PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 4 Tahun 2007
Tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
Berlaku: 16 April 2007
N/A
Preamble

Menimbang : a.
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Badan Perwakilan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa, dipandang sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berhubungan dengan itu dalam rangka mewujudkan wahana Demokrasi di desa yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Mengingat
: 1.
Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI Dan BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).
BAB II - PEMBENTUKAN DAN PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 2

Dalam rangka mewujudkan wahana demokrasi di desa yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka di tiap desa dibentuk BPD.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 3

- (1). Satu bulan sebelum berakhirnya masa kerja BPD, desa mengadakan musyawarah pemilihan anggota BPD dengan difasilitasi oleh Camat.
- (2). Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang dipilih berdasarkan perwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah.
- (3). Musyawarah pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh para Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh agama, pemangku adat, golongan profesi, para ketua Rukun Tetangga dan pemuka masyarakat lainnya yang ada di desa;
- (4). Mekanisme musyawarah dan mufakat adalah :
- a. musyawarah dipimpin oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk sebagai fasilitator.
- b. musyawarah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota musyawarah yang ada dalam daftar undangan.
- c. apabila tidak tercapai mufakat maka dilaksanakan voting suara secara tertutup.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 4

Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk desa yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. jujur dan adil.
- d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang menghianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- e. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurangkurangnya 1 (satu) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Kepentingan Kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- f. bisa membaca dan menulis.
- g. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun.
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
- i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dan atau tidak pernah dijatuhi hukuman adat.
- j. mengenal Desanya dan dikenal oleh masyarakat Desa setempat.
- k. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 5

- (1). Hasil Permusyawaratan Pemilihan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan permusyawaratan harus dilaporkan oleh camat atau fasilitator yang ditunjuk kepada Bupati Muaro Jambi untuk mendapatkan pengesahan dengan Keputusan Bupati.
- (2). Paling lambat 30 hari setelah pengesahan, Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik anggota BPD.
- (3). Sebelum memangku jabatan, BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut:
- ' Demi Allah Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajibankewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstistusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah dan Desa '
BAB II - PEMBENTUKAN DAN PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 6

Masa keanggotaan BPD ditetapkan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dicalonkan atau dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa keanggotaan berikutnya.
BAB III - KEDUDUKAN DAN FUNGSI BPD
Pasal 7

- (1). BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (2). BPD kedudukannya sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa.
BAB III - KEDUDUKAN DAN FUNGSI BPD
Pasal 8

- (1). BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2). Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.
BAB IV - WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN BPD
Pasal 9

- (1). BPD mempunyai wewenang :
- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Menyusun tata tertib BPD;
- (2). Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Tata Tertib BPD.
BAB IV - WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN BPD
Pasal 10

- (1). BPD mempunyai hak :
- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa
- b. Menyatakan pendapat.
- (2). Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.
BAB IV - WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN BPD
Pasal 11

- (1). Anggota BPD mempunyai hak :
- a. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;
- e. Memperoleh tunjangan sesuai dengan kemampuan desa.
- (2). Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.
BAB IV - WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN BPD
Pasal 12

Anggota BPD mempunyai kewajiban:
- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- f. Memproses pemilihan kepala desa;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga/instansi terkait.
Alat kelengkapan BPD terdiri dari :
- a. Pimpinan BPD
- b. Bidang-bidang
- c. Panitia-panitia
BAB IV - WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN BPD
Pasal 15

- (1). Pimpinan BPD terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris.
- (2). Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus untuk itu.
- (3). Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
BAB IV - WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN BPD
Pasal 16

- (1). Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri dari:
- a. Bidang Pemerintahan.
- b. Bidang Pembangunan.
- c. Bidang Kemasyarakatan.
- (2). Jumlah anggota tiap Bidang disesuaikan dengan jumlah anggota BPD.
BAB IV - WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN BPD
Pasal 17

- (1). Panitia-panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dapat terdiri dari Panitia anggaran dan atau panitia khusus.
- (2). Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
BAB V - KEANGGOTAAN DAN ALAT KELENGKAPAN BPD
Pasal 18

KEANGGOTAAN DAN ALAT KELENGKAPAN BPD
BAB V - KEANGGOTAAN DAN ALAT KELENGKAPAN BPD
Pasal 13

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah dan kemampuan keuangan desa yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 anggota
- b. 1501 sampai dengan 2500 jiwa, 7 anggota
- c. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 9 anggota
- d. lebih dari 3000 jiwa, 11 anggota
BAB V - KEANGGOTAAN DAN ALAT KELENGKAPAN BPD
Pasal 14

- (1). BPD mengadakan rapat atas prakarsa sendiri atau atas permintaan kepala desa secara berkala sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun.
- (2). BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
- (3). Rapat-rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu perdua) dari jumlah anggota BPD dan Keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan Keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang hadir.
- (5). Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (6). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan peraturan tata tertib BPD atau atas kesepakatan Pimpinan BPD.
BAB V - KEANGGOTAAN DAN ALAT KELENGKAPAN BPD
Pasal 19

Rapat-rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan peraturan tata tertib BPD atau atas kesepakatan Pimpinan BPD.
BAB V - KEANGGOTAAN DAN ALAT KELENGKAPAN BPD
Pasal 20

Rapat tertutup BPD dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai:
- a. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa
- b. usulan pengangkatan kepala desa.
- c. pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa
- d. menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Anggaran BPD
- e. penetapan peraturan desa
- f. pinjaman dan pembebanan pemerintahan desa
- g. badan Usaha Milik Desa
- h. perkara perdata yang melibatkan pemerintahan desa
- i. kebijakan tata ruang
- j. hal-hal lain yang bersifat membebani, membuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat.
BAB VII - LARANGAN ANGGOTA BPD
Pasal 21

- (1). Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa.
- (2). Pimpinan dan Anggota BPD:
- a. Sebagai pelaksana proyek desa;
- b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. Menyalahgunakan wewenang; dan
- e. Melanggar sumpah/janji jabatan.
BAB VIII - KEDUDUKAN KEUANGAN BPD
Pasal 22

- (1). Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2). Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
BAB IX - PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD, PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD ANTAR WAKTU
Pasal 23

Keanggotaan BPD berhenti karena:
- a. meninggal dunia
- b. atas permintaan sendiri
- c. masa keanggotaannya telah berakhir dan telah dilantik anggota Badan Permusyawaratan Desa yang baru
- d. diberhentikan karena melanggar sumpah jabatan
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dimasyarakat desa.
BAB IX - PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD, PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD ANTAR WAKTU
Pasal 24

- (1). Terhadap anggota BPD yang berhenti atau yang diberhentikan sebelum masa keanggotaannya berakhir dapat diadakan penggantian anggota BPD.
- (2). Masa keanggotaan bagi anggota BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3). Penggantian anggota BPD sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipilih dari calon yang pernah diajukan melalui musyawarah.
- (4) Paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah anggota BPD berhenti, anggota BPD pengganti antar waktu harus segera diusulkan oleh pimpinan BPD melalui camat kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (5). Tata cara penggantian anggota BPD lebih lanjut diatur dalam tata tertib BPD.
BAB IX - PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD, PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD ANTAR WAKTU
Pasal 25

- (1). Apabila Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, dapat diadakan penggantian Pimpinan.
- (2). Penggantian Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadakan dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus untuk memilih Pimpinan BPD yang akan diganti.
- (3). Masa jabatan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah masa jabatan sisa waktu yang belum dijalani oleh Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (4) Paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan jabatan pimpinan BPD antar waktu dilaksanakan, maka pimpinan BPD segera melaporkan kepada Bupati untuk disahkan dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
BAB X - TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA BPD
Pasal 25

- (1). Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2). Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3). Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari.
BAB XI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27

- (1). Peraturan tata tertib BPD ditetapkan dalam Keputusan BPD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuk dan dilantiknya keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa, dinyatakan tidak berlaku lagi
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 16 April 2007
BUPATI MUARO JAMBI,
dto
H. BURHANUDDIN MAHIR
Diundangkan di Sengeti pada tanggal 20 April 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, Pelaksana Tugas, dto
H. ABDUL LATIEF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 4 SERI E NOMOR 4