Unknown Unknown Nomor LJ* Tahun 2015
Tentang TENTANG
Berlaku: 27 Tahun 1959
N/A
Preamble

Menimbang : c a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah Desa, perlu diberikan Tunjangan Penghasilan Aparatxir Pemerintah Desa dan Bendaharawan Desa di Kabupaten Mempawah, perlu adanya Penetapan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa dan Bendaharawan Desa di Kabupaten Mempawah; C Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah Desa, perlu diberikan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa dan Bendaharawan Desa di Kabupaten Mempawah, perlu adanya Penetapan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa dan Bendaharawan Desa di Kabupaten Mempawah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu Peraturan Bupati Mempawah; sebagaimana menetapkan
Mengingat
Mengingat
C
c
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara T?pnnKHk Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
(~^
^@'
C
5. Undang-Undang lNomor oo xauLui ^,uw-r u-j..LLajiA&amp; Perimbangan Keuangan Antara Pemerintali Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang@undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. 9- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. lO.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
7. (~\ C Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat 166, Indonesia
8. 11.Peraturan Pemer intah Nomor 58 Tahun 2014 tentang erubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5556);
9. 12 .Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
10. 13.Peraturan Pemer intah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran @Npcrarn Rerrublik Indonesia Nomor 5556); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
C
- 14.Peraturan Menten JJaiam iNegen jxepuuuns. muuuccua Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 15.Peraturan Menter i Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pernilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
- 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun. 2014 tentang Pedoman. Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); Nomor 114 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- /-@\@^ C 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
- 19-Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1); 19.Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor l);
- 20.Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015 rr^mbaran Daerah Tahur i 2014 Nomor 7); 20.Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7);
MEMUTUSKAN
c Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA DAN BENDAHARAWAN DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH. Menetapkan PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA DAN BENDAHARAWAN DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH.
N/A
Pasal 1

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Mempawah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Mempawah. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Mempawah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
1. Daerah adalah Kabupaten Merapawah 1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah
4. Kecamatan. adalah. wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah TfaH-n-nntert Memnawah. 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.
c C
c
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang aiseDut aengau iituxici icuj., selanjutnya disebut Desa, adalali kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenar ig untuk mengatux dan mengurus ixrusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalara sistem pemerintalian Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemer intahan dan kepentingan masyarakat setempat dalara sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratLs. 8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selan jutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan PerwaMlan Rakyat. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati Mempawah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selan.jutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati Mempawah untuk menampung seluruh penerimaan. daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 12. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menam.pung seluruh penerimaan. negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digvinakan "untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dibagikan dengan jumlah yang sama secara adil dan merata. 16. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dibagikan dengan jumlah yang sama secara adil dan merata.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima suatu desa dit entukan berdasarkan perkalian total Variabel yang ditetapkan dengan porsi Desa yang bersangkutan. 17. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total V ariabel yang ditetapkan dengan porsi Desa yang bersangkutan.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakari bersama @RqHoti PprmiiRVf lwaratf ln Desa. 18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
C
PENGHASIIAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA DAN BENDAHARAWAN DESA PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA DAN BENDAHARAWAN DESA
N/A
Pasal 2

Pasal 2
- (1)Penghasilan Tetap Aparatur Pemer intah Desa dan Bendaharawan Desa Bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang di Anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersangkutan. (1) Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa dan Bendaharawan Desa Bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang di Anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersangkutan.
- (2)Pengalokasian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat. (2) Pengalokasian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat.
N/A
Pasal 3

Pasal 3
Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Aparatur Pemerintah Desa dan Bendaharawan Desa termasuk Penjabat Kepala Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1} diberikan kepada Aparatur Pemerintah Desa dan Bendaharawan Desa termasuk Penjabat Kepala Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS).
C BAB III
RINCIAN PENGHASILAN
BAB III - RINCIAN PENGHASILAN
Pasal 4

Pasal 4
Rincian Perhitungan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Bendaharawan Desa adalah sebagai berikut: Rincian Perhitungan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Bendaharawan Desa adalah sebagai berikut:
- b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa perbulan; dan b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa perbulan; dan
- a. Kepala Desa ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); a. Kepala Desa ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan. c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
4. C e. Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum ^oiom lamnmr vanp tidak teroisahkan dari Peraturan Bupati ini. C e. Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. Penghasilan tetap untuk Bendaharawan Desa diberikan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan. d. Penghasilan tetap untuk Bendaharawan Desa diberikan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
PENUTUP
BAB III - RINCIAN PENGHASILAN
Pasal 5

Pasal 5
- Pembayaran Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa dan Bendaharawan Desa mulai dibayarkan sejak bulan Januari 2015. 1. Pembayaran Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa dan Bendaharawan Desa mulai dibayarkan sejak bulan Januari 2015.
- Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini ^,"^^V,ti4- rloT-v rli-mratalrnn tiriak bp.riakll. 2. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
€
c
.
c
..,.,,
C
TAKUfi ...^&lt;?/ ... NOMOR!Sr
BAB III - RINCIAN PENGHASILAN
Pasal 6

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengunpangan Peraturan ini dengan penempataimya dalana Berita Daerali Kabupaten Mempawalv. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengun angan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupatej Mempawah.
ftvdi Mempawan
,aj..?r.:. t. -^$-
lef AERAH KABUPATEN MEMPAWAH
VMOCHRIZAL
BERiTA DAERAH KA8UPATEN MEMPAWAH TAHU ...29\... HOM0R ...J...
Mempawah. -r- 2015 Ditetapkan di Mempawali pacia tanggal p Jr Ditetapkan pada tanggal
BUPATI MEMPAWAHJ
. in..
r-
RIA )RSAN RIA RSAN
%;
... !S
AH
KBUPATEN
MEMPAWAH
CHRIZAL
BERITA DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH
BUPATI
Mempawah
-- 2015
EMP AWAH,/
It-
'-
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR : 'V TAHUN 2015 NOMOR : I TAHUN 2015
TANGGAL: 2^-\_j-\_- 2015 TANGGAL: 7 -5-- 2015
TENTANG : PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA DAN BENDAHARAWAN DESA nl ifiRHPATFN MFMPAWAH TENTANG : PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA DAN BENDAHARAWAN OESA DI KABUPATEN MEMPAWAH
diui-ian DFNRHASIt AN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA DAN bbNUAHAKAYVAN utSA RINCLAN PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERJNTAH DESA DAN BENDAHARAWAN DESA
| I I | No No | Jabatan Jabatan | JumlahOrang Jumlah Orang 1 | Penghasilan/Bulan Penghasilan / Bulan Rp | Penghasilan/Bulan Penghasilan / Bulan Rp | Bulan Bulan 12 | Jumlah Jumlah | Jumlah Jumlah |
|--------|---------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| | 1 1 | Kades Kades | 1 | Rp | 1.000.000 1.000.000 | 12 | _Rp Rp | 12.000.000 12.000.000 |
| | 2 | Sekdes 2 Sekdes 1Kasi | 1 { 3 | Rp Ro Ro | 700.000 700.000 | 12 12 12 | Rp Rp | 8.400.000 8.400.000 |
| | 3 | @ Kasi 3 4 | 3 2 | Rp | 500.000 500.000 | 12 12 | Rp Ro | 18.000.000 18.000.000 |
| | 4 | Kadus Kadus 5 | 2 | Rp Rp | 500.000 500.000 | 12 | Rp Rp | 12.000.000 12.000.000 |
| | | 5 Bendes Bendes | 1 1 | Rp RD | 500.000 500.000 | 12 12 | Jtp Ro | 6.000.000 6.000.000 |
| Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Rp Rp | 56.400.000 56.400.000 |
| | No No | Jabatan Jabatan | JumlahOrang Jumlah Orang 1 | Penghasilan/Bulan Penghasilan / Bulan | Penghasilan/Bulan Penghasilan / Bulan | Bulan Bulan | Jumlah Jumlah | Jumlah Jumlah |
|----|---------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|
| II | 1 | Kades Kades | 1 | Rp Rp | 1.000.000 1.000.000 | 12 12 | Rp Rp | 12.000.000 12.000.000 |
| | 1 2 | Sekdes Sekdes | 1 1 | Rp Ro | 700.000 700.000 | 12 12 | Rp Ro | 8.400.000 8.400.000 |
| | 2 3 3 | Kasi Kasi | 3 3 | Rp Rp | 500.000 500.000 | 12 12 | Jtp Rp | 18.000.000 18.000.000 |
| | 4 4 | Kadus Kadus | 3 3 | Rp Ro | 500.000 500.000 | 12 12 | Rp Rp | 18.000.000 18.000.000 |
| | 5 | 5 Bendes Bendes | 1 1 | Rp Ro | 500.000 500.000 | 12 12 Jum[ah | Jtp RD KD | 6.000.000 6.000.000 62.400.000 |
Jumlah
Rp 62.400.000
62.400.000
| III Ill | No No | Jabatan Jabatan | JumlahOrang Jumlah Orang 1 | Penghasilan/Bulan Penghasilan / Bulan | Penghasilan/Bulan Penghasilan / Bulan | Bulan Bulan | Jumlah Jumlah | Jumlah Jumlah |
|-----------|---------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| | 1 1 | Kades Kades | 1 | Rp Ro | 1.000.000 1.000.000 | 12 12 | Rp Rp | 12.000.000 12.000.000 |
| | 2 2 | Sekdes Sekdes | 1 1 | Rp Ro | 700.000 700.000 | 12 12 | Rp RD | 8.400.000 8.400.000 |
| | 3 3 | Kasi Kasi | 3 3 | Rp Ro | 500.000 500.000 | 12 12 | Rp Ro | 18.000.000 18.000.000 |
| | 4 4 | Kadus Kadus | 4 4 | Rp Rp | 500.000 500.000 | 12 12 | Rp Ro | 24.000.000 24.000.000 |
| | 5 | 5 Bendes Bendes | 1 1 | Rp Rp | 500.000 500.000 | 12 12 | Rp Rp | 6.000.000 6.000.000 |
| Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Rp RD | 68.400.000 68.400.000 |
| IV IV | No No 1 | Jabatan Jabatan | JumlahOrang Jumlah Orang 1 | Penghasilan/Bulan Penghasilan / Bulan | Penghasilan/Bulan Penghasilan / Bulan | Bulan Bulan | Jumlah Jumlah | Jumlah Jumlah |
|---------|-----------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|
| | 1 | Kades Kades | 1 | Rp Rp | 1.000.000 1.000.000 | 12 12 | Rp Rp | 12.000.000 12.000.000 |
| | 2 2 | Sekdes Sekdes | 1 1 | Rp Rp | 700.000 700.000 | 12 12 | Rp Ro | 8.400.000 8.400.000 |
| | 3 3 | Kasi Kasi | 3 3 | Rp Ro | 500.000 500.000 | 12 12 | Rp RD | 18.000.000 18.000.000 |
| | 4 4 5 | Kadus Kadus | 5 5 1 | Rp Rp | 500.000 500.000 | 12 12 | Rp Ro | 30.000.000 30.000.000 |
| | | 5 Bendes Bendes | 1 | Rp Ro | 500.000 500.000 | 12 12 Jumlah | Rp Ro Ro | 6.000.000 6.000.000 74.400.000 |
Rp 74.400.000
| V V | No No | Jabatan Jabatan | JumlahOrang Jumlah Orang 1 | Penghasilan/Bulan Penghasilan / Bulan | Penghasilan/Bulan Penghasilan / Bulan | Bulan Bulan | Jumlah Jumlah | Jumlah Jumlah |
|--------|-----------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| | 1 1 | Kades Kades | 1 | Rp Rp | 1.000.000 1.000.000 | 12 12 | Rp Rp | 12.000.000 12.000.000 |
| 2 | 2 | Sekdes Sekdes | 1 1 | Rp Ro | 700.000 700.000 | 12 12 | Rp Rp | 8.400.000 8.400.000 |
| 3 3 | | Kasi Kasi | 3 3 | Rp Ro | 500.000 500.000 | 12 12 | Rp Ro | 18.000.000 18.000.000 |
| 4 4 | Kadus Kadus | | 6 6 | Rp Ro | 500.000 500.000 | 12 12 | Rp Ro | 36.000.000 36.000.000 |
| 5 | 5 Bendes Bendes | | 1 1 | Rp Rp | . 500.000 500.000 | 12 12 | Rp Rp | 6.000.000 6.000.000 |
| Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Rp Ro | 80.400.000 80.400.000 |
| VI VI | No No | Jabatan Jabatan | JumlahOrang Jumlah Orang | Penghasilan/Bulan Penghasilan / Bulan | Penghasilan/Bulan Penghasilan / Bulan | Bulan Bulan | Jumlah Jumlah | Jumlah Jumlah |
|---------------|---------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| | 1 1 | Kades Kades | 1 1 | Rp Ro | 1.000.000 1.000.000 | 12 12 | Rp Rp | 12.000.000 12.000.000 |
| | 2 2 | Sekdes Sekdes | 1 1 | Rp Ro | 700.000 700.000 | 12 12 | Rp Ro | 8.400.000 8.400.000 |
| | 3 3 | Kasi Kasi | 3 3 | Rp Rp | 500.000 500.000 | 12 12 | Rp Ro | 18.000.000 18.000.000 |
| | 4 4 | Kadus Kadus | 7 7 | Rp Ro | 500.000 500.000 | 12 12 | Rp Ro | 42.000.000 42.000.000 |
| | 5 | 5 Bendes Bendes | 1 1 | Rp Rp | 500.000 500.000 | 12 12 | Rp Rp | 6.000.000 6.000.000 |
| Jumlah Jumlah | Jumlah Jumlah | Jumlah Jumlah | Jumlah Jumlah | Jumlah Jumlah | Jumlah Jumlah | Jumlah Jumlah | Rp Rp | 86.400.000 86.400.000 |
| VII VII | No No | Jabatan Jabatan | JumlahOrang Jumlah Orang | Penghasilan/Bulan Penghasilan I Bulan | Penghasilan/Bulan Penghasilan I Bulan | Bulan Bulan | Jumlah Jumlah | Jumlah Jumlah |
|-----------|---------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| | 1 1 | Kades Kades | 1 1 | Rp mp | 1.000.000 1.000.000 | 12 12 | Rp Rp | 12.000.000 12.000.000 |
| | 2 2 | Sekdes Sekdes | 1 1 | Rp Rp | 700.000 700.000 | 12 12 | Rp Ro | 8.400.000 8.400.000 |
| | 3 3 | Kasi Kasi | 3 3 | Rp Ro | 500.000 500.000 | 12 12 | Rp Ro | 18.000.000 18.000.000 |
| | 4 4 | Kadus Kadus | 8 8 | Rp Rp | 500.000 500.000 | 12 12 | Rp Rp | 48.000.000 48.000.000 |
| | 5 | 5 Bendes Bendes | 1 1 | Rp Rp | 500.000 500.000 | 12 12 | Rp RD | 6.000.000 6.000.000 |
| Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Rp Rp | 92.400.000 92.400.000 |
C
c
C
c
C
TAHUM .%2.{S... HOMOR
\ f .
| VIII VIII | No No 1 | Jabatan Jabatan | JumlahOrang Jumlah Orang 1 | Penghasilan/Bulan Penghasilan / Bulan Rp | Penghasilan/Bulan Penghasilan / Bulan Rp | Bulan Bulan | Jumlah Jumlah | Jumlah Jumlah |
|-------------|-----------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| | 1 | Kades Kades | 1 | Rp | 1.000.000 1.000.000 | 12 12 | Rp Rp | 12.000.000 12.000.000 |
| | 2 2 | Sekdes Sekdes | 1 1 | Rp RD | 700.000 700.000 | 12 12 | Rp Ro | 8.400.000 8.400.000 |
| | 3 3 | Kasi Kasi | 3 3 | Rp Ro | 500.000 500.000 | 12 12 | Rp Rp | 18.000.000 18.000.000 |
| | 4 4 | Kadus Kadus | 9 9 | Rp Ro | 500.000 500.000 | 12 12 | Rp Ro | 54.000.000 54.000.000 |
| | 5 | 5 Bendes Bendes | 1 1 | Rp Ro | 500.000 500.000 | 12 12 | Rp Ro | 6.000.000 6.000.000 |
Rp 98.400.000
Jumlah
Rp
98.400.000
| IX IX | No No 1 | Jabatan Jabatan | JumlahOrang Jumlah Orang { | Penghasilan/Bulan Penghasilan / Bulan | Penghasilan/Bulan Penghasilan / Bulan | Bulan Bulan | Bulan Bulan | Jumlah Jumlah |
|---------|-----------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|
| | 1 | Kades Kades | 1 | Rp R | 1000.000 1.000.000 | 12 | Rp | 12.000.000 12.000.000 |
| | 2 2 | Sekdes Sekdes | 1 1 | Rp R | 700.000 700.000 | 12 | Rp | 8.400.000 8.400.000 |
| | 3 3 | Kasi Kasi | 3 3 | Rp R | 500.000 500.000 | 12 | Rp | 18.000.000 18.000.000 |
| | 4 4 | Kadus Kadus | 10 10 | Rp R | 500.000 500.000 | 12 | Rp | 60.000.000 60.000.000 |
| | 5 5 | Bendes Bendes | 1 f | RP R | 500.000 500.000 | 12 Jumlah | Rp | 6.000.000 104.400.000 6.000.000 104.400.000 |
Rp
«d me
JCHRIZA I..
TAuw .2R.5... OMOR ...A...
c BSRITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH EER{TA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
C
c