PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 28 Tahun 2014
Tentang PENGELOLAAN JASA SARANA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU
Berlaku: 22 Juli 2014
N/A
Preamble

Mengingat :
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN JASA SARANA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU
BUPATI KAPUAS HULU,
Menimbang : a.
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya peningkatan pelayanan kesehatan yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau, maka diperlukan pembiayaan yang dapat dikelola melalui Jasa Sarana;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, untuk penggunaan jasa sarana ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usulan Direktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jasa Sarana pada Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Menetapkan :
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JASA SARANA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau yang selanjutnya disebut RSUD dr. Achmad Diponegoro adalah rumah sakit umum daerah milik Pemerintah Daerah.
5. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan barang yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
6. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro atas pemakaian sarana dan fasilitas RSUD dr. Achmad Diponegoro dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruangan rawat inap
9. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruangan rawat inap.
10. Pelayanan Ruangan Bersalin dan Nifas adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan pelayanan parsalinan.
11. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam penentuan penguatan diagnostik.
12. Instalasi Gawat Darurat adalah pelayanan yang disediakan oleh rumah sakit untuk penanganan pertama pada pasien kedaruratan.
13. Pelayanan Tindakan Kedokteran Operatif adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter kepada pasien dengan tindakan operasi.
14. Ambulans adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mengangkut pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayan lainnya yang diberikan kepada pasien.
15. Administrasi Kesehatan adalah kegiatan surat menyurat di bidang kesehatan yang diperlukan untuk penilaian kesehatan, rujukan dan pembuktian hukum pada kasus kriminalitas .
16. Pemulasaran Jenazah adalah perawatan jenazah yang dilakukan di kamar jenazah sebelum jenazah diserahterimakan pada keluarga yang bertanggung jawab terhadap jenazah.
17. Swakelola pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro.
18. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pengawasan, dan pengendalian.
BAB II - JASA SARANA
Pasal 2

Jasa Sarana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Jasa Sarana RSUD dr. Achmad Diponegoro. Bagian Kesatu Jasa Sarana
Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek jasa sarana
BAB II - JASA SARANA
Pasal 3

Dengan nama Jasa Sarana diperoleh dari penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Achmad Diponegoro dimana sebesar 60% (enam puluh persen) dari total penerimaan jasa sarana dikembalikan kepada RSUD dr. Achmad Diponegoro.
BAB II - JASA SARANA
Pasal 4

- (1) Objek Jasa Sarana adalah pemakaian sarana dan fasilitas RSUD dr. Achmad Diponegoro.
- (2) Pemakaian sarana dan fasilitas RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) meliputi :
- a. Pelayanan Rawat jalan;
- b. Pelayanan Rawat Inap;
- c. Pelayanan tindakan kedokteran pasien rawat inap;
- d. Pelayanan ruangan bersalin dan nifas;
- e. Pelayanan pemeriksaan penunjang
8. kedokteran/laboratorium;
- f. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat;
- g. Pelayanan kedokteran Operatif;
- h. Pelayanan administrasi kesehatan;
- i. Pelayanan kesehatan khusus;
- j. Pelayanan ambulans;
- k. Pelayanan pemulasaran jenazah.
- (3) Dikecualikan dari objek Jasa Sarana adalah pelayanan kesehatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Program Nasional yang digratiskan dari pihak swasta yang dalam pelaksanaannya menggunakan sarana dan fasilitas RSUD dr. Achmad Diponegoro.
BAB II - JASA SARANA
Pasal 5

- (1) Subjek Jasa Sarana adalah orang pribadi atau badan yang menerima Pelayanan Kesehatan sehingga memakai sarana dan fasilitas RSUD dr. Achmad Diponegoro.
- (2) Dikecualikan dari subjek Jasa Sarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan program gratis dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan swasta atau pada saat bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB).
Paragraf 2 Prinsip dan Sasaran Pengelolaan Jasa Sarana
BAB II - JASA SARANA
Pasal 6

- (1) Prinsip Pengelolaan Jasa Sarana adalah tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa Jasa sarana dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan Jasa Sarana harus berpedoman pada peraturan perundangundangan.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan rencana dengan hasil.
- (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang Pengelolaan Jasa Sarana.
- (8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan Jasa Sarana diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Paragraf 3
Perencanaan dan Pengelolaan Jasa Sarana
BAB II - JASA SARANA
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengelolaan Jasa sarana didahului perencanaan yang baik dengan terlebih dahulu menginventariskan kebutuhan dan rencana kegiatan di setiap bidang dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD dr. Achmad Diponegoro.
- (2) Dalam hal perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan skala prioritas, tanggap dan cepat menyelesaikan kebutuhan yang mendesak dan terdistribusi dengan merata serta memiliki fleksibilitas dalam penggunaannya.
- (3) Perencanaan kegiatan dituangkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran yang terperinci dan dapat dipertanggungjawabkan.
BAB II - JASA SARANA
Pasal 8

Pengelolaan Jasa Sarana yang tercantum dalam Perencanaan Kegiatan dapat meliputi :
- a. Belanja Operasional Rumah Tangga, Kantor, dan medis;
- b. Belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana, Pelayanan Kesehatan;
- c. Belanja pemeliharaan dan perbaikan alat Rumah Tangga, kantor, Keperawatan dan Medis;
- d. Belanja Pengembangan Sumber daya Manusia dan kesejahteraan pegawai;
- e. Belanja Peningkatan Pelayanan administrasi dan Keuangan.
Paragraf 4
Pengelolaan Jasa Sarana
BAB II - JASA SARANA
Pasal 9

Pengelolaan Jasa Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan secara Swakelola berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 215 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Jasa Sarana Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro Putussibau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 22 Juli 2014
BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 23 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
MUHAMMAD SUKRI
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 28