PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 4 Tahun 2011
Tentang No Description
Berlaku: 4 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA TOMOHON
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 4 TAHUN 2011
TENT ANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2005 - 2025
DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TOMOHON,
- a. bahwa Kota Tomohon memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh uniuk mewujudi&lt;an masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan Rencana Pembanqunan Jangka Panjang Daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara serta berpedoman pad a Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tomohon tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 20052025;
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 17 T ahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)}14
3. Undang-Undang Nomor 25 T ahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbarau Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2008 Nomor 21, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005 -2025;
13. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 13 Tahun 2Qlj6 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota T omohon Tahun 2006-2016~
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Ped om an Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON dan WALIKOTA TOMOHON
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA TOMOHON T AHUN 2005 - 2025.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Tomohon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota T omohon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tomohon;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang selanjutnya ditulis/disingkat RPJPN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang selanjutnya ditulis/disingkat RPJPD Provinsi Sulawesi Utara, adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Provinsi Sulawesi Utara untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon, yang selanjutnya ditulis/disingkat RPJPD Kota Tomohon, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerat;,,,
untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampa, dengan tahun 2025;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon, yang selanjutnya ditulis/disingkat RPJMD Kota Tomohon, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon, yang selanjutnya ditulis/disingkat RTRW Kota Tomohon, adalah dokumen perencanaan struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang Kota Tomohon untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2031;
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
11. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah;
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
14. Strategi adalah !angkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2000
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA III
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelabuhan Indonesia III, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia III;
- b. bahwa kekayaan Negara Republik Indonesia yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993 sampai dengan Tahun Anggaran 1997/1998 yang berupa bangunan, peralatan dan instalasi fasilitas pelabuhan, tanah, jalan dan bangunan, serta emplasemen, dapat ditetapkan sebagai penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO), PT Pelabuhan Indonesia III.
- c. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
Menetapkan
:
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan Indonesia III Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3920), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3978);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III.
BAB I - PENANAMAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia III yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 1991.
BAB I - PENANAMAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal I berupa bangunan, peralatan dan instalasi fasilitas pelabuhan, tanah, jalan dan bangunan serta emplasemen yang pembangunannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993 sampai dengan 1997/1998.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp. 48.827.737.642,00 (empat puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tida puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a. sebesar Rp. 18.934.897.374,00 (delapan belas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), sebagaimana terlampir pada Lampiran I.
- b. sebesar Rp. 29.892.840.268,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), sebagaimana terlampir pada Lampiran II.
BAB II - PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia III sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan, memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd.
DJOHAN EFFENDI