UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1961
Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1952 TENTANG HAK MENGANGKAT
Berlaku: 17 TAHUN 1961
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR17 TAHUN 1961 TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1952 TENTANG HAK MENGANGKAT
DANMEMBERHENTIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
:
bahwa berhubung dengan pembentukan MPRS. dan badan-badan perlengkapannya serta pembentukan DPR. Gotong-Royong, Undangundang Nomor 21 tahun 1952 tentang Hak mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 1957 (LembaranNegar a tahun 1952 Nomor 78 jo. Lembaran-Negara tahun 1957 Nomor 100), perlu diubah;
- a. Pasal-pasal 5 ayat (1) dan 20 ayat (1) Undang-undang Dasar;
- b. Penetapan Presiden Nomor 1 dan Nomor 2 tahun 1959 dan Penetapan Presiden Nomor 3 dan 4 tahun 1960;
- c. Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 1960;
- d. Keputusan Presiden Nomor 292 tahun 1960;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANGUNDANG NOMOR 21 TAHUN 1952 TENTANG HAK MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
N/A
Pasal 1

.
Pada huruf c dari pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 Nomor 78 jo. Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 100), ditambah kata "Ketua" di muka kata-kata "Dewan Perwakilan Rakyat".
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 1961. Sekretaris Negara,
MOHD. ICHSAN
Huruf g dari pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1952 Nomor 78 jo. Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 100) dicabut dan diganti dengan huruf g baru yang berbunyi sebagai berikut:
- g. "Ketua/Pejabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara: yang mengenai pegawai yang dipekerjakan pada Majelis itu, kecuali yang tersebut dalam huruf a di atas".
N/A
Pasal 3

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya-surut sampai tanggal 1 Pebruari 1961.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 1961 Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.
PENJELASAN
Pasal 1

Undang-undang Nomor 21 tahun 1952 menentukan pembesarpembesar/dewan-dewan yang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawaipegawai sipil dalam Negara Republik Indonesia.
Karena Undang-undang Nomor 21 tahun 1952 didasarkan atas Undang-undang Dasar Sementara 1950, maka ketentuan pasal 1 ayat (1) itu perlu disesuaikan dengan keadaan sekarang setelah Undang-undang Dasar 1945 berlaku kembali, khususnya dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.
Dengan Undang-undang ini diadakan perubahan pada pasal 1 ayat (1) itu sedemikian rupa, sehingga termuat di dalamnya hak Ketua/Pejabat Ketua MPRS dan hak Ketua DPR (Gotong Royong) untuk mengangkat/memberhentikan pegawai-pegawai negeri yang bekerja untuk dewan-dewan yang dipimpinnya.
PASAL DEMI PASAL.
Cukup jelas.
TAMBAHANLEMBARANNEGARAREPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 2301