PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 2 Tahun 2017
Tentang PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
Berlaku: 18 Mei 2017
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yang merupakan hak mutlak, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan kebijakan terkait program pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
2. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
3. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
19. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008, Nomor PER.27/MEN/XII/2008 dan Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di tempat Kerja;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 175);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 750);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan, serta Produsen dan Distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk Bayi Lainnya yang dapat Menghambat Keberhasilan Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 541);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perbaikan Gizi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2011 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 7/E);
3
32. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor Tahun 2015 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 3 Seri D);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG dan BUPATI MALANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang disebut dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Bupati adalah Bupati Malang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
6. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
7. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
8. Seribu hari pertama kehidupan adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 (dua) tahun.
9. Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
12. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah Bayi setelah dipotong tali pusarnya segera diletakkan tengkurap di dada ibunya untuk dapat menyusu sendiri tanpa bantuan paling singkat 1 (satu) jam.
13. Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI yang selanjutnya disebut dengan Ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui Bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.
14. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup dan terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
15. Pengurus Tempat Kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
16. Tempat Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.
17. Penyelenggara Tempat Sarana Umum adalah penanggung jawab tempat sarana umum.
18. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
19. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemberian pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif dengan melibatkan peran keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk:
- a. menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampai anak berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makanan bergizi yang sesuai dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- b. meningkatkan hubungan kasih sayang antara ibu dan anak;
- c. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya;
- d. meningkatkan peran dan dukungan keluarg a, masyarakat, dan Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif; dan
- e. meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.
BAB III - DUKUNGAN PROGRAM ASI EKSKLUSIF
Pasal 4

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam program pemberian ASI Eksklusif yang meliputi:
- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif di Daerah;
- c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui;
- d. menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan melakukan pembinaan di fasilitas umum dan sarana umum lainnya;
- e. membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat;
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan Daerah;
- g. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif.
BAB IV - AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
Pasal 5

- (1) Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi yang dilahirkannya sampai usia 6 (enam) bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampai anak berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makanan bergizi yang sesuai.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal terdapat:
- a. indikasi medis:
- b. ibu tidak ada; atau
- c. ibu terpisah dari Bayi.
BAB IV - AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
Pasal 6

- (1) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan oleh dokter.
- (2) Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- (3) Dalam hal tidak terdapat dokter, penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat setelah konsultasi dengan dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
Pasal 7

- (1) Setiap ibu yang melahirkan Bayi harus menolak pemberian Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya.
- (2) Dalam hal ibu yang melahirkan Bayi meninggal dunia atau oleh sebab lain tidak ada sehingga tidak dapat melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan dapat dilakukan oleh keluarga.
Bagian Kedua
Inisiasi Menyusu Dini
BAB IV - AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
Pasal 8

- (1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusu dini terhadap Bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
- (2) Inisiasi menyusu dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan Bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit Bayi melekat pada kulit ibu.
BAB IV - AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
Pasal 9

- (1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menempatkan ibu dan Bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
- (2) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi.
Bagian Ketiga Indikasi Medis
BAB IV - AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
Pasal 10

- (1) Pemberian susu formula Bayi berdasarkan Indikasi Medis dilakukan dalam hal:
- a. bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formula khusus;
- b. bayi yang membutuhkan makanan lain selain ASI dengan jangka waktu terbatas;
- c. kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena harus mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar pelayanan medis
- d. kondisi ibu dengan hasil laborat HbsAg (+) , dalam hal Bayi belum diberikan vaksinasi hepatitis yang pasif dan aktif dalam 12 (dua belas) jam; dan
- e. keadaan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh dokter.
- (3) Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur pelayanan.
- (4) Dalam hal di wilayah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan adanya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemberian susu formula dan produk Bayi lainnya atas indikasi medis yang dilakukan oleh bidan dan perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diutamakan untuk penyelamatan nyawa.
BAB IV - AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
Pasal 11

- (1) Indikasi Medis pada bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, merupakan kelainan metabolisme bawaan.
- (2) Kelainan metabolisme bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bayi dengan galaktosemia klasik memerlukan formula khusus bebas galaktosa ;
- b. bayi dengan penyakit kemih beraroma sirup maple , memerlukan formula khusus bebas leusin isoleusin , dan valin ;
- c. bayi dengan fenilketonuria , memerlukan formula khusus bebas fenilalanin ; dan/atau
- d. kelainan metabolisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Bayi dengan fenilketonuria sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf c masih dapat diberikan ASI dengan perhitungan dan pengawasan dokter spesial anak yang kompeten.
BAB IV - AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
Pasal 12

Indikasi Medis pada Bayi dengan kebutuhan makanan selain ASI dengan jangka waktu terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dengan kriteria antara lain:
- a. bayi lahir dengan berat badan kurang dari 1500 (seribu lima ratus) gram atau Bayi lahir dengan berat badan sangat rendah;
- b. bayi lahir kurang dari 32 (tiga puluh dua) minggu dari usia kehamilan yang sangat prematur; dan/atau
- c. bayi baru lahir yang beresiko hipoglikemia berdasarkan gangguan adaptasi metabolisme atau peningkatan kebutuhan glukosa seperti pada Bayi prematur, kecil untuk umur kehamilan atau yang mengalami stres iskemik/intrapartum hipoksia yang signifikan, bayi yang sakit dan Bayi yang memiliki ibu yang mengidap diabetes, jika gula darahnya gagal merespon pemberian ASI baik secara langsung maupun tidak langsung.
BAB IV - AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
Pasal 13

Kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena harus mendapatkan pengobatan sesuai standar pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terbagi atas:
- a. ibu yang dibenarkan menghentikan menyusui secara permanen; atau
- b. ibu yang dibenarkan menghentikan menyusui sementara waktu.
BAB IV - AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
Pasal 14

- (1) Kondisi medis ibu yang dapat dibenarkan menghentikan menyususi secara permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a jika ibu terinfeksi Human immunodeficiency Virus (HIV).
- (2) Ibu dengan infeksi Human immunodeficiency Virus (HIV) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan informasi tentang kemungkinan menggunakan susu formula bayi.
- (3) Penggunaan susu formula bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat AFASS, meliputi dapat diterima (acceptable) , layak (feasible) , terjangkau (affordable) , berkelanjutan (sustainable) dan aman (safe) .
- (4) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika bayi diketahui terinfeksi Human immunodeficiency Virus (HIV) atau ibu dan Bayi telah mendapatkan sesuai standar dan secara teknologi ASI dinyatakan aman untuk kepentingan Bayi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
Pasal 15

Kondisi medis ibu yang dibenarkan menghentikan menyusui sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
- a. ibu yang menderita penyakit parah yang menghalangi seorang ibu merawat bayinya, seperti demam tinggi hingga tidak sadarkan diri;
- b. ibu yang menderita virus herpes simplex tipe 1 (hsv-1 dan hsv-2) di payudara; dan
- c. ibu dalam pengobatan:
- 1) menggunakan obat psikoterapi jenis penenang, obat anti epilepsy dan opioid ;
- 2) Radioaktif iodine 131;
- 3) penggunaan yodium atau yodofor topical ; dan/atau
- 4) Sitotoksik kemoterapi .
Bagian Kedua Ibu Tidak Ada atau Terpisah dari Bayinya
BAB IV - AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
Pasal 16

Pemberian Susu formula dan Produk Bayi Lainnya pada keadaan ibu tidak ada atau terpisah dari bayi, meliputi:
- a. Ibu meninggal dunia, sakit berat, sedang menderita gangguan jiwa berat;
- b. Ibu tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
- c. Ibu terpisah dari bayi karena adanya bencana atau kondisi lainnya dimana ibu terpisah dengan bayinya sehingga ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau anak tidak memperoleh haknya.
BAB V - INFORMASI DAN EDUKASI
Pasal 17

- (1) Untuk mencapai pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif secara optimal, Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau anggota Keluarga dari Bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.
- (2) Informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
- a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI;
- b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
- c. akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI;
- d. kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI;
- e. ASI eksklusif diberikan pada bayi sejak lahir sampai usia 6 (enam) bulan; dan
- f. pemberian ASI dilanjutkan sampai usia 2 (dua) tahun dengan pemberian makan pendamping ASI yang sesuai.
- (3) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.
- (4) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga terlatih.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai informasi dan edukasi ASI Eksklusif diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB V - INFORMASI DAN EDUKASI
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan program ASI Eksklusif berupa 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui, sebagai berikut:
- a. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan;
- b. melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut;
- c. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui;
- d. membantu ibu untuk melakukan IMD;
- e. membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya;
- f. memberikan ASI saja kepada bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis;
- g. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam;
- h. menganjurkan menyusui sesuai permintaan Bayi;
- i. tidak memberi dot kepada bayi; dan
- j. mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - PENGGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA
Pasal 19

- (1) Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Bayi dapat diberikan Susu Formula Bayi.
- (2) Dalam memberikan Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Kesehatan harus memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi kepada ibu dan/atau Keluarga yang memerlukan Susu Formula Bayi.
BAB VI - PENGGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA
Pasal 20

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
BAB VI - PENGGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA
Pasal 21

- (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kepada ibu Bayi dan/atau keluarganya, kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Dalam hal terjadi bencana atau darurat, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat menerima bantuan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya.
BAB VI - PENGGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA
Pasal 22

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan dan termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima hanya untuk tujuan membiayai kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.
- (3) Pemberian bantuan untuk biaya pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a. secara terbuka;
- b. tidak bersifat mengikat;
- c. hanya melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, dan/atau organisasi profesi di bidang kesehatan; dan
- d. tidak menampilkan logo dan nama produk Susu Formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya pada saat dan selama kegiatan berlangsung yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (4) Tenaga Kesehatan, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada Bupati bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara dan Prosedur penyampaian pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - PENGGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA
Pasal 23

Dalam hal Pemerintah Daerah menerima bantuan biaya pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis maka penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM
Pasal 24

- (1) Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus mendukung program ASI Eksklusif.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI;
- b. pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja;
- c. pembuatan peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan
- d. penyediaan Tenaga Terlatih Pemberian ASI.
- (3) Ketentuan mengenai dukungan program ASI Eksklusif di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.
- (4) Selain dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Tempat Sarana Umum berupa Fasilitas Pelayanan Kesehatan, harus membuat kebijakan yang berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui.
Bagian Kedua Fasilitas Khusus ASI Eksklusif
BAB VII - TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM
Pasal 25

- (1) Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan.
- (2) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. perusahaan; dan
- b. perkantoran milik Pemerintah Daerah, dan swasta.
5. Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat
- (3) (1) terdiri atas:
- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. hotel dan penginapan;
- c. tempat rekreasi;
- d. terminal angkutan darat;
- e. stasiun kereta api;
- f. bandar udara;
- g. pelabuhan laut;
- h. pusat-pusat perbelanjaan;
- i. gedung olahraga;
- j. lokasi penampungan pengungsi; dan
- k. tempat sarana umum lainnya.
BAB VII - TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM
Pasal 26

Penyelenggara tempat sarana umum berupa Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
BAB VII - TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM
Pasal 27

- (1) Setiap Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam ruangan dan/atau di luar ruangan untuk menyusui dan/atau memerah ASI pada waktu kerja di tempat kerja.
- (2) Pemberian kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam dan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan ruang ASI sesuai standar.
- (3) Dalam menyediakan Ruang ASI, Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan unsurunsur:
- a. perencanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. ketenagaan; dan
- d. pendanaan.
Bagian Ketiga Perencanaan dan Sarana Prasarana
BAB VII - TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM
Pasal 28

- (1) Dalam menyediakan Ruang ASI, Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus melakukan Perencanaan
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kebutuhan jumlah Ruang ASI yang harus disediakan, meliputi:
- a. jumlah pekerja/buruh perempuan hamil dan menyusui;
- b. luas area kerja;
- c. waktu/pengaturan jam kerja;
- d. potensi bahaya di tempat kerja; dan
- e. sarana dan prasarana.
BAB VII - TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM
Pasal 29

- (1) Ruang ASI diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum.
- (2) Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan.
- (3) Setiap Tempat Kerja dan Tempat Sarana Tempat Umum harus menyediakan sarana dan prasarana Ruang ASI sesuai dengan standar minimal dan sesuai kebutuhan.
- (4) Persyaratan kesehatan Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
- a. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m2 dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja/buruh perempuan yang sedang menyusui;
- b. ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
- c. lantai keramik/semen/karpet;
- d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
- e. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
- f. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
- g. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
- h. kelembaban berkisar antara 30-50%, maksimum 60%; dan
- i. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.
BAB VII - TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM
Pasal 30

- (1) Peralatan Ruang ASI di Tempat Kerja sekurangkurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar.
- (2) Peralatan menyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
- a. lemari pendingin ( refrigerator ) untuk menyimpan ASI;
- b. gel pendingin ( ice pack );
- c. tas untuk membawa ASI perahan (cooler bag ); dan
- d. sterilizer botol ASI.
- (3) Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
- a. meja tulis;
- b. kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI;
- c. konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minum ASI, spuit 5 cc, spuit 10 cc, dan spuit 20 cc;
- d. media Komunikasi Informasi Edukasi tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, foto, leaflet , booklet , dan buku konseling menyusui;
- e. lemari penyimpan alat;
- f. dispenser dingin dan panas;
- g. alat cuci botol;
- h. tempat sampah dan penutup;
- i. penyejuk ruangan (AC/Kipas angin);
- j. nursing apron /kain pembatas/pakai krey untuk memerah ASI;
- k. waslap untuk kompres payudara;
- l. tisu/lap tangan; dan
- m. bantal untuk menopang saat menyusui.
BAB VII - TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM
Pasal 31

- (1) Penyediaan Ruang ASI di Tempat Sarana Umum harus sesuai standar untuk Ruang ASI.
- (2) Standar untuk Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. kursi dan meja;
- b. wastafel; dan
- c. sabun cuci tangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyediaan Ruang ASI dan standar Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM
Pasal 32

- (1) Setiap Ruang ASI harus memiliki penanggung jawab yang dapat merangkap sebagai konselor menyusui.
- (2) Penanggung jawab Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum.
BAB VIII - PENDANAAN
Pasal 33

- (1) Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum menyediakan dana untuk mendukung peningkatan pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Tempat Kerja, Tempat Sarana Umum dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan untuk pengelolaan ruang ASI di Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang bersumber dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya.
BAB VIII - PENDANAAN
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk mendukung peningkatan pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan untuk pengelolaan ruang ASI di Tempat Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang bersumber dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya.
BAB IX - DUKUNGAN MASYARAKAT
Pasal 35

- (1) Masyarakat harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif;
- b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif; dan/atau
- d. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
- a. meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan satuan pendidikan kesehatan dalam mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif;
- b. meningkatkan peran dan dukungan Keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan
- c. meningkatkan peran dan dukungan pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. advokasi dan sosialisasi peningkatan pemberian ASI Eksklusif;
- b. pelatihan dan peningkatan kualitas Tenaga Kesehatan dan tenaga terlatih; dan/atau
- c. monitoring dan evaluasi.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan masyarakat.
BAB XI - KETENTUAN SANKSI
Pasal 37

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 25 dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pencabutan izin.
- (2) Setiap Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggaraan satuan Pendidikan, pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis.
- (3) Mekanisme sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pemilik dan Pengelola Tempat Kerja dan/atau penyelenggara tempat sarana umum, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.
Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 18 Mei 2017
BUPATI MALANG, ttd.
H. RENDRA KRISNA
Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 18 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,
ttd.
ABDUL MALIK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI D
26
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara, khususnya generasi penerus bangsa untuk mendapatkan ASI. Bahwa Air Susu Ibu merupakan makanan sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, maka untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian ASI Eksklusif yang merupakan hak mutlak bayi perlu adanya dukungan bagi ibu, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan ASI kepada Bayi.
Pengaturan pemberian ASI dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemberian pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif dengan melibatkan peran keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah. Pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk:
- a. menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
- c. meningkatkan peran dan dukungan Keluarga , masyarakat, dan Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif.
Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan kebijakan terkait program pemberian ASI Eksklusif untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif. Bahwa untuk membina, mengawasi, serta mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat, maka diperlukan Peraturan Daerah tentang Pemberian ASI Eksklusif.
PENJELASAN
Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. huruf c memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dan pelatihan pemberian makan pada Bayi dan anak terhadap tenaga kesehatan, kader kesehatan dan ibu hamil. huruf d konseling menyusui dengan standar WHO 40 jam. huruf e Cukup jelas. huruf f Cukup jelas. huruf g Cukup jelas. huruf h Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Ayat (4) Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'ibu' dalam ketentuan ini adalah ibu yang dapat memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 8

Ayat (1)

Inisiasi Menyusu Dini dilakukan dalam keadaan ibu dan Bayi stabil dan tidak membutuhkan tindakan medis selama paling singkat 1 (satu) jam. Lama waktu inisiasi menyusu dini paling singkat selama 1 (satu) jam dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Bayi agar dapat mencari puting susu ibu dan menyusu sendiri. Dalam hal selama paling singkat 1 (satu) jam setelah melahirkan, Bayi masih belum mau menyusu maka kegiatan inisiasi menyusu dini harus tetap diupayakan oleh ibu, Tenaga Kesehatan, dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan.Ayat (2)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan '1 (satu) ruangan atau rawat gabung' adalah ruang rawat inap dalam 1 (satu) ruangan dimana Bayi berada dalam jangkauan ibu selama 24 (dua puluh empat) jam. Indikasi medis didasarkan pada kondisi medis Bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukan rawat gabung.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cDalam ketentuan ini yang dimaksud dengan 'pemberian makanan botol secara parsial' adalah makanan/minuman selain ASI yang diberikan kepada Bayi dengan menggunakan botol.Huruf dDalam ketentuan ini yang dimaksud dengan 'kesulitan untuk mengubah keputusan' adalah kondisi dimana ibu sudah memutuskan untuk tidak memberikan ASI, maka sulit untuk kembali lagi memberikan ASI.Ayat (3)Pendampingan dilakukan melalui pemberian dukungan moril, bimbingan, bantuan, dan pengawasan ibu dan bayi selama kegiatan inisiasi menyusu dini dan/atau selama awal menyusui.Ayat (4)Yang dimaksud d engan 'tenaga terlatih' adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan mengenai pemberian ASI melalui pelatihan, antara lain konselor menyusui.Ayat (5) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)Pemberian peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi atau produk susu bayi lainnya hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan. Dengan demikian, tenaga non kesehatan tidak dapat melakukan pemberian peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi atau produk susu bayi lainnya. Dalam hal ibu dari Bayi yang memerlukan Susu Formula Bayi atau produk susu bayi lainnya tersebut telah meninggal dunia, sakit berat, sedang menderita gangguan jiwa berat, dan/atau tidak diketahui keberadaannya, peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi atau produk susu bayi lainnya hanya dapat dilakukan terbatas pada Keluarga yang akan mengurus dan merawat Bayi tersebut.##
PENJELASAN
Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'produk bayi lainnya' adalah produk bayi yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dot, dan empeng.Ayat (2)Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan 'dilarang mempromosikan' termasuk mem ajang, memberikan potongan harga, memberikan sampel Susu Formula Bayi, memberikan hadiah, memberikan informasi melalui saluran telepon, media cetak dan elektronik, memasang logo atau nama perusahaan pada perlengkapan persalinan dan perawatan Bayi, membuat dan menyebarkan brosur, leaflet, poster, atau yang sejenis lainnya.##
PENJELASAN
Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Huruf a Yang dimaksud dengan 'secara terbuka' adalah tidak ada konflik kepentingan antara pemberi bantuan dan penerima bantuan, dan diumumkan secara terbuka. Huruf b Yang dimaksud dengan 'tidak bersifat mengikat' adalah tidak ada kewajiban tertentu yang harus dilakukan oleh keinginan institusi penerima bantuan berdasarkan pemberi bantuan
PENJELASAN
Pasal 24

Ayat (1) Kerja' adalah orang yang mempunyai tugas

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan 'pengurus Tempat memimpin langsung suatu Tempat Kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 25

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan 'fasilitas khusus' adalah ruang menyusui dan/atau memerah ASI yang dinamai dengan ruang ASI.Ayat (2)Huruf aDalam ketentuan ini yang dimaksud dengan 'perusahaan' adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.Huruf bCukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 35

Ayat (1)

Pelaksanaan dukungan dari masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan dukungan dari masyarakat dilakukan dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui untuk masyarakat, yaitu:- a. meminta hak untuk mendapatkan pelayanan inisiasi menyusu dini ketika persalinan;- b. meminta hak untuk tidak memberikan asupan apapun selain ASI kepada Bayi baru lahir;- c. meminta hak untuk Bayi tidak ditempatkan terpisah dari ibunya;- d. melaporkan pelanggaran-pelanggaran kode etik pemasaran pengganti ASI;- e. mendukung ibu menyusui dengan membuat Tempat Kerja yang memiliki fasilitas ruang menyusui;- f. menciptakan kesempatan agar ibu dapat memerah ASI dan/atau menyusui Bayinya di Tempat Kerja;- g. mendukung ibu untuk memberikan ASI kapanpun dan dimanapun;- h. menghormati ibu menyusui di tempat umum;- i. memantau pemberian ASI di lingkungan sekitarnya; dan- j. memilih Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui.Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.