Unknown Unknown Nomor 1 Tahun 2023
Tentang DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR,
Berlaku: 54 Tahun 1999
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan Desa mela1ui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa, serta peluang pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4443);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5717 );
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTANJUNGJABUNG TIMUR dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURANDAERAH TENTANG TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARANBADAN USAHA MILIKDESA.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRDadalah DPRDKabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha MilikDesa.
6. Badan Usaha MilikDesa, yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimilikioleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilikibatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, danfatau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan RepublikIndonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Desa.
10. 10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPDadalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayahdan ditetapkan secara demokratis.
11. 11.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPDuntuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
12. 12.Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan KepalaDesa.
13. 13.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh KepalaDesa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. 14.Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomiDesa, seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. 16.Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alarn dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. 18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. 19.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterarnpilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendaznpingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
BABII MAKSUDDANTUJUAN
Pasal2
BUM Desa diselenggarakan berdasarkan asas pemberdayaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, manfaat, adil, berkelanjutan, kemandirian, efisiensi, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Pasal3
Pendirian BUMDesa bertujuan:
- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakatdalampengelolaan potensi ekonomiDesa;
- d. mengembangkan rencana kerja sarna usaha antar Desa dan/ atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membukalapangankerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomiDesa;dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan AsHDesa.
BABIII
RUANGLINGKUP
Pasal4
Lingkup pengaturan Peraturan Daerah mencakup pendirian, pengurusan, pengelolaan, pembubaran, pembinaan, dan pengawasan BUMDesa.
BABrY
PENDIRIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasa15
- (1) Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
- a. adanya inisiatif Pemerintah Desa dan I atau masyarakat Desa;
- b. adanya potensi usaha ekonomi Desa;
- c. tersedianya sumberdaya alam di Desa;
- d. tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDesa;
- e. adanya penyertaan modal dari Pemerintah Desa untuk pemhiayaan BUM Desa; dan/ atau
- f. adanya aset Desa yang dapat diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDesa.
Bagian Kedua Tata Cara Pendirian
Pasa16
- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diselenggarakan oleh BPDdan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menyepakati:
- a. pendirian BUMDesa;
- b. organisasi pengelola BUMDesa;
- c. modal usaha BUMDesa;
- d. Anggaran Dasar BUMDesa; dan
- e. Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
- (4) Anggaran Dasar BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat:
- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. asas dan tujuan;
- c. jangka waktu;
- d. wilayah usaha;
- e. bidang usaha;
- f. kepemilikan modal;
- g. organisasi pengelola;
- h. hak dan kewajiban;
1. tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian pengurus;
- J. tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan;
- k. pertanggungjawaban;
1. pembubaran; dan
- m. pembinaan dan pengawasan.
- (5) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e paling sedikit memuat:
- a. hak dan kewajiban pengurus;
- b. masa bakti kepengurusan;
- c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
- d. jenis usaha; dan
- e. sumber permodalan.
- (6) Kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa.
Pasal 7
- (1) Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) untuk dibahas dalam RapatBPD.
- (2) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (3) Kepala Desa membuat akta pencatatan oleh notaris atas pendirian BUMDesa serta pencatatan atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
Bagian Ketiga Pendirian BUMDesa Bersama
Pasa18
- (1) Dalarn rangka kerja sarna antar-Desa darr/atau pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUMDesa Bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian BUM Desa Bersarna atau penggabungan BUMDesa yang ada.
- (3) Pembentukan BUMDesa Bersarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaannya disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa.
- (4) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyepakati: a. pendirian atau penggabungan;
- b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- c. organisasi pengelola;
- d. tugas dan kewenangan pengelola;
- e. jenis usaha;
- f. permodalan usaha;
- g. bagi hasil usaha;
- h. kerugian dan kepailitan;
- i. pengembangan kegiatan usaha;
- j. laporan pertanggungjawaban; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.
- (5) Kesepakatan Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUMDesa Bersama.
- (6) Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama ditetapkan dengan persetujuan masing-masing BPD.
BABV
PENGURUSAN DANPENGELOLAAN
Bagian Kesatu Bentuk dan Kedudukan
Pasal9
BUM Desa berbentuk badan usaha induk yang mengelola unit-unit usaha produktif yang sudah dan! atau akan dikembangkan oIeh Pemerintah Desa dan! atau masyarakat Desa.
Pasall0
- (1) BUMDesa berkedudukan di Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pengembangan usaha, BUMDesa dapat membuka perwakilan di luar wilayah Desa yang bersangkutan.
Bagian Kedua
Organisasi Pengelola
Paragraf 1
Bentuk Organisasi
Pasalll
Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
N/A
Pasal 12

- (1) Organisasi pengelola BUMDesa terdiri dari:
- a. penasihat;
- b. pelaksana operasional; dan
- c. dewan pengawas.
- (2) Kententuan lebih lanjut tentang organisasi dan tata kerja BUMDesa diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf2
Penasihat
N/A
Pasal 13

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berfungsi mewakili kepentingan Pemerintah Desa.
- (2) Penasihat dijabat secara ex-officio oleh KepalaDesayang bersangkutan.
Penasihat mempunyai tugas:
- a. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengeloIaanBUM Desa;
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaanBUMDesa;
- c. memberikan perlindungan terhadap usaha Desa yang dikelola oleh BUM Desa; dan
- d. memberikan perlindungan terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Penasihat berwenang:
- a. meminta penjelasan dati Direksi mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaanusaha Desa; dan
- b. meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk meminta pertanggungjawabanDireksiterhadap pelaksanaan pengelolaanBUMDesa.
Paragraf 3 Pelaksana Operasional
N/A
Pasal 16

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)huruf b dipiliholeh masyarakat Desa melaluiMusyawarahDesa.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya terdiri atas 3 (tiga)orang.
Pelaksana Operasionalmempunyai tugas:
- a. mengelolaBUMDesa;
- b. mengembangkanBUMDesa agar menjadi lembagayang melayani kebutuhan ekonomidan/ atau pelayanan umum masyarakat Desa; dan
- c. menggali potensi usaha ekonomi Desa untuk menumbuhkembangkan BUM Desa
Pasa118
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pelaksana Operasional berwenang:
- a. membuat rencana bisnis dan anggaran BUMDesa;
- b. melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya;
- c. memanfaatkan potensi usaha Desa untuk menumbuhkembangkan BUM Desa;
- d. mengembangkan unit usaha dengan pesertujuan Penasihat dan Dewan Pengawas; dan
- e. mengangkat dan memberhentikan karyawan BUMDesa.
Pelaksana Operasional mempunyai kewajiban:
- a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa;
- b. membuat laporan keuangan setiap bulan;
- c. membuat laporan perkembangan kegiatan setiap bulan; dan
- d. memberikan laporan perkembangan BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Pelaksana Operasional dapat menunjuk Manajer Unit Usaha sesuai dengan kapasitas dan fungsi operasional unit usaha.
Persyaratan menjadi Pelaksana Operasionalmeliputi:
- a. memilikijiwa wirausaha;
- b. memilikiwawasan bisnis;
- c. memilikikecakapan manajerial;
- d. berkomitmenterhadap kemajuan perekonomian Desa;
- e. berkepribadian baik,jujur, adil, cakap, serta teliti dan tekun;
- f. berpendidikan minimal setingkat SMAatau sederajat;
- g. pada saat dipilih berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi60 (enam puluh) tahun;
- h. tidak merangkapjabatan di Pemerintahan Desa atau BPD;
- i. diutamakan bagiyang memilikipengalaman dalam pengelolaanusaha; dan
- J. diutamakan bagi penduduk Desa setempat.
AnggotaPelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. meninggaldunia;
- b. telah selesai masa tugas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDesa; atau
- e. terlibat dalam kasus pidana dan te1ah ditetapkan sebagai tersangka.
Paragraf 5
Dewan Pengawas
- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c berfungsi mewakili kepentingan masyarakat Desa.
2. {2}Dewan Pengawas dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
- (3) Susunan kepengurusan Dewan Pengawas terdiri dari:
- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil ketua merangkap anggota;
- c. sekretaris merangkap anggota; dan
- d. anggota.
- (4) Kepengurusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.
- (5) Masa bakti Dewan Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Pasa124
Dewan Pengawas mempunyai tugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap pengurus BUMDesa;
- b. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDesa; dan
- c. mengevaluasi kinerja BUMDesa.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dewan Pengawas berwenang menyelenggarakan Rapat Gabungan bersama Penasihat untuk:
- a. menetapkan kebijakan pengembangan usaha BUMDesa;
- b. mengesahkan Rencana Bisnis dan Anggaran BUMDesa; dan
- c. mengevaluasi kinerja Direksi.
Dewan Pengawas mempunyai kewajiban mencari jalan keluar apabila terjadi penurunan kinerja BUMDesa.
Paragraf6
Hak Pengurus
Pasa127
- (1) Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Dewan Pengawas BUM Desa berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDesa.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat diberikan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDesa;
3. {3}Besaran penghasilan dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa selaku Penasihat BUMDesa berdasarkan kesepakatan Musyawarah Desa.
Paragraf7 Larangan bagi Pengurus
- (1) Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Dewan Pengawas BUMDesa dilarang menyalahgunakan wewenangyang dimilikinya.
- (2) Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Dewan Pengawas BUMDesa dilarang mengambilkeuntungan pribadi dari pelaksanaan kegiatan BUMDesa,
Bagian Ketiga Modal
Pasa129
- (1) Modalawal BUMDesa bersumber dari APBDesa.
- (2) Modalusaha BUMDesa terdiri atas:
- a. penyertaan modal Desa; dan
- b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)huruf a terdiri atas:
- a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/ atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsidanj'atau Pemerintah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;dan
- c. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan! atau simpanan masyarakat.
Bagian Keempat
BidangUsaha dan Unit Usaha
Pasal32
BUMDesa dapat mengelolabisnis sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
Pasa133
- (1) Pengelolaan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Perseroan Terbatas yang dibentuk dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUM Desa, dan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundangundangan tentang Perseroan Terbatas.
- (3) Dalam hal menjalankan bisnis jasa keuangan, BUM Desa membentuk Lembaga Keuangan Mikro dengan saham BUM Desa sekurang-kurangnya sebesar 60 (enam puluh} persen, dan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- (4) Dalam hal BUM Desa 'tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, pengelolaan bisnis dilakukan oleh BUM Desa dengan bentuk organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
Bagian Kelima
Pengembangan Usaha
Paragraf 1
Strategi Pengembangan Usaha
- (1) Pengembangan usaha dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan hasil studi ke1ayakan pengembangan usaha.
- (2) Pengembangan usaha dilakukan dengan cara:
- a. mendirikan unit usaha;
- b. melakukan kerjasama antar BUMDesa; dan
- c. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Kegiatan pengembangan usaha dilakukan oleh Pelaksana Operasional dengan persetujuan Penasihat dan Dewan Pengawas sebagai wakil dari Pemerintah dan masyarakat Desa.
- (4) Pe1aksanaan kegiatan pengembangan usaha dipertanggungjawabkan kepada Penasihat dan Dewan Pengawas.
Paragraf2
Pendirian Unit Usaha
Pendirian unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a didasarkan pada hasil studi kelayakan pendirian unit usaha yang mencakup kajian tentang (1) aspek teknis dan teknologi, (2) aspek manajemen dan sumberdaya manusia, (3) aspek keuangan, (4) aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik, (5) aspek lingkungan usaha dan lingkungan hidup, dan (6) aspek perencanaan usaha.
Paragraf 3
Kerjasama Antar BUMDesa
- (1) Kerjasama antar BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dapat dilakukan antar 2 (dua)BUMDesa atau lebih.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan dalam satu kecamatanatau antar kecamatan.
Pasa137
- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (I) paling sedikit memuat ketentuan tentang:
- a. subyek ketjasama;
- b. obyekkerjasama;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;
- f. keadaan memaksa;
- g. pengalihan aset;
- h. penyelesaian perselisihan; dan
- i. pembinaandan pengawasan.
- (3) Naskah kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditandatangani oleh Pelaksana Operasionaldari masing-masingBUMDesa yang bekerja sama.
Paragraf4
Kerjasamadengan Pihak Ketiga
- (1) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c didasarkan pada prinsip-prinsip kemitraan dengan asas saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam naskah petjanjian ketjasama.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan tentang:
- a. subyek kerjasama;
- b. obyekkerjasama;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;
- f. keadaan memaksa;
- g. pengalihanaset; dan
- h. penyelesaian perselisihan.
- (4) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pelaksana Operasional BUMDesa dan pimpinan pihak ketiga.
Bagian Keenam
Alokasi Hasil Usaha
Pasa139
- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lainnya, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha dapat dimanfaatkan untuk:
- a. pengembangan usaha;
- b. pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. pemberian hibah untuk masyarakat miskin;
- d. pemberian bantuan sosial; dan
- e. kesejahteraan pengurus dan karyawan.
- (3) Tata cara pembagian dan pemanfaatan hasil usaha diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
Bagian Ketujuh
Kepailitan
- (1) Kerugian yang dialami oleh BUMDesa menjadi beban BUMDesa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, BUM Desa dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha BUMDesa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketetuan perundang-undangan ten tang kepailitan.
Bagian Kedelapan Pertanggungjawaban dan Audit
Paragraf 1 Pertanggungjawaban
Pasa141
Pelaksana Operasional mewakili BUMDesa di dalam dan di luar pengadilan.
- (1) Pelaksana Operasional bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan kepada masyarakat Desa yang diwakili oleh BPD.
- (2) Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional kepada Pemerintah dan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. menyampaikan laporan keuangan BUMDesa setiap bulan;
- b. menyampaikan laporan kegiatan unit-unit usaha setiap 3 (tiga) bulan; dan c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada setiap akhir tahun.
Pasa143
- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c sekurang-kurangnya harus memuat:
- a. laporan kinerja pengelola selama satu tahun atau satu periode;
- b. kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;
- c. laporan keuangan, termasuk rencana penggunaan hasil usaha; dan
- d. rencana pengembangan Usaha yang belum terealisasi.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah dan masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan perkembangan BUMDesa kepada Bupati melalui Camat paling sedikit 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPP Desa) Akhir Tahun Anggaran atau Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.
Paragraf2 Audit
Pasa145
- (1) Audit keuangan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Apabiladipandang perlu dapat dilakukan audit menyeluruh terhadap kinerja BUMDesa.
- (3) Auditdilakukan oleh akuntan publik dan/ atau aparat pengawasdaerah.
BagianKesembilan
Pembubaran
Pasa146
- (1) BUMDesa dapat dibubarkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembubaran BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
- a. BUMDesamengalamikerugian terus-menerus;
- b. BUMDesa dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;dan
- c. adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggiyang menyatakan BUMDesa harus dibubarkan.
- (3) Semua akibat yang timbul dari pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa.
- (4) Aset yang dimiliki oleh BUMDesa yang sudah dibubarkan menjadi milik Pemerintah Desa.
- (1) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi BUM Desa menjadi tanggung jawab Bupati yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan pemerintahan Desa dan/ atau masyarakat Desa dengan berkoordinasi dengan instansi terkait,
- (2) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembinaan manajemen operasional BUMDesa;
- b. pendidikan dan pelatihan bagi manajemen BUMDesa dan unit-unit usaha;
- c. pembinaan manajemen bisnis unit-unit usaha;
- d. pembinaan teknis operasional unit-unit usaha;
- e. pelatihan teknis operasional unit-unit usaha;
- f. supervisi teknis pengembangan usaha;
- g. supervisi teknis dan manajemen operasional unit-unit usaha;
- h. fasilitasi akses permodalan;
1. pengawasan pengelolaan BUMDesa dan unit-unit usaha; dan
- j. evaluasi kinerja BUMDesa dan unit-unit usaha.
Pasal48
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Muara Sabak
ls- &lt;J ULt 20 l~
Ditetapkhan
pada tahggal
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,
H. ROMI HARIYANTO
Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal
~C;
&lt;JUl.l 'UJl(o
SEKRETARIS
.--SUDIRMAN /
'LEMBARAN DAE
NOMOR.i.
RAH KABUPATEN TANJUNGJABUNG TIMUR
HKABUPATEN TANJUNG JABUNGTIMURTAHUN2016
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasa18
Cukup jelas.
Pasal9
Yang dimaksud dengan badan usaha induk (holding company) adalah badan usaha pemiIik unit-unit usaha mandiri. Badan usaha induk tidak memproduksi barang atau jasa, tetapi mengelolaunit-unit usaha produktif yang memproduksi barang danfatau jasa secara mandiri. Pembentukan badan usaha induk pada hakekatnya untuk mengurangi resiko sekaligus untuk memperkuat pengendalian dan memperluas jangkauan operasionalbidangusaha.
Pasal10
Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 11

Cukupjelas.
Pasal12
Cukupjelas.
PENJELASAN
Pasal 13

Cukupjelas.
Pasal14
Cukupjelas.
Pasal15
Cukupjelas.
Pasal16
Cukupjelas.
Pasal17
Cukup jelas.
Pasal18
Cukup jelas.
Pasal19
Cukup jelas.
Pasal20
Cukup jelas.
Pasal21
Cukup jelas.
Pasal22
Cukup jelas.
Pasa123
Yang dimaksud dengan kepengurusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial adalah bahwa setiap anggota Dewan Pengawas bertindak atas nama Dewan Pengawas berdasarkan keputusan Dewan Pengawas.
Pasa124
Cukup jelas.
Pasal25
Cukup jelas.
Pasa126
Cukup jelas.
Pasa127
Cukup jelas.
Pasal28
Cukup jelas.
Pasa129
Cukup jelas.
Pasal30
Cukup jelas.
Pasa131
Cukup jelas.
Pasal32
Cukup jelas.
Pasa133
Cukup jelas.
Pasa134
Cukup jelas.
Pasa135
Cukup jelas.
Pasal36
Cukup jelas.
Pasa137
Cukup jelas.
Pasa138
Cukup jelas.
Pasa139
Cukup jelas.
Pasal40
Cukup jelas.
Pasa141
Cukup jelas.
Pasa142
Cukup jelas.
Pasal43
Cukup jelas.
Pasa144
Cukup jelas.
Pasa145
Cukup jelas.
Pasa146
Cukup jelas.
Pasa147
Cukup jelas.
Pasa148
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN a.D(0 NOMOR \B