PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 54 Tahun 2009
Tentang No Description
Berlaku: 54 TAHUN 2009
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
WALIKOTA BANJARBARU
Alamat Kantor : JL. Panglima Batur No.1 Telp.(0511) 4774269 Fax. (0511) 4774269 Banjarbaru Kalsel
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 54 TAHUN 2009
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR BENIH IKAN PADA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Pasar Benih Ikan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi dan tata kerja;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarbaru.
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018),
Menetapkan sebagaimana diubahn dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5);
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT Pasar Benih Ikan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru (Lembaran Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor Seeri D Seri 2).
MEMUTUSKAN
: PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR BENIH IKAN PADA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA BANJARBARU
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Derah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
5. Unit Pelaksanaan Teknis Pasar Benih Ikan adalah Unit Pelaksana Teknis Pasar Benih Ikan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
6. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pasar Benih Ikan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang oleh karena fungsinya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Pasar Benih Ikan pada Dinas
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian perikanan;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian sarana dan prasarana perikanan;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR BENIH IKAN
Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Pasar Benih Ikan merupakan unsur pelaksana Teknis pada Dinas Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar Benih Ikan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
Bagian Kedua Tugas Pokok
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR BENIH IKAN
Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Pasar Benih Ikan mempunyai tugas membantu Kebijakan Teknis Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.
Bagian Ketiga Fungsi
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR BENIH IKAN
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, Unit Pelaksana Teknis Pasar Benih Ikan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan dalam bidang perikanan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR BENIH IKAN
Pasal 5

- (1) Unsur - unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pasar Benih Ikan terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha :
- b. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Pasar Benih Ikan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR BENIH IKAN
Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan perencanaan, administrasi keuangan, urusan umum dan administrasi kepegawaian sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR BENIH IKAN
Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program, pengolahan data administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyusunan kebijaksanaan pengelolaan surat-menyurat/kearsipan,perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, penatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian program perencanaan dan keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR BENIH IKAN
Pasal 8

Masing masing Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Pasar Benih Ikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR BENIH IKAN
Pasal 9

- (1) kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga profesional dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian;
- (2) jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pada Unit Pelaksana Teknis Pasar Benih Ikan;
- (3) jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar Benih Ikan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar Benih Ikan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Pasar Benih Ikan serta dengan semua unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Pasar Benih Ikan, wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Pasar Benih Ikan, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Pasar Benih Ikan, wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 15

Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar Benih Ikan dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala Unit Pelaksana Teknis Pasar Benih Ikan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 16

Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan bahan-bahan perencanaannya kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar Benih Ikan dan selanjutnya diolah dan disusun untuk menjadi program Unit Pelaksana Teknis Pasar Benih Ikan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 17

- (1) dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Pasar Benih Ikan, wajib mengikuti pedoman dan peraturan yang berlaku;
- (2) dalam hal Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Pasar Benih Ikan berhalangan maka ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- (3) dalam hal Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar Benih Ikan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

- (1) dalam mempersiapkan rencana, program Unit Pelaksana Teknis Pasar Benih Ikan, senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif dengan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta hubungan kerja koordinatif dengan unit kerja terkait dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- (2) dalam melaksanakan rencana serta program kerja, Unit Pelaksana Teknis Pasar Benih Ikan mengusahakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah serta antar daerah;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Pasar Benih Ikan dengan Perangkat Daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal lain yang belum diatur dengan jelas dan bersifat teknis akan diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pertaninan, Perikanan dan Kehutanan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru pada tangga 15 November 2009l
Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 15 November 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA
BUDI YAMIN
Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009
Nomor : 54 SERI D NO SERI 39