PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 1 Tahun 2017
Tentang PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Berlaku: 6 Pebruari 2017
N/A
Preamble

Menimbang
WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,
- a. bahwa Pemerintah termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melindungi segenap warganya dengan tujuan untuk memberikan perlindungan atas kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan terhadap bencana, dalam rangka terwujudnya kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa wilayah Kota Malang memiliki kondisi geografis, geologis dan demografis yang rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional;
- c. bahwa ketentuan mengenai penanggulangan bencana yang ada memerlukan peraturan pelaksana dalam bentuk peraturan daerah agar dapat diimplementasikan di daerah, sehingga jika tidak dibentuk akan dapat menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu di Kota Malang;
Mengingat
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
2. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
33
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
27
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
80
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi jawa Timur;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan
WALIKOTA MALANG
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
Menetapkan PENANGGULANGAN BENCANA.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen setingkat menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang selanjutnya disingkat dengan BNPP, adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.
4. Daerah adalah Kota Malang.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Walikota adalah Walikota Malang.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Pemerintah
8. Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala BPBD, adalah Sekretaris Daerah Kota Malang yang menjabat Kepala BPBD secara ex-officio.
9. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut Unsur Pelaksana BPBD adalah aparatur pemerintah daerah yang dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD sehari-hari.
10. Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat Unsur Pengarah, adalah masyarakat profesional yang ahli dan pimpinan lembaga/instansi Pemerintah Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana yang memiliki tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
13. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit dan bahaya kebakaran.
14. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
15. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana.
16. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
17. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
18. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
19. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
20. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
21. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
22. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
23. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
24. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
25. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
26. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
27. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
28. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya
30. untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
29. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
30. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
32. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
33. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
34. Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas dan strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
35. Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah sebuah wadah yang menaungi instansi/lembaga, masyarakat, dan lembaga usaha yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan pengurangan risiko bencana di daerah.
36. Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
37. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.
BAB II - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah:
- a. tanggung jawab dan wewenang;
- b. tahapan dan mekanisme;
- c. bantuan bagi korban bencana;
- d. peran masyarakat dan lembaga usaha;
- e. kerjasama antar daerah;
- f. pemantauan, evaluasi, pelaporan;
- g. penyelesaian sengketa;
- h. larangan;
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah melimpahkan tugas pokok dan fungsinya kepada BPBD.
- (3) BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur antara lain:
- a. instansi pemerintah yang terkait;
- b. masyarakat;
- c. organisasi kemasyarakatan;
- d. lembaga usaha;
- e. media massa;
- f. organisasi pemuda dan olahraga;
- g. organisasi kemahasiswaan;
- h. lembaga pendidikan;
- i. lembaga kesehatan;
- j. organisasi keagamaan;
- k. lembaga internasional.
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. pelindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
- a. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- b. pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota lainnya;
- c. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana di daerah;
- d. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam di daerah;
- e. pengendalian pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana yang berbentuk uang dan/atau barang.
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat:
- a. menetapkan kawasan rawan bencana yang berisiko tinggi sebagai kawasan terlarang untuk permukiman; dan/atau;
- b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan/atau dukungan pada
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau Pemerintah sesuai ketentuan perundang- undangan.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 8

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:
- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.
Bagian Kedua Prabencana
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 9

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
- a. perencanaan penanggulangan bencana
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan;
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 11

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah dan ditetapkan oleh Walikota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan hasil kajian risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dengan program kegiatan dan rincian anggarannya.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
- b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
- c. analisis kemungkinan dampak bencana;
- d. pemilihan tindakan pengurangan risiko bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam dokumen rencana penanggulangan bencana.
- (5) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh BPBD berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB dengan berkoordinasi bersama instansi/lembaga yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dan instansi terkait lainnya.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 12

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
- b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
- c. pengembangan budaya sadar bencana;
- d. peningkatan komitmen pelaku penanggulangan bencana; dan
- e. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Pengurangan risiko bencana disusun dalam rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana dengan berpedoman pada rencana aksi daerah provinsi.
- (4) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana dengan melibatkan unsur dari Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (5) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (6) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau dalam jangka waktu tersebut sesuai kebutuhan.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 13

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana; dan
- b. pemantauan terhadap:
1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;
2. penggunaan teknologi tinggi;
3. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.
- c. penguatan ketahanan masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan lembaga usaha.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 14

- (1) Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang berwenang dalam perencanaan pembangunan daerah dengan berkoordinasi bersama BPBD.
- (2) Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memasukkan unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 15

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari
suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.
- (4) Analisis risiko bencana dituangkan dalam bentuk dokumen yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Instansi yang berwenang menangani lingkungan hidup melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan berkoordinasi bersama BPBD.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 16

- (1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f, dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat serta berpihak pada upaya pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Pemerintah Daerah secara berkala wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 17

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pendidikan formal, nonformal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
- (3) Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 18

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 19

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 20

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BPBD dalam bentuk:
- a. inventarisasi wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk mengevakuasi pengungsi serta penginventarisasian jalur evakuasi aman;
- b. penyiapan lokasi dan prosedur evakuasi;
- c. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- d. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
- e. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- f. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- g. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
- h. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
- i. pendidikan kesiapsiagaan bencana dalam kegiatan intra dan ekstra kurikuler sekolah dasar dan menengah sebagai muatan lokal; dan
- j. prakarsa kelurahan tangguh bencana.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan secara bersama dengan masyarakat dan lembaga usaha.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 21

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, merupakan acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh BPBD dan instansi/lembaga terkait.
- (3) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 22

- (1) Untuk kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, BPBD menyusun sistem manajemen logistik dan peralatan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.
- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada setiap instansi/lembaga dalam jejaring kerja BPBD.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 23

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, merupakan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. mengamati gejala bencana;
- b. menganalisis data hasil pengamatan;
- c. mengambil keputusan berdasarkan analisis data hasil pengamatan;
- d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
- e. mengambil tindakan untuk masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disebarluaskan oleh lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa dalam rangka mengerahkan sumber daya.
- (6) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 24

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. pengintegrasian pendekatan pengurangan risiko bencana ke dalam penataan ruang;
- b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan; dan
- c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengintegrasian pendekatan pengurangan risiko bencana ke dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui
integrasi dokumen, integrasi spasial, dan koordinasi kelembagaan.
- (4) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pelaksanaan mitigasi bencana di daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketiga Tanggap Darurat
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikendalikan oleh Kepala BPBD.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 26

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, melalui identifikasi terhadap :
- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban bencana;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. kebutuhan dasar;
- e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- f. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala Pelaksana BPBD.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 27

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Walikota pada saat terjadinya bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam keadaan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. pengadaan barang/jasa;
- e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- f. penyelamatan; dan
- g. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 28

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dari instansi/lembaga dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi sarana prasarana vital yang rusak akibat bencana.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 29

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD meminta kepada instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c ke lokasi bencana.
- (2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi/lembaga terkait wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana.
- (3) Instansi/lembaga terkait, dalam mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.
- (4) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di wilayah yang terkena bencana tidak tersedia/tidak memadai, Walikota dapat meminta bantuan kepada kabupaten/kota lain, pemerintah provinsi, dan/atau kepada pemerintah.
- (5) Pada saat tanggap darurat bencana, pemerintah daerah dapat menerima bantuan personil, peralatan, dan logistik dari luar negeri dan/atau lembaga internasional.
- (6) Bantuan personil, peralatan, dan logistik dari luar negeri dan/atau lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhak memperoleh kemudahan dalam keimigrasian, cukai, dan karantina sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 30

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana.
- (2) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana termasuk kriteria pengadaan dalam keadaan tertentu dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban bencana;
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. pangan;
- f. sandang;
- g. pelayanan kesehatan;
- h. penampungan serta tempat hunian sementara; dan
- i. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (4) Pengadaan barang/jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait setelah mendapat persetujuan dari Kepala BPBD.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 31

- (1) BPBD dapat mempergunakan dana siap pakai untuk pengadaan barang/jasa pada status keadaan darurat.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan status keadaan darurat bencana.
- (3) Mekanisme penggunaan dana siap pakai untuk pengadaan barang/jasa dalam masa status keadaan darurat bencana mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 32

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dapat dilakukan dengan pembebanan langsung pada anggaran Belanja Tidak Terduga dalam APBD.
- (2) Pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga pada saat keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria setidaknya:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat bencana.
- (3) Kepala Pelaksana BPBD, berdasarkan hasil kaji cepat bencana, menyusun kebutuhan pengadaan barang/jasa sebagai dasar untuk pencairan Anggaran Belanja Tidak Terduga.
- (4) Mekanisme penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengadaan barang/jasa dalam masa darurat bencana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 33

- (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e, diberikan kemudahan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban dana siap pakai dan belanja tidak terduga.
- (2) Dana siap pakai dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).
- (3) Tanda bukti transaksi yang tidak mungkin didapatkan pada pengadaan barang dan/atau jasa saat tanggap darurat diberikan perlakuan khusus.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 34

- (1) Kepala BPBD wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas uang dan/atau barang yang diterima, baik yang berasal dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, APBD, APBD provinsi/kabupaten/kota lain, dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dan pihak terkait serta diinformasikan ke publik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 35

- (1) Kemudahan akses dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f, dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai wewenang:
- a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
- b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
- c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
- d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
- e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan aliran listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.
- (3) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana dihentikan jika:
- a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
- b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda korban akan ditemukan.
- (4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dibuka kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 36

- (1) Dalam status keadaan darurat Kepala BPBD mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf g, untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana.
- (3) Komandan penanganan darurat bencana dalam melaksanakan komando pengerahan sumber daya
manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
- (4) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem komando tanggap darurat yang diatur dengan peraturan Kepala BNPB.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 37

- (1) Pada status keadaan darurat bencana, komandan penanganan darurat bencana mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi tentang penanganan tanggap darurat bencana.
- (4) Pada status keadaan darurat bencana, komandan penanganan darurat bencana membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana di lokasi bencana.
- (5) Pos komando lapangan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana.
- (6) Tugas penanganan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh pos komando lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pos komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan
tanggap darurat bencana.
- (7) Dalam melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana, komandan penanganan darurat bencana menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana yang akan digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana tanggap darurat bencana
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 38

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat korban bencana.
- (2) pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BNPP.
- (3) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh organisasi yang bersifat ad hoc , terdiri dari:
- a. koordinator pencarian dan pertolongan;
- b. koordinator misi pencarian dan pertolongan;
- c. koordinator lapangan; dan/atau
- d. unit pencarian dan pertolongan.
- (4) Pada saat tanggap darurat, koordinator misi pencarian dan pertolongan bertanggungjawab secara operasional kepada BNPP dan secara administratif kepada koordinator pencarian dan pertolongan serta berkoordinasi dengan BPBD.
- (5) Dalam hal BNPP dan organisasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum terbentuk, Kepala BPBD dapat membentuk Tim Pencarian dan Pertolongan.
- (6) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan pada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (7) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia, dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 39

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d meliputi bantuan penyediaan:
- a. kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial;
- f. pelayanan pendidikan;
- g. penampungan/tempat hunian/tempat hunian sementara; dan
- h. fasilitas kegiatan ibadah.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 40

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan, berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bayi, balita, dan anak-anak;
- b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
- c. penyandang cacat/distabilitas; dan
- d. orang yang kondisi fisik melemah akibat sakit atau lanjut usia dan orang yang terganggu kejiwaannya.
- (3) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
oleh instansi/lembaga terkait sesuai kewenangannya dengan pola pendampingan/fasilitasi yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 41

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk berfungsinya kembali secara darurat prasarana dan sarana vital dengan segera agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.
- (3) Dalam hal pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital yang berskala kecil dan menggunakan teknologi sederhana, dapat dilaksanakan oleh BPBD dengan asistensi instansi/lembaga terkait yang berwenang.
Bagian Keempat
Pascabencana
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 42

8
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf c meliputi:
- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 43

- (1) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) BPBD menyusun rencana rehabilitasi dan rencana rekonstruksi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Pelaksanaan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Penilai Kerusakan dan Kerugian yang dibentuk oleh Kepala BPBD.
- (4) Dalam menyusun rencana rehabilitasi dan rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
- a. rencana tata ruang;
- b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
- c. kondisi sosial;
- d. adat istiadat;
- e. budaya; dan
- f. ekonomi.
- (5) Rencana rehabilitasi dan rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 44

- (1) Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, pemerintah daerah wajib menyediakan dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang memadai dari APBD.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana/tenaga ahli/peralatan/pembangunan prasarana kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau pemerintah untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (3) Permintaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana/tenaga ahli/peralatan/pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 45

- (1) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.
- (2) Dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berskala kecil dan menggunakan teknologi sederhana dapat dilaksanakan oleh BPBD dengan asistensi oleh instansi/lembaga terkait yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memaksimalkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dengan pola pemberdayaan.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 46

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. pelayanan pendidikan;
- g. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- h. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
- i. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- j. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- k. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, Kepala BPBD menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 47

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.
- (2) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada perencanaan teknis, dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat.
- (3) Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. perbaikan infrastuktur ; dan
- b. perbaikan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 48

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c merupakan bantuan pemerintah daerah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.
- (2) Bantuan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.
- (3) Bantuan pemerintah daerah untuk perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD.
- (4) Perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti standar teknis sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi/lembaga yang terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 49

- (1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana.
- (2) Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa:
- a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
- b. pendampingan pemulihan trauma; dan
- c. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 50

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat.
- (2) Kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
- a. membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
- b. membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
- c. menyediakan obat-obatan;
- d. menyediakan peralatan kesehatan;
- e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
- f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (3) Upaya pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi terkait dalam koordinasi BPBD.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 51

- (1) Pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka tetap terselenggaranya proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Upaya pemulihan pelayanan pendidikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui pusat kegiatan belajar mengajar dan/atau sekolah yang ditetapkan oleh instansi terkait dalam koordinasi BPBD.
- (3) Dalam hal gedung tempat pusat kegiatan belajar mengajar dan/atau sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memungkinkan untuk dilaksanakan proses belajar mengajar maka untuk sementara pelayanan pendidikan dilaksanakan di tempat lain yang memadai yang wajib disediakan oleh instansi/lembaga pemerintah terkait dengan berkoordinasi bersama BPBD.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 52

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf g ditujukan membantu masyarakat di daerah rawan bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi
konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.
- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 53

- (1) Pemulihan sosial ekonomi budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
- a. layanan advokasi dan konseling;
- b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
- c. pelatihan.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 54

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf i ditujukan membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
- a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
- c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 55

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf j ditujukan untuk memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya:
- a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas pemerintahan secepatnya;
- b. penyelamatan dan pengamanan dokumen negara dan pemerintahan;
- c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
- d. pemulihan fungsi dan peralatan pendukung tugastugas pemerintahan; dan
- e. pengaturan kembali tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 56

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf k ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi seperti sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
- a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
- b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
- c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 57

- (1) Rekontruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi :
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 58

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang.
- (2) Kegiatan fisik pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana tata ruang.
- (3) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
4. berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat daerah bencana.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disusun secara optimal melalui survei, investigasi, pembuatan gambar desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan dan memperhatikan kondisi alam.
- (5) Pedoman perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang terkait dan dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 59

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial dan kemasyarakatan.
- (2) Kegiatan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah bencana.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disusun secara optimal melalui survei, investigasi, pembuatan gambar desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar teknis bangunan.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 60

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan ke
arah kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat yang lebih baik.
- (2) Upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara:
- a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
- b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
- c. penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; dan
- d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 61

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:
- a. meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana; dan
- b. mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana.
- (2) Upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilakukan dengan:
- a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
- b. menyesuaikan dengan tata ruang;
- c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
- d. memperhatikan kearifan lokal; dan
- e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 62

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana.
- (2) Penataan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
- a. melakukan kampanye peduli bencana;
- b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha; dan
- c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 63

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf f ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya:
- a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
- b. pemberdayaan kelompok usaha bersama yang dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
- c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 64

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf g ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah pascabencana ke arah yang lebih baik.
- (2) Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
- a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
BAB IV - TAHAPAN DAN MEKANISME
Pasal 65

- (1) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat huruf h dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima.
- (2) Untuk membantu peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya mengembangkan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
BAB V - BANTUAN BAGI KORBAN BENCANA
Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan yang bersifat lanjutan bagi korban bencana.
- (2) Jenis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pembiayaan perawatan di puskesmas dan/atau rumah sakit;
- b. santunan duka cita;
- c. santunan kecacatan;
- d. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
- e. pembiayaan perbaikan sarana prasarana lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan besarnya bantuan yang bersifat lanjutan bagi korban bencana diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB V - BANTUAN BAGI KORBAN BENCANA
Pasal 67

- (1) Unsur masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga usaha dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan berupa uang dan/atau barang bagi korban
bencana.
- (2) Kegiatan pengumpulan uang dan/atau barang untuk bantuan bagi korban bencana di daerah harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan dan prosedur pengumpulan uang dan/atau barang untuk korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB VI - PERAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA USAHA
Pasal 68

- (1) Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan memiliki tanggung jawab dan kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dengan mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab untuk berperan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang berperan serta dalam:
- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kesempatan yang sama untuk berperan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang berhak untuk:
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan
bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (4) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, BPBD perlu menginisiasi kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan memperhatikan aspek budaya, adat istiadat dan kearifan lokal setempat.
- (5) Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan selalu melakukan koordinasi dengan BPBD dalam setiap upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang akan, sedang, dan telah dilakukan.
Bagian Kedua Peran Lembaga Usaha
BAB VI - PERAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA USAHA
Pasal 69

- (1) Lembaga Usaha memiliki tanggung jawab untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha berperan serta dalam:
- a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- c. melakukan kegiatan pemantauan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana dibidang usahanya dengan menerapkan sistem proteksi dini;
- d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya;
- e. mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan usahanya; dan
- f. menyampaikan secara transparan kepada publik mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana yang akan, sedang, dan telah dilakukannya.
- (3) Peran serta dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara sendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (4) Dalam partisipasi penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap lembaga usaha wajib melakukan koordinasi dengan BPBD.
BAB VII - KERJA SAMA ANTAR DAERAH
Pasal 70

- (1) Dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama penanggulangan bencana dengan pemerintah daerah lain, meliputi:
- a. Penetapan wilayah rawan bencana;
- b. Tukar menukar informasi kebencanaan;
- c. Koordinasi dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana;
- d. Penanganan pengungsi akibat bencana;
- e. Pembebasan biaya bagi korban bencana di puskesmas dan/atau rumah sakit; dan
- f. Bidang-bidang lain yang berkaitan dengan upaya bersama penanggulangan bencana.
- (2) Mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 71

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemantauan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pemantauan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur pengarah dan/atau unsur pelaksana BPBD dan dapat melibatkan instansi/lembaga perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Bagian Kedua
Evaluasi
BAB VIII - PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 72

- (1) Evaluasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur pengarah BPBD.
Bagian Ketiga Pelaporan
BAB VIII - PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 73

- (1) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.
- (2) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota selaku penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah dan digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.
BAB IX - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 74

- (1) Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diupayakan berdasarkan azas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya diluar pengadilan atau dalam pengadilan.
- (3) Gugatan diluar pengadilan dapat dilakukan dengan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu penyelesaian sengketa.
- (4) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
Bagian Kedua Hak Gugat
BAB IX - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 75

Pemerintah Daerah berhak mengajukan gugatan terhadap setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan yang menyebabkan tidak berfungsinya upaya mengurangi atau menghilangkan risiko bencana di daerah.
BAB IX - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 76

- (1) Setiap orang atau badan berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerugian akibat tidak berfungsinya upaya mengurangi atau menghilangkan risiko bencana di daerah.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
BAB IX - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 77

- (1) Organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan untuk mengurangi dan/atau menghilangkan risiko bencana di daerah berhak mengajukan gugatan terhadap setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan yang menyebabkan tidak berfungsinya upaya mengurangi dan/atau menghilangkan risiko bencana.
- (2) Organisasi kemasyarakatan dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
- a. berbentuk badan hukum;
- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan dalam upaya mengurangi atau menghilangkan risiko bencana; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 78

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 6 Pebruari 2017 WALIKOTA MALANG, ttd.
MOCH. ANTON
Diundangkan di Kota Malang pada tanggal 7 Pebruari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd.
IDRUS
LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR :
NOMOR : 16 -1/2017
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia, sebagaimana dituangkan ke dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, termasuk perlindungan terhadap bahaya atau risiko bencana alam bagi penduduk Kota Malang, maka Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang merasa perlu untuk menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Malang, sebagaimana diamanatkan juga oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Wilayah Kota Malang secara geografis terletak pada wilayah yang secara umum rawan terhadap ancaman dan dampak bencana, baik bencana alam maupun non alam. Pembentukan peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi instrumen normatif yang bersifat antisipatif terhadap ancaman bencana tersebut. Dimaksudkan juga pembentukan peraturan daerah ini adalah sebagai langkah konkrit untuk memobilisasi kepedulian warga masyarakat terhadap ancaman bencana yang sewaktuwaktu datang melanda wilayah pemukimannya.
Paradigma konvensional di Indonesia yang bersifat reaktif terhadap bencana sudah waktunya ditinggalkan untuk diganti dengan pradigma baru yang berciri proaktif dengan langkah-langkah koordinatif. Artinya, disaat sekarang penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terencana sejak fase pra bencana, fase tanggap darurat dan fase pasca bencana. Dengan pengelolaan yang proaktif dan terprogram itu maka risiko dapat ditekan serendah mungkin, dan kerugian fisik maupun psikis dapat dicegah sejak awal.
Dalam era otonomi daerah sekarang ini, masalah penanggulangan bencana tidak lagi bersifat sentralistik di pusat saja, tetapi sudah menjadi kewenangan daerah otonom sehingga pemerintah daerah akan dengan mudah menggerakkan warga masyarakat untuk ikut berperan serta dalam kegiatan penanggulangan bencana guna menghindari budaya pemerintah centries seperti di masa lalu. BPBD dibentuk untuk mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pengendalian akan menciptakan cara kerja yang efisien dan efektif dalam kendali Sekretaris Daerah sebagai Kepala BPBD ex officio karena jabatan Sekretaris Daerah yang membawahi SKPD, Badan maupun institusi-institusi lain di daerah.
Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini mencakup segala permasalahan kebencanaan secara komprehensif sehingga penuntasan masalah secara parsial dapat dihindari. Antara lain yang diatur adalah hal-hal menyangkut:
1. tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah terhadap penyelenggaran penanggulangan bencana;
2. tahapan dan mekanisme dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. bantuan yang bersifat lanjutan bagi korban bencana;
4. peran masyarakat dan lembaga usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5. kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
7. penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
8. larangan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
PENJELASAN
Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'kajian risiko bencana' adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian dan Kapasitas Daerah. Hasil dari kajian risiko bencana berupa peta risiko bencana yang adalah gambaran tingkat risiko bencana suatu daerah secara spasial dan non spasial.Ayat (2)Cukup JelasAyat (3)Cukup JelasAyat (4)Cukup JelasAyat (5)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Yang dimaksud dengan 'memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah' contohnya adalah mengintegrasikan hasil kajian risiko bencana dalam penyusunan rencana tata ruang. Pengintegrasian tersebut melalui : (i) Peta Kerawanan yang sifatnya jangka panjang, dijadikan dasar perumusan tujuan, kebijakan, strategi, serta perumusan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang; dan (ii) Peta Kerentanan, Peta Kapasitas, dan Peta Risiko yang bersifat jangka menengah (5 tahun) dijadikan masukan bagi perumusan program dan arahan pemanfaatan ruang (indikasi program utama).##
PENJELASAN
Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelas## Ayat (3)Yang dimaksud dengan 'kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana' adalah kegiatan pembangunan/proyek yang patut diduga memungkinkan terjadinya bencana, antara lain pembangunan pusat listrik tenaga nuklir, pembuatan senjata nuklir, pengeboran minyak bumi, pembuangan limbah bahan berbahaya, eksplorasi tambang, dan pembabatan hutan.## Ayat (4)Yang dimaksud dengan 'dokumen lingkungan hidup' adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup(UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL), studi evaluasi mengenai dampak lingkungan hidup (SEMDAL), studi evaluasi lingkungan hidup (SEL), penyajian informasi lingkungan (PIL), penyajian evaluasi lingkungan (PEL), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPL), rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL), dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan.Ayat (5)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat serta berpihak pada upaya pelestarian lingkungan hidup' adalah mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: (a) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (b) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan (iii) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dilaksanakan berdasarkan pedoman dari Kepala BNPB.Ayat (3)Yang dimaksud dengan 'Rencana Kontinjensi' adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manejerial, serta tanggapan dan pengerahan yang telah disetujui bersama .
PENJELASAN
Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Instansi yang berwenang dalam pengamatan gejala bencana alam contohnya adalah BMKG untuk masalah cuaca, PVMBG untuk masalah geologi, dsbnya.Ayat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasAyat (6)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Yang dimaksud dengan 'integrasi dokumen/proses' adalah mengatur bagaimana mengintegrasikan kajian risiko bencana (KRB) dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ke dalam dokumen rencana tata ruang (RTR) dalam proses penyusunan rencana tata ruang.Yang dimaksud dengan 'integrasi spasial' adalah mengatur bagaimana mengintegrasikan kajian risiko bencana (KRB) ke dalam muatan rencana tata ruang.Yang dimaksud dengan 'koordinasi kelembagaan' adalah membangun komunikasi yang efektif dan berkesinambungan antar pemangku kepentingan yang terkait.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dalam mitigasi bencana dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang dalam menghadapi bencana sehingga dapat meminimalkan risiko bencana yang mungkin terjadi.Ayat (6)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)Yang dimaksud dengan 'pengerahan peralatan' dalam ketentuan ini, antara lain, adalah peralatan transportasi darat, udara dan laut, peralatan evakuasi, peralatan kesehatan, peralatan air bersih, peralatan sanitasi, jembatan darurat, alat berat, tenda, dan hunian sementara.Yang dimaksud dengan 'pengerahan logistik' dalam ketentuan ini, antara lain, adalah bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih, dan sanitasi.##
PENJELASAN
Pasal 30

## Ayat (1)

Jenis dan jumlah kebutuhan pengadaan barang dan jasa ditentukan berdasarkan hasil kaji cepat bencana yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat.## Ayat (2)Yang dimaksud dengan kriteria 'keadaan tertentu' dalam hal ini adalah penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial.## Ayat (3)Yang dimaksud dengan 'prasarana dan sarana vital' adalah instalasi air minum, aliran listrik dan gas, jaringan komunikasi, drainase, dan transportasi.## Ayat (4)Persetujuan dari Kepala BPBD harus didapatkan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.##
PENJELASAN
Pasal 33

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)Cukup JelasAyat (3)Yang dimaksud dengan 'perlakuan khusus' adalah penggantian tanda bukti transaksi yang tidak mungkin didapatkan dengan daftar pengeluaran riil dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pelaksana kegiatan dan pengguna/kuasa pengguna anggaran.##
PENJELASAN
Pasal 39

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)Standar minimum dan tata cara pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana berpedoman kepada Peraturan Kepala BNPB.##
PENJELASAN
Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital' dalam ketentuan ini, antara lain, berfungsinya kembali instalasi air minum, aliran listrik, jaringan komunikasi, drainase, dan transportasi.Ayat (2)Cukup JelasAyat (3)Yang dimaksud dengan 'skala kecil' adalah jika nilai pagu anggaran/rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital tersebut tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).Yang dimaksud dengan 'teknologi sederhana' adalah jika pekerjaan tersebut memakai peralatan konstruksi yang standar, tidak memerlukan tenaga ahli, dan tidak memerlukan alat berat.
PENJELASAN
Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan 'skala kecil' adalah jika nilai pagu anggaran/rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital tersebut tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).Yang dimaksud dengan 'teknologi sederhana' adalah jika pekerjaan tersebut memakai peralatan konstruksi yang standar, tidak memerlukan tenaga ahli, dan tidak memerlukan alat berat.Ayat (3)Yang dimaksud dengan 'pola pemberdayaan' adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut melibatkan masyarakat setempat termasuk jika dimungkinkan masyarakat ikut terlibat dalam hal pendanaan (cost sharing ).
PENJELASAN
Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Yang dimaksud dengan 'infrastruktur' adalah jaringan jalan dan jembatan, jaringan transportasi, jaringan air bersih,jaringan drainase, jaringan limbah, dan jaringan kelistrikan dan gas (energi).Yang dimaksud dengan 'fasilitas sosial' adalah sarana peribadatan dan sarana sosial budaya.Yang dimaksud dengan 'fasilitas umum' adalah sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana perkantoran, dan sarana olahraga.
PENJELASAN
Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'bantuan yang bersifat lanjutan' adalah bantuan yang diberikan kepada korban bencana setelah masa darurat bencana berakhir dan/atau bantuan diluar pemenuhan kebutuhan dasar. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'masyarakat dan organisasi kemasyarakatan' disini adalah termasuk diantaranya para relawan penanggulangan bencana, baik secara perseorangan maupun yang tergabung dalam kelompok, yang peduli dan bergerak dalam upaya-upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)

Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan 'gugatan perwakilan kelompok' (atau sering disebut juga class action atau class representative ) adalah suatu cara yang diberikan kepada sekelompok orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu masalah, baik seorang atau lebih anggotanya menggugat atau digugat sebagai perwakilan kelompok tanpa harus turut serta dari setiap anggota kelompok.
PENJELASAN
Pasal 79

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 31