PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 44 Tahun 2016
Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
Berlaku: 20 September 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
:
WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455 );
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah Rencana Kerja dan anggaran badan/dinas/bagian selaku pengguna anggaran.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun - Tahun Anggaran berikutnya.
11. Sinkronisasi program dan kegiatan antar PD adalah keserasian RKPD dengan program dan kegiatan PD yang dijabarkan didalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2017.
12. Prinsip dan kebijakan umum APBD adalah landasan filosofi untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran untuk dipedomani oleh PD menyusun rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka RKA-PD dan Rancangan Perubahan Dokumen Perubahan Anggaran -Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Tehnis Penyusunan RKA-PD adalah langkah-langkah yang harus dipedomani dalam penyusunan RKA-PD.
14. Tehnis penyusunan perubahan adalah langkah-langkah yang harus dipedomani dalam penyusunan Perubahan Dokumen Perubahan Anggaran Perangkat Daerah.
15. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penetapan APBD.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman PD dalam penyusunan RKA-PD dan penyusunan APBD Kota Pontianak Tahu Anggaran 2017.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah agar dalam penyusunan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2017 sesuai dan selaras dengan kebijakan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Daerah tentang pengelolaan Keuangan Daerah.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota Ini adalah :
- a. pedoman penyusunan; dan
- b. ketentuan Penutup.
BAB III - PEDOMAN PENYUSUNAN
Pasal 5

- (1) Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, meliputi:
- a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. prinsip penyusunan APBD;
- c. kebijakan penyusunan APBD;
- d. teknis penyusunan APBD;
- e. hal-hal khusus lainnya; dan
- f. pedoman penganggaran aset sebagai barang dan jasa dan aset sebagai belanja modal.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 20 September 2016
WALIKOTA PONTIANAK, ttd
SUTARMIDJI
Diundangkan di Pontianak pada tanggal 20 September 2016
- Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,
ZUMYATI
BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 44
LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TAHUN ANGGARAN 2017
I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah
Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 dijelaskan bahwa Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.
Berbeda dengan Rencana Kerja Pemerintah sebelumnya, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2017 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.
Rencana Kerja Pemerintah 2017 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2017 dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Pemerintah 2017 juga digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2017, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman penyusunan rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 adalah "Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah".
Sesuai dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 tersebut, maka sasaran pembangunan Tahun 2017 adalah:
- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 persen;
- b. Pengangguran sebesar 5,0 persen sampai dengan 5,3 persen;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 8,5 persen sampai dengan 9,5 persen;
- d. Gini Ratio (Indeks) sebesar 0,38;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,7.
Dalam kaitan itu, prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu:
1. Cita 1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Cita 2 Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Cita 3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Cita 4 Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Cita 5 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Cita 6
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
7. Cita 7 strategis ekonomi domestik;
8. Cita 8
Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Cita 9
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Nawa Cita tersebut merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional 2015-2019, terdiri dari empat bagian utama yakni:
- a. norma pokok pembangunan kabinet kerja;
- b. tiga dimensi pembangunan;
- c. kondisi perlu; serta
- d. quick wins dan program lanjutan lainnya. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan dimaksud memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan Rencana Program Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017.
5. Dalam kaitan itu, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2017 terdiri dari:
1. Pembangunan Manusia dan Masyarakat, meliputi:
- a. Revolusi Mental, dengan Program Prioritas:
- 1) reformasi birokrasi pemerintahan;
- 2) penegakan hukum dan kelembagaan politik;
- 3) kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa;
- 4) peneguhan jati diri dan karakter bangsa; dan
- 5) daya rekat sosial dalam kemajemukan.
- b. Kesehatan, dengan Program Prioritas:
- 1) penguatan upaya promotif dan preventif: "Gerakan Masyarakat Hidup Sehat";
- 2) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
- 3) perbaikan gizi masyarakat; dan
- 4) peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi.
- c. Pendidikan, dengan Program Prioritas:
- 1) penyediaan guru dan dosen yang berkualitas dan penempatan yang merata;
- 2) peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan;
- 3) penyediaan bantuan pendidikan yang efektif;
- 4) pengembangan pembelajaran yang berkualitas;
- 5) peningkatan pendidikan agama dan pendidikan karakter;
- 6) peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas;
- 7) penguatan kelembagaan perguruan tinggi;
- 8) peningkatan kapasitas iptek, inovasi dan daya saing perguruan tinggi; dan
- 9) peningkatan relevansi pendidikan.
- d. Perumahan dan Permukiman, dengan Program Prioritas:
- 1) fasilitasi penyediaan hunian layak baru;
- 2) fasilitasi peningkatan kualitas hunian dan penataan kawasan permukiman (termasuk kawasan kumuh);
- 3) penyediaan akses air minum dan sanitasi; dan
- 4) peningkatan ketersediaan air baku.
2. Pembangunan Sektor Unggulan, meliputi:
- a. Kedaulatan Pangan, dengan Program Prioritas:
1. peningkatan, mutu pangan, kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat;
2. peningkatan produksi padi dan pangan lain;
3. kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat; dan
4. penangangan gangguan terhadap produksi pangan.
- b. Maritim dan Kelautan, dengan Program Prioritas:
- 1) konektivitas (tol) laut dan industri maritim;
- 2) industri perikanan dan hasil laut;
- 3) tata ruang laut, konservasi dan rehabilitasi pesisir dan laut, serta wisata bahari;
- 4) kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam;
- 5) penanggulangan dan penyelesaian IUU Fishing dan Keamanan Laut;
- 6) Penetapan Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan PulauPulau Kecil.
- c. Kedaulatan Energi, dengan Program Prioritas:
- 1) peningkatan peranan energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi;
- 2) peningkatan aksesibilitas energi;
- 3) pengembangan cadangan energi;
- 4) penyediaan energi primer;
- 5) efisiensi dan konservasi energi; dan
- 6) pengelolaan subsidi energi yang lebih efisien, transparan dan tepat sasaran.
- d. Pembangunan Pariwisata, dengan Program Prioritas:
- 1) promosi wisata indonesia;
- 2) pengembangan 10 destinasi wisata;
- 3) Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pariwisata;
- 4) layanan kemudahan wisman masuk;
- 5) penciptaan ekonomi lokal dan sikap masyarakat; dan
- 6) jaminan keselamatan kebersihan, keamanan dan ketertiban destinasi wisata.
- e. Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK), dengan Program Prioritas:
- 1) pengembangan kawasan industri/KEK;
- 2) penumbuhan populasi industri;
- 3) penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif;
- 4) SDM industri yang Kompeten dan Disiplin;
- 5) produktivitas dan daya saing industri;
- 6) ketersediaan infrastruktur dan energi;
- 7) ketersediaan dan kualitas bahan baku bagi industri;
- 8) hubungan industrial yang harmonis;
- 9) pemberian insentif fiskal yang harmonis; dan
- 10) pembiayaan dengan akses dan biaya yang kompetitif.
3. Pemerataan dan Kewilayahan, meliputi:
- a. Antar Kelompok Pendapatan, dengan Program prioritas:
- 1) penciptaan lapangan kerja dan keahlian tenaga kerja;
- 2) perhatian khusus kepada usaha mikro, kecil dan koperasi;
- 3) pengembangan kewirausahaan;
- 4) perkuatan basis perekonomian perdesaan;
- 5) perluasan pelayanan dasar; dan
- 6) pengurangan beban penduduk miskin dan rentan.
- b. Reforma Agraria, dengan Program Prioritas:
- 1) penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria;
- 2) penataan penguasaan dan pemilikan tanah obyek reforma agraria;
- 3) kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah obyek reforma agraria;
- 4) pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas TORA; dan
- 5) kelembagaan pelaksana reforma agraria pusat dan daerah.
- c. Daerah Perbatasan, dengan Program Prioritas:
- 1) pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu;
- 2) pembangunan 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional Sebagai pusat pengembangan perbatasan negara;
- 3) membuka isolasi Lokpri, peningkatan sarpras, peningkatan sumber daya manusia dan penguatan sosial ekonomi serta penyediaan air baku;
- 4) pengamanan sumber daya dan batas wilayah darat, laut dan udara; dan
- 5) peningkatan kualitas diplomasi, kerja sama sosial-ekonomi.
- d. Daerah Tertinggal, dengan Program Prioritas:
- 1) prioritas pengembangan ekonomi lokal;
- 2) peningkatan aksesibilitas;
- 3) pemenuhan pelayanan dasar publik; dan
- 4) peningkatan sumber daya manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- e. Desa dan Kawasan Perdesaan, dengan Program Prioritas:
- 1) pemenuhan standar pelayanan minimum di desa termasuk kawasan transmigrasi;
- 2) penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa di kawasan transmigrasi;
- 3) pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi;
- 4) penguatan pemerintahan desa;
- 5) pengawalan implementasi Undang-undang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan;
- 6) pengembangan ekonomi kawasan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa kota; dan
- 7) pengelolaan sumber daya alam desa dan kawasan termasuk kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan.
- f. Perkotaan, dengan Program Prioritas:
- 1) mewujudkan sistem perkotaan;
- 2) pemenuhan standar pelayanan perkotaan (spp);
- 3) mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana;
- 4) mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis TIK; dan
- 5) meningkatkan kapasitas pengelolaan kota.
- g. Konektivitas, dengan Program Prioritas:
- 1) pembangunan dan pengembangan transportasi laut;
- 2) pembangunan dan pengembangan jalan untuk aksesibilitas dan daya saing wilayah;
- 3) pembangunan dan pengembangan kapasitas bandara pengumpul dan pengumpan;
- 4) pembangunan dan pengembangan pita lebar dan penyiaran;
- 5) pembangunan dan pengembangan transportasi perkeretaapian;
- 6) pembangunan dan pengembangan jaringan sabuk penyeberangan serta angkutan sungai dan danau (Inland Waterway);
- 7) pembangunan dan pengembangan transportasi umum masal perkotaan; dan
- 8) peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia transportasi.
4. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, meliputi:
- a. Reformasi regulasi, kepastian dan penegakan hukum, terdiri dari:
- 1) Reformasi regulasi, dengan program prioritas:
- a) otonomi daerah;
- b) perizinan dan investasi; dan
- c) penataan ruang.
- 2) Kepastian dan penegakan hukum, dengan program prioritas:
- a) penegakan hukum yang berkualitas;
- b) pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; dan
- c) penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan.
- b. Stabilitas keamanan dan ketertiban, dengan program prioritas:
- 1) deteksi dini dan bebas ancaman terorisme;
- 2) keselamatan dan keamanan laut yang terkendali;
- 3) lingkungan bersih penyalahgunaan narkoba;
- 4) pelayanan prima kepolisian;
- 5) postur pertahanan berdaya gentar tinggi dan wilayah perbatasan yang aman; dan
- 6) keamanan data dan informasi (keamanan cyber).
- c. Konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi, dengan program prioritas:
- 1) penguatan lembaga demokrasi;
- 2) peningkatan akses dan kualitas informasi publik;
- 3) pemenuhan kebebasan sipil dan hak-hak politik;
- 4) pencegahan konflik sosial politik dan penanggulangan terorisme;
- 5) pemeliharaan stabilitas keamanan kawasan;
- 6) perlindungan Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia di luar negeri;
- 7) penguatan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan;
- 8) pemantapan peran di ASEAN; dan
- 9) penguatan diplomasi Soft Power.
- d. Reformasi Birokrasi, dengan program prioritas:
- 1) pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
- 2) penerapan standar pelayanan publik dan sistem informasi perijinan; dan
- 3) peningkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan.
5. Pembangunan Ekonomi, meliputi:
- a. Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha, dengan program prioritas:
- 1) peningkatan kemudahan berusaha;
- 2) pelaksanaan deregulasi dan harmonisasi regulasi perizinan investasi pusat dan daerah;
- 3) pengembangan layanan perizinan terpadu;
- 4) peningkatan persaingan usaha yang sehat;
- 5) percepatan fasilitasi penyelesaian masalah investasi;
- 6) pembenahan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang harmonis;
- 7) pengembangan infrastruktur pendukung kawasan strategis.
- b. Peningkatan Ekspor Non Migas, terdiri dari:
- 1) Sisi produksi, dengan program prioritas:
- a) Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor;
- b) Peningkatan Realisasi Investasi Berorientasi Ekspor;
- c) Peningkatan Ekspor Produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- d) Pengembangan Industri Pengolah Sumber Daya Alam Berorientasi Ekspor.
- 2) Sisi permintaan, dengan program prioritas:
- a) Pengembangan Fasilitas Ekspor;
- b) Peningkatan Efektivitas Kerjasama Perdagangan Internasional (Market Access); dan
- c) Penguatan Market Intelligence, Promosi, dan Asistensi Ekspor.
- c. Reformasi Fiskal, terdiri dari:
- 1) Pengoptimalan Pendapatan Negara, dengan Program Prioritas:
- a) Pengoptimalan Perpajakan;
- b) Dukungan Regulasi;
- c) Pengoptimalan Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
- d) Penguatan Institusi.
- 2) Peningkatan Kualitas Belanja Negara, dengan Program Prioritas:
- a) perbaikan pelaksanaan anggaran;
- b) peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja produktif;
- c) peningkatan efektivitas dan efisiensi transfer ke daerah dan dana desa; dan
- d) belanja subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 mempedomani ketentuan mengenai pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2017 yang ditetapkan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara pemerintah provinsi Tahun 2017 berpedoman pada Rencana Kerja pemerintah Daerah provinsi Tahun 2017 yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, sedangkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada Rencana Kerja Ppemerintah Daerah kabupaten/kota Tahun 2017 yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja pemerintah Tahun 2017 dan Rencana Kerja pemerintah Daerah provinsi Tahun 2017.
Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dicantumkan pada Prioritas Plafond Anggaran Sementara sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun. 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam bentuk Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 1.
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten./Kota Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja dalam Rancangan Peraturan. Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan Prioritas Pembangunan Nasional
| No | Prioritas Pembangunan | Uraian | Uraian | Alokasi Anggaran Belanja Dalam | Alokasi Anggaran Belanja Dalam | Alokasi Anggaran Belanja Dalam |
|------|------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| No | Nasional | Program | Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga | Rancangan Program (Rp) | Pendapatan dan Daerah Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) | Anggaran Belanja Jumlah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 |
| 1. | Pembangunan Manusia dan Masyarakat | | | | | |
| 2. | Pembangunan Sektor Unggulan | | | | | |
| 3. | Pemerataan dan Kewilayahan | | | | | |
| 4. | Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Pembangunan | | | | | |
| 5. | Ekonomi | | | | | |
Keterangan:
- a. Kolom 2 diisi dengan urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, yang disesuaikan dengan masing-masing prioritas pembangunan nasional;
- b. Kolom 3 diisi dengan nama program pada urusan pemerintahan daerah tertentu yang target kinerjanya terkait dengan prioritas pembangunan nasional;
- c. Kolom 4 diisi dengan jenis belanja pada kelompok belanja tidak langsung yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah dan prioritas pembangunan nasional;
- d. Kolom 5 diisi dengan alokasi anggaran belanja tersebut pada kolom 3;
- e. Kolom 6 diisi dengan alokasi anggaran belanja tersebut pada kolom 4; dan
- f. Kolom 7 diisi dengan jumlah antara kolom 5 dan kolom 6.
Tabel 2.
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Prioritas Provinsi
| No . | Prioritas Provinsi | Anggaran Belanja Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | Anggaran Belanja Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | Jumlah |
|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| No . | Prioritas Provinsi | Belanja Langsung | Belanja Tidak Langsung | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3+4=5 |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| dst . | | | | |
Keterangan:
- a. Kolom 2 diisi dengan prioritas provinsi;
- b. Kolom 3 dan kolom 4 diisi dengan jumlah anggaran belanja langsung dan tidak langsung sesuai prioritas provinsi yang didasarkan pada urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan
- c. Kolom 5 diisi dengan jumlah antara kolom 3 dan kolom 4.
- II. Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 didasarkan prinsip sebagai berikut:
- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- c. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.
III. Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kebijakan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
- 1) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- 2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2017 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
Untuk itu, pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat tren peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah selama 5 tahun mulai dan Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara nasional meningkat rata-rata sebesar Rp20,45 triliun atau 18,07%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata meningkat sebesar Rp13,47 triliun atau 16,82% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata meningkat sebesar Rp6,98 triliun atau 21,38%.
Tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara nasional rata-rata sebesar 78,95%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 87,69% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 62,26%. Selanjutnya, tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara nasional rata-rata sebesar 17,25%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 42,50% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 6,91%.
- 3) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
- 4) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009.
- 5) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- 6) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009.
- 7) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
- 8) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
- 9) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan
Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 10) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undangundang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
- 1) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (profit oriented) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan Pendapataj Asli Daerah; dan
- 2) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public service oriented) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut didasarkan pada tren peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara nasional meningkat rata-rata sebesar Rp0,55 trilliun atau 8.98%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi meningkat ratarata sebesar Rp0,30 trilliun atau 9,63% dan untuk pemerintah kabupaten/kota meningkat rata-rata sebesar Rp0,25 trilliun atau 8,37%.
Dalam kaitan itu, tren proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap total pendapatan asli daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara nasional rata-rata sebesar 3,79%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 2,95% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 5,35%. Selanjutnya, tren proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap total pendapatan selama 5 tahun mulai
dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara nasional rata-rata sebesar 0,82%, untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 1,42% dan pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 0,57%.
Untuk perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (performance based) , karena tidak memberikan bagian laba atas penyertaan modal tersebut, pemerintah daerah harus melakukan antara lain langkah-langkah penyehatan perusahaan daerah tersebut, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan penjualan aset (disposal) sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, dengan terlebih dulu melakukan proses due dilligence melalui lembaga appraisal yang certified terkait hak dan kewajiban perusahaan daerah tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan pemerintah daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- c. Penganggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah:
- 1) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
- 2) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- 3) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik pemerintah daerah yang belum menerapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ
- tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
- 4) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
Dana Perimbangan
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (Dana Bagi Hasil):
- a) Pendapatan dari Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak yang terdiri atas Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan selain Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2017 dan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir.
Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pajak didasarkan pada:
- (1) Realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013; atau
- (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar