PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 31 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
PROVINS! BANTEN
PERATURAN WALIKOTATANGERANG SELATAN
NOMOR) TAHUN 20l2
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
- a. bahwa tugas pokok, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas pokok, fungsi dan tata kerja pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan dan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit, sehingga Peraturan Walikota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 31 Tahun 2011 Ten tang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;
­
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kata Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935):
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Daerah Kata Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Nomor 72);
7. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Togas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kata Tangerang Selatan (Berita Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 31);
P ARAF HIRARKI
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
I
P ARAF HIRARKJ
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH]
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
I
I
:
:
:
:
N
I
L
I
-,,
f
•
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 31 Tahun 2011 ten tang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan {Berita Daerah Kota Tangerang Sela tan Tahun 2011 Nomor 31), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 10, angka 11, angka 12 diubah, dan angka 7, angka 8, angka 13 dihapus, dan angka 12 disisipkan serta diantara angka 1 1 1 {satu) angka yakni angka l la, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
,,-
A
P ARAF HIRARKI
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
P ARAF KOORDINASI
SETDA
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARTUR tsihe±sii#fir~r Tis~~l tad
- selanjutnya disingkat 6. Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Daerah adalah yang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
7. Dihapus.
8. Dihapus.
- pelayanan institusi adalah Sakit 9. Rumah kesehatan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
10. Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut RSU Kota Tangerang Selatan adalah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan dengan klasifikasi Rumah Sakit Umum Kelas C.
- 1 1 . Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- l la.Pemangku Jabatan adalah Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
12. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
13. Dihapus.
I
I
WAKIL WALIKOTA
] SEKRETARIS DAERAH
I
I
PARAF HIRARKI
]
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH]
] ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
]
P ARAF HIRARKI
-
I
LI
G
L
I
:
:
:
:
I
I
L
I
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 2

- (1) RSU Kata Tangerang Selatan melaksanakan pelayanan umum kesehatan medik dasar.
- (2) RSU Kata Tangerang Selatan mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RSU Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
9. dan penelitian f. penyelenggaraan pengembangan;dan
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.
- (4) RSU Kata Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
a
I
,
I
]
I
I
I
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
I
PARAF HIRARKI
J
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH [
] ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
I
.
I I
I1
L
]
G
l
I
+.1
el
I
I
P ARAF HIRARKI
:
:
:
;
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi RSU Kota Tangerang Selatan, terdiri dari:
- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
1. Subbagian Keuangan; dan
2. Subbagian Umum Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pelayanan Medis, membawahkan:
1. Seksi Pelayanan Medis; dan
2. Seksi Pelayanan Non Medis.
- d. Bidang Keperawatan, membawahkan:
1. Seksi Rawat Inap dan Rawat Jalan; dan
2. Seksi Asuhan Keperawatan.
- e. Bidang Penunjang, membawahkan:
1. Seksi Penunjang Medis; dan
2. Seksi Penunjang Non Medis.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
]
]
]
J
]
P ARAF HIRARKI
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KOT~ TANGER~NG
SELTN
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
4. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIA dan diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 3

A
- (l) Direktur memiliki tugas memimpin penyelenggaraan RSU Kota Tangerang Selatan.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan, penetapan, pelaksanaan teknis terkait umum dan kebijakan strategis dan pengelolaan administrasi keuangan serta satuan pemeriksaan internal;
- b. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang pelayanan penunjang; medis, dan keperawatan
- C. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup bidang pelayanan medis, keperawatan dan penunjang;
]
]
I
[
[
%
I
-
!
4»
%
/
[
[
]
]
[
[
:
:
:
- d. penyelenggaraan pengelolaan rumah sakit terkait unsur pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis, komite medis, komite keperawatan dan komite penunjang yang ditetapkan Direktur;
- e. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia RSU Kota Tangerang Selatan di bidang Kesehatan;
- f. penetapan basil evaluasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan lingkup RSU Kota Tangerang Selatan; pada
- g. penetapan kendali mutu dan biaya, keselamatan pasien dibidang pelayanan medis, keperawatan dan penunjang;
- h. penetapan data jasa pelayanan RSU Kota Tangerang Selatan;
1. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup RSU Kota Tangerang Selatan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.
5. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 4

- ( 1 ) Kepala Bagian Tata Usaha memiliki tugas membantu Direktur dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi pengelolaan tata usaha umum, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, rumah tangga dan logistik rumah sakit, perencanaan dan informasi serta keuangan.
L
]
]
]
PARAF HIRARKI
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
KEPALA BAGI~N HUKUM SETDA
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian bahan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup Bagian Tata Usaha dan RSU Kata Tangerang Selatan;
- b. pengoordinasian penyusunan, perumusan dokumen perencanaan program dan anggaran di lingkup RSU Kata Tangerang Selatan;
- c. pelaksanaan penyusunan, perumusan dan analisa dokumen perencanaan program dan anggaran di lingkup Bagian Tata Usaha;
- d. pengoordinasian pelaksanaan penelitian/ asistensi/pembahasan program, kegiatan dan anggaran dengan unit kerja internal/ kementerian/lembaga/ instansi terkait;
- e. pengoordinasian penyusunan, perumusan dokumen pelaporan kinerja, program dan kegiatan serta pertanggung jawaban Pemerintah di lingkup Bagian Tata Usaha dan RSU kota Tangerang Selatan;
- f. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen basil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- g. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- h. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan penatausahaan keuangan bulanan, triwulanan, semester dan tahunan RSU Kata Tangerang Selatan;
l
I
4
T . I
f
P
ARAF KOORDINAI
[ F L Bi~N OR~Ni~Si DAN KINER~ P~TR SETD [ :
T
] DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
T
T
l
]
]
J u-
T .
I
- perumusan Keuangan
1. pengoordinasian, penyusunan, dokumen Catatan Atas Laporan RSU Kota Tangerang Selatan;
- J. pengoordinasian kesejahteraan pegawai, hukuman disiplin pegawai, permasalahan yang dihadapi pegawai yang berdampak pada kinerja pegawai dengan unit kerja/lembaga/ instansi terkait;
- k. pengoordinasian penyusunan dan analisa kebutuhan pegawai/pengadaan barang/ pemeliharaan aset RSU Kota Tangerang Se Iatan/ perj alanan dinas / penyelenggaraan rapat dinas;
- I. pengoordinasian penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;
- m. pengoordinasian pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- n. pengelolaan barang milik Daerah, arsip dan hubungan masyarakat;
- o. pengoordinasian penyedian data dan dokumentasi serta informasi publik;
- p. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;
- q. pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur;
- r. pengelolaan pelayanan mahasiswa praktik dibidang kesehatan dan non kesehatan lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;
- s. pengoordinasian ketertiban dan keamanan lingkungan RSU Kota Tangerang Selatan;
[KEENS"TD =tty sEKRETARISDHERF
J u"
- t. pengoordinasian dan penyampaian hasil pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkup RSU Kota Tangerang Selatan kepada Direktur; dan
- u. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
6. Ketentuan Pasal 5 ayat ( 1 ) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
- ( 1 ) Kepala Subbagian Keuangan, memiliki tugas:
- a. menyiapkan pelaksanaan bahan perumusan dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup urusan keuangan di lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran pada Subbagian Keuangan;
- c. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pada Subbagian Keuangan;
- d. menyusun rencana kerja anggaran pendapatan belanja tidak langsung pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah murni dan perubahan;
- e. menyiapkan jadwal rencana pelaksanaan pengajuan kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan di lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;
-
/
Tu
- f. menyelenggarakan penatausahaan keuangan di lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;
- g. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan di lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;
- h. menghimpun / menyusun / menganalisa / merumuskan/dokumen pelaporan keuangan bulanan, triwulanan, semester dan tahunan di lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;
1. menghimpun / menyusun / menganalisa / merumuskan/ dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan di lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;
- j. mengoordinasikan laporan keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan kepada unit kerja/Perangkat Daerah terkait;
- k. melaksanakan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSU Kota Tangerang Selatan;
- I. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbagian Keuangan;
- m. menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Keuangan; dan
- n. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
- (2) Dihapus.
u
I
7. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, Pasal 6 sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 6

- ( 1 ) Kepala Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, memiliki tugas:
- a. menyiapkan pelaksanaan bahan perumusan dan standar, teknis norma, prosedur dan kriteria di lingkup urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkup RSU Kota tangerang Selatan;
- b. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan di lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;
- c. menghimpun / menyusun / menganalisa / merumuskan/ dokumen perencanaan program dan kegiatan serta anggaran meliputi Daftar Rencana Pogram dan Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkup Subbagian Umum, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan serta RSU Kota Tangerang Selatan;
- d. mengoordinir penelitian I asistensi / pembahasan program, kegiatan dan anggaran meliputi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
E
...:mas
]fsiiieris~is
r
]
]
PARAF HIRARKI
ASISTEN TATA PEMERINT AHN
KEPALA BAGIN H~KUM SETDA
f
P ~RAF KOORDINASI
f FL~ BGi~N ORIS~Si D~N
r bsho mom sin
KINRJ~
orion
F~T~ SET~
isms s a l
I
T
t
:
:
- e. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan Penyelenggaraan Kinerja, Pemerintah, Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban di lingkup RSU Kata Tangerang Selatan;
- f. menghimpun / menyusun / menganalisa / merumuskan/dokumen Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban di lingkup RSU Kata Tangerang Selatan;
- g. menyiapkan bahan dan dokumen pendukung pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Subbagian Umum, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- h. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan di lingkup RSU Kata Tangerang Selatan;
1. menghimpun / menyusun / menganalisa / merumuskan/ dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semester dan tahunan di lingkup Subbagian Umum, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan serta RSU Kata Tangerang Selatan;
- J. melaksanakan penyediaan dan pendistribusian alat perlengkapan kantor di RSU Kata Tangerang Selatan;
J
I
T
I
l
]
1
7
l, ts
- k. melaksanakan penyusunan rencana, analisis kebutuhan pemeliharaan barang alat perlengkapan kantor dan kendaraan;
- I. melaksanakan penyediaan bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas operasional RSU Kata Tangerang Selatan;
- m. melaksanakan penyediaan jasa asuransi pegawai, kendaraan dinas dan operasional;
- n. memfasilitasi penyediaan tempat pendistribusian dan penyimpanan barang;
- o. menghimpun data dan dokumentasi serta informasi publik;
- p. menyelenggarakan pengelolaan barang milik Daerah di lingkup RSU Kata Tangerang Selatan;
- q. melaksanakan peningkatan kemampuan dan kapasitas pegawai;
- r. melaksanakan pelayanan mahasiswa praktik di bidang kesehatan dan non kesehatan lingkup RSU Kata Tangerang Selatan;
- s. melaksanakan ketertiban dan keamanan lingkungan RSU Kata Tangerang Selatan;
- t. memfasilitasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkup RSU Kata Tangerang Selatan;
- u. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbagian Umum, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- v. menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Umum, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
===
- w. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
- (2) Dihapus.
8. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 7

- ( 1 ) Kepala Bidang Pelayanan Medis memiliki tugas membantu Direktur dalam menyelenggarakan pelayanan medis dan pelayanan non medis pada fasilitas Kesehatan di RSU Kota Tangerang Selatan.
- (2) Kepala Bidang Pelayanan Medis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup Bidang Pelayananan Medis;
- b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran serta rencana anggaran biaya Badan Layanan Umum Daerah di lingkup Bidang Pelayanan Medis;
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Bidang Pelayanan Medis;
- d. pengoordinasian pengelolaan sarana dan prasarana Bidang Pelayanan Medis;
- e. perumusan dan pelaksanaan pengembangan pelayanan medis pada RSU Kota Tangerang Selatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan medis dengan instansi/unit kerja lain;
s/ [
I
]
P ARAF HIRARKI
I
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
] KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
]
P ARAF KOORDINASI
]
]
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANOERANG SELATAN
I
]
]
- g. pengelolaan manajemen resiko pelayanan dan pengaduan di RSU Kota Tangerang Selatan;
- h. pengoordinasian hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;
1. pelaksanaan kendali mutu dan biaya, keselamatan pasien di Bidang Pelayanan Medis;
- J. pengoordinasian dan menetapkan data jasa pelayanan medis secara berkala;
- k. penetapan usulan pelatihan kompetensi tenaga Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis;
- I. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang Pelayanan Medis; dan
- m. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
9. Ketentuan Pasal 8 ayat ( 1 ) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 8

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Medis, memiliki tugas:
- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pelayanan Medis;
- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran serta rencana anggaran biaya Badan Layanan Umum Daerah di lingkup Seksi Pelayanan Medis;
I
P ARAF HIRARKI
l
]
]
[
[
L
l
]
J
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
PARAF HIRARKI
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
LNso9UuuMDER!
I'l
Ah
:
:
:
s«
I
I
I
]
]
]
P ARAF HIRARKI
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
P ARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
- c. melaksanakan pembinaan, pengendalian, pemantauan pengawasan, pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pelayanan Medis;
- d. melaksanakan penilaian terhadap dokter magang;
- e. melaksanakan pengelolaan jasa pelayanan;
- f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengelolaan pelayanan medis;
- g. melaksanakan pengelolaan standar sarana dan peralatan pelayanan medis;
- h. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan medis;
1. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan medis;
- j. menyiapkan bahan pengelolaan manajemen risiko di RSU Kota Tangerang Selatan;
- k. menyiapkan usulan dan melaksanakan pelatihan kompetensi tenaga dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter subspesialis;
1. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Pelayanan medis;
- m. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pelayanan Medis; dan
- n. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
- (2) Dihapus.
I
:
I
l
I
I
[
:
:
I
E
]
I
[-
[
[ u-
"
]
J
J
PARAF HIRARKI
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
PARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
10. Ketentuan Pasal 9 ayat ( 1 ) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Non Medis, memiliki tugas:
- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pelayanan Non Medis;
- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran serta rencana anggaran biaya Badan Layanan Umum Daerah di lingkup Seksi Pelayanan Non Medis;
- C. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pelayanan Non Medis;
- d. melaksanakan pengelolaan sistem informasi;
- e. melaksanakan pemantauan, pengolahan data rekam medis serta dokumentasi di lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;
- f. melaksanakan promosi di bidang kesehatan meliputi pengumpulan, pengolahan, pengelolaan serta mempublikasikan;
- g. melaksanakan kegiatan penyuluhan di bidang kesehatan di lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan manajemen pelayanan dan pengaduan di RSU Kota Tangerang Selatan;
1. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas di Seksi Pelayanan Non Medis;
K
I
I
]
]
:
]
[
-t
,
[
t/
- j. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Pelayanan Non medis;
- k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pelayanan Non Medis; dan
- I. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
- (2) Dihapus.
5. 1 1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Keperawatan memiliki membantu Direktur dalam menyelenggarakan pelayanan Keperawatan pada Fasilitas kesehatan di RSU Kota Tangerang Selatan.
- (2) Kepala Bidang Keperawatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
- a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup Bidang Keperawatan;
- b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran serta rencana anggaran biaya Badan Layanan Umum Daerah di lingkup Bidang Keperawatan;
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemetaan, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Bidang Keperawatan;
u
- d. pengoordinasian distribusi dan pengelolaan sarana dan prasarana keperawatan;
- e. perumusan pengembangan pelayanan keperawatan pada RSU Kota Tangerang Selatan;
- f. pengoordinasian fungsi sarana dan prasarana keperawatan;
- g. perumusan dokumen asuhan keperawatan;
- h. pengoordinasian penilaian kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien;
1. perumusan dokumen kendali biaya, keselamatan pasien Pelayanan Keperawatan; mutu dan di Bidang
- J. pengoordinasian dan menetapkan data jasa pelayanan keperawatan secara berkala;
- k. penetapan usulan pelatihan kompetensi tenaga keperawatan;
1. pengelolaan manajemen resiko pelayanan keperawatan di RSU Kota Tangerang Selatan;
- m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah/unit kerja dan instansi lain terkait keperawatan;
- n. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang Keperawatan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
l /
J
I
12. Ketentuan Pasal 1 1 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 1 1 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

1
- (1) Kepala Seksi Rawat !nap dan Rawat Jalan, memiliki tugas:
- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Rawat !nap dan Rawat Jalan;
- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran serta rencana anggaran biaya Badan Layanan Umum Daerah di lingkup Seksi Rawat !nap dan Rawat Jalan;
- C. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Rawat !nap dan Rawat Jalan;
- d. melaksanakan pengumpulan, iden tifikasi, distribusi dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana keperawatan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi fungsi sarana dan prasarana keperawatan;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengelolaan fungsi sarana dan prasarana keperawatan;
- g. menyiapkan melaksanakan bahan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah/unit kerja dan instansi lain terkait;
- h. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Rawat !nap dan Rawat jalan;
,,d F
EEEEE
i
,
fasisfer fat
PEMERfaH
T
:
T
»
ERB@KUUM5TD .[H sEKRERISDAERIf
I;l
'
)
..I]
ass==..""9oPvs f DiREKTR ~MH S~TT UM~W KOT TNGER~NG SET~N
ESSES,NEE]
T
T
/
1. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Rawat Inap dan Rawat Jalan; dan
- J. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
- (2) Dihapus.
13. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 12

- ( 1 ) Kepala Seksi Asuhan Keperawatan, memiliki tugas:
- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Asuhan Keperawatan;
- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran serta rencana anggaran biaya Badan Layanan Umum Daerah di lingkup Seksi Asuhan Keperawatan;
- melaksanakan pengendalian, pemantauan pelaksanaan pada Seksi Asuhan C. tugas pegawai pembinaan, pengawasan, Keperawatan;
- d. melaksanakan pendistribusian dan pengelolaan sumber daya keperawatan;
- e. melaksanakan perumusan pengembangan pelayanan keperawatan pada RSU Kata Tangerang Selatan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi fungsi sumber daya keperawatan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah/unit kerja dan instansi lain terkait keperawatan;
P ARAF HIRARKI
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
PARAF HIR~RKI
KE~Li S~BB~GiiN FER~NCNGN PROD~K H~KUM D~ERH
1tiiti#jj~j~ill qf]
]
P ARAF H IRARKI
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
K~PAL B~GIAN H~KUM SETD
PARAF KOORDINASI
- h. melaksanakan manajemen risiko pelayanan keperawatan di RSU Kota Tangerang Selatan;
1. menyiapkan dokumen asuhan keperawatan;
- j. menyiapkan dokumen penilaian kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi mutu dan biaya, keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan;
- I. melaksanakan penilaian data jasa pelayanan keperawatan secara berkala;
- m. menyiapkan dokumen usulan pelatihan kompetensi tenaga keperawatan;
- n. menyusun jadwal dinas tenaga keperawatan;
- o. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Asuhan keperawatan;
- p. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Asuhan Keperawatan; dan
- q. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
- (2) Dihapus.
14. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Penunjang memiliki tugas membantu Direktur dalam menyelenggarakan pemeliharaan fasilitas dan pengembangan pelayanan penunjang medis dan non medis di lingkup RSU Kota Tangerang Selatan.
]
[
KEPAL~ BAGI~N
ORGNTS~ST
DAN KIN~RJ~
~i~T~FR
SETD~
[ DIREKTUR RUH SKIT ~MUM KOT TANGERG SELTaN
T
T
:
T
T-
]
J u
- Bidang Penunjang dalam (2) sebagaimana dimaksud melaksanakan tugas dalam ayat ( 1 ) menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup Bidang Penunjang;
- b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran serta rencana anggaran biaya Badan Layanan Umum Daerah di lingkup Bidang Penunjang;
- C. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Bidang Penunjang;
- d. pengoordinasian dan pengelolaan sarana dan prasarana Bidang Penunjang;
- e. pengoordinasian pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana RSU Kota Tangerang Selatan;
- f. pengoordinasian fasilitas sarana dan prasarana lingkungan RSU Kota Tangerang;
- g. perumusan dan pelaksanaan pengembangan pelayanan penunjang pada Kota Tangerang Selatan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan penunjang dengan instansi/unit kerja lain;
1. pengelolaan manajemen risiko pelayanan penunjang;
- J. pengoordinasian kendali mutu dan biaya, keselamatan pasien di Bidang Penunjang;
- k. pengoordinasian dan menetapkan data jasa pelayanan penunjang secara berkala;
P ARAF HIRARKI
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
PARAF HIRARKI
KELK S~BB~GiHN FER~NC~NG~N FROD~K H~KUM D~ER~H
Li"SF@owUKHvMDE
ti
Hf
I
- I. pengoordinasian logistik, bank darah, obat, makanan, dan perbekalan RSU Kota Tangerang Selatan;
- m. penetapan usulan pelatihan kompetensi tenaga penunjang;
- n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat Daerah/unit kerja dan instansi lain terkait pelayanan penunjang RSU Kota Tangerang Selatan;
- o. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang Penunjang; dan
- p. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Ketentuan Pasal 14 ayat ( 1 ) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 14

- ( 1 ) Kepala Seksi Penunjang Medis, memiliki tugas:
- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Penunjang Medis;
- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran serta rencana anggaran biaya Sadan Layanan Umum Daerah di lingkup Seksi Penunjang Medis;
- C. melaksanakan pengendalian, pembinaan, pemantauan pengawasan, pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Penunjang Medis;
- d. melaksanakan pengembangan pelayanan penunjang medis pada RSU Kota Tangerang Selatan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan penunjang dengan instansi/unit kerja lain;
lits~sj
- f. menyiapkan dokumen penetapan data jasa pelayanan penunjang medis secara berkala;
- g. menyusun, melaksanakan, mengelola dan mendistribusikan kebutuhan bank darah, logistik obat, makanan, dan perbekalan RSU Kota Tangerang Selatan;
- h. menyiapkan bahan usulan pelatihan kompetensi tenaga penunjang;
- i. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah/unit kerja dan instansi lain terkait pelayanan penunjang medis RSU Kota Tangerang Selatan;
- j. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang medis;
- k. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Penunjang medis;
- I. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Penunjang Medis; dan
- m. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
- (2) Dihapus.
16. Ketentuan Pasal 15 ayat ( 1 ) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 15

- ( 1 ) Kepala Seksi Penunjang Non Medis, memiliki tugas:
- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Penunjang Non Medis;
P ARAF HIRARKI
K
WAKIL WALIKOTA
. "
SEKRETARIS DAERAH
I
]
I
P ARAF HIRARKI
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUK~M DAER~H
I ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
I
\ I
a
I
l
I
:
:
T :
:
I
•
]
I
PARAF HIRARKI
[ ~SISTEN TAT~ FEMERINT~HAN
fKEFL BAGI~ H~KUM STD~
PARAF KOORDINASI
] KEPALA BAGIAN ORGAN[S~Si DN KINERJ ~FAT~ STD
T
[ DIREKTUR FR~M~H S~KTT ~M~M KT~
TiNGER~NG SEIT~N T
T :
I
:
:
- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran serta rencana anggaran biaya Badan Layanan Umum Daerah di lingkup Seksi Penunjang Non Medis;
- c. melaksanakan pengendalian, pembinaan, pemantauan pengawasan, pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Penunjang Non Medis;
- d. menyusun, melaksanakan dan mendistribusikan pengelolaan sarana dan prasarana Seksi Penunjang Non Medis;
- e. melaksanakan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana RSU Kota Tangerang Selatan;
- f. menyusun, melaksanakan, mengelola dan mendistribusikan fasilitas sarana dan prasarana lingkungan RSU Kota Tangerang Selatan;
- g. melaksanakan pengembangan pelayanan penunjang non medis pada RSU Kota Tangerang Selatan;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah/unit kerja dan instansi lain terkait pelayanan penunjang non medis RSU Kota Tangerang Selatan;
- i. menyiapkan dokumen penetapan data jasa pelayanan penunjang non medis secara berkala;
- j. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Penunjang Non medis;
. 1
r
P ARAF HIRARKI
I
I
T
Ta.
•
I
]
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
I
I
:
:
r
PARAF HIRARKI
f KEFL~ S~BG~N FER~NCNGN FOK HKUM DAER~HT :
•
l
] ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH
I
:
I
r
4
'
I
]
l
T u
- k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Penunjang Non Medis; dan
- l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
- (2) Dihapus.
17. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 15

A
Uraian tugas Pemangku Jabatan ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSU Kata Tangerang Selatan.
18. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 17

Pemangku Jabatan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja dalam lingkungan RSU Kata Tangerang Selatan dengan Sekretariat Daerah dan instansi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 17 A, Pasal 17B, Pasal 17C, dan Pasal 17D, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 17

A
Pemangku Jabatan bertanggung jawab:
- a. mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
ssrsn,,wHIs lssrersv
rel ma...
Awum.
(fl
[FF@@KHUKUNSET?
[SSE
TATA?EMERU
l'I
][
wot w o r
I
:
I'l fe
][sEErlsblEon
I."did
]
PARAF KOORDINA8I
]
]
PARAF HIRARKI
]
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA
] DIREKTUR RUM~H SAKTT UM~M KOT TNGRNG EL~TAN
]
T
:
]
T .
]
I
]
[
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH]
~i~LIS FD~K H~KUM D~RH
l
:
l
]
[ ' ]
l
o
:
[
[
- b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.
N/A
Pasal 17

B
- ( 1) Pemangku petunjuk Jabatan wajib mengikuti, mematuhi dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau setiap waktu jika dibutuhkan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh seluruh Pemangku Jabatan dari setiap bawahannya diolah, dianalisa dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- ( 3) Direktur RSU Kota Tangerang Selatan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi RSU kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
N/A
Pasal 17

C
- ( 1 ) Pemangku Jabatan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh jabatan pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
- (3) Penunjukan dan uraian tugas jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSU Kota Tangerang Selatan.
P ARAF HIRARKI
WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
PARAF HIRARKI
K~FL~ S~BB~GI~N FER~NC~NGAN FROD~K HUK~M DAER~H
ii~s@
jstir~is5jjrcry j.lists
PARAF HI RARKI
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
]
[
P ARAF KOORDINASI EPEETEEEEE:EE'I
Dalam ha! kepala unit kerja di lingkungan RSU Kota Tangerang Selatan berhalangan dalam pelaksanaan tugas, Direktur RSU Kota Tangerang Selatan mengusulkan kepada Walikota 1 (satu) orang Pejabat setingkat atau 1 (satu) tingkat lebih rendah untuk melaksanakan tugas kepala unit kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Ketentuan Pasal 18 dihapus.
21. Ketentuan Pasal 19 dihapus.
22. Ketentuan Bab IX dan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB IX
Pasal 21

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi RSU Kota Tangerang Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
I
PARAF HIRARKI
I
J
]
]
f
€
] LU" ]
WAKIL WALIKOTA
I
:
SEKRETARIS DAERAH
PARAF HIRARK
mmom.sorestchmhomomosmohms.mom,
AN~LIS PROD~K HKUM DA~R~H
]
:
]
(
DIREKTUR RUM~H SKIT UM~M KOT~ T~NGERG SELTiN
]
24. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap pengundangan orang mengetahuinya, Walikota memerintahkan ini dengan Peraturan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.
Ditetapkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 19 S@ult 2ob WALIKOTA R TANGERANG SELATAN, ]y
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 23
P ARAF H IRARKI
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA
L
PIESTUR
RUMH
SAT
UMUM
OT
SEAT
J
TA"OE2O
1L-Ir
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
+wus raou nu«uM DAER
P ARAF KOORDINASI
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA
sEL,
]
5Ekron siknr
muiii
UiUi kor
I.14'
].
TNoENo
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 27 TAHUN
20h
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 31 TAHUN 201 1 TENTANG TUGAS PO KOK, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
WALIKOTA
KANGERANG SELATAN, )-
F F HK
�--------�==��---------IANY�
I
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH