PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 8 Tahun 2015
Tentang PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN JEMBER.
Berlaku: 7 Desember 2015
N/A
Preamble

Mengingat :
BUPATI JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 8 TAHUN 2015
T E N T A N G
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN JEMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat Kabupaten Jember, perlu penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas bagi perseorangan, keluarga, kelompok dan /atau masyarakat;
- b. bahwa kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial menjadi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sehingga perlu disinergikan;
- c. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki kewajiban menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraaan Sosial;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tenaga Kerja Sosial Kecamatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER DAN BUPATI JEMBER
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN JEMBER.
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
BAB II
Pasal 2

ASAS DAN TUJUAN
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diselenggarakan berdasarkan asas :
- b. tidak diskriminatif;
- a. kesetiakawanan;
- c. keadilan;
- e. keterpaduan;
- d. kemanfaatan;
- f. kemitraan;
- h. akuntabilitas;
- g. keterbukaan;
- i. partisipasi;
- k. keberlanjutan; dan
- j. profesionalitas;
- l. taat hukum.
BAB II
Pasal 3

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup masyarakat;
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:
- b. memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- g. mengembangkan potensi sosial
- f. meningkatkan kualitas pelayanan, manajemen dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- h. mencegah terjadinya masalah sosial;
- j. mendayagunakan sumber daya sosial; dan
- i. mencegah kerawanan sosial;
- k. memberdayakan penerima layanan dan/atau warga binaan sosial.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 4

- a. perseorangan;
- c. anak; dan/atau
- b. keluarga;
- d. lanjut usia.
- a. kemiskinan;
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial meliputi :
- b. keterlantaran;
- d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- c. kedisabilitasan;
- e. korban bencana; dan/atau
- f. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- a. penetapan standar operasional prosedur;
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui :
- b. penerapan standar pelayanan minimum kesejahteraan sosial;
- d. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan teknologi; dan
- c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada PMKS;
- e. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Bagian Kedua
- (1) Setiap orang berhak memperoleh perlakuan dan kesempatan yang sama dalam kehidupan dan penghidupan yang layak dalam masyarakat.
- (2) Setiap orang berkewajiban menjaga harkat dan martabat dirinya dan keluarga sesuai kodratnya dengan memperhatikan fungsi dan peran sosialnya.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 6

- (2) Pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyediaan:
- (1) Bagi orang yang tidak mampu memenuhi hak-haknya dan sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial dari Pemerintah Kabupaten.
- a. keagamaan dan mental spiritual;
- c. pendidikan;
- b. kesehatan;
- d. pelatihan;
- f. kesempatan kerja atau berusaha;
- e. bantuan sosial;
- g. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- i. pelayanan sosial lainnya.
- h. konsultasi dan pendampingan sosial; dan/atau
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 7

Setiap institusi pemerintah dan swasta yang menyelenggarakan pelayanan umum dan/atau mempekerjakan perempuan wajib menyediakan fasilitas yang memadai bagi kepentingan perempuan.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesejahteraan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Setiap anggota keluarga harus menghormati, melindungi, menegakkan hak asasi anggota keluarga sesuai nilai-nilai atau norma-norma masyarakat dan peraturan perundang-undangan.
- (1) Setiap kepala keluarga bertanggungjawab atas kesejahteraan anggota keluarganya.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 10

- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan pemberdayaan keluarga berdasarkan potensi dan keterampilan yang dimiliki melalui pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.
- (1) Dalam hal keluarga tidak mampu untuk memenuhi kesejahteraan anggota keluarga dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
- (3) Pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha melalui:
- b. program pinjaman modal usaha;
- a. program pemberdayaan masyarakat;
- c. pemberian pinjaman dana bergulir; dan/atau
- d. peningkatan prasarana dan sarana usaha.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 11

- a. keagamaan dan mental spiritual;
- (1) Selain pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, keluarga berhak juga mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Kabupaten berupa pelayanan:
- b. kesehatan;
- d. pelatihan;
- c. pendidikan;
- e. bantuan sosial;
- g. tempat usaha;
- f. pemberian kesempatan kerja;
- h. administrasi pemerintahan;
- j. konsultasi dan pendampingan sosial;
- i. perumahan;
- k. advokasi sosial; dan/atau
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. pelayanan sosial lainnya.
- (2) Setiap anak berhak atas pelayanan sosial untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- (1) Setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan dari orangtua dan/atau keluarganya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.
- (3) Setiap anak berhak atas pemeliharaan taraf kesejahteraan anak dan perlindungan dari lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
- (5) Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari orangtua atas segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, eksploitasi, dan pelecehan seksual, serta berhak atas pengasuhan, bimbingan agama, dan mental sosial.
- (4) Setiap anak berhak mendapatkan pertolongan pertama, bantuan, dan perlindungan dalam keadaan membahayakan.
Setiap anak berkewajiban untuk:
- a. menghormati orangtua, wali, dan guru;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- b. mencintai keluarga dan menyayangi teman;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 14

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya;
- (1) Orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
- b. menumbuhkembangkan anaknya sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- (2) Bagi anak yang orangtuanya tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dialihkan kepada keluarga dan/atau orang lain, agar anak dapat terjamin tumbuh kembang anak secara wajar dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 15

- (2) Pelayanan kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- (1) Bagi anak yang tidak terpenuhi hak-haknya dari orangtua dan/atau keluarga serta memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial dari Pemerintah Kabupaten.
- a. pengasuhan;
- c. pendidikan dan rekreasi;
- b. kesehatan dan perbaikan gizi;
- d. bimbingan agama, mental, dan sosial;
- f. bantuan sosial;
- e. rehabilitasi sosial;
- g. reunifikasi keluarga;
- i. pemakaman;
- h. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- j. bantuan hukum;dan/atau
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- k. perlindungan sosial khusus lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 16

- (2) Setiap orang, pelaku usaha, atau badan hukum, dilarang mempekerjakan anak di bawah usia kerja.
- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan, melakukan tindak kekerasan dan/atau eksploitasi anak.
- (3) Setiap orang berkewajiban memberikan laporan kepada aparat setempat, bila mengetahui anak terlantar, tindak kekerasan dan/atau eksploitasi terhadap anak, dan/atau mempekerjakan anak di bawah usia kerja.
- (1) Setiap lanjut usia mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam kehidupan dan penghidupan yang layak dalam masyarakat.
- (2) Dalam upaya memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lanjut usia memiliki tanggung jawab sosial terhadap diri sendiri, keluarganya, lingkungan, dan masyarakat.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 18

- a. membimbing dan memberikan nasehat secara arif dan bijak sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya terutama di lingkungan keluarga dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
Setiap lanjut usia potensial berkewajiban untuk :
- b. mengamalkan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus;dan
- c. memberikan tauladan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan kepada generasi penerus.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 19

- (2) Selain kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan juga kesempatan mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman sesuai potensi yang dimiliki, pada lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten atau masyarakat.
- (1) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat memberikan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial dengan memberikan peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan dan pengalaman yang dimiliki pada sektor formal dan/atau non formal melalui perorangan, kelompok atau organisasi atau instansi pemerintahan atau swasta.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 20

- (2) Pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- (1) Bagi lanjut usia yang tidak mampu memenuhi hak-haknya dan sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial dari Pemerintah Kabupaten.
- a. keagamaan dan mental spiritual;
- c. pendidikan;
- b. kesehatan;
- d. pelatihan;
- f. kesempatan kerja atau berusaha;
- e. bantuan sosial;
- g. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- i. konsultasi dan pendampingan sosial;
- h. pemakaman;
- j. advokasi sosial;
- l. kemudahan dan keringanan biaya dalam mendapatkan pelayanan umum.
- k. aksesibilitas;dan/atau
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 22

Setiap orang, pelaku usaha, organisasi, atau lembaga dilarang menelantarkan, melakukan tindak kekerasan dan/atau eksploitasi kepada lanjut usia.
BAB IV - Umum
Pasal 23

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:
- b. pemberdayaan sosial;
- a. rehabilitasi sosial;
- c. perlindungan; dan
- d. jaminan sosial.
- a. memulihkan dan mengembangkan kemampuan PMKS yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar; dan
- (1) Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk :
- b. mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental dan sosial serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.
- a. persuasif;
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- b. motivasi; dan
- (3) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.
- c. koersif.
- (4) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.
- (5) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses rehabilitasi sosial.
BAB IV - Umum
Pasal 25

- a. anak jalanan;
Rehabilitasi sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:
- b. tuna susila;
- d. gelandangan dan gelandangan psikotik;
- c. pengemis;
- e. bekas warga binaan lembaga permasyarakatan;
- g. anak dengan kedisabilitasan;
- f. anak terlantar;
- h. lanjut usia terlantar;
- j. korban penyalahgunaan napza;
- i. orang dengan kedisabilitasan dan bekas penderita penyakit kronis;
- k. orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
- m. kelompok minoritas.
- l. pemulung; dan
Bagian Ketiga Pemberdayaan Sosial Pasal 26
- (1) Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk :
- a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- c. penggalian nilai-nilai dasar;
- b. penggalian potensi dan sumber daya;
- d. pemberian akses; dan/atau
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- e. pemberian bantuan sosial dan/atau hibah.
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- c. pendampingan;
- b. pelatihan dan keterampilan;
- d. pemberian stimulan permodalan dan peralatan;
- f. penguatan kelembagaan dan jejaring sosial;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- g. penataan lingkungan; dan/atau
- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditujukan kepada:
- h. bimbingan lanjut.
- a. perempuan rawan sosial ekonomi;
- c. keluarga rentan; dan/atau
- b. keluarga bermasalah sosial psikologis;
- d. kelembagaan sosial.
- (6) Pemberdayaan Sosial terhadap PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan kepada lembaga, dan/atau perseorangan, yang memiliki :
- (5) Pemberdayaan Sosial terhadap lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditujukan kepada PSKS.
- a. potensi, kemauan dan kemampuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial; dan
- b. kepedulian dan komitmen sebagai mitra Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Bagian Keempat
- (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk :
- a. mencegah dan menangani resiko PMKS dari guncangan kerentanan sosial; dan
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. advokasi sosial; dan/atau
- b. menjamin kelangsungan hidup PMKS sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- b. bantuan hukum.
- a. balita terlantar;
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada :
- b. korban tindak kekerasan atau yang diperlakukan salah;
- d. keluarga berumah tidak layak huni;
- c. keluarga fakir miskin;
- e. keluarga bermasalah sosial psikologis;
- g. korban bencana alam;
- f. masyarakat daerah tertinggal dan terpencil;
- h. korban bencana sosial/pengungsi;
- i. pekerja migran bermasalah sosial;
- j. anak berhadapan dengan hukum;
- l. lansia terlantar;
- k. anak dengan perlindungan khusus;
- m. orang dengan disabilitas berat; dan
- n. korban penjualan orang.
- (2) Pelaksanaan program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.
- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang memfasilitasi pelaksanaan program jaminan sosial.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
- b. asuransi kesehatan; dan
- a. tunjangan sosial;
- c. bantuan langsung berupa uang dan/atau barang.
BAB V - PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 30

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk:
- b. upaya pemberdayaan masyarakat miskin melalui kebijakan pemerintah dan peran serta masyarakat, lembaga sosial dan dunia usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin; dan
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dan rentan dapat memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.
BAB V - PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 31

- a. penyuluhan dan bimbingan sosial / pendampingan sosial ;
Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk:
- b. pelayanan sosial;
- d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
- c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
- g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.
- f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau
Setiap warga miskin berhak mendapatkan pelayanan dasar sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB V - PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 33

- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya warga miskin berkewajiban menaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan.
- (1) Warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-haknya serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Bagian Ketiga
- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan, mengupayakan terpenuhi hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Upaya Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten.
BAB V - PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 35

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- (1) Kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
- b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah;
- d. penggalian, pengembangan, pemberdayaan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- c. identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial di daerah;
- e. pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial di daerah dan/atau kerjasama antar kabupaten/kota;
- g. penyediaan sarana dan prasarana sosial di daerah;
- f. pelaporan pelaksanaan program bidang sosial di daerah;
- h. pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- j. pemberian penghargaan di bidang sosial di daerah;
- i. pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial;
- k. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilainilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman di daerah;
- m. pemberian rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan;
- l. pembangunan, perbaikan, pemeliharaan taman makam pahlawan daerah;
- n. penanggung jawab penyelenggaraan hari pahlawan dan hari kesetiakawanan sosial nasional tingkat daerah;
- p. pemberian izin pengumpulan uang atau barang di daerah;
- o. bantuan korban bencana di daerah;
- q. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan undian di tingkat daerah;
- s. penyediaan data PMKS yang telah diverifikasi dan divalidasi.
- r. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar, yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu di daerah; dan
- (2) Kewajiban Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional menjadi tugas dan fungsi Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai kewenangannya.
Paragraf 2
BAB V - PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 36

Masyarakat, Pelaku Usaha, dan Keluarga
- (1) Masyarakat dan pelaku usaha atau dunia usaha berkewajiban dalam penanggulangan kemiskinan, turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dan berpartisipasi aktif dalam peningkatan kesejahteraan sosial warga miskin.
- (2) Keluarga miskin berkewajiban dalam penanggulangan kemiskinan dengan berupaya secara maksimal dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.
- a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan cara:
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- d. mengembangkan kerja sama dengan daerah asal migran dan/atau daerah potensial guna memberdayakan potensi warga miskin; dan
- c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
- e. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam penyusunan rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan bagi SKPD terkait.
BAB V - PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 38

- a. program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
- (1) Program penanggulangan kemiskinan, meliputi:
- b. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- d. program lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
- c. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- (2) Selain program pelanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan program penanggulangan kemiskinan lain sesuai dengan kebijakan dan program pemerintah serta peraturan perundangundangan.
BAB V - PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 39

- a. bantuan pangan dan sandang;
- (1) Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, meliputi:
- b. bantuan kesehatan;
- d. bantuan perumahan; dan
- c. bantuan pendidikan;
- e. bantuan perlindungan rasa aman.
- a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi balita;
- (2) Program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui:
- b. peningkatan kecukupan pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin;
- d. penyediaan dan penyaluran kebutuhan sandang secara berkala bagi keluarga miskin.
- c. peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses air bersih; dan
- (3) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui:
- b. peningkatan jumlah anak yang diimunisasi;
- a. penurunan angka kematian bayi dan balita;
- c. penurunan angka kematian ibu hamil dan peningkatan jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan; dan
- (4) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- d. peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan daerah untuk keluarga miskin.
- a. peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan dasar dan menengah bagi siswa dari keluarga miskin/keluarga tidak mampu;
- c. penyediaan Kelompok Belajar Paket A, Paket B, dan Paket C;
- b. penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh warga masyarakat;
- d. pembebasan seluruh atau sebagian biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah; dan
- (5) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan mengurangi jumlah rumah tidak sehat dan/atau tidak layak huni melalui:
- e. pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa dari keluarga miskin di sekolah swasta dari pemerintah atau swasta.
- a. bantuan perbaikan rumah;
- c. penyediaan perumahan murah dan terjangkau.
- b. bantuan prasarana dan sarana pemukiman; dan/atau
- (6) Bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan dalam rangka kemudahan bagi warga miskin atas pemenuhan hak rasa aman dalam bentuk:
- b. perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak; dan
- a. pengurusan administrasi kependudukan;
- c. fasilitasi bantuan hukum.
BAB V - PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 40

- a. bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan kegiatan bantuan peningkatan keterampilan yang meliputi:
- b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
- d. fasilitasi pengorganisasian relawan atau pemerhati penanggulangan kemiskinan;
- c. fasilitasi peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan swadaya masyarakat;
- e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan/atau
- (2) Bantuan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai terampil dan/atau mandiri.
- f. fasilitasi kemitraan Pemerintah Kabupaten dan swasta.
- (3) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pengembangan keterampilan dan/atau usaha yang dilakukan warga miskin.
- (4) Program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik.
BAB V - PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 41

- a. peningkatan permodalan bagi warga miskin dalam program pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil;
- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:
- b. perluasan akses program pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan/perbankan bagi warga miskin.
- d. peningkatan prasarana dan sarana usaha.
- c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
- (2) Pemerintah Kabupaten memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
BAB V - PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 42

- a. program peningkatan warga miskin atas pekerjaan dan berusaha yang layak;
- (1) Program penanggulangan kemiskinan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d, meliputi:
- b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
- (2) Program peningkatan warga miskin atas pekerjaan dan berusaha yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup warga miskin.
- a. penurunan angka pengangguran melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan berusaha warga miskin;
- c. pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
- b. peningkatan kemitraan dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja;
- d. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor; dan/atau
- (3) Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- e. perkuatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha.
- a. penyediaan anggaran daerah untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan pemerintah daerah;
- c. perluasan akses warga miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. peningkatan keterlibatan warga miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui dana yang berasal dari pemerintah dan/atau swasta; dan
- (4) Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- b. perluasan akses warga miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan/atau
- a. pengembangan dan peningkatan infrastruktur di kawasan perumahan dan permukiman kumuh;
- c. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik.
BAB V - PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 43

- a. prioritas program penanggulangan kemiskinan; dan
Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, Bupati menetapkan:
- b. bentuk kewajiban badan usaha milik daerah (BUMD) dan pelaku usaha yang berdomisili di wilayah Kabupaten.
BAB V - PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 43, diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Kabupaten dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang tugas dan fungsi sesuai dengan program yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
BAB V - PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 46

- (2) TP4KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, yang terdiri dari unsur:
- (1) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh Tim Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TP4KD) yang dibentuk oleh Bupati.
- a. Pemerintah Kabupaten;
- c. perguruan tinggi;
- b. tokoh masyarakat;
- d. pelaku usaha;dan
- (3) TP4KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- e. pemangku kepentingan lain.
- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan;
- c. memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan SKPD; dan
- b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati dan masukan kepada DPRD dalam penanggulangan kemiskinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja TP4KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - SUMBER DAYA Bagian Kesatu Umum Pasal 47
Pasal 50

- (2) Dalam hal dilakukan penghapusan dan/atau pengalihan fungsi prasarana kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (1) Prasarana kesejahteraan sosial milik Pemerintah Kabupaten tidak dapat dihapuskan dan/atau dialihfungsikan.
- (3) Penghapusan dan/atau pengalihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan kesejahteraan sosial milik masyarakat, penyelenggara harus melaporkan kepada Kepala SKPD bidang sosial.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. APBD; dan
- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Kabupaten dan masyarakat serta dunia usaha.
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengumpulan, pengalokasian dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PENANGANAN PMKS Bagian Kesatu Umum Pasal 52
Pasal 55

- a. pendidikan;
- c. pelatihan baik keterampilan, fisik maupun mental;
- b. bimbingan;
- d. sosial; dan/atau
- (2) Penanganan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui panti-panti sosial dapat dilakukan di panti-panti yang ada di Kabupaten dan di luar Kabupaten.
- e. medis.
- (3) Usaha Rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab bersama dari SKPD terkait, lembaga sosial / kemasyarakatan, dunia usaha.
- a. advokasi;
- (1) Usaha perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf d, dilakukan antara lain melalui usaha :
- b. pendampingan; dan/atau
- (2) Penanganan usaha perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPD dan dapat bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang berwenang dalam menangani permasalahan yang terjadi.
- c. pemindahan tempat tinggal.
Bagian Keenam
- (1) Usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf e, dilakukan antara lain melalui usaha :
- a. penyaluran; dan/atau
- (2) Penanganan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPD dan dapat bekerjasama dengan pihak terkait yang berwenang dalam menangani permasalahan yang terjadi.
- b. pembinaan lanjutan.
- a. penanaman jiwa kewirausahaan; dan/atau
- (1) Usaha pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf f, dilakukan antara lain melalui usaha :
- b. bantuan stimulan.
- (2) Penanganan usaha pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPD dan dapat bekerjasama dengan pihak terkait.
BAB VIII - PENJANGKAUAN Pasal 59
Pasal 60

- a. persuasif; dan/atau
- (1) Penjangkauan sosial terhadap PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan secara:
- b. koersif.
- (3) Penjangkauan sosial secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dirujuk ke panti sosial untuk dilakukan:
- (2) Penjangkauan sosial secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dirujuk ke panti sosial.
- a. identifikasi;
- c. konseling.
- b. asessmen; dan
- (4) PMKS yang telah dilakukan identifikasi, asesmen, dan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mengikuti rehabilitasi sosial di panti, dikembalikan ke keluarga, atau dikembalikan ke daerah asal.
- (6) Penjangkauan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan masyarakat yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal PMKS dikembalikan ke keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keluarga PMKS bersangkutan harus melakukan pengasuhan dan/atau pembinaan terhadap anggota keluarganya.
BAB VIII - PENJANGKAUAN Pasal 59
Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjangkauan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 62

- (1) Masyarakat berperan serta untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- a. perseorangan;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh :
- b. keluarga;
- d. organisasi sosial kemasyarakatan;
- c. organisasi keagamaan;
- e. lembaga swadaya masyarakat;
- g. badan usaha; dan
- f. organisasi profesi;
- h. lembaga kesejahteraan sosial.
- (3) Peran serta badan usaha dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - Pengumpulan Sumbangan
Pasal 65

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan khusus untuk pengumpulan sumbangan uang atau barang untuk melaksanakan kewajiban hukum agama, amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadah, hukum adat atau adat kebiasaan, dan dalam lingkungan terbatas hanya kepada para anggota dari suatu organisasi di Kabupaten.
- (1) Setiap kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang di tempat umum dalam wilayah Kabupaten wajib memiliki izin dari Bupati.
- (3) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.
- a. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan uang atau barang yang meliputi penyelenggaraan, batas waktu penyelenggaraan, luasnya penyelenggaraan menurut wilayah dan/atau golongan cara penyalurannya;
- (4) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dengan jelas memuat:
- b. pernyataan kesediaan di atas materai yang cukup untuk mempertanggungjawabkan usahanya serta penggunaannya dalam bentuk pembuatan laporan;
- d. susunan pengurus; dan
- c. nama dan alamat organisasi pemohon;
- e. kegiatan usaha kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut.
- (6) Pengumpulan sumbangan adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, meliputi:
- (5) Usaha pengumpulan sumbangan uang atau barang yang dilakukan oleh suatu perkumpulan atau organisasi di Kabupaten harus dilakukan secara transparan, tidak ada unsur paksaan, ancaman, kekerasan ataupun yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung.
- a. pendidikan;
- c. olahraga;
- b. kesehatan;
- d. agama/kerohanian;
- f. bidang kesejahteraan sosial lainnya.
- e. kebudayaan; dan/atau
- (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
Bagian Kedua
BAB XII - Pengumpulan Sumbangan
Pasal 66

Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang
- (1) Pengumpulan sumbangan uang atau barang di Kabupaten dapat diselenggarakan melalui :
- b. mengadakan bazar;
- a. mengadakan pertunjukan;
- c. penjualan barang secara lelang;
- e. penjualan perangko amal;
- d. penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;
- f. pengedaran daftar derma;
- h. penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum;
- g. penjualan kupon-kupon sumbangan;
- i. penjualan barang bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
- j. pengiriman blanko pos wesel untuk meminta sumbangan; atau
- (2) Pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, kepanitiaan dan organisasi/lembaga pemerintah, organisasi lembaga kemasyarakatan, dengan ketentuan wajib memberikan laporan pengumpulan dan penggunaannya kepada Bupati.
- k. permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan secara tertulis atau lisan.
Bagian Ketiga
- (1) Usaha pembinaan dan penertiban terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan uang atau barang meliputi tindakan : a. preventif berupa penyuluhan, sosialisasi dan pemantauan; dan b. represif berupa pencabutan izin.
- (2) Usaha penertiban dilakukan oleh SKPD yang membidangi penertiban dan penegakan Peraturan Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan SKPD.
- (3) Usaha penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan instansi terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan.
BAB XIII
Pasal 68

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menerapkan standar pelayanan minimal penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai kewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Penerapan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan norma, standar, prosedur dan kriteria, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIV - KERJASAMA DAN KEMITRAAN Bagian Kesatu Kerjasama
Pasal 69

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
- b. pemerintah provinsi;
- a. pemerintah;
- c. pemerintah kabupaten lain; dan/atau
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- d. pihak lain.
- a. bantuan pendanaan;
- c. bantuan sarana dan prasarana;
- b. bantuan tenaga ahli;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- f. penyuluhan sosial; dan
- e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
- g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.
- (4) Tata cara dan mekanisme kerjasama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
- c. penelitian dan pengembangan;
- b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial masyarakat, relawan sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial;
- f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.
- e. sarana dan prasarana; dan
BAB XVII - LARANGAN
Pasal 73

- a. pergelandangan, pengemisan, prostitusi baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan, imbalan dan/atau orang lain;
- (2) Setiap orang/lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis ditempat umum.
- b. memperalat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam Kabupaten ataupun dari luar kabupaten untuk maksud melakukan pergelandangan, pengemisan, prostitusi; dan
BAB XIX
Pasal 75

SANKSI ADMINISTRATIF
- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (2), Pasal 65 ayat (1), Pasal 65 ayat (5) dan Pasal 73 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
- b. teguran tertulis;
- a. Teguran lisan;
- c. pemberhentian sementara kegiatan;
- e. pencabutan dan/atau pembatalan izin.
- d. pemberhentian tetap kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial; dan/atau
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XXI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 77

- (2) Setiap orang / lembaga / badan hukum yang melanggar ketentuan memperalat orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) adalah pelanggaran.
BAB XXII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 78
Pasal 79

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XXIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 80

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.
Ditetapkan di Jember Pada tanggal 7 Desember 2015
Pj. BUPATI JEMBER, ttd
SUPAAD
Diundangkan di Jember
pada tanggal
25 April
2016
Plt. SEKRETARIS KABUPATEN,
Drs. BAMBANG HARIONO, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19620131 198201 1 005
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
HARI MUJIANTO,SH, MSi. Pembina Tingkat I NIP. 19610312 198603 1 014
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 364-8/2015
PENJELASAN
Pasal 2

Yang dimaksud dengan 'asas kesetiakawanan' adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.
Huruf a
Huruf b
Yang dimaksud dengan 'asas keadilan' adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Yang dimaksud dengan 'asas tidak diskriminatif' adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak ada pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidaklangsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa atau keyakinan politik. Huruf c
Huruf d
Huruf e
Yang dimaksud dengan 'asas kemanfaatan' adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.
Yang dimaksud dengan 'asas keterpaduan' adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.
Yang dimaksud dengan 'asas kemitraan' adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten dan masyarakat, Pemerintah Kabupaten sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kabupaten dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.
Huruf f
Huruf g
Yang dimaksud dengan 'asas akuntabilitas' adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan 'asas keterbukaan' adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Huruf h
Huruf i
Huruf j
Yang dimaksud dengan 'asas partisipasi' adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.
Yang dimaksud dengan 'asas profesionalitas' adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.
Yang dimaksud dengan 'asas keberlanjutan' adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.
Huruf k
Huruf l
PENJELASAN
Pasal 3

Yang dimaksud dengan 'asas taat hukum' adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Cukup Jelas
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup Jelas
Cukup jelas
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup Jelas
- a. anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya utuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
- c. pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara, dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
- b. tuna susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
- d. gelandangan dan gelandangan psikotik adalah orang-oang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
- e. bekas warga binaan lembaga permasyarakatan adalah seseorang yang telah sesuai atau dalam 3 (tiga) bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
- g. anak dengan kedisabilitasan adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani,rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
- f. anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalamiperlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
- h. lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
- j. korban penyalahgunaan napza adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat-zat aditif lainya yang termasuk minuman keras diluar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
- i. orang dengan kedisabilitasan dan bekas penderita penyakit kronis adalah seseorang yang mempunyai kelainan fisik maupun mental yang dapat mengganggu ataupun merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi jasmani,ronahi maupun sosialnya secara layak, yang terdiri penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan bekas penyakit kronis seseorang yang pernah menderita penyakit menaun atau kronis, seperti kusta, TBC paru yang dinyatakan sembuh/terkendali.
- k. orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang dengan rekomendasi profesional (dokter) atau petugas laboratorium terbukti tertular virus HIV sehingga mengalami sindrom penurunan daya tahan tubuh (AIDS) dan hidup terlantar.
- m. kelompok minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan menginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria dan lesbian.
- l. pemulung adalah orang-orang yang melakukan perkerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas huruf a. Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang wanita dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
huruf b. keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang
berhubungan antar keluarganya terutama antara suami-istri kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan secara wajar.
huruf c.
Cukup Jelas
huruf d.
Cukup Jelas
PSKS antara lain PSM, Asosiasi Organisasi Sosial (ORSOS), Karang Taruna, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Forum Komunikasi Karang Werda (FK Karang Werda), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial (LK3), Asosiasi Fasilitator Program Keluarga Harapan (PKH), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Tenaga Penyuluh Sosial, Persatuan Penyandang Cacat (PERPENCA), Dunia Usaha dan lembaga sosial lainnya yang menyelenggarakan dan/atau peduli masalah kesejahteraan sosial.
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas huruf a.
huruf b.
balita terlantar adalah anak berusia 5 (lima) tahun kebawah yang ditelantarkan orang tuanya dan atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
huruf c. keluarga fakir miskin adalah seseorang atau kepala keluarga korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah mereka yang terancam fisik dan non fisik karena tindah kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.
huruf e.
huruf d. keluarga berumah tidak layak huni adalah keluarga yang kondisi perumahan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.
huruf f. masyarakat daerah tertinggal dan terpencil adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas.
keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang berhubungan antar keluarganya terutama antara suami-istri kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan secara wajar.
huruf g.
huruf h. korban bencana sosial/pengungsi adalah perorangan, korban bencana alam adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana alam yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibanya. termasuk dalam korban bencana alam adalah korban bencana gempa bumi bumi tektonik, letusan gunung berapi,tanah longsor, banjir, gelombang pasang atau tsunami, angin kencang, kekeringan dan kebakaran hutan atau lahan, kebakaran pemukiman, kecelakaan pesawat terbang, kereta api, perahu dan musibah industri (kecelakaan kerja).
keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana sosial kerusuhan yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugastugas kewajibannya.
bekerja di luar tempat asalnya dan menetap sementara di tempat tersebut mengalami permasalahan sosial sehingga menjadi terlantar.
huruf i. pekerja migran bermasalah sosial adalah seseorang yang huruf j. anak berhadapan dengan hukum adalah seseorang anak yang
huruf k.
Cukup Jelas
huruf l.
Cukup Jelas
huruf m.
Cukup Jelas
huruf n.
Cukup Jelas
telah berumur 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka,didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 35

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 40

| | Jelas |
|-------------------------|---------|
| Cukup Pasal 41 Cukup | Jelas |
| Pasal 42 Cukup | Jelas |
| Pasal 43 Cukup | Jelas |
| Pasal 44 Cukup | Jelas |
| Pasal 45 Cukup | Jelas |
| Pasal 46 Cukup | Jelas |
| Pasal 47 Cukup | Jelas |
| Pasal 48 Cukup Pasal 49 | Jelas |
| Cukup Pasal 50 | Jelas |
| Cukup Pasal 51 | Jelas |
| Cukup Pasal 52 | Jelas |
| Cukup | Jelas |
| Pasal 53 Cukup Pasal 54 | Jelas |
| Cukup Pasal 55 | Jelas |
| Cukup Pasal 56 | Jelas |
| Cukup Pasal 57 | Jelas |
| Cukup Pasal 58 | Jelas |
| Cukup Pasal 59 | Jelas |
| Cukup Pasal 60 | Jelas |
| Cukup Pasal 61 | Jelas |
| Cukup Pasal 62 | Jelas |
| Cukup | Jelas |
| Pasal 63 Cukup | Jelas |
| Pasal 64 Cukup | Jelas |
| Pasal 65 Cukup Pasal 66 | Jelas |
| Cukup Pasal 67 | Jelas |
| Cukup | Jelas |
PENJELASAN
Pasal 69

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 72

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 75

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 78

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 80

Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN NOMOR 8