PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PENDELEGASIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT POASIA
Berlaku: 0 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa kecamatan merupakan unsur penyelenggara pemerintah terdepan, dekat dan langsung kepada i masyarakat, oleh karenanya perlu meningkatkan pelayanan perizinan dalam bentuk Pelayanan Administrasi Terpadu di wilayah Kecamatan;
- b. bahwa penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan diperlukan regulasi atau payung hukum sebagaimana diamanatkan dalam permendagri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan penilaian oleh Tim teknis merekomendasikan Kecamatan. Poasia memenuhi syarat untuk menerarapkan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu (YANTER)
Mengingat
- d: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota Kendari kepada Camat Poasia pada
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun: 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negarà Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
- 6 Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814)
- Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Kendari Thn 2009 Nomor 2)
- 9 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 3)
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5 )
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Daerah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Kendari;
3. 3 . Walikota adalah Walikota Kendari.
4. 4 Kecamatan adalah wilayah kerja Kecamatan Poasia.
5. Camat adalah Camat Poasia
6. 6 Camat merupakan pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Sekretaris Kecamatan adalah penyelenggara Administrasi Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat.
8. Kepala Seksi Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan Teknis Pelayanan Administrasi Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.
9. 9 Pendelegasian adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Walikota Kepada Camat
10. 10 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat YANTER adalah penyelenggara pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
11. Penyelenggaraan Yanter Kecamatan Poasia sebagai pusat pelayanan masyarakat di Kecamatan.
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Tujuan pendelegasian sebagian kewenangan Walikota kepada Camat: , dalam penyelenggaraan YANTER adalah:
1. Memperjelas dan mempertegas Posisi camat dalam menjaklankan tugas dan fungsinya;
2. Mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengankepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat; dan
3. 3 Melaksanakan dan Mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat secara transparan, akuntabel efisien dan efektif.
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota, ini meliputi penyelenggaraan pelaksanaan YANTER di bidang
1. Pelayanan bidang Perizinan;
2. Pelayanan bidang Non Perizinan.
BAB III - PENYELENGGARA DAN URAIAN TUGAS YANTER
Pasal 4

- (1) Penyelenggara Yanter terdiri atas:
- a. Pejabat Penyelenggara Yanter; dan
- b. Pelaksana Teknis Yanter.
- (2) Pejabat penyelenggara Yanter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
5. a Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan; dan
- c. Kepala Seksi yamg membidangi pelayanan terpadu:
- (3) Pelaksana Teknis Yanter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari.
9. petugas informasi;
- b. petugas loket penerima berkas;
11. C petugas operator computer;
- d. petugas pemegang kas; dan
- e. petugas survey lapangan.
Bagian Kedua Uraian Tugas Pejabat Penyelenggara Yanter
BAB III - PENYELENGGARA DAN URAIAN TUGAS YANTER
Pasal 5

- (1) Camat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf a adalah penanggung jawab penyelenggara Yanter pada
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas
- a. memimpin; mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan Yanter;
4. b menyiapkan rencana anggaran dan biaya;
5. C menetapkan pelaksana teknis;
- d. menandatangani perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan atas nama Walikota;
7. e mengkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat; dan
- f. mempertanggungjawabkan kinerja penyelenggaraan Yanter kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Selain tugas Camat sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dan (2) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah lingkup Kecamatan yang meliputi pada
10. Perizinan;
- C. Koordinasi;
12. b Rekomendasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
16. Penetapan; dan
- h. Penyelenggaraan.
BAB III - PENYELENGGARA DAN URAIAN TUGAS YANTER
Pasal 6

- (1) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf b, mempunyai tugas
2. melaksanakan pentatausahaan administrasi Yanter;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan Yanter
4. C Melaksanakan pembinaan petugas teknis Yanter
- d. Memberikan saran, pertimbangan dan merumuskan tindak lanjut pengaduan masyarakat; dan
6. e mengoreksi dan memaraf surat, selanjutnya diserahkan kepada Camat untuk ditandatangani. Jika tidak ada Sekretaris Kecamatan diganti oleh salah satu Kepala Seksi; dan.
- (2) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf b, sebagai penanggungjawab kesekretariatan dan penatausahaan penyelenggaraan dan camat
BAB III - PENYELENGGARA DAN URAIAN TUGAS YANTER
Pasal 7

- (1) Kepala seksi pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf c mempunyai tugas
2. melaksanakan teknis pelayanan;
- b. mempelajari berkas dan melakukan validasi, selanjutnya diserahkan ke operator komputer untuk mengentri data;
4. mengoreksi dan memaraf surat selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Kecamatan untuk diparaf; dan
- d. Melaksanakan koordinasi dan supervise teknis Yanter
- (2) Kepala seksi pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf c dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Camat pada
Bagian Ketiga Pelaksana Teknis Yanter
BAB III - PENYELENGGARA DAN URAIAN TUGAS YANTER
Pasal 8

- (1) Petugas informasi sebagaiman dimaksud pasal 4 ayat 3 huruf a mempunyai tugas
2. Menyapa pemohon: yang datang dan memberikan informasi yang akurat dan jelas kepada pengguna layanan;
3. b Mengarahkan tamu pemohon layanan yang datang untuk mengisi buku tamu;
4. C Mengarahkan tamu pemohon layanan yang akan mengurus surat ke loket meja layanan;
- d. Mengarahkan tamu pemohon layanan yang akan bertemu pejabat dan pegawai kecamatan untuk konsultasi khusus;
6. e Menerima pengaduan keluhan dan
- f. Melaporkan hasil kerja kepada Camat secara berkala.
- (2) Petugas Loket penerima berkas sebagaiman dimaksud pasal 4 ayat 3 huruf b mempunyai tugas
- a. Menerima dan memeriksa berkas persyaratan yang diajukan warga masyarakat;
10. b\_ Mengagendakan surat masuk dan surat keluar;
11. C Menyampaikan penjelasan kepada pemohon layanan, apabila ada berkas yang belum lengkap;
- d. Menverifikasi berkas dan pertimbangan administrasi,
13. apabila: berkas lengkapdilanjutkan ke Kasi pelayanan untuk divalidasi;
14. Apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
15. €: Membuat dan Memberikan tanda terima berkas kepada pengguna layanan bagi yang berkasnya yang telah lengkap;
- f. Menxyerahkan berkas pemohon kepada kepala seksi untuk ditindak lanjuti;
17. g: Menyerahkan surat izin atau izin yang telah selesai diproses kepada pemohon layanan;
- h. Menyerahkan salinan surat izin dan atau non izin yang telah selesai diproses kepada seksi data dan pelaporan untuk diarsipkan; dan
- i. Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Camat.
20. (3} Petugas operator komputer sebagaiman dimaksud pasal ayat 3 huruf c mempunyai tugas
21. Melakukan penginputan data pemohon layanan dan jenis layanan yang di mohon;
22. b\_ Mencetak surat izin dan / atau non izin;
- C. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam data base Kecamatan;
- d. Memasukan data dalam format data base Yanter;
- e. Mengamankan data yang telah terkumpul (back-up) data base kedalam media penyimpanan secara berkala; da
- f. Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Camat.
- (4) Petugas pemegang kas sebagaiman dimaksud pasal 4 ayat 3 huruf d mempunyai tugas
28. Menerima tarif layanan jika ada dan memberikan tanda terima pembayaran kepada pemohon layanan;
29. b Membukukan setiap uang yang masuk dan keluar dari loket meja pelayanan;
30. C\_ Menyusun laporan keuangan secara berkala;
- d. Menyetor penerimaan tarif layanan ke Kas daerah melalui Bank yang ditunjuk; dan
32. e Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Camat.
- (5) Petugas survey lapangan sebagaiman dimaksud pasal 4 ayat 3 huruf e mempunyai tugas
- a. Melakukan peninjauan kelapangan terhadap objek permohonan perizinan;
- b. Membuat berita acara rincian laporan kepada kepala seksi terhadap hasil peninjauan lapangan dan;
- c. Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Camat.
BAB III - KEWENANGAN YANG DIDELEGASIKAN WALIKOTA KEPADA CAMAT
Pasal 9

Walikota mendelegasikan sebagian kewenangannya ke Kecamatan dalam upaya meningkatkan Kualitas dan mendekatkan pelayanan pada masyarakat melalui penyelenggaraan Yanter di kecamatan yang terdiri dari pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (1) Urusan Yanter di kecamatan meliputi
- a. penerbitan izin usaha mikro dan kecil.
3. b penerbitan izin gangguan (H-O) dengan skala kecil
- (2) Jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1 huruf a yang dapat diterbitkan izin terdiri dari
5. Warung makan/ warung kopi (bukan katering dan rumah makan);
- b. Warung kelontong (bahan kebutuhan sehari ~ hari ) diluar toko dan mini market;
- C. Bengkel sepeda dan motor;
- d. Jasa bengkel las
9. e Jasa foto copy;
10. f Jasa penjahit pakaian;
11. Jasa rias;
- h. Jasa pangkas rambut;
13. Jasa servis elektronik dan komputer;
14. Jasa tambal ban;
- k. Kounter dan jasa servis HP; dan
1. Usaha lainnya dengan klasifikasi skala mikro.
17. m Izin Usaha Mikro kecil (IUMK) hanya berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya. Dan dapat diperpanjang
- (3) Jenis pelayanan Isin Gangguan (H-O) sebagaimana dimaksud 9 ayat 1 huruf b yang dapat diterbitkan izin dengan kriteria: pasal
19. a Usaha Skala Mikro Kecil
- b. Luas Usaha &lt;20 M2
21. Modal Usaha &lt; Rp. 20.000.000,
- d. Izin Gangguan berlaku 1 (satu) Tahun Dan dapat diperpanjang:
- (4) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1 yang dapat diterbitkan rekomendasi terdiri dari
24. a Rekomendasi permohonan izin mendirikan bangunan IMB.
25. Berupa rekomendasi
26. Keterangan Lokasi
27. Persetujuan tetangga
28. b Rekomendasi permohonan izin ganguan untuk skala usaha kecil dan menengah);
29. Rekomendasi izin keramaian;
- d. Rekomendasi pengantar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
- e. Rekomendasi surat keterangan tidak mampu (miskin);
- f. Rekomendasi pengajuan pindah Keluar daerah;
33. g Rekomendasi keterangan domisili;
34. h Rekomendasi alih fungsi lahan pertanian, dan
35. Penerbitan surat pindah antar kecamatan.
- J. Surat Keterangan Kematian;
- k. Surat Keterangan Ahli Waris
- (5) Urusan Yanter sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pelaksana teknis;
- a. Pelaksana teknis yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil atau tenaga kontrak di Kecamatan; dan
40. b Pelaksana teknis tersebut ditetapkan dengan Keputusan Camat.
BAB III - KEWENANGAN YANG DIDELEGASIKAN WALIKOTA KEPADA CAMAT
Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Mikro Kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat 1 huruf a sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor Tahun 2009 Tentang Surat izin usaha perdangan (SIUP) Khusus izin usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya retribusi.
- (2) Untuk mendapatkan Izin gangguan (H-O) sebagaimana dimaksud dalam 8 Ayat 1 huruf b. dikenakan biaya retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi izin Gangguan. pasal
BAB III - KEWENANGAN YANG DIDELEGASIKAN WALIKOTA KEPADA CAMAT
Pasal 1

l
- (1) Dalam penyelengaraan urusan YANTER setiap Kecamatan wajib memiliki standar operasional prosedur, bagan alur, format permohonan izin dan format izin. Dan Persyaratan yang dilengkapi.
- (2) Standar operasional prosedur dan bagan alur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Format izin dan format permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari format Izin Usaha Mikro dan Kecil, Izin Gangguan (H-O), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
BAB IV - PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN
Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan YANTER dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Biaya
- (2) Biaya penyelenggaraan YANTER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran Kecamatan.
Bagian Kedua Penerimaan
BAB IV - PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN
Pasal 13

Dalam penyelenggaraan YANTER menghasilkan penerimaan, wajib melakukan penyetoran ke kas daerah.
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan sesuai tugas dan fungsi masing masing dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan;
- (2) Pembinaan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan sistem, sumberdaya manusia, dan jaringan kerja sesuai kebutuhan, yang dilaksanakan melalui koordinasi anatar instansi teknis terkait serta evaluasi pelaksana pelayanan.
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

Pengawasan terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh aparatur pengawas intern pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
BAB VI - PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN Bagian Kesatu Pelaporan
Pasal 16

- (1) Pelaksanaan sebagian kewenangan yang didelegasikan kepada Camat harus dilaporkan secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap Triwulan dan Akhir Tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi Aspek:
3. a Ketepatan waktu;
4. b Penyerapan anggaran;
- c. Ketepatan sasaran;dan
- d. Ketepatan hasil.
Bagian Kedua
Bvaluasi
BAB VI - PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN Bagian Kesatu Pelaporan
Pasal 17

- 1) Pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan sebagimana dimaksud pasal 9 (1), (2) dan Ayat (3) akan dievaluasi setiap tahunnya. ayat
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Laporan triwulan dan akhir tahun oleh Camat.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan Walikota untuk melanjutkan atau menarik kembali atas pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada Camat.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.
Ditetapkan di Kendari
Juli 2017
Diundangkan di Kendari
2017
BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2017
WALIKOTA KENDARI,
NOMOR: 20