PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 54 Tahun 1960
Tentang PENARIKAN KEMBALI "ORDONANSI PAJAK UPAH" (STAATSBLAD 1934 NO. 611) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 1959
Berlaku: 29 Desember 1960
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa mengingat akan keinginan-keinginan yang mendesak dalam masyarakat, demikian pula akan sifat pungutan pajak upah yang pada hakekatnya tidak berbeda dengan pajak pendapatan, berlakunya Ordonansi Pajak Upah di samping Ordonansi Pajak Pendapatan, dipandang kurang perlu;
- b. bahwa berhubung dengan itu "Ordonansi Pajak Upah" (Staatsblad tahun 1934 No. 611) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 141) perlu ditarik kembali;
- c. bahwa oleh karena keadaan memaksa soal tersebut, diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
Mengingat
:
pasal 23 ayat (2) jo. pasal 22 ayat (1) Undang- undang Dasar;
Mendengar
:
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 28 Desember 1960;
Memutuskan : ________________
Menetapkan :
Memutuskan :
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang penarikan kembali "Ordonansi Pajak Upah (Staatsblad 1934 No. 611) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 141).
Pasal I.
Ordonansi Pajak Upah (Staatsblad 1934 No. 611) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 141) ditarik kembali.
Pasal II.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan untuk pertama kali dilakukan terhadap upah-upah yang terhutang atau dibayarkan untuk masa- masa upah yang bermula sesudah tanggal 31 Desember 1960.
Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 29 Desember 1960,
Pejabat Sekretaris Negara,
SANTOSO.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 172.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1960. Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO
PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
No. 54 TAHUN 1960
tentang
PENARIKAN KEMBALI ORDONANSI PAJAK UPAH.
UMUM.
Hingga dewasa ini maka seperti telah diketahui kita kenal akan adanya pajak upah dan pajak pendapatan. Mengingat akan sifatnya antara kedua jenis pajak tersebut memang terdapatlah perbedaan dalam arti bahwa pajak upah merupaakn pajak kebendaan sedang pajak penadapatan adalah suatu pajak pribadi.
Tetapi jika diingat akan kenyataannya, maka antara kedua jenis pajak itu sebenarnya tidaklah terdapat perbedaan yaitu obyek dari pada pajak-pajak tersebut adalah pendapatan.
Jika kita memperhatikan sebab-se
N/A
pasal 23

jo. pasal 22 ayat (1) Undang- undang Dasar;
Mendengar
:
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 28 Desember 1960;
Memutuskan : ________________
Menetapkan :
Memutuskan :
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang penarikan kembali "Ordonansi Pajak Upah (Staatsblad 1934 No. 611) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 141).
Ordonansi Pajak Upah (Staatsblad 1934 No. 611) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 141) ditarik kembali.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan untuk pertama kali dilakukan terhadap upah-upah yang terhutang atau dibayarkan untuk masa- masa upah yang bermula sesudah tanggal 31 Desember 1960.
Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 29 Desember 1960,
Pejabat Sekretaris Negara,
SANTOSO.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 172.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1960. Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO