Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 30 Jmusri 2015
N/A
Preamble

Menimbang a.
BUPATI PASAMAN BARAT,
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KHUSUS BANGUNAN DAN GEDUNG
TENTANG
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 3 TAHUN N 2015
BUPATI PASAMAN BARAT
Mengingat
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Lewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Staf Ahli Bupati Pasaman Barat,
18.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satpol-PP Kabupaten Pasaman Barat:
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat: :
16.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
Keputusan Presiden Nomor 134 tahun 1974 tentang Penetapan Status Rumah Negeri sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik kegara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor &amp; Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643),
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643): |
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573):
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
15.
14,
13.
12.
11,
10.
9.
8.
7.
- Kendaraan : g
- Lapangan Olah Raga : e.
- Peralatan Konstruksi : £
- Ruangan kantor, d.
- Kios/Toko/Kantin : b.
- Gedung/Aula, '2
- Tanah a.
- seseorang, Badan atau Pihak Ketiga baik yang bersifat komersial maupun non komersial,
- dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Jenis Kekayaan Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri atas: : (2
Setiap transaksi penggunaan kekayaan daerah yang dilakukan oleh
(1)
Pasal 2
BAB IV - PENUTUP Pasal 5
Pasal 4

- (3) Yang dimaksud klasifikasi tempat layanan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b, adalah suatu penggolongan nilai tarif atas pemakaian kekayaan daerah |
2. yang didasarkan pada nilai strategis.
3. waktu tertentu.
- a. Jenis Pelayanan Pemakaian dan:
- b. Klasifikasi tempat Layanan, (2) Yang dimaksud Jenis layanan pemakaian sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a adalah bentuk, sifat dan lain-lain layanan yang diperlukan oleh seseorang, Badan atat Pihak Ketiga untuk kepentingan tertentu dan dalam
6. tersebut pada Pasal 2 ayat 1 di dasarkan pada :
- (1) Penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana
BAB IV - PENUTUP Pasal 5
Pasal 3

JENIS DAN KLASIFIKASI RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Ditetapkan di Simpang ampek Pada tanggal 30 Tanvan 2015 BUPATI PASAMAN BARAT,
| Rp. 300.000.- | Perhari | Orgen | 14 | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Rp. 100.000,- | Perhari | | Genset | 13 |
| Rp. 150.000,- | Perhari | Pentas/Tenda | 12 | |
| RP: 25-000,- P. SO. US | Perhari/ perorang a. PNS/DPRD b. Umum | Mess Pemda di air Bangis | 11 | |
| Rp. 35.000,- Rp. 45.000,- | Perhari/perorang c. PNS/DPRD d. Umum | Mess Pemda di Padang | 10 | |
| Rp. 8.000.000,- | Pertahun | Ruangan ATM | 9 |
| Rp. 8.000.000,- | Pertahun | Ruangan kantor | 8 |
| Rp. 6.500.000,- | Pertahun | Kios Foto Copy | 7 | |
| Rp. 2.500.000, - | Pertahun | Kantin lapangan Tenis | 6 |
| Rp. 8.000.000,- | Pertahun | Kantin VIP Kantor Bupati | 5 |
| Rp. 4.500.000,- | Pertahun | Kantin Kantor Bupati | 4 |
| |Rp. 300.000,- Rp. 750.000,- | Perhari a. Pemerintah/Sosial b. Swasta | Aula Kantor Bupati | 3 |
| |Rp. 750.000,- Rp. 2.500.000,- | | | Perhari a. Pemerintah/Sosial b. Swasta | | Gedung balerong Pusako Anak Nagari | 2 |
| | Rp. 250.000,- Rp... 550.000,- | Perhari a. Pemerintah/Sosial b. Swasta | Gedung Pertemuan Pemda | 1 |
| Lama Waktu Pemakaian Besarnya Retribusi | Lama Waktu Pemakaian Besarnya Retribusi | Jenis Kekayaan/Barang Milik Daerah | No | |
GEDUNG
LAMPIRAN I 1
:
NOMOR
-
:
3
TAHUN 2015
TANGGAL
:
39 Tawar
2015
TENTANG
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
DAERAH KHUSUS BANGUNAN DAN GEDUNG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KHUSUS BANGUNAN DAN