PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 15 Tahun 2013
Tentang PROGRAM BANYUWANGI CERDAS
Berlaku: 2 Mei 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BANYUWANGI
SALINAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG
PROGRAM BANYUWANGI CERDAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,
- bahwa dalam rangka mendukung penjaminan kelangsungan belajar bagi peserta didik pendidikan dasar, menengah dan mahasiswa berprestasi Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Banyuwangi Cerdas.
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Menetapkan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 3/E).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D).
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM BANYUWANGI CERDAS.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi Penerima Pogram Banyuwangi Cerdas selama menempuh pembelajaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkewajiban memberikan layanan, fasilitas, bantuan dan kemudahan dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketuntasan pembelajaran peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang mendapatkan program Banyuwangi cerdas;
BAB V - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 6

Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pendanaan dan bantuan sumber daya lainnya yang mendukung Program Banyuwangi Cerdas.
BAB VII - WAKTU PEMBELAJARAN
Pasal 8

Waktu pembelajaran Program Banyuwangi Cerdas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, diatur sebagai berikut:
- a. Waktu pembelajaran untuk jenjang pendidikan dasar selama 9 tahun, yang dimulai dari kelas I SD/MI sampai dengan kelas IX SMP/MTs;
- b. Waktu pembelajaran untuk jenjang pendidikan menengah selama 3 Tahun, yang dimulai dari kelas X sampai dengan XII SMA/MA/SMK/MAK;
- c. Waktu pembelajaran untuk jenjang pendidikan tinggi selama 4 Tahun.
BAB VIII - KEWAJIBAN SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 9

- (1) Satuan pendidikan dasar dan menengah wajib mendukung Program Banyuwangi Cerdas;
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menjaring dan menginventarisasi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi sebagai calon peserta Program Banyuwangi Cerdas.
- (3) Pelaksana seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, sedangkan untuk pendidikan tinggi pelaksanaan seleksinya dilakukan bersama Perguruan Tinggi Negeri tempat pelaksanaan perkuliahan mahasiswa penerima Kartu Banyuwangi Cerdas.
- (4) Tata cara penjaringan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
BAB IX - KEWAJIBAN DINAS PENDIDIKAN
Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi memfasilitasi Program Banyuwangi Cerdas pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi;
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. Penyusunan pedoman pelaksanaan Program Banyuwangi Cerdas;
- b. Mediasi, koordinasi, konsolidasi dengan lembaga terkait demi keberlangsungan dan ketuntasan pembelajaran peserta didik dan mahasiswa;
- c. Penyediaan Kartu Banyuwangi Belajar;
- d. Penyediaan Kartu Banyuwangi Cerdas;
BAB X - PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Pendidikan melaksanakan pengawasan dan evaluasi Program Banyuwangi Cerdas;
- (3) Apabila dalam evaluasi tersebut penerima Program Banyuwangi Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dinyatakan tidak masuk kategori keluarga miskin, maka Kartu Banyuwangi Belajar dicabut dan yang bersangkutan tidak memperoleh hak penjaminan.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan Melakukan Evaluasi terhadap penerima Program Banyuwangi Cerdas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a setiap 2 (dua) Tahun sekali.
- (4) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaporkan kepada Bupati.