PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor : Tahun 2006
Tentang PEMBENTUKAN LEMBAGA MUSYAWARAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Berlaku: 02 TAHUN 2006
N/A
Preamble

Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugastugas pemerintahan khususnya dibidang kemasyarakatan, maka perlu koordinasi dan sinergi antara lembaga-lembaga pemerintahan dengan lembaga adat dan agama sebagai cerminan Tungku Tigo Sajarangan di Kabupaten Pesisir Selatan,
- b. bahwa untuk terjaminnya koordinasi dan sinergi sebagaimana maksud huruf a diatas, maka perlu diwadahi dalam bentuk Lembaga Musyawarah Kabupaten (LMK) Pesisir Selatan,
- C. bahwa untuk maksud point b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
- Mengingat : 1.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, jis Undang- undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang- undang Nomor 58 Tahun 1958,
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
3. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida),
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA MUSYAWARAH KABUPATEN ( LMK ) PESISIR SELATAN.
:
BABI
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pesisir Selatan.
- Komandan Kodim yang selanjutnya disingkat Dandim adalah Dandim 0311 Pesisir Selatan. 5
- Kepala Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Kapolres adalah Kapolres Pesisir Selatan. 6.
- Kepala Kejaksanaan Negeri yang selanjutnya disingkat Kajari adalah Kepala Kejaksaan Negeri Painan. 7
8. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Painan.
9. Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agama Painan
10. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau yang selanjutnya disingkat LKAAM adalah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang Kabau Kabupaten Pesisir Selatan .
13. Lembaga Musyawarah Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disingkat LMK adalah forum konsultasi dan koordinasi antara lembagalembaga pemerintahan dengan lembaga adat dan agama yang ada didaerah dalam rangka kelancaran dan sinergisitas kegiatan pemerintahan terutama yang menyangkut aspek agama, sosial budaya dan sosial kemasyarakatan.
BAB III - TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 3
Pasal 4

Fungsi LMK adalah sebagai wadah musyawarah/dialog pimpinan lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, TNI/Polri, Birokrasi, MUI dan LKAAM yang ada di daerah dalam rangka peningkatan kehidupan keagamaan, sosial budaya dan sosial kemasyarakatan.
BAB IV - RAPAT LMK
Pasal 5

- (3) LMK melaksanakan rapat rutin minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Selain melaksanakan rutin, LMK dapat sewaktu-waktu melaksanakan rapat insidentil apabila ada hal-hal mendesak dan penting yang harus dimusyawarahkan.
- (3) Apabila diperlukan, rapat LMK dapat dilaksanakan bersamaan dengan rapat Muspida.
BAB IV - RAPAT LMK
Pasal 6

- (1) Rapat LMK dipimpin oleh Bupati.
- (2) Apabila Bupati berhalangan, maka rapat LMK dapat dipimpin oleh Wakil Bupati.
BAB IV - RAPAT LMK
Pasal 7

Rapat Muspida dilaksanakan dengan prinsip-prinsip :
- a. Dilaksanakan atas kerjasama yang baik dan dengan sikap serta suasana kekeluargaan.
- b. Semangat persatuan dan kebulatan tekad untuk memecahkan segala persoalan yang timbul dalam penyelenggaraan tugas dengan selalu mengutamakan kepentingan Negara, Daerah dan kepentingan umum diatas kepentingan individu dan lembaga masing-masing.
3. Cc. Keputusan diambil dengan berlandaskan azas musyawarah mufakat.
- d. Hasil rapat dilaksanakan oleh seluruh anggota LMK sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab lembaga-lembaga masing-masing.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 9
Pasal 10

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pesisir Selatan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 9
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Ditetapkan di
: Painan
Pada tanggal
: 25 Januari 2006
BUPATI PESISIR SELATAN
dto
NASRUL ABIT
Diundangkan di
''
:
Painan
Pada tanggal :
25 Januari 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dto
Drs.H.ADRIL NIP. 010087271
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2006 NOMOR 02