PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 24 Tahun 2016
Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Berlaku: 24 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BUPATI KAPUAS HULU,
:
:
a.
bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka penguatan, peningkatkan kapasitas, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- b. bahwa penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- c. bahwa berdsarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2

Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk :
- a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- d. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP, meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja;
- (2) Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal ( knowledge ) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi;
- (3) Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
- a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
- b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
- d. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.
- (4) Entitas akuntabilitas yang dievaluasi dilakukan secara sampling adalah Instansi Pemerintah dan unit-unit kerja.
- (5) Dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP, Inspektorat Provinsi dapat dibantu/diasistensi oleh Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi (RB), maupun BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
BAB III - PELAKSANAAN EVALUASI Pasal 5
Pasal 6

- (1) Pendokumentasian langkah evaluasi dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dilakukan agar pengumpulan data analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE).
- (2) Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE).
- (3) Kertas kerja tersebut berisi fakta, dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan.
- (4) Data dan diskripsi fakta ini ditulis dari uraian fakta yang ada, analisis (pemilihan, pembandingan, pengukuran dan penyusunan argumentasi), sampai pada simpulannya.
- (5) Kertas Kerja Evaluasi (KKE) beserta penjelasannya dan template KKE untuk evaluasi atas implemantasi SAKIP SKPD, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Kabupaten
BAB III - PELAKSANAAN EVALUASI Pasal 5
Pasal 7

- (1) Pengorganisasian evaluasi atas implementasi SAKIP SKPD merupakan aktivitas yang dimulai sebelum pelaksanaan evaluasi yang bertujuan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam melakukan evaluasi.
- (2) Kegiatan pengorganisasian evaluasi, meliputi :
- a. kebutuhan sumber daya manusia evaluator;
- b. perencanaan evaluasi;
- c. pelaksanaan evaluasi; dan
- d. pengendalian evaluasi.
- (3) Kebutuhan sumber daya manusia evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan, yaitu :
- a. telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SAKIP; dan
- b. telah mengikuti pelatihan evaluasi penerapan SAKIP.
- (4) Persyaratan evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjukkan dengan adanya sertifikat pelatihan atau setidaknya surat tugas untuk mengikuti dan telah mengikuti pelatihan tersebut.
- (5) Dalam persyaratan evaluator belum terpenuhi, maka setidaknya evaluator yang ditugaskan untuk melakukan evaluasi SAKIP (mulai dari anggota tim
sampai dengan penanggungjawab evaluasi) telah mengikuti pelatihan di kantor sendiri ( in hourse training ).
- (6) Perencanaan evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dikatagorikan dalam berbagai tingkatan evaluasi, yaitu :
- a. Evaluasi Sederhana ( desk evaluation ), yaitu evaluasi yang dilakukan dikantor tanpa menguji kebenaran dan pembuktian di lapangan, reviu, dan telaahan atas SAKIP. Evaluasi ini dapat meliputi : evaluasi atas pengungkapan dan penyajian informasi dalam laporan kinerja, misalnya keselarasan antar komponen dalam perencanaan strategis, logika program, dan logika strategi pemecahan masalah yang direncanakan/diusulkan;
- b. Evaluasi terbatas, misalnya untuk mengetahui kemajuan dalam implementasi SAKIP atau untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja atas program tertentu. Evaluasi ini menggunakan langkah-langkah evaluasi sederhana ditambah berbagai konfirmasi dan penelitian, pengujian, dan penelitian terbatas pada program/kegiatan tertentu; dan
- c. Evaluasi mendalam ( in-depth evaluation ) atau disebut evaluasi saja, sama seperti evaluasi pada butir a dan b, ditambah pengujian dan pembuktian di lapangan tentang beberapa hal yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja.
- (7) Pelaksanaan evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. pengumpulan, analisis, dan interpretasi data;
- b. penyusunan draft Laporan Hasil Evaluasi (LHE);
- c. pembahasan dan review draft LHE;
- d. finalisasi LHE; dan
- e. penyebaran dan Pengkomunikasian LHE.
- (8) Pengendalian evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh Inspektorat Provinsi, yang selanjutnya hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan informasi evaluasi/asistensi oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (9) Dalam rangka untuk menjaga objektivitas dalam penilaian, dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator.
- (10) Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian evaluasi, yaitu :
- a. penanggungjawab evaluasi;
- b. mekanisme penerbitan surat tugas; dan/atau
- c. penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten.
BAB III - PELAKSANAAN EVALUASI Pasal 5
Pasal 8

- (1) Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah metodelogi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.
- (2) Penentuan kriteria evaluasi seperti tertuang dalam Lembar Kriteria Evaluasi, dengan berdasarkan kepada :
- a. Kebenaran normatif apa yang seharusnya dilakukan menurut pedoman penyusunan LAKIP;
- b. Kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku-buku mengenai SAKIP;
- c. Kebenaran normatif yang bersumber pada best practice baik di Indonesia maupun di luar negeri; dan
- d. Kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen, strategi, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik.
- (3) Dalam menilai apakah implementasi SAKIP telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta objektif dan profesional judgement dari para evaluator dan supervisor.
- (4) Teknik evaluasi yang dapat digunakan oleh evaluator, antara lain : kuisioner, wawancara, observasi, studi dokumentasi atau telaahan sederhana, berbagai analisa dan pengukuran, metode statistik, pembandingan, analisa logika program dan sebagainya.
BAB III - PELAKSANAAN EVALUASI Pasal 5
Pasal 9

- (1) Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pencapaian kinerja sesuai dengan kriteria masingmasing komponen yang ada dalam LKE.
- (2) Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut :
- a. dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu :
1. komponen;
2. sub-komponen; dan
3. kriteria.
- b. setiap komponen dan sub komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut :
- (3) Penilaian, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan penerapan SAKIP pada Instansi Pemerintah. Sedangkan penilaian terkait dengan pencapaian kinerja baik yang telah tertuang dalam dokumen LAKIP maupun dalam dokumen lainnya, penilaian didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam LAKIP maupun dokumen pendukung seperti Pengukuran Kinerja.
- (4) Penilaian pihak lain ( stakeholders ) seperti opini BPK terhadap Laporan Keuangan, dan lainnya.
- (5) Penilaian atas komponen dan sub komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap entitas yang disampel pada Pemerintah Daerah dan entitas Satker/SKPD.
- (6) Setiap komponen dan sub-komponen, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan akan diberikan nilai '1' apabila jawabannya 'ya/tidak' atau 'a/b/c/d/e'. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. Jawaban a/b/c/d/e diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan ' judgement ' dari evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas suatu sub komponen tertentu.
- (7) Setiap jawaban 'ya' akan diberikan nilai '1', sedangkan jawaban 'Tidak' maka akan diberikan nilai '0'.
- (8) Pemilihan jawaban a/b/c/d/e, didasarkan pada kriteria tertentu dan Judgement evaluator .
- (9) Kriteria tertentu, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada penjelasan tamplate dalam LKE.
- (10) Penilaian atau penyimpulan atas pertanyaan yang terdiri dari beberapa sub kriteria dilakukan berdasarkan banyaknya jawaban 'ya' atau 'tidak' pada masing-masing sub kriteria.
- (11) Dalam memberikan penilaian 'ya' atau 'tidak' maupun 'a/b/c/d/e', selain mengacu pada kriteria yang ada, evaluator juga harus menggunakan profesional judgement -nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Capaian Sasaran Kinerja.
- (12) Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai, maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut :
- a. tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap subkomponen, sehingga ditemukan suatu angka tertentu. Misalnya : subkomponen indikator kinerja mempunyai alokasi nilai nilai 10 % dan memiliki 10 (sepuluh) pertanyaan. Dari 10 (sepuluh) pertanyaan tersebut, apabila terdapat 3 (tiga) jawaban 'ya' maka nilai untuk sub-komponen adalah : (3/10) x 10 = 3;
- b. untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub-kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata; dan
- c. tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai subkomponen yang ada, sehingga ditemukan suatu angka total nilai dengan range nilai antara 0 s/d 100;
- (13) Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai, maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut :
- a. penyimpulan atas hasil reviu terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masingmasing komponen; dan
- b. nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja SKPD yang bersangkutan, dengan kategori sebagai diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Provinsi Kalbar
- (14) Dalam rangka untuk menjaga objektivitas dalam penilaian, maka dilakukan review secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. Review tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh supervisor tim untuk setiap hasil evaluasi atas masing-masing instansi pemerintah yang dievaluasi;
- b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai hasil evaluasi.
| No. | Komponen | Bobot | Sub-Komponen |
|-------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Perencanaan Kinerja | 30 % | a. Renstra 10%, meliputi : Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%), dan Implementasi Renstra (3%). b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi : Pemenuhan RKT (4%), Kualitas (10%), dan Implementasi (6%) |
| 2. | Pengukuran Kinerja | 25 % | Meliputi : a. Pemenuhan Pengukuran (5 %). b. Kualitas Pengukuran (12,5 %). c. Implementasi Pengukuran (7,5 %) |
| 3. | Pelaporan Kinerja | 15 % | Meliputi : a. Pemenuhan Pelaporan (3 %) b. Kualitas Pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan Pelaporan (4,5 %) |
| 4. | Evaluasi Kinerja | 10 % | Meliputi : d. Pemenuhan Evaluasi (2 %) e. Kualitas Evaluasi (5 %) f. Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3 %) |
| 5. | Capaian Kinerja | 20 % | Meliputi : a. Kinerja yang dilaporkan ( output ) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan ( outcome ) (10%) Kinerja tahun berjalan ( benchmark )/kinerja lainnya (5%) |
| | TOTAL | 100 % | c. |
| No. | Kategori | Nilai Angka | Interpretasi |
|-------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | AA | > 90 -100 | Sangat Memuaskan |
| 2 | A | > 80 - 90 | Memuaskan , memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel |
| 3 | BB | > 70 - 80 | Sangat Baik, akuntabilitas, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal |
| 4 | B | > 60 - 70 | Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perubahan. |
| 5 | CC | > 50 - 60 | Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, dan perlu banyak perbaikan tidak mendasar. |
| 6 | C | > 30 - 50 | Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja, tetapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar |
| 7 | D | 0 - 30 | Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan yang sangat mendasar |
BAB V - PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
8 Juni 2016
Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal
BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR
Diundangkan di Putussibau Pada tanggal 9 Juni 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ttd MUHAMMAD SUKRI BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016 NOMOR 26