PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI BUPATI.
Berlaku: 18 Mei 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
Menimbang :
2016
BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. PEMERINTAH DAERAH.TENAGA AHLI. Pedoman.Pengangkatan. Pemberhentian. Tenaga Ahli Bupati.
BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI BUPATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,
- a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu mengangkat Tenaga Ahli Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2016
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI BUPATI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
5. Tenaga Ahli Bupati adalah tenaga yang memiliki keahlian di bidang tertentu, yang ditugaskan untuk membantu dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati atau Wakil Bupati.
BAB II - PENGANGKATAN
Pasal 2

Kebutuhan Tenaga Ahli meliputi bidang :
- a. bidang Kemasyarakatan;
- b. bidang Pemerintahan;
- c. bidang Perekonomian Daerah;
- d. bidang Keuangan dan Aset Daerah;
- e. bidang Hukum; dan
- f. bidang Sumber Daya Manusia;
- g. bidang Kebijakan Publik;
- h. bidang Kelembagaan; dan
- i. bidang Ketenteraman dan Ketertiban.
BAB II - PENGANGKATAN
Pasal 3

- (1) Tenaga Ahli diangkat oleh Bupati berdasarkan keahlian dan kebutuhan yang diperlukan.
- (2) Pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap bidang paling sedikit 1 (satu) orang.
BAB II - PENGANGKATAN
Pasal 4

- (1) Tenaga Ahli diangkat bukan dari PNS.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap calon Tenaga Ahli yang berasal dari Perguruan Tinggi.
2016
BAB II - PENGANGKATAN
Pasal 5

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli dilakukan dengan memperhatikan kompetensi yang meliputi:
- a. pendidikan formal atau pengalaman khusus tertentu; dan
- b. pengalaman kerja/riwayat jabatan.
- (2) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Tenaga Ahli, yaitu:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuann Republik Indonesia;
- d. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- e. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
- f. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan akta kelahiran; dan
- g. pendidikan paling rendah Diploma III atau yang sederajat, atau memiliki pengaman khusus, dengan melampirkan fotocopy ijazah, kecuali untuk tenaga ahli dengan pengalaman khusus yang tidak terdapat kompetensi pendidikannya.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d disampaikan dalam bentuk Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan.
BAB II - PENGANGKATAN
Pasal 6

- (1) Sebelum dilakukan pengangkatan Tenaga Ahli Bupati dilaksanakan prosedur sebagai berikut :
- a. seleksi melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. dianggarkan melalui Program dan Kegiatan SKPD; dan
- c. besarnya honorarium berdasarkan Standar Harga Barang dan Jasa.
BAB III - KEDUDUKAN DAN TUGAS
Pasal 7

Tenaga Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati atau Wakil Bupati.
BAB III - KEDUDUKAN DAN TUGAS
Pasal 8

D penyelenggara
Tenaga Ahli mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan pada Bupati atau Wakil Bupati terhadap masalah tertentu yang diperlukan sesuai bidang keahliannya.
2016
BAB III - KEDUDUKAN DAN TUGAS
Pasal 9

- (1) Tenaga Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas:
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang kemasyarakatan antara lain kesejahteraan masyarakat, kerukunan umat beragama dan menampung aspirasi masyarakat:
- b. memberikan konsultasi bidang kemasyarakatan antara lain kesejahteraan masyarakat, kerukunan umat beragama dan menampung aspirasi masyarakat; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Tenaga Ahli Bupati bidang Pemerintahan mempunyai tugas:
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan telaahan serta rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual di bidang pemerintahan;
- b. memberikan konsultasi bidang pemerintahan; dan
- c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Tenaga Ahli Bupati Bidang Perekonomian Daerah mempunyai tugas:
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual bidang perekonomian daerah antara lain investasi, pasar tradisional dan pariwisata;
- b. memberikan konsultasi bidang perekonomian daerah antara lain investasi, pasar tradisional dan pariwisata; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (4) Tenaga Ahli Bupati Bidang Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas:
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang keuangan dan aset daerah;
- b. memberikan konsultasi bidang keuangan dan aset daerah; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (5) Tenaga Ahli Bupati Bidang Hukum mempunyai tugas:
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang hukum;
- b. memberikan konsultasi bidang hukum; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (6) Tenaga Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang sumber daya manusia; dan
- b. memberikan konsultasi bidang sumber daya manusia; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (9)
2016
- (7) Tenaga Ahli Bupati Bidang Kelembagaan mempunyai tugas:
2. a.memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang kelembagaan pemerintah daerah;
- b. memberikan konsultasi bidang kelembagaan pemerintah daerah; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (8) Tenaga Ahli Bupati Bidang Kebijakan Publik mempunyai tugas:
6. a.memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang kebijakan publik;
- b. memberikan konsultasi bidang kebijakan publik; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
9. Tenaga Ahli Bupati Bidang Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas: a.memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang ketenteraman dan ketertiban ; dan
- b. memberikan konsultasi bidang ketenteraman dan ketertiban; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 10

- (1) Tenaga Ahli berhak atas honorarium setiap bulannya sesuai dengan standar harga barang dan jasa yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya operasional Tenaga Ahli diatur tersendiri sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Honorarium dan biaya operasional dimaksud ayat (1) dan (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 11

Tenaga Ahli, wajib:
- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. mentaati dan melaksanakan tugas sesuai bidangnya dan penugasannya; dan
- c. menyimpan rahasia jabatan.
2016
BAB V - TATA KERJA
Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Ahli hanya berhubungan dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Untuk memperoleh data dan informasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah, Tenaga Ahli harus diketahui Bupati atau Wakil Bupati.
BAB VI - MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 13

Masa jabatan Tenaga Ahli Bupati paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diberhentikan atau diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
BAB VI - MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 14

Tenaga Ahli diberhentikan/berhenti apabila:
- a. tidak memenuhi lagi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- b. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- c. tidak mampu melaksanakan tugas;
- d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
- e. tidak diperlukan lagi;
- f. mengundurkan diri;
- g. masa jabatan berakhir dan tidak diangkat kembali; dan
- h. meninggal dunia.
BAB VI - MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 15

Tenaga Ahli yang diberhentikan/berhenti tidak diberikan hak pensiun.
BAB VII - PENGANGGARAN TENAGA AHLI BUPATI
Pasal 16

- (1) Pembiayaan Tenaga Ahli Bupati dianggarkan melalui program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, setiap tahun anggaran.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan antara tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan bidang keahlian calon Tenaga Ahli Bupati.
2016
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

- (1) Pemberian honorarium Tenaga Ahli Bupati pada tahun anggaran 2016 dianggarkan melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
- (2) Penganggaran Tenaga Ahli Bupati mulai tahun anggaran 2017 melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 18 Mei 2016
BUPATI BANTUL, ttd.
SUHARSONO
Diundangkan di Bantul pada tanggal 18 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd.
RIYANTONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 25