PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 25 Tahun 2013
Tentang No Description
Berlaku: 32 lAgustus 2013
N/A
Pasal 8

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 wajib memiliki izin.
- (2) Walikota berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala Kota.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh izin pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bagi pemohon izin adalah sebagai berikut :
- a. memiliki akte pendirian yang disahkan oleh instansi yang berwenang;
- b. nama dan alamat badan usaha yang memohon izin;
- c. kegiatan yang dilakukan;
- d. lokasi tempat kegiatan;
- e. nama dan alamat penanggung jawab kegiatan;
- f. bahan baku dan proses yang akan digunakan;
- g. spesifikasi alat pengelolaan limbah;
- h. jumlah dan karakteristik limbah B3 yang disimpan dan dikumpulkan;
- i. tata letak saluran limbah, pengolahan limbah, dan tempat penampungan limbah B3 sebelum dikelola; alat pencegah pencemaran untuk limbah cair, emisi, dan
3. pengolahan limbah B3.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut: diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 9

A
- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit memuat:
- a. identitas badan usaha yang meliputi nama badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggungjawab kegiatan;
- b. sumber limbah B3;
- c. lokasi/ area kegiatan pengelolaan limbah B3;
- d. jenis dan karakter limbah B3;
- e. kewajiban-kewajiban yang hams dilakukan, antara lain :
1. mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
2. mengikuti persyaratan penyimpanan data/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. mengikuti persyaratan penyimpanan data/ atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
4. mencegah terjadinya tumpahan/ceceran limbah B3;
5. mencatat neraca limbah B3;
6. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3;
7. menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyirnpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.
14. sistem pengawasan; f.
15. masa berlaku izin g
- (2) Pencatatan neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e angka lima dilakukan sesuai dengan format Lampiran IV Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah dan ditambah ayat (3) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 12 Aguatus 2013
SEKRETARI DAERAH,
H. SY HRIANI
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR 25
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 32 lAgustus 2013
WALIKOTA BANJARBARU
I.M. RUZAIDINSIOOR