PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 1 Tahun 2016
Tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Berlaku: 1 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Mengingat
WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,
Menimbang : a. bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di daerah sebagai bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan tanggungjawab sosial perusahaan yang baik dan efektif, maka perlu terjalin hubungan sinergis dan berkelanjutan antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
- c. bahwa agar adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan diperlukan produk hukum dalam bentuk peraturan daerah.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan;
4. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
SALINAN
Menetapkan :
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
dan
WALIKOTA JAMBI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Jambi.
5. Perusahaan atau pelaku usaha atau sebutan lain adalah :
- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum milik Negara/Daerah atau milik swasta yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
- b. usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain yang menjalankan kegiatannya di Daerah.
- c. badan hukum milik swasta maupun perorangan dan badan usaha milik pemerintah (BUMN) maupun pemerintah daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di Daerah, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.
6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
7. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan, dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
8. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
9. Forum pelaksana TSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :
- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di Daerah;
- b. memberi arahan kepada semua perusahaan agar pelaksanaan TSP tepat sasaran dan berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat dan program pembangunan Daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :
- a. terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Daerah;
- b. terwujudnya program TSP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
- c. terwujudnya kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara Perusahaan, dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan TSP di Daerah.
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari berbagai bentuk pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang dan bertanggung jawab;
- e. tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal.
BAB III
Pasal 4

Penyelenggaraan TSP berdasarkan asas :
- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
BAB III
Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip :
- a. kesadaran umum;
- b. kepedulian;
- c. keterpaduan;
- d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
- e. kemandirian;
- f. sensitivitas;
- g. keberpihakan;
- h. kemitraan;
- i. inisiasi;
- j. mutualistis, dan non diskriminasi; dan
- k. koordinatif.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan berpedoman pada :
- a. manajemen yang sehat;
- b. profesional;
- c. transparan;
- d. akuntabilitas;
- e. kreatif dan inovatif;
- f. terukur;
- g. program perbaikan berkelanjutan;
- h. keadilan yang bijak; dan
- i. kebijakan yang adil.
BAB III
Pasal 6

- (1) Ruang lingkup TSP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, peningkatan fungsi lingkungan hidup, Kesehatan, Pendidikan dan insentif pemacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program - program pemerintah daerah;
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi semua pihak yang turut serta berpartisipasi dalam penyelenggaran TSP dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung mengalami dampak atas kegiatan atau kegiatan operasional perusahaan.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk:
- a. pengentasan kemiskinan;
- b. penciptaan lapangan kerja;
- c. pendidikan;
- d. kesehatan;
- e. pengembangan UKM;
- f. peningkatan dan pengembangan infrastruktur;
- g. pembangunan lingkungan hidup;
- h. olah raga;
- i. sosial, budaya dan keagamaan.
BAB IV - KLASIFIKASI PERUSAHAAN PELAKSANA TSP
Pasal 7

- (1) Setiap perusahaan yang memiliki ukuran usaha, skala dampak lingkungan, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan tertentu wajib melakukan penganggaran dana untuk program TSP bagi masyarakat di Kota Jambi.
- (2) Klasifikasi dan indikator dampak atas kegiatan operasi perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar dalam menetapkan kategori perusahaan dalam kaitannya dengan besaran alokasi anggaran dana yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk program TSP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan indikator dampak kegiatan operasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB V - PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN TSP
Pasal 8

Pembiayaan penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak dalam tahun berjalan atau dari anggaran yang telah ditentukan oleh perusahaan.
BAB V - PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN TSP
Pasal 9

- (1) Kecamatan dan kelurahan dapat mengajukan usulan program TSP kepada forum pelaksana TSP dengan tembusan kepada Walikota.
- (2) Tata pengajuan persyaratan dan pelaksanaan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan walikota
BAB VI - PELAKSANAAN TSP
Pasal 10

- (1) Pelaksana TSP adalah perusahaan yang menjalankan usahanya di Daerah.
- (2) Pelaksanaan TSP dilaksanakan melalui forum pelaksana program TSP.
- (3) Perusahaan dapat melaksanakan program TSP secara mandiri setelah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah yang selanjutnya melaporkan program pelaksanaan TSP kepada forum pelaksana TSP.
- (4) Perusahaan dapat melibatkan pihak ketiga sebagai bentuk kemitraan TSP untuk Pelaksanaan program TSP yang selanjutnya dapat melaporkan program pelaksanaan TSP kepada forum pelaksana TSP.
BAB VI - PELAKSANAAN TSP
Pasal 11

Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib :
- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. menetapkan bahwa TSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.
BAB VII - PROGRAM TSP
Pasal 12

Program TSP meliputi :
- a. bina lingkungan dan sosial;
- b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
- c. program langsung pada masyarakat.
BAB VII - PROGRAM TSP
Pasal 13

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran meliputi :
- a. perbaikan rumah tidak layak huni;
- b. rehabilitasi sosial terhadap anak nakal;
- c. perlindungan sosial bagi anak terlantar;
- d. penanganan korban bencana alam dan bencana sosial.
BAB VII - PROGRAM TSP
Pasal 14

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran;
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspekaspek kegiatan:
- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
- b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
- c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
- e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk, disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
- f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
- g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.
- h. pelatihan keterampilan kerja ( vocational training ) bagi remaja putus sekolah, bagi wanita rawan sosial ekonomi, dan lain-lain;
BAB VII - PROGRAM TSP
Pasal 15

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dapat berupa :
- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan berupa bantuan biaya pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi disabilitas yang mempunyai kemampuan khusus.
BAB VIII - KELEMBAGAAN
Pasal 16

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan Tanggung Jawab sosial di Kota Jambi, Walikota membentuk lembaga pengelola tanggung jawab sosial perusahaan yang bertugas untuk mengelola tanggung jawab sosial perusahaan
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Perwakilan perusahaan, Asosiasi Pengusaha
- b. Perwakilan pemerintah daerah
- c. Perwakilan masyarakat
- (3) Kelembagaan tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Forum pelaksana tanggung jawab sosial perusahaan
- b. Tim fasilitasi program dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.
- c. Tim koordinasi pengelolaan program dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.
BAB VIII - KELEMBAGAAN
Pasal 17

- (1) Forum pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat 3 huruf (a) adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh perusahaan yang melaksankan program tanggung jawab sosial perusahaan, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan tanggaung jawab sosial perusahaan.
- (2) Bentuk dan struktur organisasi Forum pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh anggota forum itu sendiri.
- (3) Forum Pelaksana TSP dalam melaksanakan program TSP menghimpun dan memverifikasi usulan rencana kegiatan dari masing - masing anggota Forum untuk disinergikan dengan program pemerintah Kota Jambi.
BAB VIII - KELEMBAGAAN
Pasal 18

- (1) Tim Fasilitasi program kegiatan TSP sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat 3 huruf (b) dibentuk oleh Walikota.
- (2) Tim Fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas :
- a. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinergi dan sinkronisasi pengelolaan program dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (TSP).
- b. Menyusun pelaksanaan advokasi, sosialisai dan monitoring serta evaluasi untuk merumuskan rekomendasi sebagai sarana perancanaan program TSP kepada instansi Pemerintah Kota Jambi.
- c. Membantu perancanaan pemerintah dalam rangka kegiatan informasi, publikasi dan penghargaan program TSP dengan pihak terkait.
- d. Menyusun kebijakan pemerintah daerah terkait kegiatan TSP dari perusahaan swasta, BUMN/BUMD.
- e. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pengelolaan program TSP serta menyusun sistem informasi implementasi TSP berbasis website di Kota Jambi.
- f. Memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada pihak lain dari unsur pemerintah, swasta dan masyarakat.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas tim fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk sekretariat tetap tim fasilitasi program kegiatan TSP.
BAB VIII - KELEMBAGAAN
Pasal 19

- (1) Tim koordinasi pelaksanaan dan program TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 3 huruf (c) dibentuk oleh walikota yang kepengurusannya terdiri dari unsur pemerintah, perusahaan dan masyarakat.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan program TSP dalam mendukung upaya percepatan dan perluasan pembangunan di Kota Jambi.
- (3) Sinergi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan program TSP dari perusahaan.
BAB IX - MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN
Pasal 20

- (1) Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program TSP yaitu :
- a. Perusahaan mengisi formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui tim fasilitasi
- b. Tim fasilitasi menyusun rencana kerjasama program TSP.
- c. Penanggung Jawab Perusahaan bersama - sama dengan pelaksana kegiatan melakukan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama program TSP.
- d. Tim koordinasi melaksanakan pendampingan program, dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (2) Koordinasi pelaksanaan TSP dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan oleh forum pelaksana TSP.
- (3) Lokasi Pelaksanaan TSP meliputi seluruh Wilayah Kota Jambi.
BAB IX - MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Sekretariat bersama TSP yang terdiri dari unsur perusahaan, forum pelaksana TSP, pemangku kepentingan dari elemen masyarakat.
- (2) Forum pelaksana TSP terdiri dari unsur Pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi.
- (3) Mekanisme dan tata laksana pembentukan forum pelaksana dan Sekretariat bersama TSP sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.
BAB IX - MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN
Pasal 22

- (1) Skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan dan pelaksanaan program Forum Pelaksana TSP harus diselaraskan dengan program pemerintah Daerah.
- (2) Forum pelaksana TSP wajib menyampaikan pelaksanaan dan evaluasi TSP dari masing-masing Perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) setiap tahun kepada DPRD.
BAB X - PELAPORAN PROGRAM TSP
Pasal 23

Perusahaan pelaksana program TSP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan dan evaluasi TSP kepada pemerintah Daerah melalui forum pelaksana TSP.
BAB XI - PENGHARGAAN
Pasal 24

Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TSP.
BAB XII - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 25

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan program TSP, dilakukan penyelesaian secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak tercapai maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non ligitasi) dengan melibatkan mediator.
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 26

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 23 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan
- b. teguran tertulis
- c. penghentian sementara kegiatan
- d. penghentian tetap kegiatan
- e. pencabutan izin
- f. denda administrative. dan/atau
- g. sanksi administratif lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

- (1) Forum pelaksana TSP yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan Paling Lama 1 (Satu) Tahun Setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua peraturan pelaksana terkait dengan TSP masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi .
Ditetapkan di Jambi pada tanggal, 18 Agustus 2016
WALIKOTA JAMBI, ttd
SYARIF FASHA
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI
Diundangkan di Jambi pada tanggal, 18 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI
ttd ttd
DARU PRATOMO
LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : (1/2016)
EDRIANSYAH, SH., MM Pembina NIP.19720614 199803 1 005
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Sedangkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Di lain pihak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak di rusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggungjawab sosial secara terprogram dengan merujuk konsep TSP sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TSP, antara lain:
- a. Kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsurunsur lingkungan perusahaan (business environment).
- b. Kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal.
- c. Menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi.
- d. Transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi. Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat difahami sebagai peningkatan peranserta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TSP ini menjadi trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TSP ini selain wujud penerapan prinsip good corporate governance juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan Millennium Development Goals (MDG's), salah satu diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan setiap tahun.
TSP bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkokoh pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, TSP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi pemerintah Daerah pelaksanaan TSP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan singkronisasi programprogram pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan. TSP adalah sebuah proses dengan itu perusahaan mengelola hubungan dengan beragam pemangku kepentingan yang dapat memiliki pengaruh nyata terhadap lisensi sosial atas operasional mereka di suatu daerah. Sebagai standar pelaksanaan dapat dirujuk misalnya prinsip Corporate Social Responsibility dari United National Global Compact dan Acuan Sosial Responsibility dan ISO 26000 yang dirumuskan oleh International Organization for Standardization (ISO) bulan September 2004 yang diberi nama Guidance Standard on Social Responsibility. Untuk menilai implementasi TSP (termasuk lingkungan) dalam sustainable report, terdapat tiga jenis standar pengungkapan berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI), yaitu
- (1) strategi dan profil TSP,
- (2) pendekatan manajemen dan
- (3) indikator pelaksanaan. Untuk masing-masing standar mempunyai acuan dalam mengungkapkan TSP dan lingkungan dalam sustainability report.
PENJELASAN
Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

```| | Ayat (3) ||-------|----------------------------------|| | Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas || | Ayat (5) Cukup jelas || | Ayat (6) Cukup jelas || | Ayat (7) || Pasal | 5 || Pasal | 6 Ayat (1) Cukup jelas || | Ayat (2) || Pasal | Cukup jelas 7 Ayat (1) || | Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas || | Ayat (3) Cukup jelas || | Ayat (4) Cukup jelas || Pasal | 8 Cukup jelas || Pasal | 9 Cukup jelas || Pasal | 10 Cukup jelas || Pasal | 11 Ayat (1) || | Cukup jelas Ayat (2) || Pasal | Cukup jelas 12 Cukup jelas || Pasal | 13 Cukup jelas || Pasal | 14 Cukup jelas || Pasal | 15 Ayat (1) || | Cukup jelas |```
PENJELASAN
Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas

```TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 1