PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 10 Tahun 2017
Tentang TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN DI KOTA SURABAYA
Berlaku: 3 April 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN DI KOTA SURABAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,
:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Di Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Di Kota Surabaya.
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 345 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 54);
Menetapkan
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 72).
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN DI KOTA SURABAYA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disebut dengan Dinas, adalah Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disingkat dengan Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya.
5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut dengan Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat dengan Kepala Satpol PP, adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, dan penanganan sampah.
11. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
12. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
13. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
14. Izin adalah Izin Usaha Pengelolaan Sampah.
15. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Di Kota Surabaya.
BAB II - PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 28 dan/atau Pasal 33 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i dan/atau huruf j Peraturan Daerah dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. paksaan pemerintahan;
- d. uang paksa;
- e. pencabutan izin; dan/atau
- f. penutupan usaha/kegiatan.
- (2) Penerapan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 33 huruf g dan/atau huruf h Peraturan Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Walikota tersendiri yang mengatur pengenaan sanksi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan apabila orang atau badan tidak melaksanakan peringatan tertulis dengan berupa :
- a. pengambilan Kartu Tanda Penduduk;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. pembongkaran;
- d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- e. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Pengenaan paksaan pemerintahan dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran dan/atau peringatan tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- (5) Uang Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterapkan kepada orang atau badan yang :
- a. terlambat untuk menghentikan pelanggaran dan/atau melaksanakan pemulihan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah dikenakannya paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4); atau
- b. tidak sanggup melaksanakan pemulihan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan upaya pemulihan kondisi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB II - PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 3

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan ketentuan:
- a. bertahap;
- b. bebas; dan/atau
- c. kumulatif.
BAB II - PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 4

- (1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila ditemukan pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan :
- a. pengawasan; dan/atau
- b. pengaduan masyarakat
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas atau Satpol PP.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Kepala Dinas, Kepala Satpol PP atau melalui kelurahan dan/atau kecamatan.
- (4) Kelurahan dan/atau kecamatan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meneruskan pengaduan masyarakat dimaksud kepada Kepala Dinas atau Kepala Satpol PP.
BAB II - PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 5

Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif kepada Kepala Dinas dan Kepala Satpol PP.
BAB II - PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 6

- (1) Dalam menerapkan sanksi administratif, Kepala Dinas dan Kepala Satpol PP selain mendasarkan pada peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain :
- a. Asas kecermatan;
- b. Asas kemanfaatan;
- c. Asas kepastian hukum;
- d. Asas keterbukaan.
- (2) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk suatu keputusan.
- (3) Penetapan sanksi administratif dalam bentuk suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi sanksi administratif berupa teguran.
- (4) Keputusan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sebagai tembusan :
- a. kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran dan Kepala Satpol PP apabila keputusan penerapan sanksi administratif diterbitkan oleh Kepala Dinas;
- b. kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran dan Kepala Dinas apabila keputusan penerapan sanksi administratif diterbitkan oleh Kepala Satpol PP.
BAB III - PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 7

- (1) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. apabila penerapan sanksi administratif dilaksanakan oleh Kepala Dinas, maka :
1. berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan dan/atau pengaduan, Kepala Dinas :
- a) memberikan teguran kepada orang atau badan untuk segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
- b) mengenakan paksaan pemerintah kepada orang atau badan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. apabila setelah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a orang atau badan tetap tidak segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas menerbitkan surat peringatan tertulis.
3. apabila orang atau badan tidak mematuhi surat peringatan tertulis sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka Kepala Dinas dapat menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan/atau huruf f.
4. apabila orang atau badan tidak segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah dilakukan paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, maka Kepala Dinas dapat menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, huruf e dan/atau huruf f.
- b. apabila penerapan sanksi administratif dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP, maka :
1. berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan dan/atau pengaduan, Kepala Satpol PP :
- a) memberikan teguran kepada orang atau badan untuk segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
- b) mengenakan paksaan pemerintahan kepada orang atau badan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. apabila setelah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a orang atau badan tetap tidak segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Satpol PP menerbitkan surat peringatan tertulis.
3. apabila orang atau badan tidak mematuhi surat peringatan tertulis sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka Kepala Satpol PP dapat menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c.
4. apabila orang atau badan tidak segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah dilakukan paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan angka 3, maka Kepala Satpol PP menyampaikan surat tertulis kepada Kepala Dinas;
5. Penyampaian surat tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditujukan agar Kepala Dinas dapat menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, huruf e dan/atau huruf f.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa paksaan pemerintahan dan/atau penutupan usaha/kegiatan oleh Kepala Dinas dapat dilaksanakan melalui pengajuan permohonan bantuan penertiban kepada Kepala Satpol PP.
- (3) Berdasarkan surat permohonan bantuan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satpol PP melakukan paksaan pemerintahan.
- (4) Pelaksanaan paksaan pemerintahan dituangkan ke dalam Berita Acara, yang ditandatangani oleh :
- a. unsur Dinas dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang berasal dari unsur kecamatan dan/atau unsur kelurahan apabila pelaksanaan paksaan pemerintahan dilakukan oleh Kepala Dinas;
- b. unsur Satpol PP dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang berasal dari unsur kecamatan dan/atau unsur kelurahan apabila pelaksanaan paksaan pemerintahan dilakukan oleh Kepala Satpol PP; atau
- c. unsur Dinas, unsur Satpol PP dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang berasal dari unsur kecamatan dan/atau unsur kelurahan apabila pelaksanaan paksaan pemerintahan dilakukan oleh Kepala Satpol PP berdasarkan permohonan bantuan penertiban oleh Kepala Dinas kepada Kepala Satpol PP.
- (5) Berdasarkan surat permohonan bantuan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satpol PP melakukan penutupan usaha/kegiatan melalui penyegelan.
- (6) Penutupan usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memberi tanda segel pada tempat usaha/kegiatan dimaksud dan dituangkan ke dalam Berita Acara penutupan usaha/kegiatan, yang ditandatangani oleh unsur Dinas, Satpol PP dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang berasal dari unsur kecamatan dan/atau unsur kelurahan.
- (7) Uang Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (8) Apabila orang atau badan telah menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan keputusan sanksi administratif maka orang atau badan harus menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas atau Kepala Satpol PP.
- (9) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita Acara Pemeriksaan.
- (10) Apabila hasil Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan keputusan sanksi administratif, maka Kepala Dinas atau Kepala Satpol PP menghentikan pengenaan sanksi administratif.
- (11) Dalam hal pengenaan sanksi administratif dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP berdasarkan permohonan bantuan penertiban oleh Kepala Dinas, maka penghentian pengenaan sanksi administratif dilaksanakan setelah memperoleh surat penghentian pengenaan sanksi administratif dari Kepala Dinas.
- (12) Penghentian pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) dikecualikan bagi pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin.
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

Contoh jenis pelanggaran dan besaran uang paksa serta bentuk keputusan pengenaan sanksi administratif adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.