PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 2 Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Berlaku: 20 Januari 2016
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI PATI PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,
Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Pati;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
19. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
20. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 68);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 44);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 74);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
dan
BUPATI PATI
MEMUTUSKAN :
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
Menetapkan : PERATURAN KEPENDUDUKAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 44) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 9, angka 20, angka 30 diubah, serta diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 5A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Bupati adalah Bupati Pati.
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati atau dengan sebutan lain yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pati.
6. 5a. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada instansi pelaksana.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pati.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pati dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di daerah.
11. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orangorang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing adalah Orang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
16. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
19. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
20. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
21. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
22. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
23. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Daerah dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
25. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
26. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
27. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
28. Pindah dan Pindah Datang Penduduk adalah Perubahan tempat tinggal dari tempat lama ke tempat baru untuk menetap.
29. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak, dan pengesahan anak.
30. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari AktaAkta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk.
31. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.
32. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
33. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa atau Kelurahan.
2. Ketentuan ayat (1) huruf g Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:
- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundangundangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian Urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. penyajian data kependudukan berskala kabupaten berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan di bidang Administrasi Kependudukan kepada Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur dalam peraturan bupati.
3. Ketentuan ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf c diubah, serta ditambah 4 (empat) ayat baru yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 11

- (1) Instansi Pelaksana mempunyai hak dan kewenangan:
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
- b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
- d. mengelola dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan;
- e. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama di Daerah dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan Pejabat Pencatatan Sipil di kecamatan;
- f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Daerah dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
- g. meminta dan menerima data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui Bupati; dan
- h. melakukan koordinasi penyajian data dengan instansi terkait.
- (2) Instansi Pelaksana mempunyai kewajiban :
- a. mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional bagi setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data atau informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUAKec.
- (4) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 29

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Dihapus.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) diubah, ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 34

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Dihapus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 47

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT di tempat domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Instansi Pelaksana mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
- (4) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
7. Pasal 49 dihapus.
8. Pasal 50 dihapus.
9. Ketentuan ayat (2) Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 55

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak, oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
10. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 56

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak.
11. Ketentuan ayat (2) Pasal 63 ditambahkan 4 (empat) huruf yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf ee, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 63

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
29. aa. tanggal perceraian;
30. bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
33. ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
12. Ketentuan Pasal 67 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 67

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTPel;
- (2) Dihapus.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku secara nasional.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
13. Diantara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 67A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 67

A
- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (tahun) sejak Peraturan Daerah ini disahkan.
- (5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (7) Dalam hal perubahan elemen data, rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (8) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor pada Instansi Pelaksana melalui Camat atau Lurah/Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan bupati.
14. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf a diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 68

- (1) Masa berlaku KTP-el:
- a. untuk WNI berlaku seumur hidup; dan
- b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (2) Dihapus.
15. Ketentuan Pasal 71 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 71

Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.
16. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 79

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data penduduk.
17. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 81

- (1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Hak akses Data Kependudukan kepada petugas pada Instansi Pelaksana dan pengguna diberikan oleh Menteri sebagai penanggung jawab.
- (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan bupati.
18. Diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 81A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 81

A
Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
19. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 92

- (1) Data Pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:
- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. sidik jari;
- c. iris mata;
- d. tanda tangan; dan
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam peraturan bupati.
20. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 94

- (1) Hak akses Data Pribadi diperoleh petugas pada Instansi Pelaksana dari Menteri sebagai penanggung jawab.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.
21. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB X - PENDANAAN
Pasal 94

A
Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik di daerah dianggarkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
23. Pasal 95 dihapus.
24. Ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf h, ayat (2) huruf a dan ayat (3) angka 1 dan angka 7 Pasal 96 diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:
BAB X - PENDANAAN
Pasal 96

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda administrasi apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
- a. pindah datang bagi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3);
- b. pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
- c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
- d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
- e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
- f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
- g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2); atau
- h. perpanjangan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4).
- (2) Denda administratif dikenakan pula terhadap :
- a. Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bepergian tidak membawa KTP-el; dan
- b. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
Denda administratif sebagaimana dimaksud p
| | Denda Jenis Keterlambatan | Jumlah Denda Administrasi | Jumlah Denda Administrasi |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Pelaporan Peristiwa Kependudukan | administratif WNI (Rp) | sebagaimana WNA (Rp) |
| 1 | Pindah datang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin | 37.500,00 | 75.000,00 |
| 2 | Pindah ke luar negeri bagi Penduduk WNI | 37.500,00 | - |
| 3 | Pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk WNI | 37.500,00 | - |
| 4 | Pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas | - | 112.500,00 |
| 5 | Pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap | - | 112.500,00 |
| 6 | Perubahan KK | 50.000,00 | 150.000,00 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 7 | Perpanjangan KITAP | - | 112.500,00 |
| 8 | Penduduk yang bepergian tidak membawa KTP-el | 25.000,00 | 75.000,00 |
| 9 | Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal | - | 75.000 |
25. Ketentuan Pasal 109 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB X - PENDANAAN
Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :
- a. semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan dari Menteri;
- b. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan berlaku seumur hidup;
- c. keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP-el sebagaimana dimaksud Pasal 67A ayat (1) dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud.
26. Ketentuan Pasal 110 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB X - PENDANAAN
Pasal 110

Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan sipil di kecamatan, masih tetap dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana sampai dibentuknya UPT Instansi Pelaksana.
27. Ketentuan Pasal 111 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB X - PENDANAAN
Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :
- a. semua singkatan 'KTP' sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai 'KTP-el';
- b. semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 44), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
28. Ketentuan Pasal 112 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB X - PENDANAAN
Pasal 112

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana atau ketentuan mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan daerah ini diundangkan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.
Ditetapkan di Pati pada tanggal 20 Januari 2016
BUPATI PATI, ttd.
HARYANTO
Diundangkan di Pati pada tanggal 20 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
ttd.
DESMON HASTIONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 2
Salinan sesuai dengan aslinya
Pembina NIP 19720424 199703 2 010
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH : (13/2015)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi Negara. Dari sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.
Administrasi Kependudukan salah satunya diarahkan untuk mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional serta lokal.
Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah dari kemungkinan pelanggaran, terutama dalam hal administrasi, pengaturan pengenaan sanksi administrasi harus mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dan kemampuan masyarakat. Maka untuk mengefektifkan pelaksanaan pemungutan denda administratif dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu diubah.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 3
PENJELASAN
Pasal 11 Cukup jelas. Angka 4 Pasal 29 Ayat (1) Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili. Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran. Ayat (2) Dihapus. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Dihapus. Angka 5 Pasal 34 Cukup jelas. Angka 6 Pasal 47 Ayat (1) Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga, kelurahan/desa, dan kecamatan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) berwenang" adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, Kepala

Yang dimaksud dengan "pihak yang Desa/Lurah atau kepolisian.Angka 7Dihapus.Angka 8Dihapus. Angka 9
PENJELASAN
Pasal 55 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 10 Pasal 56 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 11 Pasal 63 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.

Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Huruf hCukup jelas.Huruf iCukup jelas.Huruf jCukup jelas.Huruf kYang dimaksud cacat fisik dan/atau mental adalah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan tentang hal tersebut.Huruf lCukup jelas.Huruf mCukup jelas.Huruf nCukup jelas.Huruf oCukup jelas.Huruf pCukup jelas.Huruf qCukup jelas.Huruf rCukup jelas.Huruf sCukup jelas.Huruf tCukup jelas.Huruf uCukup jelas.Huruf vCukup jelas.Huruf wCukup jelas.Huruf xCukup jelas.Huruf yCukup jelas.Huruf zCukup jelas.Huruf aaCukup jelas.Huruf bbCukup jelas.Huruf ccCukup jelas.Huruf ddCukup jelas.Huruf eeCukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan Data Agregat adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.Yang dimaksud dengan data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka.Yang dimaksud dengan Data Kualitatif adalah data yang berupa penjelasan.Ayat (4)Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pengguna adalah Data Kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.Angka 12
PENJELASAN
Pasal 67

Cukup jelas.

## Huruf aYang dimaksud dengan 'pemanfaatan pelayanan publik', antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan/atau jaminan sosial tenaga kerja.## Huruf bYang dimaksud dengan 'pemanfaatan perencanaan pembangunan', antara lain untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan.## Huruf cYang dimaksud dengan 'pemanfaatan alokasi anggaran', antara lain untuk penentuan dana alokasi umum (DAU) dan/atau perhitungan potensi perpajakan.## Huruf dYang dimaksud dengan 'pemanfaatan pembangunan demokrasi', antara lain untuk penyiapan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan/atau penyiapan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4).## Huruf eYang dimaksud dengan 'pemanfaatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal', antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang, dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja illegal..Angka 13
PENJELASAN
Pasal 67

A Cukup jelas. Angka 14
PENJELASAN
Pasal 68 Cukup jelas. Angka 15 Pasal 71 Cukup jelas. Angka 16 Pasal 79 Cukup jelas. Angka 17 Pasal 81 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan 'pengguna' antara lain lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau badan hukum Indonesia. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 18 Pasal 81A Yang dimaksud dengan 'pengurusan dan penerbitan' meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahan elemen data. Angka 19 Pasal 92 Cukup jelas. Angka 20 Pasal 94 Cukup jelas.

```Angka 21 Cukup jelas. Angka 22
PENJELASAN
Pasal 94

A Cukup jelas. Angka 23
PENJELASAN
Pasal 95

. Dihapus. Angka 24
PENJELASAN
Pasal 96 Cukup jelas. Angka 25 Pasal 109 Cukup jelas. Angka 26 Pasal 110 Cukup jelas. Angka 27 Pasal 111 Cukup jelas. Angka 28 Pasal 112 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.

```TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 88