PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 2 Tahun 2011
Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMASANGAN REKLAME
Berlaku: 25 Olctober 2611
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 34 TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMASANGAN REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemasangan Reklame dan untuk mmenata serta mengendalikan penyelenggaraan reklame serta mengatur pemanfaatan tuang yang serasi dan seimbang sesuai dengan tata ruang Kota Banjarbaru agar teratur, indah dan asri sesuai estetika kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemasangan ReMame;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2000 tentang Refribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2000 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 16 Seri C Nomor Seri 9);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 40);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 60);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemasangan Reklame (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1);
19. Peratu ran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11);
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMASANGAN REKLAME.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas/Instansi yang ditunjuk adalah instansi yang dilimpahkan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka penyelenggaraan, pengawasan dan pembinaan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pemasangan reklame.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Perizinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPO) yang diberi kewenangan melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu untuk segala jenis perizinan termasuk izin reklame.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di Iingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang mendapat pendelegasian kewenangan atau yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemasangan Reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan hukum yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
8. Papan Pengumuman adalah suatu media berupa papan dengan ukuran tertentu dibuat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat yang tidak mempunyai nilai ekonomis (dalam bentuk iklan dan promosi) untuk diketahui, dipedomani,dan dilaksanakan.
9. Papan Nama Toko adalah suatu media berupa papan nama dengan ukuran tertentu yang dipasang melekat pada toko bersangkutan sebagai identitas usaha, tanpa memuat unsur yang bersifat ikian.
10. Papan nama Gedung adalah suatu media informasi dan identitas gedung dengan bentuk dan ukuran tertentu tanpa memuat unsur yang bersifat iklan.
11. Papan Nama Kantor adalah suatu media informasi dan identitas kantor dengan bentuk dan ukuran tertentu tanpa memuat unsur yang bersifat iklan.
12. Penunjuk lokasi adalah suatu tanda berbentuk papan dan sejenisnya dengan ukuran tertentu sebagai petunjuk suatu tempat atau lokasi.
13. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,n baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usah yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milk negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Izin rekiame adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banjartaru kepada orang dan/atau Badan Hukum yang menyelenggarakan kegiatan pemasangan rekiame untuk tujuan komersil guna memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan hukum yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.
15. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame dengan konstruksi teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
16. Bando adalah suatu tempat atau sarana rekiame yang dipasang melintang jalan dengan konstruksi teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
17. Penyelenggaraan rekiame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran rekiame.
18. Penyelenggaran Reklame adalah orang-perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan, memasang rekiame balk untuk dan atau namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak yang menjadi tanggungannya.
19. Jaminan Asuransi adalah merupakan dana yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi sebagai pertanggungjawaban atas segala bentuk resiko yang timbul dan penyelenggaraan panggung/reklame/bando.
20. Titik lokasi adalah titik tempat pemasangan panggung reklame/bando pada kawasan atau wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.
21. Persyaratan teknis adalah ketentuan teknis yang ditetapkan untuk pendirian panggung reklame, konstruksi bangunan, teknis media, keandalan bangunan rekiame sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang bangunan.
22. Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana tugas di bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di daerah serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
BAB II - PERSYARATAN DAN KETENTUAN TEKNIS IZIN PENYELENGGARAAN PEMASANGAN REKLAME
Pasal 2

- ( 1 ) Izin Penyelenggara Pemasangan Reklame hams memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :
- a, menyampaikan surat permohonan pemasangan rekiame kepada Walikota yang ditandatangani oleb pemohon di atas materai 6.000 (enam ribu);
- b. melampiorkan surat kuasa apabila pengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain;
- c. melampirkan fotocopy KTP pemohon;
- d. melampirkan Fotocopy akta pendirian dan NPWP bagi perusahaan yang berbadan hukum;
- e. melampirkan Surat pemyataan kesediaan menanggung resiko dan khusus rekiame berukuran besar dfwajibkan mengasuransikan bangun bangunan rekiame;
- f. menyampaikan akta otentik yang menerangkan hubungan hukum antara pemohon dengan obyek tanah dalam hal pemohon bukan pemilik tanah, dalam bentuk :
1. Pedanjian sewa menyewa;
2. Pedanjian pinjam pakai;
3. Perjanjian dalam bentuk lain;
- g. melampirkan denah lokasi, design dan perhitungan konstruksi. Untuk reklame besar perhitungan konstruksi dad tenaga ahli yang memiliki Surat Izin Bekeija Perencana;
- h. melampirkan surat pemyataan kesediaan untuk membongkar bangunan reklame apabila masa berfaku izin habis;
- i. menyerahkan jaminan bongkar berupa deposito (besamya 10% dad nilai konstruksi);
- j. melampirkan Company Profile (data perusahaan) khusus untuk reklame berukuran besar;
- (2) Izin Perpanjangan Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :
- a. menyampaikan surat permohonan perpanjangan izin pemasangan reklame kepada Walikota yang ditandatangani oleh pemohon di atas materai 6.000 (enam ribu);
- b. melampirkan surat Kuasa apabila pengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain;
- c. melampirkan fotocopy KTP pemohon;
- d. melampirkan fotocopy akte pendirian dan NPWP bagi perusahaan yang berbadan hukum;
- e. melampirkan Surat Pemyataan kesediaan menanggung resiko dan khusus reklame berukuran besar, memperlihatkan dan menyerahkan fotocopy polls asuransi bangun bangunan reklame dan bukti pembayaran premi bulan/tahun berkenaan;
- f. menyampaikan akta otentik yang menerangkan hubungan hukum antara pemohon dengan obyek tanah dalam hal pemohon bukan pemilik tanah, dalam bentuk :
1. perjanjian sewa menyewa;
2. perjanjian pinjam pakai;
3. perjanjian dalam bentuk fain;
- g. melampirkan fotocopy izin terdahulu dan bukti setor Surat Pemberitahuan Pembayaran; h. melampirkan berita acara atau bukti lain telah melakukan pemeriksaan berkala yang dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali;
BAB II - PERSYARATAN DAN KETENTUAN TEKNIS IZIN PENYELENGGARAAN PEMASANGAN REKLAME
Pasal 3

1. Izin penyelenggaraan reklame dapat dibatalkan apabila
- a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Pusat/Daerah;
- b. atas keinginan sendiri penyelenggara reklame;
2. Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka terhadap penyelenggaraan reklame yang terpasang harus dipindahkan ke lokasi lain dad sisa waktu yang belum dimanfaatkan dan biaya pemindahan dibebankan pada Pemerintah Daerah.
BAB II - PERSYARATAN DAN KETENTUAN TEKNIS IZIN PENYELENGGARAAN PEMASANGAN REKLAME
Pasal 4

- (1) Izin penyelenggaran reklame dapat dicabut apabila
- a. pada reklame terdapat perubahan antara lain ukuran, konstruksi, penyajian dan pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;
- b. penyelenggaraan reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma kegamaan, keindahan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan;
- c. penyelenggara reklame tidak rnemelihara ;Warne dalam keadaaan baik, sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan measyarakat;
- d. penyelenggara reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum izin dicabut terlebih dahulu diberikan Surat Peringatan kepada pemilik reklame dan/atau Pemegang izin sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing berjangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terkirimnya surat dimaksud.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana tersebut di atas berakhir dan belum ada tindakan nyata dari pemilik reklame dan/atau pemegang izin, maka pejabat yang ditunjuk membuat keputusan pencabutan izin.
- (4) Apabila izin telah dicabut, maka penyelenggaraan reklame dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah dicabutnya izin, yang bersangkutan tidak melaksanakan pembongkaran, maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakuan penutupan dan/atau pembongkaran reklame dimaksud.
BAB III - JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME
Pasal 5

Pembongkaran reklame dan/atau bangunan reklame dilakukan dalam hal :
- a. pendirian dan/atau pemasangan reklame dilakukan tanpa izin;
- b. Izin penyelenggaraan reklame telah berakhir atau dicabut;
BAB III - JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME
Pasal 6

- Biaya yang ditimbulkan akibat pembongkaran reklame dibebankan kepada penyelenggara reklame apabila penyelenggara reklame tidak melakukan perpanjangan izin.
- Terhadap pembongkaran yang dilakukan atas biaya penyelenggara reklame, maka setiap reklame wajib membayar uang jaminan bongkar atau menyerahkan Bank Garansi Jaminan Pembongkaran bagi reklame yang berukuran sedang dan besar.
- Pembayaran uang jaminan bongkar dilakukan pada saat izin penyelenggaraan reklame diterbitkan.
- Uang jaminan bongkar terdiri dari uang jaminan bongkar untuk penyelenggaraan reklame dengan :
- a. izin tetap terbatas;
- b. izin insidentil.
BAB III - JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME
Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan reklame yang bersifat insidentil untuk kepentingan pemerintahan dan Partai Politik hams memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. titik lokasi pemasangan hams sesuai zonasi yang sudah ditentukan;
- b. tidak memasang pada pohon penghijauan, fasilitas umum seperti trotoar, drainase, tiang listrik, tiang telepon dan sejenisnya serta pada rambu-rambu lalu lintas dengan bentuk yang merusak keindahan dan estetika kota.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pajak reklame.
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

Hal-hal lainnya yang menyangkut teknis pelaksanaan Iebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 25 Olctober 2011
SEKRET IS DAERAH,
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2011 NOMOR
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 04 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 03 Tahun 2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 25 Olctober 2611
WALIKOTA BANJARBARU,
M. RUZAIDIN NOOR