Unknown BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang DRNGAN RAITMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Berlaku: 8 Tahun 2014
N/A
Preamble

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Darah;
8. I'era tu ran Mcnteri Dalam Ncgeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah; 7 .
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 lentang Pembagian Urusan Pemeriniahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupatcn Bengkayang; 8
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Sebagaimana telah diubah beberapa kali, lerakhir dengan Heraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tenlang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tenlang Organisasi Perangkat Dacrah Kabupaten Bengkayang. ()
MEMUTUSKAN:
Menct;ipk;m : PERATURAN BUPATI TENTANO STRUKTUR OKOANISAS1 DAN TATA KERJA BAOAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT F3AN PEMER1NTA11AN DESA.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pernerintah Pusat selanjutnya clisebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegnng kckuasaan Pemerintah Ncgara Kcpublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Kepublik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah otonom sebagai unsur Pcnyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kabupalen adalah Kabupaten Bengkayang.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
6. Uewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Kakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
8. Perangkat Daerah adalah Lembaga Organisasi pada Pemerinlah Daerah yang bertanggungjawab Kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sckretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan, Staf Ahli dan Lembaga lain sesuai dengan kebutuhan dan karaktcristik Daerah.
9. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberda3'aan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disingkat BPMPD Kabupaten Bengkayang.
10. KepaJa Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkayang.
11. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB mcrupakan unsur pelaksana tugas teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkayang.
12. Unit Pelaksana Tcknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kcpada Kepala Badan melalui Sekrctaris Badan.
13. Jabatan I'ungsional adalah jabatan untuk mclaksanakan scbagian tugas pemerintah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Bcrencana sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
14. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekrctaris Badan.
BAB II - BADAN PEMBKRDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 2

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
[bagian Kedua
Tugas Pokok dan Kungsi
BAB II - BADAN PEMBKRDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 3

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas Pokok melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah bersifa.1 spesif ik yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud patia ayat (1], Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai 1'ungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan F^emerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. pelaksanaan tugas Kesekretariatan Badan; dan
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
BAB II - BADAN PEMBKRDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
5. 2.Sub Bagian Rcncana Kerja dan Keuangan.
- c. Ridang Pemberdayaan Masyarakat, mcmbawahi:
1. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakal;
2. Sub Bidang Pengeloaan Teknologi Tepal. Guna dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
- d. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, membawahi:
10. 1.Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat;
11. 2.Sub Bidang Pemberdayaan Kader Desa.
- e. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :
13. 1.Sub Bidang Administrasi dan Keuangan Desa
14. 2.Sub Bidang Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan Desa
- f. Bidang kekayaan Desa, membawahi:
1. Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa;
17. 2.Sub Bidang Sarana dan Prasarana Desa.
- g. unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- h. kclompok Jabafan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat. dan Pemerintahan Desa Kabupatcn Bengkayang sebagaimana dalam Lampiran dan mcrupakan bagian vang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan mengcndalikan kegiatan Badan berdasarkan kebijakan Bupati berdasarkan Peraturan Peiundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilaksanakan oleh Sekretaris atau pejabat lain yang ditunjuk.
Bagian Keempat
Kepala Badan
BAB II - BADAN PEMBKRDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 5

Bagian Kelima
Sekretariat
BAB II - BADAN PEMBKRDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok pcnyelenggaraan urusan umum, keuangan, kepegawaian ketatausahaan dan urusan kerumah tanggaan serta tugas-tugas kedinasan lainnya di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkayang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada aval (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. membantu Kepala Badan dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keuangan dan keprotokoian serta ketatausahaan;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian;
- d. pengawasan dan pengendalian bagian tata usaha;
- e. menyusun bahan koordinasi bagian tata usaha;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pclaporan program kerja Badan;
- g. pengevaluasian laporan dan pclaksanaan tugas Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan; dan
- h. melaksanakan lugas lain yang diberikan olch Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemcrintahan Desa se.suai dengan lugas dan t'ungsi yang ada.
- (3) Sekretariat dipimpin olch seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kcpada Kcpala Badan Pcmberdavaan Masyarakat dan Pemerintahan Uesa.
Fasal 7
- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 aval (1) liuruf I) angka ] , mempunyai tugas pokok pengelolaan urusan rumah tangga, humas, administrasi surat masuk dan keluar, keprotokolan. srrta melaksanakan pengumpulan data base kepegawaian, penyiapan penyusunan program kerja, penyiapan bahan kesejahteraan pegawai, evaluasi, pclaporan dan urusan administrasi kepegawaian serta tugas-tugas kedinasan lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan lugas Pokok sebagaimana dimaksud pada aval (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyiapan program kerja Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- b. pengumpulan bahan program kerja dan rencana kegiatan teknis bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- d. pengawasan dan pengendalian Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- e. penyampaian bahan evaluasi dan laporan bagian administrasi umum dan kepegawaian serta penghimpunan bahan laporan kegiatan teknis bidang; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.
- (3) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemer intahan Desa.
BAB II - BADAN PEMBKRDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 8

- (1)Sub Bagian Kencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1| liurul'h angka 2, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyiapan penyusunan program kerja, pclaporan keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemer intahan Desa, evaluasi pelaporan serta tugas-tugas kedinasan lainnya.
- (2) Dalam melakukan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Kencana Kerja dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kincrja (LAKIP) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. penyiapan dan pengelolaan bahan penyusunan rencana anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- d. pelaksanaan pcmbuatan dokumen, pencatatan pembukuan dan penvampnian laporan keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. penyiapan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan Badan Pcmberdayaan Masyarakal dan Pemer intahan Dcsa;
- I. pelaksanaan ovalviasi, pengendalian dan pelaporan Sub ISagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- g. penyiapan program kcrja dan rencana kegiatan Sub Hagian Rencana Kerja clan Keuangan;
- h. pclaksanaan urusan perlengkapan;
- i. pclaksanaan urusan ketatausahaan kcuangan;
- j. pengawasan dan pengendalian Sut) Bagian Rencana Kerja dan Kcuangan Badan Pcmberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- k. penyampaian bahan evaluasi dan laporan Sub Bagian Rencana Kerja dan Kcuangan Badan Pcmberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Dcsa kepada pimpinan; dan
1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas dan lungsi yang ada.
- (3) Sub Bagian Rencana Kerja dan Kcuangan dipimpin oleh seorang Kcpala Sub Bagian \ang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pcmberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
Bagian Keenam
Bidang Pemberdayaan Mas\ rakat
Pasal ')
- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok membanlu Kcpala Badan Pembcnlayaan Masvarakat dan Pemerintahan Desa dalam perumusan kebijakan teknis, (asilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pembcnlayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Masyarakal mempunyai lungsi:
- n. menvusunan program kcrja dan kegiatan Bidang Pcmberdayaan Masvarakal;
- b. perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pclaksanaan penvelenggaran kegiatan pada Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengeinbangan Partisipasi Masyarakat, Sub Bidang Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dan Pemberdayaan Usaha Rkonomi Masyarakal;
- c. pelaksanaan pemt)inaan dan pcngawasan penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Part isipasi Masyarakat dan Sub Bidang Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dan Pcmberdayaan Usaha Kkonomi Masyarakat;
- d. pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Sub Bidang Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dan Pemberdayaan Usaha Rkonomi Masyarakat; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.
- (3) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepaia Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Sekretaris Badan.
- (l)Sub Bidang Penguatan Kelcmbagaan clan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 1, mempunvai tugas pokok membantu Kepala liidang Pemberdayaan Masvarakat dalam melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengualan Kelcmbagaan dan Pengembangan Parlisipasi Masyarakat.
- (2)Dalam melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat mcmpunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana keija pada Sub Bidang Penguatau Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
- b. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk leknis dan petunjuk pelaksanaan penyelcnggaraan kegiatan pada Sub Midang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Parlisipasi Masyarakat;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administrasi penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
- (1. pelaksanaan koordinasi cicngan inslansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pada .Sub Ridang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat; dan
- g. pelaksanaan lugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.
- (3) Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Parlisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Midang Pemberdayaan Masyarakat.
BAB II - BADAN PEMBKRDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 1

I
- (l) Sub Bidang Pengelolaan Teknologi Tepal Ciuna dan Pemberdayaan Usaha lOkonomi Masyarakal dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 2, mcmpunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dan Pcmberdiivaan Usaha Kkonomi Masyarakal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Dana Perimbangan dan l,ain-lain Pendapatan mempunvai fungsi;
- a. menyiapkan program kerja dan rencana kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Teknologi Tepat Cluna dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- b. penviapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Pengelolaan Teknologi Tepal Guna dan Pembcrdavaan Usaha Kkonomi Masyarakat;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administrasi kegiatan pada Sub liidang Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masvarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi reman uaiaiu ptnytiaiggtutan kegiatan pada Sub Bidang Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dan Pemberdayaan Usaha Kkonomi Masyarakat;
- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.
- (3) Sub Bidang Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang ber ada di bawah dan bertanggung jawab @'"""@la Wpnalji Bidanp Pemberdavaan Masyarakat.
liagian Ketujun
Bidang Fcmberdayaan Kelembagaan Masyarakat
Pa sal 12
- (1)Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mernpunyai tugas pokok mc.mbantu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat.
- (2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. menyusun rencana operasional Bidang Pemberdayaan Kelembagaan
- Masyarakat;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penataan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakal serta Kelembagaan dan Aparatur Pemer intahan Desa;
- c. pengaturan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, serta Sub Bidang Pemberdayaan Kader Desa;
- d. pengevaluasian bahan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, serta Sub Bidang Pemberdayaan Kader Desa;
- e. pengaturan fasilitasi tugas yang buktin merupakan tugas unit kerja tertentu di bidang pemerintahan desa;
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat; dan
- g. pembuatan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat secara periodik.
- (3)Kepala Bidang Pemer intahan Desa berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Sekretaris ESadan.
BAB II - BADAN PEMBKRDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 1, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dalam melaksanakan oehomon tnr atiHi hir ianp Pemberdavaan Kelembagaan Masyarakat.
- (2) Dalani melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Pemberdayaan Kelctnbagaan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. pcnyusunan rencana kerja pada Sub Bidang Pemberdayaan Kclcmbagaan Masyarakat;
- b. penviapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk tcknis dan pclunjuk pclaksanaan penyelenggaraan ke.giatan pada Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat;
- c. penyclenggaraan pembinaan dan pcnatausahaan adminisirasi pctiyclcnggaraau kcgiatau pada Sub Ridang ['embcrdayaaii Kelrmbagaan Masyarakat;
- d. pclaksanaan koordinasi dcngan instansi tcrkait dalam pcnyclcnggai'aan kc.giatan pada Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat;
- c. pclaksanaan pengawasan dan pengcndalian penyclenggaraan kegiatan padaSul) Hklang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat;
- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.
10. (3)Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat scbagaimana dimaksud patla ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Svtb Bidang yang berada di bawah dan bcrtanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masvarakrii.
Fasal 14
- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Kader Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruT d angka 2, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dalam mclaksanakan sebagian tugas di bidang Pemberdavaan Kader Ucsa.
- (2) Dalam mclaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), Sub Bir iang Pemberdavaan Kader Desa mempunyai fungsi:
- a. penvusunan rencana kegiatan Sul) Bidang Pemberdayaan Kadcr Desa;
- b. pengaturan pclaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pemberdayaan Kadcr Desa;
- c. penyiapan petunjuk teknis dan pctunjuk pelaksanaan dalam penvelcnggaraan pembinaan kclembagaan dan peningkatan pengetahuan scrla kclcrampilan Kadcr Desa;
- d. mengumpulkan, mcngolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempuinaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan Standar standar Kelembagaan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kader Desa;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dalam pembinaan Kader Desa;
- f. memberikan masukan yang pcrlu kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Kclembagaan Masyarakat, sesuai bidang lugasnya;
- g. monitoring dan cvaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Bidang Pemberdayaan Kader Desa;
- h. pembuatan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Sub Bidang Bidang Pemberdayaan Kader Desa secara periodik; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat.
- (3) Sub Bidang Pemberdayaan Kader Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kcpala Bidang Pemberdayaan Kclcmbagaan Masyarakat.
Bagian Kedelapan
Hidang Pemerinlahan Dcsa
l&gt;asal 15
- (1)Bidang Pemer intahan Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hum I" e, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerinlahan Dcsa dalam perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Pemerintahan Dcsa.
- (2) Dalam melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:
- a. menyusun rencana operasional Bidang Pemerintahan Dcsa;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penalaan Pemerinlahan Desa, Administrasi dan Keuangan Desa, serta Kclcmbagaan dan Aparalur Pemerintahan Dcsa;
- c. pengaturan pelaksanaan tugas Sub Bidang Administrasi dan Keuangan Dcsa, serin Sub Bidang Kelembagaan dan Aparatur Pemer inlahan Desa;
- d. pengevaluasian bahan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Administrasi dan Keuangan Dcsa, serta Sub Bidang Kelembagaan dan Aparatur Pemerinlahan Desa;
- c. pengaluran fasilitasi tugas yang bukan merupakan tugas unit kerja lertentu di bidang pemerinlahan desa;
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Pemerintahan Desa; dan
- g. pembualan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan Desa sccara pcriodik.
- (3)Kepala Bidang Pemerintahan Desa berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pcmberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mclalui Sekrelaris Badan.
BAB II - BADAN PEMBKRDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 16

- (1) Sub Bidang Administrasi dan Keuangan Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 1, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemerintahan Dcsa dalam melaksanakan sebagian tugas di bidang Administrasi dan Keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud Pada ayat (1], Sub Administrasi dan Keuangan Desa mempunyai fungsi:
3. a.penyusunan rencana kerja pada Sub Bidang Administrasi dan Keuangan Dcsa;
4. b.penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyclenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Adminisirasi dan Keuangan Desa;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administrasi penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang I'enguatan Administiasi dan Keuangan Dcsa;
6. d.pelaksanaan koordinasi dengan inslansi tcrkait dalam penyclenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Administrasi dan Keuangan Desa;
7. e.pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyclenggaraan kegiatan pada Sub Bidanjj Administrasi dan Keuangan Desa;
- f. evaluasi dan pclaporan pelaksanaan lugas pada Sub Bidang Administrasi dan Keuangan Dcsa;
9. g.pelaksanaan tugas lain yang diber ikan oleh Kepala Bidang Pemer intahan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.
- (3) Sub Bidang Administrasi dan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa.
BAB II - BADAN PEMBKRDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 17

- (1) Sub Bidang Kelembagaan dan Aparatur Pemcrintab Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 2, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan sebagian tugas di bidang Kelembagaan dan Aparatur Pemerinlah Desa.
2. (2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada aval (1), Sub Bidang Kelembagaan dan Aparatur Pemer intah Desa mempunyai fungsi:
- a. penyusunan reneana kegiatan Sub Bidang Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan Desa;
- b. pengaturan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan Desa;
- c. peii\_yuipa.ii petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan peningkatan pengetahuan serta kctcrampilan aparatur pemerintah desa;
- d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan Standar-standar Kelembagaan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintah desa;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dalam pembinaan Aparat Desa, sesuai ketentuan dan Standar yang diletapkan;
- f. memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa, sesuai bidang tugasnya;
- g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan Desa;
- h. pembuatan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Sub Bidang Kelembagaan dan Aparatur Pemer intahan Desa secara periodik; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa.
12. (3)Sub Bidang Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa.
Bagian Kesembilan
Bidang Kekayaan Desa
BAB II - BADAN PEMBKRDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 18

- (1)Bidang Kekayaan Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 1, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pemberdayaan Masyar akat dan Pemerintahan Desa dalam perumusan kebijakan teknis, i'asilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Bidang Kekayaan Desa.
- (2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kekayaan Desa mempunyai fungsi:
- a. menyusun rencana opcrasional Bidang Kekayaan Desa;
- b. penyusunan petunjuk tcknis dan pctunjuk pclaksanaan pcnataan kekayaan Desa;
- c. pcngafuran pclaksanaan tugas Suh Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa, sen a Sub Bidang Sarana dan Prasarana Desa;
- d. pengevaluasian bahan laporan pclaksanaan tugas Sub Bidang Pendapalan dan Kekayaan Desa, scrla Sub Bidang Sarana dan Prasarana Desa;
- c. pengaturan fasilitasi tugas yang bukan merupakan tugas unit kcrjo tertentu di Bidang Kekayaan Desa;
- f. monitoring dan evaluasi pclaksanaan tugas pada Bidang Kekayaan Desa; dan
- g. pembuatan laporan pcrkembangan pclaksanaan tugas Bidang Kekayaan Desa secara periodik.
- (3) Kepala Bidang Kekayaan Desa berkedudukan dan bcrtanggung jawab kepada Kcpala Badan Pemberdayaan Masyarakal dan Pemerinlahan Desa melalui Sckretaris Badan.
BAB II - BADAN PEMBKRDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 1

'.)
- (l)Sub Bidang Pendapalan dan Kekayaan Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasai 4 hurut f angka 1, mempunyai tugas pokok membantu Kcpala Bidang Kekayaan Desa dalam meiaksanakan sebagian tugas di Sub Bidang Pendapatan dan Kekavaan Desa.
- (2] Dalam meiaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada aval (1), Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa mempunyai I'ungsi:
- a.penyusunan rencana kcrja pada Sub Bidang Administrasi dan Kcuangan Desa;
- b.penviapan dan pengumpulan bahan penyusunan pctunjuk teknis dan pelunjuk pclaksanaan penyelenggar aan kegiatan pada Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa;
- c. pen\ lenggaraan pembinaan dan penatausahaan administrasi penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa;
- d.pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkail dalam penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengcntlalian penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Pendapatan dan Kckavaan Desa;
- I", evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lugas pada Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kekayaan Desa sesuai dengan tugas dan I'ungsi yang ada.
- (3) Sub Bidang Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pada aval (1), dipimpin oleh scorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa.
- (1)Sub Bidarig Sarana dan Prasarana Desa, scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f angka 2, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kekayaan Dcsa dalam meiaksanakan scbagian tugas di Sub Bidang Sarana dan Prasarana Desa.
- (2) Dalam mclaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sarana dan Prasarana Desa mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Sarana dan Prasarana Desa;
- b. pengaturan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Sarana dan Prasarana Desa;
- c. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penyclenggaraan pembinaan kelembagaan dan peningkalan pengcrahuan serla keterampilan aparatur pemerintah desa;
- d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan Standar-standar Kelembagaan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintah desa;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dalam mempersiapkan sarana dan prasarana dcsa, scsuai ketentuan dan Standar yang ditctapkan;
- f. membcrikan masukan yang pcrlu kepada Kepala Bidang Kekayaan Desa, sesuai bidang lugasiiya;
- g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Sarana dan Prasarana Desa;
- h. pembuatan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Sub Bidang Sarana dan Prasarana Desa secara periodik; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kekayaan Dcsa.
- (3)Sub Bidang Sarana dan Prasarana Desa sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kekayaan Desa.
Bagian Kcsepuluh
Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
BAB II - BADAN PEMBKRDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 2

1
- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Badan yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) at.au beberapa wilayah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan ( UPTB ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjavvab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Sekretaris Badan.
Bagian Kesebclas
Kelompok Jabalan Fungsional
Fa sal 22
- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 4 aval (1) huruf h, mcmpunyai tugas pokok mclaksanakan tugas khusus scsuai kcahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tcnaga dalam jenjang jabatan fungsional yang (ei'diri dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya masing-masing.
3. (3)Setiap kelompok dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh scorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
4. (4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebul pada ayat (1) Pasal ini, dialur dcngan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. (5)Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan analisis beban kerja.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan oleh kepala Badan melalui satuan organisasi yang ad a dalam lingkup kerjanya.
BAU 111 TATA KERJA DAN LAPORAN Bagian Kesatu
TATA KERJA
BAB II - BADAN PEMBKRDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan lugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, non struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun anlar saluim kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinva.
2. (2)Setiap Pimpinan Satuan Kerja pada Bar ian Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa wajib malaksanakan tugas memimpin dan membcrikan bimbingan kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Badan dan seluruh pejabat struktural di Badan Pemberdayaan Masyarakat. dan Pemerintahan Desa wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkahlangkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
I3agian Kedua
LAPORAN
BAB II - BADAN PEMBKRDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 26

- (1)Kepala Badan wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu- waktu dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2)Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Akunlabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAK1P) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3)Setiap pimpinan satuan kerja dalam Badan wajib mematuhi kebijakan kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib mcnyampaikan laporan pelaksanaan fugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Seliap pimpinan satuan kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.
BAB IV - PKMBIAYAAN
Pasal 27

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab (APBD) Kabu paten Bengkayang.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Ncgara (APBN).
3. (3)Laporan Pengelolaan anggaran tugas desentralisasi dan tugas pembantuan disajikan dalam bentuk laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dan disampaikan kepada Bupali serf a untuk tugas pembanluan juga disamf)aikan kepada Pemerintah Pusat.
BAB V - KEPEGAWAIAN
Pasal 28

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. (2)Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTB dan Pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan memperhatikan usul Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat kerja, minat kerja, temperamen kerja, integritas dan prestasi kerja.
4. (4)Syarat dan kompetensi jabatan untuk setiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi.
- (5) Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang diutamakan dijabat oleh personil yang mcmiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan atau memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sejenis.
6. (6)Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal 5 ( lima ) tahun.
7. (7)Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (8) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), setiap tahun ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Uraian jabatan untuk setiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang disusun berdasarkan hasil analisis jabatan.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.
Diundangkan di Bengkayang padatanggal \ October 2014
Ditetapkan di Bengkayang padatanggal If c OHobgr
2014
f c^UPATI BENGKAYANG
M @ SURYADMAff GIDOT
u /
s
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014 NOMOR ^0