Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 31 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
WALIKOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TINDAK LANJUT HASIL AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,
a.
- b. bahwa dalam rangka tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kota Bima, Badan Pengawasan Keuangan clan Pembangunan Republik Indonesia maupun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, maka perlu menetapkan Pedoman Teknis Tindak Lanjut Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kota Bima, Badan Pengawasan Keuangan clan Pembangunan Republik Indonesia maupun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) clan ayat (2) Serta Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengedalian Intern Pemerintah, tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah maupun Badan Pemeriksa Keungan Republik Indonesia harus segera diselesaikan clan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a clan huruf b perlu, menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Tindak Lanjut Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah clan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;
Mengingat
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 l); 1.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
Menetapkan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindaklanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
13. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
14. Peraturan Daerah Kota Bi.ma Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 145);
16. Peraturan Walikota Bima Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Bima (Berita Daerah Kota Bi.ma Tahun 2014 Nomor 176);
15. Peraturan Walikota Bima Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bi.ma Tahun 2010 Nomor 163);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TINDAK LANJUT HASIL AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA.
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Bima.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Bima.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bima.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
8. Inspektur adalah lnspektur Kota Bima.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bima.
10. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang disebut dengan BPK RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
11. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
12. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
13. Auditi, adalah lnstansi Pemerintah atau Pejabat Negara/Pemerintah yang diperiksa/dilakukan pengawasan oleh BPK dan/atau APIP Pusat/Daerah.
14. Laporan Hasil Audit selanjutnya disebut LHA adalah laporan yang memuat seluruh hasil audit berupa data temuan, simpulan hasil pengawasan, dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap, dan final setelah ditanggapi Pimpinan Unit atau lnstansi yang diaudit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kota Bima dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia meliputi audit keuangan, audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu.
15. Temuan, adalah fakta/kejadian/bukti yang sekurang-kurangnya memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam laporan hasil audit.
16. Saran atau Rekomendasi adalah temuan hasil audit yang wajib dilaksanakan oleh auditi guna perbaikan, koreksi, dan penindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran sebagaimana dituangkan di dalamLHA.
17. Tindak Lanjut Hasil Audit yang selanjutnya disingkat dengan TLHA adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil Audit.
18. Kasus adalah temuan atau bagian temuan pengawasan yang berindikasi adanya tindak pidana korupsi.
19. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil audit dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.
21. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain.
20. Ra pat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan TLHA.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bima selanjutnya disebut SKPD Kota Bima adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan Lembaga Lain.
23. Mejelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah yang disebut dengan TP-TGR adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota terdiri dari para pejabat yang secara ex-officio melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian daerah.
24. Tim Tindak Lanjut Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Kota Bima adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
25. Tim Pembahas Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Kota Bima adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk mengambil langkahlangkah penyelesaian atas rekomendasi basil audit Inspektorat Kota Bima yang tidak dapat ditindak lanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah,unit satuan kerja perangkat daerah dan lembaga non perangkat daerah / Sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Bima sesuai dengan peraturan yang berlaku.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman Teknis Tindak Lanjut Hasil Audit ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kota Bima dalam menindaklanjuti hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kota Bima, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman Teknis Tindak Lanjut Hasil Audit ini adalah agar tindak lanjut terhadap basil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kota Bima, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Pedoman Teknis Tindak Lanjut Hasil Audit ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut terhadap hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kota Bima, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia serta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, meliputi :
- a. Audit Keuangan;
- b. Audit Kinerja;dan
- c. Audit dengan tujuan tertentu.
BAB IV - SISTIMATIKA
Pasal 5

- ( 1) Sistimatika Pedoman Teknis Tindak Lan jut Hasil Audit ini meliputi :
- I. Pendahuluan
- II. Pelaksanaan Tindaklanjut Hasil Audit
- Ill. Penatausahaan dan Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Serta Pelaporan Tindak lanjut Hasil Audit.
IV. Sanksi
V. Penutup
Isi, muatan dan rincian, serta format Pedoman Teknis Tindak lanjut Hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - SISTIMATIKA
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.
Ditetapkan di Kota Bima. pada tanggal ~ t-]0'\/{111}.&gt;er Q.a\{,
WALIKOTA BIMA, ~
l ... M. QURAIS H. ABIDIN
Diundangkan di Kota Bima pada tanggal ct-6 \\IO Vetn ~er Qo I b
Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,
MUKHTA 9B9 BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR .. -
.
LAMPIRAN I
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BIMA
INTERN
DAN
BAD AN
KEUANGAN
INDONESIA DI
PENGAWASAN
PEMERINTAH
PEMERIKSA
REPUBLIK
LANJUT BASIL AUDIT APARAT
TINDAK
TEKNIS
PE DOMAN
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 31
TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TINDAK LANJUT HASIL AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berkaitan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor :15 Tahun 2004, pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sedangkan pengawasan yang terkait dengan pengelolaan dan tanggungjawab pengelolaan keuangan daerah meliputi kegiatan audit terdiri dari audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu, kegiatan reviu, kegiatan evaluasi, kegiatan pemantauan, dan kegiatan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD; dilaksanakan oleh Inspektorat pada setiap pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) serta penjelasan atas pasal dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah.
Dalam rangka memperbaiki pengelolaan, pencatatan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan atas keuangan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah telah ditetapkan paket undang-undang yang mengatur hal tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Atas hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa rekomendasi hasil pemeriksaan serta hasil audit atas pengelolaan dan tanggungjawab pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat dalam hal ini Inspektorat Kota Bima berupa rekomendasi hasil audit, wajib ditindak lanjuti oleh pimpinan instansi pemerintah atau pihak yang terkait dalam rekomendasi dimaksud. Hal tersebut
v
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 43 ayat ( 1) menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. ayat (2) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.Lebih lanjut pada Pasal 46 menyatakan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/40/M.PAN/04/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada lnstansi Pemerintah. Sedangkan untuk tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/031/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 9 tahun 2009 tentang Pedoman Umum, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional sebagai pedoman dalam melakukan pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan fungsional.
Di dalam ketentuan di atas, antara lain menyebutkan bahwa setiap pimpinan unit satuan kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit (TLHA) baik oleh aparat intern pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Kota Bima, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Namun berdasarkan data yang diperoleh, pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Audit belum diterapkan secara efektif, sehingga berakibat Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan/ Audit oleh APIP maupun BPK belum optimal. Hambatan utama pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Audit belum diterapkan secara efektif adalah belum optimalnya pengendalian intern tindak lanjut atas penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan/ audit oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Bima yang disebabkan oleh kurangnya komitmen pimpinan satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Bima. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, guna lebih mengefektifkan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Audit oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Bima. maka perlu disusun suatu landasan yang lebih bersifat teknis dalam bentuk pedoman teknis sebagai acuan Pemerintah Kota Bima dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ audit. 1
B. Maksud dan tujuan
1. Maksud
Adapun maksud ditetapkannya Pedoman Teknis Tindak Lanjut Hasil Audit ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kota Bima dalam menindaklanjuti hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kota Bima, Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
2. Tujuan
Adapun tujuan ditetapkannya Pedoman Teknis Tindak Lanjut Hasil Audit ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kota Bima, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia serta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.
C. Sasaran
Adapun sasaran ditetapkannya Pedoman Teknis Tindak Lanjut Hasil Audit ini adalah penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kota Bima, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia serta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia oleh Pemerintah Kota Bima lebih optimal.
Asas D.
Asas-asas merupakan pedoman atau acuan dasar mengenai pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan/ audit di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.
1. Asas efisien dan efektif.
Efisien, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.
Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.
2. Responsif.
yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.
3. Asas Akuntabel.
yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari pemeriksaan/ audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan/audit harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ruang Lingkup E.
Pedoman Teknis Tindak Lanjut Hasil Audit ini mencakup, pelaksanaan, penatausahaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan sanksi, terhadap hasil audit lnspektorat Kota Bima, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia serta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, meliputi :
1. Audit Keuangan;
Audit/Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
2. Audit Kinerja/reguler;
Audit/ Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pemeriksaan Kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan Negara/ daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.
3. Audit dengan tujuan tertentu;
Audit/Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.
Pengertian Umum F.
1. Daerah adalah Daerah Kota Bima.
Beberapa pengertian umum dalam pedoman teknis ini sebagai berikut:
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. W alikota adalah W alikota Bima.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. W akil W alikota adalah W akil W alikota Bima.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD. adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bima.
8. Inspektur adalah Inspektur Kota Bima.
10. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang disebut dengan BPK RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
11. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
13. Auditi, adalah lnstansi Pemerintah atau Pejabat Negara/Pemerintah yang diperiksa/dilakukan pengawasan oleh BPK dan/atau APIP Pusat/ Daerah.
12. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
14. Laporan Hasil Audit selanjutnya disebut LHA adalah laporan yang memuat seluruh basil audit berupa data temuan, simpulan hasil pengawasan, dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap, dan final setelah ditanggapi Pimpinan Unit atau lnstansi yang diaudit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kota Bima dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia meliputi audit keuangan, audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu.
16. Saran atau Rekomendasi adalah temuan hasil audit yang wajib dilaksanakan oleh auditi guna perbaikan, koreksi, dan penindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran sebagaimana dituangkan di dalam LHA.
15. Temuan, adalah fakta/kejadian/bukti yang sekurang-kurangnya memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam laporan hasil audit.
17. Tindak Lan jut Hasil Audit yang selanjutnya disingkat dengan TLHA adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil Audit.
18. Kasus adalah temuan atau bagian temuan pengawasan yang berindikasi adanya tindak pidana korupsi.
19. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil audit dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.
20. Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan TLHA.
21. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bima selanjutnya disebut SKPD Kota Bima adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan Lembaga Lain.
23. Mejelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah yang disebut dengan TP-TGR adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota terdiri dari para pejabat yang secara ex-officio melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian daerah.
24. Tim Tindak Lanjut Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Kota Bima adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
25. Tim Pembahas Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Kota Bima adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk mengambil langkahlangkah penyelesaian atas rekomendasi hasil audit Inspektorat Kota Bima yang tidak dapat ditindak lanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, unit satuan kerja perangkat daerah, lingkungan Pemerintah Kota Bima serta Pihak Ketiga sesuai dalam temua/ rekomendasi Hasil pemeriksaan/ audit, sesuai dengan peraturan yang berlaku.