PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 11 Tahun 2011
Tentang PEMBERDAY AAN, PELEST ARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT SERTA LEMBAGA ADAT
Berlaku: 11 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang iengingat
PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
PERATURAN DAERAHKABUPATEN MELAWI NOMOR A TAHUN 2011 TENTANG PEMBERDAYAAN, PELEST ARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT SERTA LEMBAGA ADAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUP ATI MELA WI,
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 32 disebutkan bahwa pemerintah memajukan kebudayan Nasional Indonesia
- b. bahwa adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang diakui keberadaannya dan digunakan dalam kehidupan masyarakat luas dan yang tumbuh berkembang di Kabupaten Melawi berkualitas -.L.. ..1.I 1.: 12' 2. L... .a 1..IL1... L-.-ScDdgdI III-IMAI uau cu-II Uuuaya StrA KcpII0urn vnigd yang perlu diberdayakan, dibina dan dilestarikan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pemberdayaan, pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat serta Lembaga Adat.
- i. ~ndang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013),
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran AT\_.---I.-..LL1. I.)-&gt; mp.L--an Ar.---1 AO ny..l. Ivtgdrd IKtpuDIK IIUOI&amp;SIA IdIuI ZUU INOIIOI I+, 1InDnn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 e J
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penoawasan Penvelenooaraan Pemerintahan Daerah (Iemharan Se a -SO a a a ti-«a Negara Republik Indonesia Tahmn 2005 Nmor 165 Tarmhahan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabu p aten/Kota ( Lembaran Negara Re p ublik Indonesia Talmo 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELA WI
Dan
BUP ATI MELA WI,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT SERTA LEMBAGA ADAT
BABI KETENTUAN UMUM
Deal 1 I a
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan yang berada dibawah Bupati Melawi;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat stempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
7. Keiuraan adaiah Daerah kerja Lurah sebagai Perangkai Kabupaten dibawah Kecamaian;
8. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lainnya yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan lrohiaconn\_leohiaennn dalam lzehidnman mnevnralcat cetemnat 4w4A.A Aw4466.%A6AA 444A%AAA4 A6WA446414AA AAA4A 4A4.A6 w6wAA44a
9. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang secara sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, seta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan bagi permasalahan kehidupan yang berkaitan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku;
10. Kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan para warga masyarakat yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau adat istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat lainnya dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut;
11. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembanguoan nasional dan berguoa bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman;
12. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan,. terutama nilai-nialai etika, moral dan adab yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lambaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut;
13. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lambaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku;
14. Wilayah Adat adalah wilayah satuan budaya tempat adat istiadat itu tumbuh, hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat istiadat yang bersangkutan
15. Hak Adat adalah hak untuk hidup di dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dalam linolonoan hidn wron mnevralnt cehaoaimnnn teroantnm dalam lemhon ndt vno AAA4MA4MM4A AAA A44% .A rw«ts.A44A .w w.AA..AA ..MA Aw4AA«Me w Ms berdasarkan hukum adat dan yang berlaku dalam masyarakat atau persekutuan hukum adat tertentu;
16. Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan te r cermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadat dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan Daerah dan Nasional.
BAB II - PEMBERDA YAAN, PELEST ARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT SERTA LEMBAGA ADAT
Pasal 2

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembaogan Adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat loam lervhado alat Allon harcoma damoon roomoaei otan lavvhaoo alat alah· 4I 4wAiu4 AL +KnuAnII UK 4I3An tA44uOI aau 1AIU3 aa +II.
- a. Bupati;
- b. Camat;
- c. Kepala Desa/Kepala Kelurahan;
- d. Kepala Adat atau pemuka-pemuka masyarakat adat.
BAB II - PEMBERDA YAAN, PELEST ARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT SERTA LEMBAGA ADAT
Pasal 3

Guna memantapkan pelaksanaan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembaogan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat, Bupati berkewajiiban mendorong dan membantu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggaranya peraoan dan fungsi lembaga adat dalam menunjang kegiatan-kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembaogunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah.
Pesel 4
Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut :
- (I) Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlak:u.
- (2) Terwujudnya kelestarian kebudayaan daerah, baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional.
- (3) Terciptanya kebudayaan daerah yang menunjang kebudayaan nasional yang mengandung nilai-nilai luhur dan beradab sehingga mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing, yakni menerima yang positif dan menolak yang negatif.
- (4) Terkondisinya suasana yang dapat mendorong peningkatan peran dan fungsi adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dalam upaya :
- a. meningkatkan harkat dan martabat manusia indonesia dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa;
- b. meningkatkan sikap kerja keras, disiplin dan tanggung jawab sosial menghargai prestasi, berani bersaing, mam p u bekerja sama dan menyesuaikan diri serta, kreatif, untuk memajukan kehijdupan diri pribadi secara sosial memajukan masyarakatnya;
- c. mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkatan pemerintahan di daerah, terutama di Desa/Kelurahan.
BAB II - PEMBERDA YAAN, PELEST ARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT SERTA LEMBAGA ADAT
Pasal 5

- (1) Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud Pasal 4 , terutama ditujukan kepada adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang masih hidup atau yang telah ada tetapi mengalami kemerosotan, serta yang hampir punah.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ngal imi hare mendarno teroint9na · AAA« AA. A. AAwAA4AM wAw.Af t
- a. sikap demokratis, adil dan obyektif di kalangan aparat pemerintahan dan masyarakat yang bersangkutan;
- b. keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain dan asing yang positif;
- c. integritas nasional yang makin kukuh dengan kebhinekaan bangsa.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 8

- (1) Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pemimpin/pemuka-pemuka adat lainnya yang berada diluar susunan organisasi pemerintahan di daerah, Kecamatan dan/atau Desa/K.elurahan.
- (2) Lembaga adat mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. memberdayakan, dan melestarikan dan mengembangkan adat istiadat, kebiasaanlcohiagagn mnearalzat dalam ranolra memnnporlzag hndaa daorah get w444464444A AAA6Aft4A44 4tA4AA At444fat A4wAA'wAA'4 4' wAt4 lt memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di daerah.
- (3) Jika ada perbedaan pendapat antara lembaga adat dan aparat pemerintah di daerah, maka perbedaan pendapat ini dapat diselesaikan secara musyawarah/mufakat.
7. ( 4) Untuk menjalankan tugas-tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, Lembaga Adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan mendukung leeherhaeilan nemhinn lemncvnralcntnn w4'4%A46.4 4AA44A44.A wAAA4!4A.A4.A
BAB VI - HAK, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT
Pasal 9

- (1) Lembaga ad.at mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:
- a. mewakili masyarakat adat keluar wilayah adat yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan dan penyelesaian permasalahan adat;
- b. mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih layak dan lebih baik;
- c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan­ kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah adat masing-masing.
- (2) Lembaga adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :
- a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan adat setempat;
- b. memelihara stabilitas nasional yang sehat clan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah, terutama pemerintah desa/kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas, dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis;
- c. menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.
BAB VII - PEMBINAAN
Pasal 10

Guna menunjang keberhasilan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud Pasal 3, perlu pembinaan dari Pemerintah Daerah.
BAB VIII - KETENTUANPENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - KETENTUANPENUTUP
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku.
BAB VIII - KETENTUANPENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pad.a tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat rnengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lernbaran Daerah Kabupaten Melawi.
2011
MUNTACO
Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal
2
BUPATI MELAWI,
Meì
Diundangkan di Nanga Pinoh tanggal 3 2011 pada Mei
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI;
LEMBARAN DAE H KABUPATEN MELA WI T AHUN 2011 NO MOR
/ /
PENJELASAN
Pasal 2

Cukupjelas
Pasal3
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukupjelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 97