PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor : Tahun 2006
Tentang No Description
Berlaku: 10 TAHUN 2006
N/A
Preamble

Menimbang : a. anggaran,
- b. bahwa untuk maksud pada point a diatas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Mengingat
- Undang-undang No 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang No 58 Tahun 1958: 1
- Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: 2
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tetang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah: 3
- Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah: 5
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah: 6.
- Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 09 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, 8
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, 7.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari: 9
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari:
- 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Keuangan Pemerintahan Nagari,
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 28 tahun 2003 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006,
- 14 Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 tahun 2002 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat:
- 15 Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari,
- 16 Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Nagari
- 17 Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 126 tahun 2006 tentang Penetapan Skor Pemerintah Nagari Pesisir Selatan
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA PENGGUNAANNYA KEPADA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2006
BAB 1
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- b. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan Pemerintah Nagari yang dilaksanakan oleh Wali Nagari dan DPN.
- a. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, memiliki harta benda, kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.
- c. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkatnya.
'
Dewan Perwakilan Nagari selanjutnya disingkat DPN adalah Lembaga Legislatif Nagari yang keanggotaannya berasal dari unsur Ninik Mamak, Alim ulama, Cadik Pandai, Bundo Kandung, dan Generasi Muda yang ada di Nagari. Badan Musyawarah Adat dan Syarak selanjutnya disingkat BMAS adalah Lembaga Permusyawaratan/Pemufakatan Adat dan Syarak yang berfungsi memberikan pertimbangan kepada Wali Nagari dan BPN agar tetap konsisten menjaga dan memelihara penerapan Adat Basandi Syarak, Kitabbullah di Nagari.
undangan yang lebih tinggi dan berlaku di wilayah Nagari. Keputusan Wali Nagari adalah Produk Hukum yang dikeluarkan oleh Wali Nagari sebagai wujud pelaksanaan dari Peraturan Nagari dan hal-hal yang dipandang perlu sesuai dengan kewajiban, hak, dan wewenangnya sebagai Kepala Pemerintahan Nagari dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga nagari dan atau kehendak dari Peraturan Perundang-
Syarak Basandi Peraturan Nagari adalah segaia bentuk produk hukum nagari yang bersifat mengatur, membebani, memaksa dan menghukum masyarakat nagari yang dibahas dan ditetapkan secara bersama-sama antara Wali Nagari dengan BPN yang tericbih dahulu menampung aspirasi masyarakat Nagari serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi. Keuangan Pemerintahan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah Nagari dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
1
j.
yang dapat dinilai dengan uang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari yang selanjutnya disingkat APBPN adalah Rencana Operasional Tahunan dari program umum Pemerintahan dan Pembangunan Nagari yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, di satu pihak mengandung perkiraan target pendapatan dan dilain pihak mengandung batas tertinggi pengeluaran keuangan nagari. Pengelolaan Keuangan adalah Kegiatan yang meliputi penyusunan, penctapan, pengesahan, pelaksanaan dan perhitungan anggaran Pemerintahan Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Pertanggung jawaban Keuangan adalah Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari, baik yang dilakukan oleh wali Nagari, Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan. Atasan Langsung Pemerintahan Nagari adalah Perangkat Wali Nagari yang secara struktural setingkat diatas bendaharawan, seperti Sekretaris Nagari dan atau Kepala Urusan . Bendaharawan Nagari adalah Pejabat yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan,membayar atau mengeluarkan uang,surat-surat berharga dan barang-barang milik Nagari dan mempertanggungjawabkannya kepada Atasan Langsung Bendaharawan. . Dana Penyeimbang (DP) adalah Alokasi Dana dari jumlah total DAUN se Kabupaten Pesisir Selatan yang dibagi rata kepada seluruh Nagari untuk penyeimbang keuangan antar Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan. Oo. Skor Nagari adalah hasil perhitungan statistika dari jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin,luas wilayah Nagari dan tingkat kesulitan / jarak.
Pasal 2 Pengelolaan dan pertanggung jawaban bantuan keuangan, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Nagari,sepenuhnya berpedoman kepada Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 0S Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Nagari.
B Il
Pasal 3 Bantuan keuangan,bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintahan Nagari bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2006.
BAB SUMBER,BENTUK DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN,BAGI RASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2006
Pasal 4
- a. Bantuan keuangan kepada Nagari terdiri dari : I. Dana Alokasi Umum Pemerintahan Nagari (bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten.)
2. ntuk bantuan keuangan, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada merintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 (tiga) diatas terdiri ri :
3. 2.
4. Dana Stimulan untuk pembangunan Nagari
- b. Bagi hasil pajak daerah untuk Pemerintahan Nagari' c. Bagi hasil retribusi daerah untuk Pemerintahan Nagari.
Pasal 5
- Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (3) Besarnya Dana Alokasi Umum Pemerintahan Nagari (DAUPN) untuk masing-masing Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan (2) diatas adalah Dana Penyeimbang ditambah dengan hasil perkalian Skor Pemerintahan Nagari (SPN) dengan jumlah total DAUPN dikurangi jumlah total Dana Penyeimbang, dengan rumus :
- (Jl) Besarnya Dana Alokasi Umum Pemerintahan Nagari (DAUPN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 (tiga) dan 4 (empat) diatas, jumlah seluruhnya adalah Rp.4.100.000.000,- (empat milyar seratus juta rupiah). (2) Kepada masing-masing Pemerintahan Nagari diberikan Dana Penyeimbang (DP) dari Alokasi DAUPN se-Kabupaten Pesisir Selatan
DAUPN - DP (SPN X () DAUPN5 DP)!
- (4) Besarnya Dana Alokasi Pemerintahan Nagari (DAUPN) untuk masingmasing Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran | Peraturan ini.
Pasal 6
- dimaksud padaPasal 4 (empat ) (2) Besarnya Alokasi Dana Stimulan didalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2006 adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu sebagaimana
- ) Untuk merangsang pemberdayaan dan percepatan pembangunan Nagari. kepada Pemerintahan Nagari yang siap dengan perencanaan dan swadaya murni masyarakatnya diberikan bantuan dana Stimulan sebagaimana diatas. ,
- milyar rupiah). (3) Mekanisme pencairan dan penggunaan dana stimulan dimaksud ayat (1) diatas,akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
Pasal 7
Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 (tiga) dan 4 (empat) diatas dimaksudkan untuk memperoleh dukungan oleh Pemerintahan Nagari dalam pelaksanaan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dilapangan dan memenuhi kehendak Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Keuangan Pemerintahan Nagari. 3
Pasal 8
- (2) Besar alokasi bagi hasil pajak Pemerintahan Nagari dihitung berdasarkan Skor Pemerintahan Nagari
- (1) Bagi hasil pajak daerah kepada Nagari dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2006 adalah sebesar Rp.136.500.000,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). daerah kepada masing-masing
3. (SPN). (35 Besarnya Alokasi bagi hasil Pajak Daerah kepada masing-masing Pemerintahan Nagari scbagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
) Bagi hasil retribusi Daerah kepada Nagari dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2006 adalah sebesar Rp.147.530.000,(seratur empat puluh tujub juta lima ratus tiga pulub ribu rupiah). (2) Besar alokasi bagi hasil Retribusi Daerah kepada masing-masing Pemerintahan Nagari dihitung berdasarkan Skor Pemerintahan Nagari (SPN). (3) Besarnya alokasi bagi hasil Retribusi Daerah kepada masing-masing Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas, tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.
BAB Ill - PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM PEMERINTAHAN NAGARI, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Pasal 11
Pasal 10

Rekapitulasi dari Dana Alokasi Umum Pemerintahan Nagari (DAUPN), bagi hasi) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 5 (lima), Pasal 8 (delapan) dan Pasal 9 (sembilan) diatas, tercantum pada Lampiran IV peraturan ini.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 (sepuluh) diatas, pada bagian belanja (belanja rutin dan belanja pembangunan) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari (APBPN) yang merupakan
2. sumber bantuan Pemerintah Kabupaten. (2) Dana Alokasi Umum Pemerintahan Nagari (DAUPN), bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah sebanyak 60 Yg (enam pulub persen) untuk kebutuhan rutin Pemerintahan Nagari dan sebanyak 40 Y4 (empat puluh persen) untuk kebutuhan Pembangunan Nagari. 81
- (3) Dari alokasi untuk kebutuhan rutin Nagari (60 Y6) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dipergunakan untuk :
- b. Pos belanja DPN sebesar 25 Ye (dua puluh lima persen).
- a. Pos belanja Pemerintahan Nagari dan Pos belanja bantuan operasional kegiatan lembaga sosial kemasyarakatan Nagari sebesar 65 Yo (enam puluh lima persen).
6. Pos belanja BMAS sebesar 10 'o (sepuluh persen)
7. (S) Pelaksanaan Pembangunan Nagari yang bersumber dari APBPN dilakukan dengan systcm gotong royong (tidak dikontrakan dengan pemborong).
- c. (4) Dari alokasi untuk kebutuhan Pembangunan Nagari ( 40'6 ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, penggunaan sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintahan Nagari yang sesuai dengan pos, pasal dan ayat dalam belanja pembangunan pada APBPN.
BAB Ill - PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM PEMERINTAHAN NAGARI, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Pasal 11
Pasal 12

Dari Alokasi 65 Ya (enam puluh lima persen) yang dipergunakan untuk belanja rutin Pemerintah Nagari dan belanja bantuan operasional kegiatan lembaga sosial kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 11 (sebelas) ayat (3) diatas digunakan untuk :
- (l) Belanja Pegawai :
- b. Tunjangan penghasilan Sekretaris Nagari per bulan, paling banyak 60 Yo (enam puluh persen) dari tunjangan penghasilan Wali Nagari.
- a. Tunjangan penghasilan Wali Nagari per bulan dapat digunakan paling banyak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- c. Tunjangan penghasilan Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Kampung per bulan, paling banyak 40 /o (empat puluh persen) dari tunjangan Penghasilan Wali Nagari
- d. Tunjangan penghasilan Sekretaris DPN per bulan, paling banyak 20 Yo (dua puluh persen) dari tunjangan penghasilan Wali Nagari, dan tidak melebihi dari tunjangan penghasilan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPN.
- e. Tunjangan penghasilan Sekretaris BMAS per bulan, paling banyak 15 'fp (lima belas persen) dari tunjangan penghasilan Wali Nagari, dan tidak melebihi dari tunjangan penghasilan Ketua dan Wakil-wakil Ketua BMAS.
- f. Tunjangan penghasilan Staf Sekretariat Wali Nagari, staf Sekretariat DPN dan Staf Sekretariat BMAS per bulan disesuaikan dengan
3. kemampuan. 2) Belanja barang, belanja pemeliharaan,belanja perjalanan dinas dan belanja lain-lain serta belanja tidak tersangka,disesuaikan dengan kemampuan alokasi belanja rutin untuk Pemerintahan Nagari.
- a. Honor kader posyandu per bulan, sekurang-kurangnya Rp. 3.000,(tiga ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 7.500,(tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan operasional kegiatan lembaga sosial kemasyarakatan Nagari :
- b. Bantuan perangsang pengadaan makanan dan peralatan untuk setiap posyandu per bulan,sekurang-kurangnya Rp.5.000,(lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.10.000,(sepuluh ribu
7. rupiah) c. Bantuan operasional LPMN,Tim Penggerak PKK Nagari,KAN,Bundo Kanduang Nagari, Pemuda Nagari,Ikatan Cadiak Pandai Nagari (atau nama lain) dan Majelis Ulama Nagari (atau nama lain) per tahun, serendah-rendahnya Rp.400.000,(empat ratus ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 600.000,(enam ratus ribu rupiah).
BAB Ill - PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM PEMERINTAHAN NAGARI, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Pasal 11
Pasal 13

Dari alokasi 25 Yo (dua puluh lima persen) yang dipergunakan untuk belanja DPN sebagaimana dimaksud pada pasal 11 (sebelas) ayat (3) diatas digunakan untuk :
- a. Tunjangan penghasilan Ketua DPN per bulan, dapat digunakan paling banyak sebesar Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah).
- (1) Belanja pegawai :
- b. Tunjangan penghasilan Wakil-wakil Ketua DPN per bulan paling banyak 90 Ye (sembilan puluh persen) dari tunjangan penghasilan Ketua DPN
- (2) Belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lain-lain disesuaikan dengan kemampuan alokasi belanja rutin untuk DPN .
- c. Tunjangan penghasilan anggota DPN per bulan paling banyak 80 Ye (delapan puluh persen) dari tunjangan penghasilan Ketua DPN.
Penetapan peruntukan untuk masing-masing belanja pada pos belanja DPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, ditetapkan dengan Keputusan DPN setelah melalui sidang intern DPN dan disampaikan kepada Wali Nagari untuk dituangkan dalam APBPN.
BAB Ill - PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM PEMERINTAHAN NAGARI, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Pasal 11
Pasal 14

:
Dari alokasi 10 Yo (sepuluh persen) yang dipergunakan untuk belanja BMAS sebagaimana dimaksud pada pasal 11 (sebelas) ayat (3) diatas digunakan untuk :
- Belanja Pegawai a. Tunjangan penghasilan Ketua BMAS per bulan dapat digunakan paling banyak sebesar Rp. 120.000,(seratus dua puluh ribu
- rupiah). b. Tunjangan penghasilan Wakil-wakil Ketua BMAS per bulan paling banyak 90 Yo (sembilan puluh persen) dari tunjangan penghasilan Ketua BMAS.
- c. Tunjangan penghasilan Anggota BMAS per bulan paling banyak 80 'fa (delapan puluh persen) dari tunjangan penghasilan Ketua BMAS.
- (2) Belanja barang,belanja pemeliharaan,belanja perjalanan dinas dan belanja lain-lain disesuaikan dengas kemampuan alokasi belanja rutin untuk BMAS.
Penctapan peruntukan untuk masing-masing pasal belanja pada pos belanja BMASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas.ditetapkan dengan Keputusan Ketua BMASN setelah melalui sidang intern BMASN dan disampaikan kepada Wali Nagari untuk dituangkan dalam APBPN.
MEKANISME PENCAIRAN
BAB IV - II. Belanja Pembangunan Nagari :
Pasal 15

Setelah Peraturan Nagari tentang APBPN Tahun Anggaran 2006 disahkan oleh Bupati Pesisir Selatan, Pemerintah Nagari dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Untuk Di Pertanggungjawabkan (UUDP) Rutin maupun Pembangunan kepada Bupati dengan mekanisme sebagai berikut :
- I. Belanja Rutin Nagari : a. Pencairan belanja riutin nagari dibagi kedalam 4 (empat) Triwulan. b. SPP UUDP Rutin awal diajukan oleh Bendaharawan Nagari yang diketahui oleh Atasan Langsung Bendaharawan Nagari (Sekretaris Nagari/Kaur) dan disetujui oleh Wali Nagari serta dilakukan verifikasi oleh Camat. SPP UUDP rutin awal tersebut diajukan kepada Bupati c/g Bagian Pemberdayaan Pemerintah Nagari guna diproses bersama-sama dengan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
2. Bendaharawan Nagari. d. SPP UUDP Rutin Triwulan berikutnya, diajukan dengan melengkapi Laporan Keuangan Rutin Pemerintahan Nagari Triwulan sebelumnya beserta SPJ nya yang telah diverifikasi Camat.
- c. Bagian Pemberdayaan Pemerintah Nagari mentransfer bantuan Dana Rutin kepada Rekening Kas Pemerintahan Nagari pada Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Nagari atau diambil langsung oleh
- e. Bagi Pemerintah Nagari yang belum siap dengan Laporan Keuangan Rutin Triwulan beserta SPJ nya tidak dapat dicairkan Dana Triwulan berikutnya.
II. Belanja Pembangunan Nagari :
- b. SPP UUDP Pembangunan awal diajukan oleh Bendaharawan Nagari yang diketahui oleh Atasan Langsung Bendaharawan Nagari (Sekretaris Nagari/Kaur) dan disetujui oleh Wali Nagari serta dilakukan verifikasi oleh Camat. SPP UUDP pembangunan awal tersebut diajukan kepada Bupati c/g Bagian Pemberdayaan Pemerintahan Nagari bersama-sama dengan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
- a. Pencairan belanja Pembangunan Nagari dibagi dalam 2 (dua) termin
- c. Bagian Pemberdayaan Pemerintahan Nagari mentransfer Bantuan Dana Pembangunan kepada Rekening Kas Pemerintahan Nagari pada Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Nagari atau diambil langsung oleh Bendaharawan Nagari.
- e. Bagi Pemerintahan Nagari yang belum siap Laporan Keuangan Pembangunan beserta SPJ nya atau pelaksanaan kegiatan tersebut menimbulkan permasalahan dimasyarakat, pencairan Termin II ditangguhkan untuk sementara dan atau dibekukan untuk dipertanggungjawabkan oleh Pemerintahan Nagari.
- d. SPP UUDP Pembangunan Termin II, diajukan dengan melengkapi Laporan Keuangan Pembangunan Nagari beserta SPJ nya yang telah diverifikasi Camat.
BAB V - KETENTUAN PAJAK
Pasal 16

- penghasilannya dipotong (2) Dalam hal pengadaan barang dan pembelian materil untuk kebutuhan rutin dan pembangunan Nagari menurut tingkatan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yagn berlaku,dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 Yo (sepuluh persen).
- 1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 Pasal 2 ayat (1) dan (3) tentang Pajak Penghasilan (PPh) bagi Pejabat Negara, PNS,Anggota TNI/Polri dan Pensiunan maka Wali Nagari, Perangkat Wali Nagari,Anggota DPN dan BMAS yang berasal dari unsur-unsur tersebut dengan golongan III atau Perwira (Letda) keatas,tunjangan 15 Y4 (lima belas persen) dan bersifat final.
- (3) Pemotongan PPh tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab Bendaharawan Nagari dan menyetorkan ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berkoordinasi dengan Camat,Bagian Pemberdayaan Pemerintahan Nagari dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan hanya berlaku dalam Tahun Anggaran 2006.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Ditetapkan di
: Painan
Pada tanggal
: 29 April 2006
BUPATI PESISIR SELATAN
dto
NASRUL ABIT
:
Diundangkan di
Painan
Pada tanggal
: 29 April 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dto
Drs.H,A DRIL NIP. 010087271
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2006 NOMOR : 10
mpiran :
Peraturan Bupati Pesisir Selatan
DANA ALOKASI UMUM NAGARI (DAUN) TAHUN ANGGARAN 2006
Nomor
:
10 tahun 2006.
Tanggal
: 29 April 2006 : Bantuan Keuangan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi
Tentang
Daerah Serta Penggunaannya Kepada Nagari TA. 2006
| DANA Kecamatan | ALOKASI UMUM Dana Penyeimbanga | NAGARI Skor Nagari | (SN) | Y Daun-y OP | Jumlah Rp (4415) | Pembuatan (Rp) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Nagari | n (DP) | | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 3 | 4 | | | |
| Lunang 01 Silaut: Silaut | lunang BAB Tapan | 50,000,000 50.000.000 | | O0471BA170 | | UOS17S0381 | Unez40aa7i | 2250000000 | 2250000000 | 2250000000 | | 156164384 | 166438356 | Isaaio9s9 | - | 156164400 100438000 190410000 |
| . TindraPura LinggoSarj A Baganyi 5. JL Air Haji 6 Pungasan Ranah Sungai Tunu 8. | Pelangai | | 50000000 50.000.000 S0.006.000 30.000.000 50.000.000 | | Gonsososei | | 0042617960 0935007610 | 2250000000 | 2250000000 | 2.250.000.000 | | 214333562 | | 145390411 128.767.123 | 145.290.400 128.767.100 94.320.500 |
| Lengavang 7 Lakitan |Kambang | | | | | 2250000000 | 94520548 | |
| Pesisir | | 0019780910 | | | | | |
| 7. | | 0062464871 | | 2250000000 | | 190410959 | | Is0m0900 |
| | 50.000.000 | | 0060882801 | | 2250000000 2250000000 | | 186986301 | | 156986300 | Inodion00 |
| 9. | | 50000000 | | odez40an7i | | 2250000000 | | i9osings9 | | |
| 10. Sutera 13. Amping | 20.000.000 | | 0024353120 A | 1 | 2250000000 | | 1oa754521 176712329 | 104794500 |
| 1 Parak Surantih | 50.000.000 30.000.000 | | O06SINGS9I | 0010034450 | | 2.250.000.000 | | 73.972.603 | | 176712400 |
| 12 | 13. | Taratak | | 0012176560 | | | 3972600 |
| Batang | 50.000.000 $0,000,000 | | 2.250.000.000 | 77.307 265 132.191.781 | 77.397.300 |
| | Kapas Taluak | | 0036525680 | 2250000000 | | 132.191.700 |
| 14. | | | | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | Ampek | | | | | | |
| 15. | | | | | | |
| | | | | | 89 |
| Koto | | | | | |
| | Hilir | | | | |
| . | | Ampek Koto Mudiak | 80000000 T | 0027597208 | | 225000000 (| | 111643836 iii | ce3g0n |
|--------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| N | urai | | | 2.250.000 M0 | 104.754.521 | 104.794 300 |
| . | | Painan | 50.000.000 | | 0024353120 | | 2257 000.000 | 101.369.863 | 101.369 000 |
| 8. | | Salido | 50.000.600 | | 0022831050 | 0000132220 | 2250000 MO | 70.547.945 | 70.347 900 |
| 9 | | Tambang | 50.000.000 1 | | | 2.250.000.000 | 118.493.151 | 118.493.200 |
| 0 | | Lumpo | 50.000.000 | | 0030441400 | | | | |
| | dyan | | | | | |
| | | 50.000.000 | 0024353120 | | 2.250.000.000 | 104 794.521 | 104.704.500 |
| . ) | Pasar Baru | | | 0015220700 | 2 250.000.000 | 34 246.375 | 34 246.6 |
| . 1 | Gurun | 50000000 | | | | | | |
| | Panjan | 30.000.000 | 0015698630 | | 2.250.000.000 | 30.221.918 | 30.271.900 |
| 3. | | Talaok | | | 0019786910 | 2.250.M0.000 | 94520548 | 94 520600 |
| 4. 1 | Koto | 50.000.000 | | | | | | |
| | Barapak IV Nagan | | | | | |
| | Bayu | So0no.00n | | Adi2176500 | | 2250.000.000 | 77.397.260 | T7397.300 |
| 5. | | Puluik- pulik | 50,000.000 | | 0012176560 | | 2.250.000.000 | 77.397.260 | 77397300 |
| 26. | | Pancung Taha | 50.000.000 1 | 0000028280 | | 2.259.000 | 63.693.630 | 63.698.700 |
| 22. | | Koto Ranah | | | 21.000.000 | 60.273.973 | 60.274.000 |
| 28. | | Muaro Aie | 50.000,000 | | 0004566210 | | | | |
| | Koto XI | | | | | |
| | | Tarusan | | 0015220700 | | 2.250.000.000 | 84 246 575 | 84 246.690 |
| 29. | | Kapuh | 50.000.000 30.000.000 | | 1 0016742770 | | 2.250.000.000 | 87.671.233 | 87.671.300 |
| 30. | | Ampang Pulai | 30.000.009 | 0013698630 | 2250000000 | 30.821.918 | 30.821.900 |
| 31 | | Nanggalo | 50,000.000 | | 0009132420 | | 2.250.000.000 | 70.347 943 | 70.547 900 |
| 32. | | Baru | | | | | | | |
| | Hampa Duku | 50.000.000 | | 0015220700 | | 2250000000 | | 84246573 | 84 246 600 34.246.600 |
| 33. 34 | | | Br-br | $0,000,000 | 0015220700 | | 2.250.000 000 | 84.246.575 | |
| 0. | Balantai | | | | | | 87.123.300 |
| 35. | | Sungai | 50.000.000 | 0007610350 | | 2250000000 | 87.123 288 | |
| 0. | | | | | | | |
| | Pinang | 50.000.009 | T 0013698630 | 1.250.000.000 | 80.821.918 | 80221.909 |
| 36. | | Siguntur | 50.000.000 | | 0013698630 | | | 2.250.000.000 | 80.821 913 | R0.821900 |
| 39. | 7 Taratak S. Lundang | | | | 4100.0900.0500 | | 4.100 000.000 |
| 0004 | | 1.850.000 000 | 1 | | | |
--UJUMI.AH
dto NASRUL ABIT
1 BUPATI PESISIR SELATAN
: Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor
: 10 Tahun 2006
Tanggal
: 29 April 2006
Tentang
'Bantuan Keuangan, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Penggunaannya Kepada Nagari Tahun Anggaran 2006.
BAGI HASIL PAJAK DAERAH UNTUK NAGARI TAHUN ANGGARAN 2006.
| No | Kecamatan Nagari | Skor Nagari (SN) | $ Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Nagari (Rp) | Jumlah Rp | Pembuatan (Rp) |
|-------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Sil | | | | |
| i. | Silaut | 0.047184170 | | 136.500.000 | 6.440.639 | 6.440.600 |
| | | 0051750381 | 136.500.000 | 7.063 927 | 7.063. 9090 |
| 2. | Lunang | | | | | |
| | BT: | | 136.590.000 | 8.512.265 | 3.518 300 |
| 3. | | 0.0624048271 | | | | |
| | ung S | | 136.590.000 | 9.972.603 | 9972.600 |
| 4. | Indra Pura | 0073059361 | | | | |
| | ti | | | | |
| | Air Haji | 01042617960 | 1 136.500.000 | 5.817.352 | 5.817.400 |
| 5. 6. | | 00359007610 | | 136.300.000 | 4.778.539 | 4.778.500 |
| | Pungasan Pesisir | | | | |
| | Ranah Tunu | 0019786910 | 1 136.500.000 | 2.109.913 | 2.700.900 |
| 7. | Sungai | | 136.500.000 | 8518265 | 8.518.200 |
| 8. | | Pelangai | 0062464871 | | | | |
| | Iengayang - | 0060882801 | | 136.500.000 | 8.130.502 | 8 130.500 |
| 9, | Lakitan | | 136.500.000 | 8.518.265 | 8.518.200 |
| 10. | Kambang | 0.062404871 | 1 | | |
| | Sutera | | | 3324201 | 3.324 200 |
| (1. | Amping Parak | 0024353120 | | 136.500.000 | 7.687.215 | 7.687.200 |
| 12 | | Surantih | 0065316591 | | 136.500.000 | | 1.454.400 |
| 13. | | 0.010654490 | | 136.500.000 | 1.454.338 | |
| | | Taratak | | | | |
| | Kapas | | | 1.662.100 | 1.662.100 |
| 14. | Batang | Taluak | 0012176460 | | 136.500.000 | 44985 91 | 4.985.300 |
| 15. | | Ampek Koto Hilir | 0036529690) | 1 136.500.000 | | 3.139.700 |
| 16. | Ampck Koto | 002739726 | 136.500.000 | 3.739.926 | |
| | ) Mudiak | | | | | |
| | Iv Jurgj | 0024353120 | | 136.500.000 | 3324201 | 3.324.200 |
| 17. | 1 Painan | | 136.300.000 | 3.H6.438 | 3.116.400 |
| 18. | | Salido | 9.022831050 | | | | |
| 19 | | Tambang | 0009132420 | | 136.500.000 | 1.246.575 | 1.246.600 |
|------|---------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|
| 20 | Lumpo | 0.030441400 | | 136.500.000 | 4155251 | 4.155.300 |
| | | Bayang | | | | |
| 21. | | Pasar Baru | 0.024353120 | | 136.500.019 | 3.324.201 | 3.324.200 |
| 22. | | Gurun Panjang | 0015220700 | | 136.500 M0 | 2.077.626 | 2.077.600 |
| 23. | | Talaok | 0.013698630 | | 136.500.000 | 1.869.863 | 1.469.900 |
| 24. | | Koto Barapak | 0019786910 | | 136.500.000 | 2.700.913 | 2.700.900 |
| | IV Nagari Bavu | | | | |
| 25. | | Puluik-pulik | 0012176560 | | 136 500.000 | 1.662.100 | 1.662.100 |
| 26. | | Pancung Taba | 0012176560 | | 136.500.000 | 1.662.100 | 1.662.100 |
| 27. | | Koto Ranah | 0.0060R2220 | | 136.500.000 | 831.050 | 831.100 |
| 28. | | Muaro Aie | 0004566210 | | 136.500.w0 | 632.288 | 632.300 |
| | Koto XI Tarusan | | | | |
| 29. | | Kapuh | 0015220700 | 1 136.500.000 | 2.077.626 | 2.077.600 |
| 30. | | Ampang Pulai | 0016742770 | | 136.400.000 | 2.283 388 | 2.285.400 |
| 31 | | Nanggaio | 0013698610 | | 136.500.000 | 1.869 863 | 1.869.900 |
| 32. | | Batu Hampa | 0009132420 | | 136.500.001 | 1.246.575 | 1.246 600 |
| 33. | | Duku | 0.015220700 | | 136.514.000 | 2.077.626 | 207.0 |
| 34 | | Br-br Balantai | 0015220700 | | 136.500.000 | 2.077.626 | 2077.600 |
| 35. | | Sungai Pinang | 9.007610350 | | 136.500.000 | 1.028.813 | 1.028.800 |
| 36. | | Siguntur | 0013698630 | 136.500.000 | 1.869.863 | 1.869.900 |
| 392. | | Taratak S. Lundan | 0013698630 | | | 136.500.000 | 1.869.263 | 1.369.900 |
| | JUMLAH | | | | 136.500.000 | 136.500.000 |
BUPATI PESISIR SELATAN
dto
NASRUL ABIT
: Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor
Tanggal
: 10 Tahun 2006
: 29 April 2006
Tentang
Nagari Tahun Anggaran 2006.
:Bantuan Keuangan, Bagi Hasil Pajak Daerah danRetribusi Daerah Serta Penggunaannya Kepada
BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK NAGARI TAHUN ANGGARAN 2006.
| No | Kecamatan (Nagari | Skor Nagari 3, NE | £ Rapi Hasil Retribusi Dserah Untuk Nagari (Rp | Jumlah Rp | Pembuatan (Rp) |
|------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| | Lunang Silaut: | | | 147.530 000 | 6.961.081 | 6.961.100 |
| I. | | Silaut | 00471534170 | 147.530.000 | 7.634 734 | 7.634.100 |
| 2. | Lunang | 0051750381 | | | | |
| | | BAB Tapan | | 147.530.000 | | 9.206.600 |
| 3. | Japan | 0.062404R71 | | | 9.206.391 | |
| | | n | | 147.530.000 | 10 778.447 | 19.778 400 |
| 4. | Indra Pura | 0.023059361 | | | | |
| T | inggoSarj L ta | 0042617960 | | 147530010 | 6 287.428 | 6.287 400 |
| 8. | | Air Haji | 0035007610 | 147.530.000 | 5.164.673 | 5.164.700 |
| 6. | Pungasan | | | | | |
| | | ah Pesisir | | 147.530.000 | 2.919.163 | 2.919 200 |
| 7. | | Sungai Tunu | 0.019786910 | | 147.530.000 | 9.206.591 | 9.206.600 |
| 8. | Pelangai | 0.062454871 | | | | |
| | | | 0.060882801 | | 147.530.000 | 8.982.040 | 8.982.000 |
| 9. | | Lakitan | 0.062404871 | 147.530.000 | 9.206.591 | 9.206.600 |
| 10. | Kambang | | | | | |
| | | Sutera | | 147.530.000 | 3.592.816 | 3.592.800 |
| 11. | | Amping Parak | 0024353120 | | 147.530.000 | 8.308.387 | 8.308 400 |
| 12 | 1 Surantih | 0065316591 | | 147.530.000 | 1.571.857 | 1.571.900 |
| 13. | Taratak | 0.010654490 | | | | |
| | | Kapas - | | | 147.530.000 | 1.706.403 | 1.796.400 |
| 14. | Batang Taluak | 0012176560 | 147.530.000 | 5.389.224 | 5.389.200 |
| 15. | | Ampck Koto Hilir | 0.036529680 | | 147.530.000 | 40419138 | 4.041.900 |
| 16. | |) | Ampek Koto Mudiak | 0.027397260 | | | | |
| | TV Juri | | 147.530.000 | 3.592.816 | 3.592.800 |
| 17. | 1 Painan | 0.024353120 | | 147.530.000 | 3.368.265 | 3.368.300 |
| 18. | | Salido | 9.022831050 | | | 1.347.306 | 1.347.300 |
| 19 | Tambang | 0.009132420 | | 147.530.000 182.530.000 | 4.491.020 | 4.491.000 |
| 20 | | Lumpo | 0.030441400 | | | | |
| Lumpo
| | Bayang | | | | |
|-----|----------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| 2, | Pasar Baru | 0024353120 | 147 530.000 | 3.592.816 | 3.592.800 |
| 22. | Gurun Panjang | 0015220700 | 147.530.000 | 2.245.510 | 2.245 500 |
| 23. | Talavk | 0013698630 | 147.530.000 | 20920.959 | 2.0201000 |
| 24. | Koto Barapak | 0.019786910 | 147.530.000 | 29019163 | 2.919.200 |
| | | IV Nagari Bayu | | | | |
| 25. | Puluik-pulik | 0.012176560 | 147.520.000 | 1.796 408 | 1 796.400 |
| 26. | Pancung Taba | 0.012176560 | 147.530.000 | 1.796 408 | 1.796.460 |
| 27. | Koto Ranah | 0.006088280 | 147.530.000 | 898.204 | 898.200 |
| 28. | Muaro Aje | 0004566210 | 147.530.000 | 673.653 | 673.700 |
| | Koto X! Tarusan | | | | |
| | Kapuh | 0015220700 | 147.530.000 | 2.245.510 | 2245.500 |
| 29. | Ampang Pulai | 0.016742770 | 147.530.000 | 2470061 | 2.470.100 |
| 30, | | 0013698630 | 147.530.000 | 2.020.959 | 2.020.900 |
| 31 | Nanpggalo Batu Hampa | 0000132420 | 147.530.000 | 1.347.306 | 1.347.100 |
| 32. | | 0015220700 | 147.330.000 | 2.245.510 | 2.245 500 |
| 33. | Duku | 0015220700 | 147.530.000 | 2.245.510 | 2245 500 |
| 34 | Br-br Balantai | 0.007610350 | 147 539.000 | 1.112.758 | 1.112.800 |
| 35. | Sungai Pinang | | 147.530.000 | | 2.021.000 |
| 36. | Siguntur | 0013698630 | | 2.020.459 2.020 959 | 2.021.900 |
| 37. | Taratak S. Lundang | 0013698630 | | 147.530.000 | | 147.530.000 |
| | JUMLAH | ! | | 147.530.000 | |
BUPATI PESISIR SELATAN
dto
NASRUL ABIT
ampiran IV
: Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor
10 Tahun 2006
Tanggal
: 29 April 2006
Tentang
:Bantuan Keuangan, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Penggunaannya Kepada Nagari Tahun Anggaran 2006.
REKAPITULASI DAUN, BAGI HASIL PAJAK DAERAH, BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK NAGARI TAHUN ANGGARAN 2006.
| Na | Kecamatan (Nagari | DAUN Rp. | Bagi Hasil Pajak Daerah (Rp) | Bagi Hasil Retribusi Daerah (Rp) | Jumlah |
|------|---------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Silaut: | | | | |
| | Lupang | 400 | 6.440 600 | 6.961.100 | 169.466.100 |
| 1. | Silaut | 156.164 | | 7.634.700 | 181.136.900 |
| 2. | Lunang | 166.438.300 | 7.063.900 | | |
| | | BAB T | | 2.312.300 | 9 206.600 | 208.135 200 |
| 3. | ta | 190.410.900 | | | |
| | $ | | 9.972.600) | 10.778.400 | 235, 134.600 |
| 4. | Indra Pura | 214 383.600 | | | |
| | LinggoSari Baganti | 145.290.400 | 5.817.400 | 6.287 400 | 157995 200 |
| S, | | Air Haji | | 4 778.500 | 5.164.700 | 138.710.300 |
| 6. | Pungasan | 128 767.100 | | | |
| | isir | | 2.700.900 | 2919200 | 100.140.600 |
| 7. | Sungai Tunu | 94.520 500 | | 9 206.600 | 208.135.700 |
| 8. | Pelangai | 190.410.900 | 8.513.200 | | |
| | | Jengayang | | 8.319.500 | 8.982.000 | 204.278.800 |
| 9, | Lakitan | 186.926.300 | 8.518.200 | 9.206.600 | 208.135.700 |
| 10. | Kambang | 199.410.900 | | | |
| | S | | 3.324.200 | 3.592.400 | 111.711.500 |
| 18. | | Amping Parak | 104.794.500 | 7.687.200 | 8.308.400 | 192.708.000 |
| 12 | Surantih | 176.712.460 | 400 | 1.571.900 | 76.998.990 |
| 13. | Taratak | 73.972.600 | 1.454 | | |
| | Ba: | | 1.662.100 | 1 706.400 | 80.855 800 |
| 14. | Taluak | 71.397.300 | 4.986.300 | 4.389 200 | 142.567.200 |
| 15, | Ampek Koto Hilir | 192.191.700 | 3.739.700 | 4.041.900 | 119.425.400 |
| 16. | Ampek Koto Mudiak | 111.643.800 | | | |
| | Jurai | | 3.3242W | 3.592.800 | 111.711.500 |
| 17. | IV Painan | 104.794.500 | 400 | 3.368.300 | 107.354.6W) |
| 18. | | Salido | 101.369.990 | 3.116 | | |
| 19 | Tambang | 70.547.990 | 1.246.600 | 1.347.300 | 73.141.800 |
|------|--------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 20 | Lumpo | 118.493.200 | 4.155.300 | 4.491.000 | 127.139.500 |
| | | Bayang | | | | |
| 21. | Pasar Baru | 104.794.500 | 3.324.200 | 1592 400 | 111.711.500 |
| 22. | Gurun Panjang | 84.246.600 | 2.077.600 | 2.245 500 | 88 569.700 |
| 23. | Talaok | 20.221.900 | 1.869.200 | 2.021.600 | 84 712.800 |
| 24. | Koto Barapak | 84.520.600 | 2.700.900 | 2419200 | 100.140.700 |
| | | IV Nagari Bayu | | | | |
| 25. | Puluik-pulik | 71.397.300 | 1.662.100 | 1.796.400 | 80.855.800 |
| 26. | Pancung Taba | 17.397 300 | 1.662.100 | 1.796.400 | 80.855.800 |
| 27. | Koto Ranah | 63.698.700 | 831.100 | R98.200 | 65.428.000 |
| 28. | Muaro Aie | 60.274.000 | 623.300 | 673.700 | 61.571.000 |
| | | Koto XI Tarusan | | | | |
| 29. | Kapuh | 84.246.600 | 2.077.600 | 2.245.500 | 88.569 700 |
| 30. | Ampang Pulai | 87.671.300 | 2.285 400 | 2.470.100 | 92.426.800 |
| 31 | Nanggalo | 80.321 90 | 1.869 900 | 2.020.900 | 84.712.700 |
| 32. | Batu Hampa | 70.547.900 | 1.246.600. | 1.347.300 | 73.141.800 |
| 33. | Duku | 84 246.600 | 2.077.600 | 2.245.500 | 88.569 700 |
| 34 | Br-br Balantai | 84.246.600 | 2.077.600 | 2.245.500 | 88.569 700 |
| 35. | Sungai Pinang | 67.123.300 | 1.038 800 | 1.122 800 | 69.284 90 |
| 36. | Siguntur | 80.821 900 | 1.869 900 | 2.021 000 | 84.712.800 |
| 37. | Taratak S. Lundang | 80.221.900 | 1.869.900 | 2.020.W0 | 84712700 |
| | JUMLAH | 4.100.000.000 | 136.500.000 | 147.530.000 | 4.384.030.000 |
BUPATI PESISIR SELATAN
dto
NASRUL ABIT
N/A
Pasal 4

- ( 1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida melakukan pemantauan dan Pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi disetiap kecamatan;
- (2) Komisi pengawasan pupuk dan pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Walikota Bima sebagai Pengarah;
- b. Wakil Walikota Bima sebagai Wakil Pengarah;
- c. Sekretaris Daerah Kota Bima sebagai Ketua I;
- d. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan Kota Bima sebagai Ketua II;
- e. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima sebagai Sekretaris;
- f. Kepala Polisi Resort Kota Bima sebagai Anggota;
- h. Kepala kejaksaan Negeri Kota sebagai Anggota;
- g. Dandim 1608 Bima sebagai Anggota;
- i. Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kota Bima sebagai Anggota;
- J. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima sebagai Anggota;
- k. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Bima sebagai Anggota;
,,,.­­.
- I. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bima sebagai Anggota;
- n. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Bima;
3. rn. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Bima sebagai Anggota;
- o. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Birna sebagai Anggota.
- (3) Kornisi Pengawasan Pupuk wajib rnenyampaikan laporan Pernantauan dan Pengawasan Pupuk bersubsidi kepada Wa1ikota;
- (4) Basil Pernantauan dan Pengawasan Pupuk bersubsidi dijadikan dasar bagi Walikota untuk menyampaikan laporan kepada Gubernur;
- (5) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.
Peraturan Walikota ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
\
M.QURAIS H. ABIDIN
-.::::'------
~
WALIKOTABIMA,;,,,,.
Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal ~:r ~nuar-i
2016
2016
Diundangkan di Kota Bima pada tanggal 9­?­ 'Jr)rwor­·1
SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,
BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR.?:~'3