Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 58 Tahun 2005
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Dinas Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin;
f^
r)
3
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarmasin;
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat;
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak Bumi dan Bangunan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDLB PBB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
12. Utang Pajak adalah pajak yang masih hams dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
13. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPMKP PBB adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya untuk membayar kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
14. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPKP PBB adalah Surat Keputusan yang menetapkan besarnya jumlah kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
C*\
- 16.Tempat Pembayaran adalah Bank Umum/Kas Umum Daerah yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan memindahbukukan ke Bank Persepsi/Kas Umum Daerah Persepsi;
- 17.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
BAB II - TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
Pasal 2

Kelebihan pembayaran PBB terjadi apabila :
- a. PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
- b. dilakukan pembayaran PBB yang tidak seharusnya terutang.
BAB II - TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran PBB, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh Dinas atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB II - TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
Pasal 4

- (1) Kelebihan pembayaran PBB diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak.
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran PBB, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.
BAB II - TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap, Kepala Dinas atas nama Walikota menerbitkan :
-r x-&lt;
D
5
- a. SKPDLB PBB, apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
- b. SPPT PBB, apabila jumlah PBB sama dengan jumlah PBB yang seharusnya terutang;
- c. SKPD PBB, apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB yang seharusnya terutang.
- (2) Apabila setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan Kepala Dinas atas nama Walikota tidak memberikan keputusan, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, Kepala Dinas atas nama Walikota menerbitkan SKPKP PBB.
BAB II - TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
Pasal 6

- (1) Kelebihan pembayaran PBB yang masih tersisa dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB PBB hasil pemeriksaan Dinas atas nama Walikota.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPMKP PBB.
- (3) Bentuk SPMKP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
BAB II - TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
Pasal 7

- (1) SPMKP PBB dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
- a. lembar ke-1 untuk Dinas selaku penerbit SPMKP PBB.
- b. lembar ke-2 untuk Tempat Pembayaran yang ditunjuk.
- c. lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.
- d. lembar ke-4 untuk Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, SPMKP PBB beserta SKPKP PBB harus disampaikan secara langsung oleh Petugas yang ditunjuk oleh Dinas atau melalui Pos tercatat ke Dinas paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan terlampaui dan paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Kepala Dinas atas nama Walikota wajib menerbitkan SP2D paling lambat 4 (empat) hari sejak SPMKP PBB diterima.
- (4) Dinas mengembalikan lembar ke-2 SPMKP PBB yang telah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D disertai lembar ke-2 SP2D kepada penerbit SPMKP PBB.
i
^
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tangal 1 Januari 2013, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.
Ditetapkan di Banjarmasin padatanggal 3 September 2012
ljk WALIKOTA BANJARMASIN,^-
/&amp;
. MUHIDIN yw
Diundangkan di Banjarmasin padatanggal 4 September 2012
r*\ V: SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASINpk
Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor .60,
f