Unknown Unknown Nomor KREATIF Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 1 Tahun 2016
N/A
Preamble

Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran
- 30 2008 Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2�i Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik ln1 esia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 1

- ( 1 ) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 2

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
- a. penetapan kebijakan teknis pengelolaan Pariwisata dan Kebudayaan secara menyeluruh dan terpadu sesuai kebijakan umum Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dan pemerintah Daerah;
- b. pelayanan administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan potensi daerah;
- c. penyiapan kebijakan operasional dan pengendalian pengelolaan tempat-tempat rekreasi; �
- d. penyiapan kebijakan dan pengendalian retribusi tempat-tempat wisata;
- e. menetapkan kebijakan dan pengendalian kebersihan dan keamanan di Lingkungan objek-objek wisata;
- f. melakukan promosi terhadap objek wisata di Kabupaten;
- g. menetapkan kebijakan dan pengelolaan kebudayaan di Kabupaten;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui sekretaris daerah kabupaten; dan
1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5

Bagian Kesatu
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- ( 1 ) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mernpunyai tugas memvalidasi, mempromosikan, memimpin, mengkoordinasikan, serta menetapkan kebijakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Bidang Pemasaran Pariwisata, Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang Pengembangan Industri Pariwisata, dan Bidang Kebudayaan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi:
- a. memvalidasi setiap prosedur dan mekanisme penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidangnya agar dapat memberikan hasil yang konsisten sesuai dengan yang telah ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik;
- b. mempromosikan potensi sumber daya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidangnya;
- c. memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidangnya;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat dan bidang-bidang; dan
- e. menetapkan dan mensosialisasikan setiap kebijakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidangnya.
- ( 1 ) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh bidang di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) , Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi: a. mengoordinasikan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja), program, dan anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- d. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana Dinas Pariwisata dan Kcbudaln;
- e. mengoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- f. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- h. mengoordinasikan pelaporan kinerja/LAKIP, LPPD, dan pelaporan pelaksanaan lainnya sesuai tugas fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
1. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Dalam melaksanakan sebagian tugas sekretaris yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi bidang hukum dan kepegawaian, maka Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. menerima, membaca, meneliti, mengadakan dan mendistribusikan surat masuk sesuai dengan tujuan;
- b. mengarsipkan surat masuk sesuai dengan penataan pengarsipan;
- c. menerima dan menyesuaikan konsep surat sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku;
- d. mengharmonisasi, sinkronisasi, dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- e. mengkaji ulang dan menganalisis rancangan produk hukum daerah yang diajukan oleh bidang-bidang;
- f. memfasilitasi pengajuan naskah dinas dalam bentuk produk hukum;
- g. mernfasilitasi pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Paragraf 2
Dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan pengumpulan data, perumusan rencana dan program, penyusunan anggaran belanja, pembukuan dan verifikasi SPP, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mernpunyai l''
- a. melaksanakan penyusunan program kerja tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- b. melaksanakan pembuatan laporan dan mengevaluasi kegiatan kerja tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- c. melaksanakan penyimpanan bahan penyusunan data dan analisa perencanaan dalam rangka penyusunan program kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- d. mengkaji ulang dan menganalisis program dan rencana kerja tahunan yang diajukan oleh bidang-bidang dalam lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- e. menghimpun data dari bidang-bidang guna penyusunan Laporan Kinerja/LAKIP, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya;
- f. menghimpun data dari bidang-bidang guna penyusunan Rencana Kerja Anggaran dalam lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- g. melaksanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan APBD yang ditetapkan;
- h. melaksanakan penyusunan laporan bulanan sesuai dengan DPA­ Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
1. melaksanakan fungsi Jain yang diberikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Paragraf 3
Dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan pengumpulan data, perumusan rencana dan program, penyusunan anggaran belanja, pembukuan dan verifikasi SPP, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan urusan rumah tangga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- b. mempersiapkan administrasi perjalanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- c. mengarsipkan bahan penyusunan anggaran rutin untuk kebutuhan barang-barang serta alat tulis kantor kantor secretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- d. mempersiapkan pelayanan angkutan dan perawatan kendaraan dinas serta pemeliharaan kebersihan kantor dan halaman Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- e. mempersiapkan dan menyusun pelaksanaan kegiatan acara-acara pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- f. menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang/jasa rutin, perbekalan serta alat tulis kantor Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
- g. melaksanakan Kebudayaan. fungsi lain yang 7rikan Kepala Dinas Pariwisata dan
- ( 1 ) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas mengumpul dan mengolah data serta menyusun rencana dan program di bidang pemasaran pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :
- a. Pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
- b. Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
- c. Pengkoordinasian , pembagain dan pengaturan pelaksanaan tugas;
- d. Penyelenggaraan urusan sarana promosi;
- e. Penyelenggaraan urusan promosi; dan
- f. Penyelenggaraan urusan informasi dan analisa pemasaran.
- (1) Seksi Sarana Promosi mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan serta kelengkapan sarana pendukung terkait pengembangan promosi pariwisata dan partisipasi penyelenggaraan pameran/event budaya pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana Promosi mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan megkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. melakukan pembinaan sarana promosi ;
- c. menyusun pelaksanaan pedoman pemasaran sarana promosi ;
- d. memberikan rekomendasi data penerbitan bahan promosi pariwisata daerah;
- e. membuat dan menyusun pengadaan sarana pemasaran ;
- f. membuat dan menyusun laporan kegiatan ; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- ( 1 ) Seksi Promosi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Promosi dalam menyusun bahan laporan serta bahan pembinaan dan pengembangan pada Bidang promosi dan sarana promosi untuk digunakan sebagai bahan pendukung kegiatan promosi pariwisata dalam pengembangan destinasi pariwisata, sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata na]onal, serta melaksanakan pedoman perencanaan pemasaran.
1
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan megkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. mengolah kalender kegiatan pariwisata untuk promosi Diam dan Luar Negeri;
- c. melaksanakan penetapan dan pedoman partisipasi penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata
- d. melakukan kerjasama pemasaran skala Kabupaten;
- e. menyusun dan Menetapkan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan wisya wisata skala kabupaten;
- f. mengirim dan menerima peserta grup widya wisata;
- g. menyelenggarakan peserta pameran/event dan roadshow bekerjasama dengan pemerintah;
- h. membuat dan Menyusun Laporan kegiatan; dan
- i. melaksanakan Togas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 3
Seksi Analisa dan Informasi pariwisata
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 13

- ( 1 ) Seksi Analisa dan Informasi Pariwisata mempunyai tugas membantu kepala bidang Destinasi dalam pelayanan administrasi, yaitu mengumpulkan, menganalisa dan mengolah semua bentuk data valid terkait informasi rangka menununjang pengembagan kepariwisataan serta memberikan informasi yang dibutuhkan untuk peningkatan Pariwisata Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Analisa dan Informasi Pariwisata mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan megkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. menyusun program pengembangan sistem informasi dan analisa pemasaran pariwisata;
- c. melaksanakan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan daerah dalam pengembangan system informasi pariwisata;
- d. memberi informasi pariwisata ke Pusat pelayanan informasi pariwisata nasional dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata di daerah;
- e. menyusun Pengembangan Sistem Informasi Pemasaran pariwisata daerah;
- f. menyusun Penerapan Branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata daerah;
- g. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yan1ibcrikan oleh atasan
- ( 1 ) Bidang Destinasi Pariwisata, mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menganalisa, merumuskan dan menyusun kebijakan dibidang Destinasi Pariwisata baik teknis maupun non teknis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata ;
- b. pengumpulan, pengolahan serta perumusan bahan kebijakan teknis dibidang pengembangan Destinasi Pariwisata ;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- d. pelaksanaan koordinasi dan teknis dibidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sesuai peraturan perundang­ undangan yang berlaku ;
- f. pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Pengembangan Destinasi Pariwisata ;
- h. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Pengembangan Destinasi Pariwisata ; dan
1. pelaksanaan tugas lain bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata yang diserahkan oleh atasan.
Paragraf 1
Seksi Sarana Usaha Jasa Pariwisata
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 15

- ( 1 ) Seksi Sarana Usaha Jasa Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan, menghimpun peraturan, bahan/materi pembinaan pada usaha jasa pariwisata serta tugas teknis lain yang berkaitan dengan sarana jasa pariwisata yang digunakan sebagai bahan pendukung pengembangan jasa dibidang Kepariwisataan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Seksi Sarana Usaha Jasa Pariwisata mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan megkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. menyusun rencana program Pengembangan Sarana Usaha Jasa Pariwisata;
- c. menyusun pelaksanaan pedoman Pelayanan Sarana Usaha Jasa Pariwisata Pariwisata ;
- d. memberikan rekomendasi data pendukung Usaha Jasa Pariwisata;
- e. membuat dan menyusun laporan kegiatan ; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
Paragraf 2
- ( 1 ) Seksi Objek Wisata dan Daya Tarik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan usaha dan fasilitasi pengembangan objek dan daya tarik wisata serta melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan destinasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Objek Wisata dan Daya Tarik mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana kegiatan bidang Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata berdasarkan data dan program bidang Pengembangan Pariwisata dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan ;
- d. mengatur danMengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
- e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
- f. menilai prestasi bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dT peningkatan karir ;
- g. melaksanakan Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan, terhadap obyek dan Daya Tarik Wisata, atraksi wisata dan hiburan umum sesuai dengan petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. memantau obyek dan Daya Tarik Wisata, atraksi wisata dan hiburan umum sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang­ undangan yang berlaku;
1. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi Pengembangan obyek dan Daya Tarik Wisata secara keseluruhan;
- J. membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 3
- ( 1 ) Seksi Infrastruktur dan Ekosistem mempunyai tugas penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria terkait pengembangan infrastruktur dan serta pelaksanaan evaluasi dan monitoring dalam rangka peningkatan insfrastruktur dan ekosistem guna untuk mendukung pengembangan destinasi pariwisata Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur dan Ekositem mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan megkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. menyusun rencana program Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem;
- c. menyusun pelaksanaan pedoman pembangunan infrastruktur Pariwisata;
- Pengembangan pendukung data rekomendasi d. memberikan Infrastruktur;
- e. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Kelima
Bidang Pengembangan lndustri Pariwisata
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 18

- ( 1 ) Bidang Pengembangan industry pariwisata , mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menganalisa, merumuskan dan menyusun kebijakan dibidang Pengembangan industri Pariwisata baik teknis maupun non teknis./1
- (2) Bidang Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program pengembangan usaha Industri;
- b. pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha industri serta peningkatan kerja sama dengan usaha industri lainnya;
- c. pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri;
- d. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- ( 1 ) Seksi Kemitraan dan lnvestasi Usaha mempunyai tugas melaksanakan persiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi terkait kegiatan kemitraan dengan pihak penyedia usaha dan pelaku usaha serta kegiatan investasi dalam menghasilkan produk usaha di bidang pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemitraan dan Investasi Usaha mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan megkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. pemberian fasilitasi usaha pariwisata;
- c. pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap pelaku usaha pariwisata;
- d. memberikan peluang usaha sesuai dengan kegiatannya;
- e. penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- ( 1 ) Seksi Standar dan Sertifikasi Usaha Pariwisata mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penentuan, dan perumusan standarisasi, kriteria, serta prosedur dalam penerbitan dan pemberlakuan sertifikasi usaha di bidang pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Standar dan Sertifikasi Usaha Pariwisata mempunyai fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan usaha pariwisata;
- b. database usaha dan Jasa pariwisata;
- c. pengelolaan akomodasi Pariwisata;
- d. klarifikasi jenis usaha pariwisata;
- e. fasilitasi perizinan sarana dan Usaha Kepariwisataan;
- f. penyusunan Laporan kegiatan seksi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang pimpinan,
r
Paragraf 3
- ( 1 ) Seksi Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kebijakan teknis dan pembinaan terhadap karya kreatif berbasis seni dan budaya, media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait pengembangan ekonomi kreatif di bidang kepariwisataan dalam menunjang dan mendukung kemajuan Sumber Daya Ekonomi Kretatif, melakukan pembinaan terhadap pelaku Ekonomi Kreatif dan pengembangan terhadap kemampuan, keahlian, dan meningkatkan Sumber Daya Ekonomi Kreatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan kebijakan pengembangan dan pembinaan pelaku ekonomi kreatif;
- b. penyusunan database pelaku ekonomi kreatif;
- c. pengawasan dan evaluasi kelompok ekonomi kreatif;
- d. penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan.
- ( 1 ) Bidang Kebudayaan, mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menganalisa, merumuskan dan menyusun kebijakan dibidang Kebudayaan baik teknis maupun non teknis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan Koordinasi, Kebijakan dan pengelolaan Kebudayaan;
- b. melaksanakan Pemantauan, Pembinaan dan Evaluasi Pengembangan Kebudayaan;
- c. memverifikasi Bahan Kebijakan Pengembangan Tenaga Pembina Lembaga Adat Daerah;
- d. melaksanakan Kebijakan dalam Rangka Revitalisasi Seni yang hampir Punah;
- e. melakukan Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain yang berkompeten dengan Pengembangan Kebudayaan;
- f. pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring dalam Pengembangan;
- g. melaksanakan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya; dan
- h. melaksanakan Tugas Lain y1berikan Pemimpin.
- ( 1 ) Seksi Kesenian mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan, rancangan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesenian serta melaksanakan penetapan mengenai standarisasi pengmman dan penerimaan delegasi dibidang kesenian, melaksanakan pembentukan dan pengelolaan pusat kegiatan kesenian, pelatihan kesenian, melakukan monitoring implementasi bidang kesenian Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesenian mempunyai fungsi :
- a. menyusun Bahan dan Data dan Informasi Kesenian (Pelaku, Karya dan Komunitas/Lembaga Seni);
- b. menyelenggarakan Bimbingan Tekhnis ,Pelatihan dan Magang dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pelaku Seni;
- c. membuat Konsep Kebijakan untuk Fasilitasi Pagelaran, Festival dan Pameran Kesenian;
- d. merancang Kegiatan dan Pengembangan Kesenian;
- e. merancang Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kesenian; dan
- f. menyusun Laporan Kegiatan Pembinaan Kegiatan Kesenian.
Paragraf 2
Seksi Permuseuman, Cagar Budaya dan Sejarah
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 24

- ( 1 ) Seksi Permuseuman, Cagar Budaya dan Sejarah mempunyai tugas menyusun data dan informasi serta inventarisasi, dokumentasi dan publikasi permasalahan yang berkaitan dengan sejarah, cagar budaya dan permuseuman, penulisan dan pengetahuan terhadap sejarah lokal, sejarah nasional, sejarah wilayah, dan sejarah kebudayaan daerah, penyelenggaraan dan pengelolaan museum, cagar budaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Permuseuman, Cagar Budaya dan Sejarah mempunyai fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan usaha pariwisata;
- b. membuat Konsep Terkait Pemberian Apresiasi Terhadap Penulisan Sejarah;
- c. menyusun Bahan Pemantauan dan Evaluasi Kesejarahan Lokal
- d. menyediakan Data dan Informasi Cagar Budaya;
- e. menyusun Kesediaan Sarana dan Prasarana Pendaftaran Cagar Buday a; �
- f. merancang Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tim Pendaftaran Cagar Budaya;
- g. merancang Kegiatan Pendaftaran Cagar Budaya yang akan dibawa Keluar Daerah Kab/Kota, Dalam/Daerah Propinsi;
- h. merancang Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Museum; dan
- i. menyusun Laporan Pelaksanaan Penelolaan Museum.
- ( 1 ) Seksi Pembinaan Nilai Budaya Tradisional dan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi terkait penerapan nilai-nilai budaya tradisional dan sumber daya kebudayaan Kepariwisataan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Nilai Budaya Tradisional dan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan mempunyai fungsi :
- a. menganalisis Data dan lnformasi Pengelolaan Kebudayaan;
- b. membuat Konsep Pemantauan, Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Kebudayaan;
- c. menyelenggarakan Bimbingan Tekhnis Pelatihan dan Magang dalam rangka Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Tradisi;
- d. membuat Konsep Fasilitas Kegiatan Pelestarian Tradisi (festival);
- e. merencanakan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat; dan
- f. membuat Laporan Kegiatan Kebudayaan dan Lembaga Adat.
Bagian Ketujuh Jabatan Fungsional Pasal 26
Di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan rndang-und=gan
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 27

- ( 1 ) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas/Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala;
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
TATAKERJA
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidangnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 30

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan paling lambat l(satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 31

Setiap unsur di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan maupun dalam hubungan antar insrsi pemerintah baik pusat maupun daerah.
1
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 32

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 33

Setiap pimpman unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 34

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 35

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
BAB VI
Pasal 37

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38

Pertanggungjawaban program kegiatan Tahun Anggaran 2016 serta tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
BAB Vlll
Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB Vlll
Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal ! BUPATI BOLAANG O GONDOW SELATAN,�
g
Desernber 2016
1H RSON MAYUL
NGO DOW SELATAN'
KABUPATEN 8
Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal
I ',
D ber 2016
DAERAH
SERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2016 NOMOR
INI
NA DAMOPOLII
LAMPJRAN
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
SALINAN
WALIKOTA BANJARBARU
Alamat Kantor : JL. Panglima Batur No.1 Telp.(0511) 4774269 Fax. (0511) 4774269 Banjarbaru Kalsel
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 39 TAHUN 2009
TENTANG
URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru agar lebih berdayaguna dan berhasil guna secara optimal, dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berancana Kota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Menetapkan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANJARBARU
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANJARBARU
Pasal 2

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan program kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan program kerja Pemerintah Kota dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. mengkoordinasikan program kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dengan instansi terkait melalui rapat konsultasi dan sosialisasi agar terjalin kerjasama yang baik;
- c. mendistribusikan tugas kepada Sekretaris Badan dalam urusan Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam urusan Pembinaan Ketahanan masyarakat, Pembinaan Usaha Ekonomi masyarakat, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan untuk urusan Pembinaan Organisasi Perempuan dan Pengarusutamaan gender serta peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan perempuan, Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam urusan KB, kesehatan produksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, Kepala Bidang Data dan Pelaporan dalam urusan data dan pelaporan sesuai bidang tugas masingmasing agar pekerjaan terbagi habis;
- d. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- e. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- f. memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
- g. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- h. mengambil kebijakan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan tugas hasil tugas tepat sasaran;
- i. memberikan saran pertimbangan kepada atasan tentang langkah langkah yang perlu diambil dalam rangka perumusan kebijakan/pengambilan keputusan;
- j. mengambil kebijakan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan tugas hasil tugas tepat sasaran;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi yang dihasilkan sebagai pertanggung jawaban tugas yang diberikan;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Kedua Sekretaris
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANJARBARU
Pasal 3

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja dan program pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian sesuai bidang tugasnya;
- c. memberikan petunjuk kepada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas dengan baik;
- d. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan laporan Sub Bagian;
- e. mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan kepada bidang-bidang sesuai bidang tugasnya;
- f. memberikan petunjuk dan pelayanan administrasi kepada satuan kerja dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
- g. menyusun rencana kepegawaian meliputi pengusulan kebutuhan pegawai, penyusunan formasi, mutasi kepegawaian, kenaikan pangkat, angka kredit, jabatan fungsional, usulan kenaikan gaji berkala, usulan pengangkatan Capeg, menyusun DP3, usulan karpeg, pengolahan DUK tiap semester dan daftar nominatif PNS;
- h. mengatur pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan meliputi penata usaha keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan;
- i. mengatur pelaksanaan urusan Umum dan Kepegawaian meliputi tugas-tugas protokol, keamanan, dan ketertiban, pengadaan, pencetakan, pemeliharaan gedung, perjalanan dinas rutin, penyusunan formasi, mutasi kepegawaian, kenaikan pangkat, angka kredit, jabatan fungsional, usulan kenaikan gaji berkala, memproses usulan pengangkatan Capeg, menyusun DP3, pengurusan karpeg, pengolahan DUK tiap semester dan daftar nominatif PNS dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
- j. mengatur penggunaan dan penyediaan perlengkapan kantor;
- k. menghimpun dan menyusun laporan tahunan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- l. membuat konsep laporan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana berdasarkan data dari Sub Bagian sebagai bahan masukan;
- m. memberikan saran dan telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. membuat laporan kegiatan Sekretariat sebagai pertanggunajawaban pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 1
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANJARBARU
Pasal 4

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan, menyusun rencana program kerja rutin dan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. mengatur dan mengawasi pengelolaan administrasi keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana meliputi perencanaan anggaran , pengelolaan anggaran dan pelaporan;
- c. menyelenggarakan pembukuan dan bertanggung jawab keuangan serta perhitungan evaluasi perbendaharaan;
- d. mengatur dan mengawasi bendaharawan pengeluaran, bendaharawan penerima dan pengelola keuangan lainnya dalam pelaksanaan tugas;
- e. membuat laporan keuangan berdasarkan bahan masukan dari satuan organisasi dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
- f. melaksanakan koordinasi kesekretariatan sesuai bidang tugas Sub Bagian Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
- g. melaksanakan koordinasi, mengatur dan mengawasi pengelolaan laporan;
- h. membuat telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas;
- i. membuat rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan;
- j. membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan terbagi habis;
- k. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- m. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai;
- n. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 2 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANJARBARU
Pasal 5

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan, menyusun rencana program kerja Umum dan Kepegawaian dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi Umum Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana meliputi mengagenda surat menyurat, pengetikan, Alat tulis Kantor, pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan arsip surat sesuai petunjuk teknis administrasi perkantoran, tugas-tugas protokol, keamanan, dan ketertiban, pengadaan, pencetakan, pemeliharaan gedung, perjalanan Dinas rutin, pemeliharaan dan perawatan barang-barang inventaris kantor serta membuat daftar dan laporan barang inventaris kantor;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi Kepegawaian Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana meliputi penyusunan formasi, mutasi kepegawaian, kenaikan pangkat, angka kredit, jabatan fungsional, usulan kenaikan gaji berkala, usulan pengangkatan Capeg, menyusun DP3, pengurusan karpeg/askes/taspen/pensiun, pengurusan DUK tiap semester dan daftar nominatif PNS;
- d. melaksanakan pengaturan terselenggaranya pengelolaan administtrasi Umum dan Kepegawaian dalam pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. melaksanakan penyusunan rencana kepegawaian meliputi usulan kebutuhan pegawai, formasi kepegawaian, mutasi kepegawaian, usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, usulan pengangkatan Capeg, pembuatan DP3, pengurusan karpeg, pengolahan DUK tiap semester dan daftar nominatif PNS, analisis kepegawaian, usulan diklat/pelatihan pegawai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan pengaturan dan memberikan pelayanan alat tulis kantor, barang inventaris dan perlengkapan lainnya dalam satuan organisasi dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
- g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan barang inventaris kantor, membuat daftar barang inventaris kantor, kebersihan, kerapian tata ruang kantor serta kebersihan lingkungan kantor pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
- h. melaksanakan koordinasi kesekretariatan sesuai bidang tugas sub bagian Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
- i. melaksanakan koordinasi kegiatan administrasi umum dan kepegawaian pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana kepada instansi terkait agar terjalin hubungan kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
- j. membuat telaahan kepada atasan, rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan administrasi Umum dan Kepegawaian;
- k. membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan terbagi habis;
- l. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. melakukan evaluasi dan monitoring tugas-tugas kepada bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- n. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai;
- o. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Ketiga
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANJARBARU
Pasal 6

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan program kerja Badan dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. mengkoordinasikan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan unit kerja terkait melalui rapat konsultasi dan sosialisasi agar terjalin kerjasama yang baik;
- c. mendistribusikan, mengatur dan mengawasi tugas tugas kepada Kepala Sub Bidang Ekonomi Masyarakat untuk urusan pembinaan usaha ekonomi masyarakat, Kepala Sub Bidang Ketahanan Masyarakat untuk urusan penguatan kelembagaan masyarakat, motrivasi kegotong-royongan, pembinaan sumber daya masyarakat, serta rehabilitasi pemukiman kumuh, agar pekerjaan terbagi habis;
- d. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- e. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- f. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- g. membuat rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- h. membina hubungan tugas, produktifitas kerja bawahan agar penyelesaian tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. membuat telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas.
- j. melaporkan secara berkala (bulanan, triwulan, tahunan) kegiatan bidang sesuai peraturan yang berlaku;
- k. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Kepala Sub Bidang Ekonomi Masyarakat
Kepala Sub Bidang Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun program kerja Sub Bidang Ekonomi Masyarakat sesuai dengan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. melakukan kegiatan koordinasi program kerja Pemberdayaan Masyarakat dengan unit kerja terkait melalui rapat konsultasi dan sosialisasi agar terjalin kerjasama yang baik;
- c. membagi tugas, mengatur dan mengawasi tugas pelaksana Sub Bidang Ekonomi Masyarakat untuk urusan pembinaan lembaga lembaga ekonomi swadaya masyarakat serta fasilitasi dalam upaya pangembangan sumber daya ekonomi masyarakat baik pengembangan produk maupun terobosan pasar, agar pekerjaan terbagi habis;
- d. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- e. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- f. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- g. membuat rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- h. membina hubungan tugas, produktifitas kerja bawahan agar penyelesaian tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. membuat telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas;
- j. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 2
Kepala Sub Bidang Ketahanan Masyarakat
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANJARBARU
Pasal 8

Kepala Sub Bidang Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun program kerja Sub Bidang Ketahanan Masyarakat sesuai dengan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. melakukan kegiatan koordinasi program kerja Sub Bidang Ketahanan Masyarakat dengan unit kerja terkait melalui rapat konsultasi dan sosialisasi agar terjalin kerjasama yang baik;
- c. membagi tugas, mengatur dan mengawasi tugas staf / pelaksana Sub Bidang Ketahanan Masyarakat untuk urusan pembinaan, fasilitasi, pengembangan, peningkatan peran serta dalam pembangunan bagi lembaga lembaga masyarakat yang ada seperti : Forum RT/RW, LPM, PKK, LSM, PSM, KTI, Kerukunan Keagamaan, Paguyuban Kesenian dan lainnya yang ada di masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, motivasi kegotong royongan, pembinaan sumber daya masyarakat, serta rehabilitasi pemukiman kumuh, agar pekerjaan terbagi habis;
- d. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- e. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- f. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- g. membina hubungan tugas, produktifitas kerja bawahan agar penyelesaian tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. membuat telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas;
- i. membuat rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan bidang tugas;
- j. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Keempat Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANJARBARU
Pasal 9

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun program kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan program kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. mengkoordinasikan program kerja Pemberdayaan Perempuan dengan unit kerja terkait melalui rapat konsultasi dan sosialisasi agar terjalin kerjasama yang baik;
- c. mendistribusikan, mengatur dan mengawasi tugas tugas kepada Kepala Sub Bidang Bina Organisasi Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk urusan pembinaan organisasi perempuan, peningkatan kemampuan peran serta perempuan dalam berumah tangga, bermasyarakat dan bernegara, peningkatan sumberdaya dan kualitas perempuan, melaui sosialisasi, pelatihan, pembinaan terhadap lembaga yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender, rencana pembiayaan, penyusunan draft Perda Pengarusutamaan gender dan pelaporan, kepada Kepala Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan untuk urusan peningkatan kesehatan perempuan, peningkatan sumberdaya dan kualitas hidup perempuan. serta perlindungan/advokasi bagi kaum perempuan, agar pekerjaan terbagi habis;
- d. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- e. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- f. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- g. membuat rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan bidang Pemberdayaan Perempuan;
- h. membina hubungan tugas, produktifitas kerja bawahan agar penyelesaian tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. membuat telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas;
- j. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Kepala Sub Bidang Bina Organisasi Perempuan dan
Paragraf 1 Pengarusutamaan Gender (PUG)
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANJARBARU
Pasal 10

Kepala Sub Bidang Bina Organisasi Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun program kerja Sub Bidang Bina Organisasi Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG) sesuai dengan program kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. melakukan kegiatan koordinasi program kerja Sub Bidang Bina Organisasi Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG)dengan unit kerja terkait melalui rapat konsultasi dan sosialisasi agar terjalin kerjasama yang baik;
- c. membagi tugas, mengatur dan mengawasi tugas tugas pelaksana Bina Organisasi Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk urusan pembinaan organisasi perempuan, peningkatan kemampuan peran serta, peningkatan sumberdaya dan kualitas perempuan, melaui sosialisasi, pelatihan, pembinaan terhadap lembaga yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender, rencana pembiayaan, penyusunan draft Perda Pengarusutamaan gender dan pelaporan, agar pekerjaan terbagi habis;
- d. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- e. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- f. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- g. membuat rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan bidang Pemberdayaan Perempuan;
- h. membina hubungan tugas, produktifitas kerja bawahan agar penyelesaian tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. membuat telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas;
- j. membuat rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan bidang Pemberdayaan Perempuan;
- k. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 2
Kepala Seksi Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANJARBARU
Pasal 11

Kepala Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun program kerja Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan program kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. melakukan kegiatan koordinasi program kerja Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan unit kerja terkait melalui rapat konsultasi dan sosialisasi agar terjalin kerjasama yang baik;
- c. membagi tugas, mengatur dan mengawasi tugas tugas pelaksana Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan untuk urusan pembinaan peningkatan sumberdaya dan kualitas hidup perempuan, penjaminan bagi kesehatan perempuan terutama kesehatan ibu dan anak serta perlindungan/advokasi bagi kaum perempuan, agar pekerjaan terbagi habis;
- d. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- e. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- f. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- g. membina hubungan tugas, produktifitas kerja bawahan agar penyelesaian tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. membuat telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas;
- i. membuat rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan bidang Pemberdayaan Perempuan;
- j. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Kelima
Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANJARBARU
Pasal 12

Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun program kerja Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan program kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. mengkoordinasikan program kerja Bidang Keluarga Berencana Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan unit kerja terkait melalui rapat konsultasi dan sosialisasi agar terjalin kerjasama yang baik;
- c. mendistribusikan, mengatur dan mengawasi tugas tugas kepada Kepala Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi untuk urusan pelayanan Keluarga Berencana serta kesehatan Reproduksi, penjaminan bagi kesehatan keluarga terutama kesehatan ibu dan anak Kepala Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga untuk urusan pembinaan peningkatan sumberdaya dan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga, serta penguatan, motivasi peran ektif keluarga untuk hidup sejahtera sesuai prosedur dan ketentuan yang berlakju, agar pekerjaan terbagi habis;
- d. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- e. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- f. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- g. membuat rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan bidang Keluarga Berencana;
- h. membina hubungan tugas, produktifitas kerja bawahan agar penyelesaian tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. membuat telaahan kepada atasan sesuai bidang Keluarga Berencana;
- j. melaporkan secara berkala (bulanan, triwulan, tahunan) kegiatan bidang sesuai peraturan yang berlaku;
- k. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 1
Kepala Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANJARBARU
Pasal 13

Kepala Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan konsep program kegiatan rencana kerja peningkatan dan partisipasi pelayanan keluarga, Kesehatan Reproduksi;
- b. menyiapkan bahan program dan anggaran peningkatan keluarga berencana kesehatan reproduksi;
- c. menyiapkan bahan kebijaksanaan teknis dan strategi pelaksanaan kegiatan peningkatan Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi;
- d. menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis peningkatan pelayanan keluarga berencana kesehatan reproduksi;
- e. menyiapkan bahan evaluasi hasil dan kegiatan peningkatan pelayanan keluarga berencana kesehatan reproduksi;
- f. menyiapkan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi peningkatan pelayanan keluarga berencana kesehatan reproduksi;
- g. menyiapkan upaya-upaya tercapainya pengembangan perumusan program peningkatan pelayanan keluarga berencana kesehatan reproduksi;
- h. melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam perumusan program dan kegiatan peningkatan pelayanan keluarga berencana kesehatan reproduksi;
- i. memberikan kesempatan dan petunjuk kerja kepada staf dalam melaksanakan kegiatan peningkatan keluarga berencana kesehatan reproduksi;
- j. melakukan pengawasan melekat di lingkungan unit kerja secara prevensif dan revrensif agar tujuan di Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga dapat dicapai dengan baik;
- k. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- l. melakukan tugas dan pekerjaan lainnya sesuai dengan petunjuk Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
Paragraf 2
Kepala Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANJARBARU
Pasal 14

Kepala Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja program keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera untuk pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- b. menyusun kegiatan anggaran program keluarga sejahtera dan ketahanan keluarga untuk pengembangan ketahanan dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian program keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga untuk pengembangan ketahanan dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- d. melakukan upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian program keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga untuk pengembangan ketahanan dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- e. melakukan upaya-upaya tercapainya pelaksanaan dan pengendalian program keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga untuk pengembangan ketahanan dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- f. melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan pengendalian program keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga untuk pengembangan ketahanan dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- g. memberikan motivasi, petunjuk dan penilaian prestasi kerja kepada staf agar semakin meningkat kinerjanya;
- h. melakukan identifikasi, analisis dan penyelesaian masalah yang terkait dengan kegiatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga untuk pengembangan ketahanan dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- i. mengembangkan kemitraan usaha, sumber permodalan dan jaringan pemasaran baik prduk program pemberdayaan ekonomi keluarga;
- j. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan, pengendalian program keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga untuk pengembangan ketahanan dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- k. melakukan pengawasan melekat di lingkunagn unit kerjanya secara terus menerus, preventif, revresif agar tujuan program dapat tercapai secara efektif dan efesien;
- l. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga kepada Kepala Bidang baik diminta maupun tidak atas pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- m. melakukan tugas pekerjaan lainnya sesuai petunjuk kepala Bidang KB dan Kesejahteraan Keluarga.
Bagian Keenam Kepala Bidang Data dan Pelaporan
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANJARBARU
Pasal 15

Kepala Bidang Data dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan program kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. mengkoordinasikan program kerja Bidang Data dan Pelaporan dengan unit kerja terkait melalui rapat konsultasi dan sosialisasi agar terjalin kerjasama yang baik;
- c. mendistribusikan, mengatur dan mengawasi tugas tugas kepada Kepala Sub Bidang Pendataan untuk urusan pengumpulan, pengolahan, publikasi dan penyimpanan data yang berkenaan dengan data Kemasyarakatan, Perempuan dan Keluarga Berencana, Kepala Sub Bidang Sub Bidang Pelaporan untuk urusan pengumpulan bahan pengolahan laporan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencanabaik laporan priodik maupun laporan insidentil, agar pekerjaan terbagi habis;
- d. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- e. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- f. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- g. membuat rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan bidang Data dan Pelaporan;
- h. membina hubungan tugas, produktifitas kerja bawahan agar penyelesaian tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. membuat telaahan kepada atasan sesuai bidang Data dan Pelaporan;
- j. melaporkan secara berkala (bulanan, triwulan, tahunan) kegiatan bidang sesuai peraturan yang berlaku;
- k. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 1 Kepala Sub Bidang Pendataan
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANJARBARU
Pasal 16

Kepala Sub Bidang Pendataan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun program kerja Sub Bidang Pendataan sesuai dengan program kerja Bidang Data dan Pelaporan dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. melakukan kegiatan koordinasi program kerja Sub Bidang Pendataan dengan unit kerja terkait melalui rapat konsultasi dan sosialisasi agar terjalin kerjasama yang baik;
- c. membagi tugas, mengatur dan mengawasi tugas tugas pelaksana Sub Bidang Pendataan untuk urusan pengumpulan, pengolahan, publikasi dan penyimpanan data yang berkenaan dengan data Kemasyarakatan, Perempuan dan Keluarga Berencana agar pekerjaan terbagi habis;
- d. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- e. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- f. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- g. membuat rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan bidang data dan pelaporan;
- h. membina hubungan tugas, produktifitas kerja bawahan agar penyelesaian tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. membuat telaahan kepada atasan sesuai bidang data dan pelaporan;
- j. membuat rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan bidang data dan pelaporan;
- k. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- l. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- m. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 2
Kepala Seksi Sub Bidang Pelaporan
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANJARBARU
Pasal 17

Kepala Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun program kerja Sub Bidang Pelaporan sesuai dengan program kerja Bidang Data dan Pelaporan dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. melakukan kegiatan koordinasi program kerja Sub Bidang Pelaporan dengan unit kerja terkait melalui rapat konsultasi dan sosialisasi agar terjalin kerjasama yang baik;
- c. membagi tugas, mengatur dan mengawasi tugas tugas staf/pelaksana Pelaporan untuk urusan pengumpulan bahan pengolahan laporan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencanabaik laporan priodik maupun laporan insidentil, agar pekerjaan terbagi habis;
- d. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- e. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- f. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- g. membina hubungan tugas, produktifitas kerja bawahan agar penyelesaian tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. memberikan saran/ telaahan kepada atasan sesuai bidang data dan pelaporan;
- i. membuat rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan bidang data dan pelaporan;
- j. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- k. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- l. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
BAB III - PENUTUP
Pasal 18

- (1) Setiap pejabat struktural yang meninggalkan tugas wajib menunjuk pejabat pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Hal hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga.
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 2 Nopember 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,
BUDI YAMIN
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2009 NOMOR 39 SERI D NOMOR SERI 27
BAB III - PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 2 Nopember 2009
WALIKOTA BANJARBARU, ttd
RUDY RESNAWAN
N/A
Preamble

Menimbang :
bahwa Dana Moneter Internasional (selanjutnya dinamakan "Dana") dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (selanjutnya dinamakan "Bank") telah didirikan sesuai Konperensi Moneter dan Keuangan Perserikatan Bangsa- bangsa di Bretton Woods, New Hampshire di Amerika Serikat dalam bulan Juli 1944;
bahwa Dana dan Bank telah menerima resolusi-resolusi yang dilampirkan kepada undang-undang ini sebagai berturut-turut lampiran A dan lampiran B, yang menetapkan peraturan- peraturan dan syarat-syarat berdasarkan atas mana Republik Indonesia dapat dipersilahkan menjadi anggota berturut-turut dari Dana dan Bank; bahwa Republik Indonesia perlu menjadi anggota Dana dan Bank tersebut;
Mengingat :
N/A
pasal 118

dan pasal 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: UNDANG-UNDANG TENTANG KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA DARI DANA MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT).
N/A
Pasal 1

Presiden Republik Indonesia dapat memberi kuasa untuk:
1. Menanda tangani atas nama Pemerintah Republik Indonesia berturut-turut pasalpasal Persetujuan Dana dan pasal-pasal Persetujuan Bank; dan
2. menyerahkan kepada Pemerintah Amerika Serikat dokumen-dokumen pernyataan penerimaan pasal-pasal Persetujuan Dana dan pasal-pasal Persetujuan Bank, yang menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menerima, sesuai dengan undang-undangnya, masing-masing pasal-pasal tadi dan peraturanperaturan dan syarat-syarat yang termuat dalam masing-masing resolusi yang bersama ini dilampirkan sebagai lampiran A dan lampiran B sebagai syarat-syarat, atas dasar mana Republik Indonesia akan diperkenankan menjadi anggota Dana dan Bank.
N/A
Pasal 2

- (1) Menteri Keuangan dengan ini diberi kuasa untuk mengambil segala tindakan guna memenuhi kewajiban-kewajiban dan mempergunakan hak-hak Republik Indonesia menurut persetujuan-persetujuan dan resolusi-resolusi tersebut.
- (2) Tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada Menteri Keuangan menurut ayat 1 meliputi antara lain:
- a. penunjukan penyimpanan untuk persediaan-persediaan Dana dan Bank berupa mata uang Indonesia;
- b. penunjukan suatu badan-perwakilan keuangan untuk berhubungan dengan Dana dan Bank atas nama Pemerintah Republik Indonesia;
- c. pembayaran atau tindakan-tindakan yang mengakibatkan pembayaran dari jumlah-jumlah penyertaan Republik Indonesia kepada berturut-turut Dana dan Bank;
- d. pembayaran jumlah-jumlah lain yang mungkin perlu dibayar karena keanggotaan dalam Dana atau Bank perlu dibayar atau yang oleh Pemerintah Republik Indonesia mungkin disanggupkan untuk dibayar kepada Dana atau Bank atau kepada sesuatu anggota daripadanya;
- e. penerima semua jumlah-jumlah yang mungkin akan dibayar oleh Dana dan Bank kepada Pemerintah Republik Indonesia;
- f. mengadakan dan mengeluarkan surat-surat perbendaharaan yang tidak berbunga dan tidak dapat diperdagangkan atau lain-lain obligasi-obligasi untuk diserahkan kepada Dana atau Bank sebagai pengganti tiap-tiap bagian dari mata uang Indonesia;
- g. mengadakan dan mengeluarkan lain-lain obligasi-obligasi dengan peraturanperaturan dan syarat-syarat yang dapat ditetapkan oleh Menteri Keuangan guna mengadakan pinjaman-pinjaman untuk mendapat tiap-tiap jumlah yang dibutuhkan guna pembayaran menurut peraturan yang mana saja dalam undang-undang ini, atau dalam persetujuan-persetujuan itu, atau dalam resolusi-resolusi itu, atau pembayaran atau tindakan-tindakan yang mengakibatkan pembayaran dari semua jumlah-jumlah yang dibutuhkan guna melunasi tiap-tiap surat perbendaharaan atau obligasi-obligasi yang diadakan dan dikeluarkan sebagai ditetapkan di atas.
N/A
Pasal 3

Bank Indonesia atas perintah Menteri Keuangan akan membayar dengan emas, atas nama Republik Indonesia, bagian dari penyertaan-penyertaan Pemerintah Republik Indonesia, kepada berturut-turut Dana dan Bank, yang harus dibayar dengan emas; Pemerintah Republik Indonesia akan membayar dengan mata uang Indonesia bagian dari penyertaan-penyertaan, kepada Dana dan Bank, yang harus dibayar dengan mata uang Indonesia; setiap jumlah yang harus dibayarkan dengan emas kepada Republik Indonesia oleh Dana dan Bank menurut pasal-pasal persetujuan masing-masing dalam hal penarikan diri daripadanya atau likwidasi badan-badan itu, akan dipindahkan kepada Bank Indonesia, akan tetapi dengan syarat, bahwa jumlah emas yang harus dipindahkan itu tidak akan melebihi jumlah emas yang dibayar oleh Bank Indonesia, sebagai bagian dari penyertaan-penyertaan Republik Indonesia kepada Dana dan Bank, seterusnya dengan syarat, bahwa jika jumlah emas yang diterima oleh Republik Indonesia kurang dari jumlah emas yang dibayar oleh Bank Indonesia, Republik Indonesia akan membayar dengan mata uang Indonesia kepada Bank Indonesia, sebagai penambah dari emas itu, perbedaan antara jumlah emas yang dibayar oleh Bank Indonesia dan jumlah emas yang dipindahkan kepada Bank Indonesia; hak Bank Indonesia untuk menerima pembayaranpembayaran demikian itu dari Pemerintah Republik Indonesia akan merupakan suatu milik Bank Indonesia, yang dapat dicantumkan pada neracanya dengan cara yang tepat. Hak Republik Indonesia untuk menerima pembayaran-pembayaran tersebut di atas dari Dana dan Bank akan merupakan suatu milik yang dapat dicantumkan dalam buku-buku perhitungannya dengan cara yang tepat.
N/A
Pasal 4

Peraturan-peraturan dalam Pasal IX ayat-ayat 2 sampai dengan 9 (yang mengenai kedudukan, kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa dari Dana) dan kalimat pertama dari Pasal VIII ayat 2 (b) dari Persetujuan Dana (yang mengenai kontrak-kontrak valuta yang melanggar peraturan-peraturan (pengawasan devisen) dan Pasal VII ayat-ayat 2 sampai dengan 9 dari Persetujuan Bank (yang mengenai kedudukan, kekebalankekebalan dan hak-hak istimewa dari Bank) akan mempunyai kekuatan penuh dan pengaruh atas undang-undang dalam Republik Indonesia pada waktu Republik Indonesia menerima keanggotaan dalam berturut-turut Dana dan Bank.
N/A
Pasal 5

Undang-undang ini dinamakan "Undang-undang Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional 1953" dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Diundangkan pada tanggal 1 Pebruari 1954. PERDANA MENTERI MEWAKILI MENTERI KEHAKIMAN, ttd
DJODY GONDOKUSUMO.
MENTERI KEUANGAN, ttd
ALI SASTROAMIDJOJO.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd
SOEKARNO.
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1954
TENTANG
KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA DARI DANA MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETERY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)
Segera setelah pecah perang dunia ke II dalam tahun 1939, di Amerika Serikat dipelajari macam hubungan keuangan internasional untuk masa sehabis perang, di bawah pimpinan Harry D. White, yang akhir tahun 1941 menghasilkan suatu memorandum tentang "Usul untuk Dana Stabilisasi dari Perserikatan dan Persekutuan Bangsa-bangsa" (Proposal for a Stabilization fund of the United and Associated Nations), yang kemudian disebut Rencana White.
Sementara itu soal-soal ini pun dipelajari di Inggris oleh John Maynard Keynes, yang dalam tahun 1942 menghasilkan "Usul-usul untuk Persatuan Clearing Internasional" (Proposals for an International Clearing Union), yang kemudian disebut Rencana Keynes.
Kompromis antara kedua rencana tersebut menghasilkan suatu rencana untuk mendirikan Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan pembangunan yang dibicarakan pada Konperensi Moneter dan Keuangan Perserikatan Bangsa-bangsa di Bretton Woods, New Hampshire di Amerika Serikat mulai tanggal 1 Juli 1944 dan yang berakhir tanggal 22 Juli 1944 dengan tercapainya Persetujuan Bretton Woods yang ditanda tangani oleh 44 negara, yang bersama ini beserta terjemahannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Persetujuan itu terdiri dari dua bagian, ialah "Pasal-pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional" (Articles of Agreement International Monetary Fund) dan "Pasal-pasal Persetujuan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan" (Articles of Agreement International Bank for Reconstruction and Development).
Tujuan-tujuan terutama dari Dana sebagai tercantum dalam pasal 1 dari pasalpasal Persetujuan Dana, adalah Stabilisasi dari kurs-kurs, perluasan perdagangan internasional, penurunan tarip-tarip bea-bea, penyesuaian dan stabilisasi uang, penghapusan pembatasan-pembatasan dengan berangsur-angsur, dan untuk mencapai itu akan memberi bantuan-bantuan keuangan kepada anggota-anggota untuk mengatasi kesukaran-kesukaran sementara pada neraca pembayaran mereka.
Tujuan Terutama dari Bank adalah untuk memberi bantuan-bantuan berjangka panjang untuk maksud-maksud produktip kepada negara-negara yang mengalami kerusakan-kerusakan karena perang dan negara-negara yang terbelakang dalam pembangunan perekonomiannya dengan jalan memudahkan penanaman modal atas syarat-syarat yang layak. Untuk itu Bank akan memberi pinjaman-pinjaman, ikut serta dalam pemberian pinjaman atau menjamin pinjaman-pinjaman yang diberikan dengan jalan lain untuk tujuan itu.
Untuk tiap-tiap anggota oleh Dana, dengan persetujuan anggota itu, ditetapkan suatu quota berdasar atas kebutuhannya akan alat-alat pembayaran luar negeri. Berdasarkan atas quota ini ditetapkan jumlah penyertaan yang harus dibayar anggota itu, jumlah suara yang diberikan kepadanya dan batas-batas untuk haknya akan bantuan keuangan dari Dana, akan tetapi tidak membatasi bantuan yang dapat diberikan dengan pengiriman ahli-ahli. Tiap lima tahun quota-quota ini ditinjau kembali dan jika perlu disesuaikan dengan keadaan-keadaan yang mungkin berubah.
Untuk tiap-tiap anggota Bank, dengan persetujuan anggota itu, oleh Bank ditetapkan jumlah penyertaan berdasarkan tempatnya dalam susunan ekonomi dunia. Jumlah ini menjadi dasar untuk penetapan jumlah suara yang diberikan kepada anggota itu, jumlah yang harus dibayar olehnya, akan tetapi tidak ada hubungannya dengan jumlah bantuan yang dapat diterima oleh anggota itu dari Bank.
Keanggotaan Bank hanya terbuka untuk anggota-anggota Dana.
Tiap anggota setiap waktu dapat mengundurkan diri dari Dana dan/atau Bank. Dapat pula anggota itu dikeluarkan dari Dana dan/atau Bank, jika tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Anggota yang mengundurkan diri dari Dana, dapat tetap menjadi anggota dari Bank, jika disetujui oleh Bank. Jika anggota keluar dari Dana dan/atau Bank, dia mendapat kembali jumlah-jumlah yang dibayarnya dikurangi dengan hutang-hutangnya
Dalam hal likwidasi Dana dan/atau Bank tiap anggota menerima bagian dari hasil likwidasi-likwidasi itu.
Pimpinan Dana terletak pada Dewan Gubernur, Dewan Direktur-direktur Eksekutip dan seorang Direktur Pemimpin. Pimpinan Bank terletak pada Dewan Gubernur, Dewan Direktur-direktur Eksekutip dan seorang Presiden.
Setiap anggota dalam masing-masing Dewan Gubernur diwakili oleh seorang Gubernur beserta wakilnya.
Dalam masing-masing Dewan Direktur-direktur Eksekutip, anggota dapat diwakili secara langsung oleh seorang Direktur (untuk lima anggota yang terbesar quota atau penyertaannya) atau secara tidak langsung dengan bergabung dengan anggotaanggota lain dan memilih seorang Direktur di antara mereka.
Direktur Pemimpin Dana dan Presiden Bank dipilih oleh masing-masing Dewan Direktur-direktur Eksekutip.
Pada tanggal 24 Juni 1950, Pemerintah mengemukakan permintaan untuk menjadi anggota dari Dana dan Bank, dan setelah itu diadakan pembicaraan-pembicaraan dan diambil waktu secukupnya untuk mempertimbangkan segala sesuatu dengan sebaikbaiknya.
Pada tanggal 10 September 1952 oleh Dewan Gubernur Dana dan Dewan Gubernur Bank pada sidangnya di Mexico City disetujui resolusi-resolusi yang memuat peraturan-peraturan dan syarat-syarat, atas dasar mana Pemerintah Republik Indonesia dapat diperkenankan menjadi anggota dari masing-masing Dana dan Bank. Resolusiresolusi tersebut berserta terjemahannya bersama ini disampaikan sebagai lampiranlampiran dari undang-undang.
PENJELASAN
Pasal 1

1. Sesuai dengan peraturan-peraturan dalam pasal XX, ayat 2 (f) dari Persetujuan Dana dan pasal XI ayat 2 (f) dari Persetujuan Bank, yang menetapkan, bahwa persetujuan-persetujuan aseli yang disimpan di Washington, harus ditandatangani. Hal ini juga ditetapkan dalam ayat 6 (b) dari Resolusi Bank dan ayat 8 (b) dari Resolusi Dana.
2. Ini perlu untuk memenuhi syarat-syarat dari pasal XX ayat 2 (a) dari Persetujuan Dana dan Pasal XI ayat 2 (a) dari Persetujuan Bank, yang menetapkan, bahwa akan disimpankan kepada Pemerintah Amerika Serikat suatu alat yang menyatakan, bahwa anggota yang baru telah menerima persetujuan-persetujuan sesuai dengan Undang-undangnya dan bahwa anggota telah mengambil segala tindakan-tindakan untuk memungkinkan penyelenggaraan semua kewajiban-kewajiban menurut persetujuan-persetujuan itu. Hal ini sesuai pula dengan syarat-syarat dalam ayat 8 (a) dari resolusi Dana dan ayat 6 (a) dari resolusi Bank.
PENJELASAN
Pasal 2

adalah pasal yang luas yang memberi kekuasaan kepada Menteri Keuangan untuk mengambil tiap-tiap dan segala tindakan dan mengerjakan tiap-tiap dan segala hal yang mungkin perlu atau baik dikerjakan guna memenuhi kewajiban-kewajiban dan mempergunakan hak-hak Republik Indonesia menurut pasal-pasal persetujuanpersetujuan dan resolusi-resolusi. Hal ini ditetapkan dalam pasal 2 ayat 1.
2. memberi perincian dari beberapa, akan tetapi tidak semua tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Kekuasaan yang disebut adalah untuk memenuhi bermacam-macam pasal dari Persetujuan Dana dan Bank.
Kekuasaan untuk:
- a. Menunjuk penyimpan bagi persediaan berupa mata uang Indonesia dari Dana dan Bank adalah untuk memenuhi yang ditetapkan dalam pasal XIII ayat 2 dari Persetujuan Dana dan pasal V ayat II dari Persetujuan Bank.
- b. Menunjuk badan keuangan untuk berhubungan dengan Dana dan Bank atas nama Republik Indonesia adalah untuk memenuhi yang ditetapkan dalam pasal V ayat 1 dari Persetujuan Dana dan pasal III ayat 2 dari Persetujuan Bank.
- c. Membayar atau mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan pembayaran dari jumlah-jumlah penyertaan Republik Indonesia kepada Dana dan Bank adalah untuk memenuhi yang ditetapkan alam pasal III dari Persetujuan Dana sebagai ditetapkan dalam ayat 3 dan 4 dari Resolusi Dana dan pasal II (terutama ayat 3 dan 7 dari padanya) dari Persetujuan Bank sebagai ditetapkan dalam ayat 2 dan 4 dari Resolusi Bank.
- d. Membayar atau mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan pembayaran tiap-tiap jumlah lain, yang karena keanggotaan dalam Dana dan Bank mungkin perlu dibayar, atau yang oleh Pemerintah Republik Indonesia mungkin disanggupkan untuk dibayar kepada Dana atau Bank atau kepada sesuatu anggota dari padanya. Jumlah-jumlah itu mungkin harus dibayar, misalnya jika nilai pari dari mata uang anggota diturunkan atau nilai dalam devisen dari mata uang anggota telah turun harga yang berarti dalam daerahnya sendiri (pasal IV ayat 8 (b) dari Persetujuan Dana, pasal II ayat 9 dari Persetujuan Bank). Pembayaran juga mungkin perlu untuk membayar kerugian karena jaminan yang ditetapkan dalam pasal XIII ayat 3 dari Persetujuan Dana yang menetapkan, bahwa anggota harus menjamin milik Dana terhadap kerugian karena keteledoran atau kecurangan dari penyimpan yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia; pembayaran mungkin diperlukan untuk melunasi surat-surat perbendaharaan atau obligasi-obligasi
yang diadakan dan dikeluarkan untuk Dana atau Bank, atau kerugian perlu dibayar kepada Dana menurut susunan D dari Persetujuan Dana yang mengenai penarikan diri anggota dari Dana atau menurut susunan E daripadanya yang mengenai likwidasi Dana. Mungkin pula, bahwa diperlukan pembayaran-pembayaran menurut pasal VI ayat 4 (c) (i) dari Persetujuan Bank mengenai penghentian keanggotaan dalam Bank. Pembayaran mungkin diadakan pula bea-bea guna transaksi-transaksi dengan Dana menurut pasal V ayat 8 dari persetujuan. Ini juga mengandung kekuasaan untuk transaksi-transaksi pembelian kembali dengan Dana menurut pasal V ayat 7 dari persetujuan Dana.
- e. Menerima semua jumlah-jumlah yang mungkin akan dibayarkan oleh Dana dan Bank kepada Pemerintah Republik Indonesia; hal demikian dapat terjadi, misalnya waktu menarik diri dari Dana menurut susunan D atau likwidasi dari Dana menurut susunan E. Dalam hal penarikan diri dengan kehendak sendiri dari Bank menurut pasal VI ayat 1 atau karena penghentian keanggotaan dalam Dana yang dapat mengakibatkan penghentian anggota sebagai anggota dari Bank, pembayaran-pembayaran yang tertentu dapat diadakan kepada Menteri Keuangan, menurut pasal VI ayat 4 (b) dan (c). Jika Bank menghentikan pekerjaan-pekerjaannya menurut pasal VI, Bank mungkin perlu membayar kepada anggota menurut Pasal VI ayat 5.
- f. Untuk mengadakan dan mengeluarkan surat-perbendaharaan yang tidak berbunga dan tidak dapat diperdagangkan atau obligasi-obligasi lain untuk diserahkan kepada Dana dan Bank, untuk mengganti tiap-tiap bagian dalam mata uang Indonesia adalah sesuai dengan pasal III ayat 5 dari Persetujuan Dana yang memperkenankan kepada Dana untuk menerima surat-surat perbendaharaan yang tidak dapat diperdagangkan dan tidak berbunga atau obligasi-obligasi yang sejenis sebagai pengganti mata uang anggota, dan pasal V ayat 12 dari Persetujuan Bank yang memperkenankan kepada Bank untuk menerima surat-surat perbendaharaan atau obligasi-obligasi yang sejenis yang tidak berbunga dan tidak dapat diperdagangkan dan yang dapat dibayar dengan pari atas permintaan, sebagai pengganti pembayaran dengan mata uang anggota menurut pasal II ayat 7 (i).
- g. Untuk mengadakan dan mengeluarkan lain-lain obligasi dengan peraturanperaturan dan syarat-syarat yang dapat ditetapkan oleh Menteri Keuangan guna mengadakan pinjaman-pinjaman untuk mendapat tiap-tiap jumlah yang dibutuhkan menurut tiap-tiap dari peraturan-peraturan Undang-undang ini, dari persetujuan-persetujuan, atau dari resolusi-resolusi, atau untuk membayar atau mengambil tindakan-tindakan yang berakibat pembayaran dari semua jumlah-jumlah yang dibutuhkan untuk melunaskan tiap-tiap surat perbendaharaan atau obligasi-obligasi yang diadakan dan dikeluarkan sebagai diatur di atas. Mengadakan dan mengeluarkan lain-lain obligasi mungkin perlu, misalnya, jika Bank meminta pembayaran dari 80% dari penyertaan Republik Indonesia yang semula belum dibayar (lihat ayat 4 dari Resolusi Bank). Jika kekekuasaan Menteri terbatas pada mengadakan obligasi-obligasi yang tidak berbunga dan tidak dapat diperdagangkan sebagai disebut pada (f) di atas, mungkin akan sukar untuk Menteri untuk mengadakan uang yang mungkin dibutuhkan untuk membayar atas permintaan Bank, karena sifat dari obligasi-obligasi yang tidak berbunga
dan tidak dapat diperdagangkan, yang tidak gampang dijual. Menteri Keuangan mungkin perlu juga mengeluarkan lain-lain obligasi untuk menggantikannya atau untuk mengganti obligasi-obligasi yang telah dikeluarkan lebih dahulu sesuai dengan kekuasaan-kekuasaan yang lebih dahulu diberikan.
PENJELASAN
Pasal 3

Memberi kuasa kepada Menteri Keuangan untuk memerintahkan kepada Bank Indonesia untuk membayar atas nama Republik Indonesia, bagian-bagian dari penyertaan-penyertaan dalam Dana dan Bank yang berupa emas, sedangkan bagianbagian dari penyertaan-penyertaan itu yang berupa mata uang Indonesia akan dibayar oleh Pemerintah.
Hak Republik Indonesia untuk menerima pembayaran-pembayaran dari Dana dan Bank, dalam hal penarikan diri daripadanya atau likwidasi dari badan-badan itu merupakan milik Republik Indonesia yang dapat dicantumkan dalam buku-bukunya dengan cara yang tepat.
Sebagian dari hak ini, yang mengenal pembayaran-pembayaran oleh Dana dan Bank berupa emas, dipindahkan kepada Bank Indonesia dengan syarat, bahwa jumlah emas, yang hak atasnya dipindahkan itu tidak akan melebihi jumlah yang dibayarkan oleh Bank Indonesia, dan bahwa jika jumlah itu kurang dari jumlah yang dibayarkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah akan membayar kekurangannya itu kepada Bank Indonesia dengan mata uang Indonesia. Hak Bank Indonesia untuk menerima emas, dan jika perlu, pembayaran itu, merupakan milik Bank Indonesia yang dapat dicantumkan dalam neracanya dengan cara yang tepat.
PENJELASAN
Pasal 4

Perlu untuk memenuhi yang ditetapkan dalam Pasal IX, ayat 2 sampai dengan 9 dari Persetujuan Dana dan pasal VIII, ayat 2 sampai dengan 9 dari Persetujuan Bank, yang memberikan kedudukan, kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa kepada Dana dan Bank, dan perlu pula untuk memenuhi yang ditetapkan dalam pasal VIII, ayat 2 (b) dari Persetujuan Dana, yang menyatakan bahwa kontrak-kontrak valuta, yang bertentangan dengan Peraturan-peraturan Pengawasan Devisen dari anggota yang manapun juga, yang sesuai dengan Persetujuan Dana, tidak akan dapat dipaksakan dalam daerah-daerah setiap anggota.
PENJELASAN
Pasal 5

Menyebut nama dari undang-undang.