PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 9 Tahun 2013
Tentang PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KOTA BITUNG DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS PEMERIKSAAN OLEH INSPEKTORAT DAERAH KOTA BITUNG
Berlaku: 26 Februari 2013
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Daerah Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bitung yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung;
- b. bahwa mengingat besarnya tanggung jawab, jangkauan yang sulit dan memerlukan biaya yang besar dari Inspektorat Daerah Kota Bitung khusus pelaksanaan tugas pemeriksaan dalam daerah perlu diambil suatu kebijakan daerah dalam hal biaya transportasi bagi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kota Bitung pada Inspektorat Daerah Kota Bitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kota Bitung Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kota Bitung;
3. Mengingat : 1. Undang-Undang tentang Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Nomor 7 Tahun 1990 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II 3421);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 21);
18. Peraturan Walikota Bitung Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 28);
19. Peraturan Walikota Bitung Nomor 52 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 52);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KOTA BITUNG DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS PEMERIKSAAN OLEH INSPEKTORAT DAERAH KOTA BITUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bitung.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Bitung.
5. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Bitung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung.
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Daerah Kota Bitung.
8. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kota Bitung.
9. Surat Perintah Tugas, yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah Tugas kepada Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Daerah Kota Bitung untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
10. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Daerah Kota Bitung untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Daerah dalam wilayah Kota Bitung.
BAB II - KARAKTERISTIK DAN PERSYARATAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
Pasal 2

Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat memiliki karakteristik meliputi :
- a. perjalanan dinas dalam daerah dilakukan untuk melaksanakan tugas pemeriksaan dan monitoring bagi kepentingan daerah apabila tidak dapat menggunakan sarana komunikasi lain yang tersedia serta dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat dengan hasil yang maksimal serta biaya yang sehemat mungkin; dan
- b. tujuan perjalanan dinas dalam daerah bertempat pada :
1. Kecamatan Lembeh Utara;
2. Kecamatan Lembeh Selatan;
3. Kecamatan Aertembaga;
4. Kecamatan Maesa;
5. Kecamatan Madidir;
6. Kecamatan Girian;
7. Kecamatan Ranowulu; dan
8. Kecamatan Matuari.
Bagian Kedua Persyaratan
BAB II - KARAKTERISTIK DAN PERSYARATAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
Pasal 3

PNS yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dalam bentuk SPT dari Pejabat yang Berwenang.
BAB III - Pembiayaan
Pasal 4

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat.
- (3) Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilakukan dalam waktu dan tempat tujuan yang sama.
BAB IV - PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dilaksanakan oleh PNS pada Inspektorat Daerah Kota Bitung yang termasuk dalam Tim Pemeriksa.
- (2) SPT dan SPPD dari Tim Pemeriksa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Inspektur.
BAB IV - PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
Pasal 6

- (1) SPPD merupakan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Daerah.
- (2) PNS yang telah melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah wajib memberikan laporan tertulis dalam bentuk Dokumen Pertanggungjawaban Administrasi dan Biaya kepada Pejabat yang memberikan perintah Perjalanan Dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah yang bersangkutan kembali.
- (3) Dokumen Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdiri dari :
- a. SPT;
- b. SPPD rampung;
- c. Kalkulasi biaya;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
- e. Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas; dan
- f. Laporan Perjalanan Dinas yang dibuat oleh yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
BAB IV - PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas digolongkan dalam 4 (empat) tingkatan perjalanan dinas, yaitu :
- a. Tingkat B untuk Eselon II;
- b. Tingkat C untuk Eselon III, meliputi :
1. Pengendali Teknis;
2. Ketua Tim;
3. Sekretaris Tim;
4. Anggota.
- c. Tingkat D untuk Eselon IV, PNS Golongan IV dan PNS Golongan III, meliputi :
1. Ketua Tim;
2. Sekretaris Tim; dan
3. Anggota.
- d. Tingkat E untuk PNS Golongan II;
- (2) Bagi Pejabat yang telah diberi kewenangan untuk menandatangani SPT dan SPPD, bertanggungjawab dan wajib mencegah adanya Perjalanan Dinas yang tidak perlu.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bitung Nomor 5b Tahun 2010 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kota Bitung dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pemeriksaan pada Inspektorat Kota Bitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.
Ditetapkan di Bitung Pada Tanggal 26 Februari 2013
WALIKOTA BITUNG,
HANNY SONDAKH
Diundangkan di Bitung Pada tanggal 26 Februari 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA, ttd
Drs. EDISON HUMIANG, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19610804 198603 1 016
BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 64
PARAF KOORDINASI
Inspektur Daerah
Sekretaris Inspektorat
Daerah
LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR
:
TANGGAL
:
TENTANG
:
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KOTA BITUNG DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS PEMERIKSAAN OLEH INSPEKTORAT DAERAH KOTA BITUNG
STANDAR BIAYA TRANSPORTASI BAGI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KOTA BITUNG
| | URAIAN | TINGKATB (RP) | TINGKAT C | TINGKAT D | TINGKATE (RP) | KETERANGAN |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|
| Tujuan : | | | | | | |
| 1 Kec. Lembeh Utara & Kec. Lembeh Selatan | | | | | | |
| 2 Kec. Ranowulu | | | | | | |
| a Kel. Batuputih Atas | | | | | | |
| b. Kel Batuputih Bawah | | | | | | |
| C Kel Karondoran | | | | | | |
| d. Kel. Kumersot | | 170.000 | 140.000 | 125.000 | 110.000 | |
| e Kel. Pinasungkulan | | | | | | |
| 3 Kec. Aertembaga | | | | | | |
| a Kel. Pinangunian | | | | | | |
| C Kel Kasawani | | | | | | |
| Tujuan : | | | | | | |
| Dalam Daerah Kota Bitung_diluar tujuan nomor 1 | Dalam Daerah Kota Bitung_diluar tujuan nomor 1 | 140.000 | 120.000 | | | |
WALIKOTA BITUNG,
HANNY SONDAKH