PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 2 Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 2 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN,
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Negara
4. Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tetang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tetang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelengaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4712) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daearah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BUPATI PADANG PARIAMAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
N/A
Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan
Semula
Rp.
1.159.592.546.878,00
Bertambah/berkurang Rp.
33.543.428.465,00
Jumlah Setelah Perubahan Rp.
1.193.135.975.343,00
2. Belanja
- a. Semula
Rp.
1.208.741.302.726,06
- b. Bertambah/berkurang Rp.
62.709.450.554,36
Jumlah Setelah Perubahan
Rp.
1.271.450.753.280,42
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan
Rp.
(78.314.777.937,42)
3. Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan
- a. Semula
Rp.
55.182.296.848,06
Bertambah/berkurang Rp.
30.132.698.008,36
Jumlah Setelah Perubahan
Rp.
85.314.994.856,42
Pengeluaran Pembiayaan
- a. Semula
Rp.
6.033.541.000,00
- b. Bertambah/berkurang Rp.
966.675.919,00
Jumlah Setelah Perubahan
Rp.
7.000.216.919,00
Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp.
78.314.777.937,42
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan
Rp.
(0,00)
N/A
PASAL 2

Pendapatan Asli Daerah
1. Semula
Rp.
63.238.861.561,00
2. Bertambah/berkurang Rp.
2.305.831.884,00
Jumlah Setelah Perubahan
Rp.
65.544.693.445,00
- b. Dana Perimbangan
1. Semula
Rp.
850.081.456.817,00
2. Bertambah/berkurang Rp.
19.487.800.000,00
Jumlah Setelah Perubahan
Rp.
869.569.256.817,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1. Semula
Rp.
246.272.228.500,00
- 2.
- Bertambah/berkurang Rp.
11.749.796.581,00
Jumlah Setelah Perubahan
Rp.
258.022.025.081,00
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat1 huruf a. terdiri dari :
1. Pendapatan Pajak Daerah
- a. Semula Rp.
24.490.000.000,00
Bertambah/berkurang Rp. 785.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp.
25.275.000.000,00
2. Hasil Retribusi Daerah
- a. Semula Rp.
11.326.450.000,00
- b. Bertambah/berkurang Rp.
(120.000.000,00)
Jumlah Setelah Perubahan
Rp.
11.206.450.000,00
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
- a. Semula
Rp.
3.869.897.624,00
- b. Bertambah/berkurang Rp.
386.762.655,00
Jumlah Setelah Perubahan
Rp.
4.256.660.279,00
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah
- a. Semula
Rp.
23.552.513.937,00
- b.
Bertambah/berkurang Rp. 1.254.069.229,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp.
24.806.583.166,00
Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat1 huruf b. terdiri dari :
1. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
- a. Semula
Rp.
16.074.285.817,00
- b. Bertambah/berkurang Rp.
0,00
Jumlah Setelah Perubahan
Rp.
16.074.285.817,00
2. Dana Alokasi Umum
- a. Semula Rp.
724.226.441.000,00
- b. Bertambah/berkurang Rp.
0,00
Jumlah Setelah Perubahan
Rp.
724.226.441.000,00
3. Dana Alokasi Khusus
- a. Semula Rp.
109.780.730.000,00
- b. Bertambah/berkurang Rp.
19.487.800.000,00
Jumlah Setelah Perubahan
Rp.
129.268.530.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c terdiri dari :
1. Pendapatan Hibah
- a. Semula
Rp.
964.420.500,00
- b. Bertambah/ berkurang
- Rp.
0,00
Jumlah Setelah Perubahan
Rp.
964.420.500,00
2. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- a. Semula
Rp.
39.268.516.000,00
- b. Bertambah/ berkurang Rp. Jumlah Setelah Perubahan
2.098.180.581,00
Rp.
41.366.696.581,00
3. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus
- a. Semula
Rp.
195.067.240.000,00
- b. Bertambah/ berkurang Rp. Jumlah Setelah Perubahan
0,00
Rp.
195.067.240.000,00
3. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- a. Semula
Rp.
10.172.052.000,00
- b. Bertambah/ berkurang Rp. Jumlah Setelah Perubahan
8.651.616.000,00
Rp.
18.823.668.000
4. Pendapatan Lainnya
- a. Semula Rp.
800.000.000,00
- b. Bertambah/ berkurang Rp. Jumlah Setelah Perubahan
1.000.000.000,00
Rp.
1.800.000.000,00
N/A
PASAL 3

2. Belanja Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :
- Belanja Tidak Langsung
- a. Semula
Rp.
800.876.523.762,06
- b. Bertambah/ berkurang Rp. Jumlah Setelah Perubahan
11.350.162.435,36
Rp.
812.226.686.197,42
- b. Belanja Langsung
- a. Semula
Rp.
407.864.778.964,00
- b. Bertambah/ berkurang Rp.
51.359.288.119,00
Jumlah Setelah Perubahan
Rp.
459.224.067.083,00
Belanja Tidak Langsung sebagaimana Dimaksud ayat 2 huruf a. terdiri dari :
Belanja Pegawai
- a. Semula
Rp.
739.353.360.327,06
- b. Bertambah/ berkurang Rp.
(7.156.918.541,64)
Jumlah Setelah Perubahan
Rp.
732.196.441.785,42
Belanja Hibah
- a. Semula
Rp.
18.490.000.000,00
- b. Bertambah/ berkurang Rp. Jumlah Setelah Perubahan
8.327.060.000,00
Rp.
26.817.060.000,00
Belanja Bantuan Sosial
- a. Semula Rp.
7.421.980.512,00
- b. Bertambah/ berkurang Rp.
(6.446.980.512,00)
- Jumlah Setelah Perubahan
Rp.
975.000.000,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa
- a. Semula Rp.
3.407.125.900,00
- b. Bertambah/ berkurang Rp. Jumlah Setelah Perubahan
0,00
Rp.
3.407.125.900,00
- Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa
- a. Semula Rp.
31.204.057.023,00
- b. Bertambah/ berkurang Rp. Jumlah Setelah Perubahan
17.127.001.489,00
Rp.
48.331.058.512,00
- Belanja Tidak Terduga
- a. Semula
Rp.
1.000.000.000,00
- b. Bertambah/ berkurang Rp.
(5.00.000.000,00)
Jumlah Setelah Perubahan
Rp.
500.000.000,00
Belanja Langsung sebagaimana Dimaksud ayat 2 huruf b. terdiri dari :
Belanja Pegawai
- a. Semula
Rp.
19.434.266.800,00
- b. Bertambah/ berkurang Rp. Jumlah Setelah Perubahan
2.384.924.475,00
Rp.
21.819.191.275,00
Belanja Barang dan Jasa
- a. Semula Rp.
173.350.904.005,00
- b. Bertambah/ berkurang Rp. Jumlah Setelah Perubahan
31.632.989.915,00
Rp.
204.983.893.920,00
Belanja Modal
- a. Semula
Rp.
215.079.608.159,00
- b. Bertambah/ berkurang
Rp.
17.341.373.729,00
Jumlah Setelah Perubahan
Rp.
232.420.981.888,00
N/A
PASAL 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 3 terdiri dari :
Penerimaan Pembiayaan daerah
- a. Semula
Rp.
55.182.296.848,06
- b. Bertambah/ berkurang Rp. Jumlah Setelah Perubahan
30.132.698.008,36
Rp.
85.314.994.856,42
Pengeluaran Pembiayaan
- a. Semula
Rp.
6.033.541.000,00
- b. Bertambah/ berkurang
- Rp. Jumlah Setelah Perubahan
966.675.919,00
Rp.
7.000.216.919,00
N/A
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1. Lampiran I
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
2. Lampiran II
3. Lampiran III
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V
Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
7. Lampiran VII
Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi Daerah);
9. Lampiran IX
Daftar Prakiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;
10. Lampiran X
Daftar Prakiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI
Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
14. Lampiran XIV
Daftar Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten
N/A
Pasal 6

Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
N/A
Pasal 7

- (1) Status Keadaan Darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi dari darurat ke pemulihan;
- (2) Keadaan Darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;dan
6. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat ;
N/A
Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional.
N/A
Pasal 9

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
Ditetapkan di Parit Malintang pada tanggal 13 November 2015
PENJABAT BUPATI PADANG PARIAMAN,
ROSNINI SAVITRI
Diundangkan di Parit Malintang pada tanggal 13 November 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN,
JONPRIADI
BAB I - ffiI'MI'IE
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
1. Daerah adalah Kabupaten Situbndo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Dinas Pekerjaan umum Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan umum cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Situbondo.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatjka adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalatr Badan Perenc€rnaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkunga.n Hidup Kabupaten Situbondo.
8. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Situbondo.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan polisi Pamong PraO'a Kabupaten Situbondo.
10. Bagian Hukum adalah Bagran Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
11. 1 1. satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja perangkat Daeratr di lingkungan Pemerintah Kabupaten situbondo.
12. Menara Telekomunikasi yeng setranjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum
6
yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desein dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
13. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerinraan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
14. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi.
3. L5. hna adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
16. cell Plan adalah proses perencanaan dan pembuatan zot].a-?,,r];a area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan mengggunakan standar teknik per€neana.an jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan couerage arecr layanan dan kapasitas tralfic layanan selular.
17. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut sNI adalah standar yang ditetankan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
18. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan usaha Milik Daerah, Badan usatra Milik Negara atau Badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara teiekomunrkasi untur cirgunakan bersama oieh penyelenggara telekomunikasi.
19. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
BAB I - ffiI'MI'IE
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. rekomendasi dan tnn mendirikan bangunan menara;
- b. tata cara dan persyaratan pengajuan izir' mendirikan bangunan mentra;
- c. penggunaan menara bersama;
- d. tata cara pelaporan kelaikan fungsi bangunan menara;
- e. pemberian kontribusi;
- f. pengawasan dan pengendalian;
- g. tata. cara penjatuhan sanksi administratif;dan
- h. tata cara dan biaya pembongkaran.
REI(OUEITDASI DAIT IZIU UffiDIRIKAN BAITGI'ITAIY MENARA
BAB III - Pasal 3
Pasal 5

Gambar rencana teknis bangunan menara sebagairn&amp;na dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. kertas HVS/ blue print ukuran minimal A3;
- b. denalr termasuk tampak (depan dan sampingl dengsn skala 1: 100;
- c. gambar detil (pondasi, sloof, kolom dan balok/kudakuda serta kolom baja) dengan skala 1:S0;
- d. denah lokasi non skala.
BAB III - Pasal 3
Pasal 6

lnn mendirikan bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan stmktur atau pembahan konstruksi menara.
BAB III - Pasal 3
Pasal 7

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan antena tanpa memerlukan izrn apabila :
- a. antena ditempatkan di atas bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstmksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena;dan/atau
- b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagairy&amp;, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
4. (21 Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wqiib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.
PTNGGI'ITAAN MEITARA BERSAMA
BAB V - Pasal 8
Pasal 1

O
Penggunaan bersama menara wqjib dituangkan dalam pedanjian tertulis dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
TATA CARA PELAPORAIT KELAIKAIS FUITGSI BAITGUITAN MEIYARA
BAB VII - PEMBTRIAIT KOITTRIBUSI
Pasal 12

- (1) Dalam rangka ikut berpartisipasi pada pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah pemilik, penyedia dan/atau pengelola menara dapat memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah Daerah dan/atau melalui Program Tanggung Jawab Sosial perusaha€ur.
2. (21 Dalam memberikan konstribusi sebagaimana pada ayat (1) pemilik, penyedia dan/atau pengelola bangunan menara harus memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas perhubungar, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Guna tercapainya pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tsupati memberikan rekomendasi mengenai jenis program serta sektor prioritas yang sesuai untuk mendukung akselerasi pembangunan di Daeratr.
- (4) Program Tanggung Jawab Sosial perusahaan sebagairnana dimaksud pada ayat {3) meliputi :
- a. bina lingkungan dan sosid;
- b. kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;dan
- c. program langsung pada masyarakat.
PEITGAWASAIT DAIT PENGENDALIAIT
BAB VII - PEMBTRIAIT KOITTRIBUSI
Pasal 13

- {U Pengawa$an dan pengendalian terhadap pernbangunan danlatau penyelenggaraan menara dilaksanakan oleh Tim Pengawas dan pengendalian Menara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- {21 Tim Pengawas dan Pengendalian Menara sebagaimana dimaksud ayat pada (1) terdiri dari unsur :
- a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. Bappeda;
- c. Dinas Pekedaan umum cipta Karya dan Tata Ruang;
- d. Kantor Pelayanan Pertzrnan Terpadu;
- f. Satuan Polisi Pamong Freia;dan
- e. Kantor Lingkungan Hidup;
- g. Bagian Hukum.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaima.na dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. pengawasan implementasi pembangunan yang harus disesuaikan dengan inn mendirikan bangunan menara dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh intansi teknis;
- b. pengawasan penyelenggaraan menara agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. pengawasan terhadap adanya praktek monopoti dan diskriminasi terhadap operator seluler tertentu;
- d. penga\M.asan adanya pendirian menara tanpa izin sesuai dengan perundang-undangan.
- t4) Pelakaan&amp;&amp;n pengendalian sebagaim&amp;na dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. pengendalian terhadap lokasi, struktur dan keberadaan menara baru agar sesuai dengan cell plan;
- b. pengendalian terhadap adanya potensi konflik antar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan menara; dan
- c. pengendalian terhadap potensi yang dapat meresahkan lingkungan dan sosial kemasyarakatan dalam kaitannya dengan keberadaan menara.
- (5) Hasil dari pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.