PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 12 Tahun 2013
Tentang No Description
Berlaku: 1 Januari 2014
N/A
Pasal 69

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen);
- b. untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 71

- (1) Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan obyek pajak pada tanggal 1 Januari.
- (3) Masa pajak ditetapkan sesuai jatuh tempo yang tertera di SPPT pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang bersangkutan.
- (4) Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak obyek pajak.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.
Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 16 Oktober 2013
BUPATI BANGKALAN,
MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD
Diundangkan di Bangkalan pada tanggal 16 Oktober 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
EDDY MOELJONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013 NOMOR 2/B
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Pembangunan di Kabupaten Bangkalan pada hakekatnya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat agar semakin adil dan merata harus terus ditingkatkan, pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan melalui upaya nyata dalam bentuk perbaikan pendapatan dan peningkatan daya beli masyarakat. Pembangunan yang berhasil dirasakan oleh masyarakat sebagai perbaikan tingkat taraf hidup pada segenap golongan masyarakat akan meningkatkan kesadaran mereka akan arti penting pembangunan dan mendorong masyarakat berperan aktif dalam pembangunan.
Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya berasal dari hasil pajak daerah,
Sedangkan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga menetapkan pengaturan yang cukup rinci untuk menjamin prosedur umum Perpajakan dan Retribusi Daerah.
Pemungutan Pajak Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat sebagai daerah otonom.
Dalam rangka mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan perlu mengubah Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Perubahan ini dipandang sangat penting karena berdasarkan uji publik dan kajian akademis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimana Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ada perlu ditinjau ulang untuk penyempurnaan.