UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1959
Tentang PEMBUKAAN TANAH
Berlaku: 16 Januari 1959
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi keperluan masyarakat Indonesia akan bahan makanan dalam rangka rencana 10 tahun dianggap perlu untuk mengadakan usaha intensifikasi produksi bahan makanan, usaha eksploitasi tanah-tanah kering, usaha pembukaan tanah pasang surut dan usaha pembukaan tanah pada umumnya.
- b. bahwa perlu dibentuk suatu badan hukum yang secara perusahaan menyelenggarakan usaha-usaha termaksud;
- c. bahwa berhubung dengan keadaan-keadaan mendesak yang disebabkan karena permulaann usaha-usaha badan tersebut sangat erat hubungannya dengan musim tanam pembentukan badan tersebut dan penyelenggaraan usaha-usaha penambahan bahan makanan perlu segera dilakukan.
Mengingat
:
Akan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia:
Mendengar
:
Dewan Menteri dalam sidangnya ke-154 pada tanggal 13 Januari 1959,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG BADAN PERUSAHAAN PRODUKSI BAHAN MAKANAN DAN PEMBUKAAN TANAH.
BAB I - NAMA, TUGAS DAN SIFAT.
Pasal 1

.
1. Dengan Undang-undang ini dibentuk suatu Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah, selanjutnya disebut B.M.P.T., yang bertugas secara perusahaan menyelenggarakan usaha-usaha
- a. intensifikasi produksi bahan makanan, dalam bentuk padicentra
- b. produksi bahan makanan di tanah kering, dalam bentuk perusahaan pertanian sendiri dan dalam bentuk perusahaan pembukaan tanah untuk rakyat,
- c. pembukaan tanah pasang-surut.
2. B.M.P.T. termaksud dalam ayat 1 pasal ini adalah suatu badan hukum Pemerintah yang berkedudukan di Jakarta.
BAB I - NAMA, TUGAS DAN SIFAT.
Pasal 2

.
Terhadap badan-badan termaksud dalam pasal 1 dan 3 berlaku hukum Perdata Indonesia dan diberikan hak untuk melakukan perbuatan berdasarkan hukum adat dan memegang atau memperoleh hak-hak yang menurut hukum adat hanya dapat diperoleh oleh orang-orang yang tunduk kepada hukum adat dan dapat mengadakan "ikatan kredit" termaksud dalam peraturan yang tercantum dalam Staatsblad 1908 No. 542 jo. Staatsblad 1909 No. 584).
BAB II - PENYELENGGARAAN DAN SUSUNAN.
Pasal 3

1. Penyelenggaraan tugas B.M.P.T. dilakukan oleh bagian-bagian dari badan tersebut,yaitu :
- a. Bagian perusahaan padicentra,
- b. Bagian perusahaan tanah kering dan pembukaan tanah.
- c. Bagian perusahaan pembukaan tanah pasang-surut.
BAB III - PIMPINAN.
Pasal 4

.
1. B.M.P.T. dipimpin oleh suatu Direksi, yang mewakili badan itu di muka dan di luar pengadilan.
2. Direksi badan termaksud dalam ayat 1 pasal ini terdiri dari tiga orang Direktur, yaitu Direktur I, II dan III yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian.
3. Bagian-bagian termaksud dalam pasal 3, dipimpin oleh seorang pemimpin yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian yang kekuasaan dan tugasnya diatur oleh Direksi B.M.P.T.
4. B.M.P.T. mendirikan perusahaan-perusahaan sesuai dengan tugasnya tersebut dalam pasal 1, di daerah-daerah yang memenuhi syaratsyaratnya.
BAB IV - PERMODALAN.
Pasal 5

.
1. Modal permulaan untuk keperluan B.M.P.T., yang rencana kerjanya ditetapkan untuk 10 tahun, ditentukan sebesar 1000 juta rupiah yang akan dipenuhi oleh Anggaran Belanja Negara.
2. Jika ternyata dalam perkembangannya dibutuhkan lebih dari jumlah tersebut dalam ayat I di atas, maka modal dapat diperbesar menurut keperluan.
BAB V - PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGAN-JAWAB.
Pasal 6

.
1. Pengawasan atas B.M.P.T. dijalankan oleh suatu Badan Pengawas Pusat yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 7 orang.
2. Anggota-anggota Badan Pengawas Pusat tersebut dalam ayat 1 pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian dan bertanggung-jawab kepadanya.
3. Di daerah-daerah Swatantra tingkat I dimana terdapat perusahaanperusahaan termaksud dalam ayat 4 pasal 4 dibentuk suatu Badan Pengawas Pembantu yang menjalankan pengawasan atas semua perusahaan-perusahaan dalam daerah itu.
4. Badan Pengawas Pembantu terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian.
5. Tugas dan cara bekerja Badan Pengawas Pusat dan Badan Pengawas Pembantu tersebut diatas diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.
BAB V - PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGAN-JAWAB.
Pasal 7

.
1. B.M.P.T. betanggung-jawab kepada Menteri Pertanian dan mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian.
2. Pengawasan keuangan B.M.P.T. dan bagian-bagiannya secara perusahaan dapat pula dilakukan oleh Dewan Pengawas Keuangan Negara.
BAB V - PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGAN-JAWAB.
Pasal 8

.
1. B.M.P.T. bekerja sebagai perusahaan yang berdiri sendiri.
2. Keuntungan bersih sesudah dipotong untuk cadangan, masuk dalam Kas Negeri sebagai pendapatan Negeri.
BAB V - PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGAN-JAWAB.
Pasal 9

Balans pembukaan dari B.M.P.T. disahkan oleh Menteri Pertanian.
BAB V - PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGAN-JAWAB.
Pasal 10

1. Tiap-tiap tahun paling lambat dalam bulan Juli, Direksi B.M.P.T. memasukkan kepada Menteri Pertanian dengan perantaraan Badan Penawas Pusat rencana anggaran belanja untuk tahun yang berikut, yang harus diserahi gabungan dari anggaran keuangan tiap-tiap perusahaan, yang tergabung dalam B.M.P.T. untuk disahkan.
2. Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya 4 bulan sesudah akhir tahun Direksi B.M.P.T. mengirimkan kepada Menteri Pertanian balans dan perhitungan untung-rugi beserta berita tahunan, dengan disertai pemandangan dari Badan Pengawas Pusat untuk disahkan.
BAB VI - PERATURAN PELAKSANAAN.
Pasal 11

Peraturan-peraturan yang diperlukan untuk pelaksanaan Undang-undang ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau peraturan Menteri Pertanian.
BAB VII - PENUTUP.
Pasal 12

.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku surut pada tanggal 1 Januari 1959.
Diundangkan pada tanggal 16 Januari 1959,
Menteri Kehakiman,
G. A. MAENGKOM.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 1
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Daruarat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Januari 1959 Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.
Menteri Pertanian,
SADJARWO.