UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 11 Tahun 1990
Tentang REPUBLIK INDONESIA JAKARTA
Berlaku: 11 TAHUN 1990
N/A
Preamble

Menimbang : a.
- b. bahwa dengan memperhatikan kedudukan dan peranan di atas. upaya pembangunan dan pengembangan Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia perlu dilaksanakan secara selaras dan serasi dengan kedudukan dan peranan tersebut,
bahwa Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan dan peranan yang penting, baik dalam mendukung dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia maupun dalam membangun masyarakatnya yang sejahtera, dan mencerminkan citra budaya bangsa Indonesia; ditjen Peraturan Perundang-undangan
- c. bahwa untuk dapat lebih mewujudkan sasaran pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan tersendiri mengenai susunan pemerintahan Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, dipandang perlu menetapkan pengaturan mengenai susunan pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta dalam suatu Undang-undang;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Republik Indonesia Nomor Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3282); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ditjen Peraturan Perundang-undangan
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
2. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (1) Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta diatur dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, kecuali hal-hal yang diatur tersendiri dalam undang-undang ini.
- (2) Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta yang diatur dalam Undang-undang ini meliputi kedudukan, pembagian Wilayah, penyelenggaraan pemerintahan, perangkat pemerintahan, dan pembiayaannya.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 3

Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia merupakan tempat kedudukan pusat pemerintahan Negara.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 4

Ibukota Negara Republik Indonesia adalah (daerah khusus yang selanjutnya disebut Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pasal 5 ditjen Peraturan Perundang-undangan
- (1) Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Daerah Tingkat I yang batas-batasnya sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan laut Jawa;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 6

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Jakarta.
BAB III - PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 7

- (1) Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibagi dalam Wilayah-wilayah Kotamadya.
- (2) Wilayah Kotamadya dibagi dalam Wilayah-wilayah Kecamatan.
- (3) Wilayah Kecamatan dibagi dalam Wilayah-wilayah Kelurahan.
BAB III - PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 8

- (1) Pembentukan, perubahan, nama, batas, dan penghapusan Wilayah Kotamadya dan Wilayah Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pembentukan, nama, dan batas Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
3. BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Pasal 9 (1) Gubernur Kepala Daerah disamping, menyelenggarakan hak, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 81 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, juga menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat khusus. ditjen Peraturan Perundang-undangan
- (2) Penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini merupakan akibat langsung dari kedudukan Jakarta sebagai Ibukota Negara.
BAB III - PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Gubernur Kepala Daerah bertanggungjawab kepada Presiden.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Gubernur Kepala Daerah mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Menteri.
BAB III - PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 11

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang disetujui Presiden.
- (2) Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan dan bimbingan Departemen, Lembaga, dan Badan-badan Pemerintah lainnya serta adanya koordinasi dengan Daerah sekitarnya.
BAB V - PERANGKAT PEMERINTAHAN
Pasal 12

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dipilih dan diangkat seorang Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 13 (1) Gubernur Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Wakil Gubernur Kepala Daerah yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ditjen Peraturan Perundang-undangan
- (2) Wakil Gubernur Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Pembidangan tugas Wakil Gubernur Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
BAB V - PERANGKAT PEMERINTAHAN
Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagai wakil rakyat yang bergerak dalam bidang legislatif, di Daerah Khusus Ibukota Jakarta disusun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan memperhatikan hususan Ibukota Negara sebagai Daerah Tingkat I.
BAB V - PERANGKAT PEMERINTAHAN
Pasal 15

- (1) Wilayah Kotamadya dikepalai oleh Walikotamadya.
- (2) Walikotamadya dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Walikotamadya dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Walikotamadya.
- (4) Wakil Walikotamdaya dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikotamadya.
BAB V - PERANGKAT PEMERINTAHAN
Pasal 16

Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dan sebagai wadah komunikasi timbal balik pada tingkat Kotamadya, dibentuk Lembaga Musyawarah Kota yang keanggotaannya terdiri dari organisasi kekuatan sosial politik, ABRI, dan unsur pemerintah yang selanjutnya diatur oleh Menteri.
BAB V - PERANGKAT PEMERINTAHAN
Pasal 17

Pembentukan dan pengembangan perangkat Wilayah dan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, kedudukan, dan fungsinya sebagai Ibukota Negara. ditjen Peraturan Perundang-undangan
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 18

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang bersifat khusus dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyediakan biaya dalam Anggaran Pendapatan dari Belanja Daerah.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan dari :
- a. Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Pnps Tahun 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 117);
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2671);
Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Pnps Tahun 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 117), dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. Tetap Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2671), dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 14 Nopember 1990 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO
ditjen Peraturan Perundang-undangan
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Nopember 1990 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MOERDIONO
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, maka Jakarta adalah tempat kedudukan pusat pemerintahan Negara.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Wilayah-wilayah Kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ada pada saat diundangkannya Undang-undang ini menjadi Wilayahwilayah Kotamadya. Cukup jelas ditjen Peraturan Perundang-undangan
Kelurahan adalah wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Hak, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah berkaitan dengan kedudukan Gubernur Kepala Daerah selaku pimpinan pemerintahan Daerah dan pertanggungjawabannya; sedangkan Pasal 81 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 berkaitan dengan kedudukan Gubernur Kepala Daerah selaku Kepala Wilayah.
Yang dimaksud dengan bersifat khusus dalam ayat ini adalah :
- a. tempat penyelenggaraan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat:
- b. pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- c. pusat kegiatan kehidupan politik nasional;
- d. tempat penyelenggaraan acara-acara kenegaraan;
- e. tempat kedudukan kedutaan negara lain;
- f. tempat pengaturan dan pembinaan wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sehingga mencerminkan citra masyarakat indonesia yang berkepribadian nasional.
PENJELASAN
Pasal 10

Ayat ( 1)
Mengingat permasalahan pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta bersifat kompleks, maka untuk kelancaran dan kecepatan pelaksanaan tugas yang bersifat khusus, Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Sekalipun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Undang-undang ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tetapi dalam pelaksanaannya juga memperhatikan dan memperoleh petunjuk serta bimbingan dari Menteri. ditjen Peraturan Perundang-undangan
PENJELASAN
Pasal 11

Dalam melaksanakan pembangunan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta disadari perlunya kesatuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan. Gubernur Kepala Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengambangan pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus menyesuaikan dengan aspek teknis perencanaan Departemen, Lembaga, dan Badan-badan Pemerintah lainnya, demikian sebaliknya Departemen, Lembaga, dan Badan-badan Pemerintah lainnya menyesuaikan perencanaannya dengan pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Oleh karena itu setiap perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pembangunan yang dituangkan dalam rencana induk pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu mendapatkan petunjuk dan persetujuan Presiden. Yang dimaksud dengan koordinasi adalah kegiatan kerja sama antara Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat mengenai pengaturan pembangunan di daerah yang berbatasan yaitu Bogor, Tangerang, dan Bekasi (BOTABEK) untuk
mencapai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Ayat ( 1)
Jumlah Wakil Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas
Yang dimaksud dengan memperhatikan kekhususan dalam ayat ini ialah bahwa dalam menentukan jumlah keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar memperhatikan dinamika dan masalah-masalah masyarakat Ibukota Jakarta yang kompleks. ditjen Peraturan Perundang-undangan
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Yang dimaksud dengan organisasi kekuatan sosial politik dalam pasal ini ialah Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya.
PENJELASAN
Pasal 17

Pembentukan dan pengembangan perangkat Wilayah dan Daerah sesuai dengan kebutuhan diartikan bahwa Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengingat kekhususannya, dapat membentuk perangkat baru dan mengembangkan perangkat yang sudah ada untuk menampung dan mengatasi dinamika beban tugas yang demikian berat dan kompleks sesuai dengan prinsip dayaguna dan hasilguna.
PENJELASAN
Pasal 18

Yang dimaksud dengan pembiayaan tugas-tugas pemerintahan yang bersifat khusus dalam ayat ini meliputi :
- a. penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
- b. pembangunan di daerah perbatasan yang bersifat menyangga Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Bogor, Tangerang, Bekasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- c. penyelenggaraan Lembaga Musyawarah Kota di setiap wilayah Kotamadya dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud Pasal 16.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas
ditjen Peraturan Perundang-undangan