PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 9 Tahun 2017
Tentang PEDOMAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
Berlaku: 9 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendayagunaan
- aparatur di daerah perlu adanya pedoman koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5494);
SALINAN
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 42);
8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 43);
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 44);
10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 45);
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 46);
12. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 48);
14. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 49);
15. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 50);
16. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 52);
18. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 53);
19. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 54);
20. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya;
21. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 56);
22. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 57);
23. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 58);
24. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 59);
25. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 60);
26. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 61);
27. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 62);
28. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 63);
29. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 64);
30. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 65 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 65);
31. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 66).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Dharmasraya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.
7. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.
8. Bagian adalah adalah unit organisasi yang ada di dalam lingkungan Sekretariat Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
12. Badan Daerah adalah unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Dharmasraya.
16. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tugas serta kegiatan di daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah lebih terstruktur dan terkoordinir dengan baik
BAB III - PENYELENGGARAAN KOORDINASI
Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Bupati dibantu oleh Wakil Bupati dan Perangkat Daerah.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melaksanakan koordinasi.
- (3) Bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Koordinasi dengan Instansi Vertikal;
- b. Koordinasi dengan DPRD; dan
- c. Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan BUMD.
Bagian Kedua
Koordinasi dengan Instansi Vertikal
BAB III - PENYELENGGARAAN KOORDINASI
Pasal 5

- (1) Bupati mengkoordinasikan kegiatan Instansi Vertikal di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah.
Bagian Ketiga
Koordinasi dengan DPRD
BAB III - PENYELENGGARAAN KOORDINASI
Pasal 6

Bupati berkoordinasi dengan DPRD dalam hal:
- a. Penyusunan Peraturan Daerah; dan
- b. Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah.
Bagian Keempat
Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan BUMD
BAB III - PENYELENGGARAAN KOORDINASI
Pasal 7

- (1) Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan BUMD;
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten.
BAB III - PENYELENGGARAAN KOORDINASI
Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang serumpun oleh Perangkat Daerah, antar Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi.
- (2) Dalam hal perumusan kebijakan yang bersifat umum, koordinasi dilaksanakan melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal perumusan kebijakan yang bersifat teknis operasional, koordinasi dapat dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah setelah melaporkan kepada Bupati/Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah.
BAB III - PENYELENGGARAAN KOORDINASI
Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat Daerah dan unit organisasi dibawahnya masing-masing melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diembannya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan kepala unit organisasi dibawahnya wajib mengikuti petunjuk, saran pimpinan, menyampaikan laporan serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing.
BAB III - PENYELENGGARAAN KOORDINASI
Pasal 10

Pelaksanaan koordinasi diselenggarakan melalui rapat koordinasi
BAB IV - PEMBIDANGAN KOORDINASI
Pasal 11

Wakil Bupati membantu Bupati dalam mengkoordinasikan:
- a. Kegiatan Perangkat Daerah; dan
- b. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan hasil pengawasan.
Bagian Kedua
Sekretaris Daerah
BAB IV - PEMBIDANGAN KOORDINASI
Pasal 12

Sekretaris Daerah mengkoordinasikan:
- a. Sekretariat DPRD;
- b. Inspektorat Daerah;
- c. Dinas Daerah;
- d. Badan Daerah;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Kecamatan;
- h. Bagian; dan
- i. BUMD.
Bagian Ketiga
Asisten Pemerintahan dan Kesra
BAB IV - PEMBIDANGAN KOORDINASI
Pasal 13

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesra mengkoordinasikan Bagian yang berada dibawahnya, terdiri dari:
- a. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
- c. Bagian Hukum.
- (2) Selain mengkoordinasikan Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerintahan dan Kesra mengkoordinasikan Perangkat daerah sebagai berikut:
- a. Sekretariat DPRD;
- b. Inspektorat Daerah;
- c. Dinas Pendidikan;
- d. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- j. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- k. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- l. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- m. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- n. Kecamatan.
Bagian Keempat
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
BAB IV - PEMBIDANGAN KOORDINASI
Pasal 14

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinasikan Bagian yang berada dibawahnya, terdiri dari:
- a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
- c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Selain mengkoordinasikan Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinasikan Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- c. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- f. Dinas Perhubungan;
- g. Dinas Lingkungan Hidup;
- h. Dinas Pangan dan Perikanan;
- i. Dinas Pertanian; dan
- j. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Bagian Kelima
Asisten Administrasi Umum
BAB IV - PEMBIDANGAN KOORDINASI
Pasal 15

- (1) Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan Bagian yang berada dibawahnya, terdiri dari:
- a. Bagian Umum dan Perlengkapan;
- b. Bagian Organisasi;
- c. Bagian Humas; dan
- d. Bagian Protokol dan TU Pimpinan.
- (2) Selain mengkoordinasikan Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Badan Keuangan Daerah; dan
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
BAB V - RAPAT KOORDINASI
Pasal 16

Rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan pemerintah daerah terdiri dari:
- a. Rapat koordinasi Umum; dan
- b. Rapat koordinasi bidang , yang terdiri dari:
1. rapat koordinasi bidang pemerintahan dan kesra;
2. rapat koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan; dan
3. rapat koordinasi bidang Administrasi Umum.
Bagian Kedua
Pelaksanaan
BAB V - RAPAT KOORDINASI
Pasal 17

- (1) Rapat koordinasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Rapat koordinasi bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (3) Waktu pelaksanaan rapat koordinasi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berurutan sebagai berikut:
- a. rapat koordinasi bidang pemerintahan dan kesra dilaksanakan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya.
- b. rapat koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan dilaksanakan paling lambat tanggal 7 (tujuh) setiap bulannya.
- c. rapat koordinasi bidang administrasi umum dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
Bagian Ketiga Peserta
BAB V - RAPAT KOORDINASI
Pasal 18

- (1) Rapat koordinasi umum dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah dan wajib dihadiri oleh Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah.
- (2) Rapat koordinasi bidang dipimpin oleh oleh Asisten sesuai bidangnya dan wajib dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian yang berada dibawah koordinasinya.
- (3) Apabila dipandang perlu dalam rapat koordinasi umum dan/atau rapat koordinasi bidang dapat menghadirkan Instansi Vertikal, BUMD, Badan Usaha Milik Nagari dan/atau Lembaga /organisasi di daerah lainnya.
- (4) Khusus untuk Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Inspektur Daerah wajib hadir pada rapat koordinasi umum dan rapat koordinasi bidang.
Bagian Keempat Materi
BAB V - RAPAT KOORDINASI
Pasal 19

- (1) Materi rapat koordinasi bidang pemerintahan dan kesra meliputi semua permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup pemerintahan dan kesra.
- (2) Materi rapat koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan meliputi semua permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan.
- (3) Materi rapat koordinasi bidang administrasi umum meliputi semua permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup administrasi umum, termasuk rapat koordinasi bidang pengawasan dan rapat koordinasi evaluasi pendapatan.
- (4) Materi rapat koordinasi umum meliputi semua permasalahan yang tidak dapat diselesaikan pada rapat koordinasi bidang dan/atau paparan penyampaian informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Bagian Kelima Sekretariat
BAB V - RAPAT KOORDINASI
Pasal 20

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dibentuk Sekretariat yang berada pada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Bagian lingkup Asisten Administrasi Umum untuk rapat koordinasi umum;
- b. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk rapat koordinasi bidang pemerintahan dan kesra;
- c. Bagian Administrasi Pembangunan untuk rapat koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan;dan
- d. Bagian Organisasi untuk rapat koordinasi bidang administrasi Umum.
Bagian Keenam Pembiayaan
BAB V - RAPAT KOORDINASI
Pasal 21

- (1) Segala biaya yang timbul atas penyelenggaraan rapat koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan atas penyelenggaraan rapat koordinasi umum menjadi beban dan tanggungjawab Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah.
- (3) Pembiayaan atas penyelenggaraan rapat koordinasi bidang menjadi beban dan tanggungjawab Sekretariat rapat koordinasi masing-masing urusan pemerintahan pada bidang.
Bagian Ketujuh Format
BAB V - RAPAT KOORDINASI
Pasal 22

- (1) Permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disampaikan dalam rapat koordinasi bidang dengan format paling kurang memuat:
- a. Permasalahan yang dihadapi; dan
- b. Usul/saran
- (2) Sekretariat rapat koordinasi merangkum semua permasalahan yang disampaikan oleh Perangkat Daerah dan dituangkan dalam format paling kurang memuat:
- a. Nama Perangkat Daerah;
- b. Permasalahan; dan
- c. Tindak lanjut/penyelesaian.
- (3) Tindak lanjut/penyelesaian terhadap permasalahan yang muncul dalam rapat koordinasi bidang disampaikan melalui sekretariat rapat koordinasi bidang masing-masing paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan berkenaan untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.
Ditetapkan di Pulau Punjung pada tanggal 3 Februari 2017
BUPATI DHARMASRAYA,
ttd.
SUTAN RISKA
Diundangkan di Pulau Punjung pada tanggal 3 Februari 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
ttd.
LELIARNI