PP Unknown Nomor 06 Tahun 2010
Tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA.
Berlaku: 06 TAHUN 2010
N/A
Preamble

Menimbang :
- Mengingat :
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 06 TAHUN 2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 06 TAHUN 2010
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan Perkembangan Perekonomian serta Meningkatkan Pendapatan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memanfaatkan Kekayaan Daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
dan
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA.
BAB 1 KETENTUAN UMUM
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah upaya meningkatkan efiesiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan Tanah dan atau Bangunan serta kekayaan lainnya dimiliki Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau Daerah dan/atau Swasta bertujuan untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Masyarakat dan Penyerapan Tenaga Kerja.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Miliki Pemerintah/Daerah/Swasta dilaksanakan berdasarkan prinsipprinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.
BAB III - BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah pada Badan usaha Milik Pemerintah/Daerah/Swasta dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. Pendirian Perseroan;
- b. Pembelian Saham;
- c. Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha;
- d. Penempatan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.
BAB III - BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau Daerah dan/atau Swasta.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan atau barang Milik Daerah yang dapat dinilai dengan uang.
- (3) Penyertaan Modal Daerah selain dalam bentuk uang dan barang dapat berupa pembelian saham.
BAB IV - TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 6

- (1) Setiap melakukan penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pendirian perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1), diadakan kesepakatan bersama atau perjanjian antara Bupati dengan Pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Perseroan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama dan atau Naskah Perjanjian Bersama.
- (3) Dalam Naskah Nota Kesepakatan Bersama dan atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi pokok :
- a. Identitas masing-masing pihak;
- b. Jenis dan nilai modal saham para pihak;
- c. Bidang usaha;
- d. Perbandingan modal;
- e. Hak dan kewajiban para pihak;
- f. Sanksi;
- g. Lain-lain yang dianggap perlu,
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemudian dibentuk perseroan dengan Akte Notaris.
- (5) Bupati dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama dengan para Pihak Ketiga mendirikan Perseroan.
- (6) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Kekayaan Daerah yang disertakan dalam perseroan merupakan kekayaan yang dipisahkan.
Bagian Kedua Pembelian Saham
BAB IV - TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 7

- (1) Pernyertaan Modal Daerah dalam bentuk pembelian saham, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan terhadap proposal yang disampaikan Pihak Ketiga oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembelian Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Pembelian Saham dimaksud benar-benar dapat Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah dan /atau Peningkatan Pendapatan Daerah.
- (3) Hasil Kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk pembelian saham pada pihak ketiga.
- (4) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati menyetujui pembelian saham, dananya terlebih dahulu dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB IV - TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 8

- (1) Untuk mengadakan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga oleh Bupati dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada DPRD, kemudian dibuat perjanjian bersama bersyarat antara Bupati dan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian.
- (2) Berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Tempat Usaha yang ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
Bagian Ketiga Penempatan Modal Daerah pada BUMD
BAB IV - TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 9

- (1) Penempatan Modal Daerah dalam bentuk uang, dananya dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penempatan Modal Daerah berbentuk barang sebagai modal dalam pembentukan perseroan dan dalam mempersiapkan perjanjian Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 perlu dilaksanakan penelitian dan atau penentuan Nilai Barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain.
- (3) Untuk penelitian dan/atau Penentuan Nilai Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk panitia yang terdiri dari unsur-unsur :
- a. Satuan Kerja Membidangi Pendapatan Daerah, Pengelola Keuangan Daerah dan Pengelola Barang Daerah;
- b. Bagian Hukum;
- c. Bagian yang membidangi Administrasi Perekonomian;
- d. Kantor Pertanahan/BPN;
- e. Unsur Tenaga Ahli/Konsultan.
- (4) Satuan Kerja yang membidangi Investasi Daerah dan Pendapatan Daerah melakukan perencanaan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha penyertaan modal pada pihak ketiga dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah.
Bagian Keempat Besaran Penyertaan Modal
BAB IV - TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 10

- (1) Penyertaan modal daerah dalam pendirian perseroan, paling tinggi sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana yang dibutuhkan dalam pendirian perseroan tersebut.
- (2) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam peraturan daerah.
BAB IV - TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal Daerah melalui pembelian saham, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan prospek pembelian saham di maksud terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat serta intensifikasi pendapatan daerah.
- (2) Dalam pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu ditetapkan dalam APBD dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 12

Penyertaan Modal Daerah melalui kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha dilaksanakan menurut ketentuan Perundang-undangan di bidang penyertaan modal Pemerintah Daerah dan pengelolaan keuangan daerah.
BAB IV - TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 13

Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk penempatan modal pada Badan Usaha Milik Daerah, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penyertaan modal pada Bank Sulawesi Selatan (Bank Sul-Sel) paling tinggi sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
- b. Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (PD. Sidrap) paling tinggi sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
- c. Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- d. Penyertaan modal pada Bank Perkereditan Rakyat (BPR) paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
BAB IV - TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 14

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 15

- (1) Besaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, didalamnya tidak termasuk barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Untuk Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaanya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 16

Penambahan Penyertaan Modal Daerah diatas jumlah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13, ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan terlebih dahulu dianggarkan dalam APBD dan mendapat persetujuan DPRD.
BAB V - HASIL USAHA
Pasal 17

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan ke Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah dan dianggarkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Pendapatan Daerah.
- (2) Laba hak pihak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Penerimaan Daerah pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Dalam rangka melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendali.
- (3) Ketentuan Lebih lanjut megenai pembinaan dan pengendalian terhadap Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, 06 September 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,
RUSLAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2010 NOMOR 06
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 19

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah para Perseroan, Bupati menunjukan pejabat yang akan duduk sebagai Komisaris jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah ada Hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat secara berkelanjutan untuk mengikuti Pelaksanaan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak bagi tempat Usaha.
- (3) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bertanggung jawab kepada Bupati.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Penyertaan modal daerah yang dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah ini.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
Ditetapkan di pangkajene pada tanggal, 03 September 2010
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
Cap / ttd RUSDI MASSE