UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1955
Tentang PENYALURAN KREDIT GUNA PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN DALAM SEKTOR PARTIKELIR
Berlaku: 15 Januari 1955
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa perlu diadakan peraturan untuk menyalurkan kredit guna pembangunan perindustrian dalam sektor partikelir; bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ni perlu segera diadakan;
Mengingat
- pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Undang-undang Darurat Bank Industri Negara (Lembaran Negara tahun 1952 No. 21), Ordonansi Pajak Peralihan (Staatsblad 1944 No. 17) dan Ordonansi Pajak Kekayaan (Staatsblad 1932 No. 405);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENYALURAN KREDIT GUNA PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN DALAM SEKTOR PARTIKELIR.
N/A
Pasal 1

.
Kredit yang telah/akan didapat dari beberapa negeri pada dasarnya diberikan kepada perusahaan yang didirikan dan/atau bekerja dalam suatu lapangan perindustrian yang telah disetujui oleh Jawatan Perindustrian.
N/A
Pasal 2

.
Modal perusahaan tersebut dikerahkan dari masyarakat dan harus merupakan "domestic capital" yang sama sekali tidak boleh menimbulkan adanya transfer modal dan keuntungan keluar negeri serta dapat disetorkan terlebih dahulu dalam Bank Industri Negara.
N/A
Pasal 3

.
Untuk perseorangan atau sesuatu badan-hukum dibuka pula kesempatan menyetorkan uang dalam jumlah kalian seribu rupiah pada Bank Industri Negara sebagai simpanan jangka panjang yaitu sedikit-sedikitnya untuk masa 5 tahun, guna dipinjamkan pada perusahaan dimaksud dalam pasal 1 di atas.
N/A
Pasal 4

.
Jikalau penyetoran modal dan uang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 di atas, menimbulkan alasan untuk syakwasangka, bahwa menurut Ordonansi Pajak Pendapatan (Peralihan) tahun 1944 (Staatsblad 1944 No. 17) atau menurut Pajak Kekayaan tahun 1932 (Staatsblad 1932 No. 405) suatu ketetapan pajak tidak diadakan atau dihapuskan tidak semestinya atau ditetapkan kurang tinggi, maka penyerahan modal/uang tersebut tidak akan dipergunanakan sebagai dasar batu untuk penetapan pajak tahun-tahun yang lalu, tegasnya tidak akan diadakan penagihan susulan pajak berdasarkan penyetoran itu semata-mata. Dalam hal itu suatu tuntutan pidana yang mungkin dapat diadakan menurut pasal 23 dan 24 dari Ordonansi Pajak Peralihan 1944 ataupun pasal 60 dan 61 dari Ordonansi Pajak Kekayaan 1932, tidak akan dilakukan.
N/A
Pasal 5

.
Kesempatan penyetoran modal dan uang tersebut dalam pasal 2 dan 3 berakhir pada tanggal 1 Januari 1956.
N/A
Pasal 6

.
Menteri Keuangan berhak menetapkan peraturan-peraturan yang perlu untuk menjalankan Undang-undang ini.
N/A
Pasal 7

.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 1955. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO.
Menteri Keuangan, ttd. ONG ENG DIE
Menteri Perekonomian, ttd. ROOSSENO.
Diundangkan paapada tanggal 22 Januari 1955. Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.
PENJELASAN
Pasal 1

Perusahaan yang dimaksud oleh Undang-undang Darurat ini tidak terikat kepada sesuatu bentuk yang tertentu, jadi dapat berbentuk Naamloze Vennootschap, firma, kooperasi, dan lain-lain bentuk lagi.
PENJELASAN
Pasal 2

dan 3
Modal yang disetorkan oleh perusahaan termaksud harus merupakan domestic capital begitu pula uang yang disetorkan oleh perseorangan atau sesuatu badan-hukum sebagai simpanan jangka panjang, sehingga transfer ke luar negeri tidak akan terjadi.
Dengan demikian ada dua manfaat yang dapat dicapai, yakni pertama hot money ditarik dari peredaran dan dipergunakan untuk pembangunan perindustrian dan oleh karena itu menambah gaya produksi nasional, kedua dicapai pula penghematan devisen.
PENJELASAN
Pasal 4

Modal yang ditanam oleh masyarakat dalam perusahaan-perusahaan itu dan disetor dalam Bank Industri Negara, begitu pula uang yang ditaruh oleh perseorangan atau sesuatu badan-hukum dalam Bank itu guna pembangunan perindustrian termaksud tidak akan dikenakan tagihan susulan (= dibebaskan) dari pajak pendapatan (peralihan) dan pajak kekayaan. Juga tuntutan pidana dalam hal ini menurut peraturan pajak pendapatan dan pajak kekayaan tidak akan dilakukan.
PENJELASAN
Pasal 5

Penyetoran modal dan uang yang dilindungi oleh Undang-undang ini dengan memberikan kelonggaran fiskal seperti tersebut dalam pasal 4 di atas dibatasi hingga 1 Januari 1956, ini berarti bahwa kesempatan untuk menyetor itu hanya berlaku selama tahun 1955 saja. Sesudah saat itu kelonggaran-kelonggaran fiskal tadi tidak berlaku lagi.
Pemakaian modal dan uang yang telah disetorkan dalam Bank lndustri Negara dapat dipergunakan oleh pengusaha-pengusaha dalam tahun itu juga atau pada setiap waktu yang lain di mana uang itu dibutuhkan untuk perusahaan perindustriannya.
PENJELASAN
Pasal 6

dan 7
Cukup jelas.
LN 1955/1; TLN NO. 742