PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 18 Tahun 2015
Tentang PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER DANA KE NAGARI
Berlaku: 18 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER DANA KE NAGARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN ,
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer Alokasi Dana Nagari dan Dana Nagari, serta dalam rangka pelaksanaan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diatur mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer dana nagari ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer Dana ke Nagari;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
Menetapkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN TRANSFER DANA KE NAGARI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Bagian Anggaran Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BA BUD adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran Satuan Kerja Perangkat Derah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari yang disetujui oleh Badan Musyawarah Nagari.
7. Pengguna Anggaran Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PA BUD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPA BUD adalah bidang di lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUD.
9. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPA BUD adalah bidang pada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah yang melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUD.
10. Nagari adalah Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Wali Nagari adalah Wali Nagari bagi nagari.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati selaku Bendahara Umum Negara untulc menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
13. Rekening Kas Umum Nagari yang selanjutnya disingkat RKUNagari adalah rekening tempat penyimpanan uang nagari yang ditentukan oleh wali nagari untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran nagari pada bank yang ditetapkan.
14. Transfer ke Nagari adalah bagian dari belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Alokasi Dana Nagari, Dana Nagari, dan Bantuan Keuangan Nagari Bersifat Khusus.
15. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat ADN adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan kepada Nagari berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Nagari dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dinagari.
16. Alokasi Dana Nagari dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Nagari, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah.
17. Dana Batuan Keuangan Kepada Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut DBKKPN adalah bagian nagari yang berasal dari Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah setelah dikurangi dengan dana alokasi khusus.
18. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disebut BAGI HASIL Pajak Daerah adalah bagian nagari yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan , Pajak Restoran, Pajak Rumah Makan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Permukaaan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Daerah Lainnya sesuai PP 28 Tahun 2009.
19. Dana Bagi Hasil Retribusi yang selanjutnya disebut BAGI HASIL Retribusi Daerah adalah bagian nagari yang berasal dari retribusi jasa usaha, retribusi umum dan retribusi perezinan tertentu sesuai PP28 tahun 2009 setelah dikuranggi retribusi dana JKN dan retribsui RSUD.
20. Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut BKKKPN adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada nagari tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan nagari dasn sesuai dengan skala prioritas daerah.
21. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat DPA BUD adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PPABUD.
23. Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer Dana Nagari dan Alokasi Dana Nagari ke Nagari yang selanjutnya disingkat SKPRT adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah transfer setiap nagari menurut jenis transfer dalam periode tertentu.
24. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA BUD/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada kas daerah.
25. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA BUD/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayaratau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh PA BUD/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana atau pejabat lain yang ditunjuk selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.
27. Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BUD adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUD/PPA BUD/KPA BUD untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Transfer ke Daerah.
28. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPSPM BUD adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUD/PPA BUD/KPA BUD untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
29. Lembar Konfirmasi Transfer ke Nagari yang selanjutnya disebut LKT adalah dokumen yang memuat rincian penerimaan dana Transfer ke Nagari.
30. Lembar Rekapitulasi Transfer ke Nagari yang selanjutnya disebut LRT adalah dokumen yang memuat rincian penerimaan dana Transfer ke Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran.
BAB II - TRANSFER DANA KE NAGARI
Pasal 2

- (1) Transfer Dana ke Nagari meliputi:
- a. Alokasi Dana Nagari;
- b. Dana Nagari;
- c. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.
- (2) Alokasi Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Nagari;
- b. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah;
- c. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah.
- (3) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Bagi hasil Pajak Hotel
- b. Bagi hasil Pajak Restoran
- c. Bagi hasil Pajak Hiburan
- d. Bagi hasil Pajak Reklame
- e. Bagi hasil Pajak Penerangan Jalan
- f. Bagi hasil Pajak Mineral Bukan Logam
- g. Bagi hasil Pajak Parkir
- h. Bagi hasil Pajak Air Bawah Tanah
- i. Bagi hasil Pajak Sarang Burung Walet
- j. Bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ;
- k. Bagi hasil Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (4) Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas
- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha
- c. Retribusi Perizinan Tertentu
BAB III - PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BENDAHARA UMUM DAERAH TRANSFER DANA KE NAGARI
Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran Transfer Dana Ke Nagari, Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan :
- a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD/BUD sebagai PA BUD Pengelolaan Transfer Dana ke Nagari.
- b. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi sebagai KPA BUD Transfer Dana ke Nagari.
- (2) Tugas dan fungsi KPA BUD Transfer Dana ke Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - DOKUMEN PELAKSANAAN PENYALURAN TRANSFER DANA KE NAGARI Bagian Kesatu
Pasal 4

- (1) KPA BUD Transfer Dana ke Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b menyusun DPA BUD Transfer Dana ke Nagari berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai alokasi Dana Ke Nagari.
- (2) Penyusunan DPA BUD Transfer Dana ke Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPA BUD Transfer Dana Ke Nagari tidak memuat rincian alokasi Dana
kesetiap Nagari.
BAB IV - DOKUMEN PELAKSANAAN PENYALURAN TRANSFER DANA KE NAGARI Bagian Kesatu
Pasal 5

- (1) KPA BUD Transfer Dana ke Nagari dapat menyusun perubahan DPA BUD Transfer Dana Ke Nagari.
- (2) KPA BUD Transfer Dana Ke Nagari menyampaikan perubahan DPA BUD Transfer Dana Ke Nagari kepada PA BUD untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Perubahan DPA BUD Transfer Dana Ke Nagari yang telah mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyaluran Transfer Dana ke Nagari. .
- (4) Tata cara perubahan DPA BUD dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan mengenai tata cara revisi anggaran.
Bagian Kedua
Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Nagari, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana
BAB IV - DOKUMEN PELAKSANAAN PENYALURAN TRANSFER DANA KE NAGARI Bagian Kesatu
Pasal 6

- (1) PA BUD/PPKD menetapkan SKPRT alokasi untuk setiap Nagari dan Dana Nagari perbulan, pertriwulan atau sistem penyaluran lainnya berdasarkan Penetapan Bupati tentang Alokasi Dana Nagari dan Dana Nagari.
- (2) KPA BUD melakukan Transfer Dana ke Nagari sesuai SKPRT dengan berdasarkan DPA BUD Transfer Dana ke Nagari.
- (3) SKPRTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bendahara PPKD sebagai dasar penerbitan SPP.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh PPK PPKD sebagai dasar penerbitan SPM.
- (5) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh KPA BUD sebagai dasar penerbitan SP2D.
BAB V - PELAKSANAAN PENYALURAN TRANSFER DANA KE NAGARI
Pasal 7

- (1) Penyaluran Transfer Dana ke Nagari dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKU Nagari.
- (2) Dalam rangka penyaluran Transfer dana ke Nagari Bendahara Umum Nagari membuka RKU Nagari pada Bank Sentral atau Bank Umum untuk menampung penyaluran Transfer ke Nagari dengan nama depan RKU Nagari yang diikuti dengan nama nagari yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan RKU Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Nagari wajib menyampaikan permohonan perubahan RKUN Nagari kepada Bupati Pesisir Selatan c.q. Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilampiri dengan:
- a. asli rekening koran dari RKU Nagari; dan
- b. salinan keputusan Wali Nagari mengenai penunjukan bank tempat menampung RKU Nagari.
- (4) Perubahan nomor rekening dan/atau nama bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Wali Nagari.
Tata Cara Penyaluran Transfer Alokasi Dana Nagari
Bagian Kedua Paragraf 1
Bagi Hasil Pajak Daerah
BAB V - PELAKSANAAN PENYALURAN TRANSFER DANA KE NAGARI
Pasal 8

- (1) Penyaluran Bagi Hasil PBB Pedesaan Perkotaan diberikan 70% (tujuh puluh persen) dari realisasi penerimaan Surat Ketetapan Pajak, dilaksanakan secara triwulan, yaitu:
- a. triwulan I pada bulan Maret
- b. triwulan II pada bulan Juni;
- c. triwulan III pada bulan September; dan
- d. triwulan IV pada bulan Desember;
BAB V - PELAKSANAAN PENYALURAN TRANSFER DANA KE NAGARI
Pasal 9

- (1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan dilaksanakan secara triwulanan, yaitu:
- a. triwulan I sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu alokasi;
- b. triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi:
- c. triwulan III sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan
- d. triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi.
Paragraf 2
Bagi Hasil Retribusi Daerah
BAB V - PELAKSANAAN PENYALURAN TRANSFER DANA KE NAGARI
Pasal 10

- (2) Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah dilaksanakan secara triwulanan, yaitu:
- a. triwulan I sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu alokasi;
- b. triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi:
- c. triwulan III sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan
- d. triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi.
Paragraf 3
- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Nagari dilaksanakan setiap bulan kepada masing-masing nagari sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari kerja
pertama untuk bulan Januari dan 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja pertama bulan berikutnya untuk bulan Februari sampai dengan bulan Desember.
- (3) Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dengan ketentuan sbb :
- a. Penyaluran dana bulan Januari sampai bulan Desember disalurkan setelah keluar surat ketetapan besaran alokasi per nagari.
- b. Penyaluran dana bulan April dan bulan seterusnya diberikan dengan ketentuan telah menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran tahun sebelummya.
- c. Penyaluran dana bulan September dan bulan selanjutnya disalurkan dengan ketentuan nagari telah menyampiakan laporan realisasi Semester I
- d. Jika nagari belum menyampikan laporan realisasi anggaran tahun sebelumnya dan laporan realiasi semester I maka, Dana Bantuan Keuangan Bagi Pemerintah Nagari yang bersangkutan akan dilakukan penundaan 10% dari alokasi per bulan.
- e. Penyaluran penundaan akan diaslurkan apabila telah memenui atau menyerahkan laporan dimaksud.
- (4) Terhadap nagari yang terkena penundaan penyaluran akan ditetapkan penundaannya dan mendapat teguran dari kepala daerah.
Paragraf 4
Dana Alokasi Bantuan Khusus Nagari
BAB V - PELAKSANAAN PENYALURAN TRANSFER DANA KE NAGARI
Pasal 12

- (1) Penyaluran DABK Nagari dilaksanakan secara tiga Tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I diberikan setelah Wali Nagari penerima DABK Nagari menyampaikan dokumen kepada Kepala Daerah cq. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupa:
1. peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
2. laporan realisasi penyerapan DABK Nagari tahap III tahun anggaran sebelumnya (bagi yang menerima DABK Nagari tahun sebelumnya;
3. surat pernyataan bertanggung jawab mutlak atas dana DABK Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- b. tahap II, setelah BUD menerima laporan realisasi penyerapan DABK Nagari tahap I telah terserap serendah-rendanya 90%; dan
- c. tahap tahap III, setelah BUD menerima laporan realisasi penyerapan DABK Nagari tahap II telah terserap serendahrendanya 90%
- (2) Penyaluran DABK Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
- a. tahap I sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pagu alokasi; .
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu alokasi; dan
- c. tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi.
- (3) Dalam hal output kegiatan belum tercapai dan masih terdapat sisa DABK Nagari di RKUN sampai dengan tahun anggaran berakhir, maka sisa DABK Nagari dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (1) Laporan realisasi penyerapan DABK Nagari setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf angka 2, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat pernyataan bertanggungjawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 4 dibuat berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Laporan realisasi penyerapan DABK setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan penyerapan penggunaan DABK tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan rekapitulasi belanja atas penggunaan DABK Nagari.
- (4) Rekapitulasi Pembayaran Belanja Perincian Objek atas penggunaan DABK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat berdasarkan format sesuai jenis belanja yang ada pada DPA Nagari sebaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Laporan realisasi penyerapan DABK setiap tahap, laporan penyerapan penggunaan DABK tahun anggaran berkenaan, dan rekapitulasi Belanja Perincian Objek atas penggunaan DABK dilengkapi dengan softcopy.
- (6) Laporan realisasi penyerapan DABK Nagari Tahap ke III wajib disampaikan kepada BUD sebagai syarat penyaluran dana transfer nagari bahun berkutnya.
Bagian Ketiga
Dana Nagari
BAB V - PELAKSANAAN PENYALURAN TRANSFER DANA KE NAGARI
Pasal 14

Penyaluran Dana Nagari dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran Dana Nagari.
BAB V - PELAKSANAAN PENYALURAN TRANSFER DANA KE NAGARI
Pasal 15

Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- (1) Penyaluran dana ke nagari dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
- a. Tahap I pada bulan April sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus) dan;
- c. Tahap III pada Bulan November sebesar 20% ( dua puluh perseratus)
- (2) Penyaluran Dana Ke Nagari setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana diterima di RKUD.
BAB V - PELAKSANAAN PENYALURAN TRANSFER DANA KE NAGARI
Pasal 16

Besaran penyaluran Alokasi Dana Desa/Nagari per nagari sesuai dengan Surat Ketetapan Bupati
BAB V - PELAKSANAAN PENYALURAN TRANSFER DANA KE NAGARI
Pasal 17

Penyaluran Dana Ke Nagari dari RKUD ke Rekening Kas Nagari dilakukan setelah APB Nagari ditetapkan sesuai dengan hasil evaluasi Bupati.
- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Ke Nagari kepada Bupati setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Ke Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
BAB V - PELAKSANAAN PENYALURAN TRANSFER DANA KE NAGARI
Pasal 19

Dalam hal Wali Nagari tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran Dana ke Nagari sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Ke Nagari.
Bagian Keempat
Kewajiban Penyampaian Konfirmasi Penerimaan Dana Transfer ke Nagari dan Dana Desa/Nagari
BAB V - PELAKSANAAN PENYALURAN TRANSFER DANA KE NAGARI
Pasal 20

- (1) Wali Nagari atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan Transfer Dana ke Nagari dalam bentuk shofcopy dan hardcopy.
- (2) Penyampaian konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikirimkan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaa Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir.
- (4) Format konfirmasi transfer Dana ke Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V - PELAKSANAAN PENYALURAN TRANSFER DANA KE NAGARI
Pasal 21

- (1) Dalam hal Wali Nagari tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Wali Nagari atau pejabat yang ditunjuk dalam upaya pemenuhan kewajiban penyampaian konfirmasi.
- (2) Dalam hal Wali Nagari tidak menyampaikan konfirmasi penerimaan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilakukannya koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan laporan hasil koordinasi kepada Bupati .
- (3) Berdasarkan laporan hasil koordinasi yang disampaikan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA BUD Transfer ke Nagari dan Transfer Dana Lainnya dapat melakukan penundaan penyaluran Alokasi Dana Nagari dan Dana Nagari sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya Alokasi Dana Nagari dan Dana Nagari yang akan disalurkan pada periode berikutnya.
BAB VI - PEMOTONGAN, PENUNDAAN, PENGHENTIAN DAN/ATAU PEMBAYARAN KEMBALI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA/NAGARI
Pasal 22

- (1) KPA BUD Transfer Dana ke Nagari dapat melakukan pemotongan, penundaan dan/atau penghentian penyaluran Transfer Alokasi Dana Nagari dan Dana Nagari untuk suatu Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemotongan, penundaan dan/atau penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerbitkan surat keputusan penundaan dan pemotongan.
- (3) Surat Pemotongan dan Penundaan sebagaiman dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keungan dan Aset Daerah.
BAB VI - PEMOTONGAN, PENUNDAAN, PENGHENTIAN DAN/ATAU PEMBAYARAN KEMBALI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA/NAGARI
Pasal 23

- (1) Pemotongan dalam penyaluran Transfer Dana ke Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dapat dilakukan antara lain jika terdapat:
- a. kelebihan pembayaran atau kelebihan penyaluran Transfer Dana ke Nagari, termasuk Dana Ke Nagari tidak digunakan sesuai peruntukannya dan/atau tidak dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya;
- b. pelanggaran kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Transfer Dana ke Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal jika terdapat kewajiban non finansial nagari yang tidak dipenuhi, antara lain:
- a. penyampaian Peraturan Nagari mengenai APB Nagari;
- b. penyampaian konfirmasi penerimaan;
- c. persyaratan penyaluran Bantuan Keuangan, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi; dan
- d. penyampaian rekapitulasi pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya.
- (3) Penghentian penyaluran Transfer Dana ke Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat dilakukan, antara lain dalam hal:
- a. Nagari penerima Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi telah 2 (dua) kali diberikan sanksi berupa penundaan penyaluran bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi dalam tahun anggaran berjalan;
- b. terdapat kelebihan alokasi kepada Nagari pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Pemotongan, penundaan dan/atau penghentian penyaluran Transfer Dana ke Nagari mempertimbangkan antara lain, alokasi, Lebih Bayar atau lebih salur Transfer Dana ke Nagari dan kapasitas fiskal nagari yang bersangkutan.
BAB VI - PEMOTONGAN, PENUNDAAN, PENGHENTIAN DAN/ATAU PEMBAYARAN KEMBALI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA/NAGARI
Pasal 24

- (1) Pembayaran kembali penyaluran Transfer Dana ke Nagari yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan setelah:
- a. dicabutnya sanksi penundaan;
- b. dipenuhinya kewajiban nagari dalam tahun anggaran berjalan; atau
- (2) Pembayaran kembali Dana Ke Nagari yang ditunda, dilakukan bersamaan dengan penyaluran triwulan berikutnya setelah seluruh persyaratan setiap triwulan terpenuhi.
BAB VII - PENYALURAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
Pasal 25

- (1) KPA BUD Transfer Dana ke Nagari dapat menyusun langkah-langkah akhir tahun dalam rangka penyaluran Transfer Dana ke Nagari pada akhir tahun anggaran.
- (2) Langkah-langkah akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain menginformasikan mengenai tata cara penyampaian dan penerimaan laporan realisasi penggunaan dana dari nagari dan batas akhir penyaluran Transfer Dana ke Nagari.
- (3) Langkah-langkah akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati paling lambat akhir bulan November.
BAB VIII - PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 26

- (1) Dalam rangka sinkronisasi penyajian laporan realisasi anggaran Transfer Dana ke Nagari, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Pemerintahan Nagari pada Sekretrasi Daerah, dan Nagari dapat melakukan rekonsiliasi data realisasi atas penyaluran Transfer Dana ke Nagari
BAB VIII - PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 27

- (1) Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan Dana Transfer ke Nagari
- (2) Wali Nagari bertanggung jawab atas pembukuan Dana Ke Nagari dan RKUN Nagari.
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28

- (1) Bendahara umum nagari/bendahara pengeluaran nagari selaku wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya wajib menyampaikan rekapitulasi atas pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya sesuai derigan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara semesteran kepada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah semester berakhir.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Ditetapkan di Painan pada tanggal, 30 April 2015
BUPATI PESISIR SELATAN, dto
H. NASRUL ABIT
Diundangkan di Painan Pada tanggal 30 April 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN, dto
ERIZON
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 18