PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor (9 Tahun 2014
Tentang PENETAPAN TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN TAHUN 2014
Berlaku: 9 TAHUN 2014
N/A
Pasal 1

'm Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakankepada wajib retribusi yang tidak
/ajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan erundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat (eputusan yang berupa ketetapan untuk menentukan besarnya jumlah pembayaran, cncana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan nengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh aktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mangakibatkan timbulnya korban jiwa manusia ,kerusakan lingkungan ,kerugian harta benda dan dampak psikologis, atau kurang membayar retribusi tepat pada waktunya, Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberi Pemerintah Kabupaten un tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum se dinikmati oleh orang pribadi atau badan,
dapat Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang disediakan
1
|
|
|
-
|
|
Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan-wnum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi oleh Pemerintah Daer atau Badan, Kemampuan membayar adalah kemampuan membayar wajib retribusi yang dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi objek retribusi terutang dalam laporan
keuangan, Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat 'untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga | dan/atau denda.
IKAN
:
:
BAB II - PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 1

supati dapat memberikan keringanan,pengurangan dan pembebasan Retribusi mberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana Haksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi: Bimohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diajukan terhadap tribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, pe Bupati tanpa permohonan dari wajib Retribusi dapat memberikan pembebasan Re 1€
- ribusi: Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila objek
|
- #etribusi terkena bencana: Sencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB II - PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 2

berian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi, pengurangan atau hapusan sanksi administrasi yang nilai retribusinya sampai dengan 0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Hidup »
BAB II - PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 3

emberian pengurangan, dan/atau keringanan atau pembebasan Retribusi dapat rikan untuk jenis Retribusi sebagai berikut an Oo sus Retribusi Jasa Umum, meliputi
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,.
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, | 1, 2.
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, 3
- Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, | 4
- Retribusi Pelayanan Pasar, 5.
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, 6.
- Retribusi Pengolahan Limbah Cair, dan 7.
8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- jenis Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
- Retribusi Terminal, 2
- Retribusi Rumah Potong Hewan: 3 .
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan 4
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 5.
-
- Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi: US
etribusi Izin Mendirikan Bangunan,
Retribusi Izin Gangguan: dan tetribusi Izin Trayek.
BAB II - PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 4

ngurangan Retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok tribusi: Re
- keringanan Retribusi diberikan dalam bentuk:
- angsuran pembayaran Retribusi, atau
- penundaan pembayaran Retribusi.
mbebasan Retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran Retribusi.
DASAR PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI »
. Pasal 5
Pengurangan Retribusi diberikan kepada wajib Retribusi dengan mempertimbangkan: kemampuan membayar wajib Retribusi, | | 2.
»
objek Retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau
Pemerintah Daerah:
.
- objek Retribusi terkena bencana, dan 1
|
- pembayaran Retribusi dalam rangka daftar ulang atau balik nama izin. d
- ai Retribusi diberikan kepada waj jib Retribusi dengan mempertimbangkan:
|
- Feringanan 2. kemampuan membayar wajib Retribusi,
- 3 objek Retribusi bersifat nirlaba dan /atau mendukung program Pemerintah atau |
- Pemerintah Daerah, dan
- fe objek Retribusi terkena bencana.
- Irembebasan Retribusi diberikan kepada wajib Retribusi dengan mempertimbangkan:
-
- kemampuan membayar, 2.
- bs, objek Retribusi milik Pemerintah Daerah,
- tc. objek Retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau
- Pemerintah Daerah, dan
- fi. objek Retribusi terkena bencana.
BAB II - PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 6

6 pak kegiatan terkena bencana dibedakari menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:
,
dampak bencana berat, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi onjek retribusi berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut:
Bi
»
campak bencana sedang, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang njadi objek retribusi paling banyak tersisa 5096 (lima puluh persen) dari kapasitas aksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon,dan iinpak bencana ring apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang gnjadi objek retribusi paling banyak tersisa 754 (tujuh puluh lima persen) dari asitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon.
BAB IV - BESARAN PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 7

pemberian pengurangan Retribusi: Pengurangan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur
Besaran pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan dalam tabel sebagai berikut :
KO
| JENIS RETRIBUSI | | KRITERIA | TOLAK . UKUR | PENGURANGAN |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Retribusi Jasa Umum | . Kemampuan membayar | ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan .atau. bukti lainnya yang dapat dipersamakan. ' wajib Tetribusi yang mengalami kesulitan | | (paling banyak 50X (lima puluh persen) |
| Retribusi Jasa Umum | . Objek retribusi terkenabencana b. | Objek retribusi - terkena dampak bencana berat | paling banyak 100Y6o (seratus persen) |
| Retribusi Jasa Umum | | Objek retribusi terkena dampak bencana berat | paling banyak 1754 '(tujuk puluh lima persen) |
| Retribusi Jasa Umum | | Obj ek retribusi terkena dampak bencana ringan. | paling banyak 50X (lima putih persen) |
hal wajib Retribusi memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberikan
Dalam eringanan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi epala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka menentukan besaran pemberian keringanan Retribusi. keringanan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolak ukur
4
|
Ke:
Tai
|
23 La Pasal 8 :'abebasan Rdiberika 8 .kepada wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kriteria 'in tolok ukur sebagai berikut : :
1
&amp;
2.
|
3
£
4
'4
.
CC
| JENIS RETRIBUSI | | KRITERIA | | 20 TOLAK UKUR PEMBEBASAN |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 3 | : 4 |
| Retribusi Jasa Umum | | c. Kemampuan | membayar | | 1. keluarga miskin yang di tunjukan dengan kartu anggota miskin atau surat keterangan yang di persamakan. 2. jaringanservice dan mainhole yang di bangun swadaya masyarakat di bebaskan paling banyak 1/satu) retribusi limbah cair. |
r
'epala OPD dalam rangka menentukan pembebasan Retribusi yang diberikan dapat indikator dari kriteria dan tolak ukur pemberian pembebasan pajak.
0.
enetapkan
9
3
PENGURANGAN ATAU PENGHARUSAN SANKSI ADMINISTRASI
BAB IV - BESARAN PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 9

|
Tib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 2 nistrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan Retribusi yang terutang.
BAB IV - BESARAN PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 10

. 5 Retribusi dapat diberikan pengurangan sanksi administrasi paling banyak 1004 fEratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi.
BAB IV - BESARAN PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 11

Encurangan sanksi administrasi sebesar 10045 (seratus persen) atau penghapusan atas #hzenaan sanksi administrasi tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua h seterusnya atas objek Retribusi yang sama. 8
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
BAB IV - BESARAN PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 12

rbusi dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagai berikut: fsyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan 8
BAB III
Pasal 13

mc hon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara tertulis kepada Bupati Kepala OPD dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud #m Pasal 12
BAB III
Pasal 14

hagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Ken Badan Pengelolaan melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan pembebasan retribusi atau pengurangan atau penghapusan sanks semmistrasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan
K
epala Badan Pengelolaan dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan bagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim, cpala Badan Pengelolaan dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan bagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan anfatau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan: C |
Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati atau Kepala Badan Pengelolaan untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
('penghapusan sanksi administrasi diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Writerimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 secara lengkap dan Keputusan- Bupati atau Kepala Kepala Badan Pengelolaan atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi pengurangan atau 3 benar;
'Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (S) telah terlampaui dan tidak a suatu keputusan, maka permohonan permohonan pengurangan, keringanan, (pembebasan Retribusi atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi keianggap diterima. | ad
|
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

: flam hal pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi dan pengurangan u penghapusan sanksi administasi jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan Peraturan Bupati, maka pemberian pengurangan, keringanan, 4 asal tribusi perigurangan atau penghapusan sanksi administasi didasarkan
in Bupati tersebut.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

upati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Eng setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini n penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
di Dobo
Ditetapkan pada tanggal /F JW 2014
PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,
undangkan di Dobo
Da datanggal
(7 Yung
2014
Pit. SEKRETARIS DAERAH
"sBUPATEN KEPULAUAN ARU,
ENS UNIPLAITA
BERITA BAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2014 NOMOR 19
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pi. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,
OHN F.H. TABELA,S.Sos
IP. 19641024 198603 1 204
PEMBINA TKI