UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 25 Tahun 1956
Tentang PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM PROPINSI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TIMUR
Berlaku: 7 Desember 1956
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa, mengingat perkembangan ketata-negaraan serta hasrat rakyat di Kalimantan dianggap perlu untuk membagi daerah otonom Propinsi Kalimantan sementara dalam tiga bagian, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, masing-masing dalam batas-batas yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan masingmasing berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri sebagai daerah otonom Propinsi-pula;
- b. bahwa, berhubung dengan pertimbangan ad a materi yang diatur dalam Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 8) tentang pembentukan daerah otonom Propinsi Kalimantan perlu diganti dengan undang-undang dimaksud di bawah ini.
Mengingat : 1. Pasal-pasal 89, 131, 132 dan 142 Undang-undang Dasar sementara;
2. Undang-undang No. 22 tahun 1948 Republik Indonesia,
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:
Memutuskan :
- I. Mencabut Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1953 tentang pembentukan daerah otonom Propinsi Kalimantan (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 8).
- II. Menetapkan : Undang-undang Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom
Propinsi Kalimantan-Barat, Kalimantan-Selatan Dan KalimantanTimur.
BAB I
Pasal 1

.
Daerah otonom Propinsi Kalimantan sebagai dimaksud dalam Undangundang Darurat No. 2 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 8) dibubarkan dan wilayahnya dibagi untuk sementara waktu menjadi tiga daerah tingkatan ke-I, yang berhak mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri, dengan nama dan batas-batas sebagai berikut:
1. Propinsi Kalimantan-Barat, yang wilayahnya meliputi daerahdaerah otonom Kabupaten Sambas,Pontianak, Ketapang, Sanggau, Sintang, Kapuas-Hulu dan Kota BesarPontianak, tersebut dalam pasal 1 ad. I No. 9 sampai dengan 15 Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 9);
2. Propinsi Kalimantan-Selatan, yang wilayahnya meliputi daerahdaerah otonom Kabupaten Banjar, Hulusungai-Selatan, HulusungaiUtara, Barito, Kapuas, Kotawaringin, Kotabaru, dan Kota Besar Banjarmasin, tersebut dalam pasal 1 ad. I No. 1 sampai dengan 8 undang-undang darurat tersebut ad 1 di atas;
3. Propinsi Kalimantan-Timur, yang wilayahnya meliputi Daerahdaerah Istimewa Kutai, Berau dan Bulongan tersebut dalam pasal I ad. II No.1 sampai dengan 3 undang-undang darurat tersebut ad 1 di atas.
REPUBLIK INDONESIA
BAB I
Pasal 2

.
Pemerintah daerah otonom:
1. Propinsi Kalimantan -Barat berkedudukan di Pontianak,
2. Propinsi Kalimantan-Selatan di Banjarmasin dan
3. Propinsi Kalimantan-Timur di Samarinda.
- (2) Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi yang bersangkutan dengan keputusan Presiden tempat kedudukan pemerintah daerah tersebut dalam ayat 1 di atas dapat dipindahkan ke lain tempat dalam lingkungan daerahnya.
- (3) Dalam keadaan darurat tempat kedudukan pemerintah daerah untuk sementara waktu oleh Gubernur yang bersangkutan dapat dipindahkan ke lain tempat.
BAB I
Pasal 3

.
- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan-Barat, Kalimantan-Selatan dan Kalimantan-Timur masing-masing terdiri dari 30 anggota.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah masing-masing Propinsi yang tersebut dalam pasal 1 adalah sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang, dengan ketentuan bahwa dalam jumlah tersebut tidak termasuk Gubernur Kepala Daerah Propinsi, yang menjabat ketua merangkap anggota Dewan Pemerintah Daerah Propinsi,
BAB II
Pasal 4

.
- (1) Propinsi dengan ## Pasal 10.
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengawasi, memimpin dan membantu daerah otonom bawahan dalam usahanya untuk menyelenggarakan dan mengurus pengeringan tanah, pengusahaan air minum dan pembuangan kotoran, dan pada umumnya dalam segala halhal yang bersangkutan dengan usaha daerah-daerah otonom yang dimaksud tentang pencegahan penyakit dalam lingkungan daerahnya masing-masing.
BAB II
Pasal 11

.
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi menyelenggarakan pencacaran menurut peraturan-peraturan Pemerintah Pusat.
- III. Tentang urusan mengenai pemeliharaan kesehatan.
BAB II
Pasal 12

.
- (1) Propinsi menyelenggarakan usaha pemberantasan dan pencegahan penyakit menular dan penyakit rakyat, kecuali usaha-usaha yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan mengenai:
- a. pencegahan masuknya penyakit menular melalui darat, laut dan udara (kerantina);
- b. pemberantasan dan pencegahan penyakit pes;
- c. pemberantasan dan pencegahan penyakit menular dan penyakit rakyat, yang oleh Menteri Kesehatan ditentukan sebagai tugas Kementerian Kesehatan.
- (2) Daerah otonom bawahan dapat diwajibkan oleh Propinsi untuk turut menyelenggarakan usaha Propinsi dalam hal-hal yang termaksud dalam ayat 1 di atas.
- (3) Propinsi mengatur caranya pegawai-pegawai ahli keselamatan Propinsi memberikan pimpinan kepada pegawai-pegawai daerah otonom bawahan, dengan ketentuan bahwa Propinsi untuk pimpinan tersebut tidak dapat meminta ganti kerugian dari daerah otonom yang bersangkutan.
BAB II
Pasal 13

.
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengawasi, memimpin dan membantu daerah otonom bawahan dalam usahanya untuk menyelenggarakan penyelidikan atau pemeriksaan tentang kesehatan rakyat, dalam hal mana termasuk juga pekerjaan mengadakan dan memelihara statistik tentang soal-soal yang bersangkutan dengan kesehatan rakyat.
IV. Tentang pendidikan tenaga-ahli kesehatan.
BAB II
Pasal 14

.
- (1) Propinsi dengan izin Menteri Kesehatan dapat menyelenggarakan pendidikan tenaga-ahli kesehatan, baik tenaga menengah maupun rendah, untuk mendapat ijazah Pemerintah menurut peraturanperaturan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Propinsi dapat menyerahkan urusan pendidikan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini kepada daerah otonom bawahan dalam lingkungan daerahnya.
V. Tentang kesehatan lain-lain.
BAB II
Pasal 15

.
- (1) Jika disesuatu tempat atau daerah timbul bencana alam, penyakit menular atau penyakit yang membahayakan, Menteri Kesehatan dapat-meminta kepada Pemimpin Dinas Kesehatan Propinsi, agar pegawai-pegawai Propinsi yang dibutuhkan diperintahkan untuk membantu tempat atau dimana peristiwa yang dimaksud di atas terjadi.
- (2) Biaya guna keperluan tersebut dalam ayat 1 itu menjadi beban Kementerian Kesehatan.
BAGIAN III.
Urusan Pekerjaan Umum.
1. Tentang urusan jalan-jalan, bangunan-bangunan
2. dan gedung-gedung.
BAB II
Pasal 16

.
- (1) Dengan tidak mengurangi kewenangan, hak, tugas dan kewajiban daerah otonom bawahan dalam hal ini, Propinsi:
- a. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai jalan-jalan umum, beserta bangunan-bangunan turutannya dan segala sesuatu yang perlu untuk keselamatan lalu-lintas di atas jalanjalan tersebut;
- b. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunanbangunan penjahatan, seperti pembuluh air-minum, pembuluh pembilas dan lain-lain sebagainya;
- c. membikin, membeli, menyewa, memperbaiki, memelihara dan menguasai gedung-gedung untuk keperluan urusan yang termasuk rumah-tangga Propinsi:
- (2) Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga selekas-lekasnya menetapkan jalan-jalan mana pada waktu mulai berlakunya undang- undang ini akan dikuasai oleh Propinsi-propinsi yang bersangkutan dan yang mana yang menurut pasal 17 ayat 1 sub a Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 9) tentang pembentukan daerah otonom tingkat Kabupaten di Kalimantan, dikuasai oleh masing-masing daerah otonom bawahan itu.
- (3) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengawasi, memimpin dan membantu daerah otonom bawahan dalam usahanya untuk menyelenggarakan urusan jalan-jalan umum, bangunan-bangunan penjahat-dan gedung-gedung dari daerah otonom termaksud.
- (4) Propinsi membikin memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunan-bangunan untuk kepentingan umum, seperti untuk pertanian, perindustrian, lalu-lintas di air dan lain-lain sebagainya.
- II. Tentang perairan umum, pengairan dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu.
BAB II
Pasal 17

.
- (1) Propinsi menguasai perairan umum, seperti sungai, danau, sumber dan lain-lain sebagainya.
- (2) Propinsi membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunan-bangunan untuk pengairan, pembuangan dan penahan air.
- (3) Daerah otonom bawahan dapat diwajibkan oleh Propinsi untuk turut menyelenggarakan hal-hal yang bersangkutan dengan urusan-urusan termaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini.
- (4) Propinsi mengatur caranya pegawai-pegawai ahli Propinsi memberikan pimpinan kepada pegawai-pegawai daerah otonom termaksud dalam ayat 3 pasal ini dengan ketentuan bahwa Propinsi untuk pimpinan tersebut tidak dapat meminta ganti kerugian dari daerah otonom yang bersangkutan.
III. Ketentuan-ketentuan mengenai pekerjaan umum.
BAB II
Pasal 18

Hal-hal mengenai:
- a. urusan sungai yang terbuka untuk pelajaran internasional;
- b. urusan pembikinan dan exploitatie bangunan-bangunan pembangkitan tenaga-air diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
BAB II
Pasal 19

.
Ketentuan yang dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17 tidak mengurangi hak Menteri Pekerjaan umum dan Tenaga untuk mengadakan pengawasan, serta merancangkan dan menyelenggarakan pekerjaanpekerjaan dalam lingkungan daerah Propinsi guna kemakmuran umum, tentang hal mana Menteri tersebut dapat mengadakan peraturanperaturannya.
BAB II
Pasal 20

.
- (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi untuk mengadakan pekerjaan membangun, memperbaiki atau memperluas pekerjaan-pekerjaan, yang menurut ketentuan pasal 16 dan pasal 17 termasuk urusan rumah-tangga Propinsi, yang biayanya melebihi jumlah yang akan ditentukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, tidak boleh dijalankan sebelum proyek-proyek yang bersangkutan disetujui oleh Menteri tersebut.
- (2) Dalam hal-hal istimewa Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan Bab II Undang-undang ini, dan perubahan- perubahan ketentuan-ketentuan dalam Bagian-bagian tersebut tadi, dapat ditambahkan atau diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB II
Pasal 81

.
- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Bab II undang-undang ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal, yang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat, kecuali apabila kemudian oleh peraturanperundangan yang lebih tinggi diadakan ketentuan lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan hal-hal termaksud dalam ayat 1 Propinsi mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
BAB II
Pasal 82

.
Berhubung dengan keadaan setempat, Propinsi dengan persetujuan Kementerian. yang bersangkutan dapat menyerahkan sebagian dari kewenangan, hak, tugas dan kewajibannya termaksud dalam Bab II Bagian II sampai dengan Bagian IX undang-undang ini kepada daerah otonom bawahan dalam lingkungan daerahnya.
BAB II
Pasal 83

.
Selain daripada hal-hal yang ditentukan dalam pasal-pasal dari Bab II undang-undang ini, maka Pemerintah Daerah Propinsi diwajibkan menjalankan kewenangan, hak, tugas dari kewajiban, yang menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan undang-undang lain ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Otonom setingkat dengan Propinsi.
BAB III
Pasal 84

.
- (1) Dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai daerah otonom termaksud dalam pasal 21 Undang-undang No. 22 tahun 1948, maka untuk menyelenggarakan hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Propinsi, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat:
- a. diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Propinsi;
- b. diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Propinsi.
- (2) Dengan ## BAB IV.
Ketentuan Peralihan.
BAB III
Pasal 86

.
- (1) Peraturan-peraturan daerah Propinsi Kalimantan dahulu berlaku terus dalam daerah hukumnya semula sebagai peraturan-peraturan daerah Propinsi yang tersebut dalam pasal 1 undang-undang ini dan dapat diubah ditambah, diganti atau ditarik kembali oleh Propinsi yang bersangkutan untuk daerah hukumnya masing-masing.
- (2) Keputusan-keputusan lain dari Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan dahulu dijalankan terus untuk masing-masing lingkungan daerahnya sampai keputusan-keputusan itu ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah Propinsi yang bersangkutan atau dibatalkan oleh Menteri yang bersangkutan.
BAB III
Pasal 87

.
- (1) Pegawai-pegawai daerah otonom Propinsi Kalimantan dahulu pada saat pembentukan ketiga Propinsi tersebut menjadi pegawai daerah otonom Propinsi di wilayah mana mereka berkedudukan.
- (2) Pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan pada daerah otonom Propinsi Kalimantan dahulu, mulai saat berlakunya undang-undang ini diperbantukan pada daerah otonom Propinsi di wilayah mana mereka berkedudukan.
- (3) Menyimpang dari ketentuan dalam ayat 1 dan 2, maka pegawai daerah otonom Propinsi atau pegawai Negara yang diperbantukan di pusat Propinsi Kalimantan dahulu di Banjarmasin, untuk sementara waktu diperbantukan kepada ketiga Propinsi tersebut dalam pasal 1 undang-undang ini. Menteri Dalam Negeri ditugaskan bersamasama dengan Menteri yang bersangkutan untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya mengatur lebih lanjut tentang penempatan pegawai tersebut dalam ayat ini untuk diangkat menjadi atau diperbantukan kepada masing-masing daerah otonom Propinsi itu.
BAB III
Pasal 88

.
- (1) Segala benda yang tidak bergerak, baik yang dalam hak milik, maupun dalam pengelolaan Propinsi Kalimantan dahulu, serta perusahaan-perusahaan yang berada dalam Propinsi masingmasing, serta hak dan kewajiban di atas perusahaan tersebut beralih dalam tangan Propinsi yang bersangkutan.
- (2) Mengenai benda bergerak termasuk barang inventaris dari Propinsi Kalimantan dahulu diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB III
Pasal 89

.
- (1) Buku-buku pengeluaran dan penerimaan dari Propinsi Kalimantan dahulu ditutup pada waktu yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Segala utang-piutang dari Propinsi Kalimantan dahulu beralih kepada masing-masing Propinsi yang bersangkutan menurut petunjuk Menteri Dalam Negeri.
- (3) Penyelesaian saldo keuangan daerah Propinsi Kalimantan dahulu diatur oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB III
Pasal 90

.
Penyelesaian hal-hal yang timbul sebagai akibat pembentukan Kalimantan menjadi tiga daerah otonom Propinsi diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri.
BAB III
Pasal 91

.
- (1) Urusan-urusan rumah-tangga swapraja-swapraja yang ada dalam wilayah daerah otonom Propinsi Kalimantan-Barat, KalimantanSelatan atau Kalimantan-Timur, yang menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini adalah termasuk urusan rumah-tangga Propinsi, dengan sendirinya beralih dalam tangan pemerintah daerah otonom Propinsi yang bersangkutan.
- (2) Dengan tidak mengurangi kekuatan hukum daripada ketentuan pasal 132 ayat 3 Undang-undang Dasar Sementara, maka kesulitankesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan dimaksud dalam ayat 1 di atas, diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB V
Pasal 92

.
Undang-undang ini dinamakan "Undang-undang tentang pembentukan daerah otonom Propinsi Kalimantan-Barat, Kalimantan- Selatan dan Kalimantan-Timur."
BAB V
Pasal 93

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari yang akan ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.
Diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956. Menteri Kehakiman, ttd. MULJATNO.
LEMBARAN NEGARA NOMOR 65 TAHUN 1956
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1956. Presiden Republik Indonesia. ttd. SOEKARNO.
Menteri Dalam Negeri, ttd. SUNARJO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1956
PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM PROPISI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TIMUR
1. Pada waktu membentuk daerah otonom Propinsi Kalimantan yang meliputi seluruh daerah kekuasaan Republik Indonesia di Kalimantan, pulau yang terbesar di Indonesia itu, Pemerintah menginsafi benar, bahwa pembentukan Propinsi otonom tersebut tidak dimaksudkan untuk a priori membendung hasrat dan keinginan rakyat Kalimantan meninjau kembali soal memecah Propinsi Kalimantan tersebut lebih lanjut dalam beberapa daerah-daerah yang bertingkat Propinsi, apabila keadaan sudah mengizinkan.
2. Satu setengah tahun sesudah terbentuk Propinsi Kalimantan dan setelah mengikuti perkembangan politik di daerah ini, serta memperhatikan berbagai keinginan rakyat, baik yang telah dilahirkan dalam resolusi-resoluisi, mosi-mosi atau yang telah disiarkan melalui surat-kabar oleh partai-partai politik dan organisasi-organisasi masyarakat setempat maupun yang dikemukakan oleh pemimpin-pemimpin rakyat yang terkemuka di pusat, maka Pemerintah berpendapat bahwa kini telah tiba saatnya untuk meninjau kembali pembagian Kalimantan lebih lanjut dalam beberapa daerah otonom Propinsi, dan Kabinet dalam rapatnya tanggal 4 Oktober 1956 ke-33 pada prinsipnya telah memutuskan untuk memecah Propinsi Kalimantan yang sekarang ini menjadi tiga Propinsi otonom, sedang untuk memudahkan dibentuknya Propinsi Kalimantan Tengah di kelak kemudian hari secara administratip Kalimantan Selatan segera sesudah berlakunya undang-undang ini akan dibagi menjadi dua Keresidenan.
3. Soal pembagian Kalimantan menjadi tiga Propinsi otonom itu telah ditinjau dari pelbagai sudut, misalnya dari segi sejarah, administrasi, ekonomi, perhubungan, geografi, pembangunan, pendidikan, pun pula dari segi keuangan dan kepegawaian dan segala faktor yang dapat mempengaruhi maju-mundurnya daerah dan penduduknya telah diperhatikan ditimbang semasak-masaknya serta turut diperhitungkan pula.
4. Tidak dapat disangkal bahwa Kalimantan itu adalah suatu daerah yang amat luasnya yakni -- 539.460 km2 sedangkan Jawa luasnya hanya 131.523 km akan tetapi penduduknya masih sangat tipis: bandingannya ialah Kalimantan 3.674.240 jiwa dan Jawa kurang lebih 50.000.000, (padatnya penduduk tidak lebih dari 7 orang tiap-tiap km2 - Jawa 389 orang tiap-tiap km2), keadaan ekonomis Kalimantan dewasa ini pada umumnya belum dapat dipandang kuat, karena sebagian besar dari Kalimantan masih merupakan daerah yang tertutup yaitu hutan, rimba-raya, rawa, sedangkan perhubungan amat sukar karena belum ada jalan-jalan yang baik serta sebagian besar penduduk belum mencapai tingkat kemajuan sedemikian, hingga merupakan faktor yang menguntungkan bagi pembangunan Kalimantan. Faktor tipisnya penduduk dan tingkat kemajuan ekonomis rakyat dan daerah Kalimantan itu, walaupun umum memandang Kalimantan sebagai suatu pulau yang kaya buminya, sehingga diumpamakan sebagai gudang emas atau gudang deviezen, namun nyata sekali bahwa faktorfaktor tersebut akan mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan daerahdaerah otonom Propinsi yang akan dibentuk.
Sudah barang tentu untuk mendorong Kalimantan ke arah kemajuannya yang pesat akan dibutuhkan beaya yang besar terutama dalam fase pertama pembangunan ini dan harus dikerahkan pula tenaga-tenaga manusia yang diperlukan bagi penyusunan aparatur daerah nanti.
Mungkin sekali dalam jangka waktu permulaan segala usaha itu belum dapat memberikan hasil yang memuaskan sebagaimana diharap-harapkan. Pemerintah yakin, bahwa usaha untuk memajukan Kalimantan itu semata-mata bukanlah soal yang harus ditanggung sendiri oleh rakyat Kalimantan, baik ditinjau dari sudut keuangan daerah maupun ditinjau dari sudut kesediaan potensi rakyatnya.
Walaupun demikian, Pemerintahan tidak segan-segan untuk memberikan keluasaan kepada rakyat Kalimantan yang sebanyak-banyaknva. Dalam batasbatas kemungkinan yang ada, dengan tidak melupakan beban yang pasti akan lebih memberatkan keuangan Negara, Pemerintah berpendapat, bahwa kini satu Propinsi otonom yang meliputi seluruh Kalimantan itu tidaklah dapat dipertahankan lagi dan maksudkan untuk dibagi menjadi empat Propinsi otonom akan tetapi dengan Bab II.
8. Sudah barang tentu cara-cara menentukan batas-batas kewenangan, hak, tugas dan kewajiban dari pemerintah daerah Propinsi-propinsi seperti dimaksud dalam undang-undang ini masih belum sempurna dan lengkap meliputi seluruh urusanurusan dan kewajiban-kewajiban yang dapat dijalankan oleh Propinsi menurut kemungkinan yang disebut dalam Undang-undang Dasar Sementara (pasal 131 ayat 2). Akan tetapi Pemerintah yakin bahwa dasar-dasar yang ditetapkan dalam undang-undang ini (Bab 11) cukup memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah Propinsi untuk menyelenggarakan hak otonominya itu dengan sebaikbaiknya.
Di samping itu terbuka kemungkinan bagi daerah swatantra untuk perkembangan otonominya ke arah yang lebih luas sesuai dengan cita-cita Undang-undang Dasar Sementara dan sesuai dengan faktor nyata di daerah-daerah itu masingmasing. hal-hal yang belum dapat ditetapkan dalam peraturan Pembentukan ini pada waktunya berangsur-angsur menurut keadaan akan dapat ditetapkan dengan
Mudah...
REPUBLIK INDONESIA
- 6 - mudah dalam Peraturan-peraturan Pemerintah (lihat pasal 80). Kelonggaran yang diberikan dalam undang-undang ini menurut praktek desentralisasi hingga kini di Jawa dan Sumatera ternyata perlu, agar penyerahan praktis dari hak-hak dan tugas-tugas termaksud dapat dilaksanakan dengan lancar atas dasar-dasar yang ditentukan dalam undang-undang ini.
Begitu pula apabila di kemudian hari ternyata, bahwa berhubung dengan pertumbuhan daerah perlu diadakan perubahan dalam ketentuan-ketentuan dalam. Bagian-bagian II sampai dengan Bab 11 undang-undang ini, maka perubahan-perubahan yang bersangkutan itu dapat diadakan dengan Peraturan Pemerintah (lihat pasal 80)
9. Menurut peraturan pembentukan ini tidak hanya secara potitip telah ditentukan jenis urusan-urusan dan kewajiban-kewajiban Propinsi otonom, sehingga pemerintah daerah Propinsi pada saat pembentukannya sudah dapat mengetahui benar luas sempitnya tugas-tugas yang harus dan dapat dijalankan olehnya, akan tetapi secara negatip telah ditentukan pula bahwa Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur itu dengan kehendak sendiri secara bebas dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 28 Undang-undang No. 22 tahun 1948, dapat mengatur dan mengurus sendiri segala sesuatu yang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat, kecuali apabila kemudian oleh peraturan-perundangan yang lebih tinggi diadakan ketentuan lain.
10. Pada dasarnya ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini akan berakibat, bahwa Pemeringah Pusat dengan alat-alat yang ada di wilayah Propinsi-propinsi tersebut, tidak berhak lagi untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi urusan rumah-tangga dan kewajiban Propinsi.
Banyak urusan-urusan yang bersifat tehnis, yaitu:
1. urusan kesehatan, 2. urusan pekerjaan umum, 3. urusan pertanian, 4. urusan kehewanan, 5. urusan perikanan darat, 6. urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan dan 7. urusan perindustrian kecil telah nyata-nyata diserahkan kepada pemerintah Propinsi Kalimantan.
Propinsi ini pada waktu berlakunya undang-undang ini sudah tidak ada lagi, telah terbentuk menjadi tiga Propinsi otonom.
Sebagai syarat mutlak, maka pekerjaan Propinsi Kalimantan dahulu itu harus segera dapat diserahkan kepada pemerintah-pemerintah daerah otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
Adalah sangat bijaksana apabila hal yang demikian itu dapat dilaksanakan tepat pada saat mulai berlakunya undang-undang ini.
11. Sudah barang tentu dapat dikira-kirakan, bahwa pada umumnya Propinsipropinsi baru itu mulai saat berdirinya tidak, akan dapat diharapkan seketika juga akan mempunyai alat-alat perlengkapan pemerintahan daerah yang serba lengkap dan sempurna, karena untuk membantun suatu aparatur yang diharapkan itu dibutuhkan banyak waktu.
Dengan maksud agar Pemerintah mempunyai cukup waktu untuk mengadakan persiapan-persiapan seperlunya guna membentuk aparatur daerah yang sedia akan sanggup memutarkan roda pemerintahan daerah otonom Propinsi-propinsi dimaksud mulai saat terbentuknya Propinsi yang bersangkutan, maka dalam pasal 93 telah -ditentukan bahwa berlakunya undang-undang ini perlu diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri.
Di samping itu harus dijaga pula supaya dalam penyelenggaraan urusan-urusan rumah-tangga dan kewajiban Propinsi-propinsi baru itu yang dahulu telah dijalankan oleh pemerintah daerah otonom Propinsi Kalimantan jangan sampai timbul satu vacuum. Maka dari pada itu perlu diadakan peraturan, agar pada waktu mulai berlakunya peraturan pembentukan ini pegawai-pegawai pusat yang telah diperbantukan untuk menjalankan urusan-urusan yang telah diserahkan kepada daerah otonom Propinsi Kalimantan dahulu yang kini merupakan tugas kewajibannya pemerintah daerah otonom. Propinsi-propinsi baru, pun juga pegawai-pegawai yang telah diangkat oleh Propinsi Kalimantan dahulu tidak sekonyong-konyong menghentikan pekerjaannya tetapi meneruskan pekerjaan
- 8 - masing-masing sampai mereka itu diperbantukan kepada Propinsi baru yang bersangkutan atau diserahkan untuk diangkat menjadi pegawai-pegawai Propinsi-propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan atau Kalimantan Timur, sehingga dengan demikian itu kepentingan-kepentingan daerah-daerah masingmasing dapat terus terpelihara dengan semestinya (lihat pasal 87).
12. Pelaksanaan penyerahan hal-hal yang termasuk kewenangan, hak, tugas dan pasal 88 dan yang masih termasuk kekuasaan swapraja menurut pasal 93.
2. pegawai-pegawai yang bersangkutan, Pemerintah memandang perlu selekas-lekasnya mengatur status pegawai-pegawai tersebut sesuai ketentuan yang dimaksud dalam pasal 84 dan 87.
3. kewajiban Propinsi dari Pemerintah Pusat langsung kepada pemerintah daerah otonom Propinsi yang bersangkutan lebih lanjut dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 84 dan 85, yang dahulu sudah dimiliki oleh Propinsi Kalimantan dilaksanakan menurut peraturan peralihan termaktub dalam Dalam pasal itu mungkin sekali akan timbul kesulitan mengenai kedudukan untuk dengan
13. Bersangkutan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, maka segera sesudah berlakunya undang-undang ini, dengan tidak usah menunggu masih akan ditetapkannya Peraturan Pemerintah lebih lanjut seperti halnya dahulu dengan pembentukan daerah-daerah otonom di Jawa dan Propinsi-propinsi di Sumatera dapatlah diharapkan bahwa Propinsi-propinsi di Kalimantan ini atas usahanya sendiri atau dengan bantuan dari fihak Kementerian-kementerian yang bersangkutan, akan segera dapat menunaikan tugasnya dengan menggunakan aparatur yang telah tersedia dan segera akan dapat menerima dan mengerjakan segala kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang ditetapkan dalam undangundang ini dengan sebaik-baiknya.
14. Selanjutnya untuk dapat menyelenggarakan segala kewajibannya itu Propinsi tentulah memerlukan uang untuk membiayai segala kebutuhan daerahnya, uang mana didapat antara lain dengan mengadakan pajak-pajak retribusi daerah dan sumber-sumber keuangan lain, sedangkan menurut sistim keuangan daerah yang hingga kini lazim dilakukan. Pemerintah Pusat menyediakan bantuan sejumlah yang ditentukan oleh keadaan keuangan Negara.
15. Untuk menghindarkan kekosongan dalam lapangan perundang-undang daerah dipandang perlu juga untuk mengadakan ketentuan peraturan daerah otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
Sebagaimana telah dimaklumi menurut pasal 81 Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1953 dahulu telah dinyatakan, bahwa semua peraturan termasuk pula peraturan-peraturan "keuren en reglenienten. van Politie" sebagai dimaaksud dalam Staatsblad 1938 No. 618 jo. Staatsbiad 1938 No. 652, yang berlaku sebelum saat mulai berlakunya Undang-undang pembentukan Propinsi Kalimantan, sepanjang peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang menurut undang-undang pembentukan tersebut termasuk terus sebagai peraturan Propinsi Kalimantan, dengan ketentuan lebih lanjut, bahwa Propinsi Kalimantan dapat mencabut, mengganti dan mengubah atau menambah peraturan-peraturan lama yang dimaksud.
Dalam masa lampau mulai saat berdirinya Propinsi Kalimantan sampai pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, mungkin sekali pemerintah daerah Propinsi Kalimantan itu tidak sempat untuk menggantikan peraturan-peraturan lama yang dimaksud itu dengan peraturan daerah Propinsi Kalimantan sendiri.
Dalam hubungan ini maka harus diperhatikan, bahwa yang dimaksud dengan "peraturan daerah Propinsi Kalimantan" dalam pasal 85 undang-undang ini bisa berupa:
- a. peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan;
- b. peraturan-peraturan lama yang mengatur sesuatu materie atau sesuatu hal yang termasuk urusan rumah-tangga Propinsi Kali- mantan misalnya:
1. "Keuren en reglementen van polite" dahulu;
2. peraturan yang dahulu ditetapkan oleh "hoofd van gewestelijk bestuur", dan "hoofd van plaatseljk bestuur";
3. peraturan-peraturan dari bekas daerah-daerah pemerintahan di waktu Republik Indonesia Serikat di Kalimantan, misalnya daerah Banjar, Dayak Besar dan lain-lain,
1 sampai dengan 3 sepanjang peraturan-peraturan itu masih berlaku baik yang sudah atau belum diubah atau ditambah oleh Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan.
Untuk mencapai ketertiban hukum dipandang ada baiknya, apabila Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan atau Kalimantan Timur selekas-lekasnya meninjau dengan saksama peraturan-peraturan mana dari peraturan-peraturan yang dimaksud di atas dapat berlaku terus sebagai peraturan daerah Propinsi yang bersangkutan.
Untuk kepentingan umum ada baiknya pula apabila Propinsi masing-masing mengumumkan peraturan-peraturan tersebut dalam Berita Propinsi masingmasing.
Apabila hal yang demikian itu dijalankan, maka hal itu akan memudahkan Propinsi untuk selekas-lekasnya mengganti peraturan-peraturan lama tersebut dengan peraturan daerah Propinsi masing-masing.
16. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi ditetapkan oleh dasar perhitungan jumlah jiwa penduduk, dengan pengertian bahwa kalau di Jawa bagi tiap-tiap 200.000 a 240.000 orang penduduk diwakili oleh satu orang anggota, maka untuk propinsi Kalimantan dahulu yang amat tipis penduduknya penetapan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diambil dasar yang sama seperti di Jawa, tetapi sebagai dasar perhitungan diambil 1 wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi bagi tiap-tiap 50.000 penduduk, sedikit-dikitnya 30 wakil dan sebanyak-banyaknya 75 dengan maksud
- 11 - supaya aliran-aliran atau golongan-golongan yang ada dalam masyarakat di daerah Propinsi yang bersangkutan sebanyak mungkin mendapat kesempatan mempunyai wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi. Dengan pemecahan Kalimantan menjadi tiga daerah otonom Propinsi, maka Propinsi Kalimantan Barat, Propinsi Kalimantan Selatan dan Propinsi Kalimantan Timur menurut dasar perhitungan di atas dan dengan ## Pasal 1
Perkataan "untuk sementara waktu" perlu dicantumkan berhubung maksud Pemerintah untuk kemudian membentuk kabupaten- kabupaten Barito, Kapuas, dan Kota Waringin menjadi satu Propinsi tersendiri, seperti diuraikan dalam Penjelasan Umum sub 4.
Pasal-pasal 2 s/d 4 Cukup jelas
BAB V
Pasal 5

Menurut ketentuan ini Propinsi berhak mendirikan dan menyelenggarakan antara lain rumah-sakit umum di samping rumah sakit umum yang didirikan dan diselenggarakan oleh Kabupaten, Daerah Istimewa setingkat Kabupaten atau Kota Besar.
Yang dimaksud dengan rumah-sakit dan balai pengobatan khusus dalam ketentuan ini ialah rumah-sakit dan balai pengobatan yang bersifat specialistis.
BAB V
Pasal 6

Cukup jelas
BAB V
Pasal 7

Pemerintah Daerah Propinsi mengadakan antara lain pengawasan atas rumah-sakit sipil, yang diselenggarakan oleh Kementerian atau Jawatan lain kecuali rumah-sakit militer, umpamanya rumah-sakit Nusakambangan di Jawa adalah kepunyaan Kementerian Kehakiman.
BAB V
Pasal 8

Pemerintah Propinsi diharuskan membeli obat-obat dan sebagainya terutama dari persediaan Negara menurut peraturan dan harga Pemerintah, akan tetapi di dalam keadaan yang luar biasa, diperkenankan juga membeli obat-obat dan sebagainya dari luar untuk dapat melakukan pengobatan dengan segera.
BAB V
Pasal 9

Maksud ketentuan pasal ini ialah memberi tugas khusus kepada Propinsi untuk menyelenggarakan usaha-usaha untuk memperbaiki kesehatan rakyat serta mencegah dan membanteras berjangkitnya penyakit menular dan penyakit rakyat, yaitu yang sifatnya melampaui urusan yang bersifat lokal sekali. Dalam urusan itu antara lain termasuk usaha-usaha untuk mengadakan persediaan air-minum, assainering malaria, perbaikan kampung, pengaliran air (afwatering), saluran-saluran air (riolering), pembersihan air kotor (afvalwaterzuivering), membersihkan dan melebur sampah (vuilnisverwijdering) dan lain-lain sebagainya. Jadi pada umumnya penyelenggaraan urusan mana sebetulnya adalah tugasnya Kabupaten, Daerah Istimewa Kabupaten dan Kota Besar.
Hanya di dalam hal-hal istimewa Propinsi dapat menyelenggarakan pekerjaanpekerjaan tehnik mengenai urusan itu, umpamanya jikalau kepentingan pekerjaan tersebut lebih luas dari pada kepentingan sesuatu Kabupaten, (Daerah Istimewa tingkat Kabupaten atau Kota Besar), atau jikalau penyelenggaraannya meliwati kekuatan keuangan Kabupaten, (Daerah Istimewa tingkat Kabupaten atau Kota Besar) yang bersangkutan (lihat sub a dan sub b pasal 9).
Untuk menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan tehnik seperti dimaksud itu Propinsi dapat meminta bantuan Pemerintah Pusat. Kementerian Kesehatan menyediakan tenaga-tenaga ahli untuk memberi nasehat dan membuat rencana-rencana dan sebagainya yang diperlukan oleh Pemerintah Propinsi-propinsi yang bersangkutan (lihat pasal 9 sub b)
BAB V
Pasal 10

dan 11
Cukup jelas
BAB V
Pasal 12

Pembongkaran dan perbaikan rumah-rumah yang bersangkutan dengan pemberantasan penyakit pes adalah tugas kewajiban kementerian kesehatan, Urusan karantina mempunyai hubungan dengan dunia internasional, maka dari itu urusan tersebut adalah tugasnya pemerintah pusat.
BAB V
Pasal 13

Cukup jelas.
BAB V
Pasal 14

Oleh karena soal pendidikan tenaga-tenaga medis-tehnis, baik tenaga menengah maupun tenaga rendahan penting artinya, maka untuk menjaga jangan sampai derajat pendidikan itu menimbulkan perbedaan, Pemerintah Pusat menganggap perlu dalam hal itu mengadakan pembatasan-pembatasan dengan menentukan bahwa Propinsi diwajibkan minta ijin lebih dahulu dari Menteri Kesehatan, yang dalam ijinan itu dapat mengadakan syarat-syarat seperlunya.
Hal-hal pendidikan tersebut yang tidak dapat diselenggarakan oleh Propinsi, dapat diurus oleh Pemerintah Pusat sendiri. Sebaliknya Propinsi dapat menyerahkan urusan pendidikan yang dimaksud kepada daerah otonom bawahan dalam lingkungan daerahnya.
BAB V
Pasal 15

Cukup jelas.
BAB V
Pasal 16

, 17/ dan 18
Dalam undang-undang ini belum dapat ditentukan dengan sekaligus semua urusanurusan, yang seharusnya termasuk dalam rumah-tangga daerah Propinsi.
Urusan yang mengenai pembangkitan gaya tenaga air tidak akan diserahkan kepada Daerah otonom dan tetap menjadi urusan Pemerintah Pusat.
Alasan praktis tentang belum diserahkannya beberapa urusan dan kewajiban lain kepada Propinsi, ialah antara lain kepada Pemerintah Pusat belum dapat menyediakan sekaligus semua tenaga tehnis yang diperlukan untuk menjalankan kewajiban dalam urusan pekerjaan umum yang akan menjadi tugasnya Propinsi.
Tugas-tugas Propinsi yang kini masih belum dapat ditentukan dalam undang-undang ini pada waktunya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Tugas-tugas yang dimaksud tadi ialah:
- a. menyelenggarakan pembangunan perumahan rakyat, oleh karena urusan yang mengenai hal tersebut kini sedang dikoordineer dan disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga sendiri;
- b. penataan ruangan Negara (ruimtelijke ordening), karena pada Propinsi dan daerah otonom bawahan sekarang masih belum ada cukup pegawai-pegawai ahli untuk dapat menjalankan tugas ini.
Perlu dicatat di sini, bahwa badan-badan pengetahuan tehnis sebagai balai penyelidik tanah, perairan dan lain-lain sebagainya, tetap diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.
BAB V
Pasal 19

dan 20
Ketentuan ini bermaksud untuk menyatakan dengan tegas hak- hak Pemerintah Pusat (dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga) untuk mengadakan pengawasan tehnis terhadap penyelenggaraan tugas Propinsi.
Dalam pengawasan ini terkandung juga hak Kementerian untuk membenarkan atau mengesahkan sesuatu hal dalam menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan seperti dimaksud, dan menghentikan atau menunda untuk sementara waktu (staken) sesuatu urusan yang dikerjakan tidak sebagaimana mestinya.
BAB V
Pasal 21

Sokongan-sokongan dapat dibagi dalam dua jenis;
- a. sokongan untuk pemeliharaan dan perbaikan kecil;
- b. sokongan untuk pekerjaan-pekerjaan perbaikan besar, pembaharuan atau pekerjaan baru, yang biayanya tak dapat dipikul oleh propinsi.
Sokongan ad a dapat dipandang sebagai sokongan tetap, sedangkan sokongan ad b ditetapkan menurut pekerjaan-pekerjaan yang ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.
BAB V
Pasal 22

Cukup jelas.
BAB V
Pasal 23

Walaupun Propinsi mengenai urusan pertanian diberi tugas sebanyak-banyaknya namun masih ada hal-hal yang untuk sementara waktu diurus langsung oleh Pemerintah Pusat, misalnya hal-hal pertanian yang termasuk dalam Rencana Kesejahteraan Istimewa (R. K.I.).
Ini disebabkan oleh karena hal-hal tadi tidak melulu mengenai kepentingan darah saja, akan tetapi juga mengenai kepentingan umum Pusat, bahkan kadang-kadang bersifat internasional, sehingga harus diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat yang lebih mempunyai overzicht dari pada Propinsi. Lain apabila biaya yang bersangkutan sering kali begitu besar jumlahnya, sehingga sukar dapat dipikul oleh Propinsi. Akan tetapi jika penyelengaraan Rencana Kesejahteraan Istimewa tadi telah selesai, maka pemeliharaan ekspoitasi selanjutnya akan diserahkan kepada Propinsi, umpamanya kebon-kebon benih baru, perusahaan-perusahaan di tanah kering, balai pendidikan masyarakat desa, dan sebagainya.
Kesemuanya itu tidak berarti, bahwa di dalam melaksanakan Rancangan Kesejahteraan Istimewa itu Propinsi tidak turut campur. Bahkan sebaliknya dimaksud bahwa Propinsi diwajibkan memberikan bantuan tenaga dan pimpinan untuk melancarkan pekerjaan termaksud.
BAB V
Pasal 24

Cukup jelas
BAB V
Pasal 25

Keharusan untuk mendapat persetujuan lebih dahulu dari Menteri Pertanian seperti dimaksud dalam pasal ini tidak berarti, bahwa pemerintahan Pusat mengurangi hak otonomi Propinsi dalam hal-hal yang tersebut di dalam pasal ini. Alasan untuk ketentuan itu ialah oleh karena Propinsi pada waktu ini belum cukup mempunyai alat-alat, laboratorium, tenaga ahli dan lain-lain untuk mengadakan penyelidikan dan percobaan yang bersifat wetenschapppelijk. Sebaliknya Pemerintah Pusat pada umumnya mempunyai alat-alat, laboratorium dan tenaga ahli yang dibutuhkan untuk mengadakan penyelidikan dan pemecahan soal tehnis dalam lapangan pertanian, yaitu balai penyelidikan pertanian di Bogor, mengenai penyelidikan dan percobaan itu dapat diterangkan seperti berikut:
- a. untuk memperoleh jenis tanaman, atau benih, bibit dan biji yang memberikan hasil dan mutu yang lebih baik dan yang cocok dengan keadaan dan iklim setempattempat;
- b. untuk mencari cara bercocok tanam yang lebih baik (cultuurmethode), tanaman ganti-berganti (vruchtwisseling) atau cara menyelenggarakan pertanian (landbouwmethode);
- c. tentang pemakaian pupuk buatan (kunstmest), pupuk hijau (groenbemessters), pupuk kandang (stalmest) dan pupuk lain-lain.
- d. untuk penanaman tanaman obat-obatan guna pemberantasan penyakit dan gangguan tanaman.
Perlu diterangkan di sini, bahwa hal-hal yang disebutkan dalam a, b, c dan d ini mengenai penjelidikan dan percobaan yang bersifat wetenschappehjk, jadi tidak berarti bahwa Pemerintah di Daerah Propinsi tidak berhak untuk mempergunakan jenis tanaman, bibit, biji yang terpilih atau pupuk dan mengadakan vruchtwisseling, cultuurmethode dan sebagainya di kebun-kebun Propinsi.
Bahkan sebaliknya Pemerintah daerah Propinsi dianjurkan agar mempergunakan semua hal itu seluas-luasnya sebagai hasil dari penyelidikan, percobaan dan pengalaman yang sudah diperdapat.
BAB V
Pasal 26

s/d 31
Cukup jelas
BAB V
Pasal 32

Yang dimaksud dengan sekolah perusahaan pertanian (bedrijfschool) ialah sekolah pertanian untuk mendidik calon-calon tani menjadi orang tani yang dapat mengatur perusahaannya sendiri, dan mendapat penghidupan layak dari perusahaannya tadi. Dengan sendirinya berdrijfschool ini didirikan di tempat-tempat, di mana milik orang tani agak luas dan letaknya terhadap pusat perdagangan bagi hasil buminya tidak jauh atau hubungan tidak sukar.
Yang dimaksudkan dengan sekolah-sekolah rendah pertanian ialah sekolah pertanian untuk mendidik calon pegawai -tehnik pertanian rendah (yaitu mantri pertanian dan guru kursus tani).
Kursus tani ialah kursus yang mata-mata pelajarannya disesuaikan dengan keadaan pertanian setempat. Lamanya kursus, letaknya dan mata pelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat ini.
Semua yang diterangkan di atas tadi akan diatur dalam pedoman yang melulu dibuat untuk keperluan itu.
BAB V
Pasal 33

Menurut peraturan dahulu yang ditetapkan dalam "Reglement op de Veerartsenijkundige overheidsbemoeienis en de Veeantsenijkundige politie in Nederlandsch-Indie", termuat dalam Staatsblad tahun 1932 No. 432 (yang beberapa kali telah diubah dan ditambah, antara lain menurut Staatsblad tahun 1936 No.05, 715 dan Staatsblad tahun 1938 No. 371), usaha memajukan peternakan meliputi baik usaha yang bersifat umum maupun usaha yang bersifat kedaerahan.
Usaha memajukan peternakan yang bersifat umum itu adalah tugas Pemerintah Pusat. Menurut pasal 33 ayat I Propinsi menyelenggarakan usaha memajukan peternakan dalam lingkungan daerahnya, kecuali usaha-usaha yang dimaksud dalam sub a, b dan c ayat tersebut.
Menurut ketentuan tersebut Propinsi berhak untuk mengadakan peraturan-peraturan daerah Propinsi tentang hal-hal pemeliharaan ternak, pengebirian hewan-hewan ternak dan tentang hal yang mengadakan pemeriksaan dan larangan-larangan pemotongan (penyembelihan) hewan ternak jantan dengan maksud untuk memperbaiki keadaan ternak dalam daerahnya serta mengadakan peraturan-peraturan lain untuk mengadakan cacah jiwa banyaknya hewan-hewan ternak seperti: sapi, kerbau, kuda, kambing dan sebagainya.
Untuk memajukan hewan ternak dalam daerahnya Propinsi dapat berusaha mendirikan pasar-pasar hewan untuk dan memungut biaya atas penjualan hewan (restribusi pasar hewan) dalam pasar tersebut.
BAB V
Pasal 34

s/d 36
Cukup jelas.
BAB V
Pasal 37

Umumnya Pemerintah Pusat mempunyai tugas untuk mengadakan tindakan-tindakan untuk memperbaiki keadaan usaha dari pada ternak dan ternak jenis unggas. Urusan ini mengenai usaha-usaha untuk mencegah dan memberantas penyakit gila pada anjing, kucing dan kera.
Usaha pencegahan penyakit itu umpama mengadakan aturan tentang pemasukan ternak dari luar Negeri atau tentang pengangkutan ternak atau barang-barang berasal dari hewan dan segala macam rumput dan rumput kering untuk makanan hewan melalui darat, udara dan laut diseluruh daerah Negara Indonesia.
Dalam peraturan-peraturan tersebut di atas bisa juga Dewan Pemerintah Daerah Propinsi diberi kekuasaan untuk menunjuk tempat-tempat memasukkan atau mendaratkan hewan ternak yang berasal dari luar daerah Propinsi, atau tempat-tempat dimana hewan ternak boleh dikeluarkan dari daerahnya.
Penyelenggaraan Peraturan-peraturan Pemerintah Pusat mengenai hal-hal tersebut di atas itu sebanyak-banyaknya akan diserahkan dengan hak medebewind kepada Propinsi atau daerah otonom bawahan dalam lingkungannya.
BAB V
Pasal 38

.
Ketentuan pasal ini memberi kekuasaan kepada Propinsi untuk mengadakan peraturan-peraturan daerah Propinsi mengenai hal pemberantasan penyakit hewan menular dan penyakit anjing gila dalam lingkungan daerahnya, jika peraturanperaturan serupa itu belum diadakan oleh Pemerintahan Pusat.
Menurut ayat 2 pasal tersebut peraturan-daerah Propinsi baru boleh dijalankan, sesudah disahkan oleh Presiden: ini untuk menjaga jangan sampai terjadi pertentangan dalam peraturan-daerah Propinsi-propinsi-baru tentang hal itu.
Dalam menyelenggarakan usaha-usaha yang dimaksud dalam ayat 1 Propinsi harus memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, tentang hal itu.
BAB V
Pasal 39

s/d 42.
Cukup jelas
Bab II - Bagian II sampai dengan bagian IX undang-undang pembentukan ini telah ditetapkan hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga Propinsi Kalimantan-Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
Pasal 43

Lebih lanjut dalam pasal 24 ayat 2 Undang-undang No. 22 tahun 1948 ditentukan, bahwa sesuatu daerah otonom dapat menyerahkan kewajibannya kepada Dewan Pemerintahan Daerah dibawahnya untuk dijalankan dengan perkataan lain Propinsi berhak menyerahkan untuk memberi perintah kepada misalnya Kabupaten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan mengenai urusan-urusan yang termasuk rumahtangga Propinsi. Karena urusan rumah-tangga Propinsi itu dapat dibagi dalam dua jenis yaitu rumah-tangga yang otonom dan urusan rumah-tangga yang berupa menjalankan kewajiban Pemerintah Pusat di daerah yang diperintahkan menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, yaitu urusan medebewind", maka timbul pertanyaan urusan rumah-tangga mana yang dapat diserahkan oleh Propinsi itu kepada misalnya Kabupaten yang ada dalam lingkungan daerahnya.
Mengingat sifatnya Propinsi adalah bebas untuk mengatur dan mengurus urusan rumah-tangga yang otonom itu. Tentang cara-caranya untuk memelihara kepentingan otonom itu Propinsi adalah bebas dan tidak terikat, Propinsi dapat memerintahkan pegawainya sendiri untuk mengerjakan, tetapi Propinsi berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 2 dapat pula meminta bantuan kepada daerah-daerah otonom bawahan yang ada dalam lingkungan daerahnya, dengan pengertian bahwa daerah otonom yang diminta bantuannya itu tidak boleh menolak permintaan bantuan tersebut.
Lain halnya terhadap urusan-urusan yang oleh Pemerintah Pusat telah diserahkan kepada Propinsi "in medebewind". Dalam hal ini Propinsi hanya bebas dalam cara menjalankannya tetapi Propinsi tidak bebas untuk menyerahkan urusan "in medebewind" ini lebih lanjut kepada daerah otonom bawahan atau kepada instansi lain, kecuali apabila di dalam peraturan-peraturan yang mengatur urusan-urusan "in medebewind" kepada Propinsi itu sendiri telah membuka kemungkinan-kemungkinan untuk menyerahkan lebih lanjut kepada daerah otonom bawahan dan sebagainya itu.
Adapun maksud daripada ketentuan pasal 82 itu ialah untuk membuka kemungkinan bagi Propinsi untuk menyerahkan lebih lanjut kepada daerah otonom bawahan dalam lingkungan daerahnya sesuatu urusan "in otonomi" yang berdasarkan ketentuanketentuan dalam undang-undang pembentukannya telah diserahkan kepada Propinsi.
Kemungkinan ini dirasa perlu untuk dapat mengatasi kesulitan-kesulitan dalam proses membikin undang-undang yang menurut jalannya praktek berlaku sangat lambat jika dibandingkan dengan perkembangan ketatanegaraan, sehingga perkembangan itu yang berjalan sangat cepat, dapat diikuti dengan melalui saluransaluran yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.
Bab II - Bagian II sampai dengan bagian IX undang-undang pembentukan ini telah ditetapkan hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga Propinsi Kalimantan-Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
Pasal 83

s/d 92
Cukup jelas
Bab II - Bagian II sampai dengan bagian IX undang-undang pembentukan ini telah ditetapkan hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga Propinsi Kalimantan-Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
Pasal 93

Tentang berlakunya undang-undang ini lihat penjelasan Umum ad II (lihat ad II).
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1106