PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 21 Tahun 2015
Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Berlaku: 21 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu penataan penyelenggaran kesehatan
- yang berjenjang dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Tentang Pedoman Pelaksanan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
- Mengingat : Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Peneliti, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219 ;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Kontribusi Jasa Umum Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 7);
18. Permenkes 001 tahun 2012 tentang sistem rujukan pelayanan Kesehatan perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukkan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Memperhatikan :
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 Tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah agar terwujud suatu mekanisme kerja yang mengatur secara efektif dan efisien alur pasien sesuai kebutuhan dan kewenangan medis melalui jalur rujukan, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang terbatas.
Tujuan ditetapkannya peraturan ini sebagai panduan dalam pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik bagi petugas kesehatan maupun bagi masyarakat.
BAB III - JENJANG RUJUKAN MEDIS/SPESIMEN
Pasal 4

- a. Kader dan dukun bayi; dan
- (1) Pelayanan Kesehatan bersumber masyarakat.
- b. Posyandu.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagai pelaksana pelayanan kesehatan tingkat 1 (PPK 1) merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh:
- b. Puskesmas non Perawatan;
- a. Puskesmas Perawatan;
- c. Praktek Perorangan;
- e. Klinik umum di balai/lembaga pelayanan kesehatan.
- d. Klinik Pratama; dan
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua/spesialistik sebagai pelaksana pelayanan kesehatan tingkat 2 (PPK 2) adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH. Daud Arif dan Rumah Sakit Tipe C (Swasta dan Pemerintah) di Kota Madya Jambi yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga/sub spesialistik sebagai pelaksanan pelayanan kesehatan tingkat 3 (PPK 3) adalah Rumah sakit provinsi:
- b. Jiwa;
- a. Raden Mataher;
- c. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi; dan
- d. Palang Merah Indonesia.
BAB IV - WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN
Pasal 5

- (1) Untuk memudahkan keterjangkauan masyarakat pada Pelayanan Kesehatan yang bermutu Daerah dan Kabupaten mengembangkan Wilayah Cakupan Rujukan.
- (2) Wilayah cakupan rujukan dapat ditentukan berdasarkan :
- b. fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibina, seperti Poskesdes, Puskesmas Pembantu, Puskesmas, Klinik Pengobatan, Balai Kesehatan, Praktek Swasta, Rumah Bersalin dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten;
- a. target jumlah peduduk, menurut jarak dan waktu tempuh;
- c. wilayah administratif Kecamatan; dan
- d. data kunjungan pasien dari dalam dan luar wilayah administratif.
- (3) Wilayah Cakupan Rujukan Meliputi :
- 1) Puskesmas Rantau Badak Bukit Indah ke Puskesmas Merlung;
- a. Rujukan Spesimen Basil Tahan Asam yang terdiri dari :
- 2) Puskesmas Pelabuhan dagang ke Puskesmas Suban;
- 4) Puskesmas Tungkal V ke Puskesmas II Kuala Tungkal;
- 3) Puskesmas senyerang ke Puskesmas Teluk Nilau;
- 5) Puskesmas Parit deli Ke Puskesmas I Kuala Tungkal;
- 6) Puskesmas Purwodadi ke Puskesmas Pijoan Baru.
- b. Wilayah Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan
- 2) Puskesmas non Perawatan Senyerang ke Puskesmas Perawatan Teluk Nilau;
- 1) Puskesmas non Perawatan Lubuk Kambing, Bukit Indah, Rantau Badak Pelabuhan Dagang ke Puskesmas Merlung;
- 3) Puskesmas non Perawatan Tungkal V, Sukarejo, Sungai Saren, I Kuala Tungkal, II Kuala Tungkal, Parit Deli ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH. Daud Arif Kuala Tungkal.
- c. Wilayah Rujukan Pelayanan Maternal Neonatal
- 2) Regional rujukan II (Puskesmas Purwodadi)
- 1) Regional rujukan I (Puskesmas Merlung) Puskesmas Merlung menerima rujukan dari puskesmas suban, lubuk kambung, pelabuhan dagang, bukit indah dan Rantau badak;
22. Puskesmas Purwodadi menerima rujukan dari puskesmas Pijoan baru;
23. Puskesmas Teluk Nilau menerima rujukan dari puskesmas Senyerang;
- 3) Regional rujukan III (Puskesmas Teluk Nilau)
- 4) Regional rujukan IV (Rumah Sakit Umum Daerah KH Daud Arif) Puskesmas Sukarejo, Sei.Saren, Puskemas II, Puskesmas I, Parit Deli, Tungkal V, dapat melakukan rujukan langsung ke RSUD Daud Arif Kuala Tungkal; dan
- 5) RSUD KH. Daud Arif menerima rujukan dari semua puskesmas di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dikecualikan pada keadaan dimana perujuk menganggap Puskesmas Perawatan tujuan rujukan tidak mampu untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Rujukan.
- (5) Wilayah cakupan rujukan Kabupaten meliputi seluruh Wilayah Kecamatan dengan fasilitas pelayanan Kesehatan Tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH. Daud Arif.
- (6) Wilayah cakupan rujukan kecamatan/kelurahan dan fasilitas pelayanan rujukan tertinggi adalah Puskesmas perawatan.
- (7) Pemerintah Daerah menentukan Rumah Sakit yang ada di Provinsi Jambi dan di luar Provinsi Jambi menjadi rujukan tertinggi di daerah sesuai dengan kebutuhan pelayanan medis tertinggi.
- (8) Pemerintah Daerah mengembangkan Rumah Sakit Kabupaten sebagai Rumah Sakit Rujukan Kabupaten.
BAB V - ALUR RUJUKAN
Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjejang,sesuai kebutuhan medis dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama.
- (4) Bidan dan perawatan hanya dapat melakukan rujukan ke dokter dan/atau Dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) Dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan Permasalahan kesehatan pasien, dan pertimbangan geografis.
BAB VI - SYARAT RUJUKAN
Pasal 7

- (1) Rujukan harus dibuat oleh orang yang mempunyai kompetensi dan wewenang untuk merujuk, mengetahui kompetensi sasaran/tujuan rujukan dan mengetahui kondisi serta kebutuhan objek yang dirujuk.
- (2) Kompentensi dan wewenang yang dimaksud Ayat (1) adalah, untuk kasus umum dan kebidanan dibuat dan ditanda tangani oleh dokter puskesmas dan Untuk kasus gigi ditanda tangani oleh dokter gigi puskesmas.
- (3) Format rujukan di Stempel oleh puskesmas.
- (4) Dalam keadaan tertentu, bidan atau perawat dapat memberikan pelayanan Kesehatan tingkat pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Agar rujukan dapat diselesaikan tepat dan memadai, maka suatu rujukan hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- 1) Formulir rujukan dan rujukan balik sesuai contoh;
- a. adanya pencatatan/kartu/dokumen tertentu berupa :
- 2) Kartu jamkesmas, jamkesda dan Assuransi lain; dan
- b. adanya pengertian timbal balik antara pengirim dan penerima rujukan.
- 3) Pencatatan dandokumen hasil pemeriksaan penunjang.
- c. adanya pengertian petugas tentang sistem rujukan.
- d. rujukan dapat bersifat horizontal dan vertikal, dengan prinsip mengirim Kearah fasilitas pelayanan kesehatan yan lebih mampu dan lengkap.
- (6) Untuk menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil selama Perjalanan menuju ketempat rujukan, maka :
- b. pasien didampingi oleh tenaga kesehatan yang mahir tindakan kegawat darurat; dan
- a. sarana transportasi yang digunakan harus dilengkapi dengan obat, alat dan Perbekalan kesehatan untuk stabilisasi pasien sehingga menjamin pasien sampai ke tempat rujukan tepat waktu;
- c. sebelum melakukan rujukan, perujuk harus menghubungi tujuan rujukan dan memberitahu keadaan pasien.
- (7) Rujukan pasien/spesimen ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan atau lengkap hanya dapat dilakukan apabila :
- b. pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan atau subspesialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
- a. dari hasil pemeriksaan medis, sudah terindikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat diatasi;
- c. pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
- e. rujukan dilaksanakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang diketahui mempunyai tenaga dan sarana yang dibutuhkan menurut kebutuan medis atau penunjang medis sesuai denah rujukan kewilayahan;
- d. pasien atau keluarganya diberi penjelasan bahwa rujukan dilaksanakan karena alasan medis;
- f. rujukan tanpa alasan medis dapat dilakukan apabila suatu rumah sakit kelebihan pasien (jumlah tempat tidur tidak mencukupi);
- h. fasilitas pelayanan kesehatan/tenaga kesehatan dilarang merujuk dan menentukan tujuan rujukan atas dasar kompensasi/imbalan dari fasilitas pelayanan kesehatan.
- g. khusus untuk pasien jamkesda dan pemegang Assuransi kesehatan lainnya, harus ada kejelasan tentang pembiayaan rujukan dan pembiayaan di fasilitas pelayanan kesehatan tujuan rujukan; dan
BAB VII - KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 8

- a. setiap pemberi pelayanan kesehatan berkewajiban merujuk pasien apabila keadaan penyakit atau permasalahan kesehatan memerlukannya, kecuali dengan alasan yang sah dan mendapat persetujuan pasien atau keluarganya.
Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengirim Rujukan :
- b. alasan yang sah sebagamana dimaksud pada ayat (1) adalah pasien tidak dapat ditransportasikan atas alasan medis, sumber daya, atau geografis.
- c. rujukan harus mendapat persetujuan dari pasien dan/atau keluarganya.
- d. persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien dan/atau keluarganya mendapatkan penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang.
- e. penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :
- 2) Alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
- 1) Diagnosis dan terapi dan atau tindakan medis yang diperlukan;
- 3) Resiko dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
- 5) Risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan;
- 4) Transportasi rujukan; dan
- f. perujukan sebelum dilakukan rujukan harus :
- 2) Melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat; dan
- 1) Melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
- 3) Membuat surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada penerima rujukan.
- g. memberi penjelasan kepada pasien atau keluarganya bahwa karena alasan medis pasien harus dirujuk, atau karena ketiadaan tempat tidur pasien harus dirujuk;
- h. penjelasan kepada pasien yang dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya melputi :
- 2) Alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
- 1) Diagnosis dan terapi dan/atau tindakan medis yang diperlukan;
- 3) Risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
- 5) Risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan;
- 4) Transportasi rujukan; dan
- i. melaksanakan konfirmasi dan memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan yang dituju sebelum merujuk;
- j. membuat surat pengantar rujukan dengan melampirkan :
- 2) Hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;
- 1) Identitas pasien;
- 3) Diagnosis kerja;
- 5) Tujuan rujukan; dan
- 4) Terapi dan atau tindakan yang telah diberikan;
- 6) Nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan;
- k. mencatat pada register dan membuat laporan rujukan;
- l. sebelum dikirim, keadaan umum pasien sudah distabilkan lebih dahulu dan stabilitas pasien dipertahankan selama dalam perjalanan;
- m. pasien harus didampingi oleh tenaga kesehatan yang mengetahui keadaan umum pasien dan mampu menjaga stabilitas pasien sampai pasien tiba ditempat rujukan;
- n. tenaga kesehatan yang mendampingi pasien menyerahkan surat rujukan kepada pihak yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan (PPK 2 dan PPK 3) tempat rujukan;
- o. surat rujukan pertama harus dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar (PPK 1) kecuali dalam keadaan darurat;
- p. ketentuan-ketentuan yang ada pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan, Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah, dan Surat Keterangan Tidak Mampu dan badan penjamin lainnya tetap berlaku;
BAB VII - KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 9

Kewajiban sarana pelayanan kesehatan yang menerima rujukan :
- a. menerima surat rujukan dan membuat tanda terima pasien;
- b. mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerimaan rujukan;
- c. membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan medis yang diperlukan, serta melaksanakan perawatan;
- d. melaksanakan catatan medis sesua dengan ketentuan;
- e. memberikan informasi medis kepada sarana pelayanan pengirim rujukan;
- f. membuat surat rujukan kesarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, apabila kondisi pasien tidak dapat diatasi, dan mengirim tembusannya kepada sarana pelayanan kesehatan pengirim pertama; dan
- g. membuat rujukan balik ke PPK 2 atau PPK 1 untuk menindaklanjuti perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis spesialistik atau subspesialistik setelah kondisi pasien stabil.
BAB VIII - PENANGGUNG JAWAB SISTEM RUJUKAN
Pasal 10

- (1) Daerah bertanggung jawab terhadap tersedianya (infrastruktur) sarana dan prasarana dan tenaga yang menunjang dapat terselenggaranya sistem rujukan secara bermutu dan sesuai standar Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan organisasi propesi bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan tingkat pertama sistem rujukan pelayanan kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (3) Direktur RSUD KH. Daud Arif adalah koordinator pelayanan sistem rujukan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi pelayanan sistem rujukan diatur dengan keputusan kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
BAB IX - INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Pasal 11

- a. jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan;
- (1) Puskesmas dan RSUD harus menjamin ketepatan rujukan dengan mengembangkan sistem informasi rujukan yang bersifat dinamis yang memuat informasi tentang :
- b. jenis dan kemampuan tenaga medis yang tersedia pada saat tersebut; dan
- c. keberadaan tempat tidur yang kosong disemua kelas.
- (2) Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkewajiban untuk mensosialisasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media.
BAB X - PEMBIAYAAN
Pasal 12

- (1) Biaya transportasi rujukan bukan merupakan bagian dari jasa pelayanan yang menjadi tanggung jawab pihak menjamin (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Assuransi lain).
- (2) Bagi pasien korban kecelakaan lalulintas, biaya rujukan ditanggung oleh PT Assuransi Jasa Raharja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan Assuransi tersebut.
BAB XI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten bekerjasama dengan Rumah Sakit dan Organisasi Profesi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh tenaga dan sarana pelayanan kesehatan.
- (2) RSUD KH. Daud Arif Kabupaten sebagai koordinator pembinaan teknis medis melaksanakan pembinaan sistem rujukan kepada Puskesmas.
- (3) Puskesmas melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
BAB XII - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 15

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan, mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan kedua.
Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan evaluasi terhadap Teknis Operasional Sistem Rujukan, mutu pelayanan dan pelaksanaan pembiayaan sistem rujukan, termasuk pencatatan dan pelaporannya.
Diundangkan di Kuala Tungkal pada tanggal 10 Agustus 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
FIRDAUS KHATAB
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 21
BAB XIII - PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal 10 Agustus 2015
BUPATI TANJUNG JBUNG BARAT
USMAN ERMULAN