PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 26/E Tahun 2010
Tentang HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2011
Berlaku: 1 September 2010
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,
- a. bahwa Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2011;
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3354);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tetntan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah ketujuh kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembar Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2011.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disebut HSPK adalah harga barang per unit yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.
BAB II - HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)
Pasal 2

HSPK Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
BAB II - HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)
Pasal 3

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan :
- a. Harga tertinggi dan dapat dinegoisasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan Daerah;
- b. Pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk penyusunan RKA Tahun Anggaran 2011.
BAB III - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 4

- (1) Patokan harga satuan untuk barang-barang kendaraan bermotor yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini menggunakan daftar harga (price list) yang dikeluarkan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).
- (2) Patokan harga satuan untuk obat-obatan non generik atau paten yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini menggunakan daftar harga (price list) yang dikeluarkan pabrikan obat-obatan.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 1 September 2010
WALIKOTA MALANG,
ttd.
Drs. PENI SUPARTO, M.AP
Diundangkan di Malang pada tanggal 1 September 2010
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
ttd.
Dr. Drs. SHOFWAN, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19580415 198403 1 012
BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2010 NOMOR 26 SERI E
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.
DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19710407 199603 2 003