PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 3..8 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 8 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut di atas serta sebagai salah satu komponen dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan anggaran, maka dipandang perlu untuk ditetapkan Analisa Standar. Belanja. Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
4. 1 . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Ta�bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang­ Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang ...
00102
- ' 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ Undangan · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
- 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor · 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 45778);
- 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4585);
- 1 3 . 0 Pc:raturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 54,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 1 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) .sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 78,: Tambahan Lembaran Negara Republik Ind onesia Nomor 4855);
1
- 1 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pernerintah 1 (Lembaran Negara Rep:ublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 ' Tambahan . . Lembaran Negara Republik Indonesia Nom01' 4614);
J
16. Peraturan Peme�intah Nomor 38 Tahun�e, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara , Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ten tang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
6. 21 . Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tah1;1n 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun . 2006 No 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25); Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten I Sin tang Tahun 2008 No 1 , Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor l ]; . I
Menetapkan
,
00105
I
'
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2d08 tentang Susunan Organisasi Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 No 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
MEMUTUSKAN :
- ANALISA STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH . KABUPATEN SINTANG DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
BAB Ill - TATA CARA PENERAPAN ANALISA STANDAR BELANJA
Pasal 4

Analisa Standar Belanja digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 dan merupakan standar maksimal yang dapat diguriakari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB Ill - TATA CARA PENERAPAN ANALISA STANDAR BELANJA
Pasal 5

- ( 1) SKPD dalam rangka menyusun RKA-SKPD menentukan jenis kegiatan sesuai dengan penyetaraan kegiatan pada Analisa Standar Belanja.
- (2) Penentuan jenis kegiatan dilakukan sesuai dengan deskripsi kegiatan yang terdapat dalam perhitungan Analisa Standar Selanja.
- (3) Penggunaan unsur belanja dan/atau persentase unsur belanja pada prinsipnya mengacu pada unsur belanja dan/ atau persentase sebaran pada ASS, sedangkan penggunaan unsur belanja dan/ a tau persentase sebaran ASS sesuai dengan kebutuhan riil, dapat dilakukan dengan persetujuan TAPD Kabupaten Sintang.
BAB Ill - TATA CARA PENERAPAN ANALISA STANDAR BELANJA
Pasal 6

- ( I ) Penyetaraan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( l ) Peraturan i ni, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini. . .
- (2) Perhitungan ASS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Lampi\_ran-Lampiran seba\_gaimana dimaksud pada ayat ( I ) dan ayat (2) Pasal irn, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB Ill - TATA CARA PENERAPAN ANALISA STANDAR BELANJA
Pasal 7

- ( I ) R\_encana Kegiatan Anggaran SKPD yang belum diatur atau belum cukup d1atu� dala\_m Peraturan i ni, sebaran obyek belanja dan besaran total belanja kegiatan dttetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Apabda terjadi perubahan harga barang dan jasa yang diseb bk l h inflas k bii k . . a an o e . 1 maupun e · J a. an lainnya yang berakibat kepada perubahan Analisa Standar Belanja , maka penyesuaian standar belanja kegiatan akan diatur dengan Keputusan Bupati,
KETENTUAN PENUTUP
Pasal8
Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan supati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang.
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR IJ �
:
I