Unknown Unknown Nomor 7 Tahun 2023
Tentang PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBANA
Berlaku: 32 Tahun 1999
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat:
PERATURAI{ DAERA}T I(ABUPATEN BALANGAN NOMOR 7 TAHUN 2AL2
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBANA
DENGAN RAHMAT TU}IAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAIiT,
- a. bahwa berdasarkan pasal 10 Undang-undanq Nomor 32 Tahun 1999 t."i*g Pemerintah Daerah' dalam hal ini daerah berwenang irengelola sumber daya alam bidang pertambangan ,iirrerrl dan batubara yang tersedia diwilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- C. bahwa dalam .rngt" pembinaan, pengendalian dan p"ttg***"an terhadap pengetolaan sumber daya alam agar au,plt dimanfaatkan^ untuk kepentingan masyarakat dan daerah dengan memperkecil kerusakan lingkungan atau J"*prf. nef,atif kegiatan pengelolaan sumber daya alam' p".r:ti diat# kegiaian pengeiolaan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- b. bahwa dengan adanya kewenangan yang cukup luas pada Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-,rttauttgut yang berlaku, untuk mengelola sumber daya alamnya yang potensial {":g terdapat d.iwilayahnya uttiur. " lai; a*a* pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara;
4. bahwa dalam rangka pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara perlu diatur perijinannya; d.
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; e.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya ii; Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara n*puUilf. Indonesia Tahun 1990 Nomor 49' Tambahan t embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3a1e);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten T;rh Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Xafimanian Selatan (Lembaran Negara Republik 2.
Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a265)' ;
4. Undang-Ut d.t g Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang PerimbanganKeuanganarrtaraPemerintahPusatdart PemerintahDaerahl*I,embaranNegaraRepubliklndonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4a38il ;
3. undang\_u"i;; No*o, 32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintah Daerah (f,emn#an Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor tZS, iamUahariLembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2aa4 Nomor 4437lsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun200stentangPerubahanatasUndang.UndangNomor 32 Tahun 2004 tent"ang Pemerintah Daerah Menjadi und^angUndang ti,emtaran NJgara Republik Indorresia Tahun 2005 Nomortoa,-Tamuahan-I,emnaranNegaraRepubliklndonesia Nomor 4548) ;
3. 5.Undang-undangNomor26Tahun2ooTtentangPenataan Ruang ltembarin Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor Os, C;Uaha;Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725\.
7. Peraturan PJmerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang KawasanSuakaAlamdanKawasanPelestarianAlam (Lembaran Nd;" Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambah; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776\;
6. Undang-urri*g Nomor 4 Tahun 2OOg tentang Pertambangro "tvtit.,.t dan Batubara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2OOg Nomor 4' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)
6. S.PeraturanPemerintahNomorlsTahun]-999tentang Pengelolaan Bahan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran--N.!*" Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31)
10. Peraturan pE*.tit'tutt Nomor 25 Tahun 2000 tentang KewenangrrrP"*"'intahdanKewenanganPropinsisebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 54, famUanan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 3952) ;
8. ; g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun L999 tentang Analisis Vf*"g"rr"i Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik lnionesia Tahun lgbg Nomor 59' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ; -
12. Peraturan Pemerintah Nomor i+ t'h"' 2OA2 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencala Pengelolaan Hutan' PemanfaatanHutandanPenggunaan.KawasarrHutan (Lembaran*N"g;; Rtpubiik Indonesia Tahun 2aA2 Nomor 66, Tambaf,aril-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206\;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tentang Tarif Yang Berlaku
Pada Departemen Energi dan sumber Daya Mineral di Bidang Pertambangan umum (Lembaran Negara Republik IndonJsia Tahun ZOOS Tahun 96, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor aSla\ ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunar Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind.onesia Nomor 4696\ sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO8 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencala Pengelolaan Hutan, sertaPemanfaatanHutan(LembaranNegaraRepublik Ind,onesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814\ ;
14. Peiaturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggalaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1b5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
16. peiaturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AOT tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembarai Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2Oi0 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5i 1O) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 20oB tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Mod"al di Daerah (Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 486L) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertarnbangan Mineral dan Batubara;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2OiO tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik indonesiaTahun20lONomorl3S,TambahanLembaran Negara Republik indonesia Nomor 5172) ;
8. 2A. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengeloiaart UsahaPertambanganMineraldanBatubara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlA Nomor 85' 'pamUafran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51a2\;
22. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ;
28. peraturan ft.rrt.ri Energi dan Surnber daya Mineral Republik IndonesiaNomor18Tahun200stentangReklamasidan
Menetapkan :
Penutupan Tambang.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 20OB tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (kmbaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
24. Peraturan Menteri Daiam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 201.1 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 69a);
Dengan Persetujuan Bersama
DEIIIAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH I(ABUPATEN BALAIYGAN
dan
BUPATI BALANGAN
MEMUTUSI(AN :
PERATURAN DAIRAH TE$TANG PEI{GELOLAAN USAIIA
PERTAJVIBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
BAB I - KETENTUAI{ I'MUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Balangan.
4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Balangan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Balangan. yang selanjutnya disebut DPRD adalah
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan bidang pertambangan dan mineral' urusan pemerintahan di 7
8. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 8.
9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan d*iq* rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi'p.ty.f,dik*t lrmum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, 9.
penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
10. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di a1am, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
11. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
13. Pertambangan Batubara adalah pertambangarr endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
12. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
14. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
76. Izin Usaha Pertambalgan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan u saha pertambangan.
15. Pencadangan Wiiayah Usaha Pertambalgan adalah proses permohonan dan pelayanan untuk mendapatkan wilayah usaha pertambangan dalam rangka permohonan IUP dan IPR sesuai peruntukan lahan daiam dokumen penataan ruang.
17. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyetidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
19. IUP Operasi Produksi Khusus adalah izin usaha yang di berikan oleh Bupati untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan serta untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian dalam suatu wilayah daera-h.
18. iUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatal operasi produksi.
20. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
22. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang iokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
13. 2t. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk rnengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
23. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
25. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meiakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
24. Operasi Produksi ada-lah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
26. Penambangan aaafuf, bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral danlatau batubara dan mineral ikutannya.
27. pengolahan dan Pemurnian adaiah kegiatan usaha pertambangan untuk ,rr*riirrgkrtkan mutu mineral danlatau batubara serta untuk mema-nfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
29. ir..r3rmtrn adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
28. pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan minEral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
30. badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan ^berkedudu[an dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan daerah dengan narna dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, iembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
32. Badan Usaha wfim Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah BUMN yang bergerak di bidanf pertambangan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
31. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen) dalam negeri.
33. Badan Usaha Milik Daerah yang seianjutnya disebut BUMD adalah BUMD yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Izin Linfkungan ada]ah rzin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan ,r"uhu. dan/atau keglatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
34. kopera"i "a.fuf, Uaaan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan trukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi ".kaiigu" sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
36. Upaya pengielolaan Lingkungar Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hiaup VanS selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauari terhadap usaha danfatau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau ke giatan-.
88. Analisis Mengenal Dampak Lingkungan, yarlg selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajiarr" mengenai, dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direicanakan paoa lingkungan hidup yang diperlukan bagr proses p"rrginUilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
37. Jasa PertamUangan adalah J""* p.trnjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha Pertambangan-
39. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yan; selanjutnya Jisetut SPP| adalah pernyataan- kgsanggupan dari penanggurri 3^**t ,"ut " dan/atau kegiatan untuk melakukan pengeloiaan dan pemantauan lingkungan hidup a:tas dampak lingkulg", hidup dari usaha dan/atau t&lt;egiitannya di luar usaha danlatau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
14. 4A. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantau.n tl.rgkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal), upaya pengeloiaan lingkungem hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Kesanggupan irengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen Pen[elolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL), Studi Evaluasi mengenai Dampak Lingkungan Hidup (SEMDAL), Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL), Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPL), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), Dokumen Evaiuasi Lingkungan Hidup {DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Audit lingkungan.
42. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah keglatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi local di seluruh wiiayah penambangan.
41. Reklamaii adalah setiap pekerjaan yang bertujuan untuk memperbaiki, mengembalikan pemanfaatan atau peningkatan daya guna yang diakibatkan oleh usaha pertambangan.
43. Femberdayaal Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakrt, b*it secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehiduPannYa.
45. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki kiteried.iaan d.ata, potensi, danf atau informasi geologi.
44. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasal administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
46. Wif"yrf, izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP'
48. Daya dukung lingkungan hidupadalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
47. Wilayah Perlambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari wP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
49. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan unluk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain dimasukkan kedalamnYa. iingkungan hiduP yarrg masuk atau
24. S1. pelaksana Inspeksi Tambang selanjutnya disebut PIT adalah Pegawai Negeri Sipii Dinas Pelrtambangan aan pnlrgi yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala PIT.
50. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan.
52. Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang yang Kepala Dinas Pertambangan dan Energi selanjutnya disebut KAPIT, adalah yang diangkat karena jabatannYa sebagai KAPIT oieh BuPati'
53. fepJa Teknik Tambang adalah petugas yang diangkat oleh- pemegang IUP dan disahkan oleh KAPIT yarg bertaiggung jawab atas pelaksanaan teknis kegiatan pertambangan, fIS aan tingt&lt;ungan Hidup pertambangan di wiiayah yang menjadi tanggung jawabnya'
54. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya. -ppiVS
56. Perjanjian Karya Pengusaliaan Pertambangan Batubara, yang selanjutnya disebut PKPZB, adalah perjanjian antara Pemerintah lndonesia dengan kontraktor swasta yang didirikan dalam rangka penarlaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri untuk melaksanakan pengusahaan batubara.
55. adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
57. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas iingkungart dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
59. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Balangan.
58. Jasa Pertambangan adalah kegiatan usatra penunjang yang berhubungan dengan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
60. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah d.ata dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap Peraturan Daerah sesuai dengal peraturan perundan g-undangan yang berlaku.
62. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua. benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunYa, YmB mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hiduP lain.
61. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk rrreiak"ar,akan tugas-tugas dan fungsi pelayanan pertztn,an di bidang pertambangan.
63. Pelestarian fungsi lingkungan rnemelihara kelangsungan daYa hidup. hidup adalah rangkaian upaya untuk dukung dan daya tampung lingkungan
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pertambangan mineral dan / atau batubara dikeiola berdasarkan
- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan ;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas ;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa ;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ;
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuao pengelolaan mineral dan batubara adalah :
- a. Menjamin efektifrtas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing ;
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri ;
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup ;
- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasionaJ, regional dan internasional ;
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyeienggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat ; dan
BAB III - KTWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

- (1) Kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam pengeiolaan pertambangan minerai dan batubara, antara lain adalah :
- a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah ;
- b. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Balangan dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) rnil ;
- c. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah Kabupaten Balangan dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil ;
- d. Penginventarisasiax, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara ;
- e. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wiiayatr Kabupaten Balangan ;
- f. Penyusunan neraca sumber daya minera-l dan batubara pada wilayah Kabupaten Balangan ;
- g. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan ;
- h. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal ;
- j. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur ;
- i. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum dan penelitian serta eksplorsi dan ekspioitasi kepada Menteri dan Gubernur ;
- k. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang ; dan
1. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah Kabupaten Balangan dalam penyelenggaraan pengeloiaan usaha pertambangan.
14. (2\ Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB III - KTWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5

- (i) Bupati d.apat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.
- t2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
.IENIS KOMODITAS TAMBANG
BAB III - KTWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6

Jenis komoditas tambang adalah pertambangan mineral dan batubara yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang :
- b. Mineral logam-meliputi iitium, berilium, magnesium, kalium, kalsium' emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, malgaan, platina' bismuth' mofbdlnum, bauksit, air raksa, wolfram, titasium, barit, vanadium, kromit' antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi' galena, alumina, niobium,zirkonium]lmenit, khrom, erbium, ytterbium, f,ysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodSrmium, hafnium, *".rrai,r*, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium,iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin;
- a. Mineial radioaktif meiiputi ..aiu*, thorium, uranium, monasit, dan bahan radioaktif lainnYa ;
- c. Mineral bukan logam melipuii intan, korundum, grafit, arsen-, pasir kuarsa' fluorspar, kriolit, fodir*, dro*, k1or, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magn;sit, yrro.it, oker, fluorit, ball c1ay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, ben-tonit, gip"u*,- dolomit, kalsit, rrjang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit' tawas, batu kuarsa, perlit, gararn batu, clay, dan batu gamping untuk semen ;
- e. batubara mitiputi bitumin padat, batuan aspal, batubara, dan gambut'
- d. Batuan meliputi pr*i"., tias, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap fitrllirs earthl, slate, granit, gfanodiorit, andesit, gabro, peridotit' ba-salt, trakhii, leusit, tanah tiat, tairal. u.og, batu apung, opa1,.\a1sedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu tJrkesikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunurr!, qr*ry b""*,'kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu t&lt;aii, i&lt;erikit *,.,rrg*i"yrt tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang' kerikil berpasir alami (sirtu), bahan -timbunan bifm"t, (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukal logam dalam jumlih yuog U.rrrti ditinjau darisegi ekonomi pertambangan ; dan
BAB V - PE$GILOLAAT{ USAI{A PTRTAMBAT{GAN MINTRAL DAIiI BATUBARA
Pasal 7

- (1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagl penetapan ke giatan pertamban gan.
2. {2} WP ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintatr daerah dan berkonsultasi dengan dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah dan pemerintal. daerah w4jib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP.
- (4) WP dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Perubahan WP diusulkan oleh Bupati kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.
- (6) Dalam 1 (satu) WP terdapat satu atau beberapa WUP dan/atau WPR.
BAB V - PE$GILOLAAT{ USAI{A PTRTAMBAT{GAN MINTRAL DAIiI BATUBARA
Pasal 8

Wilayah Pertambangan (WP) terdiri atas :
- a. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) ;
- c. Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
- b. Wiiayah Pertambangan Rakyat (WPR) ; dan
Bagian Kedua Wilayah Usaha Pertambangan
BAB V - PE$GILOLAAT{ USAI{A PTRTAMBAT{GAN MINTRAL DAIiI BATUBARA
Pasal 9

- (1). Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah berk&lt;lordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat RePublik Indonesia.
- (2). Koordinasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemerintah daerah yang bersangkutan berd.asarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3). Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten /kata, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/ kota'
- t4) Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) WUP adaiah sebagai berikut :
- a. Letak geogralis ;
- c. Daya dukung lindungan lingkungan ;
- b. Kaidah konservasi ;
- d. Opiimatisasi sumberdaya mineral dan/atau batubara ; dan
- e. Tingkat kepadatan Penduduk.
Bagian Ketiga
Wilayah Pertambangan RakYat
BAB V - PE$GILOLAAT{ USAI{A PTRTAMBAT{GAN MINTRAL DAIiI BATUBARA
Pasal 10

- (1). Pertambangan Rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk -menyelenggarakan usaha pertambangan mineral dan batubara guna turut serta membangun d.aerah dalam urusan pertambangan dengan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.
- (2). Kegiatan Pertambangan Rakyat dilaksanakan dalam Pertambangan RakYat. suatu WilaYah
- (3i. setiap usaha pertambangan rakyat pad wPR hanya dapat dilaksanakan apabila telah mendaPatkan IPR.
- (4). Wilayah Pertambangan Rat&lt;yat ditetapkan oleh Bupati seleiah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD.
- (5). lkiteria untuk menetapkan wPR adalah sebagai berikut :
- tot*pr.tyai'cadang* ptii.r"r logam atau batubara dengan kedalalnan maksimal 25 (dua Puluh lima) meter ; b.
- a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tePi sungai ;
- End.apan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba ; c.
- Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang ; dan/atau e.
- , Luas maksimat wilayah periambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare; d.
- Merrlpakan wilayah atau tempat kegiata, tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun' f.
Bagian KeemPat Usaha Pertambangan
BAB V - PE$GILOLAAT{ USAI{A PTRTAMBAT{GAN MINTRAL DAIiI BATUBARA
Pasal 11

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas :
- a. Pertambangan mineral ; dan
- b. Pertambangan batubara.
4. pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat t1) huruf a (21
5. digoiongkan atas :
- a. Pertambangan mineral radioaktif ;
- b. Pertambangan mineral logam ;
- c. Pertambangan mineral bukan logam ; dan
- d. Pertambangan batuan.
- {1) Usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk :
- t2l IUP dan iPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan BuPati.
- a. iUP ;
- b. IPR ; dan
- c. IUPK.
BAB V - PE$GILOLAAT{ USAI{A PTRTAMBAT{GAN MINTRAL DAIiI BATUBARA
Pasal 13

- (U Setiap usaha pertambangan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat IUP dan IPR.
- t2l IUp dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam WiUP untuk IUP, WPR untuk iPR'
- (3) IUp dan IPR diberikal untuk 1 (satu) jenis komoditas mineral bukan logam, komoditas batuan, komoditas batubara, atau komoditas mineral logam dan ikutannya.
- (4) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayal (21 berada dalam wuP yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) WUP dan/atau WPR sebagaimana dimaksud pada ayat {4) dan ayat {5) berada dalam WP.
BAB V - PE$GILOLAAT{ USAI{A PTRTAMBAT{GAN MINTRAL DAIiI BATUBARA
Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh IUP dan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), pemohol h*rr." memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial.
2. (2\ pemohon Ijin Usaha Pertambangan diajukan secara tertulis kepada Bupati.
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 15

- (1). ruP terdiri atas dua tahaP :
- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan
3. (2). Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatannya.
4. (3). IUP diberikan oleh Bupati.
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 16

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :
- a. Nama perusahaan ;
- b. Lokasi dan Luas Wilayah ;
- c. Rencana umum tata ruang ;
- d. Jaminan kesungguhan ;
- e. Modal investasi ;
- g. Hak dan Kewajiban pemegang IUP ;
- f. Ferpanjangan waktu tahap kegiatan ;
- h. Jangka waktu beriakunya tahap kegiatan ;
- j. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di pertambangan ; sekitar wilayah
- i. Jenis usaha yang diberikan ;
12. k, Perpajakan ;
1. Penyelesaian perselisihan ;
14. m.Iuran tetap dan iuran eksplorasi ; dan
- n. Amdal atau dokumen lingkungan hidup lainnya.
16. (21 IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 wqjib memuat ketentuan sekurang-kurangnya : ayat (1) huruf b
- a. Nama perusahaan ;
- b. Luas wilayah ;
- c. Lokasi penambangan ;
- d. Lokasi pengolahan dan pemurnian ;
- e. Pengangkutan dan Penjualan ;
- g. Jangka waktu berlakunYa IUP ;
- f. Modal investasi ;
- h. Jangka waktu tahaP kegiatan ;
- j. Lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang ;
- i. Penyelesaian masalah pertanahan ;
- k. Oana jaminan reklamasi dan pascatamb*g;
- l. Perpanjangan IUP ;
29. m.Hak dan Kewajiban Pemegang IUP ;
- n. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di pertambangan ; sekitar wilayah
- o. Perpajakan ;
- p. pentrimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran produksi ; tetap dan iuran
- q. Penyelesaian Perselisihan ;
- r. Keselamatan dan kesehatan kerja ;
- s. Konservasi mineral atau batubara ;
- t. Pemanfaatan barang, jasa dan teknologi dalam negeri ;
- u. Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik ;
- v. Pengembangan tenaga kerja Indonesia ;
- w. Pengelolaan data mineral atau batubara ;
- y. Amdal atau dokumen lingkungan hidup lainnya.
- x. Penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara; dan
- (1) IUP diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yarrg diajukan oleh :
- a. Badan usaha;
- b. Koperasi; dan
- c. Perseorangan.
5. (21 Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD'
- (3) Perseora:rgan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangal, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer,
- (4) IUp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan l(satu) atau beberapa IUP.
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 18

- (1). ruP diberikan melalui tahaP :
- a. pemberian WIUP; dan
- b. pemberian IUP.
- (2). IUP diberikan untuk 1 (satu)jenis mineral atau batubara.
- (3). Pemegang IUP yang menesrqkan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (4). Pemegapg IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain, wajib m"t g"3ukan peffinohonan IUP baru kepada bupati'
- (5). Pemegang IUP yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola dapat menyataku, tia* berminat untuk mengUsahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (6). Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan.mineral lain yang ditemukan ters;bui wajib menjaga mineral tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (7). IUP untuk mineral lain tersebut d.apat diberikan kepada pihak lain oleh bupati-
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 19

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.
Bagian Kedua Pemberian IIIfUP
Paragraf 1 Umum
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 2

O
- (1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas :
- a. WIUP mineral logam ;
- b. WIUP batubara ;
- c. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
- d. WIUP batuan.
6. {21 WIUP minerai iogam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a dan huruf b diperoleh dengan cara lelang.
- (3) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.
- Daiam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP. (1)
- Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP. {2)
- t3) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (21 merupakan badart usaha nyang telah terbuka (go pubticl, dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.
Paragtaf 2 'Ib*a Qam Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 22

Sebelum dilakukan peielangan WIUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud datam paial 20 ayat (2), Bupati mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dileiang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam ja"gi.a walrtu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum peiaksanaan lelang.
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 23

- (U Datam pelaksanaan pelelangan WIUP mineral iogam dan/atau batubara sebagaimarra dimaksud dalam Pasal 22 dibentuk panitia lelang.
- l2l Panitia lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Bupati, beranggotakan gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiiiki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara secara perangkat daerah lainnya.
Tugas dan wewenang panitia ielang WIUP mineral logam dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal23 meliputi :
- b. Menyiapkan dokumen lelang WIUP ;
- a. Menyiapkan lelang WIUP ;
- c. Men5rusun jadwal lelang WIUP ;
- e. Melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUP hanya 1 (satu) ;
- d. Mengumumkan waktu pelaksanaan ielang WIUP ;
- f. Menilai kualifikasi peserta leiang WIUP ;
- h. Melaksanakan ielang WIUP ; dan
- g. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
- i. Membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUP.
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 25

Untuk mengikuti lelang, peserta WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus memenuhi persyaratan :
- b. Teknis; dan
- a. Administratif ;
- c. Finansial.
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur dan persyaratan lelang WIUP diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 3 Tata Gara Pemberian WIUP
Mir#' Hh* Logam dan Batuan
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 27

Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan, badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (3) kepada Bupati.
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 28

- (1) Permohonan WIUP mineral bukan logam da:r/atau batuan yang terlebih dahulu tela-h memnuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara
nasional dan membayar biaya pencadangan wiiayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan wIUP.
- 12) Bupati dalam jangka waktu paling. lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima p"r*oirorir,1 wqiib memteit an keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaiman dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan menerima sebagaimana d.imaksud pada ayat \_!?l\_disampaikan kepada pemohon WIUP disertai d.engan penyerahan peta WIUP batas dan koordinat WIUP.
- (4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada periohon WIUP disertai dengan alasan penolakan'
Bagian Ketiga Pemberian IIIP
Paragraf 1 Umum
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 29

- (i) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri atas :
- a. IUP EksPlorasi ; dan
- b. IUP OPerasi Produksi.
- l2l IUP EksPlorasi terdiri atas :
- b. Batubara;
- a. Mineral logam ;
- c. Mineral bukan logam ; dan/atau
- d. Batuan
- (3) IUP Operasi Produksi terdiri atas :
- a. Mineral logam ;
- b. Batubara;
- c. Mineral bukan logam ; dan/atau
- d. Batuan'
Paragraf 2
Persyarataa IUP EksploraJi dan IUP Operasi Produksi
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 3

O
Persyaratal IUP Eksplorasi dan iUP Operasi Produksi meliputi persyaratan :
- b. Teknis ;
- a. Administratif ;
- c. Lingkungan ;darr
- d. Finansial.
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 31

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O huruf a untuk badan usaha meliPuti :
- a. Untuk IUP Eksplora'si dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan
batubara:
2. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
1. Surat Permohonan;
3. Surat keterangan domisili'
- b. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dart batuan :
1. Surat Permohonan;
3. Akte pend.irian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertarnbangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
2. Profil badal usaha;
4. Nomor Pokok wajib Peiak;
6. Surat keterangan domisili.
5. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
11. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a untuk koPerasi meliPuti : {21
- a. untuk iuP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan
batubara:
2. Susunan Pengurus; dan
1. Surat Permohonan;
3. Surat keterangan domisili.
- b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan :
2. Profil koPerasi;
1. Surat Permohonan;
3. Akte pendirian koperasi yang bergerak- dan/atau memiliki bidang usaha pertarnbangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Nomor Pokok wajib Pajak;
6. Surat keterangan domisili.
5. Susunan Pengurus; dan
11. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a untuk orang perseorangan meliputi : (3)
- a. Untuk IUP EksploLsi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan
bataubara:
2. Surat keterangan domisili'
1. Surat Permohonan; dan
- b. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Prod'uksi mineral bukan logam dan batuan;
2. Kartu tanda Penduduk;
1. Surat Permohonan;
3. Nomor Pokok wajib Pajak; dan
4. Surat keterangan domisit'
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a , untut&lt; perusahaan {irma dan peiusahaan komanditer meliputi :
1. Surat Permohonan;
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
2. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
3. Surat keterangan domisili.
- b. Untuk IUp Eksplorasi dan iUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
2. Profil Perusahaan;
1. Surat Permohonan;
3. Akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
5. Susunan pengurus dan daftar pemegarlg saham; dan
4. Nomor Pokok wajib Pajak;
6. Susunan keterangan domisili.
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 32

Persyaratan teknis sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 30 huruf b untuk :
1. Daftar riwayat ftla.tp dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman palqg sedikit 3 (tiga) talrun;
IUP Eksplorasi, meliPuti :
- 2.peta WIUp yani Aif"ri*t*pi OEtg.tt batas lioordinat geogralis lintang dan bujur *.*,..rk d"engan-keientuai sistem informasi geograli yang beriaku secara nasional
1. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geogra{is lintang dan bujur sesuai dengan ket.ntuan sistem informasi geografis yang berlaku Secara nasional;
- b. IUP Operasi Produksi, meliPuti :
2. Laporan lengkaP eksPlorasi;
3. Laporan studi kelaYakan;
5. Rencana kerja dan anggaran biaya;
4. Rencana reklamasi dan' pascatamb*gt
6. Rencana pembangunan sarana dan prasalana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
- dan/atau geologi Yang 7. fersedianya tenaga ahli pertambangan berpengalalrlan paling sedikit 3 (tiga) tahun'
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 33

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi :
- a. Untuk iUP ftlptort"iLeiiputi ijin iingkungan dan-p-ernyataail untuk mematuhi ketentuan peraturall perundanglundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup'
- b. Untuk IIJP Operasi Produksi meliputi : f . ijin lingkungan;
- pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundan gundangan di bidang perlindungrl Jrt pengelolaan lingkungan hidup; dan -hidup 2.
- persetujuan dokuilen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan' 3.
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 34

persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O huruf d untuk : a. iUe etsptorasi, meliPuti :
2. Bukti pembayaran harga ,i1;k;;pensasi data informasi hasii lelang WIUP mineral foi-J* atau blubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pJ;J;ean wila;'ah dan pemb*yT* pencetakan peta WIUp mineral Uui&lt;an tog"* it", tatuan at{s permohonan wilayah; dan
1. Bukti penempatan jaminan kesunggUhan pelaksa'naan kegiatan eksplorasi yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan;.
3. Laporan keuangan tahun terakhir'
- b. IUP OPerasi Produksi, meliPuti :
2. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
6. 1.Laporan keuangan tahun terakhir yang telah d'iaudit oleh akuntan publik;
3. Bukti pembayaran penggantiir.r."I^si sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemena"g lelang WtUp yang telah berakhir'
Paragraf 3
IUP EksPlorasi
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 35

IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal oleh Bupati. 30 ayat t huruf a diberikan
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 36

35 diberikan berdasarkan perseorangan Yang telah IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ;;t*"h";r" dari badan usaha, koPerasi mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan' Pasal dan
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 37

- (i}Pemegangielangwlulminerallogamatlu.|atubaraharusmenyampaikan permohonr, rUF Eksplorasi t"i"aJeupati dalam jangka *ukl9 paling lambat 5 0ima) hari kerja setelah penetapan pengumumallpemenang lelang WIUP'
- wajib memenuhi (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) persyarat* ".U"!"iLana dimaksud dalam Pasal 30'
- (3)ApabilapemenanglelanE.wlu|sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dalam jangka *uf.t r-E"gl*"f "hari kerja iiarf. menyampaikan permohona, IUP'
- d.ianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi pemilik Pemerintah Daerah.
- (4) Dalarn hal pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundrit *tt diri, WIUP ditawarkan kepada peserta leIang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi Sama dengan harga yal1g ditawarkan oleh pemenang pertama'
- Bupati melakukan lelang ulang WIUP apabila peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada yang berminat. (5)
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 38

- Badan usaha, koperasi atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat datam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus menyarnpaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati(1)
- permohonat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O' {21
- Apabila badan usaha, koperasi atau perseorangan sebagaimana dimaksud pra" ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyarnpaikan p"r*of,o*an' IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wltayah menjadi milik Pemerintah atau milik Pemerintah Daerah. (3)
- Dalam hal badan usaha, koperasi dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat {3) telah dianggap mengunduit rt, diti maka WIUP menjadi wilayah terbuka. (4)
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 39

Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepaJa Bupati untuk menunjang usaha kegiatan pertambartgannya'
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 4

O
- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral iogam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama B (delapan) tahun'
2. IUp Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling larna dalam jangka waktu 3-(tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis i.rt.ritu dapat diberik; dalam jangka waktu paling lama 7 (tuluh) tahun' {2\
3. IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paiing lama 3 (tiga) tahun. (3)
4. IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun' (4)
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 41

- (1) Dalam ha1 kegiatan eksplorasi dan kegiatan strldi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendipatkan minerll atau batubara yang tergali wajib melaporkan kegiatannya kepada Bupati'
2. pemegang iuP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara wajib *".r gl;,r[rn izin sernentara-uniuk melakukan pen garl gkutan dan penj u alan' (2\
3. Izin sementara diberikan oieh bupati' (3)
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 42

- (1) IUP Eksplorasi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :
- a. Nama Perusahaan ;
- b. Lokasi dan luas wilaYah ;
- c. Rencana umum tata ruang ;
5. d, Jaminan kesungguhan ;
- e. Modal irrvestasi ;
- g. Hak dan kewajiban Pemegang IUP ;
- f. Perpanjangan waktu tahap kegiatan ;
9. [. .langta waktu beriakunya tahap kegiatan ;
- j. Rencan, p"r.g"rriUangarl dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- i. Jenis usaha Yang diberikan ;
- k. Perpajakan ;
1. Penyelesaian Perselisihan ;
14. m.Iuran tetap dan iuran eksplorasi ;
- n. Amdal.
16. (21 Mineral atau batubara yang tergali dikenai iuran produksi.
Paragraf 4
IUP OPerasi Produksi
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 43

- setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk. memperoleh iuP operasi proa"r.*i sebigai kelanj utan kegiatan u saha pertambangannya. (1)
- IUp Operasi produksi dapat diberikan t&lt;epada b?9* usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral iogam atau batubara yang ielah *"rripr.ryai d'ata hasil kajian studi kelayakan' (2\
- iuP operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangafl, pengoiahan a* p"*rrrnian, serta pengangkutan dan penjualan' (3)
- IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada badan usaha, koperasi Iurt perseorangan yang memenuhi persyaratart sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30' t4)
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 44

- (1) iuP operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan aJa* jrt gka waktu paling lama 2O (dua putuh) tahun dan dapt diperpanjang 2 (duaf kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun'
2. (21 ruP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan iogam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 1O (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun'
3. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan iogam jenis tertentu dapat diberikan dalam janeka waktu paling lama 2O (dua puluh) tahun dan J"ir"t diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1O (sepuluh) tahun. (3)
4. iUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling iama 5 (lima) tahun dan d.apat diperpanj edrug 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun. (4)
5. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam irrrgf.i waktu paling larna 2O (dua puluhttahun dan dapt diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. (s)
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 45

- (U IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati, dimana lokasi penambangan' lokasi pengolahan dan pemurnian, Serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabuPaten'
- 12) IUP Operasi Produksi w4jib memuat ketentuan sekurang-kurangnya
- b. Luas wilaYah ;
- a. Nama wilaYah ;
- c. Lokasi Penambangan ;
- e. Pengangkutan dan Penjualan ;
- d. Lokasi pengolahan dan pemurnian ;
- f. Modal investasi ;
- h. Jangka waktu tahaP kegiatan ;
- g. Jangka waktu berlakunYa iUP ;
- i. Penyelesaian masalah pertanahan ;
- k. Dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
- j. Lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang ;
1. Perpanjangan IUP ;
- n. Rencana peng-embanguo Ertt pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan ;
- m. Hak dan kewajiban Pemegang IUP ;
- o. Perpajakan; .. . r . p, Penerimaan nega-ra bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi ;
- t. Keselamatan dan kesehatan kerja ;
- q. Penyelesaian Perselisihan ;
- s. Konservasi mineral dan batubara ;
- t. Pemanfaatan barang, jasa d'an teknologi dalam negeri ;
- u. Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik ;
2. \rv. Pengelolaan data mineral dan batubara ; dan
- v. Pengembangan tenaga kerja Indonesia ;
- x. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral dan batubara.
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 46

Dalam hal pemegarlg IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pe"grttgkutan dal penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan i""Eu"if."t"tt dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiiiki :
- b. iUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian ; dan/atau
- a. IUP OperasiProduksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- c. IUP Operasi Produksi.
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 47

- (1) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud Pasal 45 huruf a diberikan oleh Bupati apabila kegiatan pengangkutal dan penjualan berada daiam 1 (satu) wilaYah Daerah.
- (2) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud Pasal 45 huruf b diberikan oleh Bupati apabila komodiias tambang yang akan dioalah berasal dari wilayatr Daeiah dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah.
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 48

Dalam hal berdasarkan hasil dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh Lstansi yang berwenang berdampak fin[kungan pada 1 (satu) kabupaten, ruP Operasi proAirtsl diberikan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Menteri dan Gubernur.
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 49

Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam atau batubara di Daerah, harus *.triUt i IUP Operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari BuPati.
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 5

O
Pemegang IUP OPerasi Produksi dan WIUP kePada BuPati sesuai dengan kegiatan Pertambangannya. mengajukan permohonan wilayah di luar kewenangannya untuk menunjang usaha
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 51

Ketentuan tebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Operasi Produksi khusus diatur dengan Peraturan Bupati'
Bagian KeemPat Pertambangan Mineral dan Batubara
Paragraf 1 Pertambangan lYlineral Radioaktif
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 52

wuP mineral radioaktif d.itetapkan oleh Pemerintah dan pengusahaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentual peratuan pemndang-undangan'
Paragraf 2 Pertambangan Mineral Logam
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 53

WUP mineral logam diberikan dengan cara lelang. kepada badan usaha, koperasi, dan perseorallgan
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 54

- (1) pemegang iuP Eksplorasi mineral logam. diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (tima ribu) hekt*" drt"paling banyak 100'000 (seratus ribu) hektare.
- (2) pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUp kep;da pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya ^ berbeda, dan -nemueriai IUP dilakukan setelah *"*p"iti*Uangkan pendapat dari pemegang IUP pertama'
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 55

diberi WIUP dengan luas Paling Pemegang IUP Operasi Produksi.-mineral logam banyik ZS.OOO (dua puluh lima ribu) hektare'
Paragraf 3 Pertambangan Mtneral Bukan Logam
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 56

wIUp mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha' koperasi' dan perseoraflg* o"t s; ;**"p"'*ohonan wilayah kepada Bupati'
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 57

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logaln diberi WiUP dengan luas paling w sediki-t soo ltima ratus) hektare dan paring banyak 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu) hektare.
2. tZ) pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan fUn tepada pihak lain untuk mengusahakan mineral iain yang keterdapatannya berbedl. Hal tersebut dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang iUP pertama.
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 58

pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (1ima ribu) hektare.
Paragraf 4 Pertambangan Batuan
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 59

WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada bupati.
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 6

O
- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP denga.n luas paling sedikit 5 {lima)-hektare dan paling banyak 5.000 {lima ribu} hektare.
- (2) pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasl batuan dapat diberikan iUP \-' kepada pihak-laii untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda. Hal tersebut dilakukin setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP Pertama.
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 61

Pemegang iuP operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.
Paragraf 5 Pertambangan Batubara
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 62

WIUP batubara d.iberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseoran8an dengan cara le1ang.
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 63

- (1) pemegang IUP Eksplorasi Batubara d.iberi wiuP dengan luag n31i1g sedikit s-oodlr,iira Ribu) nLmare dan paling banyak 5o.ooo (lima puluh ribu) hektare'
2. {2\ pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan rup keplda -p*rat lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbed.a, dengan mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP Pertama.
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 64

Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi 15.000 (lima belas ribu) hektare. WIUP dengan luas Paling banYak
Bagian Kelima Pemasangan Tanda Batas
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 65

- (1) Dalam jangka waktu 6 {enam) bulan sejak diperolehnya iuP operasi Produksi' p"*"girrg IUP operasi Produksi wajiu mimberikan tanda batas wilayah dengan memasang Patok Pada WIUP'
2. t2\ Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (i) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi'
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakuk; perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUP diatur dengan Peraturan BuPati'
Bagian Keenam Komoditas Tambang Lain Dalam WIUP
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 67

- Dalam ha1 pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pem"gang IUP Eksplorasi a"" rup operasi Produksi-memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komod.itas tambang lainnya yartg ditemukan' (1)
- Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha baru' (2)
- (3) Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas iambang i"irrtty" sebagaimana dimaksud pada ayat (t), kesempatan pengusahu.int y" dapat aiUeritcan kepada pihak lain dan diselenggarak; d".tgutr cara lelang atau permohonan wilayah.
2. Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pertama. (4)
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata ca-ra pemberiafl IUP baru sesuai komoditas tambang lain diatur dengan Peraturan Bupati' (s)
Bagian Ketujuh
Perpanjangan IIIP EksPlorasi
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 58

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi diajukan kep.ada Bupati paling lambat aaramlangka wi&lt;tu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
2. t2) Permohonan perpanjangan iUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat
- a. Surat permohonan perpanjangan ;
- (1) paling sedikit harus dilengkapi :
- b. Peta dan batas koordinat wilayah ;
- c. IUP Ekplorasi yang masih berlaku ;
7. d, Bukti pelunasan iuran tetaP ;
- f. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan ;
- e. Laporan kegiatan eksPlorasi;
- g. Rencana kerja dan anggaran biaya ;
11. Bupati dapat menolak permohonan perpanjanFan IUP Eksplorasi apabila p"*"gurrg IUP Eksplora.si berdas*t* hasil evaluasi, pemegang IUP ift"pfr""i tidak menunjukkan aktivitas kegiatan eksplorasi secara nyata' {s)
12. Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP di&lt;splorasi paling lamlat sebelum berakhirnya IUP Eksplorasi' (4)
13. pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat diberikan perpanjangan paling banyak 2 {dua} kaii. (s)
14. Pemegang IUP Eksplorasi yang telah memperoieh perpanjangan IUP Eksplorasi pJl"[ binyak 2 (dua] t&lt;ati, Larus mengembalikan WIUP Eksplorasi kepada b"p"ii beriasarkan ketentu an peraturarl pef undan g- undan gal1. (6)
Bagian KedelaPan
PerpanJangan IUP Operasi Produksl
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 69

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kgnafa Bupati paling cepat dalam jut Ef." waktu 2 {dua) tahun ,dan paling larnbat dalam i"rgf."" waktu O tenarnj Uirtan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP'
- (2) Perrnohonan perpanjangan iUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengl&lt;api :
- a. Surat Permohonan PerPanjangan ;
- b. Peta dan batas koordinat wilaYah ;
- c. Bukti Pelunasan iuran tetaP ;
- d. Bukti pelunasan irrun proauksi atau pajak daerah tahun terakhir ;
- f. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan ;
- e. Laporan akhir kegiatan operasi produksi ;
- g. Rencana kerja dan anggaran biaya ;
10. [. Net*ca sumberdaYa dan cadangan ;
- (3) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IUP operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produt si teraa*arkag hasil evaluasi Dinas' pemegarlg IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kineda operasi produksi yang baik.
- (4) penolakan sebagaiman? {**"ud pada ayat {3) harus disampaikan kepada pemegang IUe "Operasi proaut&lt;si prtlttg iambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.
- (5) Pemegang IUP operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangart sebanyak 2 (dua) kali.
- (6) Pemegang IUP operasi Produksi yang telah memperoleh-.perpanjangan iuP operasi Produksi'sebanyak 2 (d;"i q"i, rrgt"s mengembalikan WIUP operasi produksi f.epra, nuplti berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VI - PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBAT{GAT{ MII{ERAL DAN BATI'BARA
Pasal 7

O
- (1) pemegang IUP operasi Pro-duksi yang telah.memperoleh perpanjangan IUP Operasi prod.uksi sebanyak Z tAu"l [Jisebagaiman" dimak*t'd dalam pasal 69 ayat (6), dat; jangka waktu 3 (tiga) tarrul sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP -beiakhir, frarus tit."*paikan kepada Bupati mengenai keberadaan potensi dan cadangan minei4 batubara pada wIUP-nya'
2. "oI 12) wiup yang iue-ny. akan bJrakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang *^*if, 6erpotensi untuk diusahakan, WIUP-nya dapat ditawarkan kembali melalui lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini'
3. (3)Da]ampelaksanaanlelangwlUPsebagaimanadimaksudpadaayat12]t \-' p"*eg.*g IUP sebelumnya mendapat hak yang sama
BAB VII - PERTA}IBAI{GAN RAKYAT
Pasal 71

Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut :
1. Pertambangan mineral logam;
3. Pertambangan batuan; dan/atau
2. Pertambangan mineral bukarr logam;
4. Pertambangan batubara
BAB VII - PERTA}IBAI{GAN RAKYAT
Pasal 72

- (1) Bupati memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat' baik perseorangan maupun keiompok masyarakat danf atau koperasi'
2. \2\ Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR *.d*g*i*rrr" dimaksud pada ayat (1) kepLda camat sesuai dengan ketentuan peraturan perund"ang-rrrd"ngun wajib menyarrlpaikan surat permohonan kepada BuPati.
3. pemerintah kabupaten melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta p"tmodrlrJ1 dan pemasaran d** usaha **"irtg["ti.6 kema-irpuan u*tha pertambangan rakyat dan bertanggUng j;;t?*ab terhadap pengamanan ieknis pada usaha pertambangan ralryat yang meliputi : (3)
- b. Pengelolaan lingkungan hidup; dan
- a. keselamata.tr dan kesehatan kerja;
- c. Pascatambang
7. Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksUd pada ayat ft1, p"*"rintah kabupatei wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur i*;d; g sesu ai dengan ketentuan p eratu ran perunda:r g-un dangan' (4)
- (5) Pemerintah kabupaten wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rat&lt;yat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkanrry" """ia berkall kepada Menteri dan Gubernur setempat'
Bagian Kedua
Izia Pertambangan RalrYat
BAB VII - PERTA}IBAI{GAN RAKYAT
Pasal 73

- (1)Luaswilayahuntukl{satu)IPRyangdapatdiberikankepada:
- a. Perseorargan paling banyak 1 (satu) hek-tare.;.
- c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare'
- b. Kelompok maJyaraf,at paling banyak 5 (tma) hektare; dan/atau
- (2t IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 {lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (s) Permohonan perpanjangarl IPR diajukan kepada Bupati paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IpR.
- t4) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IPR apabita berdasarkan hasil evaluasi Dinas, pemegang IPR tidak menunjukkan kinerja yang baik.
- (s) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IPR paling lambat sebelum berakhirnya IPR.
BAB VIII - PERSYARATAN PERIZINAN USAIIA PERTAMBANGAN
Pasal 74

- Badan usaha, koperasi, perseorangan, dan pemsahaan firma yaflg melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan finansial. (1)
- Persyaratan administratif, persyaratan teknis dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur daiam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 (21
- {3} Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat {2) mengenai jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi iebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB D - PERUBAIIAN LUASAN WILAYAH
Pasal 75

- {U Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai kewajiban untuk melepaskan WIUP dengan ketentuan :
- a. Pada saat mengajukan perpanjangan pertama, wilayah yang dapat dipertahankan paiing banyak 50% (lima puiuh persen) dari luas WIUP ;
- b. Pada saat mengajukan perpanjangan kedua, wilayah yang dipertahankan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari luas WIUP pada perpanjangan pertama.
- {2) Apabila luas wilayah maksimum yang dipertahankan sudah dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemega.llg IUP Eksplorasi tidak diwajibkan lagi menciutkan wilayah.
Bagian Kedua Perubahan karena Hak MasYarakat
BAB D - PERUBAIIAN LUASAN WILAYAH
Pasal 76

- (1) Apabila datam WIUP Eksplorasi terdapat lahan masyarakat setempat dengan tuf&lt;ti kepemilikan yang sah, maka masyarakat yang bersangkut-an dapat mengqjukan permottot an IPR baik dalam bentuk perseorangan, kelompok *."f*rt at maupun koperasi, dan pemegarlg IUP Eksplorasi tersebut wqiib memberikan wiiayahnya sesuai permohonan.
- (2) WIUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikurangi luasannya pada saat permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi dan/atau peningkatan ke IUP Operasi Produksi.
3. t3) IPR diberikan dalam wPR yang tidak melebihi 3 (tiga) wPR dalam 1 (satu) WIUP Eksplorasi.
BAB X - PENGHEI{TIAN SEMENTARA
Pasal 77

- (1) Kegiatal usaha pertambangan dapat dilakukan penghenlian sementara apabila terjadi :
- a. Keadaan kahar ;
- c. Gangguan teihad.p t otrdi"i daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- b. Keadaan yang menghalangi ; dan/atau
5. Penghentian sementara kegiatan usatra pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP' (21
6. Daiam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari Pemegang IUP. (3)
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l') hulaf c, penghentian sementara dilakukan oieh :
- a. Pelaksana InsPektur Tambang ;
- b. Bupati berdasarkan permohonan dari masyarakat'
BAB X - PENGHEI{TIAN SEMENTARA
Pasal 78

- (1) Penghentian sementara karena kead.aan kahar sebagaimanl{m3lsud dalam pasil ZZ ayat (1) huruf a harus diajukan oleh pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat 14 (ernpat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada nupati .."rr"i dengan kewenangannya untuk memperoleh persetujuan.
- (2) penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk .ian{t&lt;a waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
2. (s) penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayal (1) huruf b diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu I (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun pada setiap tahapan kegiatan dengan persetujuan Bupati.
3. Permohonan perpanjangan penghentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya izin penghentian sementara. {4)
4. Apabila jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3i talah berakhir, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu pLnghentian sementara dalam hal terkait perizinan dari instansi lain. (s)
BAB X - PENGHEI{TIAN SEMENTARA
Pasal 79

- Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (Ll huruf a, tidak mempunyai kewqjiban untuk memenuhi kewajiban keuangan sesu ai den gan ketentuan peratu ran perundan g-undangan' (r)
- pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan yang menghalangi dan/atau garlgguan terhadap kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 77 ayat (1) huruf b dan huruf c, wajib : (2\
- a. Menyampaikan laporan kepada Bupati ;
- b. Memenuhi kewajiban keuangan ;
- c. Tetap melaksanakan pengelolaan lingkungarr, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemantauan lingkungan.
BAB X - PENGHEI{TIAN SEMENTARA
Pasal 8

O
- Persetujuan penghentian sementara berakhir karena : (U
- a. Habis masa berlakunYa ; atau b. Permohonan pencabutan dari pemegang IUP
- Dalam hal jangka waktu yang ditentukan datam pemberian persetujuan penghentian sementara telah habis dan tidak diajukan permohonan p".iunjargan atau permohonan perpanjangan tidak disetujui, penghentian sementara tersebut berakhir. (2\
- Apabila kurun waktu penghentian sementara belum berakhir dan pemegang lUp sudah siap unt;k -rnelakukan kegiatan operasinya kembali, dapat mengajukrtt permohonal pencabutan penghentiall sementara kepada Bupati' (3)
- Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyatakan pengakhiran penghentian. (4)
BAB XI
Pasal 81

- (1) IUP dan IPR berakhir karena :
- a. Dikembalikan ;
- b. Dicabut; atau
- c. Habis masa berlakunYa.
- (2) Pemegang IUP dan IPR dapat menyerahkan kembali IUP dan IPR-nya dengan ;;;til; tertulis kepada Bupati disertai alasan yang jelas'
6. pengembalian IUp dan ipR sebagaimana pada ayat (2) dinyatakan sah setelah ai".I":"i oleh Bupati dan setelalt memenuhi kewajibannya' (3)
7. IUP dan IPR dapat dicabut oleh Bupati apabila : (4)
8. IUP aan fpn serta peraturan perundang-undangan ; b. pemegang IUP Jan IPR melakukan tiiaaf&lt; pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ;
9. ... a. pemegang iUp dan IPR tidak *!*"ttlni kewajiban yang ditetapkan dalam
10. f**"grog IUP dan IPR dinyatakan pailit'
11. ". (5) Dalam jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan iPR teiah habis dan tidak diajukan p..*ohorrrn pEningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan-tetapi tidak memenut i peisyaratan' maka IUP dan IPR tersebut berakhir-
BAB XI
Pasal 82

- (1)PemeganglUPdanlPRyangsudahberakhirkarenaalasansebagaimarra dimaksud dalam pasal g1 *"j;;;;menuhi dan menyelesaikan kew4jiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan'
- l2l Kewajiban pemegang luP a-an IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah terpenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati'
- (3)IUPyangtelahd'ikembalikan,dicabutatauhabisrnasaberlakunya sebagaimana d"imaksud dalam Fasal 81 dikembalikan kepada Bupati'
- (4)WIUPyarlgIUP-nyaberakhirSebagaimanadimaksudpadaayat(1)ditawarkan kepada badan ,r"uhn, koperasi, atau pers"o*g* melalui-mekanisme seuai a"rtg"., ketentuan dalam Peraturan Daera-h ini'
- (5}ApabilalUPberakhir,pemeganglUPwajibmenyerahkanseluruhdatayang diperoleh aarit "sif eksilorasl a-itt op.t.si produksi kepada Bupati'
BAB XII - PENINGI(ATAN NILAI TAMBAII
Pasal 83

- (1) pemegang IUP Operasi Produksi mineral wajib melakukan pengolahan dan p.*rirri*r, untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik **"*" langsung maupun meialui kerjasama dengan perusahaan dan pemegang IUP lainnYa.
2. t2) perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan IUP operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.
- (3) IUp Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian diberikan oleh Bupati.
BAB XII - PENINGI(ATAN NILAI TAMBAII
Pasal 84

- (1) pemegang IUP Operasi Produksi batubara wajib melakukan pengolal.an untuk meningkatkan nital tambah batubara yang diproduksi, baik secara langsung *rrpri., melalui kerjasama dengan perusahaan dan pemegang IUP lainnya'
2. t2) perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan.
- (3) IUp Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara diberikan oleh Bupati.
Bagian Kedua
Penlngkatan Nilal Tambah Mineral dan Batubara
BAB XII - PENINGI(ATAN NILAI TAMBAII
Pasal 85

- (U Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri atas pertambangan :
- a. Mineral logam ;
- b. Mineral bukan logam ;
- c. Batuan;atau
- d. Batubara.
- (2) Peningkatan nilai tambah mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. Pengolahan logam ; atau
- b. Pemurnian logam.
- (3) Peningkatan nilai tambah mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat [t; huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan mineral bukan logam.
- (4) peningkatan nilai tambah batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksan akan melalui ke giatan pen golahan batu an'
- (5) Peningkatan nilai tambah batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batubara.
BAB XIII - PENGGUNAAN TANAII UNTUK KEICIATAN USAHA PERTAMBANGAI{
Pasal 86

- (1) Hak atas WIUP dan WPR tidak meliputi hak atas tanatr permukaan bumi.
2. (21 Hak IUP dan IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (4) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan *.Ltrn menJapat izin aari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII - PENGGUNAAN TANAII UNTUK KEICIATAN USAHA PERTAMBANGAI{
Pasal 87

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapa! melaksanakan kegiatannya setelah m"naapai persetujuan dari pemegang hak atas tanah'
2. \21 Pemegeng IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib *.ryil"*iit an hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undan gan.
- (3) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat dilakukan secara bertahap *"*rrf dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.
- (4) pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (u dan -(2) yang telah melaksanakan penye'iesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikart hak atas tanah *.*.r"i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'
BAB X - TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN
Pasal 88

- (1) Pemegang IUP, IUPK dan IPR berkewajiban menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.
2. {2} Pemegang IUP berkewqjiban menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usatra pertambangan mineral atau batubara kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
3. Laporan tertulis yang disampaikan oleh pemegang IUP dan IUPK Eksplorasi serta pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi memuat laporan kemajuan kerja dalam suatu kurun waktu dan dalam suatu tahapan kegiatan tertentu. (3)
4. Laporan disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan atau tahun takwim kecuali laporan dwi mingguan dan bulanan tahapan kegiatan operasi produksi. (41
5. Rencana kerja dan anggaran biaya tahunan disampaikan kepada Bupati paiing lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwim. (5)
6. Laporan dwi mingguan dan bulanan tahapan kegiatan operasi produksi disampaikan kepada Bupati paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah berakhirnya tiap dwi mingguan atau bulan takwim. (6)
7. Bupati sesuai kewenangannya dapat memberikan tanggapan terhadap laporan rerrcana kerja dan anggarari biaya tahunan, laporan dwi mingguan dan bulanan tahapan operasi produksi. {7)
8. Tanggapan harus ditindaklanjuti oieh pemegang IUP dan IUPK dalam jangka waktu paling lama 3O (tiga puiuh) hari kalenader sejak diterima dari Bupati. (8)
BAB XV - PENGEMBAI{GAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 89

- Pemegang IUP berkewajiban men5rusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP. (u
- Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat. (21
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat {21 dapat mengqjukan usul prograrn kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Bupati untuk ditindaklanjuti oleh pemegang IUP.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat disekitar WIUP yang terkena dampak iangsung akibat aktifitas pertambangan, antara lain melalui program ketenagakerjaan dan pendayagunaan pelaku usaha serta produk setempat.
3. (s) Prioritas masyarakat merupakan masya-rakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan/daerah.
- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dibiayai dari alokasi biaya program program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
5. (71 Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dikelola oleh pemegang IUP.
BAB XV - PENGEMBAI{GAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 9

O
- t1) Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan prograrn pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- {21 Setiap pemegang IUP Operasi Produksi berkewajiban menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.
LARANGAN, IIAK DAN KEWA"IIBAN PTMEGiAI{G IZIN
Bagian Kesatu Larangan
- Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain. (1)
- Untuk pengalihan kepemiiikan dan/atau saham di bursa saham indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu yaitu telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi. (21
- Pengalihan kepemilikan dan/atau saham hanya dapat dilakukan dengart syarat : (3)
- b. Separ{ang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- a. Harus memberitahu kepada Bupati ; dan
Pemegangan IUP wqjib :
Bagtan Kedua Hak
Paragraf I ruP
BAB XV - PENGEMBAI{GAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 92

Pemegang iUP dapat melakukan sebrgian pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun atau seluruh tahapan usaha kegiatan operasi produksi.
BAB XV - PENGEMBAI{GAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 93

Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XV - PENGEMBAI{GAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 94

Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.
BAB XV - PENGEMBAI{GAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 95

Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai den gan ketentuan peratu ran perundang-un dan gan .
Paragraf 2 IPR
BAB XV - PENGEMBAI{GAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 96

Hak pemegang IPR :
- a. Mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah danf atau pemerintah daerah; dan
- b. Mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Ketiga KewaJiban
Paragraf 1 IUP
BAB XV - PENGEMBAI{GAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 97

- a. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- c. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral daa/atau batubara;
- b. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- d. MeiakJanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat ; darr
- e. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
BAB XV - PENGEMBAI{GAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 98

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yarrg baik, pemegarlg IUP wajib rnelaksanakan :
- b. Keselamatan operasi pertambangan;
- a. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan reklamasi dan pascatambang; pertambangan, termasuk kegiatan
- e. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam beniuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
- d. Upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
BAB XV - PENGEMBAI{GAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 99

Pemegang IUP wqiib menjamin penerapan standard dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.
BAB XV - PENGEMBAI{GAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 1

OO
Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XV - PENGEMBAI{GAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 1

O1
- Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasc.t.tt but S piaa saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi' (1)
- Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang. (2)
- peruntukan lahan pasca tambang dieantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antarapemegarlg IUP dan pemegang hak atas tanah' (3)
BAB XV - PENGEMBAI{GAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 1

O2
- (1) pemegang IUP wajib menyed.iakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang.
- (2) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan paJcatambang dengan d.ana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}'
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {21 diberlakukan apabila pemegang IUP tiart melaksanakan -reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.
BAB XV - PENGEMBAI{GAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 1

O3
pemegang IUp w4jib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara,
BAB XV - PENGEMBAI{GAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 1

O4
- (U Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolaha-n dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
- {21 Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan *"*rrrrikan hasil penambangan dari pemegang IUP lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 serta pengolahan dan pemurnian sebagairnana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.
BAB XV - PENGEMBAI{GAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 1

O5
- (U Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakui&lt;an kerjasama dengan badan usaLra, koperasi atau perseorangall yang telah mendaPatkan IUP.
- (2) IUP yang didapat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah \ / 1gp -OpIrasi produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh BuPati.
- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan p"rrgJufr.r, dan pem,Irnian dari penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR'
BAB XV - PENGEMBAI{GAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 1

O6
- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambanqll y.uog bermaksud menjual mineral danfatau batubara yang tergali wajib lebih dahuiu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan'
- (2) IUP hanya dapat d.iberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh bupati'
- (3) Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di.kenai iuran produksi'
- {4} Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Bupati.
BAB XV - PENGEMBAI{GAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 1

O7
Pemegang IUP harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XV - PENGEMBAI{GAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 108

Pemegang IUP wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada didaerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XV - PENGEMBAI{GAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 1

O9
- (1) Pemegang IUP w4jib men1rusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
2. (21 Penyu.sunan prografiI dan rencana dikonsultasikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
BAB XV - PENGEMBAI{GAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 11

O
Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.
BAB XV - PENGEMBAI{GAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 111

- (U Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana keda dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada bupati.
- 12) Ketentuan lebih ianjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - PENGEMBAI{GAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 112

- (1) Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.
2. tzl Ketentuan mengenai divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragtaf 2 IPR
BAB XV - PENGEMBAI{GAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 113

Pemegang IPR berkewqiiban :
- b. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengeloiaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku ;
- a. Uelakutan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- c. Mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah ;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada BuPati.
- d. Membayar iuran tetap dan iuran produksi ; dan
BAB XV - PENGEMBAI{GAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 114

Selain kewqjiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 71 wajib mentaati ketentuan persyaratan teknis.
BAB XI - RTKLAIT4ASI DAI{ PASCATAMBANG
Pasal 115

- Setiap pemegarlg IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pa"crtambang pada saat mengqiukan permohonan IUP Operasi Produksi' (1)
- Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang. {21
- Peruntukan lahan pascatambat g sebagaimana dimaksud pada ayat (21 d.icantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dengan pemegang hak atas tanah. (3)
BAB XI - RTKLAIT4ASI DAI{ PASCATAMBANG
Pasal 116

- pemegang IUP w4jib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang. (1)
- i(etentuan *Eb*gi*r11 dimaksud pada ayat tzl diberlakukan apabila pemegang IUP tiaat melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui. (3)
- i3upati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang d.engan dana jaminan sebagaimaria dimaksud pada ayat (1)' (21
BAB XI - RTKLAIT4ASI DAI{ PASCATAMBANG
Pasal 117

Ketentuan iebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 serta dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Reklamasi dan Pascatambang IPR
BAB XI - RTKLAIT4ASI DAI{ PASCATAMBANG
Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah sebelummenerbitkan IPR pada wilayah pertambangan ralqrat, wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk setiap wilayah pertambangan rakyat.
2. {21 Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat {1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
BAB XI - RTKLAIT4ASI DAI{ PASCATAMBANG
Pasal 119

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 untuk pemegang IPR.
2. {21 Dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, pemegang IPR dapat memberikan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
BAB XI - RTKLAIT4ASI DAI{ PASCATAMBANG
Pasal 12

O
Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang pada wilayah pertambangan rakyat diatur oleh Bupati,
BAB X - Bagian Kesatu Kepala Inspeksl Tambang (PITI
Pasal 121

- (1) Bupati mengangkat pegawai yang memenuhi persyaratan sebagai Pelaksana inspeksi Tambang.
- (2\ Kepala Dinas karena jabatannya adalah sebagai Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai PIT dan KAPIT diatur oleh Bupati' (3)
Bagian Kedua
KePala Teknlk Tambang
BAB X - Bagian Kesatu Kepala Inspeksl Tambang (PITI
Pasal 122

- (1) Setiap pemegallg IUP harus memiiiki Kepala Teknik Tambang sebelum \'*"*rrl"if&lt;eslatanEksplorasidanOperasiProduksi'
2. tzt Kepala Teknik Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat pengesahan dari KAPIT.
BAB X - Bagian Kesatu Kepala Inspeksl Tambang (PITI
Pasal 123

Ketentua, mengenai klasifrkasi, kriteria, tata cara, persyaratan pengangkatan dan kewajiban Kepala Teknik Tambang sertq ketentuan lainnya berkaitan dengan tugas, akan diatur oleh Bupati atauierpedoman kepada ketentuan yang berlaku'
BAB XI
Pasal 124

- (1) Selain pendapatan negara, pemegang IUP dan IPR berkewajiban membayar pendaPatan daerah.
2. Pendapatan d.aerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas : (21
- a. Pajak daerah ;
- e. Biaya kompensasi data informasi'
- t. Re"triUusi atas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah ;
6. Besarnya nilai pajak, retribusi dan biaya kompensasi diatur dalam Peraturan Daerah. (3)
- (4) Pendapatan daerah dibayar langsung oleh Daerah. pemegang IUP dan IPR ke Kas
BAB XI
Pasal 125

- Data informasi pencadangan wilayah pertambangan dan pencetakan peta WIUP beruPa : (1)
- a. WIUP baru ;
- b. WIUP bekas/batal/mengambang ;
- c. wIUP untuk mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan ; dan
d, WPR.
- 12) Pembayaran harga nilai kompensasi data informasi, pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan harus dilunasi pada saat penyerahan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi dan IPR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Bupati"
Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan
BAB XI
Pasal 126

- Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR. (u
- Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : (21
- b. Pemberian bimbingan, supervise, dan konsultasi;
- a. Pemberian ped.oman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
- c. Pendidikan dan pelatihan;
- d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.
- (S) Bupati melakukan penga\Masan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.
- (4) ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur oleh Bupati.
Bagian Kedua Perlindungan MasYarakat
BAB XI
Pasal 127

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
- b. Mengalukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pen gu sahaan pertamb angan yarr g menyalahi ketentu an'
- L. M.*p"rJt"fr ganti rugl yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pert-ambangan- sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (21 Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI
Pasal 128

- (1) Pemegang IUP harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat.
2. (21 Daiam hal pemegang IUP menggunakan tenaga kerja asing, terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri.
- (3) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi teknis dan berkoordinasi dengan Menteri yarlg menyelen ggarakan uru s an pemerintahan di bidan g ketenagakerj aal.
BAB XXI - SANKSI ADMIITISTRATIF
Pasal 129

- (1) Pemegang IUP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 65 ayat (1), Pasal 79 ayat (2), Pasal 83 ayat (1), Pasal 84 ayat (1), Pasal 86 ayat {3) dan (4), Pasal 88, Pasal 89 ayat (1), dan Pasal 90 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif.
2. {2} Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1} berupa :
3. b, Penghentian sementara IUP Operasi Produksi mineral dan batubara ; dan/atau
- a. Peringatan tertulis ;
- c. Pencabutan IUP.
BAB XXI - SANKSI ADMIITISTRATIF
Pasal 13

O
Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP, atau IPR diseiesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
BAB I - KETENTUAN PET{YIDII{AN
Pasal 131

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi *Jwenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pid.ana di bidang Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah; (3)
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidarrg Pertambangan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkal keterangan mengenai orang pribadi atau Badan terrtang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pertambangan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidara di bidang Pertambangan;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pertambangan;
- e. melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka. pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pertambangan;
- g. men5ruruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pertambangan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; danlatau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur daiam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (4)
BAB XXIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 132

Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa iUP, atau IPR dipidana dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (iima puluh juta rupiah).
BAB XXIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 133

pemegang IUP atau IPR yang dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan taporan palsi dipidana dengan piqary.penjara paling lama 6 (enam) bulan atau dend* piit g Uanyat&lt; Rp. 50.000'000,- (lima puluh juta rupiah).
BAB XXIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 134

Setiap orang yang mempunyai IUP Ekspiorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidanl d..rgL pldanl p"rrj*.\_pflitg lama 6 (enam) bulan atau denda ialt* banyak Rp. 50.0b0.0o0,- (lima puluh juta rupiah)'
BAB XXIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 135

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP dipidana penjara paling tama 6 (enam) bulan atau ienda paling banyak Rp' 50'000'000'- (lima puluh juta ruPiah).
2. l2l Setiap orang atau pemegang IUP -operasi pt.:tL:,I:'g-menampung' memanfaatkan, melakukan fiengoiahan dan pemurni3ll, pengangkutan' penjualan mineral dan batub.i" Virg bukan p"ttt"g*g IUP atau izin mineral dan batub*r yrog bersangkuirr,"aiplau"a dengan pi-d9r11peni3ra paling lama 6 (enam) bulan aiau denda prti.tg tanyak np,-50,b00.000,- (lima puluh juta rupiah).
Pasa1 136
Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangart dari pemegang IUP yaxg telah memenuhi syarat-syatat dipidana dengan pidana penjara paling tama"6 {6nam) Uutan atau dinda paling banyak Rp' 5O'O0O'0OO'iUma puluh juta ruPiah).
BAB XXIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 137

selain ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132' Pasai 133, Pasal 134, Pasal 135 dari Pasal 136, terhadap pelaku tindak pidana juga dapat diancam berdasarkan ketentuan peraturan perundang.,ttd*t g*tt lain Yang berlaku'
KETTNTUAN PTRATIHAN
BAB XXIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 139

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :
Kuasa Pertambangan, Pertambangan RakYat, Surat lzin Pertambangan Daerah dan Surat lzin -r"d aiU".it rt, berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap diberlakukan *.*["i jangka waktu berakhir' serta wajib
- rencana kegiatan pad'a seluruh wiiayah kuasa pertambangan lt"gr." *Ikt uitat t i,t'y" kuasa paertambangan kepada 2. MenyamPaikan sampai dengan BuPati.
1. Disesuaikan menjadi IUP atau tPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah 1111.
BAB XxI - KEfENTUAN PENUTUP
Pasal 14

O
pad.a saat peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten BalaIgan Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pengelolaan usaha Pertambangan U*rri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'
BAB XxI - KEfENTUAN PENUTUP
Pasal 141

Hal-hai yang belum d,iatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanrry, ,k* diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.
BAB XxI - KEfENTUAN PENUTUP
Pasal 142

peraturan Daerah ini mulai berlaku pad.a tanggal diundangkal'
orang dapat mengetahui, mernerintahkan pengu-ndangan Peratu"ra-n Agar setiaP
DitetaPkan di Paringin pada tanggal 3O Januari 2Ot2
dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.
BUPATI BALANGAN, Daerah ini
H. SEFEK EFFENDIE
Diundangkan di Paringin pada tanggal 30 Januati 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
H. M. RIDUAN DARLAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2A72 NOMOR 07