PERATURAN DAERAH PROVINSI Unknown Nomor 4 Tahun 2017
Tentang BUDAYA BANUADANKEARIFAN LOKAL
Berlaku: 20 Maret 2017
N/A
Preamble

Menimbang:
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG
BUDAYA BANUADANKEARIFAN LOKAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
- a. bahwa budaya Banua dan kearifan lokal di Daerah merupakan hasil perwujudangagasan, prilaku dan karyayang bernilai luhur dalam kehidupan masyarakat, yang lahir dan memandu pembangunan daerah menuju cita-cita negara sejahtera;
- b. bahwa untuk menjamin kelestarianbudaya Banua dan kearifan lokal di Daerah, diperlukan rencana, arah dan kebijakan berkelanjutan yang bertujuanpada perwujudan bentuk budaya Banuadankearifan lokaldi Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf p, Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Budaya Banuadan Kearifan Lokal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Budaya Banua danKearifanLokal;
Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168 );
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan KebudayaanNomor 10 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesenian Daerah (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2009, Tambahan lembaran daerah Tahun 2009 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Bahasa Dan Sastra Daerah (Lembaran daerah Nomor 7 Tahun 2009, Tambahan lembaran daerah Tahun 2009 Nomor 6);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN DAERAH BANUADANKEARIFAN LOKAL.
BAB I
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
TENTANGBUDAYA
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas adalahOrganisasi Perangkat Daerah yang membidangi pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal di Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Budaya Banuaadalah seluruh hasil gagasan, perilaku, hasil karya, pemikiran dan adaptasi masyarakat Banua terhadap zaman dan lingkungan di Daerah yang dibentuk untuk mencapai keselamatan dan kebahagian dengan unsur-unsur kearifan lokal yang difungsikan sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup sebagai bagian identitas kultural, karakter dan peneguh jati diri bangsa.
7. Pengelolaan Kebudayaan adalah upaya pelestarian kebudayaan yang dilakukan melalui pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan budaya, pengelolaan keragaman budaya dan pengembangan kerja sama kekayaanbudaya untuk tujuan kemajuan peradaban bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
8. Pengelolaan cagar budaya adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat
9. Pelestarian tradisi adalah upaya dinamis meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan tradisi di masyarakat yang memiliki dampak dipelbagai aspek pranata kehidupan masyarakat.
10. Sistem Pengetahuan Tradisional adalah keseluruhan pengetahuan hayati dan seni yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu komunitas masyarakat yang bersifat turun menurun dan berkembang berdasarkan perubahan zaman dan adaptasi terhadap lingkungan hidup sekitar.
11. Lembaga budaya adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah dan merupakan mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan budaya yang dapat mendukung pembangunan di Daerah.
12. Lembaga Adat adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat.
13. Pembinaan kesenian adalahusaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terarah agar kesenian dapat berperan dan menunjang pembangunan ekonomi,sosial dan budaya di Daerah.
14. Pembinaan Sejarah lokal adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terarah agar sejarah lokal dapat menjadi identitas, peneguh jati diri yang berperan dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah.
15. Rencana Induk Budaya Banua dan Kearifan Lokal adalah penetapan daftar prioritas susunan perencanaan yang terarah dan berkelanjutan kegiatan budaya banua dan kearifan lokal yang terdiri atas rencana induk pengelolaan kebudayaan; rencana induk pengelolaan cagar budaya; rencana induk pelestarian tradisi; rencana pengelolaan induk sistem pengetahuan tradisional, rencana induk pembinaan lembaga budaya;
rencana induk pembinaan kesenian; dan rencana induk pembinaan sejarah lokal.
16. Rencana Induk Pengelolaan Kebudayaan adalah daftar kegiatan dan upaya realisasi perencanaan pengelolaan kebudayaan dalam mencapai prioritas kearifan lokal yang ditetapkan.
17. Rencana Induk Pengelolaan Cagar Budaya adalah daftar kegiatan dan upaya realisasi perencanaan pengelolaan cagar budaya dalam mencapai prioritas budaya dan kearifan lokal yang ditetapkan.
18. Rencana Induk Pelestarian Tradisi adalah daftar kegiatan dan upaya realisasi perencanaan pelestarian tradisi dalam mencapai prioritas budaya dan kearifan lokal yang ditetapkan.
19. Rencana Induk Pengelolaan Sistem Pengetahuan Tradisional adalah daftar kegiatan dan upaya realisasi perencanaan pengelolaan sistem pengetahuan tradisional dalam mencapai prioritas budaya dan kearifan lokal yang ditetapkan.
20. Rencana Induk Pembinaan Lembaga Budaya adalah daftar kegiatan dan upaya realisasi perencanaan pembinaan lembaga budaya dalam mencapai prioritas budaya dan kearifan lokal yang ditetapkan.
21. Rencana Induk Pembinaan Kesenian adalah daftar kegiatan dan upaya realisasi perencanaan pembinaan kesenian dalam mencapai prioritas budaya dan kearifan lokal yang ditetapkan.
22. Rencana Induk Pembinaan Sejarah Lokal adalah daftar kegiatan dan upaya realisasi perencanaan sejarah lokal dalam mencapai prioritas budaya dan kearifan lokal yang ditetapkan.
23. Otonomi Daerah adalah wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB II
Pasal 2

Budaya Banua dan Kearifan Lokal harus mencerminkan asas:
- a. bhinneka tunggal ika;
- b. keadaban;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. akulturasi; dan
- f. keberlanjutan.
Bagian Kedua Maksud
BAB II
Pasal 3

Budaya Banua dan KearifanLokal dimaksudkan sebagai acuanpembangunan daerah menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan untuk mempertinggi derajat kemanusiaan masyarakat di Daerah.
Bagian Ketiga Tujuan
BAB II
Pasal 4

Budaya Banua dan Kearifan Lokal bertujuan untuk:
- a. memperteguh identitas Daerah sebagai bagian jati diri bangsa;
- b. memperkokoh karakter Daerahsebagai upaya pembangunan karakter bangsa;
- c. memperkuat persatuan Daerah sebagai penopang persatuan bangsa;
- d. meningkatkan citra Daerah sebagai bagian citra bangsa; dan
- e. melestarikanhasil budaya dan nilai-nilai luhur.
Bagian Keempat Ruang Lingkup
BAB II
Pasal 5

Ruang lingkup Budaya Banua dan Kearifan Lokal di Daerah, meliputi:
- a. pengelolaan kebudayaan;
- b. pengelolaan cagar budaya;
- c. pelestarian tradisi;
- d. pengelolaan sistem pengetahuan tradisional;
- e. pembinaan lembaga budaya dan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian;dan
- g. pembinaan sejarah lokal.
BAB III - PENGELOLAAN KEBUDAYAAN
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengelolaan kebudayaan di Daerah.
- (2) Pengelolaan kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pengembangan nilai budaya;
- b. Pengelolaan kekayaan budaya;
- c. Pengelolaan keragaman budaya;dan
- d. Pengembangan kerjasama kekayaan budaya.
BAB III - PENGELOLAAN KEBUDAYAAN
Pasal 7

Pengembangan nilai budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (2) huruf a meliputi:
- a. inventarisasi budaya;
- b. pelestarian adat budaya;
- c. aktualisasi budaya;
- d. penyusunan kebijakan budaya;
- e. fasilitasi pengembangan nilai budaya;
- f. pemantauan dan evaluasi pengembangan nilai budaya;dan
- g. penghargaan budaya.
BAB III - PENGELOLAAN KEBUDAYAAN
Pasal 8

Pengelolaan kekayaan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. revitalisasi fisik budaya;
- b. fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya;
- c. sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya daerah
- d. pemanfaatan dan promosi kekayaan budaya;
- e. pemantauan dan evaluasi pengelolaan kekayaan budaya;dan
- f. pembentukan rekayasa budaya.
BAB III - PENGELOLAAN KEBUDAYAAN
Pasal 9

Pengelolaan keragaman budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (2) huruf c meliputi:
- a. penyusunan sistem informasi budaya Daerah;
- b. penyelenggaraan dialog budaya;
- c. penyelenggaraan festival keragaman budaya;
- d. fasilitasi kegiatan keragaman budaya;dan
- e. revitalisasi, reaktualisasi dan promosi ragam budaya.
BAB III - PENGELOLAAN KEBUDAYAAN
Pasal 10

- (1) Pengembangan kerjasama kekayaan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi:
2. a.
3. b.
4. fasilitasi kemitraan kerjasama kekayaan budaya;dan pembentukan kanal budaya antar provinsi.
- (2) Fasilitasi kemitraan kerjasama kekayaan budaya bertujuan mengembangkan kekayaan budaya diberikan kepada:
- a. individu;
- b. kelompok masyarakat;
- c. pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;dan
- d. perusahaan.
BAB IV - PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengelolaan cagar budaya.
- (2) Pengelolaan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perlindungan cagar budaya;
- b. pengembangan cagar budaya;dan
- c. pemanfaatan cagar budaya.
BAB IV - PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
Pasal 12

Perlindungan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (2) huruf a meliputi:
- a. penyelamatan;
- b. pengamanan
- c. zonasi;
- d. pemeliharaan;dan
- e. pemugaran.
BAB IV - PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
Pasal 13

Pengembangan cagar budayasebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf bdilakukan secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian meliputi:
- a. penelitian;
- b. revitalisasi;dan
- c. adaptasi.
BAB IV - PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
Pasal 14

Pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat serta tidak bertentangan dengan upaya pelestarianmeliputi:
- a. pemanfaatan sebagai sarana pendidikan;
- b. pemanfaatan sebagai alat rekayasa sosial;
- c. pemanfaatan sebagai komunikasi budaya;dan
- d. pemanfaatan sebagai pendorong kegiatan ekonomi.
.
BAB V - PELESTARIAN TRADISI
Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah wajib melaksanakan pelestarian tradisi.
- (2) Pelestarian tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perlindungan tradisi;
- b. Pengembangan tradisi;dan
- c. Pemanfaatan tradisi.
BAB V - PELESTARIAN TRADISI
Pasal 16

Perlindungan tradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pengakuan;
- b. penyelamatan;dan
- c. pemeliharaan.
BAB V - PELESTARIAN TRADISI
Pasal 17

Pengembangan tradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. membentuk tradisi sebagai identitas Daerah;dan
- b. merevitalisasi tradisi sebagai bagian dari pembangunan daerah.
BAB V - PELESTARIAN TRADISI
Pasal 18

Pemanfaatan tradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mewujudkan tradisi sebagai tujuan pariwisata;dan
- b. mendorong tradisi sebagai pemacu ekonomi daerah.
BAB VI - PENGELOLAAN SISTEM PENGETAHUAN TRADISIONAL
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengelolaan Sistem Pengetahuan Tradisional di Daerah.
- (2) Pengelolaan sistem pengetahuan tradisional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perlindungan atas pengetahuan tradisional;
- b. pengembangan nilai pengetahuan tradisional; dan
- c. pemanfaatanpengetahuan tradisional.
BAB VI - PENGELOLAAN SISTEM PENGETAHUAN TRADISIONAL
Pasal 20

Perlindungan pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pengakuan;
- b. pelayananterhadappelaku pengetahuan tradisional; dan
- c. promosi pengetahuan tradisional.
BAB VI - PENGELOLAAN SISTEM PENGETAHUAN TRADISIONAL
Pasal 21

Pengembangan nilai pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. membentuk nilai pengetahuan tradisional sebagai bagian dari Kearifan Lokal; dan
- b. revitalisasi nilai pengetahuan tradisional sebagai pemacu pariwisata di Daerah.
BAB VI - PENGELOLAAN SISTEM PENGETAHUAN TRADISIONAL
Pasal 22

Pemanfaatan pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Paasal 19 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. integrasi secara terpadu pengetahuan tradisional dalam pembangunan daerah; dan
- b. pengetahuan tradisional diarahkan sebagai identitas dan jati diri Daerah;
BAB VII - PEMBINAAN LEMBAGA BUDAYA DAN LEMBAGA ADAT
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan Lembaga Budaya dan Lembaga Adat.
- (2) Pembinaan Lembaga Budaya dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pembentukan Lembaga Budaya;
- b. Pembinaan Lembaga Adat; dan
- c. Pemberdayaan dan pengembangan.
BAB VII - PEMBINAAN LEMBAGA BUDAYA DAN LEMBAGA ADAT
Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukanLembaga Budayadi Daerah.
- (2) Fasilitasi pembentukan Lembaga Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bantuan;
- b. pendampingan;dan
- c. promosi.
BAB VII - PEMBINAAN LEMBAGA BUDAYA DAN LEMBAGA ADAT
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan Lembaga Budayadi Daerah.
- (2) Pemberdayaan Lembaga Budayasebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:
- a. PengarusutamaanLembaga Budayadalam menyusun kebijakan yang terkait dengan adat-istiadat di Daerah;dan
- b. mendorong Lembaga Budayauntuk berperan sebagai forum komunikasi di Daerah.
BAB VII - PEMBINAAN LEMBAGA BUDAYA DAN LEMBAGA ADAT
Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pengembangan Lembaga Budaya.
- (2) Pengembangan Lembaga Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. MewujudkanLembaga Budayasebagai pemangku pariwisata budaya di Daerah;dan
- b. mewujudkan Lembaga Budayayang menghasilkan produk budaya Daerah.
BAB VIII - PEMBINAAN KESENIAN
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pembinaan kesenian.
- (2) Pembinaan kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelestarian;
- b. pemberdayaan;dan
- c. pengembangan
BAB VIII - PEMBINAAN KESENIAN
Pasal 28

Pelestarian kesenian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pelestarian kesenian tradisi;
- b. revitalisasi kesenian tradisi;
- c. pembangunan dan pengembangansarana dan prasana kesenian;
- d. promosi kesenian;dan
- e. fasilitasi pekerja seni.
BAB VIII - PEMBINAAN KESENIAN
Pasal 29

Pemberdayaan kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b,meliputi:
- a. pengarusutamaan kesenian daerah dalam pelbagai kegiatan di Daerah;dan
- b. mendorong kesenian sebagai mediakomunikasi dalam penyebarluasan kebijakan Daerah.
BAB VIII - PEMBINAAN KESENIAN
Pasal 30

Pengembangan kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. mewujudkan kesenian sebagai jati diri dan identitas Daerah
- b. mewujudkan kesenian sebagai objek pariwisata;dan
- c. menciptakan khasanah kesenian yang searah pembangunan Daerah.
BAB IX - PEMBINAAN SEJARAH LOKAL
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pembinaan Sejarah Lokal yang mengutamakan kepentingan masyarakat lokal.
- (2) Pembinaan sejarah lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengakuan;
- b. dialog sejarah lokal;dan
- c. pendidikan;
BAB IX - PEMBINAAN SEJARAH LOKAL
Pasal 32

- (1) Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal31ayat (2) huruf a dilakukan sebagai upaya pelestarian sejarah lokal.
- (2) Upaya pelestarian sejarah lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. ketetapan hukum; dan/atau
- b. sertifikasi.
BAB IX - PEMBINAAN SEJARAH LOKAL
Pasal 33

Dialog sejarah lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilakukan sebagai upaya fasilitasimultikulturalisme.
BAB IX - PEMBINAAN SEJARAH LOKAL
Pasal 34

Pendidikan sejarah lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dilakukan melalui kurikulum pendidikan dan pelatihan muatan lokal.
BAB X - KEWENANGAN
Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah menyusun Rencana Induk Budaya Banua dan Kearifan Lokal setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan Rencana Induk Budaya Banua dan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Rencana Induk Budaya Banua dan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
BAB X - KEWENANGAN
Pasal 36

Rencana Induk Budaya Banua dan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), meliputi:
- a. Rencana Induk Pengelolaan Kebudayaan
- b. Rencana Induk Pengelolaan Cagar Budaya Daerah;
- c. Rencana Induk Pelestarian Tradisi;
- d. Rencana Induk Pengelolaan Sistem Pengetahuan Tradisional;
- e. Rencana Induk Pembinaan Lembaga Budaya dan Lembaga Adat;
- f. Rencana Induk Pembinaan Kesenian; dan
- g. Rencana Induk Pembinaan Sejarah Lokal.
Bagian Kedua
Pembentukan Lembaga Budaya
BAB X - KEWENANGAN
Pasal 37

- (1) Pembentukan Lembaga Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, dapat diusulkan oleh masyarakat dan/atau Dinas berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Pembentukan Lembaga Budayasebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan denganKeputusan Gubernur.
Bagian Ketiga Pengakuan sejarah lokal
BAB X - KEWENANGAN
Pasal 38

- (1) Pengakuan sejarah lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32ayat (2) huruf a dapat diusulkan oleh masyarakat dan/atau Dinas berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Pengakuan sejarah lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
BAB XI - KERJASAMA DAN PARTISIPASI
Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam kegiatanBudaya Banua dan Kearifan lokal di Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. daerah lain;
- b. pihak ketiga; dan/atau
- c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Bagian Kedua Partisipasi Masyarakat
BAB XI - KERJASAMA DAN PARTISIPASI
Pasal 40

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam kegiatan Budaya Banua dan Kearifan Lokal.
- (2) Peran masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatanBudaya Banua dan Kearifan Lokal berbentuk:
- a. pengawasan;
- b. pemberian pendapat, saran dan usul;
- c. pendampingan;
- d. bantuan teknis;
- e. bantuan pembiayaan; dan
- e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
BAB XII - SUMBER DAYA
Pasal 41

Sumber daya Budaya Banua dan Kearifan Lokal di Daerah, meliputi:
- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber potensi lainnya.
BAB XII - SUMBER DAYA
Pasal 42

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41huruf a, terdiri atas:
- a. tenaga ahli, paling kurang memiliki kualifikasi keahlian di bidang budaya serta pengalaman melaksanakanBudayaBanuadanKearifan Lokal;
- b. pekerja seni, paling kurang memiliki kualifikasi:
1. pendidikan di bidang kesenian;
2. pelatihan dan keterampilan kesenian;dan/atau
3. pengalaman melaksanakan kesenian;
- c. relawan budaya, paling kurang memiliki pengalaman melaksanakan pelestarian budaya;dan
- d. penyuluh budaya, paling kurang memiliki kualifikasi pelatihan bidang penyuluhan kebudayaan.
9. (2)Tenaga ahli, pekerja seni, relawan budaya dan penyuluh budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh:
- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. promosi;
- d. tunjangan; dan/atau
- e. penghargaan.
BAB XII - SUMBER DAYA
Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b.
- (2) Penyediaan sarana sebagaimana dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, berdasarkan Rencana IndukBudaya BanuaDan Kearifan Lokal Daerah.
BAB XIII - PEMBIAYAAN
Pasal 44

- (1) Pembiayaan kegiatan Budaya Banua dan Kearifan Lokal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berasal dari APBD.
- (2) Selain APBD, kegiatan Budaya Banua dan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai melalui sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB XIV - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN
Pasal 45

Gubernur berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Lembaga dan Budaya Banuadan Kearifan Lokal di Daerah.
BAB XIV - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN
Pasal 46

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, dan pelatihan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pemantauan; dan
- b. evaluasi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakansecara terus-menerus dan berkesinambungan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b dilaksanakan sekurangkurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Pelaporan
BAB XIV - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN
Pasal 47

- (1) Satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan Budaya Banua dan Kearifan Lokal di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling lama 6 (enam) bulan sekali.
BAB XV - KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 48

Setiapkegiatan Budaya Banua dan Kearifan Lokal yang terkait langsung dengan pelayanan dan/atauakibatkepada masyarakat dan lingkungan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XVI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
- a. Seluruh kegiatan yang terkait dengan Budaya Banua dan Kearifan Lokal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. seluruh kerjasama kegiatan Budaya Banua dan Kearifan Lokal yang telah disepakati Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut.
- c. seluruh ketentuan yang berkaitan dengan Budaya Banua danKearifan Lokal yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- d. dalam hal kegiatan Budaya Banua dan Kearifan Lokal belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kegiatan Budaya Banuadan Kearifan Lokal selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB XVII - PENUTUP
Pasal 50

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XVII - PENUTUP
Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 20 Maret 2017
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
Ttd.
H. SAHBIRIN NOOR
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 21 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAHPROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Ttd.
H. ABDUL HARIS
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:(4/37/2017)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 32 menegaskan bahwa 'Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.' Untuk ituBudaya Banua dan Kearifan lokal sebagai bagian dari kebudayaan nasional harus mampu memandu pembangunan menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan untuk mempertinggi derajat kemanusiaan masyarakat di Daerah sehingga mewujudkan pelestarian dan pengembangan nilai budaya yang berdasarkan kearifan lokalsebagai pengewantahan nilai-nilai Pancasila.
Saat ini, telah terjadi perubahan tata nilai di masyarakat, hal ini sebagai akibat adanya interaksi antarbudaya dalam prosesglobalisasi, sehingga pemerintah daerah menghadapi tantanganyang berat dalam pembangunan khususnya di Budaya Banjar dan Kearifan Lokal. Nilai Budaya Banjar dan keanekaragaman Budaya Banjar dan Kearifan Lokal di Daerah sangat rentan terhadap pengaruh globalisasi sehingga dapat menimbulkan perubahan atas tatanan dan persepsi nilai budaya yang berdampak negatif dalam masyarakat.
Mengingat belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenaiBudaya Banjardan Kearifan Lokal untuk menjadi landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalampelbagai kegiatan Budaya Banjar dan Kearifan Lokal, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Budaya Banjar dan kearifan lokal yang memuat perspektif didalamnya mengatur mengenai pengelolaan kebudayaan; pengelolaan cagar budaya; pelestarian tradisi; pengelolaan sistem pengetahuan tradisional; pembinaan lembaga budaya; pembinaan kesenian;dan pembinaan sejarah lokal; di Daerah. Pengaturan tersebut diarahkan kepada pedoman pelestarian Budaya dan kearifan lokal, pemenuhan hak berkebudayaan, penguatan jati diri dan pembangunan karakter bangsa, pemeliharaan dan pertahanan multikulturalisme, penghargaan terhadap sejarah dan warisan budaya, pemajuan industri budaya, penguatan diplomasi budaya, penguatan kelembagaan dan SDM kebudayaan, serta pelestarian prasarana dan sarana kebudayaan yang ada di Daerah.
PENJELASAN
Pasal 2

## Huruf a

Yang dimaksud 'asas bhinneka tunggal ika' adalah bahwa setiap Budaya Banjar dan Kearifan Lokal harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.## Huruf bYang dimaksud 'asas keadaban' adalah bahwa setiap Budaya Banjar dan Kearifan Lokal harus memperhatikan nilai kecerdasan lahir batin yang bernilai budi pekerti.## Huruf cYang dimaksud 'asas kenusantaraan' adalah bahwa setiap Budaya Banjar dan Kearifan Lokal harus memperhatikan kepentingan budaya dan kearifan lokal di seluruh wilayah Indonesia dan Budaya Banjardan Kearifan Lokal yang ada di Daerah merupakan bagian dari sistem budaya nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.## Huruf dYang dimaksud 'asas keadilan' adalah bahwa setiap Budaya Banjar dan Kearifan Lokal harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.## Huruf eYang dimaksud 'asas akulturasi' adalah bahwa setiap Budaya Banjar dan Kearifan Lokal harus memperhatikan proses sosial yang timbul dalam dinamika antar budaya tanpa saling menghilangkan unsur budaya satu sama lain.## Huruf fYang dimaksud 'asas keberlanjutan' adalah bahwa setiap Budaya Banjar dan Kearifan Lokal harus memperhatikan keberlangsungan budaya dan kearifan lokal baik untuk warga negara maupun budaya dan kearifan lokal itu sendiri.
PENJELASAN
Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud 'pelestarian tradisi' termasuk pelestarian nilainilai tradisi.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

huruf a

Yang dimaksud dengan 'pengakuan' adalah pengakuan berupa ketetapan hukum yang diberikan oleh lembaga yang memiliki kompetensiuntuk memberikan pengakuan di tingkat nasional dan/atau internasional.Huruf bYang dimaksud dengan 'pelayanan' adalah dukungan secara langsung dan tak langsung baik berupa dukungan yang bersifat administratif maupun dukungan moril.Huruf cYang dimaksud dengan 'promosi' adalah kegiatan memperkenalkan, sosialisasi, advokasi, penyebarluasan persepsi dan opini baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
PENJELASAN
Pasal 48

yang dimaksud dengan 'terkait langsung dengan pelayanan dan/atau akibat kepada masyarakat dan lingkungan' adalah kegiatan budaya yang memiliki resiko hukum tertentu dan/atau memiliki potensi yang dapat berdampak buruk bagi masyarakat luas dan lingkungan.

Pelayanan dan/atau akibat kepada masyarakat berupa kegiatan budaya pengobatan tradisional dan sejenisnya. Memiliki resiko potensi yang dapat berdampak buruk bagi masyarakat luas dan lingkungan seperti pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar dan sejenisnya.
PENJELASAN
Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 104