Unknown Unknown Nomor E Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 12 Tatrun 1950
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Badan adalah sekumpulan or€urg dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan Komanditer, Perseroan lainnys, Badan usaha Milik
4
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, organisasi sosial Politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir di luar tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifiat sementara.
10. Kendaraan adalah adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
11. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
6. t2. sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
13. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari g (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tisa ribu lima ratus) kilogram.
8. L4. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
15. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram
10. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo. 16.
11. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dikenakan terhadap jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. L7.
12. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsipprinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 18.
5
19. wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wqiib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
3. 2L. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalatr bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlatr kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat t&lt;etetapan Retribusi Daemat! Jnang slanjutrya disingt{at SKRD, adalah suat kaetapan retribusi yang merrentrlen Uesamyajumlah polok retribusi yang tertrhng.
24. surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat srRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
26. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterang&amp;o, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribu si daerah.
27. Penyidik Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Ketentuan Pasal I ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir ditentukan sebagai berikut:
2. (21 Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemanfaatan tempat khusus parkir dengan waktu paling lama 8 (delapan) iam, kelebihan jam selanjutnya dikenakan tarif retribusi sebesar Loo/o (sepuluh persen) dari retribusi awalnya dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap jamnya.
3. Ketentuan Pasal 10 diubatr sehingga berbunyi sebagai berikut :
| llo. | Jenls Kendaraan | Besaran Retrlbusl lRp.l | Keterangan |
|--------|------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | Sepeda | 500,00 | Sekali parkir |
| 2 | Sepeda Motor | 1.000,00 | Sekali parkir |
| 3 | Mobil Penumpang, Pick Up (JBB s 3500 Kg) | 2.000,00 | Sekali parkir |
| 4 | Bus, Truk dan 3501 s/d 14.000 Ks) | 2.000,00 | Sekali parkir |
| 5 | Mobil Barang (JBB>14.000 Kg) | 2.500,00 | Sekali parkir |
N/A
Pasal 1

O
Masa Retribusi terutang adalah 1 (satu) kali penyediaan pelayanan tempat khusus parkir yang dinikmati oleh Wajib Retribusi.
4. Ketentuan Pasal 15 berikut : diubah sehingga berbunyi sebagai
N/A
Pasal 15

Instansi yang berwenang memungut Retribusi Tempat Khusus Parkir di daerah adalah SKPD yang mempunyai lahan tempat khusus parkir dimana aset tersebut dicatat.
5. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 24

- Bupati dapat memberikan insentif kepada instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (u
- Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2t
- Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dimaksud pada ayat (U diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (s)
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam I-embaran Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal 3 1 AUG 2016
BI'PATI SITI'BOIYDO,
Diundangkan di Situbondo Pada tanssal 3 1 AUG 2016
SEKR TARIS DATRAII KABT'PATEIT SITT'BOIYDO,
, LEMBARAIT DATRAH IGBTIPATEIY SITI'BONDO TAHUIT 20.1.6 ITOMOR
JAITA IYOREG PERATI'RAN DAERAII KABI'PATEIT SITT'BOITDO PROVIilSI TIMIIR: 98-5/20^\6
PEITJELASAN A?AS PERATURAN DATRATI I(ABT'PATEIT SITT'BONDO
ITOMOR 6 TATII'N 2OL6
TTIITAITG
PTRIIBAIIAN ATAS PERATI'RAIT DATRATI KABT'PATTIT SITUBOITDO TOMOR 11 TATIUN 2O11 TEITTANG REIRIBUSI TEMPAT KIIUSUS PARITIR
I. I'MUM
Retribusi tempat khusus parkir berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk retribusi jasa usaha sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tduan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tatrun 2Ot4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah dapat menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daeratr yang dipimpinnya.
Instansi pemungut retribusi tempat khusus parkir sebagaimana telatr ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 1 Tahun 201 1 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2OL4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sehingga perlu disesuaikan.
```
Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas. Angka 2 Pasal 8 Cukup jelas. Angka 3 Pasal 10 Cukup jelas. Angka 4 Pasal 15 Instansi yang berwenang memungUt Retribusi Tempat Khusus Parkir di daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Angka 5 Pasal 24 Cukup je1as. Pasal II
```
Cukup jelas.
TAMBAIIAIV LIMBARAIV DAERAH KABT'PATEN SITUBONDO ITOMOR I
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1973 TENTANG
PERSETUJUAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERUBAHAN PASAL VI ANGGARAN DASAR BADAN TENAGA ATOM INTERNASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa General Conference of the International Atomic Energy Agency ke-XIV tertanggal 28 September 1970 telah menerima suatu resolusi yang mengamendir Pasal VI Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional mengenai susunan Board of Governors:
- b. bahwa dalam General Conference tersebut Indonesia telah memberikan suara setuju atas perubahan Pasal VI Anggaran Dasar International Atomic Energy Agency;
- c. bahwa Perubahan Pasal VI Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional dipandang perlu untuk disahkan dengan Undang-undang.
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1957 tentang Persetujuan Negara Republik Indonesia terhadap Anggaran Dasar dari Badan Tenaga Atom Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 66).
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERUBAHAN PASAL VI ANGGARAN DASAR BADAN TENAGA ATOM INTERNASIONAL.
N/A
Pasal 1

Mengesyahkan Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia terhadap Perubahan Pasal VI Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional (An Amendment of Article VI of the Statute of the International Atomic Energy Agency), yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini.
N/A
Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 1973 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
SUDHARMONO, SH. MAYOR JENDERAL TNI.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 1973. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEHARTO JENDERAL TNI.