PERATURAN DAERAH Unknown Nomor 16 Tahun 2016
Tentang PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Berlaku: 4 Nopember 2016
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa guna melindungi masyarakat nelayan di Daerah dan untuk memajukan kesejahteraan serta meningkatkan perekonomian masyarakat sebagai dasar pembangunan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat di Daerah, maka setiap masyarakat wajib ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang perikanan.
Tujuan pembangunan perikanan dan kelautan di Daerah antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam sebagai pemberi kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan perdesaan
Bahwa nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam sangat tergantung pada sumberdaya ikan, kondisi lingkungan, srana dan prasarana, kepasstian usaha, akses permodalan, ilmmu pengetahuan, teknologi dan informasi sehingga membutuhkan perllindungan dan pemberdayaan, maka Daerah menghapus praktek ekonomi biaya tinggi yaitu dengan membebaskan biaya penerbitan perizinan di bidang perikanan dan membebaskan pungutan usaha perikanan.
Atas dasar pertimbangan dimaksud maka, Pemerintah Daerah perlu mencabut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang perlindungan dan Pemberdayaan nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.