Unknown Unknown Nomor 03 Tahun 2023
Tentang ORGANDANKEPEGAWAIAN PERUSAHAANDAERAHAIRMINUM KABUPATEN TABALONG
Berlaku: 1 Tahun 1993
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATITABALONG PROVINSIKALIMANTAN SELATAN
PERATURANDAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 03 TAHUN2016
TENTANG
ORGANDANKEPEGAWAIAN PERUSAHAANDAERAHAIRMINUM KABUPATEN TABALONG
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATI TABALONG,
a.
bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan kembali atas Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 1 Tahun 1993 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahan Daerah Air Minum dan beberapa ketentuannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 ten tang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 1990 ten tang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 13Tahun 1990 Seri D Nomor Seri 7);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN TABALONG dan BUPATITABALONG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAANDAERAHAIRMINUMKABUPATENTABALONG.
BABI
KETENTUANUMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong, yang selanjutnya disingkat PDAMadalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum di Kabupaten Tabalong.
4. Direksi adalah direksi PDAMKabupaten Tabalong.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAMKabupaten Tabalong.
6. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
BABII ORGANPDAM
Bagian Kesatu Umum
Pasa12
- (1) PDAMyang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan Organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAMsebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Bupati selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas: dan
Bagian Kedua Direksi
Paragraf 1 Pengangkatan
Pasal3
- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAMpada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAMpada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enarn puluh) tahun.
Pasal4
- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan:
- a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata l(S-l);
- b. mempunyai pengalarnan kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAMatau mempunyai pengalarnan kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAMyang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalarn atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atauj ijazah atauj surat keterangan lulus;
- d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
- e. bersedia bekerja penuh waktu:
- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan BupatijWakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesarnping terrnasuk menantu dan ipar;
- g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Ahli dan hasilnya diberitahukan kepada DPRD untuk memperoleh bahan pertimbangan;
- h. tidak terlibat dalam kepengurusan partai politik; dan
1. tidak pemah dihukum atau tidak sedang dalarn menjalani proses hukum;
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasa15
- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
- a. l(satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sarnpai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
- b. paling banyak 3 (tiga)orang Direksi untukjumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan
- c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas
100.000 (seratus ribu).
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAMdan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
Pasal6
- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni
:
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansr/Iembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. anggota Direksi pada BUMDlainnya, BUMN,dan badan usaha swasta;
- c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM;
- d. sebagai anggota atau pengurus partai politik; dari/ atau
- e. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.
Paragraf2
Tugas dan Wewenang
Pasa17
Direksi mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai:
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas.
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/ corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.
Pasal8
- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani
bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati;
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAMditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
Pasal9
Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mernpunyai wewenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan Organ dan tata kerja PDAMdengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAMdi dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.
N/A
Pasal 10

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
Paragraf 3 Penunjukan Pejabat Sementara
N/A
Pasal 11

- (1) Apabila sampai berakhimya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/ mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM atau Pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat semen tara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
Paragraf 4 Penghasilan, Jasa Pengabdian,
dan Cuti
- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:
- a. tunjangan kesehatan termasuk istrij suami dan anak yang ditanggung sebanyak 2 (dua) orang; dan
- b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAMmemperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian darijasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian darijasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.
- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebe1um masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
- a. cuti tahunan;
- b. cuti besar;
- c. cuti sakit;
- d. cuti karena alasan penting;
- e. cuti nikah;
- f. cuti bersalin; dan
- g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Paragraf 5 Pemberhentian
N/A
Pasal 15

- (1) Direksi berhenti karena:
- a. masa jabatannya berakhir; atau
- b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
- a. permintaan sendiri;
- b. reOrgan;
- c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; atau
- f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Direksi yang berstatus sebagai tersangka dalam Tindak Pidana diberhentikan sementara.
- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf d serta Pasal 16 diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Proses pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
N/A
Pasal 18

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
Bagian Ketiga Dewan Pengawas
Paragraf 1 Pengangkatan
N/A
Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional danj atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia pengangkatan Dewan Pengawas paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
Pasa121
- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan:
- a. mengetahui manajemen PDAM;
- b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- c. tidak terikat hubungan keluarga dengan BupatijWakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- d. tidak pernah dihukum atau tidak sedang menjalani proses hukum;dan
- e. tidak terlibat dalam kepengurusan partai politik.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sebelum menjalankan tugasnya, dewan pengawas dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dan mengangkat sumpahjjanji.
N/A
Pasal 22

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
- a. paling banyak 3 (tiga)orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); dan
- b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000 (tiga puluh ribu).
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasa123
- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kernbali untuk 1 (satu) kali rnasajabatan.
- (2) Pengangkatan kern bali anggota Dewan Pengawas sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam me1akukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.
Paragraf2 Tugas dan Wewenang
N/A
Pasal 24

Dewan Pengawas rnempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta rnenerirna, rnerneriksa dan/ atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/ corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAMyang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
N/A
Pasal 25

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, mempunyai wewenang:
- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.
Penilaian kinerja Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi aspek keuangan, operasional dan administrasi.
N/A
Pasal 27

- (1) Untuk membantu ke1ancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1)dan ayat (2)memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.
Paragraf 3 Penghasilan dan Jasa
Pengabdian
Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uangjasa.
- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur.
Dalam hal PDAMmemperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian darijasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal29 dan tidak melebihi 5 % (lima persen) dari keuntungan bersih PDAM.
Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit l(satu) tahun.
- (3) Besarnya uangjasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uangjasa bulan terakhir.
Paragraf 4 Pemberhentian
Pasal33
- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
- a. masa jabatannya berakhir; atau
- b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
- a. permintaan sendiri;
- b. reOrgan;
- c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
- d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas;
- f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM:dan
- g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara dan/ atau
- h. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
Pasa134
- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasa136
- (1) Pengangkatan pegawai PDAMharus memenuhi persyaratan:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
- c. pendidikan minimal SLTA atau sederajat dan memiliki kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
- d. dinyatakan sehat dan bebas narkoba oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
- e. usia paling rendah 18 (delapan be1as)tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
- f. lulus se1eksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur oleh Direksi.
- (3) Pengangkatan pegawai dilakukan sete1ah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap un sur paling sedikit bemilai baik.
- (4) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian meliputi:
- a. loyalitas;
- b. kecakapan;
- c. kesehatan;
- d. kerjasama;
- e. kerajinan;
- f. prestasi kerja; dan
- g. kejujuran.
- (5) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan usia pensiun lebih atau kurang dari 56 (lima puluh enam) tahun maka batas usia pensiun tunduk pada peraturan tersebut.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
Bagian Kedua Penghasilan
- (1) Pegawai PDAMberhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi
:
- a. tunjangan pangan;
- b. tunjangan kesehatan; dan
- c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada pegawai beserta isteri/ suami 1 (satu) orang dan anak 2 (dua) orang yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengobatan dan/ atau perawatan di sarana / petugas kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemberian tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (6) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAMdapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAMsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10%(sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolahy kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.
- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau luran pegawai PDAMyang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besamya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.
Dalam hal PDAMmemperoleh keuntungan, pegawai PDAMdiberikan bagian darijasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.
- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.
- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
- a. cuti tahunan;
- b. cuti besar;
- c. cuti sakit;
- d. cuti karena alasan penting;
- e. cuti bersalin; dan
- f. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan.
Bagian Ketiga Penghargaan dan Tanda Jasa
Pasa145
- (1) Direksi dapat memberikan penghargaan berupa uang kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa/ reward kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasaj reward kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2)ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan
Setiap pegawai wajib:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAMdi atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan Larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAMdan rahasia jabatan.
Pasa147
Pegawai dilarang:
- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM,Daerah darr/ atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri danjatau orang lain yang merugikan PDAM;
- c. mencemarkan nama baik PDAM,Daerah danjatau Negara.
- d. Tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya; dan
- e. Tidak terlibat dalam kepengurusan Partai Politik.
Bagian Kelima Pelanggaran dan Pemberhentian
- (1) Pegawai PDAMdapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud.pada ayat (1) meliputi:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat:
- e. penurunan pangkat;
- f. pembebasan jabatan;
- g. pemberhentian sementara;
- h. pemberhentian dengan hormat; dan
- i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
Pasa149
- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 darr/ atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.
Pasa150
- (1) Pegawai PDAMyang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, mulai bulan berikutnya hanya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terbukti bersalah Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.
N/A
Pasal 51

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas;
- d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. te1ah mencapai usia pensiun; dan/ atau
- f. reorgarusasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.
- (1) Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:
- a. melanggar sumpah pegawai dan/ sumpah Jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. merugikan keuangan PDAM;darr/ atau
- d. Tidak masuk kerja dalam kurun waktu tertentu tanpa alasan yang dibenarkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang mengenai pemberhentian dengan tidak hormat sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Keputusan Direksi.
Pasa153
Pegawai yang diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak diberikan pesangon.
Pasa154
- (1) Direksi dan Pegawai PDAMwajib diikutsertakan pada program pensiun yang dise1enggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAMsesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.
ASOSIASI
Pasa155
- (1) Setiap PDAMwajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAMdapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.
BABY! KETENTUANPENUTUP Pasal 56
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Tingkat IITabalong
Nomor 1 Tahun 1993 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi Dan Kepegawaian Perusahan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 3 Tahun 1993 Seri D Nomor Seri 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
N/A
Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.
Ditetapkan di Tanjung pada tanggal
Diundangkan di Tanjung pada tanggal
SEKRETARIS DAER~H KABUPATENTABALONG,
H. ABDUL MUTHALIBSANGADJI
LEMBARANDAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN2016 NOMOR 03
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (87/2016)