Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 4 Tahun 2007
N/A
Preamble

Menimbang bahwa untuk melaksanalan ketentuan pasrJ 22 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang pengelolaan Kekayaan Desa;
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 6 Tahun 2OO7);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9s); 2.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2241, Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g, 3.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s6791;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5g Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457g);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2O14 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (I-mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 16g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 555g) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 22 Tabun 2OlS (Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor s694). 6.
MEMUTUSKAI{:
TENTANG Menetapkan : PERATIIRAIT WALIKOTA KOTAMOBAGU PEI{GELOLIIAIT I(EI(AYAAI{ DESA
BAB I - TETETTU/TI| IIUUU
Pasal 2

- (1) Jenis Kekayaan desa terdiri atas:
- a. Tanah Kas Desa
- b. Pasar Desa
- c. Pasar Hewan
- d. Bangunan Desa; dan
- e. Lain-lain kekayaan milik desa.
- (2) L^ain-lain kekayaan milik Desa sebageimana pada ayat (1) antara lain:
- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban ApBDesa/Daerah;
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak keriga;
- c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari peg'anjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. hak Desa dari Dana perimbangan, pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. hibah dari Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kota;
- g. hibah dari pihak ke 3 (tiea) yang sah dan tidak mengikat; dan
- h. hasit kerjasama desa.
P..al 3
- (l) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi milik Desa;
- (2) kekavaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.
BAB III - PENGEI.oI"AAT
pasal 11

- \-(1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasar 9 huruf b hanya d,akukan oleh pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa.
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (r) kecuari tanah dan bangunan.
- (3) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BpD.
- (a) Jangka waktu pinjam pakai pating lama Z (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (5) Pinjam pakai dilakukan dengan surat peg'anjian pinjam pakai yang sekurangkurangnya memuat:
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. obyek pery'anly'ian pinjam pakai;
]
\-
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
Pa:al 12
- (l) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa. kerjasama pemanliaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Huruf c dilakukan atas dasar:
- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan Desa;
- b. meningkatkan pendapatan desa;
- (2) Keq'asama pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (r) terhadap tanah dan/atau baagunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) KeU'asama Pemanfaatan Kekayaan Desa ditaksanakan dengan ketentuan 54!agai berikut:
- a- tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam ApBDes untuk memenuhi biaya operasionat /pemeliharaan/perbaikan Kekayaan Desa;
- b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BpD;
- c. diterapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BpD;
- d. tidak dibotehkan menggadaikan/memindahtangankan kepada pihak lain; dan
- e. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang;
- (4) Ke{'asama pemanfaatan Kekayaan Desa dilakukan dengan surat perjanjian keqjasama sekurang-kurangnya memuat:
- a. Pihak-pihak yang terikat dalam peg.anjian
- b. Obyek pedanjian pinjam pakai
- c. Jangka waktu
- d. Hak dan kewqiiban para pihak
- e. penyelesaian perselisihan
- f. Keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
- g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian
psral lB
Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sefagaiman. dimaksud daram pasal 9 huruf d d,akukan atas dasar:
- a' Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fas itas bagi penyelenggaraan
pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum.
- b. tidak tersedia dana daram Anggaran pendapatan Belanja Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.
Paral 14
- (l) Hasil pemanfaatan kekayaan pssa sefagaimana dimaksud dalam pasal g, pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 merupakan penerimaan/pendapatan Desa.
- (2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening Kas Desa.
Palal 15
- (1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuari diperrukan untuk kepentingan umum.
- (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sssagaiman4 dimalsud pada ayat (l) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek pajak (NJOp).
- (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.
- (4) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (r) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Kepara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari walikota dan Gubemur.
,'ffi"H*
paral 16
- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengeloraan kekayaan desa kepada walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) L"aporan hasil pengerolaan kekayaan desa sebaga.imana dimaksud pada ayat (l) merupakan bagran dari laporan pertanggungiawaban.
v
PEUBIITAAIT DAI| PENGAWASAT
Paral 17
- (l) walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Kekayaan Desa.
- (2) walikota melakukan pembinaan pengelolaan kekayaan desa melalui SKpD yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (3) walikota melakukan pengawasan pengelolaan kekayaan desa melalui audit yang dilakukan oleh Inspelrtorat Daerah Kota Kotamobagu.
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- 
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 154 TAHUN 2000 TENTANG
PENETAPAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, perguruan tinggi memiliki otonomi dalam pengelolaan lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penelitian ilmiah;
- b. bahwa untuk dapat berperan sebagai kekuatan moral yang memiliki kredibilitas untuk mendukung pembangunan nasional, Institut Pertanian Bogor harus memiliki kemandirian;
- c. bahwa Institut Pertanian Bogor telah memiliki kemampuan pengeloaan yang cukup untuk dapat memperoleh kemandirian, otonomi, dan tanggung jawab yang lebih besar;
- d. bahwa untuk dapat merealisasikan maksud tersebut di atas, perlu segera ditetapkan status hukum Institut Pertanian Bogor sebagai badan hukum milik negara.
1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847:23);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 123 (Lembaran Negara 1999, Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860).
Memperhatikan : Statuta Institut Pertanian Bogor
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
- a. Institut adalah Institut Pertanian Bogor suatu perguruan tinggi berbentuk Badan Hukum Milik Negara yang menyelenggarakan serta bertanggung jawab atas pendidikan tinggi dalam berbagai disiplin ilmu;
- b. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional yang bertanggungjawab atas pendidikan tinggi;
- c. Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab mewakili Pemerintah di bidang keuangan yang mempunyai kewenangan dalam setiap pemisahan harta kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal maupun pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
- e. Majelis Wali Amanat adalah organ Institut yang berfungsi mewakili pemerintah dan masyarakat;
- f. Dewan Audit adalah organ Institut yang secara independen melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Institut untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat;
- g. Senat Akademik adalah badan normatif tertinggi Institut dalam bidang akademik (pendidikan, penelitian dan pelayanan kepada masyarakat) yang terdiri atas Rektor, Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Guru Besar yang dipilih melalui pemilihan, Wakil Dosen bukan Guru Besar yang dipilih melalui pemilihan, Kepala Perpustakaan Institut, dan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik;
- h. Rektor adalah representasi unit kerja dan mahasiswa, merupakan Pimpinan Institut yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Institut;
- i. Fakultas adalah unsur di Institut yang mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan akademik dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, dan menjaga mutu penyeleng-garaannya;
- j. Dekan adalah koordinator pelaksanaan kegiatan akademik pada tingkat fakultas.
BAB II - PENETAPAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan Institut sebagai badan hukum milik negara yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- (2) Dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan, penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pegawai dialihkan menjadi asset dan pegawai institut;
- (3) Pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, diatur oleh Menteri dan Menteri Keuangan.
BAB III
Pasal 3

Institut diselenggarakan berdasarkan asas yang dilandasi oleh kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, profesionalisme, dan keterbukaan.
BAB III
Pasal 4

Kompetensi utama Institut adalah dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, khususnya bidang pertanian dalam arti seluas-luasnya.
BAB II
Pasal 6

Tujuan Institut adalah:
- a. menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni;
- b. mengembangkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan nasional dan memperbaiki kesejahteraan umat manusia.
- c. menjadikan Institut sebagai lembaga pendidikan tinggi yang siap menghadapi tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan yang berubah dengan cepat baik secara nasional maupun global.
- d. menjadikan Institut sebagai kekuatan moral dalam masyarakat Indonesia yang madani.
Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
BAB II
Pasal 7

- (1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas yang relevan dengan pembangunan berkelanjutan.
- (2) Melaksanakan penelitian dan pelayanan kepada masyarakat untuk memacu kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, dan penerapannya secara arif.
- (3) Menyediakan dan mengembangkan fasilitas serta sumberdaya untuk memacu terselenggaranya pendidikan, penelitian dan pelayanan kepada masyarakat serta memenuhi kemandirian pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (4) Mengembangkan secara konsisten dan dinamis bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni bagi kesejahteraan umat manusia.
- (5) Membina, mengembangkan dan mewujudkan kecendekiawanan Sivitas Akademika yang berbudi dan beradab.
- (6) Memberikan penghargaan dalam pendidikan tinggi.
- (7) Memberdayakan sumberdaya yang ada secara optimal, secara sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain, untuk menjamin perkembangan dan peningkatan kualitas, fungsi dan peran Institut secara berkelanjutan.
BAB IV - JATIDIRI, KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU
Pasal 8

- (1) Institut sebagai pengembang sumberdaya manusia dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan berorientasi pada pertanian tropika yang berkelanjutan dan mengakar pada kekayaan alam serta sosial-budaya bangsa Indonesia melalui Tri Darma perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan serta masalah ekologi, ekonomi, sosial-budaya dan kesehatan.
- (2) Institut mempunyai visi dan misi, serta lambang, bendera, motto, himne, busana akademik dan cap sebagai atribut jatidirinya yang bentuk dan penggunaannya diatur dan ditetapkan dalam aturan tersendiri.
BAB IV - JATIDIRI, KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU
Pasal 9

Institut berkedudukan dan mempunyai kantor pusat di Bogor.
BAB IV - JATIDIRI, KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU
Pasal 10

- (1) Institut sebagai lembaga pendidikan tinggi pertanian milik negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia sejak 1 September 1963;
- (2) Institut didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
BAB V - KEKAYAAN, PENDANAAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 11

- (1) Kekayaan Institut merupakan kekayaan negara berupa aset dan fasilitas yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang merupakan kekayaan awal Institut.
- (2) Besarnya kekayaan awal Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh kekayaan negara yang tertanam pada Institut, kecuali tanah, yang nilainya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Keuangan.
- (3) Kekayaan yang tertanam pada Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas aset dan fasilitas yang berupa kekayaan awal dan yang diperoleh setelah Institut berstatus badan hukum milik negara.
- (4) Seluruh kekayaan Institut dan penggunaannya mendapatkan perlindungan hukum.
BAB V - KEKAYAAN, PENDANAAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 12

- (1) Penatausahaan pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal Institut sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) diselenggarakan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Kekayaan negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dimanfaatkan untuk kepentingan Institut.
- (3) Hasil pemanfaatan kekayaan berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan Institut dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Institut.
- (4) Kekayaan awal Institut berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk Institut dengan ketentuan tidak dapat dipindahtangankan.
- (5) Semua kekayaan dalam segala bentuk, termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, dan benda di luar tanah tercatat sah sebagai hak milik Institut.
BAB V - KEKAYAAN, PENDANAAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 13

- (1) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (5) terdiri atas hak paten, hak cipta, dan bentuk-bentuk kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh Institut.
- (2) Tatacara perolehan, penggunaan, dan pengelolaan kekayaan intelektual diatur lebih lanjut dalam aturan tersendiri.
Bagian Kedua
Pendanaan
BAB V - KEKAYAAN, PENDANAAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 14

- (1) Pembiayaan untuk penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan institut berasal dari:
- a. pemerintah;
- b. masyarakat;
- c. pihak luar negeri;
- d. usaha dan tabungan institut.
- (2) Dana dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang terdiri atas:
- a. anggaran rutin;
- b. anggaran pembangunan.
- (3) institut mengalokasikan anggaran yang berasal dari masyarakat sebagai pendamping dana yang diperoleh dari pemerintah dalam pembiayaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran pembangunan untuk pembiayaan pembangunan investasi dan pengembangan institut melalui mekanisme yang berlaku, sesuai dengan program dan prioritas;
- (5) Penerimaan institut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b bukan merupakan Peneriman Negara Bukan Pajak (PNBP).
BAB V - KEKAYAAN, PENDANAAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 15

- (1) Pemegang dana Institut adalah Bendahara yang diangkat dan diberhenti-kan oleh Rektor;
- (2) Bendahara Institut bertanggung jawab kepada Rektor.
Bagian Kedua ...
Pengelolaan
BAB V - KEKAYAAN, PENDANAAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 16

- (1) Institut mengelola keuangan secara mandiri dengan standar akuntansi keuangan;
- (2) Semua unit kerja di lingkungan Institut menganut sistem pengelolaan keuangan Institut;
- (3) Pengelolaan keuangan Institut berprinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif.
BAB VI - ORGANISASI
Pasal 17

- (1) Organisasi Institut terdiri atas pengelola, pelaksana akademik, pelaksana administrasi, dan penunjang;
- (2) Pengelola terdiri atas Majelis Wali Amanat, Dewan Audit, Senat Akademik, dan Pimpinan.
- (3) Pelaksana akademik terdiri atas Fakultas, Jurusan, Bagian, Lembaga, Pusat, dan bentuk lain yang dianggap perlu.
- (4) Pelaksana administrasi terdiri atas Direktorat, Sub-direktorat dan bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Penunjang akademik terdiri atas Perpustakaan, Laboratorium, Bengkel, Pusat Informasi, Kebun Percobaan, Keamanan dan bentuk lain yang dianggap perlu.
- (6) Organisasi lain yang dianggap perlu.
BAB VII - MAJELIS WALI AMANAT
Pasal 18

- (1) Majelis Wali Amanat, sebagai organ Institut yang mewakili kepentingan Institut, beranggotakan 11 orang.
- (2) Unsur-unsur dalam Majelis Wali Amanat adalah:
- a. 1 (satu) orang mewakili Menteri;
- b. Rektor mewakili Institut;
- c. 4 (empat) orang mewakili Senat Akademik;
- d. 1 (satu) orang mewakili mahasiswa, yang memegang jabatan organisasi kemahasiswaan;
- e. 4 (empat) orang mewakili anggota masyarakat yang terdiri atas wakil pemerintah daerah,
BAB VI
Pasal 19

- (1) Majelis Wali Amanat bertugas untuk:
- a. mengesahkan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Institut;
- b. memelihara kondisi kesehatan keuangan Institut;
- c. menetapkan kebijakan umum Institut dalam bidang non akademik;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan Institut yang dilaksanakan oleh Dewan Audit;
- e. bersama pimpinan Institut menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri;
- f. memberikan masukan dan pendapat kepada Menteri tentang pengelolaan Institut;
4. g.
5. membina hubungan baik dengan masyarakat lingkungan Institut
- h. melakukan penilaian atas kinerja Pimpinan Institut;
- i. mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Institut;
- j. menangani penyelesaian tertinggi atas masalah-masalah yang ada dalam Institut;
- (2) Majelis Wali Amanat dapat mendelegasikan kewenangannya secara tertulis kepada Rektor untuk tugas-tugas tertentu.
- (3) Ketentuan mengenai penugasan dan macam tugas sebagaimana diatur dalam ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Majelis Wali Amanat dibebankan pada anggaran biaya Institusi.
BAB VI
Pasal 20

Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- a. pimpinan dan jabatan struktural lainnya pada perguruan tinggi lain;
- b. jabatan struktural pada instansi atau lembaga pemerintah pusat dan daerah;
- c. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Institut.
BAB VIII - DEWAN AUDIT
Pasal 21

- (1) Dewan Audit, yang merupakan organ Institut yang secara independen melaksanakan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Institut untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat, terdiri atas lima orang anggota yang bebas dari pertentangan kepentingan dengan kepentingan Institut.
- (2) Komposisi anggota Dewan Audit terdiri atas:
- a. dua orang tenaga profesional dari luar Institut Pertanian Bogor yaitu satu orang yang mempunyai keahlian akuntansi dan satu orang yang mempunyai keahlian manajemen;
- b. tiga orang guru besar dari luar Institut Pertanian Bogor.
- (3) Dewan Audit dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Anggota Dewan Audit diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (5) Anggota Dewan Audit diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat
- (6) Dewan Audit bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat.
- (7) Dewan audit dapat menunjuk auditor untuk melaksanakan audit di Institut, dalam bidang akademik, kemahasiswaan, keuangan, dan kepegawaian.
- (8) Auditor melaporkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) kepada Dewan Audit.
- (9) Persyaratan, tata cara pengangkatan, pemberhentian anggota Dewan Audit, dan tata cara sidang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VIII - DEWAN AUDIT
Pasal 22

- (1) Dewan Audit Institut bertugas:
- a. menetapkan kebijakan audit serta menyusun materi dan format audit, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil termasuk mediator kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, pelayanan kepada masyarakat, manajemen, dan anggaran;
- b. mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan program Institut secara independen untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat;
- c. menunjuk dan mengangkat tenaga audit profesional;
- d. mengambil kesimpulan dan mengajukan saran kepada Majelis Wali Amanat;
- (2) Anggaran biaya pelaksanaan tugas Dewan Audit dibebankan kepada anggaran biaya Institut.
BAB IX - SENAT AKADEMIK
Pasal 23

- (1) Anggota Senat Akademik Institut, yang merupakan badan normatif tertinggi di Institut dalam bidang akademik, terdiri atas:
- a. 70 persen anggota terpilih serta 30 persen anggota karena jabatan (ex-officio);
- b. Dari 70 persen anggota yang ditetapkan melalui pemilihan seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- i. 80 persen adalah wakil guru besar yang dipilih dari dan oleh guru besar, minimal satu orang yang dipilih berasal dari setiap fakultas yang merupakan wakil guru besar dari
-12 - masing-masing fakultas,
- ii. 20 persen adalah wakil dosen bukan guru besar yang dipilih dari dan oleh dosen bukan guru besar;
- c. Anggota karena jabatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- i. Pimpinan,
- ii. Dekan,
- iii. Ketua Lembaga,
- iv. Direktur Perpustakaan.
- (2) Senat Akademik bertanggung jawab kepada seluruh Dosen Institut.
- (3) Senat Akademik dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris, yang dipilih oleh dan dari para anggota untuk 5 (lima) tahun masa jabatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Senat Akademik dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi-komisi atau panitia yang beranggotakan anggota Senat Akademik, yang jika dipandang perlu dapat ditambah anggota lain.
- (5) Tata cara sidang anggota Senat Akademik diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB IX - SENAT AKADEMIK
Pasal 24

- (1) Senat Akademik Institut bertugas:
- a. menyusun kebijakan dasar mengenai pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan akademik;
- b. menyusun dan menetapkan kebijakan penjenjangan jabatan akademik, penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian Sivitas Akademika dan pegawai Institut;
- c. menyusun dan menetapkan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan;
- d. menyusun dan menetapkan peraturan pelaksanaan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
- e. memberi masukan kepada Pimpinan dalam penyusunan rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
- f. memberi masukan kepada Majelis Wali Amanat tentang pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan pendidikan;
- g. mengajukan calon Rektor kepada Majelis Wali Amanat;
- h. Menetapkan kriteria, peraturan serta mekanisme pangangkatan Guru Besar dan jabatan
-13 - akademik lain;
- i. Memberikan penilaian atas kinerja Majelis Wali Amanat dan meberikan hasil penilaiannya sebagai masukan kepada Menteri;
- j. Memberi penilaian atas kinerja Pimpinan Institut dalam bidang manajemen akademik dan memberikan hasil penilaiannya, sebagai masukan kepada Majelis Wali Amanat.
- (2) Hasil penyusunan dan perumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Wali Amanat untuk ditetapkan.
- (3) Anggaran biaya pelaksanaan tugas Senat Akademik dibebankan kepada anggaran biaya Institut.
BAB IX - SENAT AKADEMIK
Pasal 25

- (1) Sidang Senat Akademik dilakukan minimal satu kali dalam satu semester.
- (2) Sidang Senat Akademik di luar jadwal dapat dilakukan apabila ada usul 25 persen anggota Senat Akademik.
- (3) Sidang Senat Akademik dipimpin Ketua Senat Akademik dan bila berhalangan dapat digantikan oleh Sekretaris Senat Akademik.
BAB X - PIMPINAN INSTITUT
Pasal 26

- (1) Pimpinan Institut terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
- (2) Anggota Pimpinan Institut harus memenuhi persyaratan untuk mampu melaksanakan perbuatan hukum.
BAB X - PIMPINAN INSTITUT
Pasal 27

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat, melalui suatu pemilihan, dengan suara yang dimiliki unsur Menteri adalah 35 persen dari seluruh suara yang sah dan 65 persen sisanya dibagi rata kepada setiap anggota lainnya.
- (2) Calon Rektor diajukan oleh Senat Akademik Institut kepada Majelis Wali Amanat melalui suatu
-14 - proses pemilihan.
- (3) Calon Wakil Rektor, atas usul Rektor, diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat.
- (4) Anggota Pimpinan Institut diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
BAB X - PIMPINAN INSTITUT
Pasal 28

Calon Rektor dan calon Wakil Rektor harus memenuhi persyaratan utama sebagai berikut:
- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berpendidikan Doktor;
- d. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
- e. memiliki jiwa kewirausahaan;
- f. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi.
BAB X - PIMPINAN INSTITUT
Pasal 29

- (1) Tata cara pemilihan Rektor Institut dapat dilakukan melalui pembentukan panitia oleh Majelis Wali Amanat yang bertugas menyeleksi bakal calon Rektor melalui mekanisme kompetisi terbuka.
- (2) Calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 berhak mengikuti uji kelayakan dan kepantasan di hadapan Majelis Wali Amanat, Panitia Pemilihan, dan Senat Akademik dalam suatu rapat tertutup yang dipimpin oleh Ketua Majelis Wali Amanat.
- (3) Tata cara pelaksanaan uji kelayakan dan kepantasan Rektor ditentukan dalam suatu keputusan yang ditetapkan Majelis Wali Amanat.
- (4) Majelis Wali Amanat dapat meminta pertimbangan kepada Senat Akademik terhadap bakal calon Rektor sebelum dilaksanakan pemilihan.
- (5) Pemilihan Rektor dilakukan dalam suatu rapat terbuka Majelis Wali Amanat yang dipimpin oleh Ketua Majelis Wali Amanat.
- (6) Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak diangkat sebagai Rektor dengan keputusan Majelis Wali Amanat.
Tugas Pimpinan Institut adalah:
- a. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. mengelola dan mengembangkan kekayaan Institut, serta memanfaatkan kekayaan Institut tersebut secara optimal untuk kepentingan Institut;
- c. mengembangkan kemampuan Sivitas Akademika dan pegawai Institut;
- d. membina hubungan dengan lingkungan di luar Institut dan masyarakat pada umumnya;
- e. mempromosikan program Institut kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat umum;
- f. menyelenggarakan pembukuan Institut untuk semua unsur Institut dan semua kegiatan;
- g. menyusun Rencana Strategis yang memuat sasaran dan tujuan Institut yang hendak dicapai dalam jangka waktu lima tahun;
- h. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Institut;
- i. melaksanakan audit internal penyelenggaraan Tridarma dan Administrasi;
- j. menunda dan mempertimbangkan kembali suatu program yang bertentangan dengan tujuan dan kepentingan Institut;
- k. melaporkan kemajuan Institut kepada Majelis Wali Amanat;
- l. bersama Majelis Wali Amanat menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri;
- m. membuat usul peraturan dalam bidang akademik untuk diajukan kepada Senat Akademik dan dalam bidang non akademik kepada Majelis Wali Amanat untuk pengesahan;
- n. mengangkat dan memberhentikan Dosen dan tenaga penunjang;
- o. Pelaksanaan sidang Pimpinan beserta tatacaranya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB X - PIMPINAN INSTITUT
Pasal 31

- (1) Rektor dapat mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada Wakil Rektor, Dekan, Direktur Perpustakaan atau Ketua Lembaga yang memiliki kualifikasi dan relevan dengan tugas yang didelegasikan.
- (2) Pimpinan Institut mewakili Institut di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan dan tujuan Institut.
- (3) Anggota Pimpinan tidak berhak mewakili Institut apabila:
- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Institut dengan anggota Pimpinan;
- b. anggota Pimpinan yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Institut
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Majelis Wali Amanat dapat menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan Institut.
BAB X - PIMPINAN INSTITUT
Pasal 32

Pimpinan Institut dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut berikut ini:
- a. pimpinan dan jabatan struktural pada lembaga pendidikan tinggi lain;
- b. pimpinan badan usaha di dalam maupun di luar lingkungan Institut;
- c. jabatan struktural dan fungsional dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
- d. jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Institut.
BAB XI - FAKULTAS
Pasal 33

- (1) Fakultas, sebagai suatu unsur Institut yang mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan akademik dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta menjaga mutu penyelenggaraannya, dikoordinasi oleh Dekan dibantu oleh seorang Wakil Dekan.
- (2) Kegiatan akademik di fakultas dilaksanakan di Jurusan, unsur pelaksana akademik dalam satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, yang dipimpim oleh seorang Ketua Jurusan dibantu oleh seorang Sekretaris dari jurusan yang bersangkutan.
- (3) Unsur penunjang pelaksana kegiatan akademik di Jurusan adalah Bagian yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.
- (4) Pengangkatan dan masa jabatan, pengaturan tugas dan wewenang, serta pertanggungjawaban Dekan, Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan, serta Kepala Bagian diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XII
Pasal 34

- (1) Lembaga adalah unsur pelaksana di lingkungan Institut yang mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Lembaga diketuai oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (3) Kegiatan lembaga dilaksanakan di Pusat, suatu unsur pelaksana kegiatan di lingkungan lembaga
-17 - yang bersangkutan yang dipimpin oleh seorang Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (4) Pengangkatan dan masa jabatan, pengaturan tugas dan wewenang, serta pertang-gungjawaban Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, dan Sekretaris Pusat diatur dalam peraturan tersendiri.
BAB XIII - DIREKTORAT
Pasal 35

- (1) Direktorat adalah unsur penunjang pada Institut sebagai perangkat kelengkapan dalam administrasi, pendidikan, dan keuangan yang berada di luar lembaga, fakultas, jurusan, dan bagian.
- (2) Direktorat dipimpin oleh seorang Direktur.
- (3) Kegiatan direktorat dilaksanakan di sub-direktorat dipimpin oleh seorang Kepala Sub-direktorat.
- (4) Pengangkatan dan masa jabatan, pengaturan tugas dan wewenang, serta pertang-gungjawaban Direktur dan Kepala Sub-direktorat diatur dalam peraturan tersendiri.
BAB XIV - SIDANG TERBUKA INSTITUT
Pasal 36

- (1) Sidang terbuka Institut dapat dilakukan untuk melaksanakan Wisuda, Dies Natalis, Pengukuhan Guru Besar, pengangkatan Doktor Kehormatan, dan penganugerahan tanda kehormatan.
- (2) Sidang terbuka Institut dihadiri Senat Akademik dan Dosen Institut yang mempunyai jabatan Guru Besar dan yang bergelar Doktor.
- (3) Sidang terbuka Institut dipimpin oleh Rektor.
- (4) Tatacara dan tatatertib pelaksanaan sidang terbuka Institut lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XV
Pasal 38

- (1) Pimpinan satuan usaha komersial diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan tertentu yang diatur lebih lanjut oleh Rektor.
- (2) Pimpinan satuan usaha komersial bertanggung jawab kepada Rektor dalam melakukan pengelolaan usaha komersial.
- (3) Atas persetujuan Rektor, pimpinan satuan usaha komersial dapat mendirikan bentuk usaha komersial lain berbadan hukum, yang sahamnya dapat dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh Institut.
- (4) Setiap tahun pimpinan satuan usaha komersial wajib menyusun:
- a. Rencana kerja dan anggaran tahunan untuk mendapatkan persetujuan Rektor;
- b. Laporan tahunan yang terdiri atas laporan keuangan dan laporan kegiatan untuk dipertanggung jawabkan kepada dan disahkan Rektor.
BAB XVI - UNSUR PENUNJANG AKADEMIK
Pasal 39

Bentuk organisasi, pengurus, dan pelaksanaan kegiatan dalam unsur penunjang akademik yang terdiri atas Perpustakaan, Laboratorium, Bengkel atau Studio, Pusat Imformasi, Kebun Percobaan, Keamanan, dan bentuk lain yang dianggap perlu diatur dalam peraturan tersendiri.
BAB XVII - PERENCANAAN, PENGELOLAAN, DAN AKUNTABILITAS Bagian Pertama Perencanaan
Pasal 40

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, penyelenggara Institut menyusun suatu Rencana Strategis.
- (2) Rencana Strategis adalah strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan program yang berjangka waktu 5 (lima) tahunan untuk melaksanakan strategi tersebut, yang sekurang-kurangnya memuat antara lain:
- a. evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis sebelumnya;
- b. evaluasi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang ada pada saat itu;
- c. asumsi yang dipakai dalam menyusun Rencana Strategis;
- d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja serta indikator kinerja Institut untuk periode perencanaan berikutnya.
- (3) Rencana Strategis disusun oleh Pimpinan setelah memperoleh masukan dari Senat Akademik Institut, dan diajukan kepada Majelis Wali Amanat untuk dibahas dan disahkan.
BAB XVII - PERENCANAAN, PENGELOLAAN, DAN AKUNTABILITAS Bagian Pertama Perencanaan
Pasal 41

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Institut adalah penjabaran Rencana Strategis dalam Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Pengeluaran dan Pendapatan Tahunan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Institut diajukan kepada Majelis Wali Amanat selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran disahkan oleh Majelis Wali Amanat selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran yang diajukan belum disahkan oleh Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Rencana Kerja dan Anggaran Institut sebelumnya dapat dilaksanakan sampai menunggu pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut yang telah diusulkan.
BAB XVII - PERENCANAAN, PENGELOLAAN, DAN AKUNTABILITAS Bagian Pertama Perencanaan
Pasal 42

- (1) Tahun anggaran Institut berlaku pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama.
- (2) Tatacara pengelolaan keuangan Institut disesuaikan dengan kebutuhan Institut dengan memperhatikan efisiensi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Tatacara pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran yang berasal dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Tatacara pengelolaan keuangan Institut sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.
Bagian Ketiga
Akuntabilitas
BAB XVII - PERENCANAAN, PENGELOLAAN, DAN AKUNTABILITAS Bagian Pertama Perencanaan
Pasal 43

- (1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun tutup buku, Pimpinan bersama-sama dengan Majelis Wali Amanat menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri mengenai:
- a. laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva bersih;
- b. laporan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi keadaan, kinerja, serta hasil-hasil yang telah dicapai Institut;
- c. laporan ketenagakerjaan Institut yang meliputi keadaan, kinerja, dan kemajuan yang telah dicapai.
- (2) Laporan keuangan yang diperiksa pengawas fungsional disusun menurut standar akuntansi yang berlaku.
- (3) Laporan keuangan tahunan dan laporan akademik tahunan yang dimaksud dalam ayat (1) setelah mendapat pengesahan Menteri menjadi informasi publik.
- (1) Laporan keuangan tahunan dan laporan akademik tahnan ditandatangani oleh semua anggota pimpinan Institut dan disampaikan kepada Majelis Wali Amanat.
- (2) Dalam hal terdapat angota pimpinan Institut tidak menandatangani laporan keuangan tahunan dan laporan akademik tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disebutkan alasannya secara tertulis dalam berita acara penandatanganan.
BAB XVII - PERENCANAAN, PENGELOLAAN, DAN AKUNTABILITAS Bagian Pertama Perencanaan
Pasal 45

- (1) Institut memiliki auditor internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Institut.
- (2) Auditor internal bertugas secara rutin mengaudit seluruh unit kerja di lingkungan Institut meliputi bidang pendidikan, kemahasiswaan, keuangan, dan ketenagakerjaan.
BAB XVIII - PENGAWASAN
Pasal 46

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan Institut dilakukan oleh Menteri yang dapat mendelegasikan wewenang ini kepada Mejelis Wali Amanat.
- (2) Pengawasan eksternal pengelolaan keuangan Institut dilakukan oleh tenaga audit fungsional.
- (3) Pengawasan internal pengelolaan keuangan institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Dewan Audit.
- (4) Rektor dapat mengangkat tenaga audit internal untuk membantu persiapan dan pelaksnaan proses audit.
- (5) Auditor internal bertanggung jawab kepada Pimpinan Institut.
BAB XIX - KETENAGAKERJAAN
Pasal 47

- (1) Pegawai Institut terdiri atas Dosen tetap dan Tenaga Penunjang tetap yang pengangkatan dan pemberhentian, kedudukan, hak serta kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja
-22 - sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dosen adalah seseorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuannya diangkat oleh Institut untuk menjalankan tugas mengajar.
- (3) Dosen, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap dan Dosen Tamu.
- (4) Setiap Dosen berkewajiban melakukan penelitian dan palayanan kepada masyarakat
- (5) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas Asisten, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
- (6) Peraturan untuk pengangkatan, penjenjangan, pengelolaan, dan penegakan disiplin pegawai diatur secara lebih rinci dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XIX - KETENAGAKERJAAN
Pasal 48

- (1) Tenaga penunjang terdiri atas Tenaga Penunjang Tetap, dan Tenaga Penunjang Tidak Tetap.
- (2) Jenjang kepangkatan Tenaga Penunjang terdiri atas empat golongan, masing-masing golongan terdiri atas dua ruang.
- (3) Peraturan untuk pengangkatan, penjenjangan, pengelolaan, dan penegakan disiplin tenaga penunjang diatur secara lebih rinci dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XIX - KETENAGAKERJAAN
Pasal 49

- (1) Pengalihan status Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai institut dilaksanakan selama-lamanya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan mengupayakan bahwa sistem kepegawaian ganda tersebut berlaku dalam waktu sesingkat-singkatnya;
- (2) Pegawai institut yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan hak atas pensiun tetap merupakan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sebelum masa pensiun memilih sebagai pegawai institut.
BAB XX - MAHASISWA DAN ALUMNI
Pasal 50

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program pendidikan akademik, profesional atau profesi di Institut.
- (2) Mahasiswa merupakan komponen masyarakat akademik Institut yang bersama-sama dengan komponen lainnya bertanggung jawab melaksanakan misi pendidikan Institut.
- (3) Status, hak, kewajiban, dan syarat-syarat pendaftaran serta penerimaan mahasiswa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Kedudukan mahasiswa sebagai peserta didik pada Institut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
BAB XX - MAHASISWA DAN ALUMNI
Pasal 51

Warganegara Asing dapat menjadi mahasiswa Institut setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut dan Anggaran Rumah Tangga.
BAB XX - MAHASISWA DAN ALUMNI
Pasal 52

Mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan pengajaran serta kesejahteraannya dalam mendukung kelancaran proses belajar mengajar.
BAB XX - MAHASISWA DAN ALUMNI
Pasal 53

- (1) Setiap mahasiswa wajib untuk:
- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan Institut yang berlaku;
- b. mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Institut dan fakultas.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XX - MAHASISWA DAN ALUMNI
Pasal 54

- (1) Dalam Institut terdapat organisasi kemahasiswaan.
- (2) Mahasiswa memiliki atribut yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.
- (3) Dalam rangka pengembangan bakat, minat, dan pribadi, mahasiswa diberikan kesempatan menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan di luar kegiatan akademik.
- (4) Ketentuan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XX - MAHASISWA DAN ALUMNI
Pasal 54

...
- (1) Alumni adalah lulusan salah satu program gelar dan non gelar.
- (2) Organisasi alumni Institut disebut Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor atau disingkat HA-IPB.
- (3) Hubungan Institut dan alumni diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan dan kemitraan.
BAB XXI - PENGHARGAAN
Pasal 56

- (1) Penghargaan disampaikan kepada anggota masyarakat sebagai pengakuan dan apresiasi atas prestasi, jasa, dan pengabdian yang luar biasa kepada Institut dan atau kontribusi yang luar biasa pada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Tatacara, jenis, dan bentuk penghargaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XXII - SANKSI
Pasal 57

- (1) Warga Institut yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Institut dapat memberikan sanksi kepada warga Institut yang melakukan pelanggaran.
BAB XXIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 58

- (1) Pimpinan institut selambat-lambatnya dalam masa 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini membentuk Majelis Wali Amanat;
- (2) Masa peralihan perubahan penyelenggaraan institut dari status Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Milik Negara, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1), adalah 5 (lima) tahun;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan institut yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB XXIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DJOHAN EFFENDI