UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 16 Tahun 1992
Tentang No Description
Berlaku: 16 TAHUN 1992
N/A
Preamble

Menimbang :
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1992
TENTANG
KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa tanah air Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa berbagai jenis sumberdaya alam hayati berupa aneka ragam jenis hewan, ikan, dan tumbuhan yang perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya;
- b. bahwa sumberdaya alam hayati tersebut merupakan salah satu modal dasar dan sekaligus sebagai faktor dominan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. bahwa tanah air Indonesia atau sebagian pulau-pulau di Indonesia masih bebas dari berbagai hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan yang memiliki potensi untuk merusak kelestarian sumberdaya alam hayati;
- d. bahwa dengan meningkatnya lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan antarnegara dan dari suatu area kearea lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, baik dalam rangka perdagangan, pertukaran, maupun penyebarannya, semakin membuka peluang bagi kemungkinan masuk dan menyebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme penggangu tumbuhan yang berbahaya atau menular yang dapat merusak sumber daya alam hayati;
- e. bahwa untuk mencegah masuknya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan ke wilayah negara Republik Indonesia, mencegah tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan mencegah keluarnya dari wilayah negara Republik Indonesia, diperlukan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam satu sistem yang maju dan tangguh;
- f. bahwa peraturan perundang-undangan yang menyangkut perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan warisan pemerintah kolonial yang masih berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kepentingan nasional, perlu dicabut;
- g. bahwa peraturan perundang-undangan nasional yang ada belum menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
- h. bahwa sehubungan dengan hal-hal diatas, perlu ditetapkan ketentuan tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam suatu Undang-undang;
5. Mengingat : (3)
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber-daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia;
3. Hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, ikan, atau tumbuhan;
4. Hama dan penyakit hewan karantina adalah semua hama dan
- 4 - penyakit hewan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah negara Republik Indonesia;
5. Hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina adalah semua hama dan penyakit ikan atau organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
6. Media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina;
7. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;
8. Bahan asal hewan adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut;
9. Hasil bahan asal hewan adalah bahan asal hewan yang telah diolah;
10. Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya;
11. Tumbuhan adalah semua jenis sumberdaya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah;
12. Tempat pemasukan dan tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan
- 5 - sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan;
13. Petugas karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan Undang-undang ini.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan berasaskan kelestarian sumber-daya alam hayati hewan, ikan, dan tumbuhan;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan bertujuan :
- a. mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme penggangu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- b. mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- c. mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah negara Republik Indonesia;
- d. mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dan organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia apabila negara tujuan menghendakinya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan meliputi :
- a. persyaratan karantina;
- b. tindakan karantina;
- c. kawasan karantina;
- d. jenis hama dan penyakit, organisme pengganggu, dan media pembawa;
- e. tempat pemasukan dan pengeluaran.
BAB II - PERSYARATAN KARANTINA
Pasal 5

Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib :
- a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
- b. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
- c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.
BAB II - PERSYARATAN KARANTINA
Pasal 6

Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib;
- a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
- b. melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;
- c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.
BAB II - PERSYARATAN KARANTINA
Pasal 7

- (1) Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib :
- a. dilengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan, bahan asal hewan, dan hasil bahan asal hewan, keculai media pembawa yang tergolong benda lain;
- b. melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan;
- c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi media pembawa hama dan penyakit ikan dan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang akan
- 8 - dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh negara tujuan.
BAB II - PERSYARATAN KARANTINA
Pasal 8

Dalam hal-hal tertentu, sehubungan dengan sifat hama dan penyakit hewan atau hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan, Pemerintah dapat menetapkan kewajiban tambahan disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
BAB III - TINDAKAN KARANTINA
Pasal 9

- (1) Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam, dan/atau dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina.
- (2) Setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam dan/atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina.
- (3) Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia tidak dikenakan tindakan karantina, kecuali disyaratkan oleh negara tujuan.
BAB III - TINDAKAN KARANTINA
Pasal 10

Tindakan karantina dilakukan oleh petugas karantina, berupa :
- a. pemeriksana;
- b. pengasingan;
- c. pengamatan;
- d. perlakuan;
- e. penahanan;
- f. penolakan;
- g. pemusnahan;
- h. pembebasan.
BAB III - TINDAKAN KARANTINA
Pasal 11

- (1) Tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dan kebenaran isi dokumen serta untuk mendeteksi hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina.
- (2) Pemeriksaan terhadap hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, dan ikan dapat dilakukan koordinasi dengan instansi lain yang bertanggung jawab dibidang penyakit karantina yang membahayakan kesehatan manusia.
BAB III - TINDAKAN KARANTINA
Pasal 12

Untuk mendeteksi lebih lanjut terhadap hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina tertentu yang karena sifatnya memerlukan waktu lama, sarana, dan kondisi khusus, maka terhadap
- 10 - media pembawa yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dilakukan pengasingan untuk diadakan pengamatan.
BAB III - TINDAKAN KARANTINA
Pasal 13

- (1) Terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina diberikan perlakuan untuk membebaskan atau menyucihamakan media pembawa tersebut.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan apabila setelah dilakukan pemeriksana atau pengasingan untuk diadakan pengamatan ternyata media pembawa tersebut :
- a. tertular atau diduga tertular hama dan penyakit hewan karantina atau hama dan penyakit ikan karantina, atau
- b. tidak bebas atau diduga tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina.
BAB III - TINDAKAN KARANTINA
Pasal 14

- (1) Terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina dilakukan penahanan apabila setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ternyata persyaratan karantina untuk pemasukan ke dalam atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia belum seluruhnya dipenuhi.
- (2) Pemerintah menetapkan batas waktu pemenuhan persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
BAB III - TINDAKAN KARANTINA
Pasal 15

Terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam atau dimasukkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dilakukan penolakan apabila ternyata :
- a. setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut, tertular hama dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah, atau busuk, atau rusak, atau merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya, atau
- b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8, tidak seluruhnya dipenuhi, atau
- c. setelah dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), keseluruhan persyaratan yang harus dilengkapi dalam batas waktu yang ditetapkan tidak dapat dipenuhi, atau
- d. setelah diberi perlakuan di atas alat angkut, tidak dapat disembuhkan dan/atau disucihamakan dari hama dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau tidak dapat dibebaskan dari organisme pengganggu tumbuhan karantina.
BAB III - TINDAKAN KARANTINA
Pasal 16

- (1) Terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam atau dimasukkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dilakukan pemusnahan apabila ternyata :
- a. setelah media pembawa tersebut diturunkan dari alat angkut dan
- 12 - dilakukan pemeriksaan, tertular hama dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah, atau busuk, atau rusak, atau merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya, atau
- b. setelah dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, media pembawa yang bersangkutan tidak segera dibawa ke luar dari wilayah negara Republik Indonesia atau dari area tujuan oleh pemiliknya dalam batas waktu yang ditetapkan, atau
- c. setelah dilakukan pengamatan dalam pengasingan, tertular hama dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah, atau
- d. setelah media pembawa tersebut diturunkan dari alat angkut dan diberi perlakukan, tidak dapat disembuhkan dan/atau disucihamakan dari hama dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau tidak dapat dibebaskan dari organisme penganggu tumbuhan karantina.
- (2) Dalam hal dilakukan tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilik media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina tidak berhak menuntut ganti rugi apapun.
BAB III - TINDAKAN KARANTINA
Pasal 17

Terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam atau dimasukkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dilakukan pembebasan apabila ternyata :
- a. setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tidak tertular hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina, atau
- b. setelah dilakukan pengamatan dalam pengasingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tidak tertular hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina, atau
- c. setelah dilakukan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat disembuhkan dari hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau dapat dibebaskan dari organisme pengganggu tumbuhan karantina, atau
- d. setelah dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, seluruh persyaratan yang diwajibkan telah dapat dipenuhi.
BAB III - TINDAKAN KARANTINA
Pasal 18

Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan, atau organisme penganggu tumbuhan yang akan dikeluarkan dari dalam atau dikeluarkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan pembebasan apabila ternyata :
- a. setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tidak tertular hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan, atau bebas dari organisme pengganggu tumbuhan, atau
- b. setelah dilakukan pengamatan dalam pengasingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tidak tertular hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan, atau bebas dari organisme penganggu tumbuhan, atau
- c. setelah dilakukan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat disembuhkan dari hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakil ikan, atau dapat dibebaskan dari organisme pengganggu tumbuhan.
BAB III - TINDAKAN KARANTINA
Pasal 19

- (1) Pembebasan media pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, disertai dengan pemberian sertifikat pelepasan.
- (2) Pembebasan media pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, disertai dengan pemberian sertifikat kesehatan.
BAB III - TINDAKAN KARANTINA
Pasal 20

- (1) Tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan oleh petugas karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, baik di dalam maupun diluar instalasi karantina.
- (2) Dalam hal-hal tertentu, tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, baik di dalam maupun di luar instalasi karantina.
- (3) Ketentuan mengenai tindakan karantina di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB III - TINDAKAN KARANTINA
Pasal 21

Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terhadap orang, alat angkut, peralatan, air, atau pembungkus yang diketahui atau diduga membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu
- 15 - tumbuhan karantina, dapat dikenakan tindakan karantina.
BAB III - TINDAKAN KARANTINA
Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memanfaatkan jasa atau sarana yang disediakan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan tindakan karantina hewan, ikan, atau tumbuhan dapat dikenakan pungutan jasa karantina.
- (2) Ketentuan mengenai pungutan jasa karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV - KAWASAN KARANTINA
Pasal 23

- (1) Dalam hal ditemukan atau terdapat petunjuk terjadinya serangan suatu hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina di suatu kawasan yang semula diketahui bebas dari hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina tersebut, Pemerintah dapat menetapkan kawasan yang bersangkutan untuk sementara waktu sebagai kawasan karantina.
- (2) Pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina ke dan dari kawasan karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Pemerintah.
BAB V - JENIS HAMA DAN PENYAKIT ORGANISME PENGGANGGU, DAN MEDIA PEMBAWA
Pasal 24

Pemerintah menetapkan :
- a. jenis hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme penggangu tumbuhan karantina;
- b. jenis media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- c. jenis media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dilarang untuk dimasukkan dan/atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
BAB V - JENIS HAMA DAN PENYAKIT ORGANISME PENGGANGGU, DAN MEDIA PEMBAWA
Pasal 25

Media pembawa lain yang terbawa oleh alat angkut dan diturunkan di tempat pemasukan harus dimusnahkan oleh pemilik alat angkut yang bersangkutan di bawah pengawasan petugas karantina.
BAB VI - TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
Pasal 26

Pemerintah menetapkan tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina.
BAB VI - TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
Pasal 27

Ketentuan terhadap alat angkut yang membawa media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina dan melakukan transit di dalam wilayah negara Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VII - PEMBINAAN
Pasal 28

Pemerintah bertanggung jawab membina kesadaran masyarakat dalam perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan.
BAB VII - PEMBINAAN
Pasal 29

Peranserta rakyat dalam perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdayaguna dan berhasilguna.
BAB VIII - PENYIDIKAN
Pasal 30

- (1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, dapat pula diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
- (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
- b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam tindak pidana di bidang karantina hewan, ikin, dan tumbuhan;
- c. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
- d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
- e. membuat dan menandatangani berita acara;
- f. menghentikan penyidikan apabila tidak didapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), adalah pelanggaran.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang telah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :
1. Ordonansi tentang Peninjauan Kembali Ketentuan-ketentuan tentang Pengawasan Pemerintah dalam Bidang Kehewanan dan Polisi Kehewanan (Herziening van de Bepalingen Omtrent het Veeartsenijkundige Staatstoezicht en de Veeartsenijkundige Politie, Staatsblad 1912 No. 432) yang mengatur karatina hewan;
2. Ordonansi tentang Perubahan dan Penambahan Peraturan tentang Pengawasan Pemerintah dalam Bidang Kehewanan dan Polisi Kehewanan di Hindia Belanda (Wijziging en Aanvulling van het Reglement op het Veearstsenijkundige Staatstoezicht en de Veeartsenijkundige Politie in Nederlandsch-Indie, Staatsblad 1913 No. 598);
3. Ordonansi tentang Perubahan dan Penambahan Lebih Lanjut Peraturan mengenai Pengawasan Pemerintah dalam Bidang Kehewanan dan Polisi Kehewanan di Hindia Belanda (Nadere Aanvulling en Wijziging van het Reglement op heat Veeartsenijkundige Staatstoezicht en de Veertsenijkundige Politie in Nederlandsch- Indie, Staatsblad 1917 No. 9);
4. Ordonansi tentang Perubahan dan Penambahan Lebih Lanjut Peraturan mengenai Pengawasan Pemerintah dalam Bidang Kehewanan dan Polisi Kehewanan di Hindia Belanda (Nedere Aanvulling en Wijziging van het Reglement op het Veearstsenijkundige Staatstoezicht en de Veeartsenijkundige Politie in Nederlandsch-Indie, Staatsblad 1923 No. 289);
5. Ordonansi tentang Perubahan dan Penambahan Peraturan mengenai Campur Tangan Pemerintah dalam Bidang Kehewanan
- 21 - dan Polisi Kehewanan di Hindia Belanda (Wijziging en Aaanvulling van het Reglement op de Veeartsenijkundige Overheidsbemoeienis en de Veeartsenijkundige Politie in Nederiandsch-Indie, Staatsblad 1936 No. 205);
6. Ordonansi tentang Larangan Pengeluaran Buah Pisang, Tumbuhan, Pisang, Umbi Pisang dan Bagian-bagiannya dari Sulawesi dan Daerah-daerah Kekuasaannya, Manado (Verbod op de Uitvoer van Pisang Vruchten, Planten, Knollen of Delen daarvan uit Celebes en Onderhorigheden, Manado, Staatsblad 1921 No. 532);
7. Ordonansi tentang Peraturan Guna Mencegah Pemasukan Bubuk Buah Kopi ke Pulau-pulau Sulawesi dan Daerah-daerah Kekuasaannya, Manado, Amboina, Bali dan Lombok, Timor dan Daerah-daerah Kekuasaannya (Matregelen ter Voorkoming van den Invoer van den Koffiebessenboeboek op de Eilanden, Behorende tot Celebes en Ondehorigheden Manado, Amboina, Bali en Lombok, Timor en Onderhorigheden, Staatsblad 1924 No. 439);
8. Ordonansi tentang Peraturan Guna Mencegah Penyebaran Hama Belalang yang Terdapat di Kepulauan Sangihe dan Talaud (Maatregelen ter Voorkoming van de Verspreiding van de op Sangihe en Talaudeilanden voorkomende Sabelsprinkhaanplaag, Staatsblad 1924 No. 57 1);
9. Ordonansi tentang Peraturan Guna Mencegah Penyebaran Lebih Lanjut Ulat Umbi Kentang (Maatregelen om verdere Verspreiding van de Aardappelenknollenrups tegen te gaan, Staatsblad 1925 No. 114);
10. Ordonansi tentang Ikhtisar dan Perbaikan Peraturan-peraturan tentang Pemasukan bahan Tumbuhan Hidup Guna Mencegah Penularan Penyakit dan Hama Tumbuhan Budidaya di Hindia Belanda (Samenvatting en Herziening van de Regelen op de Invoer van Levend Plantenmateriaal, strekkende tot het
Tegengaan van de Overbrenging van ZiekLen en Plagen op Cultuurgewassen in Nederlandsch-Indie, Staatsblad 1926 No. 427);
11. Ordonansi tentang Ketentuan-ketentuan baru mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Anjing Gila (Rabies) di Hindia Belanda (Nieuwe Bepalingen ter Voorkoming en Bestrijding van Hondsdolheid (Rabies) in Nederlandsch-Indie, Staatsblad 1926 No. 451) sepanjang yang mengatur karantina hewan;
12. Ordonansi tentang Perubahan Ordonansi dalam Staatsblad 1926 No. 427, mengenai Ikhtisar dan Perbaikan Peraturan-peraturan tentang Pemasukan Bahan-bahan Tumbuhan Hidup (Wijziging van de Ordonnantie in Staatsblad 1926 No. 427, Houdende Samenvatting en Herziening van de Regelen op den Invoer van Levend Plantenmateriaal, Staatsblad 1932 No. 523);
13. Ordonansi tentang Perubahan Ordonansi tentang Peninjauan Kembali Ketentuan-ketentuan tentang Pengawasan Pemerintah dalam Bidang Kehewanan dan Polisi Kehewanan (Staatsblad 1912 No. 432) dan Ordonansi tentang Ketentuan-ketentuan Baru mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Anjing Gila (Staatsblad 1926 No. 451) (Wijziging van het Reglement op de Veeartsenijkundige Overheidsbemoeienis en de Veeartsenijkundige Politie en van de Hondsdolheids Ordonnantie, Staatsblad 1936 No. 715) sepanjang mengenai karantina hewan;
14. Ordonansi Pengangkutan Kentang Antarpulau (Ordonnantie Interinsulair Vervoer Aardappelen), Staatsblad 1938 No. 699).
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MOERDIONO
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG
KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN
UMUM
Tanah Air Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang kaya akan sumberdaya alam hayati berupa aneka ragam jenis hewan, ikan, dan tumbuhan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang sangat penting dalam rangka peningkatan taraf hidup, kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya.
Salah satu ancaman yang dapat merusak kelestarian sumberdaya alam hayati tersebut adalah serangan hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan. Kerusakan tersebut sangat merugikan bangsa dan negara karena akan menurunkan hasil produksi budidaya hewan, ikan, dan tumbuhan, baik kuantitas maupun kualitas atau dapat mengakibatkan musnahnya jenis-jenis hewan, ikan atau tumbuhan tertentu yang bernilai ekonomis dan ilmiah tinggi. Bahkan beberapa penyakit hewan dan ikan tertentu dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat.
Bahwa wilayah negara Republik Indonesia masih bebas dari berbagai jenis hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan yang berbahaya. Kondisi geografis wilayah negara Republik Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan terpisah oleh laut, telah menjadi rintangan alami bagi penyebaran hama dan penyakit serta organisme pengganggu ke atau dari suatu area ke area lain. Dengan makin meningkatnya mobilitas manusia atau
- 25 - barang yang dapat menjadi media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, dan organisme pengganggu tumbuhan, serta masih terbatasnya kemampuan melakukan pengawasan, penangkalan, dan pengamanan, maka peluang penyebaran hama dan penyakit serta organisme pengganggu tersebut cukup besar. Hal tersebut akan sangat membayakan kelestarian sumberdaya alam hayati dan kepentingan ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan antisipasi dan kesiagaan yang tinggi agar penyebaran hama dan penyakit serta organisme pengganggu tersebut dapat dicegah.
Upaya mencegah masuknya ke dalam, dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan yang memiliki potensi merusak kelestarian sumberdaya alam hayati tersebut dilakukan melalui karantina hewan, ikan, dan tumbuhan oleh Pemerintah. Sesuai dengan ketentuan internasional, bangsa Indonesia juga memiliki kewajiban untuk mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan dari wilayah negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan merupakan salah satu wujud pelaksanaan kewajiban internasional tersebut.
Pentingnya peranan karantina hewan,ikan,dan tumbuhan memerlukan landasan hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum dalam bentuk undang-undang sebagai dasar penyelenggaraannya.
Beberapa ordonansi warisan pemerintah kolonial yang sampai sekarang masih digunakan sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan di Indonesia isinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Demikian pula hukum nasional yang menjadi landasan penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan
- 26 - tumbuhan dewasa ini yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman dan Bibit Tanaman, Undang-undang Nomor. 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, tidak secara lengkap atau konkrit mengatur masalah karantina hewan, ikan, atau tumbuhan, sehingga tidak mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul di bidang perkarantinaan hewan, ikan, atau tumbuhan.
Sehubungan dengan hal-hal di atas, dipandang perlu untuk mengatur secara lengkap karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam suatu Undang-undang.
PASAL DEMI PASAL
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Termasuk pengertian benda lain diantaranya bahan patogenik,
- 27 - bahan biologik, makanan ikan, bahan pembuat makanan ternak dan/atau ikan, sarana pengendalian hayati, biakan organisme, tanah, kompos atau media pertumbuhan tumbuhan lainnya, dan vektor.
Angka 7
Pengertian hewan, termasuk hewan yang dilindungi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Angka 8
Pengertian bahan asal hewan termasuk diantaranya daging, susu, telor, bulu, tanduk, kuku, kulit, tulang, mani.
Angka 9
Pengertian hasil bahan asal hewan termasuk diantaranya daging rebus, dendeng, kulit yang disamak setengah proses, tepung tulang, tulang, darah, bulu hewan, kuku dan tanduk, usus, pupuk hewan dan organ-organ, kelenjar, jaringan, serta cairan tubuh hewan.
Angka 10
Pengertian ikan meliputi :
- a. ikan bersirip (Pisces);
- b. udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya (Crustacea);
- c. kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya (Mollusca);
- d. ubur-ubur dan sebangsanya (Coelenterata);
- e. tripang, bulu babi dan sebangsanya (Echinodermata);
- f. kodok dan sebangsanya (Amphibia);
- g. buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya (Reptilia);
paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya
(Mammalia);
- i. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (Algae);
- j. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tesebut di atas, termasuk ikan yang dilindungi
Angka 11
Pengertian tumbuhan termasuk tumbuhan yang dilindungi, kecuali rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (Algae).
Angka 12
Cukup jelas
Angkat 13
Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

Dengan dianutnya asas kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan, dan tumbuhan, berarti penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan harus semata-mata ditujukan untuk melindungi kelestarian sumber daya alam hayati hewan, ikan, dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, dan tidak untuk tujuan-tujuan lainnya.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Huruf a Cukup jelas Huruf b
Pengertian area meliputi daerah dalam suatu pulau, atau pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran hama dan penyakit dan organisme pengganggu.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Sertifikat kesehatan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dianggap telah dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia apabila telah dibebaskan dari tempat-tempat. dilakukannya tindakan karantina atau telah dilalulintasbebaskan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Dianggap telah dimasukkan ke suatu area dari area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia apabila telah dibebaskan dari tempat-tempat dilakukannya tindakan karantina atau telah dilalulintasbebaskan di area tujuan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
Dianggap telah dikeluarkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia apabila telah dimuat dalam suatu alat angkut di tempat-tempat pengeluaran untuk dibawa ke
- 30 - area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Dianggap telah dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia apabila telah dimuat dalam suatu alat angkut di tempat-tempat pengeluaran untuk dibawa ke suatu tempat lain di luar wilayah negara Republik Indonesia.
Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Kewajiban tambahan yang ditetapkan oleh Pemerintah antara lain berupa :
- a. pemberian perlakuan tertentu terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina di negara asal, atau
- b. pengenaan tindakan karantina di negara ketiga, atau
- c. larangan diturunkannya media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang akan dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia di negara tertentu apabila alat angkut yang membawanya transit di negara tersebut, atau
- d. keharusan melengkapi dengan sertifikat tertentu untuk pemasukan media pembawa tertentu.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Cukup jelas
Tindakan karantina dalam ayat ini dapat dikenakan setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap dokumen barang yang kemudian disesuaikan dengan daftar hama dan penyakit ikan karantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina, media pembawa hama dan penyakit ikan karantina, atau media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina.
Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Perlakuan dalam ayat ini merupakan tindakan membebaskan atau menyucihamakan media pembawa dari hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan, yang dilakukan dengan cara fisik, kimia, biologi dan lain-lain. Perlakuan secara fisik, antara lain berupa radiasi, pemanasan, dan pendinginan; perlakuan secara kimia, antara lain dengan pestisida, antibiotika, dan khemoterapeutik; dan
- 32 - perlakuan secara biologi antara lain dengan serum dan vaksin.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Pembebasan dalam tindakan karantina mencakup pembebasan ke luar atau masuknya media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari atau ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, serta dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Pembebasan keluarnya disertai sertifikat kesehatan, sedangkan pembebasan masuknya disertai sertifikat pelepasan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Cukup jelas
Penyakit karantina yang membahayakan kesehatan manusia diantaranya meliputi penyakit karantina sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara, yaitu :
pes (plague);
kolera (cholera);
- c. demam kuning (yellow fever);
- d. cacar (smallpox);
- e. typhus bercak wabah, typhus exanthematicus infectiosa (louse borne typhus);
- f. demam balik-balik (louse borne relapsing fever).
Apabila dalam pemeriksaan media pembawa hama dan penyakit hewan karantina atau hama dan penyakit ikan karantina ditemukan penyakit karantina, petugas karantina di tempat pemasukan atau pengeluaran melakukan koordinasi dengan dokter kesehatan pelabuhan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Cukup jelas
Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Persyaratan karantina belum seluruhnya dipenuhi apabila misalnya belum dilengkapi dengan sertifikat kesehatan atau surat keterangan tertentu sebagai kewajiban tambahan.
Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Cukup jelas
Ketentuan ini menegaskan, bahwa pemusnahan yang dilakukan membebaskan instansi dan petugas yang bertanggung jawab di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dari segala tuntutan hukum.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Sertifikat pelepasan dikeluarkan oleh petugas karantina sesuai bidangnya masing-masing.
Khusus sertifikat pelepasan karantina hewan dikeluarkan oleh dokter hewan petugas karantina.
Sertifikat kesehatan dikeluarkan oleh petugas karantina sesuai bidangnya masing-masing.
Khusus sertifikat kesehatan karantina hewan dikeluarkan oleh dokter hewan petugas karantina.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Tindakan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran di luar instalasi karantina dilakukan antara lain di kandang, gudang atau tempat penyimpanan barang pemilik, alat angkut, kade yang letaknya di dalam daerah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, dan pos perbatasan dengan negara lain.
Cukup jelas
Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan memerlukan biaya yang cukup besar sehingga dipandang perlu
- 36 - memberikan sebagian biaya tersebut kepada pihak pengguna jasa dan/atau sarana karantina yang disediakan oleh Pemerintah.
Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Cukup jelas
Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Termasuk dalam pengertian media pembawa lain adalah sampah, antara lain sisa-sisa makanan yang mengandung bahan asal hewan, ikan, tumbuhan, sisa makanan hewan, dan kotoran hewan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Cukup jelas
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Cukup jelas
N/A
Pasal 11

- .Bcrita acara :basil verilik11.ori kelcogkapan admlnistmsi pennohonan hantuan li.cwmpn
partai polnik m~'klm o\ch Tim V eritikaisi kepada nupai; dengan melampirkan kclcn~apiHJ pcrsyanwm administrasi penoohooan bantl.WI keuangen panai politik sebagai saru kesatuan yang tidak telpisahkan.
PENYALURAN BANTUAN KEUNGAN KEl'ADA PART Al POiJ.TlK
f&gt;..ual U
PenyallB'illl bantuan .kcuangan k.e rekening leas umunt panai pol1til'c. dilaksanakan olch peja.b.:11 pengelola k=gun Daerall Kabupaten Situbondo alas persetujuan Bupati.
Kelua atau sebutan lain p:irw pnlilik menyampaiken fMda buk1i pcnerimeaD P&gt;antu.m l&lt;.~ ymig disaluri:an s c ~ dimabud dalant Pa.al l2 kepadal Bupat.i melalui Pcjabat Pengelobi Kcuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
Pl:NGGUNAAN BANTUAN KElJANGA.'N PARTAf POUTIK
N/A
Pasal 14

B;,ntuan keuangan partai politik so:hlgaimana dirnaksud dalam Pa,;al 12. digun!Wln sebagai dam penunjang k~gi.allm pendidikan politik dan opcrasional ~kretariat partai politik..
N/A
Pasal 1

S
- (I) K.egilWln pendidikan politik scbagaimana dimal.sud dalam l'asal 14 bffl(aitlm dengar,:
- a.. Pcuinghtan kesadasao bak dan kewajiban masyuukal dalm kehidupan bennasyamkat, berbang,'!3 dan bemeg;ua;
6
- r,\_ l'eningl&lt;aran partisipa.5i pofitilc dan inisiatif masyamltat da!om kehidupan bmnasyarabt, berbangsa dan bernegani;
- i;\_ Peningkalan kemandirian, kedewasaan dan membangun k.aralcter bang:su WIil -=melihara persatuan dan kcsatuan bangsa.
- (2) Kegialall peodidikan politik 3e~gaimana dimabiiii pada ayat O) dilaltsanalam dengan mempahatikao kcadifan dan tcsetaraan gender untulc membangun etika budaya pnlitik sesuai ~ P..mcasila.
PasaJ 16
Kcgiatao operasiooal sekretariat partai politik sebagaimana dimabud dawn .Pas4I l4 betbltaa dengan :
- a. Admini!trasi umum
- b. nerlangganan diiya clan iasa
- c. Pcmelibaraan data dan amp; dan
- d. Pemeliharaan peralatan lr.an1m\_
LAl"ORAN l'ERTANGGUNGJAWAHAN PENGG"\JNAAN BANTUA.N K~UANGAN l"ARl"Al POLJTIK
.Pua.I 17
PaJ1lii pulitik wajib membuat pcmbukuan dan memelihllnl bulcti pmmmllllll dan pengeluaron atas dana bantuan keuangan.
Pual18
- (I) Panai politik wajib memhwli laporan pcrtanggungjawaban penerimun Jan pengelua.fflllmiang,in yang benumberdari clarm bantWIII APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaiJnana dimaks~ pada ayat (I) tenliri dari :
- a. Ri:k.apitullll!i realisasi pcaerilllaon daD belanja bantuan kewUlgan partai politik dan ri1K.-iam realisasi belaoja dana bantuan keuaagan partai politik per kegistan; dan
- h. Barang iovcntaris I modol (fisik), barang persediaan puai hahis dan pengadmm I penggu.oaan jasa.
- (3) Format lapor.m pi:nangg1111gjawaban sebagaimana dimakSlld pada 11ya1 (2} tercantum dalam Lampirsn II dan menipakaD begian yang tidalc k.'l'J)isahbn deugan PemlUraD Bupati ini.
l'a.1■119
Partai Politik wajib menyampaikan laporan per1mlggungjaWliban pencrim&amp;1111 clan pengeluman k.euangan y:i:mg bel'lrumbet dari dima oontuan A'PBD secma berb1a 1 (satu) tahun sekali kepada Pemmnlah Daerah sctclah diperiksa oleb 8adan l'emeriba Ke-uangan.
- (l) Laporan pcrtanggungjawa'ban sebagaimana dimakswl dalam l'asal 19 dnal7\pai;k;m olch Kdt&gt;ll a1au ~ lain pa,IDi politil Tingk.al Kld:map12o kepada Bupati.
- (2) Laporan Penanggungjaw.iban sebagimana pada ayat (l) disampaikan pllling lambat 1 {satu) bulan setclah dipcriksa ole'h Radan Pemeribu. K.euaJlgan\_
Laporau penanggungjawaban sebagaimnna dimabud dalom Pa.w 20 terbuka unnik dil:ewwi mai.yar.d:at.
Partai politik yang melanggar kdentuan "ffl'IS3i..\_ dimatsnd dalam Pasal l 9 dikenai sanksi administratif bempa pmghenrian hanlUlill l:euangan dari APRD dalam tah\lD llllgg-.i1311 berkeoaan sampai laporan diterima oleh 81,JJJ8li.
.KETENTUAN PICKALlllAN
Pual23
- (1) Dantuiui keWlllglfll k.epa.da partai politik yang mendapmkan ki.ni di DPRD basil pemilu Tahun 2009. clihmbn berdasarbn Peraturan Bupati ini terlutung scjak diresmikannnya keanggotaan DPRD basil Pemilu Tahun2009.
- (2) Besamya bantuan keuangan yang diterima pmtai pnlitik sebagaimana. dim.iksud pads ayat ( 1) dihitung ffl:am proporsional mulai sejak di.rer.mikanny.t keanggown DPRD hasil Pemilu Tahwt 2009 sam,ai ckngao sisa waktu 1ahun anggaran 2009.
Pual24
l...nghilWlgllll, peaganggaran dalam APDD, pengajUlil1, penyaluran. penggummn, dan lapotan petlaDg~ bantuan 'k.cuang)IJ'I ltqllldn partai politik sebagimaria dimakrud dalam pasal 23 (I) berpedoman pada Peratumn Pemerimah Nomor S Tahun 2009 lffltanll B:mluan Keu,angan Kepqda Plll1ai Poritik da!1 Pcraturan Mcntcri Dalam N"egeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pednman Tatacara pengbiltfflgllll. P ~ dalam APBD, Pcogajuan, PeGgeluaron dan Laporan Pcrtanggungjaw.sbm Penggunaan Bantwm Keuangan Partai Pol itik.
KETENTUANPENUTUP
Pual:ZS
1-Ial-hal yang belwn diatur dalam Pemturan Bupati ini, :;epanjq mengcnai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kcpala Badan Kesatuan Banjlsa, Politik danPerJindungan Masyarokat.
Paw26
1\.--ra.tw:an Bupsti ini mulai ber!aku pada tangga) diundaJlglcan.
Agar seriap orang dapat meogcuihuinya, memerinwbkan pc:ngundangllll Pent!UlM Bupat; im dengan paicmp.vlBrlllya dalam Bcrita Dacrllh Kabupateu Situbondo.
• •.
Diundangkan di Siblbwido pada tanggal 1 ; · ': i
PH. SEOET..UUS D.AERAll KABUPAD!:N SITUBONDO,
FA D HORRACHMAN MM Ptmblna Utama M·da NIP. 19570104 198303 1010
DERITA DAEllAII KABUPATRN SfflJRONDO TAHUN 2010 NOMOR OE&gt;
LAMPIRAN I Petaturan ijupeii Situbo009
Tan88al l '
· . U 1 , ·
Nomor 0&amp; Tahun 20 I 0
A. l1ORMAT DERITA ACARA RASIL VERMKASI
BERIT A ACARA BASIL VERlFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANlUAN KEPADA PARTAl ... ..
Pada hari ini ...·... Tanggal · . . . . . . . . . · . . . . Bulan .·..·..·..·...· Tahun ... , Tim verifikasi Kelengbpan Adminisuasi Bantuan Kel.lllDgall Kepada Partai PoJitik yang dibentuk berdasarbn Kcputusan Bupari Nomor ... Tahun ·.·...·... , Tanggal .·...·.· , telah lllt'lakseookao verifilwi persyaratP admi11i~trasi bantuan keW111gan Partai Politik tahUD ...·. yang diajubn oleh Dl'D I DPW ... .
Bffllasarklll'I hii!Sil vmfilcasi Kele'!llgkapNl Administrasi Ban1Dan Kwangan k~a Partai l'olitik, lirn me11yatakan bahwa Panai ... ... ielQh rnemcnubi pesy&amp;'lllan uotuk mcodapa·h·l bantuao keumgan dari Pemerinlah Kabupaten Situbondo y.mg didasartan pada h.alril perolehan suara pada Panai Politik yang mcodapatkan lansi di OPRD Kabupatea Situboodo pada P"'llilib&lt;m Umum Tahwt 2009 sebanyak ... suara sah X Rp... .. ~ Rp ... .
Demiki.im Beritl Acara Huil Verifikasi Kele.ogkapan Admioistrasi Bantuan Keoangao kepada Parta1 ·..·... ini, dibuat un\uk dape\ dipc,-gunak:an seoogaimima meslinya
TIM' V61Ul'TKASl
KJ,:t.HNGKAPAN KEPADA PART
ADMINlSTRASI BANTUANKEUA.NOAN Al POLlllK
| I... | K.etua | ( ... ) |
|---------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| 2...•••...•-•-•••••• ... | | ( ... ) |
| 3... | | ( ... ) |
| 4... | Anggota | ( ... ) |
| 5... | Anggota | ( ... •••••••• ... ) |
| 6... | | ( ... ) |
| 7...•..••...•,•... | Anggola | ( ... ) |
LAMPIRAN
II Peraturan Bupati Silubondo
Tanggal
,
:
•,:
. ;l•u
Nomor
1
1
tJ6
•
:•
',,
Tahun20l0
B. FORMAT LAPORAN PERTANGCUNGJAW AB.AN
KOP SURAT PARTAI POLlTIK
BAN'llJi\N KEUANUAN PARTAI POLmK ... .
TAHUN ANGGARAN ... .
Be,sama ini diSIUtlJ)8ikan lllf)lffllll pertaDggllngjawaban baotuan keuangan )lllltai politik yang lclllh diJlfflksa BPK paila tanggal ... .. Bulan ... Tahun ... (tertaznpir) sebag;ai berikut :
| •- NO J.ENIS PENGELUARAN | -- JllMLAH (~) ..• | Rfl.ALJSASI (~) | - ICETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| I ! | | | |
| POI.ITJ.K A PENDIOIKAN | l .. ., | ' ... | 5 •- |
| .. " B OPHRASIONAL SEKRETARIAT . . .. | | ... | -•• |
| Umum .. I.Administmsi | " | | .. |
| ATK .. a.Kcpcrluaq | | | . . |
| b. Rapat Ill lcmal Selc,etai:iat | | ' . | |
| ~!uanUius C. Ongl:.or, dalam.nm kegialan gb meodukung operasicoal --+---- Ult ... | | | |
| 2.Langgman da t----t-- ~adanJua | | | . .. |
| t--;---8.:--!l!lepon danLi~k | " •.. | --•. | |
| b.Airminu m | | | |
| t----t-- 1---t-- C. J IISll l'o!I Jan Gin:, .. | | .. | - - |
| r----t--~' Sunt menyun,i | | '. | |
| 3.Pemeliharaan Dara dlll arsip | •-- | ... | r--• •- |
| 4.Pcmelih-n perala11111 'kantor | '• | | |
| JUMLAH --. | | .. | |
~ui: .KETUA UMUMll(.ETUA.
BBNDAHARA UMUMIBF.NDAHARA
(
...
,
...
)
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SINTANG PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 7, TAHUN 2013
PETUNJUK TENT ANG PELAl{sAN PEMUNGUTAN AAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN l&gt;A·· � MAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG '
- bahwa pajak daerah dan retribusi daerah adalah pendapatan asli daerah yang digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kernakmuran rakyat; a.
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribus: Daerah terhadap instansi pelaksana pemungut p.ijak daerah dan retribusi daerah dapat diberikan insentif', apabila mencapai kinerja tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturun Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pernungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Ur.dang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye lenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas . d N . . K rupsi Kolus1 an epotrsrne (Lembaran dan ° ' . Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor Ne � ara . · rambahan Lembaran Negara Repubhk 75, ia Nomor 3851); Ind ones 1
- 2U dang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Undangn Negara (Lembaran Negara Republik l(et1angan rahun 2003 Nomor 47, Tambahan Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor i,err.baran 4285);
3.
� ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang erbenctah N ara R araan Negara (Lembaran eg T epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor S, 4 ��� an Lembaran Negara Republik Indonesia
4. Upndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang em· 1·k enntah Daerah (Lembaran Negara Repub 1 Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nornor 443 7 ) seba · · khi gairnana telah diubah beberapa kali tera ir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 200 8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 8 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nornor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang p . enmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah . Nomor 69 Tahun 201 o tang Tata Cara Pernberian dan Pemanfaatan ten . tif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi In sen Daerah;
6. 9, peratura n Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun tang Pedoman Pengelolaan Keuangan 2006 ten . h sebagaimana telah diubah dengan oaera Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun peraturan Perubahan atas Peraturan Menteri 20 0 7 tentang · Nomor 13 Tahun 2006 tentang Ne gen oaiarn eloJaan Keuangan Daerah; d rn an Peng Pe O
10.
11. Peratu , N 2 "' ran Daerah Kabupaten Smtang ornor ·ahu · · p n 2008 tentang Susunan Orgamsasi Derangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran aerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nornor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Pera tu · N 5 ran Daerah Kabupaten Smtang omor T � un 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
Peratu · N r 1 T ran Daerah Kabupaten Sintang orno I( ahun 2008 tentang Urusan Pemerintah S � bupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten ·ntang Tahtm 2008 Nornor 1, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Nomorl);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomorl);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
16. Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 peraturan . . ib . P . . 201 2 tenta1g Retn usi enzman Tertentu rahun Daerah Kabupaten Sintang Tahun (Lernbaran 6 Tambahan Lembaran Daerah 2 Nornor ' 201 Sintang Nomor 6); I{abupaten
, r ,
'
11
,1
:I
!
I
i
l
1
d
I
!1
I
j
I
I
l
I
t
Menetapakan
- 17,
Peratur Tah an Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Pc dun 2 013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan r esaa d h Kabu n an Perkotaan (Lembaran Daera TatnbPaten Sintang Tahun 2013 Nornor 4, N ahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang omor 4);
18. Peratur t an Bupati Sintang Nomor 41 Tahun 2013 entang S . . P usunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas C � p � . D a Daerah Kabupaten Sintang (Senta 1 aerah Kabupaten Sin tang Tahun 2013 Nornor 68);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENT ANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sintang.
5. Dae rah Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang. 5.
6. Ke!J·a Perangkat Daerah yang selanjutnya satuan . . kat SKPD adalah SKPD yang melaksanakan dising tan pajak daerah dan atau retribusi pernungu daerah, 6.
7. SKPD adalah Kepala SKPD yang l(epala k pernungutan pajak daerah dan atau rnelaksana an ·busi daerah. retfl 1.
8.
9. Kas Urnu uan d rn Daerah adalah tempat penyimpanan rne g aerah Yang ditentukan oleh Bupati untuk rn narnpung seluruh penerimaan daerah dan ernbay 1 ar se uruh pengeluaran daerah.
2. Anggaran Pe SelanJ.Ut ndapatan dan Belanja Daerah yang nya di · keuang 1 singkat APBD adalah rencana dibaha:: tah � nan pemerintah daerah yang Daerah d an disetujui bersama oleh Pemerintah diteta k an Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan p an dengan Peraturan Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD sel · yang anJutnya disebut DPA-SKPD merupakan do � men yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesarbesamya kemakrnuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian. izi � tertentu ang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh y k . Pemerintah Daerah .:i.mtuk epentmgan orang pribadi atau badan.
6. t an adalah suatu rangkaian kegiatan 1 3 Pemungu · 1 . dari penghimpunan data obyek dan subyek mu ai ah dan retribusi daerah, penetapan aJ·ak daer ib · d ah P · k daerah dan retn us1 aer arnya paja . . bes ai kegiatan penagihan pajak kepada terutang samP waJ'ib retribusi serta pengawasan iib pajak atau waJI nyetorannya.
7. pe t Pajak Oaerah dan Retribusi entif pemungu � tnya disebut insentif adalah 4 Jns selanJU . . . 1 · aerab yang hasilan yang d1benkan sebagai D baban peng. Jcinerja tertentu dalam tarll atas iak d ah d ha.fgaan ungutan paj aer an peng a}{all pem r11elaks3:°daerah· ,...;bt1SI reu·
BAB III - BES.ARAN, SOMBER DAN PENERIMA INSENTIF
Pasal 3

- {l) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan dalam tahun anggaran berkenaan yang bersumber dari tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan rnelalui APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Besamya pembayaran lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebesar 6 (enam) kali gaji Pokok dan tunjangan yang melekat.
- ( 4 ) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud ada ayat (3) terdapat sisa lebih, harus disetorkan p ah b . . ke Kas umum Daer . se agar penenmaan daerah.
Bagian Kedua Sumber Insentif
BAB III - BES.ARAN, SOMBER DAN PENERIMA INSENTIF
Pasal 4

- I entif yang berasal dari Pajak Daerah surnber ns . . ( 1) bagai benkut . adalah se
- ·ak Hotel; a. PaJ
- .ak Restoran; b. PaJ
.
.
k
PaJa
Hiburan;
Pajak ...
- 0959 Reklame·
- d. Pajak '
- e P. . a.Jak Parkir·
- f. Pajak p
- ' enerangan Jalan·
Pajak
A"
h
ir Bawah Tanah ·
'
'
·
Pajak
M"
- . Bea Peral h . e an Hak atas Tanah dan Bangunan; 1
Ineral Bukan Logam dan Batuan;
- j. Pajak S arang Burung W alet; dan
- k. Pajak B . urni dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
3. ( 2 ) Sumber I · 8 b . nsentif yang berasal dari Retribusi adalah e aga1 berikut:
- a. Retribusi Jasa Umum:
5. 1 · Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Ke bersihan · ' Pelayanan Persampahan I
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Urn um;
5. Retribusi Pelayanan Pasar;
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan
12. Menara R ib si Pengendalian 8. etn u Telekomunikasi.
tbusi Jasa Usaha: b. Retn
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 1.
- ib · Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan; 2. Retn usi
- 'busi Terminal; 3 . Retn
4. . ah Potong Hewan; 'bus1 Rum
- . T mpat l(husus Parkir; RetribUSl e .
- 5 Retn · . 1 anan Kepelabuhanan; "bUSI Peay
6. Retn . -r.at Rekreasi dan Olahraga. "bUSI Ten r
1.
Retn
- (1)
- c. Retribusi Perizinan Tertentu:
- 1 · Retribusi lzin Mendirikan Bangunan;
- 2 · Retribusi lzin Gangguan; dan
- 3 · Retribusi Izin Trayek.
Bagian Ketiga Penerima Insentif
BAB III - BES.ARAN, SOMBER DAN PENERIMA INSENTIF
Pasal 5

- Penerim 1 . . d" ak d dalam a nsentif sebagaimana rm su PasaI 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j, ayat (2) terdiri atas :
- a. Bupati sebesar 5% (lima persen);
- b. Wakil Bupati sebesar 3% (tiga persen);
- c. Sekretaris Daerah sebesar 2% (dua persen);
- d. SKPD sebesar 90% (sembilan puluh persen);
- dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1)
- (2) Penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf k terdiri atas :
- a. Bupati sebesar 3% (tiga persen);
- b. Wakil Bupati sebesar 2% (duaa persen);
- c. Sekret.aris Daerah sebesar 1 % (satu persen);
- d. SKPD pengelola s � besar 25% (dua puluh lima persen).
- e. Camat sebesar 4% (empat persen);
- f. Lurah dengan insentif sebesar 3% (tiga persen);
- g. Kades sebesar 31 % (tiga puluh satu persen);
- h. Petugas Pemungut sebesar 31 % (tiga puluh satu persen);
- . dari besar nya insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1)
- . . sentif sebagaimana dimaksud pada ayat P enrna in . ki . (3) en . apabila rnencapai nerja tertentu d"benkan . . (1) 1 paian penenmaan yang d1tetapkan pen ca . beruPa dan dijabarkan dalam tnwulan. dalarn APBD
Pemberian ...
·
Pernbe .
y
nan
Inse
n
t (l) ditnak
n
1
sebagaimana dimaksud
pada
.
l&lt;i.
.
SUdkan untuk meningkatkan :
nerJa SKPD·
- b, Sern ' a.ngat ki Sl(po, nerja ba . . b , gi peja at atau pegawai
- c. Pend apatan daerah·
Pelaya.nan
•
- (S) p . kepada masyarakat. � nJabaran ta . . ditnaksuct rget kmeI]a triwulan pada ayat (2)
- sebagaimana ditetapkan oleh Bupati.
0961
BAB IV - PENGANGGAP..AN,PELAKSANAAN,DAN PERTAl'iGGUN·GJAWABAN
Pasal 6

- (1) Kepala SKPD menyusun penganggaran insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif, serta rincian objek belanja dalam DPA-SKPD.
Bagian Kedua Pelaksanaan
BAB IV - PENGANGGAP..AN,PELAKSANAAN,DAN PERTAl'iGGUN·GJAWABAN
Pasal 7

- Jnsentif sebagaimana dimaksud dalam ( l) Pembenan . . at (1) dibayarkan setiap tnwulan pada Pasal 3. ayl berikutnya apabila mencapai target wal tnwu an a ang telah ditetap,kan. tertentu y
- et kinerja suatu triwulan tidak (2) oaiarn hal . targu·r untuk triwulan tersebut . in sen . tercapa.I, d awal triwulan benkutnya yang dibayarkan pa � target kinerja triwulan yang i.. rnencapai telc:IJJ ditentuka.Il·
Dalam ...
- (3) . Daiarn h Pene . al target kinerja pada akhir tahun anggaran nrnaan · b talkan lnsentif tidak tercapai, tidak mern � Seb 1 Yang sudah dibayarkan untuk tnwulan e Urnny . a.
2. (S) Dalarn s b . ha! DPA-SKPD untuk triwulan keempat e aga1m · I ct· ana dirnaksud pada ayat (4) be um t 1 hs usun, maka pemberian Insentif diberikan pada a un an ggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai P eraturan perundang-undangan.
- (4) Dntuk . Pe . triwulan keempat dalam hal target nenrnaa ' · d h dian n telah tercapai dan Insentif su a dib � garkan pada DPA-SKPD maka Insentif dapat enkan d ' · d pa a bulan terakhir triwulan d1maksu ·
BAB IV - PENGANGGAP..AN,PELAKSANAAN,DAN PERTAl'iGGUN·GJAWABAN
Pasal 8

- (1) Tar get tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2. 7 ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Sampai dengan triwulan persen); : 15% (lima belas 1
- b. Sampai dengan triwulan II puluh persen); 40% (empat
- c. Sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen);
- d. Sampai dengan triwulan IV persen); 100% (seratus
- (2) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II.
- (3) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari15% [lirna belas persen), insentif tidak diberikan pad a awal triwulan II·
9. Apabila pada akhir triwulan II realisas\_i m � ncapai (4) % (empat puluh persen) atau lebih, msentif 40 "kan untuk triwulan I yang belum dibayarkan diben dan triwulan 11. .
10. . da akhir triwulan II realisasi kurang dari Apab1la pa ) · ·r (5) t puluh persen , msenu untuk triwulan 40% (em �� bayarkan pada awal triwulan III. II beium 1 . .
11. \_ 1 pada akhir triwulan III reahsa � 1 kurang dari ( 6 ) Apab1 a . h puluh Iirna persen), msentif tidak 75% (tUJU awal triwulan IV. . ·kan pada d1befl 7. Apabila ...
A. a a awa1 triwulan IV Pabila Pad . · 100% (serat a akhir triwulan IV realisasi mencapai Untuk tr· Us Persen) atau lebih insentif diberikan ·WU.Ian ,
" C"\Pabiia 7 So,.; Pada akh. . . . . d . 0 (1:ujuh tr. tnwulan III realisasi rnencapai iber·k PUluh lirna ) ih . if 1 an p d · persen atau lebi , msenti
- (9) A. Yang belum dibayarkan. Pabila Pada . . . 100% ( akhir tnwulan IV realisasi kurang dari seratus . PUluh Ii persen) tetapi lebih dari 75% [tujuh triwui ·ma persen), insentif diberikan untuk an III dan . dibay k tnwu!an sebelumnya yang belum ar an.
ha! Ret ib . target penerimaan Pajak Daerah dan t ri usi Daerah pada akhir tahun anggaran telah ercapai t .r b a au melampaui, pembayaran Inseritit b elum dapat dilakukan pada tahun anggaran erkenaan, pemberian Insentif diberikan pada
- (10) Dalam anggaran berikutnya.
Paaal 9
Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan rincian penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Ketiga Pertanggungjawaban
BAB IV - PENGANGGAP..AN,PELAKSANAAN,DAN PERTAl'iGGUN·GJAWABAN
Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian lnsentif sesuai dengan ketentuan peraturan Mekanisme dilaksanakan perundang- undangan.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - PENGANGGAP..AN,PELAKSANAAN,DAN PERTAl'iGGUN·GJAWABAN
Pasal 11

supati peraturan d diun an g kan. . . mulai berlaku pada tanggal IOI
A.gar ser Penin,\_ iap oran Pe &lt;&gt;4ltdangan g mengetahuinya, memerintahkan s: neniPatann Peraturan Bupati mi dengan 1 ntang. Ya dalam Serita Daerah Kabupaten
Ditetapkan di
Pada tanggal
2013
Sintang
31
CROSBY
MILTON
(
Diundangkan di s· in tang pada tanggal i \ t&gt;e � "llhb,r 2013
AERAH KABUPATEN SINTANG,(
� ULKIFLIHAJIAHMAD
SERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR � d-3