PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor E Tahun 2023
Tentang PEMBENTUI(ANUNITPELAKSANATEKNIS SATUAN PENDIDII(AN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDII(AN DAN KEBUDAYAAN I(ABUPATEN SITUBONDO
Berlaku: 8 Tahun 2016
N/A
Preamble

Menimbang i a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2ot6 tentang Pedoman Alih Fungsi sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Situbonco Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo serta Pasal 32 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo dapat dilakukan alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis sebagai Pelaksanaan;
- b. bahwa be.dasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabuPaten Situbondo;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor t2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor L9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor g dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor lg, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2T3O);
- undang-Undang Nomor 20 Tahun 2oo3 tentang sistem Pendidikan Nasionar (Lembaran Negara Republik Irrdonesia Tahun 2003 Nomor Tg, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) 2.
- Undang-Undang Nomor 5 f'ahun 2ot4 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Sa9!; 3.
- 5' Peraturan pemerintah Nomor 2g Tahun rgr2 tentang Perubahan Nama dan' pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten panarukan (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun Lgr2 Nomor 3g);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2oL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nom or 244, Tambahan r,."ru..r" Negara Republik Indonesia Nomor 55g7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang\_ undang Nomor g Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oLS Nomor sB, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
- 6' Peraturan pemerintah Nomor 100 Tahun 2oo0 tentang Pengangkatan pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ooo Nomor rgr, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 401g) sebagaimana terah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2oo2 tentang perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 100 Tahun 2ooo tentang pengangkatan pegawai Negeri sipil Dalam Jabatan struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor a]ga);
- 7 ' Peraturan pemerintah Nomor g Tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia N;*;; -;;;;; sebagaimana terah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 63 Tahun 2oog (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2009 Nomo r 164);
Menetapkan:
8. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 200s tentang Standar Nasional Pendi,Jikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Irromor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 201s tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pernerintah Nomor 19 Tahun 2O0S tentang standar Nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4s, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s6zo);
10. Peraturan pemerintah Repubrik Indonesia Nomor 18 Tahun 2ot6 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia rar,un 20 16 Nomor r L4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan pemerintah Nomor rr Tahun 2oto tentang Pengelolaan dan penyerenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2oro Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5 10s) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 20lo tentang pengelolaan dan penyerenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2OtO Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157) ;
4. 1 1' Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman Arih Fungsi sanggar Kegiatan Belajar me,jadi satuan pendidikan Nonformal sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
5. 12 ' Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor g rahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten situbondo Tahun 2oL6 Nomor 6, Tanrbahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2Ot6 Nomor 6);
6. 13' Peraturan Bupati situbondo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PELAKSANA SANGGAR PENDIDII{AN SITUBONDO. BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT TEKNIS SATUAN PENDIDII{AN NONFORMAL KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS DAIV KEBUDAYAAN KABUPATEN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. 2, Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Situbondo;
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. 4 ' Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Dinas adalah Dinas pencidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
6. Kepala Dinas adalah Kepara Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
7. unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat upr, adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas pendidikan dan Kebudayaan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. B' Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas perrdidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
9. Satuan Pendidikan Nonformar yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok i.y".r"r, pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal.
10. Sanggar Kegiatan Belajar yang seranjutnya disebut sKB adalah unit peraksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan nonformal sejenis.
11. 1 1. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan pNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendiaitu, nonformal.
12. L2, Program Pendidikan Nonformal yang seranjutnya disebut Program PNF adarah rayanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyakarat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- 13 ' Ketompok Jabatan Fungsionar, adarah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian d,an latau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
BAB III - KEDUDUI{AN, TUGAS DAN FUNGSI pasal B
Pasal 4

- (1) UPT Satuan pNF sKB sebagaimana dimaksud daram Pasal 2 mempunyai tugas ,ri.rry.tenggarakan program PNF.
- (2) Daram meraksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) upT satuan prv. sKB menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pelayanan pendidikan nonformal; informasi kegiatan
- c. pelaksanaan peratihan dalam rangka peningkatan ketrampilan masyarakat;
5. b' pelaksanaan sosiarisasi program pendidikan nonformal kepada mas\/arakat;
6. d' pelaksanaan fasilitasi dan pendidikan kecakapan hidup bagi masyarakat;
- f. pelaksanaan pendidikan keaksaraan;
- e. pelaksanaan pendidikan kesetaraan;
6
- pelaksanaan pelayanan pendidikan anak usia dini antara lain taman penitipan anak, kelompok bermain dan taman kanak-kanak: o b'
- pelaksanaan kegiatan taman bacaan masyarakat; h.
- penyiapan dan pelaksanaan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan kesetaraan; i.
- pelaksanaan program percontohan nonformal; J. pendidikan
- k. pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan rembaga, organisasi mitra dan masyarakat;
- l' pelaksanaan fasilitasi uji kompetensi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan program pendidikan nonformal;
- m. pelaksanaan kegiatan ujian penempatan peserta didik (placement test/ testing center) pendidikan Nonformal dan Informal;
- n. pelaksanaan pengabdian masyarakat;
- p' pelaksanaan tugas rain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- o. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; dan
BAB V - PENJABARAN TUGAS
Pasal 6

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam pasar 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendarian daram menyelenggarakan kegiatan di bidang penyelenggaraan pendidikan non formal.
BAB V - PENJABARAN TUGAS
Pasal 7

Dalam metaksanakan,"J:"3;gaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UpT menyelenggarakan fungsi :
- b' pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain terkait dengan ketugasan upr Satuan pNF sKB;
- a. penyusunan rencana kebijakan dan program kerja untuk mencapai visi, misi dan tujuan UPT Satuan pNF SKB;
- c. pendistribusian tugas, sumber daya dan tanggung jawab kepada para bawahan;
- d' pemberian petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan;
- e. pelaksanaa, koordinall dan penyelenggaraan program PNF pada UpT Satuan pNF SKB;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan peraporan program serta kegiatan upr Satuan pNF SKB;
- g' penyampaian dan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan Upr Satuan pNF SKB;
- h' pelaksanaan tugas rain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Urusan Tata Usaha
BAB V - PENJABARAN TUGAS
Pasal 8

- a' mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan pelaksanaan umum, kepegawaian, keuangan, akuntansi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
urusan Tata usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- b' merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaruasi dan melaporkan kegiatan urusan Tata Usaha;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan umum, kepegawaian, keuangan, akuntansi, perencanaan, evalua.si dan pelaporan;
2. e' memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, pengganCaan dan pendistribusian;
3. d' menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
- f. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
5. g' rnelaksanakan kebersihan, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya ;
- i. menyusun anarisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
7. h' melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan, kendaraan dinas telepon dan sarana/ prasarana kantor;
8. i' membuat usulan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
9. 1' melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usuran pendidikan dan pelatihan peg"*.ij -o--'! Erql
- k. melaksanakan rnventarisasi, penyimpanan, perawatan dan sarana prasarana kantor; pendistribusian, usulan penghapusan
11. m' melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- o. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai;
13. n' menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- p. mengkoordinasikan ketugasan satuan pengelola keuangan;
15. q' menyiapkan bahan koordinasi dengan masing\_masing unsur organisasi pada Satuan pendidikan Nonformal sanggar Kegiatan Berajar cralam rangka perencanaan, pelaksanae.n, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
16. r' meraksanakan tugas lain yang diberikan oreh Kepara upT Satuan pNF SKB.
Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB V - PENJABARAN TUGAS
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan fungsicnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (r) huruf c, terdiri dari :
- a. Pamong Belajar;
- b. Jabatan Fungsional lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang\_undangan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri.
- (3) Penetapan kerompok jabatan fungsionar memperhatikan keperluan dalam pelaksanaan pokok dan fungsi organisasi. dengan tugas
6. (a) Pengangkatan pega',n,ai Negeri Sipil ke dalam kelompok jabatan firngsional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.
- (5) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berraku.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 1

O
- (1) Kepala UPT meraksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretariat dan Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. (21 Pembinaan Teknis Fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPT berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT wajib nrenyampaikan laporan peraksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala upT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut clan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) setiap lapoian disarnpaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan ke4a.
- (7) Kepala UPT wajib membimbing, memberi petunjuk dan mengawasi bawahannya serta mengambil langkah\_ langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam pelaksanaan tugasnya terjadi penyimpangan.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 1

1
Kepala uPT dan Kepala urusan Tata Usaha bukan merupakan jabatan struktural.
BAB VII - PENGANGI(ATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 12

- (1) Kepala UPT dan Kepala urusan Tata usaha a,calah jabatan non struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepangkatan dan Jabatan Kepala upr ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3)
4. Apabila Kepala upr berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat untuk mewakilinya. (4)
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Pejabat Struktural Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata usaha UPT sKB beserta jajarannya yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsi upr sKB sampai dilakukannya penataan organisasi berdasarkan peraturan Bupati ini.
BAB I - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2oog tentang Pembentukan Unit Pelaksarra Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
BAB I - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2olr .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Eupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
Diundangkan di Situbondo
pada tanggar
3 0 DEC 2010
BERITA DAERAH I(ABUPATEN STTUBONDO TAHUN 2c16 NOMOR gg
LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
l:ff"-:'; $,
qEg"lo]g,.
STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDII{AN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDII(AN DAN KEBUDAYAAN I{ABUPATEN SITUBONDO