UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1982
Tentang No Description
Berlaku: 24 April 1964
N/A
Preamble

Menimbang
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1982 TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN DIPLOMATIK BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN (VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY, 1961) DAN
PENGESAHAN KONVENSI WINA
MENGENAI HUBUNGAN KONSULER BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN (VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY, 1963).
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961) dibuat pada tanggal 18 April 1961 di Wina dan mulai berlaku pada tanggal 24 April 1964 dan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Cunsular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1963) dibuat pada tanggal 24 April 1963 di Wina dan mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 1967;
b. bahwa ...
Mengingat :
- 2 -
- b. bahwa Negara Republik Indonesia selama ini telah menggunakan dua Konvensi tersebut pada huruf a di atas sebagai pedoman dalam hubungan internasional;
- c. bahwa untuk mewujudkan landasan hukum yang lebih mantap dalam hubungan internasional, dipandang perlu mengesahkan dua Konvensi tersebut pada huruf a dengan Undang-undang;
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945:
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
- UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN DIPLOMATIK BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN (VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY, 1961) DAN PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN KONSULER BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN (VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY, 1963).
Menetapkan
N/A
Pasal 1

Mengesahkan Konvensi Wina mengenai hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961) dan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Cunsular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1963) yang salinan naskahnya dilampirkan pada Undang-undang ini.
N/A
Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara republik Indonesia.
Pada tanggal 25 januari 1982.
Disahkan di jakarta Pada tanggal 25 Januari 1982.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd.
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUDHARMONO, S.H.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982 NOMOR 2.
S O E H A R T O
PENJELASAN
Preamble

I. U M U M
Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 antara lain menggariskan agar Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara menegaskan tentang hubungan Luar Negeri Republik Indonesia sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif diabdikan kepada kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan disegala bidang;
- b. Meneruskan usaha-usaha pemantapan stabilitas dan kerjasama di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik barat Daya, khususnya dalam lingkungan ASEAN, dalam rangka mempertinggi tingkat ketahanan nasional untuk mencapai ketahanan regional;
## - 5 -
- c. Meningkatkan peranan Indonesia di dunia internasional dalam rangka membina dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama yang saling bermanfaat antara bangsa-bangsa;
- d. Memperkokoh kesetiakawanan, persatuan dan kerjasama ekonomi diantara negara-negara yang sedang membangun lainnya untuk mempercepat terwujudnya Tata Ekonomi Dunia Baru;
- e. Meningkatkan kerjasama antar negara untuk menggalang perdamaian dan ketertiban dunia demi kesejahteraan umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial.
Dalam rangka melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk menjamin dan memelihara kepentingan nasional Indonesia dan ikut membantu tercapainya ketertiban dunia serta memajukan kerjasama dan hubungan persahabatan dengan semua bangsa di dunia, Pemerintah Indonesia membuka dan menempatkan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler diberbagai negara. Disamping itu Pemerintah Indonesia menerima pula perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler negara lain.
Pengaturan hubungan diplomatik dan perwakilan diplomatik sudah lama diadakan yaitu sejak Kongres Wina tahun 1815 yang diubah oleh Protokol Aix-laChapelle tahun 1818.
Kemudian atas prakarsa Perserikatan Bangsa-bangsa diadakan konperensi mengenai hubungan diplomatik di Wina dari tanggal 2 Maret sampai 14 April 1961.
Konperensi tersebut membahas rancangan pasal-pasal yang dipersiapkan oleh Komisi Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa dan menerima baik suatu Konvensi mengenai Hubungan Diplomatik, yang terdiri dari 53 pasal yang mengatur hubungan diplomatik, hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalannya.
Konvensi yang mencerminkan pelaksanaan hubungan diplomatik ini akan dapat meningkatkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa di dunia tanpa membedakan ideologi, sistim politik atau sistim sosialnya. Konvensi menetapkan antara lain maksud pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik tersebut tidaklah untuk kepentingan perseorangan, melainkan guna menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik sebagai wakil negara.
Pengaturan Hubungan Konsuler dan Perwakilan Konsuler yang dalam sejarah berkembang melalui tahap-tahap pertumbuhan hukum kebiasaan internasional baru dikodifikasikan pada tahun 1963 dalam Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-bangsa.
Diadakannya Konvensi ini yang terdiri dari 79 pasal yang keseluruhannya mengenai hubungan konsuler, hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalannya akan meningkatkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa tanpa membedakan ideologi, sistim politik atau sistim sosialnya.
Hak istimewa dan kekebalan tersebut diberikan hanyalah guna menjami pelaksanaan fungsi perwakilan konsuler secara efisien. Konvensi mengatur antara lain hubungan-hubungan konsuler pada umumnya, fasilitas, hak-hak istimewa dan kekebalan kantor perwakilan konsuler, pejabat konsuler dan anggota perwakilan konsuler lainnya serta tentang pejabat-pejabat konsul kehormatan dan konsulatkonsulat kehormatan.
Baik Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik maupun Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler masing-masing dilengkapi dengan Protokol Opsional mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan dan Protokol Opsional mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Wajib. Indonesia dapat menerima seluruh isi Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan dan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan, kecuali Protokol Opsional mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Wajib. Pengecualian ini karena Pemerintah Indonesia lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dan konsultasi atau musyawarah antara negara-negara yang bersengketa.
Protokol Opsional mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan mengatur bahwa angota-anggota perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler yang bukan warganegara negara penerima dan keluarganya tidak akan memperoleh kewarganegaraan negara penerima tersebut semata-mata karena berlakunya hukum negara penerima tersebut.
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 5 TAHUN 2013
T E N T A N G
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keselamatan bagi masyarakat dalam mengunakan jasa angkutan umum diperlukan pengaturan terhadap izin trayek;
- b. bahwa pengaturan terhadap izin trayek juga dimaksudkan dalam rangka pengendalian dan pengawasan dilapangan terhadap angkutan umum agar tercipta ketertiban dalam pengoperasiannya;
- c. bahwa terhadap pemberian izin trayek dapat dipungut retribusi atas badan usaha yang menyelenggarakan jasa angkutan umum sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan bermanfaat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Ketapang;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 1982 tentang Izin Trayek dan Izin Usaha Angkutan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1992 perlu diganti untuk disesuaikan kembali dengan peraturan perundangundangan yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 3209 );
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2002 Nomor 84);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 2).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan
BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : RETRIBUSI IZIN TRAYEK.
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Ketapang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Ketapang.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau / modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. 10.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. 11.Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa Trayek tertentu dalam Daerah.
12. 12.Izin Trayek adalah pemberian izin kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa Trayek tertentu.
13. 13.Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan dan dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. 14.Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
15. 15.Izin Usaha adalah usaha menjalankan perusahan angkutan umum yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
16. 16.Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
17. 17.Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan Trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal.
18. 18.Izin Operasi adalah izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan dengan kendaraan umum tidak dalam Trayek.
19. 19.Izin Insidentil adalah izin yang hanya diberikan kepada Perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk mempergunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin Trayek yang dimiliki.
20. 20.Kartu pengawasan adalah turunan dari keputusan izin Trayek dan/atau izin operasional bagi setiap kendaraan yang bersangkutan.
21. 21.Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor dijalan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
22. 22.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari Penghimpunan data objek dan subjek retribusi, ketentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
23. 23.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan, yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. 24.Tarif Retribusi adalah ketentuan besar kecilnya biaya yang ditetapkan dan dibebankan kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas Izin Trayek.
25. 25.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
26. 26.Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ketapang.
27. 27.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
28. 28.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. 29.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. 30.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
31. 31.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
32. 32.Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 2

- (1) Kendaraan angkutan bermotor, dapat dipergunakan sebagai angkutan umum, apabila dikelola oleh badan yang mengusahakan angkutan umum dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati.
- (2) Kendaraan angkutan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggantian/peremajaan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (3) Kendaraan angkutan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum pernah diuji berkala dan persyaratan yang ditentukan.
- (4) Izin Trayek yang telah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, dapat dicabut dengan terlebih dahulu diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan .
BAB II - PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 3

Pengusaha angkutan umum dilarang mengubah bentuk dan warna kendaraan sebelum mendapat izin dari Bupati.
BAB II - PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 4

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum, dapat dioperasikan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi izin tetap, izin usaha, izin insidentil, dan izin operasi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku untuk kendaraan baru maupun penggantian/peremajaan.
BAB III - TATA CARA PERIZINAN
Pasal 5

- (1) Izin diberikan setelah dipenuhi syarat - syarat tertentu.
- (2) Setiap pemohon wajib mengisi formulir permohonan tertulis yang sudah ditentukan dalam rangkap yang cukup dan aslinya ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan dibubuhi materai sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Keterangan yang harus diisi dengan jelas pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. Nama pemohon ;
- b. Alamat pemohon ;
- c. Nama / alamat Perusahaan ;
- d. Bentuk Perusahaan ;
- e. Modal Perusahaan ;
- f. Letak garasi atau tempat penyimpanan kendaraan ;
- g. Jumlah jenis kendaraan yang diusahakan ;
- h. Jenis angkutan yang akan diusahakan ;
- i. Rencana Trayek ; dan
- j. Lain - lain yang di anggap perlu ;
- (4) Setiap formulir permohonan harus dilampiri dengan :
- a. Kartu Tanda Penduduk ;
- b. Foto copy bukti pemilikan kendaraan bermotor STNK / Surat perjanjian (kontrak) kerjasama ;
- c. Pas photo hitam putih ukuran 3x4 sebanyak dua lembar; dan
- d. Akte Pendirian Perusahaan/badan.
BAB III - TATA CARA PERIZINAN
Pasal 6

- (1) Izin Usaha, izin trayek, dan izin operasi suatu badan berlaku selama 5 (lima) tahun, dan selanjutnya diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang setiap tahun sekali dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan.
- (2) Izin insidentil berlaku untuk satu kali perjalanan pergi pulang dan berlaku paling lama 7 (tujuh) hari dan tidak dapat diperpanjang.
- (3) Kartu Pengawasan berlaku untuk selama 1 (satu) tahun dan selanjutnya diwajibkan untuk melakukan perpanjangan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan.
- (4) Dalam hal tertentu, ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam surat izin selama berlakunya izin dapat diubah oleh Bupati.
BAB III - TATA CARA PERIZINAN
Pasal 7

Syarat - syarat untuk mendapatkan izin bagi perusahaan/badan adalah :
- a. Memiliki izin tempat usaha dari Bupati:
2. b Memiliki dan/atau menguasai kendaraan angkutan yang dibuktikan dari STNK atas nama perusahaan tersebut, paling sedikit 5 (lima) kendaraan atau paling banyak 10 (sepuluh) kendaraan.
- d. Mempunyai kantor; dan
- e. Mempunyai lapangan parkir / tempat pool kendaraan perusahaan ;
BAB III - TATA CARA PERIZINAN
Pasal 8

- (1) Pengelolaan administrasi izin perusahan angkutan kendaraan bermotor dan izin trayek dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam pembinaan teknis terhadap pengelolaan angkutan bermotor dan izin trayek dilaksanakan oleh Dinas dibantu oleh instansi terkait.
BAB IV - PEMINDAHAN
Pasal 9

- (1) Untuk memindahkan hak atas perizinan angkutan umum, diperlukan persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila pemindahan hak dilakukan tanpa persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemindahan tersebut dianggap tidak syah dan izin usaha tersebut batal demi hukum.
BAB IV - PEMINDAHAN
Pasal 10

- (1) Apabila pemegang perizinan meninggal sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan, maka perizinan tersebut dapat beralih pada ahli warisnya dengan ketentuan ahli warisnya dengan ketentua yang bersangkutan mengajukan surat pemberitahuan kepada Bupati melalui Dinas serta menyerahkan pernyataan tertulis yang menyatakan keinginan untuk tetap melanjutkan usaha tersebut paling lama 1 (satu) bulan sejak meninggalnya pemegang izin.
- (2) Apabila ada beberapa ahli waris yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati dapat menentukan salah seorang untuk bertindak atas nama para ahli waris untuk mempergunakan izin sampai habis masa berlakunya.
BAB V - PENCABUTAN PERIZINAN
Pasal 11

Perizinan atas nama Perusahaan/Badan yang telah diberikan, dapat dicabut kembali apabila melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 9.
BAB VI - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 12

Dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipunggut retribusi atas pemberian Izin Trayek yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
BAB VI - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 13

Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Trayek termasuk Izin Insidentil, dan Izin Operasi, kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa Trayek tertentu dalam wilayah daerah.
BAB VI - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 14

- (1) Subyek Retribusi adalah Badan yang memperoleh Izin Trayek, termasuk Izin Insidentil dan Izin Operasional dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
Bagian Kedua
Golongan Retribusi
BAB VI - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 15

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.
Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB VI - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan penerbitan izin yang diberikan, jenis angkutan dan jumlah tempat duduk.
Bagian Keempat
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur Dan Besarnya Tarif
BAB VI - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
BAB VI - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek sebagai berikut :
Izin Tetap.
| JENIS ANGKUTAN | KAPASITAS TEMPAT DUDUK | TARIF |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Mobil penumpang | 1 s/d 8 orang | Rp. 500.000,-/kendaraan/5 tahun |
| b. Mobil : 1. bus kecil 2. bus sedang 3. bus besar | 9 s/d 16 orang 16 s/d 28 orang 28 keatas | Rp. 650.000,-/kendaraan/5 tahun Rp. 850.000,-/kendaraan/5 tahun Rp.1.000.000,-/kendaraan/5 tahun |
Untuk perpanjangan Izin Tetap dikenakan Retribusi sebesar 10 % dari Izin Trayek awal.
Izin Insidentil :
1. Mobil Penumpang
- Seat 1 s/d 8 Rp. 25.000,-/kendaraan/1 kali jalan;
2. Mobil Bus kecil
Seat 9 s/d 16
Rp. 50.000,- /kendaraan/1 kali jalan;
3. Mobil Bus sedang Seat 16 s/d 28 Rp.100.000,-/kendaraan/1 kali jalan;
4. Mobil Bus besar Seat 28 keatas
Rp. 150.000,-/kendaraan/1 kali jalan;
- c. Pergantian kendaraan rusak :
- d. Perubahan trayek:
1. Mobil Penumpang Seat 1 s/d 8
Rp. 150.000,- /kendaraan;
2. Mobil Bus kecil
Seat 9 s/d 16
Rp. 200.000,- /kendaraan;
3. Mobil Bus sedang
Seat 16 s/d 28 Rp. 250.000,- /kendaraan;
4. Mobil Bus besar
Seat 28 keatas
Rp. 300.000,- /kendaraan.
1. Mobil Penumpang Seat 1 s/d 8
Rp. 250.000,- /kendaraan;
2. Mobil Bus kecil
Seat 9 s/d 16
Rp. 300.000,- /kendaraan;
3. Mobil Bus sedang
Seat 16 s/d 28 Rp. 350.000,- /kendaraan;
4. Mobil Bus besar
Seat 28 keatas
Rp. 400.000,- /kendaraan.
.
- e. Izin Operasi Mobil Taxi
2. Seat 1 s/d 5
Rp.350.000,-/kendaraan/5 tahun
- f. Izin atas pemindahan hak pengelola dikenakan tarif yang besarannya sebagaimana ditetapkan pada huruf a.
Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan
BAB VI - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 19

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Ketapang tempat pelayanan Izin Trayek diberikan pemerintah daerah.
Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran
BAB VI - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 20

- (1) Retribusi dipungut oleh Dinas.
- (2) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 1 x 24 jam sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Seluruh penerimaan retribusi harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerima.
- (4) Bendahara Penerima yang menerima pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetorkan seluruh penerimaan ke Kas umum daerah paling lama 1 x 24 jam setelah penerimaan.
- (5) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedelapan
Pengurangan dan Keringanan Retribusi
BAB VI - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan dan keringanan retribusi di atur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesembilan Sanksi Administratif
BAB VI - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 23

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.
Bagian Kesepuluh Penagihan
BAB VI - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 24

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai pada saat jatuh tempo pembayaran, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan mengunakan STRD atau surat lainnya yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran dikeluarkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesebelas Kedaluwarsa Penagihan
BAB VI - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB VI - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 26

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keduabelas
Keberatan
BAB VI - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi tersebut.
BAB VI - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 28

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
Bagian Ketigabelas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
BAB VI - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkaan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 30

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. Nama dan alamat wajib retribusi;
- b. Masa retribusi;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
- d. Alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
BAB VI - RETRIBUSI DAERAH
Pasal 31

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan berlaku sebagai bukti pembayaran
BAB VII - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 32

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 33

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 34

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII - PENYIDIKAN
Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Diundangkan di Ketapang pada tanggal 28 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, ttd.
ANDI DJAMIRUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2013 NOMOR 5.
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KETAPANG,
EDI RADIANSYAH, SH.,MH Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19700617 200003 1 001
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1982 tentang Izin Trayek dan Izin Usaha Angkutan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1992 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 1992 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.
Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 28 Januari 2013
BUPATI KETAPANG, ttd.
HENRIKUS