiapan bahan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- d. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengendalian OPT;
- e. menyiapkan bahanpengamatan (OPT);
- f. menyiapkan bahanpengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
- g. melakukan pengelolaan data OPT;
- h. menyiapkan bahanbimbingan kelembagaan OPT;
- i. menyiapkan bahansekolah lapang pengendalian hama terpadu; dan
- j. melakukan tugas lainyang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiGangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaransebagaimana dimaksud dalamPasal 352huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahanrencana dan anggaran Seksigangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
- b. menyiapkan bahankebijakan Seksigangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
- c. menyiapkan bahanpenanganan gangguan usaha;
- d. menyiapkan bahan penanggulangan gangguan usaha;
- e. menyiapkan bahanbimbingan teknis gangguan usaha;
- f. mempasilitasi dalam menangani gangguan usaha;
- g. menyiapkan bahanpenanganan dampak perubahan iklim;
- h. menyiapkan bahanpenanggulangan bencana alam;
- i. menyiapkan bahanpemberian bimbingan teknis pencegahan kebakaran;
- j. menyiapkan bahanpelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksigangguan usaha, dampak perubahan iklim; dan
- k. melakukan tugas lainyang diberikan oleh pimpinan;
Bagian Kesembilan
BAB XX - DINAS PERTANIAN
Pasal 354

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Daerahsebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB XXI - DINAS KEHUTANAN DAERAH
Pasal 355

- (1) Dinas Kehutanan DaerahProvinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf t,merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Kehutanan DaerahProvinsi dipimpin oleh Kepala Dinasyang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
BAB XXI - DINAS KEHUTANAN DAERAH
Pasal 356

- (1) Dinas Kehutanan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355ayat (1),mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahahan daerah dibidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Kehutanan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan perumusan kebijaksanaan teknis lingkup kehutanan mencakup bidang Planologi Kehutanan, Bina Usaha Kehutanan, Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial serta Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kehutanan;
- c. penyelenggaraan pembinaan, pengendalian, pengawasan, fasilitasi dan bimbingan di bidang kehutanan;
- d. penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
- e. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD; dan
- f. pelaksanaan tugaslain yang diberikan Pimpinan.
Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 357
Dinas Kehutanan, terdiri atas :
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Tata guna Pemanfaatan Hutan;
- c. Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem; dan
- d. Bidang Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB XXI - DINAS KEHUTANAN DAERAH
Pasal 358

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administratif, merencanakan, memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi yang meliputi bidang perencanaan dan keuangan serta umum dan kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan umum administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan dan teknologi informasi dan urusan rumah tangga dinas;
- b. perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan program, teknologi informasi dan urusan rumah tangga dinas;
- c. pengoordinasian fungsi administrasi kepegawaian, keuangan, perencanaan program, teknologi informasi dan urusan rumah tangga dinas;
- d. pemantauan, evaluasi dan pengendalian administrasi kepegawaian, keuangan, perencanaan program, teknologi informasi dan urusan rumah tangga dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XXI - DINAS KEHUTANAN DAERAH
Pasal 359

Sekretariat, terdiri atas :
- a. Sub bagian Program dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
BAB XXI - DINAS KEHUTANAN DAERAH
Pasal 360

- (1) Sub bagian Program dan Keuangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal359 huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b. melaksanakan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan;
- c. melaksanakan indentifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan kehutanan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- d. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dinas;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
- g. melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
- h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik kehutanan;
- i. melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan daerah;
- j. melaksanakan analisa, evaluasi, dan pelaporan kemajuan kegiatan pembangunan kehutanan daerah;
- k. melaksanakan kajian dan evaluasi kinerja kegiatan masing-masing bidang;
- l. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan dan penerapan hasil-hasil penelitian dan pengembangan kehutanan;
- m. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran
- n. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- o. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- q. melaksanakan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;
- r. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
- s. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- t. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- u. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan/atau Laporan Hasil Audit (LHA);
- v. melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan dinas;
- w. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;
- x. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- y. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- z. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bagian perencanaan dan keuangan; dan
28. å. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub BagianUmum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal359 huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan SeksiUmum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pendistribusikan tugas-tugas tertentu dan Pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- e. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- f. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- h. melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- i. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
- j. melaksanakan pengaturan dan mempersiapkan tata perjalanan dinas pegawai;
- k. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja dinas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Ketiga
Bidang Tata Guna dan Pemanfaatan Hutan
BAB XXI - DINAS KEHUTANAN DAERAH
Pasal 361

- (1) Bidang Tata Guna dan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal357huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, konsultasi dan pengembangan dalam rangka pelaksanaan tugas Tata Guna dan Pemanfaatan Hutan.
- (2) Bidang Tata Guna dan Pemanfaatan Hutandalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang tata guna dan pemanfaatan hutan, dan penatausahaan hasil hutan;
- b. pelaksanaan koordinasi dibidang tata guna, pemanfaatan hutan, dan penatausahaan hasil hutan;
- c. pemantauan dan evaluasi dibidang tata guna dan pemanfaatan hutan, dan penatausahaan hasil hutan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XXI - DINAS KEHUTANAN DAERAH
Pasal 362

Bidang Tata Guna dan Pemanfaatan Hutan, terdiri atas :
- a. Seksi Tata Guna Hutan;
- b. SeksiPemanfaatan Hutan; dan
- c. SeksiPenatausahaan Hasil Hutan.
BAB XXI - DINAS KEHUTANAN DAERAH
Pasal 363

- (1) Seksi Tata Guna Hutansebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan rencana kegiatan Sub Bidang Tata guna Hutan;
- b. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan hutan jangka panjang oleh KPH;
- c. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyusunan dan penetapan serta pelaksanaan rencana pengelolaan hutan jangka pendek oleh KPH;
- d. menyiapkan bahan pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan KPH;
- e. memfasilitasi pengembangan kelembagaan pengelolaan KPH;
- f. melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana pengelolan hutan KPH;
- g. melaksanakan promosi dan pengembangan investasi dari pihak lain dalam rencana pengelolaan KPH;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pengelolaan hutan KPH;
- i. menyiapkan bahan penyusunan dan menetapkan rencana kehutanan tingkat provinsi;
- j. menyiapkan bahan penyusunanneraca sumber daya hutan tingkat provinsi;
- k. menyiapkan bahan penyusunan draft pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan pengunaan serta tukar menukar kawasan hutan;
- l. menyiapkan bahanpendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
- n. menyiapkan bahan penyusunan penyempurnaan dan paraf naskah Dinas;
- o. menyiapkan bahan penyusunantelaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait; dan
- q. melaksanakan tugas lainyang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 huruf b,mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunanrencana kegiatan Seksi Pemanfaatan Hutan;
- b. menyiapkan bahan penyusunanpendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. melaksanakan pemantauan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
- d. menyiapkan bahan penyempurnaan dan paraf naskah Dinas;
- e. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
- f. menyiapkan bahan pemberian pertimbangan teknis kepada Menteri untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasi hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
- g. menyiapkanbahan untuk menetapkan rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman rakyat dan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
- h. menyiapkan bahan untuk menetapkan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;
- i. menyiapkan bahan Pemberian izin pemanfaatan kayu (IPK) dan izin koridor sesuai kewenangannya;
- j. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pemanfaatan hutan oleh pemegang izin;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengelolaan hutan hak/hutan rakyat;
- l. menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait; dan
- n. melaksanakan tugas lainyang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub Bidang Penatausahaan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 huruf c,mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahanpenyusunan rencana kegiatan Sub BidangPenatausahaan Hasil Hutan;
- b. menyiapkan bahanpendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. melaksanakan pemantauan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
- d. menyiapkan bahan penyempurnaan dan paraf naskah Dinas;
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap industri primer hasil hutan bukan kayu;
- c. melaksanakan inventarisasi potensi hasil hutan bukan kayu;
- d. melaksanakan promosi pengembangan pengolahan hasil hutan bukan kayu;
- e. menyiapkan bahan dan Melaksanakan pelatihan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu untuk masyarakat/koperasi/usaha kecil;
- f. menyiapkan bahanpengembangan sistem informasi dan data base hasil hutan bukan kayu;
- g. menyiapkan bahan dalam rangka penilaian pemberian izin usaha dan
izin perluasan industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi &lt; 6000 m³/tahun;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi &lt; 6000 m³/tahun;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi sumber bahan baku, penatausahaan dan peredaran pengolahan hasil hutan kayu;
- e. menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- f. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (1) Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, dan konsultasi dalam rangka Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.
- (2) Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dalan lahan, dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- b. pelaksanaan koordinasi dibidang pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dalan lahan, dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- c. pemantauan dan evaluasi dibidang pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dalan lahan, dan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XXI - DINAS KEHUTANAN DAERAH
Pasal 365

Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE, terdiri atas :
- a. SeksiPengamanan Hutan;
- b. SeksiPengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
- c. Seksi Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistem.
BAB XXI - DINAS KEHUTANAN DAERAH
Pasal 366

- (1) SeksiPengamanan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahanpenyusunan rencana kegiatan SeksiPengamanan Hutan;
- b. menyiapkan bahanpendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
- d. menyiapkan bahanpenyempurnaan dan paraf naskah dinas;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan Pengamanan Hutan serta melakukan pembinaan dan bimbingan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di wilayah Provinsi
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamanan hutan di wilayah Provinsi;
- h. melaksanakan penegakan hukum dibidang kehutanan;
- i. menyiapkan bahanpembentukan forum/lembaga kolaboratif dalam perlindungan hutan;
- j. menyiapkan bahan pelatihan perlindungan hutan dan pengamanan hutan;
- k. menfasilitasi pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum terhadap perkara dibidang kehutanan;
- l. menyiapkan bahantelaahan staf untuk bahan pengambilan kebijakan;
- m. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas SeksiPengamanan Hutan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPengendalian Kebakaran Hutan dan Lahansebagaimana dimaksud dalam Pasal 365huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahanpenyusunan rencana kegiatan SeksiPengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- b. melaksanakan pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
- c. melaksanakan pemantauan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
- d. menyiapkan bahanpenyempurnaan dan paraf naskah dinas;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca Karhutla) di Provinsi;
- f. melaksanakan pelatihan pendidikan dan penyuluhan kegiatan; pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan;
- g. melaksanakan pembangunan sistem informasi Dalkarhutla;
- h. menyiapkan bahanbimbingan teknis dan evaluasi pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan;
- i. menyiapkan bahan telaahan staf untuk bahan pengambilan kebijakan;
- j. menyiapkan bahan pembentukan forum kolaboratif pengendalian kebakaran hutan dan lahan di provinsi;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di TAHURA lintas kabupaten;
- l. melaksanakan koordinasi terkait permasalah lingkungan hidup lain;
- m. menyiapkan bahanpenyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas SeksiPengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistemsebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahanpenyusunan rencana kegiatan SeksiKonservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem;
- b. menyiapkan bahanpendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
- c. melaksanakan pemantauan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
- d. menyiapkan bahanpenyempurnaan dan paraf naskah dinas;
- e. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi kegiatan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas kabupaten;
- f. menyiapkan bahanpengendalian dan pengawasan terhadap ijin pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam TAHURA lintas kab/kota;
- g. menyiapkan bahankerjasama dan kemitraan dalam pengawetan dan pemanfaatan tumbuhan, satwa liar, dan habitat;
- h. menyiapkan bahanBimbingan teknis dan evaluasi pada daerah penyangga TAHURA lintas kab/kota;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan, satwa liar tidak dilindungi/tidak masuk daftar lampiran (Appendix) CITES;
- j. melaksanakan identifikasi potensi tumbuhan, satwa liar tidak dilindungi/tidak masuk daftar lampiran (Appendix) CITES;
- k. melaksanakan koordinasi penertiban perizinan, penangkapan dan peredaran flora dan fauna baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi;
- l. menyiapkan bahan dalam pembentukan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial di Provinsi;
- m. melaksanakan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem esensial dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- n. menyiapkan bahanpembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi;
- o. menyiapkan bahanidentifikasi dan menganalisis areal dan pihak-pihak terkait ekosistem esensial di Provinsi;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- q. menyiapkan bahanlaporan hasil pelaksanaan tugas SeksiKonservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bidang Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial
BAB XXI - DINAS KEHUTANAN DAERAH
Pasal 367

- (1) Bidang Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 huruf d, mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, dan konsultasi dibidangRehabilitasi Hutan dan Lahan, pengelolaan DAS, dan penyuluhan dan perhutanan sosial.
- (2) Bidang Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan DAS, dan penyuluhan dan perhutanan sosial;
- b. pelaksanaan koordinasi dibidang rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan DAS, dan penyuluhan dan perhutanan sosial;
- c. pemantauan dan evaluasi dibidang rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan DAS, dan penyuluhan dan perhutanan sosial; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XXI - DINAS KEHUTANAN DAERAH
Pasal 368

Bidang Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial, terdiri atas ;
- a. SeksiRehabilitasi Hutan dan Lahan;
- b. SeksiPengelolaan DAS; dan
- c. SeksiPenyuluhan dan Perhutanan Sosial.