Unknown Unknown Nomor 4B Tahun 2023
Tentang KEDUDUI{S.N, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA I(ABUPATEN SITUBONDO
Berlaku: 13 Tahun 2003
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa sebagai pelaksa.naan l&lt;eterrtuan lla.sal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sitr-rbcinclo Nomor 8 'lahurr 2016 tentang Pembentukan der::r Susunan llerangkert Daer:ah Kabupaten Situbondo, pe rlu mcngatrlr Kedurdukan, Susunan Organisasi, Tugai s cll-r n ll'ungsi , Sc;r1a '['ata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupal.en Situbc&gt;rrclo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan l3upati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nornor 12 '['ahun 1950 tentang Pembentuka.n [)acra]r-,dererarl"r ](er butrraten Dalam Lingkungan l)ropinsi .Jawn 'limur (Lembaran Negara Republik Indonesia 'l'erhun I 950 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negerra ltcpul:ljk Inclonesia Nomor I dan Berita Negara l?cpu bl i i&lt; in rJ&lt;&gt;ri esia 1'ahLln I 950 Nomor 4 1) sebagaimana telatr diubnh clengan lJndang-pndang Nomor 2 Tahun 1q65 (Lr:n:bnran Ne gara Republik Indonesia Tahun 1961; Nomcrr 19, f'nrnbahan Lembaran Negara Republik lntlorrcsiil lrlomor 273O);
2. Undang-Und.rnfl Nornor 15 'l'ahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (l,crnbnr?rI-] Nr:gara Itcpublik Indonesia Tahun 1997 IrJomcr:r 3"/, 'l'anlbahnn [,ernbaran Negara Republik Incloncsia Norncir ::)682) sebagaimana telah diubah clengan tJndang-tJndr-rng Nomor 29 Tahun 20Q9 (Lembaran Nc:g;ilm lici:uk.,ljl&lt; hulorresiaTahun 2009 Nomor 131.'l'almlrai'rein l,c:m:bi;irarr Ncgara Republik Indonesia Nornor 5()50) ;
3. undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a279);
4. undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OQ3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor LO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20Ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20lI Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 24 'lahun 2OLl tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. undang-undang Nomor 5 'lahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9fl;
10. undang-undang Nomor 23 Tahun 2oL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomcr 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor s587) sebagaimana telah beberapa kali diubah' terakhir d.engan undangundang Nomor 9 'rahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56T9);
9. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Da.erah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
10. L2.Peraturan Pemerintah Nornor 100 'lahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ocio Nomor L9'7,'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2oo2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambaharn Lemtraran Negara Republik Indonesia Nomor |Dfl;
13. Peraturan Pemerinuh Nomor g Tahun 2OO3 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OOg (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
2. L4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republjk' Indonesia Nomor a578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan clan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia },lomor a59fl;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun t997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nonror 29 Tahun 2oo9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor g, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor SagT);
5. LT.Peraturan Pemerintah Nomor ZB Tahun 2OtS tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oLS Nomor 237, 'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor STa\;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1g Tahun 2016 tentang Pe rangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia'lahun 2ot6 Nomor LL4);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang I{asil pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 136g);
8. 2O.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Di Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2oL6 Nomor LaaQ;
9. 2L. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabuoaten Situbondo Tahun 2OL6 Nomor 6).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN oRGANISASI, URAIAN TUGAS DAN TUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA I(ABUPATEN SITUBONDO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seh-ras-luasnya dalam sistem dan prinsip Negar:a Kesatuan lRepublik Indonesia sebagimana dimaksud dalam undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Dinas Tenaga Kerja, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten situbondo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas 'lenaga Kerja Kabupaten Situbondo.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan kegiatan tekni.s operasional danlatau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Tenaga Kerja.
11. 1 1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerya pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
12. 12.Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang danlatau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
13. Pekerjalburuh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Pemberi kerja arlalah orang perseorangan, pengus atra, badan hukum atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam benturk lain.
15. Pengusaha adalah :
- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan hukum miliknya;
- c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Inclonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
16. Perusahaan adalah :
- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. rT.rnformasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian dan analisis data yang berbentuk angka yang diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
18. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
19. Kompetensi kerja aclalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
20. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan keda yang diselenggarakan secara terpaclu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan 'instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang danlatau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
6
21. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan memberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, dan memberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
2. 22.Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
23. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan mengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
24. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
25. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang danlatau'jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/ buruh dan pemerintah yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 945.
26. Serikat pekerja/ serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh clan untuk pekerja/buruh baik di .perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab gu.na memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan keluarganya.
7. 27 . Lembaga kerjasama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan, yang anggotanya terdiri atas pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/ buruh
8. 23.Lembaga kerja sama tripartit aclalah forum komunikasi, konsultasi dan mLrsyawarah tentang masalah ketenagakerjaan, yang anggotanya terdiri atas unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/ serikat buruh, dan pemerintah.
29. Peraturan perusahaan aclalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syaratsyarat kerja dan tata tertih perusahaan.
30. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/ serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang keteragakerjaan dengan pengusaha, atau beberapel pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedr.ra belah pihak
31. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat perkerjalserikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan dan perselisitran pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
32. Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan latau oleh serikat lpekerja buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerj aarL.
33. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/ buruh dan pengusaha.
34. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam benturk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan danlatau jasa yang telah atau akan dilakukan.
35. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan danlatau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di daiam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
BAB II - KEDUDUI(AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

- (1) Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan Perrrerintahan di Bidang 'lenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi.
- (21 Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. '
- (3) Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang 'len aga Kerja dan Bidang Transmigrasi.
- (5) Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumLtsan kebijakan daerah di l3idang 'len aga Kerja dan Bidang Transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Bidang'Ilansmigrasi;
- d. pelaksanaan administrasi dinas Daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - KEDUDUI(AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :
- b. Sekretariat, membawahi :
- a. Kepala Dinas.
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Bidang Pelatiha, Kerja dan produktivitas, membawahi:
2. Sub Bagia.n penyusunan program dan Keuangan.
1. seksi Penyelenggaraan pelatihan Kerja dan Produktivitas; dan
- d. Bidang Penempatan 'lenaga Kerja &lt;lan perluasan Kesempatan Kerja, membawahi:
2. Seksi Transmigrasi.
1. Seksi Penempatan 'lenaga Kerja; dan
2. seksi Pengembangan dan perluasan Kesempatan Kerja.
- e. Bidang Flubungan Industriar dan .Jaminan sosial Tenaga Kerja, membawahi :
1. seksi Persyaratan Kerja dan penyelesaian Perselisihan Flubungan Industrial;
2. seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- f. Unit Pelaksana'leknis Dinas; dan
- g. Kelompok,Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB II - KEDUDUI(AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

j
- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (1)
- Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (21
- Masing-masing Seksi dipimpin'oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang (3)
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

;
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Tenaga Kerja dan bidang'lrarrsmigrasi.
Bagian Kedua SEKRETARIAT
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

Sekretariat sebagaima.na riimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mernbantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepacla seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan tata usaha ka.ntor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan dinas;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup dinas;
- e. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
- f. pelaksanaan Lrrusan keuangan;
- g. pelaksanaan uru.san u.mum;
- h. pelaksanaan urusan kepegawaian; ,
- i. pelaksanaan urusan aset dinas;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan pelayanan administratif kepada Kepala Dinas dan bidang-bidang di lingkungan Dinas;
1. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8

- (1) sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka L, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha kepegawaian.
2. (21 Dalam melaksanakarn tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Bagian umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan uru.san rumah tangga dan protokol Dinas;
- b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
- d. penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan Dinas;
- c. pelaksanaan urusan surat-menyurat;
- e. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
- g. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
- f. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
- h. penyelenggaraarr tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengurrrpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan,,rnempersiapkan usulanusulan yang menyarrgkut kenaikan gEi berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/ suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan;
2. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai; 1.
3. j.
4. penyusunan Laporan Kepegawaian;
5. pelaksanaan ketatausahaan ; k.
6. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan 1.
7. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. m.
Paragraf 2
Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, ketatausahaan dan tata usaha keuangan, evaluasi dan pelaporan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Bagian penyusunan program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi : (2)
- b. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- a. penyusunan Renstra clan Renja dinas;
- c. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran d.inas;
- e. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- d. pelaksanaan administrasi keuangan clinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas serta pembayaran gaji pegawai;
- f. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran dinas;
- g. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di lingkup dinas;
- i. penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) di lingkup dinas;
- j. penyusunan LaPoran Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada urusan Tenaga Kerjar dan Transmigrasi;
- k. penyusunan evaluasi kegiatan dinas;
1. penyelenggaraan sistem pengendalian intern dinas;
- m. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- n. pelaksanaan ketatausahaan;
- p. pelaksanaan tugas keclinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya'
- o. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
Bagian Ketiga
BIDANG PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 1

O
- (1) Bidang Pelatihan Kerja clan Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan lembaga pelatihan dan pro&lt;luktivitas tenaga kerja, pembinaan pemagangan, serta transrnigrasi;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas menyelenggarakan fungst : (2)
- b. pemverifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan clisebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- a. pengkoordinasian Penyelenggaraan berbasis komPetensi (PBK); pelatihan
- c. peningkatan kompetensi sumtler daya manusia/ lembaga Pelatihan ketJa swasta;
- e. penyebarluasan inforrpasi produktivitas kepada
- d. pelaksanaan pemberian tzin kepada lembaga pelatihan kcrja swasta;
- f. i:::l*ffilffiili pemberian konsultasi produktivitas kepada PerLlsahaan kecil;
- h. pengkoordinasian pemarrtauan tingkat produktivitas;
- g. pengkoordinasian pengukuran . produktivitas setingkat kabuPaten;
- i. penyelenggaraan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang transmigrasi yang meliputi pemberdayaan transmigran clan perpinclahan penduduk, serta melaksanakan koorclinasi dan konsultasi dalam rangkapengemtlanganketransmigrasian.
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil ;:elaksanaan tugas; dan
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Paragraf I
Seksi Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktivitas
- (1) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan Kerja &lt;1an Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas rnelaksanakan pembinaan dan bimbingan lembaga peiatihan kerja, pemberian tjin lembaga pelatihan kerja, serta pembinaan pemagangan;
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktivitas menyelenggara"kan fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan pelatihan, produktivitas, serta pemagan gar:;
- b. penyusunan rencana ketlutuhan pelatihan dan peningkatan produktivitns tenaga kerja;
- c. pemasaran program, fasilitas pelatihan, hasil produksi dan lulusan pelatihan;
- d. penyiapan bahan pembinaan program pemagangan dan peningkatan kemitraan, pelaksanaan bimbingan pemagangan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemagangan;
- e. pengkoord.inasian pelaksanaan pelatihan dalam hal pengalokasian, pendafltaran, seleksi dan pemanggilan peserta;
- f. pemberian ijin dan pengawasan lembaga pelatihan kerja;
- g. pemberian layanan informasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- h. pelaksanaan bimbingan terhadap Lembaga Latihan Swasta (LLS);
- i. pemfasilitasi penyelenggaraan uji ketrampilan;
- j. pelaksanaan sosialisasi kegiatan pelatihan ketrampilan;
- k. pemfasilitasi kerjasama dengan pengusaha sebagai bapak angkat;
- l. pelaksanaan pemungutan dan penletoran dan Iuran Wajib Latih Tenaga Kerja (IWLTK);
- m. penyelenggaraan pembentukan clan pemberdayaan usaha mandiri;
- n. pelaksanaan koorclinasi clengan lembaga/instansi terkait dalam pemtrinaan lembaga latihan kerja, penyusLlnan rencana kebututran dan pelaksanaan pelatihan serta pemagangan dan sertifikasi;
- pemantauan dan pengawasan kegiatan pembinaan pelatihan, procluktivitas, serta pemagangan; o.
- pelaksanaan l&lt;egiatan kc-:tatausahaan; p.
- pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan produktivitas; dan q.
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas sesuai dengan tugas dan fungsinya. r.
Paragraf 2
Seksi Transmigrasi
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

- (1) Seksi Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi, pemindahan dan pengangkutan, pembinaan clan kerjasama dengan swasta dalam pelaksanaan program transmigrasi;
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi'lransmigrasi menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program ketransmigrasian;
- c. pelaksanaan pendaftaran dan seleksi serta identifikasi penduduk yaqg akan diberangkatkan (calon transmigran);
- b. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan bimbingan teknis 'operasional pembinaan calon transmigran dan transmigran;
- d. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, serta evaluasi program ketransmigrasian ;
- e. pelaksanaan peminclahan yang meliputi kegiatan pengangkutan, pe fireriksaan kesehatan serta penampungan transmigrasi yang akan diberangkatkan menuju lokasi yang akan dituju;
- f. pengumpulan, pengolahan clan penganalisa data dalam rangka penyiapan: clan pelayanan transmigrasi;
- g. pembinaan d.an pengkoordinasian dalam rangka pemberdayaan warga resettlement dan calon transmigran;
10. pemonitoran perkembangan transmigran di lokasi transrrrigrasi; h.
11. pembinaan terhadap Petugas Pos Pelayanan Transmigrasi; i.
- j. pelaksanaan kegiatan ketatatrsahaan;
- k. pelaporan hasil pelnksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas; dan
- 1 pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

- (1) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyebaran informasi di pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- a. pengkoordinasian pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarekan fungsi:
4. b pengkoordinasian penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja, serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- d. pempromosian penyebarluasan informasi syarat syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
6. pengkoordinasian perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada kepada masyarakat;
7. e pengkoordinasian pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri;
8. g pelaksanaan pengawasan bidang penempatan dan pendayagunaan tenaga kerja serta péngawasan perpanjangan ijin penggunaan Tenaga Kerja Warga Pendatang (TKWNAP); Asing
- f. pengkoordinasian penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
10. h pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
Paragraf 1
Seksi Penempatan Tenaga Kerja
- (1) Seksi Penempatan 'lenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka l, mempunyai tugas pokok melaksanakan . penyebarluasan informasi pasar kerja, penyelenggaraan bursa kerja, penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan jabatan, penempatan tenaga kerja, perijinan dan pengawasan perpanjangan ijin penggunaan 'lenaga Kerja Warga Asing Pendatang (TKWNAP);
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana . kegiatan informasi dan penempatan tenaga kcjrja; :
- b. pelaksanaan kartu bukti pendaftaran pencari kerja (AK.I); !
- c. penyebarluasrrn lnforrnasi Pasar Kerja (IPK);
- d. pelaksanaan pengawasan bursa kerja dan Unit Pelayanan, Pendaftaran clan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (UPIITKI) ;
- e. penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan jabatan;
- f. pelaksanaan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKAL), Antar Kerja Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan bidang penempatan dan pendayagunaan tenaga kerja serta pengawasan perpanjangan Uit penggunaan Tenaga Kerja Warga Asing Pendatang (TKWNAP);
10. pembinaan penyebarluasan informasi dan penempatan kerja; h.
11. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; i.
12. pelaporan hasil pelaksarlaan tugasnya kepada Kepala Bidang Penempatan 'lenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan j.
13. pelaksanaan tugas ke&lt;linasan ,.lain yang diberikan oleh Kepala tsiclang Penempatan 'lenaga Kerja dan Perluasan Kescmpatan Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. k.
Paragraf 2
Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15

- (1) Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembin aarl, perlgembangan dan perluasan kerja.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi : (21
- a. penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan pengenrbangan perluasan kerja;
- b. pelaksanaan perluasan kesempatan kerja melalui sistem padat karya;
- c. pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri;
- d. pengembangan, perry.ebarluasan dan penerapan teknologi tepat gurra;
- e. pelaksanaan pengembangan. sektor informal dan usaha mandiri;
- f. pelaksanaan penanggulangan pengangguran dengan cara pembentu.kan kelembagaan dan pembinaan kelembagaan penanggurlangan pengangguran ;
- g. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan perluasan kesempatarr kerja;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Perrempatan 'lenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bida.ng Penempatan 'lenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima
.
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

Bidang Hubungan Inriustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksucl clalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hubungan industrial, persyaratan kerja, pengupahan, kesejahteraan tenaga kerja, penyelesaiern perselisihan hubungan industrial, serta pemutusan hubungan kerja.
0
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

Dalam melaksanakan tu.gas setragaimana dimaksud dalam Pasal L6, Bidang I-Iubungan Industrial &lt;lan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja dan petunjuk teknis operasional pembinaan kc-:tenagakerj aan;
- b. pelaksanaan pembinaarr hr:burrgan industrial dan syarat kerja;
- c. pelaksanaan bimbin gan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja;
- d. pelaksanaan pembinaan clan pemantauan pengupahan;
- f. pelaksanaan survey Kebutuhan Flidup Layak (KHL);
- e. pelaksanaan pembinaan kesejahteraan pekerja;
- g. pembinaan dan pemantauan pelaksanaan T\rnjangan Hari Raya (THR) keagamaan di Perusahaan;
- h. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pembinaan ketenagakerj aarr ;
- i. pelaksanaan koordinasi derrgan Unit Kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan kegiatarr. ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;.dan
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Paragraf 1
Seksi Persyaratan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18

- (1) Seksi Persyaratam Keda dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hurul e angka 1, mempLrnyai tugas menyiapkan bahan, mcnyediakan sumber daya rnanusia, sarana dan prasarana, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Persyaratan Kerja clan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Persyaratan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Flubungan Industrial menyelenggarakan fungsi :
- a. pen]rusrunan rencan.l kegiatan bimbingan hubungan industrial dan syarat kerja;
- b. pelaksanaan pi:nyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Pt-ll) d4n Pemutusan l-Iubungan Kerja (PHK) ;
- C. pelaksanaan pembin aarl dan pemberdayaan hubungan industrial dan syarat kerja;
- d. pelaksanaan pc-:nclidikan dan penyuluhan hubungan industrial darr syarat kerja; :
- e. pelaksanaan verifikasi organisasi pengus aha, lembaga kerjasarrra Bipartit dan lembaga kerjasama Tripartit;
4. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pengevaluasian dalam pelaksanaan pembinaan hubungan industrial clan syarat kerja; f.
5. pelaksanaan koorclinasi dengan Unit Kerja terkait dalam rangka peiaksanaan tugas; o b'
6. pelaksanaan ke tatausahaan ; h.
7. pelaporan pelaksarlaarl tugas kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial cld.n Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan i.
8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepaia l3idang Flubungan Industrial dan Jaminan Sosiai 'l'c.'rlaga Kcrja sesuai dengan tugas dan fungsinyanya. J.
Paragraf 2
Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- Seksi Pengupahan clan .Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksucl cierlerm Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan fasilitas kesejahteraan pekerja dan jaminan sosial tenaga kerja. (1)
- Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengupahan dan .Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. penyiapan Sumbcr daya manusia yang memahami ketentuan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- penyiapan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja; b.
- penyiapan penyusunan bahan penetapan upah minimum kabupaten dan sektoral; c.
- penyiapan trarhan c-:valuasi dan pelaporan pengupahan clan jaminan sosial tenaga kerja; d.
- pelaksanaan ketatausahaan ; e.
- pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial dan .Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan -, f.
- g. pelaksanaan turgers keclinarsa.n lain yarrg diberikan oleh Kepala Riclang l{ubungan Industrial dan Jaminan Sosial 'lc-:ria.ga Kerja sc-:suai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 21

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dengan Peraturan I3upati tersendiri.
BAB V - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
PasaL 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat. (1) huruf g terdiri atas sejumlah tenaga dalam jedang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap ketompok clipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat olc:h [3upati.
- (3) Jenis jenjang dar: jurrrlah jabatan fi-rngsional ditetapkan oleh Bupati berdasarknn kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundarrg-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas cian fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok .Iatlatan Fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi elan ., sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkurngan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Da.erah sesuai dengan tugas pokoknya mnsing-masing.
2. Setiap pimpinan satuarr organisasi wajib membimbing, mengawasi dan menrberikan petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan. (2)
3. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masir:g-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. (3)
4. Setiap laporan yang cliterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawatrarlnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajitr diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan , laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. (4)
5. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tembusan laporan wajib disampaikarn pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsionall mempunyai hubungan kerja. (s)
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHE}VTIAN DALAM JABATAN
Pasal 24

- Kepala Dinas diangkat dan '&lt;1ihc-:rhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Ne geri Sipil yang memenr-r.hi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undan gan yang bcrlaku. (1)
- Sekretaris, Kepaln l3idang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh IJupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris I)aerah ciari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. (2)
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHE}VTIAN DALAM JABATAN
Pasal 25

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.
2. (21 Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini m,ulai berlaku pada tanggal 2 Januari 20L7.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerirttahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
Diundangkan pada tarrggal di Situbondo 1 5 No\/ 2010 S DAERAH,
BERITA DAERAH I(ABUPATEN STTUBONDO TAHUN 2OL6 NOMOR 47
LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Nomor ranggar :
15NIV2016
:
{9
Tahun 2016
STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA I(ABUPATEN SITUBONDO