PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor ^\ Tahun 2013
Tentang No Description
Berlaku: 11 Tahun 2008
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
- 
WALIKOTA MANADO
PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR ^\ TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MANADO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MANADO,
a. bahwa tugas pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Manado berdasarkan Peraturan Walikota Manado Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rincian dan Tugas Fungsi Sekretariat Daerah Kota Manado mempunyai tugas menyusun dan mengoordinasikan perumusan perundang-undangan, memberikan bantuan hukum, pembinaan, dan mendokumentasikan produk hukum, memiliki beban kerja dan rutinitas yang tinggi dan dan seringkali pelaksanaannya diluar jam kerja dan/atau hari kerja;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, maka perlu memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Manado;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Manado dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Manado dalam rangka peningkatan kesejahteraan, disiplin, dan kinerja pegawai;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Derah Kota Manado; d.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 2.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3.
Menetapkan:
4. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado;
14. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BAGIAN HUKUM DANPERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MANADO.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Asisten Sekretaris Daerah Kota adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Manado.
(^
5. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan adalah Bagian Hukum dan PerundangUndangan Sekretariat Daerah Kota Manado.
6. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Manado.
7. Badan Kepegawaian dan Diklat yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Manado.
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Manado, Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi dan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Pusat yang dipekerjakan pada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Manado berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Manado.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi Negara.
12. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi pemerintahan daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
13. Jabatan Fungsional Umum selanjutnya disebut JFU, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan keahlian atau keterampilan tertentu secara mandiri, yang kenaikan pangkatnya tidak berdasarkan perolehan angka kredit.
14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural pada satuan kerja yang dipangku oleh seorang pegawai negeri sipil.
15. Masa waktu 1(satu) bulan adalah jumlah hari kerja selama 1(satu) bulan berjalan.
16. Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan beban kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.
13. 17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado.
14. 18.Atasan langsung adalah pejabat yang karena kedudukannya atau jabatannya membawahi seorang pegawai atau lebih pegawai.
19. Inspeksi mendadak selanjutnya disebut sidak adalah kunjungan resmi untuk memeriksa yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan.
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan untuk :
- a. meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS;
- b. memotivasi PNS dan CPNS untuk bekerja lebih giat dan profesional;
- c. memotivasi PNS yang bekerja melampaui beban kerja normal;
- d. meningkatkan kinerja PNS dan CPNS; dan
- e. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

TPP diberikan kepada PNS dan CPNS.
BAB III - PNS DAN CPNS YANG DAPAT MENERIMA TPP DAN YANG TIDAK DAPAT MENERIMA TPP
Pasal 4

PNS dan CPNS yang dapat menerima TPP adalah :
- a. PNS dan CPNS yang secara sah telah diangkat dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang untuk bertugas di Bagian Hukum dan PerundangUndangan;
- b. PNS yang diangkat atau dipindahkan dalam jabatan struktural yang dilantik sebelum dan/atau pada tanggal 11 bulan berjalan, pemberian TPP sesuai dengan jabatannya terhitung mulai saat dilantik;
- c. PNS yang diangkat atau dipindahkan dalam jabatan struktural yang dilantik setelah tanggal 11 bulan berjalan, pemberian TPP sesuai dengan jabatannya terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya;
- d. PNS yang pindah tugas dari satuan kerja perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Kota pada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan berlaku ketentuan sebagaimanadimaksud pada huruf b dan huruf c;
- f. PNS yang melaksanakan tugas pendidikan dan pelatihan tidak lebih dari 3(tiga) bulan yang dibuktikan dengan surat tugas.
- e. PNS yang pindah tugas pada Pemerintah Kota dapat menerima TPP setelah 6 (enam) bulan menjalankan tugas di Bagian Hukum dan Perundang-Undangan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya, kecuali yang diangkat dalam jabatan struktural berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada hurufb dan hurufc;
BAB III - PNS DAN CPNS YANG DAPAT MENERIMA TPP DAN YANG TIDAK DAPAT MENERIMA TPP
Pasal 5

PNSdan CPNS yang tidak dapat menerima TPP adalah :
- a. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP);
2. c PNS dan CPNS dipekerjakan/ diperbantukan pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain;
- b. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Kota;
- d. PNS dan CPNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwajib lebih dari 12 (dua belas) hari kerja pada bulan berjalan;
- e. PNS dan CPNS yangberstatus terdakwa atau terpidana;
- f. PNS dan CPNS yang diberhentikan sementara;
- g. PNS yangmenjalankan cuti di luar tanggungan negara;
- h. PNS dan CPNS yang tidak masuk kantor karena alpa selama 10 (sepuluh) hari kerja atau lebih, baik secara terus menerus maupun berselang dalam masa waktu 1 (satu) bulan;
- i. PNS dan CPNS yang tidak masuk kantor karena izin dan/atau sakit dan/atau cuti selama masa waktu 1 (satu) bulan;
- j. PNS yang mengikuti pendidikan tugas belajar;
BAB IV - KRITERIA YANG MENERIMA TPP
Pasal 6

- (1) PNS dan CPNS yang menerima TPP harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- b. mencapai target kerja berdasarkan sasaran kerja yang telah ditetapkan;
- a. masuk kantor dan melaksanakan tugas secara penuh sesuai tugas pokok dan fungsi dengan pencapaian kinerja yangdiharapkan;
- c. mengikuti apel pagi dan apel siang/sore dan kegiatan apel kerja lainnya secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. tidak meninggalkan tempat kerja selama jam kerja kecuali dengan alasan yang sah;
- e. mengikuti kegiatan kenegaraan, rapat-rapat, apel bersama, olahraga dan kegiatan lainnya berdasarkan penugasan pejabat yang berwenang.
- (2) PNS dan CPNS yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pemotongan TPP.
KOMPONEN PENILAIAN DAN PERHITUNGAN TPP
BAB IV - KRITERIA YANG MENERIMA TPP
Pasal 7

TPP diberikan setiap bulan kepada PNS dan CPNS berdasarkan penilaian komponen kinerja dan komponen disiplin.
BAB IV - KRITERIA YANG MENERIMA TPP
Pasal 8

- (1) Penilaian komponen kinerja dalam perhitungan pemberian TPP ditetapkan berdasarkan faktor-faktor kinerja sebagai berikut:
- a. produktifitas;
- b. efektifitas;
- c. efisiensi;
- d. inovasi;
- e. kerja sama;
- f. kecepatan;
- g. tanggung jawab; dan
- h. ketaatan.
- (2) Kriteria penilaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Setiap atasan langsung secara berjenjang wajib membuat dan menetapkan nilai kinerja PNS dan CPNS bawahannya berdasarkan capaian kerja pada sasaran kerja individu pegawai setiap bulan dan perilaku kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Nilai kinerja PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dan ditetapkan sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi.
- (5) Persentase capaian kinerja dalam perhitungan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Nilai kinerja dan persentase capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disetujui oleh Kepala Bagian dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini.
- (7) Pejabat penilai kinerja dalam pemberian TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB IV - KRITERIA YANG MENERIMA TPP
Pasal 9

- (1) Penilaian komponen disiplin ditetapkan berdasarkan kehadiran dan disiplin, yaitu :
- a. masuk kantor;
- b. mengikuti apel pagi;
- c. mengikuti apel sore;
- d. mengikuti kegiatan kenegaraan, rapat-rapat, apel kerja bersama, upacara, olahraga dan kegiatan lainnya berdasarkan penugasan pejabat yang berwenang;
- e. tidak meninggalkan tempat kerja tanpa alasan yang sah;
- f. tidak terjaring sidak; dan
- g. tidak dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) PNS dan CPNS yang tidak memenuhi kriteria penilaian disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pemotongan TPP.
- (3) Tabulasi dan besaran persentase pemotongan komponen disiplin sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Tabulasi dan besaran persentase pemotongan komponen disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibedakan antara jabatan struktural dan jabatan fungsional umum dan/atau fungsional tertentu.
- (5) Izin terlambat atau izin tidak apel pagi tidak berlaku pada kegiatan :
- a. upacara kenegaraan;
- b. apel kerja perdana awal tahun;
- c. apel kerja perdana setiap bulan;
- d. apel kerja pasca cuti bersama hari besar keagamaan; dan
- e. jumat pagi bersih lingkungan anda (jumpa berlian) ; dan
- f. apel kerja akhir tahun.
- (6) PNS dan CPNS yang tidak masuk kantor karena cuti dan/atau sakit selama 12 (dua belas) hari kerja dihitung secara kumulatif selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan surat cuti dan/atau surat keterangan sakit dari dokter tidak mendapatkan pemotongan komponen disiplin.
- (7) PNS dan CPNS yang tidak masuk kantor karena cuti dan/atau sakit lebih dari 12 (dua belas) hari kerja dihitung secara kumulatif selama 1 (satu) bulan mendapat pemotongan komponen disiplin sebesar 50% (lima puluh persen), dan untuk nilai kinerja sesuai dengan hasil kerja yang bersangkutan berdasarkan penilaian atasan langsung.
- (8) PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mendapatkan tambahan pemotongan komponen disiplin apabila pada bulan berjalan tidak masuk kantor karena alpa, izin, tidak mengikuti apel pagi/sore, tidak mengikuti kegiatan kenegaraan, kegiatan lainnya berdasarkan penugasan pejabat yang berwenang.
- (9) PNS dan CPNS yang tidak masuk kantor karena sakit tanpa melampirkan surat keterangan dari dokter dikategorikan izin pada rekapitulasi kehadiran.
- (10) PNS dan CPNS yang tidak masuk kantor karena izin untuk kepentingan pribadi selama 1 (satu) bulan berjalan hanya dapat diberikan izin maksimal 2 (dua) hari kerja, kecuali untuk alasan yang bersifat penting dengan mengajukan permohonan dan/atau bukti yang dapat diterima.
- (11) PNS dan CPNS yang tidak masuk kantor karena izin untuk kepentingan pribadi lebih dari 2 (dua) hari kerja selama 1 (satu) bulan dengan alasan yang tidak dapat diterima dianggap sebagai alpa.
- (12) PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin, pemotongan komponen disiplin ditambah dengan persentase pemotongan dari jenis hukuman disiplin tersebut.
- (13) PNS dan CPNS yang dijatuhi 2 (dua) atau lebih jenis hukuman disiplin persentase pemotongan TPP dihitung dari jenis hukuman disiplin terberat.
- (14) Pemotongan komponen disiplin terhadap PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
- (15) Pemotongan TPP bagi PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak mengurangi penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB IV - KRITERIA YANG MENERIMA TPP
Pasal 10

- (1) Perhitungan nilai persentase hasil capaian TPP dihitung dari persentase capaian kinerja dikurangi dengan jumlah pemotongan komponen disiplin.
- (2) PNS dan CPNS yang nilai persentase hasil capaian TPP mendapat nilai minus, dibulatkan menjadi 0% (nol persen).
("
v
/
BAB VI - BESARAN TPP DAN TATA CARA VERIFIKASI DAN PERMINTAAN TPP
Pasal 11

Besaran TPP yang diberikan kepada setiap PNS dan CPNS ditetapkan dengan menggunakan pendekatan beban kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB VI - BESARAN TPP DAN TATA CARA VERIFIKASI DAN PERMINTAAN TPP
Pasal 12

- (1) Bagian hukum dan perundang-undangan wajib membuat dokumen :
- a. penetapan Sasaran Kerja Individu Pegawai 1 (satu) bulan pada awal bulan;
- b. pengukuran Sasaran Kerja Individu Pegawai 1 (satu) bulan pada akhir bulan;
- c. penilaian kinerja PNS dan CPNS selama 1 (satu) bulan;
- d. rekapitulasi kehadiran pegawai selama 1 (satu) bulan;
- e. rekapitulasi hasil capaian kinerja pegawai selama 1 (satu) bulan;
- f. daftar perhitungan TPP berdasarkan penilaian persentase komponen disiplin dan kinerja selama 1 (satu) bulan;
- g. daftar permintaan TPP selama 1 (satu) bulan,
- h. daftar pembayaran TPP selama 1 (satu) bulan; dan
- i. surat penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf i dimasukkan ke BKD untuk diperiksa.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h sebelum dimasukkan ke BKD terlebih dahulu diverifikasi oleh pejabat yang berwenang di masing-masing SKPD.
- (4) Dokumen permintaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimasukkan ke BKDdalam bentuk hardcopy sebanyak (2) dua rangkap dan softcopy untuk diperiksa.
- (5) Dokumen permintaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang salah dan/atau tidak lengkap dikembalikan ke SKPD untuk dikoreksi dan/atau dilengkapi.
- (6) Dokumen permintaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diperiksa dan telah sesuai/tidak ada kesalahan dibuatkan rekomendasi/salinan dokumen TPP yang diparaf dan ditandatangani oleh Kasubid. Kesejahteraan Pegawai atau Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Kesejahteraan Pegawai pada BKD.
- (7) Pemeriksaan dokumen permintaan TPP paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah listing dokumen permintaan TPP diterima di BKD.
- (8) Dalam mengajukan dokumen permintaan TPP setiap SKPD wajib melampirkan dokumen penunjang berupa daftar hadir, surat izin, surat keterangan sakit dari dokter, surat cuti, surat tugas, dan keterangan lainnya ke BKD.
- (9) Daftar hadir PNS dan CPNS Bagian Hukum dan Perundang-Undangan diverifikasi oleh Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Manado.
- (10) Dokumen permintaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke BKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (11) Dokumen yang dimasukkan diatas tanggal 10 (sepuluh) akan diperiksa pada bulan berikutnya.
- (12) Untuk penyerapan TPP pada bulan Desember proses rekapitulasi kehadiran dan penilaian kinerja maksimal sampai dengan tanggal 24 Desember.
BAB VI - BESARAN TPP DAN TATA CARA VERIFIKASI DAN PERMINTAAN TPP
Pasal 13

- (1) Permintaan pembayaran TPP diajukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado dengan memasukkan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h.
- (2) Prosedur permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - JAM KERJA DAN SISTEM ABSENSI
Pasal 14

- (1) Jam kerja Bagian Hukum dan Perundang-Undangan adalah :
- a. hari Senin s.d Kamis
:
08.00 16.30 Wita
- b. hariJumat
:
- 08.00 11.30 Wita
- (2) Tambahanjam kerja akan diatur oleh kepala bagian.
BAB VII - JAM KERJA DAN SISTEM ABSENSI
Pasal 15

- (1) Bagian Hukum dan Perundang-Undangan wajib memiliki alat absensi elektronik.
- (2) PNS dan CPNS wajib mengambil absensi melalui alat absensi elektronik.
BAB VIII - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap pemberian TPP kepada PNS dan CPNS dilaksanakan melalui:
- a. pengawasan melekat yaitu dilakukan oleh masing-masing Kepala Bagian dan atasan langsung secara berjenjang; dan
- b. pengawasan fungsional yaitu dilakukan oleh Tim Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian Pemberian TPP di BKD.
- (2) Kepala Bagian dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian TPP kepada PNS dan CPNS.
- (3) Kelengkapan dan kebenaran data dokumen Permintaan TPP menjadi tanggung jawab Kepala Bagian.
BAB IX - ALOKASI BELANJA
Pasal 17

- (1) Belanja TPP dibebankan pada APBD.
- (2) Belanja TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Hukum dan Perundang-Undangan.
- (3) Bagian Hukum dan Perundang-Undangan menyusun kebutuhan anggaran TPP dalam RKA setiap tahun.
LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR TAHUN 2013 TANGGAL TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MANADO
KRITERIA PENILAIAN KINERJA
| KODE | URAIAN | NILAI |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | PRODUKTIVITAS : Jumlah pekerjaan (volume fisik) yang mampu diselesaikan) | |
| A | Sangat Produktif, volume fisik kegiatan yang dilakukan sesuai target yang ditetapkan bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. | 97 - 100 |
| B | Produtktif, volume fisik kegiatan yang dilakukan mencapai 90% - 99% | 90-96 |
| C | Cukup produktif, volume fisik kegiatan yang dilakukan mencapai 70 - 89 % | 70-89 |
| D | Kurang produktif, volume fisik 41 - 69 % | 30-69 |
| E | Tidak produktif, volume fisik dibawah 41% dari target yang ditetapkan | 0-29 |
| 2 | EFEKTIFITAS, hasil yang dicapai dibandingkan dengan kualitas yang diharapkan/ ditetapkan. | |
| A | Efektifitas sangat tinggi, yaitu kualitas yang diperoleh sangat baik | 97 - 100 |
| B | Efektifitas tinggi, yaitu kualitas yang diperoleh baik | 90-96 |
| C | Efektifitas cukup tinggi, yaitu kualitas yang diperoleh cukup baik | 70-89 |
| D | Efektifitas rendah, yaitu kualitas yang diperoleh kurang baik | 30-69 |
| E | Efektifitas sangat rendah, yaitu kualitas yang diperoleh tidak baik | 0-29 |
| 3 | EFISIENSI, hasil pekerjaan dibandingkan dengan sumberdaya yang digunakan | |
| A | Efisiensi sangat tinggi, tercapainya hasil pekerjaan dengan penggunaan sumber daya yang lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan. | 97 - 100 |
| B | Efisiensi tinggi, tercapainya hasil pekerjaan dengan penggunaan sumber daya yang sesuai anggaran yang ditetapkan. | 90-96 |
| C | Efisiensi sedang, tercapainya hasil pekerjaan dengan penggunaan sumber daya melebihi dari anggaran yang ditetapkan (mencapai 10%) | 70-89 |
| D | Efisiensi kurang, tercapainya hasil pekerjaan dengan penggunaan sumber daya mencapai diatas 10% dan dibawah 20% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan. | 30-69 |
| E | Efisiensi rendah, tercapainya hasil pekerjaan dengan penggunaan sumber daya lebih dari 20% dari anggaran yang ditetapkan. | 0-29 |
| 4 | INOVASI, Kemampuan untuk memberikan atau mengimplementasikan ide / gagasan atau cara dan prosedur baru yang lebih baik dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi. | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A | Sangat baik, yaitu dapat memberikan ide / gagasan / cara / prosedur baru yang sangat baik serta dapat mengimplementasikannya. | 97 - 100 |
| B | Baik, dapat mengimplementasikan suatu ide / gagasan / cara / prosedur baru yang ada. | 90-96 |
| C | Cukup, yaitu cukup mampu mengimplementasikan suatu ide/gagasan/cara/ prosedur baru yang ada. | 70-89 |
| D | Kurang, yaitu kurang mampu mengimplementasikan suatu ide/gagasan/cara/ prosedur baru yang ada. | 30-69 |
| E | Tidak dapat mengimplementasikan ide/gagasan/cara/prosedur baru yang ada. | 0-29 |
| 5 | KERJA SAMA, Kemampuan untuk melakukan kerja dengan baik sesama rekan dalam satuan kerja maupun dengan satuan kerja lainnya untuk menyelesaikan sesuau tugas yang ditentukan, untuk mencapai tujuan organisasi. | |
| A | Sangat mampu menjalin dan membina hubungan kerja sama | 97 - 100 |
| B | Mampu menjalin dan membina hubungan kerja sama | 90-96 |
| C | Cukup mampu menjalin dan membina hubungan kerja sama | 70-89 |
| D | Kurang mampu menjalin dan membina hubungan kerja sama | 30-69 |
| E | Tidak mampu menjalin dan membina hubungan kerja sama | 0-29 |
| 6 | KECEPATAN, Waktu penyelesaian pekerjaan | |
| A | Lebih cepat menyelesaikan pekerjaan dari waktu yang ditetapkan | 97 - 100 |
| B | Tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan | 90-96 |
| C | Terlambat dari waktu yang ditetapkan dalam menyelesaikan pekerjaan (kurang dari 1 hari) | 70-89 |
| D | Sangat terlambat dari waktu yang ditetapkan dalam menyelesaikan pekerjaan (lebih dari 1 hari kurang dari 2 hari) | 30-69 |
| E | Pekerjaan tidak selesai di atas 2 hari | 0-29 |
| 7 | TANGGUNG JAWAB, Komitmen yang tinggi dalam menjalankan kewajiban dan tugas pokok bagi kepentingan organisasi. | |
| A | Sangat bertanggung jawab | 97 - 100 |
| B | Bertanggungjawab | 90-96 |
| C | Cukup bertanggung jawab | 70-89 |
| D | Kurang bertanggung jawab | 30-69 |
| E | Tidak bertanggung jawab | 0-29 |
| 8 | KETAATAN, yaitu Ketaatan PNS dan CPNS terhadap peraturan perundang- undangan tentang disiplin, kewajiban dan larangan, penggunaan pakaian dinas, serta ketaatan terhadap perintah atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| | Sangat taat | 97 - 100 |
| B | Taat | 90-96 |
| | Cukup taat | 70-89 |
| D | Kurang taat | 30-69 |
| E | Tidak taat | 0-29 |
WALIKOTA MANADO,
LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR TAHUN 2013
TANGGAL
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAH
KOTA MANADO
PERSENTASE CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PENILAIAN KINERJA PNS
| JUMLAH NILAI | PERSENTASE CAPAIAN KINERJA |
|-----------------------|------------------------------|
| 740 - 800 | 100% |
| 726 - 739 | 98% |
| 712 - 725 | 96% |
| 698 - 711 | 94% |
| 684 - 697 | 92% |
| 670 - 683 | 90% |
| 656 - 669 | 88% |
| 642 - 655 | 86% |
| 628 - 641 | 84% |
| 614 - 627 | 82% |
| 600 - 613 | 80% |
| 586 - 599 | 78% |
| 572 - 585 | 76% |
| 558 - 571 544 - 557 | 74% |
| 530 - 543 | 72% |
| 515 | 70% |
| 516 - 529 | 68% |
| 502 - | 66% |
| 488 - 501 | 64% |
| 474 - | 62% |
| 487 460 - 473 | 60% |
| 446 - 459 | 58% |
| 432 - 445 418 - 431 | 56% |
| | 54% |
| 404 - 417 | 52% |
| 390 - 403 376 - | 50% |
| 389 362 - 375 | 48% |
| 348 - 361 | 44% |
| | 46% |
| 334 - 347 320 - 333 | 42% |
| | 40% |
| 306 - 319 | |
| | 38% |
| 292 - 305 | 36% |
| 278 - 291 | 34% |
| 264 - 277 250 - 263 | 32% 30% |
| 236 - 249 Dibawah 236 | 28% |
| | 0% |
LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR TAHUN 2013 TANGGAL TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MANADO
DAFTAR JABATAN DAN ATASAN LANGSUNG / PEJABAT PENILAI KINERJA PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MANADO
| NO | PEJABAT/PEGAWAI | ATASAN LANGSUNG / PEJABAT PENILAI KINERJA | KET |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Manado | Sekretaris Daerah Kota | |
| 2 | Kepala Bagian | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Manado | |
| 3 | Kepala Sub Bagian | Kepala Bagian | |
| 4 | Jabatan Fungsional Umum / Jabatan Fungsional Tertentu | Kepala Sub Bagian | |
LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR TAHUN 2013 TANGGAL TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAH
KOTA MANADO
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PERBULAN PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MANADO
| NO | JABATAN / GOLONGAN | JABATAN / GOLONGAN | ESELON | BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (RP) | KET. |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|--------|
| A. | PEJABAT STRUKTURAL | PEJABAT STRUKTURAL | | | |
| | 1 | Kepala Bagian | III.A | 6.000.000,- | |
| | 2 | Kepala Sub Bagian | IV.A | 3.500.000,- | |
| B | JABATAN FUNGSIONAL UMUM / JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU | JABATAN FUNGSIONAL UMUM / JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU | | | |
| | 1 | Golongan IV & Golongan III | - | 2.000.000,- | |
| | 2 | Golongan II dan Golongan I | - | 1.500.000,- | |
| C | CPNS | CPNS | | | |
| | 1 | Golongan III | - | 1.000.000,- | |
| | 2 | Golongan II dan Golongan I | - | 750.000,- | |
WALIKOTA MANADO,
G. S. VI LTJMENTTJT
I
V
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAH
LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR TAHUN 2013 TANGGAL TENTANG KOTA MANADO
CONTOH-CONTOH FORMAT DOKUMEN TPP
A. FORMAT LEMBAR PENILAIAN KINERJA
- a. Contoh Format Lembar Penilaian Kinerja PNS Bukan Kepala Bagian
SKPD
BULAN
PNS YANG DINILAI :
- a. Nama
- b. NIP
- c. Pangkat/Gol. Ruang
- d. Jabatan / Non Jabatan
ATASAN LANGSUNG
- a. Nama
- b. NIP
- c. Pangkat / Gol. Ruang
- d. Jabatan
| KODE | URAIAN | NILAI |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | PRODUKTIVITAS : Jumlah pekerjaan (volume fisik) yang mampu diselesaikan. | |
| 2 | EFEKTIFITAS, hasil yang dicapai dibandingkan dengan kualitas yang diharapkan/ditetapkan. | |
| 3 | EFISIENSI, hasil pekerjaan dibandingkan dengan sumberdaya yang digunakan. | |
| 4 | INOVASI, Kemampuan untuk memberikan atau mengimplementasikan ide / gagasan atau cara dan prosedur baru yang lebih baik dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi. | |
| 5 | KERJA SAMA, Kemampuan untuk melakukan kerja dengan baik sesama rekan dalam satuan kerja maupun dengan satuan kerja lainnya untuk menyelesaikan sesuau tugas yang ditentukan, untuk mencapai tujuan organisasi. | |
| 6 | KECEPATAN, Waktu penyelesaian pekerjaan. | |
| 7 | TANGGUNG JAWAB, Komitmen yang tinggi dalam menjalankan kewajiban dan tugas pokok bagi kepentingan organisasi. | |
| 8 | KETAATAN, yaitu Ketaatan PNS dan CPNS terhadap peraturan perundang-undangan tentang disiplin, kewajiban dan larangan, penggunaan pakaian dinas, serta ketaatan terhadap perintah atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | |
| | JUMLAH NILAI | |
Manado,
201.
(Nama Jabatan Atasan Langsung)
NIP.
Pegawai Yang Bersangkutan,
NIP.
TAHUN 201...
Menyetujui, KEPALA BAGIAN
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 74 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerin­ tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 51);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan W alikota ini, yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang
4. Walikota adalah Walikota Singkawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Singkawang.
7. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang merupakan koordinator penyeleng­ garaan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan dalam Kota Singkawang.
8. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah.
9. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang merupakan perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Jabatan fungsional adalah sekolompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab W alikota melalui Sekretaris Daerah. yang kepada
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas:
- a. Camat;
- b. Sekretariat terdiri atas :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Program, Keuangan dan Aset.
- c. Seksi Pemerintahan;
+
- d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- g. Lurah terdiri atas:
1. Sekretariat;
6. dan Ketentraman 2. Seksi Pemerintahan, Ketertiban;
3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struk.tur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 4

Camat sebagaimana dimaksud Pasal 2 mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan W alikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerin­ tahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- c. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- d. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang­undangan; dan
- f. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh W alikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan W alikota;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerin­ tahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang­undangan; dan
- J. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh W alikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 7

Sekretariat melaksanakan sebagian tugas Carnat di bidang kesekretariatan yang meliputi tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Kecarnatan.
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian, penyusunan program, pengelolaan aset dan pengelolaan keuangan;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja Kecamatan;
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi, umum dan kepegawaian, penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset di lingkungan Kecamatan;
- e. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kecamatan; dan
- i. pelaksanan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 9

- ( 1) Sekretariat se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Program, Keuangan dan Aset.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 10

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan bidang umum dan kepegawaian serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi clan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan dan pelayanan di bidang umum dan kepegawaian sesuai peraturan perundang­ undangan;
- f. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di Kecamatan;
- g. penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN);
- h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;
- J. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian; dan
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan kepegawaian yang diserahkan oleh sekretaris.
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 12

Subbagian Program, Keuangan dan Aset sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat ( 1} huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Subbagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Subbagian Program, Keuangan dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset di lingkungan Kecamatan;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan clan pengelolaan aset;
- e. pelaksanaan urusan di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset sesuai peraturan perundang­undangan;
- f. penyusunan laporan kinerja tahunan (LKT) Kecamatan;
- g. penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kecamatan;
- h. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
1. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di Subbagian Program, Keuangan dan Aset;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset; dan
1. pelaksanaan tugas lain di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset yang diserahkan oleh sekretaris.
Bagian Ketiga
Seksi Pemerintahan
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 14

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf c, adalah perangkat kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 15

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan pelaksanaan pelayanan masyarakat.
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkup Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi Vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan;
- d. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan dan penyelenggaraan
pemerintahan Kelurahan;
- e. pembinaan, pengawasan, bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- f. koordinasi dan fasilitasi bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan bidang pemerintahan kepada masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- h. pemberian rekomendasi/ pengantar/keterangan yang berkaitan dengan bidang pemerintahan berdasarkan pelimpahan kewenangan W alikota;
- i. pengoordinasian kegiatan UPT Dinas/Badan di wilayah kerja Camat; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat
Seksi Ekonomi dan Pembangunan
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 17

Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 3 huruf ayat (1) huruf d, adalah perangkat kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 18

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pengembangan dan pemantauan kegiatan perekonomian dan pengawasan pembangunan sesuai kewenangan Kecamatan.
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ekonomi dan pembangunan lingkup Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- d. pemberian motivasi/ dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perekonomian di Kecamatan;
- f. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan bidang ekonomi dan pembangunan kepada masyarakat di Kecamatan;
- g. pemberian rekomendasi/pengantar/keterangan yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan pembangunan berdasarkan pelimpahan kewenangan Walikota;
- h. pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, U saha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, ketenagakerjaan, perburuhan, petemakan, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan berdasarkan pelimpahan kewenangan W alikota;
- i. fasilitasi pendataan dan pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi daerah, PBB di wilayah kerja Kecamatan sesuai pelimpahan kewenangan W alikota; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Pasal 20
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, adalah perangkat kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 21

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pelayanan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan,
2. monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial lingkup Kecamatan;
- b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan formal dan informal, porseni, kepramukaan, UKS, penyuluhan wajib belajar berdasarkan pelimpahan kewenangan W alikota;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial, pendataan masyarakat miskin, pendistribusian bantuan sosial/korban bencana alam/pengungsi di wilayah kerja Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan Walikota;
- e. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap generasi rnuda, olahraga prestasi dan olahraga tradisional, kebudayaan, peranan wanita dan pengarusutarnaan gender (PUG), kesehatan dan keluarga berencana;
- f. pengoordinasian dan fasili tasi terhadap pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat terlarang narko­ tika, psikotropika, zat adiktif (NAFZA) dan bahan berbahaya lainnya;
- g. pemberian rekomendasi/ surat pengantar /keterangan yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan sosial dan kepada organisasi kemasyarakatan serta organisasi kepemudaan untuk diteruskan kepada instansi teknis yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan Walikota;
- h. pernbinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat dan fasilitasi pelayanan kesehatan di kecamatan;
- i. pembinaan terhadap kerukunan antar umat beragama dan lernbaga adat dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masya­ rakat (LSM) di Kecamatan;
- j. pernbinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan berdasarkan pelirnpahan kewenangan Walikota; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keenam Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Pasal 23
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 3 ayat (1) huruf f, adalah perangkat kecarnatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 24

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang bekerja sama dengan unit kerja terkait.
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Keten teraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketenteraman dan ketertiban lingkup Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di Kecamatan;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoorganisasian satuan perlindungan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungs;
- f. pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat (LINMAS) di wilayah kerja Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan Walikota;
- g. pemberian rekomendasi/pengantar/keterangan yang berkaitan dengan bidang ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan pelimpahan kewenangan Walikota; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketujuh
Kelurahan
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 26

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 27

Lurah sebagaimana dimaksud pada pasal 26 mempunyai tugas membantu Camat dalam:
- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, Lurah mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 29

- (1) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas:
- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
- c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 30

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat ( 1) huruf a melaksanakan tugas pada kesekretariatan meliputi penyusunan rencana dan program kelurahan, pelaksanaan urusan umum (rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, tata persuratan, humas dan protokol, administrasi perjalanan dinas), penyusunan laporan kinerja tahunan (LKT), menyiapkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), tindak lanjut hasil pemeriksaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, membantu pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik daerah, fasilitasi urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, pelayanan administrasi lainnya kepada seluruh perangkat/ aparatur Kelurahan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b mempunyai tugas di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban meliputi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pelayanan data kependudukan, registrasi pertanahan, pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Induk Kependudukan, koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, pembinaan dan pengawasan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan, koordinasi dengan aparat penegak hukum, Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan LINMAS dan unit kerja terkait, serta pemuka agama dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat, koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan bersama instansi/institusi terkait di Kelurahan.
- (3) Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c mempunyai tugas di bidang ekonomi dan pembangunan meliputi penyiapan data potensi ekonomi di wilayah Kelurahan, pemberian surat pengantar/keterangan terhadap Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) meliputi bidang jasa, industri, koperasi, pertanian, pariwisata dan kebudayaan pemberian surat pengantar / keterangan terhadap pendirian bangunan untuk diteruskan kepada instansi teknis, koordinasi dan fasilitasi terhadap pelayanan pendataan pajak/retribusi daerah tertentu di wilayah Kelurahan, fasilitasi pendataan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan, melakukan koordinasi dengan Satuan Unit Kerja dan/ a tau instansi vertikal yang tugas
fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan tingkat RT/RW maupun Kelurahan, koordinasi dan fasilitasi pengawasan terhadap penertiban jenis usaha dan pendirian bangunan di Kelurahan.
- (4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d mempunyai tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial meliputi pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap Satuan Unit Kerja maupun swasta dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan formal dan informal, porseni, kepramukaan, UKS, program wajib belajar, koordinasi dan fasilitasi terhadap pengembangan generasi muda, olahraga prestasi clan tradisional, kebudayaan, peranan wanita dan pengarusutamaan gender (PUG), kesehatan, keluarga berencana, pembinaan kerukunan antar umat beragama dan lembaga adat, fasilitasi dan pemberian keterangan terhadap organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan, pelayanan dan pembinaan, kepada masyarakat meliputi pendataan penduduk mi skin, bantuan masyarakat, penanggulangan penyalahgunaan obat terlarang narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAFZA) dan bahan berbahaya lainnya, pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi serta penanggulangan rnasalah sosial di Kelurahan.
Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jurnlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
TATA KERJA DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 33

- ( 1) Dalam melaksanakan tugasnya seluruh pemegang Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing­ masing maupun antar satuan kerja sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan kecamatan wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya masing­masing.
- (3) Camat dan setiap unsur pimpinan unit kerja di lingkungan Kecamatan wajib melaksanakan fungsi pengawasan terhadap bawahannya masing­masing dan mengambil langkah­langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagian Kedua
Pelaporan
BAB IV - Bagian Kedua
Pasal 34

- ( 1) Camat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu­waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Camat wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang­undangan.
- (3) Setiap unsur pimpinan di lingkungan Kecamatan wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu­waktu, serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing­masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan kecamatan wajib memperhatikan dan mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan kerja bagi bawahan.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 35

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kata Singkawang;
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
BAB VII - KEPEGA W AIAN
Pasal 36

- (1) Cam.at diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil teknis pemerintahan kepegawaian sesuai perundang-undangan. yang menguasai pengetahuan dan memenuhi persyaratan dengan ketentuan peraturan
2. {2) Sekretaris, Kepala Subbagian, Kepala Seksi Kecamatan, Lurah, Kepala Seksi Kelurahan dan pegawai pada jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangundangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional di lingkungan Kecamatan memperhatikan syarat kompetensi jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Syarat jabatan untuk tiap Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan W alikota yang dirumuskan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (5) Sekretaris dan Kepala Subbagian diutamakan dijabat oleh personil yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang administrasi dan/ atau memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman kerja dibidang administrasi.
- (6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Uraian jabatan untuk tiap Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional ditetapkan
dengan Peraturan Walikota yang disusun berdasarkan analisis jabatan.
BAB VIII - JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 37

- ( 1) Camat merupakan jabatan struktural eselon Illa a tau jabatan administrator
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon lllb atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Seksi Kecamatan dan Lurah merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (4) Kepala Subbagian, Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi Kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (5) Staf Pelaksana pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan merupakan Jabatan Pelaksana.
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38

- (1) Camat wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi.
- (2) Evaluasi kinerja Kecarnatan dilakukan setiap tahun sekali dibawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab dibidang evaluasi dan pelaporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, setiap unsur pimpinan di lingkungan Kecamatan menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan Dinas, maka unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan evaluasi beban kerja setiap pemegang jabatan melalui observasi ( activity sampling) secara periodik.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 39

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, seluruh PNS beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 27 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dan seluruh PNS beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Pada saat Peraturan W alikota ini mulai berlaku :
1. Peraturan Walikota Nomor 27 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 N omor 27); dan
2. Peraturan Walikota Nomor 28 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 28).
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 28 Desember 2016
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 28 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG ttd SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 61
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,
1
1
e
5
;
Ii!:
0
...
g
z
5
j3:
o
t
1
t
0
0
d
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128 TAHUN 2000 TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS JAKARTA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada era globalisasi dipandang perlu mengalihkan status satuan kerja instansi Pemerintah menjadi badan usaha pelayanan yang secara otonom mengelola instansinya;
- b. bahwa Rumah Sakit Kanker Dharmais sebagai salah satu unit pelaksana teknis Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial berhubung dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pelayanan yang telah dicapai, dipandang perlu memiliki landasan kerja baru guna meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan;
- c. bahwa guna kelancaran dan terjaminnya pelaksanaan pengelolaan Rumah Sakit Kanker Dharmais secara ekonomis dan diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat, bangsa dan negara maka dianggap perlu mengalihkan status Rumah Sakit Kanker Dharmais menjadi suatu badan usaha pelayanan yang otonom;
- d. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan ketentuan tentang Pendirian Perusahaan Jawatan (PERJAN) Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta dengan Peraturan Pemerintah;
1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 850);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890), tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
Menetapkan :
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3928);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS JAKARTA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
- a. Perusahaan Jawatan adalah Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut PERJAN, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri, dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah berupa kekayaan Negara yang tidak dipisahkan dan tidak terbagi atas saham-saham, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000.
- b. Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang penatausahaan kekayaan Negara yang dimanfaatkan oleh PERJAN.
- c. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perumahsakitan.
- d. Direksi adalah Direksi PERJAN yang bertanggung jawab atas kepengurusan PERJAN serta mewakili PERJAN baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- e. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PERJAN yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan PERJAN.
- f. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi PERJAN dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar PERJAN dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
-3 - g. Pengawasan ...
- g. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap PERJAN dengan tujuan agar PERJAN melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan sesuai yang telah ditetapkan.
- h. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai PERJAN dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dan keadaan yang harus dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional.
- i. Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian PERJAN sesuai dengan kebijakan pengembangan usaha.
BAB II - PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Pemerintah ini didirikan Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 3

- (1) PERJAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, jasa pendidikan dan jasa penelitian di bidang kesehatan.
- (2) PERJAN mengelola kegiatannya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap PERJAN berlaku hukum Indonesia.
Bagian Kedua
Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 4

PERJAN berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 5

PERJAN didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Bagian Ketiga Sifat, Maksud, Tujuan dan Kegiatan
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 6

Sifat kegiatan jasa PERJAN adalah berfungsi sosial, profesional, dan etis dengan pengelolaan yang ekonomis serta tidak semata-mata mencari keuntungan.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 7

Maksud dan tujuan PERJAN adalah menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, pendidikan, dan penelitian, serta usaha lain di bidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan dan senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 7, PERJAN menyelenggarakan kegiatan :
- a. pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat baik dalam bentuk pelayanan promotif, preventif, kuratif, paliatif maupun rehabilitatif secara paripurna;
- b. pengembangan pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang onkologi meliputi molekuler,
Bagian Kedua ...
-5 - medik, bedah, radiasi, diagnostik, serta pelayanan penunjangnya;
- c. pendidikan, penelitian dan usaha lain dalam bidang kesehatan.
Bagian Keempat
Sumber Penerimaan dan Pengembangan Usaha
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 9

- (1) Untuk mendukung pembiayaan kegiatan PERJAN dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, PERJAN :
- a. dapat menerima bantuan dan atau subsidi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah berupa uang ataupun barang;
- b. berhak menerima pembayaran hasil jasa pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan dan hasil usaha-usaha lain yang sah;
- c. dapat menerima hasil kerja sama dengan pihak lain yang terkait.
- (2) Penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan rumah sakit dan usaha lain, bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 10

Dalam rangka pengembangan usaha, PERJAN dapat :
- a. menerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menerima pinjaman dari bank, lembaga keuangan lain dan atau pinjaman dari luar negeri berdasarkan usulan PERJAN atas persetujuan Menteri Keuangan;
- c. bekerja sama dengan lembaga lain yang mempunyai keterkaitan fungsi.
Bagian Kelima Kekayaan
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 11

- (1) Kekayaan PERJAN merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan yang dikelola oleh PERJAN dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membiayai kegiatan operasional PERJAN.
- (2) Modal PERJAN tidak terbagi atas saham-saham.
Bagian Keempat ...
- (3) Besarnya modal PERJAN pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan adalah sebesar seluruh kekayaan Negara yang tertanam pada PERJAN, yang nilainya akan ditetapkan kemudian oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama Menteri.
- (4) Pengalihan atau perjanjian dengan pihak ketiga yang menyangkut kekayaan PERJAN yang mengakibatkan pengalihan, harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Bagian Keenam
Pembinaan
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 12

- (1) Pembinaan keuangan PERJAN dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis oleh Menteri.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menetapkan kebijakan pelayanan, pendidikan dan penelitian kesehatan untuk tercapainya pemerataan, efisiensi dan mutu pelayanan kesehatan serta dengan menetapkan kebijakan pengembangan usaha.
- (3) Kebijakan pengembangan usaha PERJAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaan, penggunaan hasil usaha, serta kebijakan pengembangan lainnya.
- (4) Pembinaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memberikan pedoman dan atau petunjuk pelaksanaan bagi Direksi dan Dewan Pengawas untuk menjalankan kegiatan operasional pelayanan, pendidikan dan penelitian dalam bidang kesehatan.
- (5) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disusun berdasarkan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (6) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan PERJAN, Menteri Keuangan dan atau Menteri sewaktu-waktu dapat meminta keterangan dari Direksi dan Dewan Pengawas.
Bagian Ketujuh
Direksi
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 13

- (1) Kepengurusan PERJAN dilakukan oleh Direksi.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang serta seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 14

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang :
- a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman di bidang perumahsakitan dan berkelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian PERJAN;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- c. berkewarganegaraan Indonesia.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 15

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila berdasarkan kenyataan anggota Direksi :
- a. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau ketentuan peraturan Pemerintah ini;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan jawatan;
- d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan perusahaan jawatan.
- (4) Rencana pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberitahukan secara tertulis oleh Menteri kepada anggota Direksi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri Keuangan.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 14

...
- (5) Keputusan pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
<!-- formula-not-decoded -->
- (7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) masih dalam proses maka anggota Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (8) Menteri Keuangan menyampaikan pendapat kepada Menteri mengenai rencana pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (6).
- (9) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Menteri tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut batal.
- (10) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (11) Kedudukan sebagai anggota Direksi berakhir dengan dikeluarkan-nya keputusan pemberhentian oleh Menteri.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 16

Anggota-anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini :
- a. Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengurusan perusahaan;
- b. jabatan struktural dan fungsional dalam instansi/lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah;
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 17

Direksi mempunyai tugas dan wewenang untuk :
- a. memimpin dan mengurus PERJAN sesuai dengan tujuan PERJAN dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- b. menguasai, memelihara dan mengelola kekayaan PERJAN;
- c. mewakili PERJAN di dalam dan di luar pengadilan;
- d. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola PERJAN sebagaimana yang telah digariskan oleh Menteri;
- e. menetapkan kebijakan operasional PERJAN;
- f. menyiapkan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN;
- g. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi PERJAN sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi PERJAN;
- h. menetapkan struktur organisasi dan tata kerja PERJAN lengkap dengan rincian tugasnya setelah disetujui oleh Dewan Pengawas;
- i. mengangkat dan memberhentikan pegawai PERJAN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai PERJAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. menyiapkan Laporan Tahunan dan laporan berkala.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 18

- (1) Dalam menjalankan tugas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 :
- a. Direktur Utama dapat bertindak atas nama Direksi berdasarkan persetujuan para anggota Direksi lainnya;
- b. Para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, masing-masing untuk bidang yang menjadi tugas dan wewenangnya.
- (2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum memangku jabatan, kekosongan jabatan tersebut dipangku oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Menteri dapat menunjuk anggota Direksi yang baru untuk memangku jabatan yang terluang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat, maka sementara pengelolaan PERJAN dijalankan oleh Dewan Pengawas.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, Direksi dapat melaksanakan sendiri atau menyerahkan kuasa kepada :
- a. seorang atau beberapa orang anggota Direksi;
- b. seorang atau atau
2. beberapa orang pegawai PERJAN, baik sendiri maupun bersama-sama;
- c. orang dan atau badan lain, yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan PERJAN.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 20

Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf a, tidak berwenang mewakili PERJAN apabila :
- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara PERJAN dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan PERJAN.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 21

Besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 22

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan PERJAN sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.
- (1) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, sekurang-kurangnya memuat :
- a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
- b. posisi PERJAN saat ini;
- c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang;
- d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana Jangka Panjang beserta keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.
- (2) Rencana Jangka Panjang yang telah ditandatangani oleh anggota Direksi bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri dan Menteri Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Rencana Jangka Panjang berlaku efektif.
- (3) Menteri Keuangan menyampaikan pendapat mengenai Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Rencana Jangka Panjang berlaku efektif.
- (4) Pengesahan Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Menteri setelah memperoleh pendapat berupa persetujuan dari Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 24

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, sekurang-kurangnya memuat:
- a. Rencana Kerja;
- b. Rencana Anggaran;
- c. Proyeksi Keuangan;
- d. hal-hal lain yang memerlukan pengesahan Menteri.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Menteri dan Menteri Keuangan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Menteri Keuangan menyampaikan pendapat mengenai Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN belum disahkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN.
Bagian Kedelapan
Dewan Pengawas
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 25

Jumlah anggota Dewan Pengawas disesuaikan dengan kebutuhan PERJAN paling banyak 5 (lima) orang, dan seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 26

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perorangan yang :
- a. memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen PERJAN dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- c. Warga Negara Indonesia.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 27

Dewan Pengawas PERJAN terdiri dari unsur-unsur pejabat Departemen yang membawahi PERJAN, Departemen Keuangan dan Departemen/instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan PERJAN serta tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan usaha PERJAN.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktu-nya dengan pengangkatan anggota Direksi.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, apabila berdasarkan kenyataan anggota Dewan Pengawas :
- a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan atau ketentuan Peraturan Pemerintah ini;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan jawatan, atau
- d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan dalam perusahaan.
- (2) Rencana pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Menteri kepada anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri Keuangan.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih dalam proses maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Menteri Keuangan menyampaikan pendapat kepada Menteri mengenai rencana pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (7) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Menteri tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Dewan Pengawas tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal.
- (8) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (9) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Menteri.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas bertugas untuk :
- a. melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan PERJAN yang dilakukan oleh Direksi;
- b. memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan kepengurusan PERJAN.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan :
- a. Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN;
- b. ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
- c. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas dalam melakukan tugasnya berkewajiban :
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN yang diusulkan oleh Direksi;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan PERJAN, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan PERJAN;
- c. melaporkan dengan segera kepada Menteri dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja PERJAN;
- d. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan PERJAN.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri dan Menteri Keuangan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 32

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan PERJAN;
- b. meminta penjelasan dari Direksi dan atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengurusan PERJAN;
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 31

...
- c. meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- d. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- e. memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 33

Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, Menteri dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas atas beban PERJAN.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 34

Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada PERJAN dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran PERJAN.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 35

- (1) Rapat Dewan Pengawas diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan PERJAN sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajiban Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.
Bagian Kesembilan
Satuan Pengawasan Intern
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 36

- (1) Satuan Pengawasan Intern melaksanakan pengawasan intern keuangan dan operasional PERJAN.
- (2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 37

Satuan Pengawasan Intern bertugas membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan operasional PERJAN, serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada PERJAN serta memberikan saran-saran perbaikannya.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 38

Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 39

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 40

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Pengawasan Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam PERJAN sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
Bagian Kesepuluh Sistem Akuntansi dan Pelaporan
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 41

Tahun buku PERJAN adalah tahun anggaran, kecuali jika ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 42

Perhitungan Tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf k, memuat sekurang-kurangnya :
- a. Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan pendapatan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan;
- b. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja dan hasil-hasil yang telah dicapai;
- c. laporan mengenai kegiatan utama PERJAN selama tahun anggaran;
- d. permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja PERJAN;
- e. nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas PERJAN;
- f. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas PERJAN.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 44

- (1) Laporan Tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri.
- (2) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 45

- (1) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 disampaikan oleh Direksi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk diperiksa.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh Direksi kepada Menteri dan Menteri Keuangan.
- (3) Pendapat Menteri Keuangan mengenai Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disampaikan kepada Menteri.
- (4) Laporan Tahunan yang telah diperiksa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disahkan oleh Menteri setelah memperoleh pendapat berupa persetujuan dari Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 46

- (1) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) membebaskan Direksi dari tanggung jawab terhadap segala sesuatunya yang termuat dalam Perhitungan Tahunan tersebut sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Dalam hal dokumen Perhitungan Tahunan yang diajukan dan disahkan tersebut ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, maka anggota Direksi dan Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang dirugikan.
- (3) Anggota Direksi dan Dewan Pengawas dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 47

- (1) Laporan berkala baik laporan triwulan, laporan semester maupun laporan lainnya tentang kinerja PERJAN disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Tembusan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan Menteri Keuangan.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 48

Laporan Tahunan, laporan berkala dan laporan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Bagian ini disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kesebelas
Kepegawaian
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 49

- (1) Pegawai PERJAN adalah Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Direksi atas persetujuan Menteri dapat mengangkat dan member-hentikan pegawai berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Kedudukan, hak dan kewajiban pegawai PERJAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
-19 - ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keduabelas
Penggunaan Sisa Penerimaan
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 50

Sisa penerimaan PERJAN pada akhir tahun anggaran ditetapkan penggunaannya oleh Menteri Keuangan.
Bagian Ketigabelas Tuntutan Ganti Rugi
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 51

- (1) Anggota Direksi dan semua pegawai PERJAN yang karena tindakan-tindakan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi PERJAN, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempatbelas
Ketentuan Lain-Lain
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 52

Tata cara untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang oleh PERJAN ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 53

Pengadaan barang dan jasa PERJAN yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN JAWATAN
Pasal 54

Selain Direksi dan Dewan Pengawas PERJAN, pihak lain manapun dilarang turut mencampuri pengurusan dan pengelolaan PERJAN.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Rumah Sakit Kanker Dharmais sebagai unit pelaksana teknis yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan, belum diubah atau diatur kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
-21 - ttd
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
DJOHAN EFFENDI