Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang LAPORANHARTAKEKAYAAN PENYELENGGARANEGARA DI LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENOGANKOMERINGILIR
Berlaku: 28 Tahun 1999
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
SUPATI OGAN KOMERING ILIR
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 4j TAHUN 2017
TENTANG
LAPORANHARTAKEKAYAAN PENYELENGGARANEGARA DI LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENOGANKOMERINGILIR
.DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIOGANKOMERINGILIR
- a. bahwa da1am rangka mewujydkan pernerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisrne dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, Pemerintah telah rnewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingxungan Pemerintah Kabupaten Ogan Kornering Ilir untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering IIir tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi .pemberantasan Tindak Pindana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2015 ten tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah
...
Menetapkan
2
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pcgawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; 1
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Surat Edaran Kornisi Pemberantasan Korupsi Nomor SEOb/01/1(')/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya Peraturan Kornisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 01 LINGKUNGAN PEMERlNTAH KABUPATENOGANKOMERlNG 1LIR
BAB III - TIMPENGELOLA LHKPN Pasa19
Pasal 12

- (1) Wajib LHKPNyang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1)terdiri dari :
- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga)tahun; dan / atau
- b. Pembebasan dari jabatan
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
BAB III - TIMPENGELOLA LHKPN Pasa19
Pasal 13

- (1) sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
- a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga)kali, dengan masing-rnasing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;
- b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal12.
(b).Penjatuhan ...
6
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana pada Pasal 12 dan Pasal 13 ayat dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering llir sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.