UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 22 Tahun 1959
Tentang PERUBAHAN
Berlaku: 22 TAHUN 1959
N/A
Pasal 45

, ayat 1 dan 2 "Zegelverordening 1921" (Staatsblad 1921 No. 498) diubah sebagai berikut :
- (1) Visum-visum, paspor-paspor biasa, paspor orang asing, surat izin kembali, pas-pas Mekah dan lain-lain surat perjalanan yang akan diberikan, surat izin mendarat, surat izin masuk, surat izin penduduk dan surat-surat keterangan kependudukan dan juga pengembalian surat izin penduduk yang telah dicabut, pemberian duplikat surat izin masuk, duplikat surat izin penduduk dan duplikat surat-surat keterangan kependudukan dan juga perpanjangan waktu dokumen-dokumen Imigrasi yang diperlukan untuk itu, dikenakan bea meterai tetap sebanyak dengan jumlah yang di- haruskan untuk masing-masing surat-surat itu, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan itu.
- (2) Pembayaran-pembayaran bea meterai dikembalikan dalam hal-hal yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan, pada tanggal 4 Juli 1959.
Menteri Kehakiman, ttd
G.A. MAENGKOM.
Menteri Keuangan, ttd
SOETIKNO SLAMET.
Menteri Luar Negeri, ttd
SUBANDRIO.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 66
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta, pada tanggal 1 Juli 1959 Pejabat Presiden Republik Indonesia, ttd
SARTONO.
MENGENAI
USUL UNDANG-UNDANG
tentang
Ternyata mengenai cara susunan tarip-tarip dalam Undang-undang Imigrasi perlu diadakan perubahan, tidak hanya mengenai pemungutan-pemungutan yang sudah ada yang kebanyakan dirasa perlu menaikkannya tetapi juga mengingat beberapa tarip yang baru diadakan dan yang seluruhnya masih baru.
Berhubung dengan itu, maka cara susunan akan lebih baik, apabila tarip-tarip yang masih belum disebutkan dalam "Penetapan Izin Masuk" (Staatsblad 1916 - 1947) dan "Ordonansi Izin Masuk" (Staatsblad 1949 No. 33 1), diikhtiarkan dalam Undang-undang yang tersendiri.
Untuk ini maka ayat-ayat 1 dan 2, pasal 45 "Zegelverordening 192l" harus diubah sesuai dengan yang diuraikan dalam pasal 1 Undang-undang Darurat ini.
Termasuk Lembaran-Negara No. 66 tahun 1959.
Diketahui:
Menteri Kehakiman, ttd
G.A. MAENGKOM.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1810