PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor '22 Tahun 2016
Tentang KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Berlaku: 22 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR '22 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA BUPATI KABUPATEN MINAHASA TENOGARA
- a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan daerah dilakukan upaya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Minahasa Tenggara;
- b. bahwa dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Minahasa Tenggara pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif produk unggulan dan days tarik kawasan di pasar domestik;
- c. bahwa untuk mengembangkan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Minahasa Tenggara langkah yang terpadu, komprehensif, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Minahasa Tenggara.
'
.
.
.
«-.
�
Mengingat
- 1 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 164 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Utara.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alain Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara "Republik Indonesia Tahun. 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Uridang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang, Perimbangan Keuangan Anta.ra Pemerinta.h Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. 1 1 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 14 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pengembangan Kawasan Strategic Cepat Tumbuh;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut11/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 694);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor Tahun , tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun (Lerribaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Nomor ).
c
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan pemerintah daerah dan, DPRD menurut asas otonomi dan tugu pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3.
4. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
6. Rencana Tata ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara. 6.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. 7.
8. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/ atau budidaya. 8.
9. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya dipriontaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, social, budaya, dan lingkungan. 9.
10. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh yang selanjutnya disebut KSCT adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan cumber days dan geografis yang dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.
11. 1 1 . Rencana Induk adalah rencana pengembangan kawasan strategic cepat
tumbuh di Kabupaten Minahasa Tenggara yang memuat kebijkana strategi pengelolaan potensi, masalah dan peluang pengembangan kawasan yang disusun kedalam skenario arah pengembangan kawasan jangka menegah dalam kurun waktu lima tahuaan yang diimplementasikan melalui rencana pengusahaan dan rencana tindak
- 1 2. Rencana tindak adalah rencana implementasi pengembangan kawasdan strategis di Kabupaten Minahasa Tenggara secara tahunan dengan mengajuah pada tahapan pembangunan lima tahunan sebagai mana twercantum dalam rencana induk.
- 1 3 . Pusat pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kegiatan ekonomi yang sudah, berkembang dan berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan, jasa dan indusri pengolahan
14. Kopensasi adalah pemberiaan ganti rugi atau tanah pengganti kepada pemeggang hak atas tanah melalui musyawarah.
- 1 5 . Tanah Hegira adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
16. Tanah hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.
- 1 7. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik di rencanakan maupun tidak direncanakan.
- 1 8 . Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
BAB II - KA WASAN STRATEGIS KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.
Pasal 2

Berdasarkan perda No 3 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara, Pasal 37 ayat 2 Poin d yang menyatakan:
Kawasan Strategis Kabupaten Minahasa Tenggara berupa kawasan pusat pengembangan Industri Pertanian yakni Kecamatan Pasan dan Kecamatan Ratahan Timur.
BAB III - PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN KAW ASAN Pasal3
Pasal 4

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di kabupaten bertujuan :
� a.
- meningkatkan nilai tarnbah dan daya swing produk unggul di kawasan;
- meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan. b.
- Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerah bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan; dan c.
- d. menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah.
BAB III - PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN KAW ASAN Pasal3
Pasal 5

- (1) Pemilihan dan penetapan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah berdasarkan pada:
- a. urusan pemerinta.han yang menjadi kewenangan daerah;
- b. hasil studi kelayakan lokasi; dan
- c. kebijakan pengembangan kawasan daerah yang meliputi Rencana
,·
.
�
. .
BAB XV - PENUTUP
Pasal 9

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah
BAB XV - PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Derita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
Ditetapkan Di Ratahan Pada Tanggal '&lt;if Juni 2016
Bupati Minahasa Tenggara J
| NO | PEJABAT PENGOLAH | PARAF KOORDINASI | KET |
|------|-------------------------------------|--------------------|-------|
| 1 | KEPALA SEKSI | """" | |
| 2 | SEKRETARIS KECAMATAN | | |
| 3 | CAMAT | • | |
| 4 | KABAG HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN | | |
| 5 | KABAN PMD | | |
| 6 | ASISTEN l | � ' | |
| 7 | SEKDA | | |
| 8 | WAKIL BUPATI | | |
| 9 | BUPATI | | |
Diundangkan di Ratahan Pada tanggai"Juni 2016
IR.FARRY,F.LIWE.M.Sc PEMBINA UTAMA MUDA NIP.16580215151989071001
DERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016
· '2tJ tNomor .