PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor MOR Tahun 2016
Tentang RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Berlaku: 17 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR NO MOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal serta untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, maka Kawasan perdesaan yang mempunyai potensi pengembangan perlu di kelola secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan sehingga untuk pelaksanaannya perlu di tetapkan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan Peratura Bupati;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Teluk W aru, telah melalui hasil penilitian dan pengkajian secara akademis, sehingga di pandang layak dan memenuhi syarat untuk di tetapkan menjadi Kawasan Perdesaan di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- I. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4350);
6. 3 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. 4 Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Menetapkan
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesia Nomor 4 700);
- 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817}.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
BABI KETENTUAN UMUM
BAB II - PENYUSUNAN RPKP
Pasal 2

1. RPKP disusun atas dasar hasil penilitian dan kajian akademis dengan tujuan untuk memberikan ruang partisipatif dalam kaitannya dengan penetapan dan pengembangan Pu.sat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD), penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.
2. RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di jadikan sebagai pedoman dalam
Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kawasan Kecamatan Teluk Waru.
BAB II - PENYUSUNAN RPKP
Pasal 3

- 1 . RPKP disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab.
2. Sistematika sebagaiman di maksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Bab I. Pendahuluan;
- b. Bab II. Gambaran Umum Kabupaten Seram Bagian Timur;
- c. Bab III. Gambaran Umum calon Kawasan Perdesaan;
- d. Bab IV. Analisis Penetapan Kawasan Perdesaan Kabupaten Seram Bagian Timur;
- e. Bab V. Simpulan dan Saran.
3. Uraian lengkap RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.