PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 11 Tahun 2015
Tentang PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
Berlaku: 11 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
:
BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,
- a. bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang mengabaikan harkat, martabat dan derajat manusia sehingga perlu dicegah dan ditangani secara adil dan manusiawi melalui pengaturan dan penanganan yang menyeluruh dan terpadu;
- b. bahwa perdagangan orang mempunyai jaringan perdagangan yang luas dan dengan kondisi geografis Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu tempat transit perdagangan orang sehingga diperlukan kebijakan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah untuk melindungi warga masyarakat Kabupaten Bengkayang dari tindakan perdagangan orang terutama perempuan dan anak;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mewajibkan Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;
5. Mengingat : 1. Negara
6. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita ( Convention on the Elimination of All Forms of Discrimation Agains Women ) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Chlid Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 4818);
17. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
18. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak;
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
6. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.
7. Orang adalah orang perseorangan.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
10. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
11. Pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
12. Pencegahan Preemtif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
13. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan DPRD Kabupaten Bengkayang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Tindakan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian.
15. Penanganan korban Perdagangan Orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan dan pelaporan.
16. Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
17. Reintegrasi sosial adalah merupakan kegiatan untuk menindaklanjuti program rehabilitasi sehingga antara korban, keluarga, dan masyarakat
kembali terjalin dalam suatu komunitas yang saling membutuhkan dan korban tidak kembali menjadi korban perdagangan orang.
18. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
19. Surat Rekomendasi Bekerja di luar Daerah, yang selanjutnya disingkat SRBD adalah surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh lurah/kepala desa bagi setiap orang yang akan bekerja di luar daerah.
20. Gugus Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk dalam rangka melaksanakan koordinasi dan merealisasikan secara optimal kegiatan yang terkait dengan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang khususnya anak dan perempuan.
21. Rencana Aksi Daerah adalah rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
BAB II
Pasal 2

Penyelenggaraan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan prinsip:
- a. penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia;
- b. kepastian hukum;
- c. proporsionalitas;
- d. nondiskriminasi; dan
- e. perlindungan.
Bagian Kedua Tujuan
BAB II
Pasal 3

Tujuan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk:
- a. mencegah sejak dini perdagangan orang;
- b. memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia;
- c. menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan orang;
- d. memberikan dukungan bagi peningkatan pendidikan dan perekonomian korban perdagangan orang beserta keluarganya; dan
- e. meningkatkan kepekaan dan kesadaran masyarakat tentang ancaman perdagangan orang.
BAB III - PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG
Pasal 4

- (1) Kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang di daerah dilakukan melalui:
- a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan, baik formal maupun nonformal bagi masyarakat;
- b. pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
- c. pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat; dan
- d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan orang.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan seluas-luasnya kepada masyarakat tentang nilai moral dan/atau keagamaan.
- (3) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang di daerah dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang:
- a. hukum;
- b. sosial;
- c. pendidikan;
- d. kesehatan;
- e. ketenagakerjaan; dan
- f. perekonomian.
- (4) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang di daerah dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan sosial.
Bagian Kedua
Tindakan Preventif
BAB III - PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG
Pasal 5

- (1) Tindakan preventif perdagangan orang di daerah dilakukan melalui:
- a. membangun sistem penanganan yang efektif dan responsif;
- b. mewujudkan sistem perizinan yang jelas, pasti dan rasional;
- c. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
- d. melakukan pendataan, pembinaan dan meningkatkan pengawasan terhadap setiap PPTKIS dan korporasi yang berada di daerah;
- e. melakukan pendataan dan memonitor terhadap setiap tenaga kerja penduduk daerah yang akan bekerja di luar daerah;
- f. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia; dan/atau
- g. mendukung dibukanya pos pengaduan adanya tindak pidana Perdagangan Orang.
- (2) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preventif perdagangan orang di daerah dilaksanakan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang:
- a. sosial;
- b. pendidikan; dan
- c. ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preventif perdagangan orang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan sosial.
Bagian Ketiga
Pencegahan Perdagangan Anak
BAB III - PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.
- (2) Setiap orang dilarang memperdagangkan dan/atau mempekerjakan serta melibatkan anak pada pekerjaan terburuk.
- (3) Pekerjaan terburuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, dan penghambaan serta kerja paksa, termasuk pengerahan anak secara paksa;
- b. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan porno;
- c. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional; dan
- d. pekerjaan yang sifat atau lingkungan tempat pekerjaan dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.
- (4) Pemerintah Daerah, instansi terkait, dan masyarakat bekerjasama melakukan upaya penanggulangan bentuk pekerjaan tidak layak untuk anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi serangkaian tindakan baik berupa preemtif, preventif, represif, rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam bentuk bimbingan, penyuluhan, penindakan di tempat yang potensial menimbulkan bentuk pekerjaan tidak layak untuk anak serta pemulihan.
Bagian Keempat
Surat Rekomendasi Bekerja di Luar Daerah
BAB III - PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG
Pasal 7

- (1) Setiap orang yang akan bekerja di luar daerah mengajukan SRBD dari Lurah/Kepala Desa setempat tanpa dipungut biaya.
- (2) Pengajuan SRBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh pemohon kepada Lurah/Kepala Desa setempat dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan tertulis;
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- c. fotocopy kartu keluarga yang masih berlaku;
- d. menyertakan akte kelahiran atau surat kenal lahir;
- e. surat keterangan akan bekerja di luar daerah dari ketua Rukun tetangga setempat;
- f. bagi anak yang berusia 15 (lima belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun menyertakan surat izin dari orangtua atau wali apabila orangtua telah meninggal dunia; dan
- g. bagi yang telah menikah, suami/istri yang bersangkutan perlu membubuhkan persetujuan dari istri/suami pada surat permohonan tersebut.
- (3) Apabila melalui jasa dari suatu PPTKIS, korporasi atau perantara yang datang langsung di wilayah kelurahan/desa, maka PPTKIS atau perantara tersebut wajib melaporkan secara tertulis dan resmi kepada Lurah/Kepala Desa, lengkap dengan data identitas perusahaaan dan identitas calon tenaga kerja serta jenis pekerjaan yang ditawarkan, alamat dan nama perusahaan dan/atau tempat kerja serta penawaran kerja tertulis dari perusahaan dan/atau tempat kerja calon pengguna.
- (4) Lurah/Kepala Desa melaporkan SRBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi tenaga kerja, secara berkala setiap bula).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengajuan dan pemberian SRBD diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG
Pasal 8

- (1) Pengusaha dan penyalur yang akan merekrut tenaga kerja dan/atau pekerja dari daerah lain untuk dipekerjakan dan berdomisili di daerah sebagai pekerja jasa hiburan malam antara lain di diskotik, karaoke dan panti pijat wajib menyampaikan surat keterangan/rekomendasi dari instansi daerah asal kepada Camat melalui Lurah/Kepala Desa setempat.
- (2) Setiap orang/badan yang melakukan usaha jasa hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan penggunaan tenaga kerjanya ke SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
BAB IV - PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penanganan korban perdagangan orang melalui:
- a. penjemputan, penampungan dan pendampingan terhadap korban perdagangan orang di daerah;
- b. koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk proses pemulangan bagi korban perdagangan orang di daerah;
- c. pelaporan tentang adanya tindak pidana perdagangan orang kepada aparatur penegak hukum yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi korban perdagangan orang.
- (2) PPTKIS atau orang perorangan wajib memulangkan korban yang direkrut sebagai tenaga kerja dan menjadi korban perdagangan orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan korban perdagangan orang diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan orang melalui:
- a. pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi korban perdagangan orang;
- b. reintegrasi sosial korban perdagangan orang ke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya; dan/atau
- c. pemberdayaan ekonomi dan/atau pendidikan terhadap korban perdagangan orang.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang:
- a. sosial;
- b. ekonomi;
- c. pendidikan; dan
- d. kesehatan.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan sosial.
- (4) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban perdagangan orang dengan:
- a. membuka tempat penampungan bagi korban perdagangan orang;
- b. memberikan bantuan baik moril maupun materiil bagi korban perdagangan orang; dan
- c. melakukan pendampingan dan/atau bantuan hukum bagi korban perdagangan orang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi dan reintegrasi sosial diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - RENCANA AKSI DAERAH
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Aksi Daerah pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan orang.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah strategis, antara lain:
- a. menjalin aliansi strategis dengan berbagai instansi atau sektor terkait, serta dengan pemangku kepentingan untuk membangun komitmen bersama agar menjadikan Rencana Aksi Daerah sebagai landasan bagi pengambilan kebijakan di bidang perekonomian, sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, kependudukan, kepariwisataan, dan bidang lainnya yang terkait;
- b. memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain dalam upaya pencegahan, penanganan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban perdagangan orang di daerah;
- c. melakukan upaya pengadaan dan perluasan sumber pendanaan untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah penanganan perdagangan orang; dan
- d. membangun jaringan kerjasama yang erat dengan anggota masyarakat, ulama, rohaniawan, peneliti independen, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan/atau institusi internasional dalam mewujudkan Rencana Aksi Daerah menjadi program bersama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - GUGUS TUGAS DAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
Pasal 12

- (1) Dalam rangka penanganan korban perdagangan orang, Bupati membentuk Gugus Tugas yang keanggotaannya meliputi unsur SKPD, penegak hukum, organisasi profesi, instansi vertikal, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai komitmen terhadap perjuangan penegakan hak asasi manusia.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
- a. memberikan saran pertimbangan kepada Bupati mengenai pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang;
- b. menyusun Rencana Aksi Daerah pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang;
- d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama;
- e. menyediakan tempat penampungan sementara bagi korban perdagangan orang;
- f. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
- g. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
- h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi; dan
- i. mendorong terbentuknya PPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 13

- (1) Setiap orang berhak:
- a. mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan pendidikan yang layak;
- b. mendapatkan perlakuan yang wajar;
- c. dilindungi dari segala perbuatan sewenang-wenang;
- d. mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
- e. memperoleh rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perlindungan; dan
- f. ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan, penanganan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial korban perdagangan orang.
- (2) Setiap orang dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang berkewajiban:
- a. memperlakukan setiap orang dengan baik dan wajar;
- b. membantu baik secara moriil maupun materiil kepada korban perdagangan orang;
- c. melakukan pengawasan terhadap PPTKIS atau korporasi yang berada di lingkungannya; dan
- d. melaporkan adanya perdagangan orang kepada aparatur penegak hukum yang berwenang.
BAB IX - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan antara lain:
- a. menyampaikan informasi adanya kegiatan yang berpotensi terjadinya perdagangan orang;
- b. melakukan penyadaran lingkungan tentang ancaman perdagangan orang;
- c. melaporkan adanya dugaan perdagangan orang kepada penegak hukum; dan/atau
- d. menangani dan mendukung korban perdagangan orang, baik secara mandiri atau bersama pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Masyarakat yang melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kegiatannya kepada Gugus Tugas di daerah.
- (4) Pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijamin oleh hukum dan dapat diberikan perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB X - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pemerintah;
- b. pemerintah propinsi, dan/atau
- c. pemerintah kabupaten/kota lain.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pertukaran data dan informasi;
- b. rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban; dan
- c. pemulangan korban perdagangan orang.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama daerah.
Bagian Kedua Kemitraan
BAB X - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam rangka pencegahan perdagangan orang, penanganan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial korban perdagangan orang.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
- a. kemudahan akses informasi lowongan pekerjaan bagi masyarakat;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja;
- c. program tanggung jawab sosial perusahaan ( Corporate Sosial Responsibility ) dan bina lingkungan; dan/atau
- d. penyelenggaraan konsultasi, advokasi, dan rehabilitasi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
BAB XI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

- (1) Bupati berkoordinasi dengan instansi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan:
- a. kebijakan pencegahan preemtif dan preventif;
- b. pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat; dan
- c. pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang.
- (2) Gugus Tugas wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (3) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
BAB XI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap PPTKIS dan korporasi yang berada di daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan PPTKIS dan korporasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja Indonesia, dan perdagangan orang.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya ketidaktaatan PPTKIS dan/atau korporasi maka dilakukan pembinaan melalui bimbingan dan penyuluhan mengenai persyaratan dan ketentuan mengenai ketenagakerjaan, penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, dan tindak pidana perdagangan orang.
- (3) Dalam hal pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berjalan efektif dan tidak meningkatkan ketaatan maka dilakukan pengenaan sanksi administrasi dan/atau melimpahkan kepada penegak hukum tentang adanya dugaan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan.
BAB XI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - PEMBIAYAAN
Pasal 20

Pembiayaan untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban Perdagangan Orang berasal dari APBD atau sumber pembiayaan lainnya dan sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 21

- (1) PPTKIS, korporasi, pengusaha atau penyalur yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan orang dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan dan/atau pencabutan izin operasional usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Negara/Pemerintah/Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan orang dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus tuntutan pidana dan perdata sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
BAB XIV - PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana .
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

- (1) PPTKIS atau orang perorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

Setiap orang atau korporasi yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan, mencoba melakukan dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan orang dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini termasuk penyusunan Rencana Aksi Daerah, pembentukan Gugus Tugas, dan PPT harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Diundangkan di Bengkayang pada tanggal 9 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,
Cap/Ttd
KRISTIANUS ANYIM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2015 NOMOR : 11 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (12/2015)
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.
Ditetapakan di Bengkayang pada tanggal 8 Desember 2015
Pj.BUPATI BENGKAYANG,
Cap/Ttd
MOSES AHIE
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, memperoleh kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Kenyataannya perdagangan orang telah menjadi bisnis kuat dan bersifat lintas Negara yang memiliki jaringan yang sistematis.
Dalam rangka memerangi kejahatan transnasional dengan sumber daya yang kuat, maka dibutuhan komitmen bersama untuk bertindak dengan langkah yang terencana dan konsisten mulai dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, oleh sebab itu dalam Peraturan Daerah ini mengamanatkan kerjasama antarpemerintahan, kemitraan dengan dunia usaha, dan partisipasi masyarakat sebagai upaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan membangun berbagai jejaring masyarakat dan pemangku kepentingan.
Peraturan daerah ini mengatur tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, secara substansial menitikberatkan pada upaya pencegahan daripada upaya represif terhadap pelaku tidak pidana tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi singgungan pelaksanaan wewenang antar tingkat pemerintahan, namun diharapkan menumbuhkembangkan sinergi berbagai sektor dan lini pemerintahan, dengan harapan apabila pencegahan dapat dilakukan secara optimal, maka sejalan dengan itu juga mampu meminimalkan korban perdagangan orang.
Korban dan mereka yang berisiko menjadi perdagangan orang, pada umumnya berasal dari keluarga miskin, kurang pendidikan, kurang informasi dan berada pada kondisi sosial budaya yang kurang menguntungkan bagi perkembangan dirinya. Oleh sebab itu kebijakan pencegahan perdagangan orang di daerah ditekankan pada upaya untuk meningkatkan pendidikan dan perekonomian di daerah, selain dilakukan pula upaya pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat mengenai nilai keagamaan, moral, kemanusiaan dan kehidupan.
Bagi korban perdagangan orang akan dilakukan tindakan penanganan dan rehabilitasi. Penanganan perdagangan orang akan lebih ditekankan pada upaya untuk menyelamatkan korban perdagangan korban dari tindakan eksploitasi maupun penganiayaan dan mengusahakan upaya penanganan hokum, sedangkan rehabilitasi
merupakan upaya untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis korban perdagangan orang dan pemberdayaan pendidikan dan perekonomian korban agar tidak terkena korban perdagangan orang kembali.
Mengingat luasnya aspek pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, maka pelaksanaannya perlu dilakukan secara lintas sektor antara organisasi satuan kerja perangkat daerah yang berwenang di bidang sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian dengan organisasi perangkat daerah di bidang kesejahteraan sosial sebagai leading sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
Dalam rangka percepatan upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, maka dibentuk Gugus Tugas yang bersifat adhoc dan multistakeholder yang salah satu fungsi utamanya adalah menyusun Rencana Aksi Daerah yang mengerahkan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah dalam upaya pencegahan perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang.
PENJELASAN
Pasal 2

## Huruf a

Penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia adalah prinsip yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.## Huruf bKepastian hukum adalah prinsip yang mementingkan penegakan tertib hukum oleh penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.## Huruf cProporsionalitas adalah prinsip yang mengutamakan hak dan kewajiban baik bagi saksi, korban, pelaku maupun Pemerintah Daerah.## Huruf dNondiskriminasi adalah prinsip tidak membeda-bedakan korban perdagangan orang terutama perempuan dan anak, baik mengenai substansi, proses hukum, maupun kebijakan hukum.## Huruf ePerlindungan adalah prinsip untuk memberikan rasa aman baik fisik, mental, maupun sosial. membangun keharmonisan hubungan ketenagakerjaan.##
PENJELASAN
Pasal 4

```

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR : 11