Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang TANGGUNGJAWABSOSIALDANLINGKUNGAN PERUSAHAANDANPROGRAM KEMITRAAN BINALINGKUNGAN
Berlaku: 19 Tahun 2003
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PERATURANDAERAHKABUPATEN OGANKOMERINGILIR
NOMOR?
TAHUN2017
TENTANG
TANGGUNGJAWABSOSIALDANLINGKUNGAN PERUSAHAANDANPROGRAM KEMITRAAN BINALINGKUNGAN
DENGANRAHMAT TUHAN YANGMAHAESA
BUPATIOGANKOMERINGILIR,
- a. bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah;
- b. bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara serasi dan seimbang serta memperoleh hasil yang optimal, maka harus disinergikan dengan program pembangunan di Daerah;
- c. bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan perusahaan dengan program pembangunan di Daerah, diperlukan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); -i\_'IJ'
7. , 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang ...
,
"
Menetapkan
2
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 4
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); 6
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Fo-rum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejehteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722); 7
8. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-07/MBU/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara BUMNNo Per-05/MBU /2007; 8
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGANKOMERINGILIR
dan
BUPATIOGANKOMERINGILIR
MEMUTUSKAN:
PERATURANDAERAHTENTANGTANGGUNGJAWABSOSIAL DANPROGRAMKEMITRAAN BINALINGKUNGAN
BAB 1. ...
,
"
--\_.\_-\_
BAH I KETENTUAN UMUM
BAB III - PENYELENGGARAAN TJSLP
Pasal 7

...
5
Pasa17
- (I) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Kabupaten membentuk Tim Fasilitasi TJSLP dan PKBL Kabupaten.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari: a. unsur Pemerintah;
- b. unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. me1alukan inventarisasi program pembangunan dan menyusun skala prioritas;
- b. menginformasikan dan mengusulkan program pembangunan yang menjadi prioritas kepada Perusahaan; dan
- c. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program TJSLP dan PKBL. C
- (4) Pembentukan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- {5}Ketentuan mengenai mekanisme kerja Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Sasaran PenyeIenggaraan TJSLP
Penyelenggaraan TJSLP dan PKBLditujukan kepada:
- a. masyarakat di wilayah kerja Perusahaan; dan/ atau
- b. masyarakat di sekitar atau di luar wilayah kerja Perusahaan.
BAB III - PENYELENGGARAAN TJSLP
Pasal 9

Program pembangunan yang menjadi sasaran penyelenggaraan TJSLP meliputi:
- a. bidang Infrakstruktur
- b. bidang pendidikan;
- c. bidang kesehatan;
- d. bidang olahraga;
- e. bidang sosial dan keagamaan;
- f. bidang perekonomian rakyat; f
- g. bidang lingkungan; dan
- h. bidang lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dan Pemerintah Kabupaten;
BAB IV
Pasal 11

Setiap Perusahaan melaksanakan TJSLP atau PKBLsesuai dengan rencana yang telah disepakati.
- (1) Perusahaan menyarnpaikan laporan pelaksanaan TJSLP atau PKBLkepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyarnpaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (3) Penyarnpaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (1) Perusahaan dapat membentuk Tim Fasilitasi TJSLP atau PKBL sebagai wadah kerja sarna dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP atau PKBL.
- (2) Pengurus Tim Fasilitasi TJSLP atau PKBLdapat mewakili anggotanya dalam pembahasan rencana TJSLP atau PKBL atau rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten.
BABVI...
'1\
'f
I
7
- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan rencana TJSLP dan PKBLdi Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
- b. program yang telah didanai TJSLP atau PKBL;
- c. perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP atau PKBL;dan
- d. perkembangan pelaksanaan TJSLP dan PKBL d.i Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oIeh Perusahaan.
PENGHARGAAN
- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan TJSLP.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 19

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pemantauan lapangan; dan
- b. evaluasr, b.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan program TJSLP dan PKBL.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui efektivitas program TJSLP yang dilaksanakan perusahaan.
- (4) Tim Fasilitasi menyampaikan hasil pengawasan kepada Bupati.
Pasa120
Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 11 ayat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
Apabila terjadi pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).