Unknown Unknown Nomor 15 Tahun 2002
Tentang PEDOMAN P!MBfNTUKAN,ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBACA. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA DAN KfLURAHAN
Berlaku: 15 TAHUN 2002
N/A
Preamble

Menimbang
Menglngat
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
PmATURAN DAmAH KABUPAT!N ff80 NOMOR 15 TAHUN 2002
TENTANG
PEDOMAN P!MBfNTUKAN,ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBACA. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA DAN KfLURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAnTEBO,
- a. bahwa di Desa dapat di bentuk Lembaga lainnya sesual dengan kebutuhan DeSll dan di tetapkan dengan peratunm Dese sebagal mana dkatur dalam pasal 106 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemertntahaan Daerah;
- b. bahwa menurut ketentuan pasal 14 Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penetaen Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutnn laln di nyatakan Pedoman Pembentukan, organlsasl LKMD atau sebut.an lain diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarlcan Deklarasl Temu LKMD tingkat Nasional yang berfangsung di Bandung tanggal 18 s/d 21 JuN 2000 telah di ubah status dan fungsl LKMO menJadl Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di slngkat LPM, yang di pericuat dengan ksputusan Musyawarah Daerah Asosiasl LPM Proplnsl Jambl pado tanggaf 07-0S Mel 2001 dan Musyawarah Daerah ~osiasl LPM Kabupaten Tebo pada tanggal 25 Jull 2001.
- d. bahwa berdasartcan pertfmbangan sebagafmana dfmaksud pada huruf a, b dan c diams perlu membentuk Peraturan Daerah kabupaten Tebo tentang pedomnn Pembentulam, Organlsasl dan Tata kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa dan Kelurahan;
- 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung "Tlmur ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) ; ·
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerlntahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perlmbangan Keuangan antara Pemerlntah Pusat dan Daerah { Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor n, Tambahan Lembaran negara Nomor 3&amp;18 );
4. Peratunm Pemerlntah 25 Tehun 2000 tentang Kewenangan Pemerl~h dan Kewenangan Proplnsl sebagal Oaerah Otonoml (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
Menetapkan
5. Keputusan Preslden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnlk Penyusumm Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerlntah dan Rancangan Keputusan Preslden ( Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 70 );
6. Keputusan Presiden NonlOr 49 Tahun 2001 tentang Penataan LKMD atau sebutan laln { Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor n, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Oalam Negerl, Keputusan Menterl Oalam Negerl dan Intruksf Menterf Dalam Negerf mengenaf pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerlntahan Desa;
- a. Keputusan Menten Dalam Negert Nomor 60 Tahun 1999 tentang PetunJuk Pelaksanaan dan penyesualan Perlstllahan dalam Penyelenggaraan Pemerlntahan Desa den Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman umum Pengaturan Mengenal Desa;
10. Keputusan Menterl Datam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tent.ang Pedornan Umum Pengaturan Mengenal Pembentukan Kelurahan.
Dengnn persetuJuan
DIWAN PIRWAKJLAN RAKYAT DAIRAH KABUPAT!N T!BO
MEMUTUSKAN :
:
PERATURAN DA!RAH KABUPAT!N TEBO TENTANG Pl!DOMAN PEMBENTUKAN, ORGANJSASI DAN TATA KERlA LIMBAGA P!MB!RDAYAAN MASYARAKAT DI D!SA/eLURAHAN
DAD I KETENTUAN UMUM , ... 11
Dalam Peraturan daerah ini yang di maksud dengan :
- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tebo.
- c. Bupatl ndnlah Bupnti Tebo
- b. Pemertntah Daerah adalah Bupatl beserta perangkat Daerah otonoml yang laln sebagal Badan Eksekutif Daerah.
- d. Wakll Bupatl adalah Wakll Bupatl Tebo
- d. Dewan Pe1Wakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPR.D adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagal Badan Leglslatlf Daerah.
- f. Desa dan Kelurahan adalah Oesa dan Kelurahan yang ada di Daerah Kabupaten Tebo.
- e. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Tebo sebagai Perangkat Daerah
- g. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di slngkat LPM adalah Lembaga Penggantl LKMD,sebagal wadah yan di Bentuk atas Prak.arsa Masyarak.at sebagal Mitra Pemerlntah Desa atau Pemerln1ah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan Asplrasl dan Kebutuhan Masyarnkat di bldang Pembangunan.
- h. Pengurus adalah Pegurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
1. swadaya Masyarakat adalah Kemampuan darl suatu Kelompok Masyarakat dengan kesadaran dan lnlslatlf sendlri mengadakan Ikhtlar ke arah pemenuhan kebutuhan Jangka Pendek maupun Jnngkn panjnng yang di rnsakan dalem kelompok Mnsyaraknt ltu.
--
- j. Gotong Royong adalah bentuk kerja sama yang spont.nn den sudah melambang serta mengandung unsur-unsur tlmbal baHk yang berslpat suka rela antar warga Desa/kelurahan dan antar warga Oesa/kelurahan dengan Pemerlntah Oesa/Kelurahan untuk memenuhl kebutuhan desa/kelurahan yang instdentil maupun berkelangsungnn dnlam rnngka menlngkmkan kesejahteraan bersama, baik materiil maupun spiritual.
BABIJ PEMBENTUICAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal2
- (1) DiSetiap Desa dan Kelurahan dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang dlsingkat LPM.
- (2) LPM menggantikan dan merubah Status den fungsl Lembaga Ket.ahanan Masyarnkat Desa { LKMD)
3. { 4) Susunan Pengurus LPM Kelurahan dipitih dan ditetapkan oleh Masyarakat Kelurahan dan dlsahkan/dfkukuhkan dengan Keputusan Lurah yang bersangkutan.
- (3) LPM dibentuk dlsetlap Desa dengan Peraturan Desa, sedangkan susunan Pengurus LPM dlplllh dan dltetopkan oleh Masyarnkat desa yang dtsahkan I dlkukuhkan dengan Keputusan Kepalct Desa yang bersangkutan.
Pasal3
- (1) Pembentukan, PemlHhan dan Penetapan Pengurus LPM di Desa dan Kelurahan dllakukan oleh Masyarakat Desa atau Kelurahan yang bersangkutan.
2. (2} masyarakat dimaksud pasal ini ayat ( I ) di Wakili oleh Kepala Keluarga atau penanggung Jawab Anggota ICeluarga yang secara ICemasyarakatan terdaftar dalam kartu keluarga.
BABIII K!DUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasa14
- (1) LPM merupakan lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk atas Prakarsa Masyarakat sebagai wadah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan Masyarakat dibldang Pembangunan di Desa atau Kelurahan.
- (2) LPM berkedudukan sebagai Mitra Pemerintahan Desa atau Kelurahan dalam aspek Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendaflan serta Pengawasan Pembangunan yang bertumpu pada Masyarakat.
Pasal5
(1) LPM Mempunyal tugas :
- a. Menyusun rencana Pembangunan yang Partlslpatlf;
- b. Menggerakkan swadaya dan gotong royong Masyarakat;
- c. Melaksanakan, Mengendallkan den mengawasl Pembangunan;
- (2) LPM dapat melaksanakan tugas Pembantuan yang dtberikan oleh Pemerfntah, Asoslasl LPM atau Lembaga / organisasi lain · datam rangka Pemberdayaan Masyarakat di Desa atau Kelurahan yang bersangkut.an.
- (3) Tugas Pembantuan di maksud pada Pasal Int Ayat (2) hanyn dapat dllaksanaknn apabtla di sertai dengan Dana dan sarana yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
6. ( 4) Tugas Pembantuan dlmaksud pada pasal inl ayat (2) dapat dlke,jakan sendlrl oleh pengurus LPM atau Orang laln yang dltunJuk oleh Pengurus LPM berdasarkan hasU Keputusan Musyawarah pengurus.
.
- c. Berkelakuan
.
- (1) Anggot.a Pengurus terdlrl darf pemuka-pemuka masyarakat antara fain Ulama, cendeklawan, Pemuka Adat, tokoh Masyrakat Pendldlc/Guru, Pemuda, Wanita dan Plmplnan Lembaga- lembaga Kemnsyarakntl'.m yang ade di Dese eteu Kelurahnn ynng bersangkutan.
- (2) Persyaratan untuk diplllh dan dltetapkan sebagai penqurus antara lain :
- a. Bertman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan UUD 45 serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal9
Baglan Kedua
Syarat-syarat Anggota Pengurus
- (2) Setlap Seksl dlplmpin oleh seorang Ketua Seksi, di Bantu oleh beberapa Orang Anggota sesual kebutuhan.
- (3) Jumlah Seksl dapat dltambah dan at.au dlkurangl sesual dengan Kondlsl dan Perkembangan Organsasi
- ( 1) Seksi-seksi yang dapat dibentuk pada setiap LPM terdiri atas :
- 1) Seksl Agama Adat dan Pancaslla.
- 2) Seksi Organlsasi dan Kelembagaan.
- 3) Seksl Hukum den Lingkungan Hldup.
- 4) Seksl Penlngkatan sumber Daya manusla
- S) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
- 6) Seksl Pemberdayaan Perempuan.
- 7) Seksi Kemitraan Usaha dan pembangunan.
- 8) Seksi Pemuda Olah Rga dan seni Budaya
- 9) setcs1 tcomuntkast, Media Masa dan Informasf
- 10)Seksi Keamanan ketentraman dan ketertipan.
Pasal6
(1) Pengurus LPM terdfrf atas:
- a. Seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang sekretarls, beberapa Orang wakil Sekretarts, Seorang Bendaharamm don Seorang Wakil Bendaharawan.
- b. Beberap orang Ketua 5eksl sesuai dengan Kebutuhan dan Perkembangan Organlsasl.
- (2) Musyawarah LPM dapat menunJuk beberapa orang Penasehat dan atau penyantun sesual dengan kebutuhan.
- (3) penasehat dan atau Penyantun dapat dipilih diantara Ulama, Cendikiawan, Pemuka Adat, Tokoh Masyarakat dart Pemerlnt.ah Desa/k.elurahan.
Pasal7
Bagian Pertama Susunan Pengurus dan SeksJ
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV - Dalam melalcsanakan tugasnya, LPM mempunyal fungsl sebagal :
Pasal 11

- (1) PemiJihan dan Penetapan Pengurus dllakukan oleh Panitia Pemilihan Pengurus yang dlbentuk dalam Musyawansh LPM di Desa/Kelunshan yang bersangkutan.
- (3) Panitia Pemillhan dimaksud dapat dibentuk sebelum atau pada waktu musyawarah pemilihan pengurus.
- (2) Panltia Pemlllhan Pengurus terdlri darl atas Ulama, Pemuka Masyarakat, cedeklawan, Pemuka Adat yang mencerminkan perwakilan dari Dusun / Lingkungan yang ada di Desa / Kelurahan terse but.
4. ( 4) Panltla Pemlllhan terdlrl darl sekurang-kurangnya 3 ( tlga ) orang dan sebanyak-banyaknya 7 ( tujuh ) orang dimana diantaranya ditunjuk seorang Ketua, seorang Sekretaris dan beberapa orang anggota.
- (5) Tata tertib Pemilihan Pengurus . dlsusun oleh Panitia Pemillhan dan dlsahkan dalam musyawarah LPM yang bersangkutan.
BAB IV - Dalam melalcsanakan tugasnya, LPM mempunyal fungsl sebagal :
Pasal 12

- (1) Pemlllhan Pengurus dlmaksud melalul pencalonan ataupun pemlllhan langsung secara umum, bebas, rahasla, jujur dan adil.
- (2) ca1on yang mendapat suara terbanyak dlnyat.akan terplllh dan di tet.apkan sebagal pengurus.
- (3) Sebelum Pemllihan dllangsungkan, Panitia Pemilihan mendaftar anggota musyawarah LPM yang hadfr.
4. ( 4) Musyawarah LPM dlanggap sah apablla dlhadlrl oleh sekurang-kurangnya separuh leblh darl anggota masyarakat.
5. ( 5) Apabila tldak tercapal Kourum sebagatmana dlmaksud padn ayat ( 4 ) pnsal lnl, maka musyawarah ditunda paling lama 5 ( lima ) jam dan apablla setelah ditunda, kourum tidak tercapal Juga maka musyawarah dlnyatakan sah.
Bngkln Keempat.
.
Baglan Keempat Pengesahan Pengurus
BAB IV - Dalam melalcsanakan tugasnya, LPM mempunyal fungsl sebagal :
Pasal 13

- {1)Pengurus yang terplllh dalam Musyawarah LPM dltetapkan sebagal pengurus dan dlsahkan/ dlkukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.
- (3) Dalam Musyawarah LPM ltu juga dllantlk pengurus terplllh oleh camat atau Pejabat yang mewakfffnya.
- {2) Pengesahan/Pengukuhan dlmaksud pada ayat (1) Pasal lnl, berdasarkan bertta acara hasll pemlllhan pengurus oteh Pnnlt:JD Pemlhhan sebagalmnnn dlatur pede pesal 11 Peraturan Daerah lnl.
Baglan Kellma Masa Baktl Pengurus
BAB IV - Dalam melalcsanakan tugasnya, LPM mempunyal fungsl sebagal :
Pasal 14

- (1) Masa bhakti selama 5 ( lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya.
- (2) Pengurus yang habls masa bhakttnya, hanya dapat dlplllh menJadl pengurus untuk masa bhak.U 1 ( satu ) kall lagl.
Baglan Keenam Pemberhentian Anggota Pengurua
BAB IV - Dalam melalcsanakan tugasnya, LPM mempunyal fungsl sebagal :
Pasal 15

- (1) Anggota Pengurus berhentl atau dlberhentfkan karena :
- a. Meninggal dunla;
- b. Mengundurk.an dlri;
4. d, Berakhlr masa bhaktinya;
- c. Plndah tempat tlnggal dan menjadl penduduk Desa I Kelurahan laln;
- e. Tldak memenuhl persyaratan sebagal Anggota Pengurus;
- f. Melakukan Perbuatan tercela dan melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberhenttan anggot.a Pengurus dltet.apkan dengan Keputusan Pengurus berdasarkan Hasll Rapat Pengurus.
Baglan Ketujuh Tugas dan Fungsi Pengurus
( 1) Pengurus bertugas :
- b. Memlmptn Penyelenggaraan Pelaksanaan Program Kerja Operaslonal Lembaga
- a. Menyusun rencana / Program k.erja Operaslonal Pelaksanaan Tugas LPM sebagalmana diamanatkan pada Pasal 5 Peraturan Daerah inl.
- c. Mewakili Lembaga, baik didalam dan diluar Pengadilan.
- d. Melaksanakan Keputusen-keputuSDn musyawarah dan rapet kerja tembaga.
- e. Melakukan tugas-tugas lain dalam upaya pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.
- (2) Pembaglan tugas diantara anggota pengurus dlatur dan dit2tapkan dalam Keputusan Pengurus berdasarkan hasil musyawarah mufakat engurus.
BAB IV - Dalam melalcsanakan tugasnya, LPM mempunyal fungsl sebagal :
Pasal 17

- a. Perencanaan operaslonal program kerja, balk jangka panjang (selama masa bhakti) maupun rencana operaslonal tahunan.
- (1) Pengurus dalam melaksanakan tugasnya sebagalmana dimalcsud pada ayat (1) pasal 16 dlatns, mempunyal fungsl:
- b. Penyelenggaraan dan petaksanaan rencana/ program kerja operaslonal yang tetah dltet.apkan.
4. Penaknordlnaslan
5. c, Pengkoordlnasilln semua rencana dan pelaksanaan serta pengendallan program kerja operaslonal lembaga.
- d. PengendaUan, pengevaluaslan dan pengawasan pelaksanaan semua rencana/program kerja.
- e. Pemantauan dan pelaporan atas pelaksanaan rencana/program kerja operasional lembaga.
- (2) Pengurusan daram melaksanakan tugas dan fungsl tersebut bertanggung Jawab kepada musyawarah LPM dan melaporkannya kepada Pemerlnt.ah Desa/Kelurahan sert.a inst.ansl terkatt, termasuk melaporkannya k.epndn Asossinsl LPM di Kecamntan yang bersnngkutnn.
Bagian Kedelapan
cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
BAB IV - Dalam melalcsanakan tugasnya, LPM mempunyal fungsl sebagal :
Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsl dan program kerja serta peningkatan pelayanan dalam n.mgka pemberdayaem masyarakat dalam pembangunan, pengurus dapat membentuk cabang LPM di Dusun/Ungkungan.
- (2) Pembentukan cabang LPM didasarkan atas kebutuhan dan perkembangan organisasl yang drtetapkan dalam keputusan pengurus.
- (3) Pengurus cabeng LPM terdlrl atas sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretarls den seorang Bendahara.
4. ( 4) Ketentuan rnengenal Organtsasl dan Tata Kerja cabang LPM dlatur dan dltetapkan oleh pengurus berdasarkan hasll musyawarah LPM yang bersangkutan.
BAB IV - Dalam melalcsanakan tugasnya, LPM mempunyal fungsl sebagal :
Pasal 19

- (1) Apabila pada suatu Dusun/Ungkungan telah terbentuk cabang LPM, meke pengurus cabang mewaklU anggota masyarakat dalam musyawarah LPM.
- (2) Pengaturan hak suara maslng-maslng cabang dlatur dan dltetapkan dalam tat.a tertlb Musyawarah LPM
- (3) Pada prlnslpnya setlap anggota masyarakat mempunyal 1 (satu) hak suara dalam musyawarah tersebut.
MUSYAWARAH LEMBAGA Pl!MB!RDAYAAN MASYARAKAT
Baglan Kesatu Musyawarah Desa/ Kelurahan
- (1) Musyawarah LPM Desa/ Kelurahan dladakzm 5 (llma)tahun sekall, yang merupakan pemegang k.ekuasaan tertfnggl organlsasi di tlngkat Desa/Kelurahan.
- (2) Tugas dan wewenang musyawarah tersebut adalah:
- a. Menetapkan progaram kerja organlsasl
- c. Memberikan penllalan dan k.eputusnn terhdnp lnponm pertanggungJewnban pengurus.
- b. Memutuskan/ menetapkan keputusan terhadap permasafahan organlSalsr dan masalah lalnnya
- d. Memillh dan menetapkan pengurus.
- e. Menunjuk badan penasehat dan at.au badan penyantun.
- (3) Peserta
.
.. . .
~/&gt;' ... ~- .. ----
- (4) Tugas .
- ( 1) Pengurus mengadakan rapat sebulan sekali at.au apabila dianggap perlu etas usul sekurang • kurangnya 3 {tlga) orang anggota pengurus atau 3(tlga) cabang LPM.
- {2) Rapat Pengurus dapat dlhadirl pengurus cabang yang berkepentingan at.au ada permasalahan cabang perlu mendopat penyelesafl.m.
- (3) Penasehat dan at.au penyantun dapat menghadlrl rapat pengurus, balk dlundang maupun tkfak.
Bagian Ketiga . Rapat-rapet Pengurus
- (5) Musyawarah kerja dllaksanakan dan merupakan tanggung Jawab pengurus, termasuk menyusun tata t.ertib musyawarah kerja.
- ( 4) PenlnJau musyawarah ker:Ja sama sepertl penlnJau musyawarah sebagalmana tersebut pasal 21 diatas.
- (3) Pesert.a den hak-hak. pesert.a sama dengan peserta musyawarah dflTlllksud pada pasal 20 dan 21 diatas.
- (l) Musyawarah Kerja LPM Oesa/Kefurahan adalah forum tertinggi dlbawah muMyawamh sebagalmana dlatur pada pasal 21 dlatas, yang disetenggarakan setahun sekall.
- (2) Tugas dan Wewenang musyawarah kerja adalah:
- a. Mengevaluasi terhadap kebijaksanaan pelaksanaan program kerja serta menetapkan kebijakan sekmjutnya;
- b. Membahas permasalahan yang dlhadapl lembaga dan memutuskan penyelesalannya,
- ( 4) Tata tertlb musyawarah dtsusun oleh pengurus dan diSahkan dalam musyawarah tersebut.
ISagllln Kectua Musyawarah Kerja
Pasa122
- (1) PenlnJau musyawarah adalah :
- a. Anggota Penasehat dan atau Penynntun
- b. Utusan tembaga kemasyarakat.an (Adat/Ulama/cendeklawan/Pemuda/Wanlta/Seni Budaya) yang ada di Desa/Kelurahan.
- (2) Pengurus Forum Komunikasi LPM Kecamatan dan pengurus Asoslasl LPM Kabupaten merupakan narasumber yang dapat membertkan arahan dan lnformasl yang dlperlukan.
- (3) Musyawarah dllaksanakan oleh dan menJadl tanggungJawab pengurus dengan membentuk panitla Musyawarah LPM
- (3) Pesert.a musyawarnh adalah:
- a. utusan anggot.a masyarakat setlap ousun/Lingkungan di Desa/Kelurahan dengan membawa mandat.
- b. Anggotzl pengurus
- ( 4) Jumfah peserta darl tlap-tlap Dusun/Ungkungan dltentukan oleh pengurus sesuai dengan Jumlah Kepala Keluarga yang terdaftar.
- (5) Set.lap peserta mempunyal hak blcnra den hak pHlh.
- (4) Tugas dan wewenang rapat pengurus adalah:
- a. Menetapkan rencana kerja operaslonal sebagal pelalcsanaan program kerja dan keputusan musyawarah kerja dan at.au pelaksanaan tugas pembantuan.
- c. Menyusun dan merincl renama kerja operaslonal settap seksl.
- b. Mengadakan evaluasi secara berkala terhadap kebljaksanaan operaslonal program kerja .
- d. Membahas dan memutuskan permasalahan organlsasl yang ttmbul dan memerlukan penyelesalannya.
- e. Memillh dan menet.apknn rmggotn pengurus sebagnl penggnntJ anggotn pengurus yang berhentl I dlberhentlkan sesual k.etentuan Pasal 15 tersebut dlatas.
- (5) Tata tertfb rapet pengurus dlsusun dan dltetapkan ofeh pengurus.
HUBUNGAN KERJA
- (1) Hubungan LPM dengan Pemertntah Desa dan Kelurahan dalam bentuk kemltntan yaltu bekerJa sama mengerakk:an swadaya dan got.ong -royong rnasyaralcat dalam melaksanakan pembangunan partislpatff dan berkelanjutan.
- (2) Hubungan LPM dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif den bekerja sama yang sallng menguntungkan.
- (3) Hubungan LPM antar Desa den Kelurahan bersifat kerja sama dan saling membantu dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
PaSlll25
- ( 1) Untuk mengkoordinasikan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh LPM dlbentuk Asoslasl LPM Ungkat Kabupaten dan Forum Komunlkasl Asoslasl LPM Ungkat Kecamatan.
- (2) Pengurus Forum komunlkast Asoslasl LPM Kecamat.an dlplllh dan dltetepkan oleh musyawarah LPM sekecamatan yang bersangkutan.
- (3) Tata tertib pemillhan Pengurus Forum Komunikasi tersebut dlsusun oleh panltia pemilihn pengurus dan disahkan dalam musyawarah Forum kornunfkasi yang bersangkutan.
- ( 4) Prosedur dan tata cara pemilihan dan Penetapan Pengurus Asosiasi LPM, baik ditingkat Kecanurt.nn mnupun tlngknt Knbupnten sesuet dengnn ketentur.m ynng dlmunt dnlnm nnggnrnn dasar dan anggaran rumah tangga Asoslasi LPM.