UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 32 Tahun 1964
Tentang PERATURAN LALU-LINTAS DEVISA
Berlaku: 32 TAHUN 1964
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perekonomian pada taraf Nasional Demokratis menuju ke arah pembangunan Negara dan Masyarakat Sosialis Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Panca Sila sebagaimana digariskan dalam Manifesto Politik dan Deklarasi Ekonomi, perlu diganti peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan yang diwariskan dari kekuasaan Kolonial;
- b. bahwa devisa merupakan salah satu alat dan sumber pembiayaan yang penting untuk Negara dan oleh karena itu persoalan lalu-lintas devisa perlu diatur sebaik-baiknya untuk memperlancar lalu-lintas perdagangan/pembayaran dengan luar negeri dan untuk memperkuat kedudukan keuangan Negara dalam bidang devisa melalui pengerahan dana dan daya dari seluruh masyarakat;
- c. bahwa "Deviezen Ordonnantie 1940" dan "Deviezen Verordening 1940" menurut sifatnya dan maknanya bertentangan dengan peraturan devisa yang diperlukan pada tingkat Revolusi Indonesia dewasa ini, dan berhubung dengan itu perlu diganti dengan peraturan devisa baru untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas.
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 23 dan pasal 33 Undangundang Dasar;
2. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960, No. II/MPRS/1960 dan No. IV/MPRS/ 1963;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan :
Mencabut : "Deviezen Ordonnantie 1940" (Staatsblad 1940 No. 205) dan "Deviezen Verordening 1940" (Staatsblad 1940 No. 291) kedua-duanya
sebagaimana telah diubah dan ditambah;
Menetapkan : Undang-undang tentang Peraturan Lalu-Lintas Devisa sebagai berikut:
BAB I
Pasal 1

.
Dalam menjalankan Undang-undang ini dan peraturan yang didasarkan atasnya, maka yang diartikan dengan istilah:
1. Dewan adalah: Dewan Lalu-Lintas Devisa;
2. Biro adalah: Biro Lalu-Lintas Devisa;
3. Emas adalah:
4. Mata uang emas, emas yang belum atau telah diolah, terkecuali emas yang berwujud perhiasan atau barang pakai;
4. Devisa adalah:
- a. saldo bank dalam valuta asing yang mempunyai catatan kurs resmi dari Bank Indonesia;
- b. valuta asing lainnya, tidak termasuk uang logam, yang mempunyai catatan kurs dari Bank Indonesia.
5. Effek adalah:
Tanda pencatatan dalam buku pinjaman atau daftar saham, obligasi, surat gadai, saham dan tanda keuntungan termasuk talon, kupon dan bukti deviden.
6. Bank Devisa adalah:
2. Bank Indonesia dan Bank Negara lain, yang ditunjuk olehnya untuk menjual, membeli dan menyimpan devisa serta menyelenggarakan lalu-lintas pembayaran dengan luar negeri,
7. a. Badan Hukum Indonesia adalah:
Suatu badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan disahkan oleh instansi yang berwajib menurut hukum itu, yayasan yang didirikan sesuai dengan hukum Indonesia, tidak termasuk badan hukum yang saham-sahamnya sebagian atau seluruhnya berada dalam tangan warga-negara asing atau badan hukum asing;
- b. Badan Hukum Asing:
Suatu badan hukum yang tidak tercakup dalam sub a.
8. Impor adalah:
Pemasukan barang dari luar Indonesia ke dalam peredaran.
9. Ekspor adalah:
Pengiriman barang ke luar Indonesia dari peredaran.
Dengan ekspor juga diartikan:
- a. melaporkan barang untuk ekspor pada pegawai Bea dan Cukai yang bersangkutan;
- b. menyerahkan barang kepada seorang pengusaha pengangkutan untuk diangkut ke luar negeri-;
- c. memasukkan barang kedalam sebuah alat pengangkutan atau memasangnya pada sebuah alat pengangkutan atau mempunyai persediaan barang di dalam pengangkutan yang langsung atau tidak langsung akan diberangkatkan ke luar negeri, jikalau tidak dapat dianggap bahwa barang itu dimasukkan untuk tinggal di dalam negeri;
- d. menyiapkan sebuah alat pengangkutan untuk berangkat jikalau alat itu jelas dimaksudkan untuk diekspor;
- e. tidak membongkar barang ditempat yang telah ditentukan dalam masa waktu yang telah ditetapkan yang mungkin diperpanjang dalam hal barang itu menurut dokumendokumen yang telah diserahkan pada Bea dan Cukai atau yang telah dibuat berdasarkan keterangan lisan oleh Bea dan Cukai, sedang diangkut dari satu tempat di Indonesia ketempat tujuan yang lain didalam wilayah Indonesia, kecuali jikalau yang berkepentingan membuktikan bahwa barang itu telah dibongkar ditempat yang lain di Indonesia ataupun bahwa barang itu dalam perjalanan ketempat itu telah hilang.
BAB II - PENGUASAAN DEVISA OLEH NEGARA.
Pasal 2

.
Devisa yang berasal dari kekayaan alam dan usaha Indonesia dikuasai oleh Negara seperti ditetapkan dalam pasal 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 dari Undang-undang ini, dalam Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan pasal yang tersebut terakhir dan dalam peraturan-peraturan pelaksanaan selanjutnya.
BAB III
Pasal 3

.
- (1) Devisa yang diharuskan untuk diserahkan menurut pasal 9 ayat (1) dan pasal 10 merupakan Dana Devisa.
- (2) Dana Devisa ditata-usahakan dan diurus oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.
BAB IV - LALU-LINTAS DEVISA.
Pasal 4

.
Agar devisa yang diperlukan guna pemeliharaan ekonomi masyarakat, peninggian tingkat hidup rakyat serta pembangunan Negara dalam arti materiil dan spiritual tersedia, maka wewenang pemupukan Dana Devisa dan pengaturan devisa lainnya dalam rangka suatu Anggaran Devisa ditugaskan pada suatu Dewan Lalu-Lintas Devisa yang diketuai oleh Perdana Menteri/Wakil-wakil Perdana Menteri, Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan sebagai Wakil Ketua dan anggotaanggotanya terdiri dari Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri-menteri yang berkewajiban langsung dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
BAB IV - LALU-LINTAS DEVISA.
Pasal 5

.
- (1) a. Pelaksanaan tugas sehari-hari dari Dewan termaksud pada pasal 4 diatas diserahkan kepada Menteri Urusan Bank Sentral Gubernur Bank Indonesia;
- b. Sebagai alat pelaksanaan dalam hal ini di Jakarta diadakan suatu Biro Lalu-Lintas Devisa yang pimpinannya ada ditangan Menteri Urusan Bank Sentral Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Organisasi, tugas dan wewenang Biro selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Urusan Bank Sentral Gubernur Bank Indonesia BAB V.
EKSPOR BARANG DAN PEMBERIAN JASA.
- (1) Ekspor barang yang berada di dalam wilayah Indonesia keluar negeri atau penjualan barang yang berada di luar Indonesia dan berasal dari Indonesia yang belum dijual harus dilakukan dengan menuntut pembayaran dalam devisa menurut harga dan syarat yang ditentukan dan diumumkan oleh Pimpinan Biro.
- (2) Penyerahan devisa kepada Dana Devisa yang caranya ditentukan di bawah ini berdasarkan atas harga termaksud dalam ayat (1). Harga ini dinamakan harga penyerahan.
BAB IV - LALU-LINTAS DEVISA.
Pasal 8

.
- (1) Barangsiapa hendak melakukan ekspor seperti termaksud dalam pasal 7 berkewajiban untuk menutup kontrak valuta dengan suatu bank devisa dan menyerahkan piutang itu kepada bank devisa, untuk diambil-alih atau ditagih pembayarannya.
- (2) Kontrak-valuta termaksud dalam ayat (1) terbatas pada jumlah valuta asing yang dihitung berdasarkan harga penyerahan dan harus ditagih dalam valuta yang sama jenisnya serta menyebutkan jangka waktu penyerahan seperti telah ditentukan oleh Pimpinan Biro.
- (3) Pada waktu mengirimkan barang ke luar negeri eksportir diwajibkan untuk menyampaikan kepada pejabat Bea dan Cukai setempat dari mana barang ekspor Indonesia akan dikirimkan keluar negeri suatu pemberitahuan tentang pengeluaran barang yang bentuknya ditetapkan oleh Pimpinan Biro.
4. Pemberitahuan termaksud harus disusun sesederhana mungkin dan disampaikan dengan disertai kontrak-valuta sebagaimana termaksud dalam ayat (1)
BAB IV - LALU-LINTAS DEVISA.
Pasal 9

.
- (1) Barangsiapa telah mengekspor barang berkewajiban untuk:
- a. menyerahkan dokumen yang dapat diperdagangkan dan yang membuktikan hak sipemegangnya atas barang yang diekspor kepada suatu bank devisa;
- b. menjual jumlah valuta asing yang harus diserahkan kepada Dana Devisa kepada bank devisa, terkecuali yang mengekspor dapat membuktikan bahwa penjualan valuta asing termaksud belum atau tidak dapat dilakukan karena hal-hal di luar kekuasaannya.
- (2) Bank devisa berkewajiban untuk membeli valuta asing itu yang diajukan kepadanya dengan membayar nilai lawan dalam Rupiah yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV - LALU-LINTAS DEVISA.
Pasal 10

.
- (1) Pimpinan Biro ## Pasal 11
- (1) Bank devisa yang telah membeli valuta asing seperti termaksud dalam pasal 9 ayat (2) dan pasal 10 ayat (3) berkewajiban untuk menyerahkannya kepada Bank Indonesia.
- (2) Penggantian nilai lawan dalam Rupiah untuk devisa yang diserahkan kepada Bank Indonesia ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI
Pasal 12

.
Impor barang dari luar negeri atas beban Dana Devisa hanya boleh diadakan jikalau untuk itu telah dikeluarkan izin umum atau khusus oleh Pimpinan Biro dengan syarat yang ditentukan olehnya.
BAB VI
Pasal 13

.
- (1) Barangsiapa telah mendapat izin untuk impor seperti dimaksud dalam pasal 12 berkewajiban untuk menutup kontrak-valuta dengan bank devisa untuk jumlah yang disediakan oleh Biro untuk impor barang tersebut dan harus berbunyi dalam valuta yang sama jenisnya serta menyebutkan jangka waktu pembayaran seperti telah ditentukan oleh Biro.
- (2) Pada waktu pemasukan barang dari luar negeri importir diwajibkan untuk menyampaikan kepada pejabat Bea dan Cukai setempat di mana barang impor akan dimasukkan suatu pemberitahuan tentang pemasukan barang yang bentuknya
- 7 - ditetapkan oleh Biro. Pemberitahuan itu harus disusun sesederhana mungkin dan disampaikan dengan disertai izin sebagaimana termaksud dalam ayat (1).
BAB VI
Pasal 14

.
- (1) Pengeluaran devisa lainnya daripada yang termaksud dalam pasal 12 atas beban Dana Devisa Negara hanya boleh dilakukan berdasarkan izin umum atau khusus yang dikeluarkan oleh Biro.
- (2) Perjanjian-perjanjian yang akan mengakibatkan beban atas Dana Devisa harus disetujui lebih dahulu oleh Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia. Jika persetujuan tidak diberikan kewajiban membayar hanya dapat dipenuhi dari devisa yang dimaksudkan dalam Bab VII.
BAB VII
Pasal 15

.
Segala sesuatu yang bertalian dengan penggunaan, pembebanan dan pemindahan hak atas devisa yang tidak diharuskan untuk langsung diserahkan kepada Dana Devisa menurut pasal 11 diatur berdasarkan rencana penggunaan devisa dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIII
Pasal 16

.
- (1) Warga-negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berkewajiban untuk menyimpan dalam simpanan terbuka effek yang berbunyi dalam mata uang lain daripada Rupiah, yang dimilikinya pada waktu peraturan ini mulai berlaku dan yang diperolehnya sesudah waktu itu, pada bank devisa Pemerintah atau pada korespondennya di luar negeri atas nama bank devisa Pemerintah bersangkutan.
Penyimpanan ini harus dilakukan dalam batas waktu enam bulan sesudah peraturan ini berlaku atau tiga bulan sesudah effek diperolehnya.
- (2) Kewajiban tersebut dalam ayat (1) berlaku pula untuk warganegara asing dan badan hukum asing untuk:
- a. effek yang berbunyi dalam mata uang Rupiah;
- b. effek yang berbunyi dalam mata uang lain daripada Rupiah, sekedar dimiliki sebelum Undang-undang ini berlaku.
- (3) Bank tersebut dalam ayat (1) berkewajiban untuk mendaftarkan effek yang disimpan padanya menurut petunjuk Pimpinan Biro, dengan ketentuan bahwa effek yang diajukan untuk disimpan setelah lewatnya jangka waktu yang ditetapkan diatas, hanya
- 8 - dapat didaftarkan dengan izin Biro.
- (4) Dalam menjalankan ketentuan dalam ayat (1) ditentukan bahwa effek yang dikeluarkan sebelum 29 Desember 1949 oleh badan hukum di Indonesia baik yang berwarga-negara Indonesia maupun asing, dianggap sebagai effek yang harus disimpan dalam simpanan terbuka.
- (5) Biro berwenang untuk menentukan bilamana effek yang telah disimpan dapat dikembalikan kepada yang berhak.
BAB IX
Pasal 17

.
- (1) Impor dan ekspor mata uang Rupiah dilarang terkecuali dengan izin Pimpinan Biro.
- (2) Ekspor dari benda yang berikut:
emas uang kertas asing,
- effek yang berbunyi dalam mata uang Rupiah, dilarang terkecuali dengan izin umum atau khusus dari Biro.
- (3) Pimpinan Biro dengan BAB X.
KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM PIDANA DEVISA DAN HUKUM ACARA PIDANA DEVISA.
BAB IX
Pasal 18

.
Terkecuali jika suatu perbuatan dengan nyata dalam Undang- undang ini disebut kejahatan atau pelanggaran pidana, semua perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan yang didasarkan atasnya dipandang sebagai pelanggaran administratip, yang hanya dikenakan denda administratip atau pidana administratip lain menurut ketentuan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Biro ## Pasal 19.
- (1) Dewan mempunyai hak interpretasi yang tertinggi tentang Undang-undang ini dan tentang peraturan yang didasarkan atasnya.
- (2) Dewan berwenang mengusulkan kepada Menteri/Jaksa Agung agar terhadap sesuatu tindak pidana berdasarkan Undang-undang ini tidak akan dilakukan penuntutan. Usul tersebut disertai dengan alasan-alasan.
- (3) Jaksa dan Hakim dalam menjalankan tugas kewajibannya berdasarkan Undang-undang Pokok Kejaksaan dan Undangundang Pokok Kekuasaan Kehakiman wajib ## BAB XI.
KETENTUAN LAIN.
BAB IX
Pasal 28

.
Tiap perjanjian yang diadakan dengan melanggar Undang- undang ini dan peraturan yang didasarkan atasnya adalah batal dalam arti yang dipakai dalam Kitab Undang-undang Perdata.
BAB IX
Pasal 29

.
- (1) Dewan berwenang untuk mengeluarkan peraturan mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini yang dianggapnya perlu untuk mencapai maksud dan tujuan Undang-undang ini. dengan
2. Peraturan termaksud dalam ayat (1) tidak boleh bertentangan ketentuan dalam Undang-undang ini.
BAB IX
Pasal 30

.
Dalam menjalankan Undang-undang ini, Pimpinan Biro dengan
BAB IX
Pasal 1

sub 3.
Yang dimaksudkan dengan mata uang emas ialah mata uang emas yang menurut Undang-undang Keuangan yang berlaku di negara yang bersangkutan merupakan uang emas yang sah; Jika tidak, maka barang yang berupa mata uang emas masuk golongan barang pakai atau barang perhiasan.
BAB IX
Pasal 1

sub 4.
Dengan sengaja bermacam-macam uang asing yang tidak dipakai untuk pembayaran internasional tidak dipandang devisa seperti juga halnya dengan mata uang asing logam bukan emas.
BAB IX
Pasal 1

sub 5 s/d 8.
Cukup jelas.
Dalam pada itu perlu pula diadakan penertiban tentang cara penggunaan devisa yang termaksud dan penguasaannya oleh Negara letak pada cara pemakaiannya seperti telah dinyatakan di atas sub 7.
14. Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa perinsip- prinsip yang dianut dalam Undang-undang ini fundamental sangat berlainan dengan prinsip-prinsip yang diletakkan dalam Deviezen- ordonnatie dan Deviezen-verordening.
2. Sebagai konsekwensi yang logis pada pertentangan ini maka banyak hal-hal yang dalam Deviezen-ordonnantie dan Deviezen-verordening merupakan larangan kini harus ditinggalkan.
3. Dengan demikian, dalam sistim lalu-lintas devisa baru banyak perbuatan yang dengan sengaja tidak dilarang atau diharuskan memakai izin, misalnya:
4. memiliki devisa, memiliki emas, mewakili warganegara Indonesia yang tidak menjadi "penduduk-devisa", mempunyai rekening bank di luar negeri, mengadakan perjanjian dengan "bukan penduduk-devisa", menerima undangan dari "bukan penduduk-devisa" untuk berkunjung ke luar negeri.
15. Berhubung dengan uraian di atas berbagai perbuatan yang dahulu semuanya merupakan tindak pidana kini untuk sebagian dapat dikesampingkan, hal mana akan menciptakan suatu suasana yang sehat guna perkembangan ekonomi nasional kita.
6. Sebagian lain dari perbuatan yang dahulu dipandang bersifat pidana kini dianggap sebagai pelanggaran administratip, terkecuali jika pelanggaran itu dengan nyata mengakibatkan kerugian terhadap Negara.
16. Perlu ditegaskan, bahwa peraturan ini mewujudkan struktur dari pada lalulintas devisa antara Indonesia dengan luar negeri, yang merupakan suatu landasan untuk suatu politik devisa Pemerintah.
17. Akhirnya perlu dijelaskan bahwa ketentuan dalam Undang- undang ini tidak mengurangi ketentuan-ketentuan termaktub dalam perjanjian karya antara perusahan-perusahaan minyak Negara dan perusahaan-perusahaan minyak asing, yang telah disahkan dengan Undang-undang.
II.PASAL DEMI PASAL
BAB IX
Pasal 1

sub 1 dan 2.
BAB IX
Pasal 1

sub 9.
Arti ekspor dalam kalimat kesatu diperluas dalam kalimat kedua. Pemerintah akan mengadakan tindakan-tindakan agar pengluasan ini tidak menimbulkan ekses-ekses dalam pelaksanaannya.
BAB IX
Pasal 2

.
Yang dapat dikuasai oleh Negara Republik Indonesia dengan sendirinya hanya devisa yang ada hubungannya dengan Negara atau rakyat kita. Jadi misalnya uang US. $ yang dipegang oleh orang Amerika di negaranya dari usahanya di sana, atau uang US. $ yang merupakan hasil ekspor dari Sudan, adalah di luar penguasaan negara kita. Inilah yang dimaksudkan dengan perumusan "yang berasal dari kekayaan alam dan usaha Indonesia". Siapa yang mengusahakan, bangsa asing atau bangsa Indonesia, untuk ini tidak dibedakan.
Ke dalam batas-batasnya mana yang dikuasai dirumuskan dengan lebih teliti dalam pasal-pasal selanjutnya. Harus diinsafi, bahwa "penguasaan" tidak perlu senantiasa bersifat "pemilikan".
Bahkan dalam banyak hal penguasaan secara pengaturan pemakaiannya adalah lebih efisien dari pada pemilikan, dengan effek sosial yang sama.
BAB IX
Pasal 3

.
Cukup jelas.
BAB IX
Pasal 4

.
Dianggap perlu, bahwa pemupukan devisa negara yang diperlukan guna pemeliharaan ekonomi masyarakat, peninggian tingkat hidup rakyat serta pembangunan Negara ditugaskan kepada instansi yang tinggi. Dalam hal ini tugas itu diberikan kepada Dewan yang terdiri dari Menteri-menteri, diketuai oleh Perdana Menteri/Wakil-wakil Perdana Menteri dan Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan sebagai WakilKetua.
Pada permulaan dalam masa transisi ini barangkali belum mungkin untuk menetapkan dan mentaati suatu Anggaran Devisa yang rigid, akan tetapi kita harus berusaha keras untuk mencapai taraf itu.
BAB IX
Pasal 5

.
Cukup jelas.
BAB IX
Pasal 6

.
Jika terhadap suatu bank diperintahkan diadakannya penyelidikan oleh satu atau beberapa orang ahli atau badan, maka diindahkan ketentuan dalam Undang-undang No. 23 Prp tahun 1960.
BAB IX
Pasal 7

dan (2).
Dengan pasal ini ditentukan secara konkrit harga yang dikehendaki oleh Negara dalam ekspor barang dari Indonesia. Dengan penetapan demikian eksportir dapat mengetahui dengan jelas berapa besarnya jumlah devisa yang ia harus serahkan kepada Dana Devisa, sebaliknya Pemerintah secara mudah dan secara mutlak dapat mengetahui tentang pemenuhan kewajiban eksportir.
Dengan cara penetapan harga demikian eskpor akan diperlancar karena tidak tergantung lagi pada perumusan yang abstrak "de ter plaatse van levering geldende
- 21 - marktwaarde" seperti ditentukan dalam pasal 15 ayat (1) dari Deviezen-verordening dahulu.
BAB IX
Pasal 8

.
Cukup jelas.
BAB IX
Pasal 9

.
Dokumen-dokumen yang dimaksudkan di sini adalah antara lain: Konosemen, wesel, paktur.
BAB IX
Pasal 10

.
Lihat penjelasan Umum.
Cukup jelas.
BAB IX
Pasal 12

.
Pelaksanaan impor atas beban Dana Devisa diatur menurut rencana impor yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi yang urgent dalam rangka penetapan Anggaran Devisa untuk melaksanakan prinsip berdiri di atas kaki sendiri dibidang ekonomi.
BAB IX
Pasal 13

.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
BAB IX
Pasal 15

.
Dalam Peraturan Pemerintah diatur cara-cara penguasaan yang lain dari pemasukan dalam Dana Devisa. Penguasaan ditujukan pada pemakaiannya dan meliputi juga overprice, discount, komisi dan sebagainya.
BAB IX
Pasal 16

.
Kewajiban ini telah ada dalam Devizen-verordening 1940. Barangsiapa telah memenuhi kewajiban ini berdasarkan peraturan lama tidak perlu mengulanginya.
BAB IX
Pasal 17

.
Izin ini dapat berupa peraturan umum yang memperkenankan impor dan ekspor Rupiah dalam batas-batas tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu, misalnya untuk memungkinkan melakukan pembayaran-pembayaran pada waktu masuk diwilayah Indonesia. Izin ini dapat bersifat khusus atau insidentil.
BAB IX
Pasal 18

.
Sistim ini sangat berlainan dengan sistim yang dipakai dalam Deviezen-ordonnantie 1940. Dalam Deviezen-ordonantie dinyatakan dapat dipidana semua perbuatanperbuatan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan berdasarkan Ordonnantie tersebut (yang dimaksudkan ialah peraturan-peraturan dalam Deviezen-verordening dan dalam surat-surat edaran L.A.A.P.L.N.).
BAB IX
Pasal 14

.
Ini yang disebut suatu "Banket-norm". Sebelum dirumuskan persis apa perbuatannya yang terlarang atau diharuskan, telah dinyatakan dapat dipidana.
Tidak dibedakan juga apakah peraturan-peraturan itu bersifat penting dan essensiil ataukah hanya bersifat detail dan administratip saja, misalnya berapa lembar dari suatu formulir harus dibuat dan sebagainya. Semua itu dapat dipindana. Dalam sistim baru dinyatakan dengan jelas tindak mana yang diancam dengan pidana dan dipandang "strafwaardig". Jika tidak dinyatakan bahwa suatu tindak bersifat pidana, maka tindak itu masuk lapangan hukum administratip cq perdata.
BAB IX
Pasal 19

.
Sebagian besar dari hukum devisa merupakan hukum administratip yang dilaksanakan di luar pengadilan pidana dan perdata. Dalam keadaan demikian dirasakan perlu bahwa interpretasi tertinggi dalam soal-soal devisa berada di tangan Dewan yang mempunyai tanggung-jawab dalam bidang tersebut dan juga berada dalam posisi yang terbaik untuk mempertimbangkan seluruh aspek finansiil, moneter dan ekonomi dari perundang- undangan devisa.
Ada kemungkinan bahwa suatu tindak pidana dalam lapangan devisa oleh fihak kejaksaan diberi arti yang berlebih-lebihan, jauh di luar proporsi kalau ditinjau dalam hubungan neraca pembayaran dan lalu-lintas pembayaran luar negeri seluruhnya.
Dewan dan alat-alatnya berada dalam posisi untuk meninjau hubungan dan "scope" ini dengan lebih saksama. Juga ada kemungkinan bahwa dengan dihukumnya suatu perbuatan timbul akibat-akibat lain dalam masyarakat (perdagangan) yang lebih merugikan bagi devisa Negara, sehingga menuntut berarti lebih merugikan dari pada tidak menuntut. Oleh karena itu kepada Dewan diberi wewenang untuk dalam hal-hal yang demikian mengusulkan kepada Menteri/Jaksa Agung untuk tidak menuntut.
BAB IX
Pasal 20

.
Sesuai dengan sistim yang dijelaskan di atas mengenai pasal 18 maka dalam pasal 20 s/d 24 ditetapkan dengan teliti tindak mana yang dipandang tindak pidana, yaitu tindak yang paling merugikan saja untuk Negara dan masyarakat.
Yang terpenting ialah yang biasa disebut smokkel (penyelundupan) dalam ekspor. Yaitu mengangkut barang keluar Indonesia dari peredaran dengan tidak menghiraukan pasal-pasal 7, 8, dan 9 sehingga hasil devisanya sama sekali tidak dapat dikuasai oleh Negara. Kalau ini dilakukan dengan sengaja sedang kerugian yang dapat diderita oleh Negara besarnya melebihi suatu jumlah valuta asing yang merupakan nilai lawan 8886.71 gram emas murni, yaitu pada dewasa ini misalnya US$ 10.000, DM. 40.000 atau pada umumnya Nilai Transaksi Rupiah (devisa) 2.500.000,-, pidana penjara 10 tahun, atau denda Rp. 100.juta. Kalau jumlahnya sama dengan nilai lawan 88,8671 gram emas murni (devisa ini Nilai Trasaksi Rupiah 25.000,-) ke bawah, maka tindaknya dipandang administratip.
Jika semua peraturan ekspor ditaati tetapi ekspornya sebagian atau seluruhnya tidak dilangsungkan atau suatu jangka waktu tidak ditepati, tindak ini hanya merupakan pelanggaran administratip oleh karena barang ekspornya tidak hilang dan masih tersedia untuk diekspor lagi.
Pelanggaran dalam pemberian jasa ke luar negeri, hanya mungkin kalau Dewan telah menetapkan jasa-jasa mana yang taripnya harus dibayar dalam devisa dan sampai mana hasilnya harus diserahkan kepada Dana Devisa.
Dalam hal ini dapat dicatat bahwa industri jasa-jasa kita belum begitu berkembang sehingga dapat menghasilkan jumlah- jumlah devisa yang besar.
BAB IX
Pasal 21

.
Dalam hal impor, soalnya adalah berlainan. Kalau ekspor smokkel yang berhasil berarti kehilangan devisa untuk Negara, maka impor secara selundup tidak membebani Dana Devisa, sebab tanpa izin tidak mungkin (diam-diam) devisa dikeluarkan dari Dana Devisa. Maka dari itu pelanggaran pasal 12 hanya merupakan pelanggaran administratip.
Jika peraturan-peraturan Bea dan Cukai yang diselundupi dalam peraturan-peraturan itu sendiri telah cukup peraturan- peraturan pidana yang menjaganya.
BAB IX
Pasal 22

.
Cukup jelas.
BAB IX
Pasal 23

.
Cukup jelas.
BAB IX
Pasal 24

.
Cukup jelas.
BAB IX
Pasal 25

.
Peraturan-peraturan ini mengenai soal pertanggungan-jawab jika suatu tindak dilakukan oleh suatu badan hukum. Pada umumnya peraturan-peraturan ini sesuai dengan peraturan-peraturan dalam Undang-undang tindak pidana ekonomi (Undang- undang No. 7 Drt tahun 1955).
BAB IX
Pasal 26

.
Cukup jelas.
BAB IX
Pasal 27

.
Cukup jelas.
BAB IX
Pasal 28

.
Mengadakan perjanjian atau membuat kontrak yang tidak atau belum disetujui oleh Menteri Urusan Bank Sentral cq Biro cq. Bank Indonesia tidak dengan sendirinya merupakan tindak pidana.
Akibatnya bahwa dalam perkara perdata perjanjian itu akan diabaikan oleh hakim dan juga bahwa Dana Devisa dan Negara tidak terikat oleh Perjanjian semacam itu.
BAB IX
Pasal 29

.
Cukup jelas.
BAB IX
Pasal 30

.
Cukup jelas.
BAB IX
Pasal 31

.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas. Selainnya dari itu perlu dicatat bahwa perbuatan-perbuatan yang membutuhkan izin adalah jauh lebih sedikit dari pada menurut Deviezenordonantie.
: Pembebasan umum dapat berbentuk peraturan khusus yang menyimpang dari Undang-undang ini. Misalnya untuk pengeluaran atau pemasukan barang pindahan, barang hadiah dan sebagainya. Sekalipun formilnya juga merupakan ekspor dan impor Dewan dapat mengeluarkan peraturan khusus yang merupakan pembebasanpembebasan.
. Dalam prakteknya delegasi ini akan dilakukan kepada Menteri Urusan Bank Sentral yang dapat mendelegasikan lagi kepada Bank Indonesia dan/atau Biro.
BAB IX
Pasal 32

s/d 34.
Cukup jelas.
Mengetahui : Sekretaris Negara,
MOHD. ICHSAN.