PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 13 Tahun 2011
Tentang ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
Berlaku: 8 Nopember 2011
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
BUPATI MADIUN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,
(2)
- a. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, susunan dan pengendalian Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kelembagaan di Pemerintahan Kabupaten Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dengan Peraturan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1974; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E );
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN dan
Dengan persetujuan bersama BUPATI MADIUN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MADIUN.
B A B I
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Madiun.
4. Bupati adalah Bupati Madiun.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Madiun.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Madiun.
Menetapkan
:
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Madiun.
14. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Madiun.
15. Kecamatan adalah Kecamatan di Wilayah Kabupaten Madiun.
16. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Madiun dalam wilayah kerja Kecamatan.
17. Unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah badan pengawasan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat.
18. Unsur perencanaan daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
19. Rumah Sakit Umum Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
20. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
21. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
22. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjang tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahliannya dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
BAB II - PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten Madiun terdiri dari:
- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Dinas Daerah, yang terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya;
4. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;
5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
6. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi;
7. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
8. Dinas Peternakan dan Perikanan;
9. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata;
13. Dinas Pendapatan;
- d. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari:
1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;
4. Badan Penelitian dan Pengembangan;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
7. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
8. Badan Ketahanan Pangan;
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
10. Kantor Lingkungan Hidup;
11. Kantor Perpustakaan Dan Kearsipan;
12. Rumah Sakit Umum Daerah;
- e. Kecamatan; dan
- f. Kelurahan.
BAB II - PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III - SEKRETARIAT DAERAH Bagian Pertama
Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Susunan Organisasi
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah , terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah membawahkan 3 (tiga) Asisten Sekretariat Daerah dan masing-masing dipimpin oleh Asisten , yang terdiri dari:
1. Asisten Pemerintahan;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
3. Asisten Administrasi Umum;
- b. Masing-masing Asisten Sekretariat Daerah membawahkan BagianBagian, terdiri dari:
1. Asisten Pemerintahan membawahkan 3 (tiga) Bagian dan masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian, yang terdiri dari:
- a) Bagian Administrasi Pemerintahan;
- b) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- c) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan 3 (tiga) Bagian dan masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian, yang terdiri dari:
- a) Bagian Administrasi Pembangunan;
- b) Bagian Perekonomian;
- c) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam;
3. Asisten Administrasi Umum membawahkan 3 (tiga) Bagian dan masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian, yang terdiri dari:
- a) Bagian Organisasi;
- b) Bagian Hukum;
- c) Bagian Umum;
- c. Bagian-Bagian pada Asisten Sekretariat Daerah membawahkan Sub Bagian-Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, terdiri dari:
1. Bagian Administrasi Pemerintahan membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, yang terdiri dari:
- a) Sub Bagian Otonomi Daerah;
- b) Sub Bagian Kerjasama Daerah;
- c) Sub Bagian Pertanahan;
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, yang terdiri dari:
- a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
- b) Sub Bagian Bina Kemasyarakatan;
- c) Sub Bagian Pemuda dan Olahraga;
3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, yang terdiri dari:
- a) Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi;
- b) Sub Bagian Pelayanan Informasi dan Publikasi;
- c) Sub Bagian Protokol;
4. Bagian Administrasi Pembangunan membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, yang terdiri dari:
- a) Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program;
- b) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi;
- c) Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan;
5. Bagian Perekonomian membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, yang terdiri dari:
- a) Sub Bagian Perekonomian Perusahaan;
- b) Sub Bagian Perekonomian Rakyat;
- c) Sub Bagian Penanaman Modal;
6. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, yang terdiri dari:
- a) Sub Bagian Sumber Daya Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
- b) Sub Bagian Sumber Daya Peternakan dan Perikanan;
- c) Sub Bagian Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan;
7. Bagian Organisasi membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, yang terdiri dari:
- a) Sub Bagian Kelembagaan;
- b) Sub Bagian Tatalaksana;
- c) Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan dan Aparatur;
8. Bagian Hukum membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, yang terdiri dari:
- a) Sub Bagian Perundang-undangan;
- b) Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
- c) Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum;
9. Bagian Umum membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, yang terdiri dari:
- a) Sub Bagian Rumah Tangga;
- b) Sub Bagian Pembiayaan;
- c) Sub Bagian Tata Usaha, Sandi dan Telekomunikasi.
BAB IV - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Bagian Pertama
Pasal 6

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administratif terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD, secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB IV - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Bagian Pertama
Pasal 7

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari:
- a. Sekretaris DPRD membawahkan 4 (empat) Bagian dan masingmasing Bagian dipimpin oleh 1 (satu) Kepala Bagian, yang terdiri dari:
1. Bagian Umum;
2. Bagian Persidangan;
3. Bagian Perundang-undangan;
4. Bagian Keuangan.
- b. Bagian-Bagian membawahkan Sub Bagian-Sub Bagian dan masingmasing Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, yang terdiri dari:
1. Bagian Umum membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, yang terdiri dari:
- a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol;
- c) Sub Bagian Penyusunan Program dan Perlengkapan;
2. Bagian Persidangan membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, yang terdiri dari:
- a) Sub Bagian Rapat dan Risalah;
- b) Sub Bagian Layanan Aspirasi Masyarakat;
- c) Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD;
3. Bagian Perundang-undangan membawahkan 3 Sub Bagian, yang terdiri dari :
6. (tiga)
- a) Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- b) Sub Bagian Publikasi;
- c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi;
4. Bagian Keuangan membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, yang terdiri dari:
- a) Sub Bagian Anggaran;
- b) Sub Bagian Pembayaran;
- c) Sub Bagian Verifikasi.
BAB V - DINAS DAERAH Bagian Pertama DINAS PENDIDIKAN
Pasal 8

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
BAB V - DINAS DAERAH Bagian Pertama DINAS PENDIDIKAN
Pasal 9

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, yaitu:
- a. Dinas Pendidikan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan 5 (lima) Bidang;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Laporan;
- c. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari :
1. Bidang Ketenagaan;
2. Bidang Pendidikan TK dan SD;
3. Bidang Pendidikan SMP, SMA dan SMK;
4. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal;
5. Bidang Kebudayaan;
- d. Bidang-Bidang pada Dinas Pendidikan membawahkan Seksi-Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:
1. Bidang Ketenagaan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari :
- a) Seksi Pendidik TK dan SD;
- b) Seksi Pendidik SMP, SMA dan SMK;
- c) Seksi Pendidik Non Formal, Informal dan Tenaga Administrasi;
2. Bidang Pendidikan TK dan SD membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari :
- a) Seksi Kurikulum;
- b) Seksi Kesiswaan;
- c) Seksi Sarana Prasarana;
3. Bidang Pendidikan SMP, SMA dan SMK membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari :
- a) Seksi Pembelajaran;
- b) Seksi Kesiswaan;
- c) Seksi Sarana Prasarana;
4. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari :
- a) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b) Seksi Pendidikan Kesetaraan;
- c) Seksi Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Kursus dan Kelembagaan;
5. Bidang Kebudayaan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari :
- a) Seksi Pengembangan Seni Budaya;
- b) Seksi Sejarah, Nilai Tradisi dan Purbakala;
- c) Seksi Pembinaan Kebudayaan dan Bahasa.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kedua
DINAS KESEHATAN
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
BAB V - DINAS DAERAH Bagian Pertama DINAS PENDIDIKAN
Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
BAB V - DINAS DAERAH Bagian Pertama DINAS PENDIDIKAN
Pasal 11

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan yaitu:
- a. Dinas Kesehatan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan 4 (empat) Bidang;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Laporan;
- c. Masing-masing Bidang pada Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari:
1. Bidang Pencegahan Penyakit Dan Upaya Kesehatan;
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
3. Bidang Kesehatan Masyarakat;
4. Bidang Kesehatan Keluarga;
- d. Bidang-Bidang pada Dinas Kesehatan membawahkan Seksi-Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:
1. Bidang Pencegahan Penyakit dan Upaya Kesehatan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
- b) Seksi Pengamatan Penyakit;
- c) Seksi Penyehatan Lingkungan;
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari :
- a) Seksi Pengendalian;
- b) Seksi Mobilisasi Dana Masyarakat;
- c) Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
- b) Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Rujukan;
- c) Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman;
4. Bidang Kesehatan Keluarga membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Kesehatan Ibu, Balita dan Kesehatan Reproduksi;
- b) Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Usia Lanjut;
- c) Seksi Gizi.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Ketiga
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
BAB V - DINAS DAERAH Bagian Pertama DINAS PENDIDIKAN
Pasal 12

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perumahan, bidang tata
ruang dan sebagian dari bidang Pekerjaan Umum meliputi sub bidang bina marga, perkotaan perdesaan, air minum, permukiman, bangunan gedung dan lingkungan dan jasa konstruksi yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perumahan, bidang tata ruang dan sebagian dari bidang pekerjaan umum meliputi sub bidang bina marga, perkotaan perdesaan, air minum, permukiman, bangunan gedung dan lingkungan dan jasa konstruksi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
BAB V - DINAS DAERAH Bagian Pertama DINAS PENDIDIKAN
Pasal 13

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya, yaitu:
- a. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, dan 4 (empat) Bidang.
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Laporan;
- c. Masing-masing Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari :
1. Bidang Jalan dan Jembatan;
2. Bidang Tata Ruang dan Bangunan;
3. Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan;
4. Bidang Peralatan dan Pengujian;
- d. Bidang - Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya membawahkan Seksi-Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:
1. Bidang Jalan dan Jembatan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Perencanaan;
- b) Seksi Pelaksanaan;
- c) Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan;
2. Bidang Tata Ruang dan Bangunan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Tata Ruang dan Pengaturan;
- b) Seksi Tata Bangunan;
- c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
3. Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari :
- a) Seksi Perumahan;
- b) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pengembangan Kawasan;
- c) Seksi Penataan Infrastruktur dan Pematusan;
4. Bidang Peralatan dan Pengujian membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Peralatan;
- b) Seksi Pengujian;
- c) Seksi Perbengkelan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Keempat
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
BAB V - DINAS DAERAH Bagian Pertama DINAS PENDIDIKAN
Pasal 14

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di sebagian bidang pekerjaan umum pada sub bidang pengairan / sumber daya air dan bidang energi sumber daya mineral yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di sebagian bidang pekerjaan umum pada sub bidang pengairan / sumber daya air dan bidang energi sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pekerjaan Umum Pengairan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, yaitu:
- a. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan 4 (empat) Bidang;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Laporan.
- c. Masing-masing Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari:
1. Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi;
2. Bidang Operasi dan Pemeliharaan;
3. Bidang Bina Manfaat;
4. Bidang Energi Sumber Daya Mineral;
- d. Bidang-Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan membawahkan Seksi-Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:
1. Bidang Sumber Daya Air Dan Irigasi membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari :
- a) Seksi Perencanaan Teknis;
- b) Seksi Sumber Daya Air;
- c) Seksi Jaringan Irigasi;
2. Bidang Operasi dan Pemeliharaan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Operasi;
- b) Seksi Pemeliharaan;
- c) Seksi Data;
3. Bidang Bina Manfaat membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Irigasi Pedesaan dan Kelembagaan;
- b) Seksi Pembinaan dan Kemitraan;
- c) Seksi Irigasi Sumur Pompa Dalam;
4. Bidang Energi Sumber Daya Mineral membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Geologi dan Penataan Wilayah Pertambangan;
- b) Seksi Pengusahaan Sumber Daya Mineral dan Pemanfaatan Energi;
- c) Seksi Air Tanah.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kelima DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
BAB V - DINAS DAERAH Bagian Pertama DINAS PENDIDIKAN
Pasal 16

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di sebagian bidang pekerjaan umum pada sub bidang persampahan yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di sebagian bidang pekerjaan umum pada sub bidang persampahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
BAB V - DINAS DAERAH Bagian Pertama DINAS PENDIDIKAN
Pasal 17

Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, yaitu:
- a. Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Laporan;
- c. Masing-masing Bidang pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari :
1. Bidang Kebersihan;
2. Bidang Pertamanan;
3. Bidang Peralatan dan Perbekalan;
- d. Bidang-Bidang pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan membawahkan Seksi-Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:
1. Bidang Kebersihan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan;
- b) Seksi Penanggulangan Limbah dan Pemusnahan Sampah;
- c) Seksi Angkutan dan Pemanfaatan Sampah;
2. Bidang Pertamanan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Taman;
- b) Seksi Penerangan Jalan Umum;
- c) Seksi Makam dan Bangunan Monumen;
3. Bidang Peralatan dan Perbekalan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Peralatan;
- b) Seksi Perbekalan;
- c) Seksi Perbengkelan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Keenam
DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
BAB V - DINAS DAERAH Bagian Pertama DINAS PENDIDIKAN
Pasal 18

- (1) Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan, serta bidang komunikasi dan informatika yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, serta bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
BAB V - DINAS DAERAH Bagian Pertama DINAS PENDIDIKAN
Pasal 19

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi yaitu:
- a. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan 4 ( empat) Bidang;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Laporan;
- c. Masing-masing Bidang pada Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari :
1. Bidang Lalu Lintas;
2. Bidang Angkutan;
3. Bidang Sarana dan Prasarana;
4. Bidang Informatika dan Komunikasi;
- d. Bidang-Bidang pada Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi membawahkan Seksi-Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:
1. Bidang Lalu Lintas membawahkan 2 (dua) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- b) Seksi Bimbingan, Keselamatan dan Ketertiban;
2. Bidang Angkutan membawahkan 2 (dua) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Angkutan Orang;
- b) Seksi Angkutan Barang dan Khusus;
3. Bidang Sarana dan Prasarana membawahkan 2 (dua) Seksi, yang terdiri dari:
14. a). Seksi Terminal;
- b. Seksi Perparkiran;
4. Bidang Informatika dan Komunikasi membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a. Seksi Pemberdayaan dan Penyelenggaraan Komunikasi;
- b. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Informatika;
- c. Seksi Sarana Informasi.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Ketujuh
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
BAB V - DINAS DAERAH Bagian Pertama DINAS PENDIDIKAN
Pasal 20

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian meliputi sub bidang tanaman pangan dan hortikultura yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian meliputi sub bidang tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
BAB V - DINAS DAERAH Bagian Pertama DINAS PENDIDIKAN
Pasal 21

Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, yaitu:
- a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang.
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Laporan;
- c. Masing-masing Bidang pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari :
1. Bidang Produksi Pertanian;
2. Bidang Usaha Pertanian;
3. Bidang Teknik;
- d. Bidang-Bidang pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahkan Seksi-Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:
1. Bidang Produksi Pertanian membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari :
- a) Seksi Budidaya;
- b) Seksi Pembenihan dan Pembibitan;
- c) Seksi Penyiapan Teknologi Produksi;
2. Bidang Usaha Pertanian membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari :
- a) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya;
- b) Seksi Agribisnis dan Informasi Pasar;
- c) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
3. Bidang Teknik membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b) Seksi Alat dan Mesin Pertanian;
- c) Seksi Irigasi Tingkat Usaha Tani dan Rehabilitasi Lahan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kedelapan
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
BAB V - DINAS DAERAH Bagian Pertama DINAS PENDIDIKAN
Pasal 22

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perikanan darat, dan sebagian bidang pertanian meliputi sub bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perikanan darat, dan sebagian bidang pertanian meliputi sub bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan, yaitu:
- a. Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan 4 (empat) Bidang;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Laporan;
- c. Masing-masing Bidang pada Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari:
1. Bidang Peternakan;
2. Bidang Perikanan;
3. Bidang Kesehatan Hewan;
4. Bidang Agribisnis;
- d. Bidang-Bidang pada Dinas Peternakan Dan Perikanan membawahkan Seksi-Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:
1. Bidang Peternakan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Kawasan dan Pembibitan;
- b) Seksi Pakan dan Teknologi;
- c) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
2. Bidang Perikanan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Budidaya Perikanan;
- b) Seksi Sumber Daya Ikan dan Lingkungan;
- c) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
3. Bidang Kesehatan Hewan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Pelayanan Medik dan Laboratorium;
- b) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
- c) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
4. Bidang Agribisnis membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Bina Usaha dan Pembiayaan;
- b) Seksi Pelayanan, Keahlian, Informasi dan Perijinan;
- c) Seksi Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kesembilan
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
BAB V - DINAS DAERAH Bagian Pertama DINAS PENDIDIKAN
Pasal 24

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kehutanan dan sebagian bidang pertanian pada sub bidang perkebunan yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan dan sebagian bidang pertanian pada sub bidang perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
BAB V - DINAS DAERAH Bagian Pertama DINAS PENDIDIKAN
Pasal 25

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, yaitu:
- a. Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan 4 (empat) Bidang;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Laporan;
- c. Masing-masing Bidang pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari:
1. Bidang Kehutanan;
2. Bidang Perkebunan;
3. Bidang Usaha dan Produksi;
4. Bidang Pengembangan;
- d. Bidang-Bidang pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan membawahkan Seksi-Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:
1. Bidang Kehutanan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pengembangan Hutan Rakyat;
- b) Seksi Pelestarian Hutan dan Konservasi Alam;
- c) Seksi Penatausahaan Hutan;
2. Bidang Perkebunan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari :
- a) Seksi Rehabilitasi, Diversifikasi Lahan dan Infra Struktur;
- b) Seksi Perlindungan Tanaman;
- c) Seksi Penatausahaan Perkebunan;
3. Bidang Usaha dan Produksi membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Bahan Tanam;
- b) Seksi Hasil Hutan dan Perkebunan;
- c) Seksi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran;
4. Bidang Pengembangan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Alat dan Mesin;
- b) Seksi Pemantapan Lahan;
- c) Seksi Pemanfaatan Lahan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kesepuluh
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
BAB V - DINAS DAERAH Bagian Pertama DINAS PENDIDIKAN
Pasal 26

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3)
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
BAB V - DINAS DAERAH Bagian Pertama DINAS PENDIDIKAN
Pasal 27

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu:
- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang.
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Laporan;
- c. Masing-masing Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari:
1. Bidang Pendaftaran Penduduk;
2. Bidang Pencatatan Sipil;
3. Bidang Informasi dan Administrasi Kependudukan;
- d. Bidang-Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membawahkan Seksi-Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:
1. Bidang Pendaftaran Penduduk membawahkan 2 (dua) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- b) Seksi Perpindahan Penduduk;
2. Bidang Pencatatan Sipil membawahkan 2 (dua) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Kelahiran dan Kematian;
- b) Seksi Perkawinan, Perceraian, dan Pengangkatan / Pengesahan Anak;
3. Bidang Informasi dan Administrasi Kependudukan membawahkan 2 (dua) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Informasi Administrasi Kependudukan;
- b) Seksi Pengelolaan Data Kependudukan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kesebelas
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
BAB V - DINAS DAERAH Bagian Pertama DINAS PENDIDIKAN
Pasal 28

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
BAB V - DINAS DAERAH Bagian Pertama DINAS PENDIDIKAN
Pasal 29

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu:
- a. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan 5 (lima) Bidang;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Laporan;
- c. Masing-masing Bidang pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari:
1. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
2. Bidang Pengembangan, Bantuan dan Perlindungan Sosial;
3. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
4. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan;
5. Bidang Transmigrasi dan Mobilitas Penduduk;
- d. Bidang-Bidang pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi membawahkan Seksi-Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:
1. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
- b) Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Tuna Sosial;
- c) Seksi Rehabilitasi Anak dan Remaja Bermasalah;
2. Bidang Pengembangan, Bantuan dan Perlindungan Sosial membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Bina Swadaya Masyarakat;
- b) Seksi Bina Organisasi dan Sumbangan Sosial;
- c) Seksi Bantuan Korban Bencana dan Perlindungan Sosial;
3. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
- b) Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
- c) Seksi Perluasan Kerja;
4. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Norma Kerja membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Bina Hubungan Industrial;
- b) Seksi Persyaratan Kerja;
- c) Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan;
5. Bidang Transmigrasi dan Mobilitas Penduduk membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Pengerahan;
- b) Seksi Penyiapan dan Pengembangan;
- c) Seksi Fasilitasi Perpindahan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Keduabelas DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Dan Fungsi
BAB V - DINAS DAERAH Bagian Pertama DINAS PENDIDIKAN
Pasal 30

- (1) Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Koperasi usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian, bidang perdagangan, serta bidang pariwisata yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah Koperasi usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian, bidang perdagangan, serta bidang pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
BAB V - DINAS DAERAH Bagian Pertama DINAS PENDIDIKAN
Pasal 31

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata, yaitu:
- a. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan 5 (lima) Bidang;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Laporan;
- c. Masing-masing Bidang pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari :
1. Bidang Pemberdayaan Koperasi;
2. Bidang Kelembagaan dan Akuntabilitas Koperasi;
3. Bidang Perindustrian dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
4. Bidang Perdagangan;
5. Bidang Pariwisata;
- d. Bidang-Bidang pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata membawahkan Seksi-Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:
1. Bidang Pemberdayaan Koperasi membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia;
- b) Seksi Usaha Koperasi;
- c) Seksi Pengembangan Kemitraan Koperasi;
2. Bidang Kelembagaan dan Akuntabilitas Koperasi membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Penataan Organisasi Koperasi;
- b) Seksi Penyuluhan Hukum dan Advokasi;
- c) Seksi Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi;
3. Bidang Perindustrian dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b) Seksi Sarana Industri dan Investasi;
- c) Seksi Usaha Industri dan Produksi;
4. Bidang Perdagangan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari :
- a) Seksi Pengembangan Usaha;
- b) Seksi Pemasaran dan Kerjasama;
- c) Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen;
5. Bidang Pariwisata membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari :
- a) Seksi Pengembangan Kepariwisataan;
- b) Seksi Penyelenggaraan dan Promosi;
- c) Seksi Pengelolaan dan Sarana Pariwisata.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Ketigabelas
DINAS PENDAPATAN
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi
BAB V - DINAS DAERAH Bagian Pertama DINAS PENDIDIKAN
Pasal 32

- (1) Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah, dan pengelolaan pasar yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan daerah dan pengelolaan pasar berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendapatan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, yaitu:
- a. Dinas Pendapatan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan 4 (empat) Bidang;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Laporan;
- c. Masing-masing Bidang pada Dinas Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari :
1. Bidang Pendataan dan Penetapan;
2. Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
3. Bidang Penagihan dan Keberatan;
4. Bidang Perencanaan;
- d. Bidang-Bidang pada Dinas Pendapatan membawahkan Seksi-Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:
1. Bidang Pendataan dan Penetapan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Pendataan dan Penilaian;
- b) Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
- c) Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
2. Bidang Pembukuan dan Pelaporan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari :
- a) Seksi Pembukuan Penerimaan;
- b) Seksi Pembukuan Benda Berharga;
- c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
3. Bidang Penagihan dan Keberatan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari :
- a) Seksi Penagihan;
- b) Seksi Keberatan;
- c) Seksi Verifikasi;
4. Bidang Perencanaan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri dari :
- a) Seksi Intensifikasi dan Eksentifikasi Pajak Daerah;
- b) Seksi Intensifikasi dan Eksentifikasi Retribusi Daerah;
- c) Seksi Intensifikasi dan Eksentifikasi Pendapatan Lainnya.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB VI - LEMBAGA TEKNIS DAERAH Bagian Pertama INSPEKTORAT
Pasal 36

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan dan berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang statistik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
Paragraf 2
Susunan Organisasi
BAB VI - LEMBAGA TEKNIS DAERAH Bagian Pertama INSPEKTORAT
Pasal 37

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat dan 5 (lima) Bidang;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Laporan;
- c. Masing-masing Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari :
1. Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah;
2. Bidang Ekonomi;
3. Bidang Pemerintahan Umum dan Aparatur;
4. Bidang Sosial Budaya;
5. Bidang Pendataan dan Statistik;
- d. Bidang-Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membawahkan Sub Bidang-Sub Bidang dan masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang terdiri dari:
1. Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah membawahkan 2 (dua) Sub Bidang, yang terdiri dari :
- a) Sub Bidang Sumber Daya Air dan Keciptakaryaan;
- b) Sub Bidang Perhubungan dan Penataan Ruang;
2. Bidang Ekonomi membawahkan 2 (dua) Sub Bidang, yang terdiri dari:
- a) Sub Bidang Pertanian;
- b) Sub Bidang Perekonomian;
3. Bidang Pemerintahan Umum dan Aparatur membawahkan 2 (dua) Sub Bidang, yang terdiri dari :
- a) Sub Bidang Pemerintahan Umum;
- b) Sub Bidang Kependudukan Dan Aparatur;
4. Bidang Sosial Budaya .membawahkan 2 (dua) Sub Bidang, yang terdiri dari :
- a) Sub Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan;
- b) Sub Bidang Sosial dan Tenaga Kerja;
5. Bidang Pendataan Dan Statistik membawahkan 2 (dua) Sub Bidang, yang terdiri dari :
- a) Sub Bidang Pendataan;
- b) Sub Bidang Statistik.
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Ketiga
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
BAB VI - LEMBAGA TEKNIS DAERAH Bagian Pertama INSPEKTORAT
Pasal 38

- (1) Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh Kepala Badan dan berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
BAB VI - LEMBAGA TEKNIS DAERAH Bagian Pertama INSPEKTORAT
Pasal 39

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, yaitu:
- a. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Laporan;
- c. Masing-masing Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari :
1. Bidang Pengembangan Pegawai;
2. Bidang Mutasi Pegawai;
3. Bidang Pembinaan, Data dan Pemberhentian;
- d. Bidang-Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan membawahkan Sub Bidang-Sub Bidang dan masingmasing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang terdiri dari:
1. Bidang Pengembangan Pegawai membawahkan 2 (dua) Sub Bidang, yang terdiri dari:
- a) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;
- b) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
2. Bidang Mutasi Pegawai membawahkan 2 (dua) Sub Bidang, yang terdiri dari:
- a) Sub Bidang Mutasi Kepangkatan dan Perpindahan;
- b) Sub Bidang Mutasi Jabatan;
3. Bidang Pembinaan, Data dan Pemberhentian membawahkan 2 (dua) Sub Bidang, yang terdiri dari:
- a) Sub Bidang Data;
- b) Sub Bidang Pembinaan dan Pemberhentian.
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Keempat
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
BAB VI - LEMBAGA TEKNIS DAERAH Bagian Pertama INSPEKTORAT
Pasal 40

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh Kepala Badan dan berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
BAB VI - LEMBAGA TEKNIS DAERAH Bagian Pertama INSPEKTORAT
Pasal 41

Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan, yaitu:
- a. Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Laporan;
- c. Masing-masing Bidang pada Badan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari:
1. Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
2. Bidang Pemerintahan;
3. Bidang Sosial dan Budaya;
- d. Bidang-Bidang pada Badan Penelitian dan Pengembangan membawahkan Sub Bidang-Sub Bidang dan masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang terdiri dari:
1. Bidang Perekonomian dan Pembangunan membawahkan 2 (dua) Sub Bidang, yang terdiri dari:
- a) Sub Bidang Perekonomian;
- b) Sub Bidang Pembangunan;
2. Bidang Pemerintahan membawahkan 2 (dua) Sub Bidang, yang terdiri dari:
- a) Sub Bidang Pemerintahan Umum;
- b) Sub Bidang Keuangan Daerah;
3. Bidang Sosial dan Budaya membawahkan 2 (dua) Sub Bidang, yang terdiri dari :
- a) Sub Bidang Sosial dan Tenaga Kerja;
- b) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kelima
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi
BAB VI - LEMBAGA TEKNIS DAERAH Bagian Pertama INSPEKTORAT
Pasal 42

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh Kepala Badan dan berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
BAB VI - LEMBAGA TEKNIS DAERAH Bagian Pertama INSPEKTORAT
Pasal 43

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, yaitu:
- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Laporan;
- c. Bidang-Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari :
1. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
2. Bidang Politik dan Integrasi Bangsa;
3. Bidang Pendataan dan Kajian Masalah;
- d. Masing-masing Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri membawahkan Sub Bidang - Sub Bidang dan masingmasing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang terdiri dari:
1. Bidang Hubungan Antar Lembaga membawahkan 2 (dua) Sub Bidang, yang terdiri dari:
- a) Sub Bidang Hubungan Lembaga Politik;
- b) Sub Bidang Hubungan Organisasi Masyarakat;
2. Bidang Politik dan Integrasi Bangsa membawahkan 2 (dua) Sub Bidang, yang terdiri dari:
- a) Sub Bidang Politik dan Hak Asasi Manusia;
- b) Sub Bidang Integrasi Bangsa;
3. Bidang Pendataan dan Kajian Masalah
17. a). Sub Bidang Pendataan Masalah ;
18. b). Sub Bidang Pengkajian Masalah.
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
Bagian Keenam PEMERINTAHAN DESA Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
BAB VI - LEMBAGA TEKNIS DAERAH Bagian Pertama INSPEKTORAT
Pasal 44

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh Kepala Badan dan berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan Pemerintahan Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
BAB VI - LEMBAGA TEKNIS DAERAH Bagian Pertama INSPEKTORAT
Pasal 45

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yaitu:
- a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat dan 4 (empat) Bidang;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Laporan;
- c. Masing-masing Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari :
1. Bidang Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan;
2. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kelurahan dan Pengembangan Sumber Daya Alam;
3. Bidang Sosial Budaya Masyarakat dan Pemanfataan Teknologi Tepat Guna;
4. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- d. Bidang-Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa membawahkan Sub Bidang-Sub Bidang dan masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang terdiri dari:
1. Bidang Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan membawahkan 2 (dua) Sub Bidang, yang terdiri dari :
- a) Sub Bidang Kelembagaan dan Tatalaksana Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan;
- b) Sub Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Desa/Kelurahan;
2. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kelurahan dan Pengembangan Sumber Daya Alam membawahkan 2 (dua) Sub Bidang, yang terdiri dari :
- a) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Pengembangan Sumber Daya Alam;
- b) Sub Bidang Penguatan Lembaga Keuangan/Ekonomi Masyarakat;
3. Bidang Sosial Budaya Masyarakat dan Pemanfataan Teknologi Tepat Guna membawahkan 2 (dua) Sub Bidang, yang terdiri dari:
- a) Sub Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya;
- b) Sub Bidang Motivasi Gotong Royong Masyarakat dan Pemanfataan Teknologi Tepat Guna;
4. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan membawahkan 2 (dua) Sub Bidang, yang terdiri dari :
- a) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
- b) Sub Bidang Keuangan dan Aset Desa/Kelurahan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Ketujuh BADAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi
BAB VI - LEMBAGA TEKNIS DAERAH Bagian Pertama INSPEKTORAT
Pasal 46

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh Kepala Badan dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
BAB VI - LEMBAGA TEKNIS DAERAH Bagian Pertama INSPEKTORAT
Pasal 47

Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, yaitu:
- a. Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat dan 4 (empat) Bidang;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Laporan;
- c. Masing-masing Bidang pada Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari :
1. Bidang Keluarga Berencana;
2. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
3. Bidang Keluarga Sejahtera;
4. Bidang Pengembangan Institusi;
- d. Bidang-Bidang pada Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan membawahkan Sub Bidang-Sub Bidang dan masingmasing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang terdiri dari:
1. Bidang Keluarga Berencana membawahkan 2 (dua) Sub Bidang, yang terdiri dari:
- a) Sub Bidang Pelayanan Kontrasepsi dan Kesehatan Reproduksi;
- b) Sub Bidang Peran Serta Keluarga;
2. Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahkan 2 (dua) Sub Bidang, yang terdiri dari:
- a) Sub Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Lembaga;
- b) Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
3. Bidang Keluarga Sejahtera membawahkan 2 (dua) Sub Bidang, yang terdiri dari :
- a) Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga;
- b) Sub Bidang Ketahanan Keluarga;
4. Bidang Pengembangan Institusi membawahkan 2 (dua) Sub Bidang, yang terdiri dari:
- a) Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
- b) Sub Bidang Kelembagaan Institusi.
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kedelapan
- (1) Badan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh Kepala Badan dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik pada sub bidang ketahanan pangan dan urusan penyuluhan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
BAB VI - LEMBAGA TEKNIS DAERAH Bagian Pertama INSPEKTORAT
Pasal 49

Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan, yaitu:
- a. Badan Ketahanan Pangan terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Laporan;
- c. Masing-masing Bidang pada Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari:
1. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
2. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
3. Bidang Penyuluhan;
- d. Bidang-Bidang pada Badan Ketahanan Pangan membawahkan Sub Bidang-Sub Bidang dan masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang terdiri dari:
1. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan membawahkan 2 (dua) Sub Bidang, yang terdiri dari:
- a) Sub Bidang Ketersediaan Pangan;
- b) Sub Bidang Distribusi Pangan;
2. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahkan 2 (dua) Sub Bidang, yang terdiri dari :
- a) Sub Bidang Penganekaragaman Pangan;
- b) Sub Bidang Mutu dan Keamanan Pangan;
3. Bidang Penyuluhan membawahkan 2 (dua) Sub Bidang, yang terdiri dari :
- a) Sub Bidang Programa Penyuluhan;
- b) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kesembilan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi
BAB VI - LEMBAGA TEKNIS DAERAH Bagian Pertama INSPEKTORAT
Pasal 50

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pendukung Tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu:
- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat dan 4 (empat) Bidang.
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Laporan;
- c. Masing-masing Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari:
1. Bidang Anggaran;
2. Bidang Akuntansi;
3. Bidang Perbendaharaan;
4. Bidang Aset Daerah;
- d. Bidang-Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah membawahkan Sub Bidang-Sub Bidang dan masingmasing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang terdiri dari:
1. Bidang Anggaran membawahkan 2 (dua) Sub Bidang, yang terdiri dari:
- a) Sub Bidang Perencanaan;
- b) Sub Bidang Pengendalian;
2. Bidang Akuntansi membawahkan 2 (dua) Sub Bidang, yang terdiri dari:
- a) Sub Bidang Pelaporan;
- b) Sub Bidang Verifikasi;
3. Bidang Perbendaharaan membawahkan 2 (dua) Sub Bidang, yang terdiri dari:
- a) Sub Bidang Belanja Non Gaji dan Pengelolaan Kasda;
- b) Sub Bidang Belanja Gaji;
4. Bidang Aset Daerah membawahkan 2 (dua) Sub Bidang, yang terdiri dari:
- a) Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan Aset;
- b) Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kesepuluh KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Dan Fungsi
BAB VI - LEMBAGA TEKNIS DAERAH Bagian Pertama INSPEKTORAT
Pasal 52

- (1) Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh Kepala Kantor dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Susunan Organisasi
Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, yaitu:
- a. Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Seksi;
- b. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:
1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
2. Seksi Pemantauan dan Pemulihan;
3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kesebelas
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
BAB VI - LEMBAGA TEKNIS DAERAH Bagian Pertama INSPEKTORAT
Pasal 54

- (1) Kantor Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh Kepala Kantor dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang perpustakaan, bidang arsip dan dokumentasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Susunan Organisasi
BAB VI - LEMBAGA TEKNIS DAERAH Bagian Pertama INSPEKTORAT
Pasal 55

Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Kearsipan, yaitu :
- a. Kantor Perpustakaan Dan Kearsipan terdiri dari Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Seksi.
- b. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:
1. Seksi Deposit, Pengolahan dan Pengembangan;
2. Seksi Layanan dan Informasi;
3. Seksi Kearsipan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Keduabelas
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Paragraf 1
- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh Direktur dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Madiun meliputi :
- a. Rumah Sakit Umum Daerah Caruban;
- b. Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang pelayanan kesehatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
BAB VI - LEMBAGA TEKNIS DAERAH Bagian Pertama INSPEKTORAT
Pasal 57

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Caruban, yaitu:
- a. Rumah Sakit Umum Daerah Caruban terdiri dari Direktur, Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Bidang;
- b. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Perencanaan Informasi;
- c. Masing-masing Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Caruban dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari:
1. Bidang Pelayanan;
2. Bidang Penunjang;
3. Bidang Keuangan;
- d. Bidang-Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Caruban membawahkan Seksi-Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:
1. Bidang Pelayanan membawahkan 2 (dua) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Pelayanan Medik;
- b) Seksi Pelayanan Keperawatan;
2. Bidang Penunjang membawahkan 2 (dua) Seksi, yang terdiri dari:
15. a). Seksi Penunjang Medik;
16. b). Seksi Penunjang Non Medik;
3. Bidang Keuangan membawahkan 2 (dua) Seksi, yang terdiri dari:
18. a). Seksi Anggaran dan Mobilisasi Dana;
19. b). Seksi Verifikasi dan Akuntansi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB VI - LEMBAGA TEKNIS DAERAH Bagian Pertama INSPEKTORAT
Pasal 58

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo, yaitu:
- a. Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo terdiri dari Direktur, Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Bidang;
- b. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Perencanaan Informasi;
- c. Masing-masing Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari:
1. Bidang Pelayanan;
2. Bidang Penunjang;
3. Bidang Keuangan;
- d. Bidang-Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo membawahkan Seksi-Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:
1. Bidang Pelayanan membawahkan 2 (dua) Seksi, yang terdiri dari:
- a) Seksi Pelayanan Medik;
- b) Seksi Pelayanan Keperawatan;
2. Bidang Penunjang membawahkan 2 (dua) Seksi, yang terdiri dari:
14. a). Seksi Penunjang Medik;
15. b). Seksi Penunjang Non Medik;
3. Bidang Keuangan membawahkan 2 (dua) Seksi, yang terdiri dari:
17. a). Seksi Anggaran dan Mobilisasi Dana;
18. b). Seksi Verifikasi dan Akuntansi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB VII - KECAMATAN
Pasal 59

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Kecamatan di Kabupaten Madiun meliputi:
- a. Kecamatan Madiun;
- b. Kecamatan Jiwan;
- c. Kecamatan Balerejo;
- d. Kecamatan Sawahan;
- e. Kecamatan Mejayan;
- f. Kecamatan Wonoasri;
- g. Kecamatan Pilangkenceng;
- h. Kecamatan Saradan;
- i. Kecamatan Wungu;
- j. Kecamatan Kare;
- k. Kecamatan Gemarang;
- l. Kecamatan Geger ;
- m. Kecamatan Kebonsari ;
- n. Kecamatan Dolopo;
- o. Kecamatan Dagangan.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
BAB VII - KECAMATAN
Pasal 60

Susunan Organisasi Kecamatan, yaitu:
- a. Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretariat dan 5 (lima) Seksi;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Pelayanan;
- c. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:
1. Seksi Tata Pemerintahan;
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Seksi Pembangunan dan Perekonomian;
4. Seksi Kesejahteraan Sosial;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB VIII - KELURAHAN
Pasal 61

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kecamatan yang dipimpin oleh Lurah dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mempunyai tugas:
- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Kelurahan di Kabupaten Madiun meliputi:
- a. Kelurahan Nglames di Kecamatan Madiun;
- b. Kelurahan Wungu di Kecamatan Wungu;
- c. Kelurahan Munggut di Kecamatan Wungu;
- d. Kelurahan Bangunsari di Kecamatan Mejayan;
- e. Kelurahan Pandean di Kecamatan Mejayan;
- f. Kelurahan Krajan di Kecamatan Mejayan;
- g. Kelurahan Bangunsari di Kecamatan Dolopo;
- h. Kelurahan Mlilir di Kecamatan Dolopo.
Paragraf 2
Susunan Organisasi
BAB VIII - KELURAHAN
Pasal 62

Susunan Organisasi Kelurahan, yaitu:
- a. Kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretariat dan 4 (empat) Seksi;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris;
- c. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:
1. Seksi Pemerintahan;
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
3. Seksi Pembangunan;
4. Seksi Kesejahteraan Sosial.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB IX - STAF AHLI
Pasal 63

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya, dapat dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) Staf Ahli, yang terdiri dari :
- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan;
- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Staf Ahli Bupati berkedudukan sebagai tenaga ahli Bupati sesuai dengan bidangnya dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (5) Staf Ahli Bupati mempunyai tugas dan fungsi:
- a. memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (6) Tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya secara administratif, Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dan hubungan kerja Staf Ahli dengan Perangkat daerah lainnya bersifat konsultasi dan koordinasi.
BAB X - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 64

- (1) Masing-masing Dinas dan Badan tertentu dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dilapangan serta yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas/Badan melalui Sekretaris Dinas/Badan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dan kelompok jabatan fungsional.
BAB X - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 65

Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, tugas dan fungsi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 66

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 68

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 69

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 70

Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, pejabat yang nama jabatan dan tugas pokok dan fungsi tidak mengalami perubahan tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini dan tidak perlu dilakukan pelantikan kembali.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.
Ditetapkan di Madiun pada tanggal 8 Nopember 2011
BUPATI MADIUN, ttd. MUHTAROM
Diundangkan di Madiun pada tanggal 19 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH, ttd.
Drs. SOEKARDI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19551111 197703 1 005
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI D Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM u.b. Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
Drs. Ec. SA'DANI DS,M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19571211 198903 1 002