PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor "33 Tahun 2014
Tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA BITUNG
Berlaku: 1 Januari 2015
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR "33 TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
a.
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah menyebutkan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kata Bitung.
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 ten tang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat JI Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 28 'Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kcrupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
•
•
- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Namer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 temang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. U\_ndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Laya.nart Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Namer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);
- IL Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
•
•
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentan Pelaporan Keuangan dan Ki . 1 g p . nerja nstansi emermtah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang . Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201 o tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesi; Nomor 5165);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
6. 20 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kota Bitung No 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANS! PEMER!NTAH DAERAH KOTA BITUNG.
BAB l - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah irri yang dimaksud dengan :
- l. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bi tung;
•
•
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntan si Pemerintah, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
6. Akuntansi adalah proses identifikasi pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
8. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
9. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasardasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktikpraktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
10. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
12. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas ak.untansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
13. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
14. Unit Pemerintahan adalah pengguna anggaran/pengguna barang yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bitung.
•
•
BAB II - KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pasal 2

- (1) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah menerapkan SAP Berbasis Akrual.
- (2) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
- (3) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (4) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP atas :
- a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akun tansi dalam SAP; dan
- b. Pengaturan yang lebih rmcr atas kebijakan akuntansi dalam SAP.
- (I) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
- a. Kerangka KonseptuaJ Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- b. Penyajian Laporan Keuangan;
- c. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- d. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL);
- e. Neraca;
- f. Laporan Operasional (LO);
- g. Laporan Arus Kas;
- h. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
1. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:
- a. Akuntansi Aset;
- b. Akuntansi Kewajiban;
- c. Akuntansi Ekuitas;
- d. Akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA;
- e. Akuntansi Behan dan Belanja;
- f. Akuntansi Transfer;
- g. Akuntansi Pembiayaan; dan
- h. Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan.
•
•
- (3) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB III - PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 4

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catalan atas Laporan Keuangan.
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Entitas Akuntansi untuk unit pemerintahan wajib rnenyusun Laporan Keuangan Tahunan, yang sekurangkurangnya terdiri dari:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Operasional;
- c. Neraca; dan
- d. Catalan atas Laporan Keuangan.
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah BUD wajib menyusun Laporan Keuangan, yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Operasional;
- c. Neraca;
- d. Laporan Arns Kas;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- f. Catatan atas Laporan Keuangan.
BAB III - PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 5

- (1) Ketentuan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan mulai tahun 2015.
•
•
- (2) Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014 mengacu kepada kebijakan akuntansi sebelumnya yang berlaku pada Pernerintah Daerah.