PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 11 Tahun 2016
Tentang PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA PONTIANAK.
Berlaku: 24 Maret 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya
- Sistem Jaminan Sosial Nasional, setiap kebutuhan dasar hidup yang layak masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur;
- b. bahwa Pemerintah Kota Pontianak mengembangkan sistem jaminan sosial kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
- Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 13);
21. Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 61);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA PONTIANAK.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini agar setiap masyarakat miskin dan tidak mampu Kota Pontianak yang tidak termasuk dalam Penerima Bantuan Iuran Pusat dapat diberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah Kota Pontianak;
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
- a. Pengelolaan;
- b. Peserta,Pendaftaran Peserta dan Perubahan Data Kepesertaan;
- c. Pendanaan Iuran; dan
- d. Penutup.
BAB IV - PESERTA,PENDAFTARAN PESERTA DAN
Pasal 6

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan Kota Pontianak adalah :
- a. penduduk miskin dan tidak mampu yang dilakukan pendataan dan verifikasi oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
- b. penduduk Kota Pontianak yang menjadi miskin karena pasca bencana atau belum terdaftar sesuai ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan rekomendasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) melalui Instansi terkait;
- c. masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (gelandangan dan orang dengan gangguan jiwa) berdasarkan rekomendasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; dan
- d. bayi yang dilahirkan oleh Ibu Kandung dari Keluarga yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Pontianak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB IV - PESERTA,PENDAFTARAN PESERTA DAN
Pasal 7

Dinas Kesehatan mendaftarkan Peserta yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Kota Pontianak kepada BPJS Kesehatan Cabang Kota Pontianak.
BAB IV - PESERTA,PENDAFTARAN PESERTA DAN
Pasal 8

- (1) Perubahan Data Peserta sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dilakukan dengan cara :
- a. penghapusan; atau
- b. penambahan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila Peserta Jaminan Kesehatan Kota Pontianak :
- a. tidak lagi memenuhi kriteria sebagai fakir miskin dan orang tidak mampu;
- b. meninggal dunia; atau
- c. terdaftar lebih dari 1 (satu) kali.
- (3) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila :
- a. terdapat fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum masuk dalam data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
- b. penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- c. korban bencana pasca bencana; dan
- d. bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung dari keluarga yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.