Unknown BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 58 Tahun 2005
N/A
Preamble

Menimbang
� engingat
BUPATI SINTANG
PERATlJRAN BUPATI SINTANG
NOMOR
to TAHUN 2012 TENT ANG
TANDAR GAJI BAGI PEGA WAI TIDA S pE'fUGAS KEBERSIHAN DI LING K TETAP UNTUK SUPIR DAN pERTAMANAN DAN PEMADAMKUNGAN DINAS KEBERSIHAN, ANGGARAN PENDAPAT KEBAKARAN ATAS BEBAN AN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG ·
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Standar Satuan Harga ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas dan dalam rangka efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang serta menjadi dasar dalam penentuan gaji bagi pegawai tidak tetap untuk supir dan tenaga kebersihan di Lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang, dipandang perlu menetapkan Standar Gaji Bagi Pegawai Tidak Tetap Untuk Supir Dan Tenaga Kebersihan di Lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang l. Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah T � ngkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara. Repubhk Indonesia Tahun l 953 Nomor 9, Tambahan Lemb � an Negara blik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangRepu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Unt;ngNomor 72, Tambahan Lembaran Negara 19 Repu blik Indonesia Nomor 1820); 1
2. Undang-Undang ...
00721
2. Undang-Undan N Pokok Kepe g \_omor 8 Tahun 1974 tentang Pokoklndonesia T:waian (Lembaran Negara Republik Lembaran N un 1974 Nomor 55 Tambahan sebagaiman· egara Republik Indonesia Nomor 3041) a tel ah d · b h d Nomor 43 Tah IU a dengan Undang-Un ang Indonesia T h Un 19 99 (Lembaran Negara Republik Lembaran N a un l 999 Nomor 169, Tambahan egara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. 3 · � endan l g-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang nye enggaraan N D . K . egara Yang Bersih Dan Bebas an R orupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lernbaran Negara L ep � bhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan em aran Negara Republik Indonesia Nom � r 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNornor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Taphun d2011U tentang p b tukan Peraturan erun angndangan em en Negara Republik Indonesia Tahun 2011 (Lembaran Nomor 82. Tambah:11 Lembaran Negara Republik Indonesia Nor:1or 523 ),
10. Peraturan ...
00723
10. Peraturan P P ernerintah N engangkatan T 0 mor 48 Tahun 2005 tentang Negeri s· enaga Ho · ipil (Le b norer Menjadi Calon Pegawai Tahun 2005 Nomm aran Negara Republik Indonesia Republik lndon � r 122, Tambahan Lembaran Negara diubah bebera esia Nomor 4561) sebagairnana teiah Pemerintah N pa kal] terkahir dengan Peraturan Republik ln � mor ?6 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tambahan Le � °;:sia Tahun 2012 Nomor 12 � , Nomor 5318); aran Negara Republik Indonesia
2. 11 . Peraturan Pern . Pengelolaan K:nntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Republik Ind ua � gan Daerah (Lembaran Negara Tambahan onesia Tahun 2005 Nomor 14?, Nornor 4578) � mbaran Negara . Republik Indonesia
3. 12 · � era � ur � n Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang p em agran Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, emenntahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah \_Kabupaten/Kota (Lemb � an Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
MEMUTUSKAN ...
I
Menetapkan
00724
MEMUTUSKA.N· PERATURAN BUPATJ T . : � I PEGAWAI TIDAiNTANG STANDAR SATUAN GAJI UGAS l&lt;EBERS TETAP UNTUK SUPIR DAN KEBERSIHAN IHAN DI LINGKUNGAN OINAS KEBAKARAN 'ATA:ERTAMANAN DAN PEMADAM DAN BELANJA DAE � BAN ANGGARAN PENDAPATAN ANGGARAN 2013· KABUPATEN SINTANG TAHUN )
BAB I - l&lt;ETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bu ti ... pa iru yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan D ah . aer adalah penyelenggaraan urusan pemenntahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwaki\_lan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonorni dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
4. Peraturan Bupati Perundang-undangan Sin tang. 'Sintang · adalah Peraturan yang dibuat oleh Bupati
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dkaerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana euangan tahunan p �� erintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- KeIJ·a Perangkat Daerah yang selanjutnya 6. Satuan k d h disingkat SKPD adalah perang at aera/b pada · ah daerah selaku pengguna anggaran arang. pemennt
7. . . dalah bagian SKPD yang melaksanakan 7. Umt kerja a satu atau beberapa program.
8. . dalah biaya setinggi-tingginya dari 8. Standar Biaya d:n jasa baik secara sendiri maupun suatu barang diperlukan untuk memperoleh gabungan yang dalatn rangka penyusunan anggaran keluaran tertentu berbasis k}ne!]a·
9. Pegawai ...
00725
9. Pegawai Tict untuk · ak Tetap adal tu Jangka Wakt ah pegawai yang diangkat ga � Pemerintah · u tertentu guna melaksanakan tekn1s p , . an dan p b ·, ro,es1ona1 d em angunan yang bers11at ketentuan Peru d an admm1strasi sesuai dengan kebutuhan dan: ang-undangan yang berlaku serta Pemerintah Kab emarnpuan organisasi di lingkungan tid k Upaten S' · 1 a tetap bid mtang yang meliputi pegawat kontrak daerah � g kesehatan, pendidikan dan tenaga
10. Supir dan Ten . Pertamanan d � ; Kebersihan pada Dinas Kebersihan'. yang diangkat emadarn Kebakaran adalah pegawa1 melaksanakan t untuk Jangka waktu tertentu guna ugas pengelolaan kebersihan Kota.
11. Rencana Kerja d Daerah an\_ Anggaran Satuan Kerja Perangkat doku yang selanJutnya disingkat RKA-SKPD adalah men perencanaan dan penganggaran yang herisi rencana pendapat d k . an atau rencana belanja program d an egiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai asar penyusunan APBD.
BAB II - STANDAR GAJI BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP
Pasal 2

- (1) Standar Gaji Bagi Pegawai Tidak Tetap Untuk Supir Dan Tenaga Kebersihan di Lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 adalah merupakan biaya maksimal yang digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- (2) Besaran Standar Gaji Bagi Pegawai Tidak Tetap Untuk Supir Dan Tenaga Kebersihan di Lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang Tahun. Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB II - STANDAR GAJI BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP
Pasal 3

B Standar Biava Tidak Tetap sebagaimana esaran di k b · d d . k d dalam Pasal 2, iguna an se agar pe oman rrna su di 1· ku p · sun RKA-SKPD 1 mg ngan emermtah dalarn mens � tang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Kabupaten in · ah . ah Ka bu paten Sm tang T un Anggaran 2013 BelanJa Da � r embayaran. dan sebagai pedoman p
'
,
/
KETENTU