PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 22 Tahun 2008
Tentang TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA
Berlaku: 10 November 2008
N/A
Preamble

Mengingat :
BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul) Tahun : 2008 Seri : E
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,
Menimbang
- a. bahwa pedoman pembentukan Badan Usaha Milik Desa telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008;
- b. bahwa agar pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan tertib, berdayaguna, dan berhasilguna perlu memberikan Pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa;
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Menetapkan : BADAN USAHA MILIK DESA.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.
12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang ada dan dibentuk oleh masyarakat desa sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.
14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah Lembaga Usaha yang berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh desa serta bersifat mencari keuntungan.
15. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
16. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam anggaran dasar dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
BAB II - MEKANISME PENYUSUNAN
Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa mengadakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan AD BUMDes yang dihadiri oleh Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan masyarakat.
- (2) Dalam penyusunan AD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dibentuk Tim Perumus dengan jumlah ganjil paling banyak 7 orang.
- (3) Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. unsur Perangkat Desa ;
- b. unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- c. unsur masyarakat yang melibatkan golongan miskin/kurang mampu dan perempuan.
- (4) Tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dan hasilnya dituangkan dalam bentuk rancangan AD.
BAB II - MEKANISME PENYUSUNAN
Pasal 3

- (1) Rancangan AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dibahas dalam musyawarah desa.
- (2) Rancangan AD yang telah disetujui bersama, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pengesahan Rancangan AD menjadi AD.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh perwakilan dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan masyarakat.
Bagian Kedua
Anggaran Rumah Tangga
BAB II - MEKANISME PENYUSUNAN
Pasal 4

- (1) ART disusun mendasar kepada AD yang telah disetujui bersama.
- (2) Pengurus mengadakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan ART yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.
- (3) Dalam penyusunan ART sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dibentuk Tim Perumus dengan jumlah ganjil paling banyak 7 orang.
- (4) Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- a. unsur pengurus;
- b. unsur Perangkat Desa;
- c. unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- d. unsur masyarakat yang melibatkan golongan miskin/ kurang mampu dan perempuan.
- (5) Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dan hasilnya dituangkan dalam bentuk rancangan ART.
BAB II - MEKANISME PENYUSUNAN
Pasal 5

- (1) Rancangan ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dibahas dalam musyawarah desa.
- (2) Rancangan ART yang telah disetujui bersama, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pengesahan Rancangan ART menjadi ART.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pengurus BUMDes.
BAB III - PEMBENTUKAN PENGURUS
Pasal 6

- (1) Pembentukan pengurus BUMDes dilaksanakan dalam musyawarah desa setelah AD BUMDes disetujui bersama.
- (2) Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan dan Pemilihan Pengurus.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Pembentukan dan Pemilihan Pengurus, kepengurusan BUMDes ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB III - PEMBENTUKAN PENGURUS
Pasal 7

Hal-hal yang berkaitan dengan muatan AD-ART BUMDes sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 10 November 2008 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd. SUHARTO
Diundangkan di Wonosari pada tanggal 10 November 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd.
MOHAMAD JOKO SASONO BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008 NOMOR 15 SERI E.
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA
MUATAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BUMDes
Secara umum AD-ART memuat hal-hal pokok antara lain :
A. NAMA DAN KEDUDUKAN
Nama dan kedudukan adalah nama BUMDes dan alamat BUMDes yang didirikan.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud pembentukan BUMDes adalah guna mendorong/menampung seluruh kegiatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
Tujuan pembentukan BUMDes adalah untuk :
1. mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa;
2. meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
3. mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal; dan
4. meningkatkan pendapatan asli desa.
C. JENIS USAHA
Penentuan jenis Usaha BUMDes disesuaikan dengan kemampuan dan potensi desa yang ada, antara lain dapat berupa :
1. jasa;
2. penyaluran sembilan bahan pokok;
3. perdagangan;
4. industri kecil dan kerajinan rumah tangga; dan
5. kegiatan perekonomian desa lainnya.
D. KEPENGURUSAN
1. Kepengurusan BUMDes terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Masyarakat.
2. Susunan pengurus BUMDes terdiri dari :
- a. Komisaris dijabat oleh Kepala Desa;
- b. Direksi;
- 1) Yang dapat dipilih menjadi Direksi adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
- a) berkepribadian baik, jujur, cakap, adil, berwibawa, dan penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
- b) berjiwa wira usaha;
- c) terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan; dan
- d) pendidikan minimal SLTA atau sederajat.
- 2) Direksi dipilih dan ditunjuk oleh masyarakat setempat berdasarkan musyawarah dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
11. c.
12. Kepala Unit Usaha (bilamana perlu); Dipilih dan ditunjuk oleh masyarakat setempat berdasarkan musyawarah dan hasilnya
13. dituangkan dalam Berita Acara.
- d. Badan Pengawas (bilamana perlu).
- 1) Badan Pengawas dibentuk dalam musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- 2) Badan Pengawas terdiri dari unsur Perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, dan elemen masyarakat.
- 3) Badan pengawas dengan jumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang.
- 4) Susunan Badan Pengawas terdiri dari Ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 2 (dua) orang anggota.
3. Hasil pembentukan pengurus dan Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
4. Masa bakti pengurus BUMDes sebagai berikut :
- a. Komisaris selama yang bersangkutan menjabat Kepala Desa;
- b. Direksi dan Badan Pengawas, selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
E. TUGAS, KEWAJIBAN, WEWENANG, DAN HAK PENGURUS
1. Komisaris
Dalam melaksanakan tugasnya Komisaris wajib :
- a. memberi nasehat kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
- b. memberi saran dan pendapat dalam pengelolaan BUMDes; dan
- c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes.
Komisaris berwenang :
- a. meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
- b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.
2. Direksi BUMDes
Direksi mempunyai tugas :
- a. mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
- b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
- c. memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa; dan
- d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
Direksi dalam melaksanakan tugasnya wajib :
- a. membuat laporan bulanan;
- b. membuat progres kegiatan dalam bulan berjalan;
- c. menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Komisaris setiap tiga bulan sekali; dan
- d. memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun.
3. Tugas Badan Pengawas antara lain:
- a. mengadakan rapat umum paling sedikit setahun sekali membahas segala hal ikhwal terkait dengan kinerja BUMDes;
- b. melakukan pengawasan terhadap penetapan kebijakan dan pengembangan usaha;
- c. melaksanakan pemeriksaan.
4. Pengurus BUMDes diberikan tunjangan penghasilan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
F. RAPAT PENGURUS DAN/ATAU ANGGOTA
1. Rapat Biasa adalah rapat pengurus yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, antara lain :
- a. rapat pertanggungjawaban;
- b. rapat pengesahan rancana kerja dan anggaran belanja;
- c. rapat evaluasi pelaksanaan program.
2. Rapat Khusus adalah rapat yang diadakan khusus untuk perubahan AD-ART.
3. Rapat Luar Biasa adalah rapat tentang pembubaran BUMDes.
G. SUMBER PERMODALAN
1. Sumber Permodalan BUMDes dapat berasal dari :
- e. Pemerintah Desa;
- f. tabungan masyarakat;
- g. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- h. pinjaman; dan/atau
- i. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
7. Penyertaan modal pihak lain, hak-hak kepemilikan diatur sebagai berikut :
- 1) memperoleh bagi hasil usaha dengan besaran disesuaikan dengan besaran modal yang disertakan;
- 2) pengembalian modal yang disertakan akibat adanya pembubaran BUMDes;
- 3) pengembalian modal yang disertakan akibat adanya force majeure;
- 4) adanya kesempatan menyampaikan pendapat;
- 5) dilakukan dengan membentuk perjanjian kerjasama atau peraturan bersama.
2. Dalam rangka pengembangan permodalan BUMDes pengurus dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pinjaman dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Komisaris.
H. BAGI HASIL USAHA
1. Bagi hasil usaha memuat ketentuan mengenai besarnya bagi hasil yang diterima oleh masing-masing pihak setiap tahun.
2. Dana cadangan dimaksudkan untuk memupuk modal usaha dan untuk menutup kerugian bilamana diperlukan, dan tidak boleh dibagikan kepada pengurus walaupun pada saat pembubaran.
I. MEKANISME DAN TATA TERTIB PERTANGGUNGJAWABAN
1. Mekanisme pertangungjawaban
- a. proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha BUMDes kedepan.
- b. pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes dilakukan setiap akhir tahun anggaran.
- c. pertanggungjawaban dilakukan oleh pengurus kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa yang dihadiri oleh pemerintah desa, elemen masyarakat, dan seluruh pengurus BUMDes paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- d. Laporan pertangungjawaban dibuat secara tertulis dan paling sedikit memuat :
- 1) laporan pengelolaan selama satu tahun dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan;
- 2) kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;
- 3) laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan
- 4) rencana-rencana pengembangan usaha termasuk usaha yang belum terealisasi.
- e. Tata urutan acara laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes :
- 1) pembukaan;
- 2) sambutan oleh komisaris;
- 3) laporan pertanggungjawaban oleh direksi;
- 4) tanggapan;
- 5) kesimpulan; dan
- 6) penutup.
2. Tata tertib pertanggungjawaban
- a. pertanggungjawaban dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari undangan;
- b. apabila jumlah undangan belum terpenuhi, maka pimpinan rapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam dengan dibuat berita acara penundaan;
- c. apabila penundaan rapat belum juga terpenuhi, maka rapat diundur paling lama 30 (tiga puluh) menit dengan dibuat berita acara penundaan;
- d. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c belum tercapai rapat dapat dilaksanakan apabila telah dihadiri paling sedikit 1/2 (setengah) dari jumlah undangan;
- e. apabila jumlah undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d belum tercapai, rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari dan rapat berikutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d;
- f. Tata cara penyampaian Pendapat :
- 1) untuk kelancaran jalannya rapat, ketua rapat menentukan termin dan pembicara agar mencatatkan namanya sebelum pembicaraan dimulai;
- 2) ketua rapat menentukan lamanya waktu berbicara;
- 3) masyarakat berbicara setelah mendapat izin dari ketua rapat;
- 4) masyarakat berhak menerima/menolak laporan pertanggungjawaban pengurus BUMDes;
- 5) dalam hal laporan pertanggungjawaban ditolak masyarakat, pengurus BUMDes berkewajiban memberikan jawaban dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) sebelum rapat ditutup, ketua rapat mengambil keputusan/kesimpulan mengenai hasil pembicaraan.
Pengambilan keputusan
- 1) pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap musyawarah desa.
- 2) pengambilan keputusan dalam musyawarah desa dengan cara musyawarah mufakat.
- 3) pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat dilakukan setelah masyarakat yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
- 4) apabila musyawarah belum tercapai mufakat keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.
J. PENGAWASAN
Pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas dan masyarakat meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan BUMDes;
K. SANKSI
1. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan BUMDes berupa sanksi administrasi dan/atau hukum setelah diadakan pembuktian.
2. Sanksi adminstrasi berupa teguran lisan, tertulis, dan/atau pemberhentian sebagai pengurus.
3. Sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
L. PERUBAHAN AD-ART
1. Perubahan AD-ART terjadi apabila AD-ART yang dibuat tidak lagi sesuai dengan kondisi dan potensi desa dan/atau adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perubahan AD-ART dilakukan melalui musyawarah desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Perubahan AD-ART.
M. PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN
1. Pembubaran BUMDes dilakukan dengan Peraturan Desa.
2. Pembubaran setelah diadakan evaluasi oleh Pemerintah Desa berdasarkan laporan hasil evaluasi Badan Pengawas.
3. Pemerintah Desa dalam hal evaluasi dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga.
4. Penyelesaian kewajiban dan aset akibat adanya pembubaran BUMDes dilakukan sebagai berikut :
- a. Aset BUMDes yang bersumber dari Pemerintah Desa harus dikembalikan kepada Pemerintah Desa dan pengelolaannya diatur dalam Peraturan Desa.
- b. Semua kewajiban-kewajiban dengan pihak ketiga akibat adanya kerjasama diselesaikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
N. KETENTUAN LAIN
Dalam rangka penyusunan AD-ART dapat menambah ketentuan-ketentuan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Wonosari, 10 November 2008 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd. SUHARTO