PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 1 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 1 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 1 TAHUN 2016
TEN T A N G
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BATAS GANT! UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan besaran Uang Persediaan (SPP-UP) Saluan Kerja Perangkat Daerah dan Batas Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubiik [ndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik
Memperhatikan
- Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 7 Tahun 2015 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nornor 92);
13. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2016 (Serita Daerah Ka bu paten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 276).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
e:
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran I pengguna barang;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
6. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (reuolu 1 ing) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
7. SPP Gan ti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang Lidak dapal dilakukan dengan pernbayaran langsung;
8. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak. dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
9. Surat Pertanggung Jawaban
BAB II - BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 3

- ( 1 ) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud Pasal 2, hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/ a tau jasa.
- (2) Uang Persediaan dilarang dipergunakan untuk keperluan selain dimaksud ayat ( 1 ) .
BAB IV - BATAS PENGAJUAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN
Pasal 5

- ( 1 ) Penggunaan Uang Persediaan belum mencapai 75 % sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak namun sisa dana yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan SPP Tambahan Vang Persediaan (SPP-TU).
'
.
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapatkan pcrsetujuan clari Pejabat Pengelo!a !(euangan Daerah dcngan mcmpcrhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (3) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disctor kc rekening kas um um daerah.
- (4) Kctentuan batas waktu penyctoran srsa tambahan uang sebagaimana dirnaksud pacla ayat (3) dikecuaikan untuk :
- a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi I (satu) bulan
- b. Kcgiaran yang mcngalami pcnundaan dari jadwal yang telah clitetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kcndali PA/KPA.
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR : 30 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,
- a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini merupakan hak setiap anak untuk membantu meletakkan dasar pengembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar;
- b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuaan dasar anak agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar sesuai dengan karakter bangsa maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
SALINAN
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Nomor 41, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42,(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integrarif;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BAB III - PENYELENGGARAAN PAUD Bagian Kesatu Tujuan dan Orientasi Penyelenggaraan Pasal 3
Pasal 4

Penyelenggaraan PAUD berorientasikan pada :
- a. pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan;
- b. peningkatan mutu pendidikan;
- c. peningkatan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas publik;
- d. pembangunan yang berkeadilan dengan memberikan perhatian khusus kepada daerah terpencil dan wilayah pedesaan; dan
- e. layanan pendidikan anak usia dini merupakan bagian integral dari layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integrati;
Bagian Kedua
Bentuk Penyelenggaraan
BAB III - PENYELENGGARAAN PAUD Bagian Kesatu Tujuan dan Orientasi Penyelenggaraan Pasal 3
Pasal 5

- (1) PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan Penyelenggaraan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal;
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK;
- (3) PenyelenggaraanPAUD melalui jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk KB, TPA dan SPS;
- (4) Penyelenggaraan PAUD formal dan PAUD nonformal dilaksanakan dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah;
- (5) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri;
- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan oleh :
- a. pemerintah Provinsi;
- b. pemerintah Kabupaten;
- c. pemerintah Desa;
- d. orang perseorangan;
- e. kelompok orang; atau
- f. badan Hukum
- (2) PAUD formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten;
- (3) PAUD formal dalam bentuk TK swasta diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Hukum penyelenggara pendidikan;
- (4) PAUD nonformal dalam bentuk TPA dan KB diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Hukum penyelenggara pendidikan.
- (5) PAUD dalam bentuk SPS diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK dan lembaga kemasyarakatan lain yang terintegrasi;
- (6) Penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) perlu dilaksanakan di setiap Desa yang disesuaikan dengan jumlah peserta didik;
- (7) Dalam hal satu Desa membutuhkan lebih dari satu PAUD, letak lokasi antar PAUD diatur dengan ketentuan Kepala Dinas;
Jadwal, Waktu dan Lama Penyelenggaraan
- (1) Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD dalam bentuk TK jalur pendidikan formal sesuai kalender pendidikan dengan waktu pertemuan paling singkat 150 - 180 menit per hari;
- (2) Jadwal dan waktu penyelenggaraan KB mengikuti kalender pendidikan paling sedikit dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan dalam 1 (satu) minggu dengan waktu setiap pertemuan 180 menit;
- (3) Jadwal dan waktu penyelenggaraan TPA disesuaikan dengan kebutuhan anak dan orang tua;
- (4) Jadwal dan waktu penyelenggaraan SPS paling sedikit dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan dalam 1 (satu) minggu dan mengikuti hasil kesepakatan masyarakat atau kegiatan lain yang menjadi induknya; (5) Waktu penyelenggaraan dapat dila kukan pada pagi, siang atau sore hari;
- (6) Lama pendidikan PAUD formal ditempuh selama 1 (satu) Tahun sampai dengan 2 (dua) Tahun dan untuk PAUD nonformal ditempuh sesuai dengan kalender pendidikan sampai dengan anak berusia 6 (enam) tahun;
PAUD formal dan PAUD nonformal diselenggarakan di bangunan gedung atau tempat-tempat yang layak, aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar yang berlaku.
BAB IV - PESERTA DIDIK Pasal 9
Pasal 10

- (1) Jumlah Peserta didik PAUD formal dalam 1 (satu) lembaga TK minimal 20 (dua puluh) anak;
- (2) Jumlah Peserta didik PAUD nonformal dalam 1 (satu) lembaga (TPA atau KB atau SPS) minimal 10 (sepuluh) anak;
- (3) Penerimaan peserta didik PAUD formal dilakukan setiap awal Tahun Ajaran dan PAUD nonformal dapat dilakukan setiap saat serta proses penerimaannya tanpa tes atau seleksi;
BAB V - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 11

- (1) Pendidik PAUD jalur formal ( TK ) terdiri dari Guru Inti, Guru Pendamping, dan atau dan Guru Pendamping Muda yang diangkat oleh Pemerintah, yayasan dan atau Kepala Desa/ Lurah
- (2) Pendidik pada PAUD jalur nonformal ( KB, SPS/TPA ) terdiri dari Guru Inti, Guru Pendamping, dan Guru Pendamping Muda diangkat oleh yayasan dan atau Kepala Desa/ Lurah
- (3) Pendidik PAUD jalur pendidikan formal dan non formal yang belum memenuhi kualifikasi akademik disebut guru pendamping dan guru pendamping muda
- (4) Kebutuhan Pendidik dipenuhi dengan memperhatikan kebutuhan dan jumlah peserta didik.
- (5) Tanggung jawab guru dengan Jumlah peserta didik :
- a. untuk usia 0-2 Tahun 1 rombel minimal 4 orang anak 1 orang guru inti, 1 orang guru pendamping dan 1 orang Guru Pendamping Muda;
- b. untuk usia 2-4 Tahun 1 rombel minimal 8 orang anak 1 orang guru Inti, 1 orang guru Pendamping dan 1 orang guru Pendamping Muda;
- c. untuk usia 4-6 Tahun 1 rombel minimal 15 orang anak 1 guru Inti,1 orang guru Pendamping dan 1 orang guru Pendamping Muda;
- d. Guru/Pendidik dapat merangkap menjadi pengelola PAUD;
BAB V - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 12

- (1) Kualifikasi Akademik Guru PAUD :
- a. memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi atau;
- b. memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi;
- (2) Kompetensi Guru PAUD dikembangkan secara utuh mencakup kompetensi Pedagogik,Kepribadian,sosial dan professional;
- (3) Kualifikasi Akademik Guru Pendamping :
- a. memiliki ijazah D-II PGTK dari Program studi terakreditasi; atau b. memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang guru pendamping dari lembaga yang kompeten dan diakui Pemerintah;
- (4) Kompentensi Guru Pendamping mencakup kompentensi pedagogic , kepribadian, sosial dan professional;
- (5) Kualifikasi Akademik Guru Pendamping Muda :
- a. memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat; dan b. memiliki sertifikat pelatihan / pendidikan / kursus PAUD jenjang pengasuh dari lembaga yang kompeten dan diakui Pemerintah;
- (6) Kompentensi Guru Pendamping Muda mencakup pemahaman dasar-dasar pengasuhan, keterampilan melaksanakan pengasuhan, bersikap dan berprilaku sesuai dengan kebutuhan tingkat usia anak;
Hak dan Kewajiban Pendidik
- (1) Pendidik PAUD yang telah memenuhi kualifikasi akademik, Guru pendampingdan Guru Pendamping Muda sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) berhak mendapat insentif baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah
- (2) Pendidik mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. membimbing anak;
- b. menyiapkan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan semuapotensi anak dan membentukan sikap serta perilaku anak;
- c. mengelola kegiatan bermain untuk anak sesuai dengan tahapan perkembangan anak;
- d. mengembangkan rencana pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan anak; dan
- e. Melaksanakan penilaian sesuai dengan kemampuan yang dicapai anak
- (3) Pendidik PAUD yang belum memenuhi syarat kualifikasi akademik belum memiliki ijazah S-1 PAUD atau jenjang pendidikan yang relevan untuk dapat melanjutkan pendidikan S-1 PAUD atau jenjang pendidikan yang relevan di lembaga perguruan tinggi yang terakreditasi;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif Guru PAUD akan diataur dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (5) Penetapan besaran Insentif Guru PAUD berdasarkan Keputusan Bupati tentang Standar Biaya tertinggi Pemerintahan Kabupaten Batang Hari
- (1) Tenaga kependidikan PAUD terdiri dari pengawas PAUD, pengelola dan/ kepala sekolah, tenaga administrasi, petugas kebersihan dan satuan pengamanan;
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Pemerintah dan Penyelenggara PAUD;
- (3) Kebutuhan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dengan memperhatikan kebutuhan lembaga PAUD;
Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Tenaga Kependidikan
BAB V - PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 15

- (1) Tenaga kependidikan berhak mendapatkan insentif baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat;
- (2) Tenaga kependidikan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. melakukan pendataan warga usia balita (menurut kelompok usia) di desa tempat lembaga PAUD;
- b. mengajukan perizinan;
- c. menyiapkan sarana dan prasarana;
- d. melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait; dan
- e. melakukan fungsi manajemen dengan mitra PAUD;
BAB VI - Bagian Kedua Strategi Pembelajaran Pasal 17
Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan PAUD berpedoman pada kurikulum tingkat satuan pelajaran dan K13;
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun oleh lembaga penyelenggara PAUD sesuai dengan standar yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan;
- (3) Kurikulum PAUD bermuatan lokal sesuai dengan budaya daerah dengan memperhatikan potensi lingkungan;
- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik;
- (2) Pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik baik fisik maupun psikis dan dapat dilakukan didalam maupun diluar ruangan;
- (3) Model pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran area maupun model sentra serta model pembelajaran lainnya;
- (4) Teknik stimulasi PAUD dilakukan secara holistik integratif;
- (5) Dilarang melaksanakan pembelajaran dalam bentuk membaca, menulis dan berhitung;
BAB VII - PERSYARATAN PENYELENGGARAAN
Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan PAUD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki struktur pengelola;
- b. memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan penyelenggaraanPAUD, dengan status bangunan gedung/tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa;
- c. memiliki tempat yang aman, nyaman, terang dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak;
- d. memiliki peserta didik;
- e. memiliki tenaga pendidik;
- f. memiliki tenaga kependidikan;
- g. memiliki sarana dan prasarana;
- h. memiliki alat permainan edukatif didalam dan diluar ruangan;
- i. memiliki program pembelajaran/kurikulum;
- j. memiliki Visi dan Misi;
- k. memiliki kemampuan pembiayaan;
- l. memiliki akta notaris bagi PAUD yang diselenggarakan oleh Badan Hukum dan Pemerintah Desa;
- m. memasang papan nama; dan
- n. memiliki cap/stempel lembaga;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis penyelenggaraan PAUD akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas;
BAB IX - PEMBIAYAAN
Pasal 20

Pembiayaan penyelenggaraan PAUD dapat bersumber dari:
- a. bantuan Pemerintah Pusat;
- b. pemerintah Provinsi;
- c. pemerintah Kabupaten;
- d. pemerintah Desa dan atau APBDes
- e. orang tua/wali murid;
- f. masyarakat; dan
- g. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Biaya penyelenggaraan PAUD dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabilitas kepada Pemerintah, masyarakat dan penyandang dana;
BAB X
Pasal 21

- (1) Nama PAUD ditetapkan oleh Penyelenggara PAUD;
- (2) Penetapan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam permohonan izin operasional penyelenggaraan PAUD;
- (2) Dinas dapat meminta perubahan atau pergantian nama PAUD apabila nama PAUD yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain di Kabupaten
- (3) Nomor induk lembaga PAUD ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diusulkan oleh lembaga PAUD melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan PAUD Negeri wajib memperoleh izin dari Bupati;
- (2) Penyelenggaraan TK Swasta wajib memperoleh izin operasional izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (3) Penyelenggaraan KB dan SPS/TPA dalam jalur pendidikan nonformal wajib memperolehizin operasional dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (4) Izin operasional sebagimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diperoleh setiap lembaga PAUD formal dan nonformal terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan selanjutnya Dinas mengeluarkan Rekomendasi untuk diterbitkannya izin operasional ke SKPD yang membidangi perizinan
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 23

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan setelah penyelenggara memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- (2) Pemberian izin operasional diberikan oleh SKPD yang membidangi Perizinan setelah proses pembelajaran berjalanminimal 1 (satu) Tahun;
BAB XI - PERIZINAN
Pasal 24

- (1) Penyelenggara PAUD dapat melaksanakan kegiatan operasional setelah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- (2) Izin operasional berlaku selama 5 (lima) tahun;
- (3) Pengajuan atau perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir;
BAB XIII - EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN
Pasal 26

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian perkembangan anak;
- (3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala setiap triwulan, semester dan akhir tahun pendidikan kepada orang tua peserta didik dan Dinas;
BAB XIII - EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN
Pasal 27

- (1) Penyelenggara PAUD, Formal dan Nonformal wajib membuat rencana program kerja setiap awal Tahun Ajaran;
- (2) Penyelenggara PAUD, Formal dan Nonformal melaporkan secara berkala setiap bulan kepada Dinas melalui UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan masing-masing;
BAB XV - PENGAWASAN DAN PEMBINAAN Pasal 29
Pasal 30

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD formal dilakukan oleh Dinas serta dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- (2) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD nonformal dilakukan oleh Dinas serta dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi bidang:
- a. peningkatan profesionalisasi tenaga Pendidik;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. pengelolaan proses pembelajaran;
- d. perencanaan dan evaluasi; dan
- e. pengelolaan administrasi dan keuangan;