PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 16 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 28 Pebruari 2012
N/A
Preamble

Menimbang
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 16 TAHUN 2012
TENT ANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,
- a. bahwa retribusi daerah di bidang usaha perikanan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna · membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Perizinan Tertentu yang meliputi Peraturan Daerah tentang lzin Usaha Perikanan, berdasarkan ketentuan Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka memberikan landasan hukum guna memungut retribusi izin usaha perikanan perlu diatur mengenai pemungutan retribusi izin usaha perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi lzin Usaha Perikanan;
4. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1984 Nomor , T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); '
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun \_2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)';
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repub/ik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pem~rintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemenntah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peratur~n Pemerintah Nomor 69 Tahun 201 O tentang Tata Cara Pembena~ d~n Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ~010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Daerah KabupatenToba Samosir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Seri D Nomor 1).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR dan .
BUPATI TOBA SAMOSIR
MEMUTUSKAN:
PERA TU RAN DAE RAH TENT ANG RETRIBUSI IZIN USAHA Menetapkan
PERI KANAN.
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintahan Oaerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Oaerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Dae rah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Toba Samosir.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
10. 1 O. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Sadan.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Sadan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
13. Biota adalah segala jenis mahluk hidup/organisme yang hidup atau mendiami suatu perairan.
14. Perikanan adalah semua keqiatan yang. berhubungan dengan pengelolaan dan pemanf~atan sumber daya . ikan dan hngkungannya mulai dari pra produksi, P.roduks,.' p~ngol~han sarnpai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistern bisnis penkanan.
15. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap at~u. membudi~ayakan ikan tennasuk menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan rkan untuk tujuan komersial.
16. P\_erusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan drlakukan oleh Warga Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
- Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari perundang-undangan dibidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. 17.
18. Pembudidayaan lkan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan.
19. lzin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah ljin tertulis yang harus dimiliki oleh orang atau Sadan Hukum Indonesia untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
20. Rekomendasi Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut RUP adalah Pernyataan tertulis/dukungan yang diberikan oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan kepada perorangan atau badan hukum mengenai kondisi riil/keabsahan dari kegiatan usaha perikanan yangt sementara dan atau akan dikelola.
21. Surat Keterangan Asal lkan, yang selanjutnya disebut SKAI adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan yang menerangkan bahwa hasil perikanan yang diangkut/dikirim keluar dari Kabupaten Toba Samosir.
22. Sadan adalah sekumpulan oarng dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial dan politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
23. Wajib Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Sadan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Sayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLS, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. 29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan,. dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berd~~arkan ~uat~ standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retnbus, daerah dan /atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan kete~t~an pe\_raturan perundang-undangan retribusi daerah.
- P.eny1d1kan tindak pi?~na di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidlk untuk mencari serta mengumpulkan buktl d b kf 't · · yang engan u 1 1 u membuat terang tmdak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BASii
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Oengan nama Retribusi lzin Usaha Perikanan dipun~ut retr\_ibusi \_at~s pelayanan pemberian izin kegiatan usaha penangkapan dan pernbudiayaan ikan di air tawar.
- ( 1) Objek Retribusi lzin Usaha Perikarfan adalah pemberian izin kepada orang\_ pribadi atau Sadan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pernbudidayaan ikan terdiri dari;
- a. pelayanan izin usaha pernbudidayaan ikan di air tawar;
- b. pelayanan izin usaha penangkapan ikan.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) adalah Kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan dengan luas lahan atau perairan tertentu, yaitu:
- a. lzin usaha perikanan pembudidayaan ikan di air tawar yang terdiri atas.
- 1) usaha pembenihan/pendederan ikan dengan luas mulai dari 0, 75 (nol koma tujuh lima) ha.
- 2) usaha pembesaran ikan di air kolam tenang dengan luas lahan lebih dari 2 (dua) ha.
- 3) usaha pembesaran ikan di air deras dengan ketentuan lebih dari 5 (lirna) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit= 100m2 (seratus meter persegi)
- 4) usaha keramba jaring apung dengan ketentuan lebih dari 4 (empat) unit dan 1 (satu) unit= 4 x (7x7x2,5 m 3).
- 5) keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4x2x1 ,5 ml.
- b. lzin Usaha penangkapan ikan di perairan umum yakni penangkapan ikan dengan alat tangkap sulangat/ancho, jaring angkat (lift net) dengan ketentuan 1 (satu) unit= 3x3x2,5 Ml.
- ( 1) Subjek Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Bad an yang memperoleh jasa pelayanan dan pemberian lzin Usaha Perikanan.
- (2) Wajib Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi lzin Usaha Perikanan
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
T.ingkat penggunaan jasa berdasarkan pelayanan izin usaha perikanan ikan di air tawar diukur berdasarkan luas lahan yang dibudidayakan, · jenis usaha dan jumlah unit yang dibudidayakan.
5
Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi lzin Usaha Perikanan didasarkan pada penyelenggaran pemberian izin berupa biaya administrasi, biaya pengawasan lapangan, biaya survey lapangang dan biaya pembinaan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Struktur dan besarnya tarif Retribusi lzin Usaha Perikanan di air tawar dengan luas areal adalah ditetapkan sebagai berikut:
- a. tarif lzin usaha perikanan pembudidayaan ikan di air tawar:
- 1) Usaha pembenihan/pendederan ikan ditetapkan:
- a) untuk luas 0,75 ha s/d 1 ha sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu).
- b) untuk luas lebih dari 1 (satu) hektar dikenakan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu).
- 2) Usaha pembesaran ikan di air kolam tenang ditetapkan:
- a) untuk luas 0,75 ha s/d 1 ha dikenakan sebesar Rp.150.000 (seratu lima puluh ribu).
- b) untuk luas lebih dari 1 (satu) hektar dikenakan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu)
- 3) usaha pembesaran ikan di kolam air deras ditetapkan Rp 200 (dua ratus rupiah) I M 2
- 4) usaha keramba jaring apung ditetapkan Rp 200 (dua ratus rupiah)/ M 3)
- 5) usaha Keramba ditetapkan Rp 500 (lima ratus rupiah) I M 3
- b. tarif lzin Usaha penangkapan ikan di perairan umum yakni penangkapan ikan dengan alat tangkap sulangat/ancho, jaring angkat (lift net) ditetapkan Rp 1500 (seribu lima ratus rupiah)/M 3.
- c. untuk daftar ulang, masing-masing objek Retribusi dikenakan sebesar 50 % (lima puluh per seratus)
BAB Ill - KETENTUAN PERIJINAN
Pasal 10

Retribusi lzin Usaha Perikanan dipungut di wilayah Oaerah.
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TE RUT ANG
BAB Ill - KETENTUAN PERIJINAN
Pasal 11

- (1) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu 5\_(1im~) tahun.
.
- (2) Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB VII - TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran Retrbusi yang terhutang harus dibayar sekaligus
.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (5) Hasil Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetor ke Kas ~aer\_ah\_.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - Pasal13
Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Penagihan Retribusi didahului Surat Teguran
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembay\_ar~n dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejerus.
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusl diatur dengan Peraturan Bupati
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan surat teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Oalam hal menerbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut;
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ·dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - Pasal13
Pasal 17

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi lzin Usaha Perikanan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan.
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 18

- (1) ~aji~ retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dal~m \_hal wajib retribusi m~ngajuk~n keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribust harus dapat membuktrkan ketrdakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalar:1 jangka .waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tan.~gal S~R~ atau dokumen lam yang dipersarnakan, diterbitkan, kecuali apabila V.:aJ1b r~trrbus, tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tid.ak me~enuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d~n . ayat (3) trdak dianqqap sebagai surat keberatan, sehlngga tidak dipertrmbanqkan.
0
-
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaiman dimaksud pad a ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XIII - PENGEMBALIAN KELEBIHA N PEMBAYARAN
Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- ( 1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran;
- d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Buk~i penerima oleh pej~ba~ Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterirna oleh Bupati.
22
- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) A~abila kelebih~n pem\_bayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, s~baga1mana dirnaksud :asal \_20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pem,ndahbukuan dan bukt' pemrndahanbukuan juga berlaku sebagi bukti pembayaran.
BAB XIV - PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi,antara lain lembaga sosial, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 24

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
3. memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam penarikan arus investasi di Daerah, maka perlu memberikan pelayanan perizinan tertentu secara cepat, tepat, dan murah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, peningkatan arus investasi dan daya saing daerah dapat ditempuh melalui upaya pemberian pelayanan perizinan, pemberian insentif dan fasilitas tertentu kepada orang pribadi atau Sadan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pemberian pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk pengaturan dan penqawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber data alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan jenis dan melakukan pemungutan retribusi atas pemberian pelayanan perizinan tertentu tersebut sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
Pemberian kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan pemungutan terhadap retribusi perizinan tertentu, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Adapun jenis retribusi perizinan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut adalah Retribusi lzin Usaha Perikanan.
Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan retribusi perizinan tertentu, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi lzin Usaha Perikanan
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal2·Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Yang termasuk usaha pembudidayaan ikan di air tawar antara lain usaha pembenihan dan/atau pendederan ikan, pembesaran ikan dan keramba jaring apung.##
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal6Cukup jelasPasal7Cukup jelas.Pasal25 Cukup jelas. Pasal26 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah instansi yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi lzin Usaha Perikanan. Ayat (2) Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan. Ayat (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas .. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal20 Cukup jelas. Pasal21 Cukup jelas. Pasal22 Cukup jel\_as. Pasal23 Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Oalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Oaerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal9 Cukup jelas.

.--Pasal27 Cukup jelas. Pasal28 Cukup jelas. Pasal29 Cukup jelas. Pasai30 Cukup jelas. Pasal31 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32

. Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2012 NOMOR 16
N/A
Preamble

Menimbang:
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 3(;, TAHUN 2017
TENT ANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, a.
- bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar operasional prosedur serta menetapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal, diperlukan rangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan terkait proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di Daerah dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. bahwa untuk menciptakan keseragaman dalam bentuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Republik 103, Tambahan Lembaran
- Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
v
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 704);
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSED UR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Daerah yang adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
5. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangakaian pentunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah;
6. SOP administratif adalah standar prosedur yang diperuntukan bagi jenis­ jenis pekerjaan yang bersifat administratif.
7. SOP teknis adalah standar prosedur yang sangat rinci dan bersifat teknis.
8. Format Standar Operasional Prosedur adalah bentuk penaungan SOP berupa tulisan atau diagram alur.
9. Diagram alur adalah gambar yang menjelaskan alur proses, prosedur atau dokumen suatu kegiatan yang menggunakan simbol-simbol atau bentuk­ bentuk bidang, untuk mempermudah memperoleh informasi.
10. Hasil akhir adalah produk/output dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan berupa barang dan jasa.
6. 1 1 . Evaluasi SOP adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu penerapan SOP yang telah ditetapkan.
12. Penyempurnaan SOP adalah serangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas SOP yang terdiri dari melengkapi, membuat, menambah/mengurangi, menyusun, dan mengevaluasi standar operasional prosedur.
13. Tingkatan unit kerja adalah unit kerja yang lebih rendah sebagai pendukung unit kerja diatasnya.
BAB II - PRINSIP
Pasal 2

- (1) Efisiensi dan efektifitas, prosedur yang distandarkan singkat dan cepat dalam mencapai target pekerjaan dan memerlukan sumberdaya yang paling sedikit.
2. distandarkan yang (2) Berorientasi pada pengguna, prosedur mempertimbangkan kebutuhan pengguna.
- (3) Kejelasan dan kemudahan, SOP yang disusun dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan.
- (4) Keselarasan, SOP yang dibuat selaras dengan SOP lain yang terkait.
- (5) Keterukuran, meliputi hasil, waktu dan proses pencapaian hasil pekerjaan dapat diukur kuantitas serta kualitasnya.
- (6) Dinamis, prosedur yang distandarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kualitas pelayanan.
- (7) Kepatuhan hukum, bahwa SOP yang disusun telah menjamin prosedur yang distandarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepastian hukum, bahwa SOP yang disusun mampu memberikan kepastian hukum akan prosedur, kualifikasi pelaksana dan mutu baku karena ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
u
v
BAB III - TAHAPAN
Pasal 3

- ( 1 ) Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan melalui tahapan penyusunan sebagai berikut:
- a. persiapan;
- b. identifikasi kebutuhan SOP;
- c. penyusunan;
- d. pelaksanaan;
- e. pengawasan;
- f. pengkajian ulang dan penyempumaan; dan
- g. evaluasi dan pelaporan.
- (2) Tahapan penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - PERSIAPAN
Pasal 4

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan dengan membentuk tim, pembekalan tim, menyusun rencana tindak dan sosialisasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan semua tahapan penyusunan SOP, menyusun rencana pelaksanaan dan sosialisasi kegiatan penyusunan SOP pada masing­ masing Perangkat Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Ketua : Kepala Bagian Organisasi Setda;
- b. Sekretaris : Sekretaris yang ditunjuk; dan
- c. Anggota : Para Sekretaris Perangkat Daerah dan anggota lain yang ditunjuk.
- (4) Tim pada tingkat Perangkat Daerah dibentuk untuk menyusun rancangan SOP pada masing-masing unit kerja.
BAB IV - PERSIAPAN
Pasal 5

- (1) Identifikasi kebutuhan SOP masing-masing Perangkat Daerah dirumuskan dengan mengacu pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Identifikasi kebutuhan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada masing-masing Perangkat Daerah dan disusun menurut tingkatan unit kerja.
u
u
- (3) Hasil identifikasi kebutuhan SOP dirumuskan dalam dokumen inventarisasi judul SOP yang berisi nama dan kode nomor SOP, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Format nama dan kode nomor SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VI - PENYUSUNAN SOP Bagian Kesatu Dasar
Pasal 6

- ( 1 ) SOP disusun berdasarkan nama dan kode nomor SOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3).
- (2) SOP administratif dan SOP telmis yang bersifat umum disusun oleh Sekretariat Perangkat Daerah.
- (3) SOP telmis yang bersifat spesifik disusun oleh unit kerja teknis yang menangani.
Bagian Kedua Syarat
BAB VI - PENYUSUNAN SOP Bagian Kesatu Dasar
Pasal 7

Syarat penyusunan SOP meliputi :
- a. kegiatannya dilaksanakan secara rutin dan berulang-ulang;
- b. menghasilkan output tertentu;
- c. kegiatannya melibatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang/pihak;
- d. mengacu pada peraturan perundang-undangan;
- e. ditulis dengan benar, rinci dan jelas; dan
- f. dapat dipertanggungjawabkan.
Bagian Ketiga Tingkatan
BAB VI - PENYUSUNAN SOP Bagian Kesatu Dasar
Pasal 8

- ( 1 ) Tingkatan SOP mengikuti tingkata.n unit kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selata.n.
- (2) SOP unit kerja yang lebih rendah menjabarkan SOP unit kerja diatasnya.
Bagian Keempat Bentuk dan Format
BAB VI - PENYUSUNAN SOP Bagian Kesatu Dasar
Pasal 9

- (1) SOP dibuat dalam bentuk tabel, tertulis dan diagram alur.
- (2) Format SOP sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
v
BAB VII - KOORDINASI PENYUSUNAN
Pasal 10

- ( 1 ) Rancangan SOP disusun oleh pelaksana pekerjaan.
- (2) Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan SOP lintas Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
BAB VII - KOORDINASI PENYUSUNAN
Pasal 1

1
- (1) Rancangan SOP yang dibuat pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat ( 1) diveriftkasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan secara berjenjang dan pejabat yang menangani SOP.
- (3) Rancangan SOP basil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ujicoba.
- (4) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara mandiri oleh unit kerja yang bersangkutan dengan disaksikan oleh atasan secara berjenjang.
BAB VII - KOORDINASI PENYUSUNAN
Pasal 12

Rancangan SOP yang telah dilakukan verifikasi dan ujicoba ditetapkan menjadi SOP dengan Keputusan Bupati.
BAB IX - PELAKSANAAN
Pasal 13

Syarat pelaksanaan SOP meliputi:
- a. telah melalui proses verifikasi, ujicoba dan penetapan;
- b. adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
- c. sumberdaya manusia yang memilild kualifikasi yang sesuai;
- d. telah disosialisasikan dan didistribusikan kepada seluruh pegawai dilingkungan pemerintah daerah; dan
- e. mudah diakses dan dilihat.
BAB IX - PELAKSANAAN
Pasal 14

- (1) Pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 harus terlebih dahulu disosialisasikan dan didistribusikan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja.
- (2) SOP yang sudah dilaksanakan oleh unit pelayanan yang bersangkutan, diintegrasikan ke dalam perencanaan, program, kegiatan dan anggaran unit kerja bersangkutan.
- (1) Pelak Pasaj sanaan Sop h . atasan sec . arus d1awasi se
15
- (2) P ara belJenjang cara meJekat dan t engawasan pelaksan . erus menerus oJeh Daerah Yang membida:: SOP .iuga dilakukan secara rutin
2. . oleh Perangkat HasiJ pengawasan pada . secara rutin k masing-masing P B . epada atasan erangkat Daerah . ag:ian Organisasi Sekr . secara berjenjang dan k dilaporkan Selatan etanat Daerah K b epada Bupati · a upaten B 1 u.p. O aang Mongondow (3)
BAB IX - PELAKSANAAN
Pasal 16

- (l) SOP yang telah diberlakukan perlu dik . . dan relefansinya. aj: ulang untuk menjamin efektivitas
- (2) Pengkajian ulang SOP sebagaimana dimaksud minimal sekali dalam 2 tahun. pada ayat (1) dilakukan
- (3) Pengkaji� 1:1lang \_sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur pimpinan, pelaksana dan unit kerja menangani SOP. J yang
- (4) SOP yang telah disempurnakan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Penyelenggara wajib merubah SOP apabila terdapat adanya perubahan kebijakan, inovasi dalam pelayanan, penerapan teknologi informasi, bisnis proses dan perubahan lainnya.
BAB XII - EVALUASI
Pasal 17

- ( 1 ) Untuk mengetahui efektifitas dan kualitas SOP, dilakukan evaluasi pelaksanaan SOP.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan secara berjenjang dan unit kerja yang membidangi SOP.
- (4) Metode yang digunakan dalam evaluasi antara lain analisis dokumen, survei, wawancara dan observasi.
- (5) Survei dapat dilakukan dengan metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB XII - EVALUASI
Pasal 18

- ( 1 ) Hasil evaluasi pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaporkan kepada atasan secara berjenjang.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan SOP pada Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan SOP pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Utara.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XII - EVALUASI
Pasal 12

Perangkat daerah yang telah menerapkan SOP sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB XII - EVALUASI
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal .?-"?, \Vlanrl 9-o t 7
J
Diundangkan di Bolaang Uki pada tanggal ).. 7 !Vlurvl 9 017
SE
KABUPATEN 8
SERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2017 NOMOR
BUPATI BOLAANG M
ONDOW,)3ELATAN,,
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 3� TAHUN 2017 TENT ANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TAHAPAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
1. Persiapan
- a. Membentuk Tim dan kelengkapannya
2. 1). Tim terdiri dari sekurang-kuranganya :
Ketua : Sekretaris pada Perangkat Daerah yang bersangkutan;
Sekretaris : Kepala Sub Bagian yang membidangi perencanaan Perangkat Daerah; dan
Anggota : Pejabat yang membidangi SOP dan Jabatan Fungsional Umum.
- 2). Togas tim antara lain:
- a) melakukan identifikasi kebutuhan SOP;
- b) mengumpulkan data dan informasi;
- c) melakukan analisis prosedur;
- d) mengkoordinasikan penyusunan SOP;
- e) mengkoordinasikan uji coba SOP;
- t) melakukan sosialisasi SOP;
- g) mengawal pelaksanaan SOP;
- h) melakukan fasilitasi pengkajian ulang dan penyempurnaan SOP; dan
- i) melaporkan hasil-hasil perkembangan SOP.
- 3). Kewenangan tim antara lain:
- a) mernperoleh informasi dari satuan unit kerja atau sumber lain;
- b) melakukan reviu dan pengujian;
- c) melakukan analisis dan menyeleksi berbagai alternatif prosedur yang akan distandarkan;
- d) menyusun SOP;
- e) mendistribusikan hasil analisis kepada seluruh Tim untuk direviu;
- t) Memberikan pelatihan-pelatihan kepada anggota Tim;
- g) Seluruh anggota tim harus mernperoleh bekal yang cukup tentang penyusunan SOP agar tim dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan output yang diharapkan; dan
- h) tim menginformasikan kepada publik tentang kegiatan penyusunan SOP.
U
- V
2. Identifikasi Kebutuhan SOP
- a. prinsip dasar yang perlu cliperhatikan dalam mengidentifika.si kebutuhan Standar operasional prosedur :
- 1) prosedur kerja yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
- 2) prosedur kerja pokok yang menjadi tanggung jawab semua anggota organisasi;
- 3) aktivitas yang dikerjakan secara rutin atau berulang;
- 4) prosedur kerja yang akan distandarkan mempunya tahapan kerja yang jelas; dan
- 5) mempunyai output yang jelas.
- b. Identiftkasi kebutuhan SOP dilakukan dengan mempertimbangkan :
- 1) kondisi internal organisasi (Lingkungan Operasional);
- 2) peraturan perundang-undangan;
- 3) kebutuhan organisasi dan stakeholder-nya; dan
- 4) kejelasan proses identifikasi kebutuhan.
- c. Hasil identiflkasi kebutuhan SOP disusun menjadi daftar inventarisasi judul SOP.
3. Analis kebutuhan SOP
Hal-hal yang perlu diperhatikan :
- a. prosedur kerja harus sederhana;
- b. pengka.jian dilakukan sebaik-baiknya untuk mencegah duplikasi pekerjaan;
- c. prosedur yang fleksibel;
- d. pembagian tugas yang tepat;
- e. pengawasan terus-menerus dilakukan;
- f. penggunaan urutan pelaksanaan pekerjaan yang sebaik-baiknya; dan
- g. tiap pekerjaan yang diselesaikan harus dengan memperhatikan tujuan.
Setelah dilakukan analisis kebutuhan SOP maka akan. menghasilkan nama dan kode nomor SOP. Untuk membantu menyusun nama dan kode nomor SOP dapat digunakan tabel sebagaimana contoh di bawah ini :
NAMA DAN KODE NOMOR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
| 1 |
|-------|
| 2 |
| Dst.. |
4. Penulisan SOP.
Penulisan SOP dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai unsur sehingga dapat terbentuk sesuai dengan kriteria mengacu kepada format SOP dengan memperhatikan aspek tingkat ketelitian, kejelasan dan ketepatan sehingga dapat menghasilkan sebuah SOP yang bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.
V
V
5. Verifikasi dan ujicoba SOP.
Rancangan SOP yang telah disusun perlu dilakukan verifikasi atau ujicoba untuk memastikan tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih dengan SOP lainnya. Rancangan SOP yang sudah di verifikasi tersebut dilakukan ujicoba secara mandiri oleh unit kerja yang bersangkutan untuk melihat sampai sejauhmana tingkat kemudahan, kesesuaian dan ketepatan SOP dalam pelaksanaannya.
6. Pelaksanaan
- a. Agar SOP dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perlu dilakukan perencanaan pelaksanaan yang meliputi:
- 1) penetapan jadwal sosialisasi;
- 2) penetapan pejabat yang akan melakukan sosialisasi; dan
- 3) penyiapan SOP yang akan disosialisasikan.
- b. Beberapa hal yang harus diketahui TIM penyusun SOP:
- 1) jumlah SOP yang akan diterapkan;
- 2) siapa yang menjadi target pelaksanaan;
- 3) informasi apa yang akan disampaikan kepada target; dan
- 4) cara memantau pelaksanaan.
7. Sosialisasi
Proses sosialisasi adalah langkah penting yang harus dilaksanakan dalam upaya penerapan SOP disetiap unit kerja, dengan cara:
- a. penyebarluasan informasi dan/ atau pemberitahuan;
- b. pendistribusian SOP; dan
- c. penetapan pegawai pelaksana, penanggung jawab dan pemantau sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
8. Pelatihan pemahaman
Pelatihan yang dilakukan dalam bentuk rapat, bimbingan teknis, pendampingan, simulasi ataupun pada pelaksanaan sehari-hari agar SOP dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik.
9. Monitoring dan evaluasi
a. Monitoring
Proses ini diarahkan untuk membandingk.an dan memastikan kinerja pelaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam SOP yang baru, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul, dan menentukan cara untuk meningkatkan basil pelaksanaan. Proses monitoring ini dapat berupa observasi supervisor, interview dengan pelaksana, diskusi kelompok kerja, pengarahan dan pelaksanaan.
b. Evaluasi
Merupakan sebuah analisis yang sistematis terhadap serangkaian proses pelaksanaan dan aktifitas yang telah dibakukan dalam bentuk SOP dari sebuah organisasi dalam rangka menentukan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara keseluruhan. Dari sisi substansial SOP, evaluasi SOP dapat dilakukan dengan mengacu pada penyempurnaan-penyempurnaan terhadap SOP yang telah diterapkan atau bahkan sejauhmana diperlukan SOP yang baru.
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR TAHUN 2017 TENT ANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FORMAT DAN CARA PENGISIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
1. Halaman Judul
KOPPERANGKATDAERAH
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (NAMA SOP)
2. lnformasi prosedur yang akan distandarkan
| • | PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | Nomor SOP | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|-----|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| • | PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | Tgl Pembuatan | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| • | PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | Tgl Revisi | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| • | PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | Tgl Pengesahan | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| • | PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | Disahkan Oleh | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| • | PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | NamaSOP | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| DasarHukum | Kualifikasi Pelaksana |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . | |
| Keterkaitan | Peralatan/Perlengkapan |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1. . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . |
| Peringatan | Pencatatan dan Pendataan |
| 1. · · · · · · · · · · · · · 2. · · · · · · · · · · · · · | |
v
* Cara Pengisian
| 1 | Nomor Standar Operasional Prosedur | Diisi dengan nomor Standar Operasional Prosedur, yaitu (No Komponen, Unit Kerja, Bagian, No Standar Operasional Prosedur) |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Tanggal Pembuatan | Diisi dengan tanggal pengesahan Standar Operasional Prosedur |
| 3 | Tanggal revisi | Diisi dengan tanggal Standar Operasional Prosedur di revisi |
| 4 | Tanggal pengesahan | Diisi dengan tanggal mulai berlaku |
| 5 | Disahkan oleh | Diisi dengan jabatan yang berkompeten yang mengesahkan |
| 6 | Nama Standar Operasional Prosedur | Diisi dengan nama prosedur yang akan distandarkan |
| 7 | Dasarhukum | Diisi dengan peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar disusunnya Standar Operasional Prosedur |
| 8 | Kualifikasi pelaksana | Diisi dengan penjelasan mengenai kualifikasi pegawai yang dibutuhkan da1am melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan |
| 9 | Keterkaitan | Diisi dengan penjelasan mengenai keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan |
| 10 | Peralatan/perlengkapan | Diisi dengan penjelasan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan |
| 1 1 | Peringatan | Diisi dengan: - Penjelasan mengenai kemungkinan- kemungkinan resiko yang akan timbul ketika prosedur dilaksanakan ata.u tidak dilaksanakan. - Peringatan memberikan indikasi berbagai permasalahan yang mungkin muncul dan berada diluar kendali pelaksana ketika prosedur dilaksanakan dan berbagai dampak yang mungkin ditimbulkan. - Dalam hal ini, dijelaskan pula bagaimana cara mengatasinya. Diisi dengan penjelasan mengenai berbagai |
| 12 | Pencatatan dan pendataan | hal yang perlu didata, dicatat atau diparaf oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan |
| 18 | Pengesahan | Diisi dengan Nama dan tandatangan Kepala SKPD |
v
2. Uraian Prosedur
| | | Pelaksana | Pelaksana | Pelaksana | MutuBaku | MutuBaku | MutuBaku | Ket. |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------|
| Uraian Prosedur | Uraian Prosedur | Plksn I | Plksn II | Plksn Ill | Persyaratan | Waktu | Output | Ket. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | |
· Cara Pengisian
| 1 | Uraian Prosedur | Diisi dengan proses sejak dari kegiatan mulai dilakukan sampai dengan kegiatan selesai dan keluaran dihasilkan untuk setiap Standar operasional prosedur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kegiatan masing-masing unit organisasi yang bersangkutan. |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Pelaksana | Diisi dengan pelaksana kegiatan yang bersangkutan, mulai dari jabatan tertinggi sampai dengan jabatan terendah (fungsional umum/staf). |
| 3 | MutuBaku | Diisi dengan persyaratan dan kelengkapan yang diperlukan, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan dan output pad.a setiap aktivitas yang dilakukan |
3. Simbol-simbol
Penyusunan Standar operasional prosedur pada akhimya akan mengarah pada terbentuknya diagram alur yang menggambarkan aliran aktivitas atau kegiatan masing-masing unit organisasi :
Untuk menggambarkan aliran aktivitas tersebut, digunakan simbol sebagai berikut:
| Simbol | Sebutan | Definisi |
|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Terminator | Simbol ini digunakan untuk menggambarkan awal/mulai dan akhir suatu bagan alir. |
| | Proses | Simbol ini digunakan untuk menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan |
| | Pengambilan Keputusan | Simbol ini cligunakan untuk menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pelaksanaan kegiatan |
| Simbol | Sebutan | Definisi |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Dokumen | Simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua jenis dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan |
| | Penggandaan Dokumen | Simbol ini digunakan untuk menggambarkan penggandaan dari semuajenis dokumen. |
| | Arsip Manual | Simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua jenis pengarsipan dokumen dalam bentuk kertas/manual |
| | File | Simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua jenis penyimpanan dalam bentuk data/file. |
| | Konektor | Simbol ini digunakan untuk menggambarkan perpindahan aktivitas dalam satu halaman. |
| | Konektor | Simbol ini digunakan untuk menggambarkan perpindahan aktivitas dalam halaman yang berbeda |
| | Garis alir | Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatan. |
/BUPATI BOLAANG GONDOW �LATAN,
f