UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1980
Tentang TANDA KEHORMATAN BINTANG BUDAYA PARAMA DHARMA
Berlaku: 10 TAHUN 1980
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR10 TAHUN 1980 TENTANG
TANDA KEHORMATAN BINTANG BUDAYA PARAMA DHARMA
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa perlu mengadakan suatu tanda kehormatan berupa bintang untuk menghargai jasa-jasa yang besar terhadap nusa, bangsa dan Negara dalam bidang kebudayaan;
- b. bahwa pemberian tanda kehormatan itu merupakan dorongan bagi setiap warga negara Republik Indonesia untuk berbakti demi kejayaan dan kebesaran nusa, bangsa dan negara khususnya melalui bidang kebudayaan;
- c. bahwa tanda kehormatan itu merupakan derajat tertinggi bagi penghargaan terhadap jasa-jasa dalam bidang kebudayaan, dan perlu diberi nama yang sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan tujuannya.
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 32 UndangUndang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1798) jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2575);
Dengan persetujuan
DEWANPERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: BINTANG BUDAYA PARAMA DHARMA.
UNDANG-UNDANG TENTANG TANDA KEHORMATAN
N/A
Pasal 1

- (1) Bintang Budaya Parama Dharma diadakan dengan tujuan untuk memberi penghargaan hanya kepada warga negara Republik Indonesia yang berakhlak dan berbudi pekerti baik serta berjasa besar dalam bidang kebudayaan nasional.
- (2) Bintang Budaya Parama Dharma dimaksudkan untuk menghargai budi daya warga negara Republik Indonesia yang melebihi tuntutan kewajibannya dalam bidang kebudayaan.
- (3) Bintang Budaya Parama Dharma adalah tanda kehormatan yang tertinggi dalam bidang kebudayaan, yang setingkat dengan Bintang Jasa kelas Utama.
- (4) Bintang Budaya Parama Dharma diberikan tanpa kelas.
N/A
Pasal 2

- (1) Bintang Budaya Parama Dharma berwujud sebagai berikut :
- a. Bentuk :
Bintang bersudut lima, dengan inti sebuah gong yang dilingkari penunjuk mata angin delapan serta padi dan kapas, dan yang digantungkan pada sehelai pita kalung;
- b. Ukuran :
- c. Warna :
1. Bintang Budaya Parama Dharma berwarna emas.
2. Pita kalung berwarna merah putih di atas dasar pita berwarna hijau tua.
- (2) Bintang disertai patra yang bentuk, warna dan ukurannya sama dengan bintangnya.
- (3) Arti :
7. (a) Bintang bersudut lima perlambang cita-cita luhur atas dasar Pancasila;
8. (b) Penunjuk mata angin delapan melambangkan, bahwa pemakai Bintang Budaya Parama Dharma diakui kemampuannya oleh rakyat segenap penjuru tanah air, dan jasanya berguna bagi seluruh bangsa Indonesia;
1. Bintang
Jari-jari bintang seluruhnya : 25 mm
Jari-jari lingkaran mata angin : 17 mm
Jari-jari gong dengan padi dan kapas : 10 mm
2. Pita :
Lebar pita : 35 mm
Lebar pita hijau tua di sisi pita merah
putih masing-masing : 8 mm
Lebar pita merah putih, masing-masing
warna : 9,5 mm
- (c) Gong adalah alat kesenian khas Indonesia yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia, yang mampu menghasilkan suara yang menggema, melambangkan pemakai Bintang Budaya Parama Dharma membuktikan bahwa karya budayanya telah mampu menggerakkan dan memberi arah serta corak khas kehidupan budaya bangsa;
- (d) Padi dan kapas melambangkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat;
- (e) Warna merah putih menunjukkan pengertian nasional dan warna hijau tua menunjukkan pengertian kesuburan tanah air Indonesia.
N/A
Pasal 3

- (1) Presiden Republik Indonesia adalah pemilik pertama Bintang Budaya Parama Dharma.
- (2) Bintang Budaya Parama Dharma diberikan kepada warga negara Republik Indonesia yang berjasa besar terhadap nusa, bangsa dan negara dalam bidang kebudayaan serta memenuhi syarat-syarat umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 untuk mendapatkan bintang.
- (3) Bintang Budaya Parama Dharma dapat diberikan secara Anumerta.
N/A
Pasal 4

- (1) Bintang Budaya Parama Dharma diberikan dengan Keputusan Presiden, berdasarkan usul Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia.
- (2) Tiap pemberian Bintang Budaya Parama Dharma disertai dengan penyerahan suatu piagam yang memuat uraian singkat tentang alasan pemberian anugerah tersebut.
- (3) Kepada pemilik Bintang Budaya Parama Dharma dapat pula diberikan hadiah, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Pelaksanaan penganugerahan Bintang Budaya Parama Dharma dilakukan oleh Presiden.
N/A
Pasal 5

Tata cara pengusulan, pemberian, dan penganugerahan Bintang Budaya Parama Dharma diatur dengan Peraturan Pemerintah.
N/A
Pasal 6

Hak atas Bintang Budaya Parama Dharma dicabut, apabila yang menerima :
- a. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959;
- b. Dengan Keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi dikenakan pidana penjara yang lamanya lebih dari 1 (satu) tahun;
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
SUDHARMONO, SH
- c. Dengan Keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi dikenakan pidana karena sesuatu kejahatan terhadap keamanan negara;
- d. Menjadi anggota organisasi terlarang menurut peraturan perundangan yang berlaku;
- e. Memberontak terhadap negara Republik Indonesia;
- f. Masuk dinas Angkatan Bersenjata sesuatu negara asing tanpa mendapat izin dari Pemerintah Republik Indonesia.
- g. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.
N/A
Pasal 7

Segala sesuatu mengenai Bintang Budaya Parama Dharma yang belum diatur, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan Undang-undang ini.
N/A
Pasal 8

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Bintang Budaya Parama Dharma".
N/A
Pasal 9

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta Pada tanggal 2 Agustus 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEHARTO
PENJELASAN
Pasal 32

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia".
Kebudayaan adalah, segenap perwujudan dan keseluruhan hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam rangka perkembangan kepribadian manusia dengan segala hubungannya, yaitu hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
Hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai dua aspek, keagamaan dan kebudayaan. Aspek keagamaan ialah bila dilihat dari hubungannya dengan wahyu Illahi serta Kitab Suci. Sedangkan aspek kebudayaan ialah. bila hubungan itu dilihat dati manusia sendiri, yang menyatakan hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa melalui sarana pengabdian atau kebaktian yang diwujudkan misalnya dalam menciptakan bangunan-bangunan tempat ibadah, kebaktian, pemujaan serta ritual yang dilakukannya seperti yang berkaitan dengan budaya bangsa/daerahnya. Aspek inilah yang dimaksudkan dalam sebutan "hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa" dalam kaitannya dengan kebudayaan, bukan aspek agama yang menyangkut wahyu Illahi.
Perwujudan semacam ini atau semua usaha meningkatkan perbaikannya pada hakekatnya merupakan suatu budi daya yang sulit diberi nilai secara fisik. Mengingat bahwa kebudayaan bersifat dinamis dan selalu berada dalam perkembangan sesuai dengan sejarah dan perkembangan bangsa maka perlu diberi dorongan kepada masyarakat Indonesia untuk berusaha sepenuhnya agar kebudayaan beserta kepribadian dan watak bangsa berkembang sesuai dengan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945.
Salah satu dorongan yang kuat adalah dengan mengadakan bintang khusus yang tinggi derajatnya bagi warga negara Republik Indonesia yang berjasa dalam memajukan kebudayaan nasional. lni berarti perlu diberikan tanda kehormatan atas karya yang telah mampu menggerakkan kepribadian dan watak bangsa menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, sehingga dapat mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Buah usaha budi daya yang demikian ini telah pula memperkokoh terwujudnya kesatuan sosial budaya dalam rangka wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
Dengan demikian tanda kehormatan sebagai penghargaan perlu diberikan kepada warga negara Republik Indonesia yang telah berjasa besar kepada nusa, bangsa dan negara dalam bidang kebudayaan. Penghargaan yang berupa Bintang Budaya Parama Dharma itu mempunyai makna pengakuan, penghormatan. pelestarian, pengembangan. pengamanan dan pengamalan terhadap jasa dalam bidang kebudayaan. Penghargaan itu diberikan karena merupakan suatu kewajiban moral bagi suatu bangsa untuk menghargai warga negaranya yang telah menunjukkan hasil karya yang melebihi penunaian tuntutan, kewajibannya dalam bidang kebudayaan. Penghargaan sebagai tanda kehormatan berupa bintang disebut Bintang Budaya Parama Dharma. Parama berarti utama dan Dharma berarti kewajiban, sehingga Bintang Budaya Parama Dharma yang dimaksud adalah bintang bagi mereka yang telah menyumbangkan nilai-nilai luhur sebagai darma baktinya dalam bidang kebudayaan.
PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1

Yang dimaksud dengan jasa besar di sini ialah yang didalam jasa itu berhasil meningkatkan, memajukan atau membina kepribadian nasional dan watak bangsa melalui bidang kebudayaan dengan bersikap tanpa pamrih, jauh melampaui tuntutan kewajibannya sebagai warga negara Republik Indonesia.
"Hanya kepada warga negara Republik Indonesia", berarti tidak dapat diberikan kepada warga negara asing.
Cukup jelas.
dan (4)
Pembagian kelas dianggap tidak perlu karena merupakan tanda kehormatan yang tertinggi dalam bidang kebudayaan yang derajatnya setingkat dengan Bintang Jasa Kelas Utama.
PENJELASAN
Pasal 2

dan (2)
Wujud dari Bintang Budaya Parama Dharma bersama patranya dapat dilihat pada gambar terlampir.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Khas Indonesia, karena tidak terdapat di luar wilayah budaya Indonesia dengan bentuk dan fungsi yang sama,
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Anumerta di sini termasuk juga orang-orang Indonesia yang memenuhi persyaratan Undang-undang ini dan telah meninggal dunia sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945.
PENJELASAN
Pasal 4

Hal ini mengingat ketentuan yang didapat dalam Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan umum mengenai tanda-tanda kehormatan.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Pencabutan dilakukan untuk menjaga nilai tanda kehormatan yang dimaksud. Yang dimaksud Angkatan Bersenjata sesuatu negara asing adalah Angkatan Perang dan Polisi negara asing.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas.