Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 28 Tahun 1999
N/A
Preamble

Menimbang :
Meningat :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan di Kota Kotamobagu serta mendukung pangan pemerintah sebagai bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional, perlu menlrusun Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah yang dapat memberikan arah dan tujuan yang jelas terhadap pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu.
- l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara 2.
qr1
\
Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44O5);
6. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s23al;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OL2 tentang Pangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 227, Tambahan kmbaran Negara Nomor 536O);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2OO2 tentang Ketahanan Pangan (Lrmbaran Negara Tahun 20O2 Nomor 142, Tambahan Negara Nomor 4254); 9.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2OO4 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 107, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang Pengelolaan Keualgan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. t2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O15 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 20O6 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
5. t4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2O15 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
6. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor Kep-4/M.EKON/O8/2OO5 dan Nomor 3alKep/MENKO/ KESRA/VIII/ 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah; 15.
16. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahtn 2OO5 tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Cadangan Pemerintah Desa; Pangan 18.
Menetapkan :
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2OlO tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2Ol4 terrtang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
3. 2t. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 201O tentang Penrbahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keda Dinas-Dinas Daerah Kota Kotamobagu (trmbar Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2O10 Nomor 6);
4. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 (L.embaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2Ol4 Nomor 5); 22.
5. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 16 Tahun 2008 tentang Uraian T\rgas DinasDinas Daerah Kota Kotamobagu. 23.
Memperhatikan: 1.
- Surat Menteri Pertanian Nomor 379lPP. 33OlMl12l2Ol2 tanggal 28 Desember 2O12 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Panduan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2O13;
MEMUTUSKAIf:
PERATI'RAN WALIKOTA KOTAUOBAGU TEITTAITG PENGEIOL/IAN CAI'AITGAIS PAJIGAN PEUERII{TATI DATRAII KOTA K( TA.UOBAGU
BAB II - UAXSUD DAIT TI'.TUA,!T
Pasal 3

Cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:
- a. pangan tertentu yang bersifat pokok, seperti beras;
- c. pangan tertentu yang bersifat bukan pokok, seperti kacang hijau, kacang tanah, dan kedelai.
- b. pangan lokal yang bersifat pokok yang dihasilkan dan dikembangkan sesuai potensi sumber daya witayah dan budaya desa/kelurahan setempa.t seperti jagung, sagu, umbi-umbian; dan
BAB II - UAXSUD DAIT TI'.TUA,!T
Pasal 4

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Kotamobagu sebagaimana tersebut dalam l,ampiran Peraturan ini merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Bagiaa Kcdua TuJuen
BAB II - UAXSUD DAIT TI'.TUA,!T
Pasal 5

Cadangan pangan pemerintah daerah berfujuan untuk:
- a. meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan konsumsi pangan lokal datam rangka penciptaan permintaan produk pangan lokal;
- c. meningkatkan jangkauan/alsesibilitas masyarakat terhadap pangan;
- d. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan;
5. menjaga stabilitas harga pangan di tingkat masyarakat; e.
6. memperpendek jalur distribusi pangan pemerintah sampai ke tingkat masyarakat/ rumah tangga; f.
- g. meningkatlan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terpencil / terisolir dan/ atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
BAB I - SASARAIT DAIT IITDIKATOR IIEBERIIASILIUT
Pasal 9

Untuk mewujudkan pengelolaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8, diselenggarakan kegiatan:
- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penyaluran/ pendistribusian;
- d. pengelolaan;
- e. pelibatan peran serta masyarakat;
- f. kerjasama; dan
- e. pelaporan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
Pa.al 1()
- (1) Perencanaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a, dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan:
- a. inventarisasi cadangan pangan;
- c. perkiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat; dan
- b. penghitungan kebutuhan pangan;
- d. penganggaran.
6. Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu. (21
Passl 11
Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan:
- a. pada setiap desa/ kelurahan atau berdasarkan satuan wilayah unit desa dalam satuan wilayah unit desa dalam satu kecamatan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing; dan
- b. memperhatikan potensi desa dengan didukung sumber daya alam sebagai pusat produksi pangan, dan ketersediaan lumbung desa/kelurahan yang dilengkapi dengan sarana serta prasarana yang memadai.
Pacal 12
- (1) Penetapan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam q Pasal 9 berdasarkan:
- a. data jumlah penduduk;
- c. ketersediaanpangan;
- b. kebutuhan konsumsi pangan setiap 3 ( rga) bulan sekali;
- d. frekuensi dan/ atau perkiraan terjadinya bencana; dan
- (2) Kebutuhan dan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b dan huruf c dalam bentuk bahan pangan pokok atau beras.
- e. bentuk atau jenis bahan pangan.
BAB I - SASARAIT DAIT IITDIKATOR IIEBERIIASILIUT
Pasal 13

Untuk menjaga cadangan pangan pemerintah daerah dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencana€rn penggantian dan penyegaran cadangan pangan.
Bagian Kettga fetanlsme Pgngadaa!
BAB I - SASARAIT DAIT IITDIKATOR IIEBERIIASILIUT
Pasal 14

Pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang dilakukan:
- a. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;
- b. dengan mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat atau desa-desa / kelurahan sekitarnya;
- d. apabila te{adi perubahan atas nilai/ harga penjualan beras yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dalam tahun bersangkutan maka akan diadakan addendum perubahan harga beras untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut;
- c. nilai harga yang disepakati untuk setiap kilogram sesuai ketetapan Harga Pembelian Pemerintah;
- e. Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertanggungiawabkan kualitas beras agar tetap layak dikonsumsi.
Bagian Keempat
f ctaalsne Penyaluraa/ Pendlstrlbuslan
Pasd 15
Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah Kota Kotamobagu dilakukan:
- a. minimal 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah pangan yang tersedia dan/ atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan; dan 4\
- b. untuk penanganan keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok dan bantuan pangan untuk masyarakat miskin.
BAB I - SASARAIT DAIT IITDIKATOR IIEBERIIASILIUT
Pasal 16

Sasaran penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah Kota Kotamobagu meliputi:
- a. Rumah Tangga Miskin (RTM);
- c. Masyarakat umum sebagai akibat te4'adinya bencana alam dan bencana sosial, anak balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.
- b. Lanjut Usia (Lansia); dan
Pegal 17
- (1) Dalam penyaluran pangan kepada Rumah Tangga Miskin sebagaimana dimalsud dalam Pasal 16, Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu terlebih dahulu melakukan pendataan.
- (2) Data dimaksud pada ayat (l) dilaporkan secara berjenjang antar susunan Pemerintahan.
Penyaluran cadangan pangan kepada kelompok sasaran dan penanganan gejolak harga dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu, Kecamatan, serta Desa/Kelurahan dibawah koordinasi Walikota Kotamobagu selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu sesuai penjabaran berikut:
1. Kepala Dinas Pertanian Perikanan Peternalan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu membentuk Tim untuk mengidentifikasi lokasi dan masyarakat penerima.
2. Kepala Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu memverifikasi masyarakat penerima dan kualitas beras sesuai dengan perjanjian setelah penyaluran.
3. Berdasarkan hasil identifrkasi Tim pelaksana, Kepala Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Walikota Kotamobagu, dengan melampirkan data dan informasi mengenai:
- a. Jumlah dan jiwa yang mengalami kerawanan pErngan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
- b. Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
6t,
Pa3al 19
Tim Pelaksana Kota Kotamobagu membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh pihak Kecamatan dan Kelurahan/ Desa.
BAB I - SASARAIT DAIT IITDIKATOR IIEBERIIASILIUT
Pasal 20

Biaya penyaluran bantuan dari gudang cadangan pangan pemerintah ke titik bagi penyaluran dianggarkan pada APBD Kota Kotamobagu.
BA'B V
PELIBATAIT PERAIT SERTA UASYARATA'T
Pasel 21
Walikota Kotamobagu melalui Kepala Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu mendorong peran serta masyarakat datam penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah.
Dalam mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kecamatan dan Kelurahan/Desa melakukan:
2. Pemberian motivasi untuk:
1. Pemberian informasi tentang ketersediaan pangan terutama penyediaan pangan bagi masyarakat dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan cadangan pangan;
- a. Meningkatkan kemandirian dalam penyelenggaraan cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai masyarakat;
- b. Membantu kelancaran penyelenggaraan cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah.
BA'B VI TER.IASAUA
Pasat 23
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kepentingan pengembangan usaha yang menunjang ketersediaan pangan. diprioritaskan secara nyata q
- (1) Untuk mendukung pengembangan cadangan pangan, Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu dapat melakukan kedasama dengan badan usaha atau unit usaha lainnya dengan persetujuan Walikota Kotamobagu.
- (1) Hak dan kewajiban dalam kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama.
2. (2t Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh para pihak yang melakukan keg'asama.
- (3) Pe{anjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
4. (41 Para pihak melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama secara berkala per-tahun, dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.