Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 16 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA TOMOHON
w c T ;, '
PERATURAN WALIKOTA TOMOHONi NOMOR 16 TAHUN 2011
TENT ANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( R K P D KOTA TOMOHON TAHUN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
VVALIKOTA TOMOHON,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
2. b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2012:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dart Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebaqarrnana telah d1ubah beberapa kali, terakrur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
4. 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemenntah Pusat dan Pemenntah Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Paruanq Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Repub!tk Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
6. 8 Peraturan Pemenntah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemenntah dan Kewenangan Propinsi Sebaqat Daerah Otonom (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
7. 9 Peraturan Pemenntah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemenntah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405)
8. 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4578),
9. 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 T ahun 2005 tentang Pedoman Pernomaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Menetapkan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
12. Peraturan Presicen Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014
- 13. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan pelanJa Daeran {APBD) Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Tomohon T ahun 2011 Nomor 1 ).
14. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan. Tatacara Penyusunan, Pengendalian. dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. 15 Peraturan Menten Dalam Neg en Nomor 59 T ahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH {RKPD) KOTA TOMOHON TAHUN 2012.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota rru yang dimaksud dengan
- 1 Daerah adalah Daerah Kola Tomohon
2. Pemenntah Oaerah adalah Pemerintah Kota Tomohon
- 3 Wallkota adalah Wallkota Tomohon
- 4 Dewan Perwakrlan Rakyat Daerah, selaruutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakuan Rakyat Daerah Kota Tomohon.
- 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Oaerah Kota Tomohon Tahun 2011-2015, selanjutnya d1singkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kola Tomohon yang memuat peruabaran dari Visi, Misi dan Program Walikota unluk kurun waktu 5 (lima) tahun
6. Rencana Kerja Pemenntah Daerah Tahun 2012, selanjutnya disebut RKPD Tahun 2012 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk penode tahun 2012.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, selaruutnya dismqkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang bensi rencana pendapatan, rencana oelarua program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebaqai dasar penyusunan APBD.
- 8 Rencana Kerja Saluan Kerja Perangkat Oaerah Tahun 2012. setaruutnya dismqkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk kurun waktu tahun 2012.
BAB Ill - MASA BERLAKU
Pasal 3

Rencana Kerja Pemenntah Daerah (RKPD) Tahun 2012 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kurun waktu satu tahun tertutunq mulat pada tanggal 1 Januan 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Kepala Dmas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD Tahun 2012 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2012.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

Dalam hal Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2012 yang ditetapkan sebaqaunana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Walikota iru berbeda dengan hasrl pembahasan bersama DPRD, maka yang drperqunakan .acaten Program dan Kegiatan hasil pembahasan dengan DPRD.
Peraturan vvaukora rm mulai berlaku pada tanggai dumdanqkan. Agar setiap orang menqetahumya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Ben ta Daerah Kola T omohon
Ditetapkan d1 Tomohon
pada tanggal
2011
Pit. WALIKOTA TOMOHON
,,..--
JIMMY FEIDIE EMAN
Diundangkan d1 Tomohon padatanggal 'i
2011
Pit. SEKRETARIS DAERAH,
Ors. ARNOLD POLI, SH., MAP. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19630815 198803 1019
SERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2011 NOMOR 16