PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 27 Tahun 1959
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
T/\HUN 2013
TENT ANG
sr
TARIF ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU DENGAN J&lt;APAL SUNGA! DAN DANAU DALAM WILAYAH KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SJNTANG
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum Menimbang
2. bagi masyarakat, khususnya dalam bidang o-ansportasi Angkutan Sungai dan Danau dengan Kapa! Sunga: dan Danau dalam Wilayah Kabupaten Sintang, dipandang perlu pengaturan besaran Larif yang dapat terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a di alas, dengan memperlimbangkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dan kondisi Sarana Angkutan Sungai scrta dalam rangka rnenjarrun kelangsungan pelayanan penyelenggarnan angkutan penumpang di sungai dan danau, perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan Sungai dan Danau dengan Kapa! Sungai dan Danau dalam Wilayah Kabupaten Sintang;
- c. bahwa untuk rnelaksanakan mak sud tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas, pcrlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang tentang Tarif Angkutan Sungai dan Danau dengan Kapa! Sungai dan Danau Dalam wilayah Kabupaten Sin tang.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 1 nomor � Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II D1 Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nom?r 352) Sebagai Undang � Undang (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 19 59 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang p . . erarran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Per!indungan Konsumen (LemLaran N . egara Indonesia Tabh 1 \_uknl d l 999 \_Nomor 42, Tambahan Negara Repu 1 n onesia Nornor 3821); ten tang Republik Lembaran
- 4 · Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lem\_baran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nornor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapa! (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Ka bu paten I Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nornor 41 Tahun 2007 tentan Organis � si Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republi � Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lemb Negara Republik Indonesia Nomor 4741); aran
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 200 9 t en tang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara R � n Indonesia Nomor 5070); epubhk
Menetapkan
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 20 1 O tenta':g Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia T N gara ahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran e Republik Indonesia Nomor 43);
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Smtang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Norr:or 2) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Ka bu paten Sin tang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG TARIF ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU DENGAN KAPAL SUNGA! DAN DANAU DALAM WILAYAH KABUPATEN SINTANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimakS] id dcngan :
1. Oaerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Bupati adalah Bupati Sintang.
3. 3 Peraturan Perundangan adalah peraturan tertulis yang dib · · b I uat oleh Lembaga Negara atau Pep at yang berwenang dan mengikat secara um um.
4.
Pengundangan ...
4. Pengundangan d· 1 h d I a a a penempatan Peraturan a am Lembara N . N n egara Republik Indonesia, egara Republik Indonesia Serita Negara Lembaran Daerah atau Serita 'oaerah. Perundang-U ndangan Tambahan Lembaran Republik Indonesia,
2. 5 · Pemerintah Daerah adalah Bupati da n Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. 6 · Angkutan adatan perpindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
4. 7 · Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunaka-, kapal yang dilakukan disungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/ atau hewan yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
8. Angkutan sungai dan danau khusus adalah kegiatan angkutan sungai dan danau yang dilakukan untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokok serta tidak melayani pihak lain.
9. Kapa! adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinarnis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
10. Kapa! sungai dan danau adalah kapal yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan motor yang digunakan untuk angkutan sungai dan danau.
11. Pelayaran adalah segala sesuatu ya:i.g berkaitan dengan angkutan diperairan, kepelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya.
12. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-bats tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tern pat kapal bersandar. berlabuh, naik turun penumpang dan/ a tau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda tranportasi.
13. Penumpang adalah pelayar yang ada diatas kapal selain awak kapal dan anak berumur kurang dari 1 (satu) tahun.
14. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan penumpang, barang dan/ atau hewan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
15. Trayek angkutan sungai dan\_ danau yang selanjutnya dalam ketentuan ini disebut trayek adalah lmtasan untu � pelayanan jasa angkutan umum sungai dan danau � ang mernpunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap rnaupun tidak terjadwal dalam Wilayah Daerah.
16. Perusahaan angkutan umum adal � h perusahaan yang menyediakan . gkutan orang dan/ atau barang dengan kapal sungai d d Jasa an . an anau.
BAB Ill - BESJ\RJ\N TJ\RIF
Pasal 4

Besaran Tarif Angkutan Sungai dan Danau dengan Kapa! Sungai dan Danau trayek dalam wilayah Kota Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB Ill - BESJ\RJ\N TJ\RIF
Pasal 5

- a. Khusus terhadap Pelajar/Pramuka Tarif Angkutan Sungai dan Danau dengan Kapa! Sungai dan Danau trayek dalam wilayah Kota Sintang, dikenakan tarif sebesar Rp. 1.500 (Seribu Lima Rat.us Rupiah) unruk setiap orang;
- b. Khusus terhadap Mahasiswa Tarif Angkutan Sungai dan Danau dengan Kapa! Sungai dan Danau trayek dalam wilayah Kot.a Sintang, dikenakan tarif sebesar Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk setiap orang;
- c. Tarif Angkutan Sungai dan Danau dengan Kapa! Sungai dan Danau trayek dalam wilayah Kota Sm tang bagi Pelajar / Pramuka dan Mahasiswa sebagaimana dirnaksud dalam ayat I dan 2 Pasal 1111, dengan menunjukkan :
- a. kartu Pelajar I Pramuka a tau mengenakan pakaian seragarn Sekolah/Pramuka bagi Pelajar/Pramuka;
- b. kartu Mahasiswa bagi Mahasiswa.
'
...
Besaran Tarif Angkutan Sungai dan Dar.au dengan Kapal Sungai dan Danau dalam wilayah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hu1:-'f. b Peraturan ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 � Peraturan irn yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan ini.
BAB Ill - BESJ\RJ\N TJ\RIF
Pasal 7

� esaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan mi, sudah termasuk iuran wajib ekstra Asuransi Jasa Raharja se suai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasa18
Untuk Angkutan barang-barang dengan moda 1\ngkutan Sungai dan Danau diwilayah Kabupaten Sintang, dapat dikenakan tarif.
Besaran tarif terhadap barang - barang sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 Peraturan ini, berdasarkan kewajaran dan hasil kesepakalan antara pihak pengguna jasa angkutan jalan dengan kendaraan umum dengan pihak penyedia jasa angkutan.
BAB Ill - BESJ\RJ\N TJ\RIF
Pasal 10

Dikecualikan dalam Peraturan ini sepanjang hal-hal mengenai :
- a. untuk Tarif Angkutan Sungai dan Danau dengan Kapa! Sungai dan Danau daJam wilayah Kabupaten Sintang yang tidak sebagai angkutan umum yang melayani trayek tertentu tidak termasuk dalam Peraturan iru;
- b. angkutan Sungai dan Danau dengan Kapa! Sungai dan Danau dalam wilayah Kabupaten Sintang sebagai angkutan umum yang dicarter tidak termasuk dalam Peraturan ini.
BAB V - KETENTU/\N PERJ\LlH/\N
Pasal 1

i
Hal-ha! yang berkaitan diatur dan/ atau belum Iebih Janjut oleh oleh undangan yang berlaku. dengan pengaturan mengenai tarif cukup diatur dalam Peraturan ini Bupati, sesuai dengan peratura � yang belum akan diatur perundang-
BAB V - KETENTU/\N PERJ\LlH/\N
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bu � ati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tanf Angkutan Sungai dan Danau d l ·1 h K . engan Kapa! Sungai dan Danau da am wi aya abupaten Smtang dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

d
k
mi mu ai berlaku pada tanggal diun ang an.
Agar setiap or �� mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupat1 mi dengan penempatannya dalam Senta Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal C, tt.f(.E:,-,A.,c/1-2013
\,;MILTO � CROSBY
Diundangkan di Sintang pada tanggal (,. � pt � M �
2013
SEK ARI AERAH KABUPATEN SINTANG(
ZUL AJI AHMAD
B ITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR S � ]
012 l
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
:
&lt;;"&gt;" TAHUN 2013
TANGGAL TENTANG
:
� � -\U, � 2013
DENGAN TARIF ANGKUTAN SuNGAI DAN DANAU KAPAL SUNGA! DAN DANAU DALAM WILAYAH KABUPATEN SINTANG
LAMPIRAN I
TARIF ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU DEhGAN KA PAL SUNGA! DAN DANAU TRAYEK DALAM WILAYAH KOTA SINTANG
| NO. | TRAYEK/PELABUHAN/DERMAGA | BESAR TARIF ( Rp l |
|-------|------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | ..3 |
| I | PANGKALAN SE!. DURIAN - PANGKALAN MESS 8 KODIM | 3.500 |
| 2 | PANGKALAN SEJ. DURIAN PANGKALAN PASAR INPRES - | 3.500 |
| 3 | PANGKALAN SE!. DURIAN - PANGKALAN MUSEUM | 3.500 |
| 4 | PANGKALAN PASAR INPRES - PANGKALAN MENYUMBUNG | 3.500 |
| 5 | PANGKALAN PASAR INPRES - PANGKAL/\N MUSEUM | 3.500 |
| 6 | PANGKALAN MESS 8 KODIM - PANGKALAN MUSEUM | 3.500 |
{
�
TANGt-
f
/
ll,-MILTON CROSBY
0123
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
:
5S TAHUN 2013
TANGGAL
.
(;, Y't' � , �� l'-2013
TENTANG
.
TARIF ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU DENGAN KAPAL SUNGA! DAN DANAU DALAM WILAYAH KABUPATEN SINTANG
TARIF ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU DENGAN KAPAL SUNGA! DAN DANAU TRAYEK DALAM WILAYAH KABUPATEN SINTANG
I. MOTOR KELOTOK
| NO. | TRAYEK/PELABUHAN/DERMAGA | TRAYEK/PELABUHAN/DERMAGA | TRAYEK/PELABUHAN/DERMAGA | BESAR TARIF r Ro l |
|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| I | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 1 | SINTANG | . | KELANSAM | 16 |
| 2 | SINTANG | . | NANGA TEMPUNAK | 32 |
| 3 | SINTANG | . | TANJUNG PRADA | 45 |
| 4 | SINTANG | . | SIMBA | 16 |
| 5 | SINTANG | . | SUMBAN | 21 |
| 6 | SINTANG | . | NANGA LEBANC- | 32 |
| 7 | SINTANG | . | NANGA KETUNGAU | 42 |
| 8 | SINTANG | . | TERTUNG | 16 |
| 9 | SINTANG | . | BATU KEKAP | 21 |
| 10 | SINTANG | . | NANGA JETAK | 21 |
II. SPEED BOAT
| NO. | TRAYEK/PELABUHAN/DERMAGA BESAR | TRAYEK/PELABUHAN/DERMAGA BESAR | TARIF f Ro l |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| I | 2 | 2 | 3 |
| 1 | SINTANG | NANGA LEBANG | 65 |
| 2 | SINTANG | NANGA KETUNGAU | 105 |
| 3 | SINTANG | NANGA MERAKAI | 210 |
| 4 | SINTANG | SENANING | 420 |
| 5 | SJNTANG | SERAWAI | 310 |
| 6 | SINTANG | AMBALAU | 420 |
,