PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 10 Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Berlaku: 10 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan peningkatan pelayanan guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa beberapa ketentuan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perlu diubah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 320);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 07 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2007 Nomor 07).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
dan
WALIKOTA JAMBI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG
Menetapkan : ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
PASAL I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2007 Nomor 7 Seri C Nomor 1) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 20, angka 27 diubah dan angka 1, angka 32 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagi berikut :
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Dihapus.
2. Daerah adalah daerah Kota Jambi.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Jambi.
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Jambi.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Jambi di bawah Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
18. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Jambi.
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTPel, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
21. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
22. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah hukum Kota Jambi dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundangundangan.
23. Izin Tinggal Tetap adalah Izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah hukum Kota Jambi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
25. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
26. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya didasarkan pada Peraturan Perundangundangan.
27. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di kelurahan.
28. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan tehnologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
29. Data Pribadi adalah data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
30. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
31. Gratis adalah tidak dikenakan biaya.
32. Dihapus.
33. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan Pasal 4 huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Walikota dengan kewenangan meliputi :
- a. koordinasi penyelenggaraaan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- f. penyajian data kependudukan berskala kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintaan dalam negeri; dan
- g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 5

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
- a. mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
- f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 18

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana sesuai domisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
5. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (3) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 19

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang melampaui waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Dihapus
- (3) Terhadap pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 30

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT sesuai domisili penduduk atau oleh keluarganya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 33

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
8. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 34

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan kutipan Akta Perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan Anak.
9. Ketentuan Pasal 42 ayat (2) ditambah 4 (empat) huruf, yakni huruf bb, cc, dd dan ee. Serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 42

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor aktar perceraian/surat cerai;
29. aa. tanggal perceraian;
30. bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tandatangan;dan
33. ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri, antara lain untuk pemanfaatan :
- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi: dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
10. Ketentuan Pasal 48 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 48

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dihapus.
- (3) KTP-el sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggl Tetap berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat berpergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
11. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 49

- (1) Masa berlaku KTP-el untuk :
- a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
- b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa belakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepeda Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau pengantian.
- (3) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
12. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 50

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarga KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
13. Ketentuan Pasal 51 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 51

- (1) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
- a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah ; atau
- b. penduduk yang lahir pada tahun genap latar belakang pas foto berwarna biru.
- (2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.
- (3) Blanko KTP-el dengan menggunakan bahan dasar :
14. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :
- a. PET : Polyethylene Terephthalate;
- b. PETF : Poolyethylene Terephthalate Film;
- c. PETG : Polyethylene Terephtalate Glycol atau; dan
- d. PC : Polycarbonate
N/A
Pasal 55

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :
- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
- a. jenis peristiwa penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mangalami peristiwa penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil.
15. Diantara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1(satu) Pasal, yakni Pasal 56.A
N/A
Pasal 56

.A
Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.
16. Pasal 62 Dihapus
17. Pasal 63 Dihapus
18. Pasal 64 Dihapus
19. Pasal 65 Dihapus
20. Pasal 66 Dihapus
21. Pasal 67 Dihapus
22. Pasal 68 Dihapus
23. Pasal 69 Dihapus
24. Pasal 70 Dihapus
25. Pasal 71 Dihapus
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.
Ditetapkan di Jambi pada tanggal,14 September 2016
WALIKOTA JAMBI,
SYARIF FASHA
Diundangkan di Jambi pada tanggal,14 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, ttd
DARU PRATOMO
LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : (10/2016)
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI
EDRIANSYAH, SH., MM Pembina NIP.19720614 199803 1 005