PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 48.2 Tahun 2015
Tentang RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2035
Berlaku: 2 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Mengingat :
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 48.2 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2035
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
Menimbang : a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Perlu dibuat Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di daerah, merupakan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pontianak Tahun 20152035;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Potianak Tahun 2015-2035;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2010 tentang Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 11);
16. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 59), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 45);
MEMUTUSKAN:
WALIKOTA TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA
Menetapkan : PERATURAN PONTIANAK TAHUN 2015 - 2035.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selajutnya disingkat RI SPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20) tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
5. Air baku untuk air minum rumah tangga dan non rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
6. Air minum adalah air minum rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
8. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
9. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
10. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama kelaut.
11. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.
12. Cakupan pelayanan adalah prosentasi dari masyarakat yang mendapat pelayanan air minum secara langsung baik perpipaan maupun non perpipaan.
13. Wilayah pelayanan adalah daerah yang telah dilalui perpipaan distribusi baik Perusahaan Daerah Air Minum maupun non Perusahaan Daerah Air Minum sehingga masyarakat yang dilalui perpipaan tersebut berpotensi menjadi pelanggan.
14. Pelayanan perpipaan adalah pelayanan air minum kepada pelanggan dengan sambungan rumah.
15. Pelayanan non perpipaan adalah pelayanan air minum tanpa sambungan rumah.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud dibuatnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan bagi pemerintah kota, penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM diwilayah adinistrasi Kota Pontianak.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Tujuan dibuatnya Peraturan Walikota ini adalah untuk pelayanan air minum perpipaan dan non perpipaan, target cakupan pelayanan, waktu perencanaan, sumber air baku, kapasitas produksi, tahapan perencanaan serta perkiraan kebutuhan biaya investasi agar dapat tercapai dengan baik.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
- a. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- b. Jangka Waktu;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pemantauan dan Evaluasi; dan
- e. Ketentuan Penutup.
BAB III - RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Pasal 5

- (1) RI-SPAM Kota Pontianak di tetapkan sebagai dokumen induk rencana Pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi Kota Pontianak, yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Kota Pontianak.
- (2) RI-SPAM Kota Pontianak di tetapkan sebagai dokumen induk rencana Pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi Kota Pontianak, yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Kota Pontianak.
- (3) Dokumen Induk Rencana Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB IV - JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) RI-SPAM Kota Pontianak ditetapkan untuk jangka waktu 20 Tahun dengan periode perencanaan Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2035 dan dibagi dalam 4 tahap yang setiap tahap periode 5 sampai 6 tahun.
- (2) RI-SPAM Kota Pontianak yang telah ditetapkan dapat ditinjau ulang setiap 5 Tahun.
- (3) Tanggung jawab peninjauan ulang RI-SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani SPAM di Kota Pontianak.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Walikota Pontianak.
BAB V - PELAKSANAAN
Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota sebagai pengendali pelaksanaan RI SPAM.
- (2) Sebagai pengendali pelaksanaan RI SPAM Pemerintah Kota menunjuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta hatulistiwa sebagai operator pelaksana pelayanan air minum jaringan perpipaan di Kota Pontianak.
BAB V - PELAKSANAAN
Pasal 8

- (1) Kapasitas produksi terpasang pada tahun 2035 (akhir tahun perencanaan) adalah 3578 lt/det dari SPAM Jaringan Perpipaan, dengan sumber air baku dari air permukaan/ sungai.
- (2) Target sambungan rumah untuk SPAM Jaringan Perpipaan penduduk perkotaan pada tahun 2035 adalah 235.652 unit.
- (3) Tingkat kehilangan air SPAM dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pontianak pada akhir tahun 2035 adalah 15,02% (lima belas koma nol dua).
BAB VI - PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 9

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RI-SPAM.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 2015
WALIKOTA PONTIANAK,
SUTARMIDJI
Diundangkan di Pontianak Pada tanggal
2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,
MOCHAMAD AKIP
BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 48.2
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 48.2 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2035