PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 2 Januari 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR
1 TAHUN 2015
TENTANG
ALOKASI, REALOKASI DAN RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS,
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Alokasi, Realokasi dan Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Alokasi, Realokasi dan Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2015.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
SALINAN
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.140/.2/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2/2011 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/MDAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
Menetapkan
:
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI, REALOKASI DAN RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2015
BAB II - ALOKASI, REALOKASI DAN RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
Pasal 2

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi serta alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2015.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada Tahun berjalan.
- (5) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompoktani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.
BAB II - ALOKASI, REALOKASI DAN RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
Pasal 3

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di kecamatan, akan dipenuhi melalui realokasi antar Kecamatan.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
BAB III - HET PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 4

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh kelompok tani atau Petani, Pekebun, Peternak, Petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
4. -Pupuk Urea
5. = 50 kg;
6. -Pupuk SP-36
7. -Pupuk ZA
8. -Pupuk NPK
9. -Pupuk Organik
10. = 50 kg;
11. = 50 kg;
12. = 50 kg atau 20 kg;
13. = 40 kg atau 20 kg.
- Pupuk Urea
- = Rp.1.800; per kg;
- Pupuk SP-36
- = Rp.2.000; per kg;
- Pupuk ZA
- = Rp.1.400; per kg;
- Pupuk NPK
- = Rp.2.300; per kg;
- Pupuk Organik
- = Rp. 500; per kg.
BAB III - HET PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 5

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus diberi Label tambahan berwarna merah , mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus,yang bertulisan :
- ' Pupuk Bersubsidi Pemerintah ' Barang Dalam Pengawasan
BAB III - HET PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 6

Rencana kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana menurut Kecamatan, Jenis, Jumlah, sub sektor dan bulanan tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa pembentukan Daerah Tingkat II Merangin dan Daerah Tingkat II Batang Hari berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956, No. 25) perlu ditinjau kembali.
- b. bahwa untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya pemerintahan, sebagian dari masing-masing wilayah Daerah Tingkat II Merangin dan Daerah Tingkat II Batang Hari perlu dipisahkan untuk dijadikan masing-masing sebagai Daerah Tingkat II yang baru, yaitu Daerah Tingkat II Sarolangun- Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri.
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), 18 dan 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6), telah diubah dan ditambah;
3. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) (LembaranNegara tahun 1959 No. 129);
4. Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) (LembaranNegara tahun 1960 No. 6);
5. Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 25);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan :
Menetapkan :
Undang-undang tentang pembentukan Daerah Tingkat II SarolangunBangko dan Daerah Tingkat H Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah.
BAB I - Ketentuan umum
Pasal 1

.
- (1) Membentuk Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko yang meliputi wilayah kecamatan:
- a. Bangko,
- b. Sungai Manau,
- c. Tabir,
- d. Muara Siau,
- e. Jangkat,
- f. Sarolangun,
- g. Pauh,
- h. Batang Asai dan
- i. Sungai Limun.
yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Merangin dimaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956.
- (2) Daerah Tingkat II Merangin dimaksud dalam Undang- undang No. 12 tahun 1956, diubah menjadi Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo, setelah wilayahnya dipisahkan sebagian di- maksud pada ayat (1).
- (3) Membentuk Daerah Tingkat II Tanjung Jabung yang meliputi wilayah kecamatan:
- a. Tungkal Ulu,
- b. Tungkal Ilir dan
- c. Muara Sabak.
yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Batang Hari, dimaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956.
- (4) Daerah Tingkat II Batang Hari dimaksud dalam Undang- undang No. 12 tahun 1956, diubah menjadi Daerah Tingkat II Batang Hari baru, setelah wilayahnya dipisahkan sebagian di- maksud pada ayat (3).
BAB I - Ketentuan umum
Pasal 2

.
- (1) Pemerintah Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko berkedudukan di Bangko,
- (2) Pemerintah Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo berkedudukan di Muara Bungo.
- (3) Pemerintah Daerah Tingkat II Tanjung Jabung berkedudukan di Kuala Tungkal.
- (4) Pemerintah Daerah Tingkat II Batang Hari berkedudukan di Kenali Asam.
BAB I - Ketentuan umum
Pasal 3

.
Dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957 pasal 7 ayat 10, junctis Undang-undang No. 73 tahun 1957 dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo, Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dan Daerah Tingkat II Batang Hari masing-masing terdiri atas 15 orang anggota.
BAB I - Ketentuan umum
Pasal 4

.
Bagi masing-masing Daerah Tingkat II dimaksud pada pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956, sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan Undangundang ini.
BAB II - Ketentuan Peralihan.
Pasal 5

.
Ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan-perundangan Negara atau Daerah yang berlaku. bagi Daerah Tingkat II Merangin dan Batang Hari lama, mutatis-mutandis berlaku bagi Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Tanjung Jabung sampai saat ketentuan-ketentuan itu diubah, diganti atau dicabut.
BAB II - Ketentuan Peralihan.
Pasal 6

.
Kepala Daerah Tingkat II Merangin lama dan Kepala Daerah Tingkat II Batang Hari lama pada saat Undang-undang ini berlaku, masing-masing tetap sebagai Kepala Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo dan sebagai Kepala Daerah Tingkat II batang Hari.
BAB II - Ketentuan Peralihan.
Pasal 7

.
- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Tingkat II Merangin dan Daerah Tingkat II Batang Hari lama masing-masing tetap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Tingkat II Muara Bungo Tebo, dan sebagai anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Tingkat II Batang Hari, dengan ketentuan bahwa:
- a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo dan Daerah Tingkat II Batang Hari lama, yang pada saat Undang-undang ini berlaku, masing-masing bertempat tinggal pokok di dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Tanjung Jabung, berhenti sebagai anggota;
- b. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Muara Bungo TEbo dan Daerah Tingkat II Batang Hari yang tidak memenuhi syarat tersebut dalam Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), atas usul Kepala Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo dan Kepala Daerah Tingkat II Batang Hari diperhentikan oleh Kepala Daerah Tingkat I Jambi.
- (2) Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan pada ayat (1) huruf a dan b, diisi menurut ketentuan yang berlaku.
- (3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dimaksud pada ayat (1) huruf a, oleh Kepala daerah Tingkat I Jambi diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dari Daerah Tingkat II yang wilayahnya mencakup tempat tinggal pokok anggota yang bersangkutan, kecuali apabila ia tidak lagi memenuhi syarat tersebut pada ayat (1) huruf b.
BAB II - Ketentuan Peralihan.
Pasal 8

.
Pada saat Undang-undang ini berlaku, bagi Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung oleh Menteri Dalam Negeri ditunjuk Penguasa yang dimaksud pada pasal 75 ayat (3) Undang-undang No. I tahun 1957.
BAB II - Ketentuan Peralihan.
Pasal 9

.
- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Merangin dan Daerah Tingkat II Batang Hari lama masing-masing tetap sebagai anggota Badan pemerintah Harian Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo dan Daerah Tingkat II Batang Hari, dengan ketentuan bahwa :
- a. anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Merangin dan Daerah Tingkat II Batang Hari lama, yang diangkat pada kedudukan itu semata-mata karena ## Pasal 10.
- (1) Dengan memperhatikan kepentingan masing-masing Daerah secara timbal-balik, Kepala Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo menyerahkan kepada Kepala Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko begitupun Kepala Daerah Tingkat II Batang Hari kepada Kepala Daerah Tingkat II Tanjung Jabung;
- a. pegawai-pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh masing-masing Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung sebagai tenaga pangkal pada saat pelaksanaan pembentukan;
- b. tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya yang menjadi hak-milik atau dikuasai oleh masingmasing Daerah Tingkat II Merangin dan Daetah Tingkat II Batang Hari lama, apabila barang-barang itu terdapat, terletak atau berfungsi masing-masing dalam Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung;
- c. alat pengangkutan di laut atau di sungai dan perlengkapannya;
- d. alat pengangkutan di darat;
- e. surat-surat berharga, uang, biaya untuk pengeluaran modal dan rutine yang telah tersedia
- f. perkakas, perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, perpustakaan dan barang bergerak lainnya.
- (2) Penyelesaian penyerahan dimaksud pada ayat (1) seperlunya dilakukan dengan perantaraan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah Tingkat I Jambi.
BAB II - Ketentuan Peralihan.
Pasal 11

.
- (1) Untuk menyiapkan perlengkapan pertama organisasi Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung yang baru dibentuk, dalam jangka waktu tiga tahun akan diusahakan pembiayaannya.
- (2) Pengusahaan pembiayaan seperti dimaksud pada ayat (1) juga diadakan untuk menyiapkan perlengkapan pertama jawatan-jawatan atau dinas-dinas Pemerintah Pusat, yang harus dibentuk di Daerah Tingkat II yang baru itu.
BAB III
Pasal 12

.
Kesulitan yang timbul pada pelaksanaan Undang-undang ini diselesaikan oleh menteri Dalam Negeri.
BAB III
Pasal 13

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1965. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1965. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 50
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 1

dan 2
Lihat penjelasan umum
PENJELASAN
Pasal 3

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II dimaksud pada pasal I ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil-hasil sensus penduduk yang baru lalu.
PENJELASAN
Pasal 4

, 5 dan 6
Lihat penjelasan umum.
PENJELASAN
Pasal 7

Persyaratan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong termaktub pada pasal 3 dan 4 Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan). Maka pasal 7 ini bersifat mengadakan penyegaran untuk menepati ketentuan tersebut. yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan, seperti dimaksud pada angka 5
Dengan sendirinya anggota yang menurut pendapat Kepala Daerah penjelasan umum harus diperhatikan.
Dalam hal ini Kepala Daerah sejauh mungkin mendengar pendapat Front Nasional serta fihak yang bersangkutan.
Dalam hal tidak terdapat anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Batang Hari lama yang harus diperhentikan sehingga jumlah anggota Tingkat II Muara Bungo-Tebo dan Batang Hari menurut ketetapan dari Undang-undang ini akan berlebih.
Untuk pertama kali pada saat berlakunya Undang-undang ini keadaan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong yang demikian adalah wajar bila diteruskan. Untuk waktu yang akan datang dalam penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dari Daerah yang bersangkutan jumlahnya disesuaikan menurut ketentuan yang berlaku.
PENJELASAN
Pasal 8

Lihat penjelasan umum.
PENJELASAN
Pasal 9

, 10, 11, 12 dan 13
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2755