PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 23 Tahun 2017
Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN
Berlaku: 12 Mei 2017
N/A
Preamble

Menimbang: a.
- bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru yang efektif, efisien dan akuntabel, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Baru Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Dan Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Jawa Timur;
19. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
20. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
21. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA DI PROVINSI JAWA TIMUR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
3. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur.
5. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur.
6. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah Sekolah Menengah Atas Negeri di Provinsi Jawa Timur.
7. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Timur.
8. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur.
9. Sekolah Menengah Atas Terbuka yang selanjutnya disebut SMA Terbuka adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri.
10. Pagu sekolah adalah jumlah rencana penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan.
11. Sistem online adalah sistem pendaftaran dan seleksi penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri secara terkoneksi melalui jaringan internet.
12. Sistem offline adalah sistem penerimaan peserta didik baru dan seleksi penerimaan peserta didik baru secara manual yang dikhususkan pada jenjang Sekolah Luar dan Sekolah Terbuka.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penerimaan peserta didik baru berasaskan:
- a. objektif;
- b. transparan;
- c. akuntabel; dan
- d. tidak diskriminatif.
- (2) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pelaksanaan PPDB bagi peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- (3) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik baru.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pelaksanaan PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- (5) Tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dimaksudkan agar setiap warga negara Indonesia yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan Suku, Ras, Agama dan Golongan.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3

PPDB bertujuan untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk seluruh warga negara Indonesia usia sekolah agar memperoleh pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
BAB III - KEGIATAN PENERIMAAN
Pasal 4

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan PPDB dibentuk Panitia PPDB di tingkat Provinsi dan dimasing-masing sekolah.
- (2) Panitia PPDB tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Panitia PPDB di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan.
BAB III - KEGIATAN PENERIMAAN
Pasal 5

- (1) Panitia PPDB tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan sistem PPDB ditingkat provinsi;
- b. melaksanakan PPDB pada jenjang SMA, SMK dan SLB di Provinsi Jawa Timur;
- c. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan PPDB pada jenjang SMA, SMK dan SLB di Provinsi Jawa Timur;
- d. mengumumkan daftar calon peserta didik baru yang diterima melalui jaringan internet; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB tingkat sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), merupakan panitia PPDB pada SMA, SMK dan SLB yang mempunyai tugas:
melaksanakan
- a. melaksanakan verifikasi dan validasi calon peserta didik baru;
- b. melaksanakan pendaftaran calon peserta didik baru;
- c. melaksanakan entry data;
- d. mengumumkan daftar calon peserta didik baru yang diterima melalui sekolah dan jaringan internet; dan
- e. melaporkan hasil PPDB kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan.
BAB IV - PELAKSANAAN PPDB
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan PPDB untuk SMA dan SMK dilaksanakan di semua SMA dan SMK.
- (2) PPDB pada SMA dan SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempergunakan sistem offline dan sistem online yang dilaksanakan oleh setiap SMA dan SMK.
- (3) PPDB untuk:
- a. beberapa program keahlian tertentu pada SMK;
- b. SMA dan SMK penyelenggara pendidikan inklusif;
- c. SMA Terbuka; dan
- d. Sekolah Luar Biasa.
diatur dengan ketentuan dan persyaratan khusus dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
BAB IV - PELAKSANAAN PPDB
Pasal 7

Tempat pendaftaran PPDB ditetapkan sebagai berikut:
- a. sistem offline , bertempat di SMA, SMK dan SLB pada masingmasing satuan pendidikan yang dituju di Wilayah Kabupaten/Kota setempat; dan
- b. sistem online , dilakukan secara mandiri melalui jaringan internet.
BAB IV - PELAKSANAAN PPDB
Pasal 8

Syarat, tata cara, kegiatan dan waktu pendaftaran calon peserta didik baru dalam rangka pelaksanaan PPDB ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
BAB IV - PELAKSANAAN PPDB
Pasal 9

Tata cara pelaksanaan PPDB pada Satuan Pendidikan swasta diatur oleh masing-masing Satuan Pendidikan swasta yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
BAB V - JALUR PPDB
Pasal 10

- (1) Mekanisme PPDB dilakukan melalui beberapa jalur yaitu:
- a. Jalur Prestasi;
- b. Jalur Mitra Warga;
- c. Jalur Inklusif;
- e. Jalur Bidik Misi; dan
- f. Jalur Umum (reguler).
- (2) Jalur Prestasi, Jalur Mitra Warga, Jalur Inklusif, dan Jalur Bidik Misi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan d, pelaksanaan pendaftaran dilakukan melalui sistem offline.
- (3) Jalur Umum (reguler) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e pelaksanaan pendaftaran dilakukan melalui sistem online .
BAB V - JALUR PPDB
Pasal 11

- (1) Pendaftaran melalui Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang mempunyai prestasi:
- a. Bidang akademik yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi ( sains ), yang meliputi:
1. Matematika;
2. Ilmu Pengetahuan Alam (Fisika dan Biologi); dan
3. Ilmu Pengetahuan Sosial.
- b. Bidang non akademik, meliputi:
1. estetika yaitu mata pelajaran bahasa dan sastra, seni musik, seni tari, seni rupa dan seni teater; dan
2. bidang olah raga.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diakui dan diperhitungkan merupakan prestasi dari kejuaraan yang diselenggarakan oleh:
- a. Pemerintah; atau
- b. lembaga yang diakui dan bekerjasama dengan Pemerintah serta bersifat berjenjang mulai tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi sampai dengan Nasional atau Internasional.
BAB V - JALUR PPDB
Pasal 12

Pendaftaran melalui Jalur Mitra Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu yang berdomisili di sekitar sekolah.
BAB V - JALUR PPDB
Pasal 13

Pendaftaran melalui Jalur Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berkebutuhan khusus di sekolah umum (reguler).
BAB V - JALUR PPDB
Pasal 14

Pendaftaran melalui Jalur Bidik Misi (Biaya Pendidikan Peserta Didik Miskin Berprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d diperuntukkan bagi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu yang memiliki prestasi akademik.
BAB V - JALUR PPDB
Pasal 15

Pendaftaran melalui Jalur Umum (reguler) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e diperuntukkan bagi calon peserta didik yang melakukan pendaftaran secara mandiri melalui sistem online .
BAB V - JALUR PPDB
Pasal 16

Ketentuan mengenai PPDB melalui jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
BAB VI - PAGU DAN ZONA SEKOLAH
Pasal 17

- (1) Sekolah hanya dapat menerima calon peserta didik baru sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan.
Ketentuan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
BAB VI - PAGU DAN ZONA SEKOLAH
Pasal 18

- (1) PPDB SMAN berdasarkan pembagian wilayah (zona sekolah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian wilayah (zona sekolah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
BAB VII - KUOTA ASAL CALON PESERTA DIDIK BARU
Pasal 19

- (1) Sekolah hanya dapat menerima peserta didik baru dari:
- a. luar Kabupaten/Kota paling banyak 10% (sepuluh persen) dan luar Provinsi dengan kuota paling banyak 1% (satu persen);
- b. Jalur Prestasi paling banyak 5% (lima persen);
- c. Jalur Mitra Warga paling banyak 5% (lima persen); dan d. Jalur Bidik Misi paling banyak 3% (tiga persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 20

Pendaftaran PPDB untuk Satuan Pendidikan Negeri tidak dipungut biaya.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 21

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PPDB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 12 Mei 2017
GUBERNUR JAWA TIMUR
Dr. H. SOEKARWO
Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 12 Mei 2017 an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd
Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19640319 198903 1 001
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 23 SERI E.