Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN AHLI
Berlaku: 13 Desember 2010
N/A
Preamble

Menimbang a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; BPK dapat memberikan Keterangan Ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negaraldaerah;
- b bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli; pada
Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
MEMUTUSKAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG TATA
Menetapkan PERATURAN CARA PEMBERIAN KETERANGAN AHLI.
BAB
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
- 1 Badan Pemeriksa Keuangan; yang selanjutnya disingkat BPK; adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2 Ahli adalah orang yang ditunjuk oleh BPK karena kompetensinya untuk memberikan keterangan mengenai kerugian negaraldaerah yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atau Laporan Hasil Penghitungan Kerugian NegaralDaerah; dalam proses peradilan.
- 3 Proses peradilan adalah proses pemeriksaan atas suatu perkara pidana yang meliputi proses penyidikan dan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 4 Pemohon adalah instansi berwenang, yaitu Kepolisian; Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi; dan Badan Peradilan/Peradilan lain (Arbitrase) di dalamlluar negeri yang mengajukan permintaan pemberian Keterangan Ahli kepada BPK.
- 5 Unit Kerja Bidang Hukum adalah Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara pada Kantor BPK Pusat atau unit kerja yang membidangi Hukum pada Perwakilan BPK.
- 6 Auditorat Keuangan Negara; yang selanjutnya disingkat AKN, adalah unit kerja Eselon pelaksana tugas pemeriksaan pada Pelaksana BPK yang Laporan Hasil Pemeriksaannya memerlukan Keterangan Ahli dalam proses peradilan.
- 7 Perwakilan BPK adalah Pelaksana BPK yang membantu pelaksanaan tugas dan wewenang BPK di daerah; yang Laporan Hasil Pemeriksaannya memerlukan Keterangan Ahli dalam proses peradilan.
- 8 Auditor Utama Keuangan Negara; yang selanjutnya disingkat Tortama; adalah pejabat yang memimpin Auditorat Utama Keuangan Negara.
- 9 Kepala Perwakilan BPK adalah pejabat yang memimpin Perwakilan BPK.
- 10 Pelaksana BPK adalah pejabat dan unit kerja di lingkungan BPK yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan wewenang BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan; unit pelaksana tugas penunjang, Perwakilan BPK, Pemeriksa; dan pejabat lain yang ditetapkan oleh dengan kebutuhan.
N/A
Pasal 2

- (1) BPK dapat memberikan Keterangan Ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negaraldaerah.
- (2) BPK dapat menugaskan Anggota BPK, Pejabat Pelaksana BPK, Pemeriksa atau Tenaga Ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK untuk memberikan Keterangan Ahli.
N/A
Pasal 3

- Keterangan Ahli diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
- (2) Dalam hal permintaan Keterangan Ahli tidak didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Keterangan Ahli dapat diberikan setelah BPK melakukan penilaian dan perhitungan kerugian negaraldaerah:
- (3) Penilaian dan penghitungan kerugian negaraldaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempergunakan dataldokumen yang diperoleh dari Pemohon berdasarkan permintaan BPK
BAB III - PERMINTAAN KETERANGAN AHLI
Pasal 4

Pemohon mengajukan permintaan Keterangan Ahli secara tertulis kepada Ketua BPK atau Kepala Perwakilan BPK
BAB III - PERMINTAAN KETERANGAN AHLI
Pasal 5

- Ketua BPK meneruskan permintaan Keterangan Ahli kepada Anggota BPK terkait.
- (2) Anggota BPK meminta Tortama terkait untuk mengkaji dan memberikan pendapat mengenai jawaban permintaan Pemohon.
- (3) Jika permintaan Keterangan Ahli didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Tortama dapat meminta Pemohon untuk melakukan pemaparan perkara sebagai dasar pemberian jawaban permintaan Pemohon.
- (4) Jika permintaan Keterangan Ahli didasarkan kepada penilaian dan perhitungan kerugian negaraldaerah, Tortama dapat meminta Pemohon untuk melakukan pemaparan kasus sebagai dasar pemberian jawaban permintaan Pemohon\_
- (5) Pemberian Keterangan Ahli yang dilakukan berdasarkan penilaian dan perhitungan kerugian negaraldaerah sebagaimana dilakukan dengan mempergunakan dataldokumen yang diperoleh dari Pemohon.
- (6) Dalam hal Tortama terkait berpendapat bahwa permintaan Keterangan Ahli dari Pemohon dapat dipenuhi; pendapat disampaikan kepada Anggota BPK terkait untuk dimintakan persetujuan disertai usulan nama dan jabatan orang yang akan ditunjuk sebagai Ahli.
BAB III - PERMINTAAN KETERANGAN AHLI
Pasal 6

- (1) Kepala Perwakilan BPK meneruskan permintaan Keterangan Ahli secara berjenjang kepada Kepala Sub Auditorat terkait.
- (2) Kepala Perwakilan BPK meminta Kepala Sub Auditorat terkait untuk mengkaji dan memberikan pendapat mengenai jawaban permintaan Pemohon.
- (3) Jika Keterangan Ahli didasarkan kepada Laporan Hasil Pemeriksaan, maka Kepala Perwakilan BPK dapat meminta Pemohon untuk melakukan pemaparan perkara sebagai dasar pemberian jawaban permintaan Pemohon.
- (4) Jika Keterangan Ahli didasarkan kepada penilaian dan penghitungan kerugian negaraldaerah; maka Kepala Perwakilan BPK dapat meminta Pemohon untuk melakukan pemaparan kasus sebagai dasar pemberian jawaban permintaan Pemohon.
- 5) Pemberian Keterangan Ahli yang dilakukan berdasarkan penilaian dan penghitungan kerugian negaraldaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempergunakan dataldokumen yang diperoleh dari Pemohon.
- (6) Dalam hal Kepala Sub Auditorat terkait berpendapat bahwa permintaan Keterangan Ahli dari pemohon dapat dipenuhi; pendapat disampaikan kepada Kepala Perwakilan BPK untuk dimintakan persetujuan disertai usulan nama dan jabatan orang yang akan ditunjuk sebagai Ahli.
7. Pendapat; persetujuan serta usulan nama yang akan ditunjuk sebagai Ahli dilaporkan secara berjenjang kepada Anggota BPK terkait melalui Tortama terkait.
BAB III - PERMINTAAN KETERANGAN AHLI
Pasal 7

Dalam hal Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK tidak dapat memberikan pendapat mengenai permohonan Keterangan Ahli kepada Pemohon; Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK dapat menyampaikan hal tersebut secara berjenjang kepada Anggota BPK untuk memberikan pendapat.
BAB III - PERMINTAAN KETERANGAN AHLI
Pasal 8

AKN dan Perwakilan BPK dapat berkoordinasi dengan unit kerja bidang hukum untuk memberikan pendapat mengenai jawaban permintaan Keterangan Ahli.
BAB III - PERMINTAAN KETERANGAN AHLI
Pasal 9

- BPK memberikan jawaban permintaan pemberian Keterangan Ahli kepada Pemohon 10 (sepuluh) hari kerja sejak permintaan Keterangan Ahliditerima dari Pemohon.
- (2) Dalam hal permintaan Keterangan Ahli dipenuhi; Tortama terkait atau Kepala Perwakilan
BPK menyampaikan jawaban kepada Pemohon disertai nama Ahli.
- (3) Dalam hal permintaan Keterangan Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK menyampaikan jawaban kepada Pemohon disertai alasan.
BAB IV - PENUNJUKAN DAN PENUGASAN AHLI
Pasal 10

- Penunjukan Anggota BPK sebagai Ahli berdasarkan Surat Tugas Ketua BPK.
- (2) Dalam hal Anggota BPK tidak dapat memberikan Keterangan Ahli, Anggota BPK dapat menunjuk dan menugaskan Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK sebagai Ahli.
- (3) Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK dapat menunjuk dan menugaskan Pejabat Pelaksana BPK danlatau Pemeriksa danlatau Tenaga Ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK sebagai Ahli.
- 4) Penugasan Ahli yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Anggota BPK terkait atau Kepala Perwakilan BPK
BAB IV - PENUNJUKAN DAN PENUGASAN AHLI
Pasal 11

Penunjukan dan penugasan yang memiliki pemahaman mengenai
- a. pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
2. b Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terkait kerugian negaraldaerah yang akan dimintakan Keterangan Ahli.
BAB V - PEMBERIAN KETERANGAN AHLI
Pasal 12

- 1) AKN terkait atau Perwakilan BPK dan Ahli mempersiapkan materi dan teknis pemberian Keterangan Ahli.
- (2) AKN terkait atau Perwakilan BPK dan Ahli dapat mengkoordinasikan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan unit kerja bidang hukum.
BAB V - PEMBERIAN KETERANGAN AHLI
Pasal 13

AKN atau Perwakilan BPK, Ahli, dan unit kerja bidang hukum dapat berkoordinasi dengan Pemohon sebelum pemberian Keterangan Ahli.
BAB V - PEMBERIAN KETERANGAN AHLI
Pasal 14

- Ahli memberikan keterangan setelah menerima surat panggilan dari Pemohon berdasarkan jawaban BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Laporan Hasil Pemeriksaan atau Hasil Perhitungan Kerugian NegaralDaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
- (2) Ahli wajib memenuhi panggilan Pemohon untuk memberikan Keterangan Ahli.
- (3) Apabila Ahli tidak dapat memenuhi panggilan Pemohonan dikarenakan alasan yang patutlsah, Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK memberitahukan ketidakhadiran Ahli dimaksud secara tertulis kepada Pemohon.
- (4) Kelanjutan pemberian Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud ayat (3) dikoordinasikan oleh unit kerja bidang hukum dengan Pemohon. pada
BAB V - PEMBERIAN KETERANGAN AHLI
Pasal 15

Untuk keperluan pembuktian kebenaran identitas diri Ahli yang akan memberikan keterangan; Ahli mempersiapkan dan menunjukan Surat Panggilan, Identitas Diri.
Bagian Kedua
Pelaksanaan
BAB V - PEMBERIAN KETERANGAN AHLI
Pasal 16

Dalam memberikan keterangan; seorang Ahli harus
- a bersikap obyektif;
- b mematuhi seluruh tata tertib yang berlaku dalam proses peradilan; dan
- memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan keahliannya.
BAB V - PEMBERIAN KETERANGAN AHLI
Pasal 17

Ahli dapat menolak memberikan keterangan apabila
- a pertanyaan yang diajukan diluar keahlian atau kompetensi;
- b terdapat pertanyaan yang menjerat danlatau pertanyaan dengan jawaban pilihan;
- C pertanyaan yang diajukan di luar pokok perkara yang ditangani; danlatau
- d atas peristiwa tindak pidana yang dialami; dilihat; dan didengar sendiri danlatau dari orang lain.
Bagian Ketiga
Pelaporan
BAB V - PEMBERIAN KETERANGAN AHLI
Pasal 18

- (1) Tortama terkait melaporkan pelaksanaan pemberian Keterangan Ahli kepada Anggota BPK terkait.
- (2) Kepala Perwakilan melaporkan pelaksanaan pemberian Keterangan Ahli kepada Tortama dan Anggota BPK terkait.
- (3) Ahli wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan pemberian Keterangan Ahli kepada pemberi tugas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan pemberian Keterangan dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 19

Semua yang diperlukan dalam pemberian Keterangan Ahli oleh BPK dibiayai dengan Anggaran BPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. biaya
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20

- 1) Dalam pemberian keterangan; Ahli dapat memperoleh:
- a. penjelasan mengenai penunjukanlpenugasan sebagai Ahli dari pejabat yang berwenang; danlatau
3. b bantuan hukum berupa pendampingan hukum dan fasilitas perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum diatur dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan.
Pada tanggal 13 Desembe2010
REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan:
Agar setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di
Jakarta
Pada tanggal
13 Desember 2010
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,
134
LAMPIRAN
PERATURAN BPK-RI
NOMOR
3 TAHUN 2010
IANGGAL
3DESEMBER 2010
LAPORAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI
'Tempat, Tanggal, bulan dan tahun)
- DASAR PEMBERIAN KETERANGAN AHLI (Surat Tugasllnstruksi Dinas penunjukan Ahli)
- II IDENTITAS AHLI
(diisi identitas Ahli)
- A NAMA
- B. NIP
- C. JABATAN :
- D UNIT KERJA
PELAKSANAAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI
(Diisi hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Keterangan Ahli)
- A HARIITANGGAL
- B. TEMPAT
- PENDAMPING
IV. KASUS YANG DIBERIKAN KETERANGAN
(Diisi Pokok Kasus yang diberikan Keterangan Ahli sesuai judul Hasil Pemeriksaan)
- V URAIAN SINGKAT KASUS
- A. KASUS POSISI
(Diisi Posisi Kasus singkat sesuai Hasil Pemeriksaan)
- B. INDIKASI JUMLAH KERUGIAN NEGARAIDAERAH
(Diisi indikasi kerugian negara sesuai Hasil Pemerksaan)
- C PENANGGUNGJAWAB KERUGIAN NEGARADAERAH
(Diisi penanggung jawab kerugian negara sesuai Hasil Pemeriksaan)
- D METODE PENGHITUNGAN KERUGIANI NEGARAIDAERAH
(Diisi metode penghitungan kerugian negara sesuai Hasil Pemeriksaan)
- VI. HAL-HAL YANG AKAN DIBERIKAN KETERANGAN AHLI
(Diisi hal-hal yang telah dipersiapkan untuk Keterangan Ahli)
- VII. KETERANGAN SINGKAT YANG DIBERIKAN DALAM PROSES PERADILAN
- A PERMASALAHAN YANG DIUNGKAP DALAM PROSES PERADILAN
- B. POKOK-POKOK KETERANGAN YANG DIBERIKAN DALAM PROSES PERADILAN
- TANGGAPAN DARI INSTANSI PENEGAK HUKUM ATAU PIHAK LAIN
VIII. KENDALAIHAMBATAN DALAM PEMBERIAN KETERANGAN AHLI
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PEMBERI KETERANGAN AHLI,
(NAMA)
NIP\_
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,