PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 31 Tahun 2014
Tentang PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
Berlaku: 29 Agustus 2014
N/A
Preamble

Menimbang a.
bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia;
- b. bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung menjadi korban kekerasan sehingga perlu mendapat perlindungan;
- C. bahwa perempuan dan anak yang mengalami kekerasan belum mendapatkan pelayanan yang memadai sehingga diperlukan langkah-langkah penanganan yang dibutuhkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pencegahan
Mengingat
dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
- 1 . Undang -Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038};
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. 1 1 . Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonbesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
2. 1 5 . Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Ka bu paten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 36 Seri D N omor 7) se bagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Ka bu paten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 Nomor 32 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Kerja Daerah Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2014 seri D Nomor 2);
19. Keputusan Bupati Nomor 476/ 203/ BP2KB/ 2014 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
­
20. Keputusan Bupati Nomor 463/ 332/ BP2KB/ 2014 ten tang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)Kabupaten Labuhanbatu.
MEMU TUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
BAB VI - PENYELENGGARAAN PEMULIHAN Pasa17
Pasal 8

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah:
- a. mengupayakan pencegahan
- b. pemulihan dan reintegrasi sosial
- c. memberikan perlindungan hukum
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama
- e. mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat; dan
- f. monitoring pelaporan
BAB VI - PENYELENGGARAAN PEMULIHAN Pasa17
Pasal 9

Penyelenggaraan kegiatan pemulihan meliputi:
- a. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan di puskesmas atau rumah sakit milik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk swasta dengan cara memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban.
- b. Pendampingan korban dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/ atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, terapi, bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban.
- c. Pemberian konseling dilakukan oleh pekerja sosial, relawan pendamping, dengan mendengarkan empati dan menggali permasalahan untuk penguatan psikologis korban.
- d. Bimbingan rohani dilakukan oleh pembimbing rohani dengan cara memberikan penjelasan hak dan kewajibannya, serta penguatan iman dan taqwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- e. Re-integrasi sosial korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang membidangsi kesejahteraan sosial dan lembaga sosial masyarakat agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.
BAB VII - MEKANISME PELAYANAN Bagian Kesatu Lembaga Pelayanan Pasal 10
Pasal 11

- ( 1) Keanggotaan P2TP2A terdiri dari Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada BP2KB, Unit PPA Polres, Rumah Sakit Umum, Dinas Kesehatan khususnnya Puskesmas, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, transmigrasi, Mobilitas Penduduk, Pekerja Sosial/Relawan, ulama, kemenag,
pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, dinas pendidikan serta lembaga nonpemerintah.
- (2) P2TP2A memfasilitasi penenmaan pengaduan, perlindungan sementara, pelayanan medis dan psikososial, serta perlindungan dan pendampingan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (3) Proses fasilitasi dan dukungan terhadap korban dapat dilakukan secara langsung oleh masing-masing pusat layanan atau merujuk kepada pusat layanan lain yang ada di Kabupaten Labuhanbatu atau pusat layanan yang ada di Povinsi Sumatera Utara.
- (4) Perlindungan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan sejak mendapatkan laporan, baik dari korban ataupun pihak lain atau sejak diketahuinya telah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
BAB VII - MEKANISME PELAYANAN Bagian Kesatu Lembaga Pelayanan Pasal 10
Pasal 12

P2TP2A bertugas secara umum:
- a. menyediakan tenaga konseling, penasehat hukum, penyuluh spiritrual, pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. mengatur pendokumentasian dari laporan pengaduan korban yang terdiri dari data diri klien, kronologis kasus dan rujukan kasus;
- c. mengatur tertibnya administrasi korban; dan
- d. mensosialisasikan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta medorong terbangunnya kelompok dukungan bagi korban di komunitas;
BAB VII - MEKANISME PELAYANAN Bagian Kesatu Lembaga Pelayanan Pasal 10
Pasal 13

Pelayanan terpadu dalam rnelaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 1 1 menerapkan prinsip-prinsip se bagai beriku t :
- a. Tidak dipungut biaya bagi keluarga tidak rnampu;
- b. Cepat;
- C. Aman;
- d. Ernpati;
- e. non diskrirninasi;
- f. rnudah dijangkau;
- g. rahasia; dan
- h. terpadu
Bidang Perlindungan Perernpuan dan Anak bertugas:
- a. rnerurnuskan kebijakan teknis dibidang layanan terpadu perlindungan perernpuan dan anak;
- b. rnelakukan sinkronisasi program dengan SKPK dan unit pelaksana teknis lainnya (Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transrnigrasi, Dinas Kesehatan, BPMPKS, Kantor Kernenterian Agarna Kabupaten, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan lernbaga pelayanan) yang berada di kabupaten;
- d. rnernbuat dukungan database korban kekerasan;
- c. rnernbuat upaya perlindungan perernpuan dan anak yang berkoordinasi dengan SKPD dan lernbaga pelayanan yang ada di kabupaten untuk rnernastikan terlaksananya upaya-upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perernpuan dan anak;
- e. rnernbangun jejaring kerja dengan instansi pernerintah dan non pernerintah;
- f. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak di kabupaten; dan
- g. membangun koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
BAB VII - MEKANISME PELAYANAN Bagian Kesatu Lembaga Pelayanan Pasal 10
Pasal 15

Rumah Sakit Umum bertugas:
- a. menyediakan ruang khusus bagi pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. memberikan pelayanan medis kepada perempuan dan anak korban kekerasan meliputi pemberian visum et repertum, pemeriksaan kesehatan, perawatan medis yang meliputi rawat inap dan rawat jalan, serta pelayanan kesehatan jiwa bagi korban;
- c. pemberian pelayanan konseling, dan pelaporan oleh PTPAKTK dilakukan tanpa dipungut biaya; dan
- d. Surat Keterangan Sakit kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
BAB VII - MEKANISME PELAYANAN Bagian Kesatu Lembaga Pelayanan Pasal 10
Pasal 16

Puskesmas bertugas:
- a. Memberikan pelayanan kepada korban, tenaga kesehatan melakukan upaya:
- 1) Anamnesis kepada korban;
- 2) Pemeriksaan kepada korban
- 3) Pengobatan penyakit;
- 4) Pemulihan kesehatan, baik fisik maupun psikis;
- 5) Konseling; Dan/ a tau
- 6) Merujuk kesarana kesehatan yang lebih memadai bila diperlukan.
- b. Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan harus membuat rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.
BAB VII - MEKANISME PELAYANAN Bagian Kesatu Lembaga Pelayanan Pasal 10
Pasal 17

Unit PPA Polres bertugas:
- a. menerima pengaduan dari perempuan dan anak korban kekerasan, keluarga, pendamping dan pihak lain;
- b. memberikan perlindungan sementara kepada perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. mengeluarkan Surat Pengantar visum et repertum; dan
- d. merujuk kasus ke pusat layanan lain yang ada di kabupaten, kabupaten/kota lain maupun layanan yang ada di Povinsi Sumatera Utara.
BAB VII - MEKANISME PELAYANAN Bagian Kesatu Lembaga Pelayanan Pasal 10
Pasal 18

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas:
- a. menyediakan rumah aman dengan fasilitas yang memadai untuk perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta membuat mekanisme kerja rumah aman;
- b. melakukan upaya pemberdayaan kepada perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- c. merujuk kasus ke pusat layanan lain yang ada di kabupaten, kabupaten/kota lain maupun layanan yang ada di Povinsi Sumatera Utara.
BAB VII - MEKANISME PELAYANAN Bagian Kesatu Lembaga Pelayanan Pasal 10
Pasal 19

Kementerian agama bertugas ;
- a. Melakukan pencegahan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pembinaan dan penyuluhan di masyarakat
- b. Memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kasus kekerasan
- c. Melaksanakan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
BAB VII - MEKANISME PELAYANAN Bagian Kesatu Lembaga Pelayanan Pasal 10
Pasal 20

Lembaga Non Pemerintah/Relawan dan Ulama bertugas:
- a. melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. merujuk kasus ke pusat layanan lain yang ada di kabupaten, kabupaten/kota lain maupun pusat layanan yang ada di Povinsi Sumatera Utara; dan
- d. monitoring pendataan kasus.
BAB VII - MEKANISME PELAYANAN Bagian Kesatu Lembaga Pelayanan Pasal 10
Pasal 21

- ( 1 ) Pemerintah Kabupaten dan Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat termasuk perempuan dan anak korban tindak kekerasan, untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya tentang kedudukan hak dan kewajiban perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan Undang-undang, serta penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan dengan cara:
- a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. menyampaikan informasi dan/ atau menyampaikan laporan;dan
- b. menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
pemahaman keagamaan yang benar.
BAB VIII - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 22

Masyarakat dapat berperan serta dalam hal:
- a. memberikan bantuan dana, sumbangan pemikiran dan tenaga;
- b. bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan terhadap hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan pengelolaan rumah aman;
- c. melakukan pemantauan, pengawasan, pelaporan, penilaian dan evaluasi terhadap program yang berkenaan dengan penanganan pelayanan terhadap hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan ikut serta membuat program pembinaan pemberdayaan, penanganan dan pelayanan terhadap hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- d. Organisasi masyarakat, organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani masalah perempuan dan anak korban tindak kekerasan dapat terlibat aktif secara langsung atau tidak langsung dalam menangani, memberikan pelayanan, dan pemberdayaan perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- e. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, organisasi masyarakat, organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat mengacu pada program yang telah ditetapkan oleh SKPD;
- f. Organisasi masyarakat, organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang mendapatkan biaya, fasilitas dan/atau pelimpahan pelayanan atau pengelolaan rumah aman bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten.