PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 59 Tahun 2013
Tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN SERANG
Berlaku: 19 Desember 2013
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
- a bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Serang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengatur kembali Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
12. Peraturan.....
Menetapkan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan dan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 783);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN SERANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perijinan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Serang.
8. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini yaitu memberikan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat bidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu mendekatkan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan bidang perizinan dan bidang non perizinan.
BAB III
Pasal 4

- (1) Sebagian Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi:
- a. pelayanan bidang perizinan; dan
- b. pelayanan bidang non perizinan.
- (2) Pemberian pelayanan bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. izin mendirikan bangunan rumah tinggal dan jasa sampai dengan 100 m2 (seratus meter persegi);
- b. izin pendirian sekolah Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar yang dilaksanakan oleh swasta;
- c. izin kursus dan pelatihan;
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan perorangan;
- e. surat keterangan izin keramaian umum dan pertunjukan (daya di bawah 10.000 watt);
- f. Surat Izin Tempat Usaha bagi perorangan dengan modal sampai dengan Rp. 500.000.000-, (lima ratus juta rupiah); dan
- g. izin usaha rumah kos/kontrakan.
- (3) Pemberian pelayanan bidang non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemberian surat pengantar untuk pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- b. melaksanakan pelantikan Kepala Desa dan/atau penjabat Kepala Desa;
- c. penerbitan Keputusan pengangkatan dan pemberhentian Penjabat Kepala Desa;
- d. penerbitan Keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu;
- e. melantik anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- f. pemberian surat keterangan penerbitan Kartu Keluarga;
- g. pemberian surat keterangan penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
- h. pemberian Surat Keterangan Ahli Waris;
- i. pemberian penerbitan Surat Keterangan Domisili penduduk;
- j. pemberian penerbitan Surat Keterangan Domisili usaha;
- k. penerbitan Surat Keterangan Pindah-datang;
- l. bersama-sama dengan instansi terkait melaksanakan pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah;
- m. pendataan dan Pengawasan Penerbitan Perijinan;
- n. intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan untuk Perdesaan dan Perkotaan; dan
- o. menandatangani penilaian Standar Kinerja Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di desa.
- (4) Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat dalam pemberian pelayanan bidang perizinan dan bidang non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati yang dilimpahkan dalam pemberian pelayanan bidang perizinan dan bidang non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Camat dalam melaksanakan Sebagian Kewenangan Bupati yang dilimpahkan dalam pemberian pelayanan bidang perizinan dan bidang non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib:
- a. memperhatikan norma, Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan;
- b. menyampaikan tembusan kepada Bupati dan Kepala SKPD terkait atas penerbitan perizinan dan non perizinan; dan
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
- (7) Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (8) Penjabaran pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Camat.
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 5

Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dilakukan oleh Bupati.
Bagian Kedua
Pengawasan
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap bidang perizinan yang dikeluarkan dilakukan oleh SKPD teknis terkait, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pengawasan terhadap bidang non perizinan yang dikeluarkan dilakukan oleh SKPD terkait dan Kecamatan.
BAB V - TIM MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, mempunyai tugas:
- a. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
Ketua
- Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
- Wakil Ketua :
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Serang.
Sekretaris :
Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Serang.
- Anggota : 1. Kepala SKPD yang terkait dengan Pelimpahan Sebagian
- Kewenangan Bupati kepada Camat;
2. Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Serang yang terkait dengan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat; dan
3. unsur lainnya yang terkait dengan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 8

Biaya yang timbul akibat diundangkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

- (1) Peraturan Bupati ini efektif berlaku terhitung sejak 1 (satu) Januari Tahun 2014.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Keputusan Bupati Serang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.
Ditetapkan di Serang pada tanggal 19 Desember 2013
BUPATI SERANG,
Cap/ttd
A. TAUFIK NURIMAN
Diundangkan di Serang pada tanggal 19 Desember 2013
SEKERTARIS DAERAHKABUPATEN SERANG,
Cap/ttd
LALU ATHARUSSALAM RAIS
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 NOMOR 59