Unknown Unknown Nomor 1 Tahun 2016
Tentang PERSYARATAN AKUNTAN PUBLIK PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
Berlaku: 28 Maret 2016
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa Akuntan Publik yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPK;
- b. bahwa Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 10/ K/ I-XIII. 2/7 /2 008 ten tang Persyaratan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Persyaratan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5690);
5. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31jSKjI-VIII.3j8j2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
6. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707);
7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa danj atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 45);
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN AKUNTAN PUBLIK PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA.
BAB II - PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA OLEH AKUNTAN PUBLIK PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Pasal 4

huruf a:
- a. daftar riwayat hidup;
- b. NPWP;
- c. fotokopi sertifikat Pendidikan Sertifikasi di bidang pemeriksaan keuangan negara;
- d. surat pernyataan bermaterai sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini yang memuat:
1. Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
2. sanggup untuk mengikuti Pendidikan Berkelanjutan di bidang akuntansi, keuangan negara, dan pemeriksaan sektor publik;
3. melaporkan kepada BPK apabila menemukan unsur pidana dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara; dan
4. mematuhi SPKN, PMP, Kode Etik Profesi, Kode Etik BPK, dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya;
- e. surat pernyataan bermaterai dari pimpinan KAPyang menyatakan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa merupakan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa pada KAPyang mengajukan permohonan untuk Terdaftar di BPK sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasa17
Cabang KAPyang berkeinginan menjadi KAP Terdaftar di BPK wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
PENETAPAN KAP TERDAFTAR DI BPK
Pasa18
- (1) BPK melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan untuk menjadi KAPTerdaftar di BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasa16.
- (2) BPK dapat melakukan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen kepada KAP yang mengajukan permohonan untuk menjadi KAPTerdaftar di BPK.
Pasa19
- (1) BPK menerbitkan Surat Tanda Terdaftar bagi KAP yang memenuhi persyaratan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Surat Tanda Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diakui pemerintah.
- (3) BPK memuat KAPTerdaftar di BPK dalam website BPK beserta informasi Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa.
- (1) Perubahan data dan informasi mengenai KAPTerdaftar di BPK harus diberitahukan secara tertulis oleh KAP yang bersangkutan kepada BPK disertai dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Apabila perubahan tidak diberitahukan kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK mengeluarkan KAPdari KAPTerdaftar di BPK.
PROGRAM PENDIDIKAN AKUNTAN PUBLIK
DAN TENAGA KERJA PROFESIONAL PEMERIKSA
- . (1) Program Pendidikan bagi Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa meliputi:
- a. Pendidikan Sertifikasi; dan
- b. Pendidikan Profesi Berkelanjutan.
- (2) Biaya pendidikan bagi Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa menjadi beban Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang mengikuti pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Sertifikasi dan Pendidikan Profesi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK.
- (1) Pendidikan Sertifikasi diselenggarakan oleh BPK paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pendidikan Sertifikasi diikuti oleh:
- a. Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang belum memiliki sertifikasi pendidikan; dan/ atau
- b. Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang sertifikasinya sudah tidak berlaku lagi.
- (3) Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang telah dinyatakan lulus dalam Pendidikan Sertifikasi berhak memperoleh sertifikat.
- (1) Pendidikan Profesi Berkelanjutan diikuti oleh Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang telah memiliki sertifikat Pendidikan Sertifikasi dari BPK.
- (2) Pendidikan Profesi Berkelanjutan diselenggarakan oleh BPKdan/ atau pihak lain.
2. (3)Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa yang mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan wajib sebagaimana menyampaikan salinan sertifikat dimaksud pada ayat (1) kepada BPK.
3. Berkelanjutan dinyatakan tidak berlaku dalam hal Akuntan Publik dan Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa tidak memenuhi syarat Pendidikan Profesi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam SPKN. (4) Sertifikat yang diperoleh melalui Pendidikan Profesi
- (5) Syarat untuk mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan yaitu dalam 2 (dua) tahun wajib memenuhi 80 (delapan puluh) jam pendidikan dengan ketentuan:
- a. paling sedikit 20 (dua puluh) jam dari 80 (delapan puluh) jam Program Pendidikan terse but harus diselesaikan pada tahun pertama; dan
- b. paling sedikit 24 (dua puluh empat) Jam dari 80 (delapan puluh) jam Program Pendidikan tersebut harus berhubungan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
BPK dapat memberikan penghargaan kepada Akuntan Publik, Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa, dan 'atau KAP yang melakukan pemeriksaan keuangan negara.