Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 13 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UndangUndang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang. . . . . . . . . .
SALINAN
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI dan
BUPATI BATANG HARI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
N/A
Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal kepada Bank Pembangunan Daerah Jambi dilakukan dalam bentuk uang tunai dan aset.
- (2) Modal yang disertakan kepada Bank Pembangunan Daerah Jambi merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saham pemerintah daerah pada Bank Pembangunan Daerah Jambi.
N/A
Pasal 3

Nilai Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Batang Hari kepada Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam bentuk Aset Tahun 2016 sebesar Rp. 881.650.000,00 ( delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah )
N/A
Pasal 4

- (1) Dengan penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka jumlah seluruh penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Batang Hari ke dalam Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi Rp.54.055.650.000 (lima puluh empat miliar lima puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Rincian penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tabel berikut:
| No | Tahun | Jumlah Penyertaan Modal (Rp) |
|--------|---------|--------------------------------|
| 1. | 2006 | 2.884.000.000 |
| 2. | 2007 | 1.500.000.000 |
| 3. | 2008 | 1.500.000.000 |
| 4. | 2009 | 1.616.000.000 |
| 5. | 2010 | 2.500.000.000 |
| 6. | 2011 | 5.445.000.000 |
| 7. | 2012 | 2.500.000.000 |
| 8. | 2013 | 15.000.000.000 |
| 9. | 2014 | 15.000.000.000 |
| 10. | 2015 | 2.229.000.000 |
| 11. | 2016 | 3.881.650.000 |
| Jumlah | Jumlah | 54.055.650.000 |
N/A
Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari
Ditetapkan di : Muara Bulian
pada tanggal : 17-11-016
BUPATI BATANG HARI,
Cap ttd
SYAHIRSAH SY
Diundangkan di Muara Bulian pada tanggal 17-11-016
Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
Cap ttd
BAKHTIAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2016 NOMOR : 13
salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum
Cap ttd
MULA P. RAMBE S.Sos., MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 196909291994031005
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI :
( 13 ), ( 13 ) /2016;
a
.
n
.
S
E
K
R
E
T
A
R
I
S
5
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas