UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 16 Tahun 1999
Tentang PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DUMAI
Berlaku: 16 TAHUN 1999
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DUMAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Daerah Tingkat I Riau dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis pada umumnya serta Kota Administratif Dumai pada khususnya, dan adanya tuntutan aspirasi masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
- b. bahwa Kota Administratif Dumai dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang, sesuai dengan peranan dan fungsinya, sehingga perlu diikuti dengan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan wilayah tersebut;
- c. bahwa perkembangan dan kemajuan tersebut bukan saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan dan potensi wilayahnya untuk menyelenggarakan otonomi daerah;
- d. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu Kota Administratif Dumai dibentuk menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II;
- e. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai harus ditetapkan dengan Undang-undang;
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- 2 -
3. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DUMAI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Wilayah adalah "Wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g atau "wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Kota Administratif Dumai adalah sebagaimana dimaksud dalam Peeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pembentukan Kota Administratif Dumai.
4. Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis adalah sebagaimana
- 3 - dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
5. Propinsi Daerah Tingkat I Riau adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH
Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH
Pasal 3

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai meliputi wilayah :
- a. Kota Administratif Dumai yang terdiri dari :
- 1) Kecamatan Dumai Timur;
- 2) Kecamatan Dumai Barat;
- b. Sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis yaitu Kecamatan Bukit Kapur.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH
Pasal 4

Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis dikurangi dengan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH
Pasal 5

Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, Kotamadya Administratif Dumai dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis dihapus.
- (1) Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai mempunyai batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Rupat;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis;
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
- (3) Penentuan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH
Pasal 7

- (1) Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak dipisahkan dari Penetapan Ruang Wilayah Nasional, Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau dan Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di sekitarnya.
BAB III - PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT
Pasal 8

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, dipilih dan diangkat seorang Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5 -
Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT
Pasal 10

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, dibentuk sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II, dinas-dinas Daerah, dan instansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH
Pasal 11

- (1) Pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, diserahkan sebagian urusan pemerintahan sebagai kewenangan pangkal di bidang :
- a. Pemerintahan Umum;
- b. Kesehatan;
- c. Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Pekerjaan Umum;
- e. Lalu Lintas dan Angkatan Jalan;
- f. Sosial;
- g. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- h. Keuangan Daerah;
- i. Lingkungan Hidup;
- j. Tenaga Kerja;
- k. Pertanian Tanaman Pangan;
- l. Perikanan;
- m. Peternakan;
- n. Perkebunan;
- o. Perindustrian dan Perdagangan;
- p. Pertambangan;
- q. Pariwisata.
- (2) Pelaksanaan penambahan atau pengurangan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, Penjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Dumai untuk pertama kalinya diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

- (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai terdiri dari :
- a. Anggota yang ditetapkan dari wakil Partai Politik Peserta Pemilihan Umum terakhir yang dilaksanakan di daerah tersebut;
- b. Anggota ABRI yang diangkat.
- (2) Tata cara pengangkatan, dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkalis, sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing, menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai :
- a. Pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai;
- b. Tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang menjadi milik, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh
- 7 -
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis yang berada dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai;
- c. Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis yang tempat kedudukannya terletak di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai;
- d. Utang piutang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis yang kegunaannya untuk wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai;
- e. Perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun terhitung sejak diresmikannya Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, segala pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, berdasarkan perimbangan hasil pendapatan yang diperoleh dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai.
- (3) Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau wajib membantu pembiayaan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau selama tiga tahun berturut-turut, terhitung sejak tanggal peresmiannya.
Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi
Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis tetap berlaku bagi Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, diatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
AKBAR TANDJUNG
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1999
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Kota Administratif Dumai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1979 yang meliputi 2 (dua) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Dumai Barat dan Kecamatan Dumai Timur telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan Kota Administratif Dumai saat ini tidak terlepas dari perkembangan kegiatan pelabuhan dimana kota Dumai merupakan pelabuhan samudera terbesar yang terletak di pesisir pantai timur Sumatera di Propinsi Daerah Tingkat I Riau yang padat dengan kegiatan perdagangan/industri serta merupakan pelabuhan ekspor minyak mentah dan minyak hasil olahan kilang Perusahaan Negara Pertamina maupun minyak kelapa sawit.
Disamping itu Kota Administratif Dumai secara geografis mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan Kota Administratif yang ada di Indonesia lainnya karena Kota Dumai berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis yang terpisah oleh laut dengan jarak lk. 60 mil laut dari Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis. Disamping itu mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat strategis ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan karena terletak pada jalur darat yang menghubungkan berbagai kota di wilayah Propinsi Riau, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat.
Perkembangan Kota Administratif Dumai tersebut diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 1990 penduduk berjumlah 92.788 jiwa, sedangkan pada tahun 1998 meningkat menjadi 118.282 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 2,8% per tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan serta pelayanan kepada masyarakat di Kotif Dumai.
Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, dan sesuai aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 08/KPTS/DPRD/1998 tentang Persetujuan Melepaskan Sebagian Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Untuk Dimasukkan Ke dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai pada tanggal 16 Desember 1998 dan Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 01/KPTS/DPRD/1999 tentang Pendapat dan Dukungan Dewan Terhadap Usul Perubahan/Peningkatan Status Kota Administratif Dumai Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai tanggal 14 Januari 1999, maka pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai sebagai Kotamadya Daerah Tingkat II baru sejalan dengan kebutuhan pembangunan pemerintahan di Propinsi Daerah Tingkat I Riau.
Dalam rangka pengembangan fungsi Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai sesuai dengan potensinya dan guna memenuhi kebutuhan pada masa-masa mendatang khususnya untuk sarana dan prasarana fisik kota, serta kesatuan perencanaan dan pembinaan wilayah, penduduk yang berbatasan dengan wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Dumai tidak hanya terdiri dari wilayah Kota Administratif Dumai, tetapi juga meliputi sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, yaitu Kecamatan Bukit Kapur.
Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, Kota Administratif Dumai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1979 dihapus. Dengan demikian Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis wilayahnya berkurang seluas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai.
PENJELASAN
Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Peta sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah peta wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai dalam bentuk lampiran Undang-undang ini.Ayat (3)Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mempertimbangkan usul dan saran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau yang didasarkan atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan di lapangan.
PENJELASAN
Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)Dalam rangka mengembangkan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai sesuai dengan potensi Daerah dan guna perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada masa-masa mendatang khususnya untuk pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan dan pembangunan perlu adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Penataan Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis dan Propinsi Daerah Tingkat I Riau.
PENJELASAN
Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kewenangan pangkal dalam Ayat ini adalah sebagian urusan dari tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah Otonom, yang dilaksanakan berdasarkan potensi, kemampuan, dan masa depan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, dalam rangka pengembangan dan kemajuan wilayah.Adapun perincian fungsi-fungsi kewenangan pangkal dari urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan adalah sama dengan perincian fungsi-fungsi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.Ayat (2)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Ayat (1) Huruf a

Yang dimaksud dengan memperhatikan perimbangan suara hasil Pemilihan Umum terakhir ialah pada prinsipnya penetapan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II tersebut, berpedoman kepada perimbangan suara hasil Pemilihan Umum dan dijiwai oleh semangat kebersamaan serta kekeluargaan dalam rangka pengamalan demokrasi yang berdasarkan Pancasila.## Huruf b## Cukup jelas## Ayat (2)Ketetapan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara, Pengangkatan, dan Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.##
PENJELASAN
Pasal 14

## Ayat (1)

Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan serta pelayanan masyarakat digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dan telah dipakai dalam pelaksanaan tugas oleh Kota Administratif Dumai.Untuk itu dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai.Demikian pula halnya dengan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis yang tempat kedudukan dan kegiatannya berada di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, diserahkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis sesuai dengan wewenang dan lingkup tugasnya masing-masing kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai.Begitu juga mengenai utang piutang yang kegunaannya untuk wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, diserahkan pula kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai.Berkenaan dengan pengaturannya penyerahan tersebut di atas dibuatkan daftar inventaris.## Ayat (2)Yang dimaksud sejak diresmikannya Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Dumai.Pelantikan Penjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Dumai didahului dengan peresmian pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai olehMenteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.Setelah satu tahun peresmian Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau wajib melaporkan pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini kepada Menteri Dalam Negeri, untuk bahan pengambilan kebijaksanaan lebih lanjut.
PENJELASAN
Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya untuk pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor, sarana mebeulair, dan sarana mobilitas serta untuk biaya operasional, bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3829