PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 31 Agustus 2015
N/A
Preamble

Mengingat
WALIKOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR
22 TAHUN 2015
TENTANG
ALOKASI DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
- Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf d dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kota dan Alokasi Dana Desa paling sedikit 106 (Sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus,
- bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (l) dan ayat (S5) Peraturan b. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran dan ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan peraturan walikota. |
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alokasi Dana Desa,
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto /Syunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423),
- . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 2. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
- . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 3. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
- . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 4. Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
- . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 5. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
- . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 6. Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
- . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 7. Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495):
- . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 8. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ):
- . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 9. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738):
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5539),
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 29):
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16):
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5),
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto 12):
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI DANA DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
- Daerah adalah Kota Sawahlunto
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sawahlunto 2
- Walikota adalah Walikota Sawahlunto 3.
- Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan 4.
- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 5.
- Pemerintahan Desa adalah penyelengaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 6.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelengara Pemerintahan Desa 7.
- Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis 8.
- Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan 9.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnnya disingkat RPJM desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) Tahun
13. Rencana kerja Pemerintahan Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana Alokasi Khusus
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
16. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan Desa
17. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
19. Belanja Bantuan Keuangan adalah jenis belanja dalam kelompok belanja tidak langsung yang di gunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat khusus atau umum dari pemerintah kota kepada pemerintah Desa dan pemerintah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan
20. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditetapkan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan
21. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RK Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan
22. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

Tujuan Pengunaan ADD sebagai berikut :
- a. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kewenangannya
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa
- c. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa:
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat:
- e. Meningkatkan kemandirian Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

Alokasi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perundangundangan, hemat, terarah dan terkendali, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap Tahun Anggaran
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasai 5 paling sedikit 10x (sepuluh perseratus) dari dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7

- (1). ADD dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa
- (2). Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masing-masing Desa dihitung dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8

Pengalokasian ADD dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Sawahlunto tentang Pengelolaan Keuangan Desa
BAB II - PENGANGGARAN
Pasal 9

- (1). Anggaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian dari kelompok Belanja tidak langsung pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam jenis belanja bantuan keuangan yang dirinci kedalam jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa
- (2). Dalam APBD, belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang memuat anggaran ADD diuraikan daftar nama Pemerintah Desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian objek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan
- (3). Penyusunan pagu ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah
- (4). Pagu ADD diajukan oleh Pemerintahan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto untuk mendapatkan persetujuan menjadi Pagu ADD bersamaan dengan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
BAB II - PENGANGGARAN
Pasal 10

- (1). Pagu Anggaran ADD yang telah mendapat persetujuan DPRD dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Penetapan Pengalokasian ADD
- (2). Peraturan Walikota tentang Penetapan Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Desa dan menjadi salah satu data dan informasi Pagu Indikatif Desa dalam penyusunan RKP Desa
- (3). Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Desa paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan
BAB II - PENGANGGARAN
Pasal 11

Dalam hal terdapat perubahan alokasi dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, Pagu anggaran ADD yang telah ditetapkan dilakukan perubahan melalui Perubahan Peraturan Walikota tentang Penetapan Pengalokasian ADD
BAB III - PENGALOKASIAN
Pasal 12

- (1). ADD setiap Desa dihitung berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang memperhitungkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis yang selanjutnya disebut Variabel Independent:
- (2). Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alokasi minimal yang didasarkan pada struktur organisasi desa dan dihitung sebesar 9044 (sembilan puluh perseratus) dari ADD yang dibagi secara merata kepada setiap Desa,
- (3). Variabel Independent merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya ADD setiap Desa yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu Desa dengan Desa yang lainnya:
- (4). Variabel Independent sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot :
- a. 25'o (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk:
- b. 354 (tiga puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk miskin:
- c. 10' (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah,
- d. 3046 (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis:
- (5). Data Jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) merupakan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto
- (6). Besaran ADD setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sawahlunto
- (7). Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara
- Pagu Anggaran ADD untuk suatu Desa -Alokasi Dasar berdasarkan jumlah perangkat desa dikali dengan besaran penghasilan tetap perangkat desa # ((Pagu Anggaran ADD-Alokasi Dasar)x(25oxpersentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di Kota Sawahlunto)-(35 Y xpersentase jumlah penduduk miskin pada desa yang bersangkutan terhadap total penduduk miskin Kota Sawahlunto)t(10Yoxpersentase luas wilayah Desa terhadap total wilayah desa di Kota Sawahlunto)-'(30Yxpersentase tingkat kesulitan geografis desa yang bersangkutan terhadap total tingkat kesulitan geografis desa di Kota Sawahlunto
BAB IV - PENYALURAN
Pasal 13

- (1). ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto kepada Pemerintah Desa
- (2). Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa
BAB IV - PENYALURAN
Pasal 14

- .Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan secara (1 bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
- a. Tahap 1 pada bulan Januari sebesar 40' (empat puluh perseratus)
- b. Tahap 2 pada bulan Mei sebesar 402 (empat puluh perseratus)
- c. Tahap 3 pada bulan September sebesar 20Yo (Dua puluh perseratus)
- (2). Penyaluran ADD setiap tahap anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada minggu kedua
BAB IV - PENYALURAN
Pasal 15

- . Penyaluran ADD dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa (4) dilakukan dengan syarat :
- a. Peraturan Walikota Sawahlunto tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Penetapan setiap Desa di Kota Sawahlunto telah disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah
- b. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah di tetapkan telah disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah
- c. Surat permohonan pencairan ADD dilampiri dengan :
- 1). Usulan rencana kegiatan dalam RKP Desa yang disepakati BPD dan direkomendasikan Camat,
- 2). Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa,
- 3). Referensi Bank yang menunjukan nama dan nomor rekening kas Desa,
- 4). Kuitansi yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan bermaterai cukup,
- (2). Untuk pencairan tahap 1, pengajuan permohonan pencairan ADD dari Pemerintah Desa kepada Walikota Sawahlunto harus dilengkapi dengan :
- a. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran yang lalu
- b. Laporan penggunaan ADD
- (3). Untuk pencairan tahap 2 pengajuan permohonan pencairan ADD dari Pemerintah Desa kepada Walikota Sawahlunto harus dilengkapi dengan :
- a. Laporan realisasi penggunaan ADD
- b. Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahap pertama
- (4. Untuk pencairan tahap 3 pengajuan permohonan pencairan ADD dari Pemerintah Desa kepada Walikota Sawahlunto harus dilengkapi dengan Laporan realisasi penggunaan ADD tahap 2
- (S).Surat Permohonan pencairan ADD dari Pemerintah Desa kepada Walikota Sawahlunto di tata usahakan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Sawahlunto
- (6). Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa belum ditetapkan, dan/atau belum disampaikan kepada BUD, penyaluran ADD ditunda dan dilakukan setelah APB Desa ditetapkan dan disampaikan kepada BUD atau kuasa BUD
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 16

- (1). ADD digunakan untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan
- (2). ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memperhatikan alokasi utama untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan dan penerimaan lain yang sah
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 17

Penggunaan ADD mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan berpedoman kepada pedoman teknis kegiatan desa yang dilakukan oleh Menteri yang menangani Desa dan/atau Peraturan Walikota tentang pedoman teknis kegiatan yang didanai dari ADD
BAB VI - PELAPORAN
Pasal 18

- (1). Kepala Desa menyampaikan laporan Realisasi penggunaan ADD kepada Walikota Sawahlunto setiap semester melalui Camat
- (2). Penyampaian Laporan Realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan
- b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya
BAB VI - PELAPORAN
Pasal 19

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Walikota dapat menunda penyaluran ADD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD
BAB VII - PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 20

- (1). Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan ADD
- (2). Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
- a. Penerbitan Peraturan Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran ADD
- b. Penyaluran ADD dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa
- c. Penyampaian laporan realisasi, dan
- d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) ADD
- (3). Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
- a. Penghitungan pembagian besaran ADD setiap Desa
- b. Realisasi Penggunaan ADD
- (4). Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD
BAB VII - PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 21

Pemerintah Desa dilarang untuk melakukan penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah dan rencana pelaksanaan Program dan kegiatan Pembangunan di Kota Sawahlunto, pengalokasian anggaran
Alokasi Dana Desa dalam APBD dilakukan secara bertahap, yang dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Tahun Anggaran 2015 paling sedikit 346 (tiga perseratus),
2. Cc. Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya 1096 (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang dialokasikan dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- b. Tahun Anggaran 2016 paling sedikit 76 (tujuh perseratus):