PERATURAN DAERAH Unknown Nomor 07 Tahun 2014
Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI PADA PT. BANK FEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
Berlaku: 07 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang kemampuan
memperkuat dan
struktur perrnodalan
PT.
Bank
Pembangunan Daerah Jambi sehingga
1
mampu menggerakan rod a perekonomian masyarakat dan meraih laba yang dapat memberikan deviden kepada pemerintah Kabupatcn Muaro Jambi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, maka perlu melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan modal Pernerintah Daerah Jarnbi ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah;
I
I
•
.
- Jambi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi; Muaro Kabupaten Pemerintahan ten tang Daerah Peraturan dan huruf b, perlu membentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a c. bahwa berdasarkan pertimbangan Modal Penyertaan Penambahan
IndonesiaTahun 1945; Republik Negara Dasar 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Mengingat
- Kabupaten Tanjung Jabung Timur 3 Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun Pernbentukan ten tang 1999
I
I
I
I
•
•
3969); Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 81, Tambahan Lembaran Jabung Timur (Lembaran Negara Jambi dan Kabupaten Tanjung Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Nomor 54 Tahun 1999 tentang U ndang-U ndang atas Perubahan Nomor 14 Tahun 2000 tentang U ndang-Undang dengan diubah Nomor 3903), sebagaimana telah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 Indonesia Tahun R bl .· epu ar::
•
- 4286); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Negara Perbendaharaan ten tang
- Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Pemeriksaan ten tang 2004 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun
"
...
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Tarnbahan 126, Nomor 2004 Negara Republik Indonesia Tahun (Lembaran Daerah Pemerintahan 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pu sat dan
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); (Lembaran Perundang-undangan 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 01); Pemerintahan dan Provinsi 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
- Kabupaten Muaro Jambi Nomor 01); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah. Kabupaten Muaro .Jambi Tahun 2007 Nomor 02, Daerah Lembaran Tambahan
•
- Kabupaten .Muaro Jambi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pemerintah Modal Penyertaan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro .Jambi Nomor 20 Tahun 2013 ten tang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mua.ro .Jambi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jam.bi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2013 Nomor 20,
i
I
!
.
Kabupaten Muaro Jambi Nomor 20);
Dae rah
Lembaran
Tambahan
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAER.~ KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
DAERAH JAivIBI.
PEMBANGUNAN
BANK PT.
KABUPATEN MUAR.O JMABI PADA
PEMERlNTAH
MODAL
PERATURAN DAERAH TENTANG
MENETAPKA...~
PENYERTAAN
PENAMBAHA...~
I
I
I
.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan penambahan penyertaan modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.
- (2) Tujuan dilakukan penambahan penyertaan modal adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Kabupaten Muaro Jambi serta meningkatkan pendapatan daerah guna menunjang pembangunan daerah.
- (3) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan (2) maka penambahan Penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan
I
I
I
I
I
I
I
•
~
menguntungkan. prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang saling
BAB III - PENYERTAAN MOD&gt;...L
Pasal 3

- seratus enam puluh lima juta rupiah}. 25.165.000.000.00,(dua puluh lima milyard Pembangunan Daerah Jam.bi sebesar Rp. Jambi sampai dengan Tahun 2014 pada PT. Bank (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muaro
- daerah yang dipisahkan. Pembangunan Daerah Jambi merupakan Kekayaan Penyertaan Modal yang tertanam pada PT. Bank Jambi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi. (1) merupakan saham Pemerintah Kabupaten Muaro (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat
BAB III - PENYERTAAN MOD&gt;...L
Pasal 4

- (1) Pada Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan menambah dana penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi sebesar Rp. 24.835.000.000.00,(dua puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (2) Penambahan dana penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan da!am APBD Tahun Anggaran 2015, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dan APBD Tahun Anggaran 2016, dan penganggaranya disesuaikan kemampuan keuangan daerah. dengan
•
- (3) Dengan ditetapkannya Penambahan dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBD Tahun Anggaran 2015, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dan APBD Tahun Anggaran 2016, maka PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dapat merealisasikan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - DEVIDEN PENYERTAAN ltlODAL
Pasal 5

- (1) Deviden yang di dapat Pemerintah Kabupaten Muaro .Jambi dari Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Pernbangunan Daerah Jambi adalah setiap tahun dan menjadi hak daerah, disetorkan ke
kas daerah serta dialokasikan dalam APBD sebagai Pendapatan Daerah.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saharn (RUPS) yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun setelah APBD disahkan dan sekurangkurangnya memuat:
- a. ketentuan pembagian laba; dan
- b. system laba.
•
HAK DAN KEWAJIBAN
BAB IV - DEVIDEN PENYERTAAN ltlODAL
Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mempunyai hak mendapatkan deviden hasil penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Muaro .Jambi paling lambat akhir bulan Juni tahun berjalan, setelah Rapat Umum Pemegang Saham.
3. menunda pencairan penyertaan modal apabila PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tidak memenuhi persyaratan bank sehat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Muaro .Jambi berhak (3) Pemerintah Kabupaten
I
1
I
I
•
•
.
- memenuhi persyaratan bank sehat . Bank Pembangunan Daerah Jarnbi tidak lagi Pf. Bank Pembangunan Daerah Jambi, apabila Pf. menarik seluruh modal yang telah disertakan pada Muaro Jambi berhak (4) Pemerintah Kabupaten
- Anggaran 2016. APBD Tahun Anggaran 2015 dan APBD Tahun tentang APBD Tahun Anggaran 2015, Perubahan J ambi setelah disahkannya peraturan daerah modalnya pada PT. Bank Pembangunan Daerah (5) Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berkewajiban penyertaan penambahan dana menyetorkan
I
•
-
BAB VI
Pasal 7

- (1) Laporan tahunan merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam setahun.
- (2) Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, para pemilik saham yang memiliki kewenangan ekslusif yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASA!-1
Pasal 8

•
•
- (1) Atas dasar kepemilikan modal, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada JYI'. Bank Pembangunan Daerah Jambi, Bupati dapat membentuk Tim sebagai wakil Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan/ atau pengawasan .
- (2) Tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
•
•
Muaro Jam.bi. penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten pengundangan Pera tu ran dengan lill Daerah Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 12-12-2014
BUPATI l\1UARO JAMBI, dto
BURHANUDDIN MAHIR
Diundangkan di Sengeti pada tanggal 12-12-2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUA..~O JAMB!, dto
IMBANGJAYA
LEMBAR...ui DAERAH KABlJPATEN MUARO JA..'1\1:BI TAh'"UN 2014 NOlYlOR 07
•
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Dto
ERLINA.S Pembina Tk.I (IV /b) NIP .196806281994032010
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINS! JAMBI NOMOR 33/BHK-4.3/XI/ 14, TAHUN 2014.