PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 15 Tahun 2016
Tentang PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ONLINE PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI KOTA PONTIANAK
Berlaku: 1 April 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota Pontianak, agar berjalan secara transparan, berkeadilan, jujur dan akuntabel dipandang perlu menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru secara online;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kota Pontianak;
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah UndangUndangNomor 27 Tahun 1959 tentangPenetapanUndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 430l);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ONLINE PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI KOTA PONTIANAK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Luar Daerah adalah Wilayah Luar Kota Pontianak.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Pontianak.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
7. Kepala Bidang Pendidikan Dasar adalah Kepala Bidang Dasar Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
8. Kepala Bidang Pendidikan Menengah adalah Kepala Bidang Menengah Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
9. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Serta Lembaga Pendidikan Yang Menyelenggarakan Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha dan Program paket C.
10. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi kelulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu.
11. Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/penyelenggara program pendidikan kesetaraan untuk semua mata pelajaran.
12. Nilai Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan selanjutnya disebut Nilai S/M/PK adalah nilai gabungan antara nilai ujianS/M/PK dan rata-rata nilai Rapor atau rata-rata Nilai Derajat Kompetensi.
13. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik dari Ujian Nasional.
14. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulusan Ujian.
15. Sekolah Tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi Calon Peserta Didik.
16. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian kompetensi lulusan yang diberikan kepada peserta didik setelah menempuh Ujian Nasional pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2015.
17. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN adalah Surat Keterengan yang diberikan kepada peserta didik setelah menempuh ujian nasional untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan sebelum Tahun 2015
18. Kuota Kelas adalah jumlah maksimum Peserta Didik dalam satu kelas.
19. Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online selanjutnya disingkat PPDB Sistem Online adalah kegiatan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi dengan Sistem Online.
20. Seleksi masuk Sekolah Menengah Pertama adalah penerimaan peserta didik baru pada jenjang Sekolah Menengah Pertama berdasarkan jumlah nilai Ujian Sekolah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat.
21. Seleksi masuk Sekolah Menengah Atas adalah penerimaan peserta didik baru pada jenjang Sekolah Menengah Atas berdasarkan jumlah Nilai Ujian nasional Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah / Sederajat.
22. Seleksi masuk Sekolah Menengah Kejuruan adalah penerimaan peserta didik baru pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan berdasarkan jumlah Nilai Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah / Sederajat.
23. Administrator adalah tenaga teknis PPDB Sistem Online Kota Pontianak yang memiliki Hak Akses pada aplikasi PPDB Sistem Online tertinggi untuk aplikasi tingkat sekolah dan di Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
24. Supervisor Daerah adalah tenaga teknis PPDB Sistem Online Kota Pontianak yang memiliki hak akses pada PPDB Sistem Online tertinggi untuk aplikasi tingkat kabupaten/kota di Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
25. Operator Daerah adalah tenaga teknis PPDB Sistem Online Kota Pontianak yang melakukan pengisian data untuk aplikasi tingkat kabupaten/kota di Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
26. Supervisor Sekolah adalah tenaga teknis PPDB Sistem Online Sekolah yang memiliki hak akses pada PPDB Sistem Online tertinggi untuk aplikasi tingkat sekolah.
27. Operator Sekolah adalah tenaga teknis PPDB Sistem Online sekolah yang melakukan pengisian data untuk aplikasi tingkat sekolah.
28. Penduduk Kota Pontianak adalah setiap orang yang memiliki identitas kependudukan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
29. Orangtua/wali Calon Peserta Didik Baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 3

PPDB Sistem Online bertujuan memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh pelayanan pendaftaraan secara cepat, transparan dan dapat di pertanggung jawabkan.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
- a. azas dan prinsip PPDB Sistem Online;
- b. persyaratan calon peserta didik baru;
- c. penyelenggaraan PPDB Sistem Online;
- d. kuota dan daya tamping PPDB Sistem Online;
- e. tata cara pendaftaran;
- f. tata cara seleksi;
- g. pengumuman;
- h. pengendali, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. ketentuan penutup.
BAB III - AZAS DAN PRINSIP PPDB SISTEM ONLINE Pasal 5
Pasal 6

Prinsip PPDB Sistem Online adalah:
- a. semua lulusan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SMP;
- b. semua lulusan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah/ Sederajat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
- c. pada dasarnya tidak ada penolakan PPDB Sistem Online kecuali daya tampung sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan waktu proses PPDB Sistem Online telah berakhir.
BAB V - PENYELENGGARAAN PPDB SISTEM ONLINE
Pasal 10

- (1) Kegiatan PPDB Sistem Online dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan perencanaan, sosialisasi, pendataan, pendaftaran dan pengumuman.
- (2) Dalam Penyelenggaraan PPDB Sistem Online dibentuk Panitia pada tingkat kota dan tingkat satuan pendidikan.
- (3) Panitia Tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Panitia Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (5) Tim Pengendali PPDB Sistem Online Kota Pontianak dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Bagian Kedua
Ruang lingkup tugas Panitia PPDB Sistem Online di Satuan Pendidikanadalah:
- a. menyediakan loket, ruang tunggu, perlengkapan, alat tulis kantor (ATK), komputer, printer, dan akses internet yang diperlukan untuk pendaftaran secara online;
- b. menerima dan memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen pendaftaran;
- c. mendaftarkan Calon peserta didik baru sesuai formulir pendaftaran secara online;
- d. mencetak dan menyerahkan tanda bukti pendaftaran kepada Calon Peserta Didik;
- e. memberikan pelayanan informasi dan pengaduan;
- f. mengumumkan Calon Peserta Didik baru yang diterima melalui laman (web) PPDB Online: https://pontianak.siap-ppdb.commaupun padapapan pengumuman di Satuan Pendidikan; dan
- g. menerima pendaftaran ulang Peserta Didik baru yang diterima.
Bagian Ketiga
Ketentuan Pendaftaran
BAB V - PENYELENGGARAAN PPDB SISTEM ONLINE
Pasal 12

- (1) Setiap calon peserta didik diberi kesempatan satu kali mendaftar dengan lima pilihan sekolah.
- (2) Calon Peserta Didik asal sekolah dari Kota Pontianak lulusan tahun berjalan dapat langsung mendaftarkan ke satuan pendidikan peserta PPDB Sistem Online.
- (3) Calon Peserta Didik lulusan sebelum tahun berjalan, calon peserta didik lulusan dari luar Provinsi Kalimantan Barat/Luar Negeri serta paket A dan Paket B (Sederajat), harus melakukan proses Pra-pendaftaran.
- (4) Calon peserta didik baru dari sekolah asing melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar atau Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (5) Calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMP wajib menyerahkan ijazah Asli Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah/sederajat dan fotokopi yang telah dilegalisir dan bagicalon peserta didik baru lulusan sebelum tahun 2015 wajib menyerahkan Ijazah dan SKHUN/SKHUASBN Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat asli serta fotokopi yang telah dilegalisir.
- (6) Calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan wajib menyerahkan Ijazah dan SHUN/SKHUN Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Ibtidaiyah/ Sederajat asli serta fotokopi yang telah dilegalisir.
- (7) Calon peserta didik baru dinyatakan berdomisili di Kota Pontianak, apabilacalon peserta didik baru terdaftar dalam Kartu Keluarga Kota Pontianak.
- (8) Calon peserta didik baru yang berdomisili di Kota Pontianak diwajibkan menunjukkan Kartu Keluarga Asli dan menyerahkan fotokopinya pada saat pendaftaran.
- (9) Calon peserta didik baru yang melakukan Pendaftaran wajib mengisi formulir yang telah disediakan dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan.
- (10) Pendaftar yang telah memenuhi persyaratan memperoleh tanda bukti pendaftaran.
- (11) Pendaftar yang karena sesuatu dan lain hal harus mengundurkan diri dalam PPDB Sistem Online dinyatakan gugur dan tidak dapat melakukan pendaftaran kembali di seluruh Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri peserta PPDB Sistem Online.
- (1) Pra-pendaftaran bertempat di Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
- (2) Calon peserta didik baru mendaftar di sekolah peserta PPDB Sistem Online sesuai dengan jenjang sekolah (Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan) yang dekat dengan tempat tinggal calon peserta didik.
BAB VI - KUOTA DAN DAYA TAMPUNG PPDB SISTEM ONLINE Pasal 14
Pasal 15

- (1) Daya tampung Peserta Didik Baru di satuan pendidikan harus memperhatikan ketentuan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yaitu :
- a. Sekolah Dasar setiap rombel maksimum 32 orang;
- b. Sekolah Menengah Pertama setiap rombel maksimum 36 orang; dan
- c. Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan setiap rombel maksimum 36 orang.
- (2) Daya Tampung penerimaan harus ditentukan dari awal dan dipublikasikan secara terbuka, jika ada perubahan harus mendapat Persetujuan Dinas Pendidikan dan diinformasikan kepada calon pendaftar.
- (3) Tidak dibenarkan melakukan perubahan data daya tampung selama proses PPDB Sistem Online sedang berlangsung.
BAB VIII
Pasal 17

- (1) Seleksi PPDB Sistem Online Jenjang Sekolah Menengah Pertama Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama dilakukan dengan cara :
- a. berdasarkan Jumlah Nilai Ujian Sekolah Jenjang Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah/ yang sederajat;
- b. mata pelajaran yang dijadikan dasar seleksi pada Sekolah Menengah Pertama adalah Ujian Sekolah Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pendidikan Alam (sains);dan
- c. Jika jumlah nilai ketiga mata pelajaran sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
1. urutan prioritas pilihan sekolah;
2. melihat perbandingan Nilai Ujian Sekolah setiap mata pelajaran yang lebih tinggi dengan urutan Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pendidikan Alam (Sains);
3. mendahulukan calon Peserta Didik yang umurnya lebih tua; dan
4. jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c nilainya masih sama, maka diurutkan berdasarkan urutan waktu pendaftaran di sistem.
- (2) Seleksi PPDB Sistem Online Jenjang Sekolah Menengah Atas, Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dilakukan dengan cara:
- a. berdasarkan Jumlah Nilai Ujian Nasional Sekolah Menegah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah/ Sederajat;
- b. calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima adalah yang mendapatkan jumlah Nilai Ujian Nasional tertinggi di-rangking sampai mencapai jumlah daya tampung;
- c. jika terdapat Jumlah Nilai Ujian Nasional yang sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
1. urutan prioritas pilihan sekolah;
2. melihat perbandingan Nilai Ujian Nasional setiap mata pelajaran yang lebih tinggi dengan urutanBahasa Indonesia,Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (Sains), Bahasa Inggris;
3. mendahulukan calon Peserta Didik yang umurnya lebih tua; dan
4. jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c nilainya masih sama, maka diurutkan berdasarkan urutan waktu pendaftaran di sistem.
- (3) Seleksi PPDB Sistem Online Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Kejuruan dilakukan dengan cara:
- a. Berdasarkan Jumlah Nilai Ujian Nasional Sekolah Menegah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah/Sederajat;
- b. calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima adalah yang mendapatkan jumlah Nilai Ujian Nasional tertinggi di-rangking sampai mencapai jumlah daya tampung;
- c. jika terdapat Jumlah Nilai Ujian Nasional yang sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
1. urutan prioritas pilihan sekolah;
2. melihat perbandingan Nilai Ujian Nasional setiap mata pelajaran yang lebih tinggi dengan urutanBahasa Indonesia,Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (Sains), Bahasa Inggris;
3. mendahulukan calon Peserta Didik yang umurnya lebih tua; dan
4. jika ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) huruf c nilainya masih sama, maka diurutkan berdasarkan urutan waktu pendaftaran di sistem.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 20
Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 1 April 2016
WALIKOTA PONTIANAK, ttd
SUTARMIDJI
Diundangkan di Pontianak pada tanggal 1 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd
MOCHAMAD AKIP
BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 15