PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 61 Tahun 2015
Tentang STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016
Berlaku: 4 November 2015
N/A
Preamble

Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran daerah dan penganggaran belanja daerah yang tercantum dalam program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016 sebagai pedoman Penyusunan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
[
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerinta Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran dan pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah
10. 10.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
11. 11.Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
12. 12.Standar Biaya yang bersifat umum, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan biaya kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
BAB II - STANDAR BIAYA
Pasal 2

1. Standar Biaya digunakan sebagai harga satuan umum untuk Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2016.
2. Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB II - STANDAR BIAYA
Pasal 3

Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016, tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Pesisir Selatan ini dapat mengajukan usulan standar biaya khusus kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Tim Pengkajian Produk Hukum Kabupaten untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Khusus.
BAB II - STANDAR BIAYA
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Ditetapkan di Painan Pada tanggal 4 November 2015
Pj. BUPATI PESISIR SELATAN
A L W I S
Diundangkan di Painan
pada tanggal 4 November 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
ERIZON
124
LAMPIRAN
I :
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 61 Tahun 2015
TANGGAL : 4 November 2015
TENTANG : STANDAR BIAYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016
I. BELANJA
Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan. (Permendagri No. 13/2006 Pasal 31 ayat (1)).
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Permendagri No. 13/2006 Pasal 36 ayat (2))
1.1. BELANJA PEGAWAI
Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Permendagri No.13/2006 Pasal 38 ayat (1))
1.1.01. GAJI DAN TUNJANGAN
Gaji dan Tunjangan :
Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan peraturan yang berlaku paling akhir, untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga dan mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam penganggaran agar diperhitungkan penambahan dengan acress yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Gaji dan Tunjangan satu tahun. Dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan yang ditetapkan Pemerintah serta penambahan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil.
Iuran Asuransi Kesehatan :
Dianggarkan untuk pemberian Iuran Asuransi Kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013.
Penghasilan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Uang Representasi dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah besarnya diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tetang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dalam hal Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Perumahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Pasal 20 ayat (1)). Untuk tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
| No | Uraian | Satuan | Standar (Rp,-) |
|------|--------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1 | Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Orang/bulan | 6.750.000,- |
| 2 | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Orang/bulan | 5.750.000,- |
Catt : untuk realisasi/pembayaran tunjangan perumahan berdasarkan hasil apraisal, ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang diajukan oleh Sekretaris DPRD.
Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati
Pengaturan Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
1.1.02. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
Tambahan Penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. (Permendagri No.59/2007 Pasal 39 ayat (2).
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
| No | Nama Jabatan | Satuan | Standar (Rp) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 1. | Sekretaris Daerah | OB | 3.250.000 |
| 2. | Asisten dan Staf Ahli | OB | 2.500.000 |
| 3. | Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Inspektorat | OB | 2.025.000 |
| 4. | Kepala Kantor, Kepala Bagian, Sekretaris pada Badan /Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inspektorat/Inspektur Pembantu | OB | 1.260.000 |
| 5. | Kepala Bidang, Sekretaris Camat | OB | 980.000 |
| 6. | Kasubag, Kasubid, Kasi dan Pejabat Eselon IV.A | OB | 540.000 |
| 7. | Pejabat Eselon IV.B | OB | 490.000 |
| 8. | Staf | | |
| | - Golongan IV | OB | 350.000 |
| | - Golongan III | OB | 300.000 |
| | - Golongan II | OB | 250.000 |
| | - Golongan I | OB | 200.000 |
1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
- a. Tunjangan Komunikasi Intesif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
- b. Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD).
- c. Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :
1. Tinggi
5. Bagi Daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
6. Sedang
2. Bagi Daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah Sedang, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
3. Rendah Bagi daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah Rendah, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 1(satu) kali uang representasi Ketua DPRD.
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- a. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
- b. Bagi daerah dengan kemampuan keuangan tinggi, belanja Penunjang Operasional Pimpinan disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- c. Bagi daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah Sedang, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh wakil Ketua DPRD.
- d. Bagi Daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah Rendah, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1½ (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh wakil Ketua DPRD.
- e. Penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan berdasarkan pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD seharihari dan tidak untuk keperluan pribadi.
- f. Penentuan klasifikasi kemampuan keuangan daerah dan besaran tunjangan komunikasi intensif dan belanja penunjang operasional pimpinan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
Biaya Penunjang Operasional Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah dipergunakan untuk koordinasi, penangulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Daerah).
Besarnya Biaya Penunjang Operasional Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/kota, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut (Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kep90ala Daerah).
1. Sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen);
2. Di atas Rp 5 milyar sampai dengan Rp 10 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
3. Di atas Rp 10 milyar sampai dengan Rp 20 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen);
4. Di atas Rp 20 milyar sampai dengan Rp 50 milyar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh persen);
5. Di atas Rp 50 milyar sampai dengan Rp 150 milyar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen);
6. Di atas Rp 150 milyar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen);
1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Besaran pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati (Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan).
Biaya Pemungutan Pajak
1. Besarnya insentif pemungutan pajak ditetapkan paling tinggi 5% dari rencana penerimaan pajak tahun berkenaan (Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
2. Pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
1.1.05. Biaya Pemungutan Retribusi Daerah
1. Besarnya insentif pemungutan retribusi ditetapkan paling tinggi 5% dari rencana penerimaan retribusi tahun berkenaan (Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
2. Pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
1.1.04. BELANJA HIBAH
1. Belanja hibah dianggarkan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan
daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya (Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012).
2. Belanja Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
3. Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
4. Naskah perjanjian hibah daerah tersebut huruf c sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan (Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011).
5. Batasan pemberian hibah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
1.1.05. BELANJA BANTUAN SOSIAL
Dipergunakan untuk bantuan sosial dalam bentuk uang dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012. Untuk belanja bantuan sosial persyaratan penerima dan besarannya diatur dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan.
1.1.06. BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAH NAGARI
Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Nagari
Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan (Pajak dan Retribusi) Daerah) Kabupaten kepada Pemerintah Nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
1.1.07. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH NAGARI
Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus kepada Pemerintah Nagari dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
1.1.08. BELANJA TIDAK TERDUGA
Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup (Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006).
II. BELANJA LANGSUNG
Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006).
2.1. BELANJA PEGAWAI
Belanja Pegawai untuk pengeluaran honorarium dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
2.1.1. Honorarium Pegawai Negeri Sipil
2.1.1.1. Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan
1. Pengelolaan Kegiatan
1. Program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (SKPD/PPKD) dihitung sebagai akumulasi dana belanja langsung yang dikelola dalam penghitungan Honorarium pengelola program/kegiatan.
2. Honorarium Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan SKPD/PPKD dianggarkan selama 12 (dua belas) bulan.
3. Untuk kegiatan yang pelaksanaannya kurang dari 12 (dua belas) bulan dihitung berdasarkan waktu pelaksanaan kegiatan.
4. Honorarium pengelola program/kegiatan ini dianggarkan pada salah satu kegiatan yang menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
5. Khusus untuk dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (kegiatan yang BOP-nya yang tidak disediakan oleh APBN), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) disetarakan dengan Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Besaran Honor PA, KPA, PPK, PPTK, PPK SKPD/PPKD dan Bendahara diatur sebagai berikut :
Bendaha ra SKPD/
PPKD &amp;
Pengurus
Barang
250.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
| | | | Standar Honor (Rp.) | Standar Honor (Rp.) | Standar Honor (Rp.) | Standar Honor (Rp.) | Standar Honor (Rp.) | Standar Honor (Rp.) |
|-----|--------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| N o | Pagu Dana (Rp.) | Sat ua n | PA | KPA | PPK B/J | PPTK | PPK SKPD dan PPKD | ra |
| 1 | 0-500 juta | OB | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 300.000 | 300.000 | |
| 2 | > 500 jt-1 milyar | OB | 700.000 | 650.000 | 500.000 | 400.000 | 400.000 | |
| 3 | >1 milyar- 5 milyar | OB | 900.000 | 750.000 | 600.000 | 500.000 | 450.000 | |
| 4 | >5 milyar - 10 milyar | OB | 1.000.000 | 850.000 | 800.000 | 700.000 | 500.000 | |
| 5 | > 10 milyar - 50 milyar | OB | 1.100.000 | 950.000 | 900.000 | 800.000 | 550.000 | |
| 6 | > 50 milyar - 100 Milyar | OB | 1.200.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 900.000 | 600.000 | |
Disamping besaran honor pada tabel di atas, disediakan honor jika diperlukan sebagai berikut:
1. Staf PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) SKPD/PPKD Rp.250.000/bulan
2. Bendahara Gaji, Bendahara pengeluaran pembantu dan Pengurus Barang Pembantu SKPD/PPKD Rp.200.000/bulan
Keterangan :
1. Untuk tunjangan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan staf PPK SKPD dapat dibayarkan jika laporan keuangan bulanan Satuan Kerja Perangkat Daerah telah diserahkan ke Bendahara Umum Daerah.
2. Apabila KPA bertindak sebagai PPK maka honor yang dibayarkan adalah Honor KPA.
3. Surat rekomendasi dari Bendahara Umum Daerah tentang kelengkapan laporan.
2. Honor Kepanitiaan
Honor kepanitian hanya dapat dianggarkan terhadap kegiatan bersifat koordinasi yang melibatkan lebih dari 2 (dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tidak dapat diselesaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi. Untuk jumlah anggota sekretariat maksimal 3 (tiga) orang
1. Honor Tim Koordinasi untuk penyusunan produk hukum kebijakan daerah yang
meliputi : Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penyusunan Neraca Daerah, Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Pertanggungjawaban Akhir Jabatan Kepala Daerah, Penyusunan Studi Pendahuluan (Background Study) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, diatur sebagai berikut :
| No. | Jabatan | Satuan | Standar (Rp) |
|-------|------------------------|----------|----------------|
| 1 | Penanggung Jawab | OP | 4.000.000 |
| 2 | Wakil Penanggung Jawab | OP | 3.500.000 |
| 3 | Pembina/Koordinator | OP | 3.250.000 |
| 4 | Ketua | OP | 3.000.000 |
| 5 | Wakil Ketua | OP | 2.750.000 |
| 6 | Sekretaris | OP | 2.500.000 |
| 7 | Anggota | OP | 2.000.000 |
| 8 | Sekretariat | OP | 1.000.000 |
2. Honor Tim Koordinasi diluar produk hukum kebijakan daerah (Perda/Ranperda dan Perbup) :
- a. Penyusunan Laporan Kinerja, Penetapan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Tim Fasilitasi Pemekaran Kabupaten, Tim Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Umum, Panitia dan Seleksi Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Dokumen Tahunan Kabupaten, Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Analisa APBD diatur sebagai berikut :
- b. Tim Pengkoreksian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Tim Penghapusan Aset, dan Tim Penaksir Aset diatur sebagai berikut :
- c. Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Plafon Prioritas Anggaran Sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur sebagai berikut :
- d. Majelis Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (MTPKN/D), di atur sebagai berikut :
- e. Tim Koordinasi Keuangan Nagari, Penanggulangan Kemiskinan, Monitoring dan Evaluasi Raskin, Pengamanan Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan, Pemerintahan, Kenegaraan, Festival Daerah Berskala Propinsi, Nasional dan Internasional, diatur sebagai berikut:
- f. Tim Asistensi Penyusunan Peraturan Daerah, diatur sebagai berikut :
- g. Tim Asistensi Pembentukan Peraturan Bupati, diatur sebagai berikut :
- h. Tim Bantuan Hukum Peradilan Kabupaten Pesisir Selatan, diatur sebagai berikut :
- i. Tim Verifikasi Tender (Sanggah Banding), diatur sebagai berikut :
- j. Tim Pembina Jasa Konstruksi dan Tim Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan, diatur sebagai berikut :
- k. Tim Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan, Penyusunan Standar Biaya, Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan, Penyusunan Standar Harga Barang, Forum Data Informasi Pembangunan Daerah, Tinjauan Perkembangan Perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan, Kerjasama Wilayah, Profil Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tim Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan (Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan), Tim Analisa APBD, Tim Asistensi Renstra, Tim Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial, Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Khusus Keuangan kepada Nagari/Desa, Honor Tim Pembuatan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), Honor Tim Penyusunan Buku BIP dan Profil Kependudukan dan Honor Tim Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)diatur sebagai berikut :
- l. Tim Majelis Pertimbangan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, diatur sebagai berikut :
- m. Tim Perencanaan Pengadaan Tanah, Persiapan Pengadaan Tanah, Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemda dan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan, diatur sebagai berikut :
| No. | Jabatan | Satuan | Standar (Rp) |
|-------|----------------|----------|----------------|
| 1 | Pengarah | OP | 1.500.000 |
| 2 | Wakil Pengarah | OP | 1.250.000 |
| 3 | Koordinator | OP | 1.000.000 |
| 4 | Ketua Tim | OP | 900.000 |
| 5 | Sekretaris | OP | 800.000 |
| 6 | Anggota | OP | 700.000 |
| 7 | Sekretariat | OP | 300.000 |
| No. | Jabatan | Satuan | Standar (Rp) |
|-------|-------------|----------|----------------|
| 1 | Ketua | OP | 1.000.000 |
| 2 | Wakil Ketua | OP | 750.000 |
| 3 | Sekretaris | OP | 600.000 |
| 4 | Anggota | OP | 500.000 |
| 5 | Sekretariat | OP | 300.000 |
| No. | Jabatan | Satuan | Standar (Rp) |
|-------|-------------------|----------|----------------|
| 1 | Pengarah | OP | 2.500.000 |
| 2 | Wakil Pengarah | OP | 2.250.000 |
| 3 | Koordinator | OP | 2.000.000 |
| 4 | Wakil Koordinator | OP | 1.750.000 |
| 5 | Sekretaris | OP | 1.500.000 |
| 6 | Anggota | OP | 1.250.000 |
| 7 | Sekretariat | OP | 700.000 |
| No. | Jabatan | Satuan | Standar (Rp) |
|-------|------------------------|----------|----------------|
| 1 | Penanggung Jawab | Otr | 1.300.000 |
| 2 | Wakil Penanggung Jawab | Otr | 1.200.000 |
| 3 | Ketua | Otr | 1.100.000 |
| 4 | Wakil Ketua | Otr | 1.000.000 |
| 5 | Sekretaris | Otr | 900.000 |
| 6 | Anggota | Otr | 700.000 |
| 7 | Sekretariat | Otr | 500.000 |
| No. | Jabatan | Satuan | Standar (Rp) |
|-------|------------------------|----------|----------------|
| 1 | Penanggung Jawab | OP | 750 |
| 2 | Wakil Penanggung Jawab | OP | 650 |
| 3 | Ketua | OP | 550 |
| 4 | Wakil Ketua | OP | 500 |
| 5 | Sekretaris | OP | 400 |
| 6 | Anggota | OP | 350 |
| 7 | Sekretariat | OP | 300 |
| No. | Jabatan | Satuan | Standar (Rp) |
|-------|------------------------|----------|----------------|
| 1 | Penanggung Jawab | OP | 500 |
| 2 | Wakil Penanggung Jawab | OP | 450 |
| 3 | Ketua | OP | 400 |
| 4 | Wakil Ketua | OP | 350 |
| 5 | Sekretaris | OP | 300 |
| 6 | Wakil Sekretaris | OP | 250 |
| 7 | Anggota | OP | 200 |
| No. | Jabatan | Satuan | Standar (Rp) |
|-------|------------------------|----------|----------------|
| 1 | Penanggung Jawab | OP | 300 |
| 2 | Wakil Penanggung Jawab | OP | 275 |
| 3 | Ketua | OP | 250 |
| 4 | Wakil Ketua | OP | 225 |
| 5 | Sekretaris | OP | 200 |
| 6 | Wakil Sekretaris | OP | 175 |
| 7 | Anggota | OP | 150 |
| No. | Jabatan | Satuan | Standar (Rp) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1. | Honor Tim Kuasa Hukum | | |
| | Honor Tim Kuasa Hukum untuk Peradilan Tingkat Pertama PTUN | Org/sidang/ kasus | 400.000 |
| | Honor Tim Kuasa Hukum untuk Peradilan Tingkat Pertama Perdata | Org/sidang/ kasus | 350.000 |
| 2. | Honor Pembuatan Gugatan/Kasus | Kasus | 750.000 |
| 3. | Honor Pembuatan Jawaban/Kasus | Kasus | 750.000 |
| 4. | Honor Pembuatan Duplik/Kasus | Kasus | 750.000 |
| 5. | Honor Pembuatan Replik/Kasus | Kasus | 750.000 |
| 6. | Honor Pembuatan Kesimpulan/Kasus | Kasus | 750.000 |
| 7. | Honor Pembuatan Memori Banding/ Kasasi per kasus | Kasus | 1.000.000 |
| 8. | Honor Pembuatan Memori Peninjauan Kembali/Kontra Peninjauan Kembali per kasus | Kasus | 1.000.000 |
| 9. | Honor Pembuatan Kontra Memori Banding/Kasasi per kasus | Kasus | 1.000.000 |
| 10. | Honor Pembuatan Gugatan/Kasus | Kasus | 1.000.000 |
|-------|---------------------------------|-------------|-------------|
| 11 | Honor Saksi Persidangan/orang | Orang/Kasus | 250 |
| No. | Jabatan | Satuan | Standar (Rp) |
|-------|------------------------|----------|----------------|
| 1 | Penanggung Jawab | OT | 2.000.000 |
| 2 | Wakil Penanggung Jawab | OT | 1.750.000 |
| 3 | Ketua | OT | 1.500.000 |
| 4 | Sekretaris | OT | 1.250.000 |
| 5 | Anggota | OT | 1.000.000 |
| 6 | Sekretariat | OT | 750.000 |
| No. | Jabatan | Satuan | Standar (Rp) |
|-------|------------------------|----------|----------------|
| 1 | Pelindung | OT | 1.500.000 |
| 2 | Penanggung Jawab | OT | 1.250.000 |
| 3 | Wakil Penanggung Jawab | OT | 1.000.000 |
| 4 | Ketua | OT | 900.000 |
| 5 | Sekretaris | OT | 750.000 |
| 6 | Anggota | OT | 500.000 |
| 7 | Sekretariat | OT | 300.000 |
| No. | Jabatan | Satuan | Standar (Rp) |
|-------|------------------------|----------|----------------|
| 1 | Penanggung Jawab | OT | 1.000.000 |
| 2 | Wakil Penanggung Jawab | OT | 900.000 |
| 3 | Koordinator | OT | 800.000 |
| 4 | Ketua Tim | OT | 700.000 |
| 5 | Wakil Ketua Tim | OT | 600.000 |
| 6 | Sekretaris | OT | 500.000 |
| 7 | Anggota | OT | 400.000 |
| 8 | Sekretariat | OT | 300.000 |
| No | Kedudukan Dalam Tim | Satuan | Standar (Rp) |
|------|-----------------------|----------|----------------|
| 1 | Ketua | OP | 1.500.000 |
| 2 | Sekretaris | OP | 1.250.000 |
| 3. | Anggota | OP | 1.250.000 |
|------|-------------|------|-------------|
| 4 | Sekretariat | OP | 500 |
| No | Kedudukan Dalam Tim | Satuan | Standar (Rp) |
|------|-----------------------|----------|----------------|
| 1 | Penanggung Jawab | OT | 700 |
| 2 | Ketua | OT | 600 |
| 3 | Wakil Ketua | OT | 500 |
| 4 | Sekretaris | OT | 400 |
| 5 | Anggota | OT | 300 |
| 6 | Sekretariat | OT | 200 |
n. Tim Pengendalian Inflasi Daerah
| No | Kedudukan Dalam Tim | Satuan | Standar (Rp) |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 2. | Penanggung Jawab Wakil Penanggung jawab | OT OT | 700.000 600.000 |
| Tim Koordinasi | Tim Koordinasi | Tim Koordinasi | Tim Koordinasi |
| 1. | Ketua | OT | 600.000 |
| 2. | Wakil Ketua | OT | 500.000 |
| 3. | Anggota | OT | 400.000 |
| Tim Teknis | Tim Teknis | Tim Teknis | Tim Teknis |
| 1. | Ketua | OT | 700.000 |
| 2. | Sekretaris | OT | 600.000 |
| 3. | Anggota | OT | 400.000 |
| 4. | Sekretariat | OT | 300.000 |
- o. Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut :
- p. Tim Pelatihan Anggota Paskibraka Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut:
| No | Kedudukan Dalam Tim | Satuan | Standar (Rp) |
|------|------------------------|----------|----------------|
| 1 | Penanggung Jawab | OT | 700 |
| 2 | Wakil Penanggung Jawab | OT | 600 |
| 3 | Ketua | OT | 500 |
| 4 | Wakil Ketua | OT | 450 |
| 5 | Sekretaris | OT | 400 |
| 6 | Anggota | OT | 350 |
| 7 | Sekretariat | OT | 300 |
| No | Kedudukan Dalam Tim | Satuan | Standar (Rp) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 1 | Tim Pelatih (Pelatih Teknis), dibayarkan maksimal18 hari | OH | 100 |
| 2 | Pejabat Upacara (Pejabat Upacara, Perwira Upacara, Komandan Upacara, Komandan Kompi, Pengawal Tugu, Pembantu Umum), dibayarkan selama 4 hari. | OH | 100 |
| 3 | Pendamping Paskibraka, dibayarkan selama 10 hari | OH | 100 |
| 4 | Anggota Paskibraka,(dibayarkan paket/orang) | OP | 600 |
q. Musabaqah Tilawatil Qur'an :
- a. Panitia Musabaqah Tilawatil Qur'an, sebagai berikut :
- b. Dewan Hakim, Pelatih/Official, Peserta dan Pedamping, sebagai berikut :
| No | Kedudukan Dalam Tim | Satuan | Standar (Rp) |
|------|------------------------|----------|----------------|
| 1 | Penanggung Jawab | OP | 700 |
| 2 | Wakil Penanggung Jawab | OP | 600 |
| 3 | Ketua | OP | 500 |
| 4. | Wakil Ketua | OP | 450.000 |
|------|---------------|------|-----------|
| 5 | Sekretaris | OP | 400 |
| 6 | Anggota | OP | 350 |
| 7 | Sekretariat | OP | 300 |
| No | Kedudukan Dalam Tim | Honor/hari (Rp.) | Standar (Rp) |
|------|-------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | Koordinator Dewan Hakim | OH | 450 |
| 2 | Ketua Dewan Hakim | OH | 400 |
| 3 | Sekretaris Dewan Hakim | OH | 350 |
| 4 | Anggota | OH | 300 |
| 5 | Pelatih/Official | OH | 300 |
| 6 | Peserta | OH | 100 |
| 7 | Pendamping | OH | 100 |
r. Operasional Mesjid Akbar Baiturrahman Painan
| No | Kedudukan Dalam Tim | Satuan | Standar (Rp) |
|------|---------------------------------|----------|----------------|
| 1 | Imam Mesjid | OB | 1.500.000 |
| 2 | Garin/Muazzim | OB | 1.000.000 |
| 3 | Tenaga Kebersihan | OB | 1.000.000 |
| 4 | Guru Taman Pendidikan Al Qur'an | OB | 750.000 |
| 5 | Kontrak Rumah Imam maksimal | OT | 7.000.000 |
| 6 | Khatib Jumat | OK | 250.000 |
- s. Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), diatur sebagai berikut :
- t. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), diatur sebagai berikut :
- u. Tim Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, diatur sebagai berikut :
- v. Honor Tim Penilai Kinerja Internal Triwulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Tim Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Tim Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2015 dan Tim Sosialisasi dan Pendataan Guru Taman Pendidikan Alquran/Madrasah Diniyah Awaliyah Kabupaten Pesisir Selatan, diatur sebagai berikut :
- w. Honor Tim Pelaksana Pelayanan Pelayanan Dokumen Kependudukan, diatur sebagai berikut :
- Honor yang dibayar Tahunan, diatur sebagai berikut :
- Honor yang dibayar Bulanan, diatur sebagai berikut : Untuk PNS
| No | Kedudukan Dalam Tim | Satuan | Standar (Rp) |
|------|------------------------|----------|----------------|
| 1 | Ketua | Otr | 1.000.000 |
| 2 | Wakil Ketua | Otr | 850.000 |
| 3 | Pelaksana Harian | Otr | 750.000 |
| 4 | Wakil Pelaksana Harian | Otr | 650.000 |
| 5 | Sekretaris | Otr | 550.000 |
| 6 | Anggota | Otr | 450.000 |
| 7 | Sekretariat | Otr | 250.000 |
| No | Kedudukan Dalam Tim | Satuan | Standar (Rp) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Dewan Penasehat | Dewan Penasehat | Dewan Penasehat | Dewan Penasehat |
| 1. | Ketua | Otr | 1.000.000 |
| 2. | Wakil Ketua | Otr | 850.000 |
| 3. | Sekretaris | Otr | 650.000 |
| 4. | Anggota | Otr | 500.000 |
| Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat | Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat | Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat | Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat |
| 1. | Ketua | Otr | 750.000 |
| 2. | Wakil Ketua | Otr | 650.000 |
| 3. | Sekretaris | Otr | 500.000 |
| 4. | Anggota | Otr | 400.000 |
| 5. | Sekretariat | Otr | 250.000 |
| No | Kedudukan Dalam Tim | Satuan | Standar (Rp) |
|------|------------------------|----------|----------------|
| 1 | Pengarah | OT | 700 |
| 2 | Wakil Pengarah | OT | 650 |
| 3 | Penanggung Jawab | OT | 600 |
| 4 | Wakil Penanggung Jawab | OT | 550 |
| 5 | Ketua | OT | 500 |
| 6 | Sekretaris | OT | 450 |
| 7 | Anggota | OT | 400 |
| 8 | Sekretariat | OT | 300 |
| No | Kedudukan Dalam Tim | Satuan | Standar (Rp) |
|------|------------------------|----------|----------------|
| 1 | Pengarah | OT | 700 |
| 2 | Wakil Pengarah | OT | 650 |
| 3 | Penanggung Jawab | OT | 600 |
| 4 | Wakil Penanggung Jawab | OT | 550 |
| 5 | Ketua | OT | 500 |
| 6 | Sekretaris | OT | 450 |
| 7 | Anggota | OT | 400 |
| 8 | Sekretariat | OT | 300 |
| No | Kedudukan Dalam Tim | Satuan | Standar (Rp) |
|------|------------------------|----------|----------------|
| 1 | Pengarah | OT | 2.500.000 |
| 2 | Wakil Pengarah | OT | 2.250.000 |
| 3 | Penanggung Jawab | OT | 2.000.000 |
| 4 | Wakil Penanggung Jawab | OT | 1.900.000 |
| 5 | Koordinator | OT | 1.800.000 |
| 6 | Wakil Koordinator | OT | 1.700.000 |
| 7 | Supervisor | OT | 1.600.000 |
| 8 | Verifikator | OT | 1.500.000 |
| 9 | Anggota | OT | 1.300.000 |
| No | Kedudukan Dalam Tim | Satuan | Standar (Rp) |
|------|-----------------------------------------------------|----------|----------------|
| 1 | Supervisor data base | OB | 300 |
| 2 | Administrator data base | OB | 250 |
| 3 | Teknisi perangkat Keras | OB | 200 |
| 4 | Operator pendaftaran penduduk | OB | 200 |
| 5 | Operator pencatatan sipil | OB | 200 |
| 6 | Register pendaftaran penduduk | OB | 200 |
| 7 | Register pencatatan sipil | OB | 200 |
| 8 | Register kecamatan | OB | 150 |
| 9 | Register perkawinan, Register perceraian | OB | 75 |
| 10 | Register Nagari, Register kelahiran Dinas Kesehatan | OB | 50 |
Untuk Non PNS
| No | Kedudukan Dalam Tim | Satuan | Standar (Rp) |
|------|------------------------------------------|----------|