Unknown Unknown Nomor 1 Tahun 2008
Tentang LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Berlaku: 1 Tanu 2008
N/A
Preamble

Menimbang
1
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Peraturan Daerah,
Mengingat
- bahwa Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana di maksud huruf a diatas menjadi dasar dalam penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah: b
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) :
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawai ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah 2
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang rokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890),
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), 3.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: 4
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 5
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724), 6
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, 7
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428): 8
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 9
4
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor4578 ).
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593),
- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang rembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ),
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741),
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah:
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: 15
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pernzinan Terpadu (KPPT ).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DAN
BUPATI PESISIR SELATAN E UTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.
BAB.I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan: 3
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, 4
5. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia:
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan:
7. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
BAB II - URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

- (1) Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kritera pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.
Kesatu
- (1) Urusan Wajib adalah Urusan Pemerintahan Daerah yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri azri 26 (dua puluh enam) bidang yaitu :
3. Pendidikan, aa
4. Kesehatan: Lingkungan Hidup: Pekerjaan Umum: AA wN
5. Penataan Ruang: 5.
6. Perencanaan Pembangunan:
7. Perumahan:
8. Kepemudaan dan Olahraga:
9. Penanaman Modal:
Oo NAD
10. Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah:
11. Kependudukan dan Catatan Sipil:
12. Ketenagakerjaan:
13. Ketahanan Pangan:
14. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak :
15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: K
16. Perhubungan,
17. Komunikasi dan Informatika:
18. Pertanahan:
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri:
7. 20.Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian:
8. 21.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
9. 22.Sosial:
23. Kebudayaan,
24. Statistik,
25. Kearsipan,
26. Perpustakaan.
- (3) Setiap bidang Urusan Wajib Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sub Bidang. dan setiap Sub Bidang terdiri dari Sub sub Bidang.
- (4) Rincian keduapuluh enam bidang urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum daiam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (1) Urusan Pilihan adalah urusan Pemerintahan Daerah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
2. Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin dari
- (2) 8 (delapan) bidang yaitu :
4. Kelautan dan Perikanan: 1
5. Pertanian:
6. Kehutanan, ON
7. Energi dan Sumber Daya Mineral,
8. Pariwisata, Oa
9. Industri,
10. Ketransmigrasian.
11. Perdagangan: » NO
- (3) Setiap Bidang Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sub Bidang, dan setiap Sub Bidang terdiri dari Sub-sub Bidang.
- (4) Rincian kedelapan bidang urusan pilihan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasai 5
- (1) Pemerintah Daerah dapat menentukan dan menambah urusan pilihan diluar yang ditentukan dalam pasal 4 ayat (2).
- (2) Penambahan Urusan Pilihan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB IV - PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 7

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kecamatan, dan Kewenangan Pemerintahan Nagari, akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur pada ayat (1) disertai dengan pembiayaan, dan sarana atau prasarana yang diperlukan.
- 3) Penyerahan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi urusan Pemerintahan Daerah yang berdampak lokal dan/atau lebih berhasilguna serta berdayaguna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Nagari yang bersangkutan.