PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor B Tahun 2016
Tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUNA
Berlaku: 18 Tahun 2016
N/A
Preamble

Menimbang
- Mengingat
BUPATI MUNA PRO VIN SI SULAWESI TEN OGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR b TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUNA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUNA,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu meneta.pkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta.ng Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tembahen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
Dengari Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA dan BUPATI MUNA
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUNA. Menetapkan
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah K.abupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muna.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Muna.
7. Sekreta.riat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD, adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
8. Inspektorat adalah lnspektorat Kabupaten Muna.
9. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Muna.
10. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Muna.
11. Fungsi Penunjang adalah fungsi yang mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti.
12. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan pemyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
•
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD, merupakan Sekreta.riat DPRD Tipe B;
- c. lnspektorat, merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas terdiri dari:
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan Urusan. Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
3. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga:
4. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesebatan;
5. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Urusan Pemerintahan bidang statistik, dan Urusan Pemerintahan bidang persandian;
6. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
7. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
8. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan;
9. Dinas Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata.
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan urnum, penataan ruang dan pertanahan.
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
13. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan;
14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
15. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
16. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe ·A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian;
17. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ~erhubungan;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan;
19. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian;
20. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian;
21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
22. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
23. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi dan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja;
24. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan Polisi Pamong Praja dan kebakaran);
- e. Badan terdiri dari:
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, menyelenggarakan Fungsi Penunjang kepegawaian, pendidi.kan, dan pelatihan;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan;
3. Sadan Pendapatan Daerah Tipe B, menyelenggarakan Fungsi Penunjang keuangan;
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe C, menyelenggarakan Fungsi Penunjang penelitian dan pengembangan;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B, menyelenggarakan Fungsi Penunjang perencanaan.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

- (1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kecarnatan Batalaiworu dengan Tipe A;
- b. Kecamatan Batukara dengan Tipe A;
- c. Kecamatan Bone dengan Tipe A;
- d. Kecarnatan Duruka dengan Tipe A;
- e. Kecamatan Kabangka dengan Tipe A;
- f. Kecarnatan Kabawo dengan Tipe A;
- g. Kecamatan Katobu dengan Tipe A;
- h. Kecamatan Kontu Kowuna dengan Tipe A;
1. Kecamatan Kontunaga dengan Tipe A;
12. J· Kecamatan Lasalepa dengan Tipe A;
- k. Kecamatan Lohia dengan Tipe A;
1. Kecamatan Maligano dengan Tipe A;
- m. Kecamatan Marobo dengan Tipe A;
- n. Kecamatan Napabalano dengan Tipe A;
- o. Kecamatan Parigi dengan Tipe A;
- p. Kecamatan Pasikolaga dengan Tipe A;
- q. Kecamatan Pasir Putih dengan Tipe A;
- r. ~ecamatan Tongkuno dengan Tipe A;
- s. Kecamatan Tongkuno Selatan dengan Tipe A;
- t. Kecamatan Towea dengan Tipe A;
- u. Kecamatan Wakorumba Selatan dengan Tipe A;
- v. Kecamatan Watopute dengan Tipe A.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 5

Penetapan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:
- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. pembagian habis tugas;
- d. rentang kendali;
- e. tata kerja yangjelas; dan
- f. fleksibilitas.
BAB III - PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 6

- (1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil Pemerintah Pusat.
BAB III - PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 7

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pcndidikan formal.
BAB III - PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 8

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kcsehatan bcrupa rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara prof esional.
- (2) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan La.yanan Umum Daerah.
BAB III - PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.
BAB IV - STAF AHLI
Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangka.t dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

- ( 1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dcngan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bcncana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah yang terbentuk sebagai lembaga teknis Daerah sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan fungsinya sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional, sampai dengan ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit daerah serta pengelolaan rumah sakit daerah diatur dengan Peraturan Presiden.
- (2) Dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bcrtanggung jawab kepada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah untuk pertama kalinya dilakukan dengan mcngukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam '&gt;erat:u$n Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

- ( 1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Muna;
- c. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) angka l,2,3,4,6,7,8,9,lO, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Muna;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Muna;
- g. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, b, c, d, f, g, h, i, dan huruf j, Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2012 ten tang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.
PENGELOLA 8;.°tiH.:t. okf ~'i-;,: ..
· ·
BAGIAN HUKUM
AS IS TEN
SEKDA KAB. MUNA
2016 5 - I\ ..
aha
UNIT A TUAN KERJA
PARAF KOORDINASI
PARAFTIGL
BUPATI
L.M
USMAN EMBA
Diundangkan di Raha pada tanggal c; - ,
l
2016
SE~S DAERAH,
NURDIN PAMONE
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2016 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA: 6/109/2016
BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
Pada hari ini Jumat, tanggal Empat bulan November, tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:
- J. Atas nama DPRD Kabupaten Muna
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
KEPALA BAGIAN HUKUM
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
II. Atas nama Pemerintah K.abupaten Muna
1. NURDIN PAMONE, SH
2. EDDY UGA, SH. M.Si
3. MARIFAT ANINA, SH
4. WA ODE HARTATY SUKARSIH, S.STP
KETUA
WAKILKETUA
WAKILKETUA
1. MUKMIN NAINI S.Ag
2. LA ODE DIYRUN, SE. MM.Pub
3. LA ODE MUHAMMAD ARWIN, SP
Sehubungan dengan keluarnya:
- I. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Un.tsan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 188/3774/SJ tanggal 11 Oktober 2016 perihal Pedoman Persetujuan Perda tentang Perangkat Daerab;
3. Surat Menteri Kesehatan Nomor: HK.04.02/Menkes/457/2016 tanggal 8 September 2016 perihal Penataan Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Pe1aksana Telmis Daerah,
4. Rancangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Daerah K.abupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan
Menyepakati untuk dilakukannya penyesuaian terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muna tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah K.abupaten Muna yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten Muna dan Pemerintah Kabupaten Muna melalui Rapat Paripuma Pembicaraan Tingkat II perihal Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muna tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna tanggal 6 Oktober 2016.
Adapuntpenyesuaian tersebut yang selanjutnya dijabarkan dalam ketentuan pasal per pasal, yaitu:
1. Nomenklatur "Dinas Kelautan dan Perikanan" disesuaikan menjadi "Dinas Perikanan".
2. Rumah Sakit Umum Daerah yang telah ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Telmis Daerah di bidang kesehatan disesuaikan sebagai berikut:
- a. Rumah Sakit Umum Daerah yang terbentuk sebagai lembaga telmis Daerah sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan fungsinya sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional, sampai dengan ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit daerah serta pengelolaan rumah saldt daerah diatur dengan Peraturan Presiden.
- b. Dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas yang menyelenggarakan Uruaan Pemerintahan di bidang kesehatan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
3. Nomenklatur "Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah" discsuaikan mcnjadi "Badan Pendapatan Daerah".
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.