UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1952
Tentang PEMINDAHAN DAN PEMAKAIAN TANAH-TANAH DAN BARANG-BARANG TETAP YANG LAINNYA YANG MEMPUNYAI TITEL MENURUT HUKUM EROPA
Berlaku: 2 Januari 1952
N/A
Preamble

Mengingat :
Mendengar :
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1952 TENTANG
PEMINDAHAN DAN PEMAKAIAN TANAH-TANAH DAN BARANG-BARANG TETAP YANG LAINNYA YANG MEMPUNYAI TITEL MENURUT HUKUM EROPA
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang
- a. bahwa disebabkan keadaan darurat, maka belum ada kesempatan yang cukup untuk mengatur kedudukan tanah dalam umumnya dan khususnya barang-barang tetap yang lain-lain, selaras dengan kehendak sifat Negara yang merdeka;
- b. bahwa diantara segala macam barang-barang tetap tersebut, maka kebutuhan yang sangat dirasai untuk mengurusnya dengan segera, ialah barang-barang tetap yang sekarang ini mempunyai titel menurut hukum Eropah;
- c. bahwa oleh karena itu, maka diperlukan lebih dahulu mengadakan peraturan sementara mengenai urusan perpindahan hak atau pemakaian barang-barang tetap yang mempunyai titel menurut hukum Eropah;
- d. bahwa oleh karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan itu perlu segera diadakan;
- pasal 96 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- pendapat Dewan Menteri pada rapat ke-22 pada tanggal 31 Juli 1951;
Memutuskan:
Menetapkan
- Undang-undang Darurat tentang pemindahan dan pemakaian tanahtanah dan barang-barang tetap yang lainnya yang mempunyai titel menurut Hukum Eropah.
N/A
Pasal 1

.
- (1) Dalam menunggu peraturan yang lebih lanjut, maka buat sementara setiap serah pakai buat lebih dari setahun dan perbuatan yang berwujud pemindahan hak, mengenai tanah-tanah dan barang-barang tetap yang lainnya, yang mempunyai titel menurut hukum Eropah hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri Kehakiman.
- (2) Semua peraturan yang ada yang bertentangan dengan ayat (1) buat sementara ditunda berlakunya.
- (3) Semua perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) yang dilakukan diluar izin Menteri Kehakiman dengan sendirinya batal menurut hukum.
Menteri Kehakiman, MOEHAMMAD NASROEN.
Diundangkan pada tanggal 2 Januari 1952. Menteri Kehakiman,
MOEHAMMAD NASROEN.
N/A
Pasal 2

.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta. Pada tanggal 2 Januari 1952. Presiden Republik Indonesia.
SOEKARNO.