PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 56 Tahun 2015
Tentang TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2016
Berlaku: 30 Desember 2015
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa karena Pemerintah Kabupaten Madiun belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan dan Rumah Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2005 tentang tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun, sebagaimana telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun;
- b. bahwa dampak perkembangan indikator ekonomi serta dimulainya pembangunan pusat pemerintahan di Mejayan membawa
Mengingat dampak terhadap nilai tunjangan perumahan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2016 dan hasil Rekomendasi Hasil Apresial dari Kantor jasa Penilai Publik Hari Utomo dan Rekan Cabang Yogyakarta Nomor : 335/LP/HU-YGK/VI/2015
tanggal 28 Desember 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
2. : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakian Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kseuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Menetapkan
Kabupaten Madiun, sebagaimana telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor
- 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Bupati Madiun Nomor 49 tahun 2015 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Dengan Peraturan ini memberikan Tunjangan Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas, serta standar harga yang berlaku di Kabupaten Madiun.
BAB II - BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 4

Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Ketua, sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- b. Wakil Ketua, sebesar Rp 8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- c. Anggota, sebesar Rp 7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
BAB III - PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.
Ditetapkan di Madiun Pada tanggal 30 Desember 2015
BUPATI MADIUN
MUHTAROM