Unknown Unknown Nomor 23 Tahun 2002
Tentang IZIN PEMANFAATAN KAYU TANAMAN RAKYAT (IPKTR)
Berlaku: 6 Oktober 2002
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG
IZIN PEMANFAATAN KAYU TANAMAN RAKYAT (IPKTR)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa dalam rangka menunjang peremajaan karet tua dan pemanfaatan kayu sengon serta janis kayu tanaman rakyat lain yang berasal dari tanah milik/kebun rakyat/hutan rakyat perlu diadakan pengaturan melalui penerbitan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Izin Pemanfaatan Kayu Tanaman Rakyat (IPKTR);
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); Juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok -pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomot 04 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tekhnik Penyusunan dan Materi Masalah Produk - produk Hutan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Leges (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2001 Nomor 17 Seri C);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi atas Kayu Rakyat Produksi Hutan Rakyat/Tanah Milik (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2001 Nomor 24 Seri C);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 27 Tahun 2001 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2001 Nomor 27 Seri C);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU TANAMAN RAKYAT.
BAB V - PERSYARATAN PERMOHONAN IPKTR
Pasal 5

Untuk memperoleh IPKTR, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan melampirkan :
- a. Foto copy bukti hak atas tanah kepemilikan tanah lainnya yang syah diketahui oleh Kepala Desa Setempat;
- b. Peta Lokasi skala 1 : 10.000 dengan diketahui Kepala Desa Setempat;
- c. Surat Permohonan IPKTR kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang diketahui oleh Kepala Desa setempat;
BAB VIII - TATA USAHA KAYU TANAMAN RAKYAT
Pasal 8

- (1). Pelaksanaan Tata Usaha Kayu Rakyat Produksi IPKTR dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2). Terhadap produksi kayu tanaman rakyat dari areal Izin Pemanfaatan Kayu Tanaman Rakyat (IPKTR) dikenakan pungutan berupa Retribusi Kayu yang besarnya diatur berdasarkan Peraturan Daerah;
BAB XI
Pasal 9

- (1). IPKTR dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
- a. Pemegang IPKTR tidak melaksanakan kegiatan dilokasinya dalam jangka waktu (2) dua bulan setelah IPKTR diterbitkan;
- b. Pemabatalan atas permintaan pemegang izin karena yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan kegiatan operasional dilapangan;
- (2). Dalam hal berlakunya ketentuan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), maka pemegang IPKTR tidak diperkenankan melanjutkan kegiatan penebangan;
- (3). Pelanggaran dibidang eksploitasi dan tata usaha kayu dikenakan sanksi penghentian sementara pelayanan dokumen;
- (4). IPKH Penerima Kayu Tanaman yang menerima kayu dengan volume melebihi dokumen, terhadap kelebihan tersebut dikenakan suplisi retribusi sesuai tarif yang berlaku;
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 10
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti Pada tanggal 6 Oktober 2002
BUPATI MUARO JAMBI
DTO,
H. AS'AD SYAM