PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 4 Tahun 2015
Tentang PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH UNCAK KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2015
Berlaku: 17 April 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas Tahun Angaran 2015;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu Pada Pihak Ketiga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Uncak Kapuas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Uncak Kapuas;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan
BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH UNCAK KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2015.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
5. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin, inventaris, surat berharga, fasilitas dan hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
6. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perusahaan yang modal pendiriannya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal dilaksanakan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dengan pengelolaan yang berdasarkan prinsip manajemen perusahaan yang baik.
BAB II - PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

- (1) Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).
- (2) Pelaksanaan pencairan dana penyertaan modal untuk tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB II - PENYERTAAN MODAL
Pasal 4

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
BAB III - PENGANGGARAN
Pasal 5

Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015.
BAB IV - LABA USAHA
Pasal 6

- (1) Bagian laba usaha yang diperoleh atas penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas merupakan komponen pendapatan asli daerah.
- (2) Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan Perusahaan Daerah Uncak Kapuas.
- (3) Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor langsung ke Kas Umum Daerah.
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap Perusahaan Daerah Uncak Kapuas dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan Daerah sebagai alat kelengkapan otonomi daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu Badan Pengawas, yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan fungsional, Inspektorat Daerah melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap Perusahaan Daerah Uncak Kapuas.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 17 April 2015
BUPATI KAPUAS HULU,
010
A.M. NASIR
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 28 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
MUHAMMAD SUKRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (5)/(2015)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Uncak Kapuas untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Sehubungan dengan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas yang akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2015.
PENJELASAN
Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan prinsip ekonomi perusahaan

( profit-oriented ) dan pelayanan masyarakat ( socialoriented ) artinya perusahaan daerah dituntut untuk mampu mengelola usaha dengan baik sehingga mampu menghasilkan laba bersih yang dapat digunakan untuk mengembangkan perusahaan serta memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan di sisi lain perusahaan juga dituntut harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.```
PENJELASAN
Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. . Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas.

```TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 22