PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 16 Tahun 2010
Tentang No Description
Berlaku: 16 TAHUN 2010
N/A
Preamble

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa\ 4 Peraturan Daerah Kabupater; Buton Nomor 6 Tahun 20.16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buluu, perlu urcuctapkan Peraturan Bupati Len tang Kcdudukan, Susunan Organisasi, Tugas dar: Fungsi, scrta Tata Kcrja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- Indonesia Tahun 194::i;
- (Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tarnbahari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2 Undang-Undang Norn or 29 Tahun 1959 ten tang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun '..1004 tentang Perimbangan 'Keuangan Antara Pemerintan Pusat dan Pcmcrtintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lcmbaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturari Perundang-Undangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik lnrlnnP.sin Nnmnr 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 201'1 tentnng l\pnro.;.ur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ?.ll 14 Nnmnr 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Pcrubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repub.ik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Perner-intah Nomor 18 Tnhun 2016 tentang Per.:mgkal Daerah (JP.rttl).;:ltan Negara Republilc Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Pernt.uru n Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tcntang Organisa$i Kernenterian Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2015 Nornor 6);
9. Peraruran Daerah Kabupatcn Buton Nornoi 2 Tahun 2016 tentang Uruso.n Pemerintuhan Yong Menja.di Kcwcnangan Pernerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Euton Tahun 2011', Nomnr 112);
10. Peraturan Daerah Kaoupaten Buton Nornor 6 Tahun 2016 tenrang Pernhenrukan dan :=lns11nan Perangkat Daerah Kabupaten Euton (Lembaran Daerah Kabupat.en Buton Tahun 2016 Nomor 116);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAI'\ FUNGSI, SERTA TATA IillRJA SEKRETRIAT DAERAH KABUPATEN BUTON.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal l
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dcngan:
- l. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Buton.
3. Dupati adalah Dupati 13uton.
4. Wakil Bupati adalan Wakil Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bu ton.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecarnatan dan Kelurahan.
7. ·r. sekretanat uaeran adatah sekretanat uaeran Kabupaten Bu ton.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buron.
9. Asistcn adalah Aeistcn Sckrotarie Dacrah ,
10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati.
11. Bagian adalah Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah.
12. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian di Iingkurigari Sekretariat Daerar..
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah,
15. Kelornpok .Iabatan Fungsional adalah Kelompok .Jabatan Pungsional di lingkungan 8"'krl"tAriAt Daerah Kahupaten Bu ton.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 3

- (I) Sckrctariat Daerah adalah Sck.retariat Dacrah Tipe B.
- terdiri acas. (2) Sekretarial Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1)
- a. Sckrctariat Dacrah:
- b. Asisten Sekretariat Daerah;
- c. Staf Ahli;
- d. Bagian;
- e. Sub Bagian; dan
- f. Kelornpok Jabatan Fungsional.
- (3) Aeiatcn Sckretariat Daerah sebagairuana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
- c. Asisten Administrasi Umnm.
- (4) Staf Ahli scbagaimnnn dimakeud pada. ayat (2) huruf c, terdiri alas:
- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Huk:um dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pernbangunan dan Keuangan; dan
- c. Star Ahli Bidang Kernasyarakatan ctan SOM.
- (5) Bagian sebagaimana dimaksuct pada ayat f2) huruf d, terdiri atas:
- a. Bag;ian Administrasl Pemerintahan Umum terdiri atas:
- 1) Sub Bagian Tata Pemerintaban Umum dan Pengembangan Wilayah;
- 2) Sub Bagian Pcmbinaan Perangkat Dae1·aJ1; dan
- 3) Sub Bagian Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pernerintah daerah,
- b. Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat tcrdiri atas:
- 1) Sub Bagian Pelayanan Bantuan Sosial;
- 2) Sub Bagian Agarna, Dikbud, Pemuda dan Olah Raga; dan
- 3) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat, kcsehatan dan KB.
- c. Bagian Hukum terdiri dari:
- I) Sub Bagian Bantuan Hukurn dan Konsult.asi;
- 2) Sub Bagian Fasilitasi Produk Hukum Daerah; dan
- 3) Sub Bagian Dokumentasi Hukurn dan penyuluhan Hukum.
- d. Bagian Perekonornian dan SDA terdiri dari:
- I) Sub Bagian Promosi dan Investasi;
- 2) Sub Bagian SDA; dan
- 3) Sub Bagian. BUMD dan Kerjasama Pihak Ketiga.
- e. Bagian Pembangunan tcrdiri dari:
- 1) Sub Dagian Perencanaarr dan Anggaran;
- 2J Sub Baginn Saruna &amp; Pruear-ana Fisik Pembangurian; dan
- 3) Sub Bagian LPSE.
- f. Bagian Humas dan Protokoler terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Protokoler dan Perjalanan Dinas;
- 2) Sub Bagian Penghubung; dan
- 3) Sub Bagian Dokurnentasi, Layanan Infonnasi dan Publikasi.
- S· Bagian Organieaei dan Tate Lakennn terdiri dari :
- l) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- 2) Sul; Bagian Tata Laksana; dan
- 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Pernbiuaan SuU1ber Daya Aparatur;
- h. Bagian Umum rerdiri dari :
- I) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- 2) Sub Bagtan Rumah Tangga; dart
- 3) Sub Bagian Perlengkapan.
1. Bagian Keuangan dan Aset terdiri dari :
- I) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan;
- 2) Sub Bagian Verifi.kasi dan Perbendaharaan; dan
- 3) Sub Bagian Aset.
- (6) Struktur organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- ( \) Aaistcn 8ekreteris Daeruh sebagnimann dimaksud dalam Pasal 3 ayat 12) huruf b, berada dibawah dan bert.anggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (2), huruf d, adaJah unsur staf sekretariat daerah yang dipirnpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah c'.an hertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Aeistcn Sckrctari:, Daerah,
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 8

- mempunyai tugas mclaksariakan pcnyusunan pcdoman dan petunjuk teknis, pengkoordinastan, pemanzauan, evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (sub urusan bencana dan kebakaran], kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyaraka.t dari desa, pertanahan, se-ta kecaruatan dau kelurahau. l lrrmrn Pemerinrahan Adrninisrraai (1) !&lt;~pRIR Kagian
- (2) Kepala Bagian Adrmmstrasi Pernenntahan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menvelenggarakan fungsi:
- a pcnyiapan bahan pcrnbinaan dan koordirraai antar Instansi oleh Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pcngembangan wilayah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan analisis data dan pemberian pertimbangan dalam pembinaan perangkat daerah;
- pedoman pembinaan pertanahan, dan c. penyiapan bahan pcnyusunan administrasi kependudukan, pemeliharaan keteriban umum;
- kecamatan dan keiurahan; d. penytapan bahan penyusunan pedornan clan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pernerintahan
- c. Penyusunan Lapcran Penyeleriggar'aan Pemer-inra han Daerah ( LPPD);
- f. Pengkoordinasian dan fasilitasi harrnonisasi hubungan an tar kecamatan dan kelurahan;
- dan pemcrintahan penyelenggaraau kelurahan; ams pengawasan kecamatan dan pembinaan s Pelaksanaan
- toponimi dan pemetaan wilayah, pengembangan wilavah perbntaaan dan perietapan luas wilayah: h. Pelaksanaan dan penetapan kebijakan perbatasan daerah
- permasalahan pertanahan; pengkoordinasian dan fasilitasi 1. Pelaksanaan
- J. Pcngkoordinaeien pcnyclcsaian pcrmasalahan pemerintahan di daerah secara terpadu; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pernerintahan dan Kesejahtcraan Rakyat scsuai dcngan tugas dan fungsinya.
Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum dan Pengembangan Wilayah mernpunyai tugas:
1. Mcnyusun rcncana kcrja sub bagian Tota Pemerintuhon Umum dan Pengembangan Wilayah;
2. Menyiapkan bahan kerja sub bagian Tata Pemerintahan Umum dan Pengembangan Wilayah;
3. Meugumpulkan, mengolah data dan inforrnasi, mengiventarisasi perrnasalahan dan pernecahannya yang berkaitan dengan tugas penyelenggaraan pemerintahan
4. pcmerintahan umum; penyelengga,raan koordino.si bah an .4. Mcnyiapkan
5. Melaksanakan penelitian, pendataan dan pemasangan tanda batas termasuk jika terjadi perubahan batas wilayah/ desa;
6. C,. Mcngkoordinasikan unisan pcrtanahan dcngan Irratunei terkait;
7. Mengkoordinasikan pengembangan wilayah kecamatan dan kelurahan ! desa;
8. Menyiapkan bahan pernbiuaan dan koordinasi penyelesaian masalah perbatasan an tar kecarnatan dan kelurahan/ desa;
9. Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi perrnasalahan perranahan:
10. Melakukan koordlnasi dan pcuyelesaian konflik-konflik pertanahan;
11. Menyiapkan bahan pengusulan perubahan batas kabupaten atau kecamatan. narna clan pernindahan ibukota kabupaten at.au kccamatan;
12. L2. Melakukan koordinasi dalam penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
13. LJ. Mcmbcrikan oarun dan atau pertimbangan kepada atasan mengenat langkah atau tindakan yanl\_l, diarnbil scsuai bidang tugasnya;
14. Mengiventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecaban pennasalahan sesuai bidang rugasnya;
15. LS. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
16. utasan. l f.. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada
Pasa! 10
Kepala Sub Bagian Pembinaan Perangkat Daerah mempunyai tu gas:
1. Menyusuu reucaua kcrja sub bagian Pcrangkat daeruh ;
2. Menyiapkan bahan kerja sub bagian Perangkat daerah;
3. ~-Mengumpulkan. mengolah data dan informasi, mcnginvcr.tarisusi permaaalahari dan pemecahannya yang berkaltan ctengan tugas perubinaan administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
4. penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan; atas pengawasan dan pembinaan 4. Melakukan
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi ierkait urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta kecamatan dan kelurahan;
6. Mcnyiapkan baha.n kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petuuj uk tcknis yang bcrkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
7. 7 . .Memberikan saran dan atau pertirnbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugaanya;
8. Melaksanakan tugas Jain yang diberikan oleh atasan sesula dengan tugas dan fungsinya; dan
9. atasan. 9. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada
- (2) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungai:
- a. penyiupcn bahan pcnyusunan pedornau dan petuujuk teknis pelayanan bantuan sosial;
- b. penyiapan bahan koorclinasi dan pemantauan pelaksanaan pemberian bantuan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi:
- c. pengumpulan dan pengolahan buhun penyusunan pcdoman dau petunjuk teknis peningkatan kescjahteraan rakyat;
- d. pengelolaan data serta penyiapan sarana dan pertimoangan dalam peningkatan pelayanan bantuan sosial;
15. pemberian bantuan dibidang agama dan pcmantauan dan koordinasi bah an e. penyiapan pelaksanaan kebudayaan;
16. kebudayaan.serta pemuda dan olahraga; f. pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis pernbinaan dibidang agama, pendidikan dan
- g. penyiapan bahan koordinasi penyusunan pedornan dan petunjuk teknis pembinaan dibidang agarna, pendidikan dan kebudayaan, generasi rnuda, olah raga, serta ketenagakerjaaan dan trasmigrasi;
18. rnasyarakat, kesehatan, dan .keluarga berencana; dan. kesejahteraan pemberdayaan teknis petunjuk h. penyiapan bahan koordinasi penvusunan pedoman dan
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemer.intahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 13

Kepala Sub Bagian Pelayanan Bantuan Sosial mempunyai tugas:
- l. Menyusun rencana kerja sub bagian petayanan bantuan sosi;:,I ,::e,sn;ii dengan rencana kerja secretariat daerah;
2. Menyio.pko.n bnhun pedoman dao petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan baru.uan sosial;
3. Melaksanakan pelayanan adrninistrasi dan pemberian bantuan di bidang sosial;
4. Mernantau dan melaporkan pemberian bantuan di bidang sosial yang diberikan kcpada masyarakat;
3. Mengumpulkan dan mengolah data pemberian bantuan di bisang ssosial;
6. melaksanakan koordinasi dengan inst.ansi terkait urusan sosial, ketentra.man dan ketertiban umum, tenaga kerjn dan transmigrasi serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
7. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengcrnbangan karier;
8. Melaxsanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh arasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
9. Menyusun dan melaporkan pelaksanaan rugas kepada atasan.
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 14

Kcpala Sub Bagian Agarna, Dikbud , Pernuda dan Olah Raga rnernpunyai tugas:
1. Menyusun rencana kerja sub bagian agama, pendidikan dan kebudayaan, pemuda dan olahraga;
2. Mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
3. Mengumpulkan dan mengolah data serta rnenyiapkan saran dan pertimbangan di bi.dang agama, pcndidikan kcbudayaan dan olah raga;
4. Melakukan pelayanan administrasi pernberian bantuan di bidang keagamaan ;
5. pelaksanaan kegiatan .MT(); 3. Melaksanakan koordi.nasi dcngan instansi terkait dalam hal
6. Melaksanakan kegiatan peringatan hari-hari besar agama;
7. peuyelcnggaraau ibadah haji; kegiatan pelaksariaarr Koordinasi 7. Melokukan
·.
8. Memantau dan melaporkan pemberian bantuan di bidang agama yang diberikan kepada masvarakat;
9. pelakeancan koordinaei dengan instansi tcrkail urusa.n pendidikan, kebudayaan, pernuda dan olah raga serta urusan keagamaan;
3. karier; 10. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengernbangan
4. tugas lain yang dibenkan dan atau oleh atasan sesuai dengan tugas dan 11. Melaksanakar: diperintahkan fungsinya; dan
12. Menyusun clan melaporkan pelaksanaan iugas kepada atasan.
Pasa1 15
Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat, Kesehatan, dan Keluarga Bcrcncana mempunyai tugas:
- l. Menyusun i euca.na .kcrja sub bagian kcscjahtcraa.n masyarakat, kesehatan dan keluarga berencana:
2. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pclaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat, kcseharan dan keluarga berencana:
3. Mcngumpulkan dan mcnganalisis do.tu dularn bidang kesehatan dan ketuarga bercncana guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait urusan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleb atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
7. Membuot loporan pelakaanaan tugas kepada ata sari.
Paragraf 3
Bagian Hukum
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 16

- mcrnpublikasikan dan mcndokumeutasikan produk hukwn daerah, mensosialisasikan serta mendistribusikan produk hukum: daerah, hukum penmdang-undangan/produk penyidikan Pegawai Negeri Sipil, rnengkoordinasikan perumusan fasilitasi produk hukum daerah, telaahan hukum, evaluasi tata hukum dan pengembangan (1) Kepala Bagian Hukum rnernpnnyai rugas melakeanakan dan mengkoordinaaikan pcnyueurian pcdomau dan petunjuk teknis pembinaan dan atau banruan hukum dan konsultasi '
- (2) Kepala Bagian Hukum dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pHciA ayar (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan pertimbangan/pemberian bantuan hukum dan konsultasi hukurn kepada semua unsur Pemerintah Daerah terhadap masalah hukum yang timbul dalam pe.aksanaan tugas:
- b. pengkoordinasia.n penyelenggaraari tugas bantuan hukum dalam penanganan kasus /perkara yang dihadapi oleh semua unsur Pemerintah uaeran:
- c. penelaahan dan pengevaluasian tata hukum dan pengernbangan perundang-undangan/produk hukurn daerah terrnasuk pcnyiapan bahan rancangannya;
- d. pengkoordinasian perumuean tam hukum di bidang produk hukum caerah;
- e. pembinaan, monitoring dan evaluasi produk hukum daerah dan desa;
- f. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepP.rlA aparar perncrintah cil'!e-Ah dan pernerinrah rleM1 dalarn pcrkara pcrdata dan tata usaha Negara;
- per a tu ran hukum daerah provinsi dan undangan yang lebih tinggi; dan produk perundangbu ton daerah dan antara g. sinkronisasi antar produk hukum produk hukum daerah kabupaten
- h. penyelenggaraan, pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan penatausahaan bagian hukum;
1. pelaksuriaan tugas per-ghimptmari Peraturan Perundangundangan, publikasi dan dokumentaei hukum; dan
- J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Adrninistrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 17

Kepala Sub Bagian Banruan Hukum dan Konsultasi mcmpunyai tugas :
1. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pel.aksl'ln:otan tugas sub bagian bantuan hukuru Lian Konsultasi;
2. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan tugas bantuan hukum dan konsultasi guna dP.ktifitas penyelesaian kasus/sengketa hukum di Iingkurigan Pemeriritah Kabupaten Buron:
3. Melaksanakan tugas penyelenggaraan bantuan bukum dan konsultasi dan atau penanganan/ penyelesaian perkara atau sengkcta litigasi dan non litigasi yang di hadapi/ ditangani Pemerintah daerah;
4. Melakukan koordinasi dan kousultasi dalam pcnangano.n/ penyelesaian perkara dan atau sengketa litigasi dan non litigasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ SKPD terkait, instansi vertikal dan instansi penegakan hukum Iainnya;
5. Melaksanakan layanan bantuan hukum dengan mcurberikan konsultasi hukurn dan melakukan fasilitasi dan rnediasi kepada pihak-pihak yang bersengketa;
6. Mengkoordinnsikon penyusunan Iaporan layanan hukurn terkait Rencana Aksi Hak-Hak Asaei Manusia ( RANHAM) Kabupaten Buton secara berkala sesuai dengan keteutuan peraturan perundang-undangan;
7. Melaporkan dan mengevaluasi penyelenggaraan bantuan hukurn di Lingkungnn Pemermeah Kabupaten Briton:
·-
8. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan spesifikasi keahlian masing-masing dan mernberikan petunjuk untuk mendukung kelancaran pelaksa-raan tugas sub bagian Bantuan Hukum dan Konsultaei,
9. Mclakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja bawahan dalam pelaksanaan tugasnya;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan scsuai dengan tugas dau fungsinya; dan
4. penyusunan program selanjutnya. untuk bah an masukan sebagai pimpinan/ atasan l 1. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Paso.] l8
Kepala Sub Bagian Fasilitasi Produk Hukum Daerah mempunyai tugas:
1. Membual rencana kerja berdasarkan pcraruran yang bcrlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengoordinasikan penyusunan konsep Rancangan Program pcnyusunan Perda dilingkungan Pemerintah Daerah;
3. Merigoordinasikan pengharmonisasian rancangan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah daerah yang disusun oleh SKPD pemrakarsa;
4. MP.mfasilitasi pelaksanaan snsialisas! Rancangan peraruran daerah kepada Stake Holders;
5. Mengoordinasikan kegiatan evaluasi produk hukum daerah;
6. Memberikan lavanan konsultasi terkait penyusunan dan pengernoangan produk hukum daerah kepada SKPD pemrakarsa/ instansi lainnya/ perieliti;
7. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan spesifikasi keahlian masing-rnasing dan memberikan petunjuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sub bagian Fusilitusi Produk Hukum daerah;
8. Melakukan monitoring dan evaluas terhadap kinerja bawahan dalam pelaksanaan tugasnya;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai arahan/ instrukei pimpinan;
-,
10. Membuat laporan hasil pclaksanaan tugas kepada pirnpinan sebagai bahan masukan untuk penyusunan program seianjutnya.
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 19

Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukurn dan Penyuluhan Hukum mernpunyai tugas:
1. Membuat rencana kerja Sub Bagian Dokumentasi Hukurn dan Penyuluhan Hukum untuk pedornan pelaksanaan tugas;
2. Mcndokumcntaeikcn do.n mempublikasikan produk - produk hukum daerah;
3. Memproscs penerbitan lembarao daerah dan berita daerah dalam rangka penyeberluasan dokumentasi hukum dilingkungan pernerintah daerah;
4. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi prorhrk-produk hukum daerah yang telah ditetapkari kepaoa stoke holders;
5. Mengelola dan mengembangkan perpustakaan hukum pada bagian hukum sekretariat daerah;
6. Mengelola dan mengernbangkan jaringan dokurnentasi dan informasi htrkum ( ,JDTH) pada Bagian Hukum Sekretariat Dae rah;
7. ? . Memfasilitasi pelaksanaan penyuluhau hukum kepada masyarakat diwilayah kabupaten buton;
8. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan spesifikasi keahlian masing-masing dan memberikan petunjuk untuk mendukung kelaricaran pelaksanaan tugas sub bagian dokumcntasi hukum dan pcnyuluho.n hukum;
9. Melakukan monitoring dan cvaluasi terhadap kinc.ja bawahan dalam pelaksanaan tugasnya;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai arahan/ instrnksi pimpinan/atasan;
11. penyusunan program selanjutnya; untuk pimpinan/atasan kepada pelaksanaan tugas bahan masukan sebagai 11. Mcmbuat Iaporan hasil
Bagian Keernpat Asisten Perekonomian dan Pembangunan
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 20

- pelaksarraan administn'lsi pernbangunan, perekonomian dacrah, sumbcr daya alum dan penyusunan anggaran sekrctariat daerah. pertarriau, persandian, terhadap percncanaan, perhubungan, perindustrian, pangan, kornunikasi informatika, statistik, kearsipan, perpustakaan serta pernbinaan (1) Asisten Perekonnmi&lt;in nan Pembangunan mempunyai tugas ruembantu Sekretaris Dacrah dalum merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan urusan pekerjaan wuum dan penataan ruang, perurnahan dan kawasan permukiman,ESDM, Kelautan dan Perikanan, koperasi usaha kecil dan menengah, Jingkungan hidup, pariwisata, pencnaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, kcuangan, pcneliuan clan pengcmbangan, perdugangan,
- (21 Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnenyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pembangnnan dan perekonomian daerah;
- b. pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sekretariat daerah;
- c. pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis pernbinaan pembangunan daerah, pembangunan antar daerah dan antar sektor, serta pernbcrian bantuan pembangunan;
- d. pengkoun.linasian penyusunan program dan petunjuk teknis pcrnbinaan dibidang peningkatan prociuksi pertanian, industri dan pcrdagangan, pertambangan dan energi, perusahaan daerah dan perbankan daerah, serta pembinaan kerjasama pihak ketiga;
- e. pengkoordinasian dalam penyelenggaraan kegiatan urusan pekerjaan umurn dan penataan ruang, serta urusan perumahan dan kawasan permukiman;
- sen.a dan teknis f. pengkoordinasian perurnusan kebijakan pcmbinaan organisasi perangkat daerah penyelenggaraan kegiatan di bidang Humas Protokoler;
- g. pengkoordinasian penyusunan program dan pcturijuk teknis operasional dibidang sumbcr daya alam;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 1
Bagian Perekonomian clan SDA
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 21

- (1) Kepala Bagian Perekonomian dan SVA mempunyal tugas melaksanakan clan mengkoordinasikan penyusunan pedornan dan perunjuk tcknis pembinaan kegiatan dibidang perekonornian &lt;inn sumber daya alam, sorta rnelakukan pengkoordinaeian, pemantauon, evaluasi, pernbinaan dan monitoring penyelenggaraan urusan tli bidang ESDM, Koperasi dan UKM, Pariwisata, perindustrian, perdagangan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan dan Iingkungan hidup serta pemantauan, pernbinaan Sadan Unaha Milik Daerah clan kerjasama pihak katiga ,
- (2) Kepala Bagian Perekonorman dan SDA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pcnyiapan bahan pcnyuaunnn pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang promosi dan investasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pctunjuk teknis pembinaan dibidang perindustrian, pertambangan dan energi, perdagangan, penanaman modal daerah dan peuanaman modal asing;
- c. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang pengembangan Badan Usaha Milik Daerah yang mcliputi perkoperasian dan ?crkrcditan, penyertaan modal serta kerjasama pi+ak ketiga;
- d. oenyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pernbinaan dibidang perusahaan dan perbankan daerah;
- c. penyiapan bahan penyusunan pedoruan dan pctunjuk teknis pengelolaan sumber daya alarn; dan
.
'
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 22

Kepala Sub Bagian Promosi dan lnvestasi mempunyai tugas:
- l. Menyusun rencana kerja sub bagian Promosi dan investasi;
2. Menyiapkan bahan pedornan dan petunjuk teknis pdaksanaan kegiatan di bidang prornosi clan investasi;
3. Mengevaluasi dan rnelaporkan potensi uuggulan daerab ;
4. Memonitoring pengembangan potensi unggulan daerah yang dapat di promosikan keluar daerah;
5. Mengivr.ntarisir clan menelaah data-data, informasi tentang parncran potensi daerah dan peluang investasi daerah;
6. Melaksanakan kegiat.au pelatihan dan pembina.an r;una peningkatan SOM dalam mengernbangkan produk unggulan daerah;
7. Melaksanakan program kegiatan prornosi, publikasi dan pameran porensi daerah;
8. pelaksanaan koordinaai dengan irrstarrsi terkait gun::i pelaksanaan kegiatan prornosi dan investasi;
9. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan masalah pengernbangan industri, perdagangan dan penanaman modal berupa industri kecil, kcrajinnn dan pengembangan wilayah industri serta pengembangan dan promosi di bidang po.riwi&amp;ata dan hasilhasil sumber daya aJam;
10. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier:
11. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinva; dan
12. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ataeun.
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 23

J{epala Sub Bugia.n Suinber !),aye Als m rnernpunyai tugas:
- I. Mcnyusun rencana kerja sub bagian Sumber Daya Alam;
2. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk tekuis pelaksanaan kegiatan sub bagian Sumber Daya alam;
3. Menyiapkan data di bidang pertanian, perkebunan, kehutanar., peternakan, perikanan, ESDM dan lingkungan hidup:
4. Memantau perkcmbangan produksi perianian tanaman pangart, ESDM, perkebunan, kehutanan dan perikanan dan kelautan· '
5. Melaksanakan monitoring pemanfaatan potensi sumber daya alam;
6. Penyiapan rekomendasi izin pemo.nfo.oton panae burni;
7. koordinasi dengau instansi terkait dalam pelaksanaan peningkatan dan pemanfaatan potensi strmber daya;
8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait urusan ESDM, kehutanan, perikanan dan kelautan, Lingkungan hidup, pertanian nan pangan:
9. Menilui hosil kcrja bawahan untuk baha:n pengembangan karier;
10. LO. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan lungsinya;
11. Melaporkan basil pelaksanaan kcgiatan kepada atasan
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 24

Kepala Sub Bagian Pengembangan Sadan Usaha Milik Daerah dan Kerjasama Pihak Ketiga mernpunyai tugas:
1. Menyusun rencaria kerja sub bagian Badan usaha Milik Daerah dan Kcrja sama Pihak ketiga;
2. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pernbinaan di bidang Badan Usaha Milik Daerah dan Kerja Sama Pihak Ketiga;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyaluran beras rniskin ( Raskin) dalam wilayah Pemerintah Kabupaten;
4. Mengiventarisir, menelaah dan menganalisis data-data yang berkairan dengan pengelolaan , pendirian &lt;fan pem bubaran perusahaan daerah;
5. Mela.ksanakan koordinasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Kerja sama Pihak ketiga dengan instansi terkait;
6. pengembangan kegiatan perusahaan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; ten tang petunjuk dan bimbingan 6. Memberikan
7. Menghimpun dan mengevaluasl permasalahan pelaksanaan program pengembangan Perusahaan Daerah (Perusda);
8. Membina dan memfasilitasi penyelenggaraan perusahaan daerah;
9. Menyiapkan data perusahaan daerah;
10. karier; 10. Menilai basil kerja bawahan untuk bahao pengembangan
11. Melaksanakan iugas dinas lair, yang diberikari olch atasan scsual tugas dan tungsinya, dar.
12. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
Paragraf2
Bagian Pcmbangunan
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 25

- pedornan dan petunjuk teknis, pembinaan, pengendal.an pernbangunan, penyelenggaraan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dan penyusunan pcrencanaan anggaran sekretnrint daerah , penyuauuan dan mengkoordinasikan melaksanakan tugas mempuny&amp;i Pembangurrcn Dagian (l) Kepala
- (2) Kepala Bagian Pernbangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan a. pcnyiapan bahan pengkoordinasian program tahunan pembangunan Daeran:
- b. penyusunan program dan rencana strategis ( RESTRA) serta rencana kerja Sekretariat Daerah;
- c. pcnyiapan bahan kcbijakan pemerintahan daerah di bidang adrninistrasi, evaluasi dan pelaporan pernbangunan;
- d. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan di Iingkungan eekretariat daerah;
.
.
-,
- e. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program pembangunan dan pengendalian adminisrrasi pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dnerah , pernbungunan earano can prasarar:a fisik, dan dana pembangunan Iainnya;
- f. pcngkoordinasian pelaksanaan proses pelelangan barang/jasa secara elektronik;
- g. peuyiapan bahan dan pcngadrninistrasian program perr.bangunan sarana dan prasarana Iisik yang bersurnber dar; pemerintah maupun bantuan pihak kctiga;
- h. pelukounnari evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pembangunan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesua.i t.ugas pokok clan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 26

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai rugas:
- anggaran; 1. Menyusun rencana kcrja :;ul, bagian perencanaan dan
2. Mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program nan pcnyusunan anggaran sekretariat daerah;
3. Melakukan koordinasi pcnyusunan anggaran sekretariat daerah dan pcrubahan anggaran sekretariat daerah;
- -1. Melaksanakan penyusunan Rencaria Kerja Anggaran (RKA) dan Dokurueu Pdaksanaan Anggaran (DP/\) eekretariat; daerah;
5. Menghimpun, mcnyusun dan menelaah rencana kerja dan angeHn=m setiap bagian pada sekre:ariat daerah;
6. Men.tat hasil kerja bawahan untuk bahan ?engembangan karier;
7. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai n igas clan fungsinya: dan
8. Melaporkan hasil pelaksanaau kegiatan kepada ataaan .
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 27

Keµala Suu Bagiari Sarana dan prasarana fis.i.k pembangunan mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana kerja sub bagian sarana dan prasarana fisik pembangunan;
2. pedornan dan petuujuk teknis bidang sarana dan prasarana Iisik pelaksanaan kegiatan pembangunan; 2. Mcnyiapkan bahan
3. Menyusun rencana program pembangunan sarana dan prasarana fisik:
4. Mclakukan monitoring clan cvahrnei pelnkeunuun program pembangunan sarana dan pra sararra fisik;
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik;
6. Menelaah, mengiventarisir dan mengolah data program p~m bangunan sarana dan prasarana fisik;
7. Pctakeanaan kcordinasi dcngan instansi tcrkait urusan perencanaan, penelitian dan pengernbangan ctan perhubungan;
8. Melakukan penelitian dokumen kegiatan pembangunan daerah:
9. Menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan hasil pclaksanaan program pernbangunan daerah;
10. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
11. Melaksanakan rugas dinas lain yang diherikan oleh atasan scsuai tugas dan fungsinya; dan
12. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada at.asan.
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 28

Kepulu Sub Bugiun Lnyunun Pengadacn Secora Elektronik (LPSE) mernpunyai rugas:
- l. Menyusun rencana kerja sub bagian LPSE ;
2. perunjnk tek n is 2. Menyiapkan bahan pedoman dRIJ pelaksanaan kegiatan LPSE;
3. elektronik; 3. Melaksanakan fasilitasi pengadaan barang/jasa secara
4. Mengelola system pengaclaan sccara elektronik;
5. Menyediakan akses internet 'bagi panitia/ PPK atau penyedia bararrg dun jasu;
6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait pclaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
7. Memfasilitasi ULP mcnayarigkan pengumumun pelakoanaan pengadaan ha.rang/ jasa secara elektronik;
8. Mernfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak terkait yang berkepentingan menjadi pengguna LPSE;
9. Pelaksanaan pelayo nan pelutihnn dun dukungan tcknis pcngoperasian LPS~;
10. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
11. Mcleksanakan tugas dirias lain yang diberikan olch atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
12. Melaporkan basil pelaksanaan kcgiatan kepada atasan.
Paragraf 3
Bagian Humas dan Protokoler
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 29

- (1) Kepala Bagian Humas dan Protokolcr mcmpunyai tugas menyiapkan dan rnelaksanakan penyusunan bahan pedornan dun petunjuk teknia, pengkoordinasian, pemantauan, evaiuasi dan pembinaan penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, kearsipan, perpustakaan, statistik serta melakukan pengkoordinasian penghubung pernerintah daerah di provinsi dan pusat, melaksanakan pendokumentasian kegiatan pemeriritah daerah, pelaksauaan kegiatan administrasi perjalanan dinas dan keprotokolan.
- (2) Kcpala Bagian Humas dan Protokoler dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcnyolcnggarakan fnngsi;
- a. penyusunan bahan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional pclayanan keprotokolan, perjalanan dinas !!Porta pelayanan kehumasan pemerintah daerah;
- b. pclaksanaan rcncana kcrja dan pcrunjuk tcknis pelayanan keprotokolan dan perjalan dinas serta pelayanan kehumasan pemerintah dacrah;
- c. pengkoordinasian rumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan keprotokolan, perjalanan dinas serta pelayanan kehumasan pemerir.tah daerah;
- d. pengkoordinasian peughubung pemerintah daerah di provinsi dan pusat;
- e. pcndokumentasian pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah
- f. penyelenggaraan pernbinaan adrninist+asi nan fasilit:asi pelaksanaan kegiatari kcprotokolan., pcrjalan dinas don kchumasan pemerintah daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 30

tugas: Kepala Sul&gt; Bagic,,u Protokolcr da.n Perjalarian Dinas mcmpunyai
1. Menyusun rencana kerja sub bagian protokol dan perjalan &lt;linas pernerintah daerah;
2. Mengumpulkan data t.l.:111 Meuyiapkan bahan pctunjuk tcknis operasional pelayanar: keprotokolan dan perjalanan dmas pcmerintah daerah;
3. Menyelenggarakan dan mengkonrciinasikan pelaksanaan acara clan upacara rcsmi di dacrah;
4. Mengatur dan menyiapkan acara-acara yang dihadiri oleh Bupati, wakil Bupati dan pejabat pemerintah caerah;
5. Menyiupkun korrsep sambutan bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah;
6. Melaksanak.an pencatatan dan pengaturan agenda bupati dan wakil bupati;
.
•
7. Mclaksanakan notulensi rapat dinas yang dipimpin oleh bupati dan wakil bupati;
8. Mclaksanakan pcmanduan kegiatan bupati dan wakil bupati;
9. Menyiapkan acara penyelenggaraan upacara pelanti.kan, upacara bendera, rapat dinas dan kegiatan resmi pemerintah daerah;
10. Mernbuat surat pcrintah perjalanan dinas untuk para pejabat dan pegawai yang di tunjuk. oteh bupati;
11. Menyelenggarakan penerimaan kunjungan kerja pejabat NP.g:in1 clan tarnu-tamu pemerintah daerah;
12. Menyetenggarakan rapat kuordinasi unsur MUSPIDA;
13. Menyiapkan kunjungan kerja/inspeksi Bupati}Wakil Bupati;
8. karicr; 14. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengernbangan
15. Melaksanakan tugas kedinasan Jain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
10. atasan, 16. Melaporkan hasil pelaksanaan h.1.gas dan kegiatan kepada
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 31

Kepala Suu Bagian Penghubung mempunyai tugaa:
1. Menyusun rencana dan program kcrja sub bagian penghubung;
2. Mcngumpullmn dun mengolah data lernbaga parangkat daerah untuk bahan proruosi;
3. Memclihara, rnengiventarisasi dan menjaga aset pernerintah daerah yang oerada di provinsi dan pusat;
4. Mc::lak:sanakan faeilitaei tcrhadap maeynrakat daerah yang berkepentingan dengan pemerintah provinsi dun perner intah pusat;
- S. Mendistribusikan surat-surat dari pernerintah provinsi dan pcrncrintah pusat, serta s'urat-s urat; lain yang di rujnkan ke pemerintah provinsi dan pemcrintah pusat;
6. Melaksanakan penyebaran inforrnasi tentang kebijakan pemerintah daerah di provinsi dar: pusat;
-;
7. Melaksanakan pclayanan tcrhadap pcjabat daerah yang rnelaksanakan tugas dinas di Provinsi dan di pusat;
8. Mcnilai haail kcrja bawahan untuk bahan pcngembangan karier;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olch atasan sesuai tugas pokok clan fungsinya; dan
10. Melaporkan hasil pclaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan.
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 32

Kepala Sub tsagian ookumentasr, Layanan fnforrnasi dan Publikasi mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana kerja sub bagian dokumentasi, layanan informnei dun publikasi:
2. Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi serta Iasilitasi pelaksanaan kcgiatan peliputan dan dokumentasi;
3. ~. Memh~rikan informasi kepada :nasyarakat berkaitan dengan kcbijakan, program dan lcegiutan pemerintahan daerah;
4. rnaupun lembaga sosial masyarakat melalui rnateri serta media sosial; pernerintah bahan dan informasi penyebarluasan 4. Melaksanakan
5. intorrnasi; 5. Merupersiapkan dan mcngolah papan pcngumuman dan
6. rencana 6. Mempersiapkan bahar.-bahan penyusunan pembuatan folder, blooket dan brosur;
7. MelipUl segala kegiatan Pernertruah Kabupaten ,
8. urusan perpustakaan, kearsipan, komunikasi informasi, oan statist.ik; 8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam aal
9. Mcrnpersiapkan dan mengolah bahan rencana serkulasi majalah buletin dan media cetak lainnya yang ditetapkan maupun dikeluarkan olch bagian humas serta mendistribusikan surat kabar Jangganan Bupati dan pejabat lairinya;
10. Menampung aspirasi publik sebagai masukan dalarn mengevaluasi kebijakan program dan kegiatan pcrnerintah;
11. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
12. Meloksanakan tugas kcdinasan lain yang diberikan olch atasan sesuai tugas pokok dan Jungsi: dan
13. Mclaporkan basil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan.
Bagian Kehma Asisten Adrninistrasi Umum
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 33

- (l) Asisten Administrasi Umum rnempunyai tugas rnembantu Sekretar-is Daerah dalam rnerumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan ur-usan kcpegawaian dan oiklat, pernbiriaan aparatur Sipil Negara pada instansi di daerah serta pelayanan administrasi keuangan secretariat Daerah, mengkoordinasikan administrasi umum dan perlengkapan sekretaria: daerah serta penataan, pembinaan dan pengembangan organisas..
- (21 Asisten Administrasi Umum dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pcngkoordinasian pcnyusunan pcdoman dan pctunjuk teknis pembinaan organisast, ketatalaksanaan , perumusan kelembagaan dan analisis jabatan, scrta pembinaan/pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengkoordinasian ur uaan kepegawaian dan diklat;
- c. pengkoordinasian dengan instansi vertikal di daerah;
- d. pelaksanaan urusan keuangan secretariat daerah yang meliputi urusan pelayar.an adrninistrasi keuangan dan pelaporun keuungo.n secretariat daerah;
- e. pelaksanaan urusan umum yang meliputi urusan tata usaha pimpinan serta pcrlcngkapan sekretariat dacrah dan rumah tangga; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dacrah sesuai dengan tuzas pokok dan fungsinya.
Paragraf I Bagian Organisasi dan Tata Laksan»
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 34

- pernbinaan penduyuguriaan aparatur ncgara di Dacrah, pernbinaan pelaksanaan pelayanan publik, pengolahan data, pengembangan sistcm pelaporan capaian kinerja dan keuangan, pengembangan analisa fungsi dan peranan kelembagaan. penataan kelernbagaan Perangkat Daerah dan perumusan analisis jabatan , penyusunan tupoksi, pcncgakan disiplin bcrpakaian, serta melakukan pcngclolaan administrasi kepegawaian dan diktat Iingkup Sekretariat Daerah. kelernbagaan, pembinaan teknis (lj Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas rneiaksanakan pcnyusunan pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan
- (2) Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana dalam rnelaksanakan rngas s~hAgaimana dirnaksnd pada ayat (1) mcnyelcnggarakan fungsi:
- data serta dan perumusan pengolahan kelernbagaan a. penyiapan dan pembinaan/ penataan analisis jabatan:
- peranan kelembagaan; b. penyiapan bahan pcngcmbangan analisa fungsi dan
- c. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pernbinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja, dan prosedur kerja;
- d. penyiapan bahan penyusunan pcdoman dan petunjuk teknis sistim pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kelembagaan;
- e. polaksanean pcncgakan disiplin bcrpake.ian lingkup Sekretariat Dacrah;
- f. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pendayagunaan aparatur negara di Daerah;
'
.
- g. pelaksanaan pernbinaan penyelenggaraan pelayanan publik;
- h. pclaporan cepaian kincrja dan keuangan;
1. pengkoordinasian penegakan disiplin, pemberian penghargaan dan sanksi kepada Aparatur Daerah;
4. kepegawaian lmgkup Sekretanat Daerah: dan diklat da.n administrasi uc.1sa.n pelaksanaan J· penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang dibcrikan oleh Asisten Admin.strasi Umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinyo..
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 35

Kepala S·.Jb Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mernpunyai tugas:
1. Mcnyusun rencana kerja Sub Bagian Kelembagaan can Analieis .Jabatan sesuai dengan rencana kerja Sekretariat daerah;
2. Menyiupkan bahun dan petunjuk teknis penyusunan dan pcnataan organisasi di lingkungan pemeriritah dacrah;
3. Menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi susunan organisasi dan tata kerja kelembagaan di lingkungan pemerintah daerah;
4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan birnbingau ieknis analisis jabatan;
5. Mcnyiapkan bahan tindak laniut hasil analisis jabatan;
6. Mt:11gu1uµulkan dan mcngolah data yang dipcrlukan untuk penyernpurnaan pemantapan dan pengembangan organisasi satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah;
7. Melakukan pengkaiian dan menganalisa tugas dan fungsi serta susunan organisasi satuan kerja di Iingkungan pemerintah daerah;
8. Mclaksanakan penelitian, penyusunan evaluasi dan pembuatan konsep rencana pengembangan serta pementapan kelernbagaan di lingkungan pemerinlah daerah;
9. Mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan analisis jabatan serta pemanfaatannya;
10. Melaksariakan cvcluuei hasil analisis dan Iormasi jabatan di lingkuugan pemerintah daerah;
11. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penvusunan informasi jabatan;
12. Menilai basil kerja bawahau untuk bahan pengembangan karier;
13. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; rlAn
14. Mclaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 36

Kepala Sub Bagian Tata laksana mernpunyai tugas:
1. Mcnyusun rcncaria kerja sub bagian Tata Laksana sesuai rencana kerja sezretariat daerah;
2. Mernberikan bantuan ketatalaksanaan kepada seluruh perangkat daerah untuk kelancaran penyelenggaraan tugas pokok;
3. Melaksanakan penyusunan standart operasional prosedur (SOP);
4. Mel:;iksanakan monitoring dan evaluasi ketata1aksanaan dan etandarisasi,
5. Menyiapkan surat keterangan Pakta Integritas bagi Bupati dan wakil Bupati serta pejabat struktural lingkup Pemerintah Kabupaten Buton;
6. (SPM); 6. Menyusuu Laporan penerapan standar pelayanan minimal
7. Menyusun Ikhtisar IKM di lingkungan pernerintah daerah;
8. Membuat pedornan kerja dan pclakeariaan pcmbiriaan tata naskah dinas bagi satuan kerja perangkat daeran;
9. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pclayanan publik oleh instansi pernerintah:
10. Mcngumpulkan dan mengolah bahan penyusunan LAKIP;
11. Menilai hasil kerja bawahan urituk baharr pengcmbangai: karier;
12. l2. Mclaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ataean.
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 37

Kepala Sub Bagian Kepagawaian dan Pernbinaan sumber daya aparatur mernpunyai tugas:
1. Menyusun rencuna kcrja sub bagian Kepe~awaian dan pengerubangan sumber daya aparatur;
2. Menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kepegawaian dan pengernbangan srrmber daya aparatur;
3. Melaksanakan koordmasi dalam pengembangan sumber daya aparatur;
4. Melaksanakan pembi.naan dan pengelolaan arlmnistrasi kepegawaian setdu;
5. Mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis pengelolaan adrninistrasi kepegawai.an dan diklat;
- n. Melaksanakan pembinaan dan penegakan disiplin dalam bcrpakaian dinas;
7. Mengumpulkan dan mengolah data kepegawaian dalam rangka pengembangan karier pegawai, penghargaan, Landa jasa dan informasi rnasa puma tugas /pensiun:
8. Melaksanakau µe11gwuµula11 berkas aduunisuasi kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala;
9. Melaksanakan penegakan disiplin bagi pegawai negeri sipil;
10. 1.0. Mengkoordinusikan pemberian penghargnun dan sankoi bagi pegawai negeri sipil lingkup Sekretariat daerah;
11. karier; I I. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan
12. L2. Mclaksanakan tugas kcdinasan Jain yang dibcrikan olch atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
Paragraf 2
Bagian Umum
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 38

- (1) Kepala Bagian Umum mempunyai tugas rnenyiapkan bahan pedornan dan petunjuk rcknis pelaksanaan urusun tata usaha pimpinan, pembinaan kearsipan, urusan rumah tangga clan perlengkapan Sekretariat Daerah.
- (2) Kepala Bagian Urnum dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan 'urusan taut usaha umum dun tata usaha pimpinun;
- b. pelaksanaan penyelesaian administrasi surat menyurat dan arsip;
- c. pelaksanaan urusan rurnah tangga pirnpinan:
- d. pelaksanaan pengadaan barang perlerigkapan /material l.ngkup Sekretaria t Daeruh;
- e. pelaksauaan urusan dan pengaturan, pemanfaalan gectung serta keamanan bangunan dilingkungan sekretariat daerah serta rumah jabatan;
- f. pelayanan can perneliharaan kendaraan operasional pornerrntah daerah chm gedung dilingkungan sekretariot dacrah:
- g. petaksanaan urusan di bidang kearsipan internal bagi pimpinan daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Adrninistrasi Umum sesuai dengan rugas pokok dan fungainya.
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 39

Kepala Sul., Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas:
1. Mcnyusun rencana kerja sub bagian tata usaha pimpinan;
2. Menyiapkan bahan pcnyusunan kehijakan pedornan dan pctunjuk tcknis yang bcrkaitan dcngan ketatausahaan;
3. rnenyusun, mengelola data dan informasi, rnenginvetarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berhubungan dengan adrninistrasi umurn dan keta tar 1s:1 h;rn n;
.
.
4. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, agenda Surat menyurat dan pendistribusiannya di lingkung::ui perangkat daerah:
5. Mcngklasifika.si penataan dan penyediaan serta pedistribusian surat-surat yang di tujukan kepada pimpinan di lingkungan sekretariat daerah;
6. Menilai hnsil kerja bawahan unruk bahan pcngeuibangan karier;
7. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
8. Melaporkan hasil pelakccnaan kcg.atan kepada atasau.
Pa3aJ 40
Kepala Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tuzas:
1. Menyusun rencana kerja sub bcgian rumcb tangga;
2. Menyiapkan bahan penyusunan program kebutuhan dan pengelolaan perlengkapan rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
3. Mengelola data dan mcngiventarisasi pclaksanaan dan kcbutuhan rumah jabatan Bupati dan Wak1I Bupati;
4. Mengendalikan dan membina urusan rumah tangga;
5. Melakukan pengawasan keamanan dan mernelihara kcbcrsihan rumah jabatan bupati dan wakil bupati;
6. Menyiapkan dan menyajikan kebutuhan tarnu-tamu rurnah jabatan Bupati dan Wakli Bupati;
7. Melakukan pengawasan penyimpanan dan pcrawatan barang-barang perlengkapan rumah tangga;
8. karier; 8. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan
9. Melakeariakan tugas dirias lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
10. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan .
.
.
-.
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 41

Kcpala Sub Bagian Perlengkapan mcmpunyai tugas:
- l. Menyusun rencana kerja sub bagian perlengkapan;
2. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengadaan perlengkapan clan pcrlatan, pemeliharuun eerta penyimpanan pcrlengkapan;
3. pendistribusian harang perlengkapan di lingkungan sekreturiat doeroh; dan petunjuk pengadaan, pembinaan kebutuhan penentuan pelaksanaan 3. Menyiapkan bahan koordinasi
4. Melakukan pengurusan dan pemcliharaan kendaraan dinas bagi para pejabat di lingkungan sekretariat daerah;
5. Melakukan pengaturan dan pendistribusian pemanfaatan Dahan bakar rr.inyak {BBM) kenda.raan dinas dan untuk kepentingan dmas;
6. Melakukan pembelian/ pengadaan a.at tulis kantor, barang cetakan, sarana dan prasarana lainnya di lingkungan. sekretariat daerah;
7. Mengurus penyediaan, penyimpanan dan pengeluaran barang untuk kcperluan sekretariat daerah;
8. Melakukan pengurusan surat-surat kendaraan dan suratsurat lainnya yang dipcrlukan;
9. Menyediakan tempat pertemuan/ rapat adan a.tau acara lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah dacrah;
10. Mengatur clan memelihara kebersihan. ruang kantor dan pekarangan diliugkuugan sekretariat daerah;
11. Mengatur system jaringan listrik dan memelihara alat stud.o:
12. knrier: 12. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan
13. Melaksanakan tugas dinas lair. yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
14. Melaporkan .hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan .
Paragraf 3 Bagian Keuangan dan Asel
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 42

- pctaksanaan pengeloraan adrninisrrasr pelayanan keuangan dan aset sekretariat daerah. merupunyai tugas petunjuk teknis ( 1 ) K epala Bagian Ke uangnri dan Aset mcnyiapkan bahan pedornan dan
- menyelenggarakan Iungsi: ( I) ayat pada sc bagairnana tugas (2) Kepala Rr1gian Keuangan dan Aset dnlam mclaksanakan
- ten tang lingkup a. peyiapan bahan pedornan dan petunjuk teknis sistem pengelolaan keuangan dan aset Sekretariat Daerah:
- Daerah; b. pelokaanann penatausahaan keuangan Sckretariat
- c. pcnyiapan laporan keuangan dan aset scrta penyusunan pertanggungjawaban adrninistrasi keuangan dan aset sekretariat daerah;
- d. pemeliharaan liquiditas anggaran Jangsung don tiduk langsung sekretariat daeruh;
- e. penyiapan bahan penyusunan realisasi belanja langsung dan tidak langsung sekretariat daerah;
- f. pelaksanaan penatausahaan aset Sekretariat Daerah;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pengelolaan keuangan dan oset Sekretorint Daerah;
- h. pengadministrasian dan pencatatan penerirnaan dan pengeluaran aset Sekretariat Daerah;
1. penyusunan Japoran pengelolaan keuangan dan aset semesteran Sekretariat Daerah;
- J· pcnyusunan laporan penanggungjawab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekreta,:iac Daerah akhir tahun anggaran; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Adrr.inistrasi Umurn sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Kepala Suh Bagian akutansi dan pelaporan mempunyai rugas:
1. menyusun rencana kerja sub bagian akuntansi dan pelaporan;
2. mcngumpulkan bahan pcdoruan dan petunjuk tekrus daiam raugka penyusunan Japoran realisasi anggaran langsung dan tidak langsung lingkup sekrctariat daerah;
3. melaksanakan akuntansi dan meneliti Laporan pertanggungjawaban pelaksannnn bclanja langsung dan belanja tidak langsung Bupati, wakil Bupau dan sekretariat daerah;
4. rnenyiapkan laporan keuangan Bupati, wakil Bupati dan Sekretariar daera h:
5. melakukan pembukuan ke dalam model-model yang diperlukan untuk bahan penyusunan belanja langsung dan tidak langsung sckretariat daerah;
6. Menilai hi:.sil kerja bawahan untuk bahan pengemba.ngnn karier;
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
8. atasan. 8. Melaporkan hasil pclakeunuun tugae dan kcgiatan kcpada
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 44

Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan mempunyai tugas:
- I . menyusun rencana kerjo. sub bagian Vcrifikaai dan Perber idal iaraan;
2. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan belanja langsung dan tidak langsung;
3. Meneliti kelengkapan dan mcngcndalikan permintaan pernbayaran SPM ( UP,GU,TU dan LS);
- pertanggungjawaban bendahara pengeluaran sekret.ariat daerah; dana pengajuan terr.adap veri.fikasi 4. Melakukan
5. Melaksanakan penatausahaan keuangan sekretariat daerah;
-
.
6. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
7. Melaksanakan tugas kcdinasan lain yang diberikan olen atasan sesuai tugas pokok dan li..mgsinya; dan
8. Melaporkan basil pclaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan,
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 45

Kepala Sttb Bagian Aset rnernpunyni tugas:
1. Menyusun rencana kerja sub bagian asct;
2. Mcngumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam rnelaksanakan pendataan, penerimaan, inventarisasi dun pembukuan oset sekrct.ariat da.erah;
3. :3. Melaksanakan kodefikasi barang sekretariat daerah;
4. Melaksanakan verifikasi dan klasifikasi perhitungan nilai barang sekretariat daerah ;
5. Mengcvaluast pcngaapusan serta pclaporan barang/ aset sekretariat daerah;
6. Menyiapkan rekomendasi pernherian izin pemakaian aset sekretariat daerah;
7. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
8. Mclaksanakan tugas kedinasan lain yang ciberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kcpada atasan.
Bagian Keenam
StatAhli
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 46

- isu strategis mer.genai pcnyelenggaraan perrierirrta huri dacrah dibidang pcmcrintahau, hukum LiaJ1 pulitik , (l) Staf Ahli Bi dang Pemerin tahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan rekomendasi tcrhadap isu-
.
.
- (2) Staf Ahli Bidang Pcmerintahan, Hukum dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana ciimaksud pada ayat (I) mcnyclenggarakan fungsi:
- a. per umusan Rcncana kerja sebagai pedornan dalarn membcrikan telaahan kepada Bupati dan Wakil Bupati;
- b. pengkoordinasian dalam rangka pengumpulan data dan informasi sebagai bahan pengkajian dan perumusan relauban kcpada Bupati dan Wakil Bupati;
- c. perumusan telaahau masalah Pemer-iritahari dacrah dibidang pemerintahan, hukum dan politik;
- d. oelaksanaan pemberian saran, pertimbangan can masukan berupa telaahan staf masalah pernerintahan daerah dibidang perner-inra han, hukum dan politik; dan
- e. pclaksanaan tugas lain yar.g diberikun oleh Bupati sesuai dcngan tugas pokok dan fungsinya.
- (1) Staf Ahli Bidang Ekoriomi. Pemb:cingtmAn dan Keuangan mempuuyai tugas membcrikan rekomcndasi tcrhadap iau isu strategis penyelenggaraan pemerintahan. daerah dibidang ekonorni, pcmbangunan dan keuangan.
- (2) Staf Ahli Bidang Ekonorni, Pcmbangunan dan Keuangan dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyeleriggarnkan Iungsi:
- a. perurnusan rencana kerja sebagai pedoman dalam memberikan telaahan kepada Bupati dan Wakil Bupati;
- b. pengkoordinasian dalam rangka pengumpulan data dan informasi scbaga; bahan pengkajian dan perumusan telaahari kepada Bupati dan Wakil Bupati:
- c. .ix:;1 uunrsan tclaahan maealah Pcmerintuhnn daerah dibidang ekonomi, pernbangunan dan keuangan;
- d. pelaksanaan pemberian saran, pertimbangan dan masukan berupa telaahan staf masalah pemerintahan rlAP.rnh dihidang ekonomi, pernbangunan dan keuangan: dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch Bupati sesuai dengan tugas pokok dan rungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 48

- Kemasyarakatan dan Sumber Daya Menusia. di"oidang pemerintahan penvelenggaraan (1) Staf Ahli Bidang Kernasyarakatan dan SDM mempunyai tugas memberikan rckomendasi terhadap isu-isu strategis dafrah
- (2) Staf Ahli Bi&lt;.lang Kernasyarakatan clan SDM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan rencana kerja sebagai pcdoman daJam memberikar. telaahan kepada Bupati dan Wakil Bupati;
- b. pengkoordinasian dalarn rangka pengumpulan data dan infonnasi sebagai bahan pengkajian dan perumusan telaahan kepada Bupati dan Wakil Bupati;
- c. perumusan telaahan masalah Pemeri:r.tahan daerah dibidang kemasyarakatan dan sum her daya marrusia:
- d. pelaksariaan pemberian earan, pertimbangan dan masukau berupa telaahan staf masalah pemcrintahan daerah dibidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan
- e. pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Bupati sesuai rkngan tugas pokok dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 49

Uraian Tugas Sekretaris Daerah. Asisten Sekretaris Daerah, ~taf Ahli, dan Kepala Bagian tercarrturn dalarn Lumpiran 1l Pcraturan Bupali ini.
TATA KERJA
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 50

Jain yang rcrkait Setiap unsur di lingkungun Sckrct.ariat Dacrah dalam melaksanakan rugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam Iingkungan Sekretariat Daerah sendiri, maupun dalam hubungan antar Sekretariat Daerah dengan perangkat daerah dan/ a tau lembaga
Pa:sal 51
- memberikan pengaraho.n E".ertn. petunjuk bogi pclak';anaan iugas sesuai dengan uratan tugas yang telah ditetapkan. dar. mengoordinasikan memimpin dan [I) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggungjawab hawahan
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan dengan penuh tanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peratur'an perundang-undangan.
Pasa 1 f'i?.
Dalarn rnelaksanakan tugas, setiap pimpman unit organisasi harus melasukan pernbinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya.
BAB IV - TUGAS DAN F'UNGSI
Pasal 53

meudelegasikan keweuangau terteutu kepada pejabat ctibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. dapat Daerah Sekretariat lingkungan (ii pejabat Atas dasar pcrtirnbangan daya guna dan hasil guna, setiap
BAB V - ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTJAN
Pasal 54

- (1) ~P.krF.tflris DaF.rnh merupakan jabaran strukrural eselon Ila atau jabatan pimpinan tinggi pro.tamo..
- (2) Asisten Sek.retaris Daerah rnerupakan jabatan strukrural eselon lib atau jabatan pimpinan r.inggi pratama.
- (3) Staf Ahli Bupati rnerupakan jabatan struktural eselon llb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Kepala Bagian merupakan jabatari struktural eselon Illa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon !Va atau jabatan pengawas.
Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
BAB V - ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTJAN
Pasal 55

- (L) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinar, DPRD.
- (2) A~ist~n, Staf Ahli, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian diangkat dan dibcrhcntikan oleh Bupati,
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian scbagaimana dimaksud pada ayat (I), dan ayat (2), berpedornan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
RAR Vil
PEMBIAYAAN
- (J) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Sekretariat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah sebagaimann dimaksud dalam ayut (IJ, Sekretariat Daerah capat diberikan bantuan pcmbiayaan sesuai ketentuan peraturan perunda.ng-undangan yang bcrlaku,
BAB V - KETENTUN LAIN-LAIN
Pasal 58

Dilingkungan Sekrctariat Daerah dapat dibentuk Kelompok · fa haran Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan pcrundnng undongnn.
$A.DIX
KETEN1'UAN Pi!:NALIHAN
Paso.I 59
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur- dalam Peratumn Rupati ini dilaksana.kan mulai Tahun 2017.
BAB X - PENUTUP
Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 28 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Togas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupateri Buton, dica but clan dinyatakan tidak berlaku
BAB X - PENUTUP
Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton. memerintahkan mengctahuinya, orang setiap Agar
| PARAF | PARAF |
|--------------------------------|---------|
| Sl.1c,1)4 | l |
| ~· I~ ~ | . f" |
| ~81+6 · HVIC:V"'1 | 1 |
| - \c.,.BA(;. Ofl.8"41-l IPI> 1 | t |
Ditetapkan di Pas a r w aj o pada tanggal t~ Oktober 2016
8..UISV UM.AR ABDUL SA.MIUH
•
.!;!AB IX
KETENTUAN PERALlHAN
Pasal59
Pelaksanaan rugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.
PENUTUP
Pa~60
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 28 Tahun 2013 tentang Kedudu.kan, Togas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Selcretariat Daerab Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
BAB X - PENUTUP
Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton, rnernerintahkan mcngetahuinya, orang setiap Agar
| PARAF | PARAF |
|--------------------------|---------|
| 4ts-. ur - | y |
| ICMA{;· -Hl>~M | 1 |
| \CAO.ti{; · OU4t-11!21t1 | { |
SAMSU UMA.R ABDUL SAMIUN
Cap/TID
BUPATI BUTON,
Ditetapkan di Pas a r w aj o pada tanggal 13 Oktober 2016
KASIM, SH
Pembina Utama Muda, IV I c Nip. 19580101 198903 1 012
DiundangkaJI
/di Pa s a r w a j o
pada tanggal
14
OICTO&lt;;el2-
2016
I
Pit. SEKRET S DAERAH KABUPATEN.
BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR
TAHUN 2016
2016
ICEDUDUKA'&lt;, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN F'UNGSI, SER'rA TATA KER,lA SEKRETARIAT DAE:RAH KABUPATEN BUTON
NO MOR
TANOGAL
TENT ANG
LAMPIRAN PERATUKAN BUPATI BUTON
SEKRETARIS DAERAH, AS1STEN SE1(RP.TARIS DAERAH, STAF' AHLI, DAN KEPALA BAGIAN URf\IAN TVGAS
1. Sckretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi mernpunyai uraian rugas sebagai berikut:
- a. rnenvusun kebiiakan Pemerintah Daernh berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan:
3. b, ruerurriuskan kebijakan Pcmerintah Daerah berdasarkan urusan wajib dan urusan pilinan:
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas inspektorat, dinas daerab dan badan daerah serta Kecamatan dan Kclurahan /Desa;
- cl. memantau dan mclaksarialcan evaluasi terhadap petaksunocn kcbijaka,n pemerintah dacrah berdasarkan urtrsan wajib dan urusan pilihan;
- e. rnelaksanakan pembinaan adrninistrasi dan aparatur pernerintahan daerah;
- f. mcmonitor serta rnengevaluasi pelaksanaan rugas bawahan agar eusuron dapat tercapai scsuai dcngan program kcrja dan kctcntuan yang berlaku;
- g. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan karier:
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas can Iungsinya; clan
- i. menyainpaikan laporan basil evaluasi, saran &lt;lm1 perdmbangau dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan fungsi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. mer-gkoorriinasikan kegiatan penyelenggaraan pemerinta han dan kesejahteraan rakyat;
- b. merumuskan kebijakan dan pembinaan administrasi pelaksanaan kegiatan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan;
- c. merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis serta pemantauan penyelenggaraan pernerintahan umum, pemerintahan daerah dan pengembangan wilayah ,
- d. menyelenggaran dun mcngatur pclimpahan kewenangan kepala daerah kepada carnat dan lurah;
- c. merurnuskan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan hukum dan perundang-undangan;
- f. merumuskan kebijakan dan petunjuk reknis pelaksanaan dan peningkara n kersejahteraan rakyat;
- g. meluksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan kctentuan yang berlaku;
- h. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan rialam pengembangan karier;
- i. melakeano.kan rugas lain yang dibcrikan oleh sekretaris daerah scsuai Lugas dan fungsinya; dan
3. Asisten Perekonomian dan Pernbangunan dalarn mela ksarialcan fungsi mempunyai uraian tugas seoagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman dan perunjuk teknis di bidang perekonornian dan pembangunan;
- b. memantau pcnyelenggaraan kegiatan di bidang perekonornian dan pembangunan;
- c. memantau penyelenggaraan kegiatar; dalam pcrencanaan dan pcnyusunan anggaran sekrctariat daerah;
- d. menyelenggarakan pembinaan kegiatan perekonomian dan pembangunan;
- e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perekonomian dan pernbangunan;
27. pernbangunan daerah; f. koordinusi penyelengguraun kegiatan di bidarig pcrcncariaan
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas ba.wahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- h. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalarn pcngembangan k.arier-;
- i. melaksanakan cugas Jain yang diberikan oleh sekretaris daerah sesuai tugas dan fungsinya; dan
- j. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan perLimbangan di bidang tugas dan fw1gsinya kcpada sekretaris daerah.
4. Asisten Ad.rninistrasj Umum dalarn rnelaksanakan fungsi mempunyai uraian tugas sebagai benkut:
- a. rnenyusun rencana kerja d: bidang umurn, pcrlengkapan, organisasi, kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparnrur serta Humas dan protokoler:
- b. koordinasi pengumpulan data, pelaksanaan kegiatan dan perurrrusan kebijakan urusan kcpagawaian dan diklat, organisasi, tata Iaksana, pelayanan administrasi urnum dan kegiatan humas dan protokoler;
35. tangga.; c. melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman dan \_petunjuk teknis di hidang Humas dan protokoler, edministrasi 'urmnu dan Rurnah
36. aparatur; cl merumuskan bahan kcbijasan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan kegiatan administrasi urnum, organisasi, kepegawaian dan pengernbangan surnber daya
37. pengembangan sumber daya aparatur; dan kepcgawaian kc:gialan pernbinaan e. menyelenggaral&lt;an
- f. rncngiventarisasi, mengidentifikasi dan meyiapkan bahan pernecahan perrnasalahan scsuai bidang tugasnya;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rugas bawahan agar sasaran dapat dicapai seeuai dengan program kerja dan kctcntuan yang bcrlaku;
- h. rnerulai prastasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kar.er;
1. rnelaksanakan rugas lain yang diberikan oleh sekretaris daerah sesuai dengan rngas dan fungsinya;
- J. meriyumpaikan laporan hasil, saran dan pertirubangan di bidang tugasnya kepada atasan.
5. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik dalam melaksanakan [ungsi mcmpunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. merurnuskan rencana kerja sebagai pedornan rl::il;,m rnernberikan telaahan kepada Bupati dan Wakil Bupo.ti dibidung pemerintahan, hukum dan politik;
- b. melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait da.arn rangka pengumpulan bahan dan data untuk pengkajian dan analisis;
- c. mengumpulan bahan ya.ug berasal dari informasi lainnya untuk memberikan rekornendasi tcrhadap isu-isu stratcgis bidang pemerintahan, hukum dan politik kepada bupati yang dikoordinasikan melalui sekretaris daerah;
- d. melaksanakan pengkajian dan analisa terhada.p dato dan informasi yang ndn scbagai bahan pernbcrian rekomendast tcrhadap Isu-isu strategis bidang pcmerintahan, hukum dan polit.k kepada bupati yang dikoordinasikan melalui sekretaris daerah;
- e. merumuskan saran dan pertimbangan dalam bentuk telaahan staf dibidang pemerintahan, hukurn dan politi.k kepada bupati yang dikoordinasikan melo.lui sekretaria dacrah;
- f. ruenyampaikan telaahan star dibidang pemerintahan, hukurn dan politik kepada Bupati dan Wakil Bupati yang dikoordinasikan melalui sekretaris daerah; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan \Vakil Bupati.
6. Staf Ahli Bidang ekonomi, Pembangunan dan keuangan dalam melaksanakan fungsi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. rnerurrruskan rencana kerja scbagai pedoman dalam memberikan tclaahan kcpada Bupati dan Wakil Bupati dibidang ekonorni, Pembangunan dan keuangan;
- b. melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka pengumpulan bahan dan data untuk pengkajian dan analisis;
- c. mengumpulan bahan yang berasal dari informasi lainnya untuk memberikari rekomendasi terhadap isu-isu strategis bidang ekonomi, Pernbangunan dan keuangan kepada bupau yang dikoordtnastkan rnelalu. sekretaris daerah;
- d. melaksanakan pengkajia.n dan analisa tcrhadap data dan informasi yang ada sebagai bahan pemberian rekomendasi terhadap isu-isu str'ategis bidang ekonomi, pembangunan clan keuangan kepada bupati yang dikoordinasikan mclalui sckrctarie dacrah;
- e. merurnuskan saran da.n pertimbangan dalam bentuk telaahan staf dibidang ekonomi, pembangunan dan keuangan kepada bupati yang dikoordinasikan melalui sekretaris daerah;
- I. menyampaikan telaahan staf dibidang ekonorni, pernbanzunan dan keuangan kepada Bupati dan Wakil Bupati yang dikoordinasikan mclalui sekretaris daerah; rlan
- g. mclaksanakan tugas tugas Jain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
7. Staf Ahli Bidang Kemasyarakat dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan fungsi mcmpunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan rencana kerja sebagai pedornan dalarn memberikan telaaban kepada Bupati dan Wakil Bupati dibidang kernasyarakar clan eumbor claya rnarrusia;
- b. rnelaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka pengumpulan bahan dan data untuk pengkajian dan analisis;
- c. mengumpulan bahan yang berasal dari informasi lainnya untuk memberikan rekornerrdasi terhadap isu-isu etrategia bidang kemasyaralcat clan sumbcr daya manusia kepada bupati yang dikuun.Iinasikan melalui sekretaris daerah;
- d. melaksanakan pengkajian dan analisa terhadap data dan inforrnasi yang ada sebagai bahan pernberian rekomendasi tcrhadap isu-isu strategis bidang kemasyarakat dan sumber rlny~ manusia kepada bupati yang dikoordinaeikan melalui eckrctaris daerah;
- c. merumuskan saran dan pertimbangan dalarn bentuk telaahan staf dibidang kemasyarakat dan surnber daya manusia kepada bupati yang dikoordinasikan melalui sekretaris daerah;
- f. menyampaikan telaahan staf dibidang kernasyarakat dan surnber daya rnanusia kepada Bupati dan Wakil Bupati yang dikoordiriaaikan melal'ui uekretaris dacrah; dan
- g. rnelaksanakan rugas-tugas Jain yang dibenkan oleh Bupati dan \Vakil Bupati.
8. Kepala Bagian Adrninistrasi Pemerintahan Umurn dalam melaksanakan fungsi rnempunyai uraian tugas sebagai berikur:
- a. menyusun rericarra kerja Bagian Adminietraai Pcmcrintahan Umum scsuai deugau reucarra kerja Sekretariat oaerah ;
- b. rnenyusun Japoran penyelenggaraan pemerintahan daerah ( LPPD);
- c. menyiapkan bahan dalam rangka pcnyusunan LKPJ Bupati;
- d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan rlan kelnr::ihan;
- e. melaksnnakcn pembinaan dan pcngavrasan atas pcnyclcnggaraan pemerintahan kecarnatan dan keturahan;
- f. melaksanakan dan mcnetapkan kebijakan perbatasan daerah toponimi dan pemetaan wilayah, pengembangan wilayah perbatasan dan penetapan luas wilayah;
- g. melaksanakan faailitaai dan pengkoordiuasian permasalahan pertanal 1c1 n;
- h. mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan pemerintahan di daerah secara terpadu;
1. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasarna yang baik dan saling mendukung;
- j. menilai basil kerja 'bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok clan fungsinya; dan
- I. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada. atasan.
9. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan R.i.l&lt;yat dalarn metaksanakan fungsi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja bagian sesuai dengan rencana kerja Sekretariat daerah;
- b. Mengumpulkan dan mcngolah bahari penyusunan pedoman dan pctunjuk tcknis urusan sosial, tcnaga kcrja dan transmigrasi dalaru rangka peningkatan kesejahteraan rakyat;
- c. melaksanakan pernantauan pernberian bantuan social dan perberdayaan perempuan serta perlindungan anak dalam rangka peningkata.n kesejahteraan rakyar:
- d. mengumpulkan don mcngolah data scrta mcnyiapkan saran dan perumoangan dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan rakvat;
- e. mengumpulkan dan mengolah data serta rnenyiapkan saran dan pertimbangan dalam rangka pembinaan di bidang agama, perididikan, kebudayaari, generasi muda dan olah raga;
- f. mengkoordiuasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan sating mendukung:
- g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleb atasan sesuai rugas 'pokok dan fungsinya; rl::in
1. mclaporkan hasil pelakaanenn tugao dun Icegicton kepudu araeon.
10. Kepala Bagian Hukurn dalam melaksanakan fungsi rnernpunyai uraian rugas sebagai berikur:
- a. menyusun rencana kerja bagian sesuai dengan rencana kerja sekretariat daerah;
- b. rnenyiapkan bahan pertimbangan Zpemberian bantuan hukum dan konsuttasi hukum kepada scrrrua unaur Peruerintah Dacrah tcr hadap ruasulah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
- c. rnengoordinasikan penyelenggaraan tugas bantuan hukum dalam penanganan kasus /perkara yang dihadapi oleh sernua unsur Pemerintah Daerah;
- d. menelaah dan mengeva.luasi tata hukum dan pcngernbangan pcrundang-undangan/p,oduk hukurn daerah terrnasuk penyiapan bahan rancangannya;
- e. mengoordinasikan perumusan tata hukum di bidang produk hukurn daerah;
- f. melakukan pemhinaan, monitoring dan evaluasi produk hukum daero h dan deea;
- g. mengoord.nastkan penyiapan bahan pertirnbangan dan bantuan hukum kepada aparat pemerintah daerah dan pemerintah desa dalarn perkara perdata dan tata usaha Negara;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sinkronisasi antar produk hukum daerah dan antara produk hukum doeroh kabupatcn buton dan produk Iruk.uru daerah pruvinsi dan pcraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
1. menyelcnggarakan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan penatausahaan oagian hukum;
- J. mengoordinasikan pelaksanaan tugas penghimpunan Peraturan Perundung undangan, publikasi dan dokumcntasi hukum;
- k. menilai hasil kerja oawahan untuk bahan pengem bangan karier;
- I. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; can
- m. merr.buat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan/ Atasan sebagai balran masukau unt.rk penyusunan program selanjutnya,
11. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalarn melaksanakan fungsi mernpunyai nraian tugas sebagai herikur:
- a. menyusun rerrcarra kerja bagian eesuai derigari rericarru kerjn sekrctariat daerah;
- b. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang BUMD dan kerjasama pihak ketiga,
107. pcngembangan prornosi dan investasi daerah serta peningkatan surnber daya alam dan pengembangan usaha:
- c. mengumpulkan dan menganalisis perrnasalaha.n data dan informasi yang berhubungan dengan pcngerubangan perekonomian, pengcmbangru, perusahaan daerah dan pengembangan potensi sumber ctaya alam:
- d. koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Badan usaha Milik daerah (BUMD) , pengembangan usaha kecil dan Menengah dom penyertaan modal dnerah;
- e. mengkordinasih&lt;ln dan merencanakan kajian pengembangan kcrjasama daerah dan investasi daerah;
111. bah an f. mengiventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
112. daerah; g. menelaah dan mengiventarisir pengembangan potensi unggulan
- h. rnelaksanakan pembinaan dan pelatihan dalam pengembangan dan pernngkatan produk unggulan daerah;
1. rnengoordinasikan penyiapan bahan-bahan dan jcnis promosi produk-produk daerah:
115. J· menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pcngembangan kar ier;
- k. mclaksanakan rugas kcdinasan lain yang diberrkan oleh atasan sesuai tugas pokok dan Iungsinya: dan
- I. rnelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
12. Kepala Bagian Perubangunan dalam melaksanakan Iungsi rnempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. rnenyusun rencana kcrja bagian pernbangunan sesuar dengan rencana kerja sekretariat daerah:
120. pembangunan; pelaksanaan dan petunjuk tekrris pedornan b. menyiapkan
- c. rnengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat daerah;
- d. mengkoordinasikan penyusunan Rencana kerja tahunan di lingkungan sekretariat, daerah;
- e. memlasilitaai pelaksunaan proses pclelangan pcngadaan barang /jasa secar a elektrorrik;
- f. melaksanakan urusan penyiapan penyusunan perencanaan program dan anggaran;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pelaksanaan pernbangunan sarana dan prasarana fisik;
- h. Menilai hasil kerja bawahan unrnk hahan pengernbangan karier;
- i. Melaksauakan tugas kedinasan lain yang diberiko n oleb atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
128. J· Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
13. Kepala Dagian Kcuangan don Aser melaksanakan furigsi mernpunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. rnenyusun rencana kerja bagian keuangan dan aset sesuai dengan rencana kerja sekretariat daerah;
- b. rnenyiapkan pedoman dan pctunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penatausahaan xeuangan dan aset s~tcfa;
- c. mengurus keuangau untuk kcpcrluan bupati, wakil bupati d'111 sekretaris daerah;
- d. mengurus laporan xeuangan sekretariat daerah;
- e. melakukan pembinaan urusan pengelolaan aset sekretariat daerah;
- f. me nyiapkan laporan xeuangan bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah;
- g. rnenilai hasil kerja bawahan untuk bahan peugembangan karier:
- h. rnelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
1. rnelaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan.
14. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana melaksanakan fungsi rnernpunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja Bagian Organisasi dan Tata Laksana sesuai derigar; rencana kerja sekretariat daerah;
- b. mer.gurupulkan bahan penyusunan pedomnn dan perunjuk tekriis pclaksnaan analisis jabatan serta pcndayagunaan apara tur;
- c. mengumpulkan dan mengolah data serta rnenyiapkan banan pembinaan dan penataan kelembagaan lingkup pemerintah kabupaten;
- d. mcngumpulkan dan menyusun pedornan dan perunjuk teknis pcmbinaan Ketata Laksanaan yang meliputi tata kcrja, metodc kerja dan proscdur kerja;
- e. mengumpulkan baban penyusunan pedornan dan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan publik, budaya kerja dan pengawasan melekat;
145. f mengkoordinasikan penyelesaian perrnasalahan permasalahan pemcrintahan di daerah secara terpadu;
- g. menilai hasil kerja bawahan unt.uk hahan pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas kedmaaan lain yang di berikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungstnya; dan
1. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.
15. Kepala Bagian Umurn rr.claksanakan fungsi mcmpunyai uraian iugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja bagian sesuai dengan rencana kerja sekretariat daerah ;
- h. mcnyiapkan pedoman petunjuk teknis di bidang urusan tnta uruean umum, tata u saha pimpinan clan perleugkapan lingkup sekretariac daerah;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah;
- d. melaksanakan urusan dan pengaturan, pemanfaatan gedung serta keamanan bangunan di lingkungan sekretariat daerah serta rumah jabatan;
- e. rnelaksanakan pelayanan dan pemeliharaan kendaraan opera sional dan gcdung di lingkungan sckrctariat daeralr;
- f. melaksanakan urusan di bidang kearsipan internal bagi pimpinan daerah:
- g. menilai hasil kerja bawahan utnuk bahan pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan o!eh atasan sesuai tugas dan Iungsinya; dan
1. rnelaporkan basil pelaksanakaan urgas pada atasan.
16. Kepala Bagian Hurnas dan Protokoler mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. rnenyusun rencana kerja bagian sesuai dengan rencuna kerja sekretaria. daerah :
- b. emberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah;
- c. rnengelola informasi yang akan dikomunikasikan kepada ma syarnkat;
163. perneberitaan serta pblikasi; informasi, pcnyaringan data, pengumpulan d. melaksanakan
- e. menyiapkan dan mengatur segala bentuk acara resmi yang di laksanakan oleh pemerintah daerah;
- f. mengatur penerimaan tarnu-tamu pemerintah daerah;
- g. mengatur dan menyiapkan kegiatan upacara-upacara hari-hari besar nasional;
- h. mengatur dan menyiapkan acara-acara yang dihadiri oleh Bupati, wakil Bupati dan pejabat pemerintah daerah;
1. melaksanakan koordinasi dengan penguhubung pemerintah daerah dan pemerintah provinsi;
- j. mcngkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- k. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan,
| PARAF | PARAF |
|----------------------|---------|
| ~It.QA | |
| An·'.!! | r |
| t::~a11, · +iU(dll'! | |
| ~ ~ · 0~4'.l41Sas1 - | + v |
Ditetapkan di Pas a r w aj u pada tanggal 1; Oktobcr 2016
SAMSU U1IIAR ABDUL SAMIUN
N/A
Preamble

Mengingat :
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan di bidang pelayanan informasi publik khususnya pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, perlu menyelenggarakan pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara secara terbuka;
- b. bahwa untuk pengisian jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan yang dibutuhkan, perlu kebijakan teknis dalam pelaksanaan pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara Secara Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
SALINAN
1
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 79);
MEMUTUSKAN :
WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA SECARA TERBUKA DI
Menetapkan : PERATURAN LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.
4. Walikota adalah Walikota Pontianak.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tententu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan tinggi pada Pemerintah Kota Pontianak yang memimpin Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, dan Badan Daerah dengan jabatan setara eselon II.
8. Jabatan Administrator adalah pejabat administrator yang memimpin perangkat daerah dengan jabatan setara eselon IIIa.
9. Jabatan Pengawas adalah Lurah yang memimpin Kelurahan dengan jabatan setara eselon IVa.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan
- pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
13. Pengisian Jabatan Secara Terbuka adalah pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas melalui rekruitmen dan seleksi terbuka dengan melibatkan Panitia Seleksi dan memberikan kesempatan kepada PNS di Kota Pontianak yang memenuhi persyaratan maupun PNS dari Kabupaten/Kota lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
14. Lowong Jabatan adalah formasi jabatan yang kosong atau belum terisi karena ditinggalkan pejabatnya yang memasuki usia pensiun, mutasi ke jabatan lain, meninggal atau diberhentikan karena sesuatu alasan.
15. Panitia Seleksi adalah panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk melaksanakan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
16. Tim Penilai Kompetensi (Assesor) adalah orang dan/atau lembaga yang bertugas membantu Panitia seleksi melaksanakan penilaian kompetensi calon pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam penyelenggaraan pengisian jabatan ASN secara terbuka.
- (2) Tujuannya adalah terselenggaranya seleksi calon pejabat ASN yang transparan, kompetitif, dan akuntabel.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mencakup tata cara penyelenggaraan pengisian lowong jabatan ASN yang meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas dari PNS di Kota Pontianak dan/atau antar kabupaten/kota dalam Provinsi Kalimantan Barat yang memenuhi persyaratan.
BAB III - ASAS DALAM PENGISIAN JABATAN ASN
Pasal 3

Pengisian jabatan ASN dilakukan berdasarkan asas terbuka, tidak diskriminatif, kompetitif, dan akuntabel.
BAB III - ASAS DALAM PENGISIAN JABATAN ASN
Pasal 4

- (1) Asas terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui rekruitmen dan seleksi secara terbuka melalui Panitia Seleksi, mengutamakan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak atau dapat juga mengundang PNS dari Provinsi dan Kabupaten/Kota lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Asas tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, yaitu penyelenggaraan rekruitmen dan seleksi dijalankan secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan.
- (3) Asas kompetitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui seleksi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan yang dibutuhkan untuk menjaring calon yang memenuhi standar sesuai kebutuhan.
- (4) Asas Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu penyelenggaraan pengisian jabatan ASN secara terbuka dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek administrasi, kompetensi, kualifikasi, dan integritas.
BAB IV - PENGISIAN JABATAN ASN SECARA TERBUKA
Pasal 5

Jabatan ASN yang pengisiannya dilakukan secara terbuka berlaku untuk :
- a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa untuk Sekretaris Kota Pontianak dan eselon IIb untuk Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan, dan Staf Ahli.
- b. Jabatan Administrator setara eselon IIIa untuk pejabat yang memimpin Perangkat Daerah; dan
- c. Jabatan Pengawas setara eselon IVa untuk pejabat yang memimpin Kelurahan.
BAB V - TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS
Pasal 6

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyeleksian hingga terpilihnya 3 (tiga) nama calon pejabat untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan.
- (3) 3 (tiga) nama calon pejabat yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat Yang Berwenang.
- (4) Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas.
- (5) Khusus untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa, sebelum ditetapkan oleh Walikota dikoordinasikan kepada Gubernur.
- (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk surat pemberitahuan kepada Gubernur.
BAB V - TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS
Pasal 7

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), terbuka bagi PNS di Kota Pontianak dan PNS di Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Apabila jumlah pelamar tidak memenuhi jumlah minimal calon yaitu 3 (tiga) orang, maka Panitia Seleksi mengevaluasi persyaratan dan mengulang pengumuman pendaftaran.
- (3) Jika setelah dilakukan evaluasi dan pengumuman pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, maka Walikota Pontianak dapat memerintahkan atau menunjuk PNS yang memenuhi persyaratan untuk melamar sebagai calon pejabat yang akan diisi.
BAB VI - PERSYARATAN UMUM DAN ADMINISTRASI
Pasal 8

- Persyaratan umum untuk mengikuti seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas adalah :
- a. berstatus sebagai PNS;
- b. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
- c. mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Panitia Seleksi.
- (2) Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi terdiri atas :
- a. surat lamaran (ditulis tangan sendiri oleh pelamar dan bermaterai);
- b. fotocopy ijazah minimal S-1 untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, fotocopy ijazah minimal Diploma IV / Sarjana untuk Pejabat Admininstrator, khusus Camat disyaratkan fotocopy ijazah minimal Diploma IV/S-1 Pemerintahan atau Sertifikat Profesi Kepamongprajaan, dan fotocopy Ijazah minimal Diploma III untuk jabatan pengawas;
- c. daftar riwayat hidup, yang memuat pengalaman riwayat jabatan, riwayat pendidikan, dan alasan memilih jabatan yang dilamar;
- d. fotocopy keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan PNS sampai dengan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
- e. fotocopy keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon IV sampai dengan pengangkatan dalam jabatan terakhir untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas yang bukan promosi;
- f. apabila sudah mengikuti diklat kepemimpinan, dipersyaratkan fotocopy sertifikat diklat kepemimpinan tingkat II untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, diklat kepemimpinan tingkat III untuk Jabatan Administrator, dan diklat kepemimpinan tingkat IV untuk Jabatan Pengawas serta sertifikat diklat teknis maupun fungsional yang relevan dengan jabatan yang dilamar;
- g. fotocopy hasil penilaian SKP/DP-3 2 (dua) tahun terakhir;
- h. surat keterangan sehat jasmani/rohani dari Rumah Sakit;
- i. surat Keterangan bebas Narkoba dengan hasil pemeriksaan laboratorium 1 (satu) bulan terakhir;
- j. fotocopy LP2P tahun terakhir;
- k. surat pernyataan tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang dibubuhi materai Rp.6.000,-; dan
- l. surat pernyataan tidak memiliki hutang melebihi 40% gaji.
- (3) Untuk PNS yang berasal dari Kabupaten/Kota di luar Kota Pontianak, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Pejabatn Gubernur/Bupati/Walikota atau Pejabat Yang Berwenang tempat asal PNS yang bersangkutan.
- (1)
BAB VII - TAHAPAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS
Pasal 9

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas, dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu :
- a. tahap persiapan;
- b. tahap pelaksanaan; dan
- c. tahap monitoring dan evaluasi.
BAB VII - TAHAPAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS
Pasal 10

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, meliputi :
- a. pembentukan panitia seleksi;
- b. penyusunan kriteria jabatan; dan
- c. penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan yang lowong.
- (2) Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a. dalam setiap seleksi terbuka dapat dibentuk 1 (satu) Panitia Seleksi apabila jabatan yang akan diisi hanya 1 (satu) dan jika lebih dari 1 (satu) jabatan harus dibentuk lebih dari 1 (satu) Panitia Seleksi.
- b. pembentukan Panitia Seleksi dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan KASN dengan cara menyampaikan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia Seleksi dengan melampirkan riwayat hidup Panitia Seleksi;
- c. unsur dalam keanggotaan Panitia Seleksi terdiri atas :
1. pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
2. pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang akan diisi; dan
3. akademisi/pakar/profesional.
- d. persyaratan untuk ditetapkan sebagai Panitia Seleksi :
1. memiliki pengetahuan dan/atau wawasan yang berkaitan dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong;
2. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
3. memiliki moralitas, integritas, dan etika yang baik; dan
4. independen secara politis maupun organisasi kemasyarakatan.
- e. jumlah Panitia Seleksi harus ganjil, yaitu paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang yang salah satunya adalah penilai kompetensi (assesor);
- f. perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal paling banyak 45%; dan
- g. dalam melaksanakan seleksi, Panitia Seleksi dapat dibantu oleh Tim penilai kompetensi (assessor) yang independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi Pejabat Pemerintah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Panitia Seleksi dibantu oleh Tim Sekretariat Panitia Seleksi.
- (4) Penyusunan kriteria jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh Tim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kriteria jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Walikota.
BAB VII - TAHAPAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS
Pasal 11

- (1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas :
- a. pengumuman lowong jabatan;
- b. seleksi administrasi;
- c. seleksi kompetensi;
- d. wawancara akhir;
- e. penelusuran (rekam jejak) calon;
- f. hasil seleksi; dan
- g. tes kesehatan dan psikologi.
- (2) Sebelum melaksanakan seleksi jabatan secara terbuka, harus berkoordinasi dengan KASN.
- (3) Cara melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah melalui penyampaian dokumen rencana pelaksanaan seleksi yang terdiri dari :
- a. nama jabatan yang akan diisi;
- b. syarat administrasi serta kompetensi untuk masing-masing jabatan yang akan diisi;
- c. susunan Panitia Seleksi beserta riwayat hidup;
- d. metode seleksi yang akan digunakan (assessment center, psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus, atau presentasi); dan
- e. rencana jadwal pelaksanaan seleksi.
- (4) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun.
BAB VII - TAHAPAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS
Pasal 12

- (1) Tata cara pengumuman lowong jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
- a. diumumkan secara terbuka, dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik (termasuk media online/internet);
- b. dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran dan dapat diperpanjang jika diperlukan;
- c. memuat persyaratan; dan
- d. ditandatangani oleh Ketua Panitia seleksi atau Ketua Tim Sekretariat Panitia Seleksi atas nama Ketua Panitia Seleksi.
- (2) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut :
- a. penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh Sekretariat Panitia Seleksi;
- b. penetapan minimal 3 (tiga) calon yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya pada setiap 1 (satu) lowong jabatan;
- c. Apabila jumlah pelamar tidak memenuhi jumlah minimal calon yaitu 3 (tiga) orang, maka Panitia Seleksi mengevaluasi persyaratan dan mengulang pengumuman pendaftaran.
- d. pengumuman hasil seleksi administrasi ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.
- (3) Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, diatur sebagai berikut :
- a. seleksi kompetensi terdiri atas kompetensi manajerial, kompetensi bidang, dan kompetensi sosio-kultural;
- b. kompetensi manajerial, diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan;
- c. kompetensi bidang, diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
- d. kompetensi sosio-kultural, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- e. pada tahap seleksi kompetensi bidang, setiap calon menyusun makalah/paper, dengan tema yang ditentukan pada saat uji kompetensi dan ditulis tangan.
- f. dalam melakukan penilaian kompetensi, Panitia Seleksi dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi (Assesor);
- g. dalam melakukan penilaian kompetensi manajerial, menggunakan :
1. metode assessment center dan apabila metode assessment center belum dapat digunakan secara lengkap, dapat menggunakan metode psikomentri, wawancara kompetensi, analisis kasus atau presentasi; dan
2. kisi-kisi wawancara disiapkan oleh panitia seleksi.
- h. dalam melakukan penilaian kompetensi bidang dan kompetensi sosiokultural, menggunakan metode tertulis dan wawancara serta metode lainnya; dan
- i. hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi apabila dalam melakukan penilaian kompetensi bekerja sama dengan Tim Penilai Kompetensi.
- (4) Wawancara Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, diatur sebagai berikut :
- a. dilakukan oleh Panitia Seleksi;
- b. panitia seleksi menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai jabatan yang dilamar;
- c. wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku, dan karakter; dan
- d. dalam pelaksanaan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna (user) dari jabatan yang akan diduduki.
- (5) Penelusuran (rekam jejak) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, diatur sebagai berikut :
- a. dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar;
- b. menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya;
- c. apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi yang terkait;
- d. melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, bawahan dan lingkungan terkait lainnya;
- e. menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif, memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelejen; dan
- f. melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika diperlukan.
- (6) Hasil Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f, di atur sebagai berikut :
- a. panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
- b. panitia seleksi mengumumkan hasil kelulusan dari setiap tahap kepada peserta seleksi.
2. kepada Pejabat Pembina
- c. panitia seleksi menyampaikan peringkat nilai Kepegawaian melalui pejabat yang berwenang dan bersifat rahasia;
- d. Jika pejabat yang berwenang masuk dalam Panitia Seleksi, hasil seleksi disampaikan langsung kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. panitia seleksi menyampaikan hasil penilaian dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
- f. pejabat yang berwenang mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih Panitia Seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
- g. penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Panitia Seleksi.
- (7) Tes Kesehatan dan Psikologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf g, diatur sebagai berikut :
- a. tes kesehatan dan psikologi dapat dilakukan bekerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah dan lembaga psikologi;
- b. peserta yang telah dinyatakan lulus wajib menyerahkan hasil uji kesehatan dan psikologi.
BAB VII - TAHAPAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS
Pasal 13

Tahap monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi :
- a. kandidat yang sudah dipilih dan ditetapkan (dilantik) harus diberikan orientasi tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang selama 1 (satu) bulan;
- b. status kepegawaian bagi kandidat yang terpilih berasal dari instansi luar ditetapkan dengan status dipekerjakan sesuai peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan evaluasi kinerja; dan
- c. pejabat pembina kepegawaian Kota Pontianak menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas secara terbuka kepada KASN dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
BAB VII - PENGGANTIAN PEJABAT DAN MASA JABATAN
Pasal 14

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan kecuali pejabat tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan Pemerintah Kota Pontianak setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN.
BAB VII - PENGGANTIAN PEJABAT DAN MASA JABATAN
Pasal 15

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai dengan perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun dalam jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerja.
- (3) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan kinerja, maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali.
- (4) Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan.
BAB VII - PENGGANTIAN PEJABAT DAN MASA JABATAN
Pasal 16

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas yang akan mencalonkan diri menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 17

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan rekruitmen dan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas secara terbuka, Pemerintah Kota Pontianak merencanakan dan menyiapkan biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas yang telah memasuki batas usia pensiun per 1 Februari 2014 tetapi diperpanjang karena pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat dilakukan penilaian kembali terkait dengan kesesuaian kompetensi dan jabatan yang diduduki.
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas yang telah menduduki jabatan 5 (lima) tahun atau lebih setelah pemberlakuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat dilakukan penilaian kembali terkait dengan kesesuaian kompetensi dan jabatan yang diduduki.
Diundangkan di Pontianak pada tanggal 23 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd
MOCHAMAD AKIP
BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 34
Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM
ZETMAWATI, SH, MH Pembina Tingkat I / (IVb) NIP. 19620811 198607 2 002
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas yang akan pensiun kurang dari 6 (enam) bulan untuk menduduki jabatan sampai dengan memasuki batas usia pensiun Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2012 tentang Kriteria Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 75), sepanjang menyangkut kriteria Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 23 Juni 2015
WALIKOTA PONTIANAK, ttd
SUTARMIDJI