PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor INDUK Tahun 2009
Tentang PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN KARTU KELUARGA
Berlaku: 18 Mei 2009
N/A
Preamble

Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2009
NOMOR : 16
TLD NO : 15
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN KARTU KELUARGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya menciptakan tertib Administrasi Kependudukan serta pengawasan terhadap penduduk atau anggota masyarakat yang ada di Kabupaten Muaro Jambi dipandang perlu dilakukan melalui pendaftaran penduduk;
- b. bahwa untuk kelancaran dan pelaksanaan pendaftaran penduduk perlu adanya dukungan pembiayaan dalam bentuk retribusi penggantian biaya cetak Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- c. bahwa pengaturan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Kaluarga, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001, tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diamksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
4. : 1. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
4. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
9. Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN KK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Muaro Jambi.
4. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan Pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
5. Camat adalah Kepala Perangkat Daerah Kecamatan.
6. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagi Perangkat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dibawah Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11. Warga Negara Indonesia adalah orang - orang Bangsa Indonesia Asli dan orang - orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing adalah Orang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
14. Penyelenggaraan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
15. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi Kependudukan yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
18. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
19. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
20. Nomor Induk Kependudukan, disingkat NIK, adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tuggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
21. Kartu Keluarga disingkat KK, adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
22. Kartu Tanda Penduduk disingkat KTP, adalah Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
BAB II - HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :
- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.
BAB II - HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
BAB III
Pasal 5

Dalam hal terjadi alamat penduduk, Instansi pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk.
BAB III
Pasal 6

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di Daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk dialamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di Daerah Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di Daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.
BAB III
Pasal 7

Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi.
Bagian Kedua
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
BAB III
Pasal 8

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan meliputi :
- a. Penduduk korban bencana alam;
- b. Penduduk korban bencana sosial;
- c. Orang terlantar; dan
- d. Komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
BAB IV - KARTU KELUARGA
Pasal 9

- (1) Setiap Kepala Keluarga yang memiliki tempat tinggal tetap wajib memiliki Kartu Keluarga (KK).
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga.
- (3) Perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga (KK) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk pengganti Kartu Keluarga (KK).
- (4) Nomor Kartu Keluarga (KK) berlaku untuk selamanya kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
BAB IV - KARTU KELUARGA
Pasal 10

- (1) Kartu Keluarga diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana dibuat rangkap 4 (empat) dan diberikan masing - masing untuk Kepala Keluarga (lembar pertama), Ketua RT (lembar kedua), Lurah (lembar ketiga), Camat (lembar keempat).
- (2) Kartu Keluarga dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
BAB IV - KARTU KELUARGA
Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan Kartu Keluarga akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V - KARTU TANDA PENDUDUK
Pasal 12

- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berusia 17 Tahun atau telah/pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara Nasional.
- (3) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa saat berpergian.
- (6) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.
BAB V - KARTU TANDA PENDUDUK
Pasal 13

- (1) KTP berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup dan wajib diganti bila terjadi perubahan alamat.
BAB V - KARTU TANDA PENDUDUK
Pasal 14

Kartu Tanda Penduduk diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
BAB V - KARTU TANDA PENDUDUK
Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan Penduduk akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PENGELOLAHAN DATA DAN PELAPORAN
Pasal 16

- (1) Data Kependudukan merupakan dokumen Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang harus dipelihara dan dilindungi.
- (2) Data Kependudukan sebagai kumpulan elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.
BAB V - PENGELOLAHAN DATA DAN PELAPORAN
Pasal 17

Pengelolahan Database Kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
BAB V - PENGELOLAHAN DATA DAN PELAPORAN
Pasal 18

Data Kependudukan yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk secara fisik dan visual disimpan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Bagian Kedua
P e l a p o r a n
BAB V - PENGELOLAHAN DATA DAN PELAPORAN
Pasal 19

- (1) Kades/Lurah wajib melaporkan Data Kependudukan di Daerahnya dan disampaikan kepada Camat setiap bulan.
- (2) Camat wajib melaporkan hasil rekapitulasi dari Desa/Kelurahan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setiap bulan.
BAB V - PENGELOLAHAN DATA DAN PELAPORAN
Pasal 20

Camat diwajibkan melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bila terdapat Orang Asing yang tidak mendaftarkan keberadaannya.
BAB VII - RETRIBUSI
Pasal 21

Dengan nama Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pendaftaran Penduduk.
BAB VII - RETRIBUSI
Pasal 22

Objek Retribusi adalah setiap Pelayanan dalam rangka pendaftaran penduduk.
BAB VII - RETRIBUSI
Pasal 23

Subjek Retribusi adalah setiap Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memperoleh pelayanan pendaftaran penduduk.
BAB VII - RETRIBUSI
Pasal 24

Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.
Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB VII - RETRIBUSI
Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
Bagian Ketiga Prinsip Dalam Penetapan Retribusi
BAB VII - RETRIBUSI
Pasal 26

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif dan retribusi, berdasarkan pada tujuan untuk pengganti biaya cetak dan administrasi.
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 27

- (1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis dan golongan pelayanan yang diberikan.
- (3) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penerbitan Kartu Keluarga Per- Set ...
Rp. 5.000,-
- b. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Per Blanko ...
Rp. 7.500,-
- c. Penerbitan setiap Surat Keterangan Kependudukan ...
Rp. 3.000,-
Bagian Pertama
Wilayah Pemungutan
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 28

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Muaro Jambi.
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 29

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan melalui Bendaharawan Penerima.
- (3) Setiap Pembayaran diberikan bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Bendaharawan Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 30

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disektor secara bruto ke Kas Daerah paling lama satu kali 24 jam dalam jangka waktu yang ditentukan Bupati.
- (3) Instansi Pemungut Retribusi adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 31

- (1) Setiap Kepala Keluarga yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap WNI dan orang asing yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang kependudukan;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang kependudukan;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang kependudukan;
- d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen -dokumen lain yang berhubungan dengan tindak pidana dibidang kependudukan;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti terhadap pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang kependudukan;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang seseorang sehubungan dengan tindak pidana dibidang kependudukan;
- i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kependudukan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui koordinasi dengan penyidik Polri.
KETENTUAN PIDANA
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 33

Setiap Penduduk dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting dipidana berdasarkan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 34

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan dipidana berdasarkan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 35

Setiap orang yang tanpa hak mengakses Database kependudukan, dipidana berdasarkan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 36

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Blanko Dokumen Kependudukan, dipidana berdasarkan ketentuan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 37

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lebih dari satu KK, atau untuk memiliki KTP lebih dari 1 (satu), dipidana berdasarkan ketentuan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 38

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, 33, 34, 35, 36 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini berlaku dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KTP sesuai dengan batas waktu berlakunya.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 18 Mei 2009
BUPATI MUARO JAMBI,
Dto.
H.BURHANUDDIN MAHIR
Diundangkan di Sengeti pada tanggal 18 Mei 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,
Dto.
H. SYAIFUDDIN ANANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 16.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas. Pasal 2 Cukup Jelas. Pasal 3 Cukup Jelas. Pasal 4 Cukup Jelas. Pasal 5 Cukup Jelas. Pasal 6 Cukup Jelas. Pasal 7 Cukup Jelas. Pasal 8 Cukup Jelas. Pasal 9 Cukup Jelas. Pasal 10 Cukup Jelas. Pasal 11 Cukup Jelas. Pasal 12 Cukup Jelas. Pasal 13 Cukup Jelas. Pasal 14 Cukup Jelas. Pasal 15
```
Cukup Jelas.
```
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup Jelas. Pasal 17 Cukup Jelas. Pasal 18 Cukup Jelas. Pasal 19 Cukup Jelas. Pasal 20 Cukup Jelas. Pasal 21 Cukup Jelas. Pasal 22 Cukup Jelas. Pasal 23 Cukup Jelas. Pasal 24 Cukup Jelas. Pasal 25 Cukup Jelas. Pasal 26 Cukup Jelas. Pasal 27 Cukup Jelas. Pasal 28 Cukup Jelas. Pasal 29 Cukup Jelas. Pasal 30
```
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 35

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 36

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 37

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 39

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 40

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 41

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 42

Cukup Jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 15.