PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 11 Tahun 2009
Tentang PAJAK RESTORAN DAN RUMAH MAKAN
Berlaku: 11 TAHUN 2009
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat www.djpp.depkumham.go.id
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG
PAJAK RESTORAN DAN RUMAH MAKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tetang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Pajak Restoran dan Rumah Makan yang merupakan jenis Pajak Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa Pajak Restoran dan Rumah Makan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, maka dipandang perlu dikelola dan diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Pajak Restoran dan Rumah Makan;
4. : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribsui Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Peubahan Kedua Atas Undang-Udang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
www.djpp.depkumham.go.id
Menetapkan
:
- Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04-PW 07.03 Tahun 2004 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 7);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA dan
BUPATI BOMBANA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN DAN RUMAH MAKAN .
B A B I
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bombana dan Perangkat Daerah lainnya sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Bombana.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Pengusaha Restoran dan Rumah Makan adalah badan atau orang pribadi yang melakukan usaha restoran dan rumah makan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
8. Pajak Restoran dan Rumah Makan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Iuran Wajib yang dipungut atas Pelayanan Restoran dan Rumah Makan.
9. Restoran dan Rumah Makan adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran.
10. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima sebagai imbalan atas pelayanan pemanfaatan barang dan/atau jasa kepada pemilik Restoran dan Rumah Makan.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan Perhitungan dan atau Pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah. www.djpp.depkumham.go.id
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Pembayaran atau Penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan Pajak yang menentukan besar jumlah Pajak yang terutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Kredit Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karna jumlah kredit, pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak, yang terutang sama besarnya dengan Kredit Pajak, atau Pajak tidak terutang dan tidak ada Kredit Pajak.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Pajak dan atau Denda.
19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah identitas yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan telah terdaftar.
20. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Peraturan PerundangUndangan Perpajakan.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang perpajakan yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
23. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap masa pajak berakhir
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dan Rumah Makan dipungut Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran dan Rumah Makan.
- (2) Obyek Pajak Restoran dan Rumah Makan adalah setiap pelayanan yang disediakan Restoran dan Rumah makan dengan pembayaran.
- (3) Tidak termasuk Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Jasa Boga.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 3

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan Restoran dan Rumah Makan.
- (2) Wajib Pajak adalah Pengusaha Restoran dan Rumah Makan. www.djpp.depkumham.go.id
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 4

- (1) Setiap pengusaha Restoran dan Rumah Makan wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWPD.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 5

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib memasang daftar tarif ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum ditempat usahanya.
- (2) Setiap transaksi dan pembayaran dan pelayanan di Restoran dan Rumah Makan wajib disertai tanda bukti pembayaran yang diberi nomor urut.
- (3) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dimintakan pengesahan terlebih dahulu kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
B A B III
Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan Kepada Restoran dan Rumah Makan.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 7

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 8

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
BAB V - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 10

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin.
BAB V - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 11

Pajak yang terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat penyelenggaraan di Restoran dan Rumah Makan.
BAB V - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (3) Jumlah Pajak terutang menurut SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Apabila kewajiban mengisi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi maka jumlah pajak yang terutang ditetapkan secara jabatan dengan menerbitkan SKPD.
- (5) Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, maka jumlah pajak yang terutang ditetapkan secara jabatan dengan menerbitkan SKPD.
- (6) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati.
BAB VI - TATA CARA PERHITUNGAN Pasal 13
Pasal 14

- (1) Penetapan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak yang terutang atau dasar data dan catatan hasil pemantauan yang dilakukan oleh petugas.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan (5), tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterbitkan dikenakan administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK Pasal 15
Pasal 16

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak yang terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran Pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang bayar. www.djpp.depkumham.go.id
- (5) Tata cara dan persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK Pasal 15
Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (1) Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, teratur, dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (3) Wajib Pajak yang omzet pendapatannya di bawah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pencatatan dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.
- (5) Bentuk dan isi formulir serta tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 5 (lima) tahun ditempat kegiatan.
B A B IX
- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK Pasal 15
Pasal 20

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang harus bayar ditagih dengan Surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. www.djpp.depkumham.go.id
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK Pasal 15
Pasal 22

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK Pasal 15
Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
B A B X TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK Pasal 15
Pasal 23

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan atau pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
B A B XII
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK Pasal 15
Pasal 24

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan atas permintaan Wajib Pajak dapat :
- a. membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah.
- b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.
- c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan kerena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDKBT, SKPDN, STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
www.djpp.depkumham.go.id
B A B XIII
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas :
- a. SKPD;
- b. AKPDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. SKPDLB;
- e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak jangka tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK Pasal 15
Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan Keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK Pasal 15
Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
B A B XIV TATA CARA PEMERIKSAAN
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK Pasal 15
Pasal 28

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaporkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang; www.djpp.depkumham.go.id
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk keperluan pemeriksaan itu ditiadakan oleh pemerintah untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Bupati dapat menunjuk tenaga ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan Wajib Pajak.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK Pasal 15
Pasal 29

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jawaban atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. pejabat atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- b. pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
B A B XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK Pasal 15
Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
- a. nama dan alamat wajib pajak;
- b. masa pajak;
- c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
- d. alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk membayar terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila SKPDLB terlambat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat diterbitkannya SKPDLB. www.djpp.depkumham.go.id
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK Pasal 15
Pasal 31

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK
- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 ( lima ) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun pajak atau tahun yang bersangkutan kecuali apabila Wajib Pajak melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat paksa;
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak;
- c. diterbitkan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf a dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b.
B A B XVII
KETENTUAN PIDANA
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK Pasal 15
Pasal 33

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan Keuangan Daerah, dapat diancam diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (tenam) bulan dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah Pelanggaran.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK Pasal 15
Pasal 34

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Daerah ini tidak dapat dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak.
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. www.djpp.depkumham.go.id
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Pajak Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Pajak Daerah;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga kerja ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang dan barang bukti yang berkaitan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk melancarkan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pajak Daerah, menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK Pasal 15
Pasal 36

- (1) Selain Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
www.djpp.depkumham.go.id
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.
Ditetapkan di Rumbia pada tanggal, 4 Agustus 2009 BUPATI BOMBANA,
DR. H. ATIKURAHMAN, MS
Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA, www.djpp.depkumham.go.id
Ir. H RUSTAM SUPENDY, M.Si Pembina Tk. I, IV/b NIP. 19590606 198903 1 014
www.djpp.depkumham.go.id