Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2014
Tentang PENANAMAN MODAL
Berlaku: 3 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,
- a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah yang bertujuan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, menopang pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja agar terwujud iklim investasi yang kondusif dengan menjadikan Kabupaten Bengkayang sebagai salah satu daerah tujuan yang menarik untuk penanaman modal;
- b. bahwa dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, diperlukan adanya percepatan dan kemudahan pelayanan untuk meningkatkan realisasi investasi dan penanaman modal di Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundag-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3515);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4162);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
23. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
24. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
25. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
30. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. DPRD adalah Dewan Perwalilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPPT adalah Badan yang membidangi urusan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Bengkayang.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
8. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Penanam Modal/Investasi adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Kabupaten Bengkayang.
11. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan hukum asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Kabupaten Bengkayang.
12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Bengkayang.
13. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Bengkayang yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
14. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Bengkayang yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
15. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
16. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah .
17. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
18. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, pemberian insentif dan kemudahan serta informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Norma dan hukum adat adalah aturan yang tertulis dan tidak tertulis yang berlaku di suatu wilayah berdasarkan ciri khas dan kekhususan.
20. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bengkayang.
21. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta Peraturan Pelaksanaannya (Badan Usaha yang memang dikelola untuk mencapai keuntungan-keuntungan yang sifatnya ekonomis).
22. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal.
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:
- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 3

Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan:
- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan bagian dari ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan daya saing dunia usaha di daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi yang ada di daerah;
- f. mendorong ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 4

Sasaran penanaman modal:
- a. meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
- b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatkan jumlah penanam modal;
- e. meningkatkan realisasi penanaman modal; dan
- f. meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada Pengelolaan Sumber Daya Alam.
BAB III - KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL DAERAH
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
- a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah;
- b. meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan infrasruktur untuk menggerakkan kegiatan penanaman modal di daerah;
- c. mempercepat peningkatan dan/atau realisasi penanaman modal; dan
- d. meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah melalui penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah:
- a. memberikan perlakuan dan peluang yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan nasional;
- b. menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi penanaman modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal di daerah maupun regional; dan
- d. mendorong dan membuka kesempatan bagi pengembangan dan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta BUMD.
- (3) Kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.
BAB IV - BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN
Pasal 6

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia;
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk PT dilakukan dengan:
- a. mengambil bagian saham pada saat pendirian PT;
- b. membeli saham; dan/atau
- c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penanam modal yang berkantor pusat di luar wilayah daerah wajib membuka Kantor Cabang/Kantor Perwakilan di ibukota daerah.
BAB V - BIDANG USAHA DAN PENGEMBANGAN USAHA
Pasal 7

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.
- (2) Perusahaan penanaman modal dapat melakukan pengembangan usaha di bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa perluasan usaha atau penambahan bidang usaha.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta BUMD melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta sosialisasi ketentuan penanaman modal dan penyebaran informasi seluasluasnya.
BAB VI - PERLAKUAN TERHADAP PENANAM MODAL
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal di daerah.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.
BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN LARANGAN
Pasal 9

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:
- a. kejelasan prosedur penanaman modal;
- b. kepastian hukum dan perlindungan;
- c. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan; dan
- d. pelayanan termasuk insentif dan kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN LARANGAN
Pasal 10

- (1) Setiap penanam modal berkewajiban:
- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan ( Cooporate Social Responsibility ) dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. mengakui, menghormati hak, wilayah kelola dan tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- e. membuat dan menyampaikan LKPM;
- f. memiliki izin usaha untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasional yang menghasilkan barang/jasa ;
- g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk norma dan hukum adat yang berlaku di lokasi kegiatan;
- h. melakukan konsultasi publik/sosialisasi kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan dalam mengawali, menjalankan dan mengakhiri usaha;
- i. nmembuka rekening di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat; dan
- j. mentaati dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (Coorporate Sosial Responsibility) sebagaimana pada ayat (1) buruf b diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN LARANGAN
Pasal 11

Setiap penanam modal bertanggung jawab:
- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber sah;
- b. menciptakan iklim usaha dan persaingan yang sehat dan mencegah praktek monopoli;
- c. menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- d. menanggung dan menyelesaikan segala kerugian apabila penanam modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak; dan
- e. menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melakukan rehabilitasi terhadap lingkungan jika terjadi kerusakan dan/atau pencemaran akibat dari usaha yang dilakukannya.
BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN LARANGAN
Pasal 12

- (1) Penanam modal dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam PT untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam PT untuk dan atas nama orang lain, perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.
BAB VIII - PERIZINAN PENANAMAN MODAL
Pasal 13

- (1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di daerah wajib memiliki izin prinsip penanaman modal, kecuali penanam modal mikro dan kecil.
- (2) Pengurusan izin prinsip penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di BPMPPT.
BAB VIII - PERIZINAN PENANAMAN MODAL
Pasal 14

- (1) Penanam modal dalam negeri setelah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal sesuai dengan bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan insentif daerah.
- (2) Penanam modal wajib mengajukan permohonan izin usaha untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasional yang menghasilkan barang/jasa, kecuali di tentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pelayanan perizinan sebagaimana ayat (1) san ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Pasal 15

- (1) Seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal daerah dilakukan melalui BPMPPT.
- (2) Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala BPMPPT sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Pasal 16

- (1) BPMPPT bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, insentif daerah dan informasi mengenai penanaman modal.
- (2) Pelayanan yang dilakukan oleh BPMPPT meliputi:
- a. pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. pelayanan pengaduan masyarakat atas hambatan pelayanan pada BPMPPT; dan
- c. pelayanan kemudahan termasuk fasilitasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - INSENTIF DAERAH DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif daerah dan kemudahan penanaman modal.
- (2) Insentif daerah dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BPMPPT.
- (3) Insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian dana stimulan, dan/atau
- d. pemberian bantuan modal.
- (4) Pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan informasi lahan atau lokasi;
- c. pemberian bantuan teknis, dan/atau
- d. percepatan pemberian perizinan.
BAB XI - KETENAGAKERJAAN
Pasal 18

- (1) Penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia khususnya yang berdomisili di sekitar lokasi kegiatan.
- (2) Penanam modal dapat menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XII
Pasal 19

- (1) Penerbitan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dilaksanakan sesuai dengan jenis perizinan dan non perizinan penanaman modal, dihitung sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (2) Jangka waktu penerbitan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan apabila terkait dengan tata ruang, lingkungan hidup, keamanan, keselamatan dan kesehatan masyarakat atau yang diatur khusus dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XII
Pasal 20

Penerbitan perizinan dan nonperizinan yang dilayani oleh BPMPPT tidak dipungut biaya kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
BAB XIII - PENGEMBANGAN PROMOSI DAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL
Pasal 21

- (1) Kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal diselenggarakan secara terintegrasi.
- (2) Promosi dan kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pengembangan potensi daerah yang dilaksanakan melalui identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, serta sarana dan prasarana penunjang penanaman modal.
- (3) Pengembangan potensi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pengkajian dan pemantauan kebijakan daerah/negara.
- (4) Penyediaan bahan promosi penanaman modal dilakukan dalam bentuk media cetak dan/atau media elektronik.
- (5) Pelaksanaan kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal dilakukan melalui sarana pameran dalam dan luar negeri, temu bisnis/temu usaha, publikasi, seminar, lokakarya dan bentuk lain yang sejenis.
BAB XIV - PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL
Pasal 22

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan secara berkala.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
- a. memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal;
- b. melakukan penilaian atas ketaatan dan kepatuhan penanam modal terhadap regulasi bidang penanaman modal;
- c. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi oleh penanam modal; dan
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas fiskal dan/atau fasilitas daerah serta penyimpangan yang dilakukan oleh penanam modal.
BAB XIV - PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL
Pasal 23

- (1) Dalam melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dibentuk Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 24

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, penolakan; dan/atau
- b. penyampaian informasi tentang potensi daerah.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. menumbuhkembangkan potensi kemampuan masyarakat dalam menjalin kemitraan dengan penanam modal;
- c. mencegah pelanggaran dan dampak negatif sebagai akibat penanaman modal;
- d. menumbuhkan keserasian dan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal; dan
- e. menciptakan keamanan sosial dengan prinsip saling menguntungkan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Pasal 25

- (1) Kepala BPMPPT dalam menjalankan kebijakan penanaman modal melakukan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Selain melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPMPPT juga bertugas melaksanakan/menyelenggarakan pelayanan penanaman modal melalui PTSP sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XVII - PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
Pasal 26

Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal melalui BPMPPT yang dapat dilaksanakan secara manual atau elektronik melalui SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.
BAB XVIII - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara penanam modal dengan masyarakat yang berada di lokasi penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah mufakat.
- (4) Jika musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak tercapai maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanaman modal asing, para pihak terlebih dahulu menempuh upaya musyawarah mufakat.
- (6) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak tercapai para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.
BAB XIX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 28

- (1) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan/atau d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:
- a. semua persetujuan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya perizinan dan nonperizinan berakhir; dan
- b. Semua Permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang telah diterima dan dinyatakan lengkap dan benar sebelum Peraturan ini diterbitkan dan masih dalam tahap penyelesaian, akan diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.
Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal, 26 Mei 2014
BUPATI BENGKAYANG,
Ttd,
SURYADMAN GIDOT
Diundangkan di Bengkayang pada tanggal, 28 Mei 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,
Ttd,
KRISTIANUS ANYIM
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Kepala Bagian Hukum,
BERNADETA,SH,MH Pembina / IV.a NIP.19710416 200003 2 005
PENJELASAN
Pasal 2

## Huruf a

Yang dimaksud dengan 'asas kepastian hukum' adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.## Huruf bYang dimaksud dengan 'asas keterbukaan' adalah terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.## Huruf cYang dimaksud dengan 'asas akuntabilitas' adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.## Huruf dYang dimaksud dengan 'asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal' adalah perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, baik antara penanam modal dalam negeri (di Daerah maupun yang berasal dari luar Daerah) dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.## Huruf eYang dimaksud dengan 'asas kebersamaan' adalah mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.## Huruf fYang dimaksud dengan 'asas efisiensi berkeadilan' adalah pelaksanaan penanaman modal mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.## Huruf gYang dimaksud dengan 'asas berkelanjutan" adalah penanaman modal dilakukan secara terencana dengan mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.## Huruf hYang dimaksud dengan 'asas berwawasan lingkungan' adalah penanaman modal yang dilakukan memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.## Huruf iYang dimaksud dengan 'asas kemandirian' adalah penanaman modal yang dilakukan mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.## Huruf jYang dimaksud dengan 'asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah' adalah penanaman modal berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi antar wilayah di Daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.##
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan 'Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)' adalah kebijakan Penanaman Modal secara makro yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di Daerah melalui mekanisme Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD). RUPM mencakup perumusan pedoman pembinaan dan pengawasan skala Daerah; pengkoordinasian usulan bidang usaha yang dipertimbangkan tertutup, terbuka dengan persyaratan yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi skala Daerah; penyusuanan peta sumber daya daerah dan peta investasi; usulan pemberian fasilitas bagi penanaman modal di luar fiskal dan nonfiskal nasional. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha dipersyaratkan dengan perizinan khusus. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan 'kepastian hukum' adalah jaminan Pemerintah Daerah untuk menempatkan hukum dan ketentuan

peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.Yang dimaksud dengan 'kepastian perlindungan' adalah jaminan Pemerintah daerah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungn dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 10

Ayat (1)

Huruf aCukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan 'tanggung jawab sosial perusahaan' ( Coorporate Sosial Responsibility ) adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat lokal/setempat. Setiap perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan ini mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan.## Huruf cYang dimaksud dengan 'menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup' adalah mengantisipasi/mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.## Huruf dKetentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan adanya gesekan/ konflik akibat adanya kegiatan penanaman modal, maka penanam modal wajib menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan penanaman modal.## Huruf eLaporan kegiatan penanaman modal (LKPM) wajib disampaikan kepada Bupati melalui BPMPPT, dengan tembusan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD)/Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kalimantan Barat, serta Instansi teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sesuai bidang usahanya.Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf iCukup jelas.Huruf j Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Penanam modal yang menanamkan modalnya di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib memiliki izin penanaman modal. Penanam modal Mikro dan Kecil yang menanamkan modalnya sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak diharuskan melakukan pendaftaran tetapi melaporkan usahanya kepada BPMPPT. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Izin usaha yang dimaksudkan adalah izin usaha penanaman modal baik yang sudah menjadi urusan Pemerintah Daerah maupun pendelegasian dari Pemerintah. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan 'Pelayanan Perizinan dan nonperizinan penanaman modal' adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten

Bengkayang, pelayanan perizinan dan nonperizinan kewenangan Pemerintah yang didelegasikan dan/atau dilimpahkan ke Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan/atau kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Bengkayang.## Huruf bYang dimaksud dengan 'masyarakat' adalah masyarakat pelaku penanam modal.## Huruf cCukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Ayat (1) Mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia khususnya yang berdomisili di sekitar lokasi perusahaan/penanaman modal dilakukan sepanjang tenaga kerja lokal memenuhi kreteria yang diperlukan. Penanaman modal juga wajib melakukan proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada sumber daya manusia (SDM) lokal, agar kompetensi SDM meningkat, sehingga kebutuhan atas tenaga kerja berkualitas tersedia.

Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Pelayanan penanaman modal melalui PTSP merupakan upaya memberikan kemudahan pelayanan kepada para penanam modal atau calon penanam modal untuk mendapatkan perizinan dan nonperizinan yang dibutuhkan.
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Kepala Bagian Hukum,## BERNADETA,SH,MHPembina / IV.aNIP.19710416 200003 2 005TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR : 3