PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 64 Tahun 1999
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1998 TENTANG INFORMASI KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN
Berlaku: 9 Juli 1999
PENJELASAN
Pasal 3

Selain mengungkapkan hal-hal yang lazim atau diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dalam catatan atas laporan keuangan juga harus diungkapkan jenis dan jumlah utang dan pituang yang dimiliki perusahaan, termasuk kredit yang diperoleh dari bank dan investasi perusahaan dalam bentuk penyertaan langsung ke perusahaan lain.
Adanya ketentuan dalam PSAK yang mewajibkan induk perusahaan menyajikan laporan keuangan konsolidasi tidak menghapuskan kewajiban bagi anak perusahaan yang memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan perusahaan.
Cukup jelas
Angka 2
PENJELASAN
Pasal 4

Pada dasarnya menurut Peraturan Pemerintah ini semua perusahaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan. Namun dengan pertimbangan kondisi manajemen dan administrasi perusahaan, terutama dalam kondisi dunia usaha saat ini, maka untuk saat ini kewajiban tersebut hanya dikenakan kepada perusahaan-perusahaan dengan bentuk dan kriteria tertentu.
Cukup jelas
Huruf a
Angka 1)
Cukup jelas
Angka 2)
Yang dimaksudkan dengan Perseroan Terbatas yang bidang usahanya berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat adalah perseroan yang mengelola dana masyarakat, seperti bank, asuransi dan reksa dana.
Angka 3)
Surat pengakuan utang yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perseroan dan diperdagangkan kepada masyarakat luas.
Angka 4)
Cukup jelas
Angka 5)
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Perusahaan Jawatan (PERJAN) tidak diwajibkan menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan karena sesuai Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan.
Termasuk dalam pengertian akuntan publik adalah instansi Pemerintah yang memiliki kewenangan menerbitkan laporan akuntan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Angka 3
PENJELASAN
Pasal 4

A
Penambahan ketentuan mengenai besarnya aktiva atau kekayaan perseroan yang wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan perusahaan, yang semula paling sedikit Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
- 4 - diturunkan menjadi paling sedikit Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
Namun demikian, pemberlakuan ketentuan ini dilakukan secara bertahap untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan persiapan seperlunya, sementara menunggu pulihnya kondisi dunia usaha yang diharapkan mulai tahun 2000.
Pasal II
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3862.