PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 1 Tahun 2015
Tentang PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015
Berlaku: 1 Januari 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan program beras untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015, perlu diatur petunjuk teknis program beras untuk rumah tangga miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015;
:
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN TAHUN 2015.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Kayong Utara.
5. Beras Untuk Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut RASKIN adalah beras yang dibagikan kepada keluarga miskin yang telah terdata sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
6. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
7. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di desa/kelurahan setelah dilakukan pemukhiran data RTSPM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk
Program Raskin 2015 melalui mekanisme Mudes/Muskel.
8. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di desa/kelurahan.
9. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FRP adalah formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemuktahiran daftar RTS-PM Raskin dari Basis Data Terpadu oleh Mudes/Muskel.
10. HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi.
11. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribus Raskin.
12. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
13. Kualitas Beras Raskin adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden mengenai Kebijakan Perberasan yang berlaku.
14. Musyawarah Desa/Kelurahan adalah forum pertemuan musyawarah di tingkat desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
15. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
16. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh Mudes/Muskel untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
17. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh Masyarakat Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
18. Petunjuk Pelaksana yang selanjutnya disebut Juklak adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin.
19. PPLS 2011 adalah pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh BPS yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
20. RTS-PM Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2014 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang disahkan oleh kementerian Koordiantor Kesejahteraan Rakyat RI dan data Rumah
Tangga hasil pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan. Kepersertaan RTS dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM 2014 bagi rumah tangga hasil pemutakhiran DPM Raskin tahun 2015.
21. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana penyaluran Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum Bulog.
22. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat SKRTM 2015 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel tahun 2015 sebagai penanda kepersertaan pada program Raskin.
23. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah yang dibuat oleh Bupati yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin.
24. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau alokasi penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah.
25. Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TB adalah fasilitas publik di desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM, termasuk Warung Desa (Wardes). Fasilitas publik termasuk dan tidak terbatas pada: Kantor Desa/Lurah, Koperasi, Koramil, Sekolah dan tempat-tempat lain yang disepakati oleh masyarakat.
26. Warung Desa yang selanjutnya disebut Wardes adalah lembaga ekonomi di desa/kelurahan, baik milik masyarakat, Koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Kayong Utara sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin.
27. DO adalah Delivery Order .
28. SPPB adalah Surat Permintaan Penyerahan Barang.
29. UPM adalah Unit Pengaduan Masyarakat.
BAB II - PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN
Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 mengacu kepada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015 dan Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Kalimantan Barat Tahun 2015.
- (2) Uraian Petunjuk Teknis Program Raskin Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Diundangkan di Sukadana pada tanggal 30 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,
HENDRI SISWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 1
Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
MOLYADI, S.H. Penata NIP. 19750709 200701 1 019
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.
Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 30 Januari 2015
BUPATI KAYONG UTARA,
HILDI HAMID
LAMPIRAN
: PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR
:
1 TAHUN 2015
TENTANG
: PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015