Unknown Unknown Nomor 1 Tahun 2015
Tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Berlaku: 1 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang: a.
•
bahwa untuk meiaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (!) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diu
bab d - engan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APED berupa Laporan
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
Keuangan memuat :
- b. Neraca;
- d. -Catatan Atas Laporan Keuangan.
- c. Laporan Arus Kas; dan
bab d - engan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:
- a. Pendapatan
- b. Belanja
Surplus/(defisit)
Rp. 745.132.180.691,00
Rp. 716.727.700.397,00
Rp. 28.404.480.294,00
- c. Pembiayaan
1. Penerimaan
2. Pengeluaran
Pembiayaan Netto
Rp.
62.010.140.263,80
Rp.
3.250.000.000,00
Rp.
58. 760.140.263,80
bab d - engan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :
- a. Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 15.665.435.850,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran pendapatan setelah
15.665.435.850,00 Rp.
729.466.744.841,00
745.132.180.691,00
Rp.
Rp.
Perubahan
2. Realisasi
Selisih lebih/(kurang)
788.173.213.904,80 Rp.
716.727.700.397.00 Rp.
(71.445.513.507 ,80) Rp.
Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp. (71.445.513.507,80) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran belanja setelah
perubahan
2. Realisasi
Selisih lebih/(kurang)
- c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp. 87.110.949.357,80 dengan rincian sebagai berikut:
1. Surplus/defisit setelah
- d. Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 53.671.200,00 dengan rincian sebagai berikut:
- e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pengeluaran
- f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 53.671.200,00 dengan rincian sebagai berikut:
87.110.949.357,80 Rp.
(58.706.469.063,80) Rp.
28.404.480.294.00
Rp.
perubahan
2. Realisasi
Selisih lebih/(kurang)
53.671.200.00 Rp.
61.956.469.063.80 Rp.
62.010.140.263.80 Rp.
1. Anggaran penerimaan
pembiayaan
2. Realisasi
Selisih lebih/(kurang)
0,00 Rp.
3.250.000.000,00 Rp.
3.250.000.000,00 Rp.
pembiayaan
2. Realisasi
Selisih lebih/(kurang)
53.671.200,00
58.706.469.063,80 Rp.
58. 760.140.263,80 Rp .
Rp.
1. Anggaran pembiayaan netto
2. Realisasi
. Selisih lebih/(kurang)
bab d - engan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
Pasal 4

Rp.1.400.595.954.242,96
Rp.
1.103.709.706,20
Rp.1.399 .492 .244.536,76
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal Desember 2014 sebagai berikut: 1 huruf b per 31
.Jumlab Aset
Jumlah Kewajiban
Jumlah Ekuitas Dana
bab d - engan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 sebagai berikut:
- a. Saldo kas awal di BUD
per 1 Januari 2014
- b. Arus kas dari aktivitas operasi
- c. Arus kas dari aktivitas investasi
Rp. 61.883.341.313,00
Rp. 201.786.795.402,00
non keuangan
- d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan
- e. Arus kas dari aktivitas non anggaran
- f. Saldo kas akhir di BUD per 31 Desember 2014
- g. Kas di Bendahara Penerimaan
- h. Kas di Bendahara Pengeluaran
- i. Sal.do Akhir Kas
Rp.(173.382.315.108,00)
Rp.
(3.076.328.800,00)
Rp.
(600.269,00)
Rp.
87.166.075.538,00
Rp.
44.817.000,00
Rp.
533.050,00
Rp.
87.211.425.588,00
bab d - engan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
Pasal 6

Catalan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 .huruf d Tahun Anggaran 2014 roemuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
bab d - engan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
- a. Lampiran I
: Laporan Realisasi Anggaran
Lampiran 1.1
: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran 1.2
: Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran 1.3
: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan; : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Lampiran 1.4
Lampiran 1.5
: Daftar JumJah Pegawai per Golongan dan perJabatan Tahun Anggaran 2014
Lampiran 1.6
: Daftar Piutang Daerah;
Lampiran I. 7
: Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah;
Lampiran 1.8
: Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Lampiran I. 9
: Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
Lampiran 1.10: Daftar
kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
Lampiran J.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah;
Lampiran 1.12: Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah
- b. Lampiran II
: Neraca;
- c. Lampiran III
: Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV
: Catalan Atas Laporan Keuangan.
bab d - engan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 d.iatur dengan Peraturan Walikota.
bab d - engan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
Pasal 9

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kota Bitung.
-otf ��� -Bitung ·Pada � .,.,\24 Juni 2015
�
*
W
�
Bl'TUNG,
Ill\
/
NYSONDAKH
Diundangkan di
: Bitung
Pada tanggal
: 24 Juni 2015
ISON HUMIANG M.Si
EMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610804 198603 1 016
ISEKRETARIS DAERAH KOTA
SETDA
8
RIN
&gt;
LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2015 NOMOR I