PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 18 Tahun 2016
Tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2016
Berlaku: 1 April 2016
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 60);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2016
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banjar sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja lingkup kecamatan
6. Pambakal adalah sebutan lain dari Kepala Desa sebagai unsur pelaksana Pemerintah Desa.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari Anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa secara Nasional.
10. Pemerintah Desa adalah Pambakal dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
BAB II - PENGALOKASIAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB II - PENGALOKASIAN
Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.
BAB II - PENGALOKASIAN
Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
BAB II - PENGALOKASIAN
Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
BAB II - PENGALOKASIAN
Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :
W = [(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)]*
(DDkab-ADkab)
4
Keterangan :
- W = Dana Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan.
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten yang bersangkutan.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten yang bersangkutan.
- DDkab = Pagu Dana Desa kabupaten.
- AD kab = Besaran Alokasi Dasar untuk setiap desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.
BAB II - PENGALOKASIAN
Pasal 7

Indeks tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
BAB III - PENYALUR
Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
- a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Pambakal menyampaikan:
- a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati;
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- c. Pambakal menyampaikan Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Pambakal menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I kepada Bupati;
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus); dan
- c. Pambakal menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Pambakal menyampaikan:
- a. penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Pambakal menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II kepada Bupati.
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I dan Tahap II telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).
- c. Pambakal menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam Aanggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
BAB IV - PENGGUNAAN
Pasal 9

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
- a Prioritas penggunaan Dana Desa yang diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi :
1. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- b Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :
1. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa ( Community Centre );
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
7. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
8. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 10

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundangundangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Pambakal dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan;
- c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
BAB VII
Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
BAB VIII
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.
Ditetapkan di Martapura pada tanggal 1 April 2016
BUPATI BANJAR, ttd
H. KHALILURRAHMAN
Diundangkan di Martapura pada tanggal 1 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ttd
H. NASRUN SYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 N0M0R 18
8
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 18 Tahun 20163 TANGGAL 1 April 2016
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2016
| NO | NAMA DESA | BESARAN DANA DESA |
|--------------------|-----------------------|---------------------|
| KEC. ALUH-ALUH | KEC. ALUH-ALUH | KEC. ALUH-ALUH |
| 1. | Bakambat | 592.443.096,95 |
| 2. | Tanipah | 629.962.497,87 |
| 3. | Pemurus | 668.247.584,03 |
| 4. | Simpang Warga | 611.470.923,73 |
| 5. | Bunipah | 591.747.451,25 |
| 6. | Aluh Aluh Besar | 638.917.117,68 |
| 7. | Aluh Aluh Kecil | 605.623.344,81 |
| 8. | Podok | 620.740.913,73 |
| 9. | Handil Bujur | 601.304.532,59 |
| 10. | Kuin Besar | 607.790.342,52 |
| 11. | Terapu | 584.947.656,42 |
| 12. | Labat Muara | 596.465.953,54 |
| 13. | Pulantan | 590.242.810,63 |
| 14. | Aluh Aluh Kecil Muara | 608.994.720,70 |
| 15. | Simpang Warga Dalam | 617.870.194,35 |
| 16. | Kuin Kecil | 595.437.300,49 |
| 17. | Handil Baru | 587.990.598,62 |
| 18. | Balimau | 582.363.616,62 |
| 19. | Sungai Musang | 608.741.274,24 |
| KEC. KERTAK HANYAR | KEC. KERTAK HANYAR | KEC. KERTAK HANYAR |
| 20. | Pemangkih Laut | 583.314.271,99 |
| 21. | Simpang Empat | 621.883.959,23 |
| 22. | Sungai Lakum | 579.198.793,33 |
| 23. | Manarap Baru | 594.911.618,38 |
9
| 24. | Kertak Hanyar Ii | 611.334.624,18 |
|-------------------|----------------------|-------------------|
| 25. | Pasar Kamis | 587.913.870,14 |
| 26. | Manarap Tengah | 601.367.398,08 |
| 27. | Belayung Baru | 585.029.841,08 |
| 28. | Benua Hanyar | 579.619.244,46 |
| 29. | Mekar Raya | 577.281.760,79 |
| KEC. GAMBUT | KEC. GAMBUT | KEC. GAMBUT |
| 30. | Sungai Kupang | 592.166.959,97 |
| 31. | Guntung Papuyu | 586.355.902,66 |
| 32. | Makmur | 597.144.564,05 |
| 33. | Tambak Sirang Darat | 587.016.300,95 |
| 34. | Tambak Sirang Laut | 579.442.173,94 |
| 35. | Malintang | 591.701.858,60 |
| 36. | Kayu Bawang | 598.452.274,22 |
| 37. | Banyu Hirang | 587.935.985,91 |
| 38. | Guntung Ujung | 593.224.768,84 |
| 39. | Tambak Sirang Baru | 583.956.993,61 |
| 40. | Malintang Baru | 576.978.825,03 |
| 41. | Keladan Baru | 579.566.957,38 |
| KEC. SUNGAI TABUK | KEC. SUNGAI TABUK | KEC. SUNGAI TABUK |
| 42. | Sungai Bakung | 628.006.280,94 |
| 43. | Sungai Tandipah | 604.541.427,83 |
| 44. | Lok Baintan | 594.172.833,18 |
| 45. | Gudang Hirang | 610.627.585,24 |
| 46. | Sungai Pinang | 604.360.491,11 |
| 47. | Pembantanan | 634.621.796,41 |
| 48. | Pemakuan | 594.759.074,09 |
| 49. | Sungai Tabuk Kota | 586.594.238,07 |
| 50. | Sungai Tabuk Keramat | 620.797.871,94 |
| 51. | Lok Buntar | 626.123.332,51 |
| 52. | Gudang Tengah | 598.341.727,55 |
| 53. | Pejambuan | 589.678.718,30 |
|-------------------|-----------------------|------------------|
| 54. | Keliling Benteng Ilir | 596.064.627,02 |
| 55. | Sungai Pinang Baru | 612.389.351,96 |
| 56. | Paku Alam | 601.160.788,72 |
| 57. | Liok Baintan Dalam | 587.794.333,25 |
| 58. | Pematang Panjang | 594.924.434,56 |
| 59. | Sungai Bangkal | 591.533.750,46 |
| 60. | Tajau Landung | 598.290.068,74 |
| 61. | Abumbun Jaya | 586.636.625,03 |
| KEC. MARTAPURA | KEC. MARTAPURA | |
| 62. | Sungai Sipai | 628.498.416,40 |
| 63. | Pasayangan Selatan | 585.454.970,12 |
| 64. | Tanjung Rema | 616.959.690,44 |
| 65. | Bincau | 608.528.994,52 |
| 66. | Murung Kenanga | 602.134.610,46 |
| 67. | Tunggul Irang | 577.614.615,34 |
| 68. | Tambak Baru | 581.891.105,21 |
| 69. | Cindai Alus | 591.881.181,62 |
| 70. | Tungkaran | 585.346.252,07 |
| 71. | Tambak Baru Ulu | 584.471.752,05 |
| 72. | Bincau Muara | 595.588.078,71 |
| 73. | Tunggul Irang Ilir | 593.339.047,28 |
| 74. | Tunggul Irang Ulu | 584.942.239,33 |
| 75. | Labuan Tabu | 588.536.234,82 |
| 76. | Indra Sari | 601.149.430,57 |
| 77. | Jawa Laut | 607.084.637,34 |
| 78. | Pasayangan Utara | 578.640.652,18 |
| 79. | Pasayangan Barat | 586.177.019,10 |
| 80. | Tambak Baru Ilir | 575.827.763,67 |
| KEC. KARANG INTAN | KEC. KARANG INTAN | |
| 81. | Kiram | 582.704.132,20 |
| 82. | Mandiangin Barat | 584.816.193,71 |
|---------------|---------------------|------------------|
| 83. | Karang Intan | 576.907.815,63 |
| 84. | Pandak Daun | 584.041.392,80 |
| 85. | Jingah Habang Hulu | 589.394.833,48 |
| 86. | Mali-Mali | 585.696.359,77 |
| 87. | Lok Tangga | 583.018.626,68 |
| 88. | Lihung | 584.121.647,48 |
| 89. | Biih | 584.054.159,07 |
| 90. | Panyambaran | 584.549.222,47 |
| 91. | Sungai Alang | 585.960.246,49 |
| 92. | Sungai Asam | 584.436.361,93 |
| 93. | Mandikapau Timur | 580.730.750,53 |
| 94. | Awang Bangkal Barat | 594.600.285,28 |
| 95. | Awang Bangkal Timur | 584.235.483,77 |
| 96. | Sungai Besar | 582.087.064,13 |
| 97. | Mandiangin Timur | 577.011.870,41 |
| 98. | Pasar Lama | 575.710.133,44 |
| 99. | Jingah Habang Hilir | 580.075.022,88 |
| 100. | Sungai Arfat | 586.708.137,58 |
| 101. | Padang Panjang | 578.804.833,73 |
| 102. | Sungai Landas | 583.056.379,36 |
| 103. | Abirau | 591.965.740,14 |
| 104. | Pulau Nyiur | 590.874.742,19 |
| 105. | Mandi Kapau Barat | 583.701.399,84 |
| 106. | Balau | 579.312.112,66 |
| KEC. ASTAMBUL | KEC. ASTAMBUL | KEC. ASTAMBUL |
| 107. | Pingaran Ilir | 607.120.972,59 |
| 108. | Jati Baru | 600.946.220,42 |
| 109. | Pasar Jati | 601.913.586,73 |
| 110. | Danau Salak | 592.306.875,01 |
| 111. | Tambak Danau | 581.748.723,47 |
| 112. | Kaliukan | 592.313.432,75 |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 113. | Sungai Alat | 589.991.947,08 |
| 114. | Pingaran Ulu | 614.707.448,43 |
| 115. | Astambul Kota | 584.396.654,15 |
| 116. | Astambul Seberang | 581.079.988,88 |
| 117. | Sungai Tuan Ulu | 591.254.614,62 |
| 118. | Benua Anyar St | 586.434.299,11 |
| 119. | Kelampaian Ilir | 588.234.298,79 |
| 120. | Kelampaian Ulu | 588.109.100,20 |
| 121. | Limamar | 600.790.572,95 |
| 122. | Lok Gabang | 589.425.102,24 |
| 123. | Pematang Hambawang | 580.194.438,97 |
| 124. | Kelampaian Tengah | 586.218.870,06 |
| 125. | Tambangan | 581.579.659,56 |
| 126. | Benua Anyar Ds | 583.468.699,16 |
| 127. | Sungai Tuan Ilir | 589.639.664,59 |
| 128. | Minggu Raya | 590.013.875,20 |
| KEC. SIMPANG EMPAT | KEC. SIMPANG EMPAT | KEC. SIMPANG EMPAT |
| 129. | Makmur Karya | 590.837.751,16 |
| 130. | Alalak Padang | 594.519.624,58 |
| 131. | Benua Anyar | 589.378.121,49 |
| 132. | Cintapuri | 601.026.297,34 |
| 133. | Paku | 582.613.585,71 |
| 134. | Simpang Empat | 599.668.354,63 |
| 135. | Lok Cantung | 578.770.079,23 |
| 136. | Tanah Intan | 596.610.966,28 |
| 137. | Sungai Raya | 587.701.949,00 |
| 138. | Sungkai | 586.900.472,12 |
| 139. | Sungai Langsat | 581.582.365,50 |
| 140. | Lawiran | 588.346.695,94 |
| 141. | Surian Hanyar | 591.028.007,73 |
| 142. | Keramat Mina | 582.373.082,33 |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 143. | Batu Balian | 597.172.182,95 |
| 144. | Cabi | 578.174.120,29 |
| 145. | Berkat Mulia | 584.115.894,94 |
| 146. | Sungai Baru | 591.993.703,55 |
| 147. | Paring Tali | 589.277.204,08 |
| 148. | Garis Hanyar | 583.427.273,01 |
| 149. | Pasar Lama | 586.777.563,58 |
| 150. | Sungai Tabuk | 580.057.762,47 |
| 151. | Simpang Lima | 579.230.875,38 |
| 152. | Karya Makmur II | 577.981.689,86 |
| 153. | Sindang Jaya | 578.050.535,33 |
| 154. | Sumber Sari | 586.423.762,27 |
| KEC. PENGARON | KEC. PENGARON | KEC. PENGARON |
| 155. | Maniapun | 593.325.699,68 |
| 156. | Lok Tunggul | 602.815.590,96 |
| 157. | Lobang Baru | 595.164.405,87 |
| 158. | Pengaron | 586.135.436,55 |
| 159. | Benteng | 598.144.443,71 |
| 160. | Ati'im | 600.368.823,18 |
| 161. | Alimukim | 605.553.116,54 |
| 162. | Penyiuran | 594.964.707,43 |
| 163. | Antaraku | 593.081.758,29 |
| 164. | Mangkauk | 634.465.154,82 |
| 165. | Kertak Empat | 580.990.882,92 |
| 166. | Lumpangi | 587.330.882,37 |
| KEC. SUNGAI PINANG | KEC. SUNGAI PINANG | KEC. SUNGAI PINANG |
| 167. | Kupang Rejo | 590.582.172,38 |
| 168. | Sungai Pinang | 584.808.340,40 |
| 169. | Kahelaan | 615.465.198,60 |
| 170. | Rantau Nangka | 600.512.250,28 |
| 171. | Rantau Bakula | 598.344.748,97 |
|----------------|------------------|------------------|
| 172. | Belimbing Lama | 597.732.288,38 |
| 173. | Sumber Baru | 593.843.141,45 |
| 174. | Belimbing Baru | 602.192.936,75 |
| 175. | Pakutik | 589.832.516,30 |
| 176. | Sumber Harapan | 586.594.884,98 |
| 177. | Hakim Makmur | 610.621.308,06 |
| KEC. ARANIO | KEC. ARANIO | KEC. ARANIO |
| 178. | Tiwingan | 586.588.227,76 |
| 179. | Kala'an | 605.927.972,38 |
| 180. | Benua Riam | 600.522.424,88 |
| 181. | Bunglai | 595.398.798,84 |
| 182. | Apuai | 597.702.335,93 |
| 183. | Rantau Bujur | 585.809.894,49 |
| 184. | Artain | 598.210.722,64 |
| 185. | Rantau Balai | 587.854.549,05 |
| 186. | Tiwingan Baru | 585.638.389,60 |
| 187. | Belangian | 587.861.274,85 |
| 188. | Aranio | 580.797.064,59 |
| 189. | Pa'au | 598.362.497,93 |
| KEC. MATARAMAN | KEC. MATARAMAN | KEC. MATARAMAN |
| 190. | Baru | 592.463.969,31 |
| 191. | Bawahan Pasar | 589.590.672,14 |
| 192. | Bawahan Seberang | 577.145.674,85 |
| 193. | Pematang Danau | 593.057.803,54 |
| 194. | Surian | 578.552.042,29 |
| 195. | Mataraman | 587.633.692,37 |
| 196. | Simpang Tiga | 594.931.338,27 |
| 197. | Bawahan Selan | 603.340.948,07 |
| 198. | Takuti | 590.621.608,23 |
| 199. | Pasiraman | 580.925.953,79 |
| 200. | Lok Tamu | 588.775.210,64 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 201. | Sungai Jati | 583.643.252,21 |
| 202. | Mangkalawat | 579.698.970,33 |
| 203. | Gunung Ulin | 582.572.209,89 |
| 204. | Tanah Abang | 579.620.665,20 |
| KEC. BERUNTUNG BARU | KEC. BERUNTUNG BARU | KEC. BERUNTUNG BARU |
| 205. | Pindahan Baru | 596.185.535,22 |
| 206. | Handil Purai | 591.704.077,43 |
| 207. | Kampung Baru | 590.947.370,83 |
| 208. | Lawahan | 581.641.472,60 |
| 209. | Babirik | 591.385.415,77 |
| 210. | Jambu Burung | 631.549.124,53 |
| 211. | Tambak Padi | 595.452.251,99 |
| 212. | Haur Kuning | 603.729.844,30 |
| 213. | Jambu Raya | 584.257.644,90 |
| 214. | Rumpiang | 589.567.319,20 |
| 215. | Salat Makmur | 578.065.451,85 |
| 216. | Muara Halayung | 584.995.335,40 |
| KEC. MARTAPURA BARAT | KEC. MARTAPURA BARAT | KEC. MARTAPURA BARAT |
| 217. | Telok Selong | 595.704.763,25 |
| 218. | Sei Batang | 596.691.774,71 |
| 219. | Sei Batang Ilir | 595.262.865,96 |
| 220. | Sei Ranggas | 578.698.742,17 |
| 221. | Panggalaman | 609.706.576,88 |
| 222. | Keliling Benteng Ulu | 620.268.952,25 |
| 223. | Antasan Sutun | 586.064.369,00 |
| 224. | Sei Ranggas Ulu | 597.920.507,66 |
| 225. | Sei Ranggas Hambuku | 598.138.138,62 |
| 226. | Kel. Benteng Tengah | 580.310.671,08 |
| 227. | Teluk Selong Ulu | 589.111.193,06 |
| 228. | Tangkas | 591.091.966,93 |
| 229. | Sei Ranggas Tengah | 581.930.633,45 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| KEC. MARTAPURA TIMUR | KEC. MARTAPURA TIMUR | KEC. MARTAPURA TIMUR |
| 230. | Pekauman | 591.878.492,84 |
| 231. | Keramat | 584.733.806,02 |
| 232. | Antasan Senor | 592.936.687,70 |
| 233. | Tambak Anyar | 578.833.153,30 |
| 234. | Melayu | 596.059.314,61 |
| 235. | Melayu Ilir | 586.684.181,15 |
| 236. | Akar Begantung Ulu | 582.862.033,82 |
| 237. | Dalam Pagar | 589.542.648,03 |
| 238. | Tambak Anyar Ulu | 584.754.629,94 |
| 239. | Pematang Baru | 582.587.061,37 |
| 240. | Melayu Tengah | 587.607.481,80 |
| 241. | Akar Baru | 583.548.619,86 |
| 242. | Dalam Pagar Ulu | 582.226.277,28 |
| 243. | Pekauman Ulu | 597.084.606,63 |
| 244. | Mekar | 590.792.128,31 |
| 245. | Tambak Anyar Ilir | 585.326.668,80 |
| 246. | Sei Kitano | 592.586.076,20 |
| 247. | Keramat Baru | 583.830.868,50 |
| 248. | Pekauman Dalam | 582.507.694,67 |
| 249. | Antasan Senor Ilir | 608.939.195,59 |
| KEC. SAMBUNG MAKMUR | KEC. SAMBUNG MAKMUR | KEC. SAMBUNG MAKMUR |
| 250. | Madurejo | 596.376.168,10 |
| 251. | Baliangin | 631.200.976,04 |
| 252. | Gunung Batu | 590.777.382,83 |
| 253. | Batang Banyu | 594.642.327,88 |
| 254. | Sungai Lurus | 606.205.790,81 |
| 255. | Batu Tanam | 598.482.443,10 |
| 256. | Pasar Baru | 632.929.416,12 |
| KEC. PARAMASAN | KEC. PARAMASAN | KEC. PARAMASAN |
| 257. | Paramasan Atas | 610.406.976,46 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 258. | Paramasan Bawah | 664.864.156,62 |
| 259. | Remo | 598.601.068,86 |
| 260. | Angkipih | 678.455.669,08 |
| KEC. TELAGA BAUNTUNG | KEC. TELAGA BAUNTUNG | KEC. TELAGA BAUNTUNG |
| 261. | Rantau Bujur | 594.454.909,89 |
| 262. | Lok Tanah | 604.689.521,69 |
| 263. | Telaga Baru | 589.967.172,79 |
| 264. | Rampah | 590.809.353,40 |
| KEC. TATAH MAKMUR | KEC. TATAH MAKMUR | KEC. TATAH MAKMUR |
| 265. | Tatah Bangkal | 590.166.919,19 |
| 266. | Bangkal Tengah | 584.552.185,15 |
| 267. | Layap Baru | 582.614.736,44 |
| 268. | Tatah Layap | 586.925.596,73 |
| 269. | Mekar Sari | 580.872.795,26 |
| 270. | Pandan Sari | 586.157.147,54 |
| 271. | Tampang Awang | 585.763.675,88 |
| 272. | Pemangkih Darat | 578.680.005,50 |
| 273. | Pemangkih Baru | 578.101.307,97 |
| 274. | Pemangkih Tengah | 588.402.385,81 |
| 275. | Jaruju | 579.673.816,71 |
| 276. | Jaruju Laut | 582.188.336,06 |
| 277. | Taibah Raya | 584.031.440,63 |
| Jumlah | Jumlah | 164.329.907.000,00 |
BUPATI BANJAR, ttd
H. KHALILURRAHMAN