PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 15 Tahun 2012
Tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Berlaku: 15 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan serta Pungutan Retribusi Atasnya dipandang perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU dan WALIKOTA KOTAMOBAGU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisiensi Dasar Bangunan (KDB), Koefisiensi Luas Bangunan (KLB), Koefisiensi Ketinggian Bangunan (KKB),
dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Kota
- b. Pemberian izin mendirikan bangunan kepada Bangunan Tempat Ibadah (Mesjid, Gereja, Pura, Wihara dan Kelenteng).
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 4

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Banguanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
BAB IV - KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN
Pasal 6

- (1) Setiap kegiatan mendirikan bangunan wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat memperoleh izin dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota
BAB VI - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakkan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin bangunan.
BAB VII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9

- (1). Tarif ditetapkan menurut lokasi bangunan.
- (2). Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :
- Izin Mendirikan Bangunan
- A. Bangunan
2. Bangunan yang salah satu sisinya menghadap ke Jalan :
- -Jalan Gatot Subroto
- -Jalan Ahmad Yani
- -Jalan Diponegoro
- -Jalan Suprapto
- -Jalan Sutoyo
- -Jalan D. I. Panjaitan
- -Jalan Jhoni Husodo
- -Jalan Yusuf Hasiru
- -Jalan Brigjen Katamso
- -Jalan Karel Sasuit Tubun
- -Jalan S. Parman
- -Jalan Adampe Dolot
- -Jalan Paloko Kinalang
- -Jalan Kampus
3. Salah satu sisinya menghadap ke Jalan :
- -Jalan A. R. Hakim
- -Jalan A. P. Mokoginta
- -Jalan Siliwangi
- -Jalan Veteran
- -Jalan D. C. Manoppo
- -Jalan Piere Tendean
- -Jalan Pande Bulan
- -Jalan Teuku Umar
4. Salah satu sisinya menghadap ke Jalan :
- -Jalan Kesatria
- -Jalan Golkar
- -Jalan Amal
- -Jalan Zebra
- -Jalan Istiqlal
- -Jalan Brawijaya
- -Jalan Zakaria Imban
- -Jalan Bhayangkara
- -Jalan TNI
- -Jalan Mimosa
- -Jalan Ibantong
- -Jalan Matali - Istiqlal
- -Jalan Matali - Cendana
1. Bangunan yang didirikan pada Kawasan Pusat Perdagangan
Permanen
Rp. 6.000,00/m2
Semi Permanen
Rp. 3.000,00/m2
Permanen
Rp. 5.000,00/m2
Semi Permanen
Rp. 3.000,00/m2
Permanen
Rp. 4.000,00/m2
Semi Permanen
Rp. 2.500,00/m2
Permanen
Rp. 3.000,00/m2
Semi Permanen
Rp. 2.000,00/m2
5. Pada Jalan yang tidak tersebut di atas dalam Kotamobagu :
Permanen
Rp. 2.500,00/m2
Semi Permanen
Rp. 1.700,00/m2
B. Pagar Bangunan
Pagar Bangunan 1,5 % dari R A B
R A B sebagaimana dimaksud berdasarkan harga yang dikeluarkan oleh Instansi/Unit yang berwenang pada tahun berjalan. Apabila pada tahun berjalan tidak ada penetapan maka digunakan harga dasar tahun lalu/sebelumnya.
- C. Perkerasan Halaman
2. -Perkerasan dari Beton tumbuk Rp. 500,00/m2
3. -Perkerasan dar Ubin, Keramik, Paving Stone/Paving Blok Rp. 700,00/m2
- D. Bagi Bangunan yang mendahului IMB / terlanjur dibangun akan dikenakan biaya tambahan dengan uraian di bawah ini :
RPT
= RPP x % Pembangunan
Total Biaya = RPT + RPP
Dimana :
RPP = Retribusi Pengawasan Pembangunan
RPT = Retribusi Pengawasan Tambahan - % Pembangunan adalah tingkat persentase fisik yang telah dilaksanakan.
- F2 = Koefisien jenis bangunan
BAB VIII - CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 10

- (1) Besarnya retribusi yang terhutang untuk bangunan gedung dihitung dengan cara perkalian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1).
- (2) Bangunan gedung lebih dari satu lantai (bertingkat) koefisien luas dimaksud adalah Koefisien Dasar Bangunan (KDB).
BAB IX - PENGECUALIAN
Pasal 11

- (1) IMB sementara dapat diberikan pada lokasi tertentu dan dipergunakan dalam waktu tertentu sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang sudah ada dengan mencantumkan syarat dalam IMB bahwa bangunan yang bersangkutan akan dibongkar setelah berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam IMB.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan IMB sementara adalah sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (3) IMB Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk bangunan gedung dan atau rumah tinggal.
- (4) IMB tidak diperlukan untuk pekerjaan seperti : Memperbaiki bangunan dengan tidak mengubah bentuk, luas, fungsi, dan bagian-bagian yang diperbaiki harus dengan jenis bahan semula antara lain :
5.  Memplester
6.  Memperbaiki retak bangunan
7.  Memperbaiki daun pintu dan atau daun jendela
8.  Memperbaiki penutup atap dan atau udara
9.  Memperbaiki langit-langit tanpa merubah jaringan utilitas.
BAB IX - PENGECUALIAN
Pasal 12

- (1). Pemegang IMB diwajibkan menutup perpetakan tanah tempat mendirikan bangunan dengan pagar pengaman mengelilingi serta dilengkapi dengan pintu masuk.
- (2). Setiap pemegang IMB wajib memasang papan petunjuk dilokasi yang memuat keterangan tentang :
- a. Nama pemilik Izin Mendirikan Bangunan
- b. Lokasi Persil
- c. Peruntukan bangunan
- d. Konstruksi bangunan
- e. Nomor SPP
- f. Nomor Izin mendirikan bangunan dan Tanggal
- (3). Bilamana terdapat sarana kota yang dapat mengganggu atau terkena rencana pembangunan maka pelaksanaan pemindahan/ pengamanan tidak boleh dilakukan sendiri melainkan harus dikerjakan oleh pihak yang berwenang atas biaya pemilik IMB.
BAB X - PENERTIBAN BANGUNAN
Pasal 13

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwewenang memberhentikan pekerjaan bangunan yang didirikan tanpa izin pelaksanaan pekerjaan bangunan yang tidak sesuai dengan izin.
- (2) Walikota berwewenang memerintahkan pembongkaran terhadap bangunan tanpa izin
- (3) Pembongkaran suatu bangunan harus dengan surat Perintah Bongkar dari Walikota, melalui prosedur sebagai berikut :
- a. Surat Peringatan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan sendiri pembongkaran dalam waktu yang ditentukan dalam surat peringatan.
- b. Surat peringatan dilakukan sampai 3 (tiga) kali jika tidak dilaksanakan maka Walikota akan mengeluarkan Surat Perintah Bongkar yang dilaksanakan oleh Tim Ketertiban Pemerintah Daerah.
BAB XI - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Izin Mendirikan Bangunan diberikan.
BAB XII - MASA RETRIBUSI
Pasal 15

Masa retribusi adalah selama masa pelayanan izin mendirikan bangunan dimanfaatkan.
BAB XIII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah.
- (5) Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XIV - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XV - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunanakan STRD.
BAB XVI - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 19

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XVI - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 20

- (1). Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Instansi yang membidangi piutang dan lelang negara.
- (2). Penagihan retribusi melalui Instansi yang membidangi piutang dan lelang negara dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVII - K E B E R A T A N
Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) keadaaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB XVII - K E B E R A T A N
Pasal 22

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XVIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengambilan kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan, sejak diterbitkan SKRDLB.
BAB XVIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan
- a. Nama dan alamat wajib retribusi
- b. Masa retribusi
- c. Besarnya Kelebihan Pembayaran
- d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala daerah.
BAB XVIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 25

- (1) Pengambilan kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (4),
pembayaran dilakukan dengan cara memindah bukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XIX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 26

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Pemberian pembebasan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur dan pemutihan Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Bagi Bangunan yang terlanjur dibangun sejak tahun 1989 dan sebelumnya diberikan keringanan/ kemudahan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan besarnya tarif ditetapkan 25% dari tarif retribusi.
- (4) Bagi bangunan yang sudah terbangun sejak tahun 1990 dan sampai saat dikeluarkan Perda ini belum memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan 50% (lima puluh) persen dari tarif retribusi.
- (5) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
- (6) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.
BAB XX - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundangundangan.
BAB XXI - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 28

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian
- (3) Penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota
BAB XXII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. Diterbitkan Surat teguran; atau
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung atau tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XXII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 30

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedarluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XXIII - PENCABUTAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 31

- (1) Walikota dapat mencabut Surat Izin Mendirikan Bangunan jika :
- a. Pemegang Izin menjadi tidak berkepentingan lagi
- b. Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal izin diberikan, pemilik bangunan belum melakukan permulaan pekerjaan dengan sungguhsungguh.
- c. Pekerjaan sudah dihentikan selama 12 (dua belas) bulan dan ternyata tidak dilanjutkan lagi.
- d. Pelaksanaan pembangunan ternyata menyimpang dari rencana yang disahkan .
- (2) Menyangkut adanya suatu putusan tetap dari Pengadilan, maka Izin Mendirikan Bangunan dapat dicabut setelah adanya pembatalan status pemilikan tanah oleh instansi yang berwenang
- (3) Keputusan tentang pencabutan surat Izin Mendirikan Bangunan diberitahukan secara tertulis kepada pemegang Izin, disertai dengan alasan pencabutan.
- (4) Izin yang diberikan itu kemudian ternyata didasarkan pada keteranganketerangan yang keliru
- (5) Sebelum surat sebagai mana dimaksud ayat (1) dikeluarkan, Pemegang Izin terlebih dahulu diberitahu dan diberi peringatan secara tertulis.
BAB XXIII - PENCABUTAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 32

Kepemilikan bangunan gedung dapat dialihkan kepada pihak lain apabila terjadi perubahan status kepemilikan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB XXIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana paling lambat 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar .
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BAB XXV - PENYIDIKAN
Pasal 34

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- a. Meneliti, Mencari dan Mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
- b. Menerima keterangan dan alat/barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- c. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain, berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat/barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- f. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
- h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- a. Menghentikan penyidikan.
- j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undangundang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan serta Pungutan Retribusi atasnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Diundangkan di Kotamobagu pada tanggal April 2012 Plt. SEKRETARIS DAERAH,
Drs. MUSTAFA LIMBALO
LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2012 NOMOR
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu
Ditetapkan di Kotamobagu pada tanggal April 2012 WALIKOTA KOTAMOBAGU,
Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT, ME
P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR TAHUN 2012
T E N T A N G
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
I. U M U M
Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab.
Pembiayaan Pemerintahn dan Pembangunan perlu ditunjang oleh kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum, peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.
Penggunaan retribusi daerah atas penyediaan jasa Pemerintah Daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah salah satu objek retribusi perizinan tertentu.
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

Cukup Jelas
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

Cukup Jelas
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Cukup Jelas
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Cukup Jelas
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Cukup Jelas
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Cukup Jelas
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Cukup Jelas
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Cukup Jelas
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Cukup Jelas
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Cukup Jelas
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Cukup Jelas
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Cukup Jelas
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Cukup Jelas
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Cukup Jelas
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Cukup Jelas
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Cukup Jelas
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Cukup Jelas
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Cukup Jelas
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Cukup Jelas
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Cukup Jelas
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Cukup Jelas
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Cukup Jelas
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Cukup Jelas
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Cukup Jelas
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Cukup Jelas
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Cukup Jelas
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Cukup Jelas
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Cukup Jelas
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Cukup Jelas
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Cukup Jelas
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Cukup Jelas
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Cukup Jelas
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Cukup Jelas
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Cukup Jelas
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Cukup Jelas
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Cukup Jelas
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR