Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 5 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang |
| Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas DaerahKabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Mengingat 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); | |
| Cukup jelas 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lernbaran "Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor | |
| 42, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang .Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 'inoonesta Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3987); 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran' Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); fi | |
5. Undang-undang Nemer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara I Republik Indonesia Nemer 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nemer 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nemer 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Namer 32 Tahun 2004 tentang Pernerinfahsn Daerah Menjadi Undanq-undanq (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4548);dan telah diubah dengan Undang-undang Nemer 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undanq-undanq Nemer 32 Tahun 2004 tentang. Pemerintahan Daerah (Lembaran· Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nemer 59, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nemer 4844);
6. Undang-undang Nemer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 t;Jomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4438);
7. Undang-undang Nemer 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nemer 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nombr 4691);
8. Undanq-undanq Nemer 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran N·egara Republik Indonesia Tahun 2009 Nemer 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); ..
9. Peraturan Pemerintah Nemer ,25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangari;, Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nemer 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 3952);
5. 10.Peraturan Pemerintah Nemer 20 Tahun 2001 tentang Pemerintahan dan Pengawasan alas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahlln 2001 Nemer 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom6r 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nemer · 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nemer 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
- 12.Peraturan Pemerintah Nemer 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ·Antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan , Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nemer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4737);
- 13.Peraturan Pemerintah Nemer 141 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nemer 89, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer
4741);
:
\_i
- 14.Peraturan Pemerintah 69 Tahun:-:2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemunqutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik ·-Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 5161);
- 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang .Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; ::;
- 15.Peraturan Presiden Nomor t; Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang - undangan;
- 17.Peraturan Daer.ah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan; Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau T agulandang B[aro.
Menetapkan
p
Dengan persetujuan· bersama DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
dan
"
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAfSULANDANG BIARO
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PAJAK DAERAH
BABI I, KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 2

)i
;{:
Jenis Pajak Oaerah yang diatur dal � l'.n Peraturan Oaerah ini adalah :
i·
1!
- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
ir
- f. ·Pajak Mineral Bukan Logam dar'i Batuan;
- g. Pajak Air Tanah;
·
- h. Bea Perolehan Hak atas Tanahdan Bangunan.
BAB Ill - OBJEK DAN SUBJEK PAJAK ' l
Pasal 3

!
,
- ( 1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan hotel.
1
- (2) Objek Pajak Hotel adalah Pelayanan yang disediakan ofeh Hotel dengan pembayaran, ;termasuk jasa pe � unjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudatwn dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. !'
- (3) Jasa penunjang sebagaimana iaimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenj.s lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. ·
Tidak termasuk objek Pajak Hotel.,-sebagaimana dimaksud dalam Pasaf 3 ayat (2) adalah : ,.
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Dasrah; ..
- b. Jasa sewa apartemen, kondorninlum, dan sejenisnya;
- d. Jasa tempat tinggal di Rumah Saki!, Asrama Perawat, Panti Jompo, Panti Asuhan dan Panti Sosial Lainnyai\_yang sejenis, dan
- c. Jasa tempat tinggal dipusat pend) � ikan atau kegiatan keagamaan;
- e. Jasa biro perjalanan atau perja,anan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oieh umum.
6. ,,v-.·,.,."· : (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang&gt;'pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel. .,
BAB Ill - OBJEK DAN SUBJEK PAJAK ' l
Pasal 6

I,
Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
BAB Ill - OBJEK DAN SUBJEK PAJAK ' l
Pasal 7

- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan se¥,sar 10% (sepuluh persen).
- (2) Besaran Pokok Pajak Hotel:' yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarlf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
Bagian kedua Pajak Restoran
- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak alas pelayanan restoran.
- (2) Objef&lt; Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran
- (3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjuarlin makanan dan/atau minuman yang di konsumsl oleh penibeli, baik diT(onsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk Katering d � n Jasa Boga.
H
Tidak termasuk objek Pajak Restorc:i'n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 .ayat .(2) adalah pelayanan yang:' disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi jumlah Rp. 750.000,-/bulan.
i'
l
\_1\_,
BAB Ill - OBJEK DAN SUBJEK PAJAK ' l
Pasal 10

·
- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan danlatau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak, Restoran adalah Orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran.
BAB Ill - OBJEK DAN SUBJEK PAJAK ' l
Pasal 11

;;
Oasar Pengenaan: Pajak Restoran adatah jumlah pembayaran yang diterima atau yan\_g seharusnya diterima Restoran. r,:
BAB Ill - OBJEK DAN SUBJEK PAJAK ' l
Pasal 12

•
- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Besaran Pokok Pajak Restoran yang 1erutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
Bagian Ketiga Pajak Hibu � n
BAB Ill - OBJEK DAN SUBJEK PAJAK ' l
Pasal 13

:
- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan. .
- (2) Objek Pajak ,Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
3. ""'· "VII\";,, l\t:\,,,CIIU.l"CIII, un,cua � a UQII .-:io ... , ... ,,.\_.,
- d. Parneran.'
- e. Oiskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
- f. Sirkus, akrobat dan sulap;
,
- g. Permainah bilyard, golf dan boling;
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);
- j. Pertandingan olahraga.
BAB Ill - OBJEK DAN SUBJEK PAJAK ' l
Pasal 14

� \
- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. 11
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
Pas � 15°
ll
•
- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.
BAB Ill - OBJEK DAN SUBJEK PAJAK ' l
Pasal 16

- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Khusus untuk Hiburan berupa:
,.
- a. pagelaran ·busana tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen): �
- b. kontes kecantikan tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen); '
- c. diskotik tarif pajak hiburart ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen); -;r
- d. karaoke tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- e. klab malam tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- f. permainan ketangkasan tarift pajak hiburan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen); ·
- g. panti pijat tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen);
- h. mandi uap/spa ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen);
- (3) Khusus Hiburan kesenian rakyatltradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan sebesar 10% (sepuluh persen).
BAB Ill - OBJEK DAN SUBJEK PAJAK ' l
Pasal 17

;
Besaran pokok !Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
Baglan Keempat Pajak Reklat'ne
�
-
BAB Ill - OBJEK DAN SUBJEK PAJAK ' l
Pasal 18

:
- (1) Dengan nama Pajak penyelenggaraan reklame.
Rek!ame
··
1!
J
dipungut pajak atas setiap
- (2) Objek Pajak Reklame adalah sernua penyelenggaraan Reklame.
- (3) Penyelenggaraan Reklame sebagairnana dimaksud pada ayat (2) meliputi : ' ;;
- a. Reklame papan/billboardtvi?eotron/megatron dan sejenisnya;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat, stiker;
:!
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame l)erjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklameapung;
- h. Reklame suara;
- i. Reklame film/slide; dan
- j. Reklame peragaan.
.Pas.al Hl
Tidak termasuk objek Pajak Reklam � adalah :
- (1) Penyelenggafaan reklame melJlui internet, televisi, radio, warta harian, warta minggu � n. warta bulanan � ;dan sejenisnya;
- (2) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- (3) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur namifpengenal usaha atau profesi tersebut;
- (4) Reklame yang diselenggaraken oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- (5) Reklame yang diselenggara\_kan oleh Partai politik, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Sosial Keagamaan.
- (6) Reklame yang semata-mata bukan untuk tujuan komersil;
BAB Ill - OBJEK DAN SUBJEK PAJAK ' l
Pasal 20

:
- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak: Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggar§lkan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut. · �
- (4) Dalam hal Reklame diselenggJ}akan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib Pajak Reklame.
BAB Ill - OBJEK DAN SUBJEK PAJAK ' l
Pasal 21

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam · hat reklame diselenggarakan sendiri, nllai sewa reklame sebagalmanaldimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, � han yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah'dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui da � atau dianggap tid � k wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor\1aktor sebagaimana dimaksud pada ayat(3). ·
?!
,,
\
I
l
I
I
I
I
I
I
i
I
I
i
I
I
I
I
I
(
- (5) Cara Perhltungan Nilai Sewa Reklame sebagamana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan rumus set,agai berikut : I NSR = NJOf'R + NSLR I �
NJOPR = (UR x HSUR) + (KRt HSKR) · 1
-NSLR = (NL (Bobot x Skor) + NSP (Bobot x Skor) + NKJ (Bobot Skor) x HSNSLR
x
NSR
: Nilai Sewa Reklame
NJOPR
: Nilai Jual Objek Pajak Reklame
NSLR
: Nilai Strategis lokiisi Reklame
UR
: Ukuran Reklame ..
HSUR
: Harga Standar Ukuran Reklarne
KR
: Ketinggian ·Reklame
HSKR
: Harga Standar Ketinggian Reklame
NL
: Nilai Lokasi
,;
NKJ
: l'llilai Kalas Jalan
!
NSP
: Nilai Sudut Pandang
HSNSLR
: Harga Standar Nilai Strategi Lokasi Reklame
- (6) Hasil perhiturigan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB Ill - OBJEK DAN SUBJEK PAJAK ' l
Pasal 22

'
- (2) Besaran Pokok Pajak Reldanie yang terutang dihitung dengan cara
- (1) Tarif Pajak R � klame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
mengalikan tarif sebagaimanajtfimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan p � jak sebagaimana;dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6).
ii
Baglan Keli � a Pajak Penerangan Jalan
BAB Ill - OBJEK DAN SUBJEK PAJAK ' l
Pasal 23

.
- (1) Dengan nama Pajak Penerangah Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga ·listrik. ' ,:
- (2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
3. {:3) Listrik yang dihasilkan sendiri 1tsebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi selur(!h pembangkit listnk.
BAB Ill - OBJEK DAN SUBJEK PAJAK ' l
Pasal 24

-'
Dikecualikan darh objek Pajak Peaerangan Jalan sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (2) adalah : :;
- b. Penggunaan tenaga listrik pa � a tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakiian asing dengan asas timbal balik;
- a. Penggunaan tenaga listrik ole � lnstansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; .,
- c. Penggunaan lenaga listr.ik yang dihasilkan se.ndir:i dengan kap.asitas tertentu yang tidak memerlukan jfin dari instansi teknis terkait; dan
- d. ibadah.
5. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang khusus digunakan untuk tempat ti
\1
- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggllrakan tenaga listri.k.
BAB Ill - OBJEK DAN SUBJEK PAJAK ' l
Pasal 33

·
Tarif Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh-per.;en). ·
- Pasal 34 :
Besaran pokok P.ajak Mineral Suk.an logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)
Baglan Ketujuh
Pajak Air Tanah
BAB Ill - OBJEK DAN SUBJEK PAJAK ' l
Pasal 35

�
i
- (1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. .
- (2) Objek Pajak Air Tanah adalah � engambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. f
BAB Ill - OBJEK DAN SUBJEK PAJAK ' l
Pasal 36

-
�
Dikecualikan dari Objek Pajak Air! Tanah adalah Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.
BAB Ill - OBJEK DAN SUBJEK PAJAK ' l
Pasal 37

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Sadan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air, Tanah adalah or"ng pribadi atau Sadan yang melakukan pengambilan dan/atau pernanfaatan Air Tanah.
Pasa138 .:
- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tana,l;t adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah se � agaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yan9. · dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktdr berikut:
- b. Lokasi Sumber Air;
4. .a. Jenis Sumber Air;
r
- c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. Kualitas air;,dan ·
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. ·
- (3) Besamya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Supati.
:
Tarif Pajak Air Tan.ah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
BAB Ill - OBJEK DAN SUBJEK PAJAK ' l
Pasal 39

1:
Besaran pokok pajak air tanah .]Yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana,dimaksud dalam Pasal 39 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).
Bagian Kedelapan
Bea Perolehan Hak At.as Tan,h dan Bangunan
+,;
BAB Ill - OBJEK DAN SUBJEK PAJAK ' l
Pasal 41

- (1) Dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas setiap perolehan hakatas tanah dan/atau bangunan.
1:
it
- (2) Objek Pajak Bea Perolehan H' � k Atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah danlatau Bangunan.
pada ayat (2) meliputi :
- (3) Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud
- a. Pemindahan hak karena : a
1
,
- 1). jual beli;
- 2). tukar menukar;
- 3). hibah;
- 4). hibah wasiat;
- 5). waris;
- 6). pemasukan dalam persetoan atau badan hukum lain; 7). pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
- 8). penunjukan pembeli dalam lelang;
- 9). pelaksanaan putusan haklm yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 1 ·i
- 10). penggabungan usaha;
- 12). pemekaran usaha; atau
- 11). pelebllran usaha;
- 13). hadlah,
- b. Pemberianihak baru karena
- 1). kelanjlitan pelepasan haH; atau
Ii
- 2). diluar pelepasan hak.
- a. hakmilik;
- (4) Hak atas tanah sebagaimana dirYlaksud pada ayat (2) adalah :
- b. hak guna usaha;
- c. hak guna bangunan;
- d. hak pakai;
- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
hak pengelolaan.
r
Objek pajak yang ;tidak dikenakan 1 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :
- b. negara untuk penyelenggaran pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- a. perwakilan, diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; � �
- c. badan atau perwakilan lembaga jntemasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut; :·
- e. orang pribadi atau Sadan karena wakaf: dan
- d. orang pribadi atau Sadan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. orang pribadi atau Sadan yang diguhakan untuk kepentingan ibadah.
BAB Ill - OBJEK DAN SUBJEK PAJAK ' l
Pasal 43

a
- (1) Subjek Pajak Bea Perolehan H � k Alas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Sadan yang tnemperoleh Hak Alas T anah dan/atau Bangunan. ··
- (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak Alas Tanah dan/atau Bangunan.
I
Pasal44
- (1) Dasar penqenaan Bea Peroleharl Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan' Objek Pajak. ·
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal: · J·
- a. i·ual beli adalah harga transaksi: ; ll
�
i,
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan · adalah orang pribadi atau bad an yang menggunakan tenaga listrik. !:
- (3) Dalam hal tenaga listrik diset'liakan oleh sumber lain, wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.
BAB Ill - OBJEK DAN SUBJEK PAJAK ' l
Pasal 26

·
- (1) Oasar pengenaan Pajak Penetangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Llstrik. �
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
- a. Oalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap dltambah c!engan biaya pemakaian kWhNariabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
- b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku diwilayah daerah yang bersar,igkutan.
(
BAB Ill - OBJEK DAN SUBJEK PAJAK ' l
Pasal 27

\'
- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen). ,,
- (3) Penggunaan · tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
BAB Ill - OBJEK DAN SUBJEK PAJAK ' l
Pasal 28

,
- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan dasar pengenaan pajak sebagair;nana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk -penyediaan penerangan jalan. t . !-!
1-.
Bagian Keenam Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas·kegiatan pengambilan Mine:ral Bukan Logam dan·Batuan.
- (2) Objek Pajak · Mineral Bukan \,Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
J
- h. dolomit;
- i. etdspar;
- j. garam batu (halite);
4. k.
5. grafrt; i
- I. granit/and � sit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
,,
!i
;i
:t
.
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
- p. leusit;
- q. magnesit;
mika;
- t. nitrat;
marmer;
- u. opsidien;
- w. pasir dan kerikil;
- v. oker;
- x. pasir kuarsa;
- y. pertit;
- z. phosphat;
7. aa. talk;
8. bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah fiat;
11. ee. tawas (alum)
12. ff. tras;
13. gg. yarosif;
hh. zeolit;
- litrakkit; dan
?i·
;/
Ii
Jf
- ii. basal;
"
n
- kk. Mineral Bu\_kan Logam dan Batuan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
BAB Ill - OBJEK DAN SUBJEK PAJAK ' l
Pasal 30

,.,
Oikecualikan dari objek Pajak ;Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) adalah :
- a. kegiatan pengambilan Mineral �� kan Logam dan Saluan yang nyata-
2. nyata tidak dimanfaatkan secara }(omersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon � an penanaman pipa air/gas;
- b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertamba"9an lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersi � I.
BAB Ill - OBJEK DAN SUBJEK PAJAK ' l
Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batua·n adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. � ..
BAB Ill - OBJEK DAN SUBJEK PAJAK ' l
Pasal 32

'
- (1) Dasar pengen'aan Pajak Minera'r Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan Volunie/Tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau ! · ti Tagulandang Btaro. ,
- (4) Oalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standat yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangai, Mineral Bl:ikan Logam dan Batuan. : -,
- b. tukar menukar adalah nilai pasar;
- c. hibah adalah nilai pasar;
- d. hibah wasiat adalah nilai pasar:
- e. waris adalah nilai pasar;
5. pasar; f. pemasukari dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai ! (
.
- g. pemisahari hak yang mengak!batkan peralihan adalah nilai pasar; . ,,
- h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
- i. pemberian hak baru alas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
- j. pemberian hak baru alas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;
- k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
- I. peleburan usaha adalah nilai pasar;
7. m.pemekaran usaha adalah nilai pasar;
- n. hadiah adalah nilai pasar da � atau;
- (3) Jika Nilai perolehan objek paja k sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sarnpai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam -� engenaan Pajak Bumi d � n B � ngunan pada tahun terjadinya perolehag, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Banguna,Jil.
- o. penunjukan\_ pembeli dala"'1ii lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. 0
- (4) Besamya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000.(enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. \_\_
- (5) Dalam hal perolehan hak kare �� waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam\_ hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasial. terrnasuksuarni I islri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak dilelapkan sebesar Rp. 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah).
BAB Ill - OBJEK DAN SUBJEK PAJAK ' l
Pasal 45

Tarif Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
.
BAB Ill - OBJEK DAN SUBJEK PAJAK ' l
Pasal 46

- (2) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (3) tidak diketah1,1i atau lebih rendah dari pada nilai jual objek pajak yang digunakan' dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahuh terjadinya perolehan besaran pokok bea perolehan hak: atas tanah dan bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dengan nilai jual objek pajak bumi dan bangunan setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasat 44 ayat ( � ) dan ayat (5). ;;
2. ·. I (1) Besaran pokok Bea Perolehan, Hak Alas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara niengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:5 dengan dasar P'.$ngenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayal (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana ·dimaksud dalam Pasal 44 ayal (4) dan ayat (5). 3
If
"-
Pajak Hotel, Pajak Restoran, � ajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, dan Bea \_Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut diwilaya � daerah. ·
BAB V
Pasal 48

r:
- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak penerangan jalan;
,,
- e. pajak mineral bukan logam diin batuan;
- f. pajak air tanah.
1,;
- (2) Masa pajak yang jangka waktunya 3 (tiga) bulan, adalah untuk pajak reklame yang bersifat tetap. ·
- (3) Masa pajak reklame yang bersifat insidentil adalah jangka waktu yang lamanya ditentukan per penyelenggaraan.
- (4) Masa pajak lintuk BPHTB ditentukan pada saat terjadinya perolehan hak. ·\_
- (5) Khusus Bea .Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan saat terutangnya p � jak ditetapkan untuk :
- a. Jual Beli, adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; b. Tukar Menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya
6. akta; ''
- c. Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- d. Hibah Wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- e. Pemasukan Dalam Perseroanl Atau Sadan Hukum lainya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- f. Pemisahan Hak Yang Mengakibatkan Peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanqaninyaakta;
- g. Pemberian Hak Baru Diluar.' Pelepasan Hak adalah sejak langgal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- h. Penggabungan Usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; ;.
- i. Peleburan Usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; \_
- j. Pemekaran � Usaha dan Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- k. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan h � knya ke kantor b � ang pertanahan;
- I. Putusan ha � im sejak tanggal; putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; !
- m. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- n. Letang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.
- (6) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat te � adinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
ii
KEDALUWARSA
BAB V
Pasal 72

;i
- (1) Hak untuk rnelakukan penagihan pajak, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lim � ) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecual! apabila Wajib F' � jak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah. i;
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila ;
- a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; alau
- b. Ada pengakuan utang pajak,dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung. }
- (3) Oalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a\ kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara ,langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb adalah Wajib F'ajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerinlah daerah,
- (5) Pengakuan $ng secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru( b dapat diketahul dari pengajuan permohonan angsuran atau penuodaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. ·
- (6) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (7) Kepala Daerah menetapkan keplrtusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaiman'a dimaksud pada ayat (6).
- (8) Tata cara perighapusan piutanf pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. � '.
.l'
�
.
PEMERIKSAAN PAJAK
BAB XIII - ; � ,
Pasal 74

i
Apabila dalam pemeriksaan ditemtikan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana dibidang perpajakan 1 idaerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan petneriksaan.
BAB XIV - INSENTIF PEMUN9UTAN
Pasal 75

:
- (1) Saluan Kerja Perangkat Daera � , (SKPD) atau unit yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi )nsentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. ;,
- (2) Pemberian insentif sebagaiman;ll dimaksud pada ayat (1) ditetaRk � n melalui Anggaran Pendapatan : dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan. ,,
.
I
l
I
t
i
l
- (3) Tata cara pemberian dan pernanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Per'aturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. ;'
,
BAB XV - .i .iKETENTUAN KH'iJSUS
Pasal 76

- (1) Setiap pejabat (1ilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui' atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekeriaanya untuk menjalankan ketentuan perundanq-undanqan perpajakan daerah;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh kepala daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peratilran perundang-undangan perpajakan daerah ' � :
- (3) Dikecu;likan dan ketentuan seb � gaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang\ bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengaditan;
- b. Pejabat dan/ atau tenaga ahlj yang ditetapkan oteh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuargan daerah; it
- (4) Untuk kepentiri\_gan daerah, KeP.;ala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebaqalmana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebaqairnana dimaksud pada, ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis daniatau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditujuk. 5 !:
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayal (2), untuk mberikan dan memperlihatkan bukti tertulis d � :n keterangan Wajib Pajak yang ada padanya;
- (6) Permintaan hakim sebagaimaria dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka aJau nama tergugat , keterangan yang diminta, serta .: kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
BAB XV - .i .iKETENTUAN KH'iJSUS
Pasal 77

�
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil teftentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebag � i penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakf daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
| r I: Pasal 49 · (1) Tahun pajak adalah jangka wa � tu 1 (satu) tahun kalender. (2) Saat yang menentukan pajak irang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Jan � ari. Pasal 50 (1) Setiap wajib pajak diwajibkan menqisi SPTPD. | (3) Jenis pajak yang dibayar sendiri bleh wajib pajak adalah : a. Pajak hotel: b. Pajak restoran; c. Pajak hlburan; d. Pajak penetangan jalan; e. Pajak Minefal Bukan Logam dan Batuan; f. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2) SPTPD sebagaimana dimaksud' pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. (3) SPTPD yang dirnaksud dalarn ayat (1) harus disarnpaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selarnbat-lambatnya 15 (lirna belas) hari setelah berakhirnya rnasa pajak. (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan rnelalui Peraturan Bupati. Pasal51 | Pasal 55 " (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan penetapan Kepala Daerah dibayar berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. � - (2) Dokumen lainlyang dipersamakan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitunqan. Pasa156 (1) Wajib pajak yang rnernenuhi kewajiban perpajakannya dengan dibayar |
| (1) Pejabat Pernbuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah d � n/atau Bangunan setelah Wajib Pajak rnenyerahkan bukti pembayaran pajak. (2) Kepala kantor' yang rnernbidangi pelayanan lelang negara hanya dapat rnenandatangani risalah lelanq perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak rtienyerahkan bukti pernbayaran pajak. (3) Kepala kantor: bidang pertanahan hanya dapat rnelakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak rnenyerahkan bukti pernbayaran pajak. Pasal 52 | sendiri sebagairnana dimaksud pada pasal 54 ayat (3) dibayar berdasarkan SPTPD, SKPDKB,'dan/atau SKPDKBT. (2) SPTPD sebagairnana dirnaksi.Jd pada ayat (1) harus disampaikan Kepada Kepala Daerah selambat-larnbatnya 15 (lirna be1as) hari setelah berakhimya masa pajak. (3) Wajib pajak BPHTB wajib mengisi SSPD. (4) Dokumen SSPD sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai SPTPD. :, (5) Bentuk isi dan tata cara peng � sian SSPD dan SPTPD diatur dengan Peraturan Bupatl. 1 • d |
| risalah lelang -Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling larnbat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 53 (1) Pejabat Pernbuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang mernbidangi pelayanan lelang negara, yang rnelanggar ketentuan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran (2) Pejabat Pembuat Akta Tan � h/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelangj negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud datarrrPasal 52 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lirna puluh ribu rupiah) untuk setlap laporan, (3) Kepala kantor bidang Pertanahan yang rnelanggar ketentuan sebagaimana _dimaksud dalam'tasal 51 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Kepala Daerah dapat rnenerbltkan : a. SKPDKB dalam hal : . 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalarn jangka waktu 15 (lima belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktun � a sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 3. jika kewajiban rnengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara Jabatan. ,: b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap ,yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. t c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. i (2) Jumlah kekuranqan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi |
| (I BAB VI r TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK Pasal 54 (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. | administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau ter1 � rnbat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bular1: dihitung sejak saat terutangnya pajak. (3) Jumlah kekurangan pajak yang t � rutang dalam SKPDKBT sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf S dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak |
| | tersebut. (4) Kenaikan sebaqalrnana dirnaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak ; melaporkan s � ndiri sebelurn dilakukan tindakan pemeriksaan. 1: |
| (2) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah adalah: a. Pajak air tanah: b. Pajak reklame | |
| (2) Wewenang p � nyidik sebagaima � a dimaksud pada ayat (1) adalah; a. Menerima, mencari, menqumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tl, � dak pidana dibidang perpajakan daerah agar keteranqan alas laporap tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan men_!;jumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 'pidana perpajakan daerah tersebut; c. Meminta keterangan dan b � dan buku dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah; d. Meminta buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain | 1J ) Pasal79. Tindak pidana di bidang perpajakari Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (l,ima) tahun sejak . � aat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau, berakhimya bag/;m tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersanqkutan. � Pasal 80 ;; Denda sebagainiana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara. · |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| berkenan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terha �� p bahan bukti tersebut; f. Meminta pantuan tenaga :ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana dibidang perpajakan daerah; g. Menyuruh.berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; | BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 81 ' Peraturan Daerah ini mulai berfaku � ada tanggal diundangkan. ;; Agar setiap orang dapat mengetilhuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalara Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulani:Jang Biaro. Ditetapkan di Ondong Siau padatangg Maret 2011 BUPATI � IAU TAGULANDANG BIARO |
| h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; dan/atau k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidik sebagaimana dimakaud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara republik indonesia, | 0 / • 2011 |
| (3) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana. . BAB XVII r 'KETENTUAN PID:ANA lj | |
| Pasal 78 ro (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehinqqa merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. " 1 (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yahg tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah | NIP. 19610214 198710 1 001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUANiplAU TAGULANDANG BIARO TAHUN |
| dapat dipidana, dengan pidana µ,enjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (ernpat) kali jumlah pajak terutanq yang tidak atau kura � g bayar. P fl | 2011 NOMOR 5.. ' ·. |
I
�
ff
- (5) Jumlah pajak yang terutang d � lam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka � dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua � puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yar:J,g ,kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (d4 � puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. .
- (1) Tata cara penerbitan SKPD � tau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang: dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati. j
BAB VII - l
Pasal 61

�
��
- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Peraturan Daerah ini diberikan' tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. '
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksudi pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atali kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan � urat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pen:mdang-undangan:'-
t\
!l
BAB VIII - u
Pasal 63

)
- (1) Kepala Daerah dapat menerbitk � n STPD jika:
2. . a. Pajak dalam tahun � rjalan tk!ak atau kurang dibayar;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. .
4. . b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebaga1 akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- (2) Jumlah kekurangan pajak yarig terutang dala � STPD sebaga1man � dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah \_dengan sanksr administratif berupa bunga sel&gt;Eisar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima betas) bulali sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
BAB VIII - u
Pasal 64

- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Sura � Keputusan Pembetulan: Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebab � an 1um � ah pajak yang harus dibayar bertarttbah merupakan dasar penaqihan pa!ak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (1) Kepala Daer � h menentukan tangg\_al jatuh temp\_o pembayara � d � n penyetoran pajak yang terutang pahng lama 30 (bga puluh) han kerja setelah saat terutangnya pajak. 1
i.
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI AOMINISTRASI
i:
- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat membetulkan SPTPD. SKPD. SKPDKB, SKPDKBT, � TPD, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tuhs dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturen Perundang-Un � angan Perpajakan Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat : : . . . . a. Mengurangkan atau msnqhapuskan sanksi admlnistrasi berupa bunga, denda, dan kenaikarfpajak yang lerutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Oaerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib pajak atau bukan karena kesalahannya; d
- b. Mengurangkan atau membatalkan SPTPD, SKPD. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
- e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasar1&lt;an pertimbangan kemampuan membayar wajib. pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitka!l tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukani dan ;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan atau penghapusan .sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
I.
II.
| PENJELASAN ATAS | " - - . . | Pasal12 Cukupjelas |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG. "PAJAK DAERAH" | | Pasal13 Cukupjelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukupjelas |
| PENJELASAN UMUM Bahwa Pajak Daerah merupakan Sumber Pendapatan Daerah · yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan Pembangunan ·Daerah mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, lebih khusus mengatur Pajak Daerah untuk pelayanan masyarakat yang memadai efektif dan efisien di Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai Regulasi Pelaksanaanya di Kabupaten Kepulauan | | Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukupjelas Pasal 18 Cukup jelas |
| Siau Tagulandang Biaro. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukupjelas | | Pasal19 Cukupjelas Pasal20 Cukupjelas Pasal21 |
| Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas | | Cukup jelas Pasal22 Cukup jelas Pasal23 Cukup jelas |
| Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukupjelas | I i I · 1 I I | Pasa124 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal26 |
| Pasal 7 Cukupjelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 | | Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukupjelas |
| Cukupjelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas ;1 H | | Pasal 30 Cukupjelas Pasal31 Cukup jelas |
| r-' | | |
A
\·]
| Pasal32 Cukup jelas | | Pasal52 Cukupjelas |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Cukup jelas Pasal34 Cukupjelas Pasal35 Cukup jelas Pasal36 | | Cukupjelas Pasal54 Cukup jelas Pasal55 Cukup jelas Pasal56 |
| Cukupjelas Pasal37 Cukup jelas Pasal38 Cukup jelas | . l | Cukup jelas Pasal57 Cukup jelas Pasal58 Cukup jelas |
| Pasal39 Cukupjelas Pasal40 Cukup jelas Pasal41 | | Pasal59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal61 |
| Pasal42 Cukupjelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas | I | Pasal62 Cukup jelas Pasal 63 Cukupjelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas |
| Cukup jelas Pasal47 Cukup jelas Pasal48 Cukupjelas | I l l I I | Cukup jelas Pasal67 Cukup jelas Pasal68 Cukup jelas Pasal69 |
| Pasal49 Cukupjelas | | Cukupjelas |
| Pasal50 Cukup jelas Pasal 51 | | Pasal70 Cukupjelas Pasal71 |
| Pasal 72 Cukup jelas | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 73 Cukup jelas Pasal74 | |
| Cukup jelas Pasal75 Cukup jelas Pasal76 Cukup jelas Pasal77 Cukup jelas | PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO |
| | NOMOR 6 TAHUN 2011 RETRIBUSI JASA UMUM TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |
| TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR .55 | peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban; d. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pemungutan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Tagulandang Biaro. Mengingat 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); |
| | 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan |
| | Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 |
| | e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau |
| | Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); |
| | Biaro perlu menyesuaikan dengan Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang dimaksud; |