PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 25 Tahun 2014
Tentang DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Berlaku: 25 TAHUN 2014
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,. yang selanjutnya dapat disebut Retribusi pembayaran atas pelayanan pemakaian Daerah antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik Daerah:
Menetapkan : n
3
.
.
.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan bidang tertentu di daerah: : | TN
Surat Perjanjian Sewa Menyewa adalah surat yang berisi suatu perjanjian dengan nama Pihak Pemerintah Daerah. mengikatkan dirinya untuk member hak sewa tanah dan / atau bangunan kepada pihak Penyewa, selama jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran biaya yang oleh Pihak Penyewa disanggupi pembayarannya.
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Aru:
Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan. tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. |
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 1
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang:
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 3

Objek sewa tanah dan / atau bangunan meliputi:
- | b. Barang Milik Daerah berupa tanah. dan / atau bangunan yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barang daerah.
- a. Tanah dan / atau bangunan yang telah diserahkan pengelolaannya oleh Bupati kepada SKPD pengelola. |
- Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 2
:
- b. Tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias,ukiran dan patung patung kesenian serta penjualan satwa burung:
- a. Tanah untuk penggunaan sarana media luar ruang:
3. Tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal: C
4. Gedung Sita Kena, e.
5. Tanah yang digunakan untuk kegiatan hiburan atau pertunjukan: d.
6. Gedung Serbaguna: f.
7. Gudang Pemda: h
8. Gedung Perkampungan Pelajar, g.
9. Gedung Mess Pemda: i.
|
- j. Taman Kota.
Pemanfaatan objek sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan Peraturan PerundangUndangan di bidang perizinan. | 2
ai medan
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 4

Subjek perjanjian sewa menyewa adalah Pemerintah Daerah dengan pihak penyewa.
.
Pihak penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- 'b. Instansi Pemerintah non Pemerintah Daerah atau Badan hukum atau Badan usaha lainnya yang didirikan menurut hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia.
- .a. Warga Negara Indonessia.
- c. Warga Negara asing yang berkedudukan di Indonesia.
- d. Badan hukum asing yang berkedudukan di Indonesia.
BAB III - B
Pasal 5

Jangka waktu sewa tanah milik Pemerintah Daerah, paling lama 5 (lima)
- Jangka waktu sewa tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam pelaksanaannya harus diatur dan dituangkan dalam Surat Perjanjian sewa menyewa. 3
tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangka waktu sewa bangunan milik Pemerintah Daerah, paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB III - B
Pasal 6

- Pihak penyewa yang telah mengadakan perjanjian sewa menyewa dikenakan biaya sewa. | -1
- Biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan jenis Objek Retribusi. 3.
- Biaya sewa sebagaimana dimaksud "pada ayat (1), dibayar sesuai dengan kontrak dan jangka waktu penyewaan sesuai dengan surat Surat Perj anjian a 2. sewa menyewa.
- Hasil penyewaan merupakan penerimaan daerah dan disetor ke kas daerah, dan / atau disetor ke Bendahara Khusus Penerima SKPD yang ditunjuk oleh Bupati. 4.
BAB IV - STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
Pasal 7

- Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan meliputi : 1
- b. Penggunaan Gedung/Bangunan,
- a. Penggunaan tanah, dan
-
- Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) di tetapkan sebagai berikut : 2
- €&amp;. Pemakaian/Penggunaan Inventaris Pemerintah Daerah.
- a. Penggunaan Tanah:
:
- 1) Tanah untuk penggunaan sarana media luar ruang sebesar Rp. 3.700- / M2? / Kegiatan.
- 2) Tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian serta penjualan satwa burung sebesar Rp. 10.000,- / M2 / Tahun.
(
&amp;
-
'
|
- 3) Tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal ditetapkan 1 Yo x taksiran harga tanah x luas tanah yaitu :
- a)
- Klasi 1 vx NJOP x luas tanah / Bulan.
- b) Klas!
1 Sex NJOPxluas tanah / Bulan.
- c| 4 Tanah yang digunakan untuk kegiatan hiburan atau pertunjukan . Lainnya ditetapkan :
- Klasil
- 1 Sex NJOPxluas tanah / Bulan.
- a) Luas tanah sampai dengan 25 M2
Rp. 75.000,-/hari
- b) | . Rp. 300.000,-/hari
- Luas tanah 26 M2
Rp. 150.000,-/hari
- c) Luastanah 100 M?keatas
- Luas tanah 51 M2.s/d 100 M2?
- d) Retribusi Penggunaan Gedung / Bangunan: b.
Daratan
- Rp. 500.000,-/hari
|
- 1) Gedung Sita Kena
- a) Kegiatan Organisasi
.Rp. 4.000.000,-/hari
- b) : Rp. 4.000.000,-/hari
- Kegiatan/Pertunjukan/ Kesenian
Rp. 4.000.000,-/hari
- c) Kegiatan Resepsi Perkawinan
- 2) Gedung.Serbaguna
-
ai
|
- a) Kegiatan/Pertunjukan/ Kesenian
- Kegiatan Organisasi
:
.
Rp. 3.000.000,-/hari
- b) c) Kegiatan Resepsi Perkawinan.
Rp. 3.000.000,-/hari
Rp. 3.000.000,-/hari
- 3) Gedung Perkampungan Pelajar
| Rp. 3.000.000,-/hari
- a) Rp. 3.000.000,-/hari
- Kegiatan Dinas/Diklat/Organisasi...
- b) pnnnanananan Rp. 200.000,-/hari
- Kegiatan Umum / Resepsi Perkawinan
- c) Sewa Kamar Diklat / Perkamar...
- 4) Gudang Pemda | Rp. 50.000.000,/tahun
|
- a) Sewa gudang
- 5) Gedung Mess Pemda.
- a) b) Menginap di Mess Dobo Rp. |
- Menginap di Mess Jargaria Pemda
- ..
Rp.
200.000,-/hari
200.000,-/hari
- 6) Taman Kota
- a) Karcis Masuk
:
Pe
aanan
Rp.
2.000,-/hari
- b) Sewa Lahan
-
..
Rp.
10.000,-/M2
-
BAB IV - STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
Pasal 8

1. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali. dilakukan 3
2. Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan indeks.harga dan perkembangan perekonomian.
BAB V
Pasal 9

Pelaksanaan sewa atas tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD pengelola, setelah status penggunaannya mendapat persetujuan Bupati. .
BAB V
Pasal 10

Tata cara pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. Pihak penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), yang hendak menyewa tanah dan / atau bangunan milik PemerintahDaerah, harus mengadakan perjanjian sewa menyewa yang. dituangkan dalam surat perjanjian Sewa menyewa yang ditandatangani oleh pihak penyewa dan Kepala SKPD pengelola dengan mengetahui Bupati.
|
:
Pan ntuk permohonan perpanjangan sewa, maka surat permohonan tertulis ebagaimana dimaksud pada huruf b, harus diajukan oleh penyewa 1 (satu) bulan sebelum surat perjanjian, sewa menyewa tanah dan / atau angunan berakhir. | |
ntuk mengadakan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a, enyewa harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
3
:
| 'Proses permohonan sewa sampai dengan penandatanganan surat perjanjian sewa menyewa, diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat "#1 (satu) bulan. |
Penak!
BAB V
Pasal 11

Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, melalui tahapan sebagai berikut: BN
.
.
:
&amp;
1
|
'd.
--
Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir dan melengkapi dokumen persyaratan yang disyaratkan dengan benar dan lengkap, selanjutnya diserahkan kepada SKPD pengelola.
Formulir Permohonan dan Dokumen Persyaratan yang benar dan lengkap akan ditindak lanjuti dengan survey lokasi, penetapan lokasi sesuai peruntukan, dan pembuatan surat rekomendasi, apabila lokasi yang dimohon tidak sesuai dengan peruntukannya maka permohonan ditolak.
SKPD pengelola memeriksa kebenaran dan kelengkapan Formulir Permohonan dan Dokumen Persyaratan apabila telah sesuai dengan ketentuan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan, maka Formulir Permohonan dan Dokumen Persyaratana akan dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi kekurangan persyaratannya. | |
- SKPD pengelola selanjutnya menyiapkan surat perjanjian sewa menyewa dengan dilengkapi Formulir Permohonan, Dokumen Persyaratan, hasil survey lokasi, dan surat rekomendasi untuk ditandatangani oleh Bupati dan pihak penyewa. :
- Dalam hal permohonan sewa tidak dapat. dikabulkan, maka surat jawaban penolakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima. | £
- Ketetapan besar sewa sesuai yang tercantum dalam surat perjanjian sewa disetor pihak penyewa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditandatangani surat perjanjian sewa menyewa oleh Bupati, dan disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Peneriman SKPD yang ditunjuk Bupati. 1 7
- Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya surat perjanjian sewa menyewa masih tidak memasukan perpanjangan, maka pemegang surat perjanjian sewa menyewa dianggap telah mengundurkan diri dan surat sewa menyewa tersebut tidak berlaaku lagi, selanjutnya pihak penyewa wajib menyerahkan objek sewa kepada Pemerintah Daerah, | | : g
- dan . Apabila pihak penyewa belum menyerahkan maka dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. h
BAB V
Pasal 12

Permohonan sewa menyewa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk-KTP)
- 1) Untuk Pemohon yang mengajukan sewa baru dengan melampirkan:
- b. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) besarta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir.
:
- c. Foto copy Akta Pendirian untuk Badan Hukum.
t
Lan,
E
2
- d. Surat Tanda Kepemilikan Bangunan dari Lurah, Camat setempat, dan / atau Akta Notaris (Bagi penyewa tanah yang mau mendirikan bangunan diatas tanah Pemerintah Daerah)
- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Untuk Pemohon yang mengajukan perpanjangan -sewa harus melampirkan: 0
- b. Foto copy Akta Pendirian untuk Badan Hukum
- d. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) besarta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir.
3. 'c. Foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanah dan / atau bangunan / Surat Izin Pemakaian Tanah dan / atau Bangunan |
- e. Foto copy bukti pembayaran sewa tanah dan / atau bangunan terakhir.
BAB V
Pasal 13

Isi surat perjanjian sewa menyewa diatur oleh SKPD pengelola dan disetujui oleh Bupati. |
BAB VI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 14

- . Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang L membayar dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2Y5 (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- . Dalam hal penyewaan tanah dan / atau bangunan keberatan membayar denda dengan alasan yang dapat diterima, dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.' 2.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 15

- Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. 1
- Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 2.
- Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetorkan ke Kas Daerah selambatlambatnya 1 x 24 jam. 4.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 16

- . Wajib retribusi membayar langsung kepada kolektor/petugas, kolektor petugas selanjutnya menyetor kepada bendahara penerima untuk selanjutnya disetor di kas daerah. | 1
- . Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. 3.
- Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran. | | 2
3
es
3
€
&amp;.
:
»
:
Apabila Wajib Retribusi tidak mampu membayar Retribusi sekaligus maka n
Retribusi tersebut dapat diangsur atau ditunda pembayarannya. Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kepada Bupati. : Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 26 (dua persen) sebulan. Retribusi dapat diangsur sampai 2 (dua) kali pembayaran atau ditunda pembayarannya selama 2 x 24 jam.
BAB VIII - TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI " Pasal 18
Pasal 19

- Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : '
- Masa retribusi, b.
- Nama dan alamat wajib retribusi, a.
- Jenis retribusi yang dibayar: C
- Alasan yang singkat dan jelas. e.
- Besarnya kelebihan pembayaran, dan d.
- . Permohonan pengembalian kelebihan bembayaran retribusi disampaikan ' secara langsung atau melalui pos tercatat. 2.
- Bukti penerimaan permohonan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. 3.
Ci
|
|
3
1
Pai ia
BAB X - KETENTUAN LAIN
Pasal 22

- | Pihak penyewa wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang disewanya tersebut kepada pihak Pemerintah Daerah dengan tidak mengajukan tuntutan/klaim apapun apabila tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan dan/atau kepentingan umum. 1.
- | Dalam hal pihak Pemerintah Daerah memerlukan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak Pemerintah Daerah akan memberitahukan kepada penyewa3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan TN 2. 3
- dimulai. Pihak penyewa harus segera membongkar bangunan yang menjadi miliknya dengan beban biaya pembongkaran ditanggung oleh penyewa, sehingga pada saat diserahkan kepada pihak Pemerintah Daerah dalam keadaan semula (kosong) 25 3.
- Bila pihak penyewa sampai waktu yang telah ditentukan tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (3), pihak Pemerintah Daerah akan memberikan surat peringatan pembongkaran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kelender sejak peringatan 4. 3
- pertama. Bila sampai pada batas waktuyang : telah ditentukan dalam surat peringatan pembongkaran yang ketiga (terakhir) pihak pentewa tetap tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (4), maka akan dibongkar oleh pihak Pemerintah Daerah dengan ketentuan baiaya pembongkaran dibebankan kepada pihak penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 5.
ig
Bli
|
BAB IX - KETENTUANPENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD pengelola.
BAB IX - KETENTUANPENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan
'
Diundangkan di Dobo
pada
2s Oktober 2014
tanggal,
Pt
KEPULAUAN ARU
SRETARIS DAERAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2014 NOMOR &amp;£
3
SESUAI DENGAN ASLINYA
AGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,
'