PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI WILYAH KABUPATEN TULANG BAWANG
Berlaku: 98 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI WILYAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULANG BAWANG,
- 
:
a. bahwa unluk melaksanakan ketenluan Pasal 4 ayal (1) Peraluran Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan unluk Usaha Mikro dan Kecil, Pelaksana IUMK adalah Camal yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud pada hurur a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraluran Bupati Tulang Bawang lenlang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camal di Wilayah Kabupatcn Tulang Bawang.
1.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tenlang Pembenlukan Kabupalen Dacrah Tingkat 11 Tulang Bawang dan Kabupalen Dacrah Tingkat 11 Tanggamus (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-UndangNomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana lelah diubah beberapa kali lerakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tenlang Perubahan alas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGAS1AN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO KEPADA CAMAT DI KABUPATEN TULANG BAWANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sabagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah adalah Dinas Koperasi dan usaha Kecil Menengah Kabupten Tulang Bawang;
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang;
8. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang;
10. lO.Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kreteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
11. ll.Izin Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat dengan IUM adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dalam bentuk satu lembar;
12. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandate;
13. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan/penyerahan suatu tugas dan atau tanggung jawab kepada pihak yang ditunjuk untuk melaksanakannya;
14. Berita
15. Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
BAB II - TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Tujuan dan Sasaran pendelegasian sebagian kewenangan pelaksanaan IUM adalah:
- a. Untuk mempercepat proses pelayanan publik dibidang Perizinan;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang Perizinan.
- c. Terwujudnya pelayanan publik bidang perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, dan akuntabel;
- d. meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang Perizinan.
BAB III - KRITERIA USAHA MIKRO
Pasal 3

Kriteria Usaha Mikro adalah usaha mikro yang aktivitas usahanya berkeliling (mobile), usaha rumahan selama tidak merubah sebagian besar tempat tinggal menjadi tempat usaha serta kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
BAB IV - PENDELEGASIAN KEWENANGAN IUM
Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan sebagian kewenangaan di bidang pelayanan perizinan Usaha Mikro Camat;
- (2) Penyerahan tugas, hak dan kewajiban beserta pertanggungjawaban perizinan dan hak perizinan termasuk penandatanganannya oleh Camat;
- (3) Bidang pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan Usaha Mikro dan Kecil;
BAB V - RUANG LINGKUP PELAYANAN
Pasal 5

Ruang lingkup pelayanan pada izin Usaha Mikro ini diberikan hanya kepada Pelaku Usaha Mikro.
BAB VI - KETENTUAN IZIN USAHA MIKRO
Pasal 6

- (1) Camat memberikan IUM dalam bentuk naskah satu lembar;
- (2) Pemberian IUM diberikan kepada pelaku usaha mikro;
- (3) Pemberian IUM kepada usaha mikro tidak dikenakan biaya baik retribusi maupun biaya lainnya (gratis), apabila Petugas/Aparatur Pemerintah memungut biaya akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) IUM diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan dinyatakan lengkap dan benar;
- (5) Camat dapat melakukan pencabutan IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melanggar ketentuan perundang-undang yang berlaku;
- (6) Permohonan IUM paling sedikit melampirkan berkas:
7. a.Pengantar dari Lurah / Kepala Kampung terkait lokasi usaha;
8. b.Kartu Tanda Penduduk / Identitas lainnya;
- c. Kartu Keluarga;
10. d.Pas Photo berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
- e. Formulir yang memuat tentang:
1. Nama;
2. Nomor KTP;
3. Nomor Telepon;
4. Alamat Domisili;
5. Kegiatan Usaha;
6. Sarana Usaha yang digunakan;
7. Jumlah Modal Usaha (Format terlampir)
- (7) Format permohonan IUM sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (8) Format IUM sebagaimana tercantum dalam lampiran
21. Peraturan Bupati ini mencakup hal-hal sebagai berikut:
22. a.Kop Kecamatan;
23. b.Nama Izin;
- c. Nomor Izin Usaha;
25. d.Dasar Hukum;
- e. Data Pemohon yang terdiri dari atas: nama, nomor KTP, nama usaha, alamat, nomor telepon, NPWP, jenis usaha; dan
- f. Tanda tangan camat (contoh naskah terlampir).
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

- (1) Bupati melalui SKPD teknis terkait melakukan pembinaan dan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUM di bawah koordinator Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun;
- (3) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUM kepada Bupati melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Dinas DPMPTSP setiap bulannya;
- (4) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta DPMPTSP menyusun laporan Bupati mengenai hasil pemberian IUM yang akan disampaikan kepada Gubernur Lampung.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat pelimpahan kewenangan dibebankan pada DPA-SKPD masing-masing kecamatan.
Diundangkan di Menggala pada tanggal 3 ApKl 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG,
SOBRI
BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017 NOMOR:
SALINAN SESUAl DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIANHUKUMDAN PERUNDANG UNDANGAN,
SAUT SINURAT. SH PEMBINA TK IIIV.B NIP. INH110 1M403 1 007
BAB IX - KETENTUAN LAIN
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang.
BAB IX - KETENTUAN LAIN
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati Tulang Bawang ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kepada Camai di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang dicabut dan dinyalakan lidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar scliap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Tulang Bawang.
Ditetapkan di
Menggala
pada tanggal
3 2017
BUPATI TULANG BAWANG, ttd
HANAN A. ROZAK
LAMPl RAN I : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR
:
3-3-
,TAHUN 2017
TANGGAL :
3
2017
KepadaYth.
Camat
Di -
PERMOHONAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)
Dengan Hormat,
Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha :
- I. IDENTITAS PEMILIK/PENGURUS/ PENANGGUNG JAWAB (Diisi olehPemilik/Pengurus/Penanggung
- Jawab dengan huruf cetak dan jelas)
1. Nama Lengkap Pemilik
:
.
2. Alamat Tempat Tinggal
3. Nomor telepon/Fax/Hp *)
4. Nomor KTP / SIM •)
:
II. IDENTITAS PERUSAHAAN / USAHA
1. Nama Usaha
:
2. Jenis Usaha
-
.
3. Modal Usaha
-
4. Nomor telepon/Fax/Hp *)
5. NPWP
;
5. Alamat Usaha :
...
7. RT. I RW.
- ; .
8. Kelurahan / Desa
:
9. Kabupaten
- Tulang Bawang, Propinsi Lampung,
KodePos :
IV KELENGKAPAN PERSYARATAN (Ditandai oleh petugas)
1. Surat Pengantar dari Lurah / Kepala Kampung terkait lokasi usaha
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk / Idenritas lainnya
3. Foto copy Kartu Keluarga
4. Pas Photo berwama terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar
5
V. PERNYATAAN
Demikianlah permohonan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila usaha saya melanggar ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku. saya nyatakan bersedia untuk dicabut perizinan usaha yang saya miliki.
Tulang Bawang,
2017
Pcmohon,
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIANHUK'JM DAN PERUNDANG -UNDANGAN,
BUPATI TULANG BAWANG
SAUT SINURAT. SH PEMBINA TK V IV B NIP. 19690110 199403 1 007
HANAN A. ROZAK
TEMBUSAN ;
Bupati Tulang Bawang.
c/q. 1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tcrpadu Satu Pintu.
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
BUPATI TULANG BAWANG,
SAUT SINURAT. SH PEMBINA TK 11 IV B NIP. 19690110 199403 1 007
HANAN A. ROZAK
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR ; 2.2- \_
TAHUN 2017
TANGGAL :
3 ^rp&lt;~iA
2017
Nomor :
IZIN USAHA MIKRO (IUM)
MEMBACA
Surat Permohonan Sdr tanggal permohon untuk memperoleh Izin Usaha Mikro (IUM) .
hal
MENGINGAT
1. 23 TahUn 2014 lenlan® PemerintahanDaera Undang- Undang
2. usaha M kr H 98 2014 tenta^ Pe™ina" ^tuk usaha Mikro dan Kecil ; Peraturan Presiden
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tenlang Pedoman Pembenan Izin Usaha Mikro dan Kecil.
4. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kepada Camat di Kabupaten i uiangnawang. 1
KepadaSdr.
Nomor KTP
A 1 a m a t
Jenis Usaha
Alamat Usaha
No. Telp
N P W P
MEMBERI IZIN USAHA MIKRO (IUM)
- 1.
- «gal. yang diwajibkan untuk sesualu menimbulkan pencemaran lingkungan\_
2. PemWk selamanya harus dalam keadaan bersih. usaha
3. d'Sediak'" &lt;* bahaya kebakaran.
5. menKgunakan mesin hendaknya senantiasa menjaga agar tidak sekiSny^ enangan "^^at dan dapat menimbulkan keresahan masyarakat
4. kepent^ barang dengan maksud ^enaikkan harga untuk pentingan pnbadi sehingga dapat menyusahkan masyarakat
6. milik Pemerintah KabupatenTulang Bawang Pemcgang Izin menyewa
7. Izin Usaha Mikro ini harus diletakkan ditempat yang terang dan berkaca sehingga mudah erhhat btla sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang benyJb
J
9. dan Sak Skü1^ tCmpal' maka 'zin Usaha Mikr° ini
8. Izm Usaha Mtkro tidak dapat dipindah tangankan kepada orangS
10. ^dicabt^dTn^^ atóS 'idak dipatUhi' maka l2in Usaha Mikro Perundang'ndangan^gS dkUntUt Perat-an
Dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut :
CAMAT
KABUPATEN TULANG BAWANG,
NIP