UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 12 Tahun 1998
Tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TOBA SAMOSIR DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANDAILING NATAL
Berlaku: 12 TAHUN 1998
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara pada umumnya serta Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan pada khususnya, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luasnya wilayah, potensi ekonomi, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Selatan, dipandang perlu membentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Selatan, dipandang perlu membentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir sebagai pemekaran Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal sebagai pemekaran Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan;
- c. bahwa pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal tersebut, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan
Mengingat
- 2 - dalam memanfaatkan potensi wilayahnya untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal harus ditetapkan dengan Undang-undang;
2. : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang
1. Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, TAmbahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3600);
Menetapkan
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TOBA SAMUSIR DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANDAILING NATAL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Wilayah adalah "Wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g atau "wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
3. Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
4. Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
BAB II - PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA
Pasal 2

Dengan Undang-undang ini Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
BAB II - PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA
Pasal 3

- (1) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara yang terdiri dari wilayah kecamatan-kecamatan sebagai berikut:
- a. Kecamatan Balige;
- b. Kecamatan Laguboti;
- c. Kecamatan Silaen;
- d. Kecamatan Habinsaran;
- e. Kecamatan Porsea;
- f. Kecamatan Lumbajulu;
- g. Kecamatan Simanindo;
- h. Kecamatan Pangururan;
- i. Kecamatan Palipi;
- j. Kecamatan Onan Runggu;
- k. Kecamatan Harian;
- l. Kecamatan Sianjur Mula-mula.
- (2) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan yang terdiri dari wilayah kecamatan-kecamatan sebagai berikut:
- a. Kecamatan Panyabungan;
- b. Kecamatan Siabu;
- c. Kecamatan Kotanopan;
- d. Kecamatan Muarasipongi;
- e. Kecamatan Batang Natal;
- f. Kecamatan Natal;
- g. Kecamatan Batahan;
- h. Kecamatan Muara Batang Gadis.
BAB II - PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA
Pasal 4

- (1) Dengan dibentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Somosir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dikurangi dengan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Dengan dibentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan dikurangi dengan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
BAB II - PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA
Pasal 5

- (2) Pelaksanaan
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisah dari Undang-undang ini.
- (4) Penentuan batas wilayah Kecamatan Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB II - PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA
Pasal 6

- (1) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir berkedudukan di Balige.
- (2) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal berkedudukan di Panyabungan.
BAB III - PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT WILAYAH/DAERAH
Pasal 7

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, dipilih dan diangkat seorang Bupati Kepala Daerah Tingkat II di masing-masing Wilayah/Daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT WILAYAH/DAERAH
Pasal 9

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, di masing-masing Wilayah/Daerah tersebut dibentuk Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II, Dinas-dinas Daerah, dan Instansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH
Pasal 10

- (1) Pada saat terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, diserahkan sebagian urusan-urusan pemerintahan sebagai kewenangan pangkal di bidang:
- a. Pemerintahan Umum;
- b. Kesehatan;
- c. Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Pertanian;
- e. Pekerjaan Umum;
- f. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- g. Perindustrian dan Perdagangan;
- h. Tenaga Kerja;
- i. Sosial;
- j. Pariwisata;
- k. Keuangan Daerah;
- l. Perikanan;
- m. Peternakan;
- n. Kehutanan;
- o. Perkebunan;
- p. Pertambangan.
- (2) Pelaksanaan penambahan atau pengurangan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Pada saat terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, Pejabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Mandailing Natal untuk pertama kalinya diangkat dan ditetapkan oleh Manteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

- (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal terdiri dari:
- a. Anggota-anggota yang diangkat dari wakil-wakil Organisasi Peserta Pemilihan Umum dengan memperhatikan perimbangan suara hasil Pemilihan Umum Tahun 1997 yang dilaksanakan dimasing-masing daerah tersebut;
- b. Anggota yang diangkat dari golongan karya ABRI.
- (2) Tata cara, pengangkatan, dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Pemerintah Daerah Tingkat II Mandailing Natal:
- a. Pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
- b. Tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang menjadi milik atau dikuasai dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
- c. Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan yang tempat kedudukannya terletak di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
- d. Utang piutang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara yang kegunaannya untuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan utang piutang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan yang kegunaannya untuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
- e. Perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak diresmikannya Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

- (1) Pemerintah memberikan sejumlah dana sebagai modal pangkal
- 11 - kepada ...
kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, terhitung sejak tanggal peresmiannya.
- (2) Jumlah modal pangkal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri Dalam Negeri.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara tetap berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan tetap berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, sebelum diubah, diganti atau dibuat berdasarkan Undang-undang ini.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, diatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA, ttd.
AKBAR TANJUNG
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir merupakan wilayah kerja Pembantu Bupati Tapanuli Utara Wilayah IV berkedudukan di Balige dan wilayah kerja Pembantu Bupati Tapanuli Utara wilayah V berkedudukan di Pangururan, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.26-228 tanggal 16 Mei 1983.
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Daerah Tingka II Mandailing Natal merupakan wilayah kerja Pembantu Bupati Tapanuli Selatan Wilayah II berkedudukan di Panyabungan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Ddalam Negeri Nomor 827.26-334 tanggal 15 Mei 1988.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
Cukup jelas
Peta sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan wilayah Daerah Tingkat II Mandailing Natal dalam bentuk lampiran Undang-undang ini.
Pembagian wilayah perairan Danau Toba adalah sesuai dengan pembagian yang selama ini diperlukan bagi Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di sekitar Danau Toba.
Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dan antara Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapabuli Selatan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mempertimbangkan usul dan saran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang didasarkan atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan di lapangan.
PENJELASAN
Pasal 6

Yang dimaksud dengan Balige sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dalam ayat ini adalah sebagian wilayah yuang berada di Kecamatan Balige.
Yang dimaksud dengan Penyabungan sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal dalam ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Penyabungan.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Pembentukan Dinas-dinas Daerah dan Instansi lainnya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 10

Yang dimaksud dengan kewenangan pangkal dalam Pasal ini adalah sebagian urusan dari tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah Otonom, yang dilaksanakan berdasarkan potensi, kemampuan, dan masa depan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, dalam rangka pengembangan dan kemajuan wilayah.
Adapun perincian fungsi-fungsi kewenangan pangkal dari urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan adalah sama dengan perincian fungsi-fungsi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Pada saat terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, pengangkatan Kepala Daerah belum dapat dilakukan melalui pemilihan sesuai dengan tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu untuk pertama kali Pejabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Pejabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Mandailing Natal diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Sumatera Utara sampai dengan dilantuknya Bupati Kepala Daerah Tingkat II Toba Samosir hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Mandailing Natal hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal.
PENJELASAN
Pasal 12

Huruf a
Yang dimaksud dengan memperhatikan perimbangan suara hasil Pemilihan Umum Tahun 1997 adalah pada prinsipnya dalam menetapkan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut, berpedoman kepada kepada perimbangan suara hasil Pemilihan Umum dan dijiwai oleh semangat kebersamaan serta kekeluargaan dalam rangka pengamalan demokrasi Pancasila.
Huruf b
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Dengan terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan serta pelayanan masyarakat digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dan telah dipakai dalam pelaksanaan tugas Pembantu Bupati Tapanuli Utara Wilayah IV dan V serta Pembantu Bupai Tapanuli Selatan wilayah II.
Untuk itu dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal.
Demikian pula halnya dengan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Urata yang tempat keduudkan dan kegiatannya berada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Taboa Samosir, serta Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan yang bertempat kedudukan dan kegiatannya berada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan, diserahkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan sesuai dengan wewenang dan lingkup tugasnya masing-masing kepada Pemerintah Kabuapten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal.
Begitu ...
Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, diserahkan pula masing-masing kepada Pemerintah Kabuapten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Pemerintah Daerah Tingkat II Mandailing Natal.
Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut di atas dibuatkan daftar inventaris.
Yang dimaksud sejak diresmikannya Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Kepala Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Mandailing Natal.
Plantikan Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Mandailing Natal oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.
Setelah satu tahun peresmian Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara wajib melaporkan pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini kepada Menteri Dalam Neger, untuk bahan pengambilan kebijaksanaan lebih lanjut.
```
PENJELASAN
Pasal 14

```
```
Cukup jelas Ayat (2)
```
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3794