Unknown Unknown Nomor 12TAHUN Tahun 2010
Tentang No Description
Berlaku: 25 Tahun 2004
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERlNTAH KABUPATEN BANGI&lt;ALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 12TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2005 - 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
. BUPATI BANGKALAI"
- a.
- bahwe. untuk memberikan arah kebijakan pembangunan sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bangkalan serta dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan pedoman yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahlln 2005-2025;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona' mengamanatkan Rencana Pembangllnan Jangka Panjang [J36mh oitetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 \en\ang Pernben\ukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jnwa Timlll (Beliia Negnra Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaiJll'JIla 1"lail diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI 2730);
- 2 Unoang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 lcnlang I&gt;ullyclenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepolisme (Lembaran Negara R8publik Indonesia Tahun 1999 Nomer 75, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3851);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lenlang Keuan9an Negara (Lemb"ran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
.
•
"
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeri'&lt;saan Pengelolaan dan T3nggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone"ja Nomor 4400);
7. Undan;J-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcrnerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lernbaran Negara Repuhlik Indonusia NOIlHH .1.1:~ /) :-.t ~hauail1l(Jllf) In1ali d.ubah lerakhir dengan Undang-Undang NomoI 1;J I ;:I'lill ;J008 (Lembarall Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NomoI 59, .,arnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Aniara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penalaan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peratl/lan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunar. (Lembar):jn Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 9G, rarnbal1an Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4663);
12. 15 P"" altHall Perllel illtah NomOI :l Tahull ;'&gt;00 I lelllang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Peillerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah I(epada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daeral1 Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4693);
"
,
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Anlara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerinlahan Daerah Kabupalen/Kola (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerinlahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 lentang Pengelelaan Keuangan Daerah sebagaimana lelah diubah dengan Peraluran Menteri Da/am Neger; Nomer 59 Tahun 2007;
21. Peraturan Menter; Dalam Negeri Nemer 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan SenIuk Produk Hukum Daerah;
22. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nemer 16 Tahun 2006 tenlang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 17 Tahun 2006 lentang lembaran Daerah dan Berita Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 54 Tahun 2010 lentang Pelaksanaan Peraluran Pemerinlah Nemor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nemer 2 Tahun 2006 lentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa TimUf (lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nemer 2/E);
26. Peraluran Daerah Provinsi Jawa Timur Nemer 1 Tahun 2009 tenlang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Jawa Timur 2005-2025 (lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009);
27. Peraturan Daerah Kabupalen Bangkalan Nemor 15 Tahun 2007 lentang Pokok-pokek Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupalen Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nemer 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tala Ruang Wilayah Kabupaten Ban(lk:cl/an (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E).
Dengan Perselujuan Bersama
DEWAN PERW/IKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
,
,
Menetapkan
: PERA TURAN DAERAH' TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2005 2025.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal
1
Dalam Peraluran Daerah ini, yang dimaksud aengar.
.
1. Daerah adalah Kabupalen Bangkalar.,
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
3. Kepala Daerah adalah Bupali Bangkalan;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025, yang selanjulnya disebul RPJP Nasional ada/ah dokumen perencanaan pembangunan nasional unluk peri ode 20 (dua puluh) lahun lerhitung sejak lahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten BangkaJan Tahun 2005-2025 yang selanjulnya disebul m'JPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah unluk period" ;&gt;() (dua puluh) lahun terhilung sejak tahun 2005 sampai dengan lahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan yang selanjulnya disebul RPJMD adalah dokurnen perencanaan pembangunan daerah unluk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Tala Ruang Wilayah Kabupalen Bangkalan yang selanjulnya disebul RTRW ada/ah rencana umum lala ruang yang berfungsi sebagai kebijakan malra ruang pembangunan daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjulnya disebut RKPD ddalah dokumen perencanaan daerah unluk peri ode 1 (salu) lahun.
BAB III - Pose] 4
Pasal 11

Ramadan VitirekiXa ni mWa Snake tweak Rawl diurelangla
Aga soap orang dapat merigetahuinya. rne minUtdcan denaundavan Perakran Wakkota nl dengan penempatannya dean Bente Daerah Kota Saga/Dam
Ceetacken dl Balarbaru Pada tartigai
W
TA BANJARBARUt.
RUDY RESNAWAN
CluroJarckan dl BaNar
pada targgai - 0 0
e-bor 211'
SEKRETARIS DAE
BANJARBARO
DI YAWN
BERTA D
KOTA BANJARRARIJ UMW 2008
NOMOR J &lt;Eta 7, ° a-or geri 8
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BOMB PROVINS! SULAWESI
PERATURAN BUPATIBOMBANA NO MOR 2 TAHUN 2017
ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADl SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN B "LAJAR LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOMBANA
TENTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
a.
bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 ayat C ) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tenta g Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, dimungkinkan perubahan Status Unit Pelaksana Teknis Di as Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Penclidik 1 Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana sebagai penyelenggara Pendidikan Anak U sia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nornor 02 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bombana, dipandarig sudah tidak sesuai dengan tuntutan Peraturan Perundan -Undangan sehingga perlu diganti dan dilakukan penye suaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan ebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan h ruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiata.n Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ter tang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tarnbahan Lem ar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun Pembentukan Kabupaten Bornbaaa, Wakatobi dan Kabupaten Kolaka U f 11 , Bombana (Lembaran Negara Republikit 2003 Nomor 144, Tambahan Le Republik Indonesia Nomor 4339); 2603 lte
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 l 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor '.244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N mor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1 9: ten tang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tarnbaha Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2 10 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Neg a Republik Indonesia Nomor 5105, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rep blik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan l .. embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201.5 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudaj aan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republi lndonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebud it 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi g.~gdL't, Belajar Menjadi Satuan Pendidikan N (Berita Negara Republik Indonesia 'cl lll 330); omor
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebuda- aan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berita Negara Republik Indonesia tahun 201 c; Nomor p9
14. Peraturan Direktur Jenderal Pen3· ·
17. dan Pendidikan Masyarakat K , j dan Kebudayaan Nomor 1453 T. r1 ! 1
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Norn r :3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lernbaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Norn r 3);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR EGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR LINGKU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOMBANA. Menetapkan
BAB II - KEDUDUKAN, TU GAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu
Pasal 4

- Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dal n Pasal 3, Satuan Pendidikan Nonfonnal SKB memiliki fungsi sebagai:
- a. pembentuk rombongan belajar program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- b. penyelenggara pembelajaran program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- c. pembimbing program PAUD dan Pendidikan Masyarakat di masyarakat;
- d. pengembang kurikulum, bahan Ajar, dan media belajar muatan lokal;
- e. penyelenggara evaluasi pembelajaran program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- f. penyelenggara program percontohan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- g. penyelenggara desa binaan PAUD dan Pendidikan Masyaraka;
- h. pelaksana pengabdian masyarakat yang terkait dengan Program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- J. pelaksana administrasi Sanggar Kegiatan Belajar.
1. pelaksana hubungan Kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 5
Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB mempunyai tuga ... memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di Lingkungan SKB;
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB, dalam melaksa akan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan Fu gsi:
- a. merumuskan, menetapkan dan mengembangkan visi, misi dan tujuan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- c. menyusun rencana kerja tahunan yang dinyatakan daiam rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan Nonformal SKB berdasarkan rencana kerja jangka menengah;
- b. menyusun rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung mutu lulusan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- d. menyusun rencana program SKB;
- e. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Satuan Pendidikan Nonformal SKB persemester dan tahunan;
- f. melaksanakan pengembangan organisasi Satuan Pendidikan Nonformal SKB sesuai dengan kebutuhan;
- g. melaksanakan pengelolaan perubahan dan pengembangan Satuan Pendidikan Nonformal SKB menuju organisasi pem elajar yang efektif;
- h. melaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidik:an Satuan Pendidikan Nonformal SKB dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
1. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Nonformal SKB dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
- J. melaksanakan pengelolaan peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik;
- k. melaksanakan pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
1. melaksanakan program percontohan program PAVO dan Pendidikan Masyarakat;
- m. melaksanakan pembimbingan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat di masyarakat;
- n. melaksanakan program desa binaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- o. melaksanakan pengabdian masyarakat yang terka.it de gan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- p. melaksanakan pengelolaan keuangan Satuan Pendidikan Nonformal SKB sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan dan efisien;
- r. melaksanakan pengelolaan sistem informasi Satuan Pendidikan Nonformal SKB dalam memanfaatkan kemajuan teknol gi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- q. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Saluan Pendidikan Nonformal SKB;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelap ran e aksanaan program kegiatan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- t. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, masyarakat dan dewan pendidikan;
- u. melaksanakan sistem pengendalian internal; dan
- v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 5
Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan sub bagian administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud d lam ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja Satuan Pendidikan Nonformal SKB, serta penyusunan rencana rogram dan anggaran Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- b. melakukan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungs n anggaran, dan pertanggungiawaban anggaran Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- c. melakukan urusan kepegawaian dan pen gem bangan pegawai di lingkungan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- d. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan pembayaran lainnya;
- e. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai di Jingkungan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- f. melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik d.an tenaga kependidikan;
- g. melakukan kerjasama dibidang pengembangan clan p mberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpu takaan dan kearsipan di lingkungan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- i. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi di lingk ngan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- J. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penenmaan, inventarisasi, penyimpanan, penghap san dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- k. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan di lingkungan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
1. melakukan pengaturan penggunaan sarana an prasarana di lingkungan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- m. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen sub bagian tata usaha;
- n. melakukan penyusunan laporan urusan tata usaha dan konsep laporan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- o. melaksanakan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB.
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 5
Pasal 8

- (1) Wakil Kepala mempunyai tugas pokok mengkoordinasi pelaksa aan tugas dan fungsi Satuan Pendidikan Nonformal SKB dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- (2) Wakil Kepala sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- b. mengkoordinasi administrasi data dan informasi pelaksanaan pembelajaran, pembinaan dan pengabdian;
- a. mengkoordinasikan kegiatan pembelajaran, pembinaan dan pengabdian masyarakat;
- c. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran, pembinaan dan pengabdian masyarakat;
- e. memberikan bimbingan kepada para pamong belajar dalam melaksanakan pembelajaran, pembinaan dan penga dian masyarakat.
- d. mengkoordinir pengadaan serta pengelolaan data dan informasi terkait dengan pembelajaran, pembinaan dan pengabdian; dan
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 5
Pasal 9

- (1) Kelompok tenaga fungsional Satuan Pendidikan Nonforma SKB adalah pejabat fungsional pamong belajar yang diangkat dalam jabatan fungsional Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- a. melakukan sosialisasi dan inisiasi terbentuknya rogram - program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- (2) Kelompok tenaga fungsional sebagaimana dimaksud p da ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi:
- b. melaksanakan pembelajaran program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- c. melaksanakan administrasi pembelajaran;
- d. melaksanakan pengembangan perangkat pernl elajaran program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- e. melaksanakan evaluasi pembelajaran;
- f. melaksanakan bimbingan teknis program dan satuan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- g. melaksankan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 5
Pasal 10

- (1) Dewan Penyantun bertugas sebagai partner/mitra Satuan Pendidikan Nonformal SKB dalam merancang, melaksanakan dan tindak lanjut;
- (2) Dewan penyantun sebagaimana yang dimaksud pads ayat (1), mempunyai fungsi:
- b. memberikan dukungan akses dan jejaring bagi program Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- a. membantu mencari peluang-peluang bagi program di Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- c. membantu Satuan Pendidikan Nonformal SKB d lam upaya memperoleh dukungan pendanaan, sarana prasarana dan tenaga pendidik;
- d. memberikan saran, arahan dan pembinaan untuk m laksanakan tugas dan fungsi Satuan Pendidikan Nonformal SKB sekaligus meningkatkan peran Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- e. memberikan pendampingan bagi Satuan Pendidikan No formal SKB dalam melaksanakan tugas; dan
- f. memberikan solusi apabila Satuan Pendidikan Nonformal SKB menghadapi permasalahan dalam melaksanakan t gas.
- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB, Sub bagian Tata Usaha, Wakil Kepala dan Kelompok Tenaga Fungsional serta Dewan Penyantun menerapkan prinsip koordina si, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horisontal sesuai tuga pokok dan fungsi masing - masing, maupun antar satuan organisasi i lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pernerintah daerah;
- (2) Setiap penanggungjawab sub bagian bertanggung ja ab kepada atasannya dan menyampaikan laporan tepat pada waktunyr ;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh kepala SKB dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan dan evaluasi maupun perumusan kebijakan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 5
Pasal 12

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati melalui kepala Dinas.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB berkewajibar memberi petunjuk, membina, membimbing, dan mengawasi pekerjaan unsurunsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkup kerjanya.
- (3) Dalam hal berhalangan menjalankan tugas dan atau keluar daerah, Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB dapat menunju koordinator sub bagian tata usaha dan atau salah satu seorang koordinator pamong belajar sebagai pelaksana sementara.
BAB VI - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 15
Pasal 14

- (1) Kelompok tenaga fungsional adalah sejumlah Tenaga Pamong Belajar dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlianny .
- (2) Kelompok tenaga fungsional dikoordinir oleh seorang pa ong belajar senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendididkan Nonformal SKB Kabupaten Bombana.
- (3) Jumlah tenaga fungsional pamong belajar lingkup Satuan endidikan Nonformal SKB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban Kerja.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bombana Nomor 02 Tahun 2006 tentang pembentukan o ganisasi tata kerja unit pelaksana teknis Dinas SKB Kabupaten Bombana dica dan dinyatakan tidak berlaku.
.
\
'
--
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Bombana.
| NO |
|------|
| I |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
Ditetapkan di Rumbi·
pad a tanggal fc J At,: uA P. I 2 0 1 7 Pj. BUPATI BOMBANA
Hj. SITII SALEHA
Diundangkan di Rumbia pada tanggal ti :)ilJU4fll 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA
'I '- BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017 ·oMO
H. BURHANUDDIN A. HS NOY,
~~
-----
•
•
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR : z: TAHUN 2017 TANGGAL: ~- 1 - 2017 TENTANG : ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANCrGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOMBANA
STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN B LAJAR
-
Pj. BUPATI OMBANA