PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2013
Tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KOTA KENDARI
Berlaku: 02 Tahun 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA KENDARI
PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR: S TAHUN 2013
T E N T A N G
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KOTA KENDARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KENDARI
a
bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pada Bagian Kesepuluh Pasal 58 ayat (2) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, maka untuk memberikan pedoman yang jelas dalam pelayanan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Kendari;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Kendari. b
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 1
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tiimbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3
- Undang-UndangT Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4400); 4
5
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); 7
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 1l.
- Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran. Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 3). 12.
m
v
[Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KOTA KENDARI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari.
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pendapatan Daerah Kota ^ Kendari.
7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari.
8. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari.
9. Subbagian adalah Sub bagian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari.
10. ' i 1 0 . Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis BPHTB pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari.
11. |jll. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
12. §12. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
13. |13. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dibidang pertanahan dan bangunan.
14. f l4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama diin dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
3
4
OE
SI
16. Pejabat pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah pihak yang §; berwenang menerbitkan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.
H
17. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 1 untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari.
8. Bendahara Penerima Pembantu adalah pejabat funsional yang J?; ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit keija SKPD.
19. Bank atau tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.
0.
i
- Dokumen terkait Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum.
\_
21. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
22. Akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/ atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian mulai dari penghimpun data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajiik serta [ pengawasan penyetorannya.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
- b. prosedur pembayaran BPHTB;
- c. prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB);
- d. prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah/atau Bangunan;
- e. prosedur pelaporan BPHTB;
- f. prosedur penagihan;
- g. prosedur pengurangan.
62
'n;
Je ib
[9}
6b
94
12
8[
(C}
; ( 3
)
I.
L ( 4 )
k
i(5)
K;
■ ( 6 )
(7 )
(8 )
( 9 )
(1 )
i ' ( 2 )
?(3 )
(4 )
Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur penyiapan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan sekaligus penghitungan besar BPHTB terutang Wajib Pajak.
Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilaicukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB.
Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah prosedur verifikasi yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah atas kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya.
Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur pendaftaran akta ke Kepala Kantor Badan Pertanahan dan Penerbitan akta oleh PPAT.
Prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak.
Prosedur penetapan Surat Tagihan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)/ Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB, SKPDKB/SKPDKBT, dan Surat Teguran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
Prosedur penetapan Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah prosedur penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3

Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pendapatan Daerah harus mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, m eliputi:
- a. Fungsi pelayanan;
- b. Fungsi data dan informasi; dan
- c. Fungsi pembukuan dan pelaporan.
Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapantahapan pemungutan BPHTB seperti dalam proses penelitian SSPD dan proses pengurangan BPHTB.
Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk mengelola database terkait obyek pajak.
Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas untuk menyiapkan Laporan Penerimaan BPHTB berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.
sib
€
€,
(S)
(S)
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB
Bagian Kesatu
I Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 4

( 1 )
1( 2 )
( 1 )
Wajib Pajak mengurus akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang sesuai peraturan perundang-undangan.
Pejabat Pembuat Akta Tanah / Pejabat Lelang melakukan penelitian atas obyek pajak yang haknya dialihkan.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 5

Wajib Pajak mengisi data detail Obyek Pajak, diri penjual dan pembeli untuk menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Tata cara pengurusan akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bagian Kedua Pembayaran BPHTB
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 6

- ( 1 ) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan mengunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.
( 2 )
- Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank atau Tempat lain yang ditunjuk atau Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan Daerah.
(3 )
1(1)
1(2)
I;
|(3)
| ( 4 )
Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagitin tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Bagian Ketiga Penelitian SSPD BPHTB
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 7

Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Fungsi Pelayaniin.
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan
- b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.
3. Jika diperlukan, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemeriksaan lapangan.
Tata cara penelitian SSPD BPHTB terhadap Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
;W
99
57
(S)
(€)
( 1 )
Bagian Keempat Pendaftaran Akta Pemindahan Hak
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 8

( 1 )
Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau Pendaftaran ? pemindahan Hak atas Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan.
2 )
Pemerintah Kota Kendari atau Dinas Pendapatan Daerah dalam pengelolaan BPHTB melakukan kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kota Kendari dalam rangka pendaftaran Pemindahan Hak serta informasi jumlah dan data sertifikat yang terbit setiap bulan.
( 1 )
( 2 )
*
( 1 )
( 4 )
- Tata cara pendaftaran Akta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Bagian Kelima Pelaporan BPHTB
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 9

Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Fungsi Pembukuan dan Pelaporan. Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 10

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan Laporan BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank dan/atau Etendahara Penerimaan dan/atau PPAT.
Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerimaan BPHTB dari Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan pembuatan data perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- Tata cara pelaporan Akta adalah sebagaimana tercantum dalam kunpiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Bagian Keenam Prosedur Penagihan BPHTB
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 11

- ( 1 ) Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.
- 2 ) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan | melalui penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTB dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) BPHTB.
- 3) STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan.
- ( 4 ) Tata cara pendaftaran Akta sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Bagian Ketujuh Prosedur Pengurangan BPHTB
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 12

Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan Daerah dan disampaikan kepada Fungsi Pelayanan untuk diteliti.
sissb
{
1
{U
[ 2
) L Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan p' sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
¡ 3
)
Tata cara pengurang BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam b lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan E Walikota ini.
BAB IV - FASILITAS
Pasal 13

- Kepala Dinas Pendapatan Daerah melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2 ) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Walikota ini.
I
BAB IV - FASILITAS
Pasal 14

angka waktu penyelesaian fungsi pelayanan BPHTB ditetapkan dengan ¿putusan Walikota.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

'eraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaporan 'erolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan bagi Pejabat Pembuat Akta '¿nah/Notaris dan Kepala Kantor Pelayanan Lelang Negara dinyatakan dicabut.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. j j A g a r setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.
)iundangkan di Kendari lada tanggal
\
•
2013
2
iEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI
H. AMARULLAH
¡RITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2013 NOMOR 5
Ditetapkan di Kendari pada tanggal a - | \_ 2013
WALIKOTA KENDARI
H. ASRUN
soib
'6199
PIRAN I
OMOR
TANGGAL
ENTANG
PERATURAN WALIKOTA KENDARI.
TAHUN 2013
2013
SISTIM DAN PROSEDUR BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KOTA KENDARI.
PROSEDUR PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
A.
B.
GAMBARAN UMUM
Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen legal penerimaan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang menyiapkan form SSPD BPHTB dan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dalam prosedur ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek dokumen dan data terkait obyek pajak di Kepala Kantor Pertanahan.
PIHAK TERKAIT
1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB atas hak atas tanah dan/atau bangunan yang diperolehnya. Dalam prosedur ini Wajib Pajak menyiapkan dan menyerahkan dokumen pendukung terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.
2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari
Merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan pendapatan daerah, yang secara organisasi dapat berbentuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari. Dalam prosedur ini, Dinas Pendapatan Daerah Kota. Kendari berkoordinasi dan bekeija sama dengan PPAT dalam menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB).
3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang membantu Wajib Pajak dalam menghitung BPHTB terutang dan menyiapkan SSPD BPHTB. Pihak yang dapat menjadi PPAT ialah camat atau notaris. Dalam prosedur ini PPAT bertugas dan berwenang untuk:
- a. memeriksa kebenaran data terkait obyek pajak ke Kepala KantOr Pertanahan;
- b. menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
4. Kepala Kantor Pertanahan
Merupakan pihak yang mengelola database pertanahan di wilayah wewenangnya. Dalam prosedur ini, Kepala Kantor Pertanahan menyediakan data yang dibutuhkan PPAT terkait pemeriksaan obyek pajak.
§. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
Langkah 1
| Wajib Pajak (selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan) menyiapkan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dokumen pendukung ini menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan hak atas tanah dan/bangunan antara kedua J belah pihak. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen f . jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang pada dasarnya i ' menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan v . tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini juga dapat disertai dengan dokumen pendukung lainnya.
i
|
Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT. Wajib Pajak menyerahkan permohonan pengurusan akta kepada PPAT dilampiri dengan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Langkah 2
I Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menerima permohonan pengurusan akta dan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah | dan/atau bangunan dari Wajib Pajak. PPAT lalu memeriksa / ■ kelengkapan dokumen pendukung yang diterima. Jika dokumen i pendukung yang diterima telah lengkap, PPAT kemudian mengajukan permohonan pemeriksaan data obyek pajak kepada Kepala Kantor Pertanahan.
K;
B
i
P
B
f
Langkah 3
Atas permintaan dari PPAT, maka Kepala Kantor Pertanahan menyediakan data yang dibutuhkan PPAT untuk melakukan pemeriksaan obyek pajak. Kepala Kantor Badan Pertanahan menyerahkan data obyek pajak kepada PPAT.
Langkah 4
PPAT menerima data obyek pajak dari Kepala Kantor Pertanahan. PPAT kemudian memeriksa kebenaran data obyek pajak dengan membandingkan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan data obyek pajak dari Kepala Kantor Pertanahan. Jika diperlukan, PPAT dapat melakukan pengecekan obyek pajak dengan melakukan observasi lapangan.
Langkah 5
PPAT menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dokumen ini merupakan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang belum ditandatangani oleh PPAT. PPAT kemudian menyimpan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Langkah 6
Berdasarkan prosedur yang telah beijaian, PPAT menerima formulir Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari.
Langkah 7
Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data obyek pajak terpenuhi, maka PPAT menghitung nilai BPHTB terutang. PPAT kemudian mengisi informasi obyek pajak dan nilai BPHTB terutang ke dalam formulir Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Setelah mencantumkan seluruh informasi yang dibutuhkan, PPAT lalu menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian sebagai berikut:
- a. Lembar 1 untuk Wajib Pajak.
- b. Lembar 2 untuk PPAT sebagai arsip.
- c. Lembar 3 untuk Kantor Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran.
- d. Lembar 4 untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan L penelitian SSPD BPHTB.
- e. Lembar 5 untuk Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai arsip.
- f. Lembar 6 untuk Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada Fungsi Pembukuan/Pelaporan.
Langkah 8
PPAT menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi kepada Wajib Pajak.
Langkah 9
Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi dari PPAT.
CONTOH DOKUMEN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHT8
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
( SSPD - BPHTB )
Lembar 1 Untuk Wajib Pajak
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
IINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI
'E R H A T T A N : B a c a la h p e tu n ju k p a d a h a la m a n b e la k a n g le m b a r in i t e r le b ih d a h u lu
1. Nama Wajib Pajak
2. NPWP:
- 3.^AJnmat Wajib Pajak
4. Kchgihan/D cn\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. Kabupaten/Kota
5. RT/RW
6 . Kecamatan
X. Kode Pos
y
B.
- I.NomorObjck Pajak (NOP) PBB
f
- 2 - L ? t a k I?n a h \_a ja ti\_b \_a n g u n a n .\_\_\_\_\_\_\_
3. Kelurahan/Desa
4;R I/ R W i \_ .
6 . kota Bandung
5. Kecamatan
Perhitungan N'JOP PBB
y J O P P U B / S t 1
( Hit u herdmurhnn S P PT PHH tahun irrjudinm ¡tendeh an hnk /tahun /
Luas / tMM toay tnnuh rfan ätnti hanfN/titn jvnjg hakitpt dtprmfeh i
Urtiiun
tuas x NJOP PBB /
Tanah (bumi)
j an^k a ?xangka 9
Bangunan
j ¿rangka 1 0
j anfta II x a n g k a 1 2
NJOPPBB:
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan alau bangunan
m
14. Harga transaksi/Nilai pasar. [Rp.
16. Nomor Sertifikat:
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
- C. AKUMULASI NILAI PKROLEHAN SHBKLIJMNYA
- D. PENGHITUNGAN BPHTB (hanya diisi berdasarkan penghitungan wajih pajak )
- V . Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada H.11.H.14 dnn C
t
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP ) memperhatikan nilai C
- g, 3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)
t
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang
- E. Jumlah Setoran Berdasarkan
t
- a. Penghitungan Wajib Pajak
I
b .S T m i t n r m
, s k im ) ( k u r a m
. h a y a r
•
s k p d
- KURANG BAYAR TAMBAHAN •)
- c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi
Nomor:
Tanggal:
I
- % Berdasarkan Peraturan Walikota N «... Tahun 2012
- JUMLAH YANG DISETORKAN (dengan angka)
(dengan hunif):
1 f y * '
% ; , ( b t r r d u s u r k u n / n r t t i ' h i t u n g a n D 4 d a n p e r o k ' h n d ¡ E )
'J m r r / t r r n f { m h k ¡ « v f u
Telah diverilikati
DITERIMA OLEH :
1 ' t M PAI' PEM BAYARAN BPH
... . . . .
MENGETAIILI: PPAT/NOTARIS
r/VJIB PAJAK / PENYETOR
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI
Hanya diisi oleh petugas yang bcfwcnag
Nomor Dokumen
1i
Rp.
Rp
m
o
Rp
Rp.
Rp
Rp
Rp
Rp
YOP PBB baru
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
( SSPD - BPHTB)
Lembar 2 Lntuk PPATTNotaris sebagai arsip
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Naas tmgkap dan tanda tangan
' Hanya diisi oleh petugas yang ' berwenag
- NAS PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI
- LLBacalah petunjuk pada halam an belalang lem bar ini terlebih dahulu
A.
- 1.Nama Wajib Pajak
.
2. NPWP:
- 3.^lamat VVajih Pajak :
- 4 . K ^ l u r a l i a n / n e s a
\_
7. Kabupaten/Kota
5. R F R W :
- \_ 6 .\_Kccamatan
- 8 . Kode Pos:
1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB :
- 2 .Lctak tanah\_«au\_bangunan;\_\_\_
m m
- ^chirahan/Ocsa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_
- \_\_4. RT/RW;
- 5.JCecaniatan\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
- 6 . kota Bandung
Perhitungan NJOP PBD :
Uraian
L u a s i DWrf//m» httraft Jan atan bn n jintan yang haknya Optrrtth t
NJOP PBB/M2
&lt; M M b e n f w r t a n S P P T P B R m hnn frrlijinym ¡nmlehan hak /tehmu- /
tuas x NJOP PBB/
Tanah (humi)
«ifU ?xongk« 9
Bangunan
I t m t k t x m f k i I t
NJOP PBB ;
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
m
14. Harga transaksi/Nilai pasar.
«L.
16. Nomor Sertifikat:
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
AKUMULASI NILAI PEROLEHAN SEBELUMNYA
D.
- PENGHITUNGAN BPHTB (hanya diisi berdasarkan penghitungan wajib pajak)
- J. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.I3.B.I4dan C
- ' i \_ 2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) memperhatikan nilai C
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)
angka /- angka 2
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang
5% x angka 3
- E. Jumlah Setoran Berdasarkan
- a. Penghitungan Wajib Pajak
- b .S IT l) B P H T U /SK P D (K U R A N G B A V A K ! S K P t) KURANG DAYAR TAMBAHAN *1
- c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi
|
d .\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Nomor:
Tanggal:
- % Berdasarkan Peraturan Walikota No... lahun 2012
JUMLAH YAN&lt;; DISETORKAN (dengan angka)
(dengan huruf):
&gt;YAJIB PAUK/ PENYETOR
MENGETAHUI: PPAT/NOTARIS
Nama lengkap dan tanda tangan
DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BP1
livw ^rt:
.
Vaina ImgKap. Urtiiprl. itan tanda taagan
Telah diverifikasi
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI
Nan» Iragfcap. «Irmpd. daa tanda tangan
Nomor Dokumen:
NOP PBB baro:
mi
Rp.
Rp.
holRp
Rp.
Rp.
ancka [lxangke [2
Rp.
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp.
- (berdasarkan penghitungan D4 dan pemlehn di E)
SURAT SETORAN PAJAK DAERAII BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
( SSPD - BPHTB )
Lembar J
Untuk Kepala Kanlor Bidang Pertanahan
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI PAN BANGUNAN (SPOP PBB)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
- ¡DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI
t PERHATIAN : Bacalah petunjuk pada halam an belakang lem bar ini terlebih dahulu
B'
A.
- l.Nama Wajib I'ajak
- | 2.NPWP:
I
3. Alamat Wajib Pajak
B,
- K ^Kelurahan/Desa \_
f e
7. Kabupaten/Kota
- 6 . Kecamatan
- I. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB
- p 2. Lctjk ianah\_mau\_bj\ncu\_nan;\_\_\_\_
- f 7 ~ ' 3. Kelurahan/Desa
■
5. Kecamatan
ft. kota Bandung
Perhitungan NJOP PBB
Luas t Diisi /|M« tanah dan atan b#m(itfnrn yamg Ihrknrtr Ulpcrnlrh /
NJOPPBB/M 2 t M H ktrrUwrkmm S M M B taha,t
trrjatfinya prm trhn» h o i /ta h a n - /
Uraian
luas x NJOP PUB /
Tanah (bumi)
Mfi« 7 j «jf A * 9
Bangunan
« i * U l x a n f k t l l
NJOP PBB;
15. Jenis perolchnn hak atas tanah dan atau bangunan
m
14. Harga transaksi/Nilai pasar.
16. Nomor Serti fikat:
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
G
AKUMULASI NILAI PEROLEHAN SEBELUMNYA
- D. PENGHITUNGAN BPHTB (hanya diisi berdasarkan penghitungan wajib pajak )
- |T"I. Nilai Perolehan Objek Pajak (NI'O P ) memperhatikan nilai pada B. 13.B. 14 dan C
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP ) memperhatikan nilai C
- Ej 3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)
- ,
- l ' 4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang
- E Jumlah Setoran Berdasarkan
- a. Penghitungan Wajib Pajak
- b.STTD BPHTB .'S KP D (KURANG BAYAR / SKPD KURANG BAYAR TAMBAHAN *1
- c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi
Nomor
Tanggal:
- Berdasarkan Peraturan Walikota No. Tahun 2012
. JUMLAH YANG DISETORKAN (dengan angka)
¡ K
( b e t d a s o r f e a n p e n g h i t u n g a n D 4 * 1 a n p e m l e h n d i E )
orrtvo«jr tukik perlu
(dengan huruf)
.
• • •
T V U h
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI
MENGETAHUI : PPAT/NOTARIS
DITERIMA OLEH :
TEMPAT PEMBAYARAN RPH
PAJAK / PENYETOR
N«nu Icagkap dan t«nd» Hagan
fHanya diisi oleh petugas yang berwvcnag
Nomor Dokumen
NOP PBB bani
RTIRW
8. Kodc Pos
RT'RW
mi
Rp.
m'
Rp.
Rp.
Rp
Rp.
Rp
Rp
S%x angka }
Lembar 4 Untuk Dispenda Dalam Proses Penelitian
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
( SSPD - BPHTB)
- t.Nama Wajib Pajak
P
- 2.NPWP:
TT
- i.\_AJamat Wajib Pajak :
- Kelurahan/Desa
5. R I/R W :
7. K,ibiip.i(ca'Kota
- 6.\_Kccamataii
8. Kode Pos:
I
1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB :
m m m: cm c
- L « t a k t e n a f ^ M a u b a n g m i a n ; \_\_
- Kclurahan/Ttasa 3
4. RT/RW:
- k; 5-Kecajnatan\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
fi. kota Bandung
'erfiitungan NJOP PBB;
Uraian
Tanah (bumi)
Bangunan
Luas t D im far* tanah dan atau hstngitnan yang haknya d/prroifh y
NJOP Pit B/ M 7
- &lt; m M hrrrfnuirkan S P P T P R H fai
luas x NJOP PBH/
(m $ k * 7 x a n g k a 9
unfit ñ x a n g k a 1 0
NJOP PBB;
f,
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
m
14. Harga transaksi/Nilai pasar,
- f 16. Nomor Sertifikat:
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
ÍC.
- AKUMULASI NIl.AI PEROLEHAN SEBELUMNYA
- PENGHITUNGAN BPHTB (hanya diisi berdasarkan penghitungan wajib pajak )
!y
- I. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP ) memperhatikan nilai pada B. 1 3.B. 1 4 dan C
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) memperhatikan nilai
- t j. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
- E. Jumlah Setoran Berdasarkan
- a. Penghitungan Wajib Pajak
- b.STPD BPHTB .SKPD (KURANG BAYAR ! SKPD
- kurang bayar tambahan •&gt;
- c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi
- Nomor:
Tanggal:
- % Berdasarkan Peraturan Walikota No. ...Tahun 2012
- fe JUMLAH YANG DISETORKAN (dengan angka)
(dengan huruf):
*
'
i M
^ ^
- b e r d a s a r k a n j w n g h i / i m y a n D 4 J a n p v n t U ' h n t l i E )
tJm unJititH rtii
-----tgi----------- WAJIB PAJAK / PENYETOR
Vi »m kityfctf l i « r«rii»
MENGETAHUI: PPAT / NOTARIS
DITERIMA OLE» :
TEMPAT PEMBAYARAN BP&gt;
Untp l : ------
dan fund* ran«*«
Telah diverifikasi
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI
a lr*zf[*p, « t r i w p c i . dan n m t f n Iwg»
fHanya diisi oleh :tugus yang ibenvenag
Nomor Dokumen:
NOP PBB baru:
5 PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI
j\_Bacalah petunjuk pada halam an belakang lem bar ini terlebih dahulu
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SI'OP PBB)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Rp.
Rp
Rp.
Rp.
Rp
Rp.
angka | - angka ?
Rp.
Rp.
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
( SSPD - BPHTB )
Lemhar J
Untuk Bank Yang Dutunjuk Bendahara Penerimaan
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARJ
lembar ini te rle b ih dahulu halaman puda
A.
- I.Nama Wajib Pajak
2. NPWP
- 3.\_AlanniJ Wajib Pajak
4. Kckira\_hfln'T &gt; csr\ \_ \_
7. Kabupaten'Kota
6 . Kecamatan
B.
- I.Nomor Objek Pajak (NOP) PBB
2. Letak lanahaiaubangunan ;\_\_\_\_
3. Kelurahan/Desa
5. Kecamatan
0 kota Bandung
Perhitungan NJOP PBB
NJOPPHH/M1
» Oii\i hrrttasurka» S P P T P K R rnhnn tcrjttdiiiy o jHrmUhun huk &gt;'iuhn» ... .
Luas ( l i a t i t u a i tun t h A in atau hangunan hnkitra Jiprroich
Uraian
l u a s X NJOP PH l i /
Tanah (bumi)
Bangunan
Ilxmghc 1 2
NJOP PBB.
15. Jenis perolehan hak alas tanah dan atau bangunan
m
14. Harga transaksi/Nilai pasar.
16. Nomor Sertifikat:
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
- C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN SEBELUMNYA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
- D. PENGHITUNGAN BPHTB (hanya diisi berdasarkan penghitungan wajib pajak )
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada II 13.B 14 dan ("
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP ) memperhatikan nilai (
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (\POPKP)
4. Bea Perolehan I lak atas Tanah dan Bangunan yang terutang
f % v n n g i a . 1
- E. Jumlah Setoran Berdasarkan
Penghitungan Wajib Pajak
STPD UI'IIT U /S K P D IK U R A K G D AYAR /SK P D KlJK A N ti DAYAK IAM H AH AN •&gt;
\omor
Tanggal :
- Berdasarkan Peraturan Walikota No... Tahun 2012
Pengurangan dihitung sendiri menjadi
JLMLAII YANG DISETORKAN (dengan angka)
(dengan huruf)
s
(beniasarkun penghitungan 04 Jan pemMtii t/i t)
Shunt ta n g jh r f i i
le la h d iv e r if ik a s i DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI
MENGETAHUI :
P P AT ! NOTARIS
DITERIMA OLEII:
TEMPAT PEMBAYARAN BPHT
WAJIB PAJAK / PENYETOR
Tangtstl
\awa knghai». »tempel. flau und* tangan
tourna l&lt;*n*»kap d in m nd* taliban
Nam* Ifnzfcjp. «irm pd Han landa runtun
Nama lengkap dan tanda ranean
Ilnnya diisi oleh petugas yang berwenag
Nomor I Jokumen
- &amp;. Kodc Pos
- RTRW
M
Rp
Rp.
hol Rp.
Rp
Rp.
Rp
Kp.
Rp
Rp
Rp.
Rp
Rp
SlIRAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
( SSPD - BPHTB )
Lembar O
Untuk Y .mg Ditunjuk/ Bendahara Penerima
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI
PERHATIAN . Bacalah petunjuk pada halam an belakang Jem bar ini te rlebih dahulu
- 1.Nama Wajib Pajak
- 2.
- NPWP:
3. Alamat Wajib Pajak :
- 4.J^luraJian'Oesa\_ \_
7. Kabupaten/Kota
5 R I /RW •
- 6- Kceamalan
- X. Kode Pos ;
B.
- I. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB :
m m
2. Letak lanah atau bangunan :
3. Kclurahaivl )esa
5. Kccamatan
Perhitungan NJOP l'BB ;
□
4. RT/RW : \_
&lt; ) . kota Kandung
Uraian
Tanah (bumi)
Baneunan
L u a s t M M Ittitt lanah ria n armi hungonan i v i j i j » haknya dipcmUh i
NJOP PUB/M1
( berda&gt;arhan S 1 * 1 * 1 ' l 't ! H tahun icrjadinyu prrvlehnn hak /lahun-.. i
m 1
10
Rp.
Rp.
K J O P P B B .
15. Jenis peroleh,in hak aras tanah dan atau bangunan
m
14. Harga fra n s a k s i/ N iia « p a sa r.
16. Nomor Sertifikat:
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
tuas x S J O P P B B /
1 2
Rp.
an*ka ' v a n ^ k a 9
Rp.
an*L o f v a n ^ k u 1 0
Rp.
anzka II x »nzU 1 2
Rp.
- C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN SEBELUMNYA
R p .
- D. PENGHITUNGAN BPHTB (hanya diisi berdasarkan penghitungan wajib pajak )
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP ) memperhatikan nilai pada B.I3.B.I4 dan C
2. Nilai Perolehan Objek Pajak l idak Kena Pajak (NPOPTKP ) memperhatikan nilai C
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)
- winkn I angka 2
4. Bea Perolehan I lak atas lanah dan Bangunan yang terutang\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_n
I ¡ingini . 1
1 . ►
Rp.
7
►
Rp
3. ►
Rp.
4. ►
Rp.
- E. Jumlah Setoran Berdasarkan
Penghitungan Wajib Pajak
b .s t l' l l L il 'H m ■SKI't ) ( K U K A N U U A YA K
SKt't)
KURAM i BAYAR TAMBAHAN *1
- c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi
Nomor:
Tanggal:
% Berdasarkan Peraturan Walikota No... Tahun 2012
JUMLAH YANG DISETORKAN (dengan angka)
(dengan huruf»
(berdasarkan penghitungan f)4 tian p endehn d i F )
*/tnnlywtx&lt;Mtti prriri
%
...
WAJIB PAJAK / PENY ETOR
\am* IcoKkJp ri;»n tanda lanj&gt;au
MENGETAHUI : PP VI / NOTARIS
Nama lengkap »tan laini» latn:»n
DITERIMA OLEH :
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB
.Nama Ungkap. Mcnipcl. tlan lamla laupae
'lelah diverifikasi
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI
N a n t a Irmikap. \irmpvl. dan uiida UuyJii
1 la nya diisi oieh petugas yang berwenae
Nomor Dokumen
NOP PUB baru:
□
Rp.
HURUF B
HURUFC
HURUFD
HURUFE
Angka 2
Angka 3
PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 8PHTB
]
PETUNIUK PENGISIAN SSPD BP1IT B
Formulir Ini terdiri dari 6 (enam) lembar. Lembar pertama diterima Wajib Pajak (WP) sebagai bukti pembayaran; Lembar kedua diterima PPAT, Lembar ketiga diterima Kepala Kantor Bfdang Pertanahan Kabupaten/Kota; Lembar keempat diterima Fungsi Pelayanan melalui Wajib Pajak (WP); Lembar kelima diterima Bank Yang Ditunjuk; dan Lembar keenam diterima Bendahara Penerimaan.
- Isilah SSPD BPHTB ini dengan huruf cetak kapital atau diketik.
- Gunakan satu SSPD BPHTB untuk setiap setoran dan setiap Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Formulir ini dapat juga digunakan untuk pembayaran atas suatu pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran penghitungan WP.
PENGISIAN.
Diisi dengan data WP
Angka 1 s.d angka 8 Cukup jelas
Diisi dengan data dan Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
Angka I Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SPPTPBB atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan.
Angka 2 s.d angka 6
Diisi dengan letak tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh.
Angka 7 s.d angka 13 Merupakan tabel untuk penghitungan NJOP PBB atas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh
Pada kolom angka 9 dan 10 agar disebutkan Tahun SPPT PBB saat terjadinya perolehan
Dalam hal NJOP PBB belum ditetapkan /belum ada SPPT PBB angka 9 dan angka 10 diisi berdasarkan surat
Keterangan NJOP PBB yang diteibitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB/ KPP Pratama yang wilayah kenanya meliputi letak tanah dan bangunan ata» permohonan WP
Angka 14 Diisi dengan harga transaksi yang terjadi/harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang/ nilai pasar objek tersebut.
Angka 15 Diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai berikut
| ' Perolehan H«k | | Jenis Perolehan Hak | Kode | lenis Perolehan Hak | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| «Hak jn a lB e l i irMenukar Hibah -HibahWasiat •Wart* 01 02 03 04 05 | • Pemasukan dalam perseroan /badan hukum lainnya • Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan ■Penunjukan pemberi dalam lelang • Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap • Penggabungan usaha • Pelebaran usaha | | 06 07 0S 09 10 11 | Pemekaran Usaha Hadiah Perolehan hak RumahSederhana Sehat dan RSSmelalui KPR bersubsidi *) Pemberian hak baru Pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak Pemberian hak bani diluar pelepaasn hak | ~ 1 T 13 14 1 5 16 17 |
*) Dalam hal Perolehan Hak Rumah Sederhana Sehat (Rs. Sehat/'RSH) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah
No. 24/KPT5/M/2003 tentang pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas Subsidi Perumahan sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 20/KPTS/M/2001 dan rumah Susun Sederhana yang dilakukan melalui Kredit Pemilikan
Rumah bersubsidi (KPR bersubsidi) yang pembangunannya mengacu pada peraturan Menteri Peker^ian Umum NO. 60/PKT/1992 tentang persyaratan
Teknis Pembangunan Rumah Susun.
Angka 16 Diisi dengan nomor sertifkat atas tanah dan atau bangunan bersangkutan.
Diisi dengan akumulasi atas nilai-nilai perolehan hak yang pemah diperoleh sebelumnya Untuk mendukung angka ini dapat digunakan lembar tambalun untuk menunjukkan detail perhitungan.
Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan atas tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh WP
Dalam hal SSPD BPHTB digunakan untuk setoran berdasarkan STB/SKBKBSKBKBT sebagaimana huruf D.batau berdasarkan huruf D.d huruf C Udak perlu diisi
Angka 1
Nilai Perolehan Objek Pajak (NFOP) diisi dengan harga transaksi / nilai pasar objek pajak sebagaimana huruf B angka 14 . Namun, dalam hal
NPOP tersebut tidak diketahui atau lebih rendah dan NJOP PBB maka NFOP diisi dengan NJOP PBB sebagaimana huruf B angka I). Dalam hal WP yang bersangkutan pemah menerima peralihan hak, maka angka NPOP ini harus mempertimbanf^um akumulasi ini, jika akumulasi sebelumnya behim pemah dikenai BPHTB maka NPOP dihitung sebagal penjumlahan dengan akumulasi ini
Diisi sesuai dengan besarnya NPOPTKP untuk Kabupaten/ Kota yang bersangkutan, yang ditetapkan Kepala Daerah
(informasi mengenai besarnya NPOPTKP dapat diperoleh melalui Dinas Pendapatan Daerah setempat)
Cukup Jelas
Angka 4
Diisi dengan hasil perkalian antara NPOPKP (angka 3) dengan tarif pajak sebesar 5% (sesuai Pasal .. Perda N o... Tahun...)
Diisi dengan memberi tanda "X' pada kotak yang sesuai dengan dasar seorang WP melakukan setoran pajak
Huruf a.
jika setoran akan dilakukan sebagaimana humf C
Huruf b.
Humf c.
jika setoran dilakukan tidak menggunakan perhitungan di huruf C, tetapi menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB (STPD), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tamhahan (SKBKBT) jika WP memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan pengurangan dari jumlah yang sehamsnya ada di huruf C. Diisi dengan presentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Humf d jika terdapat dasar/ketentuan lain selain humf a, humf b, dan humf c, seperti setoran berdasaikan SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan lain yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar berbeda dengan yang tertera di HURUF C.
¡3ÁN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR diisi memperhatikan HURUF D-4 dan pilihan pada HURUF E.
- Jika E-a dipilih, maka jumlah setoran menggunakan D-4.
- Jika E-b dipilih, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di E-b
- Jika E - c dipilih, maka jumlah setoran menggunakan D-4 dikalikan dengan presentase yang dinyatakan di E -c
- Jika E-d dipilih, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di E-d
Jamlah setoran tersebut diisi dengan angka (dalam kotak) dan humf (pada bagian yang diarsir).
Catatan;
Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil (nol), maka WP tetap mengisi SSPD BPHTB dengan memberikan keterangan "NIHIL" pada bagian JL'MLAHH SETORAN. SSP BPHTB nihil cukup diketahui oleh PPAT/ Notaris dengan menandatangani kolom yang telah disediakan (WP tidak perlu ke Bank Yang Ditunjuk / Bendahara Penerimaan)
WALIKOTA KENDARI
LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
SISTIM DAN PROSEDUR BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KOTA KENDARI.
TAHUN 2013
2013
PROSEDUR PEMBAYARAN OLEH PENERIMA HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
A. GAMBARAN UMUM
Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau bangunan merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas BPHTB terutang melalui Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan.
Dalam prosedur ini Wajib Pajak dapat memilih untuk melakukan pembayaran dengan melakukan penyetoran ke rekening kas daerah melalui Bank yang Ditunjuk atau secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.
B. PIHAK TERKAIT
1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB sebagai dasar bagi Wajib Pajak dalam membayar BPHTB terutang dan membantu melakukan perhitungannya.
3. Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan
Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Dalam prosedur ini Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan berwenang untuk:
- a. menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak;
- b. memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB;
- c. mengembalikan SSPD BPHTB yang pengisiannya tidak lengkap/ kurang;
- d. menandatangani SSPD BPHTB yang telah lengkap pengisiannya; dan
- e. mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB lembar 6.
C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
Langkah 1
Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Pajak akan menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) yang telah diisi. Surat Setoran BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat Setoran BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengiin perincian sebagai berikut:
i
- a. Lembar 1 untuk Wajib Pajak.
- b. Lembar 2 untuk PPAT sebagai arsip.
- c. Lembar 3 untuk Kantor Badan Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran.
- d. Lembar 4 untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD BPHTB.
- e. Lembar 5 untuk Bank Yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan sebagai arsip.
- f. Lembar 6 untuk Bank Yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada Fungsi Pembukuan/Pelaporan.
Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, Wajib Pajak dan PPAT menandatangani SSPD BPHTB tersebut.
Langkah 2
Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan. Pada saat yang bersamaan, Wajib Pajak kemudian membayarkan BPHTB terutang melalui Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan.
Langkah 3
Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menerima SSPD BPHTB dan uang pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan kemudian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang diterima dari Wajib Pajak.
Langkah 4
Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan menandatangani SSPD BPHTB. Lembar 5 dan 6 disimpan sedangkan lembar 1-4 dikembalikan ke Wajib Pajak.
Langkah 6
Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4 dari Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan. Wajib Pajak kemudian melakukan proses berikutnya, yaitu permohonan penelitian SSPD BPHTB ke Fungsi Pelayanan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari.
/
CONTOH DOKUMEN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Lembar 1
( SSPD - BPHTB )
l . titu le Wajib Pajak
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PAJAK B I VII DAN BANGUNAN (SPOP PBB)
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI
^ lem bar ini te r le b ih dahulu
- A. I . Nama Wajib Pajak 2. NPWP:
- J^AIamaj Wajib
:
- 4 . i ^ U i r a h a n ' P cs a \_ \_ \_
1. Kabupatcn'Kulu
5. RT'RW :
6 . Kccamalan
X Kode Pos:
- B. 1. Nomor Objek Pajak (NOPl PBB :
2. Letak !anih\_ajaji\_bangiman ;\_\_\_\_\_
3. Kelurahaiv'Dcsa
5. Kecamatan
Perhitungan NJOP PBB:
m m
] c
□
4.RJ R\_W\_
- \_ 6 ^ko(a Bandung
Uraian
Luas
t IHM Ih/t* irtnaft ifan urut
IktngHMWt pm/f
hntnrit
Jipsrttfeli i
,\JOP l'HIt / M 2
/ P iM bm!n\*rlan S H t 't H K K In/wn /rr/iiifimu /lemlehnn hal / latrnii ... )
luas x XJOP PBB/
Tanah (bumi)
Rp.
Rp
j ti n j i k g ~ . v a n g k a 9
Bangunan
m'
10 Rp
1 2
Rp
angka Xrangka /fl
NJOPPBB :
15. Jenis perolehan hak alas lanah dan alau bangunan
m
14. Harga transaksi/Nilai pasar.
16. Nomor Serliftkal:
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
13 Rp.
angka II x angka 12
Rp.
- C. AKUMLI.AS1 NILAI PKROI.I-HAN SEBELUMNYA
Rp.
- D. Pi-.NGHITTiNGAN BPHTB (hanya diisi berdasarkan pengh