PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 9 Tahun 2017
Tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
Berlaku: 24 Mei 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,
- a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
31. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 20162021;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyusunan RKPD Tahun 2018 dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2018.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, secara umum bertujuan untuk meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah, sekaligus untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan anggaran tahun 2018.
- (2) Tujuan dari RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, lebih spesifik adalah:
- a. Sebagai salah satu instrumen dalam melaksanakan RPJMD;
- b. Sebagai pedoman bagi OPD dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018; dan
- c. Untuk menciptakan kepastian kebijakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun 2018 Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2018 sebagai salah satu bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2018 bersama DPRD.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5

OPD menggunakan RKPD Tahun 2018 sebagai pedoman untuk menyusun program/kegiatan pembangunan Tahun 2018, yang ditetapkan dalam Rencana Kerja OPD Tahun 2018.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 6

- (1) RKPD Tahun 2018 memuat:
- a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b. program prioritas pembangunan daerah; dan
- c. rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju.
- (2) Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan
- (3) Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan
- (4) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (5) Rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
BAB IV - PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 7

RKPD Tahun 2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021 yang memuat 10 (sepuluh) Prioritas Tahun 2018, yaitu:
- a. Pengamalan Agama, Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat;
- b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan;
- c. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Pesisir Selatan;
- d. Peningkatan Ekonomi Pangan Berbasis Komoditi Lokal yang Berdaya Saing;
- e. Peningkatan Daya Tarik, Pemasaran, Industri dan Kelembagaan Pariwisata;
- f. Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Ekonomi Strategis;
- g. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat Berbasis Lingkungan Hidup dan Kebencanaan;
- h. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengurangan Angka Pengangguran;
- i. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Pelayanan Prima; dan
- j. Pencegahan Tingkat Kejahatan, Kriminalitas dan Peredaran Obat Terlarang
BAB V - PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Pasal 8

- (1) OPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran agar mencantumkan uraian tentang indikator kinerja masing-masing program/kegiatan secara terukur.
- (2) OPD agar membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati c.q. Bagian Pembangunan dan Infrastruktur pada Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- (4) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran yang diajukan oleh OPD yang bersangkutan pada tahun berikutnya.
BAB V - PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Pasal 9

OPD agar menilai kesesuaian antara Rencana Kerja Tahun 2018 dengan Kebijakan Umum APBD Tahun 2018 yang akan diajukan.
BAB VI - SISTEMATIKA
Pasal 10

Sistematika RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 disusun dalam 6 (enam) Bab yang terdiri dari:
- BAB I : Merupakan BAB pendahuluan yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan RKPD, Hubungan antar dokumen, Sistematika Dokumen RKPD, maksud dan tujuan penyusunan RKPD.
- BAB II : Merupakan BAB yang menggambarkan potret dari hasil evaluasi sampai
- kondisi pembangunan daerah selama Tahun 2016 dengan tahun berjalan.
BAB VI
Pasal 11

RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Diundangkan di Painan pada tanggal 24 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,
dto
E R I Z O N
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 9
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Ditetapkan di Painan pada tanggal 24 Mei 2017
BUPATI PESISIR SELATAN, dto
HENDRAJONI
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (untuk jangka 20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (untuk jangka 5 tahun), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (untuk jangka 1 tahun).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.
Fungsi RKPD mencakup sebagai berikut:
- a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
- c. Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA OPD;
- d. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD;
- e. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;
- f. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;
- g. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan OPD;
- h. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.
- i. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
Substansi RKPD memuat program dan kegiatan OPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja OPD.
PENJELASAN
Pasal 4

Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap OPD.
PENJELASAN
Pasal 6

Ayat (1)

## Huruf aRancangan kerangka ekonomi daerah, mengemukakan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup: a) Indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah; b) Sumber-sumber Pendapatan dengan perincian, sumber pendapatan tahun lalu dan satu tahun sebelumnya, tahun berjalan, tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana sebagai prakiraan maju pendapatan; dan c) Kebijakan Pemerintah Daerah yang diperlukan dalam Pembangunan Perekonomian Daerah meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.## Huruf bProgram prioritas pembangunan daerah, merupakan mengemukakan secara eksplisit prioritas pembangunan daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, serta aspirasi masyarakat yang disepakati dalam hasil Musrenbang Tahunan Daerah.## Huruf cRencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, merupakan rincian program dan kegiatan pokok RKPD tahun rencana, instansi pelaksana (OPD), indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

Ayat (1)

Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masingmasing OPD yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya.RKA OPD ini kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan ini disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBDAyat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 9