PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 19 Tahun 2015
Tentang DAN PENGEMBANGAN PETE RNAKAN
Berlaku: 5 Mei 2015
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2015
PEDOMAN PENGELOLAAN PUSAT PEMBIBITAN TENTANG
DAN PENGEMBANGAN PETE RNAKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESISIR SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian plasma nutfah Sapi Pesisir sebagai sapi asli sapi potong, perlu dalam pelaksanaan pembibitan dan pengemba Peternakan Sapi Pesisir serta Pembibitan Pesisir Selatan daerah dan keter diatur pengelolaannya sebagai petu Sapi Potong pada Pusat dan Pengembangan Peternakan di Kabupaten ; sediaan bibit njuk ngan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di pada huruf a Pedoman Pengelolaan Pusat Pembibi Peternakan , perlu menetapkan Peraturan Bupati tan dan Pengembangan ; maksud tentang
1. Undang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang Undang Drt Nomor 21 Tahun Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); -Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 1957 (Lembaran Negara --
2. Undang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara -Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang
5. Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksaaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Menetapkan :
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor..... Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah.
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PUSAT PEMBIBITAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN SAPI PESISIR
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Instansi dengan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Pengguna adalah Kepala Dinas Petenakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan.
7. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pembibitan dan Pengembangan Peternakan Sapi Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Kepala adalah Kepala UPTD Pusat Pembibitan dan Pengembangan Peternakan Sapi Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Petugas adalah pekerja yang membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan Pusat Pembibitan dan Pengembangan Peternakan Sapi Pesisir.
10. Plasma Nutfah Sapi Pesisir adalah Sapi asli Kabupaten Pesisir Selatan
11. Sapi Potong adalah Sapi yang dipelihara sebagai penghasil daging.
BAB II - NAMA DAN LOKASI
Pasal 2

- (1) Pusat Pembibitan dan Pengembangan Peternakan Sapi Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan berada di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Pusat Pembibitan dan Pengembangan Peternakan Sapi Potong berada di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.
BAB III - TUJUAN DAN BIDANG USAHA
Pasal 3

Pusat Pembibitan dan Pengembangan Peternakan Sapi Pesisir bertujuan untuk menjaga kelestarian Sapi Pesisir sebagai plasma nutfah atau sapi Endemik (asli) Kabupaten Pesisir Selatan.
BAB III - TUJUAN DAN BIDANG USAHA
Pasal 4

Pusat Pembibitan dan Pengembangan Peternakan Sapi Pesisir membidangi kegiatan usaha peternakan sebagai berikut:
- a. Pembibitan dan budidaya Sapi Pesisir;
- b. Penyediaan induk Sapi Pesisir;
- c. Penyediaan Pejantan Sapi Pesisir;
- d. Pendidikan tentang Sapi Pesisir;
BAB III - TUJUAN DAN BIDANG USAHA
Pasal 5

Pusat Pembibitan dan Pengembangan Peternakan Sapi Potong bertujuan untuk menyediakan sapi potong untuk kebutuhan pasar dan hari-hari tertentu dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
BAB III - TUJUAN DAN BIDANG USAHA
Pasal 6

Pusat Pembibitan dan Pengembangan Peternakan Sapi Potong membidangi kegiatan usaha peternakan sebagai berikut:
- a. Pembibitan dan budidaya Sapi Potong;
- b. Penyediaan induk Sapi Potong;
- c. Penyediaan Pejantan Sapi Potong; dan
- d. Pendidikan tentang Sapi Potong;
BAB IV
Pasal 7

Pembiayaan untuk kegiatan bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Hibah Pihak Ketiga yang tidak mengikat; dan
- e. Sumber-sumber lain yang sah;
BAB V - PENGELOLA
Pasal 8

Pengelola Pusat pembibitan dan Pengembangan Peternakan dilaksanakan oleh Unit Pengelola Teknis Dinas yang diatur melalui Peraturan Bupati Pesisir Selatan;
BAB VI - KERJA SAMA DAN PENGEMBANGAN
Pasal 9

- (1) Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk kemitraan dalam pembibitan ternak sapi;
- (2) Jangka waktu pembibitan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang satu kali;
- (3) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan pengangkutan sapi dibebankan kepada Pihak mitra;
- (4) Pengguna dapat memutuskan kerjasama secara sepihak jika yang bersangkutan tidak melaksanakan sesuai dengan kontrak kerjasama.
- (5) Sapi yang dimitrakan adalah sebagai berikut :
- a. Jenis Kelamin betina yang masih produktif;
- b. Umur antara 2 - 4 tahun;
- c. Sebaiknya dalam kondisi bunting;
- (6) Pihak mitra bertanggung jawab mengganti dalam bentuk sapi apabila terjadi kematian diakibatkan kelalaian atau disengaja;
BAB VI - KERJA SAMA DAN PENGEMBANGAN
Pasal 10

Pelaksanaan kemitraan dilakukan berdasarkan surat perjanjian antara Dinas dengan Mitra yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. jenis, jumlah sapi yang dimitrakan;
- c. jangka waktu peminjaman;
- d. tanggung jawab mitra atas biaya selama jangka waktu pemeliharaan; dan
- e. Pembagian hasil atau anak sapi dengan mempertimbangkan jumlah anak yang dilahirkan;
- f. persyaratan lain yang dianggap perlu;
BAB VI - KERJA SAMA DAN PENGEMBANGAN
Pasal 11

- (1) Kemitraan sapi dilaksanakan oleh Kepala Dinas sebagai pengguna barang milik Daerah;
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. mempertimbangkan daya tampung dan ketersediaan padang pengembalaan, serta produksi Hijauan makanan ternak;
- b. kerjasama kemitraan pembibitan sapi bersifat khusus dilaksanakan melalui penunjukkan langsung kepada perorangan yang merupakan kelompok tani ternak yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. pembagian anak sapi hasil kemitraan adalah 1 (satu) ekor untuk Pemerintah Daerah dan 2 (dua) ekor untuk mitra dari setiap 3 (tiga) kelahiran;
- d. anak dari pembagian hasil kemitraan untuk Pemerintah Daerah dikembalikan ke UPTD asal setelah berumur 6 (enam) bulan sampai 7 (tujuh) bulan atau umur sapih;
- e. selama jangka waktu perjanjian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan, menggadaikan atau menjual barang milik daerah yang menjadi obyek kerjasama;
- f. induk yang dikerjasamakan setelah selesai kontrak harus dikembalikan kepada Pengguna Barang.
BAB VII - PENGADAAN DAN PENGAPUSAN
Pasal 12

Pengadaan sapi bertujuan untuk menghindari terjadinya inbreeding atau perkawinan sedarah dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pergantian pejantan dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- b. Jenis sapi pejantan sesuai dengan jenis sapi pada Pusat Pembibitan dan Pengembangan Peternakan masing-masing;
- b. Umur antara 2 sampai dengan 4 tahun;
- c. kondisi sehat dan tidak cacat;
BAB VII - PENGADAAN DAN PENGAPUSAN
Pasal 13

- (1) pengahapusan sapi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. sapi berjenis kelamin jantan yang lahir di Pusat Pembibitan dan Pengembangan Paternakan dan telah berumur minimal 2 tahun;
- b. sapi pejantan pengganti yang sudah berada di Pusat Pembibitan dan Pengembangan Paternakan lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. sapi betina yang sudah berumur diatas 10 tahun;
- d. sapi betina yang mengalami gangguan reproduksi;
- e. sapi yang mengalami kelainan genetika atau cacat: dan
- f. sapi yang sudah mati;
- (2) Kepala UPTD mengusulkan kepada Dinas tentang penghapusan aset sesuai ketentuan pada pasal 13 ayat (1).
- (3) Penilaian Sapi yang akan dihapuskan dilakukan oleh Tim Penilaian Aset yang terdiri dari :
- a. Ketua terdiri dari 1 (satu) Orang Pejabat Dinas;
- b. Sekretaris terdiri dari 1 (satu) orang pegawai DPKD;
- c. Anggota tim sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang dari inspektorat daerah dan 2 (dua) orang pegawai dinas peternakan dan kesehatan hewan;
- (4) Tugas tim penilaian aset adalah sebagai berikut :
- a. Memeriksa sapi yang diusulkan untuk dihapuskan sesuai dengan kriteria pada ayat (1) pasal 19.
- b. Menilai harga minimal sapi yang akan dihapuskan;
BAB VII - PENGADAAN DAN PENGAPUSAN
Pasal 14

Pendapatan yang bersumber dari pengahapusan atau penjualan aset Pusat Pembibitan dan Pengembangan Peternakan dibagi menjadi :
- a. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 90 ( sembilan puluh ) persen;
- b. Jasa Produksi sebesar 10 (Sepuluh) persen dengan pembagian sebagai berikut:
1. untuk Pengelola (Kepala, Sekretaris, Petugas) UPTD sebesar...... 8%.
2. b. untuk dana sosial kemasyarakatan sebesar .... 2%
- c. Penggunaan Dana Sosial Kemasyarakatan dilaksanakan oleh Kepala UPTD untuk kegiatan sosial kemasayarakatan di sekitar lokasi Pusat Pembibitan dan Pengembangan Peternakan;
Di Undangkan di Painan Pada tanggal : 5 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dto
ERIZON
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 NOMOR:19
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Ditetapkan di Painan Pada tanggal 5 Mei 2015 BUPATI PESISIR SELATAN
dto
NASRUL ABIT