Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 40 Tahun 2012
N/A
Preamble

Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin, telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesrnas]; a.
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, menegaskan bahwa besaran jasa pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan/rujukan dibayarkan atas biaya pelayanan kesehatan yang telah clilakukan berdasarkan usulan Direktur Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, dalam rangka efisiensi, akuntabel dan transparansi dalam pernbagian jasa pelayanan dari peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat serta guna untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, dipandang perlu untuk mengatur Penggunaan komponen jasa pelayanan dari peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dilayani Di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sin tang;
- d. bahwa berdasarkan perti � bangan dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Sintang tentang Penetapan Komposisi p bagian Komponen Jasa Pelayanan Dari Peserta J::inan Kesehatan Masyarakat Yang Dilayani Di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sin tang;
0 0432
Mengingat
- Upndang-Undang Nornor 27 Tahun 1959 tentang enetapan Und u T htrn 1953 angndang Darurat Nornor 3 a . K r tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Ta imantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor \_352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 1.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyele\_nggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korups � , Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik Lembaran
7. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Nega . N ra Republik Indonesia omor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200 4 I ten tang Pemerintahan Daera 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125 T b h R bli , am a an Lembaran Negara epu lik Indonesia N sebagaimana telah diubah beberapa kom 1 . or 4437) d U d a 1 terakhir dengan Un angn ang Nomor 12 T h (Lembaran Negara Republik Indonesia .; hun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Ne a un 2008 Indonesia Nomor 4844); gara Repubhk
10. Undang-Undan Perimbang Kg Nomor 33 Tahun 2004 tentang an euanga A D Pemerintah n ntara Pemerintah Pusat an Indonesia � h Daerah (Lembaran Negara Republik Lembaran Ne a un 2004 Nomor\_ 126, Tambahan gara Repu::&gt;hk Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Und N Jam· ang ornor 40 Tahun 2004 tentang Sistem man Sosial N · I blik lndo . asiona (Lembaran Negara Repu 1 L ;esia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan em aran Negara Republik Indonesia Norr:or 4436);
12. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah\_ Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nornor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
17. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusuna � Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tarnbs h R bli , ct an Lembaran Negara epu lik Indonesia Nornor 4585);
21. Peraturan Pern . Pedoman ;;ntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Penyelenggar mbmaan Dan Pengawasan aan p · Negara Republi emenntahan Daerah (Lembaran Tambahan L k Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Nomor 4593); embaran Negara Republik Indonesia .. 0 0 � 3[
22. Peraturan p . Pemba . emenntah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pern \_gianh Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, ermta an Dae h P . . . h Da h ra rovmsi Dan Pemennta an 1 dera . Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Nn onesra Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomo � 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Orga · · rusasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kacupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 20 12 ten tang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah. Ade Muhammad Djoen Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan . Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
r,,tenetapkan
MEMUTUSKAN .
.. 0 043(
PERATURA . KOMPO N BUPATI PESE SIS! PEMBAGJAN SINTANG TENTANG PENETAPAN DILAY:TA JAMINAN K �� MPONEN JASA PELAYANAN DARI NJ DJ RUM EHATAN MASYARAKAT YANG MUHAMMAD DJOEN AH SAKIT UMUM DAERAH ADE Si NT ANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

oaJam Peraturan Bupati ini yan di g rmaksm] dengan :
1. Daerah adalah Kabupat en 8 . mtang.
2. Pemerintahan Daerah ad I h pemerintah dae h d a a penyelenggara urusan pemerintahan oleh pembantuan de:aan � n \_DPRD menurut asas otonomi dan tugas . . N g prmsrp otonomi seluas-luasnya dalam system dan prmsip egara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah ad 1 h 8 . d l a a upati an perangkat daerah sebagai unsur penye enggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Peraturan Bupati Sintang.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
7. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan subspesialis sesuai dengan kemampuannya.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
9. Pelayanan rawat jalan adalah pelayan � n � epada diobservasi didiagnosis, pengobatan rehabilitasi medik kesehatan iainnya tanpa tinggal diraw � t inap. pasien untuk dan pelayanan
10. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepa �� p � sien untuk observasi, perawatan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan 'kesehatan Jainnya dengan menempati tern pat tidur.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala k � gi � tan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sak\_it yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
12. P I e ayana n Medik adalah pelayanan yang diberikan terhadap pasien yang dik di h . dilaksanakan oleh tenaga me I I ruma sakit.
13. J3. M alah asyarakat . ad program bantu . yang selanJutnya disebut Jamkesmas aka . an � s � . masyar t m1skin dan tid untuk pelayanan kesehatan bagi naaional agar terjadi sub .d1 ak mampu yang diselenggarakan secara kesehatan yang menyelu si � silang dalarn rangka mewujutkan pelayanan . ru bagi masyarakat miskin. Jamnan
14. J4. Peserta program Jamke smas adalah mampu yang terdaftar dan m . . . pelayanan kesehatan. em1hk1 setiap orang miskin dan tidak kartu dan berhak mendapatkan
15. is. Tindakan Medik adaiah O . . menggunakan alat dan tinpderkasi, kh a nestes1, tindakan pengobatan dengan a an usus.
16. Jasa sarana adalah · b 1 . Kesehata t irn \_a an yang diterima oleh Pemberi Pelayanan k h n ah as\_ pemakaian sarana, fasilitas obat standar dan alat ese atan abis p k · · ' ' · di . a ai yang digunakan dalam rangka observasr, iagnosis, pengobatan, dan rehabilira ,· I I .asi.
17. Jasa Pe!aya\_nan adalah irnbalan yang diterirna oleh pelaksana atas jasa yang dibenk � kepada pasien dalani rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tmdakan medis, perawatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya, serta untuk pelaksana adrninistra si.
18. Indonesia Diagnosis Related Group yang selanjunya disebut INA-DRG adalah suatu sistem klasifikasi kombinasi beberapa jenis penyakit dan prosedur /tindakan pelayanan di suatu rumah sakit dengan pembiayaan yang dikaitkan dengan mutu dan efektivitas pelayanan terhadap pasien.
19. Indonesia-Case Base Groups yang selanjutnya disebut INA-CBGs adalah pembayaran difasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang dilakukan dengan cara klaim, yang didasarkan pada paket INA-CBGs (dahulu INADRG).
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penetapan Kornposisi pembagian dari Komponen jasa pelayanan dari peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang bertujuan untuk:
- a. efektifitas dan efisiensi pelayanan;
- b. evaluasi kualitas pelayanan;
- c. perencanaan pelayanan yang tepat;
- d. meningkatkan pelayanan kesehata? ya\_ng berstanda � bagi peserta, tidak berlebihan sehingga terkendali, baik mutu dan biayariya;
- e. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel; dan
- f. meningkatkan kine1a karyawan Rumah sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Smtang.
- (2) K . . embagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan ornpo srst p . ·r fi . ' atas pertimbangan keadilan, efekti ' e isien, kepatutan dan objektif . d Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sesuai engan ·
BAB lI
Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan yang dila a . Masyarakat (Jamkesmas)t dY. � 1 dalam program Jaminan Kesehatan
2. er rn dari .
Pelayanan gawat darurat
�
- P I a. e ayanan rawat Jalan L . · b. Pelayanan rawat inap tin f JU tan. (spesialistik);
- d d. Seluruh penderita th 1· an . . a assaem1a peserta Jamkesmas. mayor, termasuk yang bukan
at lanJutan;
- (2) Pelayanan Rawat Jalan seb . meliputi: agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- a. Konsultasi medis pem ik . dokter spesialis/ � mum � n saan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh
- b. Rehabilitasi medik:
'
- c. Penunjang diagno � tik te ct· · d . 1 . . . . . . r in an : aboratonum klinik radiologi dan elektrornedik, '
- d. Tindakan medis· ·
- f. Pelayanan KB;
- e. Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat Janjutan;
- g. Pemberian obat mengacu pada formularium;
- h. Pelayanan darah; dan
1. Pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulit.
- (3) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Akomodasi rawat inap kelas III;
- b. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
- c. Penunjang diagnostik terdiri dari : patologi klinik, patch anatomi, laboratorium mikro patolgi, patologi radiologi dan elektromedik;
- d. Tindakan medis;
- e. Operasi sedang, besar dan khusus;
- f. Perawatan intensif (ICU, !CCU, PICU, NICU, PACU);
- g. Pemberian obat mengacu pada formularium;
- h. Pelayanan darah; . . 1. Bahan dan alat kesehatan habis pakai; dan
- J. Persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit (PONEK).
TARIF' PELAYANAN KESEHATAN
- ( l) 8 t if pelayanan kesehatan yang diter ima oleh pihak Rumah esarnya an d Di · Sakit Umum Daerah Ade Muhamma joen Smtang dari peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah berdasarkan Tarif paket I d . C e Base Groups (INA-CBGs). n onesiaas
- (2) K if pelayanan dalam INA-CBGs adalah meliputi seluruh omponen tan .. d .. biaya pelayanan yang terdin an ·
- c. biaya obat dan � lat habis pakai;
- a. jasa pelayanan; . . b. biaya pemeriksaan penunJang � an rujukan spesimen;
- d. biaya akomodasi; dan
- e. biaya administrasi.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal !,O .lrp � 20l3
�
ANG,
�
J
r
�
MILTON CROSBY
Diundangkan di Sintanf pada tanggal bO A-prt
3 20 1
KABUPATEN SINTANG, (
.H..C,oA-'
�
&amp;
ZUL FLI HAJI AHMAD
N SINTANG TAHUN 2013 BERITA DAERAH KABUPATE NOMOR ;,.;i.
D O �� r