UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1957
Tentang PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MASA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN
Berlaku: 11 Mei 1957
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa jangka waktu masa kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 Undang-undang No. 14 tahun 1956 sudah akan berakhir pada tanggal 17 Juli 1957;
- b. bahwa sampai dewasa ini pelaksanaan pemilihan UMUM tidak memberi harapan dapat menghasilkan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan menggantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan sebelum tanggal 17 Juli 1957;
- c. bahwa untuk menghindarkan kekosongan demokrasi dalam pemerintahan daerah perlu segera jangka waktu masa kerja Pemerintah Daerah Peralihan sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 Undangundang No. 14 tahun 1956 diperpanjang sampai dengan dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang baru berdasarkan pemilihan umum;
- d. bahwa oleh karena keadaan yang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan;
Mengingat :
a. Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No. 1 tahun 1957;
- c. Undang-undang No. 14 tahun 1956;
Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 29 April 1957;
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MASA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN SEBAGAI BERIKUT:
N/A
Pasal 8

Undang-undang No. 14 tahun 1956 diubah hingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
"Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan bubar sesudah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas dasar pemilihan umum dilantik".
N/A
Pasal 2

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 11 Mei 1957. MENTERI KEHAKIMAN, ttd GA.MAENGKOM.
LEMBARAN NEGARA NOMOR 51 TAHUN 1957
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO.
MENTERI DALAM NEGERI, ttd SANUSI HARDJADINATA.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA