PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 2 Tahun 2013
Tentang No Description
Berlaku: 4 Januari 2013
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan tugas penyetoran hasil pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah terdapat hal kondisi, tempat yang tidak mungkin untuk melakukan penyetoran 1 x 24 jam sehingga proses transfer ke Kas Daerah menjadi tidak tepat waktu, dipandang perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundangundangan;
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
Mengingat
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 57 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI.
Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57), diubah sebagai berikut :
Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (6) huruf c disisipkan 2 (dua) huruf yaitu huruf c1 dan huruf c2 sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 13

- ( 1) Gubernur atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran balk secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening /giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga kkeuangan lainnya atas nama pribadi.
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD setaku BUD.
- (4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran.
- (5) Bendahara penerimaan SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bendahara penerimaan SKPD berwenang:
- a. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
- b. menyimpan seluruh penerimaan;
- c. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja berikutnya;
- c1 . dalam hal daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada huruf c penyetorannya dilakukan pada hari berikutnya;
- c2. penentuan daerah sebagaimana dimaksud huruf c1 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.
- (7) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar secara geografis sehingga wajib pajak dan/atau wajib retribusi mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya, dapat ditunjuk satu atau lebih bendahara penerimaan pembantu SKPD untuk melaksanakan tugas dan wewenang bendahara penerimaan SKPD.
2. ( 8) Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
3. ( 9) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bendahara pengeluaran SKPD berwenang:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
- b. menerima dan menyimpan uang persediaan;
- c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
9. f . mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- (10) Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran, dapat ditunjuk bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.
- (11) Penunjukan/pengangkatan bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) didasarkan pada pertimbangan antara lain besaran organisasi, kompetensi, besaran anggaran yang dikelola.
12. ( 12) Pengguna anggaran dapat mengusulkan penunjukkan bendahara dan bendahara pembantu kepada PPKD, selanjutnya PPKD mengusulkan bendahara dan bendahara pembantu kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan SK Gubernur.
13. ( 13) Khusus pada SKPD atau unit kerja SKPD yang mendapat status pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD) bendahara yang ditunjuk dapat terdiri dari:
- a. bendahara pengeluaran yang bertugas menatausahakan/ mempertanggung-jawabkan pengeluaran belanja yang sumber dananya berasal dari APBD;
- b. bendahara penerimaan yang bertugas menatausahakan/ mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan yang harus disetor langsung secara bruto ke rekening kas umum daerah;
- c. bendahara BLUD yang bertugas menatausahakan/ dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dari masyarakat (bukan dari APBD) dan pengeluaran belanja yang sumber dananya bukan dari APBD.
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.
Ditetapkan di Jambi pada tanggal 4 Januari 2013
GUBERNUR JAMBI
H. HASAN BASRI AGUS
Diundangkan di Jambi pada tanggal 4 Januari 2013 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
H. SYAHRASADDIN
BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 2