PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 42 Tahun 2014
Tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Berlaku: 3 Tahun 2011
N/A
Preamble

Menimbang: a. bahwa
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan W alikota Manado tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
dalam rangka pelaksanaan Pasal 103 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
- Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
0
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor07 /PRT /M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINF0/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
13. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Manado;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.
0
BAB II - KEWENANGANPEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 2

- ( 1) W alikota berwenang melakukan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi kepada W ajib Retribusi.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
BAB IV - TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Setiap wajib retribusi yang memanfaatkan ruang untuk: menara telekomunikasi wajib membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung berdasarkan 2 (dua} persen dari NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.
- a. pembayaran Retribusi untuk tahun pertama:
- (3) Tata cara membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
- a) mencatumkan Nomor Induk Kependudukan dan nama lengkap pemohon dalam surat permohonan;
- b) fotocopy akta pendirian badan dan/ atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang, apabila pemohon adalah badan;
- d) foto copy SPPT PBB atau surat keterangan mengenai besaran PBB yang harus dibayar pada tahun berjalan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, dalam hal SPPT PBB belum terbit; dan
- c) fotocopy lzin Operasional Menara dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- e) surat kuasa bermeterai cukup dengan mencatumkan Nomor Induk: Kependudukan dan nama lengkap penerima kuasa, apabila permohonan diwakilkan kepada pihak lain.
2. petugas loket pada Dinas Komunikasi dan Informatika memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan;
0
0
3. dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 belum lengkap dan benar, maka petugas loket pada Dinas Komunikasi dan Informatika mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;
5. petugas loket pada Dinas Komunikasi dan Informatika menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Kepala Seksi Perizinan dan Retribusi Jasa Komunikasi;
3. 4.dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 telah lengkap dan benar, maka petugas loket pada Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk dan memberikan tanda terima kepada pemohon;
6. Kepala Seksi Perizinan dan Retribusi Jasa Komunikasi melakukan penelitian terhadap berkas permohonan dan melakukan klarifikasi mengenai besaran NJOP PBB bangunan menara ke Dinas Pendapatan;
8. petugas loket pada Dinas Komunikasi dan Informatika mencatat SKRD dalam buku agenda surat keluar dan diberi nomor register serta stempel, selanjutnya SKRD diserahkan kepada pemohon;
7. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6, Kepala Seksi Perizinan dan Retribusi Jasa Komunikasi menghitung besaran retribusi yang harus dibayar dan menyiapkan konsep serta membubuhkan paraf pada SKRD, selanjutnya menyampaikan konsep SKRD kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pelayanan Jasa Komunikasiuntuk diparaf, dan diteruskan kepadaKepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk ditandatangani;
9. Pemohon mengambil SKRD pada petugas loket Dinas Komunikasi dan Informatika, selanjutnya membayar retribusi paling lambat pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SKRD ke Bendahara Penerimaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. 11.Bendahara Penerimaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika menerima pembayaran retribusi dan kepada pemohon diberikan SSRD dan plat sebagai tanda lunas pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang harus dipasang di bangunan menara telekomunikasi.
10. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi sebagaimana tercantum dalam SKRD merupakan hari libur atau hari yang diliburkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran retribusi dilakukan pada hari kerja terakhir sebelum hari libur atau hari yang diliburkan tersebut;
pembayaran Retribusi untuk tahun kedua dan seterusnya:
2. Kepala Seksi Perizinan dan Retribusi Jasa Komunikasi menyiapkan serta membubuhkan paraf pada konsep perhitungan besaran retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi, selanjutnya menyampaikan konsep perhitungan retribusi dimaksud kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pelayanan Jasa Komunikasi untuk ditandatangani;
1. Kepala Seksi Perizinan dan Retribusi Jasa Komunikasi melakukan klarifikasi mengenai besaran NJOP PBB bangunan menara ke Dinas Pendapatan dalam rangka perhitungan besaran retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi;
3. Setiap tahunnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumSKRD diterbitkan, petugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika menyampaikan perhitungan besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada wajib retribusi;
0
0
4. Berdasarkan hasil perhitungan besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Kepala Seksi Perizinan dan Retribusi Jasa Komunikasi menyiapkan konsep dan membubuhkan paraf pada SKRD serta menyampaikan konsep SKRD kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pelayanan Jasa Komunikasi untuk diparaf, selanjutnya diteruskan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk ditandatangani;
6. Dalam hal tanggal berakhirnya masa · retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 5 merupakan hari libur atau hari yang diliburkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, maka tanggal dan nomor register yang dicantumkan dalam SKRD yaitu sesuai dengan tanggal pada hari kerja terakhir sebelum hari libur atau hari yang diliburkan tersebut;
5. Petugas loket pada Dinas Komunikasi dan lnformatika mencatat SKRD dalam buku agenda surat keluar dan diberi nomor register serta stempel dengan memperhatikan sisa waktu masa retribusi terhadap objek retribusi tahun sebelumnya yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa retribusi, selanjutnya SKRD diserahkan kepada wajib retribusi;
7. Wajib retribusi mengambil SKRD pada petugas loket Dinas Komunikasi dan Informatika, selanjutnya membayar retribusi paling lambat pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SKRD ke Bendahara Penerimaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. Bendahara Penerimaan menerima pembayaran retribusi dan kepada wajib retribusi diberikan SSRD dan plat sebagai tanda lunas pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang harus dipasang di bangunan menara telekomunikasi.
- (4) Hasil penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (5) Bagan alur tata cara membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
BAB IV - TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 5

- (2) Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
2. ( 1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
3. {3) Dalam jangka waktu 7 {tujuh) hari setelah tanggal surat teguran disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) retribusi terutang belum dilunasi, maka ditagih dengan diterbitkan STRD.
- (5) Surat teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
0
BAB VI - PENGALIHAN STATUS KEPEMILIKAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 6

- (1) Pemilik menara telekomunikasi wajib memberitahukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika apabila terjadi transaksi jual beli kepada pihak lain.
- (2) Pemilik menara telekomunikasi yang baru wajib membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
BAB VII - BENTUK NASKAH DINAS
Pasal 7

- (1) Naskah Dinas yang digunakan dalam pemungutan retribusi meliputi:
- a. SKRD;
- c. SSRD; dan
- b. STRD;
- d. Surat Teguran.
- (2) Bentuk Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Waiikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.
| DINAS KOMUNJICASJ DAN INFORMATIICAKOTAMANADO | DINAS KOMUNJICASJ DAN INFORMATIICAKOTAMANADO |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| JABATAN | PARAF |
| WALJKOTAMANADO | Mohonuntuk dltanda- tangani |
| WAKILWALIKOTA MANADO | |
| RETARJS DAERAH KOTA MANADO | |
| ASISTEN PEMERJNTAHANDAN KESRA | |
| KEPALA DINAS KOMINFO | |
| KEPALABAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG- UNOANG.l.N | |
| SEKRETARIS DINAS KOMJNFO | |
| KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PELAYANAN JASA KOMUNIICASI | |
| KEPALA SEKSJ PERIZINAN DAN PELAYANAN RETRIBUSJ | |
Diundan!kan di pada tanggal SEKRET
BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN
Ditetapkan di Manado pada tanggal 19 /.,~ ttJ+,J 2 o ''1. WALIKOTA MANADO,
NO MOR
lampiran I Peraturan Walikota Manado
Nomor
Tanggal :
BAGAN ALUR TATA CARA MEMBAYAR RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
a. Pembayaran Retribusi untuk Tahun Pertama
| URAIAN | URAIAN | Pemohon | Petugas Lok et | 'Bendahara Penerimaan | Kepala Seksi Perlzlnan dan Retrfbusl Jasa Komunikasl | Dinas Pendapatan Daerah | Kepala Bldang Pengawasan dan Pelayanan Jasa Komunlkasl | Kepala Dinas Komunlkasl dan lnformatika |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Dinas Komunikasi dan lnformatika dengan dilampiri persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku; | { mulai 1 ~ | ri. | | | | | |
| 2 | petugas loket pada Dinas Komunikasi dan lnformatika memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan; | Belum lengka | J I ~ | | | | | |
| 3 | dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 belum lengkap dan benar, maka petugas ket pada Dinas Komunikasi dan lnformatika engembalikan ber'Kasdimaksud kepada pemohon; | 2J | Leng~ benar | ap dan | | | | |
| 4 | dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 telah lengkap dan benar, maka petugas foket pada Dinas Komunlkasl dan lnformatika melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk dan memberikan tanda terima kepada pemohon; | c=J• | ,~ c | | | | | |
| 5 | petugas loket pada Dinas Komunikasl dan lnformatika menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Kepala Seksi Perizinan dan Retribusi Jasa Telekomunikasi; | | ' D | | | | | |
| 6 | Kepala Seksi Perizinan dan Retribusi Jasa Telekomunikasi melakukan penelitian terhadap berkas permohonan dan melakukan klarifikasi mengenai besaran NJOP PBB ke Dinas Pendapatan Daerah; | | | | ~ | >c::J | | |
| 7 | berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, Kepala Seksi Perizinan dan Retribusi Jasa Telekomunikasi menghitung besaran retribusi yang harus dibayar dan menyiapkan konsep dan membubuhkan paraf pada SKRD, serta menyampaikan konsep SKRD kepada epala Bidang Pengawasan dan Pelayanan Jasa _..) munikasi untuk diparaf, selanjutnya diteruskan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan lnformatika untuk ditandatangani; | | | | ,r, | | - r | r |
| 8 | petugas loket pada Dinas Komunikasi dan lnformatika mencatat SKRD dalam bu.kuagenda surat keluar dan diberi nomor register serta stempel, selanjutnya SKRD diserahkan kepada pemohon; | ~ | CJ | | | | | |
| 9 | Pemohon mengambil SKRD pada petugas loket Dinas Komunikasi dan lnformatika, selanjutnya membayar retribusi paling lambat pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SKRD ke Bendahara Penerimaan pada Dinas Komunikasi dan lnformatika; | | | - r | | | | |
| 10 | Dalam hal tanggaf jatuh tempo pembayaran retribusi sebagaimana tercantum dalam SKRD merupakan hari libur atau hari yang diliburkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, malc:a pembayaran retribusi dilakukan pada hari kerja terakhir sebelum hari libur atau hari yang diliburkan tersebut; | | | | | | | |
| 11 | Bendahara Penerimaan pada Dinas Komunikasi dan lnformatika menerima pembayaran retribusi dan kepada pemohon diberikan SSRD dan plat sebagai tanda lunas pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang harus dipasang di bangunan menara telekomunikasi. | ~ | | | | | | |
| URAIAN | URAIAN | Pemohon | Petugas Loket | Benda hara Penerimaan | Kepala Seksi Perizinan dan Retribusi Jasa Komunikasi | Dinas Pendapatan Daerah | Kepala Bidang Pengawasan dan Pelayanan Jasa Kornunlkasi | Kepala Din as Komunikasi d.i!I! lnformatika |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | Kepala Seksi Perizinan dan Retribusi Jasa Telekomunikasi melakukan klarifikasi mengenai besaran NJOP PBB ke Oinaa Pendapatan den Pengelolaan Keuangan dalam rangka perhitungan besaran retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi; | | | | I mulai l 6- | t-+CJ | | |
| 2 | Kepaia Seksi i>erizinan dan Retribusi Jasa Telekomunikasi menyiapkan dan membubuhkan paraf pada konsep perhitungan besaran retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi, serta menyampaikan konsep ~rhit1mg[in r~\rjl;lll!?i dim1_1k!!l;I\I k~P\3~ K~P.\31\3 ~i<;l1_1ng Pengawasan dan Pelayanan Jasa Komunikasi untuk ditandatan11ani; | | | | •I, | | . | |
| 3 | Setiap tahunnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum SKRD diterbitkan, petugas pada Dinas KomunikaSi dan lnfotrnatika rnenyampaikan perhitungan besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 2 keoada waiib retnbusi: | CJ | | ... | | | | |
| 4 c | Berdasarkan hasil perhitungan besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Kepala Seksi Perizinan dan Retribusi Jasa Telekomunikasi menyiapkan konsep dan membubuhkan paraf pada SKRD serta menyampaikan konsep SKRD kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pelayanan Jasa T.lc!nik!!Si 1;1ntl;tk diparJ!f.~l(inj_utny13 <;lit~ruskan kepa<ia pala Dinas Komunikasi dan lnformatika untuk | | | | r | | r | ~ ~ |
| 5 | itandatanaani; petugas loket pada Dinas Komunikasi dan lnformatika mencatat SKRD dalam buku agenda surat keluar dan dibeti nomor reQistet serta stempel dengan memperhatikan sisa waktu masa retribusi terhadap objek retribusi tahun sebelumnya yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa retribusi, selanjutnya SKRD diserahkan keoada waiib retnbusl: | CJ+D | | | | | | |
| 6 | Dalam hal tanggal berakhimya masa retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 5 merupakan hari libur atau hari yang diliburkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tanggal dan nomor register yang dicantumkan dalam SKRD yaitu sesuai dengan tanggal pada hari kerja terakhir sebelum hari libur atau hari yang diliburkan tersebut; | | | | -. | | | |
| 7 | Wajib retribusl mengambil SKRO pada petugas loket Dinas Komunikasi dan lnformatika, selanjutnya membayar retribusi paling lambat pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SKRD ke Bendahara Penerimaan pada Diiias Komunikasi dan liifolitiatika; | | | | | | | |
| 8 ~ | Bendahara Penerimaan menerima pembayaran retribusi dan kepada wajib retribusi diberikan SSRD dan plat sebagai tanda lunas pembayaran tnbusl ""9oodaliao menara telekomunikasi ng harus dipasang di bangunan menara .elekomunikasi. | i | | | I | | | |
WALIKOTA MANADO
G. S. VICKY LUMENTUT
| SEKRETARIAT DAERAH KOTA MANADO BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN | SEKRETARIAT DAERAH KOTA MANADO BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| JABATAN | PARAF |
| ... ------ ··- --- .. WAUKOTA MANADO | f."10HOIII DITANOA TANGANI |
| WAKIL WAUKOTA MANADO | |
| SEKRETARIS DAERAH KOTA | |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | |
| KABAG HUKUM DAN PER-UU-AN | |
| SEKRETARIS DINAS KOMINFO | |
| KABIO PENGAWASAN DAN PELAYANAN JASA KOMUNIKASI | |
| KASIE PERIZINAN DAN PELAYANAN RETRIBUSI | |
a. SKRO
PEMERINTAH KOTA MANADO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JL. BALAI KOTA NO.l MANADO
www.manadokota.go.id email : kominfomdo@manadokota.go.id
ma Wajib Retribusi/Pemilik nara
Alamat Lengkap Perusahaan
Lokasi (Alamat Menara)
Kelurahan/Kecamatan
Tinggi Menara
| NO | KODE REKENING | JEN/S RETRIBUS/ DAERAH | JUMLAH Rp. |
|------|-----------------|--------------------------|--------------|
| 0 | | | |
| | | JUMLAH KESELURUHAN : | |
Dengan Huruf:
PERHATIAN:
- 1.
- Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah
Kota Manado Nomor Rekening dengan menggunakan SKRD ini
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah
lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima, dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bu Ian
Manado,
Kepala Dinas Komunikasi dan lnformatika Kota Manado,
NamaTerang NIP.
SKRD
(SURAT KETETAPAN RETRISUSI DAERAH) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI {PERATURAN DAERAH KOTA MANADO N0.3 TAHUN 2011)
Masa Retribusi
: 1 Tahun
Tahun
.
NO. URUT
I
I
I
I
I
Tanggal Jatuh Tempo
:
NamaTerang NIP.
Tahun
Tanggal Jatuh Tempo :
STRD
(SURAT TAGIHAN RETRISUS\ DAERAH) PENGENDALIAN MENARA TELEKOM UN I KASI
(PERATURAN DAERAH KOTA MANADO
N0.3 TAHUN 2011}
Masa Retribusi : 1 Tahun
NO.URUT
PEMERINTAH KOTA MANADO DINAS KOMUNIKASI DAN INfORMATIKA
I I I I I
JL. BALAI KOTA N0.1 MANADO www.manadokota.go.id email : kominfomdo@manadokota.go.id
Nama Wajib Retribusi/Pemilik
Menara
Alamat Lengkap Perusahaan
Lokasi (Alamat Menara)
CJ
Kelurahan/Kecamatan
Tinggi Menara
- I. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban pembavaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi:
Kode Rekening :
.
- II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai
erikut:
1. Retribusi yang kurang dibayar
2. Sanksi administratif (bunga 2 %)
3. Jumlah yang harus dibayar (1+2) i
Rp
..
Rp
.
Rp ················································································································································
.
PERHA:l::,•n huruf:
I
1. Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Dinas Komunikasi dan lnformatika Kota surabaya atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) ini.
2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar, dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan.
Manado,
Kepala Dinas Komunikasi dan lnformatika Kota Manado,
Nama Terang NIP
PEMERINTAH KOTA MANADO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JL. BALA! KOTA N0.1 MANADO www.manadokota.go.id email : kominfomdo@manadokota.go.id
Nama Wajib Retribusi/Pemilik
Menara
Alamat Lengkap Perusahaan
Lokasi (Alamat Menara)
~lurahan/Kecamatan
Tinggi Menara
Menyetor
Berdasarkan
*) :
~KRn
~K KFRFRATAN
SSRD
{SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
(PERATURAN DAERAH KOTA MANADO N0.3 TAHUN 2011)
Masa Retribusi
: 1 Tahun
Tahun
..
Tanggal Jatuh Tempo :
§
~TRn ,K PFMRITL II AN IAIN IAIN
NO.URUT
I
I
I
I
I
KODE REKENING
NO
JENIS RETRIBUSI DAERAH
Dengan Huruf:
JUMLAH KESELURUHAN
a.n. Kepala Dinas Komunikasi dan lnformatika Kota Manado, Kepala Bidang Pengawasan dan Pelayanan Jasa Komunikasi
Tangga\
Diterima oleh, a.n. Bendahara Penerimaan,
Tanda Tangan
Nama Terang
JUMLAH Rp.
Manado,
Penyetor,
(
)
Keterangan :
*) Beri tanda v pada kotak
D sesuai dengan ketetapan yang dimiliki.
PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Balai Kota No.1 Telp. 868693
www.manadokota.go.id
Kepada Yth.
di-
SURATTEGURAN
No:
.
0 Berdasarkan data pada Dinas Komunikasi dan lnformatika Kota Manado, saat ini Saudara masih memiliki tunggakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagai berikut :
| Jenisretribusi | Tahun | Nomor dan tanggal SKRD, SKRDT, STRD, SK Pembetulan, SK Keberatan, Lain-lain *) | TanggalJatuh Tempo | Jumlah Tunggakan |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | Jumlah | |
Q Dengan huruf :
.
Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat peringatan ini. Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut, diminta untuk segera Melaporkan kepada Kepala Seksi Perizinan dan Retribusi Jasa Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan lnformatika Kota Manado.
Manado, KEPALA DINAS,
Nama lengkap NIP.
WALIKOTA MANADO
| SEKRETARIAT DAERAH KOTA MANADO BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN JABATAN PARAF | SEKRETARIAT DAERAH KOTA MANADO BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN JABATAN PARAF |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| WALIKOTA MANADO | MOHON DITANDA TANGANI |
| WAKIL WAUKOTA MANADO | |
| SEKRETARIS DAERAH KOTA | |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | |
| KEPALA DINAS KOMINFO KOTA MANADO | |
| KABAG HUKUM DAN PER-UU-AN | |
| SEKRETARIS DINAS KOMINFO | |
| KABID PENGAWASAN DAN PELAYANAN JASA KOMUNJKASI | |
| KASIE PERIZINAN DAN PELAYANAN RETRIBUSI | |