Unknown Unknown Nomor 21 Tahun 2001
Tentang IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
Berlaku: 27 Februari 2001
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya peruntukan penggunaan tanah perlu dilakukan penelaahan penertiban izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka menggali Pendapatan Asli Daerah dalam Kabupaten Muaro Jambi retribusi izin peruntukan penggunaan tanah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas perlu menetapkan retribusi izin peruntukan penggunaan tanah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
Mengingat : 1.
- Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Retribusi izin peruntukan tanah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin peruntukan penggunaan tanah kepada Badan Usaha yang akan menggunakan tanah seluas 5.000 meter atau lebih sesuai dengan rencana tata ruang Daerah Kabupaten;
- g. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada badan usaha untuk menggunakan tanah seluas 5.000 meter atau lebih yang dimaksud agar penggunaan tanah sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten yang meliputi rencana tata ruang wilayah (RTRW), Rencana Detail tata ruang Kawasan (RDTR Kawasan), Rencana Umum Tata Ruang Kota/Kabupaten (RUTRK), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) atau site plan;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran;
- i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatan izin peruntukan penggunaan tanah;
- j. Surat Pendaftran Objek Retribusi Derah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- o. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
- q. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama retribusi izin peruntukan pengguanaan tanah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin peruntukan penggunaan tanah seluas 5.000 (lima ribu) meter persegi atau lebih sesuai dengan rencana tata ruang daerah.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

Objek retribusi adalah setiap pemberian izin peruntukan penggunaan tanah.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

Subyek retribusi adalah Badan Usaha yang memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 5

Batas maksimal luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (UUPA).
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6

Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas tanah yang dimanfaatkan dan peruntukan tanah yang direncanakan oleh pengguna jasa
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

- (1). Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagai atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin peruntukan penggunaan tanah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi biaya survey lapangan, pengukuran dan pematokan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 9

- (1). Struktur tarif digolongkan berdasarkan luas dan rencana peruntukan tanah.
- (2). Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Industri dan pelabuhan ...
Rp. 50,-/M2
- b. Pariwisata.....
Rp. 25,-/M2
- c. Industri rumah tangga...
Rp. 30,-/M2
- d. kompleks perumahan, rumah sederhana dan rumah sangat sederhana... Rp. 15,-/M2
- e. Real estate... Rp. 20,-/M2
- f. Jenis-jenis usaha komersial lain-lain.....
Rp. 30,-/M2
- g. Kawasan olah raga....
Rp. 25,-/M2
- h. Rumah sakit swasta...
Rp. 30,-/M2
- i. Usaha sektor pertanian/perkebunan/
peternakan/perikanan dan kehutanan :
- 1 - 100 Ha =
Rp. 5.000/Ha
- 100 - 500 Ha =
Rp. 3.000/Ha
- 500 - 1000 Ha =
Rp. 2.500/Ha
- diatas 1000 Ha =
Rp. 2.000/Ha
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut ditempat izin peruntukan penggunaan tanah diberikan.
BAB VIII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu pelunasan retribusi selamanya 1 (satu) bulan.
BAB VIII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12

Saat terutang Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IX - SURAT PENDAFTARAN
Pasal 13

- (1). Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2). SPdROD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3). Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
BAB X - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 14

- (1). Berdasarkan SPdOrd sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3). Bentuk, isi dan tata cara menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
BAB XI - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

- (1). Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2). Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB XIII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

- (1). Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3). Surat teguran sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dikelurkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
BAB XIV - K E B E R A T A N
Pasal 18

- (1). Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
- (3). Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB ditetapkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB XIV - K E B E R A T A N
Pasal 19

- (1). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2). Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20

- (1). Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan Keputusan;
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4). Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
BAB XV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21

- (1). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukansecara tertulis kepada Bupati dengan menyebutkan :
- a. Nama dan alamat wajib retribusi;
- b. Masa retribusi;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran;
- d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3). Bukti penerimaan oleh Pejabat Kabupaten atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
BAB XV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 22

- (1). Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi (SPMKR);
- (2). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XVI - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 23

- (1). Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2). Pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi antara lain. Lembaga sosial untuk mengangsur, kegiatan social, bencana alam.
- (3). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVII - DALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 24

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi, daluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi.
- (2). Daluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. Diterbitkan surat teguran atau;
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
- c. Diterbitkan SKRDKB atau SKRDKBT.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

- (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Kabupaten diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang;
- (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XIX - PENYIDIKAN
Pasal 26

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 27 Februari 2001
BUPATI MUARO JAMBI
DTO
Z.BACHRI SALEH, SH
DIUNDANGKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 13 MARET 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DTO
DRS. MUCHTAR MUIS.
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI 21 SERI B TANGGAL 13 MARET 2001
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas