PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 6 Tahun 2009
Tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.
Berlaku: 6 TAHUN 2009
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
- a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif perlu didukung dengan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif, efisien dan cepat serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat ;
- b. bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non Peijinan merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah (Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 };
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ) ;
8. 11.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksanan Pelayanan Umum ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT dan
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Kantor adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya disebut KPPT adalah sejumlah kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ditempatkan pada satu tempat yang dikelola secara terpadu.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Seksi Pelayanan adalah Seksi Pelayanan pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaaan adalah Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
9. Seksi Pemerosesan adalah Seksi Pemerosesan pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
10. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahlian dan spesialisasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
12. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Perijinan adalah pemberian legalitas oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar perusahaan.
14. Non Perijinan pemberian legalitas oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu, selain dalam bentuk perijinan dan tanda daftar perusahaan.
15. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuk Kantor adalah :
1. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
2. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik;
3. meningkatkan daya guna dan hasil guna dan kelancaran pelayanan umum yang dilakukan oleh aparatur negara; dan
4. mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
BAB III - PEMBENTUKAN
Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Pasal 4

- (1) Kantor berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena jabatannya adalah sebagai Kepala Kantor.
Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Kewenangan
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Pasal 5

Kantor mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan dan non perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Kantor mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan program kantor;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan dan non perijinan;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan dan non perijinan;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan dan non perijinan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan dan non perijinan;
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Pasal 7

Kepala Kantor mempunyai kewenangan menandatangani perijinan dan non perijinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.
BAB V - PROSES, WAKTU DAN BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Pasal 8

Pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
BAB V - PROSES, WAKTU DAN BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Pasal 9

Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas ) hari kerja terhitung mulai sejak tanggal diterimanya berkas beserta seluruh kelengkapannya secara lengkap.
BAB VI - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan;
- e. Seksi Pemerosesan;
- f. Tim Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana terlampir dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VI - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 11

- (1) Seksi melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi mengoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perijinan dan non perijinan ;
BAB VI - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 12

- (1). Perizinan dan Non Perizinan yang memerlukan pemeriksaan teknis dilapangan dilakukan oleh Tim Teknis dibawah koordinasi Kepala Seksi.
- (2). Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis yang terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai bidang tugasnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3). Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil pertimbangan keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perijinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan Unit Pelayanan Perijinan Terpadu dan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
BAB VI - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada masing-masing susunan organisasi dalam Peraturan Daerah ini mempunyai tugas fungsional sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga-tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
BAB VII - KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
Pasal 14

- (1) Pegawai yang ditugaskan dilingkungan Kantor diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB VIII
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Kantor, Subbagian, Kepala Seksi, Tim Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip - prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan satuan unit kerjanya maupun antar instansi terkait lainnya.
BAB VIII
Pasal 16

Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Kantor wajib :
- a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;
- b. memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi; dan
- d. menyampaikan laporan kegiatan secara priodik atau seawaktu-waktu apabila diperlukan.
Bagian Kedua
Hal Mewakili
BAB VIII
Pasal 17

Dalam hal Kepala Kantor berhalangan maka Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya masing-masing.
BAB X - PEMBIAYAAN
Pasal 19

Pembiayaan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu bersumber pada :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Sumber - sumber lain yang sah ( Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan bantuan pihak ketiga ).
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka pelayanan perizinan dan non perijinan yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan hal tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan pengelolaan pelayanan perijinan dan non perijinan tersebut dialihkan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaanya, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 24 April 2009
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
dto
SAFRIAL
Diundangkan di Kuala Tungkal pada tanggal 24 April 2009 Peltu. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
dto
A Z W A R
LEMBARAN DAERAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR 6
LAMPIRAN
:
PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR
: 6 TAHUN 2009
TANGGAL
: 24 April 2009
SETRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
dto
SAFRIAL