PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 27 Tahun 1959
N/A
Preamble

Menimbang a.
bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/Menkes/Per/IJ/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero), menegaskan bahwa besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimum sebesar 44 % (empat puluh empat persen);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam huruf a di atas dan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya yang dilayani oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, maka dipandang perlu untuk mengatur komposisi pembagian komponen ja\_sa pelayanan dari . peserta Asuransi Kesehatan yang dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
- c. b hwa berdasarkan pertirnbangan dalam huruf a dan ha ruf b tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Bu ti Sintang tentang Komposisi Pembagian Komponen upa . P A . K J Pelayanan Dan eserta suransi esehatan Pada asa . K h Perseroan Terbatas Asuransi 1 ese atan Yang Dilayani di h Sakit Urnum Daerah Ade Muhammad DJ.Oen Ruma Sin tang;
3. r,,1engingat
4. 1.
Mengingat ...
o o ��
:.
- Undang-Undan Penetapan U d g Nomor 27 Tahun 1959 ten tang tentang Pe n ang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran �� entukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan 9 Ta b h gara Repubhk Indonesia Tahun 1953 Nomor N'omor � S; an Lembaran Negara Republik Indonesia Republik 1 ) Seba?a1 Undang-Undang (Lembaran Negara Le b ndones1a Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan m aran Negara Republik Indonesia Nomor i820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyele\_nggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korups!, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4.286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik Lembaran
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang ...
o o � � � ;
8. Undang-Unctan . Kedokteran Leg Nomor 29 Tahun 2004 tentang PrakUk 2004 No ( mbaran Negara Republik Indonesia Tahun morll6T bah bhk Indonesia N ' am a an Lembaran Negara Repu 1 orno- 4431);
9. Undang-U d Peme · t � ang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Ind nn\_ a an Daerah (Lembaran Negara Republik Ne onesia Tahun 2004 Nornor 125 Tambahan Lembaran gara R b · ' telah ct· epu Iik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana U d iubah beberapa kali terakhir dengan UndangR � an � Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara L pubhk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. � n � ang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang enm � angan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. 1 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
15. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);
16.Undang-Undang ...
16. Up ndang-Undang Nornor 24 Tahun 2011 ten tang Sadan enyelenggar J · N a Re . a aminan Sosial (Lembaran egar L p � bhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan em aran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
17. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228 T b · · am ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5361);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ten tang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 23);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil , Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya [Lembr .. ran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456 );
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16,);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi Dan luran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4294));
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Ke1:1angan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repnt,lik Indonesia Nomor 4578 );
24. Peraturan
24. Peraturan p . p d emermtah Nomor 65 Tahun 2005 tentang e oman Pen M . · yusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan irurna] (Lemb · T h 2005 N aran Negara Republik Indonesia a un I d omor 150, r amoahan Lembaran Negara Repubhk n onesis Nornor 4585);
25. PPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang edoman Pe bi . . m inaan Dan Pengawasan Penyclenggaraan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran N . ' egara Repubhk Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 te\_ntang Pembagian Urusan Pernerintahan Antara Pemenntah, Pemerintahan Daerah Provlnsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo � 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
28. Keputusan Presiden NomOI 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presider, Nornor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor l Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
31.Peraturan ...
Menetapkan
O O'iitt
32. Peraturan Daera 2008 tentan h Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun Rumah Sak· � Retnbusi Pelayanan Kesehatan Pada Sintang (L 1 b Umum Daerah Ade Muhammad Djoen 2008 N em aran Daerah Kabupaten Sintang Tahun omor 6 T b h Sintang N ' am a an Lembaran Daerah Kabupaten omor 6);
31. Peraturan D 2008 tentan � er;:1 Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun Kabupaten Sinta Usunan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2008 N ng (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Kabupaten Sint orno2, Tambahan Lembaran Daerah ang Nomor 2);
MEMUTUSKAN :
� ERATURAN BUPATI TENTANG KOMPOSISJ PEMBAGIAN OMPONEN JASA PELAYANAN DARI PESERTA ASURANSI KESEHATAN (PERSERO) YANG DILAYANI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SI NT ANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repuolik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Sintang.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sin tang.
7.Rumah ...
1. Rurnah Sakit Umum adaiah pelayanan kesehatan kepada rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan dasar sampai masyarakat,untuk semua jenis penyakit dari kernarnpuannya. dengan subi,pesialis sestrai dengan
2. 13 \_ Direktur adalah Direktur Rumah S ki Djoen Sintang. a it Urnurn Daerah Ade Muhammad
3. � -Asuransi Kesehatan rnilik Pemerintah di Terbatas (PT). yang selanjutnya disebut Askes adalah perusahaan bidang pelayanan k esehatan yang bersifat Perseroan
4. 10 Peserta adalah Pegawai N · .. · Perintis Kemerdek egeri sipil, . Penerima Pensiun, Veteran, dan k h t aan yang membayar ruran untuk jaminan pemeliharaan ese a an.
5. 11 Keluarga adalah istri ata · d · · u suarm an peserta dan anak kandung atau anak angkat yang sah dari peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
12. Kartu Askes adalah identitas yang diberikan kepada peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti yang sah untuk meperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Pemberian Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah sarana pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Pl'.Askes (Persero) dan anggota keluarganya.
14. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang dilaksanakan pada PPK tingkat lanjutan sebagai rujukan dari PPK tingkat perta ma, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan medis lainnya tanpa menginap di ruangan perawatan.
15. Rawat !nap Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan medis lainnya, yang dilaksanakan pada PPK tingkat lanjutan dimana peserta/anggota keluarganya dirawat inap di ruang perawatan paling sedikit 1 (satu) hari.
16. Standar Biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara sendiri maupun gabungan yang diperrukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
17.Pelayanan ...
| 17, | pelayunan gawut darurat adaluh dil..Jenkun sccepalnya Unluk pelayanan kesehatan yang harus aluU cacat. mencegah/ menanggulangi risiko kematian |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 . | pclayanan Kesehatan adalah se . . dil..Jerikan oleh Rumah S 1 . . gala keg,atan Pelayanan Kesehatan yang a<lt yang dit · k I rangka observasi, diagnosis . 1 UJU an kepada seseorang _da am • pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya. |
| J9. | Pclayanan Mcdik adalah pelayanan yang diberikan terhadap pasien yang dtlaksanakan oleh tenaga rnedik di h · t ruma. sakit, |
| 20 · | Pclayanan PenunJ·ang di , .ik · • . ,· ., ,· 1agnos_t1 adalah pelayanan untuk menunpng penega � kan diagnosis yang terdiri dari Laboratoriurn Klinik, Laboratorium Patologt _Anatom,, . Laboratorium Mikrobiologi, Radiodiagnostik, Ekktromedtk dtagnost1k, Endoscopy dan tindakan/ pemeriksaan penunjang d1agnost1k lainnya. |
| 21. | Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak _lang � ung berkaitan dengan pelayanan medik dan keperawatan yang terdiri dan Pelayanan Medikolegal, Pelayanan Pernulasaraan Jenazah dan Pelayanan Ambulance. |
| 22. | Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan seperti Diklat, Sewa Gedung, Kantin dan fasilitas lain dilingkungan rumah sakit. |
| 23. | Tindakan Medik adalah operasi, anestesi, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan khusus. |
| 24. | Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh PPK atas pemakaian sarana, fasilitas, obat standar, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitas. |
| 25. | Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana atas jasa yang diberikan kepada pasien dalarn rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya. |
| 26. | Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disebut PT. Askes (Persero) adalah perusahaan yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya. |
BAB Ill - JENIS PELAYANAN
Pasal 3

Jenis Pelayanan yang dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sin tang adalah sebagai berikut :
- a. pelayanan gawat darurat;
- b. pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan;
- c. pelayanan rawat inap tingkat lanjutan, yang meliputi :
4. 1). rawat inap tingkat lanjutan di ruang perawatan biasa;
5. 2). rawat inap tingkat lanjutan di ruang perawatan khusus (ICU/ NICU /PICU /ruang intermediate/HCU);
- d. pelayanan persalinan;
- f. pelayanan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, elektromedik).
- e. pelayanan tindakan medis operatif (anasthesi umum dan lumbal); dan
BAB VI
Pasal 6

- (1) Kategori jenis tenaga dan fungsi yang menerima jasa pelayanan terdiri atas:
- a. medis;
- c. unsur manajemen;
- b. paramedis fungsional;
- d. biaya advokasi; dan
- e. direktur rumah sakit.
- (2) Jasa pelayanan untuk medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
8. a, meliputi :
- a. dokter spesialis;
- b. dokter umum;
- c. dokter gigi; dan
- d. dokter pegawai tidak tetap.
Jasa ...
0 0 � 5 �
- 131 Jasa pelayanan untuk paramedis pada ayat (1) huruf b, meliputi: fungsional sebagaimana dimaksud
- b. perawat ruangan penyakit dalam·
- a. perawat ruangan bedah· ·
- c. perawat ruangan penyakit anak: '
'
- d. perawat ruangan Isolasi· ,
- e. perawat dan bidan di ruangan perinatolo i·
- h. perawat instalas] gawat darurat:
4. f perawat dan bid ct· g' · 1 an 1 ruangan kebidanan dan kandungan; g. perawat Intensive Care Unit· ' . .
1. perawat kamar operasi, anestesi dan ruang pemulihan;
- J. perawat, perawat gigi, perawat mata dan bidan di instalasi rawat jalan; '
- k. petugas laboratorium dan unit transfusi darah rumah sakit (UTDRS);
- l. petugas radiologi dan kamar gelap; dan
- m. petugas fisioterapi.
- (4) Jasa pelayanan untuk unsur manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pejabat manajemen;
- b. staf manajemen;
- c. instalasi gizi;
- d. satuan petugas kemanan;
- e. paramedik non keperawatan; dan
- f. pelaksana teknis.
- (5) Jasa pelayanan untuk advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah untuk biaya advokasi menyelesaikan permasalahan yang timbul dari penyelenggaraan pelayanan bagi peserta Asuransi Kesehatan yang dilayani pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sin tang.
BAB VII - BESARAN PEMBAGIAN KOMPONEN JASA PELA Y Al'IAN
Pasal 7

- (1) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimak � ud dalam Pasal 5 ayat (1) dib ·k kepada karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Ade , 1 agi an 00 01 ( Muhammad Djoen Sintang sebesar 1 zo seratus persen).
Besa ran ...
- Z) sesaran prosentase dan ( ebagaimana dimaksud d penggunaan komponen jasa pelayanan 5 pa aayat(l) ct l h b · b ikut jasa pelayanan unt k . , a a a se aga1 en :
2. � -untu
- J · k 1 -u paramed1s fungsional sebesar 33 5 % (tiga puluh tiga oma irna persen); '
4. iasa pelayanan k med1s se?esar 42 % (em pat puluh dua persen);
- c. jasa pelayanan untuk unsur manajemen sebesar 20 % (dua puluh persen);
6. d jasa pelayanan untuk bi d · ·. iaya a vokasi sebesar 2 % (dua persen);
- e. jasa pelayana\_n untuk Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoer, Sintang sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).
- (3) Besaran prosentase jasa pelayanan untuk unsur manajemen dan Direkt � r Rum8:h Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sebagairnana d1maksud pada Ayat (2) huruf c ctan e, berdasarkan hasil netto jasa pelayanan masing-masing bagian kecuali dari Instalasi Gawat Darurat.
- (4) Prosentase jasa pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat sebesar 100 % (seratus persen) terdiri dari :
10. a.jasa pelayanan untuk medis sebesar 42 % (empat puluh dua persen);
11. c.jasa pelayanan untuk biaya advokasi sebesar 2 % (dua persen).
12. b.jasa pelayanan untuk paramedis fungsional dan administrasi sebesar 56 % (lima puluh enam persen);
- (5) Penetapan prosentase dan penggunaan komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-rnasing bagian secara teknis akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan PerundangUndangan yang berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini mulai dilaksanakan tanggal 1 Januari 2013.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2011 tentang Komposisi Pembagian Komponen Jasa Pelayanan Dari Peserta Asuransi Kesehatan [Persero] Yang Dilayani Di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen 3iutang Tahun 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur d � n atau be!um cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENUTU?
Pasal 10

peraturan ini mulai berlaku . k seJa tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetah . . Bupati ini dengan penempat umya, memermtahkan pengundangan Peraturan annya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di pada tanggal 3 0 A pnl.
Sintang 20 13
�
TANG,-t-
� ILTON CROSBY
Diundangkan di Sintang pada tanggal 30 1+pr-1L
2013
\_\_, �� S AERAH KABUPATEN SINTANG,{
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR .;n
ZUKIFLI HAJI AHMAD
O 045 � ·
N/A
Preamble

Mengingat 1.
Undang-Undang Nomor 27 'l'ahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tcntang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 'l'ahun 2004 tentang Sistem Percncanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 'l'ahun 2007 tentang ~encana Pcmbangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4700);
(
SALl~AN]
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang› Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang› Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
I
Menetapkan
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan U saha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 26 Tahun 2007 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/ Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 5).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN REN CANA PEMBANGUNAN JANG KA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
I
I
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten/kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan. kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurang dana alokasi khusus.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
14. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditentukan.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besamya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
20. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
2. 21.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah . upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
22. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
23. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
27. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
28. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
30. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
31. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
32. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
33. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
34. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
35. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yangakan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
MAKSUD DAN TUJUAN
N/A
Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman · dan arahan secara teknis bagi Pemerintah Desa dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa.
N/A
Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar Pemerintah Desa mampu :
- a. menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa.
- b. mengidentifikasi kebutuhan riil masyarakat desa.
- c. menggali dan mendayagunakan potensi atau sumber daya di desa guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah.
- (5) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/ atau pihak ketiga.
- (6) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 5

Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 6

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 7

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
- a. penyusunan RPJM Desa; dan
- b. penyusunan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
Bagian Kedua Penyusunan RPJM Desa
Paragraf 1 Umum
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 8

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pendataan Desa;
- c. penyusunan tata ruang Desa;
- d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
- e. pengelolaan informasi Desa;
- f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
- g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
- i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
- J. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain:
1. tambatan perahu;
2. jalan pemukiman;
3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
1. air bersih berskala Desa;
2. sanitasi lingkungan;
3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
2. pendidikan anak usia dini;
3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. pasar Desa;
2. pembentukan\_dan pengembangan BUM Desa;
3. penguatan permodalan BUM Desa;
4. pembibitan tanaman pangan;
5. penggilingan padi;
6. lumbung Desa;
7. pembukaan lahan pertanian;
8. pengelolaan usaha hutan Desa;
9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
29. 10.kapalpenangkapikan;
11. cold storage (gudang pendingin);
12. tempat pelelangan ikan;
13. tambak garam;
14. kandang ternak;
15. instalasi biogas;
16. mesin pakan ternak;
17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;
2. pembuatan terasering;
3. pemeliharaan hutan bakau;
- 4. perlindungan mata air;
5. pembersihan daerah aliran sungai;
6. perlindungan terumbu karang; dan
7. . 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- (5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
2. kelompok usaha ekonomi produktif;
3. kelompok perempuan,
4. kelompok tani,
5. kelompok masyarakat rriiskin,
6. kelompok nelayan,
7. kelompok pengrajin,
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
9. kelompok pemuda;dan
10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
- b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. pengkajian keadaan Desa;
- d. penyusunan rencana pembangunan Desa rrielalui musyawarah Desa;
- e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
- f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
- g. penetapan RPJM Desa.
Paragraf2
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 10

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. kepala Desa selaku pembina;
- b. sekretaris Desa selaku ketua;
- c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
- d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 11

Tugas Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pasal 10 adalah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
Paragraf 3
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten
(
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 12

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan Desa. -
- (3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/ atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (4) lnformasi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
- c. rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- d. rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
- e. •rencana pembangunan kawasan perdesaan.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 13

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat yang akan masuk ke Desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa sebagaimana tercantum dalam format 1 pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.
Paragraf 4
Pengkajian Keadaan Desa
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 14

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
- (3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. penyelarasan data Desa;
- b. penggalian gagasan masyarakat; dan
- c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan. desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 15

- (1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan: ·
- a. pengambilan data dari dokumen data Desa;
- b. pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.
- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Desa, sebagaimana format 2, format 3, format 4, format 5 dan format 6 Lampiran I Peraturan Bupati ini, selanjutnya menjadi lampiran hasil laporan pengkajian keadaan Desa.
- (4) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 16

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.
- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 17

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/ atau musyawarah khusus unsur masyarakat. ·
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. kelompok tani;
- f. kelompok nelayan;
- g. kelompok perajin;
- h. kelompok perempuan;
1. kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
- J. kelompok masyarakat miskin;dan
- k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/ atau · musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 18

- ( 1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
I
I
t
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Desa sebagaimana format 7, kalender musim sebagaimana format 8 dan bagan kelembagaan Desa sebagaimana format 9 sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 19

- ( 1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalarri Pasal 16 ayat (3).
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan sebagaimana format 10 dalam Lampiran Bupati ini.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 20

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dim~sud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara, sebagaimana format 11 dan format 12 dalam Lampiran Bupati ini.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
- a. data Desa yang sudah diselaraskan;
- b. data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa;
- c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
- d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 21

- ( 1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
- C (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.
\
Paragraf 5
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 22

- ( 1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 23

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa. Desa, dan
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut: ·
- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
- d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan, oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/ atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 24

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dituangkan dalam berita acara sebagaimana format 13 dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.
Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RPJM Desa
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 25

- ( 1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM. Desa sebagaimana format 14 yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
\
- (3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dalam format 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bupati ini, yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 26

- ( 1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
Paragraf 7
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 27

- ( 1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa,. dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
1. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
- J. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 28

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara sebagaimana format 16 yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
Paragraf 8 Penetapan RPJM Desa
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 29

- ( 1) Kepala Desa mengarahkan Tim · penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 30

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa dari Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Peraturan Desa tentang RPJM Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa.
- (4) Sekretaris Desa wajib mengundangkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (5) Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (6) Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.
Paragraf 9 Mekanisme Perubahan RPJM Desa
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 31

- ( 1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terclapat perubahan menclasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, clan/ atau pemerintah kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana climaksucl pacla ayat (1), clibahas clan clisepakati clalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa clan selanjutnya clitetapkan clengan peraturan Desa.
Bagian Ketiga Penyusunan RKP Desa
Paragraf 1 Umum
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 32

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa clisusun oleh Pemerintah Desa sesuai clengan informasi clari pemerintah claerah kabupaten/kota berkaitan clengan pagu inclikatif Desa clan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah claerah provinsi, clan pemerintah claerah kabupaten/kota.
- (3) RKP Desa mulai clisusun oleh pemerintah Desa pacla bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Desa clitetapkan clengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Desa menjacli clasar penetapan APB Desa.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 33

•
- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa clengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana climaksucl pacla ayat (1), clilakukan clengan kegiatan yang meliputi:
- a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. pencermatan pagu inclikatif Desa clan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
- cl. pencermatan ulang clokumen RPJM Desa;
- e. penyusunan rancangan RKP Desa;
- f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- g. penetapan RKP Desa;
- h. perubahan RKP Desa; clan
- i. pengajuan claftar usulan RKP Desa.
Paragraf 2
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 34

- ( 1) Baclan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa clalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
I
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 35

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
- b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
- c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/ atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara, sebagaimana format 1 yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.
Paragraf 3
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 36

- ( 1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. kepala Desa selaku pembina;
- b. sekretaris Desa selaku ketua;
- c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
- d. anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 37

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
'
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
Paragraf 4
Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk: ke Desa
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 38

- ( 1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Kabupaten Kotawaringin Barat tentang:
- a. pagu indikatif Desa; dan
- b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima kepala Desa dari pemerintah daerah paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 39

- ( 1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang meliputi:
- a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
- b. rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabup·aten Kotawaringin Barat; dan
- d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Kalimantan Tengah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
- a. rencana kerja pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
- (3) Basil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa sebagaimana format 2 yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Basil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa sebagaimana format 3 yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa sebagaimana format 4 yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
:
Paragraf 5 Pencermatan Ulang RPJM Desa
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 40

- (1) Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.
Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RKP Desa
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 41

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:
- a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
- b. pagu indikatif Desa;
- c. pendapatan asli Desa;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 42

- ( 1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang› kurangnya meliputi:
- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 43

- ( 1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
- a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
I
- d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
- e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/ atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/ atau tenaga pendamping profesional.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 44

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya, sebagaimana format 4.1.format 4.2 dan format 4.3 yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi sebagaimana format 4.4 yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 45

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana format 5 yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 46

- (1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana format 6 yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada kepala Desa.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 47

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
Paragraf 7
• Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 48

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
1. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat·miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 49

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
- a. pagu indikatif Desa;
- b. pendapatan asli Desa;
- c. swadaya masyarakat Desa;
- d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
- e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/ atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
!
I
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- d. . pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. pendayagunaan sumber daya alam;
- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 50

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dituangkan dalam berita acara dituangkan dalam berita acara, sebagaimana format 7 yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.
Paragraf 8 Perubahan RKP Desa
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 51

- ( 1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/ atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus; ·
- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
- d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/ atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
- d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 52

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/ atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat ( 1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.
Paragraf9
Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa
BAB III - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 53

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 kepada Bupati melalui Camat.
2. (2)" Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten.
- (4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Desa setelah
diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.
BAB III - PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
Pasal 54

Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa, dengan cara:
- a. monitoring penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- b. memberikan bimbingan teknis kepada Pemerintah Desa.
- c. membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan.
BAB III - PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
Pasal 55

- (1) Masyarakat Desa dapat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa mulai pada tahapan perencanaan sampai dengan tahapan pelaksanaannya.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
BAB IV - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 56

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif berupa surat peringatan kepada Kepala Desa karena keterlambatan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan oleh Kepala Desa, maka Bupati dapat memberikan sanksi administratif di bidang keuangan berupa pembekuan atau pengurangan alokasi.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IV - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 57

- (1) RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2015, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
Diundangkan di Pangkalan Hun pada tanggal 29 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
MASRADIN
' AH KAHUPA'l'EN KO'l'AWA~lNGIN HA~A'l' 'l'AHUN 2016 NOMO~ : 8
Salinan sifhai depgan aslinya
KEPALA
M. RUSLI EFE DI, S.H., M.Si ?,UP. 19600429 199311 1 002
BAB VI - K~l'EN'l'UAN PEN U'l'U P
Pasal 58

Peraturan Hupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dcngan pcncmpatannya dalam Berl.ta Dacrah Kabupatcn Kotawaringin Barat.
' Ditetapkan di PangkaJan Hun pada tanggal 29 Fcbruari 2016
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
BAMBANG PURWANTO
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR i TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
FORMAT 1
DAFI'AR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINS!
| No Program/ Kegiatan | SKPD Pengelola Program/ Kegiatan | Lokasi Kegiatan (Dusun/R T/RW) | Volume | Satuan | Pagu Dana (Rp.) |
|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|-------------------|
| | | | | | I |
Desa ... , tanggal ... , ... ,
Mengetahui, Kepala Desa
(
...•...•...•.•..
~
...
)
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
(
...•..•.•••...••.•.••...•..
)
DAFl'AR SUMBER DAYA ALAM
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINS!
| No | Uraian Sumber Daya Alam | Volume | Satuan |
|------|-------------------------------------------------|----------|----------|
| | CONTOH | | |
| 1 | Material batu kali dan Kerikil | 400.000 | m3 |
| 2 | Pasirurug | 700.000 | m3 |
| 3 | Lahan Tegalan | 11.128 | Ha |
| 4 | Lahan Persawahan | 1.104 | Ha |
| 5 | Lahan Hutan | 35.000 | Ha |
| 6 | Sungai | 8.124 | Ha |
| 7 | Tanaman Perkebunan: Cengkeh, Lada, Kooi, Panili | 6.500 | Ha |
| 8 | Air terjun | 4 | bh |
| 9 | | | |
Mengetahui
Kepala Desa
(
... .
Desa
... ,
tanggal
... , ... ,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
(
...
)
Keterangan:
Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa, Data kependudukan catatan sipil, data pendidikan dll yang relevan D = SDA dalam Desa
K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa
DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINS!
| No | Uraian Sumber Daya Manusia (SDM) | Jumlah | Satuan |
|------|------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | CONTOH | | |
| 1 | Penduduk dan keluarga | | |
| | a.Jumlah penduduk laki-laki | | orang |
| | b. Jumlah penduduk perempuan | | orang |
| | c. Jumlah keluarga | | keluarga |
| 2 | Sumber penghasilan utama penduduk | | |
| | a. Pertanian, perikanan, perkebunan | | |
| | b. Pertambangan dan penggalian | | |
| | c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll) | | |
| | d. Perdagangan besar/ eceran dan rumah makan | | |
| | e. Angkutan, pergudangan, komunikasi | | |
| | f. Jasa | | |
| | g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll) | | |
| 3 | Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan | | |
| | a. Lulusan S-1 keatas | 8 | orang |
| | b. Lulusan SLA | 252 | orang |
| | c. Lulusan SMP | 574 | orang |
| | d. Lulusan SD | 2294 | orang |
| | e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah | 29 | orang |
| 4 | I ... | | |
Desa ... , tanggal ... , ... ,
Mengetahui Kepala Desa
(
... )
Keterangan:
D = SDA dalam Desa
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
(
...
)
K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINS!
| No | Uraian Sumber Daya Pembangunan | Jumlah | Satuan |
|------|----------------------------------------|----------|----------|
| | CONTOH | | |
| 1 | Aset orasarana umum | | |
| | a. Jalan | | |
| | b. Jembatan | | |
| | ... | | |
| 2 | Aset Prasarana pendidikan | | |
| | a. Gedung Paud | | |
| | b. GedungTK | | |
| | c. Gedung SD | | |
| | d. Taman Pendidikan Alqur'an | | |
| | ... | | |
| 3 | Aset prasarana kesehatan . | | |
| | a. Posvandu | | |
| | b. Polindes | | |
| | c.MCK | | |
| | d. Sarana Air Bersih | | |
| | ... | | |
| 4 | Aset prasarana ekonomi | | |
| | a. Pasar desa | | |
| | b. Tempat Pelelangan lkan | | |
| | ... | | |
| 5 | Kelomook Usaha Ekonomi Produktif | | |
| | a. Jumlah kelompok usaha | | |
| | b. Jumlah kelompok usaha yang sehat -• | | |
| | ... | | |
| 6 | Aset berupa modal | | |
| | a. Total aset produktif | | |
| | b. Total oiniaman di masvarakat | | |
| | ... | | |
| 7 | ... | | |
Desa ... , tanggal ... , ... ,
Mengetahui Kepala Desa
...
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
(
...
)
(
DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN
)
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINS!
| No | Uraian Sumber Daya Sosial Budaya | Jumlah | Satuan |
| | ,, | | |
Desa
... , tanggal
... , ... ,
Mengetahui Kepala Desa
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
(
...
)
(
...
)
Keterangan: Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan berkembang, seperti kegiatan-kegiatan serta pengembangan dari kegiatan/ festifal seni-budaya lainya.
DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA
DAFTAR GAGASAN DUS UN/ KELOMPOK : ________________ .
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINS!
| No | | Lokasi | Prakiraa n Volume | Satua n | Penerima Manfaat | Penerima Manfaat | Penerima Manfaat |
|------|------------------------------|------------------|---------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Gagasan Kegiatan | Kegiatan | | | LK | PR | A- RT M |
| | Contoh | | | | | | |
| 1 | Rehabilitasi Gedung Posyandu | RT.01 | 1 | unit | 35 | 40 | 27 |
| 2 | Pembangunan jaringan irigasi | RT. 02 dan RT 03 | 1200 | mete r | 100 | 125 | 90 |
| 3 | Pelatihan tata boga | RT.01,02,03 | 15 | oran g | 5 | 10 | 9 |
| | ... | | | | | | |
Mengetahui Kepala Desa
(
...
)
Desa ... , tanggal ... , ... ,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
(
...
)
FORMAT7
CONTOH SKETSA DESA a. PO'IRETJSKETSA DESA
b\_ DAFT\_.\R l\L~SAL.\H D\_.\...,,\_\_ POTE..'-SI D\_.\lU POTRET DES..~
| :So | | POTE.SSI |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | .Jalx:1 ce5.3 ell ,,'il:i.)'"3.ll R\V 02 ~;mj;mg 1.:!00 n:etar ru.s:ik ber:1:. | Batu P.aili' TE!:l.3ga GotoogP...oyong |
| :?. | I.i:lp.,mg;m P~TIICJ"l:30 pe:.au=ik R 1 .;v•07:i~ sel!.3t.• | U:-De;.:i d:m ?I:I-: :::::tder-k:Jderdi ce;..3 ?.isl::es:ins pem.ban.'"U |
| 3. | B.:my:ik 3o:ik b3li::i di lt"i"'v~ 13 r:ien:!erit.3 pel!)-:>J;i r cx:ap3l.. | Prul:~Pe:z::ib:i:i.-u Po~-:m-::u l~:!arPosy30du |
| | T3rebal:.•l;ob:u il.::.m l."'lll'3.0g' dio:1or..,,r1;;m_ olehpe!:l:li il.:~ | Kob:u•bh:m :xnb:ik .Alir.1::L'iri !:3si Pet.3Ill ::i:nl);tl; |
| 5. | .Jen:.batm. di Du.:..--u:i D3!03i lo~~"?". | Batu cb:J.pasir l::Syu d:m bll::lbu TE!:l.3g:3 Gotoog:oyo:ig |
FORMAT9
CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN
BAG . .\..""'i'KEI..E..,IB-.\.GA..\..""'i'DESA
D · .\FTAR.:!.US.-\L...\H D · .\..""'i' POTDISI D · .\RI BAGA.""'i' KEmmAGA . .\..""'-
| :So | ~mAGA | :\L-\SAL..-UI | POTESSI |
|-------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| l. | ~ P.:) | Ps..~tiu::.i l.~mb:n ~ i"'!a)=:;a:u ::m,r-,:::u:n | - ~t ~ip - S.r.un ts..~ |
| ~ | | p~:_r. ...~be= td.,l:=:;cl: l;Q~"2 | - Ps.=-= ~:;, - Taw!3 ~ ~ |
| 3. | □ r.J:l.O:.\~l: T.~~ | !-J~ l;alom;,~:mid: :>u.'lUll:-.UC: .t:::ICQt | - I.amh2.!3zd.2 - Pocr:::nu l~ |
| 4. | ~-.\..~ reU.-\!.J | ~Simp= ?.c.i=~F..,..~ :::.aW.-ul.= =-•y ~~Q | - ~tu~ N.r - Pocr:::nu l~"i' |
| 5. | □ | =-~ b...-=cwtcW= ~~3:i~S.:: p.."t>Di:m | - .Albpn:~ i"':a:i!i= - .Albl..-a:lit ~n.wu.h :~ |
| | dst | dst | dst |
FORMAT 10
REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINS!
| N 0 | Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang | Rencana Lokasi Kegiatan | Prakiraan Volume | Satuan | Penerima Manfaat | Penerima Manfaat | Penerima Manfaat |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| N 0 | Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang | Rencana Lokasi Kegiatan | Prakiraan Volume | Satuan | LK | PR | A- RTM |
| | Contoh | | | | | | |
| I | Penyelenggaraan pemerintahan | | | | | | |
| | 1. Penetapan dan penegasan batas Desa. | Dusun Karangrejo | 1 | - | - | - | - |
| | 2.Pendataan Desa | | | | | | |
| | 3.Penyusunan tata ruang Desa | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| II | Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | | | | |
| | 1. Pemeliharaan jalan | | | | | | |
| | 2. Pembangunan iaringan irigasi | | | | | | |
| | 3. Rehabilitasi Gedung Posvandu | | | | | | |
| | ...•• | | | | | | |
| III | Pembinaan Kemasyarakatan | | | | | | |
| | 1. Pembinaan PKK | | | | | | |
| | 2. Pelaksanaan Siskamling | | | | | | |
| | 3. Pembinaan kerukunan umat | | | | | | |
| | ...•... | | | | | | |
| IV | Pemberdayaan Masvarakat | | | | | | |
| | 1. Pelatihan tata boga | | | | | | |
| | 2. Pelatihan teknologi tepat guna | | | | | | |
| | 3. Pelatihan KPMD | | | | | | |
(
Mengetahui Kepala Desa
... .
Desa ... , tanggal ... , ... ,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
(
...
)
BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
Berkaitan dengan penyusunan RPJM
Desa,
di
Desa ... .
Kabupaten/Kota
...
Provinsi
...
Desa
...
pada :
Hari dan Tanggal
Jam
Tempat
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
e
e e e e •et e e
•
•
e •
e e •
e •
e e e e
♦
e
••I
e e •
e e
•
•
•
e
•
•
e e •
e e e e
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah
Contoh
1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa
Demikian Berita Acara 1n1 dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Desa
... ,
tanggal
... , ... ,
Mengetahui Kepala Desa
(
... .
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
(
...
)
LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINS!
I. LATAR BELAKANG
Contoh
Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.
II. Tujuan
Contoh
Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:
- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten
- b. Pengkajian Potensi Desa
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa
Contoh
Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
IV. Pendekatan dan Metode
Contoh
Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)
V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN
Contoh
Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.
VI. PROSES PELAKSANAAN
Contoh
- a. Mengikuti sosialisasi dan/ atau mendapatkan informasi ten tang arah kebijakan pembangunan kabupaten
- b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat
. . ... .
VII.BASIL
Contoh
1. Data desa yang sudah diselaraskan
2. Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat
5 ... .
VIII. RENCANA KERJA TINDAK LANJUT
Contoh
Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa
Mengetahui Kepala Desa
(
... .
Desa ... , tanggal ... , ... ,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
(
...
)
BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM - DESA
Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa ... Kecamatan ... . Kabupaten/Kota ... Provinsi. ... dalam rangka penyusunan
RPJM - Desa, maka pada hari ini :
.
Harl dan Tanggal
Jam
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tempat
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :
A. Materi
B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin Musyawarah
: ________________ .
dari ... .
.
Notulen
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
dari ...
... .
Narasumber
: 1 .
... .
dari ... .
2 ... .
dari ... .
3 ... dan seterusnya
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM
Desayaitu:
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui Kepala Desa
(
...
)
Desa ... , tanggal ... , ... ,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
(
...
)
Wakilmasyarakat
(
)
...••..•..•.•...•...•••••.••••
FORMAT 14
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINS!
RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN
: ________________ .
| N 0 | Bidang/ Jenis Kegiatan | Bidang/ Jenis Kegiatan | Bidang/ Jenis Kegiatan | Bidang/ Jenis Kegiatan | Lokasi (RT/R WI Dusun) | Prakira an Volume | Sasara n/ Manfaa t | Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | Prakiraan Pola Pelaksanaan | Prakiraan Pola Pelaksanaan | Prakiraan Pola Pelaksanaan |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| N 0 | Bidang | | Sub Bidan Q | Jenis Kegiat an | Lokasi (RT/R WI Dusun) | Prakira an Volume | Sasara n/ Manfaa t | Tahu n1 | Tahu n2 | Tahu n3 | Tahu n4 | Tahu n5 | Tahu n6 | Jlh (Rp) | Sumber | Swa- kelol a | Kerjasa ma Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga |
| a | b | C. | d | e | f | g | h | i | j | k | I | m | n | 0 | p | q | r | s |
| 1 | Penyelenggara an Pemerintahan Desa | a. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyelenggara an Pemerintahan Desa | b. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyelenggara an Pemerintahan Desa | c. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Per Bidang 1 | Jumlah Per Bidang 1 | Jumlah Per Bidang 1 | Jumlah Per Bidang 1 | Jumlah Per Bidang 1 | Jumlah Per Bidang 1 | Jumlah Per Bidang 1 | Jumlah Per Bidang 1 | Jumlah Per Bidang 1 | | | | | | | | | . | |
| 2 | Pembangunan Desa | a. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pembangunan Desa | b. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pembangunan Desa | C. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Per Bidang 2 | Jumlah Per Bidang 2 | Jumlah Per Bidang 2 | Jumlah Per Bidang 2 | Jumlah Per Bidang 2 | Jumlah Per Bidang 2 | Jumlah Per Bidang 2 | Jumlah Per Bidang 2 | Jumlah Per Bidang 2 | Jumlah Per Bidang 2 | | | | | | | | | |
Lanjutan:
| N 0 | Bidang/ Jenis Kegiatan | Bidang/ Jenis Kegiatan | Bidang/ Jenis Kegiatan | Bidang/ Jenis Kegiatan | Lokasi (RT/R WI Dusun} | Prakira an Volume | Sasara n/ Manfaa t | Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | Prakiraan Pola Pelaksanaan | Prakiraan Pola Pelaksanaan | Prakiraan Pola Pelaksanaan |
|---------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| N 0 | Bidang | | Sub Bidan g | Jenis Kegiat an | Lokasi (RT/R WI Dusun} | Prakira an Volume | Sasara n/ Manfaa t | Tahu n1 | Tahu n2 | Tahu n3 | Tahu n4 | Tahu n5 | Tahu n6 | Jlh (Rp} | Sumber | Swa- kelol a | Kerjasa maAntar Desa | Kerjasama Pihak Ketiaa |
| a | b | C. | d | e | f | | h | i | j | k | I | m | n | 0 | p | q | r | s |
| 3 | Pembinaan Kemasyarakat an | a | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pembinaan Kemasyarakat an | b | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pembinaan Kemasyarakat an | C. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Per Bidang 3 | Jumlah Per Bidang 3 | Jumlah Per Bidang 3 | Jumlah Per Bidang 3 | Jumlah Per Bidang 3 | Jumlah Per Bidang 3 | Jumlah Per Bidang 3 | Jumlah Per Bidang 3 | Jumlah Per Bidang 3 | Jumlah Per Bidang 3 | Jumlah Per Bidang 3 | Jumlah Per Bidang 3 | Jumlah Per Bidang 3 | Jumlah Per Bidang 3 | Jumlah Per Bidang 3 | Jumlah Per Bidang 3 | Jumlah Per Bidang 3 | Jumlah Per Bidang 3 | Jumlah Per Bidang 3 |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat | a | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat | b | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat | C. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Per Bidang 4 | Jumlah Per Bidang 4 | Jumlah Per Bidang 4 | Jumlah Per Bidang 4 | Jumlah Per Bidang 4 | Jumlah Per Bidang 4 | Jumlah Per Bidang 4 | Jumlah Per Bidang 4 | Jumlah Per Bidang 4 | Jumlah Per Bidang 4 | | | | | | | | | |
| JUMLAH TOTAL | JUMLAH TOTAL | JUMLAH TOTAL | JUMLAH TOTAL | JUMLAH TOTAL | JUMLAH TOTAL | JUMLAH TOTAL | JUMLAH TOTAL | JUMLAH TOTAL | JUMLAH TOTAL | | | | | | | | | |
Mengetahui Kepala Desa
... , tanggal ... , ... , ... Disusun oleh: Tim Penyusun RPJM Desa
(
)
(
...
)
BERITA ACARA PENYUSUNAN RPJM - DESA
Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa ... . kecamatan... kabupaten/kota ... . provinsi... dalam rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :
.
Harl dan Tanggal
Jam
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tempat
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.
Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa adalah sebagai berikut:
1 .
... .
2 .
... .
3 .
... .
Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui Kepala Desa
(
...••...••...•..••.••.•••••.
)
Desa ... , tanggal ... , ... , ... .
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
(
...
)
BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PENYUSUNAN RPJM - DESA
BAG°iAN HUJ(U~ DAN PER·~ Uu.'
PARAF
/;•••••
.. .
::,:::N I .. -~ .. ..
... •
... •••••
r
... ':' ... \_
d{
... .
I
Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa ... .
Kecamatan... ... .. . . . .. . ... ...
Kabupaten/Kota
Provinsi... pada :
Harl dan Tanggal
: ________________ .
Jam
: ________________ .
Tempat
: ________________ .
telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:
A. Materi
B.Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin Musyawarah
: ________________ .
dari ... .
.
Notulen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
dari ... .
Narasumber
: 1 .
... .
dari ... .
2 .
... .
dari ... .
3 ... dan seterusnya
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :
1 ... : ________________ .
2 ... .
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui Kepala Desa
Desa ... , tanggal ... , ... , .. ..
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
(
...
)
(
...
)
,
..
Wakil masyarakat -
JABATAN
1. WABUP
(
...
)
. .
- •
BUPATI KOTAWARINGIN BAF AT,
.
4. KABAG HUK
,..
\_ ~-
5. KASUBAG
\\:,
6. PELAKSANA
BAMBANG PURWANTO
FORMAT 1
BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA
Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa
. .
. .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . Kecamatan
... Kabupaten/Kota ... Provinsi. ... pada:
Hari dan Tanggal
: ________________ .
Jam
: ________________ .
Tempat
: ________________ .
telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :
A. Materi
Contoh
Pencermatan RPJM Desa
Kriteria dan pembentukan tim verifikasi
B.Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin Musyawarah
: ________________ .
dari ... .
Notulen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
.
.
dari ... .
Narasumber
: 1 .
... .
dari. ...
... .
2 .
... .
dari ...
... .
3 ... dan seterusnya
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa
yaitu:
1 ... .
2 ...
.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui
Kepala Desa
Desa
... ,
tanggal
... , ... ,
Ketua BPD
(
...
)
(
...
)
Wakil kelompok masyarakat
(
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••l
LAMPIRAN II PERA'fURaN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 'rJ TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.
PAGU INDIKATIF DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINS!
| | | Sumber Dana Indikatif | Sumber Dana Indikatif | Sumber Dana Indikatif | Sumber Dana Indikatif | Sumber Dana Indikatif |
|-----|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| No | Indikatif Program/ | Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Dana bagian dari hasil pajak dan | Bantuan keuangan | Bantuan keuangan |
| | Kegiatan Desa | | | | APBD | APBD Kah |
| | | (APBN) | | retribusi | Prov | |
| | Contoh | | | | | |
| I | Penyelenggara an pemerintahan desa | | | | | |
| II | Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | | | |
| III | Pembinaan Kemasyarakat an | | | | | |
| IV | Pemberdayaa n Masvarakat | | | | | |
Desa ... , tanggal ... , ... ,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa
(
•••••••••••••••••••••••~••••••••••••)
DAFI'AR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINS!
| No | Asal Program/ Kegiatan | Nama Program/ Kegiatan | Prakiraan Pagu Dana (Rp.) | Prakiraan Pelaksana |
|------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | .Contoh | | | |
| 1 | Dari Pemerintah | Air Bersih | 800.000.000 | PU Pusat |
| 2 | Dari Pemerintah Daerah Provinsi | | | |
| 3 | Dari Pemerintah Daerah Kabupaten | | | |
| 4 | Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten | | | |
Desa ... , tanggal ... , ... ,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa
(
...
)
- 3.
PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN
| | Dusun | Dusun | Desa | Desa | Kecamatan | Kecamatan | Kabupaten |
|----------------|---------|---------|--------|--------|-------------|-------------|----------------------------------|
| Usulan dari | | | | | | | |
| Nama keciatan | | | | | | | |
| Jenis kegiatan | L | org | L | org | L | org | ... org ...% A-RTM/UMUM |
| Jenis kegiatan | p JML | org | p | org | p | org | ... org ...% A-RTM/UMUM |
| Jenis kegiatan | | org | JML | org | JML | org | ... org ...% A-RTM/UMUM |
| Jenis kegiatan | | | | | | | ... org ...% A-RTM/UMUM |
Latar belakang:
1. (Jelaskan masalah yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang akan terjadi bagi masyarakat setempat jika masalah terse but tidak segera diatasi)
2. 2.
3. Tujuan yang ingin dicapai
4. (Perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan kebalikan dari masalah)
5. Kegiatan yang akan dilakukan: .
6. (Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini menggambarkan aktivitas dan volume yang akan dikerjakan dan membutuhkan pendanaan APB Desa, swadaya ataupun sumber lain, Kegiatan ini mempunyai hubungan sebab akibat dengan tujuan)
4. Manfaat yang akan diperoleh
8. (Jelaskan manfaat secara langsung/tidak langsung yang akan diperoleh jika usulan ini didanai. Mis: terciptanya lapangan kerja, meningkatnya produksi/ pemasaran, meningkatnya perilaku hidup sehat/ derajad kesehatan, meningkatnya kualitas pembelajaran/ menurunnya angka putus sekolah,dll. Dapat diambil dari akibat dengan merubahnya dalam pemyataan positif)
5. Potensi Sumber daya alam dan manusia
10. (Sebutkan apa saja potensi yang dapat mendukung kegiatan)
6. Rencana pelaksanaan kegiatan
12. (Jelaskan rencana pelaksanaan kegiatan)
7. Rencana Pelestarian kegiatan
(Jelaskan rencana pemeliharaan dan atau keberlanjutan kegiatan)
8. Lain-Lain
2. Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?
3. Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang diusulkan ? Jelaskan.
9. Lampiran-lampiran:
5. Berita Acara Musyawarah
Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang
Desa
... , tai:iggal
... , ... ,
Mengetahui Kepala Desa
...
Tim Penyusun RKP Desa
(
)
...
(
)
GAMBAR RENCANA PRASARANA
| GAMBAR RENCANA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KABUPATEN ... |
| KECAMATAN ... |
| DESA ... |
| JENIS PRASARANA ... |
| LOKASI •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |
| JUDUL GAMBAR ... |
| Digambar Oleh Pelaksana Kegiatan (Kader Teknik) |
| Diperiksa dan Disetuiui oleh : Dinas/lnstansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia) |
| Lembar...Dari...Lembar |
...
FORMAT4.3
RENCANAANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINS!
| URAIAN | Volume | Satuan | Harga Satuan Rp | Jumlah Total Rp | Jumlah |
|--------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|----------|
| a | b | C | d | e=bxd | f |
| 1. BAHAN | | | | | |
| 1.1 1.2 1... | | | | - | Rp |
| Sub Total I) | Sub Total I) | Sub Total I) | Sub Total I) | Rp | - |
| 2.ALAT 2.1 2... | | | | | |
| Sub Total 2) | Sub Total 2) | Sub Total 2) | Sub Total 2) | Rp | Rp - |
| 3. UPAH 3.1 3... | | | | - | |
| Sub Total 3) | Sub Total 3) | Sub Total 3) | Sub Total 3) | Rp - | Rp - |
| Total Biaya | Total Biaya | Total Biaya | Total Biaya | | |
Keterangan :
Kategori Biaya
I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia
1-b Pembelian bahan hasil industri
II-a Pembelian alat tangan
II-b Pembelian / penyewaan alat mesin
III-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi
III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan
Desa ... , tanggal ... , ... ,
Mengetahui
Kepala Desa
(
)
...
Tim Penyusun RKP Desa
(
...•
)
f
t
FORMAT4.4
PEMERIKSMN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINS!
Lokasi
... .
Bidang
... .
Kegiatan ... .
Volume
... .
| Jenis Dokumen yang Diperiksa | Jenis Dokumen yang Diperiksa | Ada Memenuhi Syarat | Ada &Tidak Memenuhi Syarat | Tidak Ada |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | Sketsa lokasi kegiatan | | | |
| 2 | Dokumen survey teknis | | | |
| 3 | Gambar desain | | | |
| 4 | Perhitungan volume | | | |
| 5 | Survey harga bahan dan alat | | | |
| 6 | Kesepakatan pembayaran upah keria | | | |
| 7 | Perhitungan RAB | | | |
| 8 | Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan | | | |
| 9 | Pernyataan hibah lahan dari masyarakat | | | |
| 10 | Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi | | | |
| 11 | Kesanggupan swadaya dan gotong rovong | | | |
| 12 | Rencana penggunaan alat berat | | | |
| 13 | Pernyataan kesiapan warga untuk mengedakan | | | |
| 14 | Data pemanfaat | | | |
Diperiksa Tanggal:
Hasil Pemeriksaan dinyatakan :
Tim Verifikasi
Layak / Tidak Layak
1. Wakil Masyarakat
1 ... ..
2. Pendamping Profesional:
2 ... ..
3. Dinas Instansi Terkait
:
3 ... ..
4 .
... :
4 .
... .
I
DAFTAR USULAN RKP DESA TAHUN: ________________ .
DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINS!
| N 0 | Bidang/ J enis Kegiatan | Bidang/ J enis Kegiatan | Lokas 1 | Volume | Sasaran I Manfaat | Prakiraan Waktu Pelaksana an | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiavaan | |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| N 0 | Bidang | Jenis Kegiata n | Lokas 1 | Volume | Sasaran I Manfaat | Prakiraan Waktu Pelaksana an | Jumlah | |
| 1 | Penyelenggara an Pemerintahan Desa | | | | | | | |
| Jumlah Per Bidang 1 | Jumlah Per Bidang 1 | Jumlah Per Bidang 1 | Jumlah Per Bidang 1 | Jumlah Per Bidang 1 | Jumlah Per Bidang 1 | Jumlah Per Bidang 1 | - | |
| 2 | Pembangunan Desa | | | | | | | |
| Jumlah Per Bidang 2 | Jumlah Per Bidang 2 | Jumlah Per Bidang 2 | Jumlah Per Bidang 2 | Jumlah Per Bidang 2 | Jumlah Per Bidang 2 | Jumlah Per Bidang 2 | Jumlah Per Bidang 2 | Jumlah Per Bidang 2 |
| 3 | Pembinaan Kemasyarakat an | | | | | | | |
| Jumlah Per Bidang 3 | Jumlah Per Bidang 3 | Jumlah Per Bidang 3 | Jumlah Per Bidang 3 | Jumlah Per Bidang 3 | Jumlah Per Bidang 3 | Jumlah Per Bidang 3 | - | |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | |
| Jumlah Per Bidang | Jumlah Per Bidang | Jumlah Per Bidang | Jumlah Per Bidang | Jumlah Per Bidang | Jumlah Per Bidang | Jumlah Per Bidang | 4 | |
| JUMLAH TOTAL | JUMLAH TOTAL | JUMLAH TOTAL | JUMLAH TOTAL | JUMLAH TOTAL | JUMLAH TOTAL | JUMLAH TOTAL | - | |
Desa ... , tanggal ... , ... ,
Mengetahui Kepala Desa
(
)
...
Tim Penyusun RKP Desa
(
)
...
'
BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - DESA
Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa di Desa ... .
kecamatan...
kabupaten...
provinsi. ... ..
pada:
Hari dan Tanggal
Jam
Tempat
.
. .
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.
Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancan