PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 51 Tahun 2013
Tentang PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KORBAN BENCANA NON ALAM KEBAKARAN DI KOTA BITUNG
Berlaku: 27 November 2013
N/A
Preamble

Mengingat :
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 51 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KORBAN BENCANA NON ALAM KEBAKARAN DI KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
Menimbang
- a. bahwa bencana non alam kebakaran mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat kerugian bagi warga korban, sehingga Pemerintah Kota perlu melakukan upaya penanganan;
- b. bahwa guna meminimalisir dampak yang timbul akibat bencana non alam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan bantuan kepada korban;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan kepada Korban Bencana Non Alam Kebakaran di Kota Bitung;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
Menetapkan :
- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KORBAN BENCANA NON ALAM KEBAKARAN DI KOTA BITUNG.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan Pembangunan Kesehatan di Kota Bitung.
5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat Kalak BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kota Bitung.
6. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancan atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit serta kebakaran hutan, kebakaran lahan dan kebakaran permukiman.
8. Korban bencana non alam kebakaran adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana kebakaran.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan Tujuan dari Peraturan Walikota ini meliputi :
- a. Untuk memberikan perlindungan dan bantuan akibat bencana non alam kebakaran;
- b. Menanggulangi dampak yang timbul akibat bencana non alam kebakaran.
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 3

- (1) Walikota menetapkan penerima bantuan berupa uang yang akan dialokasikan dengan Keputusan Walikota berdasarkan permohonan dari SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana/kalak BPBD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melakukan koordinasi dan peninjauan lapangan bersama SKPD lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya.
BAB III - TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 4

Setiap SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dapat memberikan bantuan barang berdasarkan penilaian dan peninjauan lapangan.
BAB IV - KATEGORI DAN BESARAN
Pasal 5

Kategori kerusakan rumah akibat bencana non alam kebakaran adalah sebagai berikut :
- a. kerusakan ringan diberikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. kerusakan sedang diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
- c. kerusakan berat diberikan Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
BAB IV - KATEGORI DAN BESARAN
Pasal 6

Bantuan uang tunai dapat diberikan bagi korban bencana non alam kebakaran paling rendah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per jiwa.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.
Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 27 November 2013
WALIKOTA BITUNG,
HANNY SONDAKH
Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 27 November 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA,
Drs. EDISON HUMIANG,M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19610804 198603 1 016
BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 106