PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 17/E Tahun 2010
Tentang PROSEDUR TETAP
Berlaku: 7 Juli 2010
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 24 TAHUN 2010
TENTANG
PROSEDUR TETAP
PENERBITAN IZIN INSTALATUR KABEL RUMAH/GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/236/35.73.112/2010 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan, Penandatanganan dan Pencabutan Ijin di Bidang Pos dan Telekomunikasi kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, perlu mengatur Sistem dan Prosedur Tetap Penerbitan Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang tentang Prosedur Tetap Penerbitan Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung;
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi JawaTimur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
Menetapkan
:
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR TETAP PENERBITAN IZIN INSTALATUR KABEL RUMAH/ GEDUNG.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang.
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Kominfo adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang.
6. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang.
7. Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi adalah Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang.
8. Kepala Seksi Telekomunikasi adalah Kepala Seksi Telekomunikasi Bidang Pos dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Instalatur adalah Badan atau perorangan yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan gangguan Instalasi Kabel Rumah/Gedung.
11. Instalasi Kabel Rumah/Gedung yang selanjutnya disebut IKR/G adalah saluran kabel yang meliputi Kabel Terminal Batas (KTB) atau Rangka Pembagi Utama/Rangka Pembagi Internal, perkawatan dan soket yang dipasang di dalam rumah/gedung milik pelanggan.
12. Sertifikat Keahlian adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari Pejabat yang berwenang dapat digunakan sebagai bukti kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan).
BAB II - INSTALATUR DAN JENIS USAHA
Pasal 2

Instalatur IKR/G, terdiri atas :
- a. Badan Usaha yang berbentuk Koperasi, Perseroan Terbatas atau CV;
- b. Perorangan.
BAB II - INSTALATUR DAN JENIS USAHA
Pasal 3

Instalatur IKR/G sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib mendapatkan izin.
BAB II - INSTALATUR DAN JENIS USAHA
Pasal 4

- (1) Instalatur IKR/G perorangan, Sertifikat Keahlian Instalatur diberlakukan sebagai izin Instalatur IKR/G perorangan.
- (2) Sertifikat Keahlian Instalatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
- (3) Instalatur IKR/G perorangan yang telah memiliki Sertifikat Keahlian Instalatur, kepadanya diberikan hak melaksanakan pekerjaan terbatas untuk Instalasi Kabel Rumah.
- (4) Dalam hal Instalatur IKR/G perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bermaksud menjalankan usaha IKR/G, instalatur tersebut wajib memiliki izin usaha sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - INSTALATUR DAN JENIS USAHA
Pasal 5

- (1) Instalatur IKR/G badan usaha wajib mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Instalatur IKR/G badan usaha yang telah mendapatkan izin, kepadanya diberikan hak melaksanakan pekerjaan IKR/G.
Bagian Kedua Jenis Usaha
BAB II - INSTALATUR DAN JENIS USAHA
Pasal 6

Jenis jasa yang dapat diberikan oleh Instalatur IKR/G, antara lain :
- a. Jasa penyediaan material jaringan kabel dan pesawat;
- b. Jasa pemasangan material jaringan kabel dan pesawat;
- c. Jasa penanganan gangguan IKR/G.
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 7

Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima dinyatakan lengkap dan benar.
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 8

Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
BAB III - KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 9

Terhadap pengurusan dan penerbitan izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung tidak dikenakan biaya apapun kepada pemohon.
BAB IV - MEKANISME PENERBITAN IZIN
Pasal 10

- (1) Pengambilan dan pengembalian formulir permohonan izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung berikut penyerahan berkas kelengkapannya dilakukan melalui Seksi Telekomunikasi.
- (2) Pemrosesan izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung dilakukan oleh Bidang Pos dan Telekomunikasi.
BAB IV - MEKANISME PENERBITAN IZIN
Pasal 11

Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disediakan oleh Dinas Kominfo, dan pengisiannya oleh pemohon disertai dengan pembubuhan materai bernilai cukup.
BAB IV - MEKANISME PENERBITAN IZIN
Pasal 12

Mekanisme penerbitan izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung dan persyaratan permohonan izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Tata cara pemasangan material dan pesawat telepon/terminal yang dipakai untuk IKR/G harus sesuai dengan persyaratan teknis material dan persyaratan pemasangan IKR/G yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku, dengan ketentuan setelah masa berlaku izin tersebut berakhir permohonan perpanjangan izin diproses sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 7 Juli 2010
WALIKOTA MALANG, ttd.
Drs. PENI SUPARTO, M.AP
Diundangkan di Malang pada tanggal 7 Juli 2010
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd.
DR. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580415 198403 1 012
BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2010 NOMOR 17 SERI E
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.
DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR
:
24 TAHUN 2010
TANGGAL
:
7 Juli 2010
PROSEDUR TETAP PENERBITAN IZIN INSTALATUR KABEL RUMAH/GEDUNG
A. Persyaratan
1. Mengisi formulir permohonan bermaterai cukup;
2. Surat Kuasa bermaterai cukup apabila permohonan disampaikan melalui pihak ketiga;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) :
- a. pemohon bagi perseorangan;
- b. pimpinan badan usaha bagi badan usaha; yang masih berlaku serta menunjukkan aslinya;
4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- a. pemohon perseorangan;
- b. badan usaha;
9. yang masih berlaku serta menunjukkan aslinya;
5. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya sampai dengan terakhir kalinya yang telah dilegalisir pejabat berwenang;
6. Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan memiliki sekurangkurangnya 3 (tiga) orang instalatur yang memiliki Sertifikat Instalatur yang diterbitkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan;
7. Fotokopi Sertifikat Instalatur yang telah dilegalisir lembaga yang memiliki kewenangan, untuk tiap-tiap instalatur sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan.
B. Mekanisme
1. Pemohon menyerahkan permohonan beserta berkas kelengkapannya melalui Seksi Telekomunikasi;
2. Petugas pada Seksi Telekomunikasi menerima dan meneliti kelengkapan berkas kelengkapan permohonan;
3. Terhadap permohonan yang sudah lengkap dan benar persyaratannya, petugas pada Seksi Telekomunikasi memberi nomor register dan memberikan tanda terima permohonan izin kepada pemohon;
4. Terhadap permohonan yang tidak lengkap dan tidak benar persyaratannya, petugas pada Seksi Telekomunikasi mengembalikan permohonan berikut berkas kelengkapannya kepada pemohon, dengan disertai alasan atau keterangan tertulis perihal pengembalian tersebut yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Telekomunikasi;
5. Petugas pada Seksi Telekomunikasi menyampaikan berkas permohonan yang telah diregistrasi kepada Kepala Seksi Telekomunikasi untuk diteliti kembali dan diteruskan kepada Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi;
6. Petugas pada Seksi Telekomunikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Seksi Telekomunikasi untuk diteruskan kepada Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi;
7. Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi menerima dan meneliti hasil pemeriksaan lapangan;
8. Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan layak untuk diterbitkan izinnya, Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi meneruskan permohonan kepada Kepala Dinas Kominfo melalui Sekretaris dengan disertai penyerahan draf keputusan izin yang telah dibubuhi paraf oleh Kepala Seksi Telekomunikasi dan Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi;
9. Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak layak untuk diterbitkan izinnya maka Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi meneruskan permohonan kepada Kepala Dinas Kominfo melalui Sekretaris yang disertai penyerahan draf surat penolakan izin beserta alasannya yang telah dibubuhi paraf oleh Kepala Seksi Telekomunikasi dan Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi;
10. Kepala Dinas Kominfo menandatangani keputusan izin atau surat penolakan izin;
11. Sekretaris dibantu staf mengadministrasikan keputusan izin atau surat penolakan izin yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kominfo, dan menyerahkan keputusan izin atau surat penolakan izin tersebut kepada Bidang Pos dan Telekomunikasi untuk diserahkan kepada pemohon;
12. Petugas pada Seksi Telekomunikasi menyerahkan keputusan izin atau surat penolakan izin kepada pemohon setelah pemohon menyerahkan tanda terima permohonan izin kepada petugas pada Seksi Telekomunikasi.
C. Masa Berlaku
Masa berlaku izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
D. Waktu Penyelesaian
Waktu pemrosesan dan penerbitan izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung yaitu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak permohonan yang diterima dinyatakan lengkap dan benar.
E. Biaya
Terhadap pemrosesan permohonan izin dan penerbitan izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung tidak dikenakan atau tidak dipungut biaya kepada pemohon.
WALIKOTA MALANG, ttd.
Drs. PENI SUPARTO, M.AP
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.
DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003