PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 14 Tahun 2005
Tentang No Description
Berlaku: 14 TAHUN 2005
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 14 TAHUN 2005
T E N T A N G
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS
- a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan dan tertib administrasi, maka dipandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros sesuai hasil pemilu 2004;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada point a di atas maka perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251 );.
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negarb Republik Indonesia Nomor 4277 ).;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383 ).;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435 ). ;
SALINAN
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 ).;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4513 );.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros ( Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2000 Nomor 41 ).;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2001 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005-2010 Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005 Nomor 19);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan
BUPATI MAROS
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
B A B 1
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Maros;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati Kabupaten Maros;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros;
5. Badan Kesatuan Bangsa adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Maros atau nama lainnya;
6. Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Maros;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros selanjutnya disebut APBD;
8. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui Pemilihan Umum;
9. Bantuan Keuangan adalah Bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros;
10. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di Tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Pusat atau sebutan lainnya.
B A B II
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN
N/A
Pasal 2

- (1). Pengajuan bantuan keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten disampaikan secara terulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Tingkat Kabupaten ditanda tangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan menggunakan Kop Surat dan Cap stempel Partai Politik dengan melampirkan :
- a. Foto Copy Surat Keputusan DPP atau DPW Partai Politik atau sebutan lainnya yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya di Tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua dan atau Sekretaris Jenderal DPD Partai Politik atau sebutan lainnya;
- b. Foto Copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang.
- c. Surat Keterangan Autentik hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten yang di legalisir oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah;
- d. Surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas Materai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik;
- e. Lampiran tersebut pada huruf a, b, c, dan d dibuat dalam rangkap 2 ( dua ).
- (2). Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Maros.
B A B III
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI
N/A
Pasal 3

- (1). Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten dilakukan oleh tim peneliti dan pemeriksa persyaratan administrasi pengajuan dan penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Maros;
- (2). Tim peneliti dan pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Kabupaten diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa atau sebutan lainnya dan anggotanya terdiri dari unsur Komisi Pemilihan Umum Daerah, dan instansi Daerah terkait.
- (3). Pembentukan tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4). Biaya Penelitian dan pemeriksaan dimaksud pada ayat ( 1 ) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros.
N/A
Pasal 4

Bentuk berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
BAB IV - PEMBERIAN DAN PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 5

- (1). Bantuan Keuangan diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros hasil Pemilu 2004 untuk menunjang kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik.
- (2). Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan pada setiap Tahun Anggaran dan ditetapkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB IV - PEMBERIAN DAN PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 6

Penyerahan Bantuan keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten dilaksanankan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Maros atau sebutan lainnya atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.
BAB IV - PEMBERIAN DAN PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 7

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan persyaratan administrasi :
- a. Surat Keterangan bank yang menyatakan memiliki Nomor Rekening Bank atas nama DPC Partai Politik atau sebutan lainnya;
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditanda tangani diatas Materai oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya dengan menggunakan Kop Surat dan Cap stempel Partai Politik;
- c. Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 ( Empat ) yang ditanda tangani oleh badan Kesatuan bangsa Kabupaten atau sebutan lainnya sebagai pihak pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai pihak kedua.
BAB IV - PEMBERIAN DAN PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 8

Bentuk berita acara serah terima bantuan keuangan Partai Poltik sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c tercantum dalam Lampiran II peraturan daerah ini.
B A B V
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
BAB IV - PEMBERIAN DAN PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 9

- (1). Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas atau sebutan lainnya;
- (2). Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diaudit oleh Badan Pengawasan Daerah atau sebutan lainnya;
- (3). Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah.
BAB IV - PEMBERIAN DAN PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 10

Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
B A B VI
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - PEMBERIAN DAN PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 11

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.
Ditetapkan di : Maros
Pada Tanggal :
B U P A T I M A R O S
H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH
Diundangkan di
: Maros
Pada Tanggal
:
SEKRETARIS DAERAH
Drs. H. MUSLIMIN ABBAS M. Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 580 010 908
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN : NOMOR :
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; HAM
AGUSTAM,S.IP,M.Si
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip : 19730820 199202 1 001
LAMPIRAN. I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR : TANGGAL :
BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKASAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2004
Nomor :
Pada hari ini .... Tanggal ......... bulan ..... tahun ... Tim Penelitian dan Pemerikasaan Persyaratan Administrasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Gubernur/Bupati/Walikota ... Nomor ..... Tahun ..... Tanggal .... Telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan Keuangan Partai Politik tahun ... yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC ...
Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan, dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Tim Menyatakan bahwa Partai Politik .... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan Keuangan dari pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum tahun ..... sebanyak ... X Rp .... = Rp ...
Demikian Berita Acara hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
..., .....
TIM PENELITIAN DAN PEMERIKASAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
1. ......
Ketua
(...)
2. ......
Sekretaris
(...)
3. ......
Anggota
(...)
4. ......
Anggota
(...)
5. ......
Anggota
(...)
6. ......
Anggota
(...)
7. ......
Anggota
(...)
BUPATI MAROS
H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH
LAMPIRAN. II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR : TANGGAL :
BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Nomor :
Pada hari ..... tanggal ... bulan .... Tahun .... Yang bertanda tangan di
bawah ini :
1. Menteri Dalam Negeri/Gubernur/Bupati/Walikota..... atau Pejabat yang ditunjuk ..... selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. Ketua Umum dan Bendahra Umum DPP/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya .... Selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Dengan ini kami menyatakan bahwa Pihak Oertama telah menyerahkan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun ... kepada DPP/DPD/DPC ... sejumlah Rp. .... dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari KPPN/Kas Daerah ... melalui Rekening Bank partai Politik .....
Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari KPPN/Kas Daerah ... diterima oleh DPP/DPD/DPC Partai Politik ... yang bersangkutan.
Pihak Kedua, DPP/DPD/DPC ...
Pihak Pertama, An. Menteri Dalam Negeri/Gubernur/ Bupati/Walikota
Ketua
......
(...) (............)
Bendahara
(...)
BUPATI MAROS
H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH
LAMPIRAN. III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR :
TANGGAL :
KOP SURAT PARTAI POLITIK
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN ....
BAB IV - PEMBERIAN DAN PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 11

PP No. 29 Tahun 2005
Nama Partai Politik NPWP
:
Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat
:
Nomor Rekening Bank :
Alamat
:
Jumlah Kursi
Jumlah Dana
:
: Rp.
Pelaksanaan Audit : Tgl....., Bln...., Thn.....
......,...
Kepada
Yth. Menteri Dalam Negeri/Gubernur/Bupati/Walikota
...
di -
...
Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik sebagai berikut :
| NO. | JENIS BELANJA | JUMLAH UANG | KETERANGAN |
|-------|--------------------------------|---------------|--------------|
| 1 | Belanja Kebutuhan Administrasi | | |
| 2 | Belanja Daya dan Jasa | | |
| 3 | Lain-lain Pengeluaran | | |
Terbilang :
BENDAHARA UMUM,
(.....)
Telah diaudit BPK/BPKP/Bawasda Kab/Kota
(...)
BUPATI MAROS
H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH
KETUA UMUM / KETUA
(.....)
N/A
Preamble

Menimbang
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelestarian nilai-nilai gotong royong melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlu dilaksanakan kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat yang mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat termasuk unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Lembaga Pemerintah Non Kementrian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan W alikota ten tang Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
1. Undang-Undang N6Ih6r 13 Tahuri 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusv.
6. dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601};
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Daerah xoea Bi.ma Nomor 5 'rahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
MEMUTUSKAN
PERATURAN WALIKOTA TENTANG FENYELENGGARAAN KEGIATAN BULAN BttAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT.
Menetapkan
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bima;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. W alikota adalah W alikota Bima;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bima;
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas
.
.
- Sekretraris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan daerah;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bima;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bima;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah sebutan lain Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
9. Pemerintah Daerah dan Kecamatan adalah pengertianpengertian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
10. Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Repu blik Indonesia.
11. Pemerintahan Kelurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kelurahan dan Sadan Permusyawaratan Kelurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
13. Pembangunan Kelurahan adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di Kelurahan yang dilaksanakan secara terpadu dengan rnengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.
14. Gotong Royong adalah kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
15. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah kegiatan gotong royong masyarakat dalam satu bulan penuh yang merupakan akumulasi kegiatan gotong royong selama sebelas bulan.
BAB II - PENYELENGGARAAN
Pasal 2

- ( 1) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat diselenggarakan disetiap Kelurahan di seluruh wilayah Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat diselenggarakan selama satu bulan pada Triwulan ke Tiga setiap tahun.
BAB II - PENYELENGGARAAN
Pasal 3

Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilakukan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat dengan memperoleh dukungan/bantuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Dinas/Instansi Vertikal lainnya.
BAB II - PENYELENGGARAAN
Pasal 4

Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kelurahan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lembaga kemasyarakatan seperti; Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, RT /RW, Lingkungan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
BAB III - PENGORGANISASIAN
Pasal 5

- ( 1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang anggotanya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Dunia Usaha, LSM, dan unsur-unsur terkait dengan bidang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- (2) Pemerintah Daerah mengarahkan dan memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
BAB III - PENGORGANISASIAN
Pasal 6

- ( 1) Camat membentuk Tim Pendamping kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kecamatan yang keanggotaannya
terdiri dari instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, LSM, tokoh masyarakat kecamatan;
- (2) Tim Pendamping kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kecamatan melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Kelurahan dalam menggerakkan masyarakat mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan pengembangan tindaklanjut kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
BAB III - PENGORGANISASIAN
Pasal 7

- ( 1) Pemerintah Kelurahan membentuk Tim Pelaksana kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kelurahan yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Kader Pemberdayaan Masyarakat (PKM), LSM, tokoh masyarakat;
- (2) Tim Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat melakukan persiapan, pelaksanaan dan pengembangan tindaklanjut kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat bersama masyarakat.
BAB IV - BIDANG-BIDANG KEG IA TAN
Pasal 8

- (1) Kegiatan gotong royong di bidang kemasyarakatan, meliputi:
- a. Penguatan sistem keamanan Iingkungan;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan Iingkungan;
- c. Peningkatan kemampuan satuan Pertahanan Sipil (Hansip) dan satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kelurahan.
- d. Penegakkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Penyuluhan tentang idiologi negara, wawasan kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan nasional; e
- f. Penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat. f
- g. Penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak;
- h. Penggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan secara gotong royong dan swadaya;
10. L Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan. 1
- (2) Kegiatan gotong royong dibidang ekonomi meliputi:
- a. Penguatan peran koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat;
- b. Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat;
- c. Pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Pengembangan budaya menabung di kalangan masyarakat;
- e. Pembangunan dan perbaikan prasarana perekonomian masyarakat (seperti bendungan desa, saluran irigasi, Iantai jemur, lumbung pangan masyarakat, jalan desa, dermaga desa, tambatan perahu, dan prasarana perekonomian lainnya);
- f. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.
- (3) Kegiatan gotong royong dibidang sosial budaya dan agama meliputi:
- a. Penyuluhan kesehatan ( seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya Narkoba, bahaya HIV/ AIDS);
- b. Pelayanan kesehatan massal (seperti pelayanan posyandu untuk ibu dan anak, immunisasi, khitanan massal, dll);
- c. Bantuan bagi Orang Tua Lanjut Usia;
- d. Lomba kesehatan (seperti Iomba makanan sehat dan bergizi, Lomba balita sehat, dll);
- e. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan (seperti prasarana dan sarana posyandu);
- f. Pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga;
- g. Perlombaan dan pertandingan olahraga;
- h. Pertemuan organisasi kepemudaan (seperti karang taruna, remaja mesjid, dll);
- I. Perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya.
- j. Pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah;
- k. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan agama.
- (4) Kegiatan gotong royong dibidang Lingkungan meliputi:
- a. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan lingkungan, jembatan desa, drainase, prasarana persampahan, jam ban, dan prasarana lingkungan lainnya);
- b. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih;
- c. Pembersihan dan penyehatan lingkungan pernukiman;
- d. Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan;
- e. Konservasi, rehabilitasi, dan reboisasi lahan kritis;
- f. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan.
Walikota melalui Bagian Admistrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah dan Carnat melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing;
BAB VI - MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 10

W alikota melalui Bagian Admistrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah dan Camat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing.
BAB VI - MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 11

- ( 1) Camat dan Kepala Kelurahan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara berjenjang kepada Walikota Bima melalui melalui Bagian Admistrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.
BAB VII - PENDANAAN
Pasal 12

Segala Pendanaan yang berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Dalam penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di setiap Kelurahan, agar mengacu pada Peraturan Walikota ini dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.
Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal to A0u&gt;tv5 201 7
YwALIKOTA BIMA, tr./
...
--
...\_
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,
pada tanggal I D Agl?s.tvr 201 7
Diundangkan di Kota Bima
MUKHT
BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2017 NOMOR .3ful
LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR -33 TAHUN 2017 TENT ANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT DI KOTABIMA
TAHUN
.
I. PENDAHULUAN
- A. LATAR BELAKANG
- B. DASAR PELAKSANAAN
- C. TUJUAN DAN SASARAN
II. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENCANANGAN
- A. PERSIAPAN
- B. PELAKSANAAN
III. PELAKSANAAN KEGIATAN
- A. BIDANG KEMASYARAKATAN
- B. BIDANG EKONOMI
- C. BIDANG SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA
- D. BIDANG LINGKUNGAN
IV. PEMBIAY AAN
- A. DUKUNGAN DANA PROVINS!
- B. DUKUNGAN DANA KABUPATEN/KOTA
- C. DUKUNGAN DANA APBDes
- D. SWADAYA MASYARAKAT
V. PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA
- A. PERMASALAHAN YANG TIMBUL
- B. UPAYA PEMECAHAN
VI. KESIMPULAN DAN SARAN
- A. KESIMPULAN
- B. SARAN
LAMPIRAN II PER..&lt;\ TURAN WALIKOTA BIMA NOMOR ~~ TAHUN 2017 TENT ANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
LAPORAN PELAKSA:NAAN PENCANA:NGA:N DAN PENUTUPAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
BULAN:
TAHUN:
.
.
| No | Kecamatan | Kelurahan | Waktu | Waktu |
|------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | Pencanangan | Penutupan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
tM. QURAIS H. ABIDIN
VwALfK6'fA sfMA, ~
VERBAL
| 1. Dikerjakan oleh : Bagian AP | 4.Diterima di Penerimaan Surat: BagianHukum | 4.Diterima di Penerimaan Surat: BagianHukum |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum | 9.Dikirim oleh 8.Diterima di 7.Ditaklik/Dikaji oleh | : Bagian AP Pengiriman Surat : Bagian AP : Bagian Hukum |
| 3. Diedarkan oleh : Bagian AP | 10. Verbal dan Pertinggal Disimpan oleh | : Bagian Hukum |
| Diajukan pada tanggal: | Diajukan pada tanggal: | 2017 |
Perihalj'.Judul Naskah Dinas:
Peraturan W alikota Bima ten tang Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Kota Bima,
2017
| No | Jabatan | Paraf | Tanggal |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| ,-----\, 2. 3. 4. | Sekretaris Daerah Kota Bima Asisten Pemerintahan dan Kesos Kepala Bagian APSetda Kota Bima Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima | ~ v ~ | |
DITETAPKAN
OLEH:
~/ WALIKOTA BIMA,
IV"
M. QURAIS H. ABIDIN