PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 77 Tahun 2016
Tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2017.
Berlaku: 30 Desember 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 77 TAHUN 2016
T E N T A N G
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2017;
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
SALINAN
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Menetapkan
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 874);
18. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 8 Seri E Nomor 2);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2017.
N/A
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
Pendapatan :
1. Pendapatan Asli Daerah
Rp. 320.929.773.600,-
2. Dana Perimbangan
Rp.1.060.727.791.000,-
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Rp. 79.131.750.319,-
Jumlah Pendapatan
Rp. 1.460.789.314.919,-
Belanja :
1. Belanja Tidak Langsung
- a. Belanja Pegawai
Rp. 736.451.301.157,-
- b. Belanja Bunga
Rp. 0,-
- c. Belanja Subsidi
Rp. 0,-
- d. Belanja Hibah
Rp. 16.809.345.000,-
- e. Belanja Bantuan Sosial
Rp. 1.749.455.000,-
- f. Belanja Bagi Hasil
Rp. 0,-
- g. Belanja Bantuan Keuangan
Rp. 1.292.132.400,-
- h. Belanja Tidak terduga
Rp. 9.358.349.734,-
Rp. 765.660.583.291,-
2. Belanja langsung
- c. Belanja Modal
Pembiayaan :
1. Penerimaan
2. Pengeluaran
- a. Belanja Pegawai
Rp. 74.809.282.350,-
- b. Belanja Barang dan Jasa
Rp. 346.167.273.878,-
Rp. 386.025.342.965,-
Rp. 807.001.899.193,- Rp.1.572.662.482.484,- Rp. (111.873.167.565),-
Jumlah Belanja Surplus/(Defisit)
Rp. 118.873.167.565,-
Rp. 7.000.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Neto
Rp. 111.873.167.565,-
Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran Tahun Berkenaan
Rp. 0,-
N/A
Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
N/A
Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
N/A
Pasal 4

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b angka 1.d dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
N/A
Pasal 5

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b angka 1.e kecuali untuk Bantuan Sosial kepada Individu dan / atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
N/A
Pasal 6

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
N/A
Pasal 7

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
Diundangkan di Jambi pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, ttd
DARU PRATOMO
BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 77
N/A
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.
Ditetapkan di Jambi pada tanggal 30 Desember 2016
WALIKOTA JAMBI, ttd
SYARIF FASHA
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI
EDRIANSYAH, SH., MM Pembina
NIP.19720614 199803 1 005