Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 28 Tahun 1959
N/A
Preamble

Menimbang
di
- berbagai wilayah Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu dilindungi untuk mencegah dari kelangkaan dan dikembangkan melalui usaha secara intensif dan ekstensif; a
- b. bahwa produk pangan lokal perlu dimanfaatkan dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus dalam rangka penganekaragaman produk pangan lokal dan dapat bersaing dengan produk pangan lain; b
- c. bahwa produk pangan lokal yang tersedia dan diproduksi di berbagai Wilayah Kecamatan dapat menjadi pasokan melalui sistem kemitraan dengan minimarket atau toko swalayan dalam Kabupaten Ogan KomeringIlir;
- d. bahwa produk pangan lokal yang sudah tidak diminati atau kurang diminati masyarakat perlu disosialisasikan agar dapat tumbuh minat, kesukaan, dan selera masyarakat untuk kembali mengkonsumsi bahan pangan lokal; d
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaitnana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Pangan Lokal. e
- Mengingat 1
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; '''''
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan ,Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1821); 2
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3.
4. Undang-Undang... 4
2
2
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SS87), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). 6
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867); 7
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Kemanan, Gizi dan Mutu Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107); 8
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757). 9
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAGjPER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56jM-DAGjPERj9j2014.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGANKOMERINGILIR
Dan
BUPATI OGAN KOMERINGILIR
MEMUTUSKAN :
1. ...
BAB
PERATURAN DAERAHTENTANGPERLINDUNGAN PRODUK Menetapkan
PANGANLOKAL
3
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 5

Kegiatan pengelolaan pangan lokal meliputi
- a. proses produksi; a
- c. pengangkutan;
- b. penyimpanan; b
- d. ritel pangan lokal;
- e. distribusi pangan lokal ke seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering llir dan sekitarnya; e
- g. sosialisasi dan / atau penyuluhan pangan lokal; dan
- h. penelitian dan pengembangan pangan lokal.
BABIV SISTEMPRODUKSIDAN KETERSEDlAAN PRODUKPANGAN LOKAL
Pasal6
- (1) Kegiatan pengembangan produk pangan lokal dilakukan untuk menjamin kontinuitas produksi, baik seeara intensif maupun ekstensif;
- (2) Dalam upaya menjamin kontinuitas produksi sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh masyarakat dengan arahan dan binaan dari dinas dan / atau instansi teknis di daerah yang berwenang;
Dalam upaya ...
~~-----------
-----\_.\_--\_.
:
6
- (3) Dalam upaya untuk mewujudkan dan menjamin kontinuitas produksi pangan lokal, maka kegiatan pengembangan produk pangan lokal dilaksanakan pada masing-masing wilayah sentra produksi;
Bagian Kedua KategoriPangan Lokal
N/A
Pasal 7

Pangan lokal yang dimaksud meliputi :
- a. pangan olahan; dan
- b. pangan siap saji.
Bagian Ketiga Jenis Produk Pangan Lokal
Pasa18
- (1) Jenis-jenis pangan lokal sebagaimana dimaksud meliputi :
- a. Kerupuk Kemplang ; a
- b. Gula KelapajAren;
- c. Terasi; C.
- d. Bekasam;
- e. Pedo; e
- g. Gula Puan;
- f. KeripikPisang; f.
- h. Nugget Pisang;
- i. NuggetUbi; i.
- J. Ikan Salai;
- k. Tempoyak.
- (2) Jenis-jenis pangan lokal lain yang belum diketahui dan ditetapkan sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) dapat diidentifikasi dan diteliti, dan I atau dilakukan pengkajian lebih lanjut oleh institusi dan I atau lembaga yang berwenang.
- (3) Jenis pangan lokal lain yang belum disebutkan pada ayat (I), setelah diidentifikasi, diteliti, dan dilakukan pengkajian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ditetapkan sebagai produk pangan Iokal;
- (4) Syarat-Syarat suatu jenis produk ditetapkan sebagai pangan lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3)adalah sebagai berikut :
- a. produk pangan lokal yang telah dibuat, diproses dan dikonsumsi secara turun temurun oleh masyarakat suatu wilayah; a
- b. produk pangan yang dikonsumsi masyarakat lokal, minimal mencakup suatu wilayah Kabupaten.