PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 19 Tahun 1960
Tentang PERUSAHAAN NEGARA
Berlaku: 30 April 1960
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa perlu segera diusahakan terlaksananya program umum Pemerintah dibidang ekonomi sebagaimana digariskan dalam Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 mengenai keharusan diadakannya reorganisasi dalam alat-alat produksi dan distribusi yang ditujukan kearah pelaksanaan pasal 33 Undang-undang Dasar;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut sub a diatas perlu segera diusahakan adanya keseragaman dalam cara mengurus dan menguasai serta bentuk hukum dari perusahaan negara dalam rangka struktur ekonomi terpimpin;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ekonomi terpimpin menuju pelaksanaan sosialisme Indonesia, perlu diadakan synkhronisasi dari segala kegiatan ekonomi, baik yang dilakukan oleh perusahaan negara, maupun oleh daerah swatantra, koperasi dan swasta guna mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menaikkan tingkatan hidup rakyat;
- d. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
Mengingat : 1. pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 22 dan pasal 33 Undangundang Dasar Republik Indonesia;
Mendengar :
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960;
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 12 April 1960;
Memutuskan :
Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perusahaan Negera.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 1

.
Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksud dengan perusahaan negara ialah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 2

.
Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya, maka terhadap badan hukum yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku segala macam hukum Indonesia.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 3

.
- (1) Perusahaan negara didirikan dengan Peraturan Pemerintah atas kuasa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- (2) Perusahaan negara termaksud dalam ayat (1) adalah badan hukum, yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut.
BAB II - SIFAT DAN TUJUAN.
Pasal 4

.
- (1) Perusahaan negara adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat:
- a. memberi jasa,
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum,
- c. memupuk pendapatan.
- (2) Tujuan perusahaan negara ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur meteriil dan spiritual.
BAB II - SIFAT DAN TUJUAN.
Pasal 5

.
Dalam melaksanakan tujuannya termaksud pada pasal 4 ayat (2) perusahaan negara bekerja sama dengan perusahaan daerah swatantra dan swasta.
BAB III - MODAL.
Pasal 6

.
- (1) Modal perusahaan negara terdiri dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- (2) Modal perusahaan negara tidak terbagi atas saham-saham.
- (3) Semua alat liquide disimpan dalam bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
BAB IV - PENGUASAAN DAN CARA MENGURUS.
Pasal 7

.
- (1) Perusahaan negara dipimpin oleh sebuah direksi yang jumlah anggota dan susunannya ditetapkan dalam peraturan pendiriannya.
- (2) Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia yang diangkat dan diperhentikan oleh Pemerintah.
- (3) Pengangkatan termaksud dalam ayat (2) dilakukan untuk selamalamanya 5 tahun; setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
BAB IV - PENGUASAAN DAN CARA MENGURUS.
Pasal 8

.
- (1) Dalam hal-hal tersebut dibawah ini Pemerintah dapat memperhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam pasal 7 belum habis:
- a. atas permintaan sendiri;
- b. karena tindakan yang merugikan perusahaan negara;
- c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan negara.
- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (1) sub b dan sub c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (1)sub b dan sub c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri yang bersangkutan.
- (4) Selama persoalan tersebut dalam ayat (3) belum diputus, maka Menteri yang bersangkutan dapat memperhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (2), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan, dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.
BAB IV - PENGUASAAN DAN CARA MENGURUS.
Pasal 9

.
- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termaksud menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah.
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan ijin Menteri yang bersangkutan.
BAB IV - PENGUASAAN DAN CARA MENGURUS.
Pasal 10

.
- (1) Direksi mewakili perusahaan negara didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.
BAB IV - PENGUASAAN DAN CARA MENGURUS.
Pasal 11

.
- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan perusahaan negara.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan perusahaan negara.
- (3) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.
BAB IV - PENGUASAAN DAN CARA MENGURUS.
Pasal 12

.
Ketentuan-ketentuan mengenai pembatasan kekuasaan Direksi/ perusahaan negara diatur dalam peraturan pendiriannya.
BAB V - TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI.
Pasal 13

.
- (1) Semua pegawai perusahaan negara, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang; surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan negara, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan negara.
- (3) Semua pegawai perusahaan negara yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik perusahaan negara dan barang-barang persediaan milik perusahaan negara yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungan-jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan-jawab mengenai cara mengurusnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan .
Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan, yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggungan-jawab mengenai cara mengurusnya.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi perusahaan negara, disimpan ditempat masing-masing perusahaan negara atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Menteri yang bersangkutan, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrole akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) (untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.
- (7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai tata-cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai negeri dan pegawai termaksud pada ayat (3), yang disesuaikan dengan struktur organisasi perusahaan negara itu sendiri.
BAB VI
Pasal 14

.
Tahun buku adalah tahun takwim, kecuali jika ditentukan lain oleh Pemerintah.
BAB VII - ANGGARAN PERUSAHAAN.
Pasal 15

.
- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, maka oleh Direksi perusahaan negara dikirimkan anggaran perusahaan untuk dimintakan persetujuan kepada Menteri yang bersangkutan.
- (2) Kecuali apabila Menteri yang bersangkutan mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat didalam anggaran perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perusahaan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri yang bersangkutan.
BAB VIII - LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN.
Pasal 16

.
Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan dikirimkan oleh Direksi perusahaan negara kepada Menteri yang bersangkutan menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam peraturan pendiriannya.
BAB IX
Pasal 17

.
- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan tahunan, yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi kepada Menteri yang bersangkutan dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam peraturan pendiriannya.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu yang ditentukan dalam peraturan pendiriannya perhitungan tahunan oleh Menteri yang bersangkutan tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan termaksud ayat (1) disahkan oleh Menteri yang bersangkutan; pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN
BAB X - JASA PRODUKSI.
Pasal 18

.
- (1) Cadangan diam dan/atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan dan cadangan tujuan dan pengurangan-pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut:
- a. dana pembangunan semesta 55%.
- b. cadangan umum (sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali jumlah modal perusahaan), sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan dan sumbangan ganti rugi, yang besarnya masingmasing ditentukan dalam peraturan pendirian masing-masing perusahaan negara dan yang berjumlah 45%.
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum dan ganti rugi bilamana setelah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada ayat (2) ditentukan dengan peraturan Menteri yang bersangkutan.
- (5) Diperusahaan negara yang tidak menghasilkan laba seperti tersebut diatas disebabkan karena pertimbangan dan kebijaksanaan Pemerintah, dapat diberi jasa produksi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB XI - KEPEGAWAIAN
Pasal 19

.
- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilanpenghasilan lain Direksi dan pegawai/pekerja perusahaan negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Direksi mengangkat dan memperhentikan pegawai/pekerja perusahaan negara menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri yang bersangkutan berdasarkan peraturan pokok kepegawaian perusahaan negara yang ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB XII - BADAN PIMPINAN UMUM.
Pasal 20

.
- (1) Dengan Peraturan Pemerintah dapat dibentuk/didirikan suatu Badan Pimpinan Umum yang diserahi tugas:
2. a menyelenggarakan pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara tertentu dan/atau.
- b. menjalankan tugas Direksi perusahaan negara tertentu dan/ atau,
- c. mengadakan kerja-sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan negara dan/atau,
- d. mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara.
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah tugas tersebut dalam ayat (1) kecuali kepada Badan Pimpinan Umum dapat pula diserahkan kepada perusahaan negara yang dibentuk/didirikan dengan atau berdasarkan Undang-undang lain.
BAB XII - BADAN PIMPINAN UMUM.
Pasal 21

.
- (1) Badan Pimpinan Umum termaksud pada pasal 20 dapat berbentuk badan hukum.
- (2) Apabila Badan Pimpinan Umum tersebut berbentuk badan hukum maka kedudukannya sebagai badan hukum tersebut diperoleh dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tentang pendirian/ pembentukannya.
BAB XII - BADAN PIMPINAN UMUM.
Pasal 22

.
- (1) Badan Pimpinan Umum adalah badan hukum apabila kepadanya diserahkan tugas:
- a. menyelenggarakan pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara tertentu sebagai termaksud pada pasal 20 ayat (1) sub a atau,
- b. menjalankan tugas Direksi perusahaan negara tertentu sebagai termaksud pada pasal 20 ayat (1) sub b.
- (2) a. Apabila kepada Badan Pimpinan Umum diserahkan tugas tersebut pada ayat (1) sub a, maka segala hak dan kewajiban perusahaan negara yang bersangkutan menjadi hak dan kewajiban Badan Pimpinan Umum dan dengan berpindahnya hak dan kewajiban itu kepada badan tersebut, perusahaan negara termaksud tidak lagi merupakan badan hukum.
- b. Badan Pimpinan Umum termaksud pada sub a merupakan perusahaan negara sebagai dimaksud pada pasal 3 dan terhadapnya berlaku semua ketentuan mengenai perusahaan negara yang tercantum dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- c. Kepada Badan Pimpinan Umum tersebut diatas dapat diserahkan pula tugas termaksud pada pasal 20 ayat (1) sub b, c dan/atau d.
- (3) a. Apabila kepada Badan Pimpinan Umum diserahkan tugas tersebut pada ayat (1) sub b, maka terhadapnya berlaku semua ketentuan mengenai perusahaan negara yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
Penyelenggaraan tugas Direksi perusahaan negara yang bersangkutan oleh Badan Pimpinan Umum termaksud tidak mempengaruhi kedudukan perusahaan negara tersebut sebagai badan hukum.
Penentuan pembagian tugas, kewajiban, kekuasaan dan wewenang antara Badan Pimpinan Umum dan perusahaan negara yang bersangkutan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur pendiriannya.
- b. Badan Pimpinan Umum termaksud pada sub a sekurangkurangnya terdiri dari 3 orang anggota yang diangkat/diperhentikan oleh Pemerintah. Pengangkatan termaksud dilakukan untuk selama-lamanya lima tahun dengan ketentuan, bahwa setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- c. Kepada Badan Pimpinan Umum tersebut di atas dapat diserahkan pula tugas termaksud pada pasal 20 ayat (1) sub c dan/atau d.
BAB XII - BADAN PIMPINAN UMUM.
Pasal 23

.
- (1) Badan Pimpinan Umum tidak berbentuk badan hukum apabila kepadanya diserahkan tugas:
- a. mengadakan kerja-sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan negara tertentu sebagai termaksud pada pasal 20 ayat (1) sub c dan/atau.
- b. mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara tertentu sebagai termaksud pada pasal 20 ayat (1) sub d
- (2) Badan Pimpinan Umum termaksud dalam ayat (1) sekurangkurangnya terdiri dari 3 orang anggota yang diangkat/diperhentikan oleh Pemerintah. Pengangkatan termaksud dilakukan untuk selamalamanya 5 tahun dengan ketentuan, bahwa setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (3) Tugas dan kewajiban Badan Pimpinan Umum termaksud diatas ditentukan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur pembentukannya.
- (4) Badan Pimpinan Umum yang diserahi tugas mengadakan kerja-sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan negara tertentu adalah badan hukum apabila kepadanya diserahkan pula tugas untuk menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai i dan mengurus perusahaan.
BAB XII - BADAN PIMPINAN UMUM.
Pasal 24

.
- (1) Menteri yang bersangkutan atau badan/orang yang ditunjuk olehnya mengawasi pekerjaan mengurus dan tindakan yang dilakukan oleh Badan Pimpinan Umum dan menjaga supaya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang ini serta dalam peraturan pelaksanaannya ditaati sebagaimana mestinya.
- (2) Menteri yang bersangkutan dapat menetapkan agar untuk melakukan beberapa hal tertentu Badan Pimpinan Umum yang diserahi tugas termaksud dalam pasal 20 ayat (1) sub a, b, dan e. meminta persetujuan Menteri lebih dahulu atau badan/orang yang ditunjuknya.
BAB XIII - KONTROLE.
Pasal 25

.
- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan kontrole atas pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara serta pertanggungan-jawabnya, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan pula kepada Pemerintah.
- (2) Jawatan Akuntan Negara bertugas melakukan kontrole atas pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara serta pertanggungan-jawabnya.
BAB XIV - PUSAT KOORDINASI.
Pasal 26

.
- (1) Usaha untuk menjamin kelangsungan dan keseragaman dalam pelaksanaan pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara sesuai dengan politik negara, dilakukan oleh Menteri Pertama yang dalam hal ini dibantu oleh sebuah badan.
- (2) Bentuk, susunan, wewenang dan tata-cara kerja badan tersebut diatas dengan peraturan Menteri Pertama.
- (3) Badan tersebut dapat mengadakan rapat-rapat berkala dengan Badan Pimpinan Umum.
- (4) Rapat berkala tersebut diadakan sedikit-dikitnya sekali sebulan.
- (5) Tata-tertib dan penyelenggaraan rapat berkala badan tersebut diatur dengan peraturan Menteri Pertama.
BAB XV - PERUSAHAAN DAERAH SWATANTRA.
Pasal 27

.
- (1) Dengan Peraturan Pemerintah kepada Daerah Swatantra dapat diserahkan:
- a. perusahaan negara tertentu,
- b. sebagaian dari dana pembangunan semesta termaksud pada pasal 18 ayat (2) sub a.
- (2) Daerah Swatantra dapat diikut-sertakan dalam pembinaan dan penyelenggaraan perusahaan negara tertentu dalam wilayahnya, yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XVI - GABUNGAN PERUSAHAAN SEJENIS.
Pasal 28

.
- (1) Dengan Peraturan Pemerintah dibentuk gabungan perusahaan sejenis yang dapat terdiri dari :
- a. perusahaan negara,
- b. perusahaan daerah swatantra,
- c. perusahaan swasta.
- (2) Perusahaan yang akan digabungkan kedalam satu jenis ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XVI - GABUNGAN PERUSAHAAN SEJENIS.
Pasal 29

.
- (1) Gabungan perusahaan sejenis termaksud pada pasal 28 bertugas:
- a. melancarkan dan memperkembangkan perusahaan negara, daerah swatantra dan swasta dalam rangka ekonomi terpimpin;
- b. menjamin dan mengembangkan daya guna serta produktivitiet dari kegiatan perusahaan negara, daerah swatantra maupun swasta.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, gabungan perusahaan sejenis mentaati peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah/Menteri yang bersangkutan.
BAB XVI - GABUNGAN PERUSAHAAN SEJENIS.
Pasal 30

.
- (1) Gabungan perusahaan sejenis dipimpin oleh sebuah Dewan Pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota.
- (2) Anggota Dewan Pengurus termaksud pasal (1) diangkat oleh Menteri yang bersangkutan;
- a. dari perusahaan negara yang menjadi anggota gabungan tersebut sebagai Ketua merangkap anggota,
- b. dari calon yang dikemukakan oleh rapat gabungan tersebut sebagai anggota.
- (3) Menteri yang bersangkutan dapat mengangkat anggota lain disamping yang tersebut pada ayat (2).
- (4) Anggota termaksud pada ayat (2) dan (3) diperhentikan oleh Menteri yang bersangkutan.
BAB XVII - PERKUMPULAN KOOPERASI/PERUSAHAAN SWASTA.
Pasal 31

.
- (1) Pemerintah dapat menyerahkan perusahaan negara tertentu kepada perkumpulan kooperasi.
- (2) Pemerintah dapat mengikut-sertakan perkumpulan kooperasi/ perusahaan swasta dalam pembinaan dan penyelenggaraan perusahaan negara tertentu.
BAB XVIII - PEMBUBARAN.
Pasal 32

.
- (1) Pembubaran perusahaan negara dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan perusahaan negara setelah diadakan likwidasi menjadi milik negara.
- (3) Pertanggungan-jawab likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Menteri yang bersangkutan yang memberikan pembebasan tanggung-jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.
- (4) Dalam hal likwidasi Pemerintah bertanggung-jawab atas kerugian yang diderita oleh fihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba-rugi tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.
BAB XIX - PERALIHAN.
Pasal 33

.
- (1) Selama pendirian perusahaan negara termaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini belum dilaksanakan, maka semua perusahaan negara tetap melakukan tugas dan kewajibannya dengan kedudukan dan bentuk hukum yang dimilikinya secara sah.
- (2) Dengan didirikannya perusahaan negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini maka:
- a. "Indonesiche Bedrijvenwet" (I.B.W.) Staatsblad 1927 No. 419 tidak berlaku lagi bagi perusahaan negara yang bersangkutan;
- b. peraturan lainnya tidak berlaku lagi apabila pokok-pokok dalam peraturan tersebut sudah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 34

.
Terhadap perusahaan dimana negara turut serta didalamnya, dengan Peraturan Pemerintah dapat diperlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini untuk keseluruhan atau sebagian.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 35

.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat disebut "Peraturan Pengganti Undang-undang tentang Perusahaan Negara 1960."
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 36

.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan di Jakarta.
pada tanggal 30 April 1960.
Menteri Kehakiman,
SAHARDJO.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 59.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 1960. Pejabat Presiden Republik Indonesia,
DJUANDA.