PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 13 Tahun 2017
Tentang No Description
Berlaku: 13 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BITUNG PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 13 TAHUN 2017
TENT ANG
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN KEPADA INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa insentif pemungutan pajak dan retribusi merupakan tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi, yang diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif Pemungutan kepada lnstansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bitung Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif Pemungutan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Insentif Pemungutan Kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
1.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 79);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik : Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); ·
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomar 2036);
10. Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomar 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 115);
Menetapkan
11. Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kata Bitung Nomor 108) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bi tung Nomor 109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2016 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 6 � Tambahan Lembaran Daerah Kota Bi tung Nomor 1 lO)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang .Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah. Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 132);
15. Peraturan Walikota Bitung Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung (Betita Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 53);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN KEPADA INSTANSI PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Bitung.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan.
.
i
�
5. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah Dinas/Badan/Lembaga dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
7. Kepala Instansi adalah Kepala lnstansi Pelaksanaan Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. ·
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kata Bitung.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak dan Retribusi kepada Wajib Pajak atau Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
BAB II - INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
- a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibayarkan secara proporsional kepada :
- b. pejabat dan pegawai Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
- c. pemungut pajak bumi dan bangunan pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan, Lurah dan Camat dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana Pemungut Pajak.
BAB II - INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 3

- ( 1) Instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pernberian lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan jumlah rea lisasr. i,.
- (3) Pemberian lnsentif khusus triwulan keempat disesuaikan dengan realisasi yang di peroleh.
BAB II - INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 4

- (1) Realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditetapkan dengan target penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi sebagai berikut:
- a. Sampai dengan triwulan I
3. 15% (lima belas persen);
- b. Sampai dengan triwulan II
5. 40°/o [empat puluh persen);
- c. Sampai dengan triwulan III
7. 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- d. Sampai dengan triwulan IV
9. lOOo/o (seratus persen)
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan. ,
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir Tahun Anggaran Penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
BAB III - BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 5

- (1) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar 5°/o (lima persen).
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dikonversi menjadi 100% (seratus persen).
- (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah diatur dengan rincian persentase se bagai beriku t :
- a. Kepala Daerah
16% (enam belas persen)
- b. Wakil Kepala Daerah
:
- 14% (empat belas persen)
- (4) Besaran Insentif kepada Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut dan pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut ditetapkan secara proporsional setelah dikurangi besaran Insentif untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Instansi masing-masing.
- (5) Pernbavaran insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Camat dan Lurah ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari capaian di masing-masing Kecamatan dan Kelurahan, dengan tidak dikurangi besaran insentif untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
BAB IV - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 6

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir . Tahun Anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada Tahun Anggaran berikutnya,
BAB IV - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 7

Pertanggungjawaban terhadap insentif dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
BAB IV - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka:
- a. Peraturan Walikota Bitung Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemberian lnsentif Pemungutan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Serita Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 136); dan
- b. Peraturan Walikota Bitung Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif Pemungutan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Serita Daerah Kota Bitung Tahun 2015 Nomor 22);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9

Peratu ra n i n i mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar se uap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Si tung.
2 Februari 2017 Pada-tanggal
WALIKOTA BITUNG,
MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN
SERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2017 NOMOR 13