PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 5 Tahun 2013
Tentang TAMBAHANPENGHASILAN BAGI PEGWAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI MALUKU UTARA BERDASARKAN KONDISI KERJA TAHUNANGGARAN2013
Berlaku: 5 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang
:
a.
bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara, kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan kondisi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- b. bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a, disesuaikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, dipandang perlu menetapakan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil
Mengingat dilingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara berdasarkan Kondisi Kerja Tahun Anggaran 2013;
- 1. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );
2. Undang -Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Kuangan Daerah Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun Anggaran 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2013
( Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor : 1 );
14. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2013 ( Berita Daerah Tahun 2013 Nomor: 1 );
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGWAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI MALUKU UTARA BERDASARKAN KONDISI KERJA TAHUN ANGGARAN 2013.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Propinsi Maluku Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana Pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
BAB II - Bagian Pertama RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1). Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara berdasarkan kondisi kerja;
- (2). tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dilingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dilingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
Bagian Kedua TUJUAN
BAB II - Bagian Pertama RUANG LINGKUP
Pasal 3

Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendorong kinerja Pegawai Negeri Sipil.
Bagian Ketiga
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAB II - Bagian Pertama RUANG LINGKUP
Pasal 4

Besaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran peraturan ini.
BAB III - PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1). Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010;
- (2). Penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan pada APBD Belanja tidak langsung jenis belanja pegawai pada kode rekening berkenaan;
BAB III - PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 6

Penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban atas pelaksanan belanja tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Gubernur.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubenrur ini mulai berlaku, peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 5 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara bedasarkan kondisi kerja Tahun Anggaran 2012, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku;
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Maluku Utara.
Ditetapkan di Sofifi, Pada Tangga, 8 Januari 2013
GUBERNUR MALUKU UTARA,
H. THAIB ARMAIYN
Diundangkan di Sofifi, Pada Tanggal, 8 Januarai 2013
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
H. A. MADJID HUSEN
(Berita Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 4 )
LAMPIRAN
:
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR
:
5 TAHUN 2013
TANGGAL :
8 Januari 2013
DAFTAR :
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI MALUKU UTARA BERDASARKAN KONDISI KERJA TAHUN ANGGARAN 2013.
| NO | URAIAN / JABATAN | SATUAN | JUMLAH |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Penyelesaian Pekerjaan di Luar Jam Kantor / Lembur (Per hari kerja maksimal 3 jam) (Per hari libur Maksimal 8 Jam) - Gol IV - Gol III - Gol II Sespri KDH/WKDH/Sekda Ajudan/Pengawal KDH/WKDH/Sekda Staf KDH/WKDH/Sekda Tenaga Driver Pejabat/Kendaraan Darat Tenaga Driver Pejabat/Kendaraan Laut - Nakhoda - ABK | Per jam Per jam Per jam Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan | 70.000 65.000 50.000 1.300.000 1.250.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.250.000 |
GUBERNUR MALUKU UTARA
H. THAIB ARMAIYN