Unknown Unknown Nomor 4 Tahun 2016
Tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021
Berlaku: 10 Agustus 2016
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang memerlukan perencanaan pembangunan jangka menengah demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
- c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG dan
BUPATI SINTANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sintang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sintang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, antara lain unsur DPRD, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) / Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), tokoh masyarakat, pengusaha/investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Sintang, Pemerintahan Desa, dan Kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
9. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2026.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sintang, RPJPD Provinsi Kalimantan Barat serta memperhatikan RPJMN.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
14. Rencana Stategis SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk Periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) Tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rencana program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati oleh DPRD.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
23. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
24. Kerangka regulasi adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
25. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
26. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menyeluruh serta menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
27. Visi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan diinginkan pada akhir periode perencanaan.
28. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
29. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
30. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
31. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
32. Kegiatan prioritas adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan dan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau keseluruhan dari sumber daya tersebut, sebagai masukan ( input ) atau menghasilkan keluaran ( output ) dalam bentuk barang/jasa.
33. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahuntahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang disetujui untuk setiap program kegiatan.
34. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
35. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran kuantitas dan kualitas yang terukur.
36. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
37. Potensi lokal adalah kemampuan/kekuatan/daya yang dimiliki oleh suatu daerah/tempat yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan manfaat/keuntungan bagi daerah tersebut.
38. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah bentuk usaha kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat baik berupa perdagangan, kerajinan, dan lain-lain.
39. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
40. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
41. Keluaran ( output ) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
42. Hasil ( outcome ) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
43. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.
44. Forum SKPD Kabupaten adalah merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Kabupaten.
45. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan pemanfaatan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
46. Provinsi adalah provinsi yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
47. Kabupaten adalah kabupaten yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
48. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Sintang hasil pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan langsung pada tahun 2015.
- (2) RPJMD Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
- a. Unit Kerja dalam menyusun Renstra SKPD;
- b. Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menyusun RKPD;
- c. Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menyusun KUA.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:
- a. menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien, dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati dengan memperhatikan arah RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Sintang;
- b. sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menyusun Renstra SKPD, RKPD, serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam musrenbang daerah secara berjenjang.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

Penetapan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, bertujuan untuk:
- a. terjabarnya visi, misi, agenda pembangunan dan program Bupati/Wakil Bupati ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
- b. menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan dana yang bersumber baik dari APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maupun Sumber dana lainnya;
- c. mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi pembangunan, baik antar SKPD, maupun antar Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat;
- d. tersedianya tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- e. terciptanya iklim pemerintahan yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
- f. mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Sintang, swasta, dan masyarakat.
BAB III - RUANG LINGKUP, PRINSIP, DAN SISTEMATIKA
Pasal 5

Ruang lingkup dari RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, meliputi:
- a. visi, misi, dan program kepala daerah;
- b. arah kebijakan keuangan daerah;
- c. strategi pembangunan daerah;
- d. kebijakan umum;
- e. program SKPD;
- f. program lintas SKPD;
- g. program kewilayahan;
- h. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif;
- i. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
BAB III - RUANG LINGKUP, PRINSIP, DAN SISTEMATIKA
Pasal 6

- (1) Visi, misi, dan program kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah terpilih.
- (2) Arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- (3) Strategi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
- (4) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD.
- (5) Program SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD yang memuat indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.
- (6) Program lintas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, merupakan program yang melibatkan lebih dari satu SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan termasuk indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.
- (7) Program kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, merupakan program pembangunan daerah untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan, dan keberlanjutan pembangunan antar wilayah/antar kawasan dalam kecamatan di wilayah kabupaten atau antar kabupaten di wilayah provinsi atau dengan provinsi lainnya berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
- (8) Rencana kerja dalam kerangka regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, merupakan dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- (9) Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, dengan dilengkapi jumlah pagu indikatif berdasarkan prakiraan maju dan sumber pendanaannya, untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.
BAB III - RUANG LINGKUP, PRINSIP, DAN SISTEMATIKA
Pasal 7

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dirumuskan secara:
- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan; dan
- i. berwawasan lingkungan.
BAB III - RUANG LINGKUP, PRINSIP, DAN SISTEMATIKA
Pasal 8

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, dirumuskan dengan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional;
- b. dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masingmasing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Sintang, sesuai dinamika perkembangan Kabupaten Sintang dan Nasional.
BAB III - RUANG LINGKUP, PRINSIP, DAN SISTEMATIKA
Pasal 9

- (1) RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
2. BAB I PENDAHULUAN
3. 1.1 Latar Belakang
4. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
5. 1.3 Hubungan Antar Dokumen
6. 1.4 Sistematika Penulisan
7. 1.5 Maksud dan Tujuan
BAB IV - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 10

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sintang bertujuan untuk mewujudkan:
- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional;
- c. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
- d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- e. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikatorindikator kinerja yang telah ditetapkan.
BAB IV - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 yang secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.
- (2) Kepala Bappeda wajib melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
BAB IV - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 12

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
- c. evaluasi terhadap hasil RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.
BAB V - INDIKATOR KINERJA DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS
Pasal 13

Indikator Kinerja Daerah pada RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 20162021 adalah:
- a. Indikator Cerdas, yang memprioritaskan pada peningkatan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan, peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan, dan peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan;
- b. Indikator Sehat, memprioritaskan pada revitalisasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan peningkatan kemitraan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kesehatan;
- c. Indikator Maju, memprioritaskan pada peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah, serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup;
- d. Indikator Religius, memprioritaskan pada peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat, peningkatan toleransi antar umat beragama, dan pembangunan dan/atau rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama;
- e. Indikator Sejahtera, memprioritaskan pada pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi dan pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar; dan
- f. Indikator Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, memprioritaskan pada peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan penyederhanaan berbagai peraturan daerah serta reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
BAB V - INDIKATOR KINERJA DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS
Pasal 14

- (1) Indikator Kinerja Daerah merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
- (2) Penetapan Indikator Kinerja Daerah dan capaian sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional, dengan memperhitungkan pendanaan dan waktu pencapaian.
BAB V - INDIKATOR KINERJA DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS
Pasal 15

- (1) Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut:
| NO. | | SASARAN CAPAIAN KINERJA | SASARAN CAPAIAN KINERJA |
|-------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| | INDIKATOR KINERJA | Kondisi Awal 2015 | Kondisi Akhir 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | CERDAS | | |
| | a. Rata-rata lama sekolah | 6,63 | 8,00 |
| | b. Tingkat partisipasi sekolah | 97,35 | 99,15 |
| 2. | SEHAT | | |
| | a. | Angka harapan hidup 70,95 | 72,45 |
| | b. Angka kelangsungan | hidup bayi 970 | 980 |
| | c. Proporsi tenaga | kesehatan terhadap 109,49 | 118,00 |
| | d. Angka gizi buruk (%) | 2,96 | 2,00 |
| | e. Ketersediaan sarana | dan prasarana 5,05 | 5,33 |
| 3. | MAJU | | |
| | a. | Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 90 | 100 |
| | b. Persentase rumah | tangga yang 4,5 | 6,6 |
| | c. Persentase penanganan | sampah (%) 60 | 85 |
| | d. Proporsi panjang | jaringan jalan dalam 25,92 | 60,18 |
| | e. Rasio jaringan irigasi | dalam kondisi 48,67 | 50,89 |
| 4. | RELIGIUS | | |
| | a. Pemahaman agama | pada pemeluk Baik | Baik |
| | b. Toleransi antar pemeluk | agama Baik | Baik |
| | c. Rasio rumah ibadah | per 1.000 1 : 4,00 | 1 : 4,25 |
| 5. | SEJAHTERA | SEJAHTERA | | |
|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|---------|
| | a. | Pertumbuhan ekonomi | 5,6 | 6,9 |
| | b. | Pertumbuhan PDRB | 5,30 | 6,04 |
| | c. | Laju Inflasi Kabupaten | 6,95 | 6,80 |
| | d. | PDRB Perkapita | 28 Jt | 37,8 Jt |
| | e. | Persentase Koperasi dan UMKM Aktif | 67,35 | 68,10 |
| | f. | Ketersediaan pangan utama | 97 | 100 |
| | g. | Indeks gini | 0,32 | 0,30 |
| | h. | Persentase Jumlah Penduduk Miskin | 9,11 | 7,21 |
| | i. | Tingkat pengangguran terbuka | 3,06 | 2,99 |
| | j. | Nilai IPM | 64,00 | 69,00 |
| 6. | TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK | TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK | | |
| | a. | Penetapan APBD tepat waktu | Ya | Ya |
| | b. | Opini WTP dari BPK | Ya | Ya |
| | c. | Penegakan Perda | 44 | 56 |
| | d. | Tingkat penyelesaian pelanggaran keamanan dan ketertiban | 70% | 85% |
- (2) Uraian lebih lanjut dan rinci mengenai Indikator Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal 10 Agustus 2016
BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO
Diundangkan di Sintang pada tanggal 10 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
YOSEPHA HASNAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 NOMOR 4