PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 8 Tahun 2011
Tentang PAJAK AIR TANAH
Berlaku: 1 Januari 2012
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah bahwa Pajak Air Tanah merupakan kewenangan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003, maka perlu adanya sumber pendapatan daerah guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan clan pembangunan daerah melalui pajak Air Tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada huruf a dan hurufb perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak AirTanah.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 7) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan clan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELA WI
dan
BUPATI MELA WI
MEMUTUSKAN :
BABI KETENTUAN UMUM
BAB II - NAMA, OBJEK, SUBYEK DAN W AJIB PAJAK
Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Obyek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Dikecualikan dari objek pajak meliputi pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan.
BAB II - NAMA, OBJEK, SUBYEK DAN W AJIB PAJAK
Pasal 3

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan a1r.
- (3) Nilai perolehan air sebagai dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan Bupati secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam setahun berdasarkan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 5

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 6

- (1) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dirnaksud dalam pasal 5 dengan dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3).
- (2) Pajak yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil.
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 7

- (1) Orang pribadi atau badan yang mengarnbil dan atau pemanfaatan air tanah wajib melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Laporan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama dan alamat lengkap orang pribadi atau badan yang mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan air permukaan;
- b. jenis usaha;
- c. sumber air yang diambil dan atau dirnanfaatkan;
- d. lokasi air;
- e. tanggal, bulan dan tahun pengambilan dan pemanfaatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini selambat-larnbatnya disampaikan 30 (tiga puluh) hari sejak pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 8

- (1) Laporan yang telah diterima sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (3) selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi dan monitoring.
- (2) Apabila berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan, maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB VI - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERIT AHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 9

Masa pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah ditetapkan sebagai berikut:
- a. Terhadap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah secara terns menerus, masa pajak ditetapkan 1 (satu) bulan kalender.
- b. Terhadap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang tidak dilakukan secara terus menerus (insidentil), masa pajak ditetapkan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak.
BAB VI - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERIT AHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 10

Pajak terhutang terjadi pada saat pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
BAB VI - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERIT AHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib melaporkan data objek dan subjek pajak.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
4. ( 4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian pelaporan diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VII - TATACARAPEMUNGUTANDANPENETAPANPAJAK
Pasal 12

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SK.PD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi karcis atau nota perhitungan.
- (4) Apabila SK.PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
BAB VII - TATACARAPEMUNGUTANDANPENETAPANPAJAK
Pasal 13

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratifberupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administratif bcrupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak.
- (3) SK.PD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (3) SK.PD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran serta penagihan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 15

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 16

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANK.SI ADMINISTRASI
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 17

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SK.PD, STPD atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perudang-undangan perpajakan daerah.
Bupati dapat:
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang teru.tang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, STPD, SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.
- (3) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati, atau Pejabat selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (4) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
8. (S) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
- a. SKPD;
- b. SKPDLB;
- c. Potongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD dan SKPDLB diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Bupati atau Pejabat dalamjangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (6) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (7) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (8) Pengajuan keberataan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban mernbayar pajak.
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 19

- () Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 20

- (1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% ( dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 21

- (1) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan.
- (3) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
- a. nama dan alamat Wajib Pajak;
- b. masa Pajak;
- c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
- d. alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlarnbatan pembayaran kelebihan pajak.
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Pasal 23

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, atau;
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalarn hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
BAB XII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 25

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 26

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran ornzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuk.i tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Pereraturan Bupati.
BAB XIV - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 28

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 29

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagairnana diarnksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagairnana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakirn sesuai dengan Hukurn Acara Pidana dan Hukurn Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintan hakim sebagairnana dirnaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
BAB XVI - PENYIDIKAN
Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling ban yak 2 ( dua) kali jumlah pajak terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 4 ( empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 32

Tindak pidana di bidang perpajakan daeah sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhimya masa pajak.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 33

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 34

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.
BAB XVIII - KETENTUANPENUTUP
Pasal 40

Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, yang dipandang belum cukup diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB XVIII - KETENTUANPENUTUP
Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.
Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal - 2011
-� --� A&amp;Ai4 · SEKRETARIS' KABUPATEN MELAWI, /st \
t"-
LEMBARAN DAE KABUP A TEN MELA WI T AHUN 2011 NO MOR
8
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukun ielas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Besarnya Pokok Pajak Terutang:
- Untuk Air Tanah: Tarif Pajak x NPA atau 20% x NPA
- Untuk Air Tanah : 10% x NP A
Cara Perhitungan :
- NPA: Volume x HAD (Harga dasar Air)
- Volume x {(Faktor Nilai Air) x (Harga Air Beku)}
Untuk memperoleh Harga Air Beku, dipergunakan perhitungan dengan memasukan antara lain komponen unsur produksi, biaya penerapan, biaya pengolahan.
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17

hurufb
Bupati karena jabatannya, dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan kebenarannya karena tidak memenuhi persyaratan formal/mewakili surat keberatan tidak ada waktunya/meskipun persyaratan materil terpenuhi.
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Saat kedaluwarsa penagihan pajak ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak terutang pajak tersebut tidaklah dapat ditagih kembali.
Dalam hal disebutkan surat teguran dan surat paksa kedaluwarsa penagihan terhitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31

Yang dimaksud dengan kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian Keuangan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 36

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 37

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 40

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 41

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2011 NOMOR
@!]