PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 4 Tahun 2013
Tentang BANGUNAN GEDUNG
Berlaku: 4 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang:
a.
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka pengaturan tentang Bangunan Gedung perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk terwujudnya bangunan gedung secara tertib dan teratur sesuai dengan fungsinya, diperlukan peran masyarakat dan pembinaan dan pemerintah daerah;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.
jfengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
6. Undang-Undang 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomqf 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negar^f Republik Indonesia Nomor 4437) :£M sebagaimana telah diubah kedua uM dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahull 2008 tentang Perubahan Kedua atasl Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2064I tentang Pemerintahan Daerah (Lembaraj^ Negara Republik Indonesia Tahun 2008* Nomor 59, Tambahan Lembaran Negaral Republik Indonesia Nomor 4844); ^
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004l tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132*S Tambahan Lembaran Negara Republilt Indonesia Nomor 4444); #
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007^ tentang Penataan Ruang (Lembarant Negara Republik Indonesia Tahun 2007p Nomor 68, Tambahan Lembaran NegaraH Republik Indonesia Nomor 4725); ^j
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009J tentang Perlindungan dan Pengelolaairl Lingkungan Hidup (Lembaran Negaraj Republik Indonesia Tahun 2009 Nomorl 140, Tambahan Lembaran Negaraf Republik Indonesia Nomor 5059); Jf
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 iff tentang Pembentukan Peraturan^ Perundang-undangan (Lembaran Negaraf Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,8 Tambahan Lembaran Negara Republik^ Indonesia Nomor 5234); |
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 TahunJ 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undangll Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukumlf Acara Hdana (Lembaran Negara Republikf
207|
- Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); '
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun . 2010 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/MPE 1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUIT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
ip
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NomoS 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman TekniS Izin Mendirikan Bangunan; vjil
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nombflp 25/PRT/M/2007 tentang PedomajKjl Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunaiffl Gedung; '.yf§
3. w 20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor^l 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Timg Ahli Bangunan Gedung; ;^||
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor|| 29/PRT/M/2007 tentang Persyaratan Teknisl Bangunan Gedung; ^
•^
22. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 503| Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi^ Penataan Ruang Daerah; H
2. 'W 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32&gt;| Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izbi|| Mendirikan Bangunan;
3. #2. 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53·.$ Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk|| Hukum Daerali; ||
25. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-;| 04-PN.07.03 Tahun 1984 tentang | Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; -|
26. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum : Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan | Teknis Pengamanan terhadap Bahaya . Kebakaran pada Bangunan Gedung dan | Lingkungan;
J
|
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan | Gedung (Lembaran Daerah Provinsi | Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 6); |
28. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah di Iingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang PanjangTahun 2006 Nomor 8 Seri E.4);
29. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 Seri E.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2012 Seri E.2);
30. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
31. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah KotaPadang Panjang Tahun 2009 Nomor 12 Sen E.7);
32. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Padang Panjang (Lembaran Daer Kota Padang Panjang Tahun 2010 Norig 15 Seri D.2); |
33. Peraturan Daerah Kota Padang Panjafj Nomor 2 Tahun 2013 tentang RencaS Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panja| Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kot Padang Panjang Tahun 2012 Nomor 2 Sei E. 1). ^
vis
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH i KOTA PADANG PANJANG dan
WALIKOTA PADANG PANJANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNA] GEDUNG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksuc dengan :
1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalal penyelenggaraan urusan pemerintahan olel Pemerintah Daerah dan DPRD menurut aza; otonomi dan tugas pembantuan dengai prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistin dan prinsip Negara Kesatuan Republil Indonesia sebagaimana dimaksud dalan Undang-Undang Dasar Negara Republil Indonesia Tahun 1945.
211
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
6. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang.
8. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT, adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang.
9. Kepala KPPT, adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Orma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan
-•'•};i^r-*~'-
:.::•'.-..
keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosi^^S budaya, maupun kegiatan khusus.
12. Bangunan gedung umum adalah bangunarl gedung yang fungsinya untuk kepentingaS publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsfl usaha, maupun fungsi sosialdan budaya. $&amp;*
14. Klasifikasi bangunan gedung adalahf|i klasifikasi dari fungsi bangunan gedungj| berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan^j adniinistratif dan persyaratan teknisnya. ;*ig|
13. Bangunan gedung tertentu adalah banguii|§ gedung yang digunakan untuk kepentmganS| umum dan bangunan gedung fungsi khusus^ yang dalam pembangunan dan/atau% pemanfaatannya membutuhkan pengelolaanSt khusus dan/atau memiliki kompleksitajlffc tertentu yang dapat mcnimbulkan dampal3|| penting terhadap masyarakat dan§8 lingkungannya. .-;||p
15. Izin mendirikan bangunan gedung adalah|f perizinan yang diberikan oleh PemerintalM Daerah kepada pemilik bangunan gedungf| untuk membangun baru, mengubah,ig memperluas, mengurangi, dan/atau merawatjgi bangunan gedung sesuai dengan persyaratarrjtf] aaxriinistratif dan persyaratan teknis yangjp berlaku. .:Sg
16. Keterangan Rencana Kota adalah informasiJ|] tentang persyaratan tata bangunan danS lingkungan yang diberlakukan olehi] Pemerintah Daerah pada lokasi tertentuj|; keterangan rencana kota tentang daerahjlp terbangun pada lokasi yang akan dibangunjij yang dituangkan dalam gambar situasi (GS)^ berupa berapa jarak bangunan dari rencanaj| jalan maupun Rouwland. 3§(ji
17. Permohonan izin mendirikan bangunans^ gedung adalah permohonan yang dilakukanf^
pemilik bangunan gedung kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan gedung.
18. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
19. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
20. Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertanlanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
21. Koefisien Tapak Basemen (KTB) adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kota yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
23. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRKP) adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah ke dalam rencana pemanfaatan kawasan
.
perkotaan.
24. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan rancang bangu suatu kawasan untuk mengendalika^ pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana. investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan 25. Garis sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan atau as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian persil yang boleh dan yang tidak boleh dibangun dengan bangunan-bangunan. 26. Garis sempadan bangunan adalah garis sempadan yang diatasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan. 27. Garis sempadan pagar adalah garis sempadan yang diatasnya atau sejajar dibelakangnya didirikan pagar. 28. Lingkungan
29. Pedoman teknis adalah acuan teknis yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah, dalam bentuk ketentuan teknis penyelenggaraan bangunan gedung.
bangunan gedung adalah lingkungan di sekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem.
30. Standar teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesiiikasi, dan standar metode uji baik berupa Standar Nasional Indonesia maupun standar internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
31. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah
kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.
32. Penyelenggara bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung, dan pengguna bangunan gedung.
33. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
34. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
35. Tim ahli bangunan gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokuraen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per-kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.
36. Laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.
37. Perencanaan teknis adalah proses membuat
^
j|
- gambar teknis bangunan gedung d kelengkapannya yang mengikuti tahapan pr|l rencana, pengembangan rencana darf penyusunan gambar kerja yang terdiri atS rencana arsitektur, rencana strukhir* rencana mekanikal/elektrikal, rencana tafal ruang luar, rencana tata ruaripL^ dalam/interior serta rencana spesifflcaijjf|§ teknis, rencana anggaran biaya, dajj(jj| perhitungan teknis pendukung sesualf|| pedoman dan standar teknis yang berlaku. Si 38. Pertimbangan teknis adalah pertimbangarijlB dari tim ahli bangunan gedung yang disusuhS secara tertulis dan profesional terkait dengari^fl pemenuhan persyaratan teknis bangunan^ gedung baik dalam proses pembangunan;^S pemanfaatan, pelestarian, maupun;^ pembongkaran bangunan gedung. 3j§ 39. Penyedia jasa konstruksi bangunan gedung|j| adalah orang perorangan atau badan yanglljl kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa-J|| konstruksi bidang bangunan gedungtiffp meliputi perencana teknis, rjelaksana^j konstruksi, pengawas/manajemeri^ konstruksi, termasuk pengkaji teknispl bangunan gedung dan penyedia jasa||l konstruksi lainnya. JH 40. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga\fl keandalan bangunan gedung beserta J§ prasarana dan sarananya agar bangunan ^ gedung selalu laik fungsi. M 41.Perawatan adalah kegiatan memperbaiki J||; dan/atau mengganti bagian bangunan "M; gedung, komponen, bahan bangunan, * dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
§§
jj|
-M
42. Pfemugaran bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki,
memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya.
43. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
44. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung adalah berbagai kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak dan keinginan masyarakat untuk memantau dan menjaga ketertiban, memberi masukan, menyampaikan pendapat dan pertimbangan, serta melakukan gugatan perwakilan berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
45. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha 'dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
46. Dengar pendapat publik adalah forum dialog yang diadakan untuk mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat baik bcrupa pendapat, pertimbangan maupun usulan dari masyarakat umum sebagai masukan untuk menetapkan kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
47. Gugatan perwakilan adalah gugatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan
·jpi mereka sendiri dan sekaligus mewakili pihap yang dirugikan yang memiliki kesamaan falS atau dasar hukum antara wakil kelomr^ dan anggota kelompok yangdimaksud. mlL 48. Pembinaan penyelenggaraan bangunlS gedung adalah kegiatan pengaturalS pemberdayaan, dan pengawasan dala^ rangka mewujudkan tata pemerintahan yanM baik sehingga setiap penyelenggaraafft bangunan gedung dapat berlangsung terabit dan tercapai keandalan bangunan gedun|p yang sesuai dengan fungsinya, sertlS terwujudnya kepastian hukum. t^ : 49. Pengaturan adalah penyusunan dart pelembagaan peraturan perundang-# undangan, pedoman, petunjuk, dan standard tekms bangunan gedung sampai di daerarSl dan operasionalisasinya di masyarakat » 50. Pemberdayaan adalah kegiatan untukli menumbuh-kembangkan kesadaran akaril hak, kewajiban, dan peran paraf! penyelenggara bangunan gedung dan aparatfl pemenntah daerah dalam penyelenggaraanf* bangunan gedung. % 51. Pengawasan adalah pemantauan terhadapl pelaksanaan penerapan peraturanf perundang-undangan $ 52. Sanksi hukum adalah sanksi yang dikenakan^ kepada pelanggar peraturan pembangunan % gedung dan harus ditindak lanjuti dengan M sanksi hukum bagi pelanggar tersebut. f|f m 1
BAB i
Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan bangunan gedung sejak dari perizinan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, kelaikan bangunan gedung agar sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini agar:
- a. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungan;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari scgi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan; dan
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 5

- (1) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi rumah tinggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun, dan rumah tinggal sementara/darurat.
'
V
,
jgj
^%\
\&lt;g?
^'
S
rS
- (2) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, dan bangunan keagamaan lainnya.
- (3) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, pertanian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan.
- (4) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.
- (5) Fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan unggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi yang meUputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh Menteri terkait.
- (6) Klasifikasi berdasarkan lokasi meliputi:
- a. bangunan gedung di lokasipadat;
- b. bangunan gedung di lokasi sedang; dan
- c. bangunan gedung di lokasi renggang;
- (7) Klasifikasi berdasarkan ketinggian meliputi:
- a. bangunan gedung bertingkat rendah (1-4 lantai)
- (8) Klasifikasi berdasarkan kepemilikan meliputi:
- a. bangunan gedung milik negara;
- b. bangunangedung milik badan usaha; dan
- c. bangunan gedung milik perorangan.
- (9) Klasifikasi berdasarkan penggunaannya meliputi :
- a. bangunan umum;
- b. bangunan perdagangan dan jasa;
- c. bangunan pendidikan;
- d. bangunan industri;
'
- e. bangunan kelembagaan
- f. bangunan komersial;
- g. bangunan perumahan; dan
- h. bangunan khusus.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 7

- (1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW Kota, RDTRKP, dan/atau RTBL.
- (2) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh pemilik bangunan gedung dalam pengajuan permohonan izin mendirikan bangunan gedung.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan fungsi dan
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 6

- (1) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diklasifikasikari^ berdasarkan tingkat kompleksitas, tmgkatSg permanensi, tingkat risiko kebakaran, zonasi s,j gempa, lokasi, luas, ketinggian, guna# bangunan, dan/atau kepemilikan. ;,
- (2) Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi:
;|
- a. bangunan gedung sederhana;
- b. bangunan gedung tidak sederhana; dan
- c. bangunan gedung khusus.
- (3) Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi meliputi:
- a. bangunan gedung permanen;
- b. bangunan gedung semi permanen; dan
- c. bangunan gedung darurat atau sementara.
- (4) Klasifikasi berdasarkan tingkat risiko kebakaran meliputi:
- a. bangunan gedung dengan tingkat risiko kebakaran tinggi;
- b. bangunan gedung dengan kebakaran sedang; dan tingkat risiko
- c. bangunan gedung dengan tingkat risiko kebakaran rendah.
- (5) Klasifikasi berdasarkan zonasi gempa meliputi tingkat zonasi gempa yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang, meliputi:
- a. Zona kerentanan gempa sangat tinggi;
- b. Zona Kerentanan gempa tinggi; dan
- c. Zona kerentanan gempa tinggi sedang.
\_
•;
;g
;;
:£
t
^
klasifikasi bangunan gedung sebagaiman|| dimaksud pada ayat (2), kecuali bangun^ gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, dalarn^ izin mendirikan bangunan gedi berdasarkan RTRW Kota, RDTRKP, dan/ata§] RTBL.
Bagian Ketiga Perubahan Fungsi Bangunan Gedung
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 8

- (1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung^ dapat diubah melalui permohonan baru izin^i mendirikan bangunan gedung. -';||
- (2) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunanfi gedung diusulkan oleh pemilik dalam bentukS rencana teknis bangunan gedung sesuai^ dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam§| RTRW Kota, RDTRKP, dan/atau RTBL. .jm
- (3) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan^ gedung harus diikuti dengan pemenuhan^ persyaratan administratif dan persyaratan^ teknis bangunan gedung. %M
- (4) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunanj| gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah jj dalam izin mendirikan bangunan gedung,||| kecuali bangunan gedung fungsi khusus | ditetapkan oleh Menteri terkait. ||
Bagian Kesatu Umum
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 9

- (1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
- (2) Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi: . .
- b. status kepemilikan bangunan gedung; dan
- a. status hak atas tanah, dan/atau lzin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
- c. izin mendirikan bangunan gedung.
- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi:
- 1) Persyaratan peruntukan lokasi;
- a. Persyaratan tata bangunan dan lingkungan, terdiri atas :
- 2) Intensitas bangunan gedung;
- 4) Pengendalian dampak lingkungan untuk bangunan gedung tertentu;dan
- 3) Arsitektur bangunan gedung
- 5) Rencana tata bangunan dan lingkungan.
- b. Persyaratan keandalan bangunan gedung, terdiri atas:
- 1) Persyaratan keselamatan;
- 2) Persyaratan kesehatan;
- 3) Persyaratan kenyamanan;dan
- 4) Persyaratan kemudahan.
- (4) Persyaratan administratif dan persyaratar| teknis untuk bangunan gedung adat^L» bangunan gedung semi permanen, bangunanS gedung darurat, dan bangunan gedung yangnj dibangun pada daerah lokasi bencan^fpj ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuaffll kondisi sosial dan budaya setempat. ^^%
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 10

':':|
- (1) Dalam menetapkan persyaratan bangunarxS gedung adat sebagaimana dimaksud dalampl Pasal 8 ayat (4) dilakukan dengan§§§ mempertimbangkan ketentuan peruntukan^% tm kepadatan dan ketinggian, wujud arsitekturjlg tradisional setempat, dampak lingkungan,|S serta persyaratan keselamatan dan kesehatan|| pengguna dan lingkungannya. ij||
- (2) Dalam menetapkan persyaratan bangunan 11 gedung semi permanen dan daruratJp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayatf (4) dilakukan dengan mempertimbangkan §|L fungsi bangunan gedung yang diperbolehkan, || keselamatan dan kesehatan pengguna dan'9 lingkungan, serta waktu maksimum W^ pemanfaatan bangunan gedung yang J|f| bersangkutan. ~8| z3$&amp;
- (3) Dalam menetapkan persyaratan bangunan 3| gedung yang dibangun di lokasi bencana 1|| sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ||| (4) dilakukan dengan mempertimbangkan $1 fungsi bangunan gedung, keselamatan || pengguna dan kesehatan bangunan gedung, || dan sifat permanensi bangunan gedung yang * diperkenankan.
M
3&amp;
- (4) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud^ pada ayat (2) memuat paling sedikit halc|fi dankewajiban para pihak, luas, letak, dan*f? batas-batas tanah, serta fungsi bangunan^ gedung dan jangka waktu pemanfaatanf? tanah. *4,
Paragraf 2 Status Kepemilikan Bangunan Gedung
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 12

'$
r
- (1) Status kepemilikan bangunan gedung * dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh Walikota.
- (2) Penetapan status kepemilikan bangunan^ gedung sebagaimana dimaksud pada ayat 1) ^ dilakukan pada saat proses 1MB dan/atau^ pada saat pendataan bangunan gedung, $V sebagai sarana tertib pembangunan, tertibj|j pemanfaatan dan kepastian hukum atas^fj kepemilikan bangunan gedung. ?V
- (3) Status kepemilikan rumah adat pada * masyarakat hukum adat ditetapkan oleh \ masyarakat hukum adat bersangkutan ?S berdasarkan norma dan kearifan lokal yang ~i berlaku dilingkungan masyarakatnya. i
*.
- (4) Pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung kepada pihak lain harus dilaporkan kepada Walikota.
|
Si
J
•&amp;,
W
jT
life
- (5) Pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh pemilik bangunan gedung yang bukan J pemegang hak atas tanah, terlebih dahulu
W
harus mendapatkan persetujuan pemegang hak atas tanah.
- (6) Status kepemilikan rumah adat pada masyarakat hukum adat ditetapkan oleh masyarakat hukum adat bersangkutan berdasarkan norma dan kearifan lokal yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.
- (7) Tata cara pembuktian kepemilikan bangunan gedung kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 13

- (1) Kegiatan pendataan untuk bangunan gedung baru dilakukan bersamaan dengan proses izin mendirikan bangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung.
- (2) Kegiatan pendataan untuk bangunan yang telah berdiri dan belum memiliki izin mendirikan bangunan dilakukan oleh instansi teknis yang membidangi pemanfaatan bangunan gedung.
- (3) Pemilik bangunan gedung wajib memberikan data yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pendataan bangunan gedung.
- (4) Berdasarkan pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mendaftar bangunan gedung tersebut untuk keperluan sistem informasi bangunan gedung.
Bagian Ketiga Persyaratan Tata Bangunan
Paragraf 1
Umuni
'v^4fj
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 14

:;;iil
*$*
Persyaratan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) meliputi persyaratan peruntukkan dan intensitas^ bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan.
Paragraf 2
Persyaratan Peruntukan dan Intensitas Bangunan Gedung
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 15

- (1) Persyaratan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan persyaratan peruntukan lokasi yang Jf bersangkutan sesuai dengan RTRW Kota,^; RDTRKP, dan/atau RTBL. .'^; i'sw-
- (2) Persyaratan intensitas bangunan gedung -i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 3 meliputi persyaratan kepadatan, ketinggian, pi dan jarak bebas bangunan gedung yang||f ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan. vf
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 16

-,••$;..
- (1) Setiap mendirikan bangunan gedung, fungsinya harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang ditetapkan dalam RTRW Kota, RDTRKP, dan/atau RTBL.
- (2) Setiap mendirikan bangunan gedung di atas, dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum tidak boleh mengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum yang bersangkutan.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perubahan RTRW Kota, RDTRKP dan/atau RTBL yang mengakibatkan perubahan peruntukan lokasi, fungsi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan yangbaru alcan disesuaikan.
- (2) Terhadap kerugian yang timbul akibat perubahan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan penggantian yang layak kepada pemilik bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 18

- (1) Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melebihi ketentuan maksimal kepadatan dan ketinggian yang ditetapkan dalam RTRW Kota, RDTRKP, dan/atau RTBL.
- (2) Persyaratan ketinggian bangunan diatur secara teknis ## Pasal 19
- (1) Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melanggar ketentuan minimal jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan dalam RTRW Kota Padang Panjang, RDTRKP, dan/atau RTBL.
- (2) Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan dalam bentuk:
- b. jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, jarak antar bangunan gedung, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan, yang diberlakukan per kavling, per persil, dan/atau per kawasan.
- a. garis sempadan bangunan gedung dengan jaian, sungai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi; dan
- (3) Penetapan garis sempadan bangunan gedung dengan tepi jalan, tepi sungai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi didasarkan pada pertimbangan keselamatan dan kesehatan serta peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Besarnya garis sempadan bangunan dengan tepi jalan berdasarkan peranan jalan'v perhubungan dalam suatu jaringan jalan di daerah;
- (5) Batas garis sempadan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan :
- a. Jalan Arteri Primer (Nasional) tidak kurang dari 17,5 meter dari as jalan (7,5-20-7,5 m);
- b. Jalan Arteri Sekunder (Kota) tidak kurang dari 15 meter dari as jalan (7,5-15-7,5 m);
- c. Jalan Kolektor Sekunder (Kota) tidak kurang dari 10 meter dari as jalan (5-10 -5 m);
- d. Jalan Lokal 1 (Kota) tidak kurang dari 8 meter dari as jalan (4-8-4 m)
- e. Jalan Lokal II (Kota) tidak kurang dari 6 meter dari as jalan; (3-6-3 m);
- f. Jalan Lingkungan I tidak kurang dari 5 meter dari as jalan; (3-4-3 m);
- g. Jalan Lingkungan II tidak kurang dari 4,5 meter dari as jalan; (3-3-3);
- h. Jalan Gang di tanah sendiri tidak kurang dari 3 meter dari as jalan (2-2-2).
- (6) Garis pondasi pagar terluar yang berbatasan dengan jalan ditentukan berimpit dengan batas luar rencana jalan.
- (7) Garis lengkung pagar di sudut persimpangan jalan ditentukan dengan ukuran radius/ serongan/lengkungan atas dasar kelas simpang jalan;
- (8) Garis sempadan untuk bangunan yang dibawah permukaan tanah maksimum berimpit dengan garis sempadan pagar dan tidak dibolehkan melewati batas pekarangan.
- berimpit dengan garis sempadan pagar dan tidak dibolehkan melewati batas pekarangan.
- (9) Penetapan jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan harus didasarkan pada pcrtimbangan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
- (10) Penetapan jarak bebas bangunan gedung atau bagian bangunan gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah didasarkan pada jaringan utilitas umum yang ada atau yang akan dibangun.
Paragraf3 Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 20

'
Persyaratan arsitektur bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang-dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 21

- (1) Penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah estetikabentuk, karakteristik arsitektur, dan lingkungan yang ada di sekitarnya.
-
- (2) Penampilan bangunan gedung di kawasai^l cagar budaya, harus dirancang dengan"™ mempertimbangkan kaidah pelestarian.
- (3) Penampilan bangunan gedung yang didirikanberdampingan dengan bangunan gedungyang dilestarikan, harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah estetika bentuk dan karakteristik dari arsitektur bangunan gedung yang dilestarikan. ·t-t-
-
*
- (4) Pemerintah Daerah dapat menetapkan kaidah-kaidah arsitektur tertentu pada bangunan gedung untuk suatu kawasan setelah mendapat pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung, dan'^ mempertimbangkan pendapat publik.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 22

- (1) Tata ruang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, harus mempertimbangkan fungsi ruang, arsitektur bangunan gedung, dan keandalan bangunan gedung.
- (2) Pertimbangan fungsi ruang diwujudkan dalam efisiensi dan efektivitas tata ruang dalam.
vi ,
- (3) Pertimbangan arsitektur bangunan gedung diwujudkan dalam pemenuhan tata ruangdalam terhadap kaidah-kaidah arsitektur bangunan gedung secara keseluruhan.
"
^
'"'
- (4) Pertimbangan keandalan bangunan gedung S diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan ^ keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan tata ruang-dalam.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 23

- (1) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.
- (2) Pertimbangan terhadap terciptanya ruang luar bangunan gedung dan ruang terbuka hijau diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kcndaraan dan manusia, serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana di luar bangunan gedung.
Paragraf 4 Persyaratan Khusus Arsitektur
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 24

- (1) Yang termasuk golongan bangunan umum adalah :
- a. bangunan tempat pertemuan umum yang dipergunakan untuk peribadatan, kesenian, olah raga, atau perjumpaan sejenisnya;
- b. bangunan tempat pertemuan umum yang dipergunakan untuk rekreasi;dan
- c. bangunan tempat pertemuan umum yang dipergunakan untuk perpindahan jasa transportasi / angkutan umum.
- (2) Setiap bangunan / kompleks bangunan
y
*
harus mempunyai tempat parkir kendaraaniXil dan / atau tempat pemberhentian kendaraan^^ umum yang memenuhi syarat sebagaimana?'"ditentukan tersendiri dan tidak membebaniVft pada jalan disekelilingnya. )£&gt;
- (3) Setiap bangunan harus memberikan petunjuk secara jelas tentang :
- a. cara menyelamatkan diri dari bahaya *, kebakaran; ** \
- b. cara menghindari bahaya kebakaran;
, *
- c. cara mengetahui sumber kebakaran; dan
- d. cara mencegah bahaya kebakaran.
- (4) Setiap bangunan harus memiliki pintu bahaya dengan ketentuan lebar sedemikaan rupa sehingga mampu mengosongkan ruang /bangunan dalam keadaan penuh tidak lebih dari 5 menit.
- (5) Setiap bangunan harus mempunyai jarak bangunan dengan bangunan disekitarnya vsekurang-kurangnya lima meter.
•
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 25

- (1) Yang termasuk golongan bangunan perdagangan dan jasa adalah :
- a. bangunan dilakukan penjualan jasa; dan
^\
- b. bangunan tempat dilakukan transaksi jual beli secara langsung.
- (2) Setiap bangunan yang merupakan pusat kegiatan harus mempunyai tempat parkir A kendaraan dan/atau tempat penghentian^j&amp;\ kendaraan umum yang memenuhi syarat *jg3 dan ditentukan sendiri serta tidak memiliki t$H jalan sekelilingnya. *#n
\
Yang termasuk bangunan industri adalah semua bangunan tempat dilakukan pengolahan bahan mentah, bahan setengah jadi menjadi bahan jadi yang bersifat konsumtif dalam jumlah yang banyak atau terbatas.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 27

Setiap bangunan/kompleks bangunan pendidikan harus mempunyai tempat parkir kendaraan yang memenuhi syarat dan tidak membebanijalan di sekitarhya. (3) Setiap bangunan pendidikan harus memiliki jarak bangunan dengan bangunan di sekitarnya sekurang-kurangnya lima meter. (4) Setiap bangunan pendidikan harus memiliki pintu/tangga bahaya / darurat dan tangga darurat untuk bisa mengevakuasi penghuni jika terjadi gempa / kebakaran.
Yang termasuk bangunan pendidikan adalah ' bangunan tempat dilakukan kegiatan pendidikan formal dannon formal.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 26

dan bersambung dengan ketentuan harus memasang alat pencegah menjalarnya kebakaran dari dan kebangunan lam. (4) Setiap bangunan harus memiliki pintu/tangga darurat untuk bisa mengevakuasi penghuni jika terjadi gempa/kebakaran.
(3) Setiap bangunan dapat diletakkan berderet
- (2) Termasuk dalam jenis bangunan ini adal^jS tempat penyimpanan barang dalam jumiaM^ banyak atau terbatas. :^^
- (3) Setiap bangunan/kompleks industnM bangunan harus mempunyai tempat parl&amp;|jl| kendaraan yang memenuhi syarat dan tidaJcill membebani jalan di sekitamya. ··"^||§
- (4) Setiap bangunan industri harus memiUJaip jarak bangunan dengan bangunan dij|f| sekitamya sekurang-kurangnya lima meter. -:||ff
- (5) Setiap bangunan industri harus memilikil|S pintu/tangga darurat untuk bisa^H mengevakuasi penghuni jika terjadi gempa./|J| kebakaran. 'MM
- (6) Setiap bangunan industri harus memiliki||S sistem pengolahan air limbah. ^flff
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 28

'.S^S
- (1) Yang termasuk bangunan kelembagaan adalah bangunan tempat dilakukan kegiatan ^p? yang berhubungan dengan perkantoran,Jg bidang kesehatan atau perawatan sosial dan J^ bidang telekomunikasi. "§p]
.-;.t^lfL-
- (2) Setiap bangunan/kompleks bangunan ^ kelembagaan harus mempunyai tempat £; parkir kendaraan yang memenuhi syarat dan ;3p tidak membebani jalan di sekitamya. .^||
•
^#l&amp;
- (3) Setiap bangunan kelembagaan harus |||| memiliki jarak bangunan dengan bangunan *|j|jj di sekitamya sekurang-kurangnya lima §jM meter. :^Sp
•#9S
85
- (4) Setiap bangunan kelembagaan hams memiliki pintu/tangga darurat untuk bisa mengevakuasi penghuni jika terjadi gempa/kebakaran.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 29

- (1) Yang termasuk bangunan mmah tinggal adalah bangunan tempat tinggal milik perseorangan atau badan sosial / badan hukum atau pemerintah, dan bangunan yang disewakan pada pihak lain.
- (2) Setiap bangunan mmah tinggal hams memiliki jarak bangunan dengan bangunan di sekitamya sekurang -kurangnya satu meter atau karena pertimbangan lain dapat berdempet.
- (3) Ketentuan mengenai 'jarak bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota
Paragraf5 Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 30

- (1) Penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (2) Setiap mendirikan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting, harus didahului dengan menyertakan analisis
mengenai dampak lingkungan sesuai dengs^S peraturan perundang-undangan di pengelolaan lingkungan hidup.
Paragraf 6 Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 31

- (1) RTBL merupakan pengaturan persyaratan^| tata bangunan sebagai tindak lanjut RTRwSl kota dan/atau RDTRKP, digunakan dalaaSp pengendalian pemanfaatan ruang suatul|| kawasan dan sebagai panduan rancangarilfi kawasan untuk mewujudkan kesamanl| karakter serta kualitas bangunan gedung^ljl dan lingkungan yang berkelanjutan. ^
- (2) RTBL memuat materi pokok ketentuan!*' program bangunan dan lingkungan, rencanal umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana^ dan pedoman pengendalian pelaksanaan. ^
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 32

- (1) RTBL disusun oleh Pemerintah Daerahjj|j berdasarkan kemitraan pemerintah daerah,fj|| swasta, dan/atau masyarakat sesuai dengan tingkat permasalahan pada lingkungan/kawasan yang bersangkutan.
- (2) Penyusunan RTBL didasarkan pada pola^ penataan bangunan gedung dan lmgkungani|| yang meliputi perbaikan, pengembanganj kembali, pembangunan bam, dan/atau pelestarian untuk:
- a. kawasan terbangun;
- b. kawasan yang dilindungi dan dilestarikan;
- c. kawasan bam yang potensial berkembang; dan/atau
- d. kawasan yang bersifat campuran.
- (3) Penyusunan RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendapat pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung dan dengan mempertimbangkan pendapat publik.
- (4) RTBL ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan pemndangundangan.
Paragraf 7
Pembangunan Bangunan Gedung di atas dan/atau di bawah tanah, airdan/atau prasarana/sarana umum
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 33

- (1) Bangunan gedung yang dibangun di atas dan/atau di bawah tanah, air, atau prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) pengajuan permohonan izin mendirikan bangunan gedungnya dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pihakyangberwenang.
- (2) 1MB untuk pembangunan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memperhatikan ketentuan dalam pasal 16 ayat (2) wajib mendapat pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembangunanv gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air g dan/atau prasarana dan sarana umuniS sesuai standar teknis dan pedoman yangfe berlaku.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 34

- (1) Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum sebagaimana dalam Pasal 33 harus:
- a. sesuai dengan RTRW kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL;
- b. tidak untuk fungsi hunian atau tempat tinggal; -j*
- c. tidak mengganggu fungsi sarana dan r prasarana yang berada di bawah tanah;
S
- d. memenuhi persyaratan kesehatan sesuai J. fungsi bangunan gedung;
- e. memiliki sarana khusus untuk f kepentingan keamanan dan keselamatan ^; bagi pengguna bangunan gedung; dan ^
- f. mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
f;[
- (2) Pembangunan bangunan gedung di bawah dan/atau di atas air sebagaimana dimaksud'% dalam Pasal 33 harus:
- a. sesuai dengan RTRW kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL;
:L
- b. tidak mengganggu keseimbangan ^ lingkungan, dan fungsi lindung kawasan; v*;
]|
- c. tidak menimbulkan perubahan arus air^ yangdapatmerusak lingkungan; f§
- e. telah mempertimbangkan faktorJJI keselamatan, kenyamanan, kesehatan,4j|
- d. tidak menimbulkan pencemaran; dan
^ft
dan kemudahan bagi pengguna bangunan gedung.
- (3) Pembangunan bangunan gedung di atas prasarana dan/atau sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus:
- a. sesuai dengan RTRW kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL;
- b. tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana yang berada di bawahnya dan/atau di sekitamya;
- c. tetap memperhatikan keserasian bangunan gedung terhadap lingkungannya; dan
- d. memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan sesuai fungsi bangunan gedung.
- (4) Izin mendirikan bangunan gedung untuk pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) selain memperhatikan ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 14, wajib mendapat pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung dan dengan mempertimbangkan pendapat publik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum mengikuti standar teknis yang berlaku.
Bagian Keempat
Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung
• *
Paragraf 1 Umum
^|^|
M&amp;-
a
•wl
§^\
;;|t&gt;
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 35

yp
Persyaratan keandalan bangunan gedung t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) |, meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, £:; kenyamanan, dan kemudahan.
Paragraf 2 Persyaratan Keselamatan
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 36

Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk;, mendukung beban muatan, serta kemampuan '$; bangunan gedung dalam mencegah dan§. menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 37

- (1) Struktur setiap bangunan gedung harus-^ direncanakan kuat/kokoh, dan stabil dalam f^ memikul beban/kombinasi beban dan '§ memenuhi persyaratan kelayanan ^ (serviceability) selama umur layanan yang ^ direncanakan dengan mempertimbangkan ;^ fungsi bangunan gedung, lokasi, keawetan,^: dan kemungkinan pelaksanaan ^ konstruksinya. T
- (2) Kemampuan memikul beban diperhitungkan % terhadap pengaruh-pengaruh aksi sebagai|||j
247V
- akibat dari beban-beban yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul akibat gempa dan angin.
- (3) Dalam perencanaan struktur bangunan gedung terhadap pengaruh gempa, semua unsur struktur bangunan gedung, baik bagian dari sub struktur maupun struktur gedung, harus diperhitungkan mampu memikul pengaruh gempa sesuai dengan zona gempanya.
- (4) Struktur bangunan gedung hams direncanakan secara detail dan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga pada kondisi pembebanan yang melampaui pembebanan maksimum yang direncanakan, apabila terjadi keruntuhan kondisi struktumya masih dapat memungkinkan pengguna bangunan gedung menyelamatkan diri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mcngenai pembebanan, ketahanan terhadap gempa bumi dan/atau angin, dan perhitungan struktumya mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 38

- (1) Setiap bangunan gedung, kecuali mmah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dan proteksi aktif.
- (2) Penerapan sistem proteksi pasif didasarkan
i
.
pada fungsi bangunan gedung, klasifikasirisiko kebakaran, geometri ruang, bah^S bangunan terpasang, dan/atau jumlah darf kondisi penghuni dalam bangunan gedung. Jf "-3SW
- ··-MM (3) Penerapan sistem proteksi aktif didasarkanfll pada fungsi, klasifikasi, luas, ketmggian'JS volume bangunan, dan/atau jumlah dan^ kondisi penghuni dalam bangunan gedung. 'jjjft
- (4) Setiap bangunan gedung dengan nongsi,f|§ klasifikasi, luas, jumlah lantai, dan/atau^ dengan jumlah penghuni tertentu hamsiP memiliki unit manajemen pengamanan f^j kebakaran. .^1
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata caraif perencanaan, pemasangan, dan'^ pemeliharaan sistem proteksi pasif dan1g| proteksi aktif serta penerapan manajemen 'jj$ pengamanan kebakaran mengikuti pedoman'Jf dan standar teknis yang berlaku.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 39

- (1) Setiap bangunan gedung yang berdasarkan ij letak, sifat geografis, bentuk, ketinggian, dan 1|&gt;* penggunaannya berisiko terkena sambaran 1$' petir hams dilengkapi dengan instalasi '41 penangkal petir. $?·-·
- (2) Sistem penangkal petir yang dirancang dan » dipasang harus dapat mengurangi secara ^ nyata risiko kemsakan yang disebabkan oleh ^ sambaran petir terhadap bangunan gedung 'tk dan peralatan yang diproteksinya, serta["''Jpr melindungi manusia didalamnya. "^
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara -^
perencanaan, pemasangan, pemeliharaan instalasi sistem penangkal petir mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 40

- (1) Setiap bangunan gedung yang dilengkapi dengan instalasi listrik termasuk sumber daya listriknya hams dijamin aman, andal, dan ramah lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, pemeriksaan dan pemeliharaan instalasi listrik mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 41

- (1) Setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum, atau bangunan gedung fungsi khusus hams dilengkapi' dengan sistem pengamanan yang memadai untuk mencegah terancamnya keselamatan penghuni dan harta benda akibat bencana bahan peledak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, pemeliharaan instalasi sistem pengamanan mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
Paragraf 3 Persyaratan Kesehatan
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 42

Persyaratan. kesehatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung.
.i,';,:,j;'.
.
.-^
- (1) Untuk memenuhi persyaratan sistenijp; penghawaan, setiap bangunan gedung harusfi mempunyai ventilasi alami dan/atau1l| ventilasi mekanik/buatan sesuai dengari||§ fungsinya. .$fg
- (2) Bangunan gedung tempat tinggal, bangunan 1&amp; gedung pelayanan kesehatan khususnya''* ruang perawatan, bangunan gedung pendidikan khususnya ruang kelas, dan J£ bangunan gedung pelayanan umum lainnyaifr harus mempunyai bukaan permanen, kisi-.:,&amp;.. kisi pada pintu dan jendela dan/atau-8|, bukaan permanen yang dapat dibuka untuk;j&amp; kepentingan ventilasi alami. -i'M-i
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 44

.-:*i;
••:$?'.•
- (1) Ventilasi alami sebagaimana dimaksud;^dalam Pasal 43 ayat (1) hams memenuhi 'M ketentuan bukaan permanen, kisi-kisi pada Jffcpintu dan jendela, sarana lain yang dapat ^g dibuka dan/atau dapat berasal dari ruangan jj£ yang bersebelahan untuk memberikan'."$j$ sirkulasi udara. S;
'-"**'»•
- (2) Ventilasi mekanik/buatan sebagaimanafL dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) harus" disediakan jika ventilasi alami tidak dapat memenuhi syarat. #.;
- (3) Penerapan sistem ventilasi sebagaimana W&amp; dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hains':|j§ dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan energi dalam bangunan gedung. ssffi
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem ventilasi alami dan mekanik/buatan pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 45

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sistem pencahayaan, setiap bangunan gedung harus mempunyai pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.
- (2) Bangunan gedung tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bangunan pelayanan umum harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami.
- (3) Pencahayaan alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus optimal, disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan fungsi masing-masing ruang di dalam bangunan gedung.
- (4) Pencahayaan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan berdasarkan tingkat iluminasi yang dipersyaratkan sesuai fungsi ruang dalam bangunan gedung dengan mempertimbangkan efisiensi, penghematan energi yang digunakan, dan penempatannya tidak menimbulkan efek silau atau pantulan.
- (5) Pencahayaan buatan yang digunakan untuk pencahayaan darurat sebagaimana
II
i
dimaksud pada ayat (1) harus dipasang pada bangunan gedung dengan fungsi tertentu,' serta dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi yang aman.
- (6) Semua sistem pencahayaan buatan, kecuali yang diperlukan untuk pencahayaan darurat, harus dilengkapi dengan pengendali manual, dan/atau otomatis, serta ditempatkan pada tempat yang mudah: dicapai/dibaca oleh pengguna ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem pencahayaan pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 46

Untuk memenuhi persyaratan sistem sanitasi,' setiap bangunan gedung. harus dilengkapi, dengan sistem air bersih, sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran/tinja dan sampah, serta penyaluran air hujan.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 47

?
- (1) Sistem air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan sumber air bersih dan sistem distribusinya.
IS
:£-••'
Wi.,
- (2) Sumber air bersih dapat diperoleh dari||| sumber air berlangganan dan/atau sumber^ air lainnya yang memenuhi persyaratanJj§| kesehatan sesuai dengan peraturanj perundang-undangan. -lMI&amp;
- (3) Perencanaan sistem distribusi air bersih dalam bangunan gedung harus memenuhi debit *^air dan tekanan minimal yang disyaratkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem air bersih pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku, serta dapat mewujudkan bangunan yang ramah lingkungan.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 48

- (1) Sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya. »'
- (2) Pertimbangan jenis air kotor dan/atau air limbah diwujudkan dalam bentuk r^inilihan sistem pengaliran/pembuangan dan penggunaan peralatan yang dibutuhkan, serta bebas dari pencemaran lingkungan.
- (3) Pertimbangan tingkat bahaya air kotor dan/atau air limbah diwujudkan dalam bentuk sistem pengolahan dan pembuangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang
berlaku.
.J||
- (1) Sistem pembuangan kotoran/tinja melalui j$n septictank dan sampan melalui bak sampah ff|l sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 51-; harus direncanakan dan dipasang dengan j^i mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya. | ·A'&gt;
- (2) Pertimbangan fasilitas penampungan fe diwujudkan dalam bentuk penyediaan 3^J tempat penampungan kotoran dan sampah Cj pada masing-masing bangunan gedung, yang diperhitungkan berdasarkan fungsi bangunan, jumlah penghuni, dan volume kotoran dan sampah.
- (3) Pertimbangan jenis kotoran dan sampah diwujudkan dalam bentuk penempatan pewadahan dan/atau pengolahannya yang %': tidak mengganggu kesehatan penghuni, Jg masyarakat dan lingkungannya. #] .*/i?
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara i|,, perencanaan, pemasangan, dan pengelolaan ;J|, fasilitas pembuangan kotoran dan sampah 'ifi pada bangunan gedung mengikuti pedoman ^j danstandar teknis yang berlaku. -|§;!
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 50

fy
- (1) Sistem penyaluran air hujan sebagaimana ^i] dimaksud dalam Pasal 44 harus %: direncanakan dan dipasang dengan ^ mempertimbangkan ketinggian permukaan1||| air tanah, permeabilitas tanah, ' " *'« ketersediaan jaringan lingkungan/kota. drainase
- (2) Setiap bangunan gedung dan pekarangannya hams dilengkapi dengan sistem penyaluran airhujarir
- (3) Kecuali untuk daerah tertentu, air hujan hams diresapkan ke dalam tanah pekarangan dan/atau dialirkan ke sumur resapan sebelum dialirkan ke jaringan drainase lingkungan/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Bila belum tersedia jaringan drainase kota ataupun sebab lain yang dapat diterima, maka penyaluran air hujan hams dilakukan dengan cara lain yang dibenarkan oleh instansi yang berwenang.
- (5) Sistem penyaluran air hujan hams dipelihara untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada saluran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem penyaluran air hujan pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 51

- (1) Untuk memenuhi persyaratan penggunaan bahan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- (2) Penggunaan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung harus tidak mengandung bahan-bahan berbahaya/ beracun bagi kesehatan, dan aman bagi pengguna bangunan gedung.
- (3) Penggunaan bahan bangunan yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan harus:
- a. menghindari timbulnya efek silau dan pantulan bagi pengguna bangunan gedung lain, masyarakat, dan lingkungan sekitamya;
- b. menghindari timbulnya efek peningkatan suhu lingkungan di sekitamya;
- c. mempertimbangkan prinsip-piinsip konservasi energi; dan
- d. mewujudkan bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.
- (4) Pemanfaatan dan penggunaan bahan bangunan lokal harus sesuai dengan kcbutuhan dan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
Paragraf 4 Persyaratan Kenyamanan
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 52

Persyaratan kenyamanan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar
ruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 53

- (1) Untuk mendapatkan kenyamanan ruang gerak dalam bangunan gedung, penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan:
- a. fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/peralatan, aksesibilitas ruang, di dalam bangunan gedung; dan
- b. persyaratan keselamatan dan kesehatan.
- (2) Untuk mendapatkan kenyamanan hubungan antar ruang, penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan:
- a. fungsi ruang, aksesibilitas ruang, dan jumlah pengguna dan perabot/ peralatan di dalam bangunan gedung;
- b. sirkulasi antar ruang horizontal dan vertikal; dan
- c. persyaratan keselamatan dan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 54

- (1) Untuk mendapatkan kenyamanan kondisi udara ruang di dalam bangunan gedung, penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan temperatur dan kelembaban.
- (2) Untuk mendapatkan tingkat temperatur dan'f* kelembaban udara di dalam ruangan dapat^ dilakukan dengan pengkondisian udara% dengan mempertiinbangkan: J^'~l
2. a., fungsi bangunan gedung/ruang, jumlah^S pengguna, letak, volume ruang, jenis S. peralatan, dan penggunaan bahan^h1 bangunan; 'h§'
- b. kemudahan pemeliharaan dan perawatan; S dan ;,:
- c. prinsip-prinsip penghematan energi dan'M . kelestarian lingkungan. J$.
:
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara"-* perencanaan, pemasangan, dan, fc pemeliharaan kenyamanan kondisi udara'^ pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
'
S^\
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 55

i^'\
- (1) Untuk mendapatkan kenyamanan j$fc\ pandangan, penyelenggara bangunan gedung"^ harus mempertimbangkan kenyamanan v£ pandangan dari dalam bangunan ke luar dan-J£ dari luar bangunan ke ruang-ruang tertentuJ; dalam bangunan gedung. ^
- (2) Untuk mendapatkan kenyamanan^ pandangan dari dalam bangunan ke luar, J^ penyelenggara bangunan gedung harus ^ mempertimbangkan: '#
- a. gubahan massa bangunan, rancangan^g bukaan, tata ruang-dalam dan luar^a bangunan, dan rancangan bentuk luarjllj bangunan;
- b. pemanfaatan potensi ruang luar bangunan|pi gedung dan penyediaan ruang terbukaj|
:-it*a
- hijau; dan
- c. pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar.
- (3) Untuk mendapatkan kenyamanan pandangan dari luar ke dalam bangunan, penyelenggara bangunan gedung hams memrjertimbangkan:
- a. rancangan bukaan, tata ruang-dalam dan luar bangunan, dan rancangan bentuk luar bangunan gedung; dan
- b. keberadaan bangunan gedung yang ada dan/atau yang akan ada di sekitamya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan kenyamanan pandangan pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 56

- (1) Untuk mendapatkan tingkat kenyamanan terhadap getaran pada bangunan gedung, penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan peralatan, dan/atau sumber getar lainnya baik yang berada pada bangunan gedung maupun di luar bangunan gedung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan tingkat kenyamanan terhadap getaran pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 57

- (1) Untuk mendapatkan tingkat kenyamanan terhadap kebisingan pada bangunan gedung,
penyelenggara bangunan gedung harus" mempertimbangkan jenis kegiatan " penggunaan peralatan, dan/atau sumber bising lainnya baik yang berada pada bangunan gedung maupun di luar bangunan gedung.
- (2) Setiap bangunan gedung dan/atau kegiatan yang karena fungsinya menimbulkan dampak kebisingan terhadap lingkungannya dan/atau terhadap bangunan gedung yang telah ada, hams meminimalkan kebisingan yang ditimbulkan sampai dengan tingkat yang diizinkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan tingkat kenyamanan terhadap kebisingan pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
Paragraf 5
Persyaratan Kemudahan
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 58

Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.
&lt;[
I
J
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 59

- (1) Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana'; dimaksud dalam Pasal 58 meliputi j^ tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang ^ mudah, aman, dan nyaman termasuk bagji|| #*
261
- penyandang cacat dan lanjut usia.
- (2) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas harus mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal dan vertikal antar ruang dalam bangunan gedung, akses evakuasi, termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.
- (3) Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan persyaratan lingkungan lokasi bangunan gedung.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 60

- (1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan hubungan horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) berupa tersedianya pintu dan/atau koridor yang memadai untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung tersebut.
- (2) Jumlah, ukuran, dan jenis pintu, dalam suatu ruangan mrjertimbangkan berdasarkan besaran ruang, fungsi ruang, dan jumlah pengguna ruang.
- (3) Aran bukaan daun pintu dalam suatu ruangan dipertimbangkan berdasarkan fungsi ruang dan aspek keselamatan.
- (4) Ukuran koridor sebagai akses horizontal antar ruang cUpertimbangkan berdasarkan fungsi koridor, fungsi ruang, dan jumlah pengguna.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata car^ perencanaan pintu dan koridor mengiW pedoman dan standar teknis yang berlaku. · jl
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 61

^
- ' 'gy. (1) Setiap bangunan gedung bertingkat harus^ menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk! terselenggaranya fungsi bangunan gedung? tersebut berupa tersedianya tangga, ram, lifi tangga berjalan/ eskalator, dan/atau lantai berjalan/travelator. #
- (2) Jumlah, ukuran, dan konstruksi sarana i hubungan vertikal hams berdasarkan fungsi ^ bangunan gedung, luas bangunan, dan jumlah pengguna ruang, serta keselamatan I pengguna bangunan gedung. ,''-§
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ^ penyediaan sarana hubungan vertikal antar S lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) f mengikuti pedoman dan standar teknis yang J berlaku. e
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 62

- (1' ^etiaP bangunan gedung, kecuali mmah unggal tunggal dan mmah deret sederhana, hams menyediakan sarana evakuasi yang meUputi sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi yang dapat menjamin kemudahan pengguna bangunan gedung untuk melakukan evakuasi dari dalam bangunan gedung secara aman apabila terjadi bencana atau keadaan darurat.
I
|
f
f
I
f
I
J
|
•••'4 ,"&lt;."=
^
- (2) Penyediaan sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, jumlah dan kondisi pengguna bangunan gedung, serta jarak pencapaian ke tempat yang aman.
- (3) Sarana pintu keluar darurat dan jalur evakuasi harus dilengkapi dengan tanda arah yang mudah dibaca dan jelas.
- (4) Setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai, dan/atau jumlah penghuni dalam bangunan gedung tertentu hams memiliki manajemen penanggulangan bencana atau keadaan darurat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan sarana evakuasi mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 63

- (1) Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, harus menyediakan fasilitas dan aksesibilitas untuk menjamin terwujudnya kemudahan bagi penyandang cacat dan lanjut usia masuk ke dan keluar dari bangunan gedung serta beraktivitas dalam bangunan gedung secara mudah, aman, nyaman dan mandiri.
- (2) Fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi toilet, tempat parkir, telepon umum, jalur pemandu, rambu dan marka, pintu, ram,
\iA£J.',:-'"
I
f;
I;
'f
M
I?
J
!
:'..•
u
?:
,
;,
:
f^Sf' dan mb*&amp; Penyandang cacat dl| lanjut usia. &amp; ^1
- ?3M (3) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitlf disesuaikan dengan fangs*, luas, daH ketinggian bangunan gedung. 3§f
- ·»1S1 (4) Ketentuan tentang ukuran, konstruksii jumlah fasilitas dan aksesibilitas bat penyandang cacat mengikuti ketentuatfl SakuPed°man dan Standar tekn* yangj
'•'•':'ftt
BAB IV - FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 64

"-$
- (1) SetiaP bang^nan gedung untuk kepentmganfl umum hams menyediakan kelengkapml prasarana dan sarana pemanfaatenf bangunan gedung, meliputi ruang ibadah W ruang ganti, mang bayi, toilet, tempat parkir! I tempat sampah, serta fasilitas komrniikasff dan informasi untuk memberikari^l kemudahan bagi pengguna bangunanll gedung dalam beraktivitas dalam bangunan 1 gedung. 8 |
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana disesuaikan dengan fungsi dan luas bangunan gedung, serta jumlah pengguna bangunan gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan dan pemeliharaan kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 65

- (1) Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui tahapan perencanaan teknis dan pelaksanaan beserta pengawasannya.
- (2) Pembangunan bangunan gedung wajib dilaksanakan secara tertib adniinistratif dan teknis untuk menjamin keandalan bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (3) Pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti kaidah pembangunan yang berlaku, terukur, fungsional, prosedural, dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap perkembangan arsitektur, ilmu pengetahuan dan teknologi.
Paragraf 2 Perencanaan Teknis
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 66

- (1) Perencanaan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
.
-
-
- ayat (1) dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan bangunan gedung yang memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lingkup pelayanan jasa perencanaan teknis bangunan gedung meliputi:
- a. penyusunan konsep perencanaan;
- prarencana; b.
- pengembangan rencana; c.
- rencana detail; d.
- pembuatan dokumen pelaksanaan konstruksi; e.
- pemberian penjelasan dan evaluasi pengadaan jasa pelaksanaan; i.
- pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi bangunan gedung; dan g.
- penyusunan petunjuk pemanfaatan bangunan gedung. h.
- (3) Perencanaan teknis bangunan gedung dilakukan berdasarkan kerangka acuan kerja dan dokumen ikatan kerja.
- (4) Perencanaan teknis harus disusun dalam suatu dokumen rencana teknis bangunan gedung berdasarkan persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 62, kecuali Pasal 14, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 41, Pasal 51, Pasal 57 dan Pasal 58 sesuai dengan lokasi, fungsi, dan klasifikasi bangunan gedung.
- (5) Dokumen rencana teknis bangunan gedung berupa rencana-rencana teknis arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal dan elektrikal, pertamanan, tata ruang-dalam,
- dalam bentuk gambar rencana, gambar detail pelaksanaan, rencana kerja dan syarat-syarat adniinistratif, syarat umum dan syarat teknis, rencana anggaran biaya pembangunan, dan/atau laporan perencanaan.
- (6) Pengadaan jasa perencanaan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung, atau sayembara.
- (7) Hubungan kerja antara penyedia jasa perencanaan teknis dan pemilik bangunan gedung harus dilaksanakan berdasarkan ikatan kerja yang dituangkan dalam perjanjian tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (.
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 67

- (1) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) diperiksa, dinilai, disetujui, dan disahkan untuk memperoleh izin mendirikan bangunan gedung.
- (2) Pemeriksaan dokumen rencana teknis dilaksanakan dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.
- (3) Penilaian dokumen rencana teknis dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan teknis dengan mempertimbangkan aspek lokasi, fungsi, dan klasifikasi bangunan gedung.
-;
H
m
i hie
I
i
W
!
- (4) Penilaian dokumen rencana teknis I bangunan gedung sebagaimana dimaksudpada ayat (3) wajib mendapat? pertimbangan teknis tim ahli bangunan f gedung dalam hal bangunan gedung1: tersebut untuk kepentingan umum. .;·.'$
- (5) Penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting, wajib mendapat . pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung dan memperhatikan hasil dengar pendapat publik.
- (6) Penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung fungsi khusus dilakukan oleh Pemerintah dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan mendapat pertimbangan teknis dari tim ahli bangunan gedung, serta memperhatikan hasil dengar pendapat publik.
- (7) Persetujuan dokumen rencana teknis diberikan terhadap rencana yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk persetujuan tertulis oleh pejabat yang berwenang.
- (8) Pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung dilakukan oleh pemerintah daerah, kecuaJLi bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, berdasarkan rencana teknis beserta kelengkapan dokumen lainnya dan diajukan oleh pemohon.
- (1) Dokumen rencana teknis yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (7) dikenakan biaya izin mendirikan bangunan gedung yang nilainya ditetapkan berdasarkan klasifikasi bangunan gedung. · -t
- (2) Dokumen rencana teknis yang biaya izin mendirikan bangunan gedungnya telah dibayar, diterbitkan izin mendirikan bangunan gedung oleh Walikota, dan untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
Paragraf3 Tim Ahli Bangunan Gedung
i
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 69

- (1) Tim ahh bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) ditetapkan oleh Walikota selaku Kepala Daerah, sedangkan untuk bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oleh Gubemur.
- (2) Masa kerja tim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) tahun, kecuali masa kerja tim ahli bangunan gedung fungsi khusus diatur lebih lanjut oleh Gubemur.
- (3) Tim Ahli Bangunan bertugas memberikan pertimbangan teknis berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional pada pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum.
\
1
1-0
•A
§
- (4) Keanggotaan tim ahli bangunan gedung|§ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat"M Ad hoc, independen, objektif dan tidakM-i mempunyai konflik kepentingan. *§y
- (5) Keanggotaan tim ahli bangunan gedung III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danlf ] ayat (2) terdiri atas unsur-unsur perguruan ·%{* tinggi, asosiasi profesi, masyarakat ahli, J1 dan instansi pemerintah yang berkompeten ft! dalam memberikan pertimbangan teknis di ft! bidang bangunan gedung, yang meliputi 3 · bidang arsitektur bangunan gedung dan % perkotaan, struktur dan konstruksi, 3 mekanikal dan elektrikal, i? pertamanan/lanskap, dan tata ruang- § dalam/interior, serta keselamatan dan |; kesehatan kerja serta keahlian lainnya # yang dibutuhkan sesuai dengan fungsi &amp; bangunan gedung. £
- (6) Pengelolaan data base Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dan operasionalisasi penugasan Tim Ahh bangunan Gedung termasuk honorarium dan tunjangan, dibutuhkan pembiayaan yang dibebankan , pada APBD.
- (7) Pembiayaan yang perlu disediakan meUputi # anggaran biaya untuk : M
- a. biaya operasional sekretariat Tim Ahh Bangunan Gedung;
ii£
:,||;
- b. biaya persidangan;
"•$
- c. honorarium dan tunjangan; dan
f
- d. biaya Perjalanan Dinas.
,^|
- (8) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada :M ayat (6) dan ayat (7) sesuai peraturan p| perundang- undangan. ^If
- (1) Pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) sampai dengan ayat (6) harus tertulis dan tidak menghambat proses pelayanan perizinan.
- (2) Pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung berupa hasil pengkajian objektif terhadap pemenuhan persyaratan teknis yang memr^rtimbangkan unsur klasifikasi dan bangunan gedung, termasuk pertimbangan aspek ekonomi, sosial, dan budaya.
Paragraf 4
- (1) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai setelah pemilik bangunan gedung memperoleh izin mendirikan bangunan gedung.
- (2) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung harus berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan disahkan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung berupa pembangunan bangunan gedung baru, perbaikan, penambahan, perubahan dan/atau pemugaran bangunan gedung dan/atau instalasi, dan/atau perlengkapan bangunan gedung.
•'M
- -1 (4) Perbaikan, penambahan, perubahanS dan/atau pemugaran bangunan gedungf dan/atau instalasi, dan/atau perlengkapant bangunan gedung sebagaimana dimaksud! pada ayat (3) yang berubah bentuk dari? stnikturnya hams mendapat izin terlebihf dahulu dari Walikota. fl?
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 72

1
- (1) Kegiatan pelaksanaan konstruksi J bangunan gedung meUputi pemeriksaan'· dokumen pelaksanaan, persiapan '* lapangan, kegiatan konstruksi, s pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi ; dan penyerahan hasil akhir pekerjaan.
- (2) Pemeriksaan dokumen pelaksanaanT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meUputi pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keterlaksanaan konstruksi -l (constructabiUty) dari semua dokumen pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Persiapan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meUputi penyusunan program pelaksanaan, mobiUsasi sumber daya, dan penyiapan fisik lapangan. ·
*
- (4) Kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meUputi pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan, pembuatan laporan kemajuan . pekerjaan, penyusunan gambar kerja pelaksanaan (shop drawings) dan gambar ;; pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ;· dilaksanakan [as built drawings), serta 1
.i
I
|
3
kegiatan masa pemeliharaan konstruksi.
- (5) Pelaksanaan konstmksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- (6) Kegiatan pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meUputi pemeriksaan hasil akhir pekerjaan konstruksi bangunan gedung terhadap kesesuaian dengan dokumen pelaksanaan.
- (7) Hasil akhir pekerjaan pelaksanaan konstruksi berwujud bangunan gedung yang laik fungsi termasuk prasarana dan sarananya yang dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan konstruksi, gambar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang dilaksanakan (as buUt drawings), pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung, peralatan serta perlengkapan mekanikal dan elektrikal bangunan gedung serta dokumen penyerahan hasil pekerjaan.
Paragraf5 Pengawasan Konstruksi
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 73

- (1) Pengawasan konstruksi bangunan gedung berupa kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi atau kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung.
- (2) Kegiatan pengawasan pelaksanaan" konstruksi bangunan gedung sebagaimana ' dimaksud pada ayat (1) meUputi , pengawasan biaya, mutu, dan waktuV pembangunan bangunan gedung pada'^ tahap pelaksanaan konstruksi, serta *: pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.
- (3) Kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meUputi pengendaUan biaya, mutu, dan waktu pembangunan bangunan gedung,. dari tahap perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, serta pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.
- (4) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat '* (2) dan ayat (3) meUputi pemeriksaan a kesesuaian fungsi, persyaratan tata ~ bangunan, keselamatan, kesehatan, '^ kenyamanan, dan kemudahan, terhadap^:izin mendirikan bangunan gedung yang!.^. telah diberikan.
- (5) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.
.4s
'\
^
^1
i
Paragraf6 Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat laik fungsi terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
- (2) Pemberian sertifikat laik fungsi bangunan gedung dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip pelayanan prima dan tanpa dipungut biaya.
- (3) Sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 20 (dua puluh) tahun untuk mmah tinggal tunggal dan mmah tinggal deret, serta berlaku 5 (lima) tahun untuk bangunan gedung lainnya.
- (4) Sertifikat laik fungsi bangunan gedung diberikan atas dasar perminiaan pemilik untuk selumh atau sebagian bangunan gedung sesuai dengan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.
Paragraf 7
Dasar Pemberian Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 75

Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
diproses atas dasar :
- a. permintaan pemilik / pengguna bangunan- ·*
- c. adanya kerusakan bangunan akibat bencana seperti gempa bumi, kebakaran dan atau bencana lainnya;
- b. adanya pembahan fungsi, perubahan beban, atau pembahan bentuk bangunan-
4. dadanya laporan masyarakat terhadan bangunan yang diindikasikan membahayakan keselamatan masyarakat dan Ungkungan sekitamya.
Bagian Kedua Pemanfaatan
Paragraf 1 Umum
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 76

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung merupakan kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam izin mendirikan bangunan gedung termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
- (2) Pemanfaatan bangunan gedung hanya dapat dilakukan setelah pemilik bangunan gedung memperoleh sertifikat laik fungsi.
- (3) Pemanfaatan bangunan gedung wajib dilaksanakan oleh pemilik atau pengguna secara tertib administratif dan teknis untuk menjamin kelaikan fungsi bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak penting terhadap Ungkungan.
- (4) Pemilik bangunan gedung untuk kepentingan umum harus mengikuti program pertanggungan terhadap kemungkinan kegagalan bangunan gedung selama pemanfaatan bangunan gedung.
Paragraf 2 Pemeliharaan Bangunan Gedung
&gt;
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 77

- (1) PemeUharaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) harus dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dan dapat menggunakan penyedia jasa pemeliharaan bangunan gedung yang memiUki sertifikat sesuai dengan peraturan pemndang-undangan. f
- (2) Kegiatan pemeliharaan bangunan gedung meUputi pembersihan, perapian, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan atau perJengkapan bangunan gedung, dan kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (7).
- (3) Hasil kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan pemeliharaan yang digunakan untuk pertimbangan penetapan perpanjangan sertifikat laik fungsi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal pemeliharaan menggunakan
I
I
jf
M
^
g
if
|
gj
|
H
'•%
|
•'•**'"
|
|
i
I
1
penyedia jasa pemeUharaan sebagaimtP dimaksud pada ayat (1), maka pengadH **?* P^eliharaan bangunan gedull dilakukan melalui pelelangan, r^inilinfl langsung, atau penunjukan langsung. .\im
- (5) Hubungan kerja antara penyedia ]S pemeUharaan bangunan gedung dair pemilik atau pengguna bangunan gedungi hams dilaksanakan berdasarkan ikatari^ kerja yang dituangkan dalam perjanjian^ tertuUs sesuai dengan peraturan" pemndang-undangan. ····..&amp;
.•"!&gt;£
- . -&gt;.r (6) PemeUharaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)? dilaksanakan sesuai dengan peraturanl pemndang-undangan. -;*
?
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 78

Kegiatan pelaksanaan pemeUharaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) hams menerapkan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Paragraf 3 Perawatan Bangunan Gedung
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 79

- (1) Perawatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dilakukan oleh r^miUk dan/atau pengguna bangunan gedung dan dapat menggunakan penyedia jasa perawatan bangunan gedung yang memiUki sertifikat sesuai dengan peraturan pemndang-undangan.
1
- (2) Dalam hal perawatan menggunakan penyediajasa perawatan, maka pengadaan jasa perawatan bangunan gedung diiakukan melalui pelelangan, pemiUhan langsung, atau penunjukan langsung.
- (3) Hubungan kerja antara penyedia jasa perawatan bangunan gedung dan pemilik atau pengguna bangunan gedung harus dilaksanakan berdasarkan ikatan kerja yang dituangkan dalam perjanjian tertuUs sesuai dengan peraturan pemndangundangan.
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 80

- (1) Kegiatan perawatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) meUputi perbaikan dan/atau penggantian bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana berdasarkan dokumen rencana teknis perawatan bangunan gedung.
- (2) Rencana teknis perawatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyedia jasa perawatan bangunan gedung dengan mempertimbangkan dokumen pelaksanaan konstmksi dan tingkat kerusakan bangunan gedung.
- (3) Perbaikan dan/atau penggantian dalam kegiatan perawatan bangunan gedung dengan tingkat kerusakan sedang dan berat dilakukan setelah dokumen rencana teknis perawatan bangunan gedung
disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- yd (4) Persetujuan rencana teknis r^rawatafP bangunan gedung tertentu dan yang memiliki kompleksitas teknis tingjl dilakukan setelah mendapat pertimbanganj tim ahli bangunan gedung. ;^
- (5) Perawatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan! sesuai dengan peraturan pemndangSp undangan. ,,v:%
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 81

.&amp;
.
*&amp;
Kegiatan pelaksanaan perawatan bangunan^l gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80I ayat (1) harus menerapkan prinsip-prinsipil Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). .
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 82

- (1) Pelaksanaan konstruksi pada kegiatan S perawatan mengikuti ketentuan dalam'S Pasal71 sampai dengan Pasal 73. M
it
J§
vt
- (2) Hasil kegiatan perawatan sebagaimana" dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dituangkan dalam laporan perawatan yang digunakan untuk pertimbangan penetapan perpanjangan sertifikat laik fungsi yang ^ ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
1*
'*M
I
jj|
Paragraf 4 Pemeriksaan Secara Berkala Bangunan Gedung
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 83

- (1) Pemeriksaan secara berkala bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dan dapat menggunakan penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung yang memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan pemndang-undangan.
- (2) Pemeriksaan secara berkala bangunan gedung dilakukan untuk seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana dalam rangka. pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, guna memperoleh perpanjangan sertifikat laik fungsi.
- (3) Kegiatan pemeriksaan secara berkala bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hams dicatat dalam bentuk laporan.
- (4) Pemeriksaan secara berkala bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemndang-undangan.
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 84

- (1) Dalam hal pemeriksaan secara berkala menggunakan tenaga penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung
".--V*'.*
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) maka pengadaan jasa pengkajian teknis bangunan gedung dilakukan melalul pelelangan, pemilihan langsung, atoSS penunjukan langsung. '
- (2) Lingkup pelayanan jasa pengkajian teknjs bangunan gedungmeliputi:
- a. pemeriksaan dokumen adininistratif pelaksanaan, pemeUharaan dan* perawatan bangunan gedung;
- b. kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan gedung terhadap pemenuhan persyaratan teknis termasuk pengujian keandalan bangunan gedung;
4. c kegiatan analisis dan evaluasi; dan
- d. kegiatan penyusunan laporan.
- (3) Hubungan kerja antara penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung dan pemilik atau pengguna bangunan gedung narus dilaksanakan berdasarkan ikatan kerja yang dituangkan dalam perjanjian tertuhs sesuai dengan peraturan pemndang-undangan.
- (4) Pengkajian teknis bangunan gedung dilakukan berdasarkan kerangka acuan kerja dan dokumen ikatan kerja.
- (5) Dalam hal belum terdapat penyedia jasa pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengkajian teknis dilakukan oleh Pemerintah Daerah.