PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 17 Tahun 2013
Tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI PADA PT . BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
Berlaku: 10 Juni 2013
N/A
Preamble

Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi sehingga mampu menggerakan roda perekonomian masyarakat dan meraih laba yang dapat memberikan deviden kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, maka perlu melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi;
Mengingat
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi;
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 4756 );
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 01);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
4. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
5. PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi adalah Bank Daerah yang sahamnya milik PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Modal Daerah adalah Kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berbentuk uang maupun barang yang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang antara lain: tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
8. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank 9 Jambi) dengan imbalan tertentu.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.
10. Deviden adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang akan dibagikan kepada pemegang saham.
11. Laporan tahunan adalah laporan yang komprehensif dari sebuah aktifitas perusahaan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan penyertaan modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.
- (2) Tujuan dilakukan penyertaan modal adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah Kabupaten Muaro Jambi serta meningkatkan pendapatan daerah guna menunjang pembangunan daerah.
- (3) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) maka penyertaan modal di laksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang saling menguntungkan.
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sampai dengan Tahun 2012 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi sebesar Rp.10.165,000,000, (sepuluh milyar seratus enam puluh lima juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saham Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.
- (3) Penyertaan Modal yang tertanam pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 4

- (1) Pada Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi akan menganggarkan dana penyertaan modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Penyelenggaraan dana Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.
- (3) Dengan ditetapkannya dana Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, maka PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dapat merealisasikan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - DEVIDEN PENYERTAAN MODAL
Pasal 5

- (1) Deviden yang di dapat Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dari Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi adalah setiap tahun dan menjadi hak daerah, disetorkan ke kas daerah serta dialokasikan dalam APBD sebagai Pendapatan Daerah.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil Rapat (RUPS) yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun setelah APBD disahkan dan sekurang-kurangnya memuat:
- a. ketentuan pembagian laba; dan
- b. sistem laba.
BAB VI
Pasal 7

- (1) Laporan tahunan merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam setahun.
- (2) Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, terdiri dari para pemilik saham yang memiliki kewenangan ekslusif yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalan Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 10 Juni 2013
BUPATI MUARO JAMBI,
Dto
BURHANUDDIN MAHIR
Diundangkan di Sengeti pada tanggal 10 Juni 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,
Dto
IMBANG JAYA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 17
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 06. 2010