PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 6 Tahun 2017
Tentang POLA HUBUNGAN KERJA, JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI DAN KONSULTASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Berlaku: 6 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan serta meningkatkan efektivitas dan menciptakan sinergitas pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi dalam pelaksanaan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Hubungan Kerja, Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi Dan Konsultasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerahdaerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
SALINAN
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN GUBERNUR TENTANG JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI DAN KONSULTASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disingkat Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Pola Hubungan Kerja adalah bentuk hubungan pelaksanaan kerja antar lembaga dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Jalur Koordinasi adalah pola tata hubungan kerja antar Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan instansi vertikal/BUMN/BUMD, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Harmonisasi adalah tata hubungan kerja dalam upaya menyelaraskan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Sinkronisasi adalah tata hubungan kerja dalam upaya menyinkronkan atau menyesuaikan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Konsultasi adalah tata hubungan kerja dalam upaya optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang dilakukan berdasarkan saran, arahan dan petunjuk dari Gubernur/Wakil Gubernur dan atau Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah, baik secara langsung kepada pimpinan daerah maupun melalui pejabat yang berwenang sesuai jenjang hirearki yang diberikan pelimpahan kewenangan untuk memberikan saran, arahan dan petunjuk kepada Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
11. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
12. Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
13. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut BAPPEDALITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah.
15. Kepala BAPPEDALITBANG adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah.
16. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
17. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.
18. Dinas adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
19. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
20. Badan adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
21. Kepala Badan adalah Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
22. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
23. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
24. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disingkat Badan Penghubung adalah Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Jakarta.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan DPRD Kalimantan Tengah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
26. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
28. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG Bagian Kesatu Gubernur
Pasal 2

- (1) Gubernur adalah Kepala Daerah.
- (2) Gubernur karena jabatannya berkedudukan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
- (3) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden.
- (4) Gubernur sebagai Kepala Daerah mempunyai tugas :
- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur berwenang :
- a. mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Peraturan Gubernur dan keputusan Gubernur;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota.
- (7) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten/kota;
- b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
- c. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
- d. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;
- e. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (7), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang :
- a. membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;
- b. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- d. memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (9) Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang:
- a. menyelaraskan perencanaan pembangunan antarDaerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
- c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
- d. melantik bupati/wali kota;
- e. memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. melantik kepala Instansi Vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala Instansi Vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala Instansi Vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (9) dibebankan pada APBN.
- (11) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
- (12) Tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat didelegasikan kepada wakil gubernur.
Bagian Kedua Wakil Gubernur
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG Bagian Kesatu Gubernur
Pasal 3

- (1) Wakil Gubernur bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Wakil Gubernur mempunyai tugas:
- a. membantu Gubernur dalam :
1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi; dan
4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah:
- c. melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur apabila Gubernur menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Sekretariat Daerah
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG Bagian Kesatu Gubernur
Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
Bagian Keempat Dinas
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG Bagian Kesatu Gubernur
Pasal 5

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
Bagian Kelima BAPPEDALITBANG
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG Bagian Kesatu Gubernur
Pasal 6

- (1) BAPPEDALITBANG adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) BAPPEDALITBANG mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
Bagian Keenam INSPEKTORAT
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG Bagian Kesatu Gubernur
Pasal 7

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah dan secara teknis administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
Bagian Ketujuh Badan
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG Bagian Kesatu Gubernur
Pasal 8

- (1) Badan adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
Bagian Kedelapan Rumah Sakit
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG Bagian Kesatu Gubernur
Pasal 9

- (1) Rumah Sakit adalah unit pelaksana teknis dinas yang melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan dalam bidang pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung tugas Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Direktur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan paripurna, dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan derajad kesehatan dan pencegahan penyakit serta menyelenggarakan upaya kesehatan rujukan sesuai kebijakan kesehatan daerah.
Bagian Kesembilan Staf Ahli
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG Bagian Kesatu Gubernur
Pasal 10

- (1) Staf Ahli adalah unsur pembantu Gubernur.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas membantu tugas Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang hukum dan politik, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia, ekonomi dan keuangan dengan memberikan saran, pendapat dan pertimbangan baik diminta atau tidak diminta sesuai dengan bidang dan keahliannya.
Bagian Kesepuluh Unit Pelaksana Teknis dan/atau Cabang Dinas
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG Bagian Kesatu Gubernur
Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis dan/atau Cabang Dinas adalah unsur pelaksana tugas Dinas atau Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dan/atau Cabang Dinas melaksanakan sebagian teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas atau Badan.
BAB III - POLA HUBUNGAN KERJA
Pasal 12

- (1) Gubernur atas persetujuan DPRD menetapkan Peraturan Daerah.
- (2) Gubernur bersama-sama dengan DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Gubernur bersama-sama dengan DPRD menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pelayanan masyarakat.
- (4) Gubernur menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- (5) Gubernur bersama-sama dengan DPRD membahas rencana kerja sama internasional.
- (6) Gubernur meminta persetujuan DPRD dalam melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri maupun luar negeri untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (7) Gubernur wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.
- (8) Gubernur dan DPRD melaksanakan hubungan konsultatif lainnya dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (9) DPRD wajib memberikan tanggapan atas usulan-usulan yang diajukan Gubernur.
Bagian Kedua Gubernur dengan Wakil Gubernur
BAB III - POLA HUBUNGAN KERJA
Pasal 13

- (1) Gubernur memberikan petunjuk, pengarahan, dan perintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pelayanan masyarakat.
- (2) Gubernur melimpahkan sebagian tugas dan wewenangnya dalam bidang pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan koordinasi perumusan kebijakan operasional serta penyelenggaraan Gerakan Disiplin Nasional kepada Wakil Gubernur.
- (3) Gubernur meminta laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang dilimpahkan kepada Wakil Gubernur sebagai bahan evaluasi.
- (4) Wakil Gubernur wajib untuk memperhatikan dan melaksanakan petunjuk, pengarahan dan perintah yang diberikan oleh Gubernur dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
- (5) Gubernur meminta bahan, masukan dan pendapat dalam rangka perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (6) Wakil Gubernur wajib untuk menerima dan melaksanakan tugas dari Gubernur.
- (7) Wakil Gubernur wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas yang diperintahkan oleh Gubernur.
- (8) Wakil Gubernur wajib memberikan bahan, masukan dan pendapat kepada Gubernur dalam rangka perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sesuai dengan substansi kewenangannya.
- (9) Gubernur dan Wakil Gubernur menjalin hubungan konsultatif dan koordinatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
Bagian Ketiga Gubernur dengan Perangkat Daerah Paragraf 1
Gubernur dengan Sekretariat Daerah
BAB III - POLA HUBUNGAN KERJA
Pasal 14

- (1) Gubernur memberikan perintah, pengarahan dan petunjuk dalam perumusan kebijakan pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat.
- (2) Gubernur meminta bahan dan masukan dalam rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Gubernur meminta laporan dan telaahan staf sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat pada umumnya serta pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif yang menjadi tugas Sekretariat Daerah.
- (4) Gubernur dapat meminta keterangan dan penjelasan tentang hal-hal tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat atau hal-hal lain yang berkenaan dengan tugas-tugas administratif dan fasilitatif.
- (5) Sekretaris Daerah wajib untuk membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan umum Pemerintah Daerah dan membina hubungan kerja dengan Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan aparat pelaksana pemerintahan daerah lainnya.
- (6) Sekretaris Daerah b wajib untuk memperhatikan dan melaksanakan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan Gubernur dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pelaksanaan tugastugas administratif dan fasilitatif.
- (7) Sekretaris Daerah wajib untuk memberikan bahan dan masukan kepada Gubernur dalam perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah baik yang menyangkut tugastugas desentralisasi maupun tugas-tugas dekonsentrasi dan pembantuan dengan informasi yang lengkap, akurat dan mutakhir.
- (8) Sekretaris Daerah wajib untuk membuat telaahan staf terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi, dengan penjelasan, keterangan dan uraian secara lengkap serta alternatif-alternatif pemecahan masalah yang tepat sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.
- (9) Sekretaris Daerah wajib untuk menyampaikan laporan baik secara berkala maupun insidentil, sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 2 Gubernur dengan Dinas
BAB III - POLA HUBUNGAN KERJA
Pasal 15

- (1) Gubernur memberikan penggarisan dalam perumusan kebijakan umum penyelenggaraan tugas-tugas pelaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok masing-masing Dinas.
- (2) Gubernur memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dalam perumusan kebijakan umum penyelenggaraan tugas-tugas Dinas serta pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan tugas masingmasing Dinas.
- (3) Gubernur meminta bahan dan masukan dalam rangka perumusan kebijakan umum pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masingmasing Dinas.
- (4) Gubernur meminta telaahan staf terhadap hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam rangka penyelenggaraan tugas-tuga Dinas sehingga penanganannya lebih cepat dan lebih efektif.
- (5) Gubernur meminta laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai evaluasi dan meminta penjelasan dan keterangan mengenai hal-hal tertentu sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (6) Kepala Dinas wajib memperhatikan penggarisan yang diberikan oleh Gubernur dalam perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas-tugas Dinas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (7) Kepala Dinas wajib memperhatikan dan melaksanakan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dari Gubernur dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (8) Kepala Dinas wajib untuk memberikan bahan dan masukan kepada Gubernur dalam rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas.
- (9) Kepala Dinas wajib untuk membuat telaahan staf terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi, dengan penjelasan, keterangan dan uraian secara lengkap serta alternatif-alternatif pemecahan masalah yang tepat sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (10) Kepala Dinas wajib untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas baik secara berkala maupun insidentil sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dina.
Paragraf 3 Gubernur dengan Badan dan Rumah Sakit
BAB III - POLA HUBUNGAN KERJA
Pasal 16

- (1) Gubernur memberikan penggarisan kebijakan umum penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
- (2) Gubernur memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas-tugas penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masingmasing Badan dan Rumah Sakit.
- (3) Gubernur meminta bahan, pendapat dan masukan dalam rangka perumusan kebijakan umum pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan, dan Rumah Sakit.
- (4) Gubernur meminta telaahan staf terhadap hal-hal yang perlu penanganan dan perhatian dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan, dan Rumah Sakit.
- (5) Gubernur meminta laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai evaluasi dan meminta penjelasan dan keterangan mengenai hal-hal tertentu sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan, dan Rumah Sakit.
- (6) Kepala Badan dan Direktur Rumah Sakit wajib memperhatikan penggarisan yang diberikan oleh Gubernur dalam perumusan kebijakan teknis masing-masing Badan dan Rumah Sakit.
- (7) Kepala Badan dan Direktur Rumah Sakit wajib memperhatikan dan melaksanakan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dari Gubernur dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan dan Rumah Sakit.
- (8) Kepala Badan dan Direktur Rumah Sakit wajib untuk memberikan bahan dan masukan kepada Gubernur dalam rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing- masing Badan dan Rumah Sakit.
- (9) Kepala Badan dan Direktur Rumah Sakit wajib untuk membuat telaahan staf terhadap permasalahanpermasalahan yang terjadi, dengan penjelasan, keterangan dan uraian secara lengkap serta alternatif-alternatif pemecahan masalah yang tepat sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan dan Rumah Sakit.
- (10) Kepala Badan dan Direktur Rumah sakit wajib untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala dan insidentil serta memberikan keterangan serta penjelasan kepada Gubernur terhadap hal-hal tertentu sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan dan Rumah Sakit.
Bagian Keempat Wakil Gubernur dengan Perangkat Daerah Paragraf 1 Wakil Gubernur dengan Sekretariat Daerah
BAB III - POLA HUBUNGAN KERJA
Pasal 17

- (1) Wakil Gubernur memberikan perintah, pengarahan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif, fasilitatif dan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Gubernur dalam rangka memantapkan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
- (2) Wakil Gubernur meminta bahan dan masukan dalam rangka perumusan kebijakan umum koordinasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan tugas yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah yang meliputi Pengawasan Umum, koordinasi kegiatan instansi pemerintah dan penyelenggaraan Gerakan Disiplin Nasional.
- (3) Wakil Gubernur meminta laporan pelaksanaan tugas administratif dan fasilitatif sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas yang telah diperintahkan oleh Gubernur.
- (4) Wakil Gubernur meminta keterangan dan penjelasan serta telaahan staf mengenai hal-hal tertentu yang berhubungan dengan tugas-tugas Sekretariat Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan pemerintahan Daerah.
- (5) Sekretaris Daerah wajib memperhatikan, dan melaksanakan perintah dan petunjuk pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif yang diberikan oleh Wakil Gubernur dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (6) Sekretaris Daerah wajib untuk memberikan bahan dan masukan kepada Wakil Gubernur dalam perumusan kebijakan umum koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (7) Sekretaris Daerah wajib untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Gubernur kepada Wakil Gubernur.
- (8) Sekretaris Daerah wajib memberikan keterangan dan penjelasan serta telahaan staf kepada Wakil Gubernur mengenai hal-hal tertentu berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
Paragraf 2 Wakil Gubernur dengan Dinas
BAB III - POLA HUBUNGAN KERJA
Pasal 18

- (1) Wakil Gubernur memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas-tugas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Wakil Gubernur meminta masukan dan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah baik menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (3) Wakil Gubernur meminta laporan pelaksanaan tugas-tugas Dinas dalam rangka evaluasi atas koordinasi dan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (4) Wakil Gubernur meminta keterangan dan penjelasan serta telaahan staf mengenai hal-hal tertentu dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (5) Kepala Dinas wajib memperhatikan dan melaksanakan pengarahan, bimbingan, perintah dan petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Wakil Gubernur dalam rangka memantapkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (6) Kepala Dinas wajib memberikan bahan dan masukan kepada Wakil Gubernur dalam perumusan kebijakan teknis dalam rangka memantapkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (7) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas Dinas kepada Wakil Gubernur dalam rangka pengawasan umum dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
- (8) Kepala Dinas wajib memberikan keterangan dan penjelasan serta telahaan staf mengenai hal-hal tertentu kepada Wakil Gubernur dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas.
Paragraf 3 Wakil Gubernur dengan Badan dan Rumah Sakit
BAB III - POLA HUBUNGAN KERJA
Pasal 19

- (1) Wakil Gubernur memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan dan Rumah Sakit.
- (2) Wakil Gubernur meminta bahan masukan dalam perumusan kebijakan umum koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan dan Rumah Sakit.
- (3) Wakil Gubernur meminta telaahan staf terhadap hal-hal yang perlu penanganan dan perhatian dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing- masing Badan dan Rumah Sakit.
- (4) Wakil Gubernur meminta laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai evaluasi atas pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Badan dan Rumah Sakit.
- (5) Kepala Badan dan Direktur Rumah Sakit wajib memperhatikan dan melaksanakan perintah serta petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Wakil Gubernur dalam rangka memantapkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (6) Kepala Badan dan Direktur Rumah Sakit wajib untuk memberikan pendapat dan bahan masukan kepada Wakil Gubernur dalam perumusan kebijakan umum koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (7) Kepala Badan dan Direktur Rumah Sakit wajib menyampaikan telahaan staf kepada Wakil Kepala Daerah terhadap hal-hal yang perlu penanganan dan perhatian dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (8) Kepala Badan dan Direktur Rumah Sakit wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Gubernur berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
Bagian Kelima
Antar Perangkat Daerah
Paragraf 1 Sekretariat Daerah dengan Dinas
BAB III - POLA HUBUNGAN KERJA
Pasal 20

- (1) Sekretariat Daerah mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas-tugas Dinas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pembinaan aparatur.
- (2) Dalam peyelenggaraan pemerintahan Daerah, Sekretariat Daerah memberikan dukungan pelayanan administratif dan fasilitatif kepada Dinas- Dinas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Sekretaris Daerah meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas Dinas dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban Gubernur.
- (4) Dinas-Dinas dalam pelaksanaan tugasnya wajib berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah.
- (5) Dinas-Dinas berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas Dinas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dikoordinasikan oleh Asisten yang membidangi dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban.
Paragraf 2 Sekretariat Daerah dengan Badan dan Rumah Sakit
BAB III - POLA HUBUNGAN KERJA
Pasal 21

- (1) Sekretariat Daerah mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas-tugas Badan dan Rumah Sakit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pembinaan aparatur.
- (2) Dalam peyelengaraan pemerintahan Daerah, Sekretariat Daerah memberikan dukungan pelayanan administratif dan fasilitatif kepada Badan dan Rumah Sakit sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing- masing.
- (3) Sekretaris Daerah meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas Badan dan Rumah Sakit dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban Gubernur.
- (4) Badan dan Rumah Sakit berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan tugastugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dikoordinasikan oleh Asisten yang membidangi dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban.
Paragraf 3 Biro Hukum dengan OPD
BAB III - POLA HUBUNGAN KERJA
Pasal 22

- (1) Biro Hukum Sekretariat Daerah mengharmonisasi setiap produk hukum daerah yang diajukan oleh OPD.
- (2) Biro Hukum sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan tugas harmonisasi produk hukum daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangundangan.
- (3) Setiap produk hukum daerah yang diajukan oleh OPD untuk ditandatangani oleh Gubernur harus diparaf oleh Kepala Biro Hukum.
Paragraf 4 BAPPEDA dengan OPD
BAB III - POLA HUBUNGAN KERJA
Pasal 23

- (1) Kepala BAPPEDALITBANG merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis perencanaan pembangunaan daerah sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Kepala BAPPEDALITBANG menyusun rancangan awal RPJPD dengan masukan dari OPD dan pemangku kepentingan serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional).
- (3) Kepala BAPPEDALITBANG menyelenggarakan Musrenbang RPJPD untuk membahas Rancangan Awal RPJPD. dengan mengikutsertakan OPD dan pemangku kepentingan.
- (4) Kepala BAPPEDALITBANG menyusun rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang RPJPD untuk dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Kepala BAPPEDALITBANG menyusun rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran visi, misi dan program Gubernur terpilih ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Gubernur dan arah kebijakan keuangan daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional.
- (6) Kepala OPD menyusun rancangan Rencana Strategis (Renstra) OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD.
- (7) Kepala BAPPEDALITBANG menyempurnakan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra OPD.
- (8) Kepala BAPPEDALITBANG menyelenggarakan Musrenbang RPJMD dengan melibatkan OPD dan pemangku kepentingan untuk membahas Rancangan RPJMD.
- (9) Kepala BAPPEDALITBANG menyempurnakan Rancangan RPJMD menjadi Rancangan Akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang RPJMD untuk dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Gubernur dilantik.
- (10) Kepala OPD menyempurnakan Rancangan Renstra OPD menjadi Rancangan Akhir Renstra OPD dengan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (11) Kepala OPD menyampaikan Rancangan Akhir Renstra OPD kepada Kepala BAPPEDALITBANG untuk diverifikasi akhir oleh Bappeda, dan diajukan kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan dalam bentuk Keputusan Gubernur.
- (12) Berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Renstra OPD, Kepala OPD menetapkan Renstra OPD dengan Keputusan Kepala OPD sebagai pedoman unit kerja di lingkungan OPD dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD.
- (13) Kepala BAPPEDALITBANG menyusun rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran dari RPJMD.
- (14) Kepala OPD menyusun Rancangan Renja OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra OPD.
- (15) Kepala BAPPEDALITBANG mengoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan Rancangan Renja OPD.
- (16) Kepala BAPPEDALITBANG menyelenggarakan Musrenbang RKPD dalam rangka membahas Rancangan RKPD selambat-lambatnya bulan Maret setelah pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota.
- (17) Kepala BAPPEDALITBANG merumuskan Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang RKPD untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lambat akhir bulan Mei setelah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ditetapkan.
- (18) Kepala OPD menyempurnakan Rancangan Renja OPD menjadi Rancangan Akhir Renja OPD dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (19) Kepala OPD menyampaikan Rancangan Akhir Renja OPD kepada Kepala BAPPEDALITBANG untuk diverifikasi akhir oleh BAPPEDALITBANG, dan diajukan kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan dalam bentuk Keputusan Gubernur.
- (20) Berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Renja OPD, Kepala OPD menetapkan Renja OPD dengan Keputusan Kepala OPD.
- (21) Kepala BAPPEDA mengoordinasikan dan menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD berdasarkan RKPD dan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (22) Rancangan KUA dan PPAS disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli, yang masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditanda tangani bersama antara Gubernur dan pimpinan DPRD untuk selanjutnya KUA dan PPAS menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD.
- (23) Kepala BAPPEDALITBANG melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi, yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (24) Kepala OPD melaksanakan pengendalian dalam bentuk pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (25) Kepala OPD menyusun hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam bentuk laporan triwulan dan menyampaikannya kepada Kepala BAPPEDALITBANG.
- (26) Kepala BAPPEDALITBANG melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang meliputi penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dan menghimpun, menganalisis, menyusun hasil evaluasi Kepala OPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah yang menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (27) Kepala OPD melaksanakan evaluasi untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan OPD periode sebelumnya dan menyampaikan hasil evaluasinya kepada Kepala BAPPEDALITBANG.
- (28) Kepala BAPPEDALITBANG melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan guna meningkatkan efektifitas, daya guna dan hasil guna dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
- (29) Kepala BAPPEDALITBANG mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan daerah dengan OPD provinsi, kabupaten/kota dan instansi vertikal.
- (30) Kepala OPD wajib menyampaikan data dan informasi perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan OPD kepada Kepala BAPPEDALITBANG untuk keperluan analisis pembangunan daerah serta penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (31) Kepala BAPPEDALITBANG mengoordinasikan penyusunan publikasi data statistik pembangunan daerah kerjasama dengan BPS.
- (32) Kepala BAPPEDALITBANG mengoordinasikan porgram - program pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi baik perkotaan, pedesaan maupun kawasan strategis provinsi beserta sarana dan prasarananya.
- (33) Kepala BAPPEDALITBANG mengkonsultasikan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi.
- (34) Kepala BAPPEDALITBANG merumuskan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta menetapkan batas waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (35) Kepala OPD mengikuti pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (36) Guna meningkatkan efektifitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, BAPPEDALITBANG dan OPD yang lain senantiasa membangun dan menerapkan komunikasi, konsultasi, koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Paragraf 5 Inspektorat dengan OPD
BAB III - POLA HUBUNGAN KERJA
Pasal 24

- (1) Inspektorat sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inspektorat melaksanakan tugas pengawasan berpedoman kepada Rencana Pengawasan Tahunan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Inspektorat melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilhan yang dilaksanakan oleh OPD.
- (4) Kepala OPD wajib memberikan data, informasi dan keteranganketerangan yang diperlukan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala OPD berkewajiban untuk melaksanakan tindak lanjut setiap hasil pengawasan oleh Inspektorat.
- (6) Guna meningkatkan efektififitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat dan OPD lainnya membangun dan menerapkan komunikasi, konsultasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan.
Paragraf 6
Badan Kepegawaian Daerah dengan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia
BAB III - POLA HUBUNGAN KERJA
Pasal 25

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis manajemen kepegawaian daerah sesuai kebijakan umum yang ditetapkan Gubernur.
- (2) Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan sesuai kebijakan umum yang ditetapkan Gubernur.
- (3) Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan inventarisasi kebutuhan kompetensi yang diperlukan oleh masing-masing OPD sesuai dengan tugas pokoknya.
- (4) Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan kebutuhan kompetensi yang diperlukan oleh masing-masing OPD.
- (5) Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia mengkonsultasikan hasil analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai untuk ditindak lanjuti.
- (6) Badan Kepegawaian Daerah menyerahkan daftar kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai yang dapat diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia.
- (7) Badan Kepegawaian Daerah memprogramkan kebutuhan pendidikan dan pelatihan teknis yang harus diselenggarakan di luar daerah.
- (8) Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia menyusun program dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.
- (9) Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia menginformasikan program-program pendidikan dan pelatihan pegawai yang akan diselenggarakan di daerah kepada Badan Kepegawaian Daerah.
- (10) Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia menyerahkan daftar alumni pendidikan dan pelatihan sebagai bahan pembinaan kepegawaian selanjutnya.
- (11) Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia membangun dan menerapkan komunikasi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi serta kerjasama informasi secara efektif dalam menunjang pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah.
Paragaraf 7 Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit
BAB III - POLA HUBUNGAN KERJA
Pasal 26

- (1) Kepala Dinas Kesehatan merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pembangunan kesehatan daerah sesuai kebijakan umum kesehatan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Direktur Rumah Sakit Daerah merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pelayanan kesehatan paripurna sesuai dengan kebijakan teknis pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan merumuskan dan menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pelayanan kesehatan paripurna berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Direktur Rumah Sakit Daerah merumuskan dan menetapkan petunjuk operasional, sistem dan prosedur pelayanan kesehatan paripurna sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Direktur Rumah Sakit Daerah melaksanakan analisis kebutuhan tenaga teknis kesehatan berdasarkan klasifikasi, beban kerja dan kompetensi yang diperlukan oleh masing-masing rumah sakit daerah.
- (6) Kepala Dinas Kesehatan menetapkan kebutuhan tenaga teknis kesehatan berdasarkan masukan dari masingmasing rumah sakit daerah.
- (7) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan teknologi pelayanan kesehatan paripurna sesuai perkembangan informasi dan teknologi pelayanan kesehatan.
- (8) Direktur Rumah Sakit Daerah menyampaikan informasi perkembangan pelayanan kesehatan paripurna pada masing-masing rumah sakit daerah sebagai bagian informasi pembangunan kesehatan daerah, dengan menyampaikan tembusan laporan yang berkaitan dengan operasionalisasi pelayanan kesehatan paripurna di rumah sakit umum daerah.
- (9) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pembangunan kesehatan daerah, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah membangun dan menerapkan komunikasi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi serta kerjasama informasi yang efektif sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 8 Badan Penghubung dan Perangkat Daerah lain
BAB III - POLA HUBUNGAN KERJA
Pasal 27

- (1) Kepala Badan Penghubung merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional biro berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur dalam fasilitasi hubungan Pemerintah Daerah dengan Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Jakarta.
- (2) Kepala Badan Penghubung menetapkan petunjuk teknis fasiltasi kegiatan Pemerintah Daerah di Jakarta.
- (3) Badan Penghubung memberikan fasilitasi dan bantuan teknis pelaksanaan kegiatan OPD di Jakarta.
- (4) Badan Penghubung dan OPD melaksanakan kerjasama dalam pemanfaatan potensi daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai media promosi, informasi dan edukasi.
- (5) OPD menginformasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta yang dapat difasilitasi oleh Badan Penghubung.
- (6) Badan Penghubung menyiapkan fasilitasi kegiatan OPD dan keprotokolan di Jakarta sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh OPD.
- (7) OPD merencanakan kegiatan promosi, informasi dan edukasi sesuai tugas pokok dan fungsinya yang merupakan kegiatan Pemerintah Daerah di Jakarta dengan menginformasikan kepada Badan Penghubung.
- (8) Badan Penghubung menyusun program dan penjadwalan bersama-sama dengan Pengurus Yayasan Taman Mini Indonesia Indah dalam pemanfaatan Anjungan Daerah Kalimantan Tengah di Taman Mini Indonesia Indah, berdasarkan rencana kegiatan promosi, informasi dan edukasi OPD.
- (9) Dalam rangka meningkatkan efektifitas kegiatan Pemerintah Daerah di Jakarta, Badan Penghubung dan OPD membangun dan menerapkan komunikasi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi serta kerjasama informasi yang efektif sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 9 Dinas dengan Dinas
BAB III - POLA HUBUNGAN KERJA
Pasal 28

- (1) Dinas-Dinas di dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing wajib saling berkoordinasi, membangun komunikasi dan mengembangkan kerjasama informasi.
- (2) Dinas-Dinas yang memiliki kedekatan fungsi dan/atau kegiatan serumpun, wajib membina hubungan kerja sama yang bersifat fungsional.
- (3) Dinas-Dinas yang tidak memiliki kedekatan fungsi dan/atau bukan kegiatan serumpun wajib membina hubungan kerjasama yang bersifat instansional dan lintas sektoral.
Paragraf 10 Dinas/Badan dengan Unit Pelaksana Teknis/Cabang Dinas
BAB III - POLA HUBUNGAN KERJA
Pasal 29

- (1) Dinas/Badan melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis/Cabang Dinas di lingkungan masing- masing.
- (2) Unit Pelaksana Teknis / Cabang Dinas melaksanakan tugastugas yang dilimpahkan oleh Dinas/Badan terkait dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Unit Pelaksana Teknis/Cabang Dinas berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Dinas/Badan terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB IV - JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI, DAN KONSULTASI DINAS/BADAN/KANTOR/BIRO/BUMN/BUMD DENGAN STAF AHLI GUBERNUR DAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Pasal 30

- (1) Instansi Vertikal/Dinas/Badan/ Biro, dan BUMN/BUMD, serta unsur Staf maupun unsur Lini, dalam melaksanakan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, harus melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan Gubernur Kalimantan Tengah melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, adalah sebagai berikut.:
- a) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- c) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- d) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- e) Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- f) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- g) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- h) Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
- i) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
- j) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah.
- k) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Tengah.
- l) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- m) OMBUDSMAN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
- n) Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.
- o) Badan Intelijen Negara Daerah.
- p) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- q) Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Instansi Vertikal/Dinas/Badan/ Biro, dan BUMN/BUMD serta unsur Staf maupun unsur Lini, dalam melaksanakan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah harus melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan Gubernur melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, adalah sebagai berikut :
- a) Biro administrasi Pembangunan Sekretariat Provinsi Kalimantan Tengah.
- b) Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- c) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- d) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- e) Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- f) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah.
- g) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.
- h) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.
- i) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.
- j) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.
- k) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah.
- l) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah.
- m) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.
- n) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.
- o) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
- p) Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
- q) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.
- r) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.
- s) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.
- t) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah.
- u) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- v) Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah.
- w) Kantor Bandara Tjilik Riwut.
- x) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
- y) Perbankan di Provinsi Kalimantan Tengah.
- z) Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Provinsi Kalimantan Tengah.
13. aa) Kantor Pelayanan Pajak Palangka Raya.
14. bb) BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah.
15. cc) BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
16. dd) Kantor Pelelangan Kekayaan Negara.
17. ee) Kantor Dirjen Anggaran.
- (3) Instansi Vertikal/Dinas/Badan/Kantor/Biro, dan BUMN/BUMD serta unsur Staf maupun unsur Lini, dalam melaksanakan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah harus melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan Gubernur melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, adalah sebagai berikut :
- a) Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- c) Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- d) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
- e) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- f) Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah.
- g) Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.
- h) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
- i) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.
- j) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
- k) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.
- l) Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah.
- m) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- n) Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.
- o) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
- p) Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei.
- q) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.
- r) Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.
- s) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah.
- t) Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.
- u) Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- v) BPJS.
- w) Balai Penelitian Tanaman Pangan.
BAB IV - JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI, DAN KONSULTASI DINAS/BADAN/KANTOR/BIRO/BUMN/BUMD DENGAN STAF AHLI GUBERNUR DAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Pasal 31

- (1) Jalur koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, merupakan hubungan tata kerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari para Staf Ahli Gubernur sesuai bidang, yang harus dilaksanakan secara fungsional oleh Instansi Vertikal/Dinas/Badan/Kantor/ Biro/BUMN/BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang bersifat telaahan dan/atau pertimbangan, harus di lakukan paraf koordinasi Staf Ahli Gubernur yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB V - JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI, DAN KONSULTASI DINAS/BADAN/BIRO/BUMN/BUMD DENGAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Pasal 32

- (1) Instansi Vertikal/Dinas/Badan/Biro, dan BUMN/BUMD, serta unsur Staf maupun unsur Lini, dalam melaksanakan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka harus melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan Gubernur Kalimantan Tengah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut :
- a) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b) Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- c) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- d) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- e) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
- f) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
- g) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
- h) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.
- i) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- j) Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah.
- k) Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.
- l) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.
- m) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah.
- n) Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah.
- o) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- p) Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
- q) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
- r) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.
- s) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.
- t) Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei.
- u) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Tengah.
- v) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- w) OMBUDSMAN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah .
- x) Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.
- y) Badan Intelijen Negara Daerah.
- z) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
14. aa) Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Kalimantan Tengah.
15. bb) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.
16. cc) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah.
17. dd) Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah
18. ee) Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah BPJS
- (2) Instansi Vertikal/Dinas/Badan/Kantor/Biro, dan BUMN/BUMD serta unsur Staf maupun unsur Lini, dalam melaksanakan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah harus melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan Gubernur melalui Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut :
- a) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b) Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- c) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- d) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah.
- e) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.
- f) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.
- g) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.
- h) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah.
- i) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah.
- j) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.
- k) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.
- l) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
- m) Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
- n) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.
- o) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.
- p) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.
- q) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah.
- r) Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah.
- s) Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah.
- t) Kantor Bandara Tjilik Riwut
- u) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
- v) Perbankan di Provinsi Kalimantan Tengah.
- w) Balai Penelitian Tanaman Pangan.
- (3) Instansi Vertikal/Dinas/Badan/Biro, BUMN/BUMD serta unsur Staf maupun unsur Lini yang melaksanakan tugas berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, harus melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan Gubernur Kalimantan Tengah Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut :
- a) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- c) Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- d) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- e) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.
- f) Inspektorat *
- g) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.
- h) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.
- i) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- j) Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Provinsi Kalimantan Tengah.
- k) Kantor Pelayanan Pajak Palangka Raya.
- l) BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah.
- m) BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
- n) Kantor Pelelangan Kekayaan Negara.
- o) Kantor Dirjen Anggaran.
- p) Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.
BAB V - JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI, DAN KONSULTASI DINAS/BADAN/BIRO/BUMN/BUMD DENGAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Pasal 33

- (1) Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, merupakan hubungan tata kerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari para Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidang, yang harus dilaksanakan secara fungsional oleh Instansi Vertikal/ Dinas/ Badan/ Kantor/ Biro/BUMN/BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Instansi Vertikal /Dinas /Badan/Kantor/Biro/BUMN/ BUMD di Jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas yang berkaitan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan yang bersifat sangat prinsipil dan mendesak, dapat melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi secara langsung kepada Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Tengah maupun Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, harus di lakukan paraf koordinasi Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 18 Januari 2017
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd
SYAHRIN DAULAY
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 6
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM, ttd
AGUS RESKINOF NIP. 19601103 199303 1 003..
BAB VI - STAF AHLI
Pasal 34

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan saran, pendapat, pertimbangan dan membuat telaahan kepada Gubernur dalam rangka perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.
- (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Staf Ahli mempunyai wewenang untuk melakukan konsultasi koordinatif dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (4) Konsultasi koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mencari masukan, pertimbangan dan referensi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pola Hubungan Kerja, Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 18 Januari 2017
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd
SUGIANTO SABRAN
LAMPIRAN I
JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI DAN KONSULTASI INSTANSI VERTIKAL/ DINAS/BADAN/KANTOR/BIRO/BUMN/BUMD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN STAF AHLI GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
| NO. | STAF AHLI | BIRO | DINAS/BADAN | INSTANSI VERTIKAL | KET |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik. | 1. Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 4. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah* 5. Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah* | 1. 2. 3. 4. 5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah. | 1.Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Tengah. 2.Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah 3.OMBUDSMAN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 4.Kanwil Kementerian Hukum dan HAM 5.Badan Intelijen Negara Daerah 6.Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah 7.Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Kalimantan Tengah | |
| NO. | STAF AHLI | BIRO | DINAS/BADAN | INSTANSI VERTIKAL |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan | 1. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 4. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah* 5. Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah* | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah. | 1. Kantor Bandara Tjilik Riwut 2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. 3. Perbankan di Provinsi Kalimantan Tengah. 4. Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Provinsi Kalimantan Tengah. 5. Kantor Pelayanan Pajak Palangka Raya. 6. BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah 7. BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 8. Kantor Pelelangan Kekayaan Negara 9. Kantor Dirjen Anggaran |
| | | | 12. 13. 14. 15. 16. 17 | Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah. | |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia | 1. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah* 3. Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah* | 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Informasi Provinsi Kalimantan Tengah. Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah. Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah |
4
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
SUGIANTO SABRAN
LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TANGGAL 18 JANUARI 2017
DINAS/BADAN/KANTOR/BIRO/BUMN/BUMD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN
JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI DAN KONSULTASI INSTANSI VERTIKAL/ ASISTEN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
| NO. | ASISTEN | BIRO | DINAS/BADAN | INSTANSI VERTIKAL | KET |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) | 1. Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. | 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah. | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Tengah. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah OMBUDSMAN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Badan Intelijen Negara Daerah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Kalimantan Tengah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. | |
| | | | 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei. | 9. 10. 11. 12. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah BPJS |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) | 1. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. | 1. 2. 3. 4. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah. | 1. 2. 3. 4. Kantor Bandara Tjilik Riwut Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. Perbankan di Provinsi Kalimantan Tengah. Balai Penelitian Tanaman Pangan. |
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
SUGIANTO SABRAN