PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 22 Tahun 2016
Tentang Manfaat SOP AP adalah
Berlaku: 3 Oktober 2016
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 4119);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Ten tang Pedornan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lernbaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nornor 6, Tarnbahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nornor 14);
10. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedornan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 45);
7. PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG.
BAB IV - PELAKSANAAN SOP AP
Pasal 5

- ( 1) Pelaksanaan SOP AP harus disosialisasikan dan didistribusikan ke seluruh PNS di Lingkungan Sekretariat DPRD.
- (2) SOP AP harus diintegrasikan dengan peraturan lainnya.
BABV MONITORING DAN EVALUASI Pasal 6
- ( 1) Sekretaris Dewan harus melaksanakan monitoring dan evaluasi guna memantau pelaksanaan SOP AP dapat berjalan dengan baik dan penyempurnaan terhadap SOP AP sesuai dengan kebutuhan Sekretariat DPRD.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara reguler setiap 6 (enam) bulan sekali dan harus mengarahkan un tu k membandingkan clan memastikan kinerja pelaksana/ PNS sesuai dengan maksud dan tujuan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara reguler dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan secara insidentil disesuaikan dengan kebutuhan Sekretariat DPRD.
BAB VI
Pasal 7

Sekretaris Dewan bertanggung jawab baik secara langsung maupun berjenjang dalam pelaksanaan SOP AP.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal8
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kata Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 3 Oktober 2016 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 13 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG ttd SYECH BANDAR
SERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 17
Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM AN PERUNDANG-UNDANGAN SH NIP. 19681016 199803 1 004 YASMALIZAR
LAMPHIRAN
PERATURAN WALIKOTA SINGIKAWANG
NOMOR
: 22 Tahun 2016
TANGGAL
: 3 0Oktober 2016
TENTANG
STANDAR
OERASIONAL
PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH.
JENIS - JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
A. SEKRETARIAT:
--
-
| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 1 � ----·-- | Penyusunan Formasi dan Bezzeting ·-· -· ------ | --- -- |
| 2 | Penanganan Surat Masuk | |
| 3 | Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS | |
| 4 | Pengusulan Penghargaan Satva Lencana/ PNS Teladan | |
| 5 | Pengumpulan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) -- | - - |
| 6 | Penanganan Surat Keluar | |
| 7 | Pengusulan Penjatuhan Hukuman Disiplin | - |
| 8 | Pengusulan Pensiun | |
| 9 | Pelayanan Usulan Taspen -- | - |
| 10 | Pengusulan Ujian Dinas | |
| 11 | Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) | |
| 12 | Pengusulan Perubahan Status CPNS menjadi PNS | |
| 13 | Pelayanan Usulan KARIS/KARSU/KARPEG/ KPE | |
| 14 | Pengagendakan Surat | - |
| 15 | Persiapan Pelaksanaan Rapat | |
| 16 | Pengusulan Kenaikan Pangkat Reguler -- | |
-----
---
·--
··-
| 17 | Pengusulan Kenaikan Pangkat Pilihan |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Pelayanan Usulan Ujian Penyesuian ljazah |
| 19 --- | Pengajuan Usulan Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2 P) - ----- |
| 20 | Pelayanan Penerbitan Surat lzin Cuti PNS ----- ·---· |
| 21 | Pengusulan DIKLAT |
| 22 | Penunjukan Plt dan Plh |
| 23 | Penyusunan RENSTRA |
| 24 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (RFK) |
| 25 | --·---------· Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas SKPD/Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) |
| 26 | Penyusunan lndikator Kinerja Utama (IKU) |
| 27 | Penyusuna Rencana Kerja (RENJA) |
| 28 | Penyusunan SAKIP |
| 29 | Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) |
| 30 | Penyusunan Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) |
| 31 | Pembayaran Gaji |
| 32 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD |
| 33 | Penyusunan Buku Pajak |
| 34 | Penyusunan Anggaran KAS APBD (Murni & Perubahan) |
| 35 | Surat Pertanggung Jawaban Administrasi |
| 36 | Register Penutupan Kas |
| 37 | Pelayanan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS |
--
·---
--
| 38 | Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Membayar | |
|------|------------------------------------------------|---------|
| 39 | Penyusunan Buku Panjar | |
| 40 | Pencairan Dana - | |
| 41 � | Penyusunan Buku Kas Umum .. | |
| 42 | Penyusunan Buku Kas Tunai | |
| 43 | Rekapitulasi Rincian Objek Belanja (ROB) - -· | |
| 44 | Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) | |
| 45 | Surat Pertanggungjawaban Fungsional ---· | ·-- |
| 46 | Pengesahan Surat Pertanggungjawaban | |
| 47 | Penyusunan Buku Simpanan Bank .. | . |
| 48 | Penjumalan | |
| 49 | Penyusunan Buku Besar | |
| 50 | Penyusunan Kertas Kerja | |
| 51 | Penyusunan Neraca Saldo | |
| 52 | Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | |
| 53 | Penyusunana Neraca | |
| 54 | Penyusunan Prognosis | |
| 55 | Penyusunan Catatan Atas Keuangan (CALK) | Laporan |
B. BAGIAN HUKUM PERSIDANGAN DAN RISALAH
··-
··-
·-
-
| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|--------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Pengkajian Rancangan Peraturan Daerah ------·--------· | |
| 2 | Pembuatan surat Keputusan DPRD dan Pimpinan | ··- ---- |
| 3 | Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD | |
| 4 | Pelaksanaan Rapat-Rapat Paripurna | ··- |
| 5 | Pembuatan Risalah | |
| 6 | Pembuatan Notulen | ·- |
C. BAGIAN HAL, HUMAS. PROTOKOL DAN PERPUSTAKAAN
---
--
| NO ···-- | NAMA SOP . | KETERANGAN |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Hearing | - - |
| 2 | --· Penerimaan Tamu Kunjungan dari Luar Daerah | |
| 3 | Pengajuan Perjalanan Dinas Pelaksanaan Bimtek DPRD | ··- -- |
| 4 | Pengajuan Perjalan.an Dinas Pelaksanaan Kunjungan Kerja dan Konsultasi/ Koordinasi DPRD | |
| 5 | Pelaksanaan RESES .. | |
| 6 | ---· Inventarisasi Bahan Perpustakaan | ··-- ·- - |
| 7 | Peminjaman Bahan Perpustakaan | |
·-
-
-
··-
--
·-
-
--
WALIKOTA SINGKAWANG,
AWANG ISHAK
Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
NIP. 19681016 199803 1 004
YASMALIZAR
SH
Pembina TkI