PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 6 Tahun 2015
Tentang TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN
Berlaku: 7 Desember 2015
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI JEMBER PROPINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,
Menimbang : a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Kabupaten Jember merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember;
- b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana dengan baik, bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
- c. bahwa para pelaku dunia usaha disamping memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha, juga perlu diberi kesempatan yang lebih luas berperanserta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan.
4. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
14. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejehteraan Sosial;
13. Peraturan Menteri BUMN Nomor : Per05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tangung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Seri D Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER dan BUPATI JEMBER
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3

Tujuan Pengaturan TSPDL ini adalah:
- b. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggungjawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta fihak-fihak yang menjadi pelakunya;
- a. terwujudnya sinergi antara pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan secara terpadu, terencana dan berkelanjutan;
- e. terwujudnya peningkatan dan pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan; dan
- d. terwujudnya perlindungan perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;
- f. terciptanya landasan yang kuat pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan-perusahaan (badan usaha) yang secara keberlanjutan telah menjalankan program TSPDL.
BAB III - ASAS DAN RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 5

- (1) Ruang lingkup TSPDL meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup, dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam wilayah sasaran yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.
BAB III - ASAS DAN RUANG LINGKUP Pasal 4
Pasal 6

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup, dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (3) Bupati dapat menindaklanjuti usulan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui koordinasi dengan perusahaan atau FP- TSPDL.
- (2) Kecamatan yang di wilayahnya tidak terdapat perusahaan atau terdapat perusahaan namun dalam jumlah terbatas sehingga tidak memiliki, atau memiliki program TSPDL yang sangat kecil dapat mengajukan usulan program TSPDL kepada perusahaan atau FP-TSPDL dengan tembusan kepada Bupati.
BAB V - PELAKSANAAN TSPDL Pasal 8
Pasal 9

- (1) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang wajib melaksanakan TSPDL dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan.
BAB V - PELAKSANAAN TSPDL Pasal 8
Pasal 10

- (1) Perseroan wajib menjalankan TSPDL yang dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan anggaran dasar perseroan.
- (3) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan TSPDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai biaya perseroan.
- (2) Rencana kerja tahunan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan TSPDL harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
BAB V - PELAKSANAAN TSPDL Pasal 8
Pasal 11

Dalam melaksanakan TSPDL, perusahaan berkewajiban:
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSPDL dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan ; dan
- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSPDL sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. menetapkan bahwa TSPDL adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.
BAB VI - PROGRAM TSPDL Pasal 12
Pasal 13

Program bina sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
BAB VI - PROGRAM TSPDL Pasal 12
Pasal 14

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat berdasarkan hasil kajian kemampuan dan kebutuhan masyarakat di wilayah sasaran.
- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa aspek kegiatan:
- b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
- d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
- c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
- g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreativitas.
- f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
BAB VI - PROGRAM TSPDL Pasal 12
Pasal 15

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dapat berupa:
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada siapapun yang membutuhkan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala kecil dan menengah;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bhakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
BAB VII - FP- TSPDL Pasal 16
Pasal 17

- (1) Untuk mensinergikan Program TSPDL dengan program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), Pemerintah Daerah membentuk TF-TSPDL yang anggotanya terdiri dari SKPD terkait.
- (2) TF-TSPDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan program TSPDL dan menunjuk Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember sebagai Koordinator Sekretariat TF-TSPDL.
BAB VII - FP- TSPDL Pasal 16
Pasal 18

Dalam menyusun program-program TSPDL agar terencana secara terpadu, harmonis dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat.
BAB VIII - SINERGISME PROGRAM, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN Pasal 19
Pasal 20

- (1) Koordinator FP-TSPDL atau perusahaan bagi yang tidak tergabung dalam FP-TSPDL dengan atau tanpa TF-TSPDL dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama.
- (2) Terhadap permasalahan atau hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TF-TSPDL dapat memberikan pembinaan teknis.
BAB VIII - SINERGISME PROGRAM, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN Pasal 19
Pasal 21

- (1) TF-TSPDL melaporkan pelaksanaan program TSPDL kepada Bupati.
- (3) Bupati melaporkan kegiatan pelaksanaan program TSPDL setiap tahun kepada DPRD.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. realisasi pelaksanaan penyelenggaraan program TSPDL; dan b. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya;
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 26
Pasal 27

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 26
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.
Ditetapkan di Jember pada tanggal 7 Desember 2015
Pj. BUPATI JEMBER, ttd
SUPAAD
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya untuk mweujudkan tujuan penyelenggaraan negara Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu peraturan yang mengatur tentang pelaku usaha yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif dengan tidak meninggalkan nilai moral dan etika bisnis, sehingga terdapat sinergi antara pelaku usaha dalam bentuk perseroan terbatas, Koperasi, BUMN, BUMD, Perseroan Firma, Perseroan Komanditer, Perusahan dagang, dan perusahaan perseorangan dengan masyarakat semakin erat. Perusahaan selain sebagai institusi bisnis juga telah menjadi bagian dari warga negara yang terlibat langsung dalam dinamika masyarakat yang diharapkan tidak hanya mencari keuntungan saja namun harus menjaga kelestarian lingkungan hidup dan persoalan sosial masyarakat.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 74 memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Sedangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada pasal 15 mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mewajibkan setiap usaha pertambangan memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. Sedangkan kewajiban pemberi IUP dan IUPK wajib mencantumkan prinsip Tanggungjawab Sosial Perusahaan dalam persyaratan izin.
Tanggungjawab sosial Perusahaan adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak di rusak fungsinya. Prinsip tanggungjawab sosial secara terprogram dengan merujuk konsep TSPDL sebagai bagian dari identitas perusahaan mencerminkan kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas.
Namun secara singkat dapat difahami sebagai peningkatan peranserta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TSPDL ini menjadi trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas

Cukup JelasHuruf a##
PENJELASAN
Pasal 4

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam penyelenggaraan TSPDL dimana dalam penyelenggaraan TSPDL memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak dan kewajiban dalam pelaksanaan program TSPDL.

Cukup Jelas## Huruf b## Huruf c## Huruf dAsas Kebersamaan adalah tanggungjawab sosial perusahaan dilaksanakan oleh perusahaan bersama dengan pemangku kepentingan dan pemerintah daerah.Asas pertisipatif dan aspiratif adalah pelaksana TSPDL dapat berupa perusahaan yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum, perusahaan dagang, perusahaan perorangan, perusahaan milik swasta, perusahaan milik negara, dan perusahaan milik daerah diberi hak yang sama dan aspirasi yang sesuai dengan kepatutan dan kewajaran dalam mengusahakan TSPDL di Kabupaten Jember.Cukup Jelas## Huruf e## Huruf f## Huruf gAsas keterbukaan mengandung pengertian bahwa semua informasi berkenaan dengan operasional perusahaan, diantaranya mengenai keadaan finansial, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi tersebut juga dapat diaudit oleh pihak ketiga yang independen, dimana audit yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut digunakan sebagai laporan kepada shareholders untuk mengetahui perkembangan atau kemerosotan perusahaan.Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pelaksanaan TSPDL untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.Asas akuntabilitas adalah asas pelaksanaan TSPDL oleh perusahaan yang dilaksanakan dengan pembiayaan oleh perusahaan dan diperhitungkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.## Huruf h## Huruf iCukup JelasHuruf j## Huruf kAsas berwawasan lingkungan adalah asas dalam penyelenggaraan TSPDL dimana harus memperhatikan lingkungan hidup dan memelihara fungsifungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.Cukup jelasAsas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas dimana perusahaan pelaksana TSPDL merupakan bagian dari masyarakat yang memunyai kedudukan yang seimbang dalam satu kesatuan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraaan sosial.## Huruf l##
PENJELASAN
Pasal 5

Yang dimaksud dengan 'bantuan pembiayaan' adalah sejumlah uang yang dianggarkan oleh manajemen secara sukarela yang terprogram untuk TSPDL, dimana dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran. yang dimaksud dengan 'kompensasi' dalam ketentuan ayat ini bukanlah

## Ayat (1)bentuk pertanggung jawaban hukum dalam bidang hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-undang lingkungan, tetapi merupakan penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh pendirian bangunan fisik dan operasional perusahaan.Cukup Jelas## Ayat (2)##
PENJELASAN
Pasal 6

Pasal 7

Cukup JelasCukup JelasCukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8

## Pasal 9

Yang dimaksud dengan "Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam" adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.## Ayat (1)Yang dimaksud dengan "Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam" adalah Perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.Ayat (2) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10 Ayat (1) Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan "berdasarkan Undang-Undang" adalah undangundang beserta peraturan pelaksanaan undang-undang mengenai sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, serta etika menjalankan perusahaan, antara lain: peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, badan usaha milik negara, usaha panas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batu bara, ketenagalistrikan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, serta perlindungan konsumen.Ayat (2)Yang dimaksud dengan "kepatutan dan kewajaran" adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan TSPDL yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.Ayat (3)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)Cukup JelasAyat (3)Cukup JelasAyat (4)Yang dimaksud dengan dilaporkan kepada pemerintah daerah untuk mempermudah dan memperlancar fungsi koordinatif administrasi pemerintah daerah.Ayat (5)Cukup JelasAyat (6)Cukup JelasAyat (7)Cukup JelasAyat (8)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Huruf f Cukup Jelas Huruf g Cukup Jelas Huruf h Yang dimaksud dengan "dikenai sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah dikenai sanksi administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Pasal 26 Cukup Jelas Pasal 27 Cukup Jelas Pasal 28 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6