PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 3 Tahun 2012
Tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN SEBAGIAN URUSAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
Berlaku: 2 Januari 2012
N/A
Preamble

Mengingat :
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN SEBAGIAN URUSAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
Menimbang : a.
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada Pejabat lain di lingkungannya dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. bahwa guna mewujudkan pembinaan Kepegawaian yang terarah dan terencana sehingga dapat tercapai pelayanan Aparatur yang cepat, tepat dan akuntabel, maka dipandang perlu mendelegasikan kewenangan sebagian bidang Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiunan Pegawai Dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN SEBAGIAN URUSAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BAB II - KENAIKAN PANGKAT
Pasal 2

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang memberikan Delegasi Wewenang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang untuk menandatangani Pertimbangan Teknis Usul Kenaikan pangkat.
- (2) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yaitu Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a dan Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b.
BAB II - KENAIKAN PANGKAT
Pasal 3

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang memberikan delegasi wewenang kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang untuk:
- a. menandatangani Pertimbangan Teknis Usul Mutasi Kenaikan Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a sampai dengan menjadi Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- b. menandatangani petikan dan salinan Keputusan Kenaikan Pangkat PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang telah ditetapkan oleh Bupati Sintang untuk Pangkat Juru Muda Tingkat I Golongan Ruang I/b sampai dengan Pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d;
- c. menandatangani Pengantar Usulan Kenaikan Pangkat PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a sampai dengan Pangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang memberikan delegasi wewenang kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang untuk:
- a. menandatangani Pertimbangan Teknis Usul Mutasi Kenaikan Pangkat menjadi Juru Muda Tingkat I Golongan Ruang I/b sampai dengan menjadi Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- b. menandatangani Pengantar Usul Kenaikan Pangkat menjadi Juru Muda Tingkat I Golongan Ruang I/b sampai dengan menjadi Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
BAB III - PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL
Pasal 4

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang memberikan delegasi wewenang kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk :
- a. melantik Pejabat Struktural yang berada dibawahnya yang telah ditetapkan oleh Bupati Sintang, kecuali Sekretaris Camat;
- b. menandatangani Berita Acara Pelantikan, Surat Pernyataan Pelantikan, Naskah Pelantikan untuk Pejabat Struktural yang berada dibawahnya.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang memberikan delegasi wewenang kepada Kepala Badan, Dinas dan Kantor terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk :
- a. melantik Pejabat Struktural pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawahnya yang telah ditetapkan oleh Bupati Sintang;
- b. menandatangani Berita Acara Pelantikan, Surat Pernyataan Pelantikan, Naskah Pelantikan untuk Pejabat Struktural yang berada dibawahnya.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang memberikan delegasi wewenang kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang untuk:
- a. melantik Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang telah ditetapkan oleh Bupati Sintang;
- b. menandatangani Berita Acara Pelantikan, Surat Pernyataan Pelantikan, Naskah Pelantikan untuk Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang telah dilantik.
BAB IV - PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 5

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang memberikan delegasi wewenang kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang untuk menandatangani petikan dan salinan keputusan penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan oleh Bupati Sintang.
BAB V - PEMINDAHAN
Pasal 6

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang memberikan delegasi wewenang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang untuk :
- a. menandatangani surat persetujuan mutasi pindah antar Kabupaten/Kota dalam dan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, ke luar Provinsi Kalimantan Barat dan antar instansi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang berpangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a ke atas, kecuali PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon III keatas;
- b. menandatangani surat persetujuan/rekomendasi menerima mutasi pindah menjadi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang berpangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a ke atas;
- c. menandatangani surat tugas mutasi PNS Non Struktural antar bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang dan antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang berpangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a ke atas.
BAB V - PEMINDAHAN
Pasal 7

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang memberikan delegasi wewenang kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang untuk:
- a. menandatangani surat persetujuan mutasi pindah antar Kabupaten/Kota dalam dan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, ke luar Provinsi Kalimantan Barat dan antar instansi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang berpangkat Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d ke bawah;
- b. menandatangani surat persetujuan/rekomendasi menerima mutasi pindah menjadi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang berpangkat Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d ke bawah;
- c. menandatangani surat tugas mutasi PNS Non Struktural antar bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang dan antar Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang berpangkat Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d ke bawah.
BAB VI - PENGANGKATAN CALON PNS DAN PNS
Pasal 8

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang memberikan delegasi wewenang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang untuk menandatangan Formulir Penetapan Nomor Identitas Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sintang.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang memberikan delegasi wewenang kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang untuk:
- a. menandatangani petikan dan salinan keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan oleh Bupati Sintang;
- b. menandatangani usulan pertimbangan teknis pengangkatan PNS Daerah yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun untuk Golongan III.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang memberikan delegasi wewenang kepada Kepala Bidang Mutasi dan Pengadaan Pegawai untuk menandatangan Usul Pertimbangan Teknis Pengangkatan PNS Daerah yang menjalani masa percobaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil lebih dari 2 (dua) tahun untuk Golongan I dan II.
BAB VII - PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNS
Pasal 9

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang memberikan delegasi wewenang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang untuk :
- a. menandatangani usul pemberhentian dengan hormat PNS sebelum mencapai Batas Usia Pensiun (pensiun dini) dengan mendapat hak pensiun bagi Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a dan Pangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b kepada pejabat yang berwenang;
- b. menandatangani usul pemberhentian dan pemberian pensiun PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c, Pangkat Pembina Utama Madya Golongan Ruang IV/d dan Pangkat Pembina Utama Golongan Ruang IV/e kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang memberikan delegasi wewenang kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang untuk:
- a. menandatangani usul pemberhentian dan pemberian pensiun PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah yang tewas, meninggal dunia dan mencapai batas usia pensiun kepada pejabat berwenang;
menandatangani usul pemberhentian dengan hormat PNS tidak mendapat hak pensiun untuk Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a dan Pangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b kepada pejabat yang berwenang.
BAB VIII - CUTI
Pasal 10

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang memberikan delegasi wewenang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang untuk :
- a. menetapkan pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang berpangkat Pembina Golongan Ruang IV/a sampai dengan Pangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c;
- b. penetapan pemberian cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang mengambil cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang memberikan delegasi wewenang kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang untuk:
- a. menetapkan pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang berpangkat Juru Muda Golongan Ruang I/a sampai dengan Pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d;
- b. penetapan pemberian cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara.
BAB IX - KENAIKAN GAJI BERKALA
Pasal 11

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang memberikan delegasi wewenang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang untuk menetapkan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang berpangkat Pembina Golongan Ruang IV/a sampai dengan Pangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c.
BAB IX - KENAIKAN GAJI BERKALA
Pasal 12

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang memberikan delegasi wewenang kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang untuk menetapkan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang berpangkat Juru Muda Golongan Ruang I/a sampai dengan Pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d.
BAB X
Pasal 13

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang memberikan delegasi wewenang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang untuk menetapkan izin/menolak melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang berpangkat Juru Muda Golongan Ruang I/a sampai dengan Pangkat Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d.
BAB XI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

- (4) Dalam hal Pejabat yang menerima delegasi wewenang disebabkan oleh satu dan lain hal tidak dapat melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu, maka wewenang tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Harian (PLH) berdasarkan penugasan sebagai Pejabat Pelaksana Harian yang sekaligus dianggap sebagai pemberi wewenang dari Pejabat yang berwenang.
- (5) Dalam hal Pejabat yang diberikan delegasi wewenang masih lowong, maka wewenang tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) berdasarkan penugasan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas dari Pejabat yang berwenang.
- (6) Pemberian wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi sampai dengan pejabat yang diberikan delegasi wewenang bertugas kembali atau telah diangkat pejabat definitif.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Ketentuan yang mengatur materi muatan yang sama dengan yang diatur dalam peraturan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur sesuai dengan Ketentuan PerundangUndangan yang berlaku.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal 2 Januari 2012
BUPATI SINTANG,
MILTON CROSBY
Diundangkan di Sintang Pada tanggal 2 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG
ZULKIFLI HAJI AHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR