PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 52 Tahun 2013
Tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA
Berlaku: 29 November 2013
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu mengatur Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang....
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serang selaku pengguna anggaran/barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
10. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
11. Keperluan mendesak adalah keperluan yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
12. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Keputusan Persetujuan adalah naskah berbentuk keputusan Bupati untuk penandatanganan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga sebagai dasar dalam pencairan dana dimaksud.
15. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pegawai yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam Rangka Pelaksanaan APBD pada SKPD.
BAB II - RUANG LINGKUP BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 2

Ruang lingkup Belanja Tidak Terduga meliputi belanja untuk:
- a. tanggap darurat bencana;
- b. pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup; dan
- c. keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
BAB III - PENGGUNAAN
Pasal 3

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yaitu untuk serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- (3) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu harus memenuhi kriteria belanja yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Kriteria Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
- b. keperluan mendesak yaitu yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
BAB III - PENGGUNAAN
Pasal 4

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat bencana dan pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun -tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b dilakukan dengan pembebanan secara langsung pada Belanja Tidak terduga.
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan dengan pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan.
BAB IV - DASAR PENGELUARAN
Pasal 5

Dasar Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat bencana penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup serta belanja untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) Bulan terhitung sejak Keputusan Bupati ditetapkan.
BAB V - PENGANGGARAN
Pasal 6

Belanja Tidak Terduga dianggarkan oleh SKPKD dalam kelompok Belanja Tidak Langsung pada APBD tahun berkenaan.
BAB VI - TATA CARA PENGGUNAAN
Pasal 7

Tata cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan belanja tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yaitu sebagai berikut:
- a. berdasarkan rekomendasi Tim Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengusulkan penetapan kejadian luar biasa dan/atau pernyataan tanggap darurat bencana kepada Bupati;
- b. setelah penetapan kejadian luar biasa dan/atau pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati, Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
- c. berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana, Bupati menetapkan keputusan tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
- d. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1(satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
- e. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- f. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana; dan
- g. kepada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.
BAB VI - TATA CARA PENGGUNAAN
Pasal 8

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yaitu sebagai berikut:
- a. SKPD pengelola keuangan Daerah melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan Daerah tahun- tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- b. atas dasar hasil verifikasi tersebut, SKPD pengelola keuangan Daerah mengajukan permohonan persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga kepada Bupati;
- c. selanjutnya SKPD pengelola keuangan Daerah mengajukan nota pencairan dengan dilampiri :
1. Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
2. bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
3. nomor rekening bank atas nama pemohon klaim sebagaimana dimaksud huruf a di atas;
4. Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai cukup; dan
5. kwitansi bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan setuju dibayar oleh pengguna anggaran.
- d. berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya, Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan surat permintaan pembayaran langsung dengan pembebanan pada rekening Belanja Tidak Terduga, untuk selanjutnya diterbitkan surat perintah pencairan dana oleh SKPKD.
BAB VI - TATA CARA PENGGUNAAN
Pasal 9

Tata cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk belanja keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), yaitu sebagai berikut:
- a. dalam hal terdapat belanja keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD, SKPD terkait mengajukan Permohonan Persetujuan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga kepada Bupati dengan disertai dengan kajian tentang kriteria keperluan mendesak;
- b. berdasarkan permohonan dari SKPD terkait, Bupati menetapkan Keputusan tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
- c. atas dasar persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud huruf b, SKPKD melakukan pergeseran anggaran dari mata anggaran Belanja Tidak Terduga kepada belanja langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan;
- d. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud huruf c, dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- e. dalam hal penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sebelum perubahan APBD ditetapkan, penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBD dan dalam hal penggunaan belanja tidak terduga dilakukan setelah perubahan APBD ditetapkan, maka Bupati menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA); dan
- f. pencairan dan pertanggungjawaban anggaran belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD yang mengajukan permohonan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.
BAB VI - TATA CARA PENGGUNAAN
Pasal 10

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - TATA CARA PENGGUNAAN
Pasal 11

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur SKPD terkait.
BAB VII - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 12

Pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD.
BAB VII - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 13

Pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD selaku Pengguna Anggaran atas belanja yang telah dilakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
- a. Peraturan Bupati Serang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Tak Terduga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang; dan
- b. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Tak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.
Ditetapkan di Serang pada tanggal 29 November 2013
BUPATI SERANG,
Cap/Ttd
A. TAUFIK NURIMAN
Diundangkan di Serang pada tanggal 29 November 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,
Cap/Ttd
LALU ATHARUSSALAM RAIS
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 NOMOR 52