PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 25 Tahun 2013
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Berlaku: 1 Juli 2013
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi dimaksud dengan menuangkannya dalam Peraturan Bupati.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
1
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);
29. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
30. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
32. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan.
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
34. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap, sebagaimana telah diubah dengan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.12/MEN/2009.
35. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
37. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
38. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
39. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Angkutan Umum .
40. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 3/E);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkhohol (Lembaran Daerah Kabupataen Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 3/C).
42. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupataen Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 7/E).
43. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 1/C)
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU.
Pasal I
Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan pasal 40 diubah, sehingga pasal 40 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 40
- (1) Usaha perikanan meliputi:
- a. Usaha penangkapan ikan; dan/atau
- b. Usaha pembudidayaan ikan;
- c. Usaha Pengolahan Ikan;
- (2) Usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT meliputi kegiatan:
- a. penangkapan ikan;
- b. penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan; dan
- c. pengangkutan ikan.
- (3) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. pembudidayaan ikan di air tawar;
- b. pembudidayaan ikan di air payau; dan/atau
- c. pembudidayaan ikan di laut.
- (4) Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan
- a. Pengolahan Ikan;
- b. Penampungan Ikan;
- c. Pemasaran Ikan.
2. Ketentuan pasal 45 diubah, sehingga pasal 45 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 45
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi menyediakan formulir/blanko perizinan usaha perikanan yang berisi data usaha perikanan, masa berlakunya izin dan keterangan lain yang diperlukan, meliputi:
1. Formulir permohonan izin usaha perikanan.
2. Formulir perizinan usaha perikanan meliputi:
- a. Formulir Izin Usaha Perikanan (IUP), berwarna putih;
- b. Formulir Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Penangkapan dan Pengangkutan Ikan (SIKPPI) serta Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), berwarna biru;
- c. Formulir Surat Pembudiyaan Ikan (SPI), berwarna Hijau;
- d. Formulir Surat Pengolahan Ikan (SPI), berwarna Kuning;
- e. Khusus formulir Surat Penangkapan Ikan (SPI) yang menggunakan alat tangkap purse seine di Muncar, berwarna Merah.
3. Penyerahan berkas permohonan kepada Petugas Pelayanan Perizinan pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- a. Apabila berkas dianggap lengkap langsung diteruskan pada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Kepala Bidang yang membidangi;
- b. Jika dianggap kurang memenuhi syarat langsung dikembalikan lagi kepada Pemohon.
4. Tinjau lapang oleh Petugas Teknis sesuai Izin/bidang yang menangani dengan sasaran kegiatan usaha perikanan yang diajukan;
5. Hasil tinjau lapang jika dianggap layak oleh Tim akan diteruskan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dan manakala dianggap tidak layak, maka akan dikembalikan lagi kepada Pemohon karena dianggap tidak memenuhi syarat;
6. Selanjutnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan menerbitkan Izin Usaha sesuai peruntukannya;
7. Pembayaran biaya Retribusi Izin Usaha Perikanan oleh Pemohon pada Bendahara Penerimaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan pada waktu pengambilan Izin Usaha Perikanan;
8. Penyerahan Surat Izin Usaha Perikanan kepada pemohon;
9. Khusus Izin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan, Surat Izin Kapal Pengangkutan dan Penangkapan Ikan, Surat Izin Pengangkutan Ikan termuat dalam satu format formulir.
3. Ketentuan pasal 46 diubah, sehingga pasal 46 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 46
Izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 diterbitkan setelah pemohon memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar yang terdiri atas:
1. Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan, Izin Usaha Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkutan Ikan serta Usaha Kapal Pengangkutan Ikan harus melampirkan/melengkapi:
- a. KTP asli dan foto copy KTP pemohon;
- b. surat keterangan memiliki kegiatan usaha perikanan dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;
- c. foto copy SIKPI/SIPI (Bagi Perpanjangan)
- d. pas perahu;
- e. daftar anak buah kapal;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- g. akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbadan hukum;
- h. mengisi formulir yang telah disediakan;
- i. Past Foto Pemilik 4 X 6 Cm;
- j. Surat Pernyataan Perubahan kepemilikan/perubahan Nama Kapal yang diketahui Kepala Desa setempat dan atau HNSI, atau Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Setempat;
- k. Surat Keterangan Bukan Andon (bagi Alat Tangkap Pure Seine) diketahui Ketua Kelompok Nelayan dan atau Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Setempat;
- l. Tinjau Lapang/ Cek Fisik Kapal Alat Tangkap.
2. Surat Izin Pembudidayaan Ikan harus melampirkan:
- a. foto copy KTP pemohon;
- b. surat keterangan memiliki kegiatan usaha perikanan dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;
- c. foto copy IUP/SIPI lama bagi yang perpanjangan SPI;
- d. akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbadan hukum;
- e. foto copy IMB (bagi Badan Usaha/Perorangan Besar);
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- g. surat izin dari Bupati (Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan/HO);
- h. mengisi formulir yang telah disediakan;
- i. Foto Copy Tanda Daftar;
- j. Perusahaan (TDP) Bagi Usaha/Perorangan Besar;
- k. Surat Pernyataan dari Pemilik Usaha yang menggunakan modal usaha diatas Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang menyatakan bahwa kegiatan usaha Pembudidayaan Ikan yang dijalankan menggunakan Tenaga Konsultan/Tenaga Ahli Perikanan berpendidikan minimal D.3 Perikanan;
- l. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) pada Badan Lingkungan Hidup (bagi Badan Usaha/Perorangan Besar);
- m. Cek Fisik/Tinjau Lapang Usaha Usaha Perikanan.
3. Surat Izin Pengolahan Ikan harus melampirkan:
- a. foto copy KTP pemohon;
- b. surat keterangan memiliki kegiatan usaha perikanan dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;
- c. foto copy Akte Perusahaan (bagi Badan Usaha);
- d. surat izin dari Bupati (Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan/HO);
- e. foto copy NPWP (bagi Badan Usaha/Perorangan Besar);
- f. foto copy UKL - UPL (Bagi Badan Usaha/ Perorangan Besar);
- g. foto copy IMB (Bagi Badan Usaha/ Perorangan Besar);
- h. foto copy Tanda Daftar Perusahaan/ TDP (Bagi Badan Usaha/Perorangan Besar);
- i. cek fisik/Tinjau Lapang Usaha Perikanan.
4. Ketentuan pasal 52 ayat (1) diubah, sehingga pasal 52 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 52
- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan langsung oleh pemohon Izin pada Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disetorkan ke kas Daerah secara utuh dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam;
- (2) Pembayaran yang dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke Kantor Kas Daerah paling lambat 1 X 24 jam.
5. Diantara