Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN
Berlaku: 10 TAHUN 2003
N/A
Preamble

Menimbang : a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, diperlukan upaya - upaya menggali dan mengoptimalkan potensi Daerah untuk meningkatkan Perekonomian dan memacu Pembangunan Daerah di Bidang Kepelabuhanan dan Pendapatan Asli Daerah ;
- b. bahwa Daerah diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan Kepelabuhanan, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto.
Mengingat
- 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ( Lembaran Negera RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851 ) ;
5. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
3
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4145);
9. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan dan Bentuk Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Preside (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 01);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk - Produk Hukum Daerah.
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN.
BAB II - NAMA OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 3

Subyek Retribusi Jasa Kepelabuhanan adalah setiap orang atau Badan Hukum yang menggunakan atau menikmati pelayanan kepelabuhanan ;
BAB III - BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 4
Pasal 5

Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah di setor ke Kas Daerah secara Bruto.
BAB III - BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 4
Pasal 6

Kepada petugas pemungut / kolektor diberikan upah pungut / insentif sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah penerimaan.
BAB IX - PENYIDIKAN Pasal 12
Pasal 14

Hal - hal yan belum diatur Dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10
BAB IX - PENYIDIKAN Pasal 12
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.
Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 28 Agustus 2003
BUPATI JENEPONTO
BAHARUDDIN BASO TIKA
Diundangkan di : Jeneponto
Pada Tanggal
: 1 September 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
H. SYAHRIR WAHAB
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2003 NOMOR 92