PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 27 Tahun 2003
Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUARO JAMBI
Berlaku: 15 Desember 2003
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 27 TAHUN 2003
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUARO JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi;
- b. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Kantor sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan
MENETAPKAN :
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUARO JAMBI.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 3

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang penyelenggaraan administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi:
- a. Inventarisasi data;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Administrasi penduduk;
- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan catatan sipil;
- d. Pendataan dan pelaporan;
- e. Penerbitan dokumentasi administrasi kependudukan;
- f. Penerbitan dan dokumentasi akta catatan sipil;
- g. Pengelolaan tata usaha kantor
Bagian Pertama
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan unit kerja di lingkungan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. Perencanaan kebutuhan dan pengelolaan perlengkapan;
- d. Pengolahan naskah dinas;
- e. Pengelolaan kearsipan;
- f. Perencanaan Umum;
Seksi Administarsi Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di bidang Pelayanan administrasi kependudukan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 di atas, Seksi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :
- a. Peyusunan rencana teknis;
- b. Pendataan penduduk;
- c. Penerbitan nomor induk penduduk (NIK);
- d. Penerbitan Nomor Pokok Penduduk (Nopen);
- e. Pencatatan mutasi penduduk;
- f. Penyaluran kartu tanda penduduk (KTP);
- g. Penyaluran kartu keluarga (KK);
- h. Pendataan dan pelaporan.
Seksi Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dibidang Pendataan dan pelaporan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 9 di atas, Seksi Pendataan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana teknis;
- b. Mengumpulkan dan menganalisis data;
- c. Mencatat dan melaksanakan perubahan data;
- d. Mengolah dan menyajikan data;
- e. Menyiapkan Pelaporan;
Seksi catatan sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di bidang Catatan sipil.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 di atas, Seksi Catatan Sipil mempunyai fungsi:
- a. Perencanaan teknis;
- b. Pencatatan dan penerbitan akta-akta catatan sipil;
- c. Penyimpanan dokumentasi akta catatan sipil;
- d. Penyuluhan di bidang Catatan Sipil;
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 14
Pasal 15

Pejabat dilingkungan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari kalangan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki syarat-syarat jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 14
Pasal 16

Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 15 di atas harus melalui Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 17
Pasal 18

Uraian tugas serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 17
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 15 Desember 2003
BUPATI MUARO JAMBI, dto
H. AS'AD SYAM
Diundangkan di Sengeti pada tanggal 11 Februari 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, dto
MUCHTAR MUIS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2004 NOMOR 17 SERI D NOMOR 17
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUARO JAMBI
LAMPIRANAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MUARO JAMBI
NOMOR
: 27
TAHUN 2003
TANGGAL
: 15 DESEMBER TAHUN 2003
BUPATI MUARO JAMBI
DTO
H. AS'AD SYAM
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup Jelas