UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 3 Tahun 1952
Tentang MENGADAKAN BEA-KELUAR-TAMBAHAN-SEMENTARA ATAS BEBERAPA BARANG
Berlaku: 4 Pebruari 1952
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
Menetapkan
- bahwa, dilihat dari satu sudut, kepentingan perekonomian Negara menghendaki, bahwa dalam jangka pendek diadakannya perubahan dalam stelsel sertifikat devisen yang hingga sekarang berlaku untuk export, stelsel mana ternyata merupakan beban yang berat buat export beberapa hasil, sedangkan, dilihat dari sudut lain, keadaan keuangan Negara mengharuskan supaya dari hasil-hasil export, yang, menilik kedudukannya dalam pasar dunia dapat diambil sebagian dari pendapatan lebihnya untuk Negara yang disebabkan oleh perubahan dalam stelsel sertifikat yang akan diadakan;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
:
:
- pasal-pasal 96 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Memutuskan:
Undang-undang Darurat tentang mengadakan bea-keluar-tambahansementara atas beberapa barang.
N/A
Pasal 2

.
- (1) Bea-keluar-tambahan dikenakan pula pada pengeluaran karet dan timah putih dari bagian-bagian wilayah Indonesia yang tidak termasuk daerah pabean keluar negeri, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Menteri Keuangan.
- (2) Peraturan-peraturan, termaktub dalam "Rechtenordonnantie" (Ind. Stbl. 1931 No. 47 1) dan "Reglement B" yang dilampirkan pada ordonansi itu, sebagaimana telah atau akan diubah atau ditambah, berlaku serupa dalam bagian-bagian wilayah termaktub pada ayat (1), sekedar mengenai pengeluaran dan pengiriman karet dan timah putih dan yang berhubungan dengan itu.
N/A
Pasal 3

.
- (1) Dalam hal-hal tidak ada pengenaan bea-keluar umum, maka bea-keluartambahan tidak dikenakan pada pengeluaran dan daerah pabean dan, terhadap karet, juga dari bagian-bagian wilayah Indonesia yang tidak termasuk daerah pabean.
- (2) Terhadap timah putih, seperti dimaksudkan pada pasal 2 ayat (1), tidak diadakan pengenaan bea-keluar-tambahan, jika pada pengeluaran yang serupa dari daerah pabean tidak akan diadakan pengenaan bea-keluar umum.
- (3) Tidak dikenakan bea-keluar-tambahan
- a. Barang-barang, yang dikeluarkan dengan perantaraan pos.
- b. Barang-barang, yang bea-keluar-tambahannya telah dibayar pada satu kantor pabean Indonesia.
N/A
Pasal 4

.
Menteri Keuangan berhak menurunkan tarip bea ini, bilamana keadaan keuangan Negara mengizinkannya.
N/A
Pasal 5

.
Menteri Keuangan dapat memberi pembebasan sebagian atau penuh ataupun mengembalikan bea-keluar-tambahan terhadap hasil-hasil tertentu, bilamana pengenaannya untuk kepentingan perekonomian Indonesia dianggap tiadak dapat dipertanggungawabkan lebih lanjut.
N/A
Pasal 6

.
Menteri Keuangan dapat memberi pembebasan atau pengembalian bea-keluartambahan atas contoh-contoh, yang tidak mempunyai harga dalam perniagaan atau yang mempunyai harga dalam perniagaan yang tidak berarti, menurut syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang dibuatnya.
N/A
Pasal 7

.
Untuk penyelenggaraan tarif bea-keluar-tambahan yang diartikan dengan harga ialah harga fob didasarkan atas harga yang dicatat di luar negeri pada saat pengeluarannya.
Menteri Keuangan,
JUSUF WIBISONO.
Menteri Kehakiman,
MOEHAMMAD NASROEN.
Diundangkan Pada tangga 4 Pebruari 1952. Menteri Kehakiman,
MOEHAMMAD NASROEN.
N/A
Pasal 8

.
Kecuali yang ditentukan pada pasal 7 maka peraturan-peraturan pengenaan dan pertanggungan bea-bea-keluar berlaku serupa atas pengenaan dan pertanggungan beakeluar-tambahan.
N/A
Pasal 9

.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 4 Pebruari 1952.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 2 Pebruari 1952. Wakil Presiden Republik Indonesia,
MOHAMMAD HATTA.