PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 4 Tahun 2016
Tentang PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA
Berlaku: 11 Januari 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
- a. bahwa Musyawarah Desa merupakan musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Musyawarah Desayang partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat dipandang perlu menyusun Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembar Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor123 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. PeraturanMenteriDalam Negeri Nomor80Tahun 2015tentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
dan
BUPATI TUBAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Tuban.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa di Kabupaten Tuban.
8. Badan Permusyawaratan Desayang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
11. Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
12. Hari adalah hari kerja.
BAB II - PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA
Pasal 2

- (1) Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penataan Desa;
- b. perencanaan Desa;
- c. kerja sama Desa;
- d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
- e. pembentukan BUM Desa;
- f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
- g. kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Desa diselenggarakan paling sedikitsatu kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.
- (2) Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
- b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindaklanjut hasil keputusan Musyawarah Desa;
- c. mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa;
- d. mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab perihal hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya Musyawarah Desa.
- e. menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa.
- (3) Kewajiban masyarakat dalam peyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah Desa;
- b. mempersiapkan diri untuk berdaya dalam menyampaikan aspirasi, pandangan dan kepentingan berkaitan hal-hal yang bersifat strategis;
- c. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel;
- d. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram selama proses berlangsungnya Musyawarah Desa;
- e. melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan proses kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik.
BAB II - PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA
Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Desa, masyarakat Desa, Pemerintah Desa dan BPD didampingi oleh Camat atau petugas yang ditunjuk, tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak terkait.
- (2) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayahnya.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 5

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidik;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Setiap unsur masyarakat yang menjadi peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat yang diwakilinya sebagai bahan yang akan dibawa pada forum Musyawarah Desa.
Bagian Kedua
Tata Cara Penyiapan Musyawarah Desa
Paragraf 1
Umum
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 6

- (1) BPD bersama dengan Kepala Desa mempersiapkan rencana Musyawarah Desa dalam dua bentuk yaitu:
- a. Musyawarah Desa terencana; dan
- b. Musyawarah Desa mendadak;
- (2) Musyawarah Desa terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipersiapkan BPD pada tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Perencanaan pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rencana kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya.
- (4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
- b. panitia;
- c. jadwal kegiatan;
- d. tempat penyelenggaraan;
- e. sarana/prasarana pendukung;
- f. media pembahasan;
- g. peserta, undangan dan pendampping; dan
- h. pengolahan hasil Musyawarah Desa.
- (5) Rencana kegiatan dan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan mengutamakan swadaya gotong royong dan penghematan keuangan Desa.
- (6) Penghematan keuangan Desa sebagai dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan cara menggabungkan pembahasan tentang beberapa hal yang bersifat strategis di dalam sebuah Musyawarah Desa.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 7

- (1) Panitia Musyawarah Desadiketuai oleh Sekretaris BPD serta dibantu oleh anggota BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), unsur masyarakat dan perangkat Desa.
- (2) Keanggotaan panitia Musyawarah Desa bersifat sukarela.
- (3) Susunan kepanitiaan Musyawarah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 8

- (1) Jadwal kegiatan Musyawarah Desa disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- a. dapat diselenggarakan pada hari kerja maupun di luar hari kerja;
- b. dapat diselenggarakan pada siang hari maupun malam hari; dan
- c. tidak diselenggarakan pada hari raya keagamaan dan hari kemerdekaan.
- (2) Penentuan rencana jadwal kegiatan sesuai dengan kondisi obyektif Desa dan sosial budaya masyarakat.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 9

- (1) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa dapat dilaksanakan di gedung balai Desa, gedung pertemuan milik Desa, lapangan Desa, rumah warga Desa dan/atau gedung sekolah yang ada di Desa atau tempat lainnya yang layak.
- (2) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa harus berada di wilayah Desa.
- (3) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa disesuaikan dengan kondisi obyektif Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 10

- (1) Sarana/prasarana Musyawarah Desadisediakan melalui swadaya gotong royong dengan mengutamakan pendayagunaan sarana/prasarana yang sudah ada di Desa sesuai dengan kondisi obyektif Desa dan sosial budaya masyarakat.
- (2) Dalam hal pendayagunaan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan secara swadaya gotong royong, BPD meminta Pemerintah Desa untuk menyediakan pembiayaan.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 11

- (1) BPD dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa mempersiapkan Musyawarah Desa yang tak terduga atau mendadak pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan kondisi obyektif sebagai penyebab diadakannya Musyawarah Desa.
- (2) BPD menyelenggarakan rapat anggota untuk membahas dan menetapkan:
- a. status urusan Desa termasuk hal yang bersifat strategis; dan
- d. rencana kegiatan dan RAB.
Paragraf 2
Penyusunan Bahan Pembahasan
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 12

- (1) BPD mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan dan RAB.
- (2) BPD menyampaikan surat kepada Pemerintah Desa perihal fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa yang meliputi :
- a. penyiapan bahan pembahasan tentang hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; dan
- b. penyiapan biaya penyelenggaraan Musyawarah Desa.
- (3) BPD melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa dengan mempersiapkan bahan pembahasan.
- (2) Bahan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku, kebijakan Pemerintah Daerah, kondisi obyektif Desa dan aspirasi masyarakat Desa.
- (3) Dalam menyiapkan bahan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat membentuk tim dan berkonsultasi dengan pakar atau tenaga ahli dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Bahan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 14

- (1) BPD melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat mengenai hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (2) Berdasarkan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) BPD menyelenggarakan rapat anggota untuk merumuskan pandangan resmi BPD yang dituangkan ke dalam berita acara hasil rapat anggota BPD.
Paragraf 3 Pembentukan dan Penetapan Panitia
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 15

- (1) BPD membentuk dan menetapkan panitia Musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan.
- (2) Penetapan panitia Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui keputusan ketua BPD yang berlaku untuk waktu satu (1) tahun atau sesuai kebutuhan.
Paragraf 4
Penyiapan Jadwal Kegiatan, Tempat dan Sarana/Prasarana
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 16

- (1) Panitia Musyawarah Desa mempersiapkan jadwal kegiatan, tempat dan sarana/prasarana Musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan.
- (2) BPD dapat mengubah rencana jadwal kegiatan, tempat dan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap berdasarkan swadaya gotong royong dan tanpa menambah jumlah biaya penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Desa yang sudah disiapkan Pemerintah Desa.
Paragraf 5 Penyiapan Dana
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa memfasilitasi Musyawarah Desa dengan menyediakan dana penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Desa.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Musyawarah Desa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari belanja operasional BPD.
Paragraf 6
Penyiapan Susunan Acara dan Media Pembahasan
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 18

- (1) Panitia Musyawarah Desa mempersiapkan susunan acara dan media pembahasan berdasarkan dokumen bahan pembahasan yang dipersiapkan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan dokumen pandangan resmi BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Penyiapan media pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggandaan dokumen, penyiapan ringkasan materi, dan dapat dituangkan melalui media.
Paragraf 7
Undangan
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 19

- (1) Peserta Musyawarah Desa berasal dari Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat Desa yang diundang secara resmi sebagai peserta Musyawarah Desa.
- (2) Panitia Musyawarah Desa menetapkan jumlah peserta dan pendamping Musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan dan RAB.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 20

- (1) Panitia Musyawarah Desa mempersiapkan undangan peserta Musyawarah Desa secara resmi dan secara tidak resmi.
- (2) BPD menyampaikan undangan Musyawarah Desa paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sebelum hari dan tanggal penyelenggaraan Musyawarah Desa.
- (3) Undangan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada unsur masyarakat secara perseorangan dan/atau kelompok masyarakat dengan dibubuhi tanda tangan Sekretaris BPD selaku ketua panitia Musyawarah Desa.
- (4) Undangan tidak resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui media komunikasi yang ada di Desa, sepertipengeras suara di masjid, papan mengumuman, pesan singkat melalui telepon seluleratau surat elektronik.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 21

- (1) Panitia Musyawarah Desa melakukan registrasi peserta Musyawarah Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang berkepentingan langsung dengan materi Musyawarah Desa.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 22

- (1) Setiap warga Desa berhak untuk hadir sebagai peserta untukMusyawarah Desa terbuka untuk umum dan tidak bersifat rahasia,
- (2) Warga Desa yang mendapat informasi undangan secara tidak resmi dan berkehendak hadir sebagai peserta, yang bersangkutan harus mendaftarkan diri kepada panitia Musyawarah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sebelum hari dan tanggal penyelenggaraan Musyawarah Desa.
- (3) Warga Desa sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak suara yang sama dengan warga Desa yang diundang secara resmi dalam pengambilan keputusan.
- (4) Dalam hal warga desa yang hadir tetapi yang bersangkutan tidak mendaftarkan diri sebagai peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap yang bersangkutan tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 23

- (1) Kepala Desa, anggota BPD dan Perangkat Desa yang berhalangan hadir harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan dapat diwakilkan kepada Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk secara tertulis.
Bagian Ketiga Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Desa
Paragraf 1
Pimpinan, Sekretaris dan Pemandu Acara Musyawarah Desa
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 24

- (1) Ketua BPD bertindak selaku pimpinan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Anggota BPD, unsur masyarakat atau unsur LPMD yang merupakan bagian dari panitia Musyawarah Desa bertindak selaku sekretaris atau pemandu acara Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Ketua BPD selaku pimpinan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berhalangan hadir, posisi pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.
- (4) Dalam hal Ketua BPD berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang jelas.
Paragraf 2
Pendaftaraan Peserta
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 25

- (1) Peserta yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Desa harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan panitia.
- (2) Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa yang diundang secara resmi.
Paragraf 3 Penundaan Kegiatan
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 26

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa harus melakukan penundaan acara apabila jumlah peserta Musyawarah Desa yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) belum tercapai atau terpenuhi sampai dengan batas waktu untuk dilakukan pembukaan Musyawarah Desa.
- (2) Pimpinan Musyawarah Desa mengumumkan pengunduran waktu paling lama 3 (tiga) jam.
- (3) Jika waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan peserta Musyawarah Desa yang hadir belum memenuhi ketentuan, pimpinan Musyawarah Desa meminta pertimbangan dari Kepala Desa atau pejabat yang mewakili, tokoh masyarakat dan unsur pendamping desa yang hadir.
- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan musyawarah menentukan waktu untuk mengadakan musyawarah berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah waktu musyawarah pertama.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan penundaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyelenggaraan Musyawarah Desa yang kedua tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai ketentuan, pimpinan Musyawarah Desa tetap melanjutkan kegiatan Musyawarah Desa dengan dihadiri oleh peserta yang ada.
Penjelasan Materi Pembicaraan
- (1) Dalam rangka penyampaian pemberian informasi secara lengkap kepada peserta Musyawarah Desa, pimpinan Musyawarah Desa menjelaskan pandangan resmi BPD terhadap hal yang bersifat strategis.
- (2) Penyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mendayagunakan media pembahasan yang disiapkan panitia Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
Paragraf 5 Pendamping Desa
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 28

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa dapat meminta pendamping Desa yang berasal dari SKPD terkait, pendamping profesional dan/atau pihak ketiga untuk membantu memfasilitasi jalannya Musyawarah Desa.
- (2) Pendamping Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki hak untuk berbicara yang bersifat memutuskan sebuah kebijakan publik terkait hal strategis yang sedang dimusyawarahkan.
- (3) Pendamping Desa melakukan tugas untuk:
- a. memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang pokok pembicaraan;
- b. mengklarifikasi arah pembicaraan dalam Musyawarah Desa yang sudah menyimpang dari pokok pembicaraan;
- c. membantu mencarikan jalan keluar; dan
- d. mencegah terjadinya konflik dan pertentangan antarpeserta yang dapat berakibat pada tindakan melawan hukum.
Paragraf 6
Risalah, Catatan dan Laporan Singkat
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 29

- (1) Sekretaris Musyawarah Desa bertugas untuk menyusun risalah, catatan dan laporan singkat Musyawarah Desa.
- (2) Risalah adalah catatan Musyawarah Desa yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam pembahasan serta dilengkapi dengan catatan tentang:
- a. hal-hal strategis yang dibahas;
- b. hari dan tanggal Musyawarah Desa;
- c. tempat Musyawarah Desa;
- d. acara Musyawarah Desa;
- e. waktu pembukaan dan penutupan Musyawarah Desa;
- f. pimpinan dan sekretaris Musyawarah Desa;
- g. jumlah dan nama peserta Musyawarah Desa yang menandatangani daftar hadir; dan
- h. undangan yang hadir.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 30

- (1) Sekretaris Musyawarah Desa dengan dibantu tim perumus menyusun catatan dan laporan singkat yang ditandangani pimpinan atau sekretaris atas nama pimpinan Musyawarah Desa yang bersangkutan.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan, dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam Musyawarah Desa serta dilengkapi dengan risalah musyawarah.
- (3) Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan/atau keputusan Musyawarah Desa.
BAB IV - MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 31

- (1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
Bagian Kedua
Keputusan Berdasarkan Mufakat
BAB IV - MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 32

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh Musyawarah Desa sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi perumusan kesepakatan terkait hal bersifat strategis yang sedang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Musyawarah Desa berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam Musyawarah Desa.
BAB IV - MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 33

- (1) Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam Musyawarah Desa yang dihadiri oleh peserta sejumlah 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan atau disetujui oleh semua peserta yang hadir.
- (2) Keputusan berdasarkan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sah apabila ditetapkan penyelenggaraan Musyawarah Desa setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dan disetujui oleh semua peserta yang hadir.
Bagian Ketiga
Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak
BAB IV - MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 34

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian peserta Musyawarah Desa yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian peserta Musyawarah Desa yang lain.
BAB IV - MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 35

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara rahasia.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara rahasia dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang ditentukan dalam Musyawarah Desa.
BAB IV - MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 36

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam Musyawarah Desa dihadiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan disetujui oleh separuh ditambah 1 (satu) orang dari jumlah peserta yang hadir.
- (2) Dalam hal sifat masalah yang dihadapi tidak tercapai dengan 1 (satu) kali pemungutan suara, mengusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau melaksanakan pemungutan suara secara berjenjang.
- (3) Pemungutan suara secara berjenjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memperoleh 2 (dua) pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal telah diperoleh 2 (dua) pilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemungutan suara selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB IV - MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 37

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan ( abstain ) dilakukan oleh peserta Musyawarah Desa yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh peserta Musyawarah Desa.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap-tiap peserta Musyawarah Desa.
- (3) Peserta Musyawarah Desa yang meninggalkan acara dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.
- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), dilakukan pemungutan suara ulangan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai Musyawarah Desa berikutnya dengan tenggang waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Dalam hal hasil pemungutan suara ulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), pemungutan suara menjadi batal.
BAB IV - MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 38

- (1) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- (2) Pemberian suara secara rahasia dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.
- (3) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), pemungutan suara diulang sekali lagi dalam musyawarah saat itu juga.
- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), pemungutan suara secara rahasia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi batal.
BAB IV - MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 39

Setiap keputusan Musyawarah Desa, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.
Bagian Keempat
Tata Cara Penetapan Keputusan
BAB IV - MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 40

- (1) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua BPD, Kepala Desa dan salah seorang perwakilan peserta Musyawarah Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri catatan tetap dan laporan singkat.
- (3) Apabila Ketua BPD berhalangan sebagai pimpinan Musyawarah Desa Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Desa.
- (4) Apabila Kepala Desa berhalangan hadir dalam Musyawarah Desa, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh yang mewakili Kepala Desa yang ditunjuk secara tertulis oleh Kepala Desa.
Bagian Kelima Penutupan Acara Musyawarah Desa
BAB IV - MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 41

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa menutup rangkaian acara Musyawarah Desa.
- (2) Penutupan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan sidang dengan terlebih dahulu dilakukan penyampaian catatan sementara dan laporan singkat hasil Musyawarah Desa oleh Sekretaris Musyawarah Desa.
- (3) Apabila seluruh peserta atau sebagian besar peserta yang hadir dalam Musyawarah Desa menyepakati catatan sementara dan laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), catatan sementara diubah menjadi catatan tetap dan laporan singkat ditetapkan sebagai hasil Musyawarah Desa.
- (4) Catatan tetap dan laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Desa, sekretaris Musyawarah Desa, Kepala Desa, dan salah seorang wakil peserta Musyawarah Desa.
- (5) Apabila sudah tercapai keputusan Musyawarah Desa, pimpinan Musyawarah Desa menutup secara resmi acara Musyawarah Desa.
Bagian Keenam
Tindak Lanjut Keputusan Musyawarah Desa
BAB IV - MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 42

- (1) Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.
- (2) Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (3) BPD bersama Kepala Desa dalam menyusun Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memastikan keputusan hasil Musyawarah Desa menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.
- (4) BPD harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam rangka memastikan keputusan hasil Musyawarah Desa menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.
Bagian Ketujuh Penyelesaian Perselisihan
BAB IV - MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 43

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam musyawarah desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan di desa sebagai dampak dari adanya ketidaksepakatan antar peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang menfasilitasi penyelesaian perselisihan.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.
Ditetapkan di Tuban pada tanggal 11 Januari 2016
BUPATI TUBAN, ttd.
H. FATHUL HUDA
Diundangkan di Tuban pada tanggal 10 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN, ttd.
BUDI WIYANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI E NOMOR 19
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR, NOMOR 08-4/2016
UNTUK SALINAN YANG SAH An. SEKRETARIS DAERAH KEPALA BAGIAN HUKUM Setda Kabupaten Tuban
ARIF HANDOYO, SH
Pembina Tingkat 1 NIP. 19661102 199603 1 003
-
21
-
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Musyawarah Desa merupakan musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal yang bersifat strategis tersebut meliputi: penataan Desa, perencanaan Desa, kerja sama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan aset Desa, dan kejadian luar biasa.
Selanjutnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Musyawarah Desa yang ada di Daerah yang partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat dipandang perlu disusun Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
Sehubungan dengan pertimbangan tersebut Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ditetapkan dengan maksud memberikan pedoman bagi pihak terkait dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa.Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.