PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 5 Tahun 2007
Tentang PAJAK HIBURAN
Berlaku: 5 TAHUN 2007
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Diam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- t Daerah adalah Kabupaten Melawi,
- 2Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Melawi;
- 4 Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- $ Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Penyelenggaraan Hiburan;
- Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh semua orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olah raga; 6
- Penyelenggara Hiburan adalah Perorangan atau Badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya; 7
- $Penonton atau pengunjung adalah, setiap orang yang menghadiri suatu Hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilirtas yang disesuaikan oleh penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan;
- I Tanda masuk adalah suatu tancla atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan,
0. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan Perhitungan dan embayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- 1.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Pembayaran atau Penyetoran Pajak terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan Bupati,
- Surat Ketetapan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan g merentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang,
- Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang, Jumlah edit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi ministrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar,
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat $PDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak eng telah ditetapkan;
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumnlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang,
- 6 Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak,
- 17 Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disngkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas Penyelenggaraan Hiburan.
- (2) Obyek Pajak adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini antara lain :
- a. Pertunjukan Film;
- b. Pertunjukan Kesenian dan Sejenisnya;
- c. Pagelaran Musik dan Tari;
- d. Diskotik;
- e. Karaoke;
- f. Klab Malam;
- g. Permainan Billyard;
- h. Permainan Ketangkasan;
12. i Panti Pijat;
- k. Pertandingan Olah Raga.
14. j Mandi Uap;
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 3

- f) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Hiburan.
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 4

Dear Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayaf urtuk menonton atau menikmati hiburan
•
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 5

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah:
- untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan:
1. Golongan All utama sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen);
2. Golongan A Il sebesar 23 % (Dua Puluh Tiga Persen);
4. Golongan B II Film Import sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen);
3. Golongan Al sebesar 20 % (Dua Puluh Persen);
5. Golongan B I Film Import Sebesar 23 % (Dua Puluh Tiga Persen);
7. Golongan D Film Import Sebesar 17 % (Dua Puluh Lima Persen);
6. Golongan C Film Import Sebesar 23 % (Dua Puluh Tiga Persen);
8. Jenis Keliling Film Import sebesar 13 % (Tiga Belas Persen);
9. Pemutaran LD atau VCD sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen);
untuk pertunjukan kesenian , antara lain kesenian tradisional, pertunjukan sirkus, pareran seni, pameran busana, kontes kecantikan ditetapkan sebesar 10 % (Sepuluh Persen);
- b untuk pertunjukan/pegelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 10 % (Sepuluh Persen);
- c untuk Diskotik, Disko Bar ditetapkan sebesar 35 % (Tiga Puluh Lima Persen);
- duntuk Karaoke, ditetapkan sebesar 30 % (Tiga puluh persen);
- untuk klab malam ditetapkan sebesar 35 % (Tiga puluh lima persen);
- untuk permainan billiard ditetapkan 35 % (Tiga puluh lima persen);
- g untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 30 % (Tiga puluh persen);
- untuk panti pijat ditetapkan sebesar 30 % (Tiga puluh persen);
- untuk mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 30 % (Tiga puluh persen);
- untuk pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10 % (Sepuluh persen).
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 6

- Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Melawi
- Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
BAB V - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 7

Mas.a pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 ( satu ) bulan takwim.
BAB V - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.
BAB V - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 9

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
2. (2 SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya
3. STPD setagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari setelah berakhirnya masa pajak.
4. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati
BAB VI - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 10

- ) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- 2 Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak SKPD diterima, denakan sanksi administrasi 2 % ( dua pesen ) sebulan dan dirtagih dengan menerbtkan STPD
BAB VI - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 1

f
- i Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) digunakan untuk menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang er.ting
- D m Jangka waktu 5 (Lima ) tahun sesudah saa' terutangnya pajak, Bupati dapat
- vbtkan
- SKPDKB;
- ± SKPDKBT;
- SKPON.
- $KPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan:
- a apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat teruntangnya pajak;
- b apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- ¢ apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- 4 SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila dtemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak erutang dan tidak ada kredit pajak.
- Aoabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini tidak atau tidak penuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, itagih dengan enerbitkan ST9D ditambah dengan sanksi administrasi 2 % (dua persen) per bl
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKB dan STPD
- oabla pembayaran pajak dilakukan dirtempat lain yang itunjuk, hasil penerimaan oak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam atu yang ditentukan oleh Bupati
- Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini aix kan dengan S$PD
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

- ewbaryaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas
- Bpat dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak rutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memnuhi persyaratan yang ditentukan.
- Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- 4 Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran Pajak sampai dengan batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) bulan dar· jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran pajak serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

- 1)Setiap Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam pembukuan penerimaan
- Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 15

•
- Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tidakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peningatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang
- Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimnaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
PAsal 16

- kabda Jumnlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu bagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, atau Surat Peringatan atau surat lain erg sepenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- Pebat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 17

Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x 24 jam sesudah rgal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah M csanakan Penyitaan.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18

Su ah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Mei anakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tang9al piangan kepada Kantor Lelang Negara.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 19

la Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan «ng Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 20

etuk, jenis, formulir yang digunakan untuk melaksanakan penagihan Pajak Daerah opkan oleh Bupati.
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 21

•
- Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, eringanan dan pembebasan pajak.
- la cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bpati
BAB X
Pasal 22

Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat:
membetulkan .•
- d membetula SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitanrrya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan a la mn penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,
- membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar,
- mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda da kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena aehiapan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- Pemohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD gaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis cieh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau sTpp dengan memberikan alasan yang jelas.
- Bupati atau Pejabat yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberi keputusan.
- 4 Aabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) Pasal ini Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan, p mohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan tu pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
KEBERATAN DAN BANDING
BAB X
Pasal 23

•
- Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang atas suatu
- SKPD;
- SKPDKB;
- e SKPDKBT
- d SKPDLB;
- SKPDN
Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus sampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan weak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh lab Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu al dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya fpati atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua bias) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ada ayat 2 (dua) pasal ini diterima, sudah memberi keputusan.
- Aoabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (tiga) pasal ini Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberi keputusan, per mohonan keberatan dianggap dikabulkan.
-
- lea. an leberatan sebagaimana dimnaksud pada runda kewaiban membayar pajak. ayat 1 (satu) pasal ini tidak
BAB X
Pasal 24

- b pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan
- gauan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda oan membayar pajak.
BAB X
Pasal 25

pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) atau dang sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, eohan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 a persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 26

- lab pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya'
- b Masa Pajak;
- a Nama dan alamat Wajib Pajak;
- c Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
- dAlasan yang jelas.
- upati atau pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran peak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberi keputusan
- Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilampaui Bupati au Pejabat yang berwenang tidak memberi keputusan, permohonan pengembalian ilebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus ditertibkan waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- A¢ bila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak bagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk metunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- engambilan kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 2 (dua) bulan ak diterbikannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar lebihan pajak (SPMKP).
j
abe pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 id) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang berwenang beni imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pebaryaran kelebihan pajak
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 27

elebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya na dimaksud dalam pasal 27 ayat (4), pembayaranya dilakukan dengan cara bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XIII - KEDAL.UWARSA
Pasal 28

•
- talk untuk melakukan penagihan pajak,kedaluwarsa setelah melampaui jangka walctu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak iakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tagguh apabila;
- dterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
- tada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 29

- Wab Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak bear, sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang erhutang.
- ijb Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi engan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benat, sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali rlah pajak yang terutang.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

a pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui a waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa
BAB XV - PENYIDIKAN
Pasal 31

- pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam a ng undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.
- nang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini adalah:
- enenima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang perpajakan Daerah agar eterangan atau laporan tersebut menjadi jelas dan lengkapi
- meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut;
- t meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tinda pidana di bidang perpajakan daerah;
- menyuruh berhenti, melarang orang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeniksaan sedang berlangsung dan memeriksa identirtas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e,
- h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah,
- memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- menghentikan penyidikan,
- melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dsi bidang perpajakan daerah menurut hokum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Peryidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan wulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Lunn, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 faun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
­
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

•
a gnberlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan dan peraturan yang angan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

hail yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai sanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Perattran Bupati
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Pewaturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. gr setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan De rah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi
Ditetapkan di Nanga Pinoh pada tanggal t¢ APR 2007
O angkan di Nanga Pinoh tanggal e AeRL 2007
SKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,
.
MARTIN LUTHER. D
LE6ARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2006 NOMOR 5
PENJELASAN
Pasal 2

Ayat(1) dan(2)
: Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

huruf ab danc
: Cukup jelas
Pasal2 .•
j
| | | - 16 - |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| asal 2 Ayat (3) huruf d | asal 2 Ayat (3) huruf d | . Yang dimaksud dengan diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya |
| Pasal 2 Ayat (3) huruf e | Pasal 2 Ayat (3) huruf e | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 Ayat (3) huruf f | Pasal 2 Ayat (3) huruf f | : Yang dimaksud dengan Klab Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pramuria. |
| Pasal 2 Ayat (3) huruf g | Pasal 2 Ayat (3) huruf g | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 Ayat (3) huruf h | Pasal 2 Ayat (3) huruf h | Yang dimaksud dengan permainan ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan atau mesin permainan yang tidak mengarah pada permainan yang tidak bersifat judi. |
| Pal 2Ayat (3) huruf i | Pal 2Ayat (3) huruf i | : Yang dimaksud dengan Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pijat. |
| al 2 Ayat (3) huruf j | al 2 Ayat (3) huruf j | : Yang dimaksud dengan mandi uap adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagal usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pijat |
| asal 2 Ayat (3) huruf k | asal 2 Ayat (3) huruf k | : Cukup jelas. |
| 3sld5 | 3sld5 | : Cukup Jelas |
| 6 Ayat (1) | 6 Ayat (1) | : yang dimaksud pajak terutang dipungut di wilayah Kabupaten Melawi adalah wilayah kerja/pungutan Pajak Penerangan Jalan ini berlaku di wilayah Kabupaten Melawi. |
| | Ayat (2) | : Cukup Jelas. • |
| Pesa 7 s/d 10 | Pesa 7 s/d 10 | : Cukup Jelas. |
| Psal 11 Ayat (1) dan Ayat(2) | Psal 11 Ayat (1) dan Ayat(2) | : Cukup Jelas |
| | Ayat (3) huruf a danb | : Cukup Jelas. |
| | Hurufc | Pajak Terutang dihitung secara jabatan dimaksudkan sebagai sanksi Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD, yang dibuat oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. |
| | Ayat (9).(5),(6) dan (7) | : Cukup Jelas |
Peal 12 s/d Pasal 16
PENJELASAN
Pasal 17

: Cukup Jelas.
- ; Yang dimaksud dengan penyitaan adalhh tindakan Juru Sita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut Peraturan Perundang-undang.an yang berlaku.
Pasal
18 s/d 34
: Cukup Jelas.
TAMABAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 32-
•