Unknown Unknown Nomor 14 Tahun 2012
Tentang RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
Berlaku: 14 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Meningat
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,
- a. bahwa tera/tera ulang merupakan upaya untuk mewujudkan persaingan dunia usaha yang sehat dan melindungi kepentingan masyarakat;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tera/tera ulang diperlukan pembiayaan, karena itu perlu dipungut retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan atau Ditera Ulang serta syaratsyarat bagi UTPP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
DAN
BUPATI BUNGO
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo.
6. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha dan bentuk badan usaha lainnya.
7. Retribusi adalah retribusi tera/ tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
8. Tera adalah menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau batal yang berlaku yang dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
9. Tera Ulang adalah hal menandai berkala atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
10. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur ke standar nasional untuk satuan ukuran dan atau internasional.
11. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.
12. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
13. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pengukuran masa atau penimbangan.
14. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan.
15. Tarif Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi alat-alat ukur, Takar, Timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disebut tarip tera adalah pembayaran atas pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
16. Pembayaran Tarif Tera adalah besaran kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib tera sesuai dengan tarip tera dengan Surat Ketetapan Tarif Tera dan Surat Tagihan Tera ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
17. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang belum dipakai.
18. Surat Pendaftaran Obyek Tarif Tera yang selanjutnya disingkat SPdOTT adalah surat yang digunakan oleh wajib tera untuk melaporkan obyek tarip tera sebagai dasar perhitungan dan pembayaran tarip tera yang terutang menurut peraturan perundang-undangan.
19. Surat Ketetapan Tarif Tera yang selanjutnya disingkat dengan SKTT adalah Surat Ketetapan yang menentukan besaran tarip tera.
20. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
BAB II - NAMA, DAN PENGGOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama retribusi Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB II - NAMA, DAN PENGGOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 3

Retribusi digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Umum.
BAB III - OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

Objek Retribusi adalah:
- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 5

Subjek Retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tera/ tera ulang dari Pemerintah Daerah.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa layanan tera/tera ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, dan peralatan yang digunakan.
BAB V - PRINSIP , SASARAN, DAN BESARAN TARIF
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
BAB V - PRINSIP , SASARAN, DAN BESARAN TARIF
Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan berdasarkan jenis pelayanan tera/tera ulang yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
| | | | Tera | Tera | Tera Ulang | Tera Ulang |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| No | Jenis Retribusi | Satuan | Pengujian/ pengesahan/ pembatalan | Penjustiran | Pengujian/ Pengesahan | Penjustiran |
| | Retribusi UTTP | | | | | |
| A | Ukuran Panjang | | | | | |
| | a. sampai dengan 2m | Buah | Rp.2.000 | - | Rp.1.000 | |
| | b. lebih dari 2m s.d. 10m, tarif 10m ditambah untuk tiap 10m atau bagiannya: | Buah | Rp.4.000 | - | Rp.2.000 | |
| | 1) Salib Ukur | Buah | Rp.4000 | - | Rp.2000 | |
| | 2) Balok Ukur | Buah | Rp.5000 | - | Rp.5000 | |
| | 3) Mikrometer | Buah | Rp.6000 | - | Rp.3000 | |
| | 4) Jangka Sorong | Buah | Rp.6000 | - | Rp.3000 | |
| | 5) Alat ukur tinggi orang | Buah | Rp.5000 | - | Rp.2500 | |
| | 6) Roll tester | Buah | Rp.50.000 | - | Rp.50.000 | |
| | 7) Komparator | Buah | Rp.40.000 | - | Rp.40.000 | |
| | 8) Counter meter | Buah | Rp.10.000 | - | Rp.10.000 | |
| 2 | Alat Ukur Permukan Cairan (level gauge) | | | | | |
| | a. Mekanik | Buah | Rp.100.000 | Rp.25.000 | Rp.100.000 | Rp.25.000 |
| | b. Elektronik | Buah | Rp.150.000 | Rp.37.500 | Rp.150.000 | Rp.37.500 |
| 3 | Takaran (Basah/Kering) | | | | | |
| | a. Sampai dengan 2L | Buah | Rp.500 | - | Rp.500 | - |
| | b. Lebih dari 2L s.d. 25L | Buah | Rp.1.000 | - | Rp.1.000 | - |
| | c. Lebih dari 25L | Buah | Rp.2.000 | - | Rp.2.000 | - |
| 4 | Tangki Ukur | | | | | |
| | a.Bentuk Silinder Tegak | | | | | |
| | 1) Sampai dengan 500 kL | Buah | Rp.100.000 | - | Rp.100.000 | |
| | 2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb: | | | | | |
| | a) 500kL pertama | Buah | Rp.100.000 | - | Rp.100.000 | |
| | b) Selebihnya dari 500kL s.d. 1.000kL, setiap kL | Buah | Rp.1.500 | - | Rp.1.500 | |
| | c) | Selebihnya dari 1000kL s.d. 2000kL setiap kL | Buah Rp.100 | - | Rp.100 | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | d) Selebihnya 2000kL s.d. kL, setiap | dari 10.000 Buah | Rp.100 | - | Rp.100 | |
| | kL e) Selebihnya dari 10.000kL s.d. 20.000kL, setiap | kL Buah | Rp.50 | - | Rp.50 | |
| | f) Selebihnya dari 20.000kL, setiap kL | Buah | Rp.30 | - | Rp.30 | |
| Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL b.Bentuk Silinder Datar | Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL b.Bentuk Silinder Datar | Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL b.Bentuk Silinder Datar | Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL b.Bentuk Silinder Datar | Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL b.Bentuk Silinder Datar | Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL b.Bentuk Silinder Datar | |
| | 1)Sampai dengan 10 kL | Buah | Rp.200.000 | - | Rp.200.000 | |
| 2) Lebih dari 10 kL, dihitung sbb: | 2) Lebih dari 10 kL, dihitung sbb: | 2) Lebih dari 10 kL, dihitung sbb: | 2) Lebih dari 10 kL, dihitung sbb: | 2) Lebih dari 10 kL, dihitung sbb: | 2) Lebih dari 10 kL, dihitung sbb: | |
| | a) 10 kL pertama | Buah | Rp.200.000 | - | Rp.200.000 | |
| | b) Selebihnya dari 10kL sampai dengan 50kL, setiap kL | Buah | Rp.2.000 | - | Rp.2.000 | |
| | c) Lebih dari 50kL setiap kL | Buah | Rp.1.000 | - | Rp.1.000 | |
| c. Bentuk Bola dan Speriodal: | c. Bentuk Bola dan Speriodal: | c. Bentuk Bola dan Speriodal: | c. Bentuk Bola dan Speriodal: | c. Bentuk Bola dan Speriodal: | c. Bentuk Bola dan Speriodal: | |
| | 1) Sampai dengan 500kL 2) Lebih dari 500kL, | Buah | Rp.200.000 | - | Rp.200.000 | |
| | dihitung sbb: a) 500kL pertama b) Selebihnya | Buah | Rp.200.000 | - | Rp.200.000 | |
| | dari 500kL s.d. 1000kL, setiap kL | Buah | Rp.3.000 | - | Rp.2.000 | |
| | c) Selebihnya dari 1000kL,setiap kL | Buah | Rp.2.000 | - | Rp.2.000 | |
| 5. | Tangki Ukur Gerak: | Tangki Ukur Gerak: | Tangki Ukur Gerak: | Tangki Ukur Gerak: | Tangki Ukur Gerak: | Tangki Ukur Gerak: |
| | a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon: | | | | | |
| | 1) Kapasitas sampai dengan 5kL | Buah | Rp.20.000 | - | Rp.20.000 | |
| 2) Lebih dari 5 kL, setiap kL dihitung sbb: | 2) Lebih dari 5 kL, setiap kL dihitung sbb: | 2) Lebih dari 5 kL, setiap kL dihitung sbb: | 2) Lebih dari 5 kL, setiap kL dihitung sbb: | 2) Lebih dari 5 kL, setiap kL dihitung sbb: | 2) Lebih dari 5 kL, setiap kL dihitung sbb: | 2) Lebih dari 5 kL, setiap kL dihitung sbb: |
| | a) 5 kL pertama | Buah | Rp.20.000 | - | Rp.20.000 | |
| | b) Lebih dari 5 kL, setiap kL | Buah | Rp.2.000 | - | Rp.2.000 | |
| Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL | Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL | Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL | Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL | Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL | Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL | Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL |
| b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan kapal: | b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan kapal: | b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan kapal: | b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan kapal: | b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan kapal: | b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan kapal: | b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan kapal: |
| | 1) Sampai dengan 50kL | Buah | Rp.85.000 | - | Rp.85.000 | |
| 2) Lebih dari 50kL, setiap kL dihitung sbb: | 2) Lebih dari 50kL, setiap kL dihitung sbb: | 2) Lebih dari 50kL, setiap kL dihitung sbb: | 2) Lebih dari 50kL, setiap kL dihitung sbb: | 2) Lebih dari 50kL, setiap kL dihitung sbb: | 2) Lebih dari 50kL, setiap kL dihitung sbb: | 2) Lebih dari 50kL, setiap kL dihitung sbb: |
| | a) | Sampai dengan 50kl | Buah | Rp.85.000 | - | Rp.85.000 | |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------|-----|-------------|----|
| | b) | Lebih dari 50kL sampai dengan 75kL, setiap kL | Buah | Rp.1.200 | - | Rp.1.200 | |
| | c) | Lebih dari 75kL sampai dengan 100kL, setiap kL | Buah | Rp.1.000 | - | Rp.1.000 | |
| | d) Lebih dari sampai | 100kL dengan | Buah | Rp.700 | - | Rp.700 | |
| | e) Lebih dari sampai 500kL, | 250kL dengan setiap kL Buah | Rp.500 | | - | Rp.500 | |
| | f) Lebih dari sampai dengan 1000kL, setiap kL | 500kL Buah | Rp.200 | | - | Rp.200 | |
| | g) Lebih dari 1000kL sampai dengan 5000kL, setiap kL | Buah | Rp.50 | | - | Rp.50 | |
| | Bagian-bagian dari dihitung satu kL | kL | | | | | |
| 6 | Alat ukur dari Gelas: | | | | | | |
| | a. Labu ukur, buret, labu | dan Skala | Rp.10.000 | | - | - | - |
| | b. Gelas ukur dengan tarif minimum | Skala | | Rp.6.000 | - | - | - |
| | c. Alat suntik | Buah | | Rp.5.000 | - | - | - |
| 7. | d. Bejana | | | | | | |
| | Ukur a. Sampai dengan | 50 L Buah | | Rp.10.000 | - | Rp.5.000 | - |
| | b. Lebih dari 50 L s.d. 200 L | Buah | Rp.20.000 | | - | Rp.10.000 | - |
| | c. Lebih dari 200 L s.d. 500L | Buah | Rp.30.000 | | - | Rp.20.000 | - |
| | d. Lebih dari 500 L s.d. 1000L | Buah | Rp.40.000 | - | | Rp.20.000 | - |
| | e. Lebih dari 1000L, dihitung setiap 1000L Bagian-bagian dari | Buah | Rp.10.000 | | - | Rp.5.000 | - |
| | 1000L dihitung 1000L | | | | | | |
| 8. | Meter Taksi | Buah | Rp.10.000 | - | | Rp.5.000 | - |
| 9. | Speedometer | Buah | | Rp.15.000 | - | Rp.7.500 | - |
| 10. | Meter Rem | Buah | Rp.15.000 | - | | Rp.7.500 | - |
| 11. | Tachometer | Buah | Rp.30.000 | | - | Rp.15.000 | - |
| 12. | Thermometer | Buah | Rp. 6.000 | | - | Rp.3.000 | - |
| 13. | Densimeter | Buah | Rp. 6.000 | - | | Rp.3.000 | - |
| 14. | Viskometer | Buah | Rp. 6.000 | - | | Rp. 3.000 | - |
| 15. | Alat ukur luas | Buah | Rp. 5.000 | | - | Rp. 2.500 | - |
| 16. | Alat ukur sudut | Buah | Rp. 5.000 | | - | Rp.2.500 | - |
| 17. | Alat Ukur Cairan Minyak: | | | | | | |
| | a. Meter Bahan Minyak: | Bakar | | | | | |
a.1.Meter...8
| | a.1. Meter induk untuk | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 1) S.d. 25 m³/h 2) Lebih dari 25 m³/h dihitung | Buah | Rp.40.000 | Rp.20.000 | Rp.40.000 | - |
| | sbb: | | | | | |
| | a) 25 m³/h | Buah | Rp.40.000 | Rp.20.000 | Rp.40.000 | - |
| | pertama b) Selebihnya dari 25 m³/h s.d. 100 m³/h, setiap m³/h | Buah | Rp.2.000 | Rp.1.000 | Rp.2.000 | - |
| | c) Selebihnya dari 100 m³/h s.d. 500 m³/h, setiap m³/h | Buah | Rp.1.000 | Rp.500 | Rp.1.000 | - |
| | d) Selebihnya dari 500 m³/h, setiap m³/h | Buah | Rp.500 | Rp.200 | Rp.500 | - |
| | Bagian-bagian dari m³/h dihitung satu m³/h | | | | | |
| 18. | Alat Ukur Gas | | | | | |
| | a. Meter Induk: | | | | | |
| | 1. S.d. 100 m³/h | Buah | Rp.20.000 | - | Rp.10.000 | Rp.5.000 |
| | 2. Lebih dari 100 m³/h dihitung sbb: | | | | | |
| | a) 100 m³/h pertama | Buah | Rp.20.000 | Rp.10.000 | Rp.20.000 | Rp.10.000 |
| | b) Lebih dari 100 m³/h s.d. 500 m³/h setiap m³/h | Buah | Rp.100 | - | Rp.100 | - |
| | c) Lebih dari 500 m³/h s.d. 1000 m³/h setiap m³/h | Buah | Rp.50 | - | Rp.50 | |
| | d) Lebih dari 1000 m³/h s.d. 2000 m³/h setiap m³/h | Buah | Rp.20 | - | Rp.20 | |
| | e) Lebih dari 2000 m³/h s.d. h | Buah | Rp.10 | - | Rp.10 | |
| | b. Meter Kerja | Buah | Rp.2.000 | - | Rp.2.000 | |
| | c. Meter Gas Orifice dan sejenisnya | Buah | Rp.100.000 | Rp.50.000 | Rp.100.000 | Rp.50.000 |
| | d. Perlengkapan Orifice meter gas(jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan | Buah | Rp.20.000 | Rp.10.000 | Rp.20.000 | Rp.10.000 |
| | e. Pompa ukur bahan bakar (BBG) Elpiji,untuk setiap badan ukur | Buah | Rp.20.000 | Rp.10.000 | Rp.20.000 | Rp.10.000 |
| 19 | Meter air | | | | | |
| | a. Meter induk 1. s/d 15 m³/h 2. Lebih dari15 m³/h s.d. 100 | Buah Buah | Rp.20.000 Rp.40.000 | Rp. 10.000 Rp.20.000 | Rp.20.000 Rp.40.000 | Rp. 10.000 Rp.20.000 |
| | 3. Lebih dari 100 m³/h | Buah | Rp.50.000 | Rp.25.000 | Rp.50.000 | Rp.25.000 |
| | b. Meter kerja | Buah | Rp.4.000 | Rp.2.000 | Rp.4.000 | Rp.2.000 |
| 20 | Meter Cairan Minuman selai air a. Meter induk b. Meter kerja | Buah | Rp.50.000 | Rp.25.000 | Rp.50.000 | Rp.25.000 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 21 | Pembatas arus air | Buah | Rp.1.000 | Rp.500 | | |
| 22 | Alat Kompensasi Suhu (ATC) Tekanan/ kompensasi lainnya | Buah | Rp.10.000 | Rp.5.000 | | |
| 23 | Meter Prover a. S/d 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L s/d 10.000 L c. Lebih dari 10.000 L | Buah Buah Buah | Rp.100.000 Rp.200.000 Rp.300.000 | | Rp.100.000 Rp.200.000 Rp.300.000 | |
| 24 | Meter Arus massa a.Meter Kerja | Buah | Rp.50.000 | Rp.10.000 | Rp.50.000 | |
| 25 | Alat Ukur Pengisi (Filling Machine) 1. s/d 4 alat pengisian 2. lebih dari 4 alat pengisian | Buah Buah | Rp.20.000 Rp.5.000 | Rp.10.000 | Rp.20.000 Rp.5.000 | Rp.10.000 |
| 26 | Meter Listrik ( motor KwH) a. Meter b. Meter Kerja kelas c. Meter kerja kelas 2 | Buah Buah Buah | Rp.40.000 Rp.5.000 Rp.3.000 | Rp.15.000 Rp.2.000 Rp.1.200 | Rp.40.000 Rp.3.000 | Rp.15.000 Rp.1.200 |
| 26. | Meter listrik (meter KwH) a.Meter b.Meter kerja kelas c.meter kerja kelas 2 | Buah Buah Buah | Rp.40.000 Rp.5.000 Rp.3.000 | Rp.15.000 Rp.2.000 Rp.1.200 | Rp.40.000 Rp.3.000 | Rp.15.000 Rp.1.200 |
| 27. | Pembatas Arus Listrik | Buah | Rp.1.000 | Rp.500 | Rp.1.000 | Rp.500 |
| 28. | Stop Watch | Buah | Rp.1.000 | | Rp.1.000 | |
| 29. | Meter Parkir | Buah | Rp.7.000 | Rp.4.000 | Rp.7.000 | Rp.4.000 |
| 30. | Anak Timbangan: a.Ketelitian sedang b.Ketelitian hakus c.Ketelitian khusus Timbangan | Buah Buah Buah Buah | Rp.300 Rp.1.000 Rp.5.000 Rp. 2.000 | | Rp.300 Rp.1.000 Rp.1.000 | |
| 31. 32. | a. Dead Weight Testing Machine b. 1). alat ukur tekanan darah 2). Manometer minyak 3). Pressure Calibbator 4). Pressure Recorder | Buah Buah Buah Buah Buah | Rp.15000 Rp.5000 Rp.5.000 Rp.20.000 Rp.5.0000 | | | |
| B. | Biaya Penelitian Biaya penelitian dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang sejenis yang tercantum pada poin A | Jam | Rp.2.500 | | | |
| C. | Biaya Tambahan: 1. Biaya pergantian sertifikat/surat keterangan 2. Biaya Pergantian tabel TUT adalah: a. sampai dgn 500 kL b. di atas 500 kL | Lembar Buah Buah | Rp.5000 Rp.100.000 Rp.250.000 | | | |
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan harga perkembangan perekonomian .
- (4) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - TATA CARA TERA/TERA ULANG
Pasal 9

- (1) Setiap UTTP untuk kepentingan perniagaan, penentuan upah, dan kepentingan umum yang baru/belum pernah dipergunakan wajib ditera lebih dahulu sebelum dipergunakan / diperjualbelikan.
- (2) Setiap UTTP yang digunakan untuk perniagaan, penentuan upah, dan untuk kepentingan umum yang telah ditera, wajib ditera ulang setahun sekali kecuali:
- a. kwh (meter listrik) wajib tera ulang 10 (sepuluh) tahun sekali.
- b. meter air wajib tera ulang 5 (lima) tahun sekali.
- c. tangki ukur apung dan tangki ukur tetap wajib tera ulang setia6 tahun sekali.
- d. meter gas tekanan rendah wajib tera ulang 5 (lima) tahun sekali.
- e. meter prover dan bejana ukur khusus untuk menguji meter prover wajib tera ulang 2 (dua) tahun sekali.
- f. alat ukur permukaan cairan wajib tera ulang 2 (dua) tahun sekali.
- g. alat ukur dari gelas tidak ditentukan batas waktu.
BAB VI - TATA CARA TERA/TERA ULANG
Pasal 10

- (1) Bagi pemilik/pemakai UTTP yang akan melaksanakan kewajiban tera ulang dapat mengajukan kepada Laboratorium Metrologi atau membawa ke tempat-tempat terdekat yang telah ditentukan.
- (2) Khusus untuk UTTP yang ditanam, mempunyai sifat-sifat khusus atau sulit dipindah-pindahkan maka pemilik/pemakai dapat mengajukan permohonan kepada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo untuk dilakukan peneraan di tempat pakai.
- (3) Pemilik UTTP yang digunakan bukan untuk kepentingan perniagaan, menentukan upah atau untuk kepentingan umum atas keinginan sendiri dapat mengajukan UTTPnya untuk dikalibrasi di Laboratorium Metrologi.
BAB VI - TATA CARA TERA/TERA ULANG
Pasal 11

Tera Ulang dan kalibrasi UTTP dapat dilaksanakan oleh:
- a. Laboratorium Kemetrologian ;
- b. Instalasi uji milik Pihak Ketiga;
- c. Di tempat pakai/di tempat UTTP berada;
- d. Tempat-tempat lain yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - TATA CARA TERA/TERA ULANG
Pasal 12

- (1) Tera, tera ulang, kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTPP) dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penerimaan/penyetoran tarif tera dilakukan oleh Kasir Penerima.
- (3) Penerimaan tarif tera dibukukan dalam Buku Kas Umum, setoran tarif tera diarsipkan dan dibukukan Buku Kas Pembantu.
- (4) Kasir Penerima wajib menyetor seluruh penerimaan tarif tera ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam dari saat penerimaan pembayaran tarif tera.
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 13

Retribusi dipungut di wilayah kewenangan Pemerintah Kabupaten Bungo.
BAB VIII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
BAB VIII - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 ( tujuh ) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PENAGIHAN
Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 ( tujuh ) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/ Peringatan/Surat Lain yang sejenis, Wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
Surat...12
- (5) Surat Teguran/ Peringatan/ Surat Lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/ Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - KEBERATAN
Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas retribusi secara jabatan, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan.
BAB XI - KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN UTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkannya surat teguran, dan/atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Pengakuan...13
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XI - KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN UTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 20

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku .
BAB XIII - PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF TERA
Pasal 21

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 22

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan/atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah paling lama 12 (dua belas) bulan atau 24 % (dua puluh empat persen).
BAB XV - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 23

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, Pejabat Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang untuk :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang tata ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang tata ruang tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tata ruang;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang tata ruang;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang tata ruang;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Tindak...15
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.
Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 21 Mei 2012
BUPATI BUNGO
H. SUDIRMAN ZAINI
Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal 21 Mei 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO
H. KHAIDIR SALEH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012 NOMOR 14