PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor MOR Tahun 2016
Tentang KAWASAN TANPA ROKOK.
Berlaku: 09 Tahun 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI MUNA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NO MOR en,, TAHUN 2016
TENT ANG
KAWASAN TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUNA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa · Produk Tembakau bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar · Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380};
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA dan BUPATI MUNA
MEMUTUSKAN:
PERATVRAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:
- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
2. b: melindungi Kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
3. c .. melindungi penduduk usia produktif, Anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau;
- d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya Merokok dan manfaat hidup tanpa Merokok; dan
- e. melindungi Kesehatan masyarakat dari asap Rokok orang lain.
BAB III - PENETAPAN KA WASAN TAN PA RO KOK
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Ternpat Proses Belajar Mengajar;
- c. Tempat Anak Bermain;
- d. Tempat Ibadah;
- e. Angkutan Umum;
- f. Tempat Kerja; dan
- g. Tempat Umum dan Tempat Lain yang Ditetapkan.
BAB IV - WEWENANG DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

SKPD yang ditunjuk oleh Bupati berwenang:
- a. memasuki Kawasan Tanpa Rokok, kantor Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tan pa Rokok, dan/ a tau Tern pat Lain yang Ditetapkan;
- b. meminta keterangan kepada Pirnpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok, petugas pengawas Kawasan Tanpa Rokok dan setiap orang yang diper1ukan;
- c. memotret atau membuat rekaman audio visual;
- d. membuat salinan dari dokumen dan/ atau inernbuat catatan yang diperlukan;
- e. menegur Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok yang melakukan pelanggaran;
- f. memerintahkan Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
- g. menghentikan pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok.
Bagian Kedua Kewajiban
BAB IV - WEWENANG DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

- ( 1) Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tan pa Rokok wajib:
- a. menerapkan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. menyediakan tempat khusus Merokok pada ternpat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g;
- c. memasang tanda rambu "Dilarang Merokok";
- d. menegur setiap orang yang Merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya;
- e. melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang Merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya; dan
- f. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pa.da huruf d untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok. :
- (2) Tempat khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat 11) huruf b harus merupakan tempat yang berhubungan langsung dengan udara luar.
- (3) Pimpinan atau Penanggungjawab yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis; dan/ atau
- c. pencabutan izin.
- (4) Oalam rangka melaksanakan kewajiban pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok dapat membentuk satuan tugas pengawasan.
LARANGAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu Larangan
BAB IV - WEWENANG DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

- (2) Larangan kegiatan menjual dan mengiklankan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberlakukan sebagai berikut:
- (1) Setiap orang dilarang menjual dan mengiklankan Produk Tembakau di Kawasan Tanpa Rokok.
- a. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2} huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, larangan berlaku hingga pagar atau batas terluar pada tempat tersebut;
- c. pada tempat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (2) huruf e, larangan berlaku dibagian luar dan di dalam Angkutan Umum.
- b. pada tempat sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g yang beratap, larangan berlaku hingga pagar atau batas terluar pada tempat tersebut;
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan di Tempat Umum yang secara spesifik berfungsi sebagai tempat penjualan.
- a. teguran lisan; dan/atau
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- b. teguran tertulis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati. ·
BAB IV - WEWENANG DAN KEWAJIBAN
Pasal 8

- (2) Larangan Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 l diberlakukan sebagai berikut:
2. ( 1) Setiap orang dilarang Merokok di Kawasan Tan pa Rokok.
- a. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b,. huruf c, larangan berJaku hingga pagar atau batas lokasi tempat tersebut;
- c. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, larangan berlaku di dalam Angkutan Umum.
- b. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, huruf f, dan huruf g yang beratap, larangan berlaku hingga batas kucuran air dari atap paling luar;
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- b. teguran tertulis.
- a. teguran lisan; dan
9. (4} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Pengendalian
Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi Kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya rnenggunakan Rokok.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di desa atau kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dengan cara:
- a. mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. mencegah perokok pemula dan melalrukan konseling untuk tidak Merokok;
- c. memberikan informasi, edukasi, sosialisasi .. dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku tidak sehat;
- d. bekerja sama dengan badan/ atau lembaga nasional maupun internasional a tau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan Kawasan Tanpa Rokok; dan
- e. memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok. ·
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan pengawasan atas penyelenggara.an Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mengarnbil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- ( 1) Bupati menunjuk SKPD untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dimaksudkan untuk mengetahui:
- a. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan tentang Kawasan Tanpa Rokok; dan
- b. ketaatan Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok terhadap ketentuan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat { 1), · SKPD melakukan koordinasi dengan Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap Rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat:
- a. individu/ perorangan;
- b. kelompok;
- c. badan hukum;
- d. badan usaha;
- e. 1embaga; atau
- f. organisasi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pengaturan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan rnasingmasing;
- b. penyampaian saran, masukan dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;
- c. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan Kawasan \_Tan.pa Rokok melalui pengawasan sosial;
- d. berperan aktif untuk tidak Merokok di dalam ruangan atau rumah dan di tempat yang bisa menimbulkan bahaya kebakaran; dan
- e. melaporkan kepada pejabat yang berwenang jika terjadi pelanggaran.
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 15

- ( 1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi tumbuhnya peran serta rnasyarakat sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 14.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan berupa dana sesuai kemampuan keuangan Daerah atau bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
BAB VIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 16

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang, berkenaan dengan adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
1. melakukan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

- ( 1) Setiap orang yang memproduksi Rokok, menjual Rokok, mengiklankan dan/ atau mempromosikan Produk Tembakau di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- ( 1) Setiap orang yang Merokok di Kawasan Tan pa Rokok sebagaimana dimaksud daJam Pasal 8 diancarn pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau dipidana denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat {1} adalah pelanggaran.
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung seja.k tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.
Pj. BUPATI MUNA,
M~
~IMOEDDIN
Ditetapkan di Raha
pada tanggal S- 02. - 2016
Diundangkan di Raha pada tanggal Z 1 - 2016
SElbS DAERAH,
NURDIN PAMONE
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2016 NOMOR ...
PARAF KOORDINASI
ASISTEN
PENGEQA