PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor : Tahun 2015
Tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH · KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015
Berlaku: 01 TAHUN 2015
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

)eraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
ati adalah Bupati Seram Bagian Barat;
- turan Bupati adalah Peraturan Bupati Seram Bagian Barat
- garan Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- dapatan Daerah adalah Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan
- inja Daerah adalah perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh ,ruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum;
ipatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang ngkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Iain-lain apatan asli daerah yang sah;
- lain pendapatan adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, apatan dinas dinas.
- LPerimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang dialokasikan da daerah untuk membiayaai kebutuhan daerah;
- lebih Pembiayaan adalah seHsih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode an^aran;
- ilus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
Diayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiyaan dengan pengeluaran pembiayaan.
BAB II - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Pasal 2

jan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut
Pendapatan
RP-
742.980.648.992,-
Belanja Daerah
RP-
798.505.405.137,-
Surplus / Defisit Rp.
(55.524.756.145),-
an Daerah :
Penerimaan
Rp.
60.524.756.145,-
Pengeluaran
Rp.
5.000.000.000.-
Pembiayaan Netto
Rp.
55.524.756.145,-
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan Rp.
0,-
BAB III - PENDAPATAN DAERAH DAN BELANJA DAERAH
Pasal 3

casan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
| Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp. | 17.226.124.563,- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dana Perimbangan sejumlah | Rp. | 653.627.583.000,- |
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah | Rp. | 72.126.941.429,- |
| Jumlah Pendapatan Daerah adalah | Rp. | 742.980.648.992,- |
| apatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : | apatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : | apatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : |
| Pajak Daerah sejumlah | Rp. | 5.699.642.336,- |
| Retribusi Daerah sejumlah | Rp. | 1.112.084.750,- |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 864.475.944,- |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah | Rp. | 9.549.921.533,- |
| ^Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : | ^Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : | ^Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : | ^Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dana bagi hasil pajak / bukan pajak sejumlah | Rp. | 50.032.804.000,- | |
| Dana alokasi umum sejumlah | Rp. | 521.779.419.000,- | |
| Dana alokasi khusus sejumlah | Rp. | 81.815.360.000,- | |
| •lain pendapatan daerah yang sah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : | •lain pendapatan daerah yang sah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : | •lain pendapatan daerah yang sah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : | •lain pendapatan daerah yang sah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : |
| Pedapatan Hibah sejumlah | Rp. | 0,- | |
| Dana Darurat sejumlah | Rp. | 0,- | |
| Dana Bagi Hasfl Pajak dari Provinsi sejumlah | Rp. | 4.429.513.943,- | |
| Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah | Rp. | 67.697.427.486,- | |
| Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah | Rp. | 0,- | |
| Bagian Kedua | Bagian Kedua | | |
| | Rp. | 399.700.542.939,- | |
| Belanja Langsung sejumlah | Rp. | 398.804.862.198,- | |
| ja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja | Rp. | 326.858.502.425,- | |
| Belanja Subsidi sejumlah | Rp. | 0,- | |
| 3elahja Hibah sejumlah | 3elahja Hibah sejumlah | Rp. | 4.850.000.000, | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Jelanja Bantuan Sosial sejumlah | Jelanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp. | 300.000.000,- | |
| Belanja Bagi Hasil | Belanja Bagi Hasil | Rp. | 0,- | |
| Belanja Bantuan Keuangan | Belanja Bantuan Keuangan | Rp. | 65.621.690.514,- | |
| Belanja Tidak Terduga sejumlah | Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp. | 2.070.350.000,- | |
| a Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : | a Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : | a Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : | a Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : | a Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : |
| Belanja Pegawai sejumlah | Belanja Pegawai sejumlah | Rp. | 9.603.368.000,- | |
| Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp. | 169.683.178.095,- | |
| Belanja Modal sejumlah | Belanja Modal sejumlah | Rp. | 219.518.316.103,- | |
| | Surplus / Defisit | Rp. | (55.524.756.145),- | |
| Bagian Ketiga | Bagian Ketiga | Bagian Ketiga | Bagian Ketiga | Bagian Ketiga |
| Pembiayaan Daerah | Pembiayaan Daerah | Pembiayaan Daerah | Pembiayaan Daerah | Pembiayaan Daerah |
| Pasal 5 : | Pasal 5 : | Pasal 5 : | Pasal 5 : | Pasal 5 : |
| asan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari | asan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari | Rp. | 60.524.756.145,- | |
| | | Rp. | 5.000.000.000,- | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah | Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah | Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah | | |
| maan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiridan jenis pembiayaan . isa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah | Rp. | 60.524.756.145,- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| Pencairan Dana Cadangan sejumlah | | |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp- | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah | ^P- | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah | Rp. | |
| Penerimaan Piutang Daerah sejumlah | | |
| Penerimaan Pencairan Investasi Beijangka Deposit | Rp* | |
| luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiridan jenis pembiayaan . Pembentukan Dana Cadangan sejumlah | | |
| Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah | Rp. | 5.000.000.000,- |
| Pembayaran Pokok Utang sejumlah | ^P- | |
| Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah | | |
| Pembayaran Hutang Pihak Ketiga sejumlah | Rp- | |
| Pembiayaan Netto | Rp. | 55.524.756.145,- |
| Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan | Rp. | 0,- |
BAB III - PENJABARAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Pasal 6

an Struktur APBD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2015 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak &lt;an dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari;
- piran I Penjabaran Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah ;
- piran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- piran III Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, apatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- piran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;
- piran VRekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpadiian Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam jigka Pengelolaan Keuangan Negara ;
- piran VI DaftarJumlah Pegawai Per Golongan dan PerJabatan ;
- piran VII Daftar Piutang Daerah ;
- piran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ;
- piran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
- piran XDaftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lainnya ;
- piran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun an^aran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun aran ini;
- piran XII Daftar Dana cadangan daerah ; dan
- piran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi daerah.
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

- keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dapat melakukan pengeluaran yang tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD. 1
- andarurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnyamemenuhikriteria sebagai berikut:
- an merupakankegiatannormal dan aktivitaspemerintah daerali dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya,
- k diharapkan teijadi secara berulang;
- ada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- iliki dampakyangsignifikan terhadap anggaran dalamrangkapemulihan yangdisebabkan oleh keadaan darurat.
- a belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
- gram dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam tahun garan beijalan;
- jgram dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grantlainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN;
- perluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan syarakat;
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- anaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), dapat menggunakan ja tidak terduga;
- ria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimanadimaksud pada ayat (1), mencakup :
cana alam;
- cana sosial seperti wabah. penyakit menular/pandemi;
- anganan kerusuhan diluar kemaxnpuan kendali pemerintah daerah yang dapat mengancam stabilitas penyelenggaraan lerintahan daerah.
- Lhal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk membiayai kriteria belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat kan dengan cara :
nggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kineija program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran jalan;
manfaatkan uang kas yang tersedia.
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

anaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak iga secara langsung dan atau melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk ram dan kegiatan pada SKPD Teknis.
- tsanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan ;an Keputusan Bupati.
ksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dilakukan dengan cara melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi nja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD teknis, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan abah Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD/Perubahan APBD.
ksanaan penanganaan keadaan darurat yang dilakukan sebelum Perubahan APBD diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
'v-w/?rw"7T'
BAB V - ketentuan penutup
Pasal 10

(upati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. orang mengetahuinya, memerintahkan. pengundangan Peraturan Seram Bagian Barat. Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Ditetapkan di P i r u Pada tan^al, 14 Januari 2015