UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1969
Tentang KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS SEDUNIA
Berlaku: 13 TAHUN 1969
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR13 TAHUN 1969 TENTANG
KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS SEDUNIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa Republik Indonesia sebagai anggota Perhimpunan Pos Sedunia (Union Postale Universelle), pada tanggal 10 Juli 1964 di Wina (Austria) telah menandatangani Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia;
- b. bahwa Konstitusi tersebut perlu disetujui dengan Undang-undang;
- c. bahwa dengan berlakunya Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia pada tanggal 1 Januari 1966, maka Perjanjian Pos Sedunia dan Persetujuan-persetujuannya di Ottawa tanggal 3 Oktober 1957 yang diratipisir oleh Republik Indonesia dengan Undang-undang No. 5 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 2O, Tambahan Lembaran-Negara No. 2159), dan guna memperlancar pembangunan perhubungan khususnya dibidang aktivitas Pos di Indonesia dipandang perlu untuk mencabut Undang-undang No. 5 tahun 1961 tersebut.
- 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 11 dan pasal 20;
2. Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia 1964 pasal 25
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 25 Oktober 1969.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,
ALAMSYAH
Mayor Jenderal T.N.I.
MEMUTUSKAN :
Dengan mencabut Undang-undang No. 5 tahun 1961 tentang Perjanjian Pos Sedunia dan Persetujuan-persetujuannya (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 20, Tambahan Lembaran-Negara No. 2159);
Menetapkan : Undang-undang tentang Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia di Wina tahun 1964.
N/A
Pasal 1

.
Menyetujui Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia di Wina tanggal 10 Juli 1964 yang naskahnya dilampirkan pada Undang-undang ini.
N/A
Pasal 2

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya kedalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1969. Presiden Republik Indonesia,
SOEHARTO
Jenderal TNI.
PENJELASAN
Pasal 1

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA dinyatakan sebagai Undang-undang dengan ketentuan bahwa materi penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut ditampung dan dituangkan dalam Undang-undang baru sebagai penyempurnaan, perubahan atau penambahan dari materi yang diatur dalam Undang-undang terdahulu. Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIB dinyatakan sebagai Undang-undang dengan ketentuan bahwa Undang-undang tersebut berlaku dan baru hapus kekuatannya apabila telah ditetapkan Undang-undang baru sebagai penggantinya yang menggunakan. Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut sebagai bahan.
PENJELASAN
Pasal 3

.
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam pasal 3 ini ialah peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya lebih rendah tingkatnya dari pada undang-undang dan yang biasanya pengaturannya termasuk wewenang Pemerintah. sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIA, oleh Pemerintah diatur kembali guna kemudian menuangkannya dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan materi masing-masing.
Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIB, peninjauan selanjutnya diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah dengan ketentuan bahwa Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang bersangkutan hapus kekuatannya pada saat berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
Khusus bagi Penetapan-penetapan Presiden dalam Lampiran III materinya dapat juga dijadikan Undang-undang.
PENJELASAN
Pasal 4

.
Yang dimaksud dengan istilah-istilah dan kata-kata dalam pasal ini misalnya ialah Pemimpin Besar Revolusi, Nasakom dan lain sebagainya.
PENJELASAN
Pasal 5

.
Pada umumnya Undang-undang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah.
Ketentuan pokok ini diikuti juga oleh pasal 5.
Mengingat bahwa pasal 3 memberi kemungkinan untuk pengaturan kembali oleh Pemerintah dalam bentuk Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan materi masing-masing misalnya dengan Surat Keputusan Presiden, Surat Keputusan Menteri dan sebagainya, maka pelaksanaan pasal 3 praktis diserahkan kepada Pemerintah.
PENJELASAN
Pasal 6

.
Cukup jelas.
CATATAN
Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.
Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG