Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2015
Tentang BANGUNAN
Berlaku: 23 September 2015
PENJELASAN
Pasal 9

## Ayat (1)

Perubahan fungsi misalnya dari Bangunan fungsi hunian menjadi Bangunan Gedung fungsi usaha. Perubahan klasifikasi misalnya dari Bangunan Gedung milik negara menjadi Bangunan milik badan usaha, atau Bangunan semi permanen menjadi Bangunan permanen..Perubahan fungsi dan klasifikasi misalnya Bangunan hunian semi permanen menjadi Bangunan usaha permanen.## Ayat (2)Perubahan dari satu fungsi dan/atau klasifikasi ke fungsi dan/atau klasifikasi yang lain akan menyebabkan perubahan persyaratan yang harus dipenuhi, karena sebagai contoh persyaratan administratif dan teknis Bangunan fungsi hunian klasifikasi permanen jelas berbeda dengan persyaratan administratif dan teknis untuk Bangunan fungsi hunian klasifikasi semi permanen; atau persyaratan administratif dan teknis Bangunan fungsi hunian klasifikasi permanen jelas berbeda dengan persyaratan administratif dan teknis untuk Bangunan fungsi usaha (misalnya toko) klasifikasi permanen.Perubahan fungsi (misalnya dari fungsi hunian menjadi fungsi usaha) harus dilakukan melalui proses izin mendirikan Bangunan baru.Sedangkan untuk perubahan klasifikasi dalam fungsi yang sama (misalnya dari fungsi hunian semi permanen menjadi hunian permanen) dapat dilakukan dengan revisi/perubahan pada izin mendirikan Bangunan yang telah ada.Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)Dokumen sertifikat hak atas tanah dapat berbentuk sertifikat Hak Milik (HM), sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), sertifikat Hak Pengelolaan (HPL), sertifikat Hak Pakai (HP), atau dokumen perolehan tanah lainnya seperti akta jual beli, kuitansi jual beli dan/atau bukti penguasaan tanah lainnya seperti izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, surat keterangan tanah dari lurah/kepala desa yang disahkan oleh camat.Ketentuan mengenai keabsahan hak atas tanah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.Dalam mengajukan permohonan izin mendirikan Bangunan, status hak atas tanahnya harus dilengkapi dengan gambar yang jelas mengenai lokasi tanah bersangkutan yang memuat ukuran dan batas-batas persil dari instasi yang berwenang.Ayat (3) Cukup jelas.## Ayat (4)Perjanjian tertulis ini menjadi pegangan dan harus ditaati oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum perjanjian.Ayat (5).Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.## Ayat (6)Yang dimaksud dengan 'persetujuan pemegang hak atas tanah' adalah persetujuan tertulis yang dapat dijadikan alat bukti telah terjadi kesepakatan pengalihan kepemilikan Bangunan.Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 13

## Ayat (1)

Izin mendirikan Bangunan merupakan satu-satunya perizinan yang diperbolehkan dalam penyelenggaraan Bangunan, yang menjadi alat pengendali penyelenggaraan Bangunan.## Ayat (2)Proses pemberian izin mendirikan Bangunan harus mengikuti prinsip-prinsip pelayanan prima dan murah/terjangkau.Permohonan Izin Mendirikan Bangunan merupakan proses awal mendapatkan izin mendirikan Bangunan.Pemerintah daerah menyediakan formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang informatif yang berisikan antara lain:-  status tanah (tanah milik sendiri atau milik pihak lain),-  data pemohon/Pemilik Bangunan (nama, alamat, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP, dll.), data lokasi (letak/alamat, batas-batas, luas, status kepemilikan, dll.);-  data rencana Bangunan (fungsi/klasifikasi, luas Bangunan, jumlah lantai/ketinggian, KDB, KLB, KDH, dll.); dan-  data Penyedia Jasa Konstruksi (nama, alamat, penanggung jawab penyedia jasa perencana konstruksi), rencana waktu pelaksanaan mendirikan Bangunan, dan perkiraan biaya pembangunannya.Persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Keterangan Rencana Kabupaten/Kota,.selanjutnya digunakan sebagai ketentuan oleh pemilik dalam menyusun rencana teknis Bangunannya, di samping persyaratan-persyaratan teknis lainnya sesuai fungsi dan klasifikasinya.Ayat (3)Sebelum mengajukan permohonan izin mendirikan Bangunan, setiap orang harus sudah memiliki surat Keterangan Rencana Kota yang diperoleh secara cepat dan tanpa biaya. Surat Keterangan Rencana Kota diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan gambar peta lokasi tempat Bangunan yang akan didirikan oleh pemilik.Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.Ayat (6)Ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku pada suatu lokasi/kawasan, seperti keterangan tentang:-  daerah rawan longsor;-  daerah rawan banjir;-  tanah pada lokasi yang tercemar ( brown field area );-  kawasan pelestarian; dan/atau-  kawasan yang diberlakukan arsitektur tertentu.Ayat (7) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'persetujuan dari instansi terkait' adalah rekomendasi teknis yang diberikan oleh intansi terkait yang berwenang, baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah.Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)

.Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.## Ayat (4)Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan' yaitu peraturan perundangundangan mengenai pengelolaan prasarana umum, sumber daya air, jaringan tegangan tinggi, kebencana-alaman, dan perhubungan serta peraturan turunannya yang berkaitan.## Ayat (5)Yang dimaksud dengan 'diatur sementara' adalah peraturan bupati/walikota mengenai ketentuan peruntukan lokasi diberlakukan sebagai dasar pemberian persetujuan mendirikan Bangunan sampai RTRW, RDTR dan/atau RTBL untuk lokasi bersangkutan ditetapkan.##
PENJELASAN
Pasal 20

Ayat (1) Cukup jelas.

## Ayat (2)Penetapan KDB untuk suatu kawasan yang terdiri atas beberapa kaveling/persil dapat dilakukan berdasarkan pada perbandingan total luas Bangunan terhadap total luas kawasan dengan tetap mempertimbangkan peruntukan atau fungsi kawasan dan daya dukung lingkungan.Penetapan KDB dibedakan dalam tingkatan KDB tinggi (lebih besar dari 60% sampai dengan 100%), sedang (30% sampai dengan 59%), dan rendah (lebih kecil dari 30%). Untuk daerah/kawasan padat dan/atau pusat kota dapat ditetapkan KDB tinggi dan/atau sedang, sedangkan untuk daerah/kawasan renggang dan/atau fungsi resapan ditetapkan KDB rendah.## Ayat (3)Penetapan KLB untuk suatu kawasan yang terdiri atas beberapa kaveling/persil dapat dilakukan berdasarkan pada perbandingan total luas Bangunan terhadap total luas kawasan dengan tetap mempertimbangkan peruntukan atau fungsi kawasan dan daya dukung lingkungan.Penetapan ketinggian bangunan dibedakan dalam tingkatan ketinggian: bangunan rendah (jumlah lantai Bangunan sampai dengan 4 lantai), bangunan sedang (jumlah lantai Bangunan 5 lantai sampai dengan 8 lantai), dan bangunan tinggi (jumlah lantai bangunan lebih dari 8 lantai).Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.Ayat (7)Yang dimaksud dengan 'diatur sementara' adalah peraturan Walikota mengenai ketentuan intensitas Bangunan diberlakukan sebagai dasar pemberian persetujuan mendirikan Bangunan sampai RTRW, RDTR dan/atau RTBL untuk lokasi bersangkutan ditetapkan.Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan' yaitu peraturan perundangundangan mengenai penataan ruang, yaitu UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PP No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, Perpres tentang RTR Kawasan Metropolitan, Perpres tentang RTR Pulau dan Kepulauan, Perpres tentang RTR Kawasan Strategis, Perda Provinsi tentang RTRW Provinsi, Perda Provinsi tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi, Perda Kota Jambi tentang RTRW Kota Jambi, Perda Kota tentang RTR Kawasan Strategis Kota, dan Perda Kota tentang RDTR Kawasan Perkotaan.##
PENJELASAN
Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'daya dukung lingkungan' adalah kemampuan lingkungan untuk menampung kegiatan dan segala akibat/dampak yang ditimbulkan yang ada di dalamnya, antara lain kemampuan daya resapan air, ketersediaan air bersih, volume limbah yang ditimbulkan, dan transportasi.Penetapan KDB dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keandalan Bangunan; keselamatan dalam hal bahaya kebakaran, banjir; kesehatan dalam hal sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi; kenyamanan dalam hal pandangan, kebisingan, dan getaran; kemudahan dalam hal aksesibilitas dan akses evakuasi; keserasian dalam hal perwujudan wajah kota; ketinggian bahwa makin tinggi bangunan jarak bebasnya makin besar.Penetapan KDB dimaksudkan pula untuk memenuhi persyaratan keamanan misalnya pertimbangan keamanan pada daerah istana kepresidenan, sehingga ketinggian Bangunan di sekitarnya tidak boleh melebihi ketinggian tertentu. Juga untuk pertimbangan keselamatan penerbangan, sehingga untuk Bangunan yang dibangun di sekitar pelabuhan udara tidak diperbolehkan melebihi ketinggian tertentu.Dalam hal pemilik tanah memberikan sebagian area tanahnya untuk kepentingan umum, misalnya untuk taman atau prasarana/sarana publik lainnya, maka pemilik bangunan dapat diberikan kompensasi/insentif oleh pemerintah daerah. Kompensasi dapat berupa kelonggaran KLB (bukan KDB), sedangkan insentif dapat berupa keringanan pajak atau retribusi.Ayat (2) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

Ayat (1) Cukup jelas.

.Ayat (2)Letak Garis Sempadan Bangunan terluar untuk daerah di sepanjang jalan, diperhitungkan berdasarkan lebar daerah milik jalan dan peruntukan lokasi, serta diukur dari batas daerah milik jalan.Letak Garis Sempadan Bangunan terluar untuk daerah sepanjang sungai/danau, diperhitungkan berdasarkan kondisi sungai, letak sungai, dan fungsi kawasan, serta diukur dari tepi sungai. Penetapan Garis Sempadan Bangunan sepanjang sungai, yang juga disebut sebagai garis sempadan sungai, dapat digolongkan dalam:-  garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, perhitungan besaran garis sempadan dihitung sepanjang kaki tanggul sebelah luar.-  garis sempadan sungai bertanggul dalam kawasan perkotaan, perhitungan besaran garis sempadan dihitung sepanjang kaki tanggul sebelah luar.-  garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan, perhitungan garis sempadan sungai didasarkan pada besar kecilnya sungai, dan ditetapkan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan.-  garis sempadan sungai tidak bertanggul dalam kawasan perkotaan, perhitungan garis sempadan sungai didasarkan pada kedalaman sungai.-  garis sempadan sungai yang terletak di kawasan lindung, perhitungan garis sempadan sungai didasarkan pada fungsi kawasan lindung, besar-kecilnya sungai, dan pengaruh pasang surut air laut pada sungai yang bersangkutan.Letak Garis Sempadan Bangunan terluar untuk daerah sepanjang jalan kereta api dan jaringan tegangan menengah, mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.Pertimbangan keselamatan dalam penetapan garis sempadan meliputi pertimbangan terhadap bahaya kebakaran, banjir, dan/atau keselamatan lalu lintas.Pertimbangan kesehatan dalam penetapan garis sempadan meliputi pertimbangan sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi.Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26

Ayat (1)

Pertimbangan keselamatan dalam hal bahaya kebakaran, banjir;Pertimbangan kesehatan dalam hal sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi.Pertimbangan kenyamanan dalam hal pandangan, kebisingan, dan getaran.Pertimbangan kemudahan dalam hal aksesibilitas dan akses evakuasi; keserasian dalam hal perwujudan wajah kota; ketinggian bahwa makin tinggi bangunan jarak bebasnya makin besar.Ayat (2) Cukup jelas..Ayat (3) Cukup jelas.## Ayat (4)Dalam hal ini jaringan utilitas umum yang terletak di bawah permukaan tanah, antara lain jaringan telepon, jaringan listrik, jaringan gas, dll. yang melintas atau akan dibangun melintas kaveling/persil/kawasan yang bersangkutan.Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28

## Ayat (1)

Pertimbangan terhadap estetika bentuk dan karakteristik arsitektur dan lingkungan yang ada di sekitar Bangunan dimaksudkan untuk lebih menciptakan kualitas lingkungan, seperti melalui harmonisasi nilai dan gaya arsitektur, penggunaan bahan, warna dan tekstur eksterior Bangunan, serta penerapan penghematan energi pada Bangunan.Pertimbangan kaidah pelestarian yang menjadi dasar pertimbangan utama ditetapkannya yang kawasan tersebut sebagai cagar budaya, misalnya kawasan cagar budaya Bangunannya berarsitektur cina, kolonial, atau berarsitektur melayu.Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.Ayat (4)Misalnya suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan berarsitektur melayu, atau suatu ditetapkan sebagai kawasan berarsitektur modern.Tim ahli misalnya pakar arsitektur, pemuka adat setempat, budayawan.Pendapat publik, khususnya masyarakat yang tinggal pada kawasan yang bersangkutan dan sekitarnya, dimaksudkan agar ikut membahas, menyampaikan pendapat, menyepakati, dan melaksanakan dengan kesadaran serta ikut memiliki. Pendapat publik diperoleh melalui proses Dengar Pendapat Publik, atau forum dialog publik.Ayat (5) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31

.

Ayat (1)Persyaratan daerah resapan berkaitan dengan pemenuhan persyaratan minimal koefisien daerah hijau yang harus disediakan, sedangkan akses penyelamatan untuk bangunan umum berkaitan dengan penyediaan akses kendaraan penyelamatan, seperti kendaraan pemadam kebakaran dan ambulan, untuk masuk ke dalam tapak Bangunan yang bersangkutan.Ayat (2) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 40

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

## Ayat (3)Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan' yaitu peraturan perundangundangan mengenai lingkungan hidup, yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, serta peraturan turunannya yang berkaitan.Yang dimaksud dengan 'instansi yang berwenang' adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
PENJELASAN
Pasal 41

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)

.Cukup JelasAyat (3)Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan' yaitu peraturan perundangundangan mengenai Lalu Lintas, yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, serta peraturan turunannya yang berkaitan.Yang dimaksud dengan 'instansi yang berwenang' adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Lalu lintas
PENJELASAN
Pasal 46

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan 'kuat/kokoh' adalah kondisi struktur Bangunan yang kemungkinan terjadinya kegagalan struktur Bangunan sangat kecil, yang kerusakan strukturnya masih dalam batas-batas persyaratan teknis yang masih dapat diterima selama umur bangunan yang direncanakan.Yang dimaksud dengan 'stabil' adalah kondisi struktur Bangunan yang tidak mudah terguling, miring, atau tergeser selama umur bangunan yang direncanakan.Yang dimaksud dengan 'persyaratan kelayanan' ( serviceability ) adalah kondisi struktur Bangunan yang selain memenuhi persyaratan keselamatan juga memberikan rasa aman, nyaman, dan selamat bagi pengguna.Yang dimaksud dengan 'keawetan struktur' adalah umur struktur yang panjang ( lifetime ) sesuai dengan rencana, tidak mudah rusak, aus, lelah ( fatigue ) dalam memikul beban.Dalam hal Bangunan menggunakan bahan bangunan prefabrikasi, bahan bangunan prefabrikasi tersebut harus dirancang sehingga memiliki sistem sambungan yang baik dan andal, serta mampu bertahan terhadap gaya angkat pada saat pemasangan.Perencanaan struktur juga harus mempertimbangkan ketahanan bahan bangunan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh cuaca, serangga perusak dan/atau jamur, dan menjamin keandalan Bangunan sesuai umur layanan teknis yang direncanakan.Yang dimaksud dengan beban muatan tetap adalah beban muatan mati atau berat sendiri Bangunan dan beban muatan hidup yang timbul akibat fungsi Bangunan.Yang dimaksud dengan beban muatan sementara selain angin, termasuk beban muatan yang timbul akibat benturan atau dorongan angin, dan lain-lain.Daktail merupakan kemampuan struktur Bangunan untuk mempertahankan kekuatan dan kekakuan yang cukup, sehingga struktur gedung tersebut tetap berdiri walaupun sudah berada dalam kondisi di ambang keruntuhan..Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 47

## Ayat (1)

Sistem proteksi pasif merupakan proteksi terhadap penghuni dan harta benda berbasis pada rancangan atau pengaturan komponen arsitektur dan struktur Bangunan sehingga dapat melindungi penghuni dan harta benda dari kerugian saat terjadi kebakaran.Pengaturan komponen arsitektur dan struktur Bangunan antara lain dalam penggunaan bahan bangunan dan konstruksi yang tahan api, kompartemenisasi dan pemisahan, dan perlindungan pada bukaan.Sistem proteksi aktif merupakan proteksi harta benda terhadap bahaya kebakaran berbasis pada penyediaan peralatan yang dapat bekerja baik secara otomatis maupun secara manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam dalam melaksanakan operasi pemadaman.Penyediaan peralatan pengamanan kebakaran sebagai sistem proteksi aktif antara lain penyediaan sistem deteksi dan alarm kebakaran, hidran kebakaran di luar dan dalam Bangunan, alat pemadam api ringan, dan/atau sprinkler.Dalam hal pemilik rumah tinggal tunggal bermaksud melengkapi Bangunannya dengan sistem proteksi pasif dan/atau aktif, maka harus memenuhi persyaratan perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sesuai pedoman dan Standar Teknis yang berlaku.Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.## Ayat (6)Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan' yaitu peraturan perundangundangan mengenai telekomunikasi, yaitu UU No. 32 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan PP No. 53 Tahun 2000 tentang Telekomunikasi Indonesia, serta serta peraturan turunannya yang berkaitan.Ayat (7) Cukup jelas..Ayat (8)Yang dimaksud dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai dan/atau jumlah penghuni tertentu harus mempunyai unit manajemen proteksi kebakaran Bangunan adalah:- a. bangunan umum termasuk apartemen, yang berpenghuni minimal 500 orang, atau yang memiliki luas minimal 5.000 m2, atau mempunyai ketinggian Bangunan lebih dari 8 lantai;- b. khusus bangunan rumah sakit yang memiliki lebih dari 40 tempat tidur rawat inap, terutama dalam mengidentifikasi dan mengimplementasi-kan secara proaktif proses penyelamatan jiwa manusia;- c. khusus bangunan industri yang menggunakan, menyimpan, atau memroses bahan berbahaya dan beracun atau bahan cair dan gas mudah terbakar, atau yang memiliki luas bangunan minimal 5.000 m2, atau beban hunian minimal 500 orang, atau dengan luas areal/site minimal 5.000 m2.
PENJELASAN
Pasal 51

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)Bukaan permanen adalah bagian pada dinding yang terbuka secara tetap untuk memungkinkan sirkulasi udara.Ayat (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3)Huruf a.Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan' yaitu peraturan perundangundangan mengenai persyaratan kualitas air minum, yaitu PP No. 1 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum dan Permen Kesehatan No. 907 tahun 2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum..Huruf b. Cukup jelas. Huruf c. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 65

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)Yang dimaksud dengan 'manusia berkebutuhan khusus' antara lain adalah manusia lanjut usia, penderita cacat fisik tetap, wanita hamil, anak-anak, dan penderita cacat fisik sementara.Ayat (4) Cukup jelas..Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'prasarana dan/atau sarana umum' seperti jalur kanal atau jalur hijau atau sejenisnya.Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan 'di bawah air' yaitu Bangunan yang dibangun berada di bawah permukaan air.Yang dimaksud dengan 'di atas air' yaitu Bangunan yang dibangun berada di atas permukaan air, baik secara mengapung (mengikuti naik-turunnya muka air) maupun menggunakan panggung (tidak mengikuti naik-turunnya muka air).## Ayat (4)Yang dimaksud dengan 'daerah hantaran udara listrik tegangan tinggi atau ekstra tinggi atau ultra tinggi' adalah area di sepanjang jalur SUTT, SUTET atau SUTUT termasuk batas jalur sempadannya.huruf a. Cukup jelas. huruf b. Cukup jelas. huruf c. Cukup jelas.huruf d.Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan' yaitu peraturan perundangundangan mengenai pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi, yaitu Surat Keputusan Bersama 4 Menteri (Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum nomor 07/PRT/M/2009, Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 3/P/2009 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 3/P/2009) tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.huruf e. Cukup jelas. huruf f. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 86

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelasAyat (6)Yang dimaksud dengan 'pejabat yang berwenang' adalah pejabat Dinas Tata Ruang dan Perumahan dan atau Dinas Pekerjaan Umum.Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 89

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) huruf a.Yang dimaksud dengan 'retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan adalah dana yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan yang diberikan dalam rangka pembinaan melalui IMB untuk biaya pengendalian penyelenggaraan Bangunan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan proses penerbitan IMB.huruf b.Yang dimaksud dengan retribusi administrasi Bangunan adalah dana yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan yang diberikan untuk biaya proses administrasi yang meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat, pemutahiran data atas permohonan Pemilik Bangunan dan/atau perubahan non teknis lainnya.huruf c.Retribusi penyediaan formulir permohonan IMB termasuk biaya pendaftaran Bangunan.Ayat (3).Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 93

Ayat (1) Cukup jelas.

## Ayat (2)Huruf a.Dalam hal pemohon juga adalah penguasa/pemilik tanah, maka yang dilampirkan adalah sertifikat kepemilikan tanah (yang dapat berupa HGB, HGU, hak pengelolaan, atau hak pakai) atau tanda bukti penguasaan/kepemilikan lainnya. Untuk tanda bukti yang bukan dalam bentuk sertifikat tanah, harus mendapatkan fatwa penguasaan/ kepemilikan dari instansi yang berwenang.Dalam hal pemohon bukan penguasa/pemilik tanah, maka dalam permohonan mendirikan Bangunan yang bersangkutan harus terdapat persetujuan dari pemilik tanah, bahwa pemilik tanah menyetujui Pemilik Bangunan untuk mendirikan Bangunan dengan fungsi yang disepakati, yang tertuang dalam surat perjanjian pemanfaatan tanah antara calon Pemilik Bangunan dengan pemilik tanah. Perjanjian tertulis tersebut harus dilampiri fotocopy tanda bukti penguasaan/kepemilikan tanah.Huruf b.Data pemilik bangunan meliputi nama, alamat, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP, dll.## Huruf c.Rencana teknis disusun oleh penyedia jasa perencana konstruksi sesuai kaidah-kaidah profesi atau oleh ahli adat berdasarkan Keterangan Rencana Kota untuk lokasi yang bersangkutan serta persyaratan-persyaratan administratif dan teknis yang berlaku sesuai fungsi dan Klasifikasi Bangunan yang akan didirikan.Rencana teknis yang dilampirkan dalam Permohonan Izin Mendirikan Bangunan berupa pengembangan rencana Bangunan, kecuali untuk rumah tinggal cukup prarencana Bangunan.## Huruf d.Hasil analisis mengenai dampak lingkungan hanya untuk Bangunan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.Dalam hal dampak penting tersebut dapat diatasi secara teknis, maka cukup dengan UKL dan UPL.## Huruf eHasil analisis mengenai dampak lingkungan lalulintas hanya untuk Bangunan yang.mempunyai dampak penting terhadap bangkitan lalulintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.## Huruf f.Dokumen/surat surat lainnya yang terkait misalnya rekomendasi teknis untuk Bangunan di atas/di bawah sarana dan prasarana umum atau di atas/di bawah air, atau yang lainnya.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5) Cukup jelas.Ayat (6)Huruf a.Rencana teknis untuk bangunan hunian rumah tinggal tunggal sederhana, terdiri atas:- 1) Gambar pra rencana Bangunan, terdiri atas gambar site plan/ situasi, denah, tampak dan gambar potongan;- 2) Spesifikasi teknis Bangunan.Rencana teknis untuk bangunan hunian rumah tinggal tunggal sederhana, terdiri atas:- 1) Gambar pra rencana Bangunan, terdiri atas gambar site plan/ situasi, denah, tampak dan gambar potongan;- 2) Spesifikasi teknis Bangunan;- 3) Rancangan arsitektur Bangunan;- 4) Rancangan struktur;- 5) Rancangan utilitas secara sederhana.Rencana teknis untuk bangunan hunian rumah tinggal tunggal tidak sederhana atau 2 lantai atau lebih dan gedung lainnya pada umumnya, terdiri atas:- 1) Gambar rencana arsitektur terdiri atas gambar site plan/situasi, denah, tampak dan gambar potongan dan spesifikasi umum finishing Bangunan;- 2) Gambar rancangan struktur;- 3) Gambar rancangan utilitas;- 4) Spesifikasi umum Bangunan;- 5) Perhitungan struktur untuk bangunan 2 lantai atau lebih dan/atau dengan bentang lebih dari 6 meter;- 6) Perhitungan kebutuhan utilitas.Huruf b.Rencana teknis untuk Bangunan untuk kepentingan umum, terdiri atas:- 1) Gambar rencana arsitektur terdiri atas gambar site plan/situasi, denah, tampak dan gambar potongan dan spesifikasi umum finishing Bangunan;- 2) Gambar rancangan struktur;- 3) Gambar rancangan utilitas;- 4) Spesifikasi umum Bangunan,- 5) Perhitungan struktur untuk bangunan 2 lantai atau lebih dan/atau dengan bentang lebih dari 6 meter;- 6) Perhitungan kebutuhan utilitas.Huruf c..Rencana teknis untuk Bangunan fungsi khusus, terdiri atas:- 1) Gambar rencana arsitektur terdiri atas gambar site plan/situasi, denah, tampak dan gambar potongan dan spesifikasi umum finishing Bangunan;- 2) Gambar rancangan struktur;- 3) Gambar rancangan utilitas;- 4) Spesifikasi umum Bangunan;- 5) Struktur untuk bangunan 2 lantai atau lebih dan/atau dengan bentang lebih dari 6 meter;- 6) Perhitungan kebutuhan utilitas;- 7) Rekomendasi instansi terkait.Huruf d.Rencana teknis untuk Bangunan Gedung kedutaan besar negara asing dan Bangunan Gedung diplomatik lainnya, terdiri atas:- 1) Gambar rencana arsitektur terdiri atas gambar site plan/situasi, denah, tampak dan gambar potongan dan spesifikasi umum finishing Bangunan Gedung;- 2) Gambar rancangan struktur;- 3) Gambar rancangan utilitas;- 4) Spesifikasi umum Bangunan Gedung;- 5) Perhitungan struktur untuk bangunan 2 lantai atau lebih dan/atau dengan bentang lebih dari 6 meter;- 6) Perhitungan kebutuhan utilitas;- 7) Rekomendasi instansi terkait;- 8) Persyaratan dari negara bersangkutan.
PENJELASAN
Pasal 99

Ayat (1) huruf a. Cukup jelas. huruf b. Cukup jelas. huruf c. Cukup jelas.

huruf d.Pagar halaman yang sifatnya sementara antara lain pagar halaman pembatas pada kegiatan pengerjaan konstruksi bangunan..huruf e.Bangunan yang sifat penggunaannya sementara waktu antara lain bangunan untuk pameran yang menggunakan konstruksi sementara ( knock down ).Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 101

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan' yaitu peraturan perundangundangan bidang jasa konstruksi, yaitu UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta peraturan turunannya yang berkaitan.Ayat (4) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 112

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'pendataan Bangunan' adalah kegiatan inventarisasi data umum, data teknis, data status riwayat dan gambar legger bangunan ke dalam database Bangunan.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 115

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan' yaitu peraturan perundangundangan bidang jasa konstruksi, yaitu UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta peraturan turunannya yang berkaitan.Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 116

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2).Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan' yaitu peraturan perundangundangan bidang jasa konstruksi, yaitu UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta peraturan turunannya yang berkaitan.Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan' yaitu peraturan perundangundangan mengenai cagar budaya, yaitu UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta peraturan turunannya yang berkaitan.
PENJELASAN
Pasal 122

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5)Yang dimaksud dengan 'instansi terkait' adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung yang dilindungi dan dilestarikan.Ayat (6) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 123

.

Ayat (1)Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan' yaitu Peraturan perundangundangan mengenai cagar budaya, yaitu UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta peraturan turunannya yang berkaitan.Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 130

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

## Ayat (5)Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan' antara lain adalah UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, PP Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penangulangan Bencana, Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi serta.peraturan turunannya yang berkaitan.
PENJELASAN
Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.## Ayat (3)Yang dimaksud dengan fasilitas penyediaan air bersih adalah penyediaan air bersih yang kualitasnya memadai untuk diminum serta digunakan untuk kebersihan pribadi atau rumah tangga tanpa menyebabkan risiko bagi kesehatan.Yang dimaksud dengan fasilitas sanitasi adalah fasilitas kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan/atau padat, pengendalian vektor dan pembuangan tinja.Ayat (4) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 132

## Ayat (1)

Penentuan kerusakan bangunan dilakukan oleh Tim Pengkaji Teknis yang dibentuk oleh Walikota Jambi.## Ayat (2)Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.## Ayat (3)Yang dimaksud rumah masyarakat adalah rumah tinggal berupa rumah individual atau rumah bersama yang berbentuk Bangunan Gedung dengan fungsi sebagai hunian warga masyarakat yang secara fisik terdiri atas komponen Bangunan Gedung, pekarangan atau tempat berdirinya bangunan dan utilitasnya.Yang dimaksud dengan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat adalah bantuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang rusak akibat bencana agar dapat dihuni kembali.## Ayat (4)Bantuan perbaikan disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah.Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas..Ayat (9)Yang dimaksud dengan pejabat pemerintahan di tingkat paling bawah adalah Kepala Kecamatan atau Kepada Kelurahan.## Ayat (10)Proses Peran Masyarakat dimaksudkan agar:- a. masyarakat mendapatkan akses pada proses pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi rumah di wilayahnya;- b. masyarakat dapat bermukim kembali ke rumah asalnya yang telah direhabilitasi;- c. masyarakat membangun rumah sederhana sehat dengan dilengkapi dokumen IMB.Ayat (11) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 135

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)Dalam hal di daerah bersangkutan tidak tersedia tenaga ahli yang berkompeten untuk ditugaskan sebagai anggota TABG, maka dapat diangkat tenaga ahli dari daerah lain.Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 138

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

.## Ayat (3)Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan' yaitu peraturan perundangundangan mengenai keuangan negara dan keuangan daerah, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan turunannya yang berkaitan.Ayat (4) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 139

huruf a. Cukup jelas. huruf b. Cukup jelas. huruf c. Cukup jelas.

## huruf d.Yang dimaksud dengan 'pengajuan Gugatan Perwakilan' adalah gugatan perdata yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah tidak banyak misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas mewakili kepentingan dirinya sekaligus sekelompok orang atau pihak yang dirugikan sebagai korban yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antar wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.
PENJELASAN
Pasal 141

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'menjaga ketertiban' adalah sikap perseorangan untuk ikut menciptakan ketenangan, kebersihan dan kenyamanan serta sikap mencegah perbuatan kelompok yang mengarah pada perbuatan kriminal dengan melaporkannya kepada pihak yang berwenang.Yang dimaksud dengan 'mengurangi tingkat keandalan Bangunan' adalah perbuatan perseorangan atau kelompok yang menjurus pada perbuatan negatif yang dapat berpengaruh keandalan Bangunan seperti merusak, memindahkan dan/atau menghilangkan peralatan dan perlengkapan Bangunan.Yang dimaksud dengan 'mengganggu penyelenggaraan Bangunan' adalah perbuatan perseorangan atau kelompok yang menjurus pada perbuatan negatif yang berpengaruh pada proses penyelenggaraan Bangunan seperti menghambat jalan masuk ke lokasi atau meletakkan benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan manusia dan lingkungan.Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 144

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Masyarakat yang diundang dapat terdiri atas perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, masyarakat ahli, dan/atau masyarakat hukum adat.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 145

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)Yang dimaksud dengan 'hukum acara Gugatan Perwakilan' yaitu Surat Edaran Makamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang Hukum Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.Ayat (4) Cukup jelas.Ayat (5)Bantuan pembiayaan oleh Pemeritah Daerah pada Gugatan Perwakilan dapat dilakukan misalnya apabila gugatan tersebut mewakili rakyat miskin yang menggugat kelompok tertentu yang secara ekonomi lebih kuat.
PENJELASAN
Pasal 158

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)Yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan' yaitu peraturan perundangundangan bidang jasa konstruksi, yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta peraturan turunannya yang berkaitan.Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 169 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 3..