Unknown Unknown Nomor 13 Tahun 2003
Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN KABUPATEN MUARO JAMBI
Berlaku: 15 Desember 2003
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN KABUPATEN MUARO JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa untuk memaksimalkan jangkauan pelayanan aparatur kepada masyarakat maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan agar mempunyai peran dan fungsi yang jelas sebagai perangkat daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 3

Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Bupati dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan pada tingkat Kecamatan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, Pemerintah Kecamatan mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum;
- b. Koordinasi dalam rangka menyelenggarakan pemerintah desa/kelurahan;
- c. Koordinasi, pemantauan dan pengawasan Pelaksanaan kegiatan pembangunan masyarakat desa;
- d. Pembinaan kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan;
- e. Penyelenggaraan dibidang pelayanan umum;
- f. Pemeliharaan ketertiban umum;
- g. Pendataan dan pelaporan.
Bagian Pertama SEKRETARIAT
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 5

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. Perencanaan, pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga kantor;
- e. Penyelenggaraan dan pengelolaan naskah dinas;
- f. Pengelolaan kearsipan, pendataan dan pelaporan.
SEKSI PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN UMUM
Seksi Pemerintahan dan ketertiban umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kecamatan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan dan ketertiban umum.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 di atas, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban umum mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan pemerintah umum;
- b. Bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan;
- c. Koordinasi tugas pemerintahan desa/kelurahan;
- d. Pendataan lembaga dan perangkat desa/kelurahan;
- e. Penyusunan monografi kecamatan;
- f. Koordinasi dengan instansi/pejabat terkait dalam rangka penyelesaian konflik di masyarakat;
- g. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Inventarisasi sumber dan peningkatan pendapatan daerah;
- i. Pembinaan ketahanan masyarakat;
- j. Pendataan dan pelaporan.
Seksi Pelayanan umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kecamatan di bidang penyelenggaraan pelayanan umum.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 di atas, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan rekomendasi tempat usaha;
- c. Penyelenggaraan pelayanan rekomendasi jual beli tanah;
- d. Penyelenggaraan pelayanan rekomnedasi izin lokasi;
- e. Penyelenggaraan pelayanan izin keramaian;
- f. Penyelenggaraan pelayanan mutasi/pindah penduduk;
- g. Pendataan dan Pelaporan.
Seksi Pemberdayaan masyarakat desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kecamatan dibidang pemberdayaan masyarakat pedesaan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 di atas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:
- a. Pendataan potensi desa;
- b. Koordinasi Perumusan program pembangunan desa;
- c. Fasilitasi Penyaluran bantuan pembangunan desa;
- d. Pemantauan dan pengawasan kegiatan pembangunan pedesaan;
- e. Fasilitasi kegiatan dalam rangka pengembangan produksi/perekonomian desa;
- f. Pendataan dan pelaporan.
Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kecamatan dibidang pembinaan kesejahteraan sosial.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 di atas Seksi Kesejahteraan sosial mempunyai fungsi :
- a. Inventarisasi data dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. Inventarisasi data dibidang kesehatan dan keluarga berencana;
- c. Inventarisasi data masalah-masalah sosial;
- d. Koordinasi dan pengendalian, penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan kebudayaan;
- e. Koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- f. Pengelolaan administrasi pelaporan dibidang penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan;
- g. Pengelolaan administrasi pelaporan dibidang pelayanan kesehatan;
- h. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan dan penanggulangan masalah sosial dan bencana;
- i. Penyusunan data dan statistik dibidang pembinaan kesejahteraan.
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu melaksanakan kegiatan tugas pemerintah kecamatan berdasarkan bidang keahlian tertentu.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 16

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 di atas, dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi camat dan secara teknis bertanggung jawab kepada lembaga teknis/Dinas dan Badan.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 18
Pasal 19

Pejabat dilingkungan Pemerintah Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Kalangan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 18
Pasal 20

Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 di atas, harus melalui Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 21
Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 15 Desember 2003
BUPATI MUARO JAMBI,
dto
H. AS'AD SYAM
Diundangkan di Sengeti pada tanggal 11 Februari 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,
dto
MUCHTAR MUIS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2004 NOMOR 03 SERI D NOMOR 03
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN KABUPATEN MUARO JAMBI
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI
Pemerintah dan Ketertiban Umum
SEKSI
Pelayana Umum
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR
: 13 TAHUN 2003
TANGGAL : 15 DESEMBER 2003
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
C A M A T
SEKRETARIAT
SEKSI
SEKSI
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kesejahteraan Sosial
BUPATI MUARO JAMBI,
DTO
H. AS'AD SYAM
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup Jelas