PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 4 Tahun 2016
Tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BPR SAMUDERA
Berlaku: 24 Agustus 2016
N/A
Preamble

Menimbang Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatan pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatan pendapatan asli daerah, perlu peningkatan modal Pemerintah Daerah melalui penambahan penyertaan modal Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Samudera; : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatan pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatan pendapatan asli daerah, perlu peningkatan modal Pemerintah Daerah mela penambahan penyertaan modal Daerah pada PT. B Perkreditan Rakyat Samudera;
- b. bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Samudera merupakan bank yang didirikan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir -Mikro Mitra Mina dengan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 14 September 2006 dengan Notaris Dra. Butet, SH. yang komposisi modal dasar Pemerintah Daerah sebesar 24,34% dari modal disetor; b. bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Samudera merupakan bank yang didirikan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir -Mikro Mitra Mina dengan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 14 September 2006 deng Notaris Dra. Butet, SH. yang komposisi modal dasar Pemerintah Daerah sebesar 24,34% dari modal disetor;
- c. bahwa dengan dilakukannya penambahan modal Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Samudera, maka komposisi modal bank berubah menjadi mayoritas milik Pemerintah Daerah; c. bahwa dengan dilakukannya penambahan modal Daera pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Samudera, m komposisi modal bank berubah menjadi mayoritas milik Pemerintah Daerah;
- d. bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal yang diatur dengan Peraturan Daerah; d. bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Samudera; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaa Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Perkredita Rakyat Samudera;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
- Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Imformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2006 tentang Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN dan BUPATI PESISIR SELATAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pesisir Selatan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang atau barang yang melekat pada Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, suratsurat berharga, fasilitas/ goodwill dan hak-hak lainnya.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang, yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
7. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
8. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Samudera yang selanjutnya disebut PT. BPR Samudera adalah Badan Usaha bergerak dalam bidang perbankan yang didirikan oleh Lembaga Ekonomi Pembangunan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk dihadapan Notaris Dra. Butet, SH. di Padang dengan Akta Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyar Samudera.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
10. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1
Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal daerah adalah dalam rangka memperkuat struktur permodalan PT. BPR Samudera untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal daerah kepada PT. BPR Samudera bertujuan untuk :
- a. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
- b. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
- (3) Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penyertaan modal daerah dalam Peraturan Daerah ini adalah penyertaan modal daerah kepada PT. BPR Samudera.
- (2) Penyertaan modal daerah pada PT. BPR Samudera bersumber dari APBD.
BAB III - BENTUK DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 4

Penyertaan modal daerah kepada PT. BPR Samudera dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.
BAB III - BENTUK DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 5

- (1) Jumlah penyertaan modal daerah pada PT. BPR Samudera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebesar Rp. 4.445.650.000,00 (Empat milyar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah sebesar Rp. 4.445.650.000,00 (Empat milyar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikurangi dengan jumlah penyertaan modal yang sudah disetor sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dari dana APBD Tahun 2006, sehingga kewajiban penambahan penyertaan modal menjadi sebesar Rp. 3.945.650.000,00 (Tiga milyar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebesar Rp. 3.945.650.000,00 (Tiga milyar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2016.
Diundangkan di Painan pada tanggal 24 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISISR SELATAN, dto
E R I Z O N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT: (3/2016)
BAB III - BENTUK DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 6

Penyertaan modal daerah kepada PT. BPR Samudera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan setelah Dana KPER Tahun 2007 dan Tahun 2008 yang berada pada rekening penampungan KPER pada PT. BPR Samudera disetorkan ke kas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
BAB III - BENTUK DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 7

Terhadap sisa dana KPER yang tertunggak pada nasabah masih tanggung jawab PT. BPR samudera untuk menyetorkan ke Kas Daerah.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Ditetapkan di Painan pada tanggal 24 Agustus 2016
BUPATI PESISIR SELATAN, dto
HENDRAJONI
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan pemerintah daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.
Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih memberdayakan dan mengoptimalkan kinerja PT. BPR Samudera dengan memberikan penambahan penyertaaan modal kepada PT. BPR Samudera yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.
Dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membentuk Peraturan Daerah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan memanfaatkan seoptimal mungkin kekayaan milik daerah pada bidang usaha yang menguntungkan.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas

Cukup jelas