Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 33 Tahun 2004
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat a.
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka perlu diatur dan disusun Standar Operating Procedure (SOP) / Standar Prosedur Pelayanan pada seluruh satuan kerja perangkat Derah / unit kerja dilingkungan Pernerintah Kabupaten Penukal A
N/A
Preamble

Menimbang: a.
bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat ( 1 ) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk \_tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
3. Mengingat 1 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
. ,
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undan)� Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu.blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lenibaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. 1 1 . Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara · Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 · tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Menetapkan
- 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 · tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 �omor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik If+donesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor ·2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 ·B:'ahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meriteri . Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 '*ntang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 20: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten KepulauanSiau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 4) .
. M E M U T U S K A N :
PERATURAN BU.PAT! TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
.I
· I
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
6. Peranan dan tujuan Pelaporan Keuangan adalah Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk rnenyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transasksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.
7. Jenis-jenis Laporan Keuangan adalah Laporan .Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas LaporanKeuangan.
8. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu · a tau lebih entitas akuntansi \_yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan · wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
8. 9; Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat · Daerah/SKPD sebagai penggun!3anggaran/pengguna barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan rnenyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.
10. Dasar Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah yang mendasari terselenggaranya Pelaporan Keuangan.
10. 1 1 . Asumsi Dasar Pelaporan Keuangan adalah asumsi yang mendasari pelaporan keuangan yaitu asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas, dan asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).
12. Karakteristik kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran­ ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.
12. 13; Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.
..
I
• I
I
14. Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan.
2. 1 5 . Tanggung jawab atas Laporan Keuangan adalah pihak­ pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah, dimana laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerin.tahan.
3. 1-6. Suplemen Laporan Keuangan adalah laporan keuangan yang harus dilampirkan dalarn laporan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Mata Uang Pelaporan adalah satuan mata uang yang diharuskan dipakai dalam laporan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. 1 8 . Bahasa Laporan Keuangan adalah bahasa yang diharuskan dipakai dalam laporan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Kebijakan akuntansi perkomponen Laporan Keuangan adalah penjelasan kebijakan akuntansi berupa definisi, . ' pengakuan, pengukuran dan pengungkapan setiap komponen laporan keuangan.
N/A
Pasal 2

- ( 1 ) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, meliputi :
- a. peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
- b. entitas pelaporan keuangan;
- c. dasar hukum pelaporan keuangan;
- d. asumsi dasar;
- e. karakteristik kualitatif laporan keuangan;
- f. kendala informasi yang relevan dan andal;
- g. prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. jenis laporan keuangan;
1. definisi unsur laporan keuangan;
- J . pengakuan unsur laporan keuangan;
- k. pengukuran unsur laporan keuangan;
1. pengungkapan laporan keuangan.
· , I
- (2) Rincian Kebijakan Akuntansi Ka bu paten Kepulauan Siau sebagaimana dimaksud pada ayat Lampiran Peraturan Bupati ini. Pemerintah Daerah Tagulandang Biaro { 1 ) , tercan tum dalam
N/A
Pasal 3

Peraturan Bupati ini · mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
Ditetapkan di Ondong Siau pada tanggal a.5 Mei 2012 BUPATIKEPtJJ;i�l\'(J5��· \)
Diundangkan di Ondong Siau tanggal 28 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO pada
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2012 NOMOR \S"
...
PENDAHULUAN
PERANANDAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO KEBIJAKAN AKUNTANSI
Tujuan Kebijakan Akuntansi
Tujuan Kebijak.an Akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan laporan keuangan antar periode.
Ruang Lingkup
Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijak.an akuntansi ini rnengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang meli puti:
- a. peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
- b. entitas pelaporan keuangan;
- c. dasar hukurn pelaporan keuangan;
- d. asumsi dasar;
- e. karakteristik kualitatif Japoran keuangan;
- f. kendala informasi yang relevan dan andal;
- g. prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. jenis laporan keuangan;
1. definisi unsur Japoran keuangan;
- j. pengakuan unsur Japoran keuangan;
- k. pengukuran unsur Japoran keuangan;
- I. pengungkapan Japoran keuangan.
Peranan Pelaporan· Keuangan
Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilak.ukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunak.an untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Pemerintah daerah mempunyai kewajiban uq\_tuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta basil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara
d
sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
Akuntabilitas.
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai . t u j uan yang telah ditetapkan secara periodik.
Manajemen.
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh · aset, kewajiban, .dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
Transparansi.
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
Keseimbangan antar generasi (intergenerational equity).
Membantu para pengguna laporan untuk tnengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut rnenanggung beban pengeluaran tersebut.
Tujuan PeJaporan Keuangan
Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, rnaupun politik dengan:
- a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjaJan cukup untuk mernbiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi penierintah daerah berkaitan dengan surnber-sumber penerimaannya, baik jangka
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
pendek maupun\_jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutanpajak dan pinjaman;
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
Untuk mernenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas pemerintah daerah.
Laporan keuangan pemerintah daerah yang pokok terdiri dari:
- a. Laporan Realisasi. Anggaran;
- b. Neraca;
3. C; Laporan Arus Kas;
- d. · Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam suatu periode pelaporan.
Neraca pemerintah daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
Laporan Arus Kas merupakan Japoran yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.
Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci at.as nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.
Selain Japoran keuangan yang pokok tersebut, pemerintah daerah diperkenankan menyajikan laporan pendukung yang terdiri dari: Laporan Kinerja Keuangan Daerah dan Laporan Perubahan Ekuitas Dana.
Entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang.menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib rnenyampaikan laporan · keuangan. Dalam Kebijakan Akuntansi ini yang · dimaksud dengan entitas pelaporan adalah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Dalam Pelaksanaannya Kepala Daerah sebagai entitas pelaporan melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (Kepala SKPKD) sebagai Pejabat Pengelola Keuangan DAerah (PPKD) adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Urnurn Daerah. Entitas Pelaporan ini menyajikan laporan keuangan
JENIS LAPORAN KEUANGAN
ENTITAS PELAPORAN DANENTITAS AJWNTANSI
DASARHUKUM PELAPORAN KEVA NGAN
konsolidasi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SK.PD) yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten KepuJauan Siau Tagulandang Biaro sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas peJaporan.
Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) untuk menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rarigka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.
Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:
- a, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang Nemer l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
- h. Peraturan Pemetintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- j. Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
, ,
ASUMSI DAS;tR
KARAKTEIUSTJK KUALITAT/F LAPORAN KEUANGAN
Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
Asumsi Kemandirian Entitas
Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa unit pemerintahan daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Enti�as bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di Juar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Kesinambungan Entitas
Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.
Keterukuran dalam Satuan Uang
La po ran keuangan pemerintah daerah harus menyaj ikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar rnernungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Untuk mengukur setiap transaksi tersebut pemerintah daerah menggunakan satuan mata uang rupiah.
Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat rnernenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar Japoran keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:
Relevan
Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna !aporan dengan membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi basil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat
.
,
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:
- l ) memiliki manfaat umpan balik, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna Japoran untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
- 2) memiliki manfaat prediktif, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna Iaporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- 3) tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan; dan
- 4) lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup sernua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. lnformasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah .
Anda I
lnformasi dalam Japoran keuangan pemerintah daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. lnformasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Inforrnasi yang andal harus memenuhi karakteristik:
- 1) penyajian jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- 2) dapat diverifikasi, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- 3) netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bias pada kebutuhan pihak tertentu. tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.
Dapat dibandingkan
Informasi yang termuat dalam Japoran keuanagan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelurnnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umurnnya. Perbandingan
, ,
PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN K.EUANGAN
dapat dilakukan secara internal dan ekstemal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntaosi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan terse but.
Dapat dipahami
lnformasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah 'daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah 8 (delapan) prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah:
Basis Akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.
Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di kas daerah, serta . belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pernerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.
· Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
Pemerintah daerah dapat j uga menggunakan basis kas untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk aset, kewajiban, dan ekuitas
dana dalam periode tahun anggaran berjaJan.
Prinsip Harga Perolehan
Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.
Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk · memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah .
. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam ha! tidak terdapat nilai perolehan, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban · terkait.
c; Prinsip Realisasi
· Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membayar kewajiban dan belanja daerah dalam periode tahun anggaran dirnaksud.
Prinsip layak temu biaya-pendapatan tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi sektor swasta.
Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas
lnfonnasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, rnaka ha! tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Prinsip Periodisitas
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan.
Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Namun periode sernesteran juga diperkenankan.
f . Prinsip Konsistensi
Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari suatu metode akuntansi ke metode akuntansi yang Jain. :
I '
1 1
I ,
KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL
Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa rnetode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Japoran keuangan.
Prinsip Pengungkapan Lengkap
Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. lnformasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada Jembar muka (on the face) laporan keuangan atau pada Catatan atas Laporan Keuangan.
Prinsip Penyajian Wajar
Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas . Laporan Keuangan.
Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan haki kat serta tingkatannya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan Japoran keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau aset yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga Japoran keuangan pemerintah daerah tidak netral dan tidak handal.
Kendala informasi yang re!evan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan pernerintah d�erah sebagai akibat adanya keterbatasan atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:·
. a. Materialitas
Laporan keuangan pemerintah daerah · walaupun idealnya memuat segala informasi, namun hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria rnaterialitas, lnformasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
informasi dalam Japoran keuangan pemerintah daerah.
- b. Pertimbangan Biaya dan Manfaat
Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pernerintah daerah, seharusnya melebihi biaya yang diperlukan penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyaj ikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan dengan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.
- c. Keseimbangan antara Karakteristik Kualitatif
Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.
Laporan Realiasi Anggaran
Unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
- a. Pendapatan adalah .semua penerirnaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
2. b, Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- c. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluarari yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
Neraca
Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didetinisikan sebagai berikut:
- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh,
DEFINJSI UNSUR LAPORAN KEUANGAN
•,
PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN
baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa . lalu · yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- c. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pernerintah daerah.
Laporan Arus Kas
Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerirnaan dan pengeluaran kas. Masing-masing didefinisikan sebagai berikut:
- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke kas daerah;
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari kas daerah.
·Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- a. penyaj ian informasi tentang ekonorni makro, kebijakan fiskal/keuangan dan . pencapaian 'target perda apbd berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. penyajian ikhtisar pencapaian kinerja selarna tahun pelaporan;
- c. penyaj ian informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi­ transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. penyediaan informasi tarnbahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam Jembar muka laporan keuangan.
Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos Japoran keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.
Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:
- a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan . kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pemerintah yang bersangkutan;
ll
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
- b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat · diukur atau dapat diestimasi dengan andal.
Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas (lihat · kebijakan · akuntansi keuangan daerab kbususnya batas minimum kapitalisasi).
Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke pemerintah daerah, Konsep ini diperlukan untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkaj ian derajat kepastian yang rnelekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
Keandalan pengukuran
Kriteria pengakuan pada umurnnya didasarkan pada nilai uang akibat dari suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun adakalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
Penundaan pengakuan suatu pos atau kejadian dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadinya suatu atau lebih peristiwa atau kejadian di masa mendatang.
Pengakuan Aset
Aset diakui jika potensi manfaat ekonomi di masa datang diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunya nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
Aset diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan daerah, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti basil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengakuan yang Jebih rinci, t�rmasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke kas daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan rilanfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh
"
PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN
pemerintah seteJah periode akuntansi berjafan.
Pengakuan Kewajiban
Kewaj iban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andaJ.
Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
Pengakuan Pendapatan
Pendapatan menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterima di kas daerah. Pada akhir periode akuntansi, pendapatan diakui berdasarkan jurnlah pendapatan yang telah menjadi hak, yang sampai dengan akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas.
Pengakuan Belanja
Belanja menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah dan telah dipertanggungjawabkan/di-SPJ­ kan. Pada akhir periode akuntansi, belanja diakui berdasarkan jumlah belanja yang telah menjadi kewajiban yang sampai dengan akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada realisasi pengeluaran kas.
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan ciemasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- a. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis.
- b. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan.untuk memperoleh aset tersebut.
Secara rinci pengkuran Aset adalah sebagai berikut:
- Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- lnvestasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- Persediaan dicatat sebesar:
- ),,, Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- ),,, Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- ),,, Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
, ,
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
- Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak rnernungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- c. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu jumlah uang yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
- d. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan ter!ebih dahulu (dengan menggunakan kurs tengah bank sentral) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
Suatu entitas pelaporan harus mengungkapkan hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan seperti:
- a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas beroperasi;
- b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
- c. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.
PENGUNGKAPAN LAPORA.N KEUANGAN
Ikhtisar kebijakan akuntansi
Prinsip-prinsip dalam penyusunanan laporan Keuangan Daerah
Definlsi don Pengakuan Pendapatan
Definisi dan Pengakuan Belanja
Definisi dan Pengakuan Pembiayaan
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
Laporan Realisasi APBD disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa Jainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Daerah atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.
Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20 J O tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pendapatan adalah semua penerimaan pada Kas Umum Daerah yang menarnbah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yan