Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 30 Tahun 2008
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 3� TAHUN 2017
TENT ANG
DISIPLIN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, a.
bahwa dalam rangka memelihara tata tertib, dan terlaksananya ketentuan jam kerja kantor guna mewujudkan keiancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja, perlu mengatur lebih lanjut ketentuan jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disipin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil;
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
\
Menetapkan:
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \_2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Harl Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 1 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.
BAB! KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
v
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Disiplin Jam Kerja adalah ketaatan kehadiran pegawai negeri sipil terhadap ketentuan jam kerja yang dimulai dari apel pagi dan diakhiri dengan apel sore.
6. Daftar Hadir adalah lembar naskah dinas sebagai alat pengawasan untuk mengetahui tingkat kehadiran pegawai dalam pelaksanaan tugas, berupa basil cetak daftar hadir elektronik atau lembaran daftar hadir tertulis.
7. Pejabat Penanggung jawab daftar hadir yang selanjutnya disebut Pejabat Penanggung jawab adalah pejabat struktural yang bertugas menangani kepegawaian di instansi masing-masing, serendah-rendahnya adalah pejabat struktural eselon IV.
8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat struktural yang memiliki kewenangan pada Perangkat Daerah (Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk).
BAB II - HARi DAN JAM KERJA Pasal 2
Pasal 3

- ( 1 ) Setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan apel pagi dan apel sore yang diikuti seluruh oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pelaksanaan apel pagi dan apel sore sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Apel Pagi
Harl senin-kamis, pukul 07.15 WITA.
Harijum'at, pukul 06.30 WITA.
Hari senin-kamis, pukul 16.30 WITA.
Harl jum'at, pukul 11.00 WITA.
- b. Apel Sore
- c. Apel Siang
.. f
BAB III - JENIS DAFTAR HADIR Pasal 4
Pasal 5

Setiap PNS wa ib menaati ketentuan jam kerja, mengikuti apel pagi dan apel sore sebagaim a yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dengan menggunakan absensi sistem sidik jari melalui mesin finger print dan menandatang i daftar hadir manual di lingkungan unit kerja masing­ masing.
BAB III - JENIS DAFTAR HADIR Pasal 4
Pasal 6

- ( 1 ) Waktu pe gisian Daftar Hadir Apel Pagi dimulai 15 (lima belas) menit sebelum p laksanaan Apel Pagi.
- (2) Waktu Pe gisian daftar hadir Apel Sore dimulai pukul 16.00 WITA.
- (3) Pengisian aftar hadir yang tidak mengikuti Apel Pagi, Apel Sore dan atau tidak mas k kantor, diberi tanda sebagai berikut:
- a. S (s ) yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- b. I (izin) ang dibuktikan dengan izin lisan maupun tulisan;
- c. TL (tu as luar) yang dibuktikan dengan surat tugas;
- d. C (cu · yang dibuktikan dengan surat izin cuti;
- e. TB (t gas belajar) yang dibuktikan dengan surat tugas belajar; dan/a u
- f. TK ( pa keterangan) tanpa diketahui alasannya.
BAB IV - PENGE OLA DAN MEKANISME REKAPITULASI DAFTAR HADIR Pasal 7
Pasal 8

Daftar ha ir manual sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat ( 1 ) dan (2) wajib disampaikan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, setiap hari selesai pelaksanaan apel pagi dan apel sore.
BABV SANKS I Pasal 9
- ( 1 ) Pemberi sanksi diberikan dalam bentuk sanksi disiplin kepegawaian bagi PNS apabila tidak mengikuti ketentuan jam kerja dan tidak mengikuti apel pagi atau apel sore tanpa alasan yangjelas dan sah.
- (2) Alasan y g jelas dan sah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ( 1 ) adalah:
- a. cuti;
- b. sakit;
- c. melak akan tugas dinas luar dan dalam daerah; atau
- d. tu gas elajar.
BAB IV - PENGE OLA DAN MEKANISME REKAPITULASI DAFTAR HADIR Pasal 7
Pasal 10

- ana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri dari : ( 1 )
- a. cuti Tahunan;
- b. cuti katena alasan penting;
- c. cuti Sakit;
- d. cuti Besar;
- e. cuti Betsalin; dan
- negara untuk persalinan keempat dan f. seteru ya. cuti diluar tanggungan
- (2) Sak:it seb gaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b harus dibuktik dengan surat keterangan dokter.
- (3) Melaksan an tugas dinas luar dan dinas dalam sebagaimana dimaksud dalam Pa 9 ayat (2) huruf c harus dibuktikan dengan surat perintah tugas atau surat keterangan dari atasan yang bersangkutan.
BAB IV - PENGE OLA DAN MEKANISME REKAPITULASI DAFTAR HADIR Pasal 7
Pasal 1

1
sanksi disiplin erhadap PNS yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 at ( 1 ) sebagai berikut:
- a. tegur lisan bagi pegawai yang tidak masuk kerja selama 5 (lima ) hari k rja secara terus menerus dan atau berselang dalam satu tahun;
- b. tegur tertulis bagi pegawai yang tidak masuk kerja selama 6 (enam) · 10 (sepuluh) hari kerja secara terus menerus dan atau g dalam satu tahun;
\.../
- c. perny tidak puas secara tertulis bagi pegawai yang tidak masuk kerja elama 1 l(sebelas) sampai 15 (lima belas) hari kerja secara terus enerus dan atau berselang dalam satu tahun;
- d. penun aan kenaikan berkala selama 1 (satu) tahun bagi pegawai yang dak masuk kerja selama lebih dari 16 (enam belas) sampai 20 (dua uluh) hari kerja secara terus menerus dan atau berselang dalam l(satu) tahun;
- e. penun aan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi pegawai yang dak masuk kerja selama lebih dari 21 (dua puluh satu) sampai 25 (d a puluh lima) hari kerja secara terus menerus dan atau g dalam 1 (satu) tahun;
- f. penu nan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi pegaw · yang tidak masuk kerja selama lebih dari 26 (dua puluh enam) ampai 30 (tiga puluh) hari kerja secara terus menerus dan atau b rselang dalam 1 (satu) tahun;
- g. penu nan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, bagi pegaw · yang tidak masuk kerja selama lebih dari 31 (tiga puluh satu) samp · 35 (tiga puluh lima) hari kerja secara terus menerus dan atau bersel g dalam 1 tahun;
- h. pemin ahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi NS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional terten u, bagi pegawai yang tidak masuk kerja lebih dari 36 (tiga puluh enam) sampai 40 (empat puluh) hari kerja secara terus s dan atau berselang dalam 1 tahun;
- i. asan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan ral atau fungsional tertentu, bagi pegawai yang tidak masuk kerja bih dari 41 (empat puluh satu) sampai 45 (empat puluh lima) hari k rja secara terus menerus dan atau berselang dalam 1 (satu) tahun atau
- j. pemb rhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi pegaw · yang tidak masuk kerja selama lebih dari 46 (empat puluh enam) hari kerja secara terus menerus dan atau berselang dalam 1 (satu)
- (3) Sanksi di iplin terhadap PNS yang tidak ikut apel pagi, apel sore atau apel setel cuti bersama, sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) sebagai b rikut:
- a. sanks berupa teguran lisan untuk pegawai yang tidak ikut apel selam 5 (lima) kali apel pagi atau apel sore secara terus menerus dan atau erselang dalam 1 (satu) tahun;
- b. sanks berupa teguran tertulis, untuk pegawai yang tidak ikut apel selam 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) kali apel pagi atau apel sore · secar terus menerus dan atau berselang dalam 1 (satu) tahun;
- c. sanksi berupa pemyataan tidak puas secara tertulis, untuk pegawai yang idak ikut apel selama 1 1 (sebelas) sampai 15 (lima belas) kali apel p gi atau apel sore secara terus menerus dan atau berselang dalam 1 (satu) tahun; atau
- d. Sanksi berupa pemyataan tidak puas secara tertulis, untuk pegawai yang tidak ikut apel setelah menjalani cuti bersama.
- (4) Sanksi disiplin berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pemyataan tidak puas secara tertulis berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Setiap keterlambatan masuk kerja akan dikumulatifkan dalam 1 (satu) tahun, dengan perhitungan penjumlahan sampai dengan 7 ,5 (tujuh koma lima) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (6) PNS yang dikenakan sanksi disiplin sampai dengan batas waktu yang ditentukan dan melakukan kembali pelanggaran yang sejenis ta.npa ada alasan yang jelas dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dijatuhkan hukuman disiplin naik setingkat lebih berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - PENGE OLA DAN MEKANISME REKAPITULASI DAFTAR HADIR Pasal 7
Pasal 12

- ( 1 ) Pelaksanaan penjatuhan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi yang telah dijatuhkan kepada PNS dijadikan sebagai bahan pertimbangan penetapan sasaran kerja pegawai dan pembinaan karier PNS yang bersangkuta.n.
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 1 ditembuskan kepada Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, dan Badan Keuangan.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- ( 1 ) Pembinaan penegakkan disiplin dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam rangka koordinasi terkait pelaksanaan pembinaan penegakkan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah dapat menunjuk Pejabat yang berwenang.
- ( 1 ) Dalam rangka pengawasan disiplin jam kerja PNS, dibentuk Tim Monitoring Disiplin Kerja Aparatur Pemerintah yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) terkait keberadaan PNS selamajam kerja.
- (3) Sidak dilaksanakan sebagai dasar pertimbangan Bupati dalam melaksanakan seleksi jabatan, Mutasi, kesejahteraan pegawai dan pengembangan kompetensi Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- (4) Tim Monitoring Disiplin Kerja Aparatur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.