PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor N/A Tahun 2013
Tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUB0ND0 N0M0R 1 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
Berlaku: 1 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SITUB0ND0 N0M0R G, TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUB0ND0 N0M0R 1 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUB0ND0,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (5), Pasal 13 Ayat (4), Pasal 14 Ayat (5), Pasal 26 Ayat (3), Pasal 41 Ayat ( 4), Pasal 4 2 Ayat (3), Pasal 45 Ayat (2) dan Pasal 4 7 Ayat (2) Pcraturan Daerah Kabupatcn Situbondo Nomor 1 Tahun 2013 tcntang Pclayanan Publik yang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik.
- l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Timur {Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 950 Nomor 1 9, Tarn bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tah un 1965 (Lcmbaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pcnyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Ncpotisme (Lembaran NegMa Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286);
~
2
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) scbagaimana telah bebcrnpakali diubah, terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tah un 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lentang Pembentukan Peraturan Pcrundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. I 0. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 lentang Tata Cata Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 3866);
11. Peraiuran Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tcntang Penilaian Prestasi Kcrja Pcgawai Negcri Sipil (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupatcn Situbondo Tah un 2013 Nomor 1 Tarnbahan Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2013).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN PUBLIK.
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
6. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang› undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pclayanan publik.
7. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara pemerintahan daerah, korporasi, serta lcmbaga indepcndcn yang dibcntuk bcrdasarkan Peraturan Daerah untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
8. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
..
4
9. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun pcnduduk sebagai orang perscorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkcdudukan scbagai pcnerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tida k langsung.
10. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kuaJitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji pcnyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
11. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
12. Sistcm pelayanan tcrpadu merupakan satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat, dan mengurangi biaya.
BAB II - EVALUASI KINERJA PELAKSANA
Pasal 2

- ( 1) Penyelenggara melaksanakan cvaluasi kincrja pelaksana, yang terdiri dari pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di daJam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau rangkaian tindakan pelayanan publik.
- (2) Indikator evaluasi kinerja pelaksana Pegawai Negeri Sipil dan Caton Pegawai Negeri Sipil menggunakan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, yang terdiri atas unsur :
- a. SKP atau Sasaran Kerja Pegawai, yaitu rencana kerja dan target yang akan dicapai seorang pegawai yang disusun dan disepakati bersama antara pcgawai dengan atasan pegawai;
- b. Perilaku kerja, yaitu sctiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-undangan.
- {3) Indikator evaluasi kinerja pelaksana non Pegawai Ncgcri Sipil menggunakan metode evaluasi kincrja yang berdasarkan pada:
- a. Kemampuan teknis, yaitu memiliki kemampuan, kepandaian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
- b. Kcmampuan konseptual, yaitu mcmahami tugas , fungsi serta tanggung jawabnya scbagai seorang pelaksana, serta bekerja berdasarkan perencanaan dan dapat mencapai target sesuai dengan rencana dengan hasil yang baik;
- c. Kcmampuan hubungan interpersonal, yaitu mampu berkomunikasi dcngan baik, bekerja sama dalam kelompok, dan mampu memotivasi rekan.
- d. Moral dan akhlak, yang terdiri dari :
1. Sikap dan perilaku, yaitu ra mah, sabar, akomodatif, responsif, tidak diskriminatif;
2. Pengabdian, yaitu mcngembangkan pikiran, tenaga dan waktu secara ikhlas dcngan mcngutamakan kepentingan publik daripada kepen tingan pribadi atau golongan;
3. Kesetiaan, yaitu ketaatan dan loyalitas kcpada negara dan pemerintah;
7. 4 . Kejujuran, yaitu melaksanakan menyalahgunakan diberikan; ketulusan hati dalam tugas wewenang dan yang
5. Kedisiplinan, yaitu mematuhi tata tertib dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.
BAB II - EVALUASI KINERJA PELAKSANA
Pasal 3

- ( 1) SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {2) huruf a wajib disusun pelaksana berdasarkan rencana kerja tahunan instansi.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat kegiatan tugas jabatan dan ta rget yang harus dica pai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapa· t diukur.
- (3) SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai.
- (4) Dalam hal SKP yang disusun oleh PNS tidak disetujui oleh pcjaba t pcnilai maka keputusannya diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat finaL
BAB II - EVALUASI KINERJA PELAKSANA
Pasal 4

- ( 1) Dalam menyusun Sa sara n Kerja Pegawai (SKP) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. jelas, yaitu kegiatan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas;
6
- b. dapat diukur, yaitu kcgiatan yang dilakukan harus dapat diukur sccara kuantitas dalam bentuk angka seperti jumlah satuan, jumlah hasil, dan lain-lain maupun secara kualitas seperti hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi dan pelayanan kepada masyarakat memuaskan, dan lain-lain;
- c. relevan, yaitu kegiatan yang dilakukan harus berd\_asarkan lingkup tugas jabatan masing› masmg;
- d. dapat dicapai, yaitu kegiatan yang dilakukan harus discsuaikan dengan kemampuan PNS;
- e. memiliki target waktu yaitu kegiatan yang dilakukan harus dapat ditentukan waktunya.
- (2) Mekanismc penilaian prestasi kcrja Pcgawai Negeri Sipil diatur berdasarkan peraturan perundang› undangan yang berlaku.
BAB Ill - MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA PELAKSANA
Pasal 5

- (1) Untuk mcmberikan motivasi dalam meningkatkan prestasi kinerja, pcmbina, pcnanggung jawab atau penyelenggara dapat memberikan penghargaan kepada pelaksana yang memberikan pelayanan pnma.
- (2) Penghargaan kepada pelaksana berprestasi dapal diberikan dalam bentuk :
- a. promosi PNS yang dilakukan berdasarkan pcrbandingan objcktif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan;
- b. piagam penghargaan; dan/atau
- c. bentuk penghargaan lainnya sesuai kemampuan organisasi penyelenggara tanpa mengurangi nilai atau hakekat penghargaan.
- (3) Masyarakat dapat secara swadaya membcrikan penghargaan kepada pelaksana yang memiliki kinerja pelayanan yang baik sesuai kemampuan atau kompetensinya.
7
BAB Ill - MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA PELAKSANA
Pasal 6

- ( 1) Penyclenggara a tau pclaksana yang melanggar ketcntuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (3), akan dikenakan sanksi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.
- (2) Penyelenggara alau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) akan dikcnakan sanksi :
- a. hukuman disiplin sedang, apabila pcncapaian sasaran kerja pada akhir ta hun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
- b. hukuman disiplin berat, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen).
BAB IV - PELAKSANAAN HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA
Pasal 7

- {l) Penyelenggara dapat melakukan kerjasama dalam bcntuk penycrahan sebagian tugas penyelenggaraan pclayanan publik kepada pihak lain, dengan ketcntuan:
- a. kerjasama penyelenggara pelayanan publik dituangkan dalam bentuk perja njian berdasarkan ketentuan peraturan perundang› undangan dan standar pelayanan;
- b. penyelenggara berkewajiban menginformasikan perjanjian kepada masyaraka t;
- c. tanggung jawab pclaksanaan kcrjasama bidang tcrtentu berada pada mitra kerjasama, sedangkan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan publik secara menyeluruh berada pada penyelenggara;
- d. informasi tentang identitas mitra kerjasama dan peyelenggara sebagai penanggungjawab pelayanan publik harus dicantumkan oleh pcnydenggara pada tempat yang jelas dan mudah dikctahui masyarakat; dan
- e. penyelenggara dan mitra kerjasama wajib mencantumkan alamat tempat pengaduan dan sarana untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah diakses, antara lain melalui telepon, pesan layanan singkat (short message services), laman (website), pos-el (e› maiij dan k otak pcngaduan.
8
- (2) Mitra kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbadan hukum Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak bolch mcmbcbani masyarakat.
PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
BAB IV - PELAKSANAAN HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA
Pasal 8

- ( 1) Dalam melaksanakan pelayanan publik, diperlukan pcnilaian atas pendapat masyarakat tcrhadap pelayanan pcnyelenggara melalui Penyusunan Indcks Kcpuasan Masyarakat yang terdiri dari 14 unsur minimal yang harus ada, yaitu:
- a. prosedur pelayanan;
- b. persyaratan pelayanan;
- c. kejelasan pelugas pclayanan;
- d. kedisiplinan petugas pelayanan;
- c. tanggung jawab petugas pclayanan;
- f. kemampuan petugas pclayanan;
- g. keccpatan pelayanan;
- h. keadilan mendapatkan pelayanan;
1. kesopanan dan keramahan petugas;
- J. kewajaran biaya pelayanan;
- k. kepastian biaya pelayanan;
1. kepastian jadwal pelayanan;
- m. kenyamanan lingkungan; dan
- n. keamanan pelayanan.
- (2) Penyusunan Indcks Kepuasan Masyarakat ayat (1) sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan dengan tujuan:
- a. mengetahui kelemahan dan kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. mengetahui kinerja pcnyelcnggaraan pelayanan yang tclah dilaksanakan olch unit pelayanan publik secara periodik;
- C. sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
- d. mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik;
- e. memacu pcrsaingan positif antara unit penyclenggara pclayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
- f. bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.
- (3) Penyusunan lndeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana ayat (1), dapat dilakukan melalui tahapan:
- a. tahap persiapan;
- b. tahap pelaksanaan pengumpulan data;
- c. tahap pengolahan data; dan
- d. tahap laporan hasil penyusunan indeks,
Bagian Kesatu Tahap Persiapan
BAB IV - PELAKSANAAN HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA
Pasal 9

( 1) Penetapan Pelaksana :
- a. apabila dilaksanakan sccara swakelola, membentuk tim penyusunan lndeks Kepuasan Masyarakat yang terdiri dari pengarah, pelaksana dan sekretariat.
1. pclaksana terdiri dari ketua dan anggota sckaligus surveyor sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
2. sekretariat sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.
- b. apabila dilaksanakan oleh unit independen yang telah berpengalaman, perlu dilakukan melalui perjanjian kerja sama dengan unit independen.
- c. yang dimaksud unit indepcndcn adalah Sadan Pusat Statistik (BPS), Perguruan Tinggi (pakar), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau pelaku usaha.
Pcnyiapan bahan :
- a. kuesioner, yang dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:
1. bagian I : idcntitas respondcn meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan dan pckerjaan, yang bcrguna untuk mcnganalisis profit responden dalam penilaiannya terhadap unit pelayanan instansi pemerintah.
2. bagian II : identitas pcncacah, berisi data pcncacah.
3. bagian III : mutu pelayanan publik adalah pendapat penerima, atas pelayanan yang memuat kesimpulan a tau pendapat respondcn terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.
- b. bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1 (satu), kurang baik diberi nilai persepsi 2 (dua), baik diberi nilai persepsi 3 (tiga), sangat baik diberi nilai persepsi 4 (empal).
- (3) Penetapan responden, lokasi clan waktu pengumpulan data:
- a. jumlah responden dipilih secara acak yang'ditentukan scsuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan;
- b. untuk mcmenuhi akurasi hasil penyusunan indeks, responden terpilih ditetapkan minimal 150 (seratus lima puluh) orang; dan
- c. pengumpulan data dapat dilakukan di lokasi masing-masing jenis pelayanan atau di lokasi permukiman.
- (4) Penyusunan jadwal disesuaikan kebutuhan, yang terdiri dari pcrsiapan, pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan data indeks, penyusunan dan pelaporan hasil.
Bagian Kedua Tahap Pelaksanaan Pengumpulan Data
BAB IV - PELAKSANAAN HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA
Pasal 10

Pengisian kuesioncr dapat dilakukan dengan cara:
- a. dilakukan sendiri oleh penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan;
- b. dilakukan oleh pencacah melalui wawancara oleh :
- I. unit pelayanan sendiri yang melibatkan unsur pengawasan atau sejenisnya yang terkait, untuk menghindari subycktifitas; atau
2. unit indcpcnden yang sudah berpcngalaman.
Bagian Ketiga Tahap Pengolahan Data
BAB IV - PELAKSANAAN HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA
Pasal 11

- (1) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat diolah dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing› masing unsur pelayanan.
- (2) Perangkat pengolahan lndeks Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan perangkat komputer atau sccara manual.
- (3) Data pendapat masyarakat disusun dengan mengkompilasikan data responden untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan jawaban yang diberikan, sebagai bahan analisis o byektivitas.
Bagian Keempat Tahap Laporan Basil Penyusunan Indeks
BAB IV - PELAKSANAAN HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA
Pasal 12

Hasil akhir penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat disusun dengan materi utama:
- a. indeks per unsur pelayanan;
- b. prioritas peningkatan kualitas pelayanan, dengan mengutamakan pada nilai unsur yang rendah, sedangkan nilai yang cukup tinggi harus tetap dipertahankan.
Bagian Kelima
Pemantauan, Evaluasi clan Mekanisme Pelaporan Hasil Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat
BAB IV - PELAKSANAAN HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA
Pasal 13

- ( 1) Setiap organisasi penyelenggara perlu menunjuk atau menugaskan unit kerja tertentu yang secara independen dapat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat.
- (2) Secara berkala pimpinan unit pemantau yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melaporkan hasil pemantauan kinerja unit pelayanan kepada pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan, sebagai bahan pcnyusunan kcbijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (3) Dalan1 rangka peningkatan transparansi hasil penyusunan lndeks Kepuasan Masyarakat unit pclayanan, rencana dan tindak lanjutnya wajib dipublikasikan kcpada masyarakat.
- (4) Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan dengan jangka waktu survei antara periodc yang satu kc pcriode bcrikutnya dapat dilakukan 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan atau sckurang-kurangnya 1 (satu) tahun sckali.
EV ALUASI KINERJA PENYELENGGARA DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PENYELENGGARA
BAB IV - PELAKSANAAN HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA
Pasal 14

- (1) Penanggung jawab melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi penyelenggara menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan.
- (2) lndikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi :
- a. visi, misi, motto, maklumat pelayanan;
- b. sistem dan prosedur pelayanan;
- c. sumber daya manusia pelayanan;
- d. sarana dan prasarana pclayanan; dan
- e. kebijakan peningkatan kualitas pelayanan.
- (3) Untuk melakukan evaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Penanggungjawab meminta la po ran kinerja penyelenggaraan pelayanan secara berkala kepada organisasi Penyelenggara.
- (4) Hasil cvaluasi Penanggungjawab scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.
BAB IV - PELAKSANAAN HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA
Pasal 15

- ( 1) Visi, m1s1, motto, maklumat pelayanan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a bcrkaitan dengan motivasi untuk memberikan pelayanan terbaik, meliputi :
- a. pernyataan visi, misi yang mampu memotivasi pelaksana memberikan pelayanan terbaik dan menjadi acuan dalam tugas pelayanan;
- b. pernyataan motto pelayanan yang mernotivasi perilaku pelaksana pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik; dan
- c. pernyataan maklurnat pelayanan sebagai pemyataan kesanggupan untuk memenuhi standar pelayanan.
- (2) Sistcm dan prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b berkaitan dengan sistem dan prosedur baku yang dibentuk baik secara internal untuk mendukung pengelolaan pelayanan secara efektif dan efisien, maupun eksternal untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna pelayanan yang meliputi:
- a. kebemdaan standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan pelayanan;
- b. keberadaan sistem pcngelolaan berkas/dokumcn dalam pelaksanaan pclayanan;
- c. keberadaan sistem manajemen mutu dalam penyelenggaraan pelayanan mencakup fungsi› fungsi pelayanan yang dilakukan;
- d. keberadaan sistem pengclolaan pengaduan yang berfungsi dan dilaksanakan dengan baik;
- e. keberadaan uraian tugas pelaksana yang jelas dan dilaksanakan;
- f. keberadaan persyaratan, waktu pelayanan dan waktu penyelesaian pelayanan yang dilaksanakan dan dipublikasikan;
- g. keberadaan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengenaan biaya/tarif, apabila dalam pelaksanaan pelayanan publik dipungut biaya/tarif; dan
- h. keterbukaan informasi pelayanan.
- (3) Sumber daya manusia pelaksana pelayanan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 15 ayat (2) huruf c berkaitan dengan profesionalisme pelaksanaan, yang meliputi:
- a. pelaksanaan pedoman internal tentang sikap dan perilaku petugas pelayanan;
- b. sikap, perilaku, kepedulian, perhatian/kepekaan, ketrampilan dan disiplin dalam pemberian pelayanan; dan
- c. kebijakan pengembangan pelaksana dalam meningkatkan ketrampilan / profesionalisme dalam tujuan meningkatkan kualitas pelayanan.
- (4) Sarana dan prasarana pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d berkaitan dengan daya guna sarana dan prasarana yang dimiliki, meliputi :
- a. optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana pelayanan untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan pelayanan; dan
- b. keberadaan sarana pengaduan dan sarana pelayanan bagi kelompok masyarakat rentan yang berfungsi dcngan baik;
- c. adanya sarana pengaduan dapat dalam bentuk kotak pengaduan, loket pengaduan, telepon, email maupun bcntuk lainnya.
- (5) Kebijakan peningkatan kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e meliputi program dan kegiatan yang dilaksanakan secara tcrcncana untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
BAB IV - PELAKSANAAN HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA
Pasal 16

- (1) Untuk memberikan motivasi dalam pemberian pclayanan, pembina dapat membcrikan penghargaan kepada organisasi penyclcnggara.
- (2) Masyarakat dapat secara swadaya memberikan penghargaan kepada pcnyclenggara yang mcmiliki kincrja pelayanan yang baik sesuai kemampuan atau kompctcnsinya.
BAB VII - SISTEM PELAYANAN TERPADU
Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan publik, penyelenggara dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu.
- (2) Sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disclcnggarakan dengan tujuan :
- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. mendckatkan pclayanan kepada masyarakat;
- c. memperpendek proses pelayanan;
- d. mewujudkan proses pelayanan mudah, murah, transparan, terjangkau; dan yang pasti ccpat, dan
- e. mcmberikan akses yang lebih luas kcpada masyarakat untuk mempcroleh pelayanan.
BAB VII - SISTEM PELAYANAN TERPADU
Pasal 18

- (1) Sistem pclayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 mcrupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat baik secara fisik maupun virtual sesuai dengan standar pelayanan.
- (2) Sistcm pelayanan terpadu sccara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan/ atau
- b. sistem pelayanan terpadu satu atap.
- (3) Sistem pelayanan terpadu secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayal (1) merupakan sis tern pelayanan yang dilakukan dcngan memadukan pelayanan secara elektronik.
BAB VII - SISTEM PELAYANAN TERPADU
Pasal 19

- ( 1) Sistem pelayanan terpadu satu pin tu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara memadukan bcbcrapa jenis pclayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
- (2) Penyclcnggaraan sistem pelayanan tcrpadu satu pin tu sebagaimana dimaksud pad a ayat ( l) wajib dilaksanakan baik untuk jenis pelayanan perizinan maupun non perizinan yang berhubungan dengan pemberian izin.
BAB VII - SISTEM PELAYANAN TERPADU
Pasal 20

- ( 1) Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilaksanakan di :
- a. Kantor Pelayanan Pcrijinan Terpadu Kabupatcn Situbondo berdasarkan pelimpahan wcwcnang dari Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
- b. kecamatan di lingkungan Pemcrintah Kabupaten Situbondo bcrdasarkan pelimpahan wcwcnang dari Bupati kepada Camat, untuk Pclayanan Administrasi Terpadu Kecamatan atau PATEN.
- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (I) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pelimpahan wcwenang scbagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1), mcliputi:
- a. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan yang diajukan sesuai dengan standar pelayanan dan menerbitkan produk pelayanan sesuai dengan keteniuan peraturan perundang-undangan;
- b. penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi standar pelayanan;
- c. pemberian persctujuan dan/ atau penandatanganan dokumen penzman atas nama pemberi delegasi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan oleh penerima wewenang sesuai dengan kctentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.
BAB VII - SISTEM PELAYANAN TERPADU
Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan dari beberapa organisasi penyclcnggara untuk mcnyclenggarakan pclayanan sccara bersama pada satu tempat mulai dari tahap pcrmohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu atap.
- (2) Penyelenggara sislem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara Penyelenggara pclayanan yang tergabung dalam lokas penyclcnggaraan sistem pelayanan terpadu dimaksud.
BAB VII - SISTEM PELAYANAN TERPADU
Pasal 22

- (1) Pelaksana yang mendapat penugasan untuk memberikan pelayanan pada sistem pelayanan satu atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), mempunyai kewenangan:
- a. menerima clan memproses pclayanan yang diajukan sesuai dengan standar pelayanan;
- b. menolak permohonan pelayanan yang tidak memenuhi standar pelayanan;
- C. menyctuj ui pcrmohonan pelayanan yang tclah memenuhi slandar pelayanan;
- d. menerima dan mengadministrasi biaya Jasa pelayanan scsuai dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - SISTEM PELAYANAN TERPADU
Pasal 23

Pcnyclenggara sistem pelayanan terpadu scbagaimana dimaksud dalam Pasal 19, wajib:
- a. melakukan koordinasi dengan organisasi penyelenggara menyangkut aspek teknis dalam penyelenggaraan pelayanan;
- b. melaporkan perkembangan penyelenggaraan kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta secara Iangsung atau tidak langsung dalam pcnyelcnggaraan pclayanan publik, baik dilakukan secara perorangan maupun perwakilan.
- (2) Permintaan peran serta secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada organisasi penyelenggara atau pelaksana dan dapat dilakukan setelah memcnuhi persyaratan scrta mcnaati tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Organisasi penyelenggara atau pelaksana yang menerima permintaan masyarakat wajib mcmberikan tanggapan scsuai tugas dan fungsinya.
4. ( 4) Permin taan peran serta masyarakat secara langsung dalam penyclcnggaraan pelayanan publik harus mencerminkan:
- a. keterkaitan dengan jenis pelayanan;
- b. keterwakilan kelompok masyarakat/ asosiasi/ korporasi/ badan usaha;
- c. kepedulian terhadap jenis pelayanan;
- d. kompetensi; dan
- c. dapat mengcdcpankan musyawarah untuk mufakat.
BAB IX - MEKANISME PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 25

- ( 1) Pcnyelenggara yang mclanggar ketcntuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 23 dikenakan sanksi admi n is trasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dcngan pcraturan perundang~ undangan yang berlaku.
- (2) Dalam menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menghukum sebelumnya wajib memeriksa terhadap Penyelenggara atau Pelaksana yang telah melanggar kctentuan, dengan tujuan untuk mengetahui yang bersangkutan benar atau tidak telah melakukan pelanggaran serta untuk mengctahui faktor-faktor yang mendorong dilakukan pelanggaran tersebut.
- (3) Pemeriksaan yang dilakukan olch pejabat yang berwenang harus dilakukan dcngan cermat dan seobyektif mungkin sehingga pejabat yang berwenang menghukum dapat memberikan hukuman seadil-adilnya.
- (4) Semua jenis hukuman disiplin ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin dapat mengajukan keberatan atas keputusan hukuman disiplin, kecuali terhadap hukuman disiplin tingkat ringan dan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan.
BAB IX - MEKANISME PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 26

- ( 1) Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengawasan scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan secara internal dan eksternal.
BAB IX - MEKANISME PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 27

- (1) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) dilakukan melalui :
- a. pengawasan oleh atasan langsung; dan
- b. pengawasan oleh pengawas fungsional daerah.
- (2) Pengawasan ekstcrnal sebagaimana dimaksud pada PasaJ 27 ayat (3) dilakukan melalui :
- a. pengawasan oleh masyarakat bcrupa laporan a tau pcngaduan dalam penyeknggaraan pelayanan publik;
- b. pengawasan oleh DPRD.
Diundangkan di Situbondo pada tanggal 2 i \_ ! i N ? ~ ~ , ~ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,
~
DERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR '
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
- a. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2009 ten tang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pcnyclenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Situbondo (Serita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2009 Nomor 30); dan
- b. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelengga raan Pelayanan Publik di Kabupaten Situbondo (Berita Dacrah Kabupatcn Situbondo Tahun 2009 Nomor 3 1) dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera tu ran Bupati m1 dcngan pencmpatannya dalam Bcrita Dacrah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Sit,ub?~po,:.-. 1 l pada tanggal I.. ; J fu, i. , \_, ,4