Unknown Unknown Nomor 7 Tahun 2010
Tentang PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
Berlaku: 7 TAHUN 2010
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,
- a. bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan peran media komunikasi massa perlu dibentuk lembaga penyiaran publik di Kabupaten Bungo;
- c. bahwa pembentukan lembaga penyiaran publik berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 dapat dibentuk di daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Bungo;
5. : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5038);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelengaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
Menetapkan
:
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. P eraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
dan
BUPATI BUNGO
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
6. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam undang-undang sebagai wujud peranserta masyarakat di bidang penyiaran.
7. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
9. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
10. Penyiaran radio adalah media komunikasi masa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan serta disalurkan melalui peralatan pemancar radio.
11. Lembaga Penyiaran Publik Radio adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan penyiaran radio.
12. Lembaga Penyiaran Publik Radio Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LPP-R adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbadan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo yang menyelenggarakan penyiaran radio.
13. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas LPP-R.
14. Direktur adalah Direktur LPP-R.
15. Pegawai adalah Pegawai LPP-R.
16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN NAMA
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disingkat LPP-R.
Bagian Kedua
Kedudukan
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN NAMA
Pasal 3

- (1) LPP-R adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbadan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo.
- (2) LPP-R berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Ketiga
Nama
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN NAMA
Pasal 4

- (1) Nama radio adalah Radio Gema Bungo yang selanjutnya disebut RGB.
- (2) Perubahan nama radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5

LPP-R didirikan dengan maksud untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dengan menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 6

LPP-R didirikan bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkukuh integritas nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, menjaga citra positif.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

- (1) LPP-R mempunyai tugas menyelenggarakan penyiaran radio untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah daerah dan sekitarnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPP-R mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program siaran di bidang penyiaran radio;
- b. pelaksanaan siaran pemberitaan, reportase, dan siaran perikalanan, serta dokumentasi;
- c. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan peralatan penyiaran radio;
- d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi serta kerjasama dengan lembaga lain di bidang penyiaran radio; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati
BAB V - ORGANISASI
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi LPP-R, terdiri dari:
- a. Dewan Pengawas;
- b. Direktur;
- c. Sekretariat;
- d. Seksi Program Siaran dan Iklan;
- e. Seksi Berita, Reportase, dan Dokumentasi; dan
- f. Seksi Teknisi.
- (2) Perubahan nomenklatur susunan organisasi LPP-R akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan usulan Direktur.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi serta tata kerja dari masing-masing susunan organisasi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Dewan Pengawas
BAB V - ORGANISASI
Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas terdiri atas unsur LPP-R, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.
BAB V - ORGANISASI
Pasal 10

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD berdasarkan masukan dari Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- i. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- j. nonpartisan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - ORGANISASI
Pasal 11

Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
BAB V - ORGANISASI
Pasal 12

Dewan Pengawas mempunyai tugas:
- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon Direktur;
- d. mengangkat dan memberhentikan Direktur;
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD.
Bagian Ketiga
Direktur
BAB V - ORGANISASI
Pasal 13

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Direktur, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran;
- i. bukan anggota legislatif, yudikatif, dan nonpartisan;
- j. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan lembaga penyiaran maupun media massa lainnya.
BAB V - ORGANISASI
Pasal 14

Masa jabatan Direktur adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
BAB V - ORGANISASI
Pasal 15

- (1) Direktur mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
- b. memimpin dan mengelola LPP-R sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
- d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
- f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;
- h. menjalin kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
- b. posisi LPP-R;
- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang;
- d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rencana induk yang disusun oleh Direktur diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
BAB VI - ESELON JABATAN
Pasal 16

Jabatan dari masing-masing susunan organisasi di bawah Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari:
- a. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris;
- b. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi;
BAB VI - ESELON JABATAN
Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas adalah jabatan non eselon.
- (2) Direktur adalah jabatan setara eselon IVa.
- (3) Sekretaris adalah jabatan setara eselon IVb.
- (4) Kepala Seksi adalah jabatan setara eselon IVb.
BAB VII - PENYELENGGARAAN PENYIARAN
Pasal 18

Pedoman penyelenggaraan penyiaran LPP-R ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 19

- (1) Sumber pembiayaan LPP-R, berasal dari:
- a. iuran penyiaran;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. sumbangan masyarakat;
- d. siaran iklan;
- e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPP-R sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakt, dan untuk kesejahteraan pegawai.
BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 20

- (1) Direktur bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik ke dalam mapun ke luar lembaga.
- (2) Pedoman laporan pertanggungjawaban LPP-R ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB X - KEPEGAWAIAN
Pasal 21

- (1) Pegawai LPP-R di bawah Direktur adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Direktur berdasarkan perjanjian kerja/kontrak.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil LPP-R sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Direktur.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPP-R bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan Direktur dan perjanjian kerja.
- (4) Pegawai LPP-R baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
BAB X - KEPEGAWAIAN
Pasal 22

Pembinaan Pegawai di lingkungan LPP-R dilakukan oleh Bupati.
BAB X - KEPEGAWAIAN
Pasal 23

- Di lingkungan LPP-R dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.
Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 27 Mei 2010
BUPATI BUNGO,
ttd.
H. ZULFIKAR ACHMAD
Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal 27 Mei 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,
ttd.
KHAIDIR SALEH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2010 NOMOR 7
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat di Kabupaten Bungo, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksikan acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut di atas dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka di Kabupaten Bungo perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah Bungo.
PENJELASAN
Pasal 5

Yang dimaksud dengan independen adalah memiliki kebebasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat.Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.
PENJELASAN
Pasal 21

```

Cukup jelas