PERATURAN DAERAH Unknown Nomor O Tahun 2023
Tentang PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI
Berlaku: 20 Tahun 2006
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 85 Ayat (71 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, dalam rangka mencapai keberlanjutan sistem irigasi serta untuk mewujudkan peningkatan keberhasilan dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Situbondo.
1.
Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301;
- Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3a7$; 2.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang ' Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3.
\
-
d
-
rl'r
n
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor a377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 48441;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun L972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2OO1 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor aL6\;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor a62al;
8. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);
9. L2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Nomor a858);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor a859);
!i'''-..
n
t'.
n
3
- L4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OIl Nomor 6eal;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2OO9 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2OO9 Nomor 2 seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2l..
Dengan Persetujuan Bersama
DEUIAN PERUIAKILAN RAKYAT DAERATI KABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAII TENTANG PENGEMBANGAN DAN
MenetapKan : PENGELOLAAN IRIGASI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Situbondo.
3. Dinas Bina Marga dan Pengairan adalah Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo.
4. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo.
5. Bupati adalah Bupati Situbondo.
6. Lembaga Pengelola Irigasi, adalah Dinas Bina Marga dan Pengairan, atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan langsung dengan pengelolaan irigasi.
I Id
3
!i't-.
!r
4
7. Masyarakat petani adalah sekelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian baik yang telah tergabung dalam organisasi Himpunan Petani Pemakai Air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi Himpunan Petani Pemakai Air.
8. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dxrlatau buatan yang terdapat pada, di atas ataupun yang berada di permukaan tanah.
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
10. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan air irigasi dan sumber daya manusia.
5. 1 1. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
12. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu, yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
13. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangun4n bagi dalam jaringan primer danlatau jaringan sekunder.
14. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
15. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari Petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
10. t6. Pembuangan air irigasi yang selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
17. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
18. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, air baku untuk irigasi serta pembuangan air irigasi.
19. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran pembuangannya, induk/primer, dan saluran
Ud
a
A
bangunan bagi, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
20. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
2. 2L. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangan, bangunan bagi, bagunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
22. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan intalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan didalamnya.
23. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau Pemerintah Desa.
24. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak terseir yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter, serta saluran pembu&amp;rg, boks tersier, boks kuarter, dan bangunan pelengkapnya.
25. Saluran Irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang di mulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
26. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
27. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
28. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pengusahaan pertanian.
29. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
30. Pembangunan Jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi diwilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
31. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada Jaringan Irigasi (JI) yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
n
A
6
32. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
33. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka, menutup pintu bangunan irigasi, men5rusun rencana tata tanam, men)rusun sistem golongan, men)nrsun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
34. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
35. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
36. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan seefisien mungkin.
37. Kemandirian adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki tanpa ketergantungan kepada pihak lain.
38. Pertanian Ralryat adalah budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, perternakan, perkebunan dan kehutanan yang dikelola oleh Ralryat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter perdetik perkepala keluarga.
39. Air adalah semua air yang terdapat pada di atas ataupun di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundangundangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
10. 4L. Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut HIPPA, adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu
n
n
7
- daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis dan berbadan hukum.
42. Gabungan HIPPA adalah kelembagaan dari sejumlah HIPPA yang memanfaatkan fasilitas irigasi yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder.
43. Komisi Irigasi Kabupaten, adalah Lembaga Koordinasi dan Komunikasi antara Pemerintah Daerah, HIPPA tingkat daerah irigasi, dan Pengguna Jaringan Irigasi untuk keperluan lainnya di Kabupaten Situbondo.
44. Komisi Irigasi Antar Kabupaten adalah Lembaga Koordinasi dan Komunikasi antara wakil Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait, Wakil HIPPA dan Wakil Pengguna Jaringan Irigasi di suatu daerah Irigasi Lintas Kabupaten.
45. Forum Koordinasi Daerah Irigasi, adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara HIPPA, Petugas Pemerintah, Petugas Pemerintah Daerah, dan Pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringan berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi.
BAB II - TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan benvawasan lingkungar, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.
2. (21 Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan Nasional dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
4. (41 Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditentukan oleh keandalan air untuk irigasi, kedalam prasarana irigasi dan peningkatan pendapatan masyarakat petani dari usaha tani.
n
A-
BAB III - PRINSIP - PRINSIP
Pasal 3

- (1) Pengembangan dan pengelolaan irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian, diselenggarakan secara partisipatif dan pelaksanaannya dilakukan dengan berbasis pada peran serta masyarakat petani.
2. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. (2)
3. Pengembangan dan pengelolaan sitem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di seluruh daerah irigasi. (3)
BAB III - PRINSIP - PRINSIP
Pasal 4

- Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani. (1)
- Pemerintah Daerah bertanggungiawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi kurang dari 1.000 ha. (2t
- Peran serta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui HIPPA sesuai dengan kemampuannya dan ditingkatkan secara bertahap. (3)
- HIPPA mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier. (41
- Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat disekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani. (s)
- Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)', dilakukan pemberdayaan HIPPA dan instansi/dinas terkait di bidang irigasi secara berkesinambungan dan berkelanjutan yang meliputi aspek kelembagaan, teknis, dan pembiayaa.n. (6)
td
n
n
9
- (71 Tata cara pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PRINSIP - PRINSIP
Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan pengembangan danlatau pengelolaan sistem irigasi partisipatif yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya kepada petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
2. Pengembangan d,anlatau pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras. (21
3. Pengembangan danlatau pengelolaan sistem irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan sistem irigasi secara optimal. (3)
4. Partisipasi HIPPA dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilakukan berdasarkan prinsip : (41
- a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah untuk mufakat;
- b. kebutuhan.
BAB III - PRINSIP - PRINSIP
Pasal 6

- (1) Untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat dilaksanakan dengan :
- a. membangun waduk dan atau waduk lapangan, bendung dan pompa;
- b. mengendalikan kualitas dan kuantitas air;
- c. mengupayakan jaringan drainase yang layak;
- d. memanfaatkan kembali air saluran pembuanganf drainase;
- e. mentaati pola dan jadual tanam yang telah ditetapkan.
n
n
- (21 Untuk menjamin keandalan prasarana irigasi, dilakukan kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan,dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
- Untuk meningkatkan pendapatan petani dari usaha tani yang dilalrukan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang terpadu dengan kegiatan diversilikasi dan modernisasi usaha tani. (3)
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku. (41
BAB IV - KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI
Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi diupayakan keterpaduan dan keserasian hubungan dan tindakan diantara lembaga pengelola irigasi.
- (2) Lembaga pengelola irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Dinas Bina Marga dan Pengairan, HIPPA, Komisi Irigasi, Pemerintah Desa atau pihak lain yang kegiatannya terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
BAB IV - KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI
Pasal 8

- HIPPA wajib dibentuk oleh dari dan untuk petani pemakai air secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa. (1)
- HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Gabungan HIPPA pada daerah layanan/wilayah sekunder sebagai gabungan dari beberapa blok tersier, sekunder, dalam atau satu daerah irigasi. (2t
- Gabungan HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat membentuk induk HIPPA pada daerah layanan/wilayah primer, sebagai gabungan dari beberapa wilayah sekunder dalam satu daerah irigasi. (3)
- Calon Ketua Blok/Kasub Blok diusulkan oleh petani di wilayah kerjanya dan diseleksi oleh Ketua HIPPA serta tidak boleh diintervensi oleh siapapun dan pihak manapun. (41
t'
,i 'r
n
n
,i'r t'
a
- (s) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIPPA disusun oleh pengurus melalui rapat anggota.
- (6) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIPPA ditandatangani oleh Ketua HIPPA diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat, disahkan oleh Bupati dan wajib didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri untuk mendapatkan status hukum.
- Susunan Pengurus HIPPA terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, pembantu umum, ketua blok, kasublok dan kelompok turap. (71
BAB IV - KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI
Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi partisipatif Bupati membentuk Komisi Irigasi Kabupaten.
- (2) Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan wakil dari HIPPA pada daerah irigasi Kabupaten, wakil pemerintah dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya dengan keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Pemerintah Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah lainnya dapat bekerjasama untuk membentuk Komisi Irigasi Antar Kabupaten dalam upaya mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi lintas daerah.
4. (41 Dalam sistem irigasi yang multiguna, dapat diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi.
- (5) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan Komisi irigasi antar Kabupaten sebagai dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bersama antar Bupati yang bersangkutan.
BAB IV - KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI
Pasal 10

Ketentuan mengenai tata cara pembentukan HIPPA dan Komisi Irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - WEUIENANG DAN TANGGUNG JAUTAB
Pasal 1

1
Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :
ti ''
?
n
I
- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayahnya berdasarkan kebijakan Nasional dengan Kabupaten mempertimbangkan kepentingan sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam wilayah daerah;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- d. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten;
- e. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- f. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- g. membentuk Komisi Irigasi Kabupaten;
- h. bersama dengan Pemerintah Daerah yang terkait dapat membentuk Komisi Irigasi Antar Kabupaten;
- i. menerima pelimpahan kewenangan pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi dari Pemerintah dan / atau Pemerintah Provinsi;dan
- j. memberikan rjin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan danlatau menolak/pembongkaran bangunan danlatau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi utuh dalam Daerah.
BAB V - WEUIENANG DAN TANGGUNG JAUTAB
Pasal 12

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa atau yang disebut nama lain, adalah :
- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang di bangun oleh pemerintah desa;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa;
n
n
- c. menjaga efektivitas, efesiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa.
BAB V - WEUIENANG DAN TANGGUNG JAUTAB
Pasal 13

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :
- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, danlatau pembongkaran bangunan danlatau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.
BAB V - WEUIENANG DAN TANGGUNG JAUTAB
Pasal 14

- Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 11 huruf b dan huruf c, Pemerintah Daerah dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah Provinsi/ Pusat sesuai peraturan perundang-undangan. (1)
- Wewenang yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi sistem irigasi. (2t
- Pelaksanaan penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan atas usulan penyerahan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi/ Pusat yang disertai dengan alasan yang mencakup ketidakmampuan teknis dan/ atau finansial. (3)
BAB VI - PARTISIPASI MASYARAI{AT PETANI DALAM PEI{YELENGGARAAN SISTEM IRIGASI
Pasal 15

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, d-",
u
n
n
pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (21 Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui HIPPA di wilayah kerjanya.
- (41 Partisipasi masyarakat petani sebagai dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
BAB VI - PARTISIPASI MASYARAI{AT PETANI DALAM PEI{YELENGGARAAN SISTEM IRIGASI
Pasal 16

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.
BAB VII - PEMBERDAYAAN
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan mempunyai kegiatan meliputi, antara lain :
- a. memberikan bantuan teknis kepada HIPPA dalam pemberdayaan dibidang irigasi, serta dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebutuhan HIPPA;
- b. dapat memberikan bantuan kepada HIPPA dalam melaksanakan pemberdayaan ;
- c. melakukan penyurluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- d. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumberdaya dan kearifan lokal;
- e. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang irigasi;
n
n
I
- f. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. pembinaan secara berkala dan berkelanjutan.
3. (21 Pemerintah Daerah dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat memperoleh bantuan teknis dari Pemerintah Provinsi/ Fusat.
BAB VIII - PEMBINAAN
Pasal 18

Pembinaan umum dilakukan oleh Bupati, Camat dan Kepala Desa/ Lurah dengan tugas sebagai berikut :
- a. Bupati bertanggungf awab atas pembentukan, pembin aart, dan pengembangan HIPPA;
- b. Camat melaksanakan koordinasi dan pengawasan atas pembentukan, pembinaan, dan pengembangan HIPPA;
- c. Kepala Desa/ Lurah memberikan motivasi terhadap pembentukan, dan pengembangan sesuai dengan tanggungjawab dan wewenangnya.
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 19

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumberdaya air mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Peraturanundangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Hak Guna Air untuk Irigasi
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 20

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi. alr
\
n-
i
n
- (21 Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian ralryat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan pengusahaan dibidang pertanian.
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 21

- PengembanglPihak Ketiga yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada wajib mengaji-rkan permohonan ijin prinsip alokasi air kepada Bupati. (1)
- Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan rjin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembanglpihak ketiga berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya, serta saran dan pertimbangan dari Dinas Bina Marga dan Pengairan. (21
- Dalam rangka keberlanjutan irigasi, ijin prinsip alokasi air untuk pengembangan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dengan luasan 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha yang utuh berada dalam satu wilayah daerah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur. (3)
- Ijin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Bupati dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya. (41
- Ketentuan mengenai rjin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hak guna air untuk irigasi diatur dalam Peraturan Bupati. (s)
- Hak gLrna pakai air untuk irigasi diberikan tanpa ijin kepada masyarakat petani melalui HIPPA dan bagi pertanian ralryat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada. (1)
- Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan dengan ijin kepada masyarakat petani melalui HIPPA berdasarkan permohonan tjin pemakai air irigasi. (21
- Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperoleh HIPPA (3)
t'.
n
n
pada pintu pengambilan di bangunan utama dan diwujudkan dalam bentuk surat penetapan Bupati yang dilengkapi dengan jumlah air yang dapat disediakan dan rincian daftar petak sawah yang mendapatkan air dari saluran primer, sekunder dan tersier.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
2. (s) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan maksimum 5 (lima) tahun oleh Bupati untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan pengguna air dan ketersediaan air pada sumbernya.
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 23

- (1) Hak guna air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diberikan berdasarkan din.
2. (21 Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) diberikan kepada badan usaha, badan sosial atau perseorangan berdasarkan ijin dan diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati berdasarkan permohonan atas pengusahaan air untuk irigasi.
- (3) Persetujuan atas permohonan rjin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air permukaan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian ral&lt;yat.
4. (41 Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu pada pintu pengambilan dibangunan utama dengan tetap memperhatikan kepentingan lainnya.
- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati, untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air di sumbernya melalui Pemerintah Daerah.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (41 digunakan Bupati sebagai dasar untuk keberlanjutan, penyesuaian atau pencabutan hak guna usaha air untuk irigasi.
t"'t
I
n
r\
-..
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 24

Hak guna pakai air atau hak guna usaha air untuk irigasi dapat ditinjau kembali oleh Bupati apabila persyaratan yang dijadikan dasar penetapan hak guna air untuk irigasi mengalami perubahan yang sangat berarti.
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 25

Ketentuan mengenai tata cara pemberian tjin untuk memperoleh hak guna air untuk irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Penyediaan air irigasi
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 26

- (1) Penyediaan air irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan air di atas semua kebutuhan lainnya.
- (2) Penetapan prioritas utama penyediaan air untuk irigasi pertanian ralryat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak guna pakai air untuk irigasi bagi HIPPA.
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 27

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan :
- a. optimalisasi penyediaan air dalam satu daerah irigasi dan antar daerah irigasi;
ll'r
n
n
I
-
- b. keandalan ketersediaan air irigasi, pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi.
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 28

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan berdasarkan usulan HIPPA dan ditetapkan oleh Bupati.
2. (21 Rencana tata tanam pada daerah irigasi lintas daerah dilaksanakan melalui kerjasama antara Dinas Bina Marga dan Pengairan terkait, dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Kabupaten serta ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyusunan rencana tata tanam untuk daerah irigasi yang terletak dalam satu daerah dengan luasan 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha, disusun oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi, dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Kabupaten serta ditetapkan oleh Bupati.
4. (41 Penyusunan rencana tata tanam untuk daerah irigasi dengan luasan diatas 3000 ha yang sepenuhnya berada dalam satu daerah dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah, dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Kabupaten dan ditetapkan oleh Bupati.
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 29

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
2. (21 Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi yang menjadi kewenangan Daerah disusun oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan berdasarkan usulan HIPPA berdasarkan rancangan rencana tata tanam dengan memperhatikan/ memperhitungkan pemakai air irigasi lainnya.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi Kabupaten, serta disampaikan dalam rapat Dewan Sumber Daya Air guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.
4. (4'l Rancangan Rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh
n
!l'\''
r\
!l'
"-
Bupati dan menjadi Rencana tahunan Penyediaan Air Irigasi.
- (5) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan renca.na penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, HIPPA menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 3

O
- (1) Penyusunan rencana tahunan penyediaan air irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas dekonsentrasi, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) sampai dengan ayat (s).
2. Dalam hal rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi untuk daerah irigasi lintas daerah disusun oleh Instansi yang membidangi irigasi dan disepakati bersama dalam Komisi Irigasi Antar Kabupaten. (2)
3. Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disampaikan oleh Komisi Irigasi Antar Kabupaten dalam rapat Dewan Sumber Daya Air guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi. (3)
4. Dalam hal Komisi Irigasi Antar Kabupaten belum terbentuk, rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (21 dan ayat (3) disusun oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan dan disepakati bersama dalam Komisi Irigasi Kabupaten serta disampaikan oleh Komisi Irigasi Kabupaten dalam rapat dewan sumber daya air guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi. (41
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan kekurangan air irigasi pada lahan pertanian sehingga diperlukan substitusi air irigasi, untuk upaya kekurangan air irigasi agar sesuai dengan rencana tahunan penyediaan air irigasi yang telah ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengupayakan penyediaan tambahan air irigasi dari berbagai sumber dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
n
r\
- (21 Dalam hal penyediaan tambahan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi Pemerintah Daerah meninjau dan menetapkan kembali rencana penyediaan air irigasi bagi para pemegang hak guna air untuk irigasi sesuai dengan asas keadilan dan keseimbangan.
Bagian Kempat Pengaturan Irigasi
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
2. (21 Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi, kesepakatan dengan HIPPA dan pemakai air untuk kepentingan lainnya.
3. Penyusunan rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi pada daerah irigasi lintas Daerah dilaksanakan melalui kerjasama antara Instansi yang membidangi irigasi serta disepakati oleh Komisi Irigasi Kabupaten dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan : (3)
- a. kebutuhan air irigasi yang diperlukan dan tidak melampaui hak guna air untuk irigasi yang telah ditentukan ; dan
- b. kesepakatan dengan HIPPA disetiap daerah irigasi.
6. Penyusunan rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi untuk daerah irigasi dengan luasan 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha yang berada pada satu daerah dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan dengan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi dan ditetapkan oleh Bupati. (41
7. Penyusunan rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi untuk daerah irigasi dengan luasan di atas 3.000 ha yang berada pada satu daerah dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan dengan rekomendasi dari Pemerintah dan ditetapkan oleh Bupati. (s)
8. Penytrsunan rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan (6)
.l\
n
:''.a
!.
- asas dekonsentrasi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21.
- (7t Pelaksanaan pembagian dan pemberian air irigasi yang didasarkan atas rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Dinas Bina Marga dan Pengairan untuk memperhatikan kebutuhan pokok sehari-hari.
- Pembagian dan pemberian air irigasi mulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelola irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing berdasarkan pada rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sesuai dengan hak guna pakai air untuk irigasi yang telah ditetapkan. (8)
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 33

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer danlatau jaringan' sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi sadap dan bangunan sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap yang telah ditentukan dalam rencana teknis sesuai kesepakatan dengan HIPPA.
- (3) Untuk pengalokasian dan pencatatan pembagian dan pemberian air, bangunan bagi dan bangunan bagi sadap wajib dilengkapi dengan alat pengukur debit dan papan operasi.
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 34

- Pengelolaan air dan jaringan irigasi di tingkat tersier menjadi t:rakl wewenang dan tanggung jawab HIPPA, yakni dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari pintu pengambilan. (1)
- Penggunaan air irigasi hanya dapat dilakukan dari saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh HIPPA. (21
- Penggunaan air di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dilakukan dengan rjin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (3)
- Dalam hal debit air irigasi tidak mencukupi secara bersamaan dan merata, penggunaan air diatur secara bergilir oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan sesuai dengan cakupan tugasnya. (4)
!'.
n-
1r
Bagian Keempat
Drainase
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 35

- (1) Setiap pembangunan jaringan dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
2. (2t Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga kualitasnya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persayaratan kualitas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. (41 Pemerintah Daerah bersama HIPPA dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.
Bagian Kelima
Penggunaan Air untuk irigasi langsung dari sumber air
BAB IX - PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Pasal 36

- (1) Setiap pemakai air yang menggunakan air untuk irigasi diluar daerah irigasi yang telah ditetapkan dan mengambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat ijin dari Bupati.
2. (2t Setiap pemakai air yang menggunakan air untuk irigasi dari cekungan air tanah lintas Daerah harus mendapat ijin dari Pemerintah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB X - PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 37

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumberdaya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana
n
!i"'-
11
!i''- pembangunan pertanian dan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang berlaku.
- (21 Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harls mendapat rjin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah sesual kewenangannya.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi di wilayah Daerah dengan luasan 1000 ha sampai dengan 3000 ha harus dengan mendapat rjin dan persetujuall desain dari Pemerintah Provinsi.
- (4) Pembangunan jaringan irigasi lintas Daerah luasan diatas 3000 ha harus mendapatkan persetujLlan desain dari Pemerintah Pusat. dengan rjin dan
- (5) Pengawasan pembangunan jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2l., ayat ayat (a) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. irigasi (3) dan
BAB X - PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder yang utuh berada didalam wilayah Daerah.
2. (21 Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh HIPPA atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan ijin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab HIPPA yang bersangkutan.
4. (41 Dalam hal HIPPA tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi yang bersangkutan, berdasarkan permintaan dari HIPPA melalui Komisi Irigasi Kabupaten dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial atau perorangan yang bermaksud memanfaatkan air dari suatu sumber air melalui jaringan irigasi dapat membangun jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi setelah memperoleh ijin dari Bupati.
- (6) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual serta dengan persetujuan desain konstruksi dan supervisi oleh Pemerintah Daerah.
l
!i'\'
n
11
'
- (71 Tata cara pemberian ijin pembangunan jaringan irigasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Peningkatan Jaringan lrigasi
BAB X - PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 39

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumberdaya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang berlaku.
2. (21 Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat ijin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah kewenangannya. sesual
- (3) Peningkatan jaringan irigasi di wilayah Daerah dengan luasan 1000 ha sampai dengan 3000 ha harus dengan mendapat ijin dan persetujuan desain dari Pemerintah Provinsi.
- (4) Peningkatan jaringan irigasi lintas Kabupaten dengan luasan diatas 3000 ha harus mendapatkan tjin dan persetujuan desain dari Pemerintah.
- (5) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB X - PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 4

O
- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kewenangannya.
2. (21 Peningkatan jaringan primer dan sekunder dapat dilakukan oleh HIPPA atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan ijin dari Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab HIPPA yang bersangkutan.
4. (41 Dalam hal HIPPA tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu peningkatan jaringan irigasi yang bersangkutan, berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
n
/'\
- (s) Badan usaha, badan sosial, perorangan yang bermaksud menambakr pemanfaatan air dari suatu sumber air melalui jaringan irigasi dapat meningkatkan jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi setelah memperoleh ijin dari Bupati.
- Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekr-rnder dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norrna, standar, pedoman, dart manual serta dengan persetujuan desain konstnrksi dan superwisi oleh Pemerintah Daerah. (6)
- Tata cara pemberian ijin peningkatan jaringan irigasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (71
BAB X - PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 41

- Pengubahan dmlatau pembongkaran jaringan irigasi primer dan selnrnder yang mengakibatkan pembahan bentuk dan/atau fungsi jaringan irigasi primer dan sektrnder dalam rangka peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan ayat (6) harus mendapat ijin dari Bupati (1)
- Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harls mendapat persetujuan dari HIPPA yang bersanglmtan. (2)
- Perubahan dan /atau pembongkaran sumur pompa dan bangunan fasilitas irigasi air tanah hams mendapatkan ijin dari Bupati. (3)
BAB X - PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 42

- Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilalmkan bersamaa.n dengan kegiatan pengembangan latran pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat. (1)
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan lahan pertanian beririgasi diatur dengan peraturan Bupati. (2t
BAB XI - PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 43

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
li't
!'.
n
!'
r\
-..
- (21 HIPPA dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak tanggung jawab HIPPA yang bersangkutan.
- (4) HIPPA dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Daerah dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan secara partisipatif dan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang berlalm.
- (71 Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial dan perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (8) Tata laksana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 44

- (1) Dalam hal HIPPA tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan darrlatau dukungan fasilitas yang diperlukan.
2. (21 Bantuan dan dukungan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permintaan HIPPA setelah dievaluasi oleh komisi irigasi dengan memperhatikan prinsip kemadirian.
BAB XI - PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 45

- (1) Dinas Bina Marga dan Pengairan menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan HIPPA dan pengguna air irigasi lainnya
2. (21 Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.
n
n
f-
- (3) Waktu pengeringan bagian jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 2 (dua) minggu dan diberitahukan kepada pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pengeringan.
2. (41 Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadualkan dalam rencana tata tanam.
- (5) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang telah direncanakan rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dengan waktu pengeringan total maksimal 2 (dua) minggu secara berselang.
- (6) Jadual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan.
BAB XI - PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 46

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
2. (21 Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, HIPPA, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
BAB XI - PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 47

Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, lembaga pengelola irigasi, pemakai air irigasi, pengguna jaringan irigasi dan masyarakat berperan serta dan bertanggung jawab melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya.
BAB XI - PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 48

- Sebagai usaha pengamanan jaringan irigasi beserta bangunan-bangunannya ditetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi untuk pendirian bangunan dan untuk pembuatan pagar. (1)
- Garis sempadan pada jaringan irigasi untuk mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari tepi atas saluran untuk yang (2)
n
n
I
tidak bertanggul atau kaki tangkis saluran/bangunan/jalan inspeksi bagian luar dengan jarak :
- a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 m'ldetik atau lebih;
- b. 3 .(tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 m" ldetik sampai 4 ms ldetik;
- c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembu€rngan dengan kemampuan kurang dari 1 m" ldetik.
- (3) Garis sempadan pada jaringan irigasi untuk membuat pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari tepi atas saluran yang tidak bertanggul atau dari kaki tangkis saluran/bangunanl jalan inspeksi bagian luar dengan jarak :
- a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan dengan kemampuan 4 m3/detik atau lebih;
6. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 m" ldetik sampai 4 m'ldetik; b.
7. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m" ldetik. c.
Bagian Kedua
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
BAB XI - PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 49

- Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi. (1)
- Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rjin dan persetqjuan desain dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (21
- Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (3)
\l
n
n-
,,1'"
-
BAB XI - PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 5

O
- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
2. (21 HIPPA dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab HIPPA.
4. (41 Dalam hal HIPPA tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawab, Pemerintah Daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi yang bersangkutan, berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau HIPPA untuk keperluan lainnya bertanggung jawab merehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.
- (6) Rehabilitasi jaringan irigasi yang bersifat multiguna menjadi tanggung jawab Pemerintah dengan kontribusi pembiayaan dari pengguna jaringan irigasi lainnya.
7. Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan danlatau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat ijin dari Bupati. (71
8. Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan Pengubahan dxrlatau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari HIPPA yang bersangkutan. (8)
9. Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual serta dengan persetujuan desain konstruksi dan supervisi oleh Pemerintah Daerah. (e)
BAB XII - PENGELOLAAN ASET IRIGASI
Pasal 51

- Inventarisasi aset irigasi mendapatkan data kondisi dan irigasi pada setiap daerah irigasi. bertujuan untuk fungsi seluruh aset (1)
t"
n
n
- (21 Inventarisasi aset irigasi meliputi inventarisasi jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya yang terdiri dari fasilitas pendukung pengelolaan irigasi, lembaga pengelola irigasi, dan sumberdaya manusia.
- (3) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 meliputi jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan.
- (41 Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan inventarisasi aset irigasi.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, Pemerintah Desa dan HIPPA membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung j awabnya secara berkelanjutan.
- (71 Perubahan kepemilikan aset sehubungan dengan adanya pengaturan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - PENGELOLAAN ASET IRIGASI
Pasal 52

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi.
2. (21 Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (21 dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (3) Hasil inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) menjadi bagian dari sistem informasi irigasi.
- (4) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan subsistem informasi sumberdaya air.
Bagian Kedua
Perencanaan Pengelolaan Aset lrigasi
BAB XII - PENGELOLAAN ASET IRIGASI
Pasal 53

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
$d
I
a
n
- (2t Pemerintah Daerah menJrusun dan menetapkan rencana.pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilaksanakan secara demokratis, transparan dan akuntabel dengan melibatkan semr-la pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau HIPPA merencanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung j awabnya secara berkelanjutan. (41
Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengelolaan Aset lrigasi
BAB XII - PENGELOLAAN ASET IRIGASI
Pasal 54

- Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan. (1)
- Badan usaha, badan sosial, perseorangan atau HIPPA melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan. (21
BAB XII - PENGELOLAAN ASET IRIGASI
Pasal 55

Jaringan irigasi yang telah diserahkan sementara aset dan latau pengelolaannya kepada HIPPA, diatur dengan peraturan Bupati.
Bagian KeemPat Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset lrigasi
BAB XII - PENGELOLAAN ASET IRIGASI
Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
2. (21 Badan usaha, badan sosial, perseorangan, Pemerintah Desa atau HIPPA membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.
ll'r
a
n
!i'
' -.
-..
Bagian Kelima Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset lrigasi
BAB XII - PENGELOLAAN ASET IRIGASI
Pasal 57

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
Bagian Keenam Tata Cara Pengelolaan Aset lrigasi
BAB XII - PENGELOLAAN ASET IRIGASI
Pasal 58

- Tata cara pengelolaan aset irigasi meliputi inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi. (1)
- Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (21
BAB XIII - PEMBIAYAAN
Pasal 59

- Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. (1)
- Pembiayaan pengembangan bangUnan sadap, saluran, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya yang terdapat didalam saluran sepanjang 50 meter dari bangunan sadap menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (21
- Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tangggung jawab HIPPA. (3)
- Da1am hal HIPPA tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah sesuai dengan (4)
!i\-
,
r
,r'''
n
ti"'
-
- kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan yang bersangkutan berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (s) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, perseorangan, menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (6) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam pembiayaan dengan Pemerintah danlatau Pemerintah Provinsi dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pembangunan peningkatan jaringan irigasi pada daerah irigasi tertentu.
- (71 Tata cara pembiayaan pengembangan jaringan irigasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pembiayaan Pengelolaan Jaringan lrigasi
BAB XIII - PEMBIAYAAN
Pasal 5

O
- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
2. (2t Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilalmkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bersama dengan HIPPA berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi HIPPA.
4. Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati Pemerintah Daerah bersama dengan HIPPA. (4)
BAB XIII - PEMBIAYAAN
Pasal 61

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
^,
- (21 Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Ketentuan mengenai dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - PEMBIAYAAN
Pasal 62

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tangggung jawab HIPPA.
2. Dalam hal HIPPA tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang bersangkutan berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian. (2t
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, perseorangan, menjadi tanggung jawab pihak yang bersanglmtan.
- (4) Pengguna jaringan irigasi lainnya wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
5. (s) Ketentuan mengenai pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi oleh pengguna jaringan irigasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - PEMBIAYAAN
Pasal 63

- Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi diatas 3000 ha, lintas daerah atau daerah irigasi strategis nasional tetapi belum menjadi prioritas nasional, Pemerintah dapat saling bekerja sama dalam pembiayaa.n dengan Pemerintah Provinsi danlatau Pemerintah Daerah. (1)
- Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk rehabilitasi jaringan irigasi 1000 ha sampai dengan 3OOO ha lintas Kabupaten, tetapi belum menjadi prioritas Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan dengan Pemerintah Daerah lainnYa. (2)
!r
a
n
,l'"'
r
BAB XIII - PEMBIAYAAN
Pasal 64

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi Kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
Bagian Ketiga
Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan lrigasi
BAB XIII - PEMBIAYAAN
Pasal 65

- (1) Perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang berada dalam satu wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dikoordinasikan dan dipadukan oleh Komisi Irigasi Kabupaten.
2. (21 Perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi lintas Daerah dikoordinasikan dan dipadukan oleh Komisi Irigasi Antar KabuPaten.
- (3) Koordinasi dan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai usulan prioritas alokasi dana pembiyaan pengelolaan jaringan irigasi yang direkomendasikan oleh Komisi Irigasi Kabupaten secara proporsional dan transparan.
BAB XIII - PEMBIAYAAN
Pasal 66

- (1) HIPPA mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab mengumpulkan, mengelola, dan memallfaatkan iuran pengelolaan irigasi dari para anggotanya.
- (2) Besaran dan bentuk iuran ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama diantara para anggota HIPPA melalui rapat anggota.
- (3) Iuran pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara serentak pada seluruh daerah irigasi.
4. (41 Iuran pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk pembiayaan :
- a. operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan jaringan lainnya yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- b. operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sebagai bentuk partisipasi dalam pengelolaan irigasi.
,i'r
r
ri'-'
'
BAB XIV - ALIH FUNGSI LATIAN BERIRIGASI
Pasal 67

- (1) Untuk inenjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi Bupati sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan f atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi.
2. (21 Dalam rangka menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Bina Marga dan, Pengairan Serta instansi terkait lainnya berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rangka mendukung perwilayahan komoditi pertanian yang menjadi salah satu unsur dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Alih fungsi lahan beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam suatu daerah irigasi harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah daerah yang telah ditetapkan dan memperoleh rjin dari Pemerintah Daerah.
BAB XIV - ALIH FUNGSI LATIAN BERIRIGASI
Pasal 68

- Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan, kecuali terdapat : (1)
- a. pembahan rencana tata ruang wilayah ; atau
- b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perr.rbahan rencana tata ruang wilayah. (2t
- Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal : (3)
- a. sebagian atau seluruh jaringan irigasi beralih fungsi ; atau
- b. sebagian atau seluruh lahan irigasi beralih fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
^''
,i"''-
- (41 Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunrf d, wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.
KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
BAB XIV - ALIH FUNGSI LATIAN BERIRIGASI
Pasal 69

- Untuk menjamin terselenggaranya fungsi dan manfaat sistem irigasi diperlukan koordinasi pengelolaan sistem irigasi antar daerah irigasi danlatau antar sektor terkait. (1)
- Koordinasi pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui antar daerah irigasi dan antar Komisi Irigasi Kabupaten dan/atau forum koordinasi daerah irigasi. (21
- Hubungan kerja antar komisi irigasi dan hubungan kerja antara komisi irigasi dan dewan sumber daya air bersifat konsultatif dan koordinatif. (3)
- Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Daerah dan daerah irigasi diatas 3000 ha yang sudah ditugasperbantukan oleh Pemerintah danlatau daerah irigasi 1000 ha sampai dengan 3000 ha Yang sudah ditugasperbantukan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Komisi Irigasi Kabupaten. (4)
- Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan, daerah irigasi strategis nasional, dan daerah irigasi diatas 3000 ha yang sudah ditugasperbantukan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Komisi Irigasi Kabupaten. (s)
- Komisi Irigasi Provinsi melakukan koordinasi pengelolaan sistem irigasi dengan seluruh Komisi Irigasi Kabupaten dan Komisi Irigasi Antar Kabupaten. (6)
- Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi lintas daerah danlatau strategis nasional dilaksanakan melalui forum koordinasi antar komisi irigasi Kabupaten atau yang disebut dengan nama lain, yang ditetapkan dengan Peraturan Bersama Bupati. (71
!i'r
-
!i'.
-.
A
- (8) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah irigasi.
2. (e) Tata cara mengenai pembentukan forum koordinasi antar komisi, dan forum koordinasi daerah irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.
PENGENDALIAN DAN PTNGAUIASAN
BAB XIV - ALIH FUNGSI LATIAN BERIRIGASI
Pasal 7

O
- (1) Untuk mengupayakan tercapainya tujuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, diselenggarakan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi kegiatan :
- a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma,standar, pedoman, dan manual ;
- b. pelaporan ;
- c. pemberian rekomindasi ; dan
- d. penertiban.
- (4) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan dengan menyampaikan laporan danlatau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (5) Dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan beririgasi Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kesesuaian rjin alih fungsi lahan dengan rencana tata ruang kota yang telah ditetapkan.
- (6) HIPPA melakukan pengawasan sosial terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang diwujudkan dalam bentuk laporan dan pengaduan kepada iemerintah Daerah.
11. (71 Ketentuan mengenai pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.
!""'-.
,i'r-
BAB XIV - ALIH FUNGSI LATIAN BERIRIGASI
Pasal 71

- (1) Untuk mewujudkan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan informasi tentang proses dan hasil pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
2. (21 Pemerintah desa, HIPPA, badan usaha, badan sosial, perseorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Pemerintah Daerah dalam menyediakan informasi pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.
BAB XIV - ALIH FUNGSI LATIAN BERIRIGASI
Pasal 72

Dalam rangka menjaga kelestarian air dan jaringan irigasi, setiap orang, badan hukum/badan usaha, dilarang :
- a. menyadap air dari sungai dan saluran pembawa, selain pada tempat yang sudah ditentukan;
- b. membuang benda-benda padat dengan atau tanpa alat-alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak jaringan irigasi;
- c. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran dan bangunan-bangunannya;
- d. menggembalakan, menambatkan atau menahan hewan/ternak di dalam daerah sempadan saluran;
- e. merusak danlatau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tangkis-tangkis saluran dan bangunan yang berguna untuk konservasi;
- f. membudidayakan tanaman pada tangkis-tangkis saluran, berem dan alur-alur saluran;
- g. menghalangi atau merintangi kelancaran jalannya air dengan cara apapun;
\l
L-.
n
!i"'
-.
4L
- h. mendirikan bangunan di dalam daerah sempadan saluran kecuali bangunan yang mendukung peningkatan irigasi;
- i. membuang limbah padat, gas dan lainnya pada saluran secara langsung atau tidak langsung dapat menurunkan kualitas air; dan
- j. menambah, merubah fungsi pada bangunan fasilitas sumur pompa.
BAB XIV - ALIH FUNGSI LATIAN BERIRIGASI
Pasal 73

- (1) Tanpa rjin Bupati, setiap orang atau badan hukum/badan usaha dilarang :
- a. mengadakan perubahan danlatau pembongkaran bangunan- bangunan dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapnya;
- b. mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain daripada yang tersebut pada huruf a, yang berada didalam, diatas maupun melintasi saluran irigasi;
4. ffiH-ilasi,'.ilff; rffi"H;,'TL-1'l#I aliran air dan merusak lingkungan dan bangunan irigasi;
- d. mendirikan, membangun bendung pada saluran drainase yang mengganggu fungsi drainase;
- e. membuang air limbah yang dapat mengubah kualitas air di jaringan irigasi;
- f. mengambil bahan-bahan galian golongan C berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang serupa dari jaringan irigasi ;dan
- g. membudidayakan tanaman pada daerah sempadan saluran.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 74

- (1) Setiap badan usaha/badan hukum yang melanggar ketentuan pada Pasal 72 dan Pasal 73 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin usahanya.
t
,i"'
-'
,i'r
-.
a
A
- (2t Terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan pada Pasal 72 huruf c, huruf h dan huruf j serta Pasal 73 huruf b, huruf c dan huruf d, selain dikenakan sanksi pencabutan ijin juga dikenakan sanksi pembongkaran bangunan.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 75

- Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (1)
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (21
- Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan saluran irigasi beserta bangunannya danlatau jaringan irigasi serta pencemaran dan kerusakan lingkungan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3)
- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan. (4)
BAB XX - KEIENTUAN PEIITYIDIKAN
Pasal 76

- Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. (1)
- Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah : (2)
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
A
,.l'r - i:.,
ri'.-
- a. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- b. melakukan penyitaan benda dan latau surat;
- c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- e. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubu. ngannya dengan pemeriksaan perkara;
- f. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahu hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga; dan
- g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hulmm Acara Pidana.
BAB XXI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
- a. Ijin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- b. Bagi jaringan irigasi yang telah diserahkan pengelolaannya kepada HIPPA dilakr-rkan evaluasi kinerja pengelolaan irigasi, dengan ketentuan :
1. apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja pengelolaan irigasi dinilai layak dan HIPPA menyatakan kesanggupannya, penyerahan sementara aset ditingkatkan menjadi pemindahtanganan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pengelolaannya diserahkan kepada HIPPA;
]
i
i'' -
2. apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja pengelolaan irigasi dinyatakan tidak layak, aset dan pengelolaan irigasi dikembalikan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah sesuai dengan kewenangannya ;
3. evaluasi kinerja pengelolaan irigasi mulai dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun, dan diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini ;
4. selama evaluasi belum selesai dilakukan, pengelolaan irigasi tetap dilakukan oleh HIPPA ;
5. kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah sesuai dengan kewenangannya bersama dengan HIPPA ;
6. prosedur dan kriteria evaluasi kinerja pengelolaan irigasi disiapkan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan HIPPA dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
6. Penyerahan pengelolaan irigasi selain yang dimaksud pada huruf c yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada HIPPA disesuaikan dengan ketentuan : c.
1. bahwa pada sistem irigasi primer dan sekunder dilaksanakan secara partisipatif berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan HIPPA;
2. apabila HIPPA tidak menyepakati pengelolaan jaringan irigasi pada sistem irigasi primer dan sekunder dilaksanakan secara partisipatif, pengelolaan jaringan irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah sesuai dengan kewenangannya;
3. kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 pada huruf c dilakukan paling lar:-ra 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XXI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Himpunan Petani Pemakai
1\
Air (HIPPA) (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 1998 Seri C Nomor 9 /Cl dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XXI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo
Padatanggal 31 D[t 2il13
BUPATI SITUBONDO,
Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 0
g
,
.lr. 11r
-r''
SEKREIARIS DAERAII
I(ABUPATEN SITUBONDO,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN STTUBONDO TATTUN ilOILNOMOR t*
n
A
ti"..
-
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya air oleh Negara diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan latau Pemerintah KabupatenfKota sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran ralryat. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan air untuk semua kebutuhan dengan memberikan prioritas utama kepada kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian ralryat dalam sistem irigasi yang sudah ada diatas semua kebutuhan.
Irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi. Untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tanaman kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalan keseluruhan proses dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan HIPPA dan dinas atau instansi kabupaten/kota atau Provinsi yang terkait di bidang irigasi secara berkesinambungan. Selanjutnya, untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
,i'r
-
n
-.
1i'''"
a
,i'r
-
dilaksanakan dengan pendayagunaan Sumber Daya Air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras. Fengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh kelembagaa,n pengelolaan irigasi yang meliputi Instansi Pemerintah Daerah HIPPA, dan Komisi irigasi atau pihak lain yang kegiatannya terkait.
Dalam rangka menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan. dan pengelolaan, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenoog, dan tangung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi, pemberdayaan HIPPA, penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimulai dari pemikirian awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan, pembangunan, p€oingkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi. Pemerintah Daerah dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan permintaan HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
Mengingat irigasi menyangkut berbagai pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi serta wilayahnya melintasi batas wilayah administrasi Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah ini menetapkan perlunya dibentuk lembaga Koordinasi dan komunikasi yang disebut komisi irigasi. Komisi irigasi Kabupaten dibentuk oleh Bupati, komisi irigasi Kabupaten dibentuk oleh Bupati, Komisi irigasi antar Kabupaten dapat dibentuk oleh para Bupati yang bersangkutan untuk mewujudkan Koordinasi pengelolaan sistem irigasi tersebut dapat pula diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi yang difasilitasi oleh Bupati ;
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewengannya melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.
Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan cara menyampaikan laporan dan latau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
n
l'.''
-..
## I,I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
'
## Pasal 2
Ayat (1)
Cukup je1as.
Ayat (21
Termasuk dalam kegiatan usaha tani adalah perikanan darat.
Ayat (3)
Culmp jelas.
Ayat (a)
Yang dimaksud dengan "keandalan air irigasi" adalah kondisi/keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah mendukung produktivitas usaha tani secara maksimal.
## Pasal 3
Ayat (1) Cukup jelas.
Aydt (21
Yang dimaksud dengan "partisipatif' adalah pengembangan dan pengelolaan sistern irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani.
Yang dimaksud dengan $ terpadu" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antar sektor terkait.
Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan hidup" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi memperhatikan keseimbangan ekositem dan daya dukung lingkungan.
Yang dimaksud dengan "transparan dan akuntabel" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan ,secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan ;
Yang dimaksud dengan "berkeadilan" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara proposional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai hilir;
## Ayat (3)
Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif yang dilaksanakan di seluruh daerah irigasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, dan kemampuan HIPPA dalam rangka meningkatkan efesien efektivitas, dan keberlanjutan sistem irigasi.
'
,
t
.
.
n
4- r \
.
.
,
.
Dalam hal pembangunan baru, sistem irigasi dilaksanakan pada wilayah yang berpotensi untuk ditetapkan sebagai daerah irigasi. Bentuk partisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara lain berupa pemikiran, gagasan, sumbangan waktu, tenaga, material, dan dana.
## Pasal 4
Ayqt (1)
Yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" adalah antara lain masyarakat petani, penerimaan manfaat air irigasi, atau pengguna jaringan irigasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Culmp jelas.
Ayat (a)
Cu!.up jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
## Pasal 5
## AYat (1)
Termasuk air permukaan yang diutamakan pendayagunaEurnya adalahairhujanyangjatuhpadapermukaantanah. Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "prinsip satu sistem irigasi satu ,kesatuan pengembangan dan pengelolaan" adalah bahwa dalam satu daerah irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dari satu sistem irigasi yang terdiri atas jaringan primer, jaringan sekunder, dan jaringan tersier diterapkan satu sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
AYat (3)
CukuP jelas.
AYat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
-
.
/i i'-'.
71
i"
,
## Pasal 6
,
Ayat(1)
Huruf a Yang dimaksud dengan "wadulC adalah tempat/wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk ' irigasi ataupun keperluan lainnya. tempat/wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau menampung air hujan. dimaksud dengan lapangan" adalah
Hurufb
Cukup jelas.
Hurufc
Cukup jelas.
'*T,l*o,","*.
,
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "keandalan prasarana irigasi" adalah kondisi dan fungsi prasarana jaringan irigasi yang dapat memberikan pelayanan irigasi secara optimal. Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier adalah :
- -Kegiatan pengamanan jaringan irigasi yang berupa upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh hewan, manusia, atau 'daya alam guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi dan ;
.-
Konsenrasi air di daerah irigasi yang berupa upaya untuk menghemat penggunaan air didaerah irigasi dan menjaga [Tj;,tr[-ffi":?]ilffi5il;:ffi;:[1,:nenja*a mu'iu
Ayat (3) Cukup jelas. AYat (a)
Cukup jelas.
Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (21 Cukup jelas.
!i
n
n
!i'''
-.
!i'\
-
t-.
## Pasal 8
Ayat (fJ
Cukup jelas. Ayat (2) 'Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.
## Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pengguna jaringan irigasi" adalah pemanfaatan jaringan irigasi selain petani yang mendapatkan hak guna air secara tersendiri.
Yang dimaksud dengan "Kabupaten yang terkait" dalam ketentuan ini adalah Kabupaten yang diwilayahnya terdapat jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi atau Pemerintah. Mengingat tanggung jawab ,pengelolaan sistem irigasi terletak pada Pemerintah maka maksud proporsional dalam ketentuan ini adalah jumlah anggota Wakil Pemerintah lebih besar daripada jumlah anggota Wakil Pemerintah.
Yang dimaksud dengan "keterwakilan" adalah anggota-anggota komisi irigasi tersebut mewakili Institusi yang berkaitan dengan pengelolan sistem irigasi, Perkumpulan Pemakai Air, atau kelompok pengguna jaringan irigasi.
## Ayat (3)
Guna memadukan pengelolaan irigasi pada daerah irigasi lintas Kabupaten dibutuhkan kerja sama antar Kabupaten terkait dengan yang dilakukan oleh Komisi irigasi antar Kabupaten.
## Ayat (a)
Forum koordinasi daerah irigasi adalah sebagai sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil HIPPA, Wakil pengguna
.
'
n
!''-"
n
.
jaringan irigasi, dan wakil Pemerintah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi.
'Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Kabupaten/ Kota memfasilitasi terselenggaranya forum koordinasi daerah irigasi.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 1O
Cukup jelas.
Pasal 1 1 . Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. "::Lp jeras. Huruf d Cukup jelas. Hunrf e ukmp jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g ,Cukup jelas. Humf h Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Meskipun kewenangan pemerintah desa hanya sebatas .peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi, tidak tertutup kemungkinan pemerintah desa berprakarsa membangun jaringan irigasi desa setelah mendapat persetqjuan dari
Hurufh Pemerintah Daerah
Hurufb
Cukup jelas.
i',ut
-
?'-
a
Huruf c 'Cukup jelas.
Persetujuan hanya diberikan oleh perkumpulan petani pemakai alr. Dalam hal perkumpulan petani pemakai air belum terbentuk, persetujuan diberikan oleh Pemerintah Daerah kesepakatan masyarakat petani.
Pasal L3 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Culmp jelas. Hunrf c .berdasarkan
PENJELASAN
Pasal 14

penyerahan wewenang Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dalam ketentuan ini berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Kedasama yang dapat disepakati, antara lain, dalam hal penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang irigasi, serta pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi sistem irigasi termasuk dalam hal pengaturan pembiayaan.
,Wewenang yang tidak diserahkan dalam ketentuan ini adalah operasi dan pemeliharaan sistem irigasi. Demikian pula kegiatan studi, investigasi, dan perencanaan detail tetap berada pada
Pemerintah Daerah. penyerahan sebagian wewenang dalam ketentuan ini bersifat sement ara dan dapat dikembalikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam kesepakatan penyerahan sebagian wewenang sekurangkurangnya memuat hal-hal yang berkaitan dengan jenis wewenang yang diserahkan, batas waktu penyerahan dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyerahan kembali.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15

Partisipasi masyarakat petani secara perseorangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terbatas pada halhal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif, misalnya dalam penyusunan rencana tata tanam, penyusunan pembagian air.
.
r\
ri"-..
.
,,\-..
n
,
.
,
'
-.
,
'
Ayat (21
Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "perseorangan" adalah subjek non badan usaha yang memerlukan air untuk usaha pertanian. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuannya yang meliputi kemampuan Kemampuan kelembagaan dapat diindikasikan antara lain dari kelembagaan, teknis, dan pembiayaan status hukum organisasi, kemampuan manajerial, keaktifan pengurus, dan jumlah anggota organisasi yang aktif. ,Kemampuan teknis dapat diindikasikan antara lain dari jumlah
tenaga ulu-ulu (pembagi air) yang mampu membagi air secara adil dan merata, jaringan irigasi terpelihara dengan baik, dan meningkatnya usaha tarif.
Kemampuan pembiayaan diindikasikan antara lain dari kemampuan membiayai pengelolaan sistem irigasi dan kemampuan mengelolanya.
Dalam hal sudah terbentuk HIPPA, partisipasi masyarakat petani harus disalurkan melalui HIPPA.
Ayat (a)
Crikup jelas.
Pasal !6 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Pemberdayaan HIPPA bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian HIPPA dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.
Huruf b
Hurufa "
Cukup jelas.
'Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
!l'''
A
.
-.
.
,
Huruf g
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Huruf a Cukup jelas. Huruf b 'Cukup jelas. Humf c Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Yang dimaksud dengan "masyarakat hukum adat" adalah masyarakat yang kenyataannya masih ada dan keberadaannya dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.
PENJELASAN
Pasal 20

'' Ayat (1) ,Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)
Cukup je1as.
'
Yang dimaksud dengan "pengembang", antara lain, adalah Pegrerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, atau perseorangan yang membangun atau meningkatkan sistem irigasi di suatu .wilayah tertentu.
Termasuk dalam pelaksanaan "peningkatan sistem irigasi yang
Yang dimaksud dengan "ijin prinsip alokasi atr, adalah penetapan yang bersifat sementara yang diberikan kepada pengembang sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah air dari sumber air tertentu setelah irigasi siap berfungsi.
Ijin prinsip alokasi air memuat Persyaratan, antara lain, peruntukan, debit air, dan waktu pemberiannya.
!"
n
A
,i'r- t-
Dalam hal permohonan rjin prinsip alokasi air disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi barl atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
Yang dimaksud dengan "kebutuhan air irigasi" adalah kebutuhan air untuk pertanian.
Yang dimaksud dengan "kepentingan lainnya" dalam ketentuan ini adalah kepentingan di luar pertanian.
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22

Yafig dimaksud dengan "diberikan tanpa rjin" adalah hak guna pakai air untuk irigasi diperoleh masyarakat petani dengan cuma-cuma melalui pengukuhan dalam bentuk dokumen yang 'dengan aktif diberikan secara kolektif oleh pemerintah melalui perlmmpulan petani pemakai air.
Yang dimaksud dengan "pertanian ralqrat" adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh ralryat dengan luas tertentu.
Ayat (21
Yang dimaksud dengan "hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian ralryat" adalah kebutuhan air untuk budi daya peptanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu tanaman pangan, hortiktrltura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh ralryat dengan luas tertentu yang ,kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.
Hak guna usaha air untuk irigasi dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertaniannya sendiri di luar pertanian raIryat.
Hak guna pakai air untuk irigasi yang diperoleh HIPPA adalah hak guna pakai air yang merupakan satu kesatuan utuh dalam satu daerah irigasi.
Maksud pencantuman daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier, serta kebutuhan airnya dalam surat penetapan adalah untuk lebih memperkuat jaminan kepada petani.
.
*'
tl
-..
!i't-.
n
/A
t"'-"
'
.
,
'
.
Ketentuan ini berlaku bagi sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan berdasarkan swadaya masyarakat petani..
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Evaluasi dilakukan, antara lain, berdasarkan perubahan ketersediaan air dan penggunaan air, misalnya akibat kondisi alam, perubahan' luas areal yang diairi oleh jaringan irigasi, perubahan jenis tanaman, dan waktu tanam.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas.
Cukup jelas.
PasaJ2T
.
Ayat(1)
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah ,misalnya kekeringan, kebakaran.
Yang dimaksud dengan "kebutuhan lainnya" adalah:
'
!i"-
n
,t"'
-.
-.
r\
-1,., t(
!\
,
'
'
- a. kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
- b. kebutuhan untuk penanggulangan kekurangan air baku '.untuk air minum rumah tangga;
- c. kebutuhan air untuk pemadaman kebakaran;
- d. kebutuhan untuk penanggulangan akibat pencemaran air.
Rencana tata tanam memuat jenis tanaman, lokasi penanaman, jadwal tanam, dan luas tanam.
Ayat (a)
Optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada satu daerah irigasi dapat dilakukan, antara lain dengan membagi satu daerah irigasi dalam beberapa golongan kelompok petak sawah berdasarkan pola dan tata tanam.
Optimalisasi pemanfaatan air irigasi antardaerah irigasi dapat dilakukan dengan pengaturan waktu mulai tanam antara daerah irigasi bagian hulu dengan daerah irigasi bagian hilir yang mendapat air dari sumber yang sama.
PENJELASAN
Pasal 28

Rencana tata tanam dalam suatu daerah terdiri dari rencana tata tanam yang disusun oleh dinas daerah untuk daerah irigasi yang terletak dalam daerah tersebut yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Cukup jelas.
riu'"
'1
!.,,.-..
n
,it't'-.
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan "dewan sumber daya air, adalah merupakan wadah koordinasi antar pemilik kepentingan sumber daya air sesuai dengan wilayah kerjanya (tingkat Provinsi,
Ayat (21 cukup jelas. Ayat (3) daerah, atau wilayah sungai).
'
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31

CukuP jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas.
Ayat (2J
Cukup jelas.
'Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Ayat (6J
Cukup jelas.
'Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan "petak primer" adalah petak yang terdiri dari beberapa petak sekunder yang airnya dialirkan langsung dari saluran primer.
n
Yang dimaksud dengan "petak sekunder" adalah petak yang terdiri dari beberapa petak tersier yang kesemuanya dilayani 'oleh satu saluran sekunder.
Yang dimaksud dengan "petak tersier" adalah kumpulan petak sawah yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier.
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup jelas. Ayat (2) Bairgunan sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan 'dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang dimaksud dengan "rencana teknis" adalah rencana yang memuat tata letak dan gambar-gambar teknis secara rinci pada suatu daerah irigasi yang tertuang dalam bentuk dokumen. Rencana teknis bagi jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya ditetapkan oleh instansi pusat yang membidangi irigasi, dinas Kabupaten. Rencana teknis bagi jaringan irigasi yang dibangun oleh masyarakat petani, letak banguna n-sadapnya ditetapkan oleh masyarakat petani. Ayat (3) 'Bangunan bagi adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air. Bangunan bagi-sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dan sekaligus mengalirkannya ke petak tersier.
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup je1as. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) ,Cukup jelas. Ayat (a) Cukup jelas.
!i''
-.
ri\'..
71
,\
i\-.
'
'
,
PENJELASAN
Pasal 35

AYat (1L, jeras. Ayat (21 Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. " Ayat (a) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 36

Yang dimaksud dengan omenggunakan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan", misalnya mengambil air dari sungai, waduk, danau yang digunakan langsung untuk mengairi lahan.
Cukup jelas.
,irigasinya yang mencakup pembangunan jaringan irigasi air
Yang dimaksud dengan "pembangunan jaringan irigasi" adalah pembangunan baru pada lahan yang belum ada jaringan permukaan dan jaringan irigasi air tanah.
Ijin pembangunan jaringan irigasi merupakan satu kesatuan dengan ijin sumber air.
Desain pembangunan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
Cukup jelas.
Ayat (aJ
Cukup jelas.
'Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 38

Ayat(1)
Cukup jelas.
.
!i
-'-
,i'"-
n
I,
,1
t'-
Termasuk dalam ;jaringan irigasi primer dan sekunder" adalah jaringan irigasi air tanah berikut sumur dan instalasi pompanya atau bangunan utamanya dan jaringan distribusi pada irigasi mikro, yang terdiri dari irigasi tetes, dan irigasi curah.
Cukup jelas.
Ayat (a)
Bantuan kepada perkumpulan petani pemakai air oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah diberikan berdasarkan evaluasi ,atas permintaan perkumpulan petani pemakai air dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya dan dengan tetap memperhatikan prmslp kemandirian untuk menumbuhkembangkan kemampuan petani dalam mengelola jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.
Maksud diperlukannya "rjin" dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang dibangun badan usaha, badan sosial, atau perseorangan dihubungkan dengan jaringan irigasi ya4g sudah ada.
Cukup jelas.
Ayat (71
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan "peningkatan jaringan irigasi" dalam ketentuan ini mencakup peningkatan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah. Peningkatan jaringan irigasi ditujukan untuk memperluas areal pelayanan, meningkatkan kapasitas saluran atau meningkatkan sistem irigasi, antara lain dari sistem irigasi sederhana ke semiteknis, dari sistem irigasi semi-teknis ke teknis, dan dari sistem 'irigasi sederhana ke teknis, misalnya dengan cara penggantian pintu dan pembuatan linning saluran.
Peningkatan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara parsial dan bertahap sesuai dengan kebutuhan.
PENJELASAN
Pasal 39

Cukup jelas.
Cukup jelas.
.
!t
,1"'
'-.'
-.
n
,i'"-.
,1
!\
'
Ayat (a)
Cukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 40

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Maksud diperlukannya "ijin" dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang ditingkatkan badan usaha, badan sosial, atau perseorangan terhubung dengan jaringan irigasi yang sudah ada.
'Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 41

.
Pengubahan darrlatau pembongkaran jaringan irigasi disebabkan baik oleh peningkatan jaringan irigasi maupun sebagai dampak dari kegiatan lain, misalnya pembangunan jaringan pipa air minuffi, pembangunan jaringan pipa B&amp;s, atau pembangunan jembatan yang melintasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 42

Ayat(1)
,
Maksud "dilakukan bersamaart' adalah agar pelaksanaan pembangunan danlatau peningkatan jaringan irigasi disbsuaikan dengan rencana dan program pengembangan pertanian.
a
.'.\.
n
,1
,i'r-
-
|
Yang dimaksud dengan "pengembangan lahan pertanian beririgasi", antara lain pencetakan sawah beririgasi, tambak, lahan hortikultura, perkebunan, dan I atau peternakan.
Maksud "kesiapan petani setempat" adalah penyelesaian pembangunan danlatau peningkatan jaringan irigasi agar bertepatan dengan saat petani membutuhkan air dan siap melakukan budi daya dan pengolahan hasil komoditi pertanian.
Ayut (21
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 43

Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier adalah kegiatan pengamanan jaringan irigasi dan konservasi air di daerah irigasi.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Ayat (a)
Yang dimaksud dengan "melakukan pengawasan" dalam ketentuan ini adalah apabila pelaksanaan operasi dan pemeliharaan tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam komisi irigasi, HIPPA dapat menyampaikan laporan danlatau pengaduan kepada pejabat/petugas yang berwenang.
Kesepakatan yang dibuat antara pemerintah, perkumpulan petani pemakai air, dan pengguna jaringan irigasi memuat rencana tahunan operasi dan pemeliharaan, antara lain, mengenai pengaturan air irigasi, bagian-bagian jaringan yang mendapat prioritas pemeliharaan, dan waktu pemeliharaannya.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 44

Termasuk dalam tanggung jawab HIPPA adalah jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi desa, jaringan irigasi air tanah, jaringan pemberi dalam irigasi mikro, dan bagian jaringan irigasi yang 'dibangun oleh HIPPA.
!'.
!i'.-.
i\-.
'
^
ri't-'.
/\
Ayat (21
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 45

Cukup jelas.
Ayat (21
Cukup jelas.
jadual kebutuhan ar agar tidak mengganggu tanaman yang sedang membutuhkan air,
Penjadualan kembati pemberian air irigasi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan HIPPA, serta diberitahukan terlebih dahulu kepada HIPPA dan pengguna :H:rff r':in:'J#I;"l$#:i: (tiga puluh) hari karender
*":[]*p
jeras.
Pengeringan dapat dilakukan selama 6 (enam) bulan dengan cara berselang dua minggu mengalir dan dua minggu' berikutnya mati.
PENJELASAN
Pasal 46

.
Yang dimaksud dengan "pengamanan jaringan irigasi" dalam ketentuan ini adalah upaya untuk mencegah tindakan manusia atau hewan yang dapat merusak jaringan irigasi.
,Yang dimaksud sebagai "pihak lain" dalam ketentuan ini adalah perseorangan, badan usaha, atau kelompok masyarakat di luar kelomp oklperkumpulan petani pemakai air.
PENJELASAN
Pasal 47

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 48

Yang dimaksud dengan "garis sempadan" adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran danf atau bangunan jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling 'bangunan.
'
""'-"
n
i'1.
ti!'"
'
'
'
'
.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
'
Huruf c ukup jelas.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 49

penetapan urutan prioritas kebutuhan rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan jaringan irigasi, luas pelayanan yang terpengaruh akibat kerusakan, keterbatasan pembiayaan, dan besarnya dampak yang timbut akibat penundaan perbaikan kerusakan. Data tersebut diperoleh dari hasil penelusuran jaringan irigasi.
Cu$uP jelas.
kuP jelas.
PENJELASAN
Pasal 50

CukuP jelas. AYat (2) CukuP jelas. Ayat (3) . CukuP jelas. Ayat (f) Cukup jelas. AYat (5) 'CukuP jelas. AYat (6) cukup jelas. Ayat (1)
^
^
i'-
-.
,i
''" -r
-.
i''
,
Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 51

Inventarisasi jaringan irigasi merupakan bagian dari pengelolaan aset irigasi yang dilakukan setiap tahun dalam bentuk pemutakhiran data jaringan irigasi. Hasil pendataan teriebut merupakan bahan evaluasi tahunan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi.
Ayqt (21
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Ayat (a) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 52

Cukup jelas. Ayat (21 Cukup jelas' ' Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4)
kup jelas.
PENJELASAN
Pasal 53

Perencanaan pengelolaan asetirigasi selaindimanfaatkan untuk perencanaan kegiatan operasi jaringan irigasi, dapat juga
tr n,"'-"
.
lt'-'-.
'
\
dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan lainnya, ,misalnya rencana untuk mengalirkan air baku, memberi air untuk perikanan, dan rencana pemanfaatan lahan lainnya.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 54

'.
,Cukup jelas.
Ayat (21
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 55

Cukup je1as.
PENJELASAN
Pasal 56

'
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya serta analisis perkembangan data ,hasil pemutakhiran dimaksud terhadap rencana pengelolaan aset Yang telah ditetaPkan.
,
Cukup jelas. Ayat (3) irigasi tahun berikutnYa.
Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi digunakan sebagai masukan untuk pengelolaan aset
PENJELASAN
Pasal 57

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi berupa 'perubahan catatan aset jaringan irigasi danlatau pendukung pengelolaan irigasi. Pemutakhiran dimaksudkan untuk menghitung kembali alokasi angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan sistem irigasi dan untuk mengetahui nilai barang milik/kekayaan negara.
Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi yang benrpa pencatatan jaringan irigasi yang sudah tidak berfungsi dapat
!it'-.
'
t"'-.-
,
n
-
,
.
dilakukan berdasarkan usulan yang telah dibahas dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan dilengkapi kajian dan analisis yang menyeluruh, menyangkut hal-hal teknis, ekonomis dan sosial. Sebagai tindak lanjut dari pemutakhiran hasil inventarisasi tersebut, perlu dilakukan penataan kembali keberadaan pendukung pengelolaan irigasi.
'
PENJELASAN
Pasal 58

Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 59

Avat (1)
Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi meliputi biaya perencalraan dan biaya pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi.
Cukup jelas.
Culup jelas.
AYat (a)
Bantuan pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier dari 'Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/ atau Pemerintah Kabupaten/Kota dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda.
Yang dimaksud dengan "prinsip kemandirian" adalah mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
CukuP jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

O
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan "angka kebutuhan nyata" adalah besaran biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi tiap
i
t"'-"
'
i"'..
r'\-..
,
bangunan dan tiap ruas saluran untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi.
Yang dimaksud dengan "penelusuran jaringan" adalah kegiatan pemeriksaan secara langsung kondisi dan fungsi jaringan irigasi.
Yang dimaksud dengan "kontribusi" dalam ketentuan ini adalah bagian pembiayaan yang dapat diberikan oleh HIPPA, baik berupa dana, tenaga maupun material.
Ayat (a)
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 61

.
CukuP jelas' Ayat (2) Cukup jelas. AYat (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 62

Ayat(l)
Cukup jelas.
Bantuan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/ atau Pemerintah Kabupaten/Kota dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan PembiaYaan ganda.
Yang dimaksud dengan "prinsip kemandirian" mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, . dan kelembagaan
Yang dimaksud dengan "pengguna jaringan irigasi" dalam ketentuan ini adalah pengguna jalan inspeksi irigasi dan pengguna jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
-"ffimbagaan' Cukup jelas. Ayat (4) L2 ayat (2) beserta penjelasannya. AYat (5) Cukup jelas.
i'-
-.
n
r
n
!r'\
!r
"
'
PENJELASAN
Pasal 63

Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 64

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 65

'
Maksud "mengoordinasikan dan memadukan perencanaan" adalah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau kesenjangan dalam pembiayaan antar daerah irigasi. Dalam pelaksanaan koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi, komisi irigasi Kabupaten dapat melibatkan Pemerintah, Pemerintah Da6rah, dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi.
AYat (21
'Cukup jelas. Ayat (3) Pelaksanaan pembiayaan pengetolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi dilalrukan sesuai dengan hasil koordinasi dalam penentuan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi.
PENJELASAN
Pasal 66

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Ayat (a)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
!
n
-
5.
t'.1.
,-t
'
,
'
,
PENJELASAN
Pasal 67

'
Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya secara terpadu mengupayakan tersedianya daerah irigasi dengan luas minimal.
Yang dimaksud dengan "luas minimal" adalah perbandingan antara luas lahan pertanian beririgasi sebesar 1 (satu) hektar 'dan kebutuhan beras bagi 25 (dua puluh lima) orang penduduk. Secara nasional, skala ini dapat diterapkan di Indonesia. Bagi memungkinkan perbandingan tersebut dapat ditingkatkan' Namun, untuk daerah yang sudah mencapai skala lebih besar diupayakan agar dipertahankan. daerah-daerah yang ketersediaan lahan dan airnya
Cukup jelas.
Cu,kup jelas.
AYat (a)
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 68

Huruf a
Dalam hal terjadi perubahan renc€ula tata ruang wilayah, diupayakan penggantian lahan beririgasi di lokasi lain.
Hurufb
Cukupjelas.
eyat (-2.)
Cukup jelas.
,Penataan ulang sistem irigasi adalah pengaturan kembali sistem irigasi yang berkaitan dengan aspek teknis dan administratif, misalnya tata letak saluran, dimensi saluran, pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi, dan penghapusan pembiayaannya.
AYat (a)
Cukup jelas.
. Pasal 69
Cukup jelas.
'Cukup je1as.
.
'
t''-"
r^
r\''.
n
-.
.
'
'
.
.
,
,
Yang dimaksud dengan "bersifat konsultatif dan koprdinatil" adalah hubungan yang bersifat setara.
.
Cukup jelas.
Dalam berkoordinasi, Komisi Irigasi Kabupaten dapat melibatkan Pemerintah Daerah.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 70

Pengawasan dalam ketentuan ini meliputi pengawasan terhadap sistem irigasi milik pemerintah dan sistem irigasi yang dibangun oleh masyarakat.
Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas.
,Huruf
b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd
Yang dimaksud dengan "penertiban" adalah kegiatan pengamanan dan perbaikan jaringan irigasi agar kondisi dan fungsinya tetap terjaga, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
'
.
,l
'
ti\'"
n
t'\-'.
.i'u..-
'
'
'
Cukup jetas. Ayat (7) .Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 71

,
Informasi mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang disediakan meliputi sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, perkumpulan petani pemakai air, badan usaha, badan sosial, dan perseorangErn
Ayat (2J
Cukup jelas.
Pasal72 Huruf a cukup jelas. Hurufb CukuP jelas. Huruf c Cukup jelas. . Hurufd Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruff CukuP jelas. Huruf g CukuP jelas. Huruf h Cukup jelas. Hurufi Cukup jelas. Hurufj
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 73

"T'Lpjeras.
4..
I
'"'''-"
n
'i"'-'-
?''-'
.
Huruf b
Cukup jelas.
'Huruf c
Cukup jelas.
uruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cuk:up jelas.
'Cukup jelas.
ar 14
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 75

Cukup jelas.
Cukup jelas.
at (3)
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 76

Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Culmp jelas. ,Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d
Cukup jelas.
r/
,t
!""-..
a
'
i,.-..
n
\
!i''-"
'
,Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Culmp jelas.
,Cukup je1as.
PENJELASAN
Pasal 77

Huruf a cukuP jelas.
Humf b
Angka 1
Cukup jelas.
ngka 2
Cukup jelas.
Artgka 3
Cukup jelas.
,Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
CukuP jelas'
Angka 6
Cukup jelas.
Huruf c ngka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
,Angka 3
t"::fi,
Cukup jelas.
jeras.
PENJELASAN
Pasal 79

Cukup jelas.
TAIYIBAHAN LEMBARAN DAERATI KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 14.