Unknown Unknown Nomor 52 Tahun 2009
Tentang No Description
Berlaku: 52 TAHUN 2009
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BANJARBARU
Alamat Kantor :11\_ Panglima Batur No.1 Telp.(0511) 4774269 Fax. (0511) 4774269 Banjarbaru Kalsel
PERATURAN WAUKOTA BANJARSARU NOMOR 52 TAHUN 2009
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PEMADAM KEBAKARAN PADABADAN SATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
- a. bahwa datam rangka menunhang ketancaran pelaksanaan tugas Pernadam Kebakaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pedlndungan Masyarakat Kota Banjartiani sehingga dapat berdaya guns dan berhasil guns secara maksirrial. dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi dan tata kerja;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran Inl pedu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarbaru.
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokolt-pokok Kepegawalan (tembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagairnana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II BanIarbant (Lembaran Negara Republik IndonesiaTabun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noma( 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhlr dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenting Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 8 44 );
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubkk Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS daiam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana diubahn dengan Peraturan Pernenntah Republik Indonesia
Menetapkan
Nomor 1.3 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noma 4194),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemenntahan antara Pemerintah Powt, Pemerintah Daerah PropinsI dan Pemenntah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Nngara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tam 2007 Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penaman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemenntahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru(lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tabun 2008 Nomor 12 Serl D korner Seri 6);
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kola Pemadarn Kebakaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Mawarakat Kota Banjarbaru (Lembaran Bents Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 9 Seri D).
MEMUTUSKAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA BANJARBARU
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota in. yang dimaksud dengan
- I Kota adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Walikon beseru Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemenntahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Wallkota Banjarbaru.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Pellmdungan Masyarakat adalan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru.
5. Pemadam Kebakaran adalah Unit Pelaksana Teknts Pemadam Kebakaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru.
- O. Kepala Pemadam Kebakaran adalah Kassala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Baden Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru.
- 7 Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana 'felons Pemadam Kebakaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru.
8. Kelompok Jabatan Fungsgonal adalah kelompok jaba tan yang oleh karena fungsinya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Pemadam Kebakaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru.
BAB II
Pasal 2

Pernadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana Teknis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Porlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru yang dipimpin oleh seorang Kepala Pemadam Kebakaran berada dlbawah dan berlanggungjawab kopada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
Bagian Kedua
Tugas Pokok
BAB II
Pasal 3

Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kebijakan Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran yang merupakan sebagon kcwenangan pemerintahan yang dilimpahkan sesuai dengan karaktenstik dan kebutuhan daerah flagon Ketiga Fungsi
BAB II
Pasal 4

Untuk Intnyelenaarakan tugas tetsebut pada pasal 3, Pemadam Kebakaran mempunyai funela perumusan kebijakan teknis dalam bidang pelayanan penanggulangan bencana kebakaran sesuai dengan kebijakan teknb yang ditetapkan ooh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanggulangan bencana kebakaran.
perulnulan dan pcnetapan kebijakan operasional, pembinaan. pengaturan, pelaksanaain dan pangendalian di bidang penanggulangan bencana kebakaran.
- d. perumukan dan penctapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan. pcIaksanaan dan pengendalian sarana dan prasarana di bidang penanggulangan bencana kebakaran;
2. e pengelolean urusan ketatausahaan
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 5

Unsur unsur Organisasi Pcmastam Kebakaran tont dan :
- J. Sub Bagian Tala Usaha :
2. h Sub Unit Saran. dan Prasarana
3. c Sub Unit Operastonal dan Pengendallan
- 12) Sagan Struktur organIsasl Pemadam Kebakaran sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisalikan dari Peraturan Walikota mi.
;Javan leedua
Sub Bowan Tata Usaha
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 6

Sub Hawn Tata Usaha mempunyal tushia pokok menyelensgartikan unison pcnyusunan perencanaw adminIstrasi keuangan, urusan umum dan admintstrasi kepegawaian sesuai petuniuk teknis dan ketentuan yang bent's:.
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 7

Untuk menyclenggarakan tugas dimaksud pada oasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rungs' · a. penyusunan program. pengolahan data ad:nu - astray keuangan, natuast dan pelapor.an,
- h. penyusunan kcbtaksanaan pengclolaan surahmenyuratikearszpan,perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, penatausahaan dan administrasi kepegawaian; pelaksanaan pemantauan. (values' dan pengendahan program percncanaan dan keuangan,
edminrstrasi umum den kepegawaian.
Bagian Ketiga
Sub Unit Samna dan Prase ana
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 8

Sub Unit Saran dan Prasarana mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi penyusunan don perumusan rencana dan program stria pemeliharaan prasarana dan saran. penanggulangan kebakaran berdasarkan peraturan clan perundang·undangan yang bertaku.
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 9

Dalam penyclenggarakan togas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Sub Unit Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi
- a. penyefenggaraan petumusan rencana dan program perneliharaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran;
- b. penpapan faulitau Sarana dan Prasarana sena peralatan/perlengkapan penanggulangan kebakaran;
- in koordlnesi pengadaan, penyimpanan clan pemchharaan sarana, prasarana dan pyralatan perlengkapan penanggulangan kebakaran.
BagianKeempat Sub Unit Operassonal dan Pengandallan
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 10

Sub Unit Operasionol dan Pengendaisin mempunyai togas pokok inelekukan koordinasi, pembinaan, pengembangan den pernberian layanan penanggulangan kebakaran.
BAB III - Bagian Pertama
Pasal 11

Dalam penyelenggarakan togas sebagaimana dimaksud dalam pasal ID, Sub Unit Operational dan Pengendalian mempunyal fungu
petaksanaan perumusan rencana program layanan pen anggulangan kebakaran;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pembrnaan dan pengembangan &amp;DM persona pernadam kelfakaran,
- c. koordinasi dan pclaksanaan fasilitasi pemberlan bantuan pembinean kepada unit-unit kebakaran swasta dan lainnya;
- d. koordinasi dan pclaksanaan kegiatan yang beradat peningkatan keterampitan dan teknis penanggulangan kebakaran;
BAB IV
Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha dipirnpin oleh seorang Kepala Sub Bugian Tata lawful yang berada dibawah dan hertanggungjawab kepada Kepala Unit Petaksana Teknis Pemadam Kebakaran;
BAB IV
Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Pemadam Kebakaran, Kepala Sub Bapyan Tata Usaha dan Sub Unit Prasarana dan Sarana sena Sub Unit Operasional dan Pengendalian wajth menerapkan konsep koorchnas, integrau dan sinkronisau dilingkungan Pemadam Kebakaran sena dengan semua unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya clatam rangka petaksanaan tugas.
BAB IV
Pasal 14

Setiap pimpinan satuan unit dilingkungan UPT Pemadam Kebakaran, wajib rnengawasi bawahan masing-masing dan iika terjadi penyimpangan agar mengambll langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV
Pasal 15

Setwp pimpinan satuan unit dilingkungan UPT Pemadam Kebakaran, benanggung jawab untuk memblna, mernimpin den mengkocatimasikan sett. membertken pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB IV
Pasal 16

Satrap pimpinan satuan unit dilingkungan UPT Pemadam Kebakaran, wapb mengikuti dan rnemenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan rnelaporkan halal pelaksanaan tugasnya kepada atasan masingimasing secara berkala dan tepat pada waktunya.
BAB IV
Pasal 17

Sub Raglan Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT Pemadam Kebakaran clan setanjutnya disusun sebagat laporan berkale UPT Pemadam Kebakaran.
BAB IV
Pasal 18

Sub (raglan Tata Usaha menyampaikan ballan-bahan perencanaannya kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran dan selanJutnya diolah dan disusun untuk menjadi program UPT Pemadam Kebakaran.
BAB IV
Pasal 19

- II) dalam me4aksanakan tugasnya setiap satuan unit dilingkungan UPT Pemadam Kebakaran, wajib mengadakan rapat bestial&amp;
- (2) dalam hal Kepala UPT Pemadam Kebakaran berhalangan maka ditunjuk sebagar Pejabat Pelaksana Tugas (Pit) Kepala UPT Pemadam Kebakaran casual dengan peraturan yang bertakui
- (3) dalam hal Kepala UPT Pemadam Kebakaran dan Kepala Sub Raglan Tata Usaha berhalangan, maka ditunjuk sebagai Pejabat Peiaksana Tugas (Pit) sesuar dengan peraturan yang berlaku.
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20

- (11 dalam mernporsiapkan rencana. program UPT Pemadam geb.ikararL senantiasa memehhara hubungan kerja konsultatlf dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat serta huhungan kerja knodimatif dengan unit kena terkalt chlingkungan Pernermlab Kota Hamartraw.
- (2) dalam melaksdnakan rencana serta program kerja. UPT Pemadam gebakaran mengusahakan keterpaduan antara kepentingan national dan daerah serta antar dattralL
- 13) UPT Pemadam gebalcunn bersama Perangkat Daerah lainnva senantlasa melaktariakan pembinaan dan Pengembangan ketara herentana clan [email'', dapat berdaya guna dan berhasd sun.,
BAB VI - 0 ,6,4'11
Pasal 2

)
Petatunn Wahkota ni mulai Certain' selat tamucai Mundanytkan
Agar setlap orang dapat mengetahulnya, n emerIntahkan pengundangan Peraturas Waltkota In, dengan penempatannya datartt Beata Dacron Kota Banlarbaru
DundangIcan di Badarbar pada tanggal jy qtr. ♦ We/
SFKRETARIS EtAf It TA BAPJARBARU,
BUM YAMIN
Refita Elae
KntsBanlarbant Tabun : 1 009
' , or
.
51 Sew o
Nose,.
sere 3f
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR � TAHUN 2015
TENT ANG
GAN KHUSUS BAGI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI ruNJAN'LINGKUNGAN BADAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan bahwa Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang memiliki beban kerja dan resiko kerja dalam menegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara terus menerus agar semua elemen masyarakat dapat melaksanakan aktifitasnya dengan baik, lancar dan aman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Peraturan Bupati Sintang tentang Tunjangan Khusus Bagi Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daer � h Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No � or 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik , Indonesia Nomor 1820);
r,no63'1
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noma; 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
Menetapkan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KHUSUS BAGI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA KABUPATEN SINTANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah Perangkat Daerah pemerintah daerah. adalah Kepala Daerah beserta sebagai unsur penyelenggara
3. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalat:1 rencana ke � angan tahunan Pemerintah Kabupaten Smtang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. Badan Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Badan Satpol PP adalah Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang.
5. Pegawai ...
- s. Pegaw � Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegaw � ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pe � enntah d � ngan perjanjian kerja yang diangkat oleh peJabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalarn suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara )ainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah war � a Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan setara Eselon II pada instansi Pemerintah Kabupaten Sin tang.
8. Jabatan Administrator adalah Jabatan setara Eselon Jll pada lnstansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
9. Jabatan Pengawas adalah Jabatan setara Eselon IV pada lnstansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
10. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan setara fungsional umum pada lnstansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
11. Penanggungjawab Kepala Satuan adalah Kepala Badan Satpol PP Kabupaten Sintang.
12. Administrator Satpol PP adalah Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Satpol PP Kabupaten Sintang.
13. Pengawas Satpol PP adalah Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Badan Satpol PP Kabupaten Sintang.
14. Pengawas Kecamatan adalah Kepala Seksi Ketrentaman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat pada Kantor Carnat di Kabupaten Sintang.
15. Pelaksana adalah Anggota/Staf Pegawai Negeri Sipil pada Badan Satpol PP Kabupaten Sintang.
16. Pelaksana Kecamatan adalah Anggota/Staf Pegawai Negeri Sipil Satpol pp pada Kantor Camat di Kabupaten Sin tang.
17. Tunjangan Khusus Satpol PP a � ala � tunjangan diluar Tambahan Penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada PNS di Lingkungan Sadan Satpol PP Kabupaten Sin tang.
BAB II - PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS SATPOL PP
Pasal 3

Besarnya Tunjangan Khusus Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB II - PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS SATPOL PP
Pasal 4

Mekanisme pengajuan pembayaran Tunjangan Khusus Satpol PP oleh bendahara pengeluaran dilakukan sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
BAB III - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5

tentuan yang diatur dalarn Peraturan Bupati ini mulai ntll9fl-ke sejak tanggal 1 Januari 2016. tete .· na1¢1 ,--
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

peratllran aupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
. p orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan "' setJa · · · d pe tan dal · A8"' aupaU im engan nempa nya am Benta Daerah Kabupaten peratllfan Sitltaflg.
D' etapkan di Sintang ada tanggal lS � 2015
AENJABAT BUPATI SINTANG, #
AKIM
Diundangkan
di Sintang .2'9 � cnw
pada tanggal Sli.
2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR , �
000635
LAMPIRAN
pgRA,TURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
:
G.&gt; TAHUN 2015
TANGGAL
.:2B .S � N � 2015 TUNJANGAN KHUSUS BAGI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SADAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SINTANG
TENT.ANG
:
sESARAN TUNJANGAN KHUSUS
| | | BES.ARAN |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| ala Satuan � _!!E ������ '-:.:=--n-=-::::-::::.-1--;:0 | | |
| | Oran /Bulan | Rp. soo.0.99,00 |
| | � r � a � nbg/Bulan | Rp. 800_,!)_Q_O,OO |
| | Orang/Bulan | Rp. 750.000,00 |
i
AKIM