PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor ~ Tahun 2017
Tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018.
Berlaku: 32 Tahun 2017
N/A
Preamble

Mengingat
PROVINS! SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR ~ TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,
- (1. ' I j .. 1. Menimbang (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Daerah Kerja
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat tentang Penyusunan Rencana Kerja Pernerintah Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018;
- b. bahwa Rencana Kerja Pernerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan Dokurnen Perencanaan yang menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pernbentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik · · Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang ...
r' ... ,
I, , ,I •
2
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional· (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 7 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelal&lt;Sanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 - 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 037).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut a~as otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala da~rah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Program adalah penjabaran Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi OPD.
7. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua sumber daya tersebut sebagai masukan atau input untuk menghasilkan keluaran atau output dalam bentuk barang atau jasa.
8. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
9. Keluaran adalah barang a tau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
10. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Rencana Pembangunan Tahunan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua pelaku pembangunan dalam rangka mewujudkan visi daerah.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Daerah.
16. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut RAPBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meru pakan :
- a. pedoman bagi OrPanisasi Pern\_ np-k0t "ll.--. 0 .--:-::ih (()PfJ\ r '.11 am 1;
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat Visi, Misi, Arab Kebijakan Daerah yang akan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 20 18.
BAB . ..
~ (•-,.
~
,
1'
BAB III - TAHAPAN PENYUSUNAN
Pasal 5

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 sebagai penjabaran dari RPJMD, dilakukan dengan tahapan se bagai beriku t :
- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan musrenbang RKPD;
- e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.
BAB III - TAHAPAN PENYUSUNAN
Pasal 6

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini dilaksanakan pada Tahun 2018.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah sebagaimana terlampir.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.
Ditetapkan di Pangkalan Balai pada tanggal 3D Me.( 2017
~Plt.
BUPATI
BANYUASIN,r h-7?~,
Diundangkan di Pangkalan/Balai
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,
BERITA NOMOR DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHU' ~
\4\,\. t-tO .{
8 'jh • l)rl) . lNA 'l:rnp