Unknown Unknown Nomor 22 Tahun 2002
Tentang IZIN USAHA HUTAN TANAMAN (IUHT)
Berlaku: 6 September 2002
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 22 TAHUN 2002
TENTANG
IZIN USAHA HUTAN TANAMAN (IUHT)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa dalam melaksanakan Otonomi Daerah, maka berdasarkan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi di Bidang Kehutanan, perlu pengaturan penyelenggaraan perizinan usaha hutan tanaman wilayah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan perizinan usaha hutan tanaman di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Hutan Tanaman.
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); Juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok -pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 358/Kpts-IV/1993 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran dan Pembagian iuran Hasil Hutan;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 359/Kpts-II/1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri kehutanan Nomor 272/Kpts-IV/1993 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran, Penyimpanan dan Penggunaan Dana Reboisasi;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 November 2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 13.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 November 2000 tentang Standar Tarif Dana Reboisasi;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 14.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 November 2000 tentang Kriteria dan standar tarif PSDH;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonom Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hutan Daerah;
22. Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Leges (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2001 Nomor 17 Seri C);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 25 Tahun 2001 tentang Hak Inisiatif atas Pengutan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 25 Seri C).
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG IZIN USAHA HUTAN TANAMAN.
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
- d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi;
- e. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi;
- f. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis;
- g. Izin Usaha Hutan Tanaman (IUHT) adalah izin untuk mengelola Kawasan Hutan Yang tidak dibebani HPH dan hak-hak lainnya dengan luas maksimal 50.000 Ha untuk setiap permohonan dengan jangka waktu 20 Tahun bagi hasil hutan kayu sedangkan untuk hasil hutan bukan kayu luas 5.000 Ha untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun;
- h. Kawasan Hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Pemerintah ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap;
- i. Hutan Negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh diatas tanah yang tidak dibebani hak milik;
- j. Tanah HGU adalah tanah negara yang telah dibebani hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha;
- k. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- l. Kesatuan Pengusaha Hutan Produksi adalah suatu kesatuan pengusahaan hutan terkecil atas kawasan hutan produksi yang layak diusahakan secara lestari dan secara ekonomi;
- m. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan berupa kayu, non kayu dan turunan-turunannya;
- n. Hasil Hutan Bukan kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan Kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan, seperti rotan, getah-getah nipah, kulit kayu, arang, bambu, kayu bakar, kayu cendana, sirap bahan tikar, sarang burung walet;
- o. Sistem Silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau teknik bercocok tanam yang dimulai dari pemilihan bibit, pembuatan tanaman sampai pada pemanenan atau penebangan;
- p. Tebang Pilih Tanaman Indonesia (TPTI) adalah sistem silvikultur meliputi cara penebangan dengan batas diameter minimal 40 cm pada hutan rawa, 50 cm pada hutan produksi dan 60 cm pada hutan produksi terbatas dan kegiatan pemudaan hutan;
- q. Tebang Pilih dan Tanam Jalur (TPTJ) adalah sitem silvikultur meliputi cara tebang pilih dengan batas diameter minimal 40 cm diikuti pemudaan buatan dalam jalur;
- r. Tebang habis pemudaan Butan (THPB) adalah sistem silvikultur meliputi cara penebangan habis dengan pemudaan buatan;
- s. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan;
- t. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai instrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara;
- u. Iuran Izin Usaha Hutan Tanaman (IIUHT) adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan atas suatu kawasan tertentu, yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan;
- v. Laporan Hasil Produksi Kayu Tanaman Rakyat adalah laporan realisasi produk kayu rakyat yang dibuat oleh pemegang izin dan telah disahkan oleh petugas kehutanan Kabupaten Muaro Jambi
- w. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah surat legalitas pengangkutan kayu produksi izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemungutan hasil hutan kayu dari lokasi TPK ke Industri penerima kayu, dimana SKSHH tersebut menyertai kayu yang diangkut;
- x. Areal Kosong adalah areal yang tidak bervegetasi hutan dalam kawasan berupa produksi lahan kosong/tidak bervegetasi, padang alang-alang dan semak belukar, yang diakibatkan oleh berbagai gangguan hutan;
- y. Tanaman pokok adalah tanaman yang lazim ditanam dalam usaha hutan tanaman dalam rangka menghasilkan serat dan atau kayu, yaitu sengon, pinus, eucalyptus, acasia, mahoni, gmelia jabon, sungkai, meranti dll;
- z. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IUHT Pasal 2
Pasal 3

- (1) IUHT dapat diajukan oleh Koperasi, kelompok Tani dan Perseroan Terbatas;
- (2) Permohonan dilengkapi dengan usulan proyek (Projek Proposal) pemanfaatan hasil hutan, rencana kegiatan penanaman dan dokumen yang menunjang legalitas dan bonafiditas perusahaan diajukan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IUHT Pasal 2
Pasal 4

- (1). Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan dimaksud pada Pasal 3, Bupati memberikan persetujuan pencadangan areal dan memerintahkan pemohon untuk melakukan kegiatan survey potensi dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
- (2). Pelaksanaan Survey potensi dan AMDAL dikoordinasikan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3). Biaya Penyusunan studi kelayakan dan AMDAL menjadi tanggung jawab pemohon;
- (4). Hasil penyusunan studi kelayakan dan AMDAL disampaikan oleh pemohon kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- (5). Berdasarkan telaah laporan hasil studi kelayakan dan AMDAL dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati;
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IUHT Pasal 2
Pasal 5

- (1). Dalam hal Bupati menyetujui laporan studi kelayakan dan hasil AMDAL maka :
- a. Bupati menerbitkan izin usaha hutan tanaman dalam bentuk Keputusan IUHT;
- b. IUHT kayu diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun ditambah 1 (satu) daur tanaman pokok.
- (2). Dalam hal Bupati menolak laporan hasil studi kelayakan dan hasil AMDAL, maka Bupati menerbitkan Surat Penolakan Permohonan.
PELAKSANAAN IZIN
BAB III - Pasal 6
Pasal 7

- (1) Pengusahaan hutan tanaman dilaksanakan melelui sistem silvukultur tebang habis pemudaan buatan (THPB), atau sistem silvikultur lainnya yang telah diuji melalui penelitian;
- (2) Jenis tanaman pada usaha hutan tanaman dapat terdiri dari satu jenis tanaman hutan (pola monokultur) atau berbagai jenis campuran dengan jenis tanaman perkebunan;
- (3) Jenis tanaman pada usaha hutan tanaman maksimum seluas 20 % dari seluruh areal IUHT;
- (4) Budidaya tanaman pangan/semusim diantara larikan tanaman pokok dapat dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan ruang tumbuh serta mendukung ketahanan pangan daerah, sepanjang tidak mengganggu pertumbuhan tanaman pokok;
- (5) Pohon-pohon yang terletak di sempadan (50 meter kiri kanan) sungai, danau, waduk, mata air, tepi jurang dan pohon yang dilindungi tidak boleh ditebang.
BAB III - Pasal 6
Pasal 8

- (1) Terhadap hasil hutan berupa kayu alam dan hasil hutan bukan kayu yang akan dimanfaatkan sebagai akibat pembukaan lahan dalam rangka pengusahaan hutan tanaman, menggunakan izin pemungutan hasil hutan dalam kawasan hutan (IPHHDKH) kayu dan bukan kayu dan dikenakan pungutan berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Terhadap hasil hutan berupa kayu tanaman yang berasal dari penguasaan hutan tanaman, menggunakan izin pemungutan hasil hutan dalam kawasan hutan (IPHHDKH) kayu hutan tanaman dan dikenakan pungutan berupa provisi sumber daya hutan (PSDH) dan retribusi hasil hutan (RHH).
BAB IV - SANKSI
Pasal 9

- (1) Apabila pemegang IUHT dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak melakukan usahanya secara nyata maka IUHT akan dibatalkan setelah diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu 30 (tiga puluh) hari;
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh tim yang dibentuk untuk tujuan tersebut;
- (3) Pelanggaran terhadap ayat (1) dan (2) dapat dilakukan pencabutan IUHT oleh Bupati.
BAB IV - SANKSI
Pasal 10

Pelanggaran atas pelaksanaan IUHT diancam dengan sanksi pidana dan ganti rugi serta sanksi administratif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 18
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti Pada tanggal 6 September 2002
BUPATI MUARO JAMBI
DTO,
H. AS'AD SYAM
DIUNDANGKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 12 September 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DTO,
Drs. MUCHTAR MUIS
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2002 NOMOR 54 SERI C NOMOR 6 TANGGAL 12 SEPTEMBER 2002
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Areal yang dialih fungsikan menjadi kawasan hutan produksi terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan dari Menteri yang menangani bidang kehutanan.
Kondisi dan Potensi hutan ditetapkan berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh instansi kehutanan bersama-sama dengan pemohon.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Koperasi yang mengajukan permohonan IUHT dapat bermitra dengan Kelompok Tani dan Perseroan terbatas bidang kehutanan, untuk mempercepat pemberdayaan koperasi baik dari segi teknis, administrasi maupun permodalan.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup Jelas
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Pembukaan lahan dapat dilakukan dengan sistem manual dan atau mekanis sesuai dengan kondisi lapangan dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan, teknis dan ekonomis, pembukaan lahan tidak diperkenankan dilakukan dengan teknik pembakaran.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Tata Usaha kayu dan tata usaha penerimaan negara atas hasil hutan yang berasal dari izin pengusahaan hutan tanaman (HTI) yang masih berlaku mengacu pada Peraturan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup Jelas
Cukup Jelas