UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 1951
Tentang No Description
Berlaku: 20 Januari 1951
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa berhubung dengan perubahan tarip pajak peralihan untuk tahun 1951 seperti dinyatakan dalam Undang-undang darurat No. 37 tahun 1950, ternyata perlu juga mengadakan perubahan dalam jumlah-jumlah tercantum dalam pasal 8, ayat 4 terakhir, dari ordonansi pajak peralihan 1944;
bahwa, mengingat akan hubungan antara soal yang dimaksud tadi dan masalah dalam pasal i bab-
bab VI - sampai dengan VIII dari Undang-undang darurat No. 37 tahun 1950, juga terhadap perubahan termaksud di atas perlu diberikan kekuasaan dan derajat undang-undang dengan segera;
Pasal 1

.
Sesudah bab VIII dalam pasal 1 dari Undang-undang darurat No. 37 tahun 1950 diadakan bab baru, yang berbunyi sebagai berikut:
VIII A. Pasal 8, ayat 4 terakhir, mulai dengan kata "By" dan berakhir dengan angka "1560" dibaca seperti berikut:
Pengurangan pajak karena potongan-keluarga terhadap pendapatan mulai dari R.23.400,- setahun dihitung menurut skala berikut:
Didalam dokumen ini terdapat format gambar
bab VI - sampai dengan VIII dari Undang-undang darurat No. 37 tahun 1950, juga terhadap perubahan termaksud di atas perlu diberikan kekuasaan dan derajat undang-undang dengan segera;
Pasal 2

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1951.
MENTERI KEUANGAN,
SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.
Diundangkan pada tanggal 20 Januari 1951. MENTERI KEHAKIMAN,
WONGSONEGORO.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 1951. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA