PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 10 Tahun 2006
Tentang PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN
Berlaku: 10 TAHUN 2006
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
l
'
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa 200 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; 2
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi.
1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
- 2 Undang-undang Nomor I0 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); [
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peratran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor I58, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noror 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELA WI
dan
BUPATI MELA WI
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
BAB IL - '
Pasal 3

' Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan Desa diluar desa yang telah ada.
BAB IL - PERSYARATAN PEMBENTUKAN, PEMEKARAN,
Pasal 4

Persyaratan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Desa adalah :
- Jumlah penduduk paling sedikit 750 jiwa atau 150 kepala keluarga (KK);
- b. Luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- I Menpunr pots umber daya alam yang dagnat dikelola antuk kepentirgan ayarakc.at dengan emperhatikan pelestarian lingkungan,
- d. ersedanyasarana dan prsarana Pemerintahan Desa.
BA1V
MEKANISME PEMBENTUKAN, PEMEKARAN,
ENGGA!UNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
- t) engan memperhaikan aspirassi dan kepentingan fassyarakat serta syarat-syarat sebagaimanae dial sud dalam pasal 4, Desa dapat dibentuk, dimekarkan, digabung, dihapus dan ata ditata data rangka meningkatkan dasa guna dan hasit guna penyelenggaraan egatan periotaban, pembangunan dan kemasyarakatan
- (2) embentukan. pwcharan,penggabugan dan atau penghapusan dan atau penataan desa diakukat atats al epala fhesa dengan persetujuan l#adan Permusyawaratan Desa dari desa Yong terkat
3. () U/ntul mclak sanak.an pembentuk.an, pemekaran, peggaungan dan atau penghapusan desa, opoti mebent pailia, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Pererintah sa.
4. (·4) ialam pembentuk an desa baru, Dupati dapat menetapkan desa persiapan, dengan ketentuan sctelah adanya pembinaan paling lama l (satu) tahun dan memenuhi syarat-syarat terbemtuknya desa sebagaimana dimak sud dalam pasal 4, dibentuk desa definitif
- (5) lebentulat, peeahan, penggabungan dan penghapusan desa ditetapkan dcngan (eeatusa lleraht
A/ V
BATAS WIL.AYAH DESA
asal 6
- (I) Sebagai tanda pesah antar wilayah desa yang satu dengan wilayah desa yang lain, ditetaplan baas wilayah desa dengan Peraturan Desa berdasarkan riwayat desa dan atas persetujuan bersana dari desa yang berbatasan.
- (2) Batas wifayah sebagaana dimak sud dalam ayat (I) dapat erupa batas alam maupun batas buatan
BAB IL - PERSYARATAN PEMBENTUKAN, PEMEKARAN,
Pasal 7

- () Gabar um vengenai kondisi geografis wilayah desa disajikan dalam bentuk Peta Desa.
- (2) Peta Dess sebagaiana dimaksud dalam ayat (I) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IL - PERSYARATAN PEMBENTUKAN, PEMEKARAN,
Pasal 8

Dalam rang#a mewujudkan tertib batas wilayah desa, [upati membentuk tim pelaksana teknis penetapan dan penegasan batas wilayah des.a,
BAB VIII
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kanupaten Melawi
Ditetapkan di Nanga Pinoh pada tanggal 27 June 2006
Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal 29 Agurtor
2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELA WI, tt..s»
MARTIN LUTHER.D
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELA WI TAHUN 2006 NOMOR 18