Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 30 desember 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah Wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan
Mengingat
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah dievaluasi oleh Gubernur berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 717 Tahun 2016 dan telah disempurnakan sesuai dengan hasil evaluasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2017 . perlu
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5 Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 11 Peraturan Pemerintah Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
2. 13 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan baran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); Lem
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 59,
3. 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. 20 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
5. 21 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang kali
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 440, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541).
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 24 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2009 Nomor 2);
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2011 Nomor 2);
- 27 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 7);
- 28 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha (Lembaran Daerah kabupaten kolaka utara Tahun 2012 Nomor 8);
- 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah kabupaten kolaka utara Tahun 2012 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2013 Nomor 10); pada
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
dan
BUPATI KOLAKA UTARA
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017
N/A
Pasal 2

- 1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 1 terdiri dari pasal
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
39.711.806.988, Rp
- Dana Perimbangan sejumlah
Rp 599.142.217.000,
- c Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah
Rp 117.700.397.378,
- 2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a terdiri pada
2. dari jenis pendapatan
- 3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan pada
- a
- Pajak Daerah sejumlah Rp
6.766.186.010,-
- Retribusi Daerah sejumlah Rp
2.975.399.130,-
- C.
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sejumlah Rp 9.003.149.571,-
- d. Lain-lain PAD Yang Sah sejumlah
Rp
20.967.072.277, -
- a. Bagi hasil pajak /bukan sejumlah pajak
24.275.417.000, Rp
- b. Dana Alokasi Umum sejumlah
471.165.317.000, Rp
- C. Dana Alokasi Khusus sejumlah
Rp 103.701.483.000,
| 4) | Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada | ayat |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan | (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan | (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan |
| a. Pendapatan Hibah sejumlah | Rp | 5.000.000.000, |
| b. Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi/ pemerintah | b. Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi/ pemerintah | b. Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi/ pemerintah |
| daerah Lainnya sejumlah | Rp | 6.048.300.378,- |
| Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah |
| | Rp | 106.652.097.000,- |
N/A
Pasal 3

- Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) terdiri dari
- a. Belanja tidak langsung sejumlah
Rp 486.753.022.627,-
- b . Belanja Langsung sejumlah 361.695.827.978, Rp
- Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja
- 8.
- Belanja Pegawai sejumlah Rp 314.664.962.754,-
- b
- C.
- Belanja Bunga Rp
9.000.000.000
- Belanja Hibah Sejumlah Rp 11.060.735.200,
- d.
- Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp
- 974.158.514,
- e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah
- Rp 150.009.982.098,
- f. Belanja Tidak Terduga sejumlah
- 3) Belanja langsung sebagimana dimaksud jenis belanja: pada
- Belanja Pegawai sejumlah
- b Belanja Barang dan Jasa sejumlah
- C. Belanja Modal sejumlah
- 1.043.184.061 Rp
- ayat (1) huruf b terdiri dari
23.860.847.064, Rp
Rp 125.326.998.682,-
212.507.982.232,-
- 2)
N/A
Pasal 4

| 1) | Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari: | Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari: |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah | Rp | 103.844.429.239 |
| b Pengeluaran biayaan Daerah sejumlah Pem | Rp | 11.950.000.000,- |
| 2) | Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan pada | Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan pada |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah | Rp | |
| b Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah | Rp | 98.389.900.000,- |
| 3) | Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan pada | Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan pada |
| Penyertaan Modal pemerintah daerah sejumlah | Rp | 1.250.000.000, |
| b Pembayaran Pokok Utang sejumlah | Rp | 10.700.000.000,- |
N/A
Pasal 5

- 1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
- 2) Keadaan darurat sebagaimana ayat (1), paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut pada
- 1) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- 3) Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
- 4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap Anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
N/A
Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari
- 1) Lampiran I Ringkasan APBD;
- 2) Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
- 3) Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- 4) Lampiran IV menurut urusan
5. Rekapitulasi daerah, organisasi SKPD program, dan kegiatan;
belanja pemerintah dan fungsi
- 5) Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- 6) Lampiran VI Daftar perubahan jumlah pegawai, golongan dan jabatan;
- 7) Lampiran VII Daftar piutang daerah;
- 8) Lampiran VIII Penyertaan modal (Investasi) daerah;
5. 9)
6. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- 10) Lampiran X Daftar pengurangan
perkiraan penambahan dan aset lainnya;
- 11) Lampiran XI anggaran yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
Daftar kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya tahun anggaran Ini;
- 12) Lampiran XII Daftar dana cadangan;
- 13) Lampiran XIII Daftar pinjaman dan obligasi daerah.
N/A
Pasal 7

Bupati Kolaka Utara menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
N/A
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Kolaka Utara. setiap
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|--------------------|----------------------------|
| | UNiTI / SATUAN KERJA PAFAF |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| | kapog Hvkur |
| 5 | 5 |
Ditetapkan di Lasusua Pada tanggal 30 desember 2016
Diundangkan di Lasusua
Pada tanggal
30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017 (15/201/2016)