PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 14 Tahun 2015
Tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Berlaku: 14 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Mengingat :
BUPATI PESISIR SELATAN PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan perikanan secara profesional, andal, berkemampuan tinggi, dan efisien pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan, diperlukan adanya unit pelaksana teknis dinas yang mengelola pelabuhan perikanan.
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dibentuk organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 membentukNomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemeritah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
- Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Menetapkan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI No. Per 08/Men/2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
M E M U T U S K AN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pendaratan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD PPI
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD PPI sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terdiri dari :
- a. Kepala UPTD PPI;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan fungsional
- (2) Struktur Organisasi UPTD PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Pasal 4

- (1) UPTD PPI sebagaimana dimaksud pasal 3 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD PPI dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) UPTD PPI mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di wilayah pangkalan pendaratan ikan.
Paragraf 1
Kepala
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Pasal 5

- (1) UPTD PPI mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang teknis Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD PPI mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan;
- c. pemungutan retribusi jasa, sarana dan prasarana PPI;
- d. pelayanan operasional
- e. penyusunan laporan;
- f. pengkoordinasian dengan lembaga terkait;
- g. pelaksanaan evaluasi tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPTD PPI mempunyai rincian tugas sebagai berikut;
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan kerja;
- c. melaksanakan operasional PPI;
- d. melaksanakan pemungutan retribusi jasa, sarana dan prasarana PPI
- e. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana PPI
- f. melaksanakan pengawasan terhadap standar pelayanan minimal sesuai dengan tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. melaksanakan inventarisasi masalah-masalah yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. melaksanakan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat memantapkan kegiatan di bidang tugasnya;
- i. melaksanakan pengendalian pengawasan dan pembinaan terhadap semua kegiatan dibidang tugasnya;
- j. melaksanakan penyusunan laporan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah yang diambil guna pemecahan masalah dan disampaikan secara lisan dan atau tertulis;
- k. melakukan koordinasi dengan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolok ukur keberhasilan tugas;
- m. membagi tugas atau kegiatan serta memberi petunjuk, bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas kepada staf; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD PPI menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan melaksanakan program serta menyiapkan dan menberikan pelayanan administratif dan koordinasi dan kegiatan UPTD PPI;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pelaksanaan urusan dalam dan Penyusunan laporan;
- c. pelaksanaan ketata usahaan, kepegawaian dan keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang di berikan kepala UPTD PPI sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan Urusan Tata Usaha berdasarkan data Program UPTD PPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
- b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan;
- c. mengkoordinasikan para bawahan dalam menyusun program kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas PPI Kambang agar terjalin kerjasama yang baik;
- d. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- e. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, hubungan masyarakat dan urusanurusan umum, perencanaan serta pencatatan dan pelaporan.
- f. melaksanakan kegiatan dan pengolahan Pusat Pendataran Ikan Kambang;
- g. mengevaluasi hasil kegiatan Urusan Tata Usaha secara keseluruhan;
- h. membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Kepala UPTD PPI berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dan melaporkan penyimpangan tersebut kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala UPTD PPI berkewajiban melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi di lingkungan UPTD PPI maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (3) Kepala UPTDPPI bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembina an kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta terhadap kerusakan- kerusakan pada PPI;
- (4) Kepala UPTD PPI tidak boleh dirangkap dan apabila kepala UPTD PPI berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala UPTD PPI dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakilinya.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsipprinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Kepala UPTD PPI dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing;
BAB VI - ESELONERING
Pasal 11

- (1) Kepala UPTD PPI adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b
Diundangkan di Painan Pada tanggal 20 Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,
DTO
E R I Z O N
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014 NOMOR : 14
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 12

- (1) Kepala UPTD PPI dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Fungsional pada UPTD PPI ditetapkan melalui keputusan Bupati.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 13

Sumber-sumber pembiayaan UPTD PPI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, subsidi, bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta bantuan dari lembaga lain yang sah.