PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 79 Tahun 2017
Tentang No Description
Berlaku: 79 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Ii.. I,
([]:
- Mengingat
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 79 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 207 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN, a.
bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07 /2016 tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Dialokasikan Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, dan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2017 tentang Tata Cara Pemotongan Atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Dalam Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan Satu pada Tahun Anggaran 201 7, serta adanya pergeseran anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2017, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan·Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomur 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 201 7 ;
4
23. Peraturan Menteri Dalar11 Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tahun 2016 tentang Anggaran Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 20); Banyuasin Nomor 20 Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2017 Banyuasin Tahun 2016
26. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 207 Tahun 2016 tentang Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah
5. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 207).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 207 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - UMUM
Pasal 1

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatert Banyuasin Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Ka bu paten Banyuasin Nomor 207 Tahun 2016), diubah sebagai berikut:
- a. pembayaran utang kepada penyedia barang dan jasa;
- b. penyesuaian pagu anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2017;
- c. pergeseran antar nnc1an obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan;
- d. pergeseran an tar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan.
BAB ...
BAB I - UMUM
Pasal 5

Melalui Peraturan Bupati ini kepada OPD yang mengalami pergeseran diminta mengambil langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dimaksud .
· ..,4,...♦\..., u.u&amp;:4.4u 1 1J1 u1Jw1tLu yID1g LllLet:.apKan ctalam 1-'eraturan Bupati ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Anggaran ' . vtt.crw1 ::iesutt.i ctengan keten tuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB I - UMUM
Pasal 7

Bahwa Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, akan disesuaikan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2017.
BAB I - UMUM
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.
Ditetapkan di Pangkalan Balai pada tanggal 4 Mei 2017
WAKIL BUPATI BANYUASIN SELAKU PELAKSANA TUGAS BUPATI BANYUASIN, t
Diundangkan di Pangkalan Balai pada tanggal 4 Mei 201 7
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR 79
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BERITA DAERAH KOTA CILEGON
TAHUN : 2017
NOMOR : 7
PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
JAMINAN SOSIAL CILEGON MANDIRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA CILEGON,
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai implementasi rencana pembangunan jangka menengah daerah, Pemerintah Kota Cilegon perlu melakukan langkah-langkah untuk mensejahterakan masyarakat Kota Cilegon;
- b. bahwa dalam rangka sinergi peningkatan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat fakir miskin dan tidak mampu di Kota Cilegon, Pemerintah Kota Cilegon memberikan bantuan sosial secara berkelanjutan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar yang layak;
- c. bahwa untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Kota Cilegon dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2016-2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaminan Sosial Cilegon Mandiri.
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, tambahan lembaran Negara Nomor 3828 );
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
12. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan nomor 12 tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JAMINAN SOSIAL CILEGON MANDIRI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Cilegon.
4. Kecamatan dan kelurahan adalah lokasi di Kota Cilegon sebagai pelaksana Jaminan Sosial Cilegon Mandiri (JSCM).
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Kerja Daerah pada Pemerintah Kota Cilegon.
6. Dinas Sosial Kota Cilegon adalah Dinas Sosial Kota Cilegon.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
9. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disebut BDT adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga, maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program.
10. Masyarakat fakir miskin dan tidak mampu di Kota Cilegon adalah masyarakat fakir miskin dan tidak mampu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan teregister dalam Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
11. Jaminan Sosial Cilegon Mandiri di Kota Cilegon selanjutnya disingkat JSCM adalah salah satu program Pemerintah Kota Cilegon berupa bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga dari masyarakat fakir miskin dan tidak mampu untuk menunjang pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan.
12. Keluarga Sasaran Jaminan Sosial Cilegon Mandiri selanjutnya disingkat KSJSCM adalah keluarga yang termasuk dalam kelompok masyarakat fakir miskin dan tidak mampu yang teregister dalam BDT.
13. Tim Koordinasi JSCM adalah tim yang dibentuk oleh Walikota, untuk menunjang pelaksanaan JSCM.
14. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
15. Pendampingan JSCM adalah suatu proses dalam menjalin dan membangun hubungan sosial antara pendamping sosial dengan KSJSCM sebagai upaya untuk memperlancar pelayanan dan pelaksanaan program sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
16. Pendamping JSCM selanjutnya disebut Pendamping adalah pekerja sosial yang direkrut dan ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Cilegon selaku tim koordinasi JSCM melalui proses seleksi dan pelatihan untuk melaksanakan tugas pendampingan sosial KSJSCM.
17. Operator JSCM selanjutnya disebut Operator adalah pekerja sosial yang direkrut oleh Dinas Sosial Kota Cilegon selaku tim koordinasi JSCM melalui proses seleksi dan pelatihan, untuk melaksanakan tugas verifikasi data, validasi data, dan informasi KSJSCM, serta memiliki sertifikat atau ijazah keahlian bidang Teknologi dan Informasi.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Cilegon untuk menunjang pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan keluarga dari masyarakat fakir miskin dan tidak mampu dalam bentuk bantuan sosial.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah mendukung program Pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
BAB IV - PRINSIP PROGRAM JSCM
Pasal 4

KSJSCM wajib memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
- a. Ibu hamil/nifas/anak balita;
- b. Anak usia 5-6 tahun/pendidikan usia dini;
- c. Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun);
- d. Anak SMP/MTs/Paket B/SMLB (Usia 13-15);
- e. Anak SMA/MA/Paket C/SALB (Usia 16-18);
- f. Anak/anggota keluarga dengan penyandang disabilitas; dan/atau
- g. Lanjut usia ≥ 60 tahun.
Bagian Kedua
Peruntukan Penggunaan JSCM
BAB IV - PRINSIP PROGRAM JSCM
Pasal 5

JSCM diperuntukan sebagai bantuan bagi KSJSCM dalam menunjang pemenuhan :
- a. kebutuhan dasar;
- b. pendidikan; dan
- c. kesehatan.
Bagian Ketiga
Besaran Bantuan
BAB IV - PRINSIP PROGRAM JSCM
Pasal 6

- (1) JSCM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon dalam kode rekening Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran JSCM ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Bagian Keempat
Sasaran
BAB IV - PRINSIP PROGRAM JSCM
Pasal 7

- (1) JSCM diberikan kepada masyarakat dengan ketentuan masyarakat fakir miskin dan tidak mampu yang teregister dalam BDT, namun belum mendapatkan bantuan sosial yang sejenis, antara lain Program Keluarga Harapan yang didanai APBN dan Jaminan Sosial Daerah yang didanai APBD Provinsi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan sebagai KSJSCM, diproses melalui validasi dan verifikasi oleh pendamping setiap kecamatan.
- (3) Penetapan KSJSCM ditetapkan dengan Keputusan Walikota Cilegon.
Bagian Kelima
Hak KSJSCM
BAB IV - PRINSIP PROGRAM JSCM
Pasal 8

Setiap KSJSCM mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Memperoleh kartu KSJSCM;
- b. Menerima bantuan uang;
- c. Menerima pelayanan kesehatan (ibu dan bayi, lansia, dan penyandang disabilitas) di fasilitas kesehatan terdekat atau di fasilitas lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Menerima pelayanan pendidikan bagi anak usia sekolah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- e. Menerima komplementaritas program Pemerintah Kota Cilegon.
Bagian Keenam Kewajiban KSJSCM
BAB IV - PRINSIP PROGRAM JSCM
Pasal 9

- (1) Setiap KSJSCM yang mempunyai Ibu hamil/nifas/anak balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berkewajiban untuk :
Memeriksakan ...
- b. memeriksakan kehamilannya minimal 4 (empat) kali selama kehamilan dan mendapatkan suplemen khusus ibu hamil;
- c. proses kelahiran ditangani tenaga medis;
- d. ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatannya minimal 1 (satu) kali setelah melahirkan;
- e. usia 0 (nol) bulan sampai dengan 11 (sebelas) bulan melakukan imunisasi komplit (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan pemantauan tumbuh kembang anak setiap bulan di Posyandu atau Puskesmas;
- f. usia 6 (enam) bulan sampai dengan 11 (sebelas) bulan melakukan pemberian Vitamin A (2 kali setahun pada bulan Februari dan bulan Agustus); dan
- g. usia 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan melakukan imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang setiap bulan.
- (2) KSJSCM yang mempunyai Anak usia 5-6 tahun/pendidikan usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berkewajiban untuk memantau tumbuh kembang anak usia prasekolah (5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam)) tahun.
- (3) Setiap KSJSCM yang mempunyai anak sedang menjalani jenjang pendidikan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sampai dengan huruf e, berkewajiban memenuhi kehadiran minimal 85% (delapan puluh lima persen) dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun pelajaran berlangsung.
- (4) KSJSCM yang mempunyai anak/anggota keluarga dengan penyandang disabilitas sebagaimana Pasal 4 huruf f wajib memenuhi kebutuhan dasarnya dan memeriksakan ke fasilitas kesehatan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (5) KSJSCM yang sudah termasuk lanjut usia ≥ 60 tahun sebagaimana Pasal 4 huruf g wajib memenuhi kebutuhan dasarnya dan memeriksakan ke fasilitas kesehatan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
BAB IV - PRINSIP PROGRAM JSCM
Pasal 10

KSJSCM selain meliliki kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, juga berkewajiban untuk :
- a. mengikuti pembinaan dan pengembangan kapasitas yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Cilegon;
- b. mengembangkan usaha yang dikelola secara terus menerus untuk peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- c. bekerjasama dengan Pendamping dalam rangka pelaksanaan JSCM.
Bagian Ketujuh
Sanksi bagi KSJSCM
BAB IV - PRINSIP PROGRAM JSCM
Pasal 11

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilarang untuk digunakan dalam kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (2) KSJSCM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberi sanksi berupa:
- a. pengurangan bantuan;
- b. penghentian sementara sebagai KSJSCM; dan
- c. diberhentikan sebagai KSJSCM.
- (3) Larangan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon.
BAB V - PELAKSANAAN JSCM
Pasal 12

- (1) JSCM sebagai bagian Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dilaksanakan secara berkelanjutan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dimulai sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021.
- (2) Alokasi jumlah KSJSCM per Kecamatan dapat bertambah maupun berkurang apabila ada perubahan BDT.
BAB V - PELAKSANAAN JSCM
Pasal 13

- (1) Program JSCM dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Cilegon, dibantu :
- a. tim koordinasi JSCM;
- b. pendamping; dan
- c. operator.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana ayat (1) huruf a terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB V - PELAKSANAAN JSCM
Pasal 14

- (1) Tahapan pelaksanaan JSCM, meliputi :
- a. Penetapan Sasaran yaitu melaksanakan penetapan sasaran penerima JSCM berdasarkan pada Basis Data Terpadu (BDT) Kota Cilegon untuk Program Perlindungan Sosial yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K);
- b. Validasi data oleh pendamping setiap kecamatan yaitu kegiatan yang ditujukan untuk memastikan daftar penerima JSCM merupakan masyarakat fakir miskin dan tidak mampu di Kota Cilegon yang memiliki salah satu kriteria;
- c. Permohonan bantuan oleh sasaran penerima JSCM yaitu pengajuan usulan yang dikoordinasi oleh pendamping setiap kecamatan;
- d. Verifikasi kelayakan dan rekomendasi yaitu kegiatan peninjauan lapangan untuk memverifikasi data identitas dan data administratif pemohon;
- e. Penetapan KSJSCM yaitu kegiatan penetapan KSJSCM dengan keputusan Walikota; dan
- f. Penyaluran bantuan yaitu pemberian bantuan yang difasilitasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon dengan penyaluran langsung kepada setiap KSJSCM melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Cilegon.
- (2) Ketentuan teknis mengenai tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon.
BAB VI - PENDAMPING DAN OPERATOR
Pasal 15

- (1) Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, berasal dari unsur masyarakat dengan persyaratan akademis tertentu yang direkrut oleh Dinas Sosial Kota Cilegon.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan pendampingan sosial, validasi, dan verifikasi data serta pengawasan kepatuhan akan kewajiban KSJSCM.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan honorarium dan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Daftar pendamping, besaran honorarium, biaya operasional pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB VI - PENDAMPING DAN OPERATOR
Pasal 16

Pendampingan terhadap KSJSCM bertujuan untuk :
- a. meningkatkan kemampuan dan kemauan KSJSCM dalam meningkatkan keberdayaan dan keberfungsian sosial.
- b. meningkatkan kemampuan berorganisasi bagi KSJSCM yang diwujudkan dalam kelompok JSCM;
- c. meningkatkan akses KSJSCM dalam mengembangkan kegiatan serta kelompok usaha; dan
- d. memotivasi KSJSCM untuk memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam JSCM.
Bagian Kedua
Operator
BAB VI - PENDAMPING DAN OPERATOR
Pasal 17

- (1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, berasal dari unsur masyarakat dengan persyaratan akademis tertentu yang direkrut oleh Dinas Sosial Kota Cilegon
- (2) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi melakukan pengolahan data base KSJSCM melalui fasilitas teknologi informasi yang tersedia.
- (3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
- a. menerima data hasil verifikasi dan pengawasan KSJSCM dari para Pendamping;
- b. melakukan verifikasi data untuk kepentingan pemberian bantuan;
- c. menyediakan nominatif data KSJSCM berdasarkan pemenuhan kewajiban/komitmen mereka sebagai bahan pertimbangan kelanjutan KSJSCM dan besarnya bantuan tahap berikutnya.
BAB VI - PENDAMPING DAN OPERATOR
Pasal 18

- (1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, mendapat honorarium disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Daftar operator dan besaran honorarium operator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB VII - PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 19

- (1) Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan JSCM dilakukan secara berkala oleh Dinas Sosial Kota Cilegon dan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan program JSCM dilaksakan oleh Dinas Sosial Kota Cilegon dan dilaporkan kepada Walikota Cilegon setiap 6 (enam) bulan sekali.