PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 50 Tahun 2013
Tentang No Description
Berlaku: 31 Desember 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
- a. bahwa dalam rangka memenuhi dan mengantisipasi NJOP untuk berbagai tujuan sehingga perlu ditegaskan langkah dan kebijakan penerapan NJOP sama dengan nilai pasar, pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data System Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) serta pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu membentuk Penerapan Nilai Jual Objek Pajak dan Pemberian Stimulus kepada wajib pajak di Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Penilaian Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dalam Rangka Pembentukan Dan Atau Pemeliharaan Basis Data SISMIOP, Penerapan Nilai Jual Objek Pajak Sesuai Dengan Nilai Pasar Serta Pemberian Keringanan (STIMULUS).
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 4189);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2005 tentang Tatacara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISMIOP, PENERAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SESUAI DENGAN NILAI PASAR SERTA PEMBERIAN KERINGANAN (STIMULUS).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
8. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
10. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-udangan perpajakan.
11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terjadi transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
12. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
13. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Stimulus adalah faktor pengurang atau kebijakan pemberian pengurangan terhadap pembayaran PBB yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak.
15. Daftar Biaya Komponen Bangunan adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan.
16. Basis Data adalah kumpulan informasi objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan serta data pendukung lainnya dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan tertentu serta disimpan dalam media penyimpanan data.
17. Pembentukan basis data adalah suatu rangkaian kegiatan untuk membentuk suatu basis data yang sesuai dengan ketentuan SISMIOP (pendaftaran, pendataan dan penilaian, serta pengolahan data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan) dengan bantuan computer pada suatu wilayah tertentu yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan atau pihak lain yang ditentukan oleh Bupati Banyuwangi dan atau Dinas Pendapatan.
18. Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan Kegiatan Subjek Pajak untuk mendaftarkan Objek pajaknya dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sesuai prosedur Pelayanan Satu Tempat.
19. Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi untuk memperoleh data objek dan subjek pajak sesuai prosedur Pembentukan Basis Data. Kegiatan ini dapat dilaksanakan bekerja sama dengan pihak lain yang di tentukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.
20. Pendekatan Biaya adalah Cara menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak tersebut pada waktu penilaian dilakukan dikurangi dengan penyusutannya.
21. Pendekatan Data Pasar adalah Cara penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang sudah diketahui harga jualnya, dengan memperhatikan antara lain faktor letak, kondisi fisik, waktu, fasilitas dan lingkungan.
22. Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan adalah Cara penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan mengkapitalisasi pendapatan bersih 1 (satu) tahun dari objek pajak tersebut.
23. Penilaian Individual adalah Penilaian terhadap Objek Pajak dengan cara memperhitungkan semua karakteristik dari setiap objek pajak.
24. Penilaian Massal adalah Penilaian yang sistematis untuk sejumlah objek pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar yang dalam hal ini disebut Computer Assisted Valuation (CAV).
25. Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Kegiatan Direktorat Jendral Pajak untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang akan dijadikan dasar pengenaan Pajak, dengan menggunakan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan kapitalisasi pendapatan.
26. Peta Desa/Kelurahan adalah Peta wilayah administrasi Desa/kelurahan dengan skala tertentu yang memuat segala informasi mengenai jenis tanah, batas dan nomor blok, batas wilayah administrasi pemerintahan, dan keterangan lainnya yang diperlukan.
27. Zona Nilai Tanah (ZNT) adalah Peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam suatu wilayah administrasi desa/kelurahan, penentuan batas Zona Nilai Tanah tidak terikat pada batas blok.
28. Sistem Pelayanan Satu Tempat adalah Tata cara pemberian pelayanan urusan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak atau Masyarakat pada tempat yang telah ditentukan dan mudah dijangkau oleh Wajib Pajak/Masyarakat.
29. Surat Pemberitahuan Objek Pajak adalah Surat yang di tentukan Oleh Direktorat Jendral Pajak beserta lampirannya dan digunakan oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak untuk melaporkan Data Objek Pajaknya.
BAB II - PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Pasal 2

Bagian Kesatu
Pendaftaran Pajak Bumi Dan Bangunan
- (1) Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak Bumi dan bangunan dilakukkan oleh Subjek pajak dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP);
- (2) Wajib Pajak yang memiliki NPWP mencantumkan NPWP dalam kolom yang tersedia dalam formulir SPOP;
- (3) SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek pajak atau kuasanya;
- (4) Formulir SPOP disediakan dan diperoleh secara CumaCuma pada Dinas Pendapatan kabupaten Banyuwangi atau tempat-tempat yang ditunjuk.
Bagian Kedua
Pendataan Pajak Bumi Dan Bangunan
- (1) Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP;
- (2) Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
- b. Identifikasi objek pajak;
- c. Verifikasi data objek pajak;
- d. Pengukuran bidang objek pajak.
Bagian Ketiga
Penilaian Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan
- (1) Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), khusus hasil penilaian objek pajak bumi, sebelum ditetapkan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dapat dikonfirmasikan terlebih dahulu kepada Desa dan atau kelurahan.
BAB III - SISMIOP
Pasal 3

Dinas Pendapatan dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan dan penyempurnaan SISMIOP.
BAB III - SISMIOP
Pasal 4

Pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan dengan cara:
- (1) Pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan atau pejabat/ instansi terkait pelaksanaannya sesuai prosedur pelayanan satu tempat (PST);
- (2) Aktif, yaitu kegiatan basis data yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek yang ada dengan keadaan sebenarnya dilapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi dilapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.
BAB III - SISMIOP
Pasal 5

Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP wajib merahasiakan segala sesuatunya yang diketahuinya atau diberitahukan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum dan tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000.
BAB III - SISMIOP
Pasal 6

Petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka Pembentukan dan Pemeliharaan basis data Sistem Menejemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) mengacu pada Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - PENERAPAN NJOP SESUAI DENGAN NILAI PASAR Pasal 7
Pasal 9

- (1) untuk mengantisipasi terhadap gejolak kenaikan NJOP sesuai dengan nilai pasar perlu adanya pemberian keringanan PBB/ stimulus;
- (2) Keringanan/stimulus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Sampai dengan Rp.100.000,00;
- b. Rp.101.000 s/d Rp.500.000,00;
- c. Rp.501.000 s/d Rp.2.000.000,00.
BAB IV - PENERAPAN NJOP SESUAI DENGAN NILAI PASAR Pasal 7
Pasal 10

Pengenaan PBB untuk objek pajak yang penetapan pajaknya sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) diatur sebagai berikut:
- (1) Untuk objek pajak yang penetapan pajaknya masuk dalam buku 1 kenaikannya dibatasi maksimal 25% (persen) dari kenaikan yang seharusnya;
- (2) Untuk objek pajak yang penetapan pajaknya masuk dalam buku 2 kenaikannya dibatasi maksimal 3 % (persen) dari kenaikan yang seharusnya;
- (3) Untuk objek pajak yang penetapan pajaknya masuk dalam buku 3 kenaikannya dibatasi maksimal 50 % (persen) dari kenaikan yang seharusnya.
BAB IV - PENERAPAN NJOP SESUAI DENGAN NILAI PASAR Pasal 7
Pasal 11

Pengenaan PBB untuk objek pajak yang penetapan pajaknya diatas Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) diatur sebagai berikut:
- (1) Untuk objek pajak berupa tanah kosong kenaikannya dibatasi maksimal 50% (persen) dari kenaikan yang seharusnya;
- (2) Untuk objek pajak bukan berupa tanah kosong yang nilai bangunannya sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta) kenaikannya dibatasi maksimal 50% (persen) dari yang seharusnya;
- (3) Untuk objek pajak bukan berupa tanah kosong yang nilai bangunannya diatas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta) kenaikannya dibatasi maksimal 50% (persen) dari yang seharusnya.
BAB IV - PENERAPAN NJOP SESUAI DENGAN NILAI PASAR Pasal 7
Pasal 12

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk objek pajak yang dikuasai oleh Badan Hukum, baik buku 1, 2, 3, 4 dan 5 kenaikannya sesuai dengan yang seharusnya.
BAB IV - PENERAPAN NJOP SESUAI DENGAN NILAI PASAR Pasal 7
Pasal 13

Ketentuan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana tersebut pasal 4, 5 dan 6 tersebut diatas juga berlaku bagi objek pajak yang mengalami kenaikan NJOP akibat kegiatan pendataan.
BAB IV - PENERAPAN NJOP SESUAI DENGAN NILAI PASAR Pasal 7
Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai petunjuk teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Pendapatan.
- (2) Jenis pendelegasian Bupati kepada Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi terkait PBB-P2, yaitu:
1. Penandatanganan SPPT/SKP/STP;
2. Surat Keterangan Nilai Jual objek Pajak;
3. Salinan Surat Pemberitahuan pajak Terhutang;
4. Surat Keputusan Pembetulan PBB P-2;
5. Penundaan Pengembalian SPOP;
6. Surat Keterangan lunas PBB;
7. Keberatan atas besarnya PBB-P2;
8. Pengurangan/ Penghapusan Sanksi Administrasi;
9. Pengurangan Denda Administarsi;
10. Pengembalian kelebihan Pembayaran PBB-P2;
11. Pengurangan PBB-P2 Terutang;
12. Kompensasi PBB-P2;
13. Keberatan penunjukan sebagai Wajib Pajak PBB-P2;
14. Pembatalan SPPT/SKP/STP PBB-P2;
15. Penentuan kembali Jatuh Tempo Pembayaran.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Banyuwangi.
Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 31 Desember 2013
BUPATI BANYUWANGI,
Ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 31 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,
Ttd.
Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 50
N/A
Preamble

Menimbang: a. bahwa untuk pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka berdasarkan surat permohonan SKPD perihal kegiatan yang belum selesai sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2016 untuk dianggarkan kembali dalam Kegiatan Lanjutan mendahului Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kegiatan Lanjutan Tahun Anggaran 2016 mendahului Perubahan Anggaran . Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat . Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5948);
8. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 Nomor 159);
17. Pera'turan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 182);
4. 18 Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 266);
19. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 201 7 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 268);
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN LANJUTAN TAHUN ANGGARN 2016 MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017.
N/A
Pasal 1

- ( 1) Kegiatan Lan ju tan yang dimaksud pada Peraturan Bupati ini adalah Kegiatan Lanjutan Tahun Anggaran 2016 yang belum terealisir keseluruhan anggarannya.
- (2) Kegiatan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L) oleh pejabat yang berwenang diproses sesuai Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 poin 22 (duapuluh dua) halaman 79 (tujuhpuluh sembilan).
r
'
r
N/A
Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Realisasi Anggaran dapat dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran -Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-L SKPD) disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017,· untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun · Anggaran 201 7.
- (2) Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal I seperti yang tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
N/A
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
Ditetapkan di Masohi
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR
: 2-TAHUN 2017
TANGGAL
: ]lo PEBRUARI 2017
TENTANG
: PELAKSANAAN KEGIATAN LANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2016 MENDAHULUI PERUBAHAN APBD KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017
| | | SEBELUM PERUBAHAN | | SETELAH PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| SKPD | Kode Rekening | U R A I A N | Jumlah (Rp) | Kode Rekening | URAIAN | Jumlah (Rp) |
| Dinas Pendidikan | I. 01. I. 01. 01. 02. 45. | Pembangunan Gedung Kantor ( Lanjutan ) | - | I. 01. 1 . 01.01.02. 45. | Pembangunan Gedung Kantor (Lanjutan ) Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan | 223.476.400 |
| Dan Kcbudayaan | I. 01. I. 01. 01. 02. 45. 5. 2. 3. 49. 01. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor | - | I. 0 1. 1. 01.01.02. 45. 5. 2. 3. 49 01. | Gedung Kantor | 223.476.400 |
| | 1. 01 I. 01. 01. 16. 109. | Pembangunan Gedung Sekolah - Bantuan Keuangan Bersifat Khusus ( Lanjutan) | - | I. 0 1 . 1 . 01. 01. 16. 109. | Pembangunan Gedung Sekolah - Bantuan Keuangan Bersifat Khusus ( Lanjutan) | 417.000.000 |
| | I. 01. I. 01. 01. 16. 109.5. 2. 3. 49. 10. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan .. | | I. 0 1. 1. 01 . 01. 1 6. 109.5. 2. 3. 49 10. - | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 417.000.000 |
| | I. 01. I. 01. 01. 16. I 10. | Pembangunan Gedung Sekolah ( Lanjutan ) | - | I. 0 1. 1. 01. 01. 16. 110. | Pembangunan Gedung Sekolah ( Lanjutan) | 985.608.200 |
| | 1. 01. 1. 01. 01. 16. I 10. 5. 2. 3. 49. 10. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | - | I. 0 1. 1. 01. 01. 16. 110.5. 2 3. 49 10. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 985.608.200 |
| | 1. 01. 1. 01. 01. 17. 85. | Pembangunan Gedung Sekolah( Lanjutan ) | - | 1. 0 1. 1. 01.01.17. 85. | Pembangunan Gedung Sekolah( Lanjutan) | 79.486.250 |
| | I. 01. I. 01. 01. 17. 85. 5. 2. 3. 49. 10. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | - | I. 0 1. 1. 01.01. 17. 85. 5. 2. 3. 49 10. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 79.486.250 |
| Dinas Kesehatan | 1. 02. 1. 02.0 1 . 02. 48. | Pembangunan Rumah Dinas ( Lanjutan ) | - | 1 . 02.1. 02.01.02. 48. | Pembangunan Rumah Dinas ( Lanjutan ) | 147.782.550 |
| | I. 02. I. 02. 01. 02. 48. 5. 2 3. 50. 03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III | - | 1 . 02.1. 02. 01. 02. 48. 5. 2 3. 50 03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan Ill | 147.782.550 |
| | 1. 02. 1. 02. 01. 25. 46. | Pembangunan Pagar Gedung Kantor/Puskesmas/Puskesmas Pembantu ( Lanjutan) | - | 1. 02.1. 02.01.25. 46. | Pembangunan Pagar Gedung Kantor/Puskesmas/Puskesmas Pembantu ( Lanjutan ) | 49.863.000 |
| | I. 02. I. 02. 01. 25. 46. 5. 2. 3. 49. 06. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan | - | 1. 02. I. 02. 0 I. 25. 46. 5. 2. 3. 49 06. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan | 49.863.000 |
| | 1. 02. 1. 02. 01. 25. 48. | Pembangunan Poskesdes ( Lanjutan ) | - | 1 . 02.1. 02.01.25. 48. | Pembangunan Poskesdes ( Lanjutan) | 69.027.000 |
| | 1. 02. 1. 02. 01. 25. 48. 5. 2. 3. 49. 06. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan | - | I. 02.1. 02.01.25. 48. 5. 2. 3. 49 06. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan | 69.027.000 |
| | 1. 02. 1. 02. 01. 25. 49. | Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu ( Lanjutan ) | - | I. 02. I. 02.01.25. 49. | Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu (Lanjutan) | 86.488.500 |
| | I. 02. 1. 02. 01. 25. 49. 5. 2. 3. 49. 06. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan | - | I. 02. 1 . 02.01.25. 49. 5 . 2 3. 49 06. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan | 86.488.500 |
| | 1. 02. 1. 02. 01. 25. 50. | Peningkatan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas Rawat !nap (Lanjutan ) | | 1 . 02.1. 02.01.25. 50. | Peningkatan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas Rawat !nap ( Lanjutan ) | 465.951.200 |
| | 1. 02. I. 02.0 I. 25. 50. 5. 2. 3. 49. 06. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan | - | I. 02. I. 02.01.25. 50. 5. 2. 3. 49 06. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan | 465.951.200 |
| | I. 02. I. 02.0 I. 25. 52. | Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas ( Pajak Rokok) (Lanjutan ) | - | I. 02. I. 02.01.25. 52. | Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas (Pajak Rokok) (Lanjutan) | 68.974.500 |
| I | 1. 02. I. 02.0 I. 25. 52. 5 . 2 3. 49. 06. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan | - | I. 02. I. 02.01.25. 52. 5. 2 . 3 . 49 06. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan | 68.974.500 |
f
ii
•
..
| | SEBELUM PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SKPD | Kode Rekening | URA IAN | Jumlah (Rp) | Kode Rekening | URAIA N | Jumlah (Rp) |
| Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang | I. 03. I. 03. 01. 02. 48. | Pembangunan Gedung Kantor ( Lanjutan ) | . | I. 03. I. 03. OJ. 02. 48. | Pembangunan Gedung Kantor ( Lanjutan ) Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan | 1.267.395.800 |
| | I. 03. I. 03. 01. 02. 48. 5 . 2 3. 49. 01. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor | . | I. 03.1. 03.01.02. 48. 5. 2. 3. 49 01. | Gedung Kantor | 1.267.395.800 |
| | I. 03. I. 03. 01. 07. 08. | Peningkatan Jalan ( Lanjutan ) | . | I. 03.1. 03.01.07. 08. | Peningkatan Jalan ( Lanjutan ) | 506.240.600 |
| | I. 03. I. 03. 01. 07. 08. 5. 2. 3. 59. 03. | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota | . | I. 03. 1. 03.01.07. 08. 5. 2. 3. 59.03. | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota | 506.240.600 |
| | I. 03. I. 03. 01. 15. 08. | Pembangunan Jembatan ( Lanjutan ) | . | I. 03. I. 03. OJ. 1 5. 08. | Pembangunan Jembatan ( Lanjutan) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan | 242.763.500 |
| | I. 03. I. 03. 01. 15. 08. 5. 2. 3. 60. 03. | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabup~ten/Kota | . | I. 03. I. 03. 0 I. I 5. 08. 5. 2. 3. 60. 03. | Kabupaten/Kota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( Lanjutan ) Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 242.763.500 |
| | I. 04. I. 03. 01. 15. 12. | Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Lanjutan ) | . | I. 03.1. 03.01.15. 12. | | 2.820.000.000 |
| | I. 04. I. 03. 01. 15. 12. 5 . 2 2 23. 01. | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | . | I. 03. I. 03. 01. 15. 12. 5 . 2 . 2 23 01. | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ( Lanjutan ) | 2.820.000.000 25.000.000 |
| | 1. 03. I. 03. 01. 15. 13. I. 03. I. 03. OJ. 15. 13. 5 . 2 3 . 59.03. | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Lanjutan ) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota | . . | I. 03. 1. 03.01. IS. 13. I. 03. I. 03. OJ. IS. 13. 5 . 2 3 59 03. | Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota | 25.000.000 |
| | I. 03. I. 03. 01. 16. 06. | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Lanjutan) | | I. 03. I. 03. 01. 16. 06. | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Lanjutan ) | 6.069.200 |
| | 1 . 03. I. 03. 01. 16. 06. 5 . 2 3 68. 02. | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar | . . | I. 03. I. 03. 01. 16. 06. 5. 2. 3. 68 02. | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan AirTawar | 6.069.200 |
| | I. 03. I. 0 3 . 0 1. 1 8 . 1 1. | Pemeliharaan Riutin Berkala Jalan ( Lanjutan ) | . | I. 03.1. 03.01. 18. I I. | Pemeliharaan Rutin Berkala Jalan ( Lanjutan) | 77.475.350 77.475.350 |
| | I. 03. I. 03. 0I. 18. 1 1 . 5 . 2 . 3. 59. 03. | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota | . | I. 03. I. 03.01. 18. I I. 5 . 2 . 3 59 03. | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota | |
| | 2. 05. I. 03. 01. 24. 17 | | | .2. 05. I. 03.01.24. 17. | Penataan RTH ( Lanjutan) | 4.878.534.100 |
| | 2. 05. I. 03. 01. 24. 17. 5. 2. 3. 59. 05. | Penataan RTH (Lanjutan) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus | - . | 2. 05. 1. 03.01.24. 17. 5. 2. 3. 59 05. | Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 4.521.856.500 |
| | 2. 05. I. 03. 01. 24. 17. 5. 2. 3. 85. 01. | Belanja Modal Asel tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan | . | 2. 05. I. 03. 01.24. 17. 5 . 2 . 3 . 85 01. | Belanja Modal Asel tetap Lainnya- Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan | 356.677.600 |
| | I. 03. I. 03. 01. 28. 18. | Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai (Lanjutan) | . | I. 03. I. 03. 01.28. 18. | Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan­ Badan Sungai ( Lanjutan ) | 776.931.500 |
| | I. 03. I. 03. 01. 28. 18. 5. 2. 3. 62. 05. | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut | . | I. 03. I. 03. 01.28. 18. 5. 2. 3. 62 05. | Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut | 776.931.500 |
| | I. 03. I. 03. 01. 30. 1 1 . | Pembangunan Jalan clan Jembatan Perdesaan ( Lanjutan ) | . | I. 03. I. 03. 01.30. I I. | Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Lanjutan ) | 234.384.500 |
| | I. 03. I. 03. 01. 30. J I. 5. 2. 3. 59. 03. | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota | . | I. 03. 1. 03.01. 30. I I. 5. 2. 3. 59 03. | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota | 234.384.500 |
| | I. 03. I. 03. 0I. 30. 14. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan ( Lanjutan) | . | I. 03. 1 . 03.01.30. 14. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan ( | 13.620.000 |
| | 1. 03. I. 03. 01. 30. 14. 5. 2. 3. 69. 05. | Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya | . | I. 03. I. 03.01.30. 14. 5 . 2 . 3 69 05. | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya | 13.620.000 |
| Sekretariat Daerah | 4. 01. 4. 01. 03. 02. 42. | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor ( Lanjutan ) | . | 4. 01.4. 01.03.02. 42. | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor ( Lanjutan ) | I60.384.400 |
| | 4. 01. 4. OJ. 03. 02. 42. 5 . 2 . 3. 50. 04. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalouw/Tempat Peristirahatan | . | 4. 01.4. 01.03.02. 42. 5 . 2 . 3 50 04. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalouw/Tempat Peristirahatan | 160.384.400 |
$
-
+
«
, .
| | | | SEBELUM PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| SKPD | Kode Rekening | URAIA N | Jumlah (Rp) | Kode Rekening | URAIA N | Jumlah (Rp) |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sekretariat Daerah | I. 06. I. 06. 02. 22. 07. | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | | - I. 06.1. 06. 02. 22. 07. | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | 7.000.000.000 |
| | 1 . 06. I. 06. 02. 22. 07. 5. 2 I. 01. 01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | - | I. 06. I. 06. 02. 22. 07. 5 . 2 I. 01 01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 60.540.000 |
| | I. 06. I. 06. 02. 22. 07. 5 . 2 I. 01. 04. | Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan | - | I. 06. I. 06. 02. 22. 07. 5. 2. I. 01 04. Honorarium | Tim Penerima Hasil Pekerjaan | 5.040.000 |
| | I. 06. I. 06. 02. 22. 07. 5. 2 2. 01. 01. | Belanja Alat Tulis Kantor | - | 1. 06. I. 06.02.22. 07. 5. 2. 2. 01 01. Belanja | Alat Tulis Kantor | 2.500.000 |
| | I. 06. I. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 06. 01. | Belanja Cetak | - | I. 06. I. 06. 02. 22. 07. 5. 2 2. 06 0I. Belanja | Cetak | 7.312.000 |
| | I. 06. I. 06. 02. 22. 07. | 5. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan | - | I. 06. I. 06.02.22. 07. 5. 2. 2. 06 | 02. Belanja Penggandaan | 3.500.000 |
| | I. 06. I. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 15. 01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | - | I. 06. I. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 15 01. Belanja | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 34.200.000 |
| | I. 06. I. 06. 02. 22. 07. | 5 . 2 2. 15. 02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | - | 1. 06. I. 06. 02. 22. 07. 5. 2 2. 15 Belanja | 02. Perjalanan Dinas Luar Daerah | 81.548.000 |
| | I. 06. I. 06. 02. 22. 07. 5 . 2 2. 21. 02. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | - | I. 06. I. 06.02.22. 07. 5. 2. 2. 21 02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | I68.480.800 |
| | 1 . 06. I. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 21. | 03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | - | I. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 21 03. | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 232.479.000 |
| | 1. 06. I. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 3. 49. | 10. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Pendidikan | - | I. 06. 1. 06. 02. 22. 07 5. 2. 3. 49 10. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Pendidikan | 693.000.000 |
| | I. 06. I. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 3. 59. | 04. Belanja Modal Jalan,lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | - | 1. 06. 1. 06.02. 22. 07. 5. 2. 3. 59 04. | Belanja Modal Jalan,lrigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan Desa | 2.750.000.000 |
| | I. 06. I. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 3. 64. 05. | Belanja Modal Jalan,lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai | - | I. 06. I. 06. 02. 22. 07. 5 . 2 3. 64 05. | Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai | 2.961.400.200 |
| | 4. 01. 4. 01. 03. 02. 46. | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas ( Lanjutan ) | | 4. 01.4. 01.03.02. 46. - | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas (Lanjutan ) | 92.235.000 |
| | 4. 01. 4. 01. 03. 02. 46. 5. 2. 3. 50. | 03. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan lll | - | 4. 01.4. 01.03.02. 46. 5. 2. 3. 50 03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan m | 92.235.000 |
| Badan Kepegawaian dan | 4. 05. 4. 05. 01. 30. 42. | Sumpah Janji PNS | - | 4. 05.4. 05.01.30. 42. | Sumpah Janji PNS | 66.990.000 |
| Pengembangan | 4. 05. 4. 05. 01. 30. 42. 5. 2. 2. | 06. 02. Belanja Penggandaan | - | 14. 05. 4. 05.01.30. 42. 5. 2. 2. 06 02. | Belanja Penggandaan | 875.000 |
| SumberDaya | 4. 05. 4. 05. 01. 30. 42. 5. 2. 2. IO. | 07. Belanja Sewa Sound System | - | 4. 05.4. 05.01.30. 42. 5. 2. 2. 10 07. | Belanja Sewa Sound System | 3.750.000 |
| Manusia | 4. 05. 4. 05. 01. 30. 42. 5. 2. 2. 1 1. 01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | - | 4. 05.4. 05.01.30. 42. 5. 2. 2. I I 01. | Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 4.050.000 |
| | 4. 05. 4. 05. 0 I. 30. 42. 5. 2. 2. 15. | OJ. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | - | 4. 05. 4. 05. 01.30. 42. 5. 2. 2. 15 | 01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 47.815.000 |
| | 4. 05. 4. 05. 0 I. 30. 42. 4. 05. 4. 05. 01. 30. 59. | 5. 2. 2. 26. 01. Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur | - | 4. 05. 4. 05.01.30. 42. 5. 2. 2. 26 Seleksi | 01. Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/lnstruktur Penerimaan CPNS Formasi Dokter, Dokter Gigi dan | 10.500.000 |
| | 4. 05. 4. 05. 01. 30. 59. 5. 2. 1. 01. | Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Dokter, Dokter Gigi dan Bidan PTT 01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | | 4. 05. 4. 05. 01.30. 59. - - 4. 05.4. 05.01.30. 59. 5. 2. I. 01 01. | Bidan PTT Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 111.708.000 19.800.000 |
| | 4. 05. 4. ·05. 01. 30. 59. 5. 2. 2. 01. 01. | Belanja Alat Tulis Kantor | - | 4. 05.4. 05.01.30. 59. 5. 2. 2. 01 01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.088.000 |
| | | 12. Biaya Jasa Penyiaran | | | Biaya Jasa Penyiaran | |
| | 4. 05. 4. 05. 01. 30. 59. 5. 2. 2. 03. | 15. 02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | - | 14. 05. 4. 05. 01.30. 59. 5. 2. 2. 03.12. 4. 05. 4. 05. 01.30. 59. 5. 2 2. 15 02. | Belanja Perja'anan Dinas Luar | 750.000 |
| | 4. 05. 4. 05. 01. 30. 59. 5. 2. 2. | | | - | Daerah A | 89.070.000 |
-
-
-
-
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
Menetapkan
:
:
:
bahwa dianggap perlu untuk mengubah.bea pemburuan yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat 2 Jachtordonnantie Java en Madura 1940 (Staatsblad 1939 Nr 733);
Pasal 89 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG UNTUK MENGUBAH BEA PEMBURUAN YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 5 AYAT 2 "JACHTORDONNANTIE JAVA EN MADURA" (STAATSBLAD 1939 Nr 733).
N/A
Pasal 1

.
Bea pemburuan termaksud dalam Pasal 5 ayat 2 "Jachtordonnantie Java en Madura 1940" (Staatsblad 1939 Nr 733), untuk:
Akte Pemburuan A dinaikkan menjadi Rp. 50,-
Akte Pemburuan B dinaikkan menjadi Rp. 100,-
Akte Pemburuan C dinaikkan menjadi Rp. 200,-
Akte Pemburuan D dinaikkan menjadi Rp. 300,-
Akte Pemburuan E dinaikkan menjadi Rp. 500,-
N/A
Pasal 2

.
Undang-undang ini mulai berlaku. pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 1953 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO
MENTERI PERTANIAN, ttd MOHAMMADSARJAN
Diundangkan pada tanggal 25 Juni 1953 MENTERI KEHAKIMAN, ttd LOEKMAN WIRIADINATA
LEMBARAN NEGARA NOMOR 53 TAHUN 1953