PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 6 Tahun 2017
Tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DI SETIAP DESA KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2017
Berlaku: 6 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI WAKATOBI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DI SETIAP DESA KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WAKATOBI,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Setiap Desa Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Setiap Desa Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017;
2. : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DI SETIAP DESA KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi.
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
18. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD sebagai berikut :
- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian desa.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi :
- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.
BAB III - PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Alokasi Dana Desa Setiap Tahun Anggaran.
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan :
- a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
- b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.
Bagian Kedua Penentuan Besaran dan Rincian Penetapan Alokasi Dana Desa
BAB III - PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 6

Jumlah Alokasi Dana Desa tercantum dalam APBD Kabupaten Wakatobi setiap Tahun Anggaran.
BAB III - PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 7

- (1) Cara perhitungan penetapan besaran ADD adalah sebagai berikut :
2. ADD × = ADD Merata + ADD Proporsional
3. ADD × = Alokasi Dana Desa setiap Desa
4. ADD Merata = 90% (Sembilan puluh persen) dari total Besaran ADD Se-Kabupaten Wakatobi yang di bagi kepada seluruh Desa dengan jumlah yang sama dan merata.
5. ADD Proporsional adalah 10% (sepuluh persen) dari total Besaran ADD Se-Kabupaten Wakatobi yang diterima oleh desa dan ditentukan berdasarkan perkalian jumlah total koefisien variabel dari suatu desa dengan total ADD Proporsional.
- (2) Penentuan besaran variabel berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Pengalokasian Alokasi Dana Desa setiap Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot :
- a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah Penduduk Desa;
- b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka Kemiskinan Desa.
- c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah Desa;
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (4) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Wakatobi dihitung dengan cara :
| ADD X = ADDMX + ADDPX ADDPX = ADDP * ((0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)) | ADD X = ADDMX + ADDPX ADDPX = ADDP * ((0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keterangan : | Keterangan : |
| ADDX = Alokasi Dana Desa setiap Desa | ADDX = Alokasi Dana Desa setiap Desa |
| ADDMX = Alokasi Dana Desa Merata untuk setiap Desa | ADDMX = Alokasi Dana Desa Merata untuk setiap Desa |
| ADDPX = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk setiap Desa | ADDPX = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk setiap Desa |
| ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional Kabupaten Wakatobi | ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional Kabupaten Wakatobi |
| Z1 | = Rasio Jumlah Penduduk setiap Desa terhadap total jumlah penduduk Desa Kabupaten yang bersangkutan |
| Z2 | = Rasio Jumlah Penduduk Miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten yang bersangkutan |
| Z3 | = Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten yang bersangkutan |
| Z4 | = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten yang bersangkutan |
BAB III - PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 8

- (1) Berdasarkan perhitungan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan besaran Alokasi Dana Desa dan rincian Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa.
- (2) Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Wakatobi adalah Rp. 46.408.868.242,(empat puluh enam miliar empat ratus delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - PENYALURAN
Pasal 9

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas umum Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada minggu kedua.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah kepala desa menyampaikan : a. APBDesa yang telah ditetapkan;
- b. telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya kepada Dinas melalui Camat;
- c. telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Dinas melalui Camat.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pengunaan Dana Desa Tahap I.
- (5) Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.
BAB IV - PENYALURAN
Pasal 10

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Alokasi Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Alokasi Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah adanya laporan secara tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang menangani Alokasi Dana Desa.
BAB V - PROPORSI DAN JENIS PENGGUNAAN ADD
Pasal 11

- (1) Prioritas Pengalokasian ADD digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan ketua BPD dan Anggota.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan ketua BPD dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perhitungan sebagai berikut :
- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen);
- b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen);
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen); dan
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
BAB V - PROPORSI DAN JENIS PENGGUNAAN ADD
Pasal 12

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :
- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. paling banyak 30% (tiga persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, biaya operasional pemerintahan desa serta tunjangan dan operasional BPD.
- (2) Biaya operasional pemerintahan desa serta tunjangan dan operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah dikurangi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan ketua BPD dan Anggota, digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. 85% (delapan puluh lima persen) untuk biaya operasional Pemerintah Desa;
- b. 15% (lima belas persen) untuk biaya operasional BPD.
- (3) Biaya operasional pemerintahan Desa serta tunjangan dan operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari ADD.
BAB VI - PELAPORAN
Pasal 13

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PELAPORAN
Pasal 14

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa setiap tahap kepada Dinas.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1.B Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Setiap Desa Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2015 Nomor 1.B) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1.B Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Setiap Desa Kabupaten Wakatobi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.
Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 15-2-2017
BUPATI WAKATOBI,
TTD/CAP
ARHAWI
Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 15-2-2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,
TTD/CAP
JUHAIDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2017 NOMOR 6