PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 20 Tahun 2003
N/A
Preamble

Menimbang
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR � TAHUN 2015
TENT ANG
PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk mengelola Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, untuk itu perlu mengembangkan potensi peserta didik yang berilrnu, beriman, cakap, kreatif dan mandiri yang diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komprehensif yang menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sistemik, pembudayaan, pemberdayaan keteladanan, dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a di atas dan guna upaya pemerataan pembangunan di bidang pendiclikan terutama di daerah Kecamatan yang mampu meningkatkan daya tampung bagi Lulusan Sekolah Tingkat Pertama serta meningkatkan mutu dan efisiensi Sekolah Menengah Atas dipandang perlu untuk mengatur Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Sintang Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
1. Undang d p tapan Undan -Un ang Nomor 27 Tahun 1959 tentang ene tang Pernbe gndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 ten an Ne ntukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembar Le g � a Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambah � u � aran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebag?-1 T � Ellla-Undang (Lembaraan Negara Republik Indonesia Re un . 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
2. u publik Indonesia Nomor 1820 ); 1,{engingat
2. Undang-Undang Nomor 28 1'ahun 1999 tentan � Penyelenggaraan N y Be ih Dan Bebas Dan . egara ang rs ik Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubh Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Neg R · ' ara epubhk Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembe � antasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3B 74 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undan? Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah � n 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4150 );
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 � 3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. ten tang Republik Lembaran 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggungn Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan. Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo; 5234); 9.
10. Unctang-U Pemerinta � dang Nomor 23 Tahun 2014 tenta �� Indonesi an Daerah (Lembaran Negara Repubh Negara ;/ahu\_n 2014 Nomor 244, Tambahan Lem\_baran telah ct· PUbhk Indonesia Nomor 5587) sebaga1mana 2015 � Ubah dengan Undang-Undang N&lt;?mor 9 Tahun N ( mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 In � mor . 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik onesia Nomor 5679);
11. � eraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tenta � g 1 � dar\_ Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Repubhk Nn onesia Tahun 2005 Nomor 42 tambahan Lembaran egarR · ' · a epubhk Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah � iubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemeni:1-tah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5670);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelen � garaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas p aturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 201 O ten tang per lolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Nenge Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 egara blik . , Tambahan Lembaran Negara Repu i Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan D Tahun 2006 t aerah Kabupaten Sintang Nomor 25 entan p ah (Lembaran Daerah K g engelolaan Keuarigan Daer 26 Tambah abupaten Sintang Tahun 2006 Nomor ' 25) 8 ban Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor Kabu e agaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kab Paten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Lem � !:ten Sin tang Tahun 20 J 3 Nomor 3, Tambahan an Daerah Kabupaten Sintang Nornor 3);
18. Peraturan M · 20 Tahun 2010 enten Pendidikan Nasional Nomor . Bid tentang Norma, Standar Prosedur, Dan Kriteria Di 1 ang Pendidikan. ' '
19. Peraturan D T h 2008 aerah Kabupaten Sintang Nomor 1 a un tntang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor l); Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 200 8 t � ntang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Smtang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsibplikoto 1 nodmi s � luas-b l uas � wa dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repu n \_ones1a se\_ agaimaria dimaksud dalam Undang-Undang oasar Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945.
4. 4 · Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
- s. Dinas adalah Dinas Pendidikan d an Kebudayaan Kabupaten Sintang.
2. 6 Kepala Dinas adalah Ke · sintang. Pala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten
3. 7 Menteri adalah Menteri Pe di . · · n idikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
4. 8 . Kepala Sekolah adalah Pi . b t fungsional. mpman Sekolah yang menduduki ja a an
9. W � Kepala � ekolah adalah Wakil p· . Sekolah yang membidangi kunkulum, kes1swaan dan k 1 . impman , onse 1ng.
10. Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan Administrasi daJam Jabatan Struktural Eselon v.
11. S � kolah Menengah Atas adalah Jenjang Pendidikan Menengah yang dilaksanakan setelah lulus pada Sekolah Menengah Tingkat Pertama.
12. Unit. f'.elaksana T � knis Daerah adalah unit yang dibentuk oleh Dinas Pend1d1kan sebagai Pelaksana Teknis Daerah sebagai Pengelola pelaksana jalannya pendidikan sekolah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
14. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sussana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
15. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai Tujuan Pendidikan Nasional.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
18. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
19. Kurikulum adalah seperangkat ren � ana pen � a � ran mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi pes.erta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
17. 21, Evaluasi pendidikan adalah kegiaw:; Jen � endalian, penj ��� an dan J&gt;enetapan mutu pendidikan terhadap erd.adgikru comp � nen\_ pen 1 1 an pada setia ial . . g dan jenis pen 1 an se agai suatu bentuk P J ar, jenjan endidikan. J&gt;ertanggungjawaban penyelenggaraan P
22. AkJ"editasi adalah kegi.atan pendidikan berdasarkan kri penilaian kelayakan program dalam suatu tena Yang telah ditetapkan.
23. sum.her daya pendidikan adaI penyelenggaraan pendidikan ah segaia sesuatu yang dipergunakan . d'.31am masyarakat, dana, saran.a d Yang memliputi tenaga kependidikan, an prasarana.
3. 2 4, Dewan Pendidikan adaiah unsur masyarakat yang ped Le 1 \_mbaga Mandiri yang beranggotakan berbagai u 1 pendidikan.
4. 2 5 Komite Sekolah adalah Le b al· · peserta didik, komunita m aga Mandiri yang beranggotakan orangtua/w � pendidikan. 8 sekolah serta tokoh masyara.kat yang peduh
26. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.
BAB II - PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 2

- (1) La.tar belakang didirikannya Sekolah Menengah Atas Negeri adalah guna mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta agar menjadi manusia yang berirnan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- (2) Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri bertujuan :
- a. meningkatkan daya tampung lulusan Sekolah Menengah Pertama guna memenuhi pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan di daerah;
- b. meningkatkah pengetahuan dan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya, semesta serta dapat melanjutkan pendidikan pendidi.kan pada jenjang yang lebih tinggi.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana penyelenggaraan pendidikan � ada Sekolah kepada Tujuan Pendidikan Nasional. dimaksud pada ayat ( 1) Menengah Atas berpedoman
BAB II - PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 3

Oen . . · ditetapkan Pendirian Sekolah "Menengah Atas Neg!;an .Peraturan Bu � ati J.111 Tahun 2015 dengan nama dan lokasi Sekolah h.:. � -!di Kabupaten Smtang . II dan merupakan bagian yang tidak &amp;e � a tercantum dalam Lamprran ' � dari Peraturan ini.
BAB II - PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 4

peserta didik berasal dari Iul Tingkat Pertarna, d asah Tsanawiyah d usan Sekolah Menengah Ma r an/atau sekolah sederajat.
BAB II - PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 5

- (1) p � ngelolaan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri sebagaimana ciimaksud\_ Pasal 3 sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional adalah tanggUng jawab Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Pimpinan Sekol � Menengah Atas Negeri terdiri atas Kepala Sekolah dan seorang atau lebih Wakil Kepala Sekolah berdasarkan kebutuhan.
- (3) Kep �� Sek � lah dibantu oleh Tenaga Kependidikan lainnya dan tenaga adnurustrasi yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Susunan organisasi, tugas dan wewenang Sekolah Menengah Atas Negeri ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Struktur Organisasi dari Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB II - PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 6

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga pendidik, kurikulum, buku acuan, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta pemeliharaannya pada Sekolah Menengah Atas Negeri menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
BAB II - PENDIRIAN SEKOLAH
Pasal 7

Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana dan prasarana.
BAB III - RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH
Pasal 8

- (I) Isi Rencana Induk Pengembangan Sekolah Menengah � tas merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran u � tu � mencap:11. tujuan pendidikan menengah dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan,
1
:·
- (2) Isi Kurikulum Pendidikan bahan ·· d · Sekolah Menengah Atas wajib memuat kaJ1an an mata pelajaran t entang ·
·
- b. Pendidikan Kewargan . . egaraan· c. Pendidikan Bahasa· '
2. P didik a. en 1 1 an Agama;
- d. Pendidikan Matem � tik .
4. didi an am '
- e. Pendidikan Pengetahu a, Al .
- g. Pend � d � an Seni !3udaya;
- f. Pen 1 ikan Pengetahu S . . . n os1al;
- h. Pendidikan Jasmani dan Olah . �
- j. Muatan Lokal.
10. Pendidikan Teknol · 1 f r ga, 1. ogi n ormas1 dan Komunikasi·
'
- (3) Melaks � akan kurikulum yang berlaku secara Nasional yang ditetapkan Men ten.
- (4) Sek � lah Meneng'.111 Atas Negeri dapat menjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas Sekolah Menengah Atas yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional · '
- (5) Sekolah Menengah Atas Negeri dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.
BAB III - RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH
Pasal 9

- (1) Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Menengah Atas seseorang harus:
- a. Tamatan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/sederajat;
- b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Sekolah Menengah Atas yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri melalui Dinas.
BAB III - RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH
Pasal 10

- (I) Siswa mempunyai hak sebagai berikut:
- a. mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan;
- b. memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
- d. mendapat bantuan fasilitas belajar bea siswa atau bantuan lainnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku; . .
- c. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang dibukukan;
- e. pindah ke Sekolah Menengah Atas yang seJaJ � atau � ang tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyara � penenmaan siswa pada Sekolah Menengah Atas yang hendak dimasuki.
- ( Z) slswa mempunyai kewaiib an sebagai b ikut .
- b. mematuhi semua perat menghormati uran yang berlaku;
- iku u a. t menanggun bi en . . . ana siswa dibeba k g ay1: penyelenggaraan pendidikan, kecuah bilam s an dan k · ib . d an peraturan yang berlaku· ew8J1 an tersebut sesuai eng '
- t c. enaga Pendidik
- e. ikut memelihara sar ' . k t rtiban d k ana dan prasarana serta keberhas1lan, e e ' an eamanan Sekolah Menengah Atas yang bersangkutan.
- d menghorm ti ' . . a tenaga kependidikan.
- (3) pelaksanaan ketentuan sebag 81 ·m (l) d (2) diatur · l · 1 h ana dimaksud pada ayat an lebih anjut o e Kepala Dinas.
BAB IV - PENILAIAN
Pasal 11

penilaian Sekolah Menengah Atas dilaksanakan secara bertahap, bekesinambungan dan bersifat terbuka untuk memperoleh keterangan tentang kegiatan dan kemajuan pelajar siswa pelaksanaan kurikulum, guru dan tcnaga kependidikan lainnya dan Sekolah Menengah Atas sebagai satu kesatuan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan akreditasi Sekolah Menengah Atas Negeri.
BAB IV - PENILAIAN
Pasal 12

- (I) Penilaian Pelaksanaan kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kurikulum Sekolah Menengah Atas yang bersangkutan dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional dengan kemampuan siswa serta perkembangan masyarakat.
- (2) Penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan profesional.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan untuk :
- a. pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga pendidik lainnya;
- b. penyempurnaan kurikulum dan pengelolaan program pendidikan guru dan tenaga kependidikan lainnya.
- (4) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Dinas.
BAB IV - PENILAIAN
Pasal 13

- I) oengan telah dilakukan pend. . . a ( dimaksud pada Lam · man Sekolah Menengah Atas Negeri sebagruman piran II terh d an sarana dan prasararia pemb · ' a ap segala biaya penyelenggara , I(abupaten Sintang d maan dan pengawasan sekolah menjadi beban APBD an sumber lain yang sah
2. (Z) Perobinaan sebagaiman dimak d . . gaji guru tenaga k . \_su ayat (1) mehputi:
3. . araan sarana dan prasarana; c. .
- a. bi ' d ependidikan lainnya dan tenaga administrasi; b. iaya penga aan pemelih
5. biaya perluasan dan pengemban gan:
6. bi P didik d. iaya en an dari Pengajaran
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 14

- (I) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap Sekolah Menengah Atas dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan Sekolah Menengah Atas yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilakukan oleh pcngawas Sekolah Menengah Atas.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Dinas.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Sega.1a Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini lllasih tetap berlaku.