PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor : Tahun 2007
Tentang PEMBENTUKAN , PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Berlaku: 72 Tahun 2005
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN , PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JENEPONTO
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo. Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
dan
BUPATI JENEPONTO
Menetapkan
MEMUTUSKAN
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.
KETENTUAN UMUM
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 2

Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Bagian Kedua Syarat - Syarat Pembentukan
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 3

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. jumlah penduduk paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 KK;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. potensi desa meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- g. tersedianya tanah lokasi pembangunan kantor desa yang dibuktikan dengan akta, hibah, wakaf, atau jual beli yang pengadaannya dapat dari masyarakat setempat maupun pemerintah daerah;
- h. sarana dan prasarana (kantor pemerintahan desa) serta tersedianya potensi infrastruktur dan perhubungan sebagai bukti nyata dari aspirasi masyarakat.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan Desa
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 4

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 5

Tata cara pembentukan desa adalah sebagai berikut :
- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. Masyarakat memajukan usul pembentukan desa kepada BPD, Kepala Desa dan Bupati melalui Camat;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa yang difasilitasi oleh Tim Observasi pemerintah daerah untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang pembentukan desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat disertai Berita Acara Hasil rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa;
- g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintahan desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batasbatas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintahan desa, BPD dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikut sertakan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan daerah;
- k. Penyampaian Rancangan Peraturan daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huru k ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 6

Pembentukan desa di luar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
BAB III - PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
Pasal 7

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan Desa lain atau dihapus;
- (2) Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing;
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan;
- (4) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- (5) Hasil penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
BAB IV - PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Pasal 8

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat;
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih;
- (3) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
- a. luas wilayah tidak berubah ;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK;
- c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan;
- f. meningkatnya volume pelayanan.
BAB IV - PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Pasal 9

- (1) Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.
BAB IV - PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Pasal 10

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut :
- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan :
- b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD, Kepala Desa dan Bupati melalui Camat;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa yang difasilitasi oleh Tim Observasi pemerintah daerah untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan status Desa Menjadi Kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat;
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- l. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.
BAB IV - PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Pasal 11

- (1) Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumbersumber pendapatan Desa menjadi kekayaan daerah Kabupaten;
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
BAB V - PEMBIAYAAN
Pasal 12

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa serta perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisor.
BAB VII - PENUTUP
Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Desa ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.
BAB VII - PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.
Ditetapkan di : Jeneponto
Pada tanggal
: 2007
BUPATI JENEPONTO
R A D J A M I L O
Diundangkan di : Jeneponto
Pada Tanggal
: 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
Drs. H. IKSAN ISKANDAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2007 NOMOR...