PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 10 Tahun 2012
Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KAB4PATEN BANGKALAN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DIN TATA KERJA DINAS DAERAH I
Berlaku: 10 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa untuk lebih meningkatkan I9-nerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dan sebagai konsekuensi perlu dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasar kebutuhan di daerah, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan pada Dinas-' dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ! pada huruf a, maka Peraturan Daerah! Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Orga~isasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diupah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor [ 16 Tahun 2011 perlu diubah, yang diatur dengan Peraturan · Daerah.
M~ngingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
1. Indonesia Tahun · 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
•
.I
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia . Tahun 2008 .. · Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perunclang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik ilndonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Perafuran Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lemb~an Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindah~ dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambah~n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); ·
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambah¥U1 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 (rahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor ~3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lemba;ran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, I Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan · Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
•
'
l
Menetapkan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peratutan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan ~ungsional Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 201 O;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri . Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daera:h;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008, Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 16 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011, Nomor 4/D).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERU~AHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 3 i TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI : DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008, Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalap Nomor 16 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ba1gkalan Tahun 2011, Nomor 4/D), diubah sebagai berikut:
.
1. Ketentuan