PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor T4 Tahun 2023
Tentang TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SELUMA
Berlaku: 4 TATIUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR T4 TATIUN 2014
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SELUMA
DENGAN RATIMAT TUHAN YANG MATIA ESA
BUPATI SELUMA,
- a. bahwa tugas pokok, fungsi dan uraian tugas
merupakan pedoman satuan kerja perangkat daerah/unit kerja dalam melaksanakan peran dan kedudukan sebagai pembantu kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Seluma;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2OO7 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Seluma;
1. Undang-Undang Nomor B Tahun 7974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. 2.Undang-Undang Nomor 3 Tahur f l:l:3 :.::--a:g Pembentukan Kabupaten \1;l::::--;:: . i."' : *: a:r:: Seluma dan Kabupale:: L:.:: :- ?:-;::-s- i=:-\_=-*- : (Lembaran \ega:a 3"r:;:,-,.: l:-'-:::::= l.:,*:-- : - - : \'^-^--)? ---------t\\-/ILILrI Zgr. - t--\_* -*---\_=\_\_ \_'-=\_\_ trndor:esla l'i-=:: :l:': r------=:-.---'-\_+\_&lt;a= --\_\_ \_\_-\_:,
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor I2S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OOB tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200g Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9afl;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2oo7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor g9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7a\;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2oo7 tentang Pedoman Teknis penataan organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2oo7 tentang Pedoman Teknis organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten I Kota;
8. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor pER/22Ol M/PAN/ 7 l2OO8 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2oo7 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 9 Tahun 2or3 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2OO7 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma (Lembaran Daeratr Kabupaten Seluma Tahun 2OI3 Nornor 101.
Menetapkan :
MEMUTUSKAI{:
PERATURAN BUPATI SELUIT{A TENTAITG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUOO" DAI{ TO,O KERJA INSPEKTORAT KABUPATE,O'."U*O.
BAB II - KEDuDur{AN, \_ru"l:i: "oK DAN FuNGsr INSPEKTORAT pasal 2
Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Inspektorat mempunyai fungsi:
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan;
- a. perencanaan program pengawasan;
- c. penyelenggaraan pemeriksaan dan evaluasi hasil pengawasan;
- d. penyelenggaraan pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan;
- e. fasilitasi pengawasan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Inspektorat terdiri dari:
- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. (21 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu
Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencanafprogram kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.
Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan: (21
- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan rencana kerja Inspektorat;
- b. mengkoordinasikan penyiapan rencanafprogram kerja pengawasan dan fasilitasi;
- c. menJrusun anggaran Inspektorat;
- d. menghimpufl, mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. menyiapkan laporan dan statistik Inspektorat;
- f. menyiapkan peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan;
- g. Menyiapkan peraturan perundang undangan:
- h. menyiapkan dokumentasi dan pengolahan dara pengawasan;
- i. mengkoordinasikan bawahan agff ter;a1in kerjasama )rang baik dan saling mendukr-lngl
10. j menilai hasil kerja barvahan .untuk 3aiia:
11. pengembangan karier;
- k. membimbing bawahan untuk -meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;
- l. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- m. melaporkanhasilpelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu
Pasal 8

- Subbagian Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat penga\Masan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan. (1)
- Uraian tugas Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan: (2)
- a. menJrusun rencana kerja Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan rencana keda Inspektorat;
- b. melaksanakan penginventarisasian hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan;
- mengadministrasikan laporan hasil pengawasan; c.
- menghimpun, mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya; d.
- melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan; e.
- men5rusun statistik hasil pengawasan; f.
- Menyiapkan bahan penyusunan penetapan Kinerja (TAPKIN), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LppD) dan Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) badan; o b'
- Menyusun TAPKIN, LAKIP, LppD dan LKpJ badan; h.
- Menghimpun laporan pelaksanaan prograrn dan kegiatan dari bidang untuk dibuat laporan badan secara keseluruhan dan disampaikan ke Bupari Seluma; i.
- menyelenggarakan kerj asama pengawasan : J.
- mengkoordinasikan bawahan agar :e:-a-::kerjasama yang baik dan saling menduh-::lg: k.
- menilai hasil kerja bawahan unruk :a.:a ji l. pengembangan karier;
- m. membimbing bau'ahan untuk
I
- motivasi, disiplin dan prestasi kerja;
- n. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
BAB IV - TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu
Pasal 9

- Subbagian Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga. (1)
- Uraian tugas Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum: (2)
- a. men1rusun rencana kerja Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan rencana kerja Inspektorat;
- b. melakukan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan.
- c. melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
- d. menghimpun, mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. menyiapkan dan memproses usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, pemberian sanksi disiplin, pemberian tanda penghargaanf tanda jasa;
- f. menyiapkan dan memproses permohonan izin dan cuti, tugas belajar, perpindahan (mutasi), perkawinan dan perceraian;
- g. mengusulkan penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan (Askes);
- h. melakukan pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
- melakukan pengelolaan urusan kepegawaian; i.
- melakukan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; j.
- k. melakukan pengelolaan urusan keuangan;
- f. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja; .
- i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan
- oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), huruf c, d, dan e mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaaan pemerintahan daerah, pemerintahan desa pengaduan; dan penanganan kasus
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:
- a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerjanya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Inspektur Pembantu:
- a. menJrusun rencana kerja Inspektur Pembantu sesuai dengan rencana kerja Inspektorat;
- b. mengumpulkan dan men5rusun bahan usulan program untuk pen1rusunan program pengawasan sesuai wilayah kerjanya;
- c. Pembinaan dan pengoordinasian pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan;
- d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan wilayah kerj anya;
- e. menghimpun, mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- f. mengusulkan program pengawasan di wilayah kerjanya;
- g. menkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di wilavah kerjanl'a;
- h. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;
- i. melakukan penilaian atas pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
- j. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- k. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
20. L melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
21. (41 Inspektur pembantu dibagi atas wilayah I, II dan III, membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja/unit kerja di lingkungan pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan;
22. Penetapan wilayah kerja Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. (s)
Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri atas tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya; (1)
- Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan dilingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; (2)
- Pejabat Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, teknis, pengendalian pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi pengawasan; (s)
- (4) Dalam melaksanakan tugas pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola objek yang diawasi, Auditor memiliki wewenang:
- a. memperoleh keterangan danf atau dokumen yang u'ajib diberikan oleh objek yang diawasi dan pihak
yang terkait;
- b.melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang dan barang milik daerah, ditempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan daerah serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnnya yang terkait dengan penugasan;
- c. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
- d. memeriksa secara fisik setiap asset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan
- e. menggunakan tenaga ahli diluar tenaga auditor, jika diperlukan.
- (s) Jumlah Tenaga Fungsional Auditor dan tenaga fungsional lainnya ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur;
- (7) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PENUTUP Pasal 15
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.
Diundangkan di Tais
pada tanggal ..2...*f'1..
2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA,
H. SYAFRUDIN, DA
BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2OI4 NOMOR
14
'ir