PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Berlaku: 22 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
- a. bahwa Perangkat Desa merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, sehingga perlu diatur tata cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
Menetapkan
:
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagaiunsur Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pamong, Kepala Dusun, dan Staf.
12. Staf adalah pembantu Kepala Urusan.
13. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di desa.
14. Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
15. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
16. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa berupa pelaksanaan ujian tertulis bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian sampai dengan penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.
17. Panitia Pengisian Perangkat Desa adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
18. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
19. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
20. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian tertulis.
21. Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi adalah Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan dan memperoleh nilai tertinggi.
BAB II - PERSYARATAN, LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 2

- (1) Calon Perangkat Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut:
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- e. penduduk desa setempat untuk Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pamong Desa, Kepala Dusun dan Staf yang terdaftar dan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun terakhir terhitung sebelum diterimanya berkas lamaran oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat ujian tertulis;
- f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- h. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- l. Perangkat Desa dan Anggota BPD yang mendaftarkan diri untuk jabatan lain harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang dan mengundurkan diri dari jabatan/kedudukan semula apabila diangkat dalam jabatan yang lain;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- m. Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pamong Desa, Kepala Dusun dan Staf sanggup bertempat tinggal diwilayah desa selama menjabat;
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Bagian Kedua Larangan
BAB II - PERSYARATAN, LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 3

Perangkat Desa dilarang :
- a. merugikan kepentingan umum;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- f. melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- j. merangkap jabatan sebagai Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, dan/atau pemilihan Kepala Desa;
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh)hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelasdan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.
- (1) Dalam hal Perangkat Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n, dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (3) Apabila setelah teguran ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa yangbersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak teguran ke 3 (tiga) diberikan.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya paling cepat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses oleh aparat penegak hukum, maka Kepala Desa dalam memberikan sanksi tidak memerlukan teguran tertulis.
Bagian Ketiga
Sanksi
BAB II - PERSYARATAN, LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 5

Perangkat Desa yang berstatus tersangka dalam suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara dan/atau menjalani proses penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan.
Bagian Keempat Rehabilitasi
BAB II - PERSYARATAN, LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 6

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 10 (sepuluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Perangkat Desa yang bersangkutan menyampaikan petikan putusan pengadilan kepada Kepala Desa.
- (3) Jangka waktu selama menjalani pemberhentian sementara tetap diperhitungkan dalam masa jabatan Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatannya paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Kepala Desa menerima petikan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.
BAB III - PERSIAPAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 7

Enam bulan sebelum berakhirnya tugas seorang Perangkat Desa, Kepala Desa memberitahukan kepada pejabat yang bersangkutan tentang akan berakhirnya tugas pejabat yang bersangkutan dengan tembusan kepada Bupati, Camat, dan BPD.
Bagian Kedua Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa
BAB III - PERSIAPAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 8

- (1) Paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan, Kepala Desa memproses pengisian Perangkat Desa.
- (2) Dalam rangka pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- b. Sekretaris merangkap anggota;
- a. Ketua merangkap anggota;
- c. Bendahara merangkap anggota; dan
- (4) Penentuan susunan Panitia Pengisian Perangkat Desa dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dan terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara proporsional dengan melibatkan lebih banyak peran serta masyarakat.
- d. Anggota.
- (5) Panitia Pengisian Perangkat Desa berjumlah gasal, maksimal 9 (sembilan) orang.
- (7) Untuk keperluan administrasi, Panitia Pengisian Perangkat Desa dapat menggunakan Cap/Stempel Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (6) Penentuan kedudukan Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Panitia Pengisian Perangkat Desa dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota Panitia Pengisian Perangkat Desa, dan apabila melalui musyawarah tidak dicapai mufakat/kesepakatan, maka dilakukan dengan pemungutan suara.
- (8) Tugas Panitia Pengisian Perangkat Desa adalah :
- b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
- a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian Perangkat Desa;
- c. menyusun rencana anggaran biaya pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
- e. menerima pendaftaran Bakal Calon;
- d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
- f. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
- h. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon;
- g. mengumumkan Calon kepada masyarakat;
- i. mengajukan Calon yang lolos dari keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
- k. menyelenggarakan ujian tertulis bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
- j. menyiapkan materi ujian tertulis;
- l. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
- n. mengajukan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi kepada Kepala Desa; dan
- m. membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Ujian Tertulis, dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi;
- o. melaporkan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (9) Panitia Pengisian Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
BAB IV - PENCALONAN PERANGKAT DESA
Pasal 9

- (1) Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis di atas kertas segel/bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan melampirkan :
1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- a. Surat Pernyataan yang memuat :
2. setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
4. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
3. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
5. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
7. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
6. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi anggota BPD dan Perangkat Desa; dan
9. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat bagi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pamong, Kepala Dusun dan Staf, atau Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah dusun setempat selama menjabat bagi Kepala Dusun.
- c. fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat berwenang;
- b. fotokopi/salinan ijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat yang dilegalisir pejabat berwenang;
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga dan Kepala Desa setempat;
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
- e. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir;
- g. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
- i. Surat Izin dari Pejabat yang berwenang bagi Perangkat Desa dan anggota BPD;
- h. pas foto, warna dan ukuran yang banyaknya sesuai kebutuhan;
- j. Surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disebut Bakal Calon Sekretaris Desa, Bakal Calon Kepala Urusan, Bakal Calon Pamong Desa, Bakal Calon Kepala Dusun atau Bakal Calon Staf.
- k. khusus Bakal Calon Kepala Dusun disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk warga yang mendukung atau Berita Acara musyawarah Rukun Tetangga.
Bagian Kedua Pendaftaran Bakal Calon
BAB IV - PENCALONAN PERANGKAT DESA
Pasal 10

- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pengisian Perangkat Desa mengumumkan paling lama pada hari pertama perpanjangan/pendaftaran dari awal dengan membuat Berita Acara.
Bagian Ketiga Penetapan Calon
BAB IV - PENCALONAN PERANGKAT DESA
Pasal 11

- (1) Panitia Pengisian Perangkat Desa melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon.
- (3) Nama-nama Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan untuk memberikan kesempatan masyarakat menilai masingmasing Calon.
- (2) Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
Bagian Keempat Penyampaian Keberatan terhadap Calon
BAB IV - PENCALONAN PERANGKAT DESA
Pasal 12

- (1) Penyampaian keberatan masyarakat terhadap Calon yang ditetapkan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa, disampaikan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan Calon.
- (2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat.
- (3) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Kepala Desa untuk menetapkan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- (4) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil ujian.
Bagian Kelima Calon yang Berhak Mengikuti Ujian
BAB IV - PENCALONAN PERANGKAT DESA
Pasal 13

- (1) Panitia Pengisian Perangkat Desa mengusulkan Calon kepada Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara Penetapan Calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan ujian tertulis.
- (2) Kepala Desa setelah menerima usulan Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dengan mempertimbangkan Berita Acara Penetapan Calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, yang dituangkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa setelah menerima Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada hari itu juga mengumumkan nama-nama Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
BAB IV - PENCALONAN PERANGKAT DESA
Pasal 14

- (1) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian wajib mengikuti ujian tertulis yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (3) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.
- (2) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Ujian Tertulis oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa serta dapat dilengkapi dengan tanda tangan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- (4) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa diajukan kepada Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Lanjutan yang memperoleh nilai tertinggi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan Ujian Tertulis Lanjutan hanya bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi sama.
BAB V - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan hasil pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa kepada Camat untuk mendapat rekomendasi.
- (3) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pengisian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi dan memerintahkan kepada Kepala Desa untuk melakukan proses pengisian ulang dan biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Camat wajib memberikan Rekomendasi Pengisian Perangkat Desa apabila proses pengisian Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa.
BAB V - PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 16

Masa Jabatan Perangkat Desa berakhir pada usia 60 (enam puluh) tahun.
BAB VI - PELANTIKAN PERANGKAT DESA
Pasal 17

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :
2. 'Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaikbaiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
3. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia'.
4. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
- (2) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniawan.
- (4) Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.
- (3) Pada saat setelah pelantikan dilaksanakan Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.
BAB VII - PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 18

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
- b. atas permintaan sendiri; atau
- a. meninggal dunia;
- c. diberhentikan.
- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
- e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.
- f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan/atau terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Kepala Desa menyampaikan usul pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat untuk mendapat rekomendasi.
- (6) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi.
- (5) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian Perangkat Desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (7) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 12 (dua belas) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.
BAB VII - PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 19

Perangkat Desa yang melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat tidak diberhentikan oleh Kepala Desa apabila amar putusan pengadilan menetapkan :
- a. hukuman kurungan yang dijatuhkan oleh hakim diputus kurang dari 3 (tiga) bulan; dan/atau
- b. hukuman yang dijatuhkan oleh hakim berupa hukuman percobaan.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

- (1) Perangkat Desa yang ada pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (2) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal 13 Agustus 2015 BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
USMAN ERMULAN
Diundangkan di Kuala Tungkal pada tanggal 13 Agustus 2015
Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,
FIRDAUS KHATAB
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 N0M0R 22