PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUPATI Nomor 6 Tahun 2016
Tentang PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA
Berlaku: 6 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI KOLAKA UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA UTARA
:
- b. bahwa untuk mengurangi risiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Kabupaten Kolaka Utara sehingga perlu pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa prabencana, tanggap darurat, maupun pascabencana yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan local;
- a. bahwa wilayah Kabupaten Kolaka Utara memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang berpotensi rawan bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Kolaka Utara.
4. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Udang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utaradi Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
SALINAN
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
22. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
BUPATI KOLAKA UTARA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA
BAB II - AZAS, PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 2

Penanggulangan bencana berasaskan:
- b. Keadilan;
- a. Kemanusiaan;
- c. Kesamaan Kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- e. Ketertiban dan kepastian hukum;
- d. Keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
- f. Kebersamaan;
- h. Ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- g. Kelestarian lingkungan hidup;
- i. Partisipasi
BAB II - AZAS, PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 3

Prinsip-prinsip Penanggulangan Bencana adalah:
- b. cepat dan tepat;
- a. Pengurangan risiko;
- c. prioritas;
- e. berdayaguna dan berhasil guna;
- d. koordinasi dan keterpaduan;
- f. transparansi dan akuntabilitas;
- h. pemberdayaan;
- g. kemitraan;
- i. nondiskriminatif;
- k. kemandirian;
- j. nonproletisi;
- l. kearifan lokal;
- n. berkelanjutan.
- m. membangun kembali kearah yang lebih baik;
BAB II - AZAS, PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- c. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
- d. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 5

Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.
- e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai dan atau belanja tidak terduga;
- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai;
- f. Perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan;
- h. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.
- g. Pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsurunsur kebijakan penanggulangan bencana;
- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- c. penetapan status dan tingkatan bencana daerah;
- e. mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- d. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain;
- f. mengerahkan seluruh potensi/sumber daya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- h. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
- i. merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap niai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;
- j. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan;
Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 9

Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat
Pasal 10

- (1) Setiap orang berhak:
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- a. pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi bencana;
- c. budaya;
- b. agama dan kepercayaan;
- d. lingkungan yang sehat;
- f. politik;
- e. ekonomi;
- g. pendidikan;
- i. kesehatan reproduksi; dan
- h. pekerjaan;
- j. seksual.
- (4) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan/atau bantuan karena merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (5) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan bantuan karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat
Pasal 11

Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat
Pasal 12

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c sekurangkurangnya memuat:
- b. informasi tentang data kebencanaan;
- a. informasi tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. informasi tentang risiko bencana;
- e. informasi tentang status kebencanaan.
- d. informasi tentang prediksi bencana; dan
Bagian Kedua Perlakuan Khusus
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat
Pasal 13

- a. penyandang cacat dan/atau difabel;
- (1) Kelompok Masyarakat rentan mendapat perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana yang meliputi:
- b. orang usia lanjut;
- d. perempuan hamil dan menyusui; dan
- c. bayi, balita dan anak-anak;
- e. orang sakit.
- a. aksesibilitas;
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. prioritas pelayanan; dan
- c. fasilitas pelayanan.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat
Pasal 14

Selain perlakuan khusus kepada masyarakat rentan, dalam tahap tanggap darurat bencana diperhatikan kebutuhan khusus kelompok masyarakat, antara lain:
- b. orang berkebutuhan khusus lainnya
- a. perempuan; dan
Bagian Ketiga Kewajiban Masyarakat
Masyarakat berkewajiban :
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat
Pasal 15

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- b. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. memberikan informasi yang benar tentang data diri
Bagian Keempat Peran Masyarakat
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat
Pasal 16

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat
Pasal 17

- (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat
BAB V - FORUM UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA Pasal 18
Pasal 19

Peranan forum untuk pengurangan risiko bencana antara lain:
- b. melakukan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
- a. penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana dengan koordinasi BPBD;
- c. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi risiko bencana; dan
- d. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana
BAB V - FORUM UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA Pasal 18
Pasal 20

- (1) Untuk mendekatkan upaya pengurangan risiko bencana kepada masyarakat, forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dibentuk di masyarakat dan komunitas.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peran dan fungsi pengurangan risiko bencana dilaksanakan melalui forum yang telah ada dalam masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Forum untuk pengurangan risiko bencana maupun forum lain yang mewadahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk atas dasar kesadaran dan kemampuan masyarakat setempat
BAB V - FORUM UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA Pasal 18
Pasal 21

- (1) Dalam upaya mendorong adanya forum untuk pengurangan risiko bencana, pemerintah daerah atau BPBD dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati
BAB VI
Pasal 22

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban untuk :
- b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
- d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya
- c. melaporkan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan
- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.
Bagian Kedua Satuan Pendidikan
BAB VI
Pasal 23

- (1) Satuan pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
- (3) Satuan pendidikan wajib menginisiasi secara integrasi pengurangan risiko bencana kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan dinas terkait.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
- (4) Perguruan tinggi berperan serta dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi
Bagian Ketiga Organisasi Kemasyarakatan
BAB VI
Pasal 24

- (1) Organisasi kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan.
- (3) Organisasi kemasyarakatan berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi.
- (4) Organisasi kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Bagian Keempat Lembaga Swadaya Masyarakat
BAB VI
Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh lembaga swadaya masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (3) Lembaga swadaya masyarakat berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi.
- (4) Lembaga swadaya masyarakat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPBD maupun pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Bagian Kelima Media Massa
BAB VI
Pasal 26

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- a. menginformasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebencanaan;
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
- c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat;
Bagian Keenam Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non - Pemerintah
BAB VI
Pasal 27

- (1) Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (3) Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung.
- (2) Tata cara lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian bantuan oleh lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan dan lokasi kegiatan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengawasan lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 28

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 29

Penetapan dan penentuan keadaan kebencanaan terdiri atas:
- b. penentuan status potensi bencana; dan
- a. penetapan daerah rawan bencana;
- c. penentuan status bencana.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 30

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:
- b. saat tanggap darurat; dan
- a. prabencana;
- c. pascabencana.
Bagian Kedua Penetapan Daerah Rawan bencana
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 31

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat menetapkan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a.
- (2) Dalam hal daerah rawan bencana ditetapkan, Pemerintah Daerah berwenang :
- a. menetapkan daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
- (3) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi di Daerah, yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
- b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda dengan mengedepankan aspek keselamatan dan kemanusiaan
- (4) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 32

- (1) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b berhak mendapat ganti rugi yang layak atas dasar musyawarah mufakat dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dan kemanusiaan.
- (3) Relokasi permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitar daerah tujuan relokasi .
- (2) Dalam hal pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk relokasi permukiman, penentuan tempat tujuan relokasi harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.
- (1) Penentuan status potensi bencana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam menentukan status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD memberikan laporan kondisi bencana kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 34

- (1) Penetapan status potensi bencana didasarkan atas penilaian suatu keadaan bencana pada suatu wilayah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta penanggung jawab pada tingkat Daerah berdasarkan Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana.
- (3) Status potensi bencana dibedakan menjadi:
- (2) Status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemantauan yang akurat oleh pihak yang berwenang.
awas;
- b. siaga; dan
- c. waspada.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penetapan status potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati
Bagian Keempat Penentuan Status bencana
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 36

- (1) Penentuan status bencana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam menentukan status bencana, BPBD memberikan laporan kondisi bencana kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 37

- (1) Penetapan status bencana dilakukan dengan memperhatikan dampak dari suatu bencana.
- (3) Penilaian dampak bencana dilakukan dengan mengacu pada pedoman penentuan status bencana daerah.
- (2) Penilaian dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPBD.
- (4) Pedoman penentuan status bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat indikator yang meliputi:
- b. kerugian harta benda;
- a. jumlah korban;
- c. kerusakan sarana dan prasarana;
- e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
- d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
- f. dampak pada tata pemerintahan
- (5) Pedoman penentuan status bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan Bupati
Bagian Kelima
Prabencana
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 38

Tahapan Prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terbagi menjadi situasi sebagai berikut :
- b. situasi terdapat potensi terjadi bencana
- a. situasi tidak terjadi bencana; dan
Situasi Tidak Terjadi Bencana
- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi:
- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- c. pencegahan;
- b. pengurangan risiko bencana;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- f. persyaratan analisis risiko bencana;
- e. penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
- g. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- i. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; dan
- h. pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan;
- j. pendidikan dan pelatihan
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 40

- (1) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh BPBD dan ditetapkan dengan peraturan Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana.
- (3) Upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya yang meliputi:
- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
- c. analisis kemungkinan dampak bencana;
- b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
- d. pilihan tindakan penanggulangan bencana;
- f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia
- e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
- (4) Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (5) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan perundangundangan
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 41

- (2) Upaya pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana yang sekurangkurangnya berisi kegiatan sebagai berikut
- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
- a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
- b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
- c. pengembangan budaya sadar bencana;
- e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
- d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan risiko bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a.
- (5) Dalam penyusunan rencana aksi daerah memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat.
- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 42

- a. pendidikan;
Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) juga dilaksanakan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana melalui pendekatan:
- b. budaya; dan
- c. pariwisata.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 43

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- b. pemantauan terhadap:
- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. penggunaan teknologi.
- d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 44

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dilakukan Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang melibatkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.
- (1) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e adalah dalam rangka mencegah, mengatasi dan menanggulangi bencana pada situasi tidak terjadi bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sarana dan prasarana pada situasi tidak terjadi bencana diatur dalam Peraturan Bupati
- (2) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan sampai pada tingkat masyarakat atau komunitas sesuai dengan kemampuan masing-masing.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 46

- (2) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPBD secara terkoordinasi dengan instansi terkait atas dasar:
- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.
- a. profil kebencanaan;
- c. kapasitas untuk mengatasi ancaman dan kerentanan.
- b. kerentanan wilayah; dan
- (3) Ketentuan persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 47

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dengan pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dan standar keselamatan, pemerintah daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Setiap orang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 48

- (1) Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf h dilakukan untuk menjaga kualitas bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, dan kemudahan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pendirian bangunan, pemerintah daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pengaturan tentang pendirian bangunan sekurang-kurangnya terdiri dari syarat teknis bangunan, zonansi, standar keselamatan bangunan dan kajian lingkungan.
- (4) Setiap orang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 49

Ketentuan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 50

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf j ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui :
- b. pendidikan informal.
- a. pendidikan formal dan non formal yang diintegrasikan dalam kurikulum; dan
- (3) Instansi/lembaga/organisasi/forum yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang berlaku.
- a. kesiapsiagaan;
- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:
- b. mitigasi bencana; dan
- c. peringatan dini.
- (2) Dalam rangka menjamin terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 52

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan dilaksanakan dalam bentuk :
- b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
- a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;
- d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- f. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
- g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (4) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga usaha.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 53

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 54

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
- a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
- c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk untuk melindungi nilai-nilai arsitektur kedaerahan atau lokal.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 55

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- b. menganalisis data hasil pengamatan;
- a. mengamati gejala bencana;
- c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
- e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD atau lambaga yang mewadahi, sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (6) Pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumberdaya pada saat tanggap darurat.
- (5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Penyiaran Swasta, Media Massa dan Lembaga Kemasyarakatan secara langsung kepada masyarakat baik melalui media cetak atau media elektronik maupun dengan menggunakan media yang dimiliki masyarakat setempat.
- (7) BPBD atau lembaga yang mewadahi mengkoordinasi tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.
- (1) Pada saat tanggap darurat ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 penyelenggaraan penanggulangan bencana berada dibawah pengendalian Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Bupati dapat mengambil alih komando atau menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana sesuai dengan sifat dan status bencana.
- (1) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Komandan Penanganan Darurat Bencana melakukan pengendalian kegiatan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada.
- (3) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 58

- a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana meliputi:
- b. penentuan status keadaan darurat;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
- g. penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.
- f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan
Paragraf 2 Pengkajian Secara Cepat dan Tepat
- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 59

- a. cakupan lokasi bencana;
- c. kerusakan dan kerugian akibat bencana;
- b. jumlah korban;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati menjadi bagian dari korban bencana dan tidak dapat menetapkan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) penentuan status bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD.
Paragraf 4 Penyelamatan dan Evakuasi Pasal 61
- (2) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c dilakukan dengan kegiatan :
- b. pertolongan darurat;
- a. pencarian dan penyelamatan;
- c. evakuasi; dan
- d. penempatan pada lokasi yang aman.
- (3) Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (2) dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim reaksi cepat ditetapkan oleh Keputusan Kepala BPBD.
- (4) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
Paragraf 5 Pemenuhan Kebutuhan Dasar
- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d meliput:
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 62

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- c. sandang;
- b. pangan;
- d. pelayanan kesehatan;
- f. pelayanan psikososial; dan
- e. pelayanan ibadah menurut agama dan kepercayaan;
- g. tempat hunian sementara.
- (2) Selain pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) korban bencana dalam status pengungsi di tempat hunian sementara mendapatkan bantuan non pangan antara lain:
- b. bahan bakar dan penerangan; serta
- a. peralatan memasak dan makan;
- c. alat-alat lainnya.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.
- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f bertujuan untuk mengembalikan fungsinya agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.
Paragraf 8 Penyelenggaraan Fase Akhir Tahap Tanggap Darurat Bencana
Dalam rangka kesinambungan penyelenggaraan penanggulangan bencana ditetapkan fase akhir tahap tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf g.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 66

- a. perbaikan awal kondisi lingkungan daerah bencana;
Penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berisi kegiatan antara lain:
- b. pemulihan awal sosial psikologis;
- d. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- c. pelayanan kesehatan;
- e. pemulihan keamanan dan ketertiban; dan
- f. pemulihan awal fungsi pemerintahan.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 67

Penetapan jangka waktu fase akhir tahap tanggap darurat disesuaikan dengan waktu penentuan tahap pasca bencana.
Paragraf 9
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 68

Kemudahan Akses Bagi BPBD
- (1) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:
- b. pengerahan peralatan;
- a. pengerahan sumber daya manusia;
- c. pengerahan logistik;
- e. perizinan;
- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- f. pengadaan barang/jasa;
- h. penyelamatan dan evakuasi; dan
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c terdiri dari:
- b. Rekonstruksi.
- a. Rehabilitasi; dan
- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
- b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- e. pelayanan kesehatan;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- f. pelayanan pendidikan;
- h. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata;
- i. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
- k. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- l. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 71

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian dan harapan hidup masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- f. peningkatan kondisi pelayanan pendidikan;
- e. peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- g. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- i. peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat.
- h. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum
Pasal 73

- (1) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 harus memperhatikan nilai kearifan lokal.
- (2) Pelaksanaan rekonstruksi untuk membangun kembali ke keadaan yang lebih baik dari sebelum bencana terjadi.
- (3) Setiap kegiatan rekonstruksi ditujukan untuk mendorong pemulihan kehidupan sosial ekonomi dan kemandirian melalui pelibatan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (4) Penyelenggaraan rekonstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VIII - PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN
Pasal 74

Pendanaan dan Penggunaan dana penanggulangan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagian Kesatu Sumber Pendanaan
BAB VIII - PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN
Pasal 75

- (1) Anggaran penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima dan/atau mengajukan permohonan anggaran dari Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyakarat atau organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari dalam negeri yang sah dan tidak mengikat.
BAB VIII - PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN
Pasal 76

- (1) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) disediakan untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana.
- (2) Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk:
- b. dana siap pakai; dan
- a. dana kontinjensi bencana;
- c. dana bantuan sosial berpola hibah.
BAB VIII - PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN
Pasal 77

- (1) Dana kontinjensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a digunakan untuk kegiatan kesiap-siagaan pada tahap prabencana.
- (2) Alokasi anggaran pada situasi prabencana adalah untuk penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, pencegahan, mitigasi dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VIII - PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN
Pasal 78

- (1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:
- b. dana siap pakai.
- a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/ lembaga terkait;
- (2) BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana sebagiamana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran BPBD secara penuh dan selalu tersedia untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.
BAB VIII - PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN
Pasal 79

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a meliputi:
- b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
BAB VIII - PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN
Pasal 80

- (1) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (2) Penggunaan dana siap pakai terbatas apda pengadaan barang dan/atau jasa untuk :
- b. pertolongan darurat;
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- c. evakuasi korban bencana;
- e. pangan;
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- f. sandang;
- h. penampungan serat tempat hunian sementara
- g. pelayanan kesehatan; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman penggunaan dana siap pakai sebagiamana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VIII - PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN
Pasal 81

- (1) Alokasi angggaran pada situasi paca bencana dengan dana bantuan sosial berpola hibah digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat.
- (2) Alokasi anggaran pada situasi paca bencana dengan dana belanja langsung pemerintah dan pemerintah daerah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum.
BAB VIII - PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN
Pasal 82

- (1) Dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dicatat dalam APBD.
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VIII - PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN
Pasal 83

- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3).
- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.
- b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
BAB VIII - PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN
Pasal 84

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana yang dilakukan selain oleh Pemerintah Daerah dilaporkan kepada BPBD.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka monitoring jumlah, jenis, dan peruntukkan bantuan.
Bagian Kedua Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana
BAB VIII - PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN
Pasal 85

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
BAB VIII - PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN
Pasal 86

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Umum
Pengelolaan Bantuan Bencana Paragraf 1
BAB VIII - PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN
Pasal 87

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban dan penyintas.
- a. santunan duka cita;
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- b. santunan kecacatan;
- d. bantuan untuk korban tidak langsung; dan
- c. bantuan kompensasi;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman lunak untuk usaha produktif.
BAB VIII - PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN
Pasal 88

Masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban dan penyintas bencana.
BAB VIII - PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN
Pasal 89

Tata cara pengelolaan penggunaan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.
BAB VIII - PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN
Pasal 90

- (1) Setiap bantuan bencana disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang menjadi korban bencana.
- (3) Setiap pendistribusian bantuan harus memperhatikan:
- (2) Bantuan bencana kepada masyarakat korban harus didistribusikan secara berkeadilan dan tepat waktu.
- a. kelayakan bantuan; dan
- (4) Untuk menjamin kelayakan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, BPBD atau lembaga penyalur bantuan melakukan pemeriksaan kelayakan bantuan.
- b. kebutuhan khusus korban bencana.
BAB VIII - PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN
Pasal 91

Setelah pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) bagi korban bencana telah tercukupi, pemberian bantuan berikutnya
diserahkan kepada komunitas masyarakat setempat untuk dikelola dalam rangka kegotongroyongan dan pemulihan kemandirian korban untuk berkarya kembali.
BAB VIII - PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN
Pasal 92

Ketentuan lain mengenai pengelolaan bantuan darurat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Paragraf 2 Santunan Duka Cita
BAB VIII - PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN
Pasal 93

- a. Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a diberikan kepada seseorang yang meninggal sebagai akibat langsung terjadinya bencana.
- b. Kriteria tentang meninggalnya seseorang tersebut di atas dinyatakan dengan keterangan dari petugas pelaksana penanggulangan bencana atau pihak-pihak yang berwenang.
BAB VIII - PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN
Pasal 94

- (1) Santunan duka cita diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk: a. biaya pemakaman; dan/atau b. uang duka.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
BAB VIII - PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN
Pasal 95

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) diberikan kepada ahli waris korban.
- (2) Ahli waris penerima bantuan santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ahli waris korban bencana yang sudah dewasa dan diketahui oleh pihak yang berwenang.
- (3) Dalam hal ahli waris korban bencana dimaksud ternyata berusia di bawah 18 tahun, maka bantuan diserahkan kepada wali atau orang tua atau keluarga asuh atau panti/lembaga pelayanan sosial yang menggantikan peran orang tua/pengasuh.
BAB VIII - PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN
Pasal 96

Mekanisme pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Paragraf 3 Santunan Kecacatan
BAB VIII - PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN
Pasal 97

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan.
- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Paragraf 4 Bantuan Kompensasi
BAB VIII - PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN
Pasal 98

- (1) Dalam rangka untuk rehabilitasi korban bencana Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c antara lain berupa:
- b. kemudahan pengurusan sertifikat tanah sesuai dengan kewenangannya;
- a. pembebasan atau potongan pajak dan/atau retribusi sesuai dengan kewenangannya;
- c. kemudahan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan;
- e. kemudahan pelayanan administrasi lain sesuai dengan kewenangannya.
- d. kemudahan dalam proses perizinan; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 5 Bantuan Korban Tidak Langsung
BAB VIII - PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN
Pasal 99

- (1) Pemerintah dapat memberikan bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf d, antara lain berupa:
- b. santunan biaya hidup yang wajar.
- a. bantuan untuk biaya pendidikan bagi pelajar; dan
- (2) Bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 6 Pinjaman Lunak Untuk Usaha Produktif
BAB VIII - PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN
Pasal 100

- (1) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf e diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- a. kredit usaha produktif; atau
- (2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- b. kredit pemilikan barang modal.
- (4) Ketentuan mengenai pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
BAB IX - PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Pengawasan
Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.
- a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
- d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan kegiatan rancang bangun dalam negeri;
- c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
- e. kegiatan konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. kegiatan reklamasi;
- f. perencanaan penataan ruang;
- h. pengelolaan keuangan; dan
- i. pengelolaan obat-obatan, makanan dan minuman.
BAB IX - PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Pengawasan
Pasal 102

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.
Bagian Kedua Laporan Pertanggungjawaban Paragraf 1 Umum
BAB IX - PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Pengawasan
Pasal 103

- (1) BPBD menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.
BAB IX - PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Pengawasan
Pasal 104

- (1) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) bencana terdiri dari:
- b. Laporan bulanan kejadian bencana;
- a. Laporan situasi kejadian bencana;
- c. Laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. Laporan pertanggungjawaban dana kontinjensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah.
- d. Laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat; dan
- (2) Laporan situasi kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat pada saat tanggap darurat dengan memuat:
- b. penyebab bencana;
- a. waktu dan lokasi kejadian bencana;
- c. cakupan wilayah dampak bencana;
- e. dampak bencana;
- d. penyebab kejadian bencana;
- f. upaya penanganan yang dilakukan;
- h. kendala yang dihadapi.
- g. bantuan yang diperlukan; dan
- (3) Laporan bulanan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rekapitulasi jumlah kejadian dan dampak bencana.
- a. prabencana;
- (4) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat setiap bulan, dan setiap tahun yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada:
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.
Paragraf 2 Laporan Pada Tahap Prabencana
BAB IX - PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Pengawasan
Pasal 105

Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum tentang pelaporan kegiatan dan anggaran Pemerintah Daerah.
Paragraf 3 Laporan Pada Tahap Tanggap Darurat
BAB IX - PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Pengawasan
Pasal 106

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (4) huruf b diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat
Paragraf 4 Laporan Pada Tahap Pasca Bencana
BAB IX - PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Pengawasan
Pasal 107

Penyusunan laporan pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (4) huruf c terdiri atas:
- b. laporan rekonstruksi.
- a. laporan rehabilitasi; dan
BAB IX - PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Pengawasan
Pasal 108

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a dilakukan oleh unsur pengarah dan/atau unsur pelaksana BPBD.
- (2) Laporan penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya digunakan untuk memverifikasi perencanaan program rehabilitasi.
BAB IX - PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Pengawasan
Pasal 109

Laporan penyelenggaraan proses rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b sekurang-kurangnya dilaksanakan melalui tiga (3) jenis pelaporan, yaitu:
- b. Laporan kemajuan pelaksanaan penyelenggaraan proses rekonstruksi yang disampaikan pada pertengahan penyelenggaraan proses rekonstruksi; dan
- a. Laporan awal berupa laporan rencana penyelenggaraan rekonstruksi yang memuat hasil kajian kerusakan dan kajian kebutuhan beserta kelengkapan lainnya;
- c. Laporan akhir yang disampaikan pada akhir penyelenggaraan proses rekonstruksi.
BAB X - PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN Bagian Kesatu Penyelesaian Sengketa
Pasal 110

Setiap sengketa yang muncul sebagai dampak penyelenggaraan penanggulangan bencana atau penanggulangan dampak bencana diselesaikan dengan asas musyawarah mufakat.
BAB X - PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN Bagian Kesatu Penyelesaian Sengketa
Pasal 111

- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan arbitrase atau alternatif
penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
BAB X - PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN Bagian Kesatu Penyelesaian Sengketa
Pasal 112

Dalam hal sengketa terjadi antar korban bencana dan perangkat pemerintah daerah penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi dengan tetap menjunjung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sesuai dengan tingkatan pemerintahannya.
BAB X - PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN Bagian Kesatu Penyelesaian Sengketa
Pasal 113

- (1) Sengketa mengenai kewenangan penanggulangan bencana dan dampak bencana antar pemerintah daerah diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh menyebabkan kerugian terhadap masyarakat.
Bagian Kedua Gugatan
BAB X - PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN Bagian Kesatu Penyelesaian Sengketa
Pasal 114

- (1) Masyarakat, Organisasi masyarakat, LSM, Badan Usaha, dan Pemerintah Daerah dapat mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerugian untuk kepentingan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
BAB X - PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN Bagian Kesatu Penyelesaian Sengketa
Pasal 115

Organisasi/lembaga masyarakat sebagai bagian dari penyelenggara penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan :
- b. mencantumkan tujuan pendiri lembaga kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana; dan
- a. berbentuk organisasi/lembaga masyarakat non-profit berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang penanggulangan bencana;
- c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 116

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Kolaka Utara dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 117
Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
Ditetapkan di Lasusua Pada tanggal, 31 Desember 2016 BUPATI KOLAKA UTARA
Cap/ttd
RUSDA MAHMUD
Diundangkan di Lasusua Pada tanggal, 31 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
Cap/ttd
H. ISKANDAR
LEBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA : (5/2016)