PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor Q Tahun 2023
Tentang PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Berlaku: 28 Tahun 2006
N/A
Preamble

Menimbang:
bahwauntukmelaksanakartketentua.iPasal4danPasal5Peraturan pemerintah Nomor ii t.nur, 2005 tenl;arlg Desa ;o-, Pasal 8 ayat (1) dan pasal 13 ayat'(-1l peraturan Menterl oalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang'p.tU"ntukan, Penggabungll'. P".nqhapusan Desa dan perubah-an sbtus Desa Menjadi Kerurahan perru membentut&lt; peraurian Daerah Kabupaten Kerinci tentang Pembenhrkan, eenfrJU'ngin. Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undani oirurat Nomor 2L Tahun t967 tentang pengubahan i-iiaung-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembenfukanDaerahSwatantraTingkatll.dalam-lingkungan Daerah swatantra Tingkat I sumaterJTengah sebagai undangUndang (femUaran ni"gutu Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 10g, T;bahan Lembaran lJegara Republik Indonesia Nomor 3483);
-
Mengingat:
- '1, Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 2L Tahun L967 tentang pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Swatantra lingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra T'ingkat I Sumatera Tengah sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik.Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran f{egara Republik Indonesia Nomor 3483);
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 3OO9 NOMOR 6
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI 6
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
.
DENGAN RAHMAT TUHAN YA,NG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakarrt ketentua,r Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahurr 2005 tenLarto Desa 1o. Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghaousan Desa dan Perubahan Status Desa Men\_iadi Kelurahan perlu membentuk Peraturan Daerih Kabupaten Kerinci tentang Pembenhrkan, Penggabungan, Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Fembentukan Peraturan Perundang'undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negrra Republik Indonesia Tahun 20A4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8{fl;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a588); 4.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 155, Tambahan Lembaran ftlega:'a Repubiik Irrdenesia Nomor a5%); 5.
6.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2fl)6 tenhng Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
Dengan Persehrjuan Bersarna
DEWAN PERWAKII.AN MKTAT DAERAH IqBUPATEN KERINCI
Dan
BUPATI KERINCI
- 10- Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BpD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demoklsi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraa n pemerintahan Desa.
11. Pembenfukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagain Desa yang bersandingan, atau pemekaian dari safu Desa menjadi dua Desa atau lebih.
- L2. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi perqyaratan.
13. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.
- L4. Tim observasi adalah tirn yang dibentuk oleh Bupati ahu camat yang bertugas meneliti dan imerekomendasikan pembentu!&lt;an, penghapusan, penggabungan do-sa dan perubahan status desa menjadi kelurahan.
BAB U
TUJUAN
Pasal 2
Pembentukan, penggaDLingan, penghapusan desa cian penrbahan stafus desa menjadi kelurahan bertuluan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mendorong mempercepat ten^ruiudnya kesejahteraa n masyara kat.
N/A
Pasal 3

- (1) P.embenfukan, penggabungan dan penghapusan Desa ditetapkan dengan peraturan Daerah.
- (2) peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. nama desa;
- b. luas wilaYah;
- c. batas desa; dan
- d. Peta desa'
- (1) Dalam memproses usulan pembentukan' penggabungan' penghapusun " J.iu dan perubahan status desa menjadi kelura ha n, ai nentu f fi m observasi pembentukan' pen ggabungan danpenghapusandesasertaperubahanstatusdesamenjadi leturanan fingkat kabupaten don tingkat kecamatan'
- (3) Tim observasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud \-/ ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat'
- (2) Tim observasi tingkat kabupaten sebagaimana' dimaksud \"'' ayat (f ) ditetapkan dengan Keputusan Bupati'
Bagian Kedua
Syarat Pembentukan Desa
N/A
Pasal 5

pembentukan Desa harus memehuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. jumlah penduduk minimal 1000 jiwa atau 200 KK;
- b. iuas vrilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan I dan Pembinaan masYarakat;
- c. wilayah kerja memilki jaringan perhubungan atau komunikas antar Dusun;
- e. potensi desa yang nreliputisumber daya alam dan sumber daya manusia;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan,antar umat beragama oan't .tioupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadai setemPat;
5
- t. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desg dengan
2. rr.rr. piii.g i".ii r : 5.000, paling besar 1 : 20'000; dan
- g. saranadanprasaranayaihrtersedianyapotensiinfrastrukfur pemerintahan desa dan perhubungan;
N/A
Pasal 6

Jumlah penduduk sebagaimana .O1m9t&lt;3rO dalam Pasal 5 huruf a ;;e.d;;;pada ;;ta penduduk .tahun "'1!!I--v:T*h dan i.JJi p.Oi insAnsi pemerintah yanq menanggani bidang kependudukan.
N/A
Pasal 7

- (1)SumberdayaalamsebagaimanadimaksuddalamPasal5 \-/ t,u*r e adalah sumber daya alam yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan desa sesuai dengan laraKeristik desa yang akan dibentuk'
- (2)SumberdayamanusasebagaimanadimaksuddalamPasal5 \-'trurufeadalahsumberdayamanusiayangmemi!{-elondesa i.ng akan dibenhrk minimal berpenciidikan SLTP/sederaiat paliig sedikit L0 Vo danjumlah penduduk'
N/A
Pasal 8

- (1) Pengukuran, pematokan-dan pemasangan batas.wilayah desa \-' rurti p"A desa sebagaimana yang dimalaud. dalam Pasal 5 huruffharusmendapatkanpersefujuandari'desayang berbatasan dan ditnngkan dalam Berita Acara Persetujuan , Batas Desa yang dilaniatangni oleh kepala desa dan ke.hra BpD desa asd ian desa yang berbatasan,dengan dea yang , akan dibentuk.
2. (2)Petadesasebagaimanadimaksudayat(1)terdiridari:
- a. Peta desa asalsebelum dimekarkan;
- b. Peta desa Yang akan dibentuk;
- c. Peta desa asal sdelah dimekarkan'
- (3) Pengesahan batas desa ditetapkan dengan Kepuhrsan Bupati'
Bagian KeUga
- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial bu daya masyara kat setempat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (3) Jika pembentukan desa baru mengakibatkan desa asal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, maka pembentukan desa baru tidak Capat dilakukan,
N/A
Pasal 1

O
Tata cara pembentukan desa sebagai berikut :
- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk m:mbentuk desa;
- b. Masyara!&lt;at nnengajukan usul pembentukan desa kepada BpD dan kepala desa;
- c. BPD nrengadakan rapat bersama kepala desa unfuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPO tentang pembentukan desa;
- d. Kepala desa mengajukan usul pembenhrkan desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acai'a Hasil Raput BPD dan Rencana Wilayah Administrasi Des.a yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan tim observasi kabupaten bersama tim observasi kecamatan unhrk melakukan Obseryasi ke Desa png akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati.
- f. Bila rekomendasi tim observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan ran@ngan perafirran daerah tenbng Pembentukan Desa.
- g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemtlenfu kan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatl&lt;an Pcmerintah Desa, 8PD dan unsur masyarakat desa agar d.apat. ditetapkan se@ra tepat batas-batas wilayah Desa yang akan dibentuk.
h
- Bupatj mengajukan Rancangan Perafuran Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam Forum Rapat Paripuma DPRD.
- DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, dan biia diperlukan dapat mengikut sertakan Pemerinbh Desa, BPD dan unsur Masyarakat Desa.
- Rancangan Peraturarr Daerah tentang Pembenfukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Per:Lrran Daerah.
- Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud huruf j, disampaikan oleh Pimpinsn DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- RancanEan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud huruf k ditebpkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhihrng sejak Rancangan tersebut disetujui bersama; dan ,,
- Dalam hal sahnya Rancangan Perahrr.an Daerah tentang pembentukan desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagrimana dimaksud pada huruf i, Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah-
Bagian KeemPat Penggabungan dan Penghapusan Desa
N/A
Pasal 11

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaiama.; ;;;.hi datam-pasal 5, dapat digabuns dengan desa lain abu dihaPus:
- (2) Penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada .v.t'irll--t!tr9q'1,dahulu dimusvawarahkan oleh pemerinbh D;; dan BPD dengan masyarakat desa masingmasing.
3. .(3)Hasilmusyawarahsebagaimanadimaksudpadaayat(Z)' ditetapkandalamKeputusanBersamaKepalaDesayang . bersangkutan.
- (4) Keputusan hersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oitu*puiiun oleh salah satu Kepala Desa kepada BuPati melalui Camat'
- (5) Tata cara penggabung1 1taY penghapusan desa sebagaimana dimaksud paA-a-i'atiZ) U"rfrtu iebih kurang sama dengbn, ketentuan Fasai r0.
N/A
Pasal 12

- (1)Bupatimelakukanevaluasidankajianterhadapdesayang sudah dibentuk.
- (3) Mekanisrne penggabungan atau penghapusan desa sebagaimanu ii*.rruo paaa ayat (1) berlaku lebih kurang sama dengan ketentuan Pasal 10 huruf f sampai dengan huruf m.
- (7) lika hasil evaluasi dan kajian terhadap eksistensi desa yang -karenu p.it.tuungannyi tidak lagi memenuhi syarat sebagaima;-';i,n;iid' datam Pasal 6, Bupati dapat mengaJukan-pengguuungandengandesalainataudihapus dengln memperhiEkan aspirasi masyarakat'
Desa yang pada saat berlakunya Perahrran Daerah in! udak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dipertahankan setelah dilakukan pengkajian terhadap adat istiadat, asal usul dan aspek lainnYa.
N/A
Pasal 14

penghapusan dan penggabungan sebagian wilaYah desa yang telah aaa akibat penataan wiliyah desa, dapat dilakukan tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5'
Bagian Kelima
- (1) penggabungan desa mengakibatkan penghapusan nama salah satu desa dan atau nama desa-desa yang digabung.
- (2) Nama desa yang digabung diambil dari nama salah satu desa yang diEabung Cen atau nan'la baru berdasarkan h:rs!l muiyawarah desa yang digabung dan dituangkan dalam berita acara raPat.
l{a.ma t}esa Yang Baru Dibentuk
Desa yang baru dibentuk diberi nama sesuai dengan adat istiadat desa setempat atau diambil dari zuatu nama yang mempunyal nilai sejarah atau nama lain berdasa*an hasil mus/dwatah desa dan dituangkan dalam berita acara rapat.
'
Bagian Ketujuh
Pemerintahan Desa
Paragnf 1
Kepar" Desa
Pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa mengakibatkan terjadinya perubahan status pemedntahan desa.
N/A
Pasal 18

- (1) Dalam hal Kepala Desa asal dan atau perangkat desa berdomisili di desa asal, yang bersangkutan tetap menjabat sebagai Kepala Desa dan perangkat desa pada desa asal sampai habis masa jabatannYa.
- (2) Dalam hal Kepala. Desa asal dan atau perangkat desa berdomisili di Desa Pemekaran/Pemecahan, dilakanakan pemilihan kepala desa asal dan pengisian peranqkahya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangnn )'ang berlaku.
- (3) Menjelang terpilih dan dilantiknya Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menunjukl'mengangkat Camat dan atau staf camat sebagai Pejabat Kepala Desa untuk wakht paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai hrgas antara lain menfasilitasi Pembentukan BPD dan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa-
- (5) Pejabat kepala desa menunjuk dan rnengangkat perangkat desa untuk membantu kelancaran fugas penyelenggaraan pemerintah desa.
- (6) Masa jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sama derigan masa jabatan Pejabat Kepala Desa.
N/A
Pasal 19

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang pernbentukan desJ terhadap Desa yang baru dibentuk, Bupati menunilk Gmat dah atau Sbf Camat sebagai Penjabat Kepala Desa dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan'
- (2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas anbra lain menfasilitasi Pembentukan BPD dan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa'
- (3) Penjabat kepala desa menunjuk dan mengangkat perangkat desi untuk membantu kelancaran tugas penyelenggaraan pemerintah desa.
- (4) Masa jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (J) sama dengan masa jabatan Penjabat Kepala Desa'
Paragraf 2
- (1) Dalam hal BPD asal berdomisili di Desa asal, tar.r! bersangkutan tetap menjadi BPD desa asai sampai habis m:sa jabatannya.
- (2) Dalam hal BPD asal berdomisili di Desa Pemakaran I Pemecahan, dilaksanakan penggantian anggota BPD sesrai dengan Peraturan PerundariE-undangan.
- (1) Sarana dan prasarana pemerintahan desa yang berada di esa asal tetap menJadi milik desa asal-
- (2) Sarana dan prasarana pemerinbhan desa yang berada di desa yang baru dibentuk menjadi milik desa yang baru dibentuk
- (3) Sarana dan prasarana pemerintah desa baik yang berada di desa asal maupun di desa yang baru di bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk sementara dapat dimanfaatkan secara irersama.
Bagian Kesembilan
Lembaga Kemasyara katan
N/A
Pasal 22

- (1) Dalam hal pengurus / anggota lembaga kemasyarakatan desa asal berdomilsili di desa asal, yang bersangkutan tetap menjadi pengurus/anggota lembaga Kemasyarakabn desa asal.
- (2) Dalam hal pengurus / anggota lembaga kemasyarakatan desa asal berdomisiti cii desa pemekaran / pemecahan, dilaksanakan penggantian pengurus/anggota lembaga kemasyarakatan Desa asal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan..
- (3) Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa yang baru dibentuk dilaksanakan sesuai dengan Perafuran perundangundangan.
Bagian Kesepuluh
Kekayaan dan Aset Desa
N/A
Pasal 23

- (1) Kekayaan dan aset desa yang berada di desa asal tetap menjadi milik desa asal.
- (2) Selain tanah kas desa kekayaan dan asal desa yang berada di desa yang baru dibentuk menjadi milik, desa yang baru dibentuk.
- (3) Kekayaan dan aset desa yang berada diluar desa dan desa yang baru dibentuk menjadi milik desa asal.
- (1) Desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan berdasa*an prakarsa pemerintah desa bersama BpD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Daerah.
- (4) Perafuran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
- a. nama kelurahan;
- b. luas wilayah;
- c. batas keiurahan; dan
- d. peta kelurahan.
- (5) Perubahan status desa menjacii kelurahan sebagaimana dimakud ayat (1) harus memenuhisyarat:
- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK;
- c. prasana dan sarana. pemerintahan yang memadai bagi terselen ggaranya pemerintahan keluraha n;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produki serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agrarb ke jasa dan indusFi; dan
15. f . meningkatnya volume pelayanan.
N/A
Pasal 25

T'atacara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan :
- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status desa menjadi kelurahan.
- b. masyarakat mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan.
- c. badan permusyawaratan desa mengadakan rapat besama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan stafus desa menjadi kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
- d. kepala desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai berita acara hasil rapat BPD.
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan kepala desa, Bupati menugaskan tim observasi Kabupaten bersama tim obseruasi Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan diubah statusnya menjadi kelurahan, yang hasilirl,a nnenjadi bahan rekomendasi kepada Bupati.
- t. bila rekomendasi tim observasi merryabkan layak untuk merubah status desa menjadi kelurahan, Bupati menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan stafus desa menjadi kelurahan.
- g. bupati mengajukan rancangan perafuran d'ierah tentang perubahan stahrs Desa menjadi kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat paripurna.
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan ranctngan penfuran daerah tentang perubahan sbfus desa menjadi kelurahan.
- i. rancangan peraturan daerah tentang perubahan status dasa menjadi kelurahan yang telah disetujui besama oleh DpRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah.
- penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- k. rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan stahls desa menjadi kelurahan sebagaimand dimaksud huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan tersebut disefujui bersama.
- l. dalam hai sahnya rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf ( Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah tersebut didalam Lembaran Daerah.
N/A
Pasal 26

- (1) Berubahnya status desa menjadi kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapetan desa menjadi kekayaan daerah.
- (2) Kekayaan dan sumbersumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kelurahan bersangkuian untuk kepentingan masprakat setempat.
BAB VIII - KETENTUAN PERALTHAil Pasal 29
Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Perafuran Daerah Kabuparen Kerinci Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pengahapusan dan Penggabungan Desa dicabtlt dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PERALTHAil Pasal 29
Pasal 31

Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap crang mengebhuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci. I
Ditetapkan di Sungaipenuh pada tanggal 2 Februari ZV-Q
BUPATI KERINCI, dto fl. FAUZI SIIi{
Diundangkan di Sungaipenuh pada tanggal 10 Februari 2009
KERTNCL
H. MAARUF KARI
. LEI{BARATI DAEMH KABUPATEN KERTilCI TAltut{ 20Gt Nor{oR 6