PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 00 Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BIMA
Berlaku: 39 Tahun 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 00 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,
a. bahwa ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bima, perlu dilakukan perbaikan dan penajaman terhadap pengaturan teknis dan tata cara pelaksanaannya sehingga dipandang perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 39 Tahun 2013 ten tang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bima;
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 114);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BIMA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 39) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 21 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan W alikota ini yang di maksud dengan:
1. Kota adalah Kota Bima.
2. Walikota adalah W alikota Bima.
3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/ atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
o·
as
Pendapatan,
5. Kepala Dinas adalah d e~s:t Daerah Kota Bima.
4. Dinas addalah A t l~aerah Kota Bima. d tan Keuangan an se K al Dinas Pen apa
3. ,
4. Pengelolaan Keuangan ~ k ang ditunjuk oleh 6 Kas Daerah adalah an Y h . Pemerintah Kota untuk memegang Kas Daera .
1. 8. Bumi adalah permukaan bumi yang me iputi tana dan perairan pedalaman serta laut ~layah kot~.
6. Pa·ak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pe~kotaan, 7· y~g selanjutnya disingkat PBB-P2 a~al.~ .PaJ~k ata~ bumi dan/ atau bangunan yang d1m1hk!, d~kuas1, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan un~! kegiatan usaha perkebunan, perhutanan pertambangan. · h
- s. Bangunan adalah konstruksi teknik yaahng d1tru;i.am atau diletakan secara tetap pada tan , perarran pendalaman dan/ atau laut.
11. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan.
10. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perde~aan ~an Perkotaan, yang selanjutnya disebut ObJek. P~~~ adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN}, atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif.
13. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.
v
15. Nilai Jual Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Jika tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti.
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti setoran Pajak Bumi dan Bangunan.
3. 1 7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang kepada Wajib Pajak.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB, adalah Keputusan Walikota tentang penetapan standar harga komponen bangunan yang dikhususkan untuk mengatur Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bima.
22. Surat Tagihan. Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 2

- ( 1) Tata cara pemungutan PBB-P2 dalam peraturan ini meliputi:
- a. Tata cara pendaftaran objek pajak baru;
- b. Tata cara pendataan dan penilaian obyek pajak;
- c. Tata cara penetapan PBB-P2;
- d. Tata cara pembayaran PBB-P2;
- e. Tata cara mutasi sebagian atau seluruhnya objek dan subjek pajak PBB-P2;
- f. Tata cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 dan Pembetulan atau pembatalan SKPD PBB-P2, dan STPD PBB-P2 yang tidak benar;
- g. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran dan kompensasi PBB-P2;
- h. Tata cara pengurangan dan/ atau penghapusan PBB-P2;
- i. Tata cara penagihan PBB-P2;
- j. Tata cara pengajuan keberatan PBB-P2
- k. Pemeriksaan PBB-P2.
- (3) Pendataan dan penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b adalah pelaksanaan pembentukan basis data PBB-P2 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran objek pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pendaftaran objek pajak PBB-P2 yang belum terdaftar pada administrasi Pemerintah Daerah.
- (4) Penetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c adalah proses penerbitan SPPT berdasarkan cetak masal PBB-P2 dan/ atau dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah.
- (6) Mutasi sebagian objek atau seluruhnya subjek pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah perubahan atas data objek/ subjek pajak yang diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah, dan lain-lain.
- (5) Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah proses pembayaran PBB-P2 yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui petugas pemungut yang melakukan pemungutan, memverifikasi dan mencocokan data WP lalu menyiapkan STTS sebagai tanda bukti pelunasan kepada wajib pajak yang harus dilunasi dan atau melalui petugas di tempat pembayaran PBB-P2 pada DPPKAD Kota Bima paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKPD PBB-P2.
- (7) Pengurangan dan atau penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 dan pembentulan atau pembatalan SKPD PBB-P2, dan STPD PBB-P2 yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf f adalah pemberian pengurangan pembayaran atas permohonan wajib pajak terhadap ketetapan PBB-P2 yang terutang.
- (9) Pengurangan dan/atau penghapusan PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah pemberian pengurangan pembayaran atas permohonan wajib pajak terhadap ketetapan PBB-P2 yang terutang.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf g adalah proses penyelesaian atas kelebihan pembayaran PBB-P2 kepada wajib pajak.
- (lO)Penagihan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah tata cara penagihan wajib pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (ll)Pengajuan Keberatan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah tata cara keberatan dalam hal Wajib Pajak berpendapat bahwa
luas objek pajak bumi dan/ atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/ atau bangunan tidak sebagaimana mestinya
- (12)Pemeriksaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) huruf c Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 10

- (1) SKPD PBB-P2 ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepala DPPKAD.
- (3) SKPD dapat diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut:
- a. Apabila SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
- c. Apabila NJOP PBB-P2 kurang dan/ atau sama dengan NJOPTKP, maka Pajak Terhutang ditetapkan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan/atau ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Dalam hal penyampaian pajak terhutang, Walikota dan/ atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) secara langsung kepada wajib pajak
- (5) SPPT PBB-P2 diterbitkan melalui:
- a. Pencetakan massal;
- b. Pencetakan selektif dalam rangka:
- 1) Pembuatan salinan SPPT PBB-P2;
- 3) Tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru; dan
- 2) Penerbitan SPPT PBB-P2 sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
- 4) Mutasi objek dan/ atau subjek pajak.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berilrut:
N/A
Pasal 29

- ( 1) Pengurangan dan atau penghapusan PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berdasarkan permohonan wajib pajak.
- (2) Permohonan pengurangan PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan oleh masing-masing wajib pajak atau kolektif.
- (3) Permohonan pengurangan secara kolektif diberikan bagi wajib pajak orang pribadi yang mengalami kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dengan batas maksimal PBB-P2 terutang keseluruhannya sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah).
- (4) Untuk wajib pajak berbentuk badan hulrum yang mengalami kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 26 ayat (2) huruf b dengan batasan kerugian keuangan atau lilruiditas keuangan di atas Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah).
5. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan satu pasal baru yaitu pasal 29A sehingga Pasal 29A berbunyi sebagai berilrut:
N/A
Pasal 29

A
Penghapusan PBB-P2 dapat dilakukan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak, antara lain:
- a. Terjadi penerbitan SPPf ganda terhadap Objek pajak yang sarna.
- b. Terjadi penggabungan objek pajak;
- c. Adanya pelepasan dan/ atau pemindahan kepemilikan/ objek pajak menjadi fasilitas umum;
- d. Terjadi kekeliruan penerbitan SPPf terhadap bidang yang tidak memiliki objek pajak;
- e. Terjadi kehilangan objek pajak karena bencana alarn;
6. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berilrut :
N/A
Pasal 30

Permohonan pengurangan dan/ atau penghapusan PBBP2 yang diajukan secara perseorangan atau kolektif sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 26 harus memenuhi persyaratan:
- a. Dilarnpirkan fotokopi SKPD PBB-P2 yang diajukan;
- b. Permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalarn hal surat permohonan ditandatangani oleh lruasa wajib pajak dilarnpiri dengan Surat Kuasa.
- c. Diajukan dalarn waktu:
- (1) Dua bulan terhitung sejak diterimanya SKPD PBB-P2;
- (2) Satu bulan terhitung sejak diterimanya Keputusan permohonan keberatan;
- (3) Tiga bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam/kejadian luar biasa;
- d. Tidak mempunyai tunggakan atas pajak tahun sebelumnya;
- e. Khusus bagi legiun veteran atau organisasi terkait lainnya pengajuan permohonan pengurangan harus mengetahui pengurus organisasi.
7. Lampiran IX diubah sehingga Lampiran IX adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini.
Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.
1/' M. QURAIS H. ABIDIN
Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal ;'.l.(3 fdi~0a ~·,
2016
WALIKOTA BIMA, }.\_..
Diundangkan di Kota Bima pada tanggal ~ feforvm-·1 2016
SEK.RETARIS DAERAH KOTA BIMA,
BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR .'2-01.f
/
/
LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR &lt;90 TAHUN 2016 TENT ANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BIMA
PROSEDUR PENDAFTARAN OBJEK PAJAK
A. Gambaran Umum
Dalam prosedur pendaftaran objek pajak ini, wajib pajak merupakan pihak yang secara aktif meregistrasikan objek pajaknya sendiri. Proses pendaftaran dilakukan melalui petugas pelayanan pada Bidang PBB-P2 dan PBHTB Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang kemudian akan meneruskan data dari wajib pajak ini ke petugas pendataan.
B. Pihak Terkait
1. Wajib pajak 1
2. Petugas Pelayanan 2
3. Petugas Pendataan
4. Petugas Pengolah Data 4
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran Objek Pajak.
1. Petugas pelayanan mempersiapkan SPOP, tanda terima penyampaian SPOP (dua lembar) serta tanda terima pengembalian SPOP (dua lembar). Kemudian, Petugas pelayanan akan menyediakan dokumen-dokumen tersebut di tempat pengambilan vang telah ditentukan oleh Petugas pelayanan. 1
2. Wajib pajak mendatangi tempat pengambilan untuk mengambil SPOP. Ketika mengambil SPOP, wajib pajak harus menandatangani kedua lembar tanda terima penyampaian SPOP. Lembar pertama dokumen ini akan disimpan oleh wajib pajak sementara lembar keduanya disimpan dalam arsip petugas pelayanan.
3. Pada saat wajib pajak mengisi dan mengembalikan SPOP, petugas pelayanan memberikan tanda terima pengembalian SPOP untuk ditandatangani wajib pajak. Lembar pertama akan diberikan kepada wajib pajak sedangkan yang kedua disimpan dalam arsip Petugas pelayanan. 3
4. Petugas pelayanan menyiapkan daftar penyampaian dan pengembalian SPOP untuk mengontrol diterimanya SPOP oleh wajib pajak yang ingin mendaftarkan objek pajaknya. Selain itu, pengembalian SPOP yang telah diisi oleh wajib pajak juga terpantau dengan adanya daftar ini.
5. Petugas pelayanan menyerahkan SPOP yang telah diisi ke petugas pendataan untuk diteliti. Jika SPOP bermasalah, petugas pendataan akan melakukan penelitian lapangan dan merevisi SPOP tersebut tetapi jika tidak, SPOP dapat langsung disimpan ke dalam arsip serta menyerahkan data kepada petugas pengolah data untuk disimpan kedalam basis data SPOP. Yang bermasalah juga akan disimpan ke dalam arsip dan basis data SPOP setelah revisinya selesai.
/
D. Bagan Alur.
D. Bagan Alur.
Flowchart Pendaftaran Objek Pajak
Petugas Pengolah
~
f .
WALIKOTA BIMA,)
v
LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR do TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BIMA
PROSEDUR PENDATAAN OBJEK PAJAK
A. Gambaran Umum
Dalam prosedur pendataan objek pajak ini, petugas pendataan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengumpulkan data objek pajak secara langsung ke lapangan. Petugas pendataan secara aktif melakukan berbagai hal seperti persiapan, pekerjaan lapangan, hingga mendokumentasikan data-data tersebut.
B. Pihak Terkait
1. Wajib Pajak
2. Petugas Pendataan
3. Aparat Kelurahan
4. Petugas Pengolah Data
C. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendataan Objek Pajak
1. Petugas pendataan melakukan penelitian pendahuluan sebelum turun ke lapangan dan mengumpulkan data mengenai objek pajak secara langsung. Data dan informasi awal yang diperoleh terdiri dari luas wilayah, perkiraan luas tanah yang dapat dikenakan PBB-P2, luas tanah dan bangunan yang sudah dikenakan PBB-P2, jumlah penduduk, serta jumlah wajib pajak yang sudah terdaftar.
2. Petugas pendataan menyusun rencana kerja berdasarkan data dan informasi tersebut. Rencana kerja ini digunakan untuk menyusun organisasi pelaksana pengumpulan data objek pajak di lapangan. Setelah itu, petugas pendataan akan menyediakan sket, peta desa atau kelurahan dan sarana pendukung.
3. Langkah ini merupakan pekerjaan lapangan untuk memperoleh data objek pajak. Bersamaan dengan langkah ini, petugas penilaian melakukan pekerjaanya (dijelaskan dibagian penilaian). Terdapat 4 cara untuk memperoleh data wajib pajak, yaitu:
3.1 Menyampaikan dan Memantau Pengembalian SPOP
- -Petugas pendataan membuat sket/rancangan peta blok/kelurahan. Sket/rancangan peta blok ini kemudian akan digunakan untuk membuat sket letak relatif bidang objek pajak dan kelengkapan administrasi, Petugas pendataan akan memiliki daftar sementara daftar objek dan subjek pajak serta sket letak relatif bidang. Daftar sementara data objek dan subjek pajak ini akan disimpan di dalam arsip.
- -Petugas pendataan akan memberi nornor objek pajak (NOP) terhadap objek pajak yang didata dan juga mengidentifikasi kumpulan objek pajak tersebut berdasarkan batas rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).
- -Berdasarkan sket, rancangan peta kelurahan serta sket relatif bidang, petugas pendataan mengukur batas-batas objek pajak dan menempelkan stiker NOP di bangunan yang sudah diukur.
- -Petugas pendataan akan mengisi SPOP dan LSPOP berdasarkan data objek pajak yang telah diukur lalu menyerahkan SPOP tersebut kepada wajib pajak.
- -Wajib pajak mengecek data yang diisikan pada SPOP mereka kemudian menandatangani SPOP dan menyerahkannya ke petugas pendataan.
3.3 Mengidentifikasi Objek Pajak
- -Berdasarkan sket, peta kelurahan serta sket relatif bidang, petugas pendataan mengidentifikasi data objek pajak dan memberi NOP berdasarkan data tersebut.
- -Petugas pendataan berdasarkan SPOP dan LSPOP yang sudah diisi, kemudian diperlihatkan kepada wajib pajak untuk dikonfirmasi.
- -Wajib pajak mengecek data yang telah diisikan pada SPOP mereka kemudian menandatangani SPOP tersebut. Setelah itu, wajib pajak akan mengembalikan SPOP ke petugas pendataan.
3.4 Memverifikasi Data Objek Pajak
- -Berdasarkan sket, peta desa/ kelurahan serta relatif bidang, petugas pendataan meneliti ada atau tidaknya perubahan data mengenai objek pajak terkait. Jika tidak ada, petugas pendataan akan menyalin data yang tersedia ke SPOP. Jika ada perubahan, maka petugas pendataan akan melakukan revisi terlebih dahulu. Setelah itu, SPOP yang telah diisi, baik dengan data lama yang tidak berubah maupun data baru hasil revisi, akan diserahkan ke wajib pajak.
- -Wajib pajak mengecek data yang diisikan pada SPOP mereka kemudian menandatangani SPOP tersebut dan mengembalikan SPOP ke petugas pendataan.
4. Petugas pendataan memberi kode ZNT berdasarkan SPOP dan LSPOP yang telah diisi. Kemudian, SPOP yang telah memiliki kode ZNT ini akan diteliti dan diarsipkan. Kegiatan meneliti SPOP sendiri terdiri dari melengkapi SPOP yang belum lengkap lalu mencocokan SPOP yang sudah lengkap dengan sket/ peta blok/ ZNT.
5. Berdasarkan data pasar, daftar biaya komponen bangunan (DBKB), peta blok, SPOP, serta net konsep sket/ peta ZNT, petugas peneliti akan meneliti data-data masukan ini kemudian menyerahkanya ke petugas pengolah data.
6. Petugas pengolah data akan menyimpan data-data ini ke dalam basis data mereka lalu mengembalikan dokumen-dokumen aslinya ke petugas pendataan untuk menyimpan dokumen-dokumen ini kedalam arsip yang sesuai.
D. Bagan Alur
LAMPIRAN Ill PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR (ip TAHUN 2016
TENT ANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BIMA
PROSEDUR PENILAIAN OBJEK PAJAK
A. GAMBARAN UMUM
Dalam prosedur penilaian objek pajak ini, petugas penilaian pada Bidang PBB-P2 dan BPHTB Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan menilai objek pajak, baik yang didaftarkan oleh wajib pajak sendiri maupun yang didata oleh petugas pendataan. Untuk menilai objek pajak berupa tanah maupun bangunan ini, petugas penilaian dapat menilai secara massal maupun individual.
B. PIHAK TERKAIT
1. Petugas Penilaian
2. Petugas Pendataan
3. Petugas Pengolah Data
C. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penilaian Objek Pajak
Untuk penilaian massal, ada tiga macam penilailan yang dapat dilakukan, yaitu penilaian massal tanah, penilaian massal bangunan dengan daftar biaya komponen bangunan (DBKB) objek pajak standar dan juga daftar biaya komponen bangunan (DBKB) objek pajak non standar. Berikut penjelasannya.
C.1.1 PENILAIAN MASSAL TANAH
1. Petugas penilaian mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menilai tanah secara massal. Dokumen-dokumen ini terdiri dari peta wilayah, peta kelurahan, Peta blok, peta ZNT, ZNT lama, data nilai indikasi rata-rata (NIR), data dari laporan notaris/PPAT, data potensi pengembangan wilayah serta data jenis pembangunan tanah.
2. Petugas penilaian mengumpulkan data harga jual tanah untuk menentukan kewajaran nilai pasar. Kewajaran Nilai pasar akan digunakan oleh petugas penilaian untuk menentukan nilai pasar tanah permeter persegi.
3. Petugas penilaian membuat batas imajiner zona nilai tanah (ZNT) sebagai dasar untuk membuat konsep peta ZNT dengan batas imanijer. Konsep peta ini akan digunakan untuk menganalisis data penentuan NIR.
4. Petugas penilaian membuat peta ZNT akhir yang akan digunakan untuk menyiapkan nilai jual objek pajak (NJOP) bumi. Daftar NJOP bumi merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB-P2 terhutang.
BAGANALUR
I
C.1.2 PENILAIAN MASSAL BANGUNAN DENGAN DBKB OBJEK PAJAK STANDAR
1. Petugas penilaian mengklasifikasikan jenis dan harga satuan komponen bangunan sebagai dasar menghitung dan menetapkan nilai komponen-komponen bangunan berdasarkan standar harga DBKB.
2. Setelah menghitung dan menetapkan nilai komponen-komponen bangunan berdasarkan standar harga DBKB, petugas penilaian menghitung biaya dasar keseluruhan objek pajak standar.
3. Petugas penilaian menentukan NJOP bangunan standar. NJOP bangunan standar merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB-P2 terutang.
BAGANALUR
C.1.3 PENILAIAN MASSAL BANGUNAN DENGAN DBKB OBJ EK PAJAK NON
STANDAR
1. Petugas penilaian menyusun daftar komponen bangunan untuk menentukan nilai komponen utama bangunan, nilai komponen material bangunan, serta nilai komponen fasilitas bangunan.
2. Berdasarkan daftar nilai komponen utama bangunan, daftar nilai komponen material bangunan, serta daftar nilai komponen fasilitas bangunan tersebut, petugas penilaian membuat DBKB objek pajak non standar.
3. Petugas penilaian menentukan NJOP bangunan non standar. NJOP bangunan non standar merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB-P2 terutang.
Sementara itu, penilaian individual memiiki tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan data pasar, pendekatan biaya (untuk tanah dan bangunan) dan juga pendekatan kapitaliasi pendapatan. Berikut penjelasa n nya.
C.2.1 PENILAIAN DENGAN PENDEKATAN DATA PASAR
1. Petugas penilaian melakukan persiapan kegiatan menilai objek pajak, membuat rencana kerja serta menyiapkan dokumen-dokumen pendukung seperti SPOP dan Lembar Kerja Objek Khusus (LKOK).
2. Petugas penilaian mengumpulkan data pasar tanah dan membandingkannya dengan objek pajak terkait. Jika selisihnya kurang dari 10% terhadap NIR, petugas penilaian akan menggunakan NIR sebagai dasar penetapan PBB-P2. Namun, jika selisihnya lebih dari 10%, petugas penilaian akan membuat rekomendasi NIR untuk penilaian periode berikutnya.
3. Petugas penilaian menentukan NJOP bumi. NJOP bumi merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB-P2 terutang.
Bagan Alur
C.2.2 PENILAIAN DENGAN PENDEKATAN BIAVA (UNTUK TANAH DAN BANGUNAN)
- l. Petugas penilaian melakukan penilaian berdasarkan SPOP dan LKOK objek pajak terkait. Untuk tanah, penilaian yang dilakukan sama dengan pada tahap penilaian dengan pendekatan data pasar. Sementara itu, untuk bangunan, petugas penilaian perlu menghitung nilai perolehan baru bangunan terkait lalu dikurangi nilai penyusutan.
2. Petugas penilaian menentukan NJOP, baik untuk bumi dan bangunan. NJOP bumi dan NJOP bangunan merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB-P2 terutang.
Bagan Alur
i
r
LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR oo TAHUN 2016 TENT ANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BIMA
PROSEDUR PENETAPAN PBB-P2
A. Gambaran Umum
Prosedur penetapan ini mencakup tahapan petugas penetapan dalam mencetak dan menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada wajib pajak. Dalam proses distribusi SKPD, fungsi penetapan dibantu oleh petugas ditempat pembayaran PBB-P2. Disamping itu, prosedur ini juga mencakup proses keberatan yang mungkin diajukan oleh wajib pajak.
B. Pihak Terkait
1. Kepala DPPKAD
2. Petugas Pengolahan Data
3. Petugas Penetapan
4. Petugas pada tempat pembayaran PBB-P2
5. Wajib Pajak
6. Petugas pelayanan
C. Standar Operasional Prosedur {SOP) Penetapan PBB-P2
1. Petugas penetapan mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tanda Terima Sementara (STTS), serta dua lembar Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) berdasarkan data pasar, DBKB, peta blok, SPOP, dan net konsep sket/ peta ZNT yang diperoleh dari petugas pengolah data.
2. Petugas penetapan menyerahkan DHKP serta STTS kepada petugas pembayaran PBB-P2. Tempat pembayaran PBB-P2 akan menyimpan STTS dan lembar pertama DHKP kedalam arsip masing-masing kemudian menyerahkan lembar kedua DHKP kepada petugas pemungut. Fungsi penetapan juga akan mendistribusikan SKPD ke wajib pajak melalui tempat pembayaran PBB-P2.
3. Wajib pajak yang merasa keberatan dalam jumlah pajak terutang mengajukan keberatan dengan cara menyerahkan surat keberatan, SPPT atau SKPD serta bukti pendukung yang diperlukan kepada Petugas pelayanan.
4. Petugas pada Petugas pelayanan memverifikasi surat kebenaran keberatan, SPPT atau SKPD serta bukti pendukung yang diserahkan oleh wajib pajak. Jika tidak sesuai, keberatan tidak dapat diproses sehingga data-data tersebut dikembalikan kepada wajib pajak terkait. Namun jika sesuai, data-data tersebut akan diteruskan ke petugas penetapan.
5. Petugas penetapan memeriksa surat keberatan, SPPT atau SKPD serta bukti pendukung. Jika dapat diproses lebih lanjut, fungsi penetapan akan menerbitkan berita acara (BA) pemeriksaan dan memberikannya ke Kepala Dinas.
6. Kepala DPPKAD membuat surat keputusan berdasarkan Serita Acara pemeriksaan dan menyerahkannya ke fungsi penetapan untuk diteruskan ke wajib pajak.
f·~v
Bagan Alur
Penetapan PBB
t·
I
WALIKOTA BIMA, fa
M. QURAIS H. ABIDIN
q'
v
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 00 TAHUN 2016 TENT ANG DI KOTA BIMA
PROSEDUR PEMBAYARAN PBB-P2
A. Gambaran Umum
Prosedur pembayaran ini menjabarkan teknis/cara pembayaran PBB-P2 yang dapat dipilih oleh wajib pajak, yaitu melalui petugas pemungut, tempat pembayaran yang ditunjuk seperti bank dan/atau kantor pos tertentu atau melalui tempat pembayaran elektronik.
B. Pihak Terkait
1. Wajib Pajak.
2. Petugas Pemungut.
3. Petugas di Tempat Pembayaran PBB-P2.
C. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembayaran PBB-P2
C.1 Pembayaran PBB-P2 Ke Petugas Pemungut
1. Petugas pemungut melakukan verifikasi atas SPPT yang diserahkan oleh wajib pajak serta mencocokan data pada SPPT dan data di DHKP. Setelah itu, petugas pemungut meyiapkan Surat tanda terima setoran (STTS).
2. Setiap pembayaran PBB-P2 dari wajib pajak, petugas pemungut menyerahkan STTS kepada wajib pajak sebagai bukti atas pembayaran PBB-P2. Petugas pemungut membuat daftar penerimaan harian (DPH) PBB-P2 atas pembayaran PBB-P2 dari wajib pajak.
3. Berdasarkan daftar pembayaran PBB-P2 dari petugas pemungut, petugas pembayaran PBB-P2 melakukan verifikasi atas STTS dan menandatanganinya. Kemudian, melakukan pencatatan PBB-P2 yang telah diterima baik di daftar realisasi serta buku penerimaan dan penyetoran PBB-P2.
4. Berdasarkan daftar STTS, petugas pembayaran PBB-P2 menyetorkan PBB-P2 ke bank yang ditunjuk dengan menggunakan lembaran Surat Setoran Pajak Daerah PBB-P2 (SSPD PBB-P2). Setelah menyetorkan PBB-P2 ke bank, Pihak Bank menyimpan SSPD lembar ketiga dan menyerahkan kepada petugas pembayaran sebanyak dua lembar (lembar pertama dan kedua).
5. Petugas pembayaran PBB-P2 akan mencatat penyetoran pada buku penerimaan dan penyetoran kemudian menyerahkan lembar pertama SSPD kepada bendahara penerimaan dan menyimpan lembar kedua di dalam arsip.
Bagan alur
Pembayaran melalui petugas pemungut
| Petugas Pemungut | Petugas Pembayaran | Bendahara Penerima | Bank |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| j Menerima SPPT I ~ M dan memverifikasi data '4---- H Memberikan STTS I ' I MembuatDPH l r Menyerahkan DPH 1 | I I Menerima DPH -_1 dan memverifikasi data 1 I Mencatat daftar pebayaran l I Melakukan setoran 1 l I Menerima SSPD I dan menyerahkan I ke bendahara - penenma | ., Menerima SSPD I untuk di arsipkan I | I Verifikasi data dan l meyimpan salah satu bagian SSPD I |
C.2 Pembayaran PBB-P2 Ke Tempat Pembayaran Yang Ditunjuk (Bank Persepsi)
1. Petugas di tempat pembayaran yang ditunjuk melakukan verifikasi atas SPPT yang diserahkan oleh wajib pajak, mencocokan data wajib pajak, kemudian menandatangani SSPD (tiga lembar). Lembar pertama SSPD diserahkan kepada wajib pajak sebagai bukti pembayaran PBB-P2 dan menyerahkan lembar kedua kepada petugas pelayanan PBB-P2 pada Dinas.
2. Petugas pelayanan PBB-P2 pada dinas melakukan pencatatan atas SSPD PBB-P2 yang diterima dari Bank baik di daftar realisasi serta buku penerimaan dan penyetoran PBBP2.
Bagan Alur
C.3 Pembayaran PBB-P2 Ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- l. Petugas pembayaran menerima SPPT dari wajib pajak dan melakukan verifikasi atas SPPT yang diserahkan oleh wajib pajak.
2. Wajib pajak membayar pajak dengan menggunakan SSPD, sebagai bukti setoran pajak. Selanjutnya petugas pembayaran menyerahkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pada Wajib pajak sebagai bukti pelunasan pajak.
3. Petugas di tempat pembayaran PBB-P2 melakukan pencatatan atas SSPD PBB-P2 yang diterima baik di daftar realisasi serta buku penerimaan dan penyetoran PBB-P2.
4. Petugas di tempat pembayaran PBB-P2 menyetorkan pembayaran PBB-P2 yang telah dibayarkan ke kas daerah.
Bagan Alur
Pembayaran ke Dinas
| | Petugas pembayaran | Bank |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| I | Menerima dan . memverifikasi SPPT ' Mengisi SSPD Menyerahkan I STTS Melakukan pencatatan alas SSPD Menyetorkan I pembayaran ke Bank | 'J Menerima setoran j |
v
LAMPIRAN VI PERATURAN WAUKOTA BIMA NOMOR d,p TAHUN 2016 TENT ANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BIMA
PROSEDUR MUTASI SEBAGIAN DAN SELURUH OBJEK DAN SUBJEK PAJAK PBB-P2
A. Gambaran Umum
Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan mutasi/pemecahan/ penggabungan objek pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan penelitian kantor.
B. Pihak Terkait
1. Kepala DPPKAD
2. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB
3. Kepala Seksi Pendataan Penilaian dan Penetapan
4. Pelaksana Seksi Pendataan Penilaian dan Penetapan
5. Petugas Pelayanan PBB-P2
6. Wajib Pajak
C. Standar Operasional Prosedur (SOP) Mutasi Sebagian Objek Dan Subjek Pajak PBB-P2
1. Wajib Pajak mengajukan permohonan mutasi sebagian objek dan subjek pajak PBB-P2 ke kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui petugas pelayanan PBB-P2 setempat.
2. Petugas Pelayanan PBB-P2 menerima permohonan mutasi sebagian objek dan subjek pajak PBB-P2, kemudian meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam hal berkas permohonan tersebut belum lengkap, berkas permohonan tersebut dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan mutasi sebagian objek dan subjek pajak PBB-P2 sudah lengkap, Petugas Pelayanan PBB-P2 akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan mutasi sebagian objek dan subjek pajak PBB-P2, dan kemudian diteruskan ke Kepada Kepala Seksi Pendataan Penilaian dan Penetapan.
3. Kepala Seksi Pendataan Penilaian dan Penetapan mendisposisi kepada Pelaksana Seksi Pendataan Penilaian dan Penetapan untuk membuat uraian penelitian dan menandatangani berkas SPOP di bagian petugas pendata.
4. Kepala Seksi Pendataan Penilaian dan Penetapan meneliti SPOP/LSPOP dan menandatangani berkas uraian penelitian dan menyampaikan berkas permohonan beserta uraian penelitian kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB.
5. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB menyetujui dan menandatangani uraian penelitian, kemudian mengembalikan kepada Kepala Seksi Pendataan Penilaian dan Penetapan untuk diproses lebih lanjut melalui pemutakhiran data grafis, perekaman SPOP dan pencetakan SKPD.
6. Pelaksana menyerahkan SKPD dan berkas permohonan kepada Kepala Seksi Pendataan Penilaian dan Penetapan.
7. Kepala Seksi Pendataan Penilaian dan Penetapan meneliti SKPD, selanjutnya meneruskan kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB.
v
8. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB meneliti SKPD, selanjutnya meneruskan kepada Kepala DPPKAD untuk menandatangani.
9. Pelaksana Seksi Pendataan Penilaian dan Penetapan menatausahakan SKPD untuk dikirimkan ke Koordinator Pelayanan PBB-P2.
10. Petugas Pelayanan PBB-P2 menyampaikan SKPD kepada Wajib Pajak dengan menggunakan tanda terima.
11. Proses selesai.
D. Bagan Alur
Mutasi sebagian dan seluruh objek dan subjek PBB
k ,,/
°
M. QURAIS H. ABIDIN
/=&gt;;
LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR ti{J TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BIMA
PROSEDUR PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PBB-P2 DAN PEMBETULAN SKPD PBB-P2, DAN STPD PBB-P2 YANG TIDAK BENAR
A. Gambaran Umum
Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan dan Pembetulan SKPD PBB-P2, dan STPD PBB-P2 yang tidak benar yang diajukan oleh Wajib Pajak.
B. Pihak Terkait
- Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah l.
- Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB 2.
- Kepala Seksi Pendataan Penilaian dan Penetapan 3.
- Tim Peneliti Lapangan 4.
- Petugas Pelayanan 5.
- Wajib Pajak 6.
C. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBBP2 dan Pembetulan SKPD PBB-P2, dan STPD PBB-P2 yang tidak benar
C.1 Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2
1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi SKPD/STPD secara tertulis ke Tempat Pelayanan PBB-P2.
2. Petugas Tempat Pelayanan PBB-P2 menerima permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi SKPD/STPD kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, akan dicetak BPS dan LPAD, BPS untuk Wajib Pajak sedang LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan, dan meneruskan ke Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB.
3. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB menugaskan Kepala Seksi Pendataan Penilaian dan Penetapan untuk meneliti berkas permohonan.
4. Kepala Seksi Pendataan Penilaian dan Penetapan meneliti berkas permohonan.
5. Tim Peneliti Lapangan membuat konsep Uraian Penelitian berdasarkan hasil penelitian lapangan/kantor dan diteruskan kepada Kepala Seksi Pendataan Penilaian dan Penetapan.
6. Kepala Seksi Pendataan Penilaian dan Penetapan Meneliti dan menandatangani konsep Uraian Penelitian, dan membuat konsep Surat Keputusan Pengurangan, dan meneruskan kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB.
7. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB meneliti konsep Surat pengurangan atau penghapusan sanksi, menandatangani konsep Uraian penelitian, dan meneruskan kepada Kepala DPPKAD.
8. Kepala DPPKAD menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi.
9. Pelaksana menatausahakan dan mengirimkan Surat Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi Tempat Pelayanan PBB-P2.
10. Tempat Pelayanan PBB-P2 menyampaikan Surat Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi kepada Wajib Pajak.
11. Proses selesai.
C.2 Pembetulan SKPD PBB-P2, dan STPD PBB-P2 yang tidak benar
1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pembetulan PBB-P2 secara tertulis ke Tempat Pelayanan PBB-P2.
2. Petugas Tempat Pelayanan PBB-P2 menerima permohonan pembetulan PBB-P2 kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, akan dicetak BPS dan LPAD, BPS untuk Wajib Pajak sedang LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan, dan meneruskan ke Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB.
3. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB menugaskan Kepala Seksi Pendataan Penilaian dan Penetapan untuk meneliti berkas permohonan.
4. Kepala Seksi Pendataan Penilaian dan Penetapan meneliti berkas permohonan dan menugaskan Tim Peneliti Lapangan untuk Membuat Konsep Uraian Penelitian.
5. Tim Peneliti Lapangan membuat konsep Uraian Penelitian berdasarkan hasil penelitian lapangan/kantor dan diteruskan kepada Kepala Seksi Pendataan Penilaian dan Penetapan.
6. Kepala Seksi Pendataan Penilaian dan Penetapan meneliti dan menandatangani konsep Uraian Penelitian, dan membuat konsep Surat Keputusan Pembetulan, dan meneruskan kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB.
7. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB meneliti konsep Surat Keputusan Pembetulan, menandatangani konsep Uraian penelitian, dan meneruskan kepada Kepala DPPKAD.
8. Kepala DPPKAD menyetujui dan menandatangani Uraian Penelitian dan Surat Keputusan Pembetulan.
9. Pelaksana menatausahakan dan mengirimkan Surat Keputusan Pembetulan ke Tempat Pelayanan PBB-P2.
10. Tempat pelayanan PBB-P2 menyampaikan Surat Keputusan Pembetulan kepada Wajib Pajak dengan tanda terima.
11. Proses selesai.
D. Bagan Alur
PROSEDUR PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PBB DAN PEMBETULAN SKPD PBB, DAN STPD PBS YANG TIDAK BENAR
1- /
M. QURAIS H. ABIDIN
v
/
-
LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR ~ TAHUN 2016 TENT ANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BIMA
PROSEDUR PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN KOMPENSASI PBB-P2
A. Gambaran Umum
Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dan kompensasi PBB-P2 yang diajukan oleh Wajib Pajak
B. Pihak Terkait
1. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB 2.
3. Kepala Seksi Pendataan Penilaian dan Penetapan 3.
4. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan 4.
5. Bendahara Pengeluaran 5.
6. Kepala Sub Bagian Keuangan 6.
7. Petugas Pelayanan 7.
8. Wajib Pajak 8.
C. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Dan Kompensasi PBB-P2
1. Prosedur penyelesaian permohonan kelebihan pembayaran PBB-P2 ini didahului oleh prosedur pemeriksaan atas permohonan kelebihan pembayaran PBB-P2 yang menghasilkan LHP.
2. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB menugaskan Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan untuk meneliti/memeriksa berkas permohonan.
3. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan meneliti dan memeriksa permohonan Wajib Pajak yang dituangkan ke dalam LHP kemudian dilakukan pencetakan produk hukum :
- a. Dalam hal lebih bayar dan tidak ada utang pajak, Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pendataan Penilaian dan Penetapan untuk mencetak konsep SKPDLB.
- b. Dalam hal lebih bayar dan ada utang pajak, Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian Keuangan untuk melakukan pemindahbukuan. Jika masih terdapat kelebihan pembayaran maka Kepala Seksi Pendataan Penilaian dan Penetapan menugaskan Pelaksana mencetak konsep SKPDLB, Pelaksana mencetak konsep SKPDLB, menyampaikan ke Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan.
4. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan meneliti konsep SKPDLB/SPb/SKPD dan meneruskan kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB.
5. Kepala Bidang PBB-P2 &amp; BPHTB meneliti dan meneruskan konsep SKPDLB/SPb/SKPD, kepada kepala Dina.
6. Kepala Dinas meneliti dan menandatangani konsep SKPDLB/SPb/SKPD dan mengembalikan kepada Kepala Bidang PBB-P2 &amp; BPHTB.
6. Kepala Bidang PBB dan BPHTB meneliti dan meneruskan Drat Surat Keputusan Penyelesaian Pengurangan kepada Kepala Dinas.
7. Kepala Dinas meneliti dan menandatangani drat Surat Keputusan Penyelesaian Pengurangan dan/atau Penghapusan di atas Rp. 0 sampai dengan Rp 500.000.000,(lima ratus juta rupiah), dan Walikota dalam hal pengajuan di atas Rp 500.000.000,(lima ratus juta rupiah)
8. Kepala Dinas meneruskan Surat Keputusan Pengurangan dan/atau Penghapusan ke Kepala Bidang PBB dan BPHTB untuk ditatausahakan.
9. Petugas Pelayanan PBB-P2 menyampaikan Surat Keputusan Penyelesaian Pengurangan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan tanda terima.
10. Proses selesai.
D. Bagan Alur
I·
WALIKOTA BIMA,
t
M. QURAIS H. ABIDIN
LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BIMA
PROSEDUR PENGURANGAN DAN/ATAU PENGHAPUSAN PBB-P2
A. Gambaran Umum
Prosedur ini menguraikan tata cara pengurangan dan/atau penghapusan PBB-P2 yang diajukan oleh Wajib Pajak
B. Pihak Terkait
1. Walikota
2. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB
4. Kepala Seksi Pendataan Penilaian dan Penetapan
5. Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan
6. Petugas Pelayanan PBB-P2
7. Pelaksana
8. Wajib Pajak
C. Standar Operasional Prosedur (SOP} Pengurangan dan/atau penghapusan PBB-P2
1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan dan/atau penghapusan PBB-P2 ke DPPKAD melalui Petugas Pelayanan PBB-P2 setempat.
2. Petugas Pelayanan PBB-P2 menerima permohonan tersebut kemudian meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam hal berkas permohonan Pengurangan dan/atau Penghapusan belum lengkap, berkas pengurangan dan/atau penghapusan PBB-P2 dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan Pengurangan sudah lengkap, Petugas Pelayanan PBB-P2 akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan Pengurangan dan/atau penghapusan PBB-P2, dan kemudian diteruskan ke Kepala Seksi Pendataan Penilaian dan Penetapan untuk diteruskan kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB.
3. Kepala Bidang PBB dan BPHTB menyampaikan berkas permohonan beserta uraian penelitian yang diajukan Seksi Pendataan Penilaian dan Penetapan kepada Kepala DPPKAD.
4. Kepala DP