PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PENYALURAN, PENGGUNAAN, PENGELOLAAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI DANA DESA
Berlaku: 16 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
PENYALURAN, PENGGUNAAN, PENGELOLAAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bahwa Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada Desa melalui Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyaluran, Penggunaan, Pengelolaan, Pelaporan, Dan Evaluasi Dana Desa;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk-produk Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
Menetapkan
:
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal, dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republi Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor 15).
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYALURAN, PENGGUNAAN, PENGELOLAAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI DANA DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Rekening Kas Umum Daerah, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar selutuh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
BAB III - PENYALURAN
Pasal 3

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah desa membuat APB Desa.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
- a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- b. Tahap II pada buan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
- c. Tahap III pada buan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (4) Pencairan Dana Desa dari rekening desa dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. APB Desa;
- b. Laporan penggunaan Dana Desa semester sebelumnya;
- c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan;
- d. Rekomendasi dari Camat setempat;
- e. Rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola setelah memenuhi syarat sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas;
- (5) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.
BAB IV - PENGGUNAAN
Pasal 4

- (1) Dana Desa dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.
BAB IV - PENGGUNAAN
Pasal 5

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:
- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
BAB IV - PENGGUNAAN
Pasal 6

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
- c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
BAB IV - PENGGUNAAN
Pasal 7

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20152019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk:
- a. mendukung kedaulatan pangan;
- b. mendukung kedaulatan energi;
- c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
- d. mendukung pariwisata dan industri.
BAB IV - PENGGUNAAN
Pasal 8

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
BAB IV - PENGGUNAAN
Pasal 9

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
- f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- g. pengembangan benih lokal;
- h. pengembangan ternak secara kolektif;
- i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- k. pengelolaan padang gembala;
- l. pengembangan Desa Wisata; dan
- m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
BAB IV - PENGGUNAAN
Pasal 10

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
- 1) zirkon;
- 2) kaolin;
- 3) zeolit;
- 4) bentonit;
- 5) silika (pasir kuarsa);
- 6) kalsit (batu kapur/gamping);
- 7) felspar; dan
- 8) intan.
- b. komoditas tambang batuan, antara lain:
- 1) onik;
- 2) opal;
- 3) giok;
- 4) agat;
- 5) topas;
- 6) perlit;
- 7) toseki;
- 8) batu sabak;
- 9) marmer;
20. 10)granit;
21. 11)kalsedon;
22. 12)rijang ( chert );
23. 13)jasper;
24. 14)krisopras;
25. 15)garnet; dan
26. 16)potensi komoditas tambang batuan lainnya.
- c. rumput laut;
- d. hutan milik Desa;
- e. pengelolaan sampah; dan
- f. potensi desa lainnya.
BAB IV - PENGGUNAAN
Pasal 11

Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:
- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat
7. pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
- 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
- 2) kelompok perempuan;
- 3) kelompok tani;
- 4) kelompok masyarakat miskin;
- 5) kelompok nelayan;
- 6) kelompok pengrajin;
- 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- 8) kelompok pemuda; dan
- 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 12

Pengelolaan kegiatan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 13

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 14

Pengadaan barang/jasa mempedomani Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
BAB V - PENGELOLAAN
Pasal 15

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa yang dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa wajib memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, dan menyetorkan seluruh penerimaan pemotongan dan pajak yang dipungutnya kerekening kas Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PELAPORAN
Pasal 16

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola setiap semester.
- (2) Penyampaiaan laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
BAB VII - EVALUASI
Pasal 17

Bupati menunda penyaluran dana desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
BAB VII - EVALUASI
Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa.
- (3) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan.
- (5) Penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
Diundangkan di Kuala Tungkal pada tanggal 18 Juni 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, ttd
FIRDAUS KHATAB
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 16
BAB VIII - PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal 18 Juni 2015
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, ttd
USMAN ERMULAN