PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 1 Tahun 2011
Tentang RETRIBUSI JASA UMUM
Berlaku: 1 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
- Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
- Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
23. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
24. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
25. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
26. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
27. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
28. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
29. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 52);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syaratsyarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
- Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
53. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan;
54. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
55. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milik;
56. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;
57. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER/02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis;
58. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 217/Menkes/Per/IX/1986 tentang Persyaratan Kesehatan Jasa Boga;
59. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 560/MENKES/PER/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabag, Tata Cara Penyampaian Laporannya dan Tata Cara Penanggulangan seperlunya;
60. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 061/Per/I/1991 tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang;
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
62. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
63. Perturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;
64. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 93A/MENKES/SKB/II/1996, Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
65. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan bak muatan serta komponen-komponennya;
66. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
67. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
68. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
69. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 715/Menkes/SK/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasa Boga;
70. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
71. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
72. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2000 Nomor 1 Seri C);
73. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 16 Seri C);
74. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 17 Seri C);
75. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Konservasi Air (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 18 Seri C);
76. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 11);
77. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengaturan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang 18);
78. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 32);
79. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang 59);
80. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
81. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan
WALIKOTA MALANG
MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Malang.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi jasa umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
9. Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
10. Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
17. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Jasa Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnostik, konsultatif, kuratif atau rehabilitatif, pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan di UPT Labkesling dan Pelayanan Kesehatan olahraga di UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga.
20. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik dan/atau penunjang medik lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang perawatan.
21. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Jejaringnya yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Malang yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerjanya didukung Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
22. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang memiliki kemampuan menyediakan pelayanan kesehatan tingkat lanjut, pelayanan rawat inap dan pelayanan gawat darurat dolengkapi dengan peralatan medic dan sarana serta fasilitas pendukung lainnya yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
23. Laboratorium Kesehatan Lingkungan adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam Bidang Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
24. Pusat Pelayanan Kesehatan Olah Raga adalah Unit Pelaksana Teknis sebagai unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan dalam bidang pelayanan, pembinaan, pengembangan upaya kesehatan olah raga kepada masyarakat.
25. Pemeriksaan Angka Lempeng adalah pemeriksaan untuk menetapkan angka/jumlah mikroba (bakteri aeroh mesofil) dalam spesimen/sampel sumber air, makanan, minuman, bagian tubuh dan/atau alat/benda tertentu yang akan diukur angka kumannya.
26. Usap Alat Makan adalah pemeriksaan dengan menetapkan angka/jumlah bakteri pada alat makan dan peralatan makan.
27. Usap Lantai adalah pemeriksaan dengan menetapkan angka/jumlah bakteri pada lantai.
28. Usap Dubur adalah pemeriksaan dengan menetapkan jenis bakteri patogen pada manusia dengan cara pengambilan sampel melalui dubur.
29. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
30. Penduduk adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
32. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
33. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
34. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
36. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
37. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
- b. Surat Keterangan Pindah Datang;
- c. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri;
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- f. Surat Keterangan Kelahiran;
- g. Surat Keterangan Lahir Mati;
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- j. Surat Keterangan Kematian;
- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
- n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
38. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya yang diterbitkan dan disimpan oleh Instansi Pelaksana, termasuk akta otentik pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).
39. Kutipan Akta adalah catatan pokok tanggal dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, kematian, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak,
pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
40. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib.
41. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
42. Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat/jenasah.
43. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenasah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
44. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
45. Tempat Parkir Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempattempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara;
46. Tempat Parkir Insidentil adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.
47. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka jalan.
48. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
49. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
50. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
51. Pedagang adalah orang yang berjualan barang atau jasa di lingkungan pasar atau tempat-tempat lain yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dibenarkan sesuai dengan fungsi peruntukannya.
52. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan/atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya
baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan.
53. Pedagang Non PKL adalah pedagang yang berjualan di tempat-tempat yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat berjualan yang diijinkan di luar pasar.
54. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut Pasar adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan yang dibuat, diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah.
55. Golongan Pasar adalah klasifikasi pemakaian kios/bedak yang ada pada setiap kelas pasar yang dikualifikasikan ke Golongan A, B, C.
56. Tempat Strategis adalah letak kios/bedak yang ada di areal pasar yang lokasinya mudah dituju dan mobilitas pembeli serta pengunjung tinggi.
57. Toko/Kios atau Bedak adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempattempat lain yang diijinkan yang dipisahkan antara satu tempat dengan tempat lain mulai dari lantai, dinding, langit-langit/plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
58. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat-tempat tertentu yang diijinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas antar ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
59. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan dalam kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
60. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
61. Kendaraan Wajib Uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
62. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran yang berisi cairan atau serbuk yang berbentuk air/gas yang meliputi tabung gas, Hidran, springkler, otomatik gas, mobil pompa dan motor pompa.
63. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disebut APAR adalah Alat Pemadam api yang dapat dibawa atau diangkat serta mudah pemakaiannya bagi setiap orang, yang berisi cairan atau gas untuk memadamkan api pada awal mula kebakaran.
64. Tabung Gas adalah tabung yang berisi cairan atau serbuk kimia yang dipergunakan dengan cara disemprotkan ke sumber kebakaran dan memenuhi standar nasional.
65. Hidran adalah alat pompa air yang dipergunakan dengan cara menyedot sumber air dan disemprotkan ke sumber kebakaran dan memenuhi standar nasional.
66. Springkler adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan deteksi asap atau api dalam bangunan atau gedung yang bekerja secara otomatis dengan menyemprotkan cairan yang berisi air dan memenuhi standar nasional.
67. Detektor adalah alat untuk mendeteksi pada mula kebakaran yang dapat membangkitkan alarm dalam suatu sistem.
68. Alarm Sistem adalah sistem atau rangkaian alarm kebakaran yang menggunakan detektor panas, detektor asap, detektor nyala api dan titik panggil secara manual serta perlengkapan lainnya yang dipasang pada sistem alarm kebakaran.
69. Otomatik Gas adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan deteksi asap atau api dalam bangunan atau gedung yang bekerja secara otomatis dengan menyemprotkan gas dan memenuhi standar nasional.
70. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Kota yang dipasang pada alatalat pemadam kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan atau layak pakai sesuai dengan fungsinya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
71. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
72. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
73. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
BAB III - RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 4

- (1) Pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilaksanakan berdasarkan azas kemanusiaan, azas manfaat, azas keadilan, azas partisipatif, azas keamanan dan keselamatan pasien yang diselenggarakan secara transparan, efektif dan efesien serta akuntabel.
- (2) Maksud pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk menjamin mutu dan aksesibilitas serta kelangsungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, di UPT Labkesling, UPT Rumah Bersalin, UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat pengguna layanan, pemberi layanan (provider) dan pengelola dapat terlindungi dengan baik.
BAB III - RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 5

Tujuan pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan, adalah :
- a. Terwujudnya masyarakat Kota Malang yang sehat dan produktif;
- b. Terselenggaranya pelayanan kesehatan di Puskesmas, di UPT Labkesling, UPT Rumah Bersalin, UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan;
- c. Tersedianya jenis-jenis pelayanan kesehatan sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. Meningkatkan kapasitas dan potensi UPT Labkesling dan UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga secara berhasilguna dan berdayaguna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kota Malang;
- e. Terlaksananya program dan kegiatan operasional Puskesmas, UPT Labkesling, UPT Rumah Bersalin, UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang;
- f. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelaksanaan kesehatan di Puskesmas, UPT Labkesling, UPT Rumah Bersalin, UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga.
Bagian Kedua Nama, Objek dan Subjek Retribusi
BAB III - RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 6

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, pelayanan di UPT Labkesling, pelayanan kesehatan di Rumah Bersalin dan pelayanan di UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga.
BAB III - RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 7

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah semua jenis pelayanan kesehatan yang dapat dikenakan retribusi di Puskesmas dan jaringannya, pelayanan UPT Labkesling, pelayanan kesehatan di Rumah Bersalin dan pelayanan di UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan, yaitu pelayanan yang diberikan kepada keluarga miskin yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah konsultasi, pemeriksaan dan/atau obat di Puskesmas dan Rumah Bersalin, pelayanan pendaftaran, pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (4) Konsultasi, pemeriksaan dan/atau obat di Puskesmas yang dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus bagi penduduk Kota Malang yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk Kota Malang.
BAB III - RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 8

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, pelayanan UPT Labkesling, pelayanan kesehatan UPT Rumah Bersalin dan pelayanan di UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga.
Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB III - RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, frekuensi, kelas perawatan, jenis pemakaian alat dan jarak tempuh (ambulan).
Bagian Keempat Komponen Tarif Pelayanan Kesehatan
BAB III - RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 10

- (1) Komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan terdiri dari sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Penghitungan jasa sarana berdasarkan biaya satuan (unit cost ) per jenis layanan yang meliputi biaya bahan habis pakai dasar, biaya operasional, biaya pemeliharaan alat, biaya pegawai non gaji, biaya investasi yang dikeluarkan sebagai biaya langsung untuk penyediaan pelayanan kesehatan.
- (3) Jasa pelayanan meliputi jasa pelayanan umum, jasa profesi sesuai dengan jenis pelayanan dan jasa tenaga profesional pelaksana.
Bagian Kelima
Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan yang Dikenakan Retribusi
BAB III - RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 11

- (1) Jenis-jenis pelayanan yang dikenakan retribusi, meliputi :
- a. Pelayanan Kesehatan;
- b. Pelayanan Kesehatan lainnya, terdiri dari :
1. pelayanan rekam medik;
2. pelayanan pengolahan limbah.
- (2) Pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya, meliputi :
- a. Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Gawat Darurat;
- c. Pelayanan Rawat Inap;
- d. Pelayanan Medik dan Asuhan Keperawatan;
- e. Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana;
- f. Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut;
- g. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- h. Pelayanan Penunjang Medik, terdiri dari :
1. pelayanan laboraorium patologi klinik;
2. pelayanan radiologi dan diagnostik elektromedik.
- i. Pelayanan Pengujian Kesehatan ( medical check up );
- j. Pelayanan Transfusi dan Terapi Oksigen;
- k. Pelayanan Pemulasaran Jenasah;
- l. Pelayanan Konsultasi;
- m. Pelayanan Transportasi Pasien/Ambulan;
- n. Pelayanan Medico Legal .
- (3) Pelayanan kesehatan di laboratorium Kesehatan Lingkungan yang meliputi :
- a. Pemeriksaan fisika dan kimia spesimen/sampel;
- b. Pemeriksaan bakteriologi/mikrobiologi spesimen/sampel.
- (4) Pelayanan Kesehatan di Rumah Bersalin yang meliputi :
- a. Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Gawat Darurat;
- c. Pelayanan Persalinan;
- d. Pelayanan Rawat Inap;
- e. Pelayanan Medik dan Asuhan Kebidanan;
- f. Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana;
- g. Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut;
- h. Pelayanan Penunjang Medik;
- i. Pelayanan Konsultasi.
- (5) Pelayanan kesehatan di Pusat Pelayanan Kesehatan Olah Raga, meliputi :
- a. Pemeriksaan dan screening kebugaran;
- b. Konsultasi gizi dan/atau psikologi olah raga;
- c. Pemeriksaan osteoporosis dan/atau spirometri;
- d. Pelayanan fitness dan latihan penurunan berat badan;
- e. Pelayanan penanganan cedera olah raga.
Bagian Keenam
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin, Kejadian Luar Biasa dan Bencana
BAB III - RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 12

- (1) Masyarakat miskin yang mempunyai kartu kepesertaan program JAMKESMAS dan/atau program JAMKESDA seluruh biaya pelayanan kesehatan dibebankan pada Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasien Gawat Darurat yang tidak membawa kartu identitas kepesertaan program JAMKESMAS dan/atau program JAMKESDA diperlakukan sama denga pasien umum dengan batas toleransi 2 X 24 jam untuk melengkapinya.
- (3) Dalam hal pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melengkapi identitas kepesertaan program JAMKESMAS dan/atau program JAMKESDA, maka seluruh biaya yang sudah dibayarkan dapat dikembalikan secara penuh.
- (4) Dalam hal terjadi Kejadian Luar Biasa, penyakit menular tertentu atau keadaan bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Kepala Daerah, maka masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan tertentu dan seluruh biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Tata cara, jenis dan prosedur pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, Kejadian Luar Biasa dan bencana alam akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
Bagian Ketujuh Struktur dab Besarnya Tarif Retribusi
BAB III - RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 13

- (1) Besarnya tarif Retribusi atas pelayanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- A. Pelayanan di UPT Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Rumah Bersalin milik Pemerintah Daerah dan UPT Dinas Kesehatan
| 1. Konsultasi, pemeriksaan dan/atau obat | 1. Konsultasi, pemeriksaan dan/atau obat | 1. Konsultasi, pemeriksaan dan/atau obat | 1. Konsultasi, pemeriksaan dan/atau obat | Rp. 3.000,00 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| 2. Konsultasi dan pemeriksaan dengan Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis | 2. Konsultasi dan pemeriksaan dengan Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis | Dokter | Rp. | 10.000,00 |
| Jenis-jenis Tindakan Medik a. Tindakan Medik Ringan, terdiri dari | Jenis-jenis Tindakan Medik a. Tindakan Medik Ringan, terdiri dari | Jenis-jenis Tindakan Medik a. Tindakan Medik Ringan, terdiri dari | | |
| | 1) | Penjahitan Luka | Rp. | 10.000,00 |
| | 2) | Insisi abses | Rp. | 10.000,00 |
| | 3) | Tindik daun telinga | Rp. | 10.000,00 |
| | 4) | Membersihkan karang gigi (per regio) | Rp. | 10.000,00 |
| | 5) | Pencabutan gigi | Rp. | 10.000,00 |
| | 6) | Ekstraksi cerumen | Rp. | 10.000,00 |
| b. Tindakan Medik Sedang, terdiri dari : | b. Tindakan Medik Sedang, terdiri dari : | b. Tindakan Medik Sedang, terdiri dari : | | |
| | 1) | Nebulizer | Rp. | 15.000,00 |
| | 2) | Ekstraksi kuku | Rp. | 30.000,00 |
| | 3) | Kuping dawir | Rp. | 30.000,00 |
| | 4) | Eksisi Clavus | Rp. | 30.000,00 |
| | 5) | Membersihkan karang gigi dengan menggunakan scaller ultrasonic | Rp. | 30.000,00 |
| | 6) | Cryo Therapy | Rp. | 30.000,00 |
| | 7) | Sirkumsisi | Rp. | 30.000,00 |
| | 8) | Pemasangan implant (belum termasuk alat kontrasepsi) | Rp. | 30.000,00 |
| | 9) | Pencabutan implant | Rp. | 30.000,00 |
| | 10) | Pencabutan IUD | Rp. | 10.000,00 |
| c. Tindakan Medik Berat, terdiri dari : | c. Tindakan Medik Berat, terdiri dari : | c. Tindakan Medik Berat, terdiri dari : | | |
| | 1) | Pengangkatan pterygyum | Rp. | 50.000,00 |
| | 2) | Pencabutan gigi permanen dengan operasi (per gigi) | Rp. | 50.000,00 |
| | 3) | Tumpatan gigi permanen dengan komposit (per gigi)/ Glassionomer | Rp. | 50.000,00 |
| | 4) | Kuretase | Rp. | 60.000,00 |
| | 5) | Transfusi | | |
| | | a) Kelas I | Rp. | 100.000,00 |
| | | b) Kelas II | Rp. | 75.000,00 |
| | | c) Kelas III | Rp. | 50.000,00 |
6) Induksi Persalinan
5.
| a) Kelas I | Rp. | 100.000,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| b) Kelas II | Rp. | 75.000,00 |
| c) Kelas III | Rp. | 50.000,00 |
| 7) Pemasangan kateter | Rp. | 25.000,00 |
| 8) Pemasangan gelang uterus | Rp. | 30.000,00 |
| 9) Manual Placenta a) Kelas I | Rp. | 150.000,00 |
| b) Kelas II | Rp. | 100.000,00 |
| c) Kelas III | Rp. | 50.000,00 |
| 10) Eksplorasi Placenta | Rp. | 20.000,00 |
| 11) Kompresi Uterus | Rp. | 20.000,00 |
| Ambulan | | |
| a) Untuk dalam kota (belum termasuk jasa sopir dan BBM); | Rp. | 50.000,00 |
| b) Untuk luar kota (belum termasuk jasa sopir dan BBM) dan setiap 10 km dikenakan tambahan sebesar Rp. 25.000,00 | Rp. | 50.000,00 |
| Laboratorium Lanjutan | | |
| a) Golongan Darah | Rp. | 5.000 |
| b) Darah lengkap Automatic | Rp. | 25.000 |
| c) Gula darah | Rp. | 10.000 |
| d) Plano tes | Rp. | 10.000 |
| e) Kholesterol | Rp. | 15.000 |
| f) Trigliserida | Rp. | 15.000 |
| g) HDL/Kolesterol | Rp. | 20.000 |
| h) LDL/Kolesterol | Rp. | 20.000 |
| i) Ureum | Rp. | 15.000 |
| j) Kreatinin | Rp. | 15.000 |
| k) Uric Acid | Rp. | 20.000 |
| l) SGPT | Rp. | 15.000 |
| m)SGOT | Rp. | 15.000 |
| n) Widal | Rp. | 20.000 |
| o) Pap smear | Rp. | 10.000 |
| p) IVA Tes | Rp. | 10.000 |
| q) Pemeriksaan Body fat analyzer | Rp. | 15.000 |
| r) Deteksi narkoba (per parameter) | Rp. | 25.000 |
| s) Radiologi | Rp. | 30.000,00 |
| t) Radiologi Gigi | Rp. | 30.000,00 |
B.
| u) ECG | u) ECG | u) ECG | Rp. | 15.000,00 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------|-------------|
| | a) | Kelas 1 | | |
| | | 1) Persalinan normal | Rp. | 400.000,00 |
| | | 2) Persalinan dengan penyulit | Rp. | 500.000,00 |
| | | 3) Perawatan ibu dan bayi per hari | Rp. | 100.000,00 |
| | | 4) Makan per hari | Rp. | 50.000,00 |
| | b) | Kelas 2 | | |
| | | 1) Persalinan normal | Rp. | 300.000,00 |
| | | 2) Persalinan dengan penyulit | Rp. | 400.000,00 |
| | | 3) Perawatan ibu dan bayi per hari | Rp. | 75.000,00 |
| | | 4) Makan per hari | Rp. | 35.000,00 |
| | c) | Kelas 3 | | |
| | | 1) Persalinan normal | Rp. | 200.000,00 |
| | | 2) Persalinan dengan penyulit | Rp. | 300.000,00 |
| | | 3) Perawatan ibu dan bayi per hari | Rp. | 50.000,00 |
| | | 4) Makan per hari | Rp. | 25.000,00 |
| 7. | | Pelayanan Rawat Inap | | |
| | a) | Kelas 1 | | |
| | | 1) Kamar perawatan per hari | Rp. | 100.000,00 |
| | | 2) Makan per hari | Rp. | 50.000,00 |
| | b) | Kelas 2 | | |
| | | 1) Kamar perawatan per hari | Rp. | 75.000,00 |
| | | 2) Makan per hari | Rp. | 35.000,00 |
| | c) | Kelas 3 | | |
| | | 1) Kamar perawatan per hari | Rp. | 50.000,00 |
| | | 2) Makan per hari | Rp. | 25.000,00 |
| 8. | Surat | dokter/surat keterangan sehat | Rp. | 3.000,00 |
| 9. | | Visum | Rp. | 15.000,00 |
| | 10. | Pemakaian Oksigen | | |
| | a) | 1 jam pertama | Rp. | 20.000,00 |
| | b) | 1 jam berikutnya | Rp. | 5.000,00 |
| 11. | | Pemeriksaan Haji | Rp. | 50.000,00 |
| Laboratorium Kesehatan Lingkungan | Laboratorium Kesehatan Lingkungan | Laboratorium Kesehatan Lingkungan | | |
| 1. | | Air minum dengan parameter : | | |
| | | a) Total Coliform Escherichia Coli | Rp. | 40.000,00 |
| | | b) Kimia terbatas (8 parameter) | Rp. | 100.000,00 |
C.
2.
Air bersih dengan parameter :
| | a) | Total Coliform | Rp. | 40.000,00 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------------|
| | b) | Kimia terbatas (8 parameter) | Rp. | 100.000,00 |
| 3. | Air | Limbah (Mikro Biologi) | Rp. | 40.000,00 |
| 4. | Air | limbah hotel dengan parameter kimia terbatas | Rp. | 125.000,00 |
| 5. | Air limbah rumah sakit dengan parameter | kimia | Rp. | 125.000,00 |
| 6. | terbatas Kolam Renang dengan | parameter : | | |
| | Air a) | Total Coliform | Rp. | 50.000,00 |
| | b) | Jumlah Koloni | Rp. | 40.000,00 |
| | c) | Kimia fisika terbatas (enam parameter) | Rp. | 75.000,00 |
| 7. | Makanan/minuman dengan parameter : | Makanan/minuman dengan parameter : | | |
| | a) | MPN Coliform | Rp. | 50.000,00 |
| | b) | Angka lempeng total | Rp. | 50.000,00 |
| | c) | Angka kamir-kapang | Rp. | 50.000,00 |
| | d) | Escherichia coli | Rp. | 75.000,00 |
| | e) | Salmonella | Rp. | 75.000,00 |
| | f) | Staphylococcus aureus | Rp. | 75.000,00 |
| | g) | Pseudomonas aeruginosae | Rp. | 75.000,00 |
| | h) | Formalin | Rp. | 50.000,00 |
| | i) | Borax | Rp. | 50.000,00 |
| 8. | Angka lempeng total | Angka lempeng total | Rp. | 60.000,00 |
| Pelayanan Kesehatan Olah Raga | Pelayanan Kesehatan Olah Raga | Pelayanan Kesehatan Olah Raga | | |
| 1. | Pemeriksaaan kebugaran, meliputi : | Pemeriksaaan kebugaran, meliputi : | | |
| | 1) Treadmild | 1) Treadmild | Rp. | 50.000,00 |
| | 2) Metode bangku/lapangan | 2) Metode bangku/lapangan | Rp. | 10.000,00 |
| | b. Pemeriksaan Kekuatan Otot | b. Pemeriksaan Kekuatan Otot | Rp. | 5.000,00 |
| | c. Pemeriksaan Ketahanan Otot | c. Pemeriksaan Ketahanan Otot | Rp. | 5.000,00 |
| | d. Pemeriksaan Fleksibilitas | d. Pemeriksaan Fleksibilitas | Rp. | 5.000,00 |
| | e. Pemeriksaan prosentase lemak tubuh | e. Pemeriksaan prosentase lemak tubuh | Rp. | 5.000,00 |
| 2. | Pemeriksaan Kebugaran Haji | Pemeriksaan Kebugaran Haji | Rp. | 20.000,00 |
| 3. | Pemeriksaan Hepatitis | Pemeriksaan Hepatitis | Rp. | 25.000,00 |
| 4. | Konsultasi gizi olah raga (1 X pertemuan) | Konsultasi gizi olah raga (1 X pertemuan) | Rp. | 5.000,00 |
| 5. | Konsultasi psikologi olahraga (2 X pertemuan) | Konsultasi psikologi olahraga (2 X pertemuan) | Rp. | 50.000,00 |
| 6. | Perawatan cedera olahraga | Perawatan cedera olahraga | Rp. | 50.000,00 |
| 7. | Pemeriksaan osteoporosis | Pemeriksaan osteoporosis | Rp. | 20.000,00 |
| 8. | Pemeriksaan spirometri | Pemeriksaan spirometri | Rp. | 15.000,00 |
| 9. | Program latihan penurunan BB setiap kali datang | Program latihan penurunan BB setiap kali datang | Rp. | 5.000,00 |
10. Fitness per bulan
11. Fitness setiap kali datang
Rp.
Rp.
50.000,00
5.000,00
BAB IV - RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
Pasal 14

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan penyediaan lokasi pengolahan sampah.
BAB IV - RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
Pasal 15

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yaitu pelayanan persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
- c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
BAB IV - RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
Pasal 16

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan.
BAB IV - RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan fungsi bangunan, jangka waktu pelayanan, golongan dan Nilai Jual Objek Pajak.
Bagian Kedua Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
BAB IV - RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
Pasal 18

Besarnya tarif Retribusi ditetapkan, sebagai berikut :
| No | FUNGSI BANGUNAN | GOLONGAN | TARIP RETRIBUSI/ BULAN | TARIP RETRIBUSI/ BULAN | KETERANGAN |
|------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Rumah Kediaman | Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V Golongan VI Golongan VII Golongan VIII | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | 50.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 6.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 | NJOP lebih dari Rp. 2M NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp.2M NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M NJOP diatas Rp. 300 Juta s.d. 500 juta NJOP diatas Rp. 200 Juta s.d. 300 juta NJOP diatas Rp. 100 Juta s.d. 200 juta NJOP diatas Rp. 50 Juta s.d. 100 juta NJOP sampai dengan Rp.50 juta |
| 2 | Kesatrian/Asrama | - | Rp. | 25.000,00 | - |
| 3 | Pondokan | Golongan I Golongan II Golongan III | Rp. Rp. Rp. | 25.000,00 20.000,00 15.000,00 | Penghuni diatas 20 orang Penghuni diantara 10 20 orang Penghuni dibawah 10 orang |
| 4 | Hotel | Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV | Rp. Rp. Rp. Rp. | 300.000,00 200.000,00 100.000,00 75.000,00 | NJOP lebih dari Rp. 2M NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp.2M NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M NJOP sampai dengan Rp. 500 juta |
| 5 | Rumah Makan/ Restoran dan sejenisnya | Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V Golongan VI | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | 150.000,00 100.000,00 75.000,00 25.000,00 15.000,00 10.000,00 | NJOP lebih dari Rp. 2M NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp.2M NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M NJOP diatas Rp. 300 Juta s.d. Rp.500 juta NJOP diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp.300 juta NJOP sampai dengan Rp. 100 Juta |
| 6 | Rumah Sakit | Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV | Rp. Rp. Rp. Rp. | 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 | NJOP lebih dari Rp. 2M NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp.2M NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M NJOP sampai dengan Rp. 500 Juta |
| 7 | Apotek/Laborato- rium | Golongan I Golongan II Golongan III | Rp. Rp. Rp. | 125.000,00 100.000,00 75.000,00 | NJOP lebih dari Rp. 2M NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp.2M NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M |
| No | FUNGSI BANGUNAN | GOLONGAN | TARIP RETRIBUSI/ BULAN | TARIP RETRIBUSI/ BULAN | KETERANGAN |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Golongan IV Golongan V | Rp. Rp. | 50.000,00 25.000,00 | NJOP diatas Rp. 300 Juta s.d. Rp.500 juta NJOP sampai dengan Rp. 300 juta |
| 8. | Poliklinik/ Puskesmas | - | Rp. | 7.500,00 | - |
| 9. | Gedung Bioskop | - | Rp. | 25.000,00 | Tanpa Golongan Tarif |
| 10. | Karaoke | Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | 150.000,00 125.000,00 75.000,00 50.000,00 25.000,00 | NJOP lebih dari Rp. 2M NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp.2M NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M NJOP diatas Rp. 300 Juta s.d. Rp.500 juta NJOP sampai dengan Rp. 300 juta |
| 11. | Gudang, pangkalan angkutan umum dan sejenisnya | Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | 150.000,00 125.000,00 75.000,00 50.000,00 25.000,00 | NJOP lebih dari Rp. 2M NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp.2M NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M NJOP diatas Rp. 300 Juta s.d. Rp.500 juta NJOP sampai dengan Rp. 300 juta |
| 12. | Kantor Pemerintah | - | Rp. | 5.000,00 | - |
| 13. | Kantor Swasta Komersial | Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | 125.000,00 100.000,00 75.000,00 50.000,00 25.000,00 | NJOP lebih dari Rp. 2M NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp.2M NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M NJOP diatas Rp. 300 Juta s.d. Rp.500 juta NJOP sampai dengan Rp. 300 juta |
| 14. | Kantor Swasta Sosial | - | Rp. | 5.000,00 | Yayasan |
| 15. | Tempat Pendidikan : a. Taman kanak- kanak b. SD,SMP,SMA | | Rp. Rp. | 5.000,00 10.000,00 | |
| 15. | Perguruan Tinggi dan kursus | Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V Golongan VI | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | 150.000,00 125.000,00 100.000,00 75.000,00 50.000,00 25.000,00 | NJOP lebih dari Rp. 2M NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp.2M NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M NJOP diatas Rp. 300 Juta s.d. Rp.500 juta NJOP diatas Rp. 200 Juta s.d. Rp.300 juta NJOP sampai dengan Rp. 200 juta |
| No | FUNGSI BANGUNAN | GOLONGAN | TARIP RETRIBUSI/ BULAN | TARIP RETRIBUSI/ BULAN | KETERANGAN |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | Toko-toko/Ruko/ Rukan | Golongan I Golongan II | Rp. Rp. | 125.000,00 100.000,00 | NJOP lebih dari Rp. 2M NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp.2M |
| 17. | Supermarket/ swalayan | Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | 250.000,00 100.000,00 75.000,00 50.000,00 25.000,00 | NJOP lebih dari Rp. 2M NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp.2M NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M NJOP diatas Rp. 300 Juta s.d. Rp.500 juta NJOP sampai dengan Rp. 300 juta |
| 18. | Usaha-usaha lain : a. Salon Kecantikan/ Potong rambut | Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | 75.000,00 50.000,00 25.000,00 15.000,00 7.500,00 75.000,00 50.000,00 25.000,00 | NJOP lebih dari Rp. 2M NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp.2M NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M NJOP diatas Rp. 300 Juta s.d. Rp.500 juta NJOP sampai dengan Rp. 300 juta lebih dari Rp. 1M |
| | b. billyar/bowling | Golongan I Golongan II Golongan III | Rp. | | NJOP NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M NJOP diatas Rp. 200 Juta s.d. Rp.500 juta |
| | c. gedung olah raga dan sejenisnya | Golongan IV Golongan I Golongan II Golongan III | Rp. Rp. Rp. | 10.000,00 | NJOP sampai dengan Rp. 200 juta NJOP lebih dari Rp. 2M NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp.2M |
| | d.usaha catering/ Toko roti dan sejenisnya | Golongan IV Golongan V Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V | Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. | 125.000,00 100.000,00 75.000,00 50.000,00 15.000,00 100.000,00 75.000,00 50.000,00 25.000,00 15.000,00 | NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M NJOP diatas Rp. 300 Juta s.d. Rp.500 juta NJOP sampai dengan Rp. 300 juta NJOP lebih dari Rp. 2M NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp.2M NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M NJOP diatas Rp. 300 Juta s.d. Rp.500 juta NJOP sampai dengan Rp. 300 juta |
| 19. | Bengkel atau reparasi | Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV | Rp. Rp. Rp. Rp. | 100.000,00 75.000,00 50.000,00 40.000,00 | NJOP lebih dari Rp. 2M NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp. 2M NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M NJOP diatas Rp. 300 Juta s.d. Rp.500 juta |
| No | FUNGSI BANGUNAN | GOLONGAN | TARIP RETRIBUSI/ BULAN | KETERANGAN |
|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Golongan V Golongan VI Golongan VII | Rp. 25.000,00 Rp. 15.000,00 Rp. 10.000,00 | NJOP diatas Rp. 200 Juta s.d. Rp.300 juta NJOP diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp.200 juta NJOP sampai dengan Rp. 100 juta |
| 20. | Usaha pertukangan/ Meubeler | Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V Golongan VI Golongan VII | Rp. 100.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 30.000,00 Rp. 15.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 5.000,00 | NJOP lebih dari Rp. 2M NJOP diatas Rp. 1M s/d Rp. 2M NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M NJOP diatas Rp. 300 Juta s.d. Rp.500 juta NJOP diatas Rp. 200 Juta s.d. Rp.300 juta NJOP diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp.200 juta NJOP sampai dengan Rp. 100 juta |
| 21. | Pabrik/industri | Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan III | Rp. 200.000,00 Rp. 150.000,00 Rp. 125.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 50.000,00 | NJOP lebih dari Rp. 2M NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp.2M NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M NJOP diatas Rp. 300 Juta s.d. Rp.500 juta NJOP sampai dengan Rp. 300 juta |
| 22. | Keramaian umum bersifat insidental | - | Rp. 150.000,00 | Sekali pertunjukan bersifat komersil |
| 23. | Tempat rekrerasi | Golongan I Golongan II Golongan III | Rp. 150.000,00 Rp. 125.000,00 Rp. 75.000,00 | NJOP lebih dari Rp. 2M NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp.2M NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M |
| | | Golongan IV Golongan V | Rp. 50.000,00 Rp. 25.000,00 | NJOP diatas Rp. 300 Juta s.d. Rp.500 juta NJOP sampai dengan Rp. 300 juta |
| 24. | Pedagang Kaki Lima | - | Rp. 200,00 | Setiap hari |
BAB IV - RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
Pasal 19

Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah 1 (satu) bulan kalender.
BAB V - RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
Pasal 20

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.
BAB V - RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
Pasal 21

- (1) Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu pelayanan :
- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan pengurusan KTP dan KK bagi WNI.
BAB V - RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
Pasal 22

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan atas penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
BAB V - RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan atas pengantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
BAB V - RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
Pasal 24

- (1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil diwajibkan membayar atau dikenakan Retribusi.
- (2) Kewajiban membayar Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi WNI yang mendapatkan pelayanan KTP dan KK.
- (3) Besaran tarif Retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
A. PERKAWINAN
1. Biaya pencatatan perkawinan dan penerbitan kutipan akta :
- a) Di kantor, untuk :
- 1) WNI sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2) Orang Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- b) Di luar kantor, untuk :
- 1) WNI sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2) Orang Asing sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
2. Biaya kutipan akta perkawinan :
- a) ke-2 (dua), sebesar :
- 1) WNI sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2) Orang Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- b) ke-3 (tiga), sebesar :
- 1) WNI sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 2) Orang Asing sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- c) ke-4 (empat), sebesar :
- 1) WNI sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- 2) Orang Asing sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- d) ke-5 (lima), sebesar :
- 1) WNI sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- 2) Orang Asing sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
B. PERCERAIAN
1. Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian, untuk :
- a) WNI sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- b) Orang Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
2. Biaya kutipan perceraian :
- a) ke- 2 (dua), sebesar :
- 1) WNI sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2) Orang Asing sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
3. ke-3 (tiga), sebesar :
- 1) WNI sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- 2) Orang Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
4. ke-4 (empat), sebesar :
- 1) WNI sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- 2) Orang Asing sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
5. ke-5 (lima), sebesar :
- 1) WNI sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- 2) Orang Asing sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
C. KEMATIAN
1. Biaya pencatatan dan kutipan akta kematian, untuk :
- a) WNI sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- b) Orang Asing sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. Biaya kutipan akta kematian :
- a) ke-2 (dua), sebesar :
- 1) WNI sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- 2) Orang Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- b) ke-3 (tiga), sebesar :
- 1) WNI sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2) Orang Asing sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- c) ke-4 (empat), sebesar :
- 1) WNI sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- 2) Orang Asing sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- d) ke-5 (lima), sebesar :
- 1) WNI sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- 2) Orang Asing sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
D. PENGAKUAN ANAK
1. Biaya kutipan dan pencatatan akta pengakuan anak, untuk :
- a) WNI sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- b) Orang Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
2. Biaya kutipan pengakuan anak :
- a) ke-2 (dua), sebesar :
- 1) WNI sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- 2) Orang Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- b) ke-3 (tiga), sebesar :
- 1) WNI sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2) Orang Asing sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- c) ke-4 (empat), sebesar :
- 1) WNI sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 2) Orang Asing sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- d) ke-5 (lima), sebesar :
- 1) WNI sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- 2) Orang Asing sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
3. Biaya pencatatan pengesahan anak, untuk :
- a) WNI sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- b) Orang Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
E. PERUBAHAN NAMA
Biaya pencatatan perubahan nama, untuk :
1. WNI sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
2. Orang Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
F. SALINAN AKTA
1. Perkawinan, untuk :
- a) WNI sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- b) Orang Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
2. Perceraian, untuk :
- a) WNI sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- b) Orang Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
3. Kematian, untuk :
- a) WNI sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- b) Orang Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
4. Pengakuan, untuk :
- a) WNI sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- b) Orang Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
G. PEMBATALAN AKTA CATATAN SIPIL
Biaya pembatalan akta, untuk :
1. WNI sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. Orang Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
H. SURAT-SURAT KETERANGAN
Biaya surat keterangan catatan sipil, untuk :
1. WNI sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. Orang Asing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (4) Besarnya tarif retribusi pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- b. KK, untuk Orang Asing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- c. KTP, untuk Orang Asing sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- d. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk Orang Asing Tinggal Terbatas sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- e. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- f. Surat Keterangan Ganti Nama sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- g. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- h. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) untuk WNI dan TKI sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- i. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) untuk WNI dan TKI sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- j. Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap untuk memperoleh KK dan KTP Orang Asing sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- k. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) untuk Orang Asing sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
BAB V - RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
Pasal 25

Masa Retribusi terutang adalah jangka waktu pada saat pelayanan penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
BAB VI - RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN
Pasal 26

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman mayat oleh Pemerintah Daerah.
BAB VI - RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN
Pasal 27

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu pelayanan pemakaman yang meliputi :
- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan mayat;
- b. penggunaan tempat pemakaman mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. penggunaan tanah makam;
- b. penggunaan tanah makam tumpangan;
- c. Perpanjangan penggunaan tanah makam;
- d. Perpanjangan penggunaan tanah makam tumpangan;
- e. Perpanjangan pemesanan petak tanah makam.
BAB VI - RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN
Pasal 28

Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman yaitu orang pribadi/yang menjadi ahli waris yang mendapatkan pelayanan pemakaman mayat dari Pemerintah Daerah.
BAB VI - RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN
Pasal 29

Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pemakaman terhadap jenazah, yaitu pemakaman jenazah oleh pihak Rumah Sakit dalam hal jenazah tidak ada yang bertanggung jawab.
BAB VI - RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN
Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan waktu, klasifikasi pemakaman, luas tanah dan jumlah jenazah yang dimakamkan.
Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
BAB VI - RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN
Pasal 31

- (1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan pemakaman diwajibkan membayar atau dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya Retribusi atas Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan per tahun sebagai berikut :
- a. Pemakaman dan penggunaan tanah makam, meliputi :
1. Pemakaman Umum Klasifikasi A sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. Pemakaman Umum Klasifikasi B sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
3. Pemakaman Umum Klasifikasi C sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- b. Sewa penggunaan tanah makam tumpangan, meliputi :
1. Pemakaman Umum Klasifikasi A sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. Pemakaman Umum Klasifikasi B sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
3. Pemakaman Umum Klasifikasi C sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- c. Perpanjangan penggunaan tanah makam, meliputi :
1. Pemakaman Umum Klasifikasi A sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. Pemakaman Umum Klasifikasi B sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
3. Pemakaman Umum Klasifikasi C sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- d. Perpanjangan penggunaan tanah makam tumpangan, meliputi :
1. Pemakaman Umum Klasifikasi A sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
2. Pemakaman Umum Klasifikasi B sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
3. Pemakaman Umum Klasifikasi C sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
- e. Perpanjangan pemesanan petak tanah makam sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
BAB VI - RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN
Pasal 32

Masa Retribusi pelayanan pemakaman adalah 1 (satu) tahun kalender.
BAB VII - RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
Pasal 33

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum.
BAB VII - RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
Pasal 34

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
BAB VII - RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
Pasal 35

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB VII - RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis kendaraan dan jangka waktu pelayanan parkir di tepi jalan umum.
Bagian Kedua Struktur dan Besarnya Tarif
BAB VII - RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
Pasal 37

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- a. Truk Gandeng, Truk Trailler dan bus besar sebesar Rp. 6.000,00
- b. Truk dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000,00
- c. Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 1.500,00
- d. Sepeda Motor sebesar Rp. 700,00
BAB VII - RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
Pasal 38

Masa Retribusi parkir ditepi jalan umum adalah saat diberikan karcis.
BAB VIII - RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Pasal 39

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar.
BAB VIII - RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Pasal 40

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB VIII - RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Pasal 41

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar.
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB VIII - RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kelas, golongan (termasuk jenis dagangan), luas pemakaian tempat-tempat, frekuensi dan waktu pemanfaatan fasiltias sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
BAB VIII - RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Pasal 43

- (1) Besarnya Retribusi berjualan yang dipungut setiap hari bagi pemakaian tempattempat berjualan dalam pasar dan tempat-tempat tertentu yang diijinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pasar Kelas I, meliputi :
1. Golongan A, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)/hari/m 2 ;
2. Golongan B, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah)/hari/m 2 ;
3. Golongan C, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah)/hari/m 2 .
- b. Pasar Kelas II, meliputi :
1. Golongan A, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah)/hari/m 2 ;
2. Golongan B, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah)/hari/m 2 ;
3. Golongan C, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)/hari/m 2 .
- c. Pasar Kelas III, meliputi :
1. Golongan A, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah)/hari/m 2 ;
2. Golongan B, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)/hari/m 2 ;
3. Golongan C, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah)/hari/m 2 .
- d. Pasar Kelas IV, meliputi :
1. Golongan A, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)/hari/m 2 ;
2. Golongan B, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah)/hari/m 2 ;
3. Golongan C, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah)/hari/m 2 .
- e. Pasar Kelas V, meliputi :
1. Golongan A, meliputi pasar sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per ekor;
2. Golongan B, meliputi pasar kambing, domba dan sejenisnya sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per ekor.
- f. Tempat berjualan pedagang :
1. Non PKL sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah);
2. PKL Tetap sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah)/hari/m 2 ;
3. PKL Tidak Tetap sebesar Rp. 500,00 tiap berjualan tiap PKL.
- (2) Selain Retribusi pasar dan tempat-tempat tertentu yang diijinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan juga Retribusi sebagai berikut :
- a. Retribusi pemeliharaan kebersihan sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) per m†/hari;
- b. Retribusi tempat bongkar muat barang, bagi setiap kendaraan yang membongkar dan/atau memuat barang dalam pasar dikenakan sebagai berikut :
1. Kendaraan Besar, meliputi kendaraan jenis truk dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap bongkar muat barang;
2. Selain kendaraan truk dan sejenisnya sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap bongkar muat barang.
- (3) Penetapan Kelas dan Golongan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII - RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Pasal 44

Selain Retribusi berjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), kepada pemakai kios dikenakan retribusi atas penggunaan tempat berjualan per tahun sebagai berikut :
- a. Pasar Kelas I, meliputi :
1. Golongan A, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Golongan B, sebesar Rp. 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
3. Golongan C, sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
- b. Pasar Kelas II, meliputi :
1. Golongan A, sebesar Rp. 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
2. Golongan B, sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
3. Golongan C, sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah).
- c. Pasar Kelas III, meliputi :
1. Golongan A, sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
2. Golongan B, sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
3. Golongan C, sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
- d. Pasar Kelas IV, meliputi :
1. Golongan A, sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
2. Golongan B, sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
3. Golongan C, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
BAB IX - RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 45

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
BAB IX - RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 46

Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, yaitu pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. Biaya Uji;
- b. Penetapan Lulus Uji;
- c. Tanda Uji;
- d. Buku Uji;
- e. Mutasi Uji;
BAB IX - RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 47

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan atas jasa pengujian kendaraan bermotor.
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB IX - RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 48

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
BAB IX - RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 49

Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pengujian kendaraan JBB &gt; 3.500 Kg
Rp. 59.000,00
- b. Pengujian kendaraan JBB 3.500 Kg
Rp. 48.500,00
BAB IX - RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 50

Masa Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah 6 (enam) bulan.
BAB X - RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
Pasal 51

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran oleh Pemerintah Daerah.
BAB X - RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
Pasal 52

Objek Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, yaitu pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat-alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat, meliputi :
- a. Tabung gas;
- b. Hidran;
- c. Springkler;
- d. Detektor;
- e. Alarm Sistem;
- f. Otomatik gas.
BAB X - RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
Pasal 53

Subjek Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan atas pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.
BAB X - RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
Pasal 54

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran ditentukan berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji.
Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif
BAB X - RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
Pasal 55

- (1) Atas pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran dikenakan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan peralatan pemadam kebakaran berupa tabung gas, hidran, springkler, detektor, alarm sistem dan otomatik gas digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran dengan penetapan tarif untuk setiap kali pemeriksaan, sebagai berikut :
- a. Jenis busa, super busa dan sejenisnya :
- 1)
- Isi 0 liter sampai dengan 10 liter sebesar
Rp. 5.000,00 per unit
- 2)
- Isi 10,1 liter sampai dengan 40 liter sebesar
Rp. 7.500,00 per unit
- 3) Isi 40,1 liter sampai dengan 100 liter sebesar
Rp. 12.500,00 per unit
- b. Jenis dry Powder (serbuk), Gas CO2, Halon dan sejenisnya :
- 1) Berat 0 kg sampai dengan 3 kg sebesar
Rp. 5.000,00 per unit
- 2) Berat 4 kg sampai dengan 6 kg sebesar
Rp. 7.500,00 per unit
- 3) Berat 7 kg sampai dengan 20 kg sebesar
Rp. 12.500,00 per unit
- 4) Berat lebih dari 20 kg sebesar
Rp. 17.500,00 per unit
- c. Hidran sebesar Rp. 100.000,00 per unit
- d. Springkler sebesar Rp. 100.000,00 per unit
- e. Detektor sebesar Rp. 100.000,00 per unit
- f. Alarm Sistem sebesar Rp. 100.000,00 per unit
- g. Otomatik gas sebesar Rp. 100.000,00 per unit.
BAB X - RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
Pasal 50

Masa Retribusi pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah frekuensi alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan/atau yang diuji.
BAB XI - RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
Pasal 51

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pengelolahan limbah cair.
BAB XI - RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
Pasal 52

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, yaitu pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri pada tempat yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.
BAB XI - RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
Pasal 53

Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair yaitu orang pribadi atau badan usaha yang memanfaatkan pelayanan fasilitas pengolahan limbah cair yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB XI - RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
Pasal 54

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume limbah cair yang diolah, jenis, tingkat kesulitan dalam pelaksanaan treatmen limbah cair dan kadar racun dalam limbah.
Bagian Kedua Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
BAB XI - RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
Pasal 55

Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per tangki.
BAB XII - RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 56

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
BAB XII - RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 57

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, yaitu pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
BAB XII - RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 58

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi.
BAB XII - RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 59

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.
Bagian Kedua Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
BAB XII - RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 60

Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
BAB XIII - RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
Pasal 61

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian Tera/Tera Ulang.
BAB XIII - RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
Pasal 62

Objek Retribusi Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, yaitu :
- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII - RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
Pasal 63

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan usaha yang yang memperoleh jasa pelayanan Tera/Tera Ulang, alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya serta pengujian barang-barang dalam keadaan terbungkus.
BAB XIII - RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
Pasal 64

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Tera/Tera Ulang, alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya serta pengujian barang-barang dalam keadaan terbungkus dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis kapasitas, lamanya waktu dan peralatan pengujian yang digunakan.
Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
BAB XIII - RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
Pasal 65

Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, sebagai berikut :
| | | | TERA | TERA | TERA ULANG | TERA ULANG |
|----|------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| No | JENIS RETRIBUSI | SATUAN | PENGUJIAN/PENGESAHAN /PEMBATALAN | PENJUSTIRAN | PENGUJUAN/ PENGESAHAN | PENJUSTI RAN |
| | | | Tarif ( Rp ) | Tarif ( Rp ) | Tarif ( Rp ) | Tarif ( Rp ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | Biaya Tera dan Tera Ulang | | | | | |
| | a. Sampai dengan 2 cm | buah | 2.000 | | 1.000 | |
| | b. Lebih dari 2 cm sampai dengan 10 m tarif 10 m | buah | 4.000 | | 2.000 | |
| | ditambah untuk tiap 10 matau bagiannya untuk 1) Salib ukur | buah | 4.000 | | 2.000 | |
| | 2) Balok ukur | buah | 5.000 | | 5.000 | |
| | 3) Mikrometer | buah | 6.000 | | 3.000 | |
| | 4) Jangka sorong | buah | 6.000 | | 3.000 | |
| | 5) Alat ukur tinggi orang | buah | 5.000 | | 2.500 | |
| | 6) Counter meter | buah | 10.000 | | 10.000 | |
| | 7) Rol tester | buah | 5.000 | | 5.000 | |
| | 8) Komprator | buah | 5.000 | | 5.000 | |
| 2 | ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN ( LEVEL | | | | | |
| | a. Mekanik | buah | 50.000 | 12.500 | 50.000 | 12.500 |
| | b. Elektonik | buah | 100.000 | 25.000 | 100.000 | 25.000 |
| 3 | TAKARAN BASAH ( BASAH/KERING ) | | | | | |
| | a. Sampai dengan 2 L | buah | 200 | | 200 | |
| | b. Lebih dari 2 L sampai 25 L | buah | 400 | | 400 | |
| | c. Lebih dari 25 L | buah | 2.000 | | 2.000 | |
| 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|
| TANGKI UKUR | | | | |
| 1. Bentuk silinder Tegak 1) Sampai dengan 500 KL 2) Lebih dari 500 Kl dihutung sebagai berikut : a. 500 KL pertama b. Selebihnya dari 500 kl 1000 kl setiap kl c. Selebihnya dari 1000 kl 2000 kl setiap kl d. Selebihnya dari 2000 kl 10000 kl setiap kl e. Selebihnya dari 10000 kl 20000 kl setiap kl f. Selebihnya dari 20000 kl setiap kl Bagian-bagian dari Kl dihitung satu KL 2. Bentuk Siliner Datar 1 .Bentuk Silender Datar 2. Lebih dari 10 kl dihitung sebagai berikut : a. 10 KL pertama b. Selebihnya dari 10 kl, sampai dengan 50 kl, setiap KL c. Selebihnya dari 1000 kl setiap kl | buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah | 100.000 100.000 150 100 20 10 5 200.000 200.000 2.000 1.000 | 100.000 100.000 150 100 20 10 5 200.000 200.000 2.000 1.000 | |
| Bagian-bagian dari kl dihitung satu kl TANGKI UKUR GERAK a. Tangki ukur mobil dan tangki ukut wagon 1) Kapasitas sampai dengan 5 Kl 2) Lebih dari 5 kl dihitung sebagai berikut : a) 5 kl pertama | buah buah | 20.000 20.000 | | |
| g) Selebihnya dari 1000 kl dengan 5000 kl, setiap kl Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL ALAT UKUR DARI GELAS Labu ukur, Buret dan pipet Gelas ukur dengan tarif minimum Alat suntik BEJANA UKUR dengan 50 L dari 50 L s/d 200L | buah buah buah buah buah buah buah Skala Skala Buah Buah | 300 300 3.000 50 10.000 | 20.000 20.000 2000 80.000 80.000 1.200 1.000 700 500 200 50 | |
| f) Selebihnya | | 1.200 1.000 700 500 200 50 | | |
| b) Selebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl, setiap kl c) Selebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl, setiap kl d) Selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl, setiap | | | | |
| kl e) Selebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl, setiap kl dari 500 kl sampai dengan kl | | | | |
| sampai | | | | |
| b) Selebihnya dari 5 kl, setiap kl Bagian-bagian dari kl dihitung satu kl b. Tangki Ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal 1) Sampai dengan 50 kl 2) Lebih dari 50 kl dihitung sebagai berikut : a) 50 kl Pertama 1000 kl, setiap | buah buah | 2000 80.000 80.000 | | |
| a. b. c. | Buah Buah | | 5.000 10.000 | |
| | | 20.000 | | |
| d angka ini | Buah | | | |
| 1000 L | | | 20.000 | |
| dari 1000 L dihitung | Buah | | | |
| | Buah | | | |
| Sampai | | | | |
| a. | | 30.000 40.000 | | |
| 500 L 1000 L | | | | |
| dari 500 L s/d | | | | |
| | | | 30.000 | |
| dari 1000 biaya pada huruf | | | | |
| | | | 5.000 | |
| Lebih | | | | |
| e. | | | | |
| | | 10.000 | | |
| Bagian-bagian | | | | |
| b. Lebih | | | | |
| c. Lebih dari 200 L s/d | | | | |
| d. Lebih | | | | |
| ditambah tiap 1000L | | | | |
| 8 | METER TAKSI | Buah | 20.000 | | 10.000 | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|----------|--------|
| 9 | SPEEDOMETER | Buah | 15.000 | | 7.500 | |
| 10 | METER REM | Buah | 15.000 | | 7.500 | |
| 11 | TACHOMETER | Buah | 30.000 | | 15.000 | |
| 12 | TERMOMETER | Buah | 6.000 | | 3.000 | |
| 13 | DENSIMETER | Buah | 6.000 | | 3.000 | |
| 14 | VISKOMETER | Buah | 6.000 | | 3.000 | |
| 15 | ALAT UKUR LUAS | Buah | 5.000 | | 2.500 | |
| 16 | UKUR | Buah | 5.000 | | 2.500 | |
| | ALAT SUDUT | | | | | |
| 17 | ALAT UKUR CAIRAN MINYAK a. Meter bahan bakar minyak | | | | | |
| | 1.Meter induk untuk setiap media uji | | | | | |
| | a) Sampai dengan 25m Lebih dari 25 m ‡ | | | | | |
| | ‡ / | Buah | 48.000 | 24.000 | 48.000 | 24.000 |
| | b) /h dihitung sebagai berikut : | | | | | |
| | 1) 25m ‡ /h pertama | Buah | 40.000 | 16.000 | 20.000 | 8.000 |
| | 2) selebihnya dari 25 m ‡ /h s/d 100 m ‡ /h setiapm ‡ /h | Buah | 2.000 | | 2000 | |
| | 3) selebihnya 100 m ‡ /h s/d 500 m ‡ /h setiapm ‡ /h | Buah | 1.000 | | 1.000 | |
| | 4) selebihnya dari 500m ‡ /h setiapm ‡ /h | Buah | 500 | | 500 | |
| | Bagian-bagian darim ‡ /h dihitung satum ‡ /h | | | | | |
| | 2.Meter kerja | | | | | |
| | a) sampai dengan 15m ‡ /h pertama | Buah | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 |
| | b) selebihnya dari 15m ‡ /h dihitung sbb: 1) 15m ‡ /h pertama | Buah | 20.000 | 10.000 | 20.000 | |
| | dengan 100m ‡ /h setiapm ‡ /h | Buah | 1.000 | - | 1.000 | |
| | 3) Selebihnya dari m ‡ /h sampai dengan 500m ‡ /h setiapm ‡ /h | Buah | 500 | - | 500 | |
| | 4) selebihnya dari dari 500 m ‡ /h setiap m ‡ /h Bagian- bagian darim ‡ /h dihitung satum ‡ /h | Buah | 300 | - | 300 | |
| | b. Pompa ukur Untuk setiap badan ukur | Buah | | | | |
| 18 | | | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 5.000 |
| | ALAT UKUR GAS | | | | | |
| | a. Meter Induk | | | | | |
| | 1) sampai dengan 10m ‡ /h | Buah | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 |
| | 2) sampai dengan 100m ‡ /h, terdiri dari : | | | | | |
| | a. 100m ‡ /h pertama | Buah | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 |
| | b. Selebihnya dari 100m ‡ /h s.d. 500m ‡ /h | Buah | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | c. Selebihnya dari 500 m ‡ /h s.d. 1000 m ‡ /h setiapm ‡ /h | Buah | 50 | 0 | 50 | 0 0 |
| | d. Selebihnya dari 1000 m ‡ /h s.d. 2000 m ‡ /h setiapm ‡ /h | Buah | 20 | 0 | 20 | |
| | e. Selebihnya dari 2000m ‡ /h setiapm ‡ /h dihitung satu m‡/h | Buah | 10 | 0 | 10 | 0 |
| | Bagian-bagian dari m‡/h | | | | | |
| | b. Meter kerja | | | | | 2000 |
| | 1) sampai dengan 50m ‡ /h | Buah | 2000 | | | |
| | 2) Lebih dari 50m ‡ /h sbb: | | | | | 2.000 |
| | a. 50m ‡ /h pertama | Buah Buah | 2.000 20 | | | 20 |
| | b. selebihnya dari 50 m ‡ /h s.d. 500 m ‡ /h setiapm ‡ /h c. Selebihnya 500 m ‡ /h s.d. 1000 m ‡ /h, | Buah | 15 | | | 15 |
| | setiapm ‡ /h d. Selebihnya dari 1000 m ‡ /h s.d. 2000 m ‡ /h | Buah | 10 | | | 10 5 |
| | setiapm ‡ /h | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|---------|--------|
| | e. selebihnya dari 2000m ‡ /h setiapm ‡ /h | Buah | 5 | | | |
| | Bagian-bagian dari m‡/h dihitung satu m‡/h c. Meter gas orifice dan seninya (Merupakan satu sistem/unit alat ukur) | Buah | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 |
| | d. Perlengkapan meter gas office jika diuji | Buah | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 |
| | tersendiri, setiap alat perlengkapan e. Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji untuk setiap badan ukur | Buah | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 |
| 19 | METER AIR | | | | | |
| | a. Meter Induk | | | | | |
| | 1) Sampai dengan 15m ‡ /h | Buah | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 |
| | 2) Lebih dari 15m ‡ /h sampai dengan100m ‡ /h | Buah | 40.00 | 20.000 | 40.000 | 20.000 |
| | 3) Lebih dari 100m ‡ /h | Buah | 50.000 | 25.000 | 50.000 | 25.000 |
| | b. Meter Kerja | | | | | |
| | 1) Sampai dengan 10m ‡ /h | Buah | 500 | 250 | 500 | 250 |
| | 2) Lebih dari 10m ‡ /h dengan 100m ‡ /h | Buah | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 |
| | 3) Lebih dari 100m ‡ /h | Buah | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
| 20 | METER CAIRANMINUM SELAINNAIR | | | | | |
| | a. Meter Induk | | | | | |
| | 1) Sampai dengan 15m ‡ /h | Buah | 30.000 | 15.000 | 30.000 | 15.000 |
| | 2) Lebih dari 15m ‡ /h sampai dengan 100m ‡ /h | Buah | 50.000 | 25.000 | 50.000 | 25.000 |
| | 3) Lebih dari 100m ‡ /h | Buah | 60.000 | 30.000 | 60.000 | 30.000 |
| | b. Meter Kerja | | | | | |
| | 1) sampai dengan 15m ‡ /h | Buah | 1.500 | 750 | 1.500 | 750 |
| | 2) Lebih dari 15m ‡ /h sampai dengan 100m ‡ /h | Buah | 5.000 | 2.500 | 5.000 | 2.500 |
| | 3) Lebih dari 100m ‡ /h | Buah | 12.000 | 6.000 | 12.000 | 6.000 |
| 21 | PEMBATAS ARUS AIR | Buah | 1.000 | 500 | | |
| 22 | ALAT KOMPENSASI SUHU, SUHU (ATC) | Buah | 10.000 | 5.000 | | |
| | TEKANAN KOMPENSASI LAINNYA | | | | | |
| 23 | METER PROVER a. Sampai dengan 2000 L | Buah | 100.000 | | 100.000 | |
| | b. Lebih dari 2000 L s/d 10.000L | Buah | 200.000 | | 200.000 | |
| | c. Lebih dari 10.000 L | Buah | 300.000 | | 300.000 | |
| | Meter prver yang mempunyai 2 ( dua ) kurung buka seksi atau lebih maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur | | | | | |
| 24 | METER ARUS MASA | | | | | |
| | a. Meter kerja | | | | | |
| | Untuk setiap media uji : | | | | | |
| | 1) sampai dengan 10 kg/min | Buah | 50.000 | 10.000 | 50.000 | |
| | 2) Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb: | | | | | |
| | a. 10 kg/min pertama | Buah | 50.000 | 10.000 | 50.000 | |
| | b. selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min | Buah Buah | 500 200 | | 500 200 | |
| | c. selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min setiap kg/min | Buah | 100 | | 100 | |
| | d. selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min setiap kg/min | | | | | |
| | e. selebihnya dari 1000 kg/min | Buah | 50 | | 50 | |
| 25 | Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min ALAT UKUR PENGISI (FILING MACHINE) | | | | | |
| | Untuk setiap jenis media | | | | | |
| | | Buah | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 |
| | 1. Sampai dengan 4 alat pengisi 2. Selebihnya dari 4 alat pengisi setiap alat pengisi | Buah | 5.000 | | 5.000 | |
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 26 | METER LISTRIK ( METER KWH) a. Meter induk/kelas 0,2 atau kurang | | | | | |
| | 1) 3 ( tiga ) phasa | Buah | 40.000 | 15.000 | 40.000 | 15.000 |
| | 2) 1 (satu ) phasa | Buah | 12.000 | 5.000 | 12.000 | 5.000 |
| | b. Meter kerja kelas T, Kelas 0,5 | | | | | |
| | 1) 3 ( tiga ) phasa | Buah | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 2.000 |
| | 2) 1 ( satu ) pasha | Buah | 3.000 | 1.200 | 3.000 | 1.200 |
| | c. Meter Kerja kelas 2 | Buah | 3.000 | 1.200 | 3.000 | 1.200 |
| | 1) 3 ( tiga ) phasa 2) 1 ( satu ) phasa | Buah | 2.500 | 1.000 | 2.500 | 1.000 |
| | Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL | | | | | |
| 27 | Meter enegi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penetera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b, c | Buah Buah | | | | |
| 28 | PEMBATAS ARUS LISTRIK | | 1.000 | 500 | 1.000 | 500 |
| 29 | STOPWACH | Buah | 1.000 | | 1.000 | |
| 30 | METER PARKIR | Buah | 6.000 | 2.500 | 1.000 | 2.500 |
| 31 | ANAK TIMBANGAN | | | | | |
| | a. Ketelitian sedang dan biasa ( kelas M2 dan M3 ) | | | | | |
| | 1) sampai dengan 1 kg | Buah | 360 | 120 | 240 | 120 |
| | 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg | Buah | 600 | 300 | 300 | 200 |
| | 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg | Buah | 1.000 | 500 | 500 | 300 |
| | b. Ketelitian halus ( kelas F2 dan M1 ) | | | | | |
| | 1) sampai dengan 1 kg | Buah | 1.000 | 500 | 500 | 300 |
| | 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg | Buah | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 500 |
| | 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg | Buah | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 1.000 |
| | Ketelitian khusus ( Kelas E2 dan F1 ) | | | | | |
| | 1) sampai dengan 1 kg | Buah | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 1.000 |
| | 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg | Buah | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 2.500 |
| | 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg | Buah | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 5.000 |
| 32 | TIMBANGAN | | | | | |
| | a. Sampai dengan 3000 kg | | | | | |
| | a)Sampai dengan 25 kg | Buah | 1.500 | 500 | 1.000 | 500 |
| | b)Lebih dari 25 kg sampai dengan 150kg | Buah | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 1.000 |
| | c)Lebih dari 150 kg sampai dengan 500kg | Buah | 3.000 | 1.500 | 2.000 | 1.000 |
| | d)Lebih dari 500 kg sampai dengan 1000kg | Buah | 4.000 | 2.500 | 3.000 | 1.500 |
| | e)Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3000kg | Buah | 10.000 | 5.000 | 7.500 | 3.000 |
| | 2)Ketelitian halus ( kelas II ) | | | | | |
| | a)sampai dengan 1kg | Buah | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 2.500 |
| | b)Lebih dari 1 kg sampai dengan 25kg | Buah | 1.200 | 6.000 | 7.500 | 3.000 |
| | c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100kg | Buah | 1.400 | 7.000 | 10.000 | 5.000 |
| | d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1000 kg | Buah | 1.600 | 8.000 | 12.000 | 6.000 |
| | e) Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3000 kg | Buah | 2.0000 | 10.000 | 15.000 | 7.500 |
| | b. Lebih dari 3000 kg | | | | | |
| | 1) Ketelitian sedang dan biasa setiap 100kg | Buah | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 |
| | 2) Ketelitian khusus dan halus setiap 100 kg | Buah | 5.000 | 2.500 | 3.000 | 2.000 |
| | c. Timbangan ban jalan | | | | | |
| | 1) sampai dengan 100 ton/h | Buah | 100.000 | 50.00 | 100.000 | 50.000 |
| | 2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h | Buah | 200.000 | 10.000 | 200.000 | 100.000 |
| | 3) lebih besar dari 500 ton/h | Buah | 300.000 | 150.000 | 300.000 | 150.000 |
| | dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitasnya masing-masing serta menurut tarif pada angka 33 a, b dan c Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|--------------|--------|
| 33 | a. Dead Weight Testing Machine | | | | | |
| | 1) Sampai dengan 100 kg/cm † | Buah | 5.000 | | 5.000 | |
| | 2) Lebih dari 100 kg/cm †s ampai dengan 1000 kg/cm † | Buah | 10.000 | | 10.000 | |
| | 3) Lebih dari 1000 kg/cm † b. 1) Alat ukur tekanan darah | Buah Buah | 15.000 5.000 | 2.500 | 15.000 2.500 | 1.000 |
| | 2) Monometer Minyak a) Sampai dengan 100 kg/cm† | Buah | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 1.000 |
| | b) Lebih dari 100 kg/cm†sampai dengan 1000 kg/cm† | Buah | 7.500 | 3.000 | 5.000 | 2.500 |
| | c) Lebih dari 1000 kg/cm† | Buah | 10.000 | 5.000 | 7.500 | 3.000 |
| | 3) Pressure Calibrator | Buah | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 |
| | a) sampai dengan 100 kg/cm† | Buah | 5.000 | 2.500 | 5.000 | 2.500 |
| | b) Lebih dari 100 kg/cm†sampai dengan 1000 kg/cm† | Buah | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
| | c ) Lebih dari 1000 kg/cm† | Buah | 15.000 | 7.5000 | 15.000 | 7.500 |
| 34 | PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS | Buah | 10.000 | 5.000 | 2.500 | 5.000 |
| 35 | METER KADAR AIR a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi | Buah | 10.000 | 2.500 | 5.000 | 2.500 |
| | b. Untuk biji-bijian mengandun minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi | Buah | 15.000 | 5.000 | 7.500 | 5.000 |
| | c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi | Buah | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 36 | Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 36 atau benda/barang bukanUTTP dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam, setiap jam/ bagian dari jam dihitung dari 1 jam | Buah | 2.500 | 1.000 | 2.500 | 1.000 |
BAB XIV - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 66

Retribusi Jasa Umum di pungut di wilayah Daerah.
BAB XV - RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 67

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD.
BAB XVI - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 68

- (1) Penetapan retribusi dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal retribusi tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB XVI - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 69

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.
BAB XVII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 70

- (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didahului dengan surat teguran.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB XVIII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 71

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.
BAB XVIII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 72

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
BAB XVIII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 73

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku-buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB XIX - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 74

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
BAB XIX - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 75

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB XX - PENGURANGAN, KERINGANAN
Pasal 76

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB XXI - TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI DAN PEMBATALAN
Pasal 77

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan, ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.
BAB XXII - TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 78

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya .
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB XXII - TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 79

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan retribusi diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dalam bentuk Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
BAB XXII - TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 80

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB XXIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 81

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
BAB XXIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 82

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
- b. masa Retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran;
- d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.
BAB XXIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 83

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XXIV - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 84

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguhkan apabila :
- a. diterbitkan surat teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bahwa Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XXIV - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 85

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB XXV - PENYIDIKAN
Pasal 86

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XXVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 87

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan penghapusan atau pengurangan retribusi terutang beserta sanksi administratif besarnya bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulannya yang belum dibayar oleh Wajib Retribusi.
BAB XXVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1989 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 2 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha dan Retribusi Bidang Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 4/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2007 Nomor 8 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
3. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2002 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2002 Nomor 5 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2002 Nomor 6 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2002 Nomor 8 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2007 Nomor 10 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 50) masih tetap berlaku kecuali mengenai retribusinya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Perijinan dan Pemakaian Fasilitas pada Taman Rekreasi Kota (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2007 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2007 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2007 Nomor 6 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lumpur Tinja dan Air Kotor (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 55) masih tetap berlaku kecuali mengenai retribusinya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XXVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 89

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.
BAB XXVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.
Disahkan di Malang pada tanggal 9 Pebruari 2011
WALIKOTA MALANG, ttd.
Drs. PENI SUPARTO, M. AP
Diundangkan di Malang pada tanggal 11 Pebruari 2011
SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580415 198403 1 012
LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI C
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003