Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 5 Tahun 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5274);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Pertanian 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
...:
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN. Menetapkan
N/A
Pasal 1

Dalarn Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. W alikota adalah W alikota Bima.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.
8. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Bima.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Bima.
10. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggungjawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
11. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- ( 1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari:
1. Seksi Lahan dan Irigasi;
2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
- d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
1. Seksi Produksi;
2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan; dan
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- e. Bidang Perkebunan, terdiri dari:
1. Seksi Produksi Perkebunan;
2. Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan; dan
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
1. Seksi Benih/Bibit dan Produksi;
2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- g. Bidang Penyuluhan, terdiri dari:
1. Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
2. Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan
3. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian.
- h. Unit Pelaksana Teknis.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
:
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

- ( 1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu W alikota mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- b. penyusunan programa penyuluhan pertanian;
- c. pengembangan prasarana pertanian;
- d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- f. pembinaan produksi di bidang pertanian;
- g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- J. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- k. pemberian rekomendasi izin usaha teknis pertanian;
1. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- m. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh W alikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Sekretariat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- ( 1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
- d. pengelolaan urusan ASN; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat, membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah / negara.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- e. pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/ negara;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- g. penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

- ( 1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang pertanian;
- d. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pertanian;
- e. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pertanian;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pertanian;
- g. penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
- h. pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendahaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- i. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga
Bidang Prasarana dan Sarana
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8

- ( 1) Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi. pertanian;
- d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- f. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Prasarana dan Sarana, membawahi:
- a. Seksi Lahan dan Irigasi;
- b. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin; dan
- c. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
Paragraf 1 Seksi Lahan dan Irigasi
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9

- ( 1) Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan dan Irigasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
- c. penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
- d. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, otimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- e. penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- f. penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- g. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
Seksi Pupuk, Pestisida, Alat
Paragraf 2 dan Mesin Pertanian
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

- (1) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- c. penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- d. pegawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- e. penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- f. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah sesuai tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Seksi Pembiayaan dan Investasi
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

- ( 1) Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan dan investasi pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembiayaan dan Investasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembiayaan pertanian;
- c. pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian;
- d. pelaksanaan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- e. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembiayaan dan Investasi; dan
- f. penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah sesuai tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

- ( 1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- penyakit, perubahan e. pengendalian dan penanggulangan hama penanggulangan bencana alam, dan dampak iklimdi bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. Pemberian rekomendasi izin usaha teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi:
- a. Seksi Produksi;
- b. Seksi Perbenihan dan Perlindungan; dan
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
Paragraf 1 Seksi Produksi
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

- ( 1) Seksi Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi tanaman pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Produksi mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pemberian bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pemberian bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Seksi Perbenihan dan Perlindungan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendaliaan sumber benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- i. penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- J. penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- k. menyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
1. pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- m. penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- n. penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- o. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- p. penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- q. penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- r. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan hortikultura; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Seksi Pengolahan dan Pemasaran
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15

- ( 1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran basil tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangandan hortikultura;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan basil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan basil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. enyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- g. fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran basil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- j. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan hortikultura; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima Bidang Perkebunan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang perkebunan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- f. penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- g. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- h. pemberian rekomendasi izm usaha teknis di bidang perkebunan;
- i. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perkebunan, membawahi:
- a. Seksi Produksi Perkebunan;
- b. Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan; dan
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
Paragraf 1 Seksi Produksi Perkebunan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

- (1) Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi Perkebunan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Perkebunan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan produksi di bidang perkebunan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman di bidang perkebunan;
- d. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman di bidang perkebunan;
- e. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman di bidang perkebunan;
- f. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Perkebunan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18

- (1) Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan perlindungan perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
- c. penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih tanaman di bidang perkebunan;
- d. pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman di bidang perkebunan;
- e. sertifikasi benih dan pengendaliaan sumber benih tanaman di bidang perkebunan;
- f. penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- g. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- h. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
1. penyiapan bahan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- J. penyiapan bahan pengamatan OPT;
- k. penyiapan bahan pengedalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
1. pengelolaan data OPT;
15. m.penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
- n. penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- o. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
v~V
- p. penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
- q. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
- r. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19

- ( 1) Seksi Pengolahan dan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- c. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- d. penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- e. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;
- f. pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- g. fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
- h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perke bunan;
- i. pematauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- j. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20

- ( 1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan rnernpunyai tugas rnelaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pernberian birnbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Kesehatan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pernasaran hasil di bidang perternakan;
- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- f. pengawasan obat hewan;
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
1. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- J. pemberian rekomendasi izm di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- k. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
1. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi:
- a. Seksi Benih/Bibit dan Produksi;
- b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
- c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
Paragraf 1 Seksi Benih/Bibit dan Produksi
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21

- (1) Seksi Benih/Bibit dan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Benih/Bibit dan Produksi mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Benih/Bibit dyan Produksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
- c. penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
- d. penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (HPT);
- e. penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
- f. penyiapan bahan pengujian binih/bibit HPT;
- g. penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melal ui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- h. pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
- i. penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- j. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Benih/Bibit, Pakan, dan Produksi di Bidang Peternakan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Seksi Kesehatan Hewan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 22

- (1) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
- c. penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
6. pemberantasan penyakit hewan; dan pencegahan pengamatan, bah an d. penyiapan
- e. penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- f. fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- g. penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- h. penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- i. penyiapan bahan penerbitan rekomendasi izm usaha distributor obat hewan; 1
- j. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Peternakan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 23

- ( 1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- c. penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- d. pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- e. penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/ atau pemasukan produk hewan;
- f. analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan; f.
- g. penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- h. penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- i. penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban; 1
- J. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- k. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang petemakan dan kesehatan hewan;
1. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- m. pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang petemakan dan kesehatan hewan;
- n. fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- o. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang petemakan;
- pelaksanaan kegiatan kesehatan pemasaran hasil di bidang p. pemantauan dan evaluasi hewan, pengolahan dan petemakan;
- q. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Petemakan;
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keenam Bidang Penyuluhan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 24

- mempunyai tu gas melaksanakan program dan pelaksanaan penyuluhan ( 1) Bidang Penyuluhan penyusunan kebijakan, pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
- b. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
- c. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- e. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penyuluhan, membawahi:
- a. Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
- b. Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan
- c. Seksi Metode dan Informasi.
Paragraf 1 Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 25

- ( 1) Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- c. penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- d. penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
- e. penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- f. penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- g. penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;
- h. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 26

- ( 1) Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- c. penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- d. penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;
- e. penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;
- g. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 27

- ( 1) Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang metode dan informasi penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Metode, dan Informasi Penyuluhan Pertanian;
- b. penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. penyusunan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian;
- d. penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian;
- e. penyiapan bahan informasi dan media di bidang penyuluhan pertanian;
- f. penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan pertanian;
- g. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 28

UPT adalah Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas. ~x:v
Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 29

- ii) Kelompok Jabatan Fungsionai rnempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
- i4) Jenis dan jenjarrg Jabatan Fungsionai diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 30

- ·( i) Daiam meiaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan rnasing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bima Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 139), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.
~
M. QURAIS H. ABIDIN
Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal 17 Oe~tn~~
2016
f· WALIKOTA BIMA,
e:
Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal \7 l)e~btr 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,
BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR·31b
BAB I
Pasal 1

Wan Peraturan Walkola ini yang antaksod &amp;algal
2. Pernerinlaban Daerah adrift Wrlikota Eranarb;ru banana Peangtml Dumb sebagai unsur Penyeler6gam Pemenntah Kota Gaga/hint
3. Walkola arlalan Walikota Banjarbaru
4. Peraturdr Wabkota addah Ferran Walkota Banarbaru
5. Satuan Pots Panting Praja yang selaniutnya dthogkal &amp;Wei PP addan Satuan Poist Pamong Praia Kota Baryarbdu.
5. 6 Kapr Satins, Polth Prang Praia adalan Kabala Satuan Peed Pamcng Praia Kota Baniarbaru
6. 7 Kepa'a Sub Sagan adat.th K62315 Sub Bagian pada Satuay Nisi Prang Praja Kora Bantarbab.
7. 8 Kopda Saks addah Wanda Saks nada Satuan Polio Pavong Praja Kota Bart=
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA. KEPALA SUB ROOM. DAN KEPALA SEKSI PADA SATUAN POUSI PALIONG PRAJA KOTA BANJARBARU
Pasal 2

!Swale Satuan Pdisi Pamong Praia Kota Brawl:tarts me npunya tugas sebaga belacat
- a. mernlmon kegtatan satuan Salad PP. mernbantu Watkola dalan menyelerggarakan sebaglan kowenangan Pamenntah Causal dtidang pembinaan ketentrarren den ketediban soda penegakan Peraturan Daerat dan Keoutusan Wafikota
- b. merumustsan program kens Satuan Pots Panora Praja sesua Canaan program kora Pemenntan Kota dan program keria !gun !Su sebagai oedemas
3. c inergadairan keortanasi dan hubsrgan kale roma *non Instansi terkait seta danger prowita feria :slam ragka kelancaran penyelenagaraan tugas den pergakcan kegiaten,
- d. metalmanakan, mengwahlum, mantilla dalsn operasional yang mettputi usaha pengamanan. Penertiban, pangs/ratan pectinaan, keentraman dan koSerttan UM1.1171. penegakkar Peratman Daerah dan Kesastusan Waikato
- e. menakowdatastkark mengawes· dal mengcnclailtan onyelenggaraan kagemn Satuan Pais Pamong Praia Kola Sanjarbaru sesuai ketalakan yang ditetapkan den Alalieta dan ;te'entuan gerundarg-undangan yang bertaaa.
- I. rremonilot dan mergevaluasi penyelenggaraan tugas lingkup Satuan Pole; Parma Praia Kota Baraarberu,
- g. mengkoordnir rencana keria dan lugastugas bawahan knususnya Sub Ban dal Saks agar tenffist kena sama den kesaman tindakan yang hannonis darn; kolancaran traps
- h. merencanaKan keperksan persona pertergkapan dan pembiayaan hngkup Satuan Polls Pamong Praja Kota Banjataw terdatarkan data dan Intasi unluk kelancaran petaksanaan tugas.
9. I mendistrbusikar tugas kepada b.swahan swoon; tidang Maas masingsnaseg agar pekeaaan terbagt Rabic
- f. manberfsen petunia* dan esahan kepada twiner: sesua thclarg tugas agar dalam pelaksaraan ft/gas selatu mernpindomanl prcsedur clan program keria yang MIS) Meta:aka , .
- k. mekakukan evaksasi den rnortilottg kepada tugas bawahan agar sesua °Megan program dan prosedur yang beak!).
- I. mengambl ketatiaican yang wpm terhadap ponnasalartan yang ambe agar nand tugas sepal Sa*aran.
- m. menilai basil Rena bawahan sesuai keria yang &amp;apse dan juthis penI1 an sebaga bahan Perlirnbanoan untuk pergembangan kart*" peas/sail
14. n, membuat dan monyampaikan lzporan ham; lora kepada atasan setega partanagungetwaban tugas.
15. o melaksartakan tugas lam yang dibenkan etasan da'am kedmasan.
Baglan Kedue Keata Sub Bagian Tata LI saha
Pass 3
Kepata Sub Bagian Tate Lisat:a rrempunyai tugas sebaga tenksi
- a insfaksanakan panyalanggraen, peruntuSan dan penytaunan rencana dam pregran keria Satuan Poldi Panama Praja bardasarkan program kerja When laks
- b merencanakan, mengatur. mengawas. Inenakcorenasikan tersekoggarawa program, urusan koLata usahaan, pengeMlaan keprg . awaan, Darnel-Saar keuangan, ilenyustman enggaran dan PerbendanaTan d. Ingkungan Satuan Follsi Patent; Praia,
- melak.sanakan pengetolaen dan panymban urasan arras tangga, kelerigkapan surat-menyurat dan ketysipan, orolokol dan kohurrasan, 20 usaha dan achnhistasi kepegawatan
- d. mertgatur clan mengawasi pemelharaan clan gamma= barang-berarg invantans kantor sena mentor darter dan Worm barang inventads kantor,
- e rrengatur Can mengamsi pergetban airanatrast keprogatnatan yang motput data pegawai, usut pengargkann, pernberhentianmutri, miner kraikan gap terkala kenaikan panakat cue DUK ncmnatI, DP3, d:ldaL abserst, merjaga kediSipinan pager/Jai Can pc aperan pegrat d lingkungan Kantor Satuan Pais Pamong Praja.
- I. metaksanakan dal rnengahr administrasi penManan dubs Kepab dan Pogawat yang diserant togas kelnasan agar sesual dengan prosedur yang benaku dan untuk keancaran pea/Lunar tugas kedinasaa
- g. memberkan nob pertatbangan kepada atasan yang berkartan dengan togas.
- h mendribusikan togas kers . ia barahan sena Mang tugas 'twang-mart agar pokerban seta; habs,
- i. rembrikan petuntuk dan arahan kepada bawahan sssuai bidang togas agar daiam pairs-war lugas setakt rrernpedomarn prosedur don ;Yoram WO yang trah rtelsoken
- j manila has' Raga bawahan sesuai hash' kerja yang dtcapai dan juknIs penlaian sebagai bahan pertmbartgrn untuk pergembangan krer pegawm,
- k rrernbua!dan menyarnpakan tatoeran. hash keg-a ketala 'err stagai pertaNconciationan togas;
- I rretaksanasan tugas lain yang dibetikan atasan dalarn ketnasan
Sagan Ketga
Kepala Sekst Penyutuhan, //onitorng dan Evaluas
Paso; 4
Kepala &amp;aka Perrylustan, Mcnitonng dal Scalar memory&amp; togas sebagai beret
- a menyurn rencana kerja Seksi Penyukihan, Montnrg dal Evakiasi sesni dengan program kega Pemorintr Kota dan program kela Iron blu sebaga cedornan,
- b mengada.kar kejasama dermal trsa kerja terkr yang mkt , Penyultnan, MorderIng dan Scattiest rrelatul moat konsuaasi agar briar kegasama yang Ina0c,
- c. mcndistrbustan togas kopeda bassinet yang melipee porgumputan. overran data dan peIWOryi dtidaig xnyuLhr kebab ntyarakat yang berkenaan den3p.n ;reg . akan Parana -1 Daerah, keamanan dan ketraban Can keteribatan rnasyHakai didabmnya montrirg dan evaLasi terhadap kearranan Kelantan dart kernungknan pclarggwan terbada? Pelakaratt Prah a Daerah Kra\_ agar pcstenaan tertv halos\_
- d. marten penmjuk dan *Titan krada bawahan sesua bida -tg togas agar dalam pslaksanaen togas setalu mempedommi prosedur dan program kega yang telah datrapkan:
- a. mantras( rancangan kcnsep sear. rekomendas Can betas naskah Ian yang beratan dengan Mang togas;
1. metakukan evaluazi Can n'artilortha kepada tigase.gas batrahan agar seam dengan program dan prosedur yang bartaku,
9. mernttal lebaban raf kepada atasan yang bockats, dengan Wang togas,
- h mania basil Mega bawahan sesua hasa kega yang dirt* dan titres renter sebaga bran porttmbangan untuk pergemtengan Saner pegawa.
- L nnembuat den menyampaikan taporan hash ken., kepada atasan sebaga portanggungjawaban togas:
- I. melaksanakan togas lag yang diranb atasan &amp;lam krinasr
Bagian KeenVal
S$.Si Operasi ic.oentainan don Natddoon
Pass 5
Kepala Sekt CperaS Ketentraman dan Kelantan rnernpunyai togas sebagai herr a. mentsun retina langkah kegialan Seksi Operas Ketentraman dal Kelantan bordasarkan
- nrusan rescana kega Saban PolistParrong Praia.
- b. manyusun seaman dan petungrk teknts pengenclatian dan penegakkan Perararan °arra. Peraturan tealikora dan Kepulusen Wabkota. Sera undangendarg yang menjactitawerang Wankel&amp;
- c mengadakan korjasara dengan unit kelp tcdrall yang maga Cperascna Kalantana dan Kelantan metaitri rapat kcnsultasi agar retain kerpsama yang baik.
- d mandianbusikan togas kepada bawahan datarn Operaponal :Caen:ran:an dan Kelantan yang metputi kegirrian pembinan ketentrarnan dan Mantas thadata saran Can ceasarana uwum dan sorsa. °garner-al kOWntraman dan ketertban terhadap usaha masyarakat sena penegakkan Peraturan Daerah. Peraturen Thota dan Keputusan Walkers. serla undang-undang yang menial/ wewenang Waikato agar pekoaaan !atom babes;
- e mental petun2uk dan Doha kepada bawahan sesuai bang ragas agar datam petaksanaan togas
- selalu merroedcmani pcoseiOir dan program kela yang !elan aerates,
- manta ease kola bawahan sexual hash kola yam draar dan !Wens penilaan sebagai banal pertrnstangan uMuk pengembargan kart pegawai:
- g rnerakultan evaluasi den kepada Pagan-togas laanapn agar seorar dengan program dan SX0Selir yang teak%
- h. mernbua telaanan, rancangan konsep sisal rekcmadasi dan batten naskah Lain yang berkaiai dergan pecencanaan program.
- I. membual den mknyampaikan laporan hasil kap kepada atasan sebagai pertangungpvraton tug as;
- j. rnelaksanakan tugas lair yang diterkan atesan daam kedinasan.
Sagian Kelima
Satre Pagembargan Kapasitas
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA. KEPALA SUB ROOM. DAN KEPALA SEKSI PADA SATUAN POUSI PALIONG PRAJA KOTA BANJARBARU
Pasal 6

Saar Pengerntangan Kapasitas me:marls; bias setaga borket .
- a menyval') rencana bangkah kegiasan Seksi Pengembangan Kapasitas berdasackan rumnan rencana Moja Salton Polar Pamorg Praia
- b. maaksanakat menyiapkan bmbirgan, penyauhan periddikan Can (*atria persona Saver PP datwn rangka penisgkatan dan pengembengan kemamouan persona lirgkungan Salon Porta Pamong Pr*:
- c nerencanaken. mearapkan kauscomr perlenglippan porsosi Sarpol PP da'arn canoe penIngkar dan pengembangan kemampuan personi do a ngkungan Saluan Polar ParrION Praia.
- d. netakukan penyusunan dan menyirokan Wan Woman dan petunjuk teknis petaksanaan pengarranan yang metiort pengamanan asset Panora:a Daerah sena Pemba Daerah:
- e. melakukan penyusunan dal monyiapkan bahan pedeman dan polajuk lekras caaksanaan oparasi den Penereban terbabaP PKaNgieran Peraturan Daelar. Pregulusan Walikoia dan Pandangundangan tairrya yang menial/ wewenang Veal/rota:
1. melakukan penyustman dan manyiapkan bahan cedoman clan petunia *kola pelaissarman pengatraan pejabal I tar% pephat pen6r,g sena kosannaptax anggcta Sacra PP:
- g. mamba! rann -Argan konsep swat rekomendar dan bar naskah tan yang borkatan dengan Perencanar program;
- n manatikan retunjuk dan Naha kepada bawahan sesuar Wang toga agar ctalam peraksanaan tugas sat mempedomani pros dun dan program kena yang Lola ditetapkan,
- i melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai &amp;riga program dan OCOSCOS yang berlaku,
- j, manila hash kela bawahan equal hasil keca yang dicapal den jukree penraian cobagai banal parentage -1 untuk perdembangan karier Mufti;
- meritual Cs rriknyanpaikan lartan has keria kepada atasan setega Wtanggunglawaten as:
nwalcsateran !nay tall yang dibeekan Masan dawn karinasan
ElA8 111
PP:1.17UP
Passe 7
- (1) Setiap ;OW slnedural yang rnaninggalkal tqx, yap rnenuroak eoirbat pv:aksana sews dengar kelenluan yang benaku
- (2) Hal-hal lain yang betas chats &amp;lain Pentium Wailloda akan dada kernixfian logos Keptausan Kepi Seluan Poilsi Paining Piaui
BAB II - URAIAN TUGAS KEPALA. KEPALA SUB ROOM. DAN KEPALA SEKSI PADA SATUAN POUSI PALIONG PRAJA KOTA BANJARBARU
Pasal 8

Peraturas Ws kola ie muli benaku pada tanggal diundangkan
Aar soap gang Capal mengstahutnya, memenntater pengundangan Pecanilas Wallkota inl dew penampatannya ddam Sala Dame Kota Baniarbani
Durd.arigiun Oi Baru pada lan99ai h r-h. emb r
SEKRETARIS
A SANJARJ3ARU,
DI YAWN
BERTA DAE H KOTA SANJARSAFtli 'ANON 2trA NOttiOR .3' SERI p NOMOR SERI Au