PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 14 Tahun 2013
Tentang KABUPATEN LABUHANBATU
Berlaku: 15 Juli 2013
N/A
Preamble

Menimbang
:
a.
- bahwa agar bantuan Keuangan dapat dilaksanakan secara tepat guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Labuhanbatu. b.
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Indonesia Tahun (Lembaran Negara Republik 1956 Nomor 58,
Mengingat
: 1 .
2
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonensia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
3
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman Pcngclolaan Kcuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
2. Daerah Kabupaten 7. Peraturan Labuhanbatu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2007 Nomor 17 Seri D Nomor 17);
3. Daerah Kabupaten 8. Peraturan Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Keija Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Daerah (Lembaran Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 36 Seri D Nomor 36) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Keija Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 Nomor 32 Seri D Nomor 32); Daerah (Lembaran
4
9. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan pada Pcmcrintah Kabupatcn Labuhanbatu (Lembaran Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 37 Seri D Nomor 37); Daerah Kabupaten
2. Daerah Kabupaten 10. Peraturan Labuhanbatu Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2013 Nomor 01 Seri D Nomor 01);
11. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 08 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 4 Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2013; tentang Penjabaran 2013
13. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 410 / 191 / BPMPD-K / 2013 Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Labuhanbatu. tentang
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN DI KABUPATEN LABUHANBATU
BAB V - Pasal 8
Pasal 9

Susunan keanggotaan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut :
1. Camat sebagai penanggung jawab;
2. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
3. Kasi Kesos dan PMD sebagai Sekretaris;
4. Kasi Tata Pemerintahan sebagai anggota;
5. Kasi Trantib sebagai anggota;
6. UPTD terkait sebagai anggota.
BAB V - Pasal 8
Pasal 10

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut :
1. Lurah sebagai Penanggung Jawab
2. Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Anggota
BAB V - Pasal 8
Pasal 11

Pelalcsanaan kegiatan yang pembiayaan bersumber dari Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kelurahan sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
BAB V - Pasal 8
Pasal 12

Susunan keanggotaan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membina dan mengkoordinasikan Forum Musyawarah Kelurahan dalam wilayah kecamatan.
2. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan untuk disesuaikan dengan hasil musyawarah rencana pembangunan kelurahan yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpangan tindih p&gt;embiayaan.
3. Membantu Tim Pelaksana Kelurahan dalam menyusun rencana teknis penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan beserta kelengkapannya.
4. Melaksanakan Sosialisasi tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan.
X -
5. Bersama Tim Kabupaten memfasilitasi Tim Pelaksana Kelurahan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan.
6. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan.
7. Memfasilitasi pemecahan masalah jika dijumpai ada permasalahan dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan.
BAB V - Pasal 8
Pasal 13

Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas :
- a. Menyusun perencanaan penggunaan dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan yang melibatkan LKMK dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk membahas masukan dan usulan.
- b. Mensosialisasikan Rencana Penggunaan Bantuan Kelurahan kepada seluruh masyarakat melalui rapat / pertemuan, pengumuman ditempat-tempat strategis untuk niervdapatkan tanggapan masyarakat.
- c. Mengajukan permohonan pencairan dana, melakukan penatausahaan keuangan dan melaksanakan kegiatan serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
- d. Bertanggungjawab secara adminsitratif, fisik dan keuangan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan.
- e. Mempersiapkan dan melengkapi bukti-bukti pengeluaran yang sah terhadap penggunaan Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan termasuk penyetoran PPN dan PPh sebagai dokumen pertanggungjawaban pengelolaan.
BAB V - Pasal 8
Pasal 14

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP Pasal 24
Pasal 25

»
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupatl ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
Ditetapkan di Rantauprapat pada tanggal 15 Juli 2013
BUPATI LABUHANBATU,
dto
TIGOR PANUSUNAN SIRBGAR
Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 14 Tahun 2013 Tanggal 15 Juli 2013
!
*
Lampiran : Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor
: 14 Tahun 2013
Tanggal
: 15 Juli 2013
Format 1
BERTTA ACARA HASIL MUSYAWARAH
tahun .Kecamatan Labuhanbatu, telah mengadakan musyawarah dalam rangka menetapkan jenis-jenis usulan dari Dana Bantuan Kabupaten Labuhanbatu ke Pemerintah Kelurahan (daftar hadir terlampir) dengan hasil sebagai berikut: Pada hari ini tanggal , kami warga Kelurahan .Kabupaten Bulan Tahun
1. Operasional Pemerintah Kelurahan Rp
2. Kegiatan Sarana Prasarana, dengan biaya Rp
3. Biaya pendukung Kegiatan TP PKK Rp
4. Biaya pendukung Kegiatan LKMK Rp
5. Kegiatan pendukung operasional gerobak sampah Rp.
6. Peningkatan Usaha Ekonomi Rp.
Kecil / Menengah
7. Pembuatan titik koordinat batas wilayah kelurahan Rp.
- 8.
- Biaya pendukung kegiatan posyandu Rp.
Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperiunya.
Ketua Tim Pelaksana
Menyetujui :
KepaJa Kelurahan
Ketua LKMK Kelurahan
Format 2
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
KECAMATAN
KELURAHAN
ALAMAT : JALAN
POS
.20
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal
Kepada
Yth. Bapak Bupati Labuhanbatu
c / q. Kepala BPMPD / K
Penting
1 (satu) berkas
Pengajuan Proposal
Bantuan Kelurahan
Tahun
di ~
Rantauprapat.
Berdasarkan basil musyawarah Kelurahan
Kecamatan yang
dilaksanakan pada tanggal
(Berita Acara
Hasil Musyawarah terlampir) merencanakan kegiatan bantuan
Keuangan
- Pemerintah
Kabupaten
Labuhanbatu kepada Pemerintah Kelurahan Tahun
20 digunakan untuk :
1. Operasional Pemerintah Kelurahan Rp
2. 2.Kegiatan
3. Sarana Prasarana, dengan biaya Rp.
4. 3.Biaya
5. pendukung
6. Kegiatan
7. TP PKK
8. Rp.
4. Biaya
10. pendukung
Kegiatan
LKMK
Rp.
- 5.Kegiatan pendukung operasional gerobak sampah Rp.
- 6.Peningkatan Ekonomi Usaha Kecil / Menengah Rp.
7. Pembuatan titik koordinat batas wilayah kelurahan Rp.
8. Biaya pendukung kegiatan posyandu Rp.
NO.
KODE
Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kepada Bapak Bupati Labuhanbatu mengabulkan permohonan kami melalui pemberian Bantuan Keuangan kepada Pcmerintah Kelurahan Tahun 20... sebesar sebagaimana proposal kegiatan terlampir. ) Rp. (
Demikian untuk menjadi maklum dan atas bantuan yang Bapak berikan kami ucapkan terima kasih.
Lurah
TIM PELAKSANA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
KE PEMERINTAH KELURAHAN
KELURAHAN
KECAMATAN
KODE POS
ALAMAT : JALAN
NO.
A. LATAR BELAKANG
B. TUJUAN KEGIATAN
1.
2 .
3.
C. MANFAAT KEGIATAN
1 .
2 .
3.
D. RENCANA KEGIATAN
Berdasarkan potensi dan permasalahan yang dihadapi warga untuk peningkatan ekonomi masyarakat telah dibahas dalam forum musyawarah Kelurahan yang dihadiri oleh Kepala Kelurahan, Ketua LKMK dan anggota
masyarakat sejumlah beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain adalah : .orang berhasil memutuskan
1. Biaya Operasional
2. Bidang sarana prasarana lokasi kegiatan di Dusun
3. dst
E. LOKASI DAN SASARAN
1. Bidang sarana prasarana, lokasi kegiatan di Lingkungan
2. Bidang pengembangan perekonomian masyarakat :
3. Ekonomi usaha dengan nama sasaran Kegiatan Peningkatan kecil / menengah di Dusun kelompok .jumlah orang
3. dst
F. PEMBIAYAAN
Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut diatas, diperkirakan menghabiskan biaya sebesar Rp. dana tersebut berasal dari dana bantuan Kabupaten Labuhanbatu .). Uraian RAB terlampir. Rp. APBD
G. PELAKSANA KEGIATAN
Sesuai hasil Rapat telah dibentuk panitia pelaksana pembangunan yang susunannya sebagai berikut :
Penanggungjawab
Ketua
Sekretaris
Pembangunan /
: Lurah
: Sekretaris Kelurahan
Kasi
Kesos
dan
pejabat yang dihunjuk
: Bendahara
Bendahara
24
- 1. Kasi Pemerintahan
2. Kasi Trantib
3. Kepala Lingkungan
4. LKMK
5. TP PKK
6. Tokoh Masyarakat
Anggota
H. JADWAL PELAKSANAAN
Jadwal waktu pelaksanaan direncanakan mulai bulan sampai dengan tanggal 31 Desember 20
- I. PENUTUP
Demikian proposal rencana kegiatan Bantuan Keuangan Kabupaten Labuhanbatu kepada Pemerintah Kelurahan semoga mendapat persetujuan dan hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat Kelurahan. Kecamatan
Ketua Tim Pelaksana
Menyetujui :
Ketua LKMK Kelurahan
Lurah
!
&gt; •
RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB) BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN TAHUN 0000000
KELURAHAN
KECAMATAN
| No | Uraian Kegiatan | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|------|---------------------------------------|----------|----------|---------------------|---------------|
| 1 | Biaya Operasional a. b. c . cist | | | | |
| 2 | Sarana Prasaran a . b. c.dst | | | | |
| 3 | Biaya kegiatan TP PKK a. b. c. dst | | | | |
| 4 | Biaya kegiatan TP LKMK a . b. c . dst | | | | |
| 5 | Dst | | | | |
| | Jumlah 1 + 2 + 3 + | | | | |
Ketua Tim Pelaksana
Menyetujui :
Lurah.
Ketua LKMK Kelurahan
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU KECAMATAN
KELURAHAN
ALAMAT: JALAN
KODE
NO.
POS
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KEPALA KELURAHAN
Yang bertada tangan dibawah ini, saya :
Nama
NIP.
Jabatan
Alamat
Telp. / HP
: Lurah
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan Tahun dari APBD Kabupaten Labuhanbatu tersebut, kami sanggup untuk : sebesar
1. Membuat Berita Acara Pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan (setelah menerima dana tersebut)
2. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud dan melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam proposal
3. Penggunaan anggaran bersifat transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran serta tepat mutu.
4. Pemanfaatan bantuan keuangan oleh masyarakat diatur berdasarkan hasil Rapat.
5. Membuat laporan pertanggungjawaban, disampaikan kepada Bupati Labuhanbatu cq. Badan PMPD/ K
Labuhanbatu
selambat-lambatnya
31
Kabupaten
Desember .
Demikian pemyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan bertanggungjawab.
LURAH
Materai
FAKTA INTEGRITAS
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :
- I. Nama
Jabatan
Alamat
Lurah
- II. Nama
Jabatan
Alamat
Ketua Tim Pelaksana
- III. Nama
Jabatan
Alamat
Bendahara Kelurahan
dari menerima Bantuan Keuangan Kelurahan Kabupaten Labuhanbatu dan akan mempergunakannya sesuai dengan yang telah dianggarkan dalam Proposal Dana Bantuan Kelurahan Tahun Telah Pemerintah
Demikian pemyataan ini kami perbuat dengan sesungguhnya. Atas pelanggaran yang teijadi kami menyatakan dalam fakta integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
YANG MEMBUAT PERNYATAAN
Materai
3
1 .
2
l
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU KECAMATAN KELURAHAN
ALAMAT : JALAN
NO.
KODE
POS
Kepada
Yth. Bapak Bupati Labuhanbatu
c / q. Kepala Dinas PPKAD
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal
: Penting
: 1 (satu) set
: Permohonan
Pencairan Dana.
di ~
Rantauprapat.
Berdasarkan hasil Rapat Keiurahan Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu merencanakan kegiatan bantuan keuangan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu kepada Pemerintah Keiurahan Tahun .yang penggunaannya sarana untuk peningkatan prasarana, pengembangan ekonomi masyarakat, biaya operasional pemerintah Keiurahan, dll dengan bantuan dana sebesar proposal ) , terlampir.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka karni mohon bantuan Bapak untuk mentransfer Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Labuhanbatu ke Pemerintah Keiurahan ke :
Nomor Rekening
:214.01.02.000009.0
Pada Bank
:
;
^
30
: Pemerintah Kelurahan
Kepala Kelurahan
Bendahara Kelurahan
Atas nama
Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatian serta bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.
LURAH
!
K W I T A W 8 I
Nomor
Telah diterima dari Labuhanbatu
Pemerintah
Kabupaten
Uang Sebanyak :
: Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah
,
Kelurahan
...Kabupaten
Rekening
Nama
Bank
Guna membayar
Kelurahan
Tahun
Kecamatan
Labuhanbatu
Nomor
Atas pada
Terbilang :
Mengetahui :
Ketua Tim Pelaksana Bendahara Kelurahan
Lurah
Materai
V
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU KECAMATAN
KELURAHAN
ALAMAT: JALAN
NO.
POS
KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR :
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN
KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN LABUHANBATU
LURAH
i
: a.
bahwa dalam rangka mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk prakarsa, swadaya dan gotong royong dalam proses pembangunan sehingga timbul suatu gerakan masyarakat di Kelurahan untuk membangun, meningkatkan kemampuan, kemandirian serta kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengelola Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan agar keuangan lebih efektif guna tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat dan dapat dijaga kelestarian serta pengembangannya; pengelolaan Tahun
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b,
KODE
Menimbang
Mengingat perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan. Kelurahan
: 1.
- Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); Provinsi Sumatera Utara
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4437) dengan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonensia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu kepada Pemerintah Kelurahan di Kabupaten labuhanbatu.
MEMUTUSKAN :
: Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan , yang daftamya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Tahun
: Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas Tahim merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan memelihara kegiatan.
: Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Diktum KEDUA kepada Kepala Kelurahan.
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di pada tanggal
LURAH
Lampiran : Keputusan Kepala Kelurahan
Nomor
Tanggal
TIM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BANTUAW KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN
KELURAHAN
TAHUN
| No | Jabatan Dalam Organisasi | Jabatan Dalam Kepanitiaan |
|------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Kepala Kelurahan | Penanggung Jawab |
| 2 | Sekretaris Kelurahan | Ketua |
| 3 | Kasi Kesos dan Pemb | Sekretaris |
| 4 | Bendahara Kelurahan | Bendahara |
| 5 | Kasi Pemerintahan | Anggota |
| 6 | Kasi Trantib | Anggota |
| 7 | Kepala Lingkungan | Anggota |
| 8 | LKMK | Anggota |
| 9 | TP PKK | Anggota |
| 10 | Tokoh Masyarakat | Anggota |
LURAH
Format 3
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
Kepada :
Bapak Lurah
Kecamatan ..
Di ~
Tempat
Dengan memperhatikan proposal Bantuan Keuangan kepada Kecamatan bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dengan rincian sebagai berikut : Tahun Pemerintah Kelurahan
| NO | URAIAN / KEGIATAN | JUMLAH DANA YANG DI MINTA | PAJAK | KET |
|-----------------|---------------------|-----------------------------|---------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3 4 5 6 Dst | Jumlah | | | |
Terbilang :
Demikian surat permintaan pembayaran ini diajukan untuk memperoleh persetujuan.
20 ...
Ketua Tim Pelaksana
Diketahui : Kelurahan
( Nama Lengkap)
Bendahara
(Noma Lengkap)
n
Format 4
KELURAHAN
BUKU KAS UMUM
KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN
| NO | TGL | URAIAN | PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) |
|------|-------|----------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Jumlah bulan / tanggal
Rp.
Rp.
Jurnlah sampai bulan lalu / tanggal
Jumlah semua s / d bulan/ ' tanggal
Sisa kas
Rp.
Pada hari ini tanggal
200
Oleh kami didapat dalam kas Rp.
(
dengan huruf)
Terdiri dari :
Tunai
Rp.
Saldo bank
Rp.
MENGETAHUI
LURAH
[ Nama Lengkap)
Rp. Rp.
Rp. Rp.
.
, tanggal
BENDAHARA KELURAHAN
(Nama Lengkap)
Cara Pengisian:
Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas atau pengeluaran kas Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
1
Format 5
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGLATAN BANTUAN KELURAHAN KABUPATEN LABUHANBATU KELURAHAN TAHUN KECAMATAN
Realisasi Tahap
| N o | Nama Kegiatan | Jumlah Dana Diterima (Rp) | Realisasi (Rp) | Masaiah Persentasi (%) *) | Pemecaha Masalah *) |
|-------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| | | | | 6 | |
20
MENGETAHUI,
LURAH
(
KETUA TIM PELAKSANA
(
)
KETERANGAN
*) Berisi sesuai masalah yang dihadapi pada kegiatan bulan yang dilaporkan
BUPATI LABUHANBATU, dto
TIGOR PANUSUNAN SIREGAR