PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 8 Tahun 2014
Tentang TATA LAKSANA ARSIP DAERAH
Berlaku: 11 Juli 2014
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa arsip yang dimiliki daerah merupakan sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah serta memori kolektif yang mempunyai nilai dan arti penting dan strategis, antara lain dapat menyajikan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan Pemerintah Daerah dan hak-hak keperdataan masyarakat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, perlu adanya penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, maka penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam suatu sistem
Mengingat :
- penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA dan BUPATI SELUMA,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG TATA LAKSANA ARSIP DAERAH.
BAB II - PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan kearsipan Daerah menjadi tanggung jawab Bupati dan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi secara komprehensif dan terpadu dalam SKK.
- (2) Penyelenggaraan kearsipan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. penetapan kebijakan;
- b. pembinaan kearsipan; dan
- c. pengelolaan arsip.
- (3) Penyelenggaraan kearsipan dalam SKK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), didukung sumber daya kearsipan meliputi :
- a. sumber daya manusia;
- b. prasarana dan sarana; dan
- c. pendanaan.
BAB II - PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH
Pasal 3

- (1) SKK wajib diselenggarakan oleh pencipta arsip dan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
- (2) Penyelenggaraan SKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab masing-masing pencipta arsip dan Badan Arsip dan Perpustakaan.
- (3) Penyelenggaraan SKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sinergi dengan SKN dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PENETAPAN KEBIJAKAN KEARSIPAN
Pasal 4

- (1) Penetapan kebijakan kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang :
- a. pembinaan;
- b. pengelolaan arsip;
- c. pembangunan SKK, pembangunan SIKK dan JIKK di wilayah daerah;
- d. organisasi;
- e. pengembangan sumber daya manusia;
- f. prasarana dan sarana;
- g. perlindungan dan penyelamatan arsip;
- h. sosialisasi kearsipan;
- i. kerjasama; dan
- j. pendanaan.
- (3) Kebijakan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan bagi pencipta arsip dan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dalam penyelenggaraan kearsipan.
BAB III - PENETAPAN KEBIJAKAN KEARSIPAN
Pasal 5

Penetapan kebijakan dibidang pembinaan dan pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, dimaksudkan untuk mengatur standar dan kendali mutu terhadap pengelolaan dan pembinaan kearsipan.
BAB III - PENETAPAN KEBIJAKAN KEARSIPAN
Pasal 6

Penetapan kebijakan dibidang pembangunan SKK, SIKK dan pembentukan JIKK di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (2) huruf c, dimaksudkan untuk menata penyelenggaraan kearsipan Daerah dalam kesatuan sistem kearsipan nasional.
BAB III - PENETAPAN KEBIJAKAN KEARSIPAN
Pasal 7

Penetapan kebijakan dibidang organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dimaksudkan untuk mengatur standar fungsi, kendali mutu dan meningkatkan kapasitas unit kearsipan dan kelembagaan.
BAB III - PENETAPAN KEBIJAKAN KEARSIPAN
Pasal 8

Penetapan kebijakan dibidang pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dimaksudkan untuk mengatur kompetensi, profesionalisme dan kinerja kearsipan.
BAB III - PENETAPAN KEBIJAKAN KEARSIPAN
Pasal 9

Penetapan kebijakan dibidang prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, dimaksudkan untuk mengatur standar dan kendali mutu terhadap prasarana dan sarana dalam pengelolaan kearsipan.
BAB III - PENETAPAN KEBIJAKAN KEARSIPAN
Pasal 10

Penetapan kebijakan dibidang perlindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, dimaksudkan untuk mengatur kriteria, tanggungjawab dan strategi terhadap perlindungan dan penyelamatan arsip.
BAB III - PENETAPAN KEBIJAKAN KEARSIPAN
Pasal 11

Penetapan kebijakan dibidang sosialisasi kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, dimaksudkan untuk
mengatur strategi pencapaian visi dan misi penyelenggaraan kearsipan.
BAB III - PENETAPAN KEBIJAKAN KEARSIPAN
Pasal 12

Penetapan kebijakan dibidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i, dimaksudkan untuk mengatur prinsip-prinsip kerjasama.
BAB III - PENETAPAN KEBIJAKAN KEARSIPAN
Pasal 13

Penetapan kebijakan dibidang pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j, dimaksudkan untuk mengatur dan menetapkan program dibidang penyelenggaraan kearsipan.
BAB IV - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 14

- (1) Pengelolaan arsip dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan keselamatan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya dalam rangka SKK dengan didasarkan pada sifat keterbukaan dan ketertutupan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pengelolaan arsip dilakukan terhadap:
- a. arsip dinamis; dan
- b. arsip statis.
- (3) Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip dan dilaksanakan oleh unit-unit kearsipan.
- (4) Pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
- (5) Pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip dan pengelola arsip statis dilaksanakan arsiparis.
- (6) Dalam melaksanakan pengelolaan arsip dinamis dan statis, arsiparis dibantu oleh tenaga yang memiliki pengetahuan dibidang kearsipan.
Bagian Kedua Pengelolaan Arsip Dinamis Paragraf 1 Umum
BAB IV - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 15

- (1) Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan:
- a. penciptaan arsip;
- b. penggunaan arsip;
- c. pemeliharaan arsip;
- d. penyusutan arsip.
- (2) Arsip dinamis terdiri atas:
- a. arsip aktif;
- b. arsip inaktif; dan
- c. arsip vital.
BAB IV - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 16

- (1) Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis diperlukan:
- a. tata naskah dinas;
- b. klasifikasi arsip;
- c. JRA; dan
- d. sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.
- (2) Tata naskah dinas, klasifikasi arsip, JRA dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dilingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata naskah dinas, klasifikasi arsip, JRA dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip pada pencipta arsip diluar Pemerintah Daerah ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 17

- (1) Tata naskah dinas mencakup pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
- (2) Tata naskah dinas digunakan untuk memenuhi autentisitas dan reliabilitas arsip.
BAB IV - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 18

- (1) Klasifikasi disusun berdasarkan pada analisis fungsi dan tugas pencipta arsip yang disusun secara logis, sistematis dan kronologis.
- (2) Klasifikasi arsip digunakan sebagai dasar pemberkasan, penataan dan mendukung akses, pemanfaatan arsip serta penyusutan arsip.
BAB IV - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan BUMD wajib memiliki JRA.
- (2) JRA digunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
- (3) JRA pada Pemerintah Daerah disusun oleh masing-masing pimpinan pencipta arsip yang dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
- (4) JRA pada BUMD disusun oleh masing-masing pimpinan BUMD yang dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
- (5) JRA terdiri atas JRA fasilitatif dan JRA substantif.
- (6) Penentuan retensi arsip pada JRA fasilitatif atau JRA substantif mengacu pada pedoman retensi arsip fasilitatif atau pedoman retensi arsip substantif.
BAB IV - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 20

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi melakukan asistensi dan bimbingan penyusunan JRA kepada pencipta arsip berdasarkan pedoman penyusunan JRA.
BAB IV - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai JRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 22

Klasifikasi keamanan dan akses arsip disusun sebagai dasar untuk menentukan keterbukaan dan kerahasiaan arsip dalam rangka penggunaan arsip dan informasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (1) Unit kearsipan wajib dibentuk pada setiap pencipta arsip.
- (2) Unit kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara berjenjang meliputi:
- a. unit kearsipan I dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- b. unit kearsipan II dilaksanakan oleh sekretariat/bagian yang menangani urusan tata usaha pada SKPD dan BUMD.
- (3) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi selain berfungsi sebagai Unit kearsipan I, juga berfungsi sebagai Unit kearsipan II selaku pencipta arsip.
BAB IV - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 24

- (1) Unit kearsipan II mengelola arsip inaktif dari unit pengolah.
- (2) Unit pengolah mempunyai tugas:
- a. penciptaan arsip;
- b. pemberkasan arsip aktif;
- c. pengelolaan, penyimpanan dan penyajian arsip aktif;
- d. pengelolaan arsip vital;
- e. pemindahan arsip inaktif ke unit kearsipan.
- (3) Unit pengolah melaporkan tugas dan tanggung jawab pengelolaan arsip aktif kepada pimpinan pencipta arsip melalui unit kearsipan II.
- (4) Pengelolaan arsip aktif menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolah dan dilaksanakan oleh arsiparis.
BAB IV - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 25

- (1) Unit kearsipan II memiliki tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungannya;
- b. mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi dalam rangka SKK dan SIKK;
- c. melaksanakan pemusnahan arsip di instansinya.
- (2) Unit kearsipan II memiliki fungsi :
- a. pengolahan arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungannya;
- b. pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi;
- c. pemusnahan arsip di lingkungan instansinya;
- d. penyerahan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
- e. pembinaan dan pengevaluasian dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.
BAB IV - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 26

Unit kearsipan dipimpin oleh seorang pejabat struktural yang memiliki kompetensi dibidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan.
- (1) Penciptaan arsip dilakukan oleh pencipta arsip dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Penciptaan arsip meliputi kegiatan mengatur dan mendokumentasikan proses:
- a. pembuatan arsip; dan
- b. penerimaan arsip.
- (3) Pembuatan arsip dilaksanakan berdasarkan tata naskah dinas untuk memenuhi autentitas dan reliabilitas arsip.
- (4) Pembuatan arsip dilaksanakan berdasarkan klasifikasi arsip untuk mengelompokkan arsip sebagai satu keutuhan informasi.
- (5) Pembuatan arsip dilaksanakan berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses dinamis untuk menentukan keterbukaan atau kerahasiaan arsip dalam rangka penggunaan arsip dan informasinya.
- (6) Pembuatan arsip harus didokumentasikan dengan cara diregistrasi.
- (7) Pendokumentasian pembuat arsip dilakukan oleh Arsiparis.
BAB IV - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 28

- (1) Arsip yang sudah diregistrasi harus didistribusikan kepada pihak yang berhak secara cepat, tepat, lengkap dan aman.
- (2) Unit pengolah dan unit kearsipan II bertanggung jawab terhadap pengendalian arsip yang didistribusikan sesuai kewenangannya.
- (3) Pendistribusian diikuti dengan tindakan pengendalian.
BAB IV - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 29

- (1) Penerimaan arsip wajib dilakukan oleh petugas yang berhak menerima.
- (2) Penerimaan arsip harus di dokumentasikan.
- (3) Pendokumentasian arsip dilakukan dengan cara registrasi.
- (4) Pendokumentasian arsip penerimaan arsip dilakukan oleh Arsiparis.
- (5) Arsip yang telah di dokumentasikan arsip wajib dipelihara dan disimpan.
Paragraf 4
- (1) Penggunaan arsip dinamis diperuntukan bagi kepentingan pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Ketersediaan dan autentisitas arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip.
- (3) Pimpinan unit pengolah bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan autentisitas arsip aktif.
- (4) Pimpinan unit kearsipan II bertanggung jawab terhadap ketersediaan arsip inaktif untuk kepentingan penggunaan internal pencipta arsip dan kepentingan publik, serta penggunaan informasi arsip dalam SIKK dan JIKK.
- (5) Penyediaan arsip untuk kepentingan akses arsip dinamis menjadi tanggung jawab kepala unit kearsipan II dan dilaksanakan oleh Arsiparis.
- (6) Penggunaan arsip dilaksanakan sesuai dengan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.
- (7) Mekanisme penggunaan arsip dan informasi arsip dinamis oleh pengguna dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
Paragraf 5
Pemeliharaan Arsip Dinamis
BAB IV - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 31

- (1) Pemeliharaan arsip dinamis dilakukan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip.
- (2) Pemeliharaan arsip dinamis meliputi:
- a. pemeliharaan arsip aktif;
- b. pemeliharaan arsip inaktif; dan
- c. pemeliharaan arsip vital.
- (3) Pemeliharaan arsip aktif menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolah.
- (4) Pemeliharaan arsip inaktif menjadi tanggung jawab kepala unit kearsipan II.
- (5) Pemeliharaan arsip vital dilaksanakan berdasarkan program arsip vital.
- (6) Pemeliharaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemberkasan;
- b. penataan; dan
- c. penyimpanan.
BAB IV - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 32

- (1) Pemeliharaan arsip vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), pada Pemerintah Daerah dan BUMD diintegrasikan ke dalam sistem pengelolaan arsip dinamis pada pencipta arsip.
- (2) Program arsip vital dilaksanakan dalam satu kesatuan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana.
- (3) Program arsip vital menjadi tanggung jawab pimpinan pencipta arsip.
- (4) Program arsip vital dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. identifikasi;
- b. perlindungan dan pengamanan; dan
- c. penyelamatan dan pemulihan.
BAB IV - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 33

- (1) Pemberkasan arsip dilakukan setelah arsip diregistrasi dan didistribusikan.
- (2) Arsip yang telah dilakukan pemberkasan arsip dinyatakan sebagai arsip aktif berdasarkan klasifikasi arsip.
- (3) Pemberkasan arsip aktif pada unit pengolah menghasilkan tersusunnya daftar arsip aktif.
- (4) Daftar arsip aktif terdiri atas :
- a. daftar berkas; dan
- b. daftar isi berkas.
- (5) Daftar berkas sekurang-kurangnya memuat metadata :
- a. unit pengolah;
- b. nomor berkas;
- c. kode klasifikasi;
- d. uraian informasi berkas;
- e. kurun waktu;
- f. jumlah; dan
- g. keterangan.
- (6) Daftar isi berkas sekurang-kurang memuat metadata :
- a. nomor berkas;
- b. nomor item arsip;
- c. kode klasifikasi;
- d. uraian informasi arsip;
- e. tanggal;
- f. jumlah; dan
- g. keterangan.
- (7) Pemberkasan arsip aktif dan pembuatan daftar arsip aktif menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolah dan dilaksanakan oleh Arsiparis.
- (8) Daftar arsip aktif disampaikan kepada unit kearsipan dalam rangka penyelenggaraan SIKK dan JIKK.
BAB IV - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 34

- (1) Penataan arsip inaktif pada unit kearsipan berdasarakan asas asal usul dan asas aturan asli serta dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pengaturan fisik arsip;
- b. pengolahan informasi arsip; dan
- c. penyusunan daftar arsip inaktif.
- (2) Daftar arsip inaktif sekurang-kurangnya memuat metadata:
- a. pencipta arsip;
- b. unit pengolah;
- c. nomor arsip;
- d. kode klasifikasi;
- e. uraian informasi arsip;
- f. kurun waktu;
- g. jumlah; dan
- h. keterangan.
- (3) Penataan arsip inaktif dan pembuatan daftar arsip inaktif menjadi tangung jawab kepala unit kearsipan II dan dilaksanakan oleh Arsiparis.
- (4) Daftar arsip inaktif disampaikan kepada unit kearsipan II dalam rangka SIKK dan JIKK.
BAB IV - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan BUMD membuat daftar arsip dinamis berdasarkan 2 (dua) katagori, yaitu:
- a. arsip terjaga; dan
- b. arsip umum.
- (2) Daftar isi arsip dinamis meliputi:
- a. daftar arsip aktif; dan
- b. daftar arsip inaktif.
- (1) Penyimpanan arsip dilakukan terhadap arsip aktif dan inaktif yang sudah didaftarkan dalam daftar arsip.
- (2) Penyimpanan arsip aktif menjadi tangung jawab pimpinan unit pengolah dan dilaksanakan oleh arsiparis.
- (3) Penyimpanan arsip inaktif menjadi tangung jawab kepala unit kearsipan II dan dilaksanakan oleh arsiparis.
- (4) Penyimpanan arsip aktif dan inaktif dilaksanakan untuk menjamin keamanan fisik dan informasi arsip selama jangka waktu penyimpanan arsip berdasarkan JRA.
BAB IV - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 37

- (1) Dalam rangka penggunaan dan pemeliharaan arsip dinamis dapat dilakukan alih media arsip.
- (2) Alih media arsip dilaksanakan dalam bentuk apapun sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Pencipta arsip membuat kebijakan alih media arsip meliputi :
- a. pengkopian;
- b. konversi;dan
- c. migrasi.
- (4) Arsip yang dialih mediakan tetap disimpan untuk kepentingan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Alih media dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. kondisi arsip; dan
- b. nilai informasi.
- (6) Alih media arsip dilegalisasi dengan autentikasi oleh pimpinan di lingkungan pencipta arsip dengan memberikan tanda tertentu yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan arsip hasil alih media.
- (7) Pelaksanaan alih media dilakukan dengan membuat berita acara yang disertai dengan daftar arsip.
- (8) Berita acara alih media arsip dinamis sekurang-kurangnya memuat:
- a. waktu pelaksanaan;
- b. tempat pelaksanaan;
- c. jenis media;
- d. jumlah arsip;
- e. keterangan proses alih media yang dilakukan;
- f. pelaksanaan; dan
- g. penandatanganan oleh pimpinan unit pengolah dan unit kearsipan.
- (9) Daftar arsip aktif dan inaktif yang dialih mediakan sekurangkurangnya memuat:
- a. nomor urut;
- b. jenis arsip;
- c. jumlah arsip;
- d. kurun waktu; dan
- e. keterangan.
- (10) Pimpinan unit kearsipan II melaporkan pelaksanaan alih media arsip aktif dan arsip inaktif kepada pimpinan pencipta arsip.
- (11) Arsip hasil alih media dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
- (1) Penyusutan arsip dinamis dilakukan oleh pencipta arsip berdasarkan JRA.
- (2) Penyusutan arsip meliputi kegiatan:
- a. pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan II;
- b. pemusnahan arsip yang telah habis retensi dan yang tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- c. penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
- (1) Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan II yang berada pada pencipta arsip menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolah.
- (2) Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan II dilaksanakan setelah melewati jangka waktu retensi aktifnya.
- (3) Pelaksanaan pemindahan arsip inaktif dilakukan dengan penandatangan berita acara dan dilampiri daftar arsip yang dipindahkan.
- (4) Berita acara pemindahan arsip inaktif ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah dan pimpinan unit kearsipan II.
- (5) Pemindahan arsip inaktif di lingkungan pencipta arsip dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk dan media arsip melalui kegiatan:
- a. penyeleksian arsip inaktif;
- b. pembuatan daftar arsip inaktif yang dipindahkan meliputi daftar berkas dan daftar isi berkas; dan
- c. penataan arsip inaktif yang akan dipindahkan.
BAB IV - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 40

- (1) Pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun dilakukan dari unit pengolah ke unit kearsipan II.
- (2) Pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun dipindahkan dari unit kearsipan II ke unit kearsipan I.
- (1) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, pada pencipta arsip menjadi tanggung jawab pimpinan pencipta arsip.
- (2) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap arsip yang:
- a. tidak memiliki nilai guna;
- b. telah habis masa retensinya dan berketerangan musnah berdasarkan JRA;
- c. tidak ada undang-undang yang melarang; dan
- d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara atau masih diperlukan untuk barang bukti suatu sengketa yang sedang berlangsung.
- (3) Dalam hal arsip belum memenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), retensinya ditentukan kembali oleh pimpinan pencipta arsip.
BAB IV - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 42

Prosedur pemusnahan arsip berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pembentukan panitia penilai arsip;
- b. penyeleksian arsip berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf a;
- c. pembuatan daftar arsip usul musnah oleh arsiparis di unit kearsipan II;
- d. penilaian oleh panitia penilai arsip;
- e. permintaan persetujuan dari pimpinan pencipta arsip;
- f. penetapan arsip yang akan dimusnahkan; dan
- g. pelaksanaan pemusnahan:
1. dilakukan secara total sehingga fisik dan informasi arsip musnah dan tidak dapat dikenali;
2. disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) pejabat dari unsur bagian hukum dan/atau unsur inspektorat; dan
3. disertai penandatanganan berita acara yang memuat data arsip yang dimusnahkan.
BAB IV - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 43

- (1) Pembentukan panitia penilai arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, ditetapkan oleh:
- a. pimpinan SKPD dan BUMD untuk pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun;
- b. kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi untuk pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurang kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Panitia penilai arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan penilaian arsip yang akan dimusnahkan.
- (3) Panitia penilai arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya memenuhi unsur:
- a. pimpinan unit kearsipan II sebagai ketua merangkap anggota;
- b. pimpinan unit pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan sebagai anggota; dan
- c. Arsiparis sebagai anggota.
- (4) Panitia penilai arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya memenuhi unsur:
- a. pimpinan unit kearsipan I sebagai ketua merangkap anggota;
- b. pimpinan unit kearsipan II yang arsipnya akan dimusnahkan sebagai anggota;
- c. pimpinan unit pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan sebagai anggota; dan
- d. arsiparis sebagai anggota.
BAB IV - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 44

- (1) Pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun pada SKPD dan BUMD dilaksanakan oleh pimpinan SKPD dan BUMD setelah mendapat:
- a. penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul musnah oleh arsiparis di unit kearsipan II;
- b. pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip;
- c. pertimbangan dari pimpinan unit pengolah;
- d. penetapan arsip yang akan dimusnahkan oleh pimpinan pencipta arsip;
- e. persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab SKPD dan BUMD.
- (3) Pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurang kurangnya 10 (sepuluh) tahun pada SKPD dan BUMD dilaksanakan oleh pimpinan SKPD dan BUMD setelah mendapat:
- a. penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul musnah oleh arsiparis di unit kearsipan I;
- b. pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip;
- c. pertimbangan dari pimpinan unit pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan;
- d. persetujuan dan penetapan dari kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- e. persetujuan tertulis dari Bupati; dan
- f. persetujuan tertulis dari Kepala ANRI.
- (4) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi tanggung jawab Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
- (5) Pencipta arsip wajib menyimpan arsip yang tercipta atas pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip sebagai arsip vital yang meliputi:
- a. keputusan pembentukan panitia penilai arsip;
- b. notulen rapat panitia penilai arsip pada saat melakukan penilaian;
- c. usulan dari panitia penilai Arsip mengenai arsip yang diusulkan musnah dan telah memenuhi syarat untuk dimusnahkan;
- d. keputusan pimpinan SKPD/BUMD/Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi tentang Penetapan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip/penetapan arsip yang akan dimusnahkan sesuai dengan kewenangannya;
- e. berita acara pemusnahan arsip; dan
- f. daftar arsip yang dimusnahkan.
BAB IV - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 45

- (1) Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dilakukan terhadap arsip yang:
- a. memiliki nilai guna kesejarahan;
- b. telah habis retensinya; dan/atau
- c. berketerangan dipermanenkan sesuai JRA pencipta arsip.
- (2) Penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan oleh SKPD dan BUMD.
- (3) Penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pencipta arsip.
BAB IV - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 46

- (1) Arsip statis yang diserahkan oleh pencipta arsip ke Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi harus autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan.
- (2) Dalam hal arsip statis yang diserahkan tidak autentik dan terpercaya, maka pencipta arsip wajib melakukan autentikasi.
- (3) Apabila pencipta arsip tidak melakukan autentikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi berwenang menolak penyerahan arsip statis.
- (4) Dalam hal arsip statis yang tidak diketahui penciptanya, autentikasi dilakukan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
BAB IV - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 47

- (1) Prosedur penyerahan arsip statis dilaksanakan sebagai berikut:
- a. penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah oleh arsiparis di unit kearsipan II;
- b. penilaian oleh panitia penilai arsip di SKPD dan BUMD terhadap arsip usul serah;
- c. pemberitahuan akan menyerahkan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip di SKPD dan BUMD kepada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi disertai dengan pernyataan dari pimpinan pencipta arsip, bahwa arsip yang akan diserahkan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan;
- d. verifikasi dan persetujuan dari Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- e. penetapan arsip yang akan diserahkan oleh pimpinan pencipta arsip di SKPD dan BUMD; dan
- f. Penyerahan arsip statis dari Pimpinan Pencipta Arsip di SKPD dan BUMD kepada Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dengan disertai berita acara dan daftar arsip yang diserahkan.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan format dan media arsip yang diserahkan.
- (3) Arsip yang tercipta dari pelaksanaan penyerahan arsip meliputi:
- a. keputusan pembentukan panitia penilai arsip di SKPD dan BUMD;
- b. notulen rapat panitia penilai arsip di SKPD dan BUMD pada saat melakukan penilaian;
- c. surat pertimbangan dari panitia penilai arsip di SKPD dan BUMD kepada pimpinan pencipta arsip di SKPD dan BUMD yang menyatakan bahwa arsip yang diusulkan untuk diserahkan dan telah memenuhi syarat untuk diserahkan;
- d. surat persetujuan dari Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- e. surat pernyataan dari pimpinan pencipta arsip di SKPD dan BUMD bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan;
- f. keputusan pimpinan pencipta arsip di SKPD dan BUMD tentang penetapan pelaksanaan penyerahan arsip statis/penetapan arsip yang akan diserahkan;
- g. berita acara penyerahan arsip statis; dan
- h. daftar arsip statis yang diserahkan.
- (4) Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disimpan oleh pencipta arsip dan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi serta diperlakukan sebagai arsip vital.
Pengelolaan Arsip Statis
Bagian Ketiga Paragraf 1
- (1) Dalam mengelola arsip statis, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. pengelolaan arsip inaktif yang retensinya sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- b. Pengelolaan arsip statis yang berskala daerah; dan
- c. Pembinaan kearsipan dilingkungan daerah.
- (2) Pengelolaan arsip statis meliputi:
- a. akuisisi arsip statis;
- b. pengelolaan arsip statis;
- c. preservasi arsip statis; dan
- d. akses arsip statis.
- (1) Akuisisi arsip statis hanya dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi melalui verifikasi secara langsung ataupun tidak langsung.
- (2) Prosedur akuisisi arsip statis dilaksanakan sebagai berikut:
- a. monitoring terhadap fisik arsip dan daftar arsip statis;
- b. melakukan verifikasi terhadap daftar arsip statis oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- c. menetapkan status arsip statis oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- d. persetujuan untuk menyerahkan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip di SKPD dan BUMD;
- e. penetapan arsip statis yang diserahkan oleh pimpinan pencipta arsip di SKPD dan BUMD; dan
- f. pelaksanaan serah terima arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip di SKPD dan BUMD kepada Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi disertai dengan berita acara dan daftar arsip statis yang diserahkan.
- (3) Pelaksanaan akuisisi arsip statis wajib dituangkan dalam berita acara serah terima dan daftar arsip statis dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dan pimpinan pencipta arsip di SKPD dan BUMD.
- (4) Berita acara serah terima arsip statis sekurang-kurangnya memuat:
- a. waktu serah terima;
- b. tempat;
- c. jumlah;
- d. tanggung jawab dan kewajiban para pihak; dan
- e. tanda tangan para pihak.
- (5) Daftar arsip statis sekurang-kurangnya memuat metadata sebagai berikut:
- a. pencipta arsip;
- b. nomor arsip;
- c. kode klasifikasi;
- d. uraian informasi arsip;
- e. kurun waktu;
- f. jumlah arsip; dan
- g. keterangan.
BAB IV - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 50

- (1) Dalam rangka penyelamatan arsip statis, Pemerintah Daerah melalui Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dapat memberi penghargaan atau imbalan kepada masyarakat.
- (2) Penghargaan diberikan kepada masyarakat yang memberitahukan keberadaan dan/atau menyerahkan arsip statis yang masuk dalam DPA kepada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
- (3) Imbalan diberikan kepada masyarakat yang menyerahkan arsip statis yang dimiliki atau dikuasai kepada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi yang pelaksanaannya dapat dilakukan berdasarkan perundingan.
- (4) Penghargaan dan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diberikan dalam bentuk:
- a. piagam;
- b. bantuan sarana kearsipan; dan/atau
- c. kompensasi berupa uang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan imbalan sebagaimana diatur pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
Pengolahan Arsip Statis
Pengolahan arsip statis dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi berdasarkan asal usul dan asas aturan asli serta standar deskripsi arsip statis.
BAB IV - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 52

- (1) Pengolahan arsip statis dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. menata informasi arsip statis;
- b. menata fisik arsip statis; dan
- c. penyusunan sarana bantu temu balik arsip statis.
- (2) Arsip statis pada saat diserahkan atau diakuisisi tidak dilengkapi dengan daftar arsip statis.
- (3) Sarana bantu temu balik meliputi:
- a. guide;
- b. daftar arsip statis;
- c. DPA melalui aplikasi atau software; dan
- d. inventaris arsip.
- (4) Daftar arsip statis yang dimuat dalam SIKK dan JIKK sekurang kurangnya memuat metadata informasi arsip:
- a. pencipta arsip;
- b. nomor arsip;
- c. kode klasifikasi;
- d. uraian informasi arsip;
- e. kurun waktu;
- f. jumlah arsip; dan
- g. keterangan.
Paragraf 4
Preservasi Arsip Statis
BAB IV - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 53

- (1) Preservasi arsip statis dilaksanakan dengan cara preventif dan kuratif oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi untuk menjamin keselamatan dan kelestarian arsip.
- (2) Preservasi arsip statis dilaksanakan dengan cara preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. penyimpanan;
- b. pengendalian hama terpadu;
- c. reproduksi; dan
- d. perencanaan terhadap bencana.
- (3) Preservasi arsip statis dilaksanakan dengan cara kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui perawatan arsip statis dengan memperhatikan keutuhan informasi yang dikandung arsip statis tersebut.
- (1) Akses arsip statis dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi bagi kepentingan pengguna arsip dalam rangka pendayagunaan dan pelayanan publik.
- (2) Akses arsip statis untuk pengguna arsip dijamin oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
- (3) Untuk menjamin kepentingan akses arsip statis, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi menyediakan sarana dan prasarana akses arsip statis.
- (4) Akses arsip statis dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip statis; dan
- b. sifat keterbukaan dan ketertutupan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Akses arsip statis dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.
- (6) Apabila akses arsip statis yang berasal dari pencipta arsip terdapat persyaratan tertentu, akses dilakukan sesuai dengan persyaratan dari pencipta arsip yang memiliki arsip tersebut.
Bagian Keempat
Autentikasi
Paragraf 1
Umum
BAB IV - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 55

- (1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi melakukan kegiatan alih media dalam rangka pelestarian dan pelayanan arsip statis.
- (2) Pelaksanaan alih media harus disertai dengan autentikasi dan dukungan pembuktian untuk menjamin keaslian arsip.
- (1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi menyediakan sarana dan prasarana alih media serta dapat menyediakan laboratorium untuk autentikasi arsip.
- (2) Alih media dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip nilai informasi, keamanan informasi, keselamatan kondisi fisik arsip, efisiensi, serta ketersediaan teknologi akses dan perawatannya.
BAB IV - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 57

- (1) Pelaksanaan alih media dilakukan dengan membuat berita acara dan daftar arsip yang akan dialih mediakan.
- (2) Berita acara alih media arsip statis sekurang-kurangnya memuat:
- a. waktu pelaksanaan;
- b. tempat pelaksanaan;
- c. jenis media;
- d. jumlah arsip yang dialih mediakan;
- e. keterangan tentang arsip yang dialih mediakan;
- f. keterangan proses alih media yang dilakukan;
- g. pelaksana; dan
- h. tanda tangan Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
- (3) Daftar arsip yang dialih mediakan sekurang-kurangnya memuat:
- a. pencipta Arsip;
- b. nomor urut;
- c. jenis arsip;
- d. jumlah arsip;
- e. kurun waktu; dan
- f. keterangan.
Paragraf 3 Autentikasi Alih Media
BAB IV - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 58

- (1) Hasil alih media arsip statis ditetapkan autentikasinya oleh Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dan menjadi alat bukti yang sah.
- (2) Dalam menetapkan autentikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dapat berkoordinasi dengan pihak yang mempunyai kemampuan dan kompetensi.
- (3) Sebelum penetapan autentikasi dilakukan pengujian terhadap isi, struktur, dan konteks arsip statis.
- (4) Pengujian dilakukan oleh:
- a. tim ahli;
- b. pihak yang memiliki kemampuan dan kompetensi; dan
- c. laboratorium.
- (5) Autentikasi dilaksanakan dengan memberikan tanda dan/atau pernyataan tertulis atau tanda lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (6) Pencipta arsip atau masyarakat di daerah dapat mengajukan permintaan autentikasi kepada Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
BAB V - PEMBINAAN KEARSIPAN
Pasal 59

Pembinaan kearsipan dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan dalam kerangka SKK dan SKN pada setiap pencipta arsip dan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sesuai dengan arah dan sasaran pembangunan nasional di bidang kearsipan.
BAB V - PEMBINAAN KEARSIPAN
Pasal 60

- (1) Pembinaan kearsipan di wilayah Daerah dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
- (2) Pembinaan kearsipan meliputi:
- a. koordinasi penyelenggara kearsipan di wilayah daerah;
- b. pemberian pedoman dan standar kearsipan;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi
- d. pelaksanaan kearsipan;
- e. sosialisasi;
- f. pendidikan dan pelatihan;
- g. perencanaan, penelitian, pengembangan pemantauan dan
- h. evaluasi; dan
- i. akreditasi dan sertifikasi.
- (3) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dan unit kearsipan II bertanggung jawab melakukan pembinaan internal dalam pengelolaan arsip aktif dilingkungan pencipta arsip secara berjenjang.
BAB V - PEMBINAAN KEARSIPAN
Pasal 61

Dalam rangka perlindungan kepentingan daerah dan hak-hak keperdataan rakyat, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi bekerjasama dengan instansi terkait melakukan pembinaan kearsipan terhadap lembaga swasta dan masyarakat yang melaksanakan kepentingan publik.
BAB V - PEMBINAAN KEARSIPAN
Pasal 62

- (1) Pengawasan kearsipan meliputi pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundangundangan.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh inspektorat.
- (3) Pengawasan atas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan BUMD dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal BUMD.
BAB VI - SIKK DAN JIKK
Pasal 65

- (1) Untuk meningkatkan manfaat arsip bagi kesejahteraan masyarakat, JIKK digunakan sebagai wadah layanan informasi kearsipan kepada pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Informasi kearsipan sekurang-kurangnya memuat metadata arsip meliputi:
- a. pencipta arsip;
- b. nomor arsip;
- c. kode klasifikasi;
- d. uraian informasi;
- e. kurun waktu;
- f. jumlah; dan
- g. keterangan.
BAB VII - SUMBER DAYA PENDUKUNG
Pasal 66

Sumber daya manusia kearsipan terdiri atas pejabat struktural bidang kearsipan, arsiparis dan fungsional umum dibidang kearsipan.
BAB VII - SUMBER DAYA PENDUKUNG
Pasal 67

- (1) Pejabat struktural dibidang kearsipan mempunyai kedudukan sebagai tenaga manajerial yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan dalam hal melakukan perencanaan, penyusunan program, pengaturan, pengendalian pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Arsiparis terdiri atas arsiparis Pegawai Negeri Sipil dan arsiparis non Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Arsiparis PNS merupakan pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi dibidang kearsipan yang diangkat dan ditugaskan
secara penuh dalam jabatan fungsional arsiparis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Arsiparis non PNS merupakan pegawai non PNS yang memiliki kompentensi di bidang kearsipan yang diangkat dan ditugaskan secara penuh melaksanakan kegiatan kearsipan di lingkungan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2
Kedudukan Hukum dan Kewenangan
BAB VII - SUMBER DAYA PENDUKUNG
Pasal 68

- (1) Arsiparis mempunyai kedudukan hukum sebagai tenaga profesional yang memiliki kemandirian dan independen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.
- (2) Fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menjaga terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan BUMD sesuai dengan kewenangannya;
- b. menjaga ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- c. menjaga terwujudnya pengelolaan arsip yang handal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga keamanan dan keselamatan arsip yang berfungsi untuk menjamin arsip-arsip yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
- e. menjaga keselamatan dan kelestarian arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. menjaga keselamatan aset daerah dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
- g. menyediakan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.
BAB VII - SUMBER DAYA PENDUKUNG
Pasal 69

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas, arsiparis mempunyai kewenangan:
- a. menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggung jawabnya oleh pengguna arsip apabila dipandang pengguna arsip dapat merusak keamanan informasi dan/atau fisik arsip;
- b. menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggung jawabnya oleh pengguna arsip yang tidak berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- c. melakukan penelusuran arsip pada pencipta arsip berdasarkan penugasan oleh pimpinan pencipta arsip atau Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penyelamatan arsip.
Pendidikan dan pelatihan kearsipan bertujuan:
- a. meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan semangat pengabdian untuk dapat melaksanakan tugas jabatan dibidang kearsipan;
- b. menciptakan sumber daya manusia kearsipan yang memenuhi persyaratan kompetensi dibidang kearsipan; dan
- c. menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas dibidang kearsipan.
BAB VII - SUMBER DAYA PENDUKUNG
Pasal 71

- (1) Pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis dalam jabatan yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab melakukan kearsipan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan dapat diselenggarakan secara berjenjang.
- (3) Pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan diikuti oleh:
- a. pegawai negeri sipil yang akan atau telah menduduki jabatan yang fungsi, tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan kegiatan kearsipan;
- b. pejabat struktural dibidang kearsipan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan dapat diikuti oleh pegawai BUMD.
Bagian Kedua Sarana dan Prasarana
BAB VII - SUMBER DAYA PENDUKUNG
Pasal 72

- (1) Pengelolaan arsip dilakukan dengan menggunakan sarana dan prasarana berdasarkan standar yang ditetapkan oleh ANRI.
- (2) Sarana dan prasarana meliputi:
- a. gedung;
- b. ruang; dan
- c. peralatan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi dan informasi.
- (3) Persyaratan sarana dan prasarana pada ayat (2) mengatur lokasi, konstruksi, tata ruang, persyaratan utilitas dan peralatan pengelolaan arsip.
- (1) Pendanaan penyelenggaraan kearsipan digunakan untuk:
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan kearsipan;
- b. pembinaan dan pengelolaan kearsipan;
- c. penelitian dan pengembangan;
- d. pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. penyediaan jaminan kesehatan;
- f. tunjangan profesi; dan
- g. penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan kearsipan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan kearsipan yang diselenggarakan oleh BUMD dialokasikan dalam anggaran BUMD.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 74
Pasal 75

Peran serta dalam pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
- a. menciptakan arsip atas kegiatan yang dapat mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban dalam rangka menjamin perlindungan hak-hak keperdataan dan hak atas kekayaan intelektual serta mendukung ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara; dan
- b. menyimpan dan melindungi arsip perseorangan,keluarga, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan masingmasing sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 74
Pasal 76

Peran serta dalam penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
- a. menyerahkan arsip statis kepada lembaga kearsipan;
- b. melaporkan kepada lembaga kearsipan apabila mengetahui terjadinya penjualan, pemusnahan, perusakan, pemalsuan, dan pengubahan arsip oleh SKPD/unit kerja dan BUMD tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- c. melindungi dan menyelamatkan arsip dan tempat penyimpanan arsip dari bencana alam, bencana sosial, perang, sabotase, spionase, dan terorisme melalui koordinasi dengan lembaga terkait.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 74
Pasal 77

Peran serta dalam penggunaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui pembudayaan penggunaan dan pemanfaatan arsip sesuai dengan prosedur yang benar.
BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 74
Pasal 78

Peran serta dalam penyediaan sumber daya pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan cara:
- a. menggalang dan/atau menyumbangkan dana untuk penyelenggaraan kearsipan;
- b. melakukan pengawasan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menjadi sukarelawan dalam pengelolaan dan penyelamatan arsip sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa arsip yang dimiliki daerah merupakan sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah serta memori kolektif yang mempunyai nilai dan artipenting dan strategis, antara lain dapat menyajikan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
Bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan Pemerintah Daerah dan hak-hak keperdataan masyarakat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, perlu adanya penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Bahwa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, maka penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu. Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu, perlu dibangun sistem kearsipan daerah, meliputi pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Sistem kearsipan daerah adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, sehingga sistem kearsipan daerah berfungsi menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh
dan terpercaya, serta mampu mengindentifikasikan keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi pada semua organisasi kearsipan. Untuk menunjang sistem kearsipan daerah, akan dibangun sistem informasi kearsipan Kabupaten Seluma dan jaringan informasi kearsipan Kabupaten Seluma, yang merupakan bagian dari sistem informasi kearsipan nasional dan jaringan informasi kearsipan nasional. Sistem informasi kearsipan Kabupaten Seluma merupakan suatu sistem informasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang dikelola Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Seluma yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan Kabupaten Seluma. Sedangkan jaringan informasi Kabupaten Seluma merupakan sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang akan digunakan sebagai wadah layanan informasi kearsipan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Seluma dan masyarakat Berdasar latar belakang sebagaimana tersebut diatas, serta sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan kearsipan.
PENJELASAN
Pasal 4

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. huruf d Cukup jelas. huruf e Cukup jelas. huruf f Cukup jelas. huruf g Yang dimaksud dengan perlindungan dan penyelamatan arsip adalah daerah menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip yang dinyatakan sebagai arsip milik daerah, baik terhadap arsip yang keberadaanya di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bahan pertanggungjawaban daerah dari kemungkinan kehilangan, kerusakan arsip yang disebabkan oleh faktor alam, biologi, fisika dan tindakan terorisme, spionase, sabotase, perang dan perbuatan vandalisme lainnya. Pelindungan dan penyelamatan dilakukan baik bersifat preventif maupun kuratif. huruf h Cukup jelas. huruf i Cukup jelas.

huruf jPendanaan yang dibutuhkan untuk Penyelenggaraan kearsipan bersumber dari APBD, bantuan luar negeri, dan/atau bantuan masyarakat.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas.

JRA fasilitatif adalah JRA yang berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi dari jenisjenis arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi fasilitatif antara lain keuangan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan, dan ketatausahaan. JRA substantif adalah JRA yang berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi dari jenis-jenis arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi substantif setiap pencipta arsip sesuai dengan fungsi dan tugasnya.```
PENJELASAN
Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 20

```Cukup jelas.```
PENJELASAN
Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 28 Ayat (1)

```Yang dimaksud dengan registrasi adalah tindakan pencatatan terhadap penciptaan arsip yangmerupakan bagian dari tahapan kegiatan pengurusan surat.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Yang dimaksud dengan tindakan pengendalian adalah suatu sarana pencatatan yang dilakukan untuk mengetahui posisi dan tindak lanjut dari arsip yang telah didistribusikan. Dilakukan oleh unit pengolah dan unit kearsipan sesuai kewenangan baik dengan sarana manual maupun elektronik. Tindakan pengendalian merupakan bagian tahapan dari kegiatan pengurusan surat.
PENJELASAN
Pasal 30

Ayat (1)

Penggunaan arsip dinamis dilakukan untuk memenuhi kepentingan dalam kegiatan perencanaan, pengambilan keputusan, layanan kepentingan publik, perlindungan hak, atau penyelesaian sengketa Tanggung jawab terhadap autentisitas arsip yang dibuat dibuktikan dengan cara pemberian tanda tangan atau paraf oleh pejabat yang berwenang.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 34

Ayat (1)

Pengaturan fisik, pengolahan informasi arsip, dan penyusunan daftar arsip inaktif dimaksudkan untuk memudahkan penemuan kembali.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 36

Ayat (1)

Ayat (2)Penyimpanan arsip aktif dilakukan pada sentral arsip aktif atau central file sebagai tempat penyimpanan arsip aktif yang dirancang untuk penyimpanan arsip secara efisien, efektif, dan aman.Ayat (3)Penyimpanan arsip inaktif dilakukan pada sentral arsip inaktif atau records center sebagai tempat penyimpanan arsip inaktif pada bangunan yang dirancang untuk penyimpanan arsip.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 37

Ayat (1)

Alih media arsip dalam rangka pemeliharaan arsip dinamis dimaksudkan untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan keutuhan arsip yang dialih mediakan.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.Yang dimaksud dengan memberikan tanda tertentu adalah memberikan paraf atau tanda tangan secara manual atau elektronik terhadap arsip hasil alih media.Ayat (7)Cukup jelas.Ayat (8)Cukup jelas.Ayat (9)Cukup jelas.Ayat (10)Cukup jelas.Ayat (11)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.huruf aCukup jelas.huruf bCukup jelas.huruf cCukup jelas.huruf dBahwa arsip yang akan di musnahkan tidak berkaitan dengan perkara yang masih dalam proses hukum.
PENJELASAN
Pasal 42

huruf a

Cukup jelas.huruf bYang dimaksud dengan penyeleksian arsip adalah kegiatan penilaian untuk memastikan bahwa arsip yang diusulkan musnah tidak memiliki nilai guna, telah habis retensinya dan berketerangandimusnahkan berdasarkan JRA, tidak ada peraturan yang melarang dan tidak berkaitan dengan perkara yang masih dalam proses huruf cCukup jelas.huruf dCukup jelas.huruf eCukup jelas.huruf fCukup jelas.huruf gCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 47

Ayat (1)

huruf aCukup jelas.huruf bCukup jelas.huruf cCukup jelas.Yang dimaksud pernyataan dari pimpinan pencipta arsip adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa arsip yang diserahkan adalah asli. Apabila yang diserahkan berupakopi arsip, pimpinan pencipta arsip menjamin dengan membuat surat pernyataan bahwa kopi arsip sesuai naskah asli. Verifikasi dilakukan oleh lembaga kearsipan untuk menentukan bahwa arsip yang diserahkan adalah arsip statis huruf dCukup jelas.huruf eCukup jelas.huruf fCukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.## huruf aYang dimaksud dengan guide adalah sarana bantu penemuan arsip statis berupa uraian informasi mengenai khasanah arsip statis yang tersimpan baik secara keseluruhan maupun tematis di lembaga kearsipan.## huruf bYang dimaksud dengan 'daftar arsip statis' adalah sarana bantu penemuan arsip statis berupa uraian deskripsi informasi yang sekurang-kurangnya memuat nomor arsip, bentuk redaksi, isi ringkas, kurun waktu penciptaan, tingkat perkembangan, jumlah, dan kondisi arsip.## huruf cCukup jelas.## huruf dYang dimaksud dengan 'inventaris arsip' adalah sarana bantu penemuan kembali arsip statis berupa uraian deskripsi informasi yang disusun berdasarkan skema pengaturan arsip yang dilengkapi dengan sejarah dan fungsi/peran pencipta arsip, riwayat arsip, sejarah penataan arsip, tanggung jawab teknis penyusunan, indeks, daftar istilah asing, struktur organisasi untuk arsip kelembagaan atau riwayat hidup untuk arsip perseorangan, dan konkordan (petunjuk perubahan terhadap nomor arsip pada inventaris arsip yang lama ke dalam inventaris arsip yang baru.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan 'kemandirian' adalah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya arsiparis berpegang pada kompetensi yang dimilikinya. Yang dimaksud dengan 'independen' adalah bebas dari pengaruh pihak manapun dalam melaksanakan kewenangannya berdasarkan pada kaidah-kaidah kearsipan dan ketentuan peraturan perundangundangan.
PENJELASAN
Pasal 69

huruf a

Cukup jelas.huruf bCukup jelas.huruf cYang dimaksud dengan 'penugasan oleh pimpinan pencipta arsip atau kepala lembaga kearsipan'adalah penugasan sesuai dengan wilayah kewenangan lembaga yang dimiliki oleh masingmasing pimpinan lembaga pencipta atau lembaga kearsipan.
PENJELASAN
Pasal 72

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)Standar sarana berupa bangunan gedung penyimpanan arsip dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.Ayat (3)Gedung, ruangan, dan peralatan digunakan untuk mengelola arsip dinamis maupun arsip statis dalam berbagai bentuk dan media, seperti: penyimpanan arsip aktif, penyimpanan arsip inaktif, penyimpanan arsip statis, peralatan kearsipan, gedung penyimpanan arsip, penyimpanan arsip vital, penyelamatan arsip, dan sistem jaringan informasi dan komunikasi.
PENJELASAN
Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77 Cuksup jelas. Pasal 78 Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 80 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR : 8