PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor C2 Tahun 2015
Tentang PEDOMAN PEMBERIAN KONTRIBUSI DARI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA KEPADA NAGARI SEBAGAI NAGARI PENGHASIL AIR BAKU
Berlaku: 2 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI LIMA PULUH KOTA
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR C2 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN KONTRIBUSI DARI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA KEPADA NAGARI SEBAGAI NAGARI PENGHASIL AIR BAKU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,
- a. bahwa air baku merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang dikelola oleh PDAM dan tersebar dibeberapa Nagari,
- b. bahwa Nagari sebagai penghasil air baku berhak menerima kompensasi berupa kontribusi dari PDAM sebagai pengelola,
- c. bahwa agar kontribusi yang diterima oleh Nagari dari PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu adanya Pedoman dalam pemberian dan pemanfaatan kontribusi dimaksud:
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan dengan suatu Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 -Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25):
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah ('Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387),
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32):
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 5.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33), 6.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 7.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DesalLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 8.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 9
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Dana Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093),
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II 50 Kota Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II 50 Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 50 Kota Nomor 03),
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintah Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2).
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KONTRIBUSI DARI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAMKABUPATEN LIMA PULUH KOTA KEPADA NAGARI SEBAGAI NAGARI PENGHASIL AIR BAKU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota
2. . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima 2. Puluh Kota.
3. . Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota 3.
4. Nagari adalah satu kesatuan teritorial masyarakat hukum adat yang masyarakatnya mempunyai ikatan geneologis menurut garis keibuan (Matrilineal) yang memiliki batasbatas fungsional adat.
5. . Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan 5. pemerintahan di nagari oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaraan Nagari yang memiliki batas-batas wilayah wilayah wilayah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. . Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari bdan Perangkat 6. Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintah nagari.
7. . Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-Undangan 7. yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus).
8. . Perusahaan Daerah Air Minum Yang Selanjutnya 8. Disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. . Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air 9. permukaan, cekungan air tanah yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk kebutuhan manusia.
10. Kontribusi adalah pemberian sumbangan kepada pemerintah nagari sebagai nagari penghasil air baku
11. Pendapatan Asli Nagari adalah Penerimaan Nagari yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam yang dikelola oleh selain dari jasa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dan ditetapkan dengan peraturan nagari.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman dan arahan bagi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pemerintahan Nagari dalam memberikan serta pemanfaatan dana kontribusi tersebut.
Bagian Kedua
Tujuan
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah tersedianya kebijakan Pemerintah Daerah yang mengatur tentang kontribusi terhadap :
- a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam melakukan pembelian kontribusi kepada Pemerintahan Nagari sebagai pemakai air baku.
- b. Pemanfaatan kontribusi yang diterima oleh Pemerintahan Nagari.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 4

PDAM memberikan kontribusi kepada Pemerintah Nagari sebagai Nagari penghasil air baku.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 5

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) memberikan kontribusi kepada Pemerintah Nagari berdasarkan kepada air yang terjual yang bersumber dari Nagari penghasil air baku.
-
X
..
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 6

Besaran kontribusi Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 sebesar Rp. 7,5 M? yang terjual.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 7

Kontribusi dibayarkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) per triwulan melalui Rekening Pemerintahan Nagari.
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 8

Kontribusi yang didapatkan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan Pendapatan Asli Nagari dan selanjutnya pemanfaatan kontribusi dimaksud diatur dalam Peraturan Nagari.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
'MPANGKAN DI:
saeuamAau
(0
NAMA LA
SERMETARIS DAERAH KABUPATEN LIMA PUYUH KOTA
ADA TANGGAL :
BERITA DAERAH KA
LOR
TAB
Ma
EN LIMA PULUH KOTA
C2.
«! YENDR TOMAS 1 | RAI Sa Fs PA
Ditetapkan di Sarilamak Pada tanggal (0 NevVdnkef 2015
L
BUPATI
LIMA PULUH KOTA
Da
|
ot
ALIS MARAJO
PES Tak
Hae
PRP
PE
Aap
Tag
Rr
'
-
5
na
aa
-
Cc