Unknown Unknown Nomor L10 Tahun 2013
Tentang PEDO回 PELAKSANSISTEM PEMBIAYDAN PENGGUNDANA ASSOtt BAGI PELAYANANEHATAN PESERTA PTo AS-lPERSERO)DAN ANGGOTA XELUARGANYA DI PUSXコSMAS DAN JttNGANNYA KOTA TOMOHON TAHUN 2013
Berlaku: 10 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Mengingat
:
WALEKOTA TOMOHON
PERATURAN WALEKOTA TOMOHON NOMOR l10 TAHUN 2013
TENTANG
PEDO回 PELAKSANSISTEM PEMBIAYDAN PENGGUNDANA ASSOtt BAGI PELAYANANEHATAN PESERTA PTo AS-lPERSERO)DAN ANGGOTA XELUARGANYA DI PUSXコSMAS DAN JttNGANNYA KOTA TOMOHON TAHUN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MESA
WAHKOTA TOMOHON,
- Menimbang : a.bahwa dalam rangka mettaga keseimbangan dan meningkatkan mutu pelayanan keschatan bagi peserta ASKES dan anggota keluarganya,maka perlu inenetapkan besaran tarif pelayanan keschatan di Puskesmas bagi peserta ASKES;
- b. bahwa berdasarkan pertiinbangan pada huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Sistern Peinbiayaan Dan Penttaan Dana Askes Sosial Bagi Pelayanan Kesehaね n Pesett PT. Askes (PERSERO)Dan Anggota Keluarganya Di Puskesnlas Dan Ja⼆ngannya Kota Tomohon Tahun 2013;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 799L tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l99l Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3a56);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor fial;
2. Undang-Undang Nomor lO Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 30, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor a273);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44g7l, sebagaimana telah diubah beberapa kali terd&lt;hir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Pembahan Kedua atas undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2oo8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4{ Aal;
4,
Menetapkan
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan ilfi Nasionar (Lembaran |eg-ara \_ Rep.ublik IndonesiaTahun2oo4NomorL26,Tartbahanl-embararr Negara Republik Indonesia Nomor aa56l;
7. Undang-Undang Nomor -L2 Tahun 2OLL tentang pembentukan -Feraturan Perundang-undangan \_ \_(Lembarart Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82' TambahanL,embaranNegaraRepubliklndonesiaNomor s23al;
6. undang\_U";;il No*o, 36\_ Tahun 2OO, tentang Kesehatan (Irmbaran N;;il n"prrblik tndonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, tamUafr"an Le;bar; Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2OO3 tentang SubsididanluranPemerintahdalamPenyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawq J.{."g:ti. Sipi! dan'Penerima pensiun ll,embaran Wegara ftepublik-indonesia Tat*'rn 2OO3 Nomor62,Tarrtbahanl,embararrNegaraRepubliklndonesia Nomor a29al;
10. Keputu"^ri Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan' Penyetot". q"t Besarnya Iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri, P--ejlbat Negara, aan penerima p"nJirrn sebagaimana telah diubatt dengan fepurusan Presiden Nomor 8 Tahun t977;
- g. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang Pengelola*K"""gt" oaltil fi'embaran Negara Republik IndonesiaTahun2OO5Nomor14'TambatranLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);
7. ll.Peraturan^MenteriDalamNegeriNomor13Tahun2006 tentang Pedoman eengefiaP -. .Kguan8an Daerah sebagaimrrr" t"t"t beberapl kali diubah terakhir dengan PeraturanMenteriDalamNegeriNomor2|Tahunzol-L tentang perubahan atas Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaart Keuangan Daerah;
13. Peratur"r, vr"".tt"ri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. r r.r 12. peratur"r, -frf"rri".i Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/Menl""/F"t/ iil2}tl tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT' Askes (Persero); ^-
MEMUTUSI(AN:
:PERATURANWALIKoTATENTANGPEDoMAIT PELAI(SANAAN SISTTM PIUBIAYAAN DAIT PTI(rcUNAAN DAITA ASKES SOSIAL BAGI PELITYANAN KESEHATAN PESERTA PT. ASIIIDS (PERSEROI DAI{ AN(XIOTA KELUARGAIYYA DI PUSKESUAS DAIY JARIITGAIYIYYA KOTA TOMOHON TAIIUI 2013.
BAB I - KBTEITTUAN I'MUM
Pasal 1

Dalam PeraturanWalikota ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon
1. Daerah adalah Kota Tomohon
ぐ
0
- R  Walikota adalah Walikota Tomohon
- Dinas Kesehatan dan Sosial Kota Tomohon yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan dan Sosial adalah Stnrkftrr Satuan x".j" Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi manajemen kesehatan di daerah. 5。
- S  pT. Askes (Asuransi Kesehatan) adalah Perusahaan yang menyet.rrgg"r"krn jaminan kesehatan bagi Pegawai Negeri 5in1, pejafiat -N"g"r", Penerima Pensiun, Veteral, Perintis KJmerdekaan-, beserta anggota keluarganya serta Dokter dan pegawai Tidak Tetap (PTT), dan masyarakat llmrlm, yang beibadan hutmm BUMN dan berbenhrk PT. Persero.
- hrskesmas dan jaringannya adalah hrskesmas dengan Tetqtpat Perawatan (DTPj dai atau hrskesmas tidak dengan fasilitas perawatan dengan unit pelayanan Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa. 6.
8. 'Peserta Askei adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Veieran, Perintis Kemerdekaan, beserta anggota keluargannya serta Dokter dan Bidan Pegawai Tidak Teio:p (pTT), dan masyarakat umum, yang membayar premi dan menerima jaminan pelayanan Kesehatan'
7. Rumah sakit Rujukan adalah Rumah sakit umum Daerah dan Swasta di Kota Tomohon dan Rumah Sakit Umum Daeratr Propinsi yang bekerjasama dengan PI.Askes (Persero) untuk pelayanan rujukan Pasien.
- g. Premi Askes adalah kewajiban yang dibayarkan berupa uang setiap bulannya oleh Peserta Askes sesuai aturan yang berlaku'
- ll.ielayanan Pretentif adalah upaya kesehatan pencegahan yang dilaksanakan di hrskesmas dan jaringannya.
10. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh petugas atau profesi kesehatan kepada peserta askes atas indikasi masalah kesehatan berupa pelayanan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.
- L2.PeLayanan Promotif adalah upaya pelayanan promosi untuk tqiuan peningkatan prilaku hidup sehat.
14. Pelayanan Rehabilitatif adalah upaya pelayanan kesehatan rehabifitasi atau pemulihan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas dan jaringannya unhrk hrjuan rehabilitasi fisik.
13. Pelayanan Kuratif adalah upaya pelayanan kesehatan pengobatan yang dilaksanakan di hrskesmas dan Jaringannya dengan tqiuan pengobatan orang sakit.
15. Pelayanan Rujukan adalah pelayanan rujukan secara berjenjang mulai dari Ptrskesmas dan Jaringannya, ke Rumah Sakit nrjukan pertama di Kota Tomohon sampai rujukan kedua di Propinsi yang bekerjasama dengan PT. Askes (Persero) berdasarkan indikasi atau komplikasi medis.
17. Pelayanan Rawat Inap Pertama adalah pelayan lmnjungan pasien (peserta askes) untuk mendapatkan pemeriksaan, diagnose, pengobatan dan observasi kesehatan atas indikasi masalah kesehatan dan memerlukan inap di Rrskesmas dengn Tanpa Perawatan.
16. Pelayanan Rawat Jalan Peratama (RJTP) adalah ktrnjungan Pasien (peserta askes) untuk mendapatkan pemeriksaan, diagnose, pengobatan dan observasi kesehatan tanpa nginap di Rrskesmas.
18. Pemberi Pelayanan kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah unit pelayanan kesehatan pernberi pelayanan keseha ry
- dasar terdiri dari hrskesmas, h.rskesmas dengan tanpa perawatan dan jaringannya.
19. Kapitasi Askes adalah dana yang diterima oleh unit pelayanan kesehatan dasar atau puskesmas atas jasa pelayanan yang diberikan kepada Peserta Askes.
20. Klaim per hari rawat adalah klaim Puskesmas DTP atas pelayanan pemeriksaan, diagnose, pengobatan dan observasi pasien rawat inap.
BAB II - KTPESERTAAIT DAIT PELAYAITAN
Pasal 2

- P  ¡  Peserta Askes adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pejabat Negara, penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan, beserta anggota keluarganya serta Dokter dan Bidan Pegawai Tidak Tetap (PIT), dan masyarakat umum, yang membayar premi dan menerima jaminan Pelayan Kesehatan.
- (2) Anggota Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Istri atau suami dari peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai den-gan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Peserta untuk mendapatkan pelayanan hams membawa Kartu Tanda Peserta Askes. @  @  T 
- Peserta mendapatkan pelayanan kesehatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif dipelayanan kesehatan dasar secara terstruktur dan rujukan berjenjang, berdasarkan sistem rujukan yang berlaku. (3) S 
- Peserta untuk mendapatkan paket pelayanan secara komprehensif rawat jalan pertama, diselenggarakan di R rskesmas, Rrskesmas perawata:n dan Jaringannya.
BAB II - KTPESERTAAIT DAIT PELAYAITAN
pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan diberikan oleh pemberi pelayanan Kesehatan (PpK) di puskesmas dan jaringannya kepada plserta Askes.
- (2) Komponen pelayanan yang diberikan adalah berbentuk jasa terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan serta pembiriaan dan pengawasan.
3. Komponen jasa sara'a adalah tempat, bahan habis pakai dan atau bahan penunjang medis termasuk obLt serta operasionalnya. (3)
4. Pembinaan dan pengawasan untuk petaksanaa' pelayanan di R.rskesmas dan Jaringannya. (5)
5. Jasa pelayanan adarah dana yang diterima oleh petugas hrskesmas dan Jaringan atas lasi pemeriksaan, diagno"se, pengobatan yang diberikan pada plserta Askes. (4)
srsrE* perusrAvAAiTA1lrpenccu*AAil DAryA
Baglan Kesetu Rawat .Ialaa Tlagtat pertama
BAB II - KTPESERTAAIT DAIT PELAYAITAN
Pasal 4

- Ka.pitasi dibayar Askes langsung di global seluruh puskesmal sebigai Daerah yang sah. setor ke kas daeratr secara lain-lain Pendapatan AsIi ¡  ¡ 
- (2) Bukti setoran (STS) sebagaimana dimaksud ayat (21 oleh PT' Askes (Persero) Cabang Tondano di kirim ke Dinas Kesehatan dan Sosial.
- (3) Pemanfaatan dana kapitasi oleh Puskesmas dan jaringannya berdasarkan mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagtan Kedua
Penggunaaa Daaa Kapttast
BAB II - KTPESERTAAIT DAIT PELAYAITAN
Pasal 5

- (1) Besaran penggunaan kapitasi, dipemnhrkkan jasa pelayanan adalah 44o/o dari kapitasi, dart 460/o dimanfaatkan sebagai jasa sarana dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan peserta askes berupa barang habis pakai, obat, dan operasional lainnya. , serta lOo/o untuk monitoring, evaluasi, honor verifikasi, pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Kesehatart dan Sosial Kota Tomohon.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 44o/o dari kapitasi, untuk besaran masing-masing petugas diatur oleh Kepala Puskesmas berdasarkan kesepakatan bersama dari hasil lokakarya mini (lokmin) Puskesmas.
- (3) Besaran yang didapat Rrskesmas seperti pada ayat (1), adalah maksimal sebesar Kapitasi yang telah dipemnhrkkan oleh PT. Askes (Persero) Cabang Tondano setiap bulannya.
Baglan Ketiga
Rawat laap TtngLat Pertama
BAB II - KTPESERTAAIT DAIT PELAYAITAN
Pasal 6

- (1) Tarif pelayanan rawat inap tingkat pertama dihihrng per hari rawat.
- (2) Tarif paket rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan di Puskesmas DTP.
- (3) Besar tarif rawat inap per hari adalah berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416 /Menkes/Per/ll/ 2ol1 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero), dengan peruntukan paling tinggi 44o/o unrtk jasa pelayanan dan s6o/o adalah jasa sarana termasuk bahan habis pakai, operasional dan obat.
- (5) Pemanfaatan dana klaim oleh Rrskesmas perawatan berdasarkan mekanisme pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlalm.
- (4) Pembayar€rn pelayanan rawat inap diberikan pr. Askes (persero) cabang Tondano berdasarkan klaim langsung dari hrskesmas Perawatan, dan klaim tersebut mempakan pendapatan daerah dan wajib disetor ke kas daerah oleh pr. Askes (persero) cabang Tondano sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (6) Bukti setoran (STS) seperti pada pasal 6 ayat-g) otefr pT. Askes (Persero) cabang Tondano dikirim ke Dinas Kesehatan.
- (7) Jaga pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 44o/o, untuk besaran masing-masing petugas diatur oleh Kepala hrskesmas berdasarkan kesepakatan bersama dari hasil lokakarya mini (Lokmin) Rrskesmas.
f )
BAB IV - PENGADAAI| OBAT DAN BAIIAN MTDIS IIABIS PATAI
Pasal 7

Pengadaan obat-obatan, bahan dan alat medis habis pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) adalah untuk melengkapi kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai di hrskesmas.
BAB V - PEMBINAAN
Pasal 8

Dinas Kesehatan dan Sosial memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Puskesmas dalam hal pelaksanaan perattrran ini.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan walikota ini berlaku untuk rahun Anggaran 2013. Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundanga.n Peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam gerita Daerah Kota Tomohon 4 I
Ditetapkan di Tomohon pada tanggal { Janr.rari ZOIS
WALIKOTA IOMOHON,
⽫ MY
Lrtunclangftan di Tomohon !1d" tanggal 4 Januarir Z}lij
SEKIREfARIS DATRAII,
-OH)PoH
BERITA DAERAH KOTA TOMoHoN TAHUN 2013 NOMoR 59 59