PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor S Tahun 2003
Tentang No Description
Berlaku: 5 TAHUN 2003
N/A
Preamble

Menimbang
LF:MBARAN DAERAII KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2003 NOMOR S SERI C NOMOR 3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 02 TAIIUN 2003 TENT ANG
IZIN USAIIA KLINIK PELA YANAN KESEIIATAN, APOTIK, TOKO OBAT, OPTIKAL, LABORATORIUM, PEMBUAT GIGI PALSU DAN PENGOBATANTRADISIONAL
DENG AN RAllMA T TUIIAN YANG MAHA ESA
BUPATl MUARO JAMBI,
a.
- bahwa dalam upaya peningkatan dcrajat Kesehatan Masyarakat memerlukan usaha penunjang Kcsehatan, olch karena itu usaha penunjang Kcschatan tersebut perlu diawasi dan dijaga kualitasnya, sehingga tetap memenuhi Standar Kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka mcnjaga kualitasnya dipandang perlu dilakukan upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Klinik Pelayanan Kesehatan, Apotik, Toko Obat, Optikal, Laboratorium, Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional yang diatur dcngan Pcraturan Daerah;
Mengingat
- c. bahwa berdasarkan · pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Izin Usaha Klinik Pelayanan Kesehatan, Apotik, Toko Obat, Optikal, Laboratorium, Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional;
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
4. Undang-undang Negara Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).
5. Undang-undang Nornor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah clan Rctribusi Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3685) sebagairnana telah
6.
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pcruhahan atas Undang-undang Nomor I 8 Tahun 1997 ten tang. Pajak Daerah dun Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lcmbaran Negara Nornor 4048);
Peraturan Pcmcrintah Nomor 27 Tahun 1983 tcntang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukurn Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemcrintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pcrnerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4039);
9.
- Keputusan Presidcn Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangundangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Raneangan Peraturan Pemcrintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah; '
11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi;
ietapkan
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pcmcriksaan dibidang Retribusi Dacrah:
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Iambi Tahun 2001 Nomor 32 Seri D Nomor 3);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG IZIN USAHA KLINIK PELAYANAN KESEHATAN, APOTIK, TOKO OBAT, OPTIKAL, LABORATORIUM PEMBUAT GIGI PALSU DAN PENGOBATAN TRADISIONAL.
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi
- b. Pcmcrintah Daerah adalah Bupati bcserta Perangkat Daerah Otonom yang lain scbagai Badan Eksckutif Daerah Kahupatcn Muaro Iambi
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi ;
- d. Kas Dacrah adalah kas daerah Kabupaten Muaro Jambi
- c. Dinas Kcschatan adalah Dinas Kesehatan Kabupatcn Muaro Jambi.
- f. Apotik adalah suatu tempal tertentu, tcmpat dilakukan pekerjaan kefannasian dan penyaluran pcmbekalan Fannasi kepada masyarakat.
- g. Klinik Pelayanan Kcschatan adalah suatu usaha yang mcmbcrikan pclayanan keschatan, meliputi rumah bersalin.
- Toko Obat adalah suatu ternpat tertentu yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas (Daftar G) untuk dijual secara eceran ditempat tcrtentu sebagaimana tercantum dalam surat izin.
- Optikal adalah suatu lempat dimana diselenggarakan pelayanan kacarnata baik melalui rcscp Dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan Refraksi sendiri.
Laboratorium adalah Laboratorium Kesehatan yang melakukan Pelayanan Pemeriksaan dibidang Hematologi, Kimia, Mikrobiologi, lmmunologi, dan atau bidang lain yang bcrkaitan dcngan kepentingan Kesehatan terutama untuk menunjang upaya penyembuhan penyakit dan Pemilihan Kesehatan.
Tukang Gigi (Pembuat Gigi Palsu) adalah mereka yang melakukan pekerjaan di bidang penyembuhan dan pemulihan kesehatan gigi dan tidak mempuny,ai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi serta telah mempunyai izin Menteri Kesehatan untuk mclakukan pekerjaannya.
Pengobatan Tradisional adalah Pengobatan atau perawatan dengan cara obat dan pcngobatannya yang mengacu kepada pengalaman dan ketrampilan turun temurun dan diterapkan sesuai dcngan norma yang berlaku dalam masyarakat.
N/A
Pasal 2

KETENTUAN PERIZINAN
- (I) Seiiap orang pribadi atau badan yang melakukan kcgiatan usaha, Klinik Pelayanan Kesehatan, Apotik, Toko Obat, Optikal, Laboratoriurn , Pernbuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) diajukan kepada Bupati melalui Dinas Keschatan.
N/A
Pasal 3

Unruk memperoleh izin usaha Klinik Pclayanan Kesehatan, Apotik, Toko Obat, Optikal Laboratoriurn, Pernbuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional harus memenuhi persyaratan sebagai bcrikut :
A. lzin Usaha Klinik:
- I. Mengajukan permohonan Kepada Bupati mclalui Kcpala Dinas Keschatan;
2. Melampirkan foto copy Kl P;
3. Melampirkan foto copy Surat izin l'cmpat Usaha (SITU);
4. -1. Melampirkan foto copy Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP);
5. Mclampirkan foto copy Dcnah Bangunan:
6. Mclampirkan toto copy Peta l.okasi:
7. Mclarnpirkan foto copy Status Bungunan!
8. Mcla111p1rb11 foio Rdrak11011i, 1 &lt; )p1t1,na11
copv
I 1.vah ·s,·nilika1
- \ lclampu k~m h11t1 rnJ1~ "u1 ;11 l\:rn~ at.i.m f" l\.·11;111~~u11g
Badan adalah suatu bentuk badan · usaha yang meliputi Perseroan Terbatas. Perseroan Komoditer, Perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, Lernbaga Dana Pensiun, bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
Orang atau Pribadi adalah Orang/manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.
lzin adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk menjalankan kegiatan usaha Apotik, Toko Obat, Klinik Pelayanan Kesahatan, Optikal, Laboratorium , Pembuat Gigi P.alsu dan Pengobatan Tradisional.
Retribusi pcrizinan tenentu adalah retribusi yang dipungut oleh Pemerintah daerah berdasarkan pada tujuan untuk menutupi scbagian atau seluruhnya biaya pcnyelenggaraan · izin yang bcrsangkutan.
Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mcndapatkan pelayanan pemberian izin usaha Apotik, Tako Obat, Klinik Pelayanan Kesehatan, Optikal, Laboratorium, Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional,
Surat ketetapan Rctribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah Retribusi yang terutang.
Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mcncari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang usaha Klinik Pclayanan Kesehatan Apotik, Tako Obat. Optikal, Laboratorium , 'Pernbuat Gigi Palsu dan Pengobatan T radisional.
- I 0. Melampirkan foto copy Surat Keterangan Berbadan Sehat;
11. Melampirkan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
B. Izin Usaha Apotik
- I. Mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan;
2. Melampirkan foto copy KTP;
3. Melampirkan foto copy Surat izin Tempat. Usaha (SITU);
4. Mclampirkan foto copy Surat lzin Usaha Pcrdagangan (SIUP);
5. Melampirkan foto copy surat izin kerja (Surat Penugasan) Apoteker;
6. 6'. Mclampirkan foto copy dcnah lokasi bangunan;
7. Melampirkan foto copy daftar Asisten Apotcker dcngan mencantumkan nama. alamat. tanggal lulus dan surat izin kcrja;
8. Asli dan salinan foto copy daftar terperinci peralatan dan perlcngkapan Apotik;
9. Melampirkan foto copy Akre Pcrjanjian Kcrjasarna antara Apotckcr pengclola Apotik dengan pemilik sarana Apotik;
10. I 0. Asli dan salinan/foto copy surat izin atasan (Bagi l'ernohon Pcgawai Sipil), anggota TNI POLRI dan pcgawai insiansi Pcmerintahan lainnya:
11. Melampirkan foto copy surat pernyataan mengenai status bangunan dalam bcntuk Akte hak milik/sewa/kontrak
12. Mclampirkan foto copy surat pernyataan pcrnilik sarana Apotik tidak terlibat pclanggaran peraturan perundangundangan dibidang obat.
C. lzin Usaha Toko Obat:
- I. Mengajukan pcrmohonan kepada Bupati mclalui Kepala Dinas Kesehatan;
2. Melampirkan foto copy KTP;
3. Melampirkan foto copy izin tempat usaha (SITU);
4. Melampirkan foto copy dengan status bangunan dalam bcntuk Akte hak milik/sewa/kontrak;
5. Melampirkan narna Asisten Apoteker dcngan rnencantumkan nama, alamat, tanggal lulus dan surat izin kerja;
D. Izin Optikal:
- I. Mengajukan permohonan kepada Bupati Muaro Jambi melalui Kepala Dinas Kesehatan;
2. Melampirkan foto copy KTP;
3. Melampirkan foto copy surat izin tempat usaha (SITU);
4. Lokasi harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bangunan rncmenuhi persyaratan yang ditentukan;
6. Penanggungjawab tchnis memenuhi ketentuan.
E. Izin Laboratorium :
- I. Pcnyelenggara mengajukan permohonan izin sementara/tetap;
2. Melampirkan foto copy KTP;
3. Melampirkan Foto copy Surat lzin Ternpat Usaha (SITU);
4. Lokasi harus sesuai dcngan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bangunan memenuhi persyaratan yang ditentukan;
6. Penanggungjawab tehnis mcmenuhi ketentuan:
7. Mclampirkan foto copy lzin UPI. dan UKI ..
F. lzin Usaha Pembuat Gigi Palsu:
- I. Mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kcpala Dinas Kesehatan;
2. Mclampirkan foto copy KTP;
3. Melampirkan foto copy Surat lzin Tcrnpat Usaha (SITU);
4. Melampirkan foto copy surat keterangan berbadan sehat;
5. Mclampirkan foto copy Surat Kelakuan Baik dari kepolisian.
G. lzin Pengobatan Tradisional:
- I. Mcngajukan Pcrmohonan kcpada Bupati Muaro Jambi mclalui Kepala Dinas Kesehatan;
2. Melampirkan foto copy KTP;
3. Melampirkan foto copy ijazah atau surat tanda lulus pendidikan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. Melampirkan foto copy Surat keterangan pcndidikan khusus tabib atau shinshe;
5. Melampirkan foto copy Surat keterangan sudah pcmah menjalankan pckerjaan pcngobatan tradisional baik tabib maupun Shinshe.
N/A
Pasal 4

- (I) Sctclah mcmcnuhi pcrsyaratan pcrmohonan dapat diproscs dan dilanjutkan dengan penelitian lapangan.
- (2) Hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dibuat dalam penerbitan izin
N/A
Pasal 5

- (1) Pemberian atau penolakan izin diberikan oleh Bupati paling lama 7(tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat ( l) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.
N/A
Pasal 6

- (1) Izin usaha Apotik, Klinik Pelayanan Kesahatan, Apotik, Toko Obat, Optikal, Laboratorium , Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional diberikan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila telah habis masa berlakunya.
- (2) Untuk mempermudah pelaksanaan pengendalian dan pengawasan, diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang (Heregistrasi) setiap l (satu) kali setahun terhitung izin di kel uarkan.
N/A
Pasal 7

Izin usaha Klinik Pelayanan Kesehatan, Apotik, Toko Obat, Optikal, Laboratorium, Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan Bupati.
N/A
Pasal 8

- (1) Bupati dapat melimpahkan wewenang penandatanganan izin usaha Apotik, Klinik Pelayanan Kesahatan, Apotik, Toko Obat, Optikal, Laboratorium dan Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional kepada pejabat yang ditunjuk.
- (2) Wewcnang sebagaimana dimaksud dala'm ayat (I) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
BAB III - PEMBTNAAN DAN PENG AW ASAN
Pasal 9

- (I) Pemerintah Daerah melaksanakan pcmbinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha Apotik, Toko Obat, Klinik Pelayanan Kesehatan, Optikal, Laboratorium, Pembuat Gigi Palsu dan Pcngobatan Tradisional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (!) meliputi pcnyuluhan dan bimbingan tehnis
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) meliputi pencrtiban dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Apotik, Klinik Pelayanan Kesehatan, Toko Obat, Optikal, Laboratorium Pembuat Gigi Palsu dan Pcngobatan Tradisional
- (I) Pembinaan dan Pcngawasan dilakukan oleh Dines Kesehatan bekerjasama dengan instansi lain yang terkait
- (2) Dalam rangka pcrnbinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dcngan Kcputusan Rupati
llAI\ IV
. NAMA. OB.ll~K DAN StJBJIX Rl:TRIBlJSI
BAB III - PEMBTNAAN DAN PENG AW ASAN
Pasal 11

Dengan nama retribusi izin usaha Apotik, Klinik Pclayanan Kesehatan, Toko Obat, Optikal, Laboratorium .Pernbuat Gigi Palsu dan Pcngobatan Tradisional di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin.
BAB III - PEMBTNAAN DAN PENG AW ASAN
Pasal 12

Objek Retribusi adalah Pclayanan pcmberian rzin usaha Apotik, Klinik Pelayanan Kesehatan, Toko Obat, Optikal, Laboratoriurn , Pernbuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional.
BAB III - PEMBTNAAN DAN PENG AW ASAN
Pasal 13

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperolch pelayanan pemberian izin usaha Apotik, Klinik Pelayanan Keschatan, Toko Obat, Optikal, Laboratorium , Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional.
BADY
GOLONGAN RETRJBUSI
BAB III - PEMBTNAAN DAN PENG AW ASAN
Pasal 14

Rctribusi izin usaha Apotik, Klinik Pelayanan Kesehatan, Toko Obat, Optikal, Laboratorium , Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional digolongkan scbagai Retribusi pcrizinan tcrtentu.
CARA MENGUKUR TfNGKA T PENGGUNAAN JASA
BAB III - PEMBTNAAN DAN PENG AW ASAN
Pasal 15

Tingkat penggunaan Jasa pelayanan pemberian izin usaha Apotik, Klinik Pelayanan Kesehatan, Toko Obat, Optikal, Laboratorium dan Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional didasarkan atas jenis pelayanan yang diberikan.
BAB VII - PRfNSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRVKTUR DAN BESARNY A T ARJF
Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya pelayanan Administrasi dan Operasional penyelenggaraan pemberian perizinan.
BAB Vlll - STRUKTUR DAN BESARNYA TARlf
Pasal 17

- (I) Setiap orang pribadi a tau badan yang melakukan kegiatan usaha Apotik, Klinik Pelayanan Kesehatan, Toko Obat, Optikal, Laborntorium, Pembuat Gigi Palsu dan .Pengobatan Tradisional wajib mcmbayar retribusi.
- (2) Struktur clan bcsarnya iarif dibcdaknn bcrdasarkan jcnis ~c·gi.1tan 11s:1h:i
- (3) Besarnya tarif Retribusi pertahun adalah sebagai berikut :
2. a.
Apotik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Rp. 500.000
- b. Klinik Pelayanan Kesehatan
. . . . . . ...
- c. Toko
Obat . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
- d. Optikal
. . . . .. . . . . . . .. . . .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .
- e. Laboratorium
.. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .
- f. Pembuat Gigi Palsu...
...
..
- g. Pengobatan Tradisional
- Sinshe .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Rp. 500.000
Rp. 250.000
Rp. 250.000
Rp. I 00.000
Rp. 100.000
Rp. 200.000
- Tabib .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. . . . . . . .. .. . ..
Rp. 200.000
- (4) Pendaftaran ulang (Heregistrasi) dikenakan biaya sebesar 50 % dari setoran awal sebagaimana dimaksud pasal 6 Ayat 2.
WILA Y AH PEMUNGUTAN
BAB Vlll - STRUKTUR DAN BESARNYA TARlf
Pasal 18

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Muaro Jambi.
- ( 1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan
- (2) Pemungutan dilakukan dengan menggunakan S~at Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
- (3) Instansi pemungut adalah Dinas Kesehatan
BAB XI - TATACARAPEMBAYARAN
Pasal 20

- ( 1) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus
- (2) Pernbayaran dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang &lt;litunjuk oleh Bupati
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka basil pungutan pembayaran harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 Jam, kecuali pada sebab-sebab tertentu tata caranya ditentukan dengan Keputusan Bupati
BAB XI - TATACARAPEMBAYARAN
Pasal 21

Setiap pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
BAB XII - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 22

Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan Usaha Apotik, Klinik Pelayanan Kesehatan, Toko Obat, Optikal, Laboratorium , Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional diwajibkan :
- 1\. Mcnjalankan kegiatan usahanya paling lama 6(enarn) bulan sejak izin diterbitkan
13. Mcrnatuhi kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan yang bcrhuhungun dcn~:111 Hid&lt;1ng Kcschat.m
- I. Kt.:\\a\_jiban l3agi l Jsaha Klinik I'clayanan Kcschatan :
- a. 1 larus rncrnpunyai Surat lzin Usaha Klinik Pelayanan Kcsehatan:
- b. Bangunan, Sarana Fisik Perlengkapan, Papan nama Klinik harus sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan yang bcrlaku;
- c. Harus mempunyai tenaga Kesehatan , Apoteker dan Asisten Apoteker yang sudah memiliki Surat Izin Kcrja (SIK);
- d. Harus selalu tunduk kepada semua peraturan perundangundangan;
- e. Harus melibatkan tenaga medis!Paramedis diwilayah kerjanya.
2. Kewajiban Bagi Apotik :
- a. Harus mempunyai surat izin Apotik (SIA);
- b. Wajib melayani resep Dokter, Dokter Gigi dan Dokter l lewan;
- c. Bangunan, Sarana Fisik Pcrlengkapan, Papan nama Apotik harus sesuai dengan ketcntuan pcraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Harus ada mcmpunyai tenaga Kesehatan Apoteker Pengelola Apotik (AP) yang sudah mcmiliki Surat Izin Kcrja (SIK) atau surat pcnugasan Apotcker;
- e. Harus mempunyai Asistcn Apotekcr yang sudah memiliki Surat lzin Kcrja (SIK);
- r. Harus selalu tunduk kcpada semua peraturan perundangundangan yang berlaku tentang Obat, Narkotika dan Psikotropika.
3. Kewajiban Bagi Toko Obat:
- a. I larus mempunyai Surat lzin Toko Obat;
- b. 1 larus mernasang papan dcngan tulisan "TOKO 013/\T 13ERIZIN D/\N TID/\K MENERIM/\ RESEP DOKTEIC:
- c. I lar us mcmpunyui icnaga Kcschatnn Asisrcn Apotckci scbagai pcnanggung jawab Toko Oba: bcrizin yang sudah mcndapat Surat lzin Kerja (SIK):
- d. Harus selalu tunduk kepada sernua peraturan perundangundangan yang berlaku dan yang akan dikeluarkan kemudian.
4. Kcwajiban Optikal:
- a. Mempunyai surat izin usaha optikal;
- b. Lokasi penyelcnggaraan optikal harus sesuai dengan ketentuan;
- c. Harus mematuhi syarat/kctentuan yang berlaku;
- d. Segera memperbaharui izin bila babis masa berlakunya;
- e. Penanggung jawab tekhnis harus seorang ahli refraksionis optisien.
5. Kcwajiban bagi Penyelenggara Laboratorium :
- a. Harus mempunyai surat izin dan memperbaharui izin yang habis masa berlakunya;
- b. Lokasi laboratorium harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Wajib menyelenggarakan pcmantapan mutu internal dan mengikuti kegiatan pemantapan mutu yang di selcnggarakan olch pcmerintah;
- d. Wajib mcmbantu program pernerintah dibidang pelayanan kcschatan kepada masyarakat;
- e. Wajib mcnyelenggarakan upaya kcselamatan laboratorium;
- f. Wajib mclaksanakan R/R.
6. Kewajiban Pembuat Gigi Palsu:
- a. Mcmpcrpanjang izin bila sudah habis masa berlakunya;
- b. Menggantungkan surat izin pada karnar kerja yang dapat dilihat oleh umurn;
18. Orang ~·ang bckcrja haru-, ... csuui dl.'.'ll !;'all n.una yang rcrcanuun dal:1111 surat izin:
- d. Wajib melaksauakan R/R.
7. Kewajiban Pengobatan Tradisional:
- a. Mempunyai surat izin dan Memperbaharui izm yang habis masa berlakunya;
- b. Melaporkan secara rutin kegiatannya;
- c. Mempunyai tempat yang tetap/ruang khusus untuk melaksanakan kegiatan;
- d. Melakukan pekerjaan secara Profesional;
- e. Wajib melaksanakan RJR
.
BAB XII - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 23

Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan Usaha Apotik, Klinik Pelayanan Kesehatan, Toko Obat, Optikal, Laboratorium , Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional dilarang:
1. Larangan untuk Usaha Klinik :
2. Tidak dibenarkan melakukan tindakan Spesialistik, apabila izin yang diberikan bukan untuk tindakan Spesialistik.
2. Larangan untuk Apotik :
- a. Sarana pelayanan obat (Apotik) tanpa izin;
- b. Melakukan penyimpanan/penjualan obat-obat yang rusak/kadarl uasa.
- c. Pemilik Sarana Apotik (PSA) terbukti terlibat dalarn pelanggaran perundang-undangan dibidang obat;
- d. Pengadaan obat palsu dari sumber tidak resrni, dengan bukti faktur seolah-olah dari sarana resmi (fiktif) dan terbukti melakukan pcngadaan penyaluran obat palsu dua kali atau lebih;
- e. Menyalurkan obat tanpa izin edar (tidak tcrdaftar) obat keras, Psikotropika dan Narkotika;
- f. Mcnyalurkan obat keras kepada toko obat..
- g. :'vkngganti OCiB (obat gencrik bcrlogo) dcnu.m nh;1t 1111:rek d,1gang atau obat paten.
3. Larangan untuk Toko Obat:
- a. Melakukan penyimpanan/penjualan obat-obat yang rusak/kadarl uasa;
- b. Menyimpan, menjual/menyalurkan obat keras;.
- c. Melayani/menerima resep Dokter;
- d. Pengadaan/penyaluran obat palsu dari sumber tidak resmi;
- e. Membuat obat, rnembungkus atau membungkus kembali obat.
4. Larangan bagi setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha Optikal :
- a. Tidak boleh merubah resep Dokter mata.
- b. Tenaga yang bekerja pada Optikal tidak boleh menderita penyakit menular.
5. Larangan bagi penyelenggara Laboratorium :
- a. Tidak boleh melaksanakan pemeriksaan diatas kemampuan minimal pelayanan Laboratorium yang telah ditentukan;
- b. Tidak boleh melaksanakan pemeriksaan yang tidak sesuai dengan klasi fikasinya;
- c. Tidak boleh melanggar ketentuan dan kewajiban serta syarat-syarat yang telah diatur.
6. Larangan bagi pembuat Gigi Palsu:
- a. Tidak boleh menggunakan nama lain kecuali Pembuat Gigi Palsu;
- b. Dilarang mengerjakan pckerjaan yang diluar ketentuan/wewenang Pembuat Gigi Palsu;
- c. Dilarang melakukan pckerjaan tukang Gigi, brang yang hukan/tidak scsuat narna clan foto yang tcrcanturn pada sur,1t 1:r.111.
3. Larangan untuk Toko Obat:
- a. Melakukan penyimpanan/penjualan obat-obat yang rusak/kadar I uasa;
- b. Menyimpan, menjual/menyalurkan obat keras;.
- c. Melayani/menerima resep Dokter;
- d. Pengadaan/penyaluran obat palsu dari sumber tidak resmi;
- e. Membuat obat, membungkus atau membungkus kembali obat.
4. Larangan bagi setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha Optikal :
- a. Tidak boleh merubah resep Dokter mata.
- b. Tenaga yang bekerja pada Optikal tidak boleh menderita penyakit menular.
5. Larangan bagi penyelenggara Laboratoriurn :
- a. Tidak boleh melaksanakan pemeriksaan diatas kemampuan minimal pelayanan Laboratorium yang telah ditentukan;
- b. Tidak boleh melaksanakan pemeriksaan yang tidak sesuai dengan klasifikasinya;
- c. Tidak boleh ·melanggar ketentuan dan kewajiban serta syarat-syarat yang telah diatur.
6. Larangan bagi pembuat Gigi Palsu :
- a. Tidak boleh menggunakan nama lain kecuali Pembuat Gigi Palsu;
- b. Dilarang mengerjakan pekerjaan yang diluar ketentuan/wewenang Pcmbuat Gigi Palsu;
- c. Dilarang melakukan pekerjaan tukang Gigi, orang yang hukan/tidak scsuai narna clan foto yang tcrcanturn pada surat 11.111.
7. Larangan bagi praktek Pengobatan Tradisional:
- a. Dilarang mengerjakan kegiatan yang bersifat Medis Profcsi;
- b. Dilarang melakukan kegiatan diluar keahliannya.
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 24

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 22 dan 23 dikenakan sanksi adrninisjrasi berupa pencabutan izin usaha Apotik, Klinik Pelayanan Kesehatan, Toko Obat, Optikal, Laboratorium, Pembuat Gigi Palsu dan .Pengobatan Tradisional.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dcngan tenggang waktu masing-masing selama IO (sepuluh) hari.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan maka dilanjutkan dcngan penutupan tempat usaha selama 30 (tiga puluh) hari
4. (4J Apabila dalam tenggang waktu 30 hari (tiga puluh) hari tidak ada usaha perbaikan maka dilanjutkan dengan pencabutan izin.
DAD XIV KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 25

- (I) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan dibidang usaha Apotik, Klinik Pelayanan Kesehatan, Toko Obat, Optikal, Laboratorium , Pembuatan Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) adalah:
- a.
Menerima, mcncari, mcngumpulkan dan meneliti ketcrangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang usaha Apotik, Klinik Pelayanan Kcsehatan, Toko Obat, Optikal, Laboratorium, Pcmbuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional;
Mcncliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mcngenai orang pribadi atau badan tcntang kebenaran pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang usaha Apotik, Klinik Pelayanan Kesehatan, Toko Obat, Optikal, Laboratorium , Pembuat Gigi Palsu dan Pcngobatan Tradisional;
Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan schubungan dcngan tindak pidana dibidang usaha Apotik, Klinik Pelayanan Kesehatan, Tokot Obat, Optikal, Laboratorium, Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional;
Mcmcriksa buku-buku. catatan-catatan dan dokurnendokurnen lain yang bcrkcnaan dengan tinc'lak pidana dibidang usaha Apotik. Klinik Pelayanan Kesehatan. Toko Ob.u. Optikal, l.aboratorium . l'c111hua1 (iig.i l'al,u dan Pc:ngob atan I radisioual:
Mclakukan penggclcdahan untuk mcndapatkan bahan bukti pcmbukuan, pcucatatan dan dokumen-dokumcn
lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tcrscbut;
Mcminta hantuan tenaga ahli dalam rangka pclaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang usaha Apotik, Klinik Pelayanan Kesehatan, Toko Obat, Optikal, Laboratorium, Pcmbuan Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional;
Menyuruh berhenti dan atau melarang scseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
Mcmotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang usaha Apotik, Klinik Pclayanan Kesehatan, Toko Obat, Optikal, Laboaratorium Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional;
Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi;
Menghentikan penyidikan;
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindakan pidana dibidang usaha Apotik, Klinik Pclayanan Kesehatan, Tokoi Obat, Optikal, Laboratorium ,Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
Penyidik scbagaimana dimaksud dalam ayat (!) memberitahukan dimulainya penyidikan dengan tcrlebih dahulu berkoordinasi dengan penyidik Polri dan menyampaikan hasil penyidikannya kcpada penutut umum.
BAB XVI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

lzin usaha Apotik, Klinik Pelayanan Kesehatan, Toko Obar, Optikal, Laboratorium, Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional yang telah diterbitkan scbelum diundangkannya peraturan Daerah ini rnas.h tetap bcrlaku dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XVI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Dacrah ini akan diatur lcbih lanjut dcngan Keputusan 13upati dan telah selesai paling lama 3 (Tiga) bulan scjak diundangknnnya Peraturan Daerah ini.
·. 2!? ·