PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 8 Tahun 2015
Tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015-2035
Berlaku: 18 Agustus 2015
N/A
Preamble

Menimbang :
- a. bahwa rencana tata ruang mengatur proyeksi pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebutuhan pembangunan sebagai pengarah bagi pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Kayong Utara, dibutuhkan penataan ruang yang bertujuan untuk memanfaatkan ruang secara optimal, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengamanatkan pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kayong Utara Tahun 20152035;
5. Mengingat : 1.
6. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
Menetapkan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 20082025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Kepulauan Karimata (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Nama Kecamatan Pulau Maya Karimata Menjadi Kecamatan Pulau Maya (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 101);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015-
2035.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kayong Utara.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melakukan kegiatan dan kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang Kepulauan yang selanjutnya disebut RTR Kepulauan adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah pulau/ kepulauan yang terbentuk dari kesatuan wilayah geografis dan ekosistem beserta segenap unsur terkait padanya yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsionalnya.
12. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan social ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
13. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
14. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disingkat PKWp adalah kawasan perkotaan yang akan dipromosikan untuk menjadi PKW dengan fungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
15. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
| 16. | Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. |
| 18 | Jalan Arteri Primer adalah jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota antar-Pusat Kegiatan Nasional, antar-Pusat Kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan Wilayah, dan antarkota yang melayani kawasan berskala besar dan/atau cepat berkembang dan/atau pelabuhan-pelabuhan utama. |
| 19 | Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar-Pusat Kegiatan Wilayah, antar Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal dan/atau kawasan- kawasan berskala kecil dan/atau pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal. |
| 20 | Pelabuhan Sungai dan Danau Daerah adalah pelabuhan sungai dan danau yang dikelola oleh pemerintah provinsi atau kota/kabupaten. |
| 21 | Pelabuhan Sungai dan Danau Khusus yaitu pelabuhan sungai dan danau yang dikelola oleh instansi, badan hukum atau perorangan yang digunakan hanya untuk kepentingan yang bersangkutan. |
| 22 | Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan perdesaan. |
| 23 | Bandara Pusat Penyebaran Tersier adalah bandar udara yang berperan melayani penumpang dalam jumlah kecil dengan lingkup pelayanan atau daerah cakupan cukup kecil. |
| 24 | Bandara Bukan PusatPenyebaran adalahbandara yang berperan melayani penumpang dengan jumlah kecil dan tidak mempunyai daerah cakupan atau layanan. |
| 25 | Pola Ruang adalah tata guna lahan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya. |
| 26 | Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya; |
| 27 | Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. |
| 28 | Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. |
| 29 | Kawasan Cagar Alam yang selanjutnya disingkat CA adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. |
30. Kawasan Cagar Budaya adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
31. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah system penyangga kehidupan.
32. Kawasan Sempadan Sungai adalah daerah sepanjang aliran sungai (pada kedua sisi sungai) yang diperuntukkan bagi pengamanan dan kelestarian lingkungan sekitar aliran sungai.
33. Taman Nasional yang selanjutnya disingkat TN adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
34. Taman Wisata Alam yang selanjutnya disingkat TWA adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
35. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan, atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
36. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
37. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman lahan basah, tanaman lahan kering, dan tanaman tahunan/perkebunan.
38. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan, baik berupa pertambakan (kolam) dan perikanan darat lainnya.
39. Kawasan Pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun yang segera dilakukan bagi kegiatan pertambangan.
40. Kawasan Industri adalah Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
41. Kawasan Perdagangandan Jasa adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan perdagangan dan jasa.
42. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan pariwisata.
43. Kawasan Permukiman adalah kawasan yang diperuntukkan bagi permukiman, baik permukiman kota maupun desa.
44. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertaniantermasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
45. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
46. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
47. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
48. Kawasan Strategis Kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
49. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional.
50. Wilayah Sungai selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
51. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
52. Lahan pertanian pangan berkenlanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
53. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
54. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
55. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
56. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
57. Perangkat Disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
58. Perangkat Insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang.
59. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
60. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintahan lain dalam penataan ruang.
61. Peran Serta Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
62. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di Daerah.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) RTRW Kabupaten mencakup ruang darat, ruang perairan, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup wilayah administratif:
- a. Kecamatan Sukadana;
- b. Kecamatan Simpang Hilir;
- c. Kecamatan Teluk Batang;
- d. Kecamatan Seponti;
- e. Kecamatan Pulau Maya; dan
- f. Kecamatan Kepulauan Karimata;
- (3) Batas wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang dan Selat Karimata;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ketapang dan Selat Karimata;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Karimata; dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ketapang.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi:
- a. tujuan;
- b. kebijakan dan strategi;
- c. rencana struktur ruang;
- d. rencana pola ruang;
- e. arahan pemanfaatan ruang; dan
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang.
BAB III - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 4

Penataan ruang Kabupaten Kayong Utara bertujuan untuk mewujudkan kawasan bahari yang tertib, optimal dan berwawasan lingkungan yang berbasis pada sektor kelautan serta didukung oleh sektor industri dan pertanian yang berorientasi ekspor.
Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang
BAB III - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 5

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Kayong Utara terdiri atas:
- a. pengembangan wilayah yang berbasis perikanan, industri dan pertanian;
- b. peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep wisata bahari, industri dan agrobisnis;
- c. penataan pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang sistem pemasaran produksi pertanian, perikanan, perkebunan dan pariwisata bahari;
- d. pengembangan system prasarana wilayah yang mendukung pemasaran hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan pariwisata bahari;
- e. pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan peruntukan lahan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lahan dan aspek konservasi dan rehabilitasi hutan;
- f. pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan hidup; dan
- g. pengembangan wilayah berbasis mitigasi bencana alam.
Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang
BAB III - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 6

- (1) Strategi Pengembangan wilayah yang berbasis pertanian, industri dan perikanan terdiri atas:
- a. mengembangkan wilayah-wilayah dengan potensi unggulan perikanan, Industri dan pertanian sebagai daerah produksi;
- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang produksi.
- (2) Strategi peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep wisata bahari, industri dan agrobisnis terdiri atas:
- a. menetapkan wilayah wisata bahari di pulau-pulau kecil dan kawasan andalan laut Kepulauan Karimata Kompleks (K3), wisata alam di Taman Nasional Gunung Palung;
- b. menetapkan Kecamatan Teluk Batang, Kecamatan Simpang Hilir sebagai kawasan industri sekaligus outlet hasil produksi Perkebunan, Pertanian dan pertambangan yang berbasis ekspor;
- c. menetapkan Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana sebagai kawasan agroindustri;
- d. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang kawasan wisata bahari, industri dan agrobisnis; dan
- e. meningkatkan kelembagaan pengelolaan kawasan wisata bahari, industri dan agrobisnis.
- (3) Strategi penataan pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang sistem pemasaran produksi perikanan, pertanian dan pariwisata bahari terdiri atas:
- a. menetapkan hierarki simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah;
- b. meningkatkan fungsi simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah;
- c. meningkatkan keterkaitan antar pusatpertumbuhan wilayah dan interaksi antara pertumbuhan wilayah dengan kawasan perdesaan sebagai hinterlandnya;
- d. menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
- e. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
- f. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
- (4) Strategi pengembangan sistem sarana dan prasarana wilayah yang mendukung sektor perikanan, Industri, pertanian dan pariwisata bahari terdiri atas:
- a. menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi darat, transportasi air/sunga/danau dan transportasi udara;
- b. menambahan fasilitas pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- c. menyediakan jaringan listrik;
- d. menyediakan infrastruktur jaringan air bersih;
- e. meningkatkan infrastruktur fasilitas telekomunikasi untuk melayani penduduk yang belum terjangkau;
- f. meningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan;
- g. menyediakan dan meningkatkan fasilitas perdagangan dan jasa.
- (5) Strategi pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan peruntukan lahan, daya tampung lahan dan aspek konservasi, dan rehabilitasi hutan terdiri atas:
- a. mempertahankan fungsi kawasan lindung;
- b. menetapkan luasan hutan lindung dan mengembangkan luas kawasan hutan minimal 30% dari luasan daerah aliran sungai;
- c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
- d. menyelenggarakan upaya terpadu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas fungsi kawasan lindung;
- e. melestarikan sumber daya lahan dan air dengan melakukan: rehabilitasi hutan dan lahan kritis; melestarikan Ruang Terbuka Hijau yang berkaitan erat dengan sektor pertanian, taman, tempat rekreasi, budaya, olahraga, hutan kota dan perlindungan tempat tertentu serta kawasan terbangun dengan kepadataan sangat rendah;
- f. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
- (6) Strategi pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan berwawasan lingkungan hidup terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan pertanian tanaman pangan di lahan basah untuk mengembangkan luas lahan yang sudah ada di wilayah yang mempunyai potensi kesesuaian lahan dan daya dukung yang memadai;
- b. mengembangkan perkebunan rakyat dan industri pengolahan tanaman perkebunan karet dan kelapa sawit dari kegiatan budidaya perkebunan pada lahan yang tidak mempunyai bahaya sulfat masam;
- c. mengembangkan peternakan sapi dan kambing untuk daerah-daerah non rawa, peternakan unggas meliputi peternakan ayam di sekitar daerah pertanian dan peternakan bebek di daerah rawa-rawa serta menyediakan dan mengembangkan bibit unggul peternakan unggas;
- d. mengembangkan budidaya perikanan tawar, payau dan laut dengan memanfaatkan sumberdaya sungai, rawa, dan laut;
- e. meningkatkan penyediaan bahan pangan komoditas perikanan serta penyediaan dan pengembangan bibit unggul perikanan budidaya;
- f. memelihara kawasan peninggalan sejarah dan situs budaya sebagai objek penelitian dan pariwisata serta mengembangkan pariwisata dengan konsep atraksi, aksesibilitas dan amenitas dengan penonjolan keunikan, pengembangan kemasan baik atraksi alam maupun budaya;
- g. mengembangkan kawasan industri yang berbasis kelautan, sektor pertanian dan sektor peternakan untuk meningkatkan nilai tambah dengan kualitas ekspor;
- h. mengembangkan hasil produksi kehutanan melalui usaha industri pengolahan;
- i. menyediakan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
- j. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
- k. mengelola pemanfaatan sumber daya alam dengan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
- l. mencegah dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
- m. mengoptimalkan pemanfaaatan ruang untuk mengefektifkan tingkat pelayanan infrastruktur;
- n. mengembangkan sistem sanitasi on site dan off site di kawasan perkotaan;
- o. mengembangkan kolam-kolam pengendali banjir;
- p. mengembangkan sistem persampahan perkotaan dengan menginisiasi pembangunan Tempat Pembuangan Akhir;
- q. meningkatkan peran serta swasta masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana pemukiman secara terpadu dan berkelanjutan.
- (7) Strategi Pengembangan wilayah berbasis mitigasi bencana alam meliputi:
- a. melakukan normalisasi sungai dan pengembangan kanal untuk mengantisipasi banjir terutama untuk pengamanan kawasan permukiman yang sering terkena banjir;
- b. mengembangkan jaringan jalan yang berfungsi efektif sebagai jalur evakuasi bencana;
- c. mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana; dan
- d. melestarikan kawasan hutan mangrove pada tepian pantai yang rawan abrasi terutama untuk perlindungan bagi kawasan permukiman serta jaringan jalan primer yang berada di daerah pantai.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang meliputi :
- a. sistem pusat kegiatan; dan
- b. sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Sistem Pusat Kegiatan
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 8

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. PKWp;
- b. PKL;
- c. PPK; dan
- d. PPL.
- (2) PKWp sebagaimana dimakdsud pada ayat (1) huruf a yaitu di kawasan perkotaan Sukadan, Kawasan perkotaan Teluk Batang, dan kawasan perkotaan Teluk Melano.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu di Desa Pelapis Kecamatan Kepulauan Karimata dan Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kawasan perkotaan Tanjung Satai Kecamatan Pulau Maya; dan
- b. Kawasan perkotaan Seponti Jaya Kecamatan Seponti.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. Desa Padang di Kecamatan Kepulauan Karimata;
- b. Desa Dusun Besar di Kecamatan Pulau Maya;
- c. Desa Betok Kecamatan Kepulauan Karimata;
- d. Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang;
- e. Desa Banyu Abang Kecamatan Teluk Batang;
- f. Desa Kamboja Kecamatan Pulau Maya;
- g. Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti;dan
- h. Desa Simpang Tiga di Kecamatan Sukadana.
- (6) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 9

Sistem jaringan prasarana wilayah yang ada di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Sistem jaringan transportasi;
- b. Sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- c. Sistem jaringan telekomunikasi;
- d. Sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. Sistem jaringan prasarana dan pengelolaan lingkungan.
Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas :
- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan b. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (3) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran.
- (4) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas bandar udara dan ruang udara untuk penerbangan.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 11

- (1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas:
jaringan jalan;
- b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. jaringan pelayanan angkutan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. jaringan jalan arteri primer, terdiri atas:
1. ruas jalan Teluk Batang - Seponti - Muara Tiga Kabupaten Kubu Raya;
2. ruas jalan Teluk Melano - Simpang Dua; dan
3. ruas jalan Teluk Batang - Teluk Melano - Sukadana - Siduk.
- b. jaringan jalan kolektor primer K1 yang ada di Kabupaten Kayong Utara, terdiri atas :
1. ruas jalan Tanah Merah Kecamatan Sukadana;
2. ruas jalan Lingkar Payak Hitam Kecamatan Sukadana;
3. ruas jalan Sedahan Kecamatan Sukadana;
4. ruas jalan Tambak Rawang Kecamatan Sukadana;
5. ruas jalan Ampera Kecamatan Simpang Hilir;
6. ruas jalan Sukamaju Kecamatan Teluk Batang; dan
7. ruas jalan Kamboja Kecamatan Pulau Maya.
- c. peningkatan dan pembangunan jalan lokal primer yaitu ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat permukiman antar desa dan antar kawasan; dan
- d. pengembangan sistem jaringan jalan berupa peningkatan status jalan menjadi jalan arteri di ruas jalan utama (regional) dan kolektor dalam kabupaten atau kota.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. terminal Penumpang tipe B di Kecamatan Teluk Batang, Teluk Melano Kecamatan Simpang Hilir dan Kecamatan Sukadana;
- b. terminal Penumpang tipe C di Desa Simpang Tiga di Kecamatan Sukadana, Desa Teluk Melano di Kecamatan Simpang Hilir, Desa Tanjung Satai di Kecamatan Pulau Maya dan Desa Seponti Jaya di Kecamatan Seponti;
- c. terminal barang berupa terminal truk angkutan barang yang lokasinya di dekat pergudangan pelabuhan laut, pusat perdagangan Teluk Batang dan Teluk Melano;
- d. jembatan timbang di Teluk Batang;
- e. unit pengujian kendaraan bermotor di Sukadana; dan
- f. fasilitas kelengkapan jalan untuk pengembangan sistem trasnportasi darat seperti rambu-rambu lalu lintas pengatur lalu lintas, pagar pengaman jalann deliniator, marka jalan, fasilitas bagi pejalan kaki, shelter atau halte bagi angkutan umum dan fasilitas pendukung lainnya harus direncanakan secara terintegrasi dalam setiap perencanaan yang lebih detail akan di tetapkan dalam peraturan daerah tersendiri.
- (4) Jaringan pelayanan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pengembangan sarana transportasi umum berupa peningkatan trayek angkutan perdesaan, angkutan perkotaan, angkutan kota dalam provinsi angkutan kota antar provinsi; dan
- b. pengembangan transportasi umum yang didukung dengan adanya pemberhentian bus yang dibangun disetiap kecamatan.
- (5) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 12

- (1) Sistem jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. pelabuhan; dan
- b. alur pelayaran sungai dan danau.
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pelabuhan sungai Teluk Batang;
- b. pelabuhan sungai Seponti Jaya;
- c. pelabuhan sungai Durian Sebatang;
- d. pelabuhan sungai Sukadana; dan
- e. pelabuhan sungai Matan;
- (3) Alur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. alur pelayaran sungai Simpang Lidah Kecamatan Seponti dan Kecamatan Teluk Batang;
- b. alur pelayaran sungai Perawas Kecamatan Simpang Hilir; dan
- c. alur pelayaran sungai Matan Kecamatan Simpang Hilir.
- (4) Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. jaringan transportasi angkutan sungai;
- b. jaringan transportasi penyeberangan pada jalan nasional;
- c. jaringan transportasi penyeberangan pada jalan provinsi; dan
- d. jaringan transportasi penyeberangan pada jalan kabupaten
- (5) Jaringan transportasi angkutan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas :
- a. Sukadana - Pontianak;
- b. Sukadana - Rasau Jaya;
- c. Teluk Melano - Pontianak;
- d. Teluk Melano - Rasau Jaya;
- e. Teluk Batang - Pontianak;
- f. Teluk Batang - Rasau Jaya;
- g. Seponti - Pontianak;
- h. Seponti - Rasau Jaya;
- i. Durian Sebatang - Rasau Jaya;
- j. Tanjung Satai - Pontianak;
- k. Tanjung Satai - Rasau Jaya;
- l. Dusun Besar - Pontianak;
- m. Dusun Besar - Rasau Jaya;
- n. Teluk Batang - Dusun Besar; dan
- o. Teluk Batang - Durian Sebatang.
- (6) Jaringan transportasi penyeberangan pada jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah penyeberangan Teluk Batang Rasau Jaya.
- (7) Jaringan transportasi penyeberangan pada jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdiri atas:
24. a.
25. b.
26. Teluk Batang - Kamboja Baru Kecamatan Pulau Maya; Teluk Batang - Betok Kecamatan Kepulauan Karimata.
- (8) Jaringan transportasi penyeberangan pada jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, terdiri atas:
- a. Tanjung Satai - Sukadana;
- b. Tanjung Satai - Betok;
- c. Tanjung Satai - Pelapis;
- d. Pelapis - Sukadana; dan
- e. Betok - Sukadana.
- f. Teluk Melano - Matan.
- (9) Sistem jaringan taransportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sampai dengan ayat (8) tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan jaringan transportasi penyeberangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. pelabuhan; dan
- b. rute pelayaran.
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. pelabuhan Pengumpul Nasional Teluk Batang di Kecamatan Teluk Batang.
- b. pelabuhan Pengumpan Regional Betok di Kecamatan Kepulauan Karimata; dan
- c. pelabuhan Pengumpan Lokal, terdiri atas :
1. pelabuhan Sukadana di Kecamatan Sukadana;
2. pelabuhan Tanjung Satai di Kecamatan Pulau Maya;
3. pelabuhan Teluk Melano di Kecamatan Simpang Hilir;
4. pelabuhan Pelapis di Kecamatan Kepulauan Karimata; dan
5. pelabuhan Dusun Besar di Kecamatan Pulau Maya.
- (3) Rute pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pelabuhan Teluk Batang - Jakarta;
- b. pelabuhan Teluk Batang - Semarang;
- c. pelabuhan Teluk Batang - Surabaya;
- d. pelabuhan Teluk Batang - Cirebon;
- e. pelabuhan Teluk Batang - Pontianak;
- f. pelabuhan Sukadana - Teluk Batang;
- g. pelabuhan Tanjung Satai - Teluk Batang;
- h. pelabuhan Betok - Sukadana;
- i. pelabuhan Pelapis - Sukadana; dan
- j. pelabuhan Sukadana - Tanjung Satai.
- (4) Pengembangan sarana prasarana transportasi laut di Daerah mendukung kegiatan pelayaran di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang melintasi Selat Karimata.
- (5) Penambahan alur pelayaran selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Tatanan kepelabuhan harus menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara, dengan tidak menutup akses pelabuhan dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan TNI AL.
- (7) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan khusus sekitar pelabuhan diatur dalam peraturan daerah tersendiri.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri atas bandar udara pengumpan dan bandar udara perintis.
- (2) Bandar udara pengumpan ditetapkan di Kecamatan Simpang Hilir;
- (3) Bandar udara untuk penerbangan perintis ditetapkan di Pulau Karimata ( Air Strip untuk daerah terisolir).
- (4) Tatanan kebandarudaraan harus mendukung keberadaan dan operasional pesawat TNI-AU beserta peralatan dan perlengkapan yang mendukung.
- (5) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang udara untuk penerbangan diatur dalam rencana induk bandar udara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang kawasan khusus sekitar bandar udara diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
Paragraf 2 Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 15

- (1) Sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
- a. pembangkit tenaga listrik; dan
- b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. pembangkit listrik tenaga gas batu bara di Teluk Batang;
- b. pembangkit listrik tenaga diesel di Kecamatan Pulau Maya dan Kecamatan Simpang Hilir;
- c. pembangkit listrik tenaga air di Riam Berasap Kecamatan Sukadana, desa Betok dan desa Padang Kecamatan Kepulauan Karimata;
- d. pembangkit listrik tenaga hybrid di desa Pelapis dan desa Betok Kecamatan Kepulauan Karimata;
- e. pembangkit listrik tenaga surya di Kecamatan Kepulauan Karimata, Kecamatan Pulau Maya, Kecamatan Simpang Hilir; dan
- f. pembangkit listrik tenaga uap Sukadana di Kecamatan Sukadana.
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas:
- a. gardu induk, tersedia seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Kayong Utara;
- b. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi, menghubungkan Ketapang Teluk Batang;
- c. jaringan distribusi minyak dan gas bumi berupa pembangunan depot bahan bakar minyak berskala besar di Kepulauan Karimata.
- (4) Rencana sistem jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kelistrikan secara sinergis di dalam mendukung pengembangan wilayah dengan meningkatkan pelayanan jaringan transmisi wilayah Kabupaten Kayong Utara.
- (5) Sistem jaringan transportasi energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 16

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditujukan untuk menyediakan arus informasi yang dapat menunjang kegiatan pertahanan, politik, sosial dan ekonomi berupa pembangunan BTS dengan mendukung peruntukan ruang di kawasan budidaya dan penyebaran pusat-pusat pemukiman.
- (2) Pola pengelolaan jaringan transmisi telekomunikasi meliputi penyerataan/pemerataan lokasi dan pengembangan STO, pengintegrasian sistem jaringan telekomunikasi dengan sistem komunikasi dalam perwujudan kerangka struktur ruang wilayah dan peningkatan pola interkon terdiri dari :
- a. stasiun telepon otomat (STO) di Kecamatan Sukadana;
- b. rumah Kabel dan kotak pembagi tersebar di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir dan Kecamatan Teluk Batang;
- c. jaringan kabel sekunder tersebar di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir dan Kecamatan Teluk Batang;
- d. satuan sambungan telepon tersebar di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir dan Kecamatan Teluk Batang;
- e. jaringan nirkabel yang dipancarkan menara BTS dari dan ke telepon genggam dengan menggunakan sistem GSM, CDMA, dan/atau UMTS (3G);
- f. jaringan satelit yang dipancarkan dari telepon genggam satelit langsung ke satelit dan ke telepon genggam satelit lainnya tanpa menggunakan BTS;
- g. jaringan multimedia terpusat di Kota sukadana;
- h. pengembangan telekomunikasi untuk penanganan bencana yang tersebar di seluruh kecamatan di Daerah;
- i. Pembangunan stasiun Radio Lokal sebagai sarana/media informasi masyarakat di Sukadana; dan
- j. penanganan telekomunikasi khusus untuk kepentingan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat lainnya.
Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 17

Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, terdiri atas:
- a. wilayah sungai dan daerah rawa nasional;
- b. daerah rawa provinsi;
- c. daerah rawa kabupaten;
- d. daerah rawa provinsi;
- e. daerah irigasi kabupaten;
- f. prasarana air baku untuk air bersih;
- g. jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan
- h. sistem pengendalian banjir.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 18

- (1) Rencana pengembangan wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas:
- a. pengembangan penatagunaan air pada DAS melalui penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan sumberdaya air dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penatagunaan air pada DAS Matan terutama pada sungai besar yang wilayah cakupannya termasuk Taman Nasional Gunung Palung;
- c. pemanfaatan sistem jaringan sungai sebagai sumber irigasi untuk pertanian, transportasi dan pembangkit listrik.
- (2) Rencana pengembangan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan DAS dan cekungan air tanah serta keterpaduannya dengan pola ruang dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan sumber daya air permukaan dan air tanah.
- (3) Daerah rawa nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas:
- a. daerah rawa Teluk Batang 1/2 - 1/6;
- b. daerah rawa Padu Banjar; dan
- c. daerah rawa Tanjung Satai;
- (4) Daerah rawa provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas:
- a. daerah rawa Mata-Mata;
- b. daerah rawa Rantau Panjang;
- c. daerah rawa Siduk;
- d. daerah rawa Kamboja;
- e. daerah rawa Penjalaan;
- f. daerah rawa Sei Paduan; dan
- g. daerah rawa Gunung Tujuh.
- (5) Daerah rawa kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c terdiri atas:
- a. daerah rawa Pelerang;
- b. daerah rawa Mentubang;
- c. daerah rawa Sei Belit;
- d. daerah rawa Riam Berasap;
- e. daerah rawa Teluk Batang I (Paket 1);
- f. daerah rawa Alur Bandung;
- g. daerah rawa Pemangkat;
- h. daerah rawa Nipah Kuning;
- i. daerah rawa Dusun Besar; dan
- j. daerah rawa Dusun Kecil;
- (6) Daerah rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 19

- (1) Rencana pengembangan daerah irigasi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d berupa pengembangan sistem jaringan irigasi untuk kawasan budidaya pertanian lahan basah, terdiri atas:
- a. daerah irigasi Begasing;
- b. daerah irigasi Sedahan; dan
- c. daerah irigasi Munting;
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana irigasi untuk kawasan budidaya pertanian lahan kering terletak di Kecamatan Seponti.
- (3) Pengembangan sistem jaringan prasarana irigasi dilaksanakan melalui pengembangan prasarana irigasi dan peningkatan kualitas jaringan irigasi teknis yang sudah ada.
- (4) Rencana pengembangan daerah irigasi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, terdiri atas:
- a. daerah irigasi Tanjung Belimbing;
- b. daerah irigasi Tanjung Gunung;
- c. daerah irigasi Mentubang;
- d. daerah irigasi Air Paoh;
- e. daerah irigasi Sejahtera;
- f. daerah irigasi Tambak Rawang;
- g. daerah irigasi Tanah Merah;
- h. daerah irigasi Sembutak;
- i. daerah irigasi Batu Bedil;
- j. daerah irigasi Setegar;
- k. daerah irigasi Payak Itam;
- l. daerah irigasi Rantau Panjang; dan
- m. daerah irigasi Matan.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 20

Prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, terdiri dari :
- a. pengembangan system perpipaan ( intake) air baku dari sumber air baku Cabang Panti Gunung Palung, Gunung Topeng, Gunung Peramas, Gunung Mandi Bintang, Begasing, Air Lalau dan Riam Berasap di Kecamatan Sukadana, Gunung Dusun di Kecamatan Pulau Maya;
- b. pengembangan air baku Sungai Meledang di Kecamatan Pulau Maya;
- c. pengembangan prasarana air baku Sungai Paduan di Kecamatan Teluk Batang;
- d. pengembangan prasarana air baku Sungai Sepeti di Kecamatan Seponti; dan
- e. pengembangan air tanah sebagai sumber air bersih.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 21

Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, terdiri atas:
- a. jaringan air bersih perkotaan, terdapat di seluruh wilayah perkotaan tersebar di Kabupaten Kayong Utara; dan
- b. jaringan air bersih perdesaan, terdapat di seluruh kawasan perdesaan tersebar di Kabupaten Kayong Utara.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 22

- (1) Rencana sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h berfungsi untuk pengamanan kawasan rawan banjir dengan penyediaan daerah tangkapan air ( catchment area );
- (2) sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sistem pengendalian banjir sungai dan sistem pengendalian banjir pasang naik di kawasan pesisir.
Paragraf 5
Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 23

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana dan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e terdiri atas :
- a. sistem jaringan prasarana persampahan;
- b. sistem jaringan prasarana air bersih;
- c. sistem jaringan drainase; dan
- d. sistem jaringan prasarana pengelolaan air limbah.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 24

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri dari :
- a. tempat penampungan sementara (TPS) yang tersebar pada setiap desa; dan
- b. tempat pemrosesan akhir (TPA) sebanyak 6 (enam) unit tersebar pada setiap kecamatan yaitu Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Teluk Batang, Kecamatan Seponti, Kecamatan Pulau Maya dan Kecamatan Kepulauan Karimata.
- (2) Sistem jaringan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 25

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan, peningkatan kualitas air, dan efisiensi pemanfaatan air bersih dengan memperhatikan konservasi sumbersumber air dan keanekaragaman sumber air baku.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. rencana pembangunan bendungan/bendung/embung dan sistem jaringan air bersih yang merupakan kewenangan pemerintah yang tersebar di Kabupaten Kayong Utara;
- b. pemenuhan air bersih/air minum masyarakat diutamakan dilayani melalui jaringan perpipaan;
- c. membangun instalasi air bersih untuk pusat-pusat permukiman yang merupakan pusat kegiatan lokal serta pusat-pusat permukiman yang jumlah penduduknya terbanyak, serta mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di musim kemarau.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 26

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri dari :
- a. pembangunan dan normalisasi saluran drainase perkotaan dan lingkungan permukiman yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kayong Utara;
- b. pembangunan sistem drainase sekunder dilakukan pada daerah permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang rawan bencana banjir dan genangan air limbah menuju drainase primer; dan
- c. pembangunan sistem drainase tersier pada lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan menuju drainase sekunder.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Pasal 27

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d bertujuan untuk pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan bagi limbah dari kegiatan permukiman, perkantoran dan kegiatan ekonomi dengan memperhatikan baku mutu limbah yang berlaku.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pembuangan air limbah setempat dan/atau terpusat.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah setempat dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat pada kawasan-kawasan yang belum memiliki sistem terpusat di Kabupaten Kayong Utara.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah terpusat dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat pada kawasan bandara, kawasan pusat pemerintahan, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perumahan dan kawasan permukiman padat di Kabupaten Kayong Utara.
- (5) Lokasi instalasi pengolahan air limbah harus memperhatikan aspek teknis, lingkungan, sosial budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga.
BAB V - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 28

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kawasan Lindung
BAB V - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 29

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), terdiri atas:
- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung lainnya.
BAB V - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 30

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, terdiri atas :
- a. Hutan Lindung Gunung Badung di Kecamatan Simpang Hilir;
- b. Hutan Lindung Durian Sebatang di Kecamatan Seponti;
- c. Hutan Lindung Dusun Besar di Kecamatan Pulau Maya;
- d. Hutan Lindung Gunung Tote di Kecamatan Pulau;
- e. Hutan Lindung Gandawalan di Kecamatan Pulau Maya;
- f. Hutan Lindung Gambut di Kecamatan Kecamatan Pulau Maya;
- g. Hutan Lindung Sungai Kapar Kecil di Kecamatan Simpang Hilir;
- h. Hutan Lindung Gunung Berantak di Kecamatan Pulau Maya;
- i. Hutan Lindung Sungai Purang di Kecamatan Simpang Hilir;
- j. Hutan Lindung Sungai Paduan di Kecamatan Teluk Batang; dan
- k. Hutan Lindung Pulau Karimata dan Pulau Serutu di Kecamatan Kepulauan Karimata.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 31

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, terdiri atas:
- a. kawasan bergambut; dan
- b. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di di Kecamatan Teluk Batang, Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Seponti dan Kecamatan Pulau Maya.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di kawasan HL.Gunung Badung, HL.Sungai Purang, HL.Gunung Tote, Taman Nasional Gunung Palung.
BAB V - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 32

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, terdiri atas:
- a. kawasan sempadan pantai;
- b. kawasan sempadan sungai;
- c. kawasan sekitar mata air;
- d. kawasan lindung spiritual; dan
- e. kawasan kearifan lokal lainnya.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di pesisir timur kabupaten, dengan ketentuan :
- a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
- b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. DAS sungai Simpang;
- b. DAS sungai Siduk;
- c. DAS sungai Kuala;
- d. DAS sungai Kelakup;
- e. DAS sungai Lubuk Haji;
- f. DAS sungai Unjun;
- g. DAS sungai Panti;
- h. DAS sungai Riam Berasap; dan
- i. DAS sungai Matan.
- (4) Pada kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pengelolaan sungai yaitu:
- a. kegiatan pinggir sungai mampu melindungi dan memperkuat serta pengaturan aliran air, dengan tanaman keras dan rib pengendali saluran air;
- b. daerah sempadan untuk sungai kecil masing-masing selebar 50 (lima puluh) meter dijadikan kawasan lindung pada kawasan non pemukiman dan selebar 10 (sepuluh) meter untuk sungai yang melewati pemukiman; dan
- c. sungai yang terdapat ditengah permukiman dapat dilakukan dengan membuat jalan inspeksi dengan lebar jalan 10 (sepuluh) meter.
- (5) Kawasan sempadan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di sekitar mata air yang tersebar di Daerah dengan ketentuan garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter dari sekitar mata air.
- (6) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 33

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, terdiri atas :
- a. kawasan suaka alam laut;
- b. kawasan pantai berhutan bakau;
- c. kawasan taman nasional; dan
- d. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan suaka alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kepulauan Karimata dengan kurang lebih 169,966,89 Ha;
- (3) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di wilayah yang memiliki potensi hutan bakau.
- (4) Kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di kawasan Taman Nasional Gunung Palung (TNGP).
- (5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan makam raja dan bangunan-bangunan peninggalan kerajaan yang tersebar di seluruh wilayah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 34

- (1) Kawasan rawan bencana alam, mencakup:
- a. kawasan rawan gelombang pasang;
- b. kawasan rawan abrasi;
- c. kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan; dan
- d. kawasan rawan gerakan tanah longsor.
- (2) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh kecamatan yang memiliki garis pantai.
- (3) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Pulau Maya, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir dan Kecamatan Teluk Batang.
- (4) Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Pulau Maya, Kecamatan Simpang Hilir dan Kecamatan Teluk Batang.
- (5) Kawasan rawan gerakan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Pulau Maya dan Kecamatan Sukadana.
BAB V - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 35

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, terdiri atas:
- a. kawasan terumbu karang; dan
- b. kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.
- (2) Kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Kepulauan Karimata.
- (3) Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di kecamatan Kepulauan Karimata.
Bagian Ketiga Kawasan Budidaya
BAB V - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 36

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan permukiman;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata; dan
- h. kawasan peruntukan lain.
BAB V - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 37

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, berupa Hutan Produksi Konversi seluas 3.515,24 Ha.
BAB V - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi :
- a. kawasan pertanian tanaman pangan;
- b. kawasan pertanian hortikultura;
- c. kawasan perkebunan; dan
- d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan basah maupun lahan kering yang tersebar di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Teluk Batang, Kecamatan Seponti dan Kecamatan Pulau Maya;
- b. kawasan perlindungan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan basah maupun lahan kering yang tersebar di di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Teluk Batang, Kecamatan Seponti dan Kecamatan Pulau Maya.
- (3) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. kawasan perlindungan lahan pertanian hortikultura berkelanjutan pada lahan basah maupun lahan kering yang tersebar di di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Teluk Batang, Kecamatan Seponti dan Kecamatan Pulau Maya;
- b. kawasan perlindungan lahan cadangan pertanian hortikultura berkelanjutan pada lahan basah maupun lahan kering yang tersebar di di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Teluk Batang, Kecamatan Seponti dan Kecamatan Pulau Maya.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan di Kecamatan Seponti, Teluk Batang dan Simpang Hilir.
- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. sebaran kawasan peruntukan peternakan tersebar di Kabupaten Kayong Utara dan diprioritaskan dikembangkan di Kecamatan Seponti dan Kecamatan Pulau Maya;
- b. pengembangan dan pengelolaan peternakan dilakukan dengan cara peningkatan jumlah ternak, penggemukan ternak, pembibitan ternak, penyediaan pakan ternak, dan pengembangan industri pengolahan hasil ternak; dan
- c. pengembangan kawasan agrobisnis dan agroindustri yang berbasis perikanan tersebar dibeberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Pulau Maya, Kecamatan Seponti, dan Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan kawasan pertanian yang berkelanjutan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
BAB V - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c terdiri dari:
- a. kawasan perikanan tangkap; dan b. kawasan perikanan budidaya.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan pada Kecamatan Pulau Maya dan Kecamatan Kepulauan Karimata.
- (3) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kawasan budidaya perikanan air tawar, budidaya perikanan air payau, budidaya perikanan air laut, budidaya rumput laut, dan pelabuhan pendukung kegiatan perikanan.
- (4) Kawasan perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlokasi di kawasan rawa dan sungai di Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir; Desa Riam Berasap Kecamatan Sukadana, Desa Harapan Mulia Kecamatan Sukadana.
- (5) Kawasan perikanan air payau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlokasi di Desa Dusun Besar, Desa Satai Lestari, dan Desa Kemboja Kecamatan Pulau Maya.
- (6) Budidaya rumput laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlokasi di Kecamatan Kepulauan Karimata.
- (7) Kawasan budidaya perikanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terletak pada kawasan kepulauan dan pesisir di Kecamatan Pulau Maya dan Kecamatan Kepulauan Karimata.
- (8) Pelabuhan pendukung kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
- a. kawasan pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Sukadana.
- b. kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai berada di Teluk Batang.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan budidaya perikanan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
BAB V - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d terdiri dari:
- a. pertambangan mineral logam; dan
- b. pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan setelah ditetapkannya Wilayah Pertambangan berdasarkan usulan penetapan Wilayah Pertambangan.
- (3) Usulan penetapan Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Bupati kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan pertimbangan BKPRD Kabupaten.
- (4) Usulan penetapan Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mineral logam dan bukan logam disusun melalui kajian dengan mematuhi ketentuan peraturan perundangan dan harus berada di luar kawasan taman nasional, kawasan lindung, kawasan permukiman, kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan kawasan pariwisata sampai batas tidak adanya dampak negatif secara teknis, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan akibat usaha pertambangan.
- (5) Izin pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam dan batuan yang telah diterbitkan dan masih berlaku, tetap diakui sampai masa berlakunya habis dan perpanjangannya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini.
BAB V - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e terdiri dari:
- a. kawasan permukiman perkotaan;
- b. kawasan permukiman perdesaan; dan
- c. kawasan pengembangan permukiman transmigrasi.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman yang dimaksud pada ayat (1) dikembangkan di daerah yang datar sampai bergelombang dengan kelerengan lahan 0%-25%, bukan lahan irigasi teknis, bukan kawasan lindung, bukan kawasan rawan bencana, aksesibilitas baik dan tersedia air bersih yang cukup dengan lokasi tersebar di seluruh wilayah Daerah.
BAB V - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f, meliputi industri sedang dan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri sedang dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sentra industri pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Teluk Batang; dan
- b. sentra industri pengolahan hasil Perkebunan dan Pertanian Kecamatan Teluk Batang dan Kecamatan Simpang Hilir;
5. di
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengelolaan dan pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
BAB V - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g, terdiri atas kawasan wisata alam, kawasan wisata budaya dan kawasan wisata buatan.
- (2) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan di :
- a. Pantai Pulau Datuk, Pantai Pasir Mayang, dan Pantai Tambak Rawang di Kecamatan Sukadana;
- b. Air terjun Air Paoh dan air terjun Riam Berasap Kecamatan Sukadana;
- c. kawasan terumbu karang di Kecamatan Kepulauan Karimata;
- d. kawasan Taman Nasional Gunung Palung di Kecamatan Sukadana;
- e. Bukit Batudaya di Kecamatan Simpang Hilir.
- (3) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan di Desa Sedahan Jaya dan Batu Cap di Kecamatan Sukadana.
- (4) Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada kawasan Pantai Pulau Datuk di Kecamatan Sukadana dan tersebar di wilayah Daerah.
BAB V - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h, terdiri atas:
- a. kawasan perdagangan dan jasa;
- b. kawasan pusat pemerintahan;
- c. kawasan pesisir dan pulau pulau kecil; dan
- d. kawasan pertahanan dan keamanan;
- e. kawasan hutan adat; dan
- f. kawasan hutan hak.
- (2) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan di kecamatan Simpang Hilir dan Kecamatan Teluk Batang.
- (3) Kawasan pusat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak pada Kecamatan Sukadana.
- (4) Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Kawasan Teluk Batang dan sekitarnya di Kecamatan Teluk Batang;
- b. Kawasan Teluk Melano dan sekitarnya di Kecamatan Simpang Hilir;
- c. Kawasan Pulau Maya dan sekitarnya di Kecamatan Pulau Maya;
- d. Kawasan Kepulauan Karimata di Kecamatan Kepulauan Karimata; dan
- e. Kawasan Sukadana dan sekitarnya di Kecamatan Kecamatan Sukadana.
- (5) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan di wilayah darat, laut dan udara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana zonasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (7) Kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (e) merupakan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat di Daerah.
- (8) Kawasan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tersebar di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Teluk Batang, Kecamatan Seponti dan Kecamatan Pulau Maya.
BAB VI - PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
Pasal 45

- (1) Berdasarkan kewenangan pengelolaannya, kawasan strategis di Kabupaten terdiri dari:
- a. kawasan strategis provinsi; dan
- b. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Penetapan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi kewenangan dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penetapan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi kewenangan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten yang ada di Kabupaten Kayong Utara diwujudkan dalam bentuk Peta Kawasan startegis wilayah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kriteria Kawasan Strategis Kabupaten
BAB VI - PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
Pasal 46

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten terdiri dari:
- a. KSK dari sudut kepentingan ekonomi;
3. b.
4. c.
5. KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan; dan KSK dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) Kawasan Strategis dari KSK sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria :
- a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
- c. memiliki potensi ekspor;
- d. memiliki dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- e. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- f. memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
- g. memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; dan/atau
- h. merupakan kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten.
- (3) Kawasan Strategis dari KSK sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
- a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b. merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- c. merupakan kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
- d. merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- e. merupakan kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- f. merupakan kawasan rawan bencana alam; dan/atau
- g. merupakan kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
- (4) Kawasan Strategis dari KSK sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan kriteria:
- a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
- b. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
- c. merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- d. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;
- e. merupakan tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; dan/atau
- f. merupakan tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.
Bagian Ketiga Penetapan Kawasan Strategis
BAB VI - PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
Pasal 47

- (1) Pengembangan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a adalah kawasan strategis provinsi yang ditetapkan untuk Kabupaten Kayong Utara terdiri dari:
- a. Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan di :
1. Kawasan Agropolitan/KUAT (Kawasan Usaha Agrobisnis Terpadu) di Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir;
2. Kawasan yang ditetapkan sebagai PKWp yaitu Kawasan Perkotaan Sukadana -Kawasan Perkotaan Teluk Melano -Kawasan Perkotaan Teluk Batang; dan
3. Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau kecil dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.
- b. Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan ditetapkan di kawasan Strategis Ekosistem Gunung Palung.
- (2) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VI - PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
Pasal 48

- (1) Pengembangan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maya Karimata;
2. Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri (KTM) Seponti, Teluk Batang, Simpang Hilir, Pulau Maya dan Sukadana;
3. Kawasan Strategis Koridor Ekonomi Perawas - Teluk Melano;
4. Kawasan Strategis Koridor Ekonomi Teluk Melano - Teluk Batang;
5. Kawasan Strategis pelabuhan Samudera Pelapis sebagai kawasan pengembangan Tanki Timbun CPO;
6. Kawasan Strategis perkotaan Sukadana sebagai Ibukota Kabupaten Kayong Utara dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pendidikan dan pariwisata;
7. Kawasan Strategis Pusat Informasi Kepulauan yang terdapat di Kecamatan Kepulauan Karimata.
8. Kawasan Strategis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir
9. Kawasan Minapolitan Sukadana di Kecamatan Sukadana;
10. Kawasan Minapolitan Rantau Panjang di Kecamatan Simpang Hilir;
11. Kawasan Minapolitan Teluk Batang di Kecamatan Teluk Batang;
12. Kawasan Minapolitan Tanjung Satai di Kecamatan Pulau Maya;
13. Kawasan Minapolitan Betok di Kecamatan Kepulauan Karimata.
- b. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, meliputi :
1. Kawasan Strategis Penyangga Taman Nasional Gunung Palung;
2. Kawasan Strategis Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Mangrove;
3. Kawasan Strategis Perhutanan Sosial di Kecamatan Pulau Maya;
4. Kawasan Strategis Perlindungan dan Pengelolaan terumbu Karang di Kepulauan Karimata dan sekitarnya;
- c. Kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan sosial budaya adalah kawasan Strategis Cagar Budaya, meliputi :
1. Kompleks makam raja-raja Sukadana;
2. Perkampungan adat Bali di Desa Benawai Agung Kecamatan Sukadana; dan
3. Kawasan pantai Pulau Datuk di Kecamatan Sukadana;
- (2) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
BAB VII - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 49

- (1) Arahan pemanfaatan ruang meliputi indikasi program utama, indikasi lokasi, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang; dan
- b. indikasi program utama perwujudan pola ruang.
- (3) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten;
- (4) Kerjasama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, BUMN, swasta, dan masyarakat;
- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) tahapan jangka lima tahunan, yaitu:
- a. tahap pertama, lima tahun pertama (2015-2020) yang terbagi atas program tahunan;
- b. tahap kedua, lima tahun kedua (2020-2025);
- c. tahap ketiga, lima tahun ketiga (2025-2030); dan
- d. tahap keempat, lima tahun keempat (2030-2035).
- (7) Indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan yang lebih rinci diwujudkan dalam Tabel Indikasi Program Utama Tahunan dan Lima Tahunan Periode Tahun 2015-2035 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 50

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Kayong Utara menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Ketentuan Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dengan cara :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan umum perizinan;
- c. ketentuan umum insentif, disinsentif; dan
- d. ketentuan sanksi.
Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Paragraf 1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 51

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi Kabupaten Kayong Utara adalah penjabaran secara umum yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administrasi Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Arahan peraturan zonasi Kabupaten Kayong Utara meliputi ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten Kayong Utara.
Paragraf 2
Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Struktur Ruang
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 52

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah; dan
- c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah.
Paragraf 3 Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Pusat Kegiatan
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 53

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) meliputi :
- a. peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp);
- b. peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- c. peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
- d. peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) Peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKWp) disusun dengan memperhatikan pemanfaatan untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala propinsi dan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman.
- (3) Peraturan zonasi untuk PKL disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrasturktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.
- (4) Peraturan zonasi untuk PPK disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrasturktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.
- (5) Peraturan zonasi untuk PPL disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala desa/perdesaan yang didukung dengan fasilitas dan infrasturktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.
Paragraf 4
Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Prasarana Wilayah
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 54

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) terdiri atas:
- a. Peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
- b. Peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- c. Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi; dan
- d. Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air;
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 55

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi wilayah Kabupaten Kayong Utara terdiri atas :
- a. peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat;
- b. peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara.
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 56

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, adalah sebagai berikut :
- a. Peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional maupun jalan provinsi disusun dengan memperhatikan :
1. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional maupun jalan provinsi dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
2. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional maupun jalan provinsi; dan
3. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional maupun jalan provinsi yang memenuhi ketentuan daerah pengawasan jalan (Dawasja).
- b. Peraturan zonasi untuk jaringan jalan kabupaten diatur sesuai ketentuan peraturan perundangan daerah.
- c. Peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai disusun dengan memperhatikan:
1. keselamatan dan keamanan pelayaran;
2. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai;
3. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai; dan
4. pembatasan pemanfaatan perairan yang bedampak pada keberadaan aluran pelayaran sungai.
5. Peraturan zonasi untuk wilayah pelabuhan disusun dengan memperhatikan:
- a) pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan
- b) pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 57

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. Peraturan zonasi untuk ruang laut untuk pelayaran disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang laut yang digunakan untuk pelayaran agar tidak mengganggu sistem operasional pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- b. Peraturan zonasi untuk pelabuhan laut disusun dengan memperhatikan:
1. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan laut harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan
2. pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 58

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, disusun dengan memperhatikan:
- f. Peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- g. Peraturan zonasi untuk bandar udara umum disusun dengan memperhatikan:
1. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
2. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batasbatas kawasan kebisingan.
- h. Ketentuan untuk kawasan keselamatan operasional penerbangan adalah:
1. pada kawasan kebisingan tingkat 1, dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan/atau bangunan, kecuali untuk jenis bangunan sekolah dan rumah sakit. Bangunan sekolah dan rumah yang sudah ada dilengkapi pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur standar;
2. pada kawasan kebisingan tingkat 2, dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan/atau bangunan, kecuali untuk jenis bangunan sekolah, rumah sakit dan rumah tinggal. Bangunan sekolah dan rumah yang sudah ada dilengkapi pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur standar;
3. pada kawasan kebisingan tingkat 3, dapat dimanfaatkan :
- a) untuk membangun bangunan atau fasilitas bandar udara yang dilengkapi pemasangan instalasi suara dengan prosedur standar;
- b) sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang burung.
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 59

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. Peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya;
- b. Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
- c. Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 60

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 61

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d pada wilayah sungai disusun dengan memperhatikan:
- c. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- d. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di kabupaten/kota yang berbatasan;
- e. pengelolaan yang berdasarkan satuan wilayah hidrologis, yaitu daerah aliran sungai/wilayah sungai;
- f. pengelolaan yang direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
- g. ketentuan satu sungai, satu rencana dan satu pengelolaan terpadu.
Paragraf 5
Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 62

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
- b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
- c. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan pemerintah.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air disusun dengan memperhatikan:
- c. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; dan
- d. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada.
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 63

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
- b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
- c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan
- d. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
- b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
- c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud pada huruf b.
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 64

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana gelombang pantai dan abrasi disusun dengan memperhatikan:
- a. penetapan batas dataran banjir;
- b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
- c. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.
Paragraf 6 Peraturan Zonasi Kawasan Budi Daya
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 65

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang membahayakan keselamatan umum;
- c. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam; dan
- d. pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan.
- e. dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya kecuali ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Untuk mempercepat proses pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka terhadap lahan yang direncanakan untuk kegiatan budidaya namun belum dimanfaatkan, dapat dilakukan konversi dari rencana yang telah ditetapkan dengan ketentuan:
1. setiap jenis kawasan budidaya dapat dikonversi untuk pengembangan kegiatan pertambangan dan pariwisata dengan tetap mematuhi peraturan dan perUndang-Undangan yang berlaku;
2. pada kawasan yang direncanakan sebagai kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) dapat dikonversi untuk pengembangan kegiatan perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan berskala besar setelah ada pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan;
3. pada kawasan hutan produksi tetap (HP) yang tidak produktif dapat dikembangkan menjadi perkebunan dengan pola pinjam pakai setelah ada pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan;
4. pada kawasan yang direncanakan sebagai kawasan Pertanian Lahan Kering (PLK) dapat dikonversi untuk pengembangan kawasan perkotaan atau untuk pengembangan kegiatan perkebunan rakyat, usaha peternakan, dan budi daya pertanian lahan basah jika ternyata potensial dikembangkan dengan pemanfaatan teknologi;
5. pada kawasan yang direncanakan sebagai kawasan Pertanian Lahan Basah (PLB) dapat dikonversi untuk pengembangan kegiatan budidaya perikanan, perkebunan rakyat, pertanian tanaman palawija dan hortikultura.
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 66

Arahan ketentuan umum peraturan zonasi bagi kawasan peruntukan hutan produksi disusun dengan memperhatikan:
- a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan produksi untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
- b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan produksi; dan
- c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf b.
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 67

Arahan ketentuan umum peraturan zonasi bagi kawasan peruntukan pertanian disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
- b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana irigasi;
- c. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
- d. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau; dan
- e. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari.
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 68

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
- b. ketentuan luasan sawah berkelanjutan dan kawasan pertanian pangan non sawah;
- c. perluasan areal kawasan sawah beririgasi;
- d. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan sawah menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan infrastruktur utama dan prasarana sumber daya air dengan penerapan sistem kompensasi.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian hortikultura harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
- b. ketentuan jumlah dan jenis komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan keunggulan komparatif; dan
- c. pemanfaatan kawasan peruntukan hortikultura untuk tanaman perkebunan terutama yang bukan berupa tanaman keras apabila terjadi wabah penyakit tanaman hortikultura pada kawasan yang bersangkutan.
- (3) Arahan ketentuan umum peraturan zonasi bagi kawasan peruntukan perkebunan disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan perkebunan baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; dan
- b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan perkebunan.
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 69

Arahan ketentuan umum peraturan zonasi bagi kawasan peruntukan perikanan disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
- b. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau; dan
- c. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari.
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 70

Arahan ketentuan umum peraturan zonasi bagi kawasan peruntukan peternakan disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
- b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama.;
- c. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani ternak dengan kepadatan rendah;
- d. pemanfaatan sumber daya peternakan agar tidak melebihi daya dukung lingkungan;
- e. zonasi pada pusat-pusat pembibitan dan pemurnian ternak dengan pengembangan sarana dan prasarana; dan
- f. mengembangkan produksi peternakan dengan nilai ekonomis tinggi melalui peningkatan pengetahuan masyarakat lokal dan kearifan lokal.
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 71

Arahan ketentuan umum peraturan zonasi bagi kawasan peruntukan pertambangan disusun dengan memperhatikan:
- a. pengaturan pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi kegiatan pertambangan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- b. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara alam, ekonomi dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) ; dan
- c. pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 72

Arahan ketentuan umum peraturan zonasi bagi kawasan peruntukan industri disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
- b. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis
- c. lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
- d. pada kawasan industri masih diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau ( green belt ) sebagai penyangga antar fungsi kawasan dan sarana pengolahan limbah;
- f. pengembangan zona industri yang terletak sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas;
- g. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan, sistem pengolahan limbah dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan AMDAL;
- h. ketentuan terkait limbah industri :
1. limbah dilarang dibuang ke perairan atau dipendam di dalam tanah secara langsung tanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu;
2. instalasi pengolahan limbah mutlak ada.
- i. bagi setiap industri baru yang dibangun wajib berada di dalam kawasan industri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 73

Arahan ketentuan umum peraturan zonasi bagi kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan
- d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 74

Arahan ketentuan umum peraturan zonasi bagi kawasan peruntukan permukiman disusun dengan memperhatikan:
- a. penetapan amplop bangunan;
- b. penetapan tema arsitektur bangunan;
- c. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
- d. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.
Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan
Paragraf 1 Umum
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 75

Ketentuan perizinan adalah proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, mencakup izin prinsip, izin alih fungsi lahan, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan dan izin lainnya.
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 76

- (1) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati.
- (3) Prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum setelah mendapat rekomendasi BKPRD.
Paragraf 2 Izin Prinsip
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 77

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 adalah persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah kabupaten, yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.
- (2) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian izin prinsip diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 3 Izin Lokasi
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 78

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
- (2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk luas 1 ha sampai 25 ha diberikan izin selama 1 (satu) tahun;
- b. untuk luas lebih dari 25 ha sampai dengan 50 ha diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan
- c. untuk luas lebih dari 50 ha diberikan izin selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian izin lokasi diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 4
Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 79

- (1) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 adalah izin yang diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria batasan luasan tanah lebih dari 5.000 m 2 .
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian izin penggunaan pemanfaatan tanah diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 5 Izin Mendirikan Bangunan
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 80

- (1) Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian izin mendirikan bangunan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
Paragraf 6 Izin Lainnya
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 81

- (1) Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 adalah ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha pengembangan sektoral diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 82

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Ketentuan insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 83

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pengembang kawasan dan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif di kabupaten, dilakukan oleh bupati yang teknis pelaksanaannya melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang membidangi penataan ruang.
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 84

- (1) Insentif pemerintah daerah kepada pengembang kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian kompensasi;
- b. urun saham;
4. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
- c. d. penghargaan.
- (2) Insentif pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), diberikan dalam bentuk :
- a. keringanan retribusi;
- b. pemberian kompensasi;
- c. imbalan;
- d. sewa ruang;
- e. urun saham;
- f. penyediaan infrastruktur;
- g. kemudahan prosedur perizinan; dan
- h. penghargaan.
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 85

- (1) Disinsentif Pemerintah Daerah kepada pengembang kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), diberikan dalam bentuk: a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
- b. pengenaan kompensasi;
- c. penalti; dan
- d. pembatasan administrasi pertanahan.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), dikenakan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak;
- b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
- c. pengenaan kompensasi;
- d. penalti; dan
- e. pembatasan administrasi pertanahan.
Bagian Kelima Sanksi Administratif
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 86

Setiap orang atau badan dapat dikenakan sanksi administratif apabila melakukan pelanggaran:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten;
- b. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- c. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- e. pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 87

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan
- i. denda administratif.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pembongkaran bangunan;
- f. pemulihan fungsi ruang; dan
- g. denda administratif.
BAB VIII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - KELEMBAGAAN
Pasal 89

- (1) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui suatu koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan/atau kabupaten/kota dan pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IX - KELEMBAGAAN
Pasal 90

- (1) Pembinaan terhadap penataan ruang dilakukan melalui koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
BAB X - PERAN MASYARAKAT
Pasal 91

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan dalam tahap:
- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. masukan mengenai:
1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
4. perumusan konsepsi perencanaan ruang; dan/atau
5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan renana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektifitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
BAB X - PERAN MASYARAKAT
Pasal 92

- (1) Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak :
- a. berperan serta dalam proses perencanaan dan penyusunan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka RTRW Kabupaten Kayong Utara;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang; dan
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (2) Setiap orang berkewajiban :
- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses yang seluas-luasnya ke ruang yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
BAB XI - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 93

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penataan ruang;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penataan ruang;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 94

Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 92 ayat (2), diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.
BAB XIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 95

- (1) Untuk operasional RTRW Kabupaten, disusun rencana rinci yang meliputi:
- a. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten;
- b. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan;
- c. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten disusun sebagai dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.
- (3) Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan disusun untuk semua kawasan perkotaan di dalam wilayah kabupaten yang akan dikembangkan.
- (4) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten disusun untuk semua kawasan strategis kabupaten yang ditetapkan.
BAB XIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 96

- (1) Peruntukan kawasan hutan pada RTRW Kabupaten mengacu pada peruntukan kawasan hutan yang ditetapkan pada RTRW Provinsi.
- (2) Dalam hal terdapat bagian kawasan hutan dalam wilayah Kabupaten yang belum memperoleh persetujuan peruntukan ruangnya, terhadap bagian kawasan hutan tersebut mengacu pada ketentuan peruntukan kawasan hutan berdasarkan RTRW Provinsi yang masih berlaku.
- (3) Bagian kawasan hutan dalam wilayah Kabupaten yang belum memperoleh persetujuan peruntukan ruangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan ke dalam RTRW Kabupaten yang akan ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Provinsi yang masih berlaku.
- (4) Terhadap kawasan hutan yang belum memperoleh persetujuan peruntukan ruangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemanfaatan ruangnya tidak boleh berubah sampai adanya ketetapan yang bersifat final.
- (5) Perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
BAB XIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 97

Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dengan memberikan tanda khusus berupa arsiran pada kawasan hutan yang belum disepakati berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah dan pemerintah daerah.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 98

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka:
- a. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum dicabut;
- b. Izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin;
- c. Izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 4, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
- a) memperhatikan harga pasar setempat;
- b) sesuai dengan NJOP; atau
- c) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- d. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- e. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 99

- (1) Kawasan lindung yang difungsikan untuk kegiatan budidaya secara bertahap dikembalikan fungsinya sebagai kawasan lindung setelah izin kegiatan budidaya habis masa berlakunya.
- (2) Perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan, kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 100

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Kayong Utara adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sebanyak 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan, RTRW Kabupaten Kayong Utara dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan provinsi dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau terjadi perubahan kebijakan strategis kabupaten terhadap pembangunan di Daerah.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.
Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 18 Agustus 2015
BUPATI KAYONG UTARA,
HILDI HAMID
Diundangkan di Sukadana pada tanggal 18 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,
HENDRI SISWANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (8)/(2015)