Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 2014
Tentang PENGELOLAAN AIR TANAH
Berlaku: 10 Nopember 2014
N/A
Preamble

Menimbang :
BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINJAI,
- a. bahwa air tanah merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dalam menunjang kegiatan pembangunan, oleh karena itu harus dikelola secara adil dan bijaksana dengan melakukan pengaturan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa pengaturan pengelolaan air tanah yang dimaksudkan untuk memelihara ketersediaan air tanah sebagai sumber daya air, agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap dapat berlangsung sesuai tuntutan pembangunan yang berkelanjutan sehingga dapat menjaga keseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan air tanah;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Air Tanah, perlu pengaturan tentang pengelolaan air tanah berbasis cekungan air tanah dengan memperhatikan kondisi geologi dan hidrogeologi daerah setempat, perlu membentuk Peraturan daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;
5. Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang
1. Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
19. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air tanah;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 22 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 41);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI dan BUPATI SINJAI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Sinjai.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sinjai.
7. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten sinjai.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai.
9. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Mata Air adalah air tanah yang mengalir keluar dari permukaan tanah pada suatu tempat atau di mana permukaan muka air tanah (akuifer) bertemu dengan permukaan tanah.
11. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
12. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
13. Kondisi hidrogeologis adalah suatu kondisi air tanah yang mencakup kandungan, penyebaran, pengaliran, potensi, dan sifat kimia serta fisika air tanah.
14. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah yang berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
15. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
16. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
17. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
18. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun yang akan datang.
19. Perlindungan air tanah adalah kegiatan pengamanan kondisi dan lingkungan air tanah dari kerusakan yang ditimbulkan oleh ulah manusia maupun alam.
20. Pengawetan air tanah adalah upaya untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.
21. Pemeliharaan air tanah adalah kegiatan perawatan air tanah untuk menjamin kelestarian fungsi air tanah.
22. Pengawasan air tanah adalah pengawasan terhadap kegiatan administrasi dan teknis pengelolaan air tanah agar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
23. Pemulihan air tanah adalah kegiatan untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula.
24. Pemantauan air tanah adalah kegiatan pengamatan dan pencekungan air tanahatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan air tanah.
25. Pengendalian air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh air tanah.
26. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan air tanah, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
27. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
28. Penatagunaan air tanah adalah upaya untuk menentukan zona penggunaan air tanah.
29. Penggunaan air tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan.
30. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan untuk mengeluarkan air tanah melalui sumur gali, sumur bor dan bangunan penurapan atau dengan cara lainnya.
31. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
32. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
33. Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
34. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
35. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
36. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
37. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
38. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
39. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
40. Petunjuk teknis adalah tata cara atau pedoman yang diberikan dalam pengeboran air tanah untuk keperluan rumah tangga.
41. Debit adalah volume air yang melalui suatu penampang tertentu per satuan waktu.
42. Pemohon adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (perseorangan).
43. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air tanah pada akuifer tertentu.
44. Sumur gali adalah sumur yang dibuat dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan air.
45. Sumur bor adalah sumur yang dibuat dengan dibor untuk mengambil air tanah pada satu atau lebih akuifer.
46. Meter air adalah alat ukur yang telah ditera oleh instansi berwenang untuk mengukur volume pengambilan air tanah.
47. Zona Kritis adalah daerah yang mengalami penurunan muka air tanah &gt; 60% - 80%, zat padat terlarut 10.000 - 100.000 mg/L, daya hantar listrik 1.500 - 5.000 μ s/cm (mikro siemens per sentimeter) atau telah terjadi amblesan tanah.
48. Eksplorasi adalah melakukan penyelidikan, penelitian air tanah termasuk melakukan pengeboran.
49. Eksploitasi adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang berasal dari sumur bor, sumur pantek, sumur gali dan mata air.
50. Upaya Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat UKL, adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan pengambilan air tanah.
51. Upaya Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat UPL, adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan pengambilan air tanah.
52. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disingkat Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan pengambilan air tanah yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
53. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan air tanah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 2

Pengelolaan air tanah untuk:
- a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya air tanah;
- b. terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan tindak melindungi serta membina sumber daya air tanah;
- c. tercapainya kepentingan akan kebutuhan air bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
- d. tercapainya kesinambungan fungsi sumber daya air tanah; dan
- e. terkendalinya pemanfaatan sumber daya air secara bijaksana.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 3

Pengelolaan air tanah bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya air tanah yang berkesinambungan dengan berwawasan lingkungan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan air tanah ini meliputi:
- a. asas pengelolaan air tanah;
- b. wewenang dan tanggung jawab;
- c. pengelolaan air tanah
- d. perizinan;
- e. sistem informasi air tanah;
- f. pemberdayaan, pengendalian dan pengawasan;
- g. peran dan hak masyarakat;
- h. larangan;
- i. sanksi administratif;
- j. penyidikan;
- k. ketentuan pidana;
- l. ketentuan peralihan; dan
- m. ketentuan penutup.
BAB IV - ASAS PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 5

Pengelolaan air tanah berasaskan:
- a. kelestarian;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. keadilan;
- f. kemandirian; dan
- g. transparansi dan akuntabilitas publik.
BAB V - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 6

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air tanah meliputi:
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan diluar cekungan air tanah;
- b. melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan diluar cekungan air tanah;
- c. melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan diluar cekungan air tanah;
- d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan diluar cekungan air tanah;
- e. menyelenggarakan kegiatan konservasi diluar cekungan air tanah;
- f. menyediakan dan memelihara sumur pantau diluar cekungan air tanah;
- g. mendorong pengguna air tanah untuk melakukan pengawetan air tanah;
- h. mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah;
- i. menerbitkan izin pengeboran, izin pengusahaan air tanah dan izin pemakaian air tanah;
- j. melakukan evaluasi terhadap izin pengeboran, izin pengusahaan air tanah dan izin pemakaian air tanah;
- k. menyelenggarakan sistem informasi air tanah;
- l. menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah;
- m. menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan dalam pengelolaan air tanah;
- n. melaksanakan pengawasan pengelolaan air tanah;
- o. menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian air tanah kepada gubernur dengan tembusan kepada menteri secara berkala;
- p. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan air tanah yang berkaitan dengan ketentuan dalam pengeboran, izin pengusahaan air tanah dan izin pemakaian air tanah;
- q. memberikan sanksi administratif kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh dinas teknis, berkoordinasi dengan instansi terkait.
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 7

- (1) Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (2) Pengelolaan air tanah meliputi:
- a. kegiatan perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi air tanah;
- d. pendayagunaan air tanah; dan
- e. pengendalian daya rusak air tanah.
- (3) Guna mendukung pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk unit pelaksana teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Perencanaan
Paragraf 1 Umum
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 8

- (1) Perencanaan pengelolaan air tanah disusun untuk menghasilkan rencana pengelolaan air tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi dengan rencana pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai dan menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan air tanah.
- (3) Program pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 9

Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disusun melalui tahapan:
- a. inventarisasi air tanah;
- b. penetapan zona konservasi air tanah; dan
- c. penyusunan dan penetapan rencana pengeloaan air tanah.
Paragraf 2 Strategi Pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 10

Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah disusun berdasarkan data dan informasi mengenai:
- a. potensi air tanah dan karakteristik hidrogeologis diluar cekungan air tanah yang bersangkutan;
- b. proyeksi kebutuhan air untuk berbagai keperluan diluar cekungan air tanah yang bersangkutan; dan
- c. perubahan dan kondisi lingkungan air tanah.
Paragraf 3 Inventarisasi
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 11

- (1) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
- (2) Data dan Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kuantitas dan kualitas air tanah;
- b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;
- c. kelembagaan pengelolaan air tanah; dan
- d. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.
- (3) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemetaan;
- b. eksplorasi; dan/atau
- c. evaluasi data.
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 12

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan pihak lain
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 13

- (1) Hasil kegiatan inventarisasi yang dilakukan oleh Bupati dilaporkan kepada Gubernur dan Menteri.
- (2) Hasil Kegiatan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan milik daerah.
Bagian Ketiga
Pemantauan dan Evaluasi
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 14

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan pihak lain.
- (3) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui:
- a. pengamatan;
- b. pencekungan air tanahatan;
- c. perekaman;
- d. pemeriksaan laporan; dan/atau
- e. peninjauan secara langsung.
- (4) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 15

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan.
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 16

Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam peningkatan kinerja dan/atau melakukan peninjauan atas rencana pengelolaan air tanah.
Bagian Keempat Konservasi
Paragraf 1 Umum
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 17

- (1) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah yang dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah, melalui:
- a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
- b. pengawetan air tanah; dan
- c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan kegiatan konservasi air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 18

- (1) Untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah dilakukan pemantauan air tanah yang ditujukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sumur pantau dengan cara:
- a. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah:
- b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia dan biologi;
- c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
- d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain dilakukan pada sumur pantau dapat juga dilakukan pada sumur produksi.
- (4) Hasil pemantaun air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa rekaman data yang merupakan bagian dari sistem informasi air tanah daerah.
- (5) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimkasud pada ayat (4) digunakan oleh Bupati sesuai dengan kewenanganannya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 19

- (1) Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) digunakan sebagai alat pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan dan dipelihara oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 20

- (1) Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dibuat sesuai dengan standar dan ditempatkan pada jaringan sumur pantau.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan jaringan sumur pantau diluar cekungan air tanah berdasarkan :
- a. kondisi geologis dan hidrogeologis cekungan air;
- b. sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan air tanah;
- c. kebutuhan pengendalian penggunaan air tanah.
Paragraf 2 Perlindungan dan Pelestarian
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 21

- (1) Perlindungan dan Pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan, serta fungsi air tanah.
- (2) Untuk melindungi dan melestarikan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati sesuai kewenangannya menetapkan kawasan lindung air tanah diluar cekungan air tanah.
- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
- b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
- c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 22

- (1) Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. mempertahankan kemampuan imbuhan air tanah;
- b. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; dan
- c. membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (2) Untuk menjaga daya dukung akuifer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer.
- (3) Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara :
- a. melarang pengambilan air tanah yang baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah yang telah ada pada zona kritis air tanah;
- b. melarang pengambilan air tanah pada zona rusak air tanah; dan
- c. menambah dan meningkatkan jumlah imbuhan buatan.
Paragraf 3
Pengawetan
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 23

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan parasarananya, mengganggu upaya pengawetan air tanah, dan/atau mengakibatkan pencemaran air tanah.
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 24

- (1) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b ditujukan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.
- (2) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. menghemat penggunaan air tanah;
- b. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah; dan/atau
- c. mengendalikan penggunaan air tanah.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya mendorong pengguna air tanah untuk melakukan pengawetan air tanah.
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 25

Penghematan penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan air tanah secara efektif dan efisiensi untuk berbagai macam kebutuhan;
- b. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang air tanah;
- c. mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan;
- d. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir;
- e. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air; dan/atau
- f. sosialisasi perilaku hemat air dan upaya daur ulang air.
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 26

- (1) Peningkatan kapasitas imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui imbuhan buatan.
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 27

- (1) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah;
- b. menerapkan secara konsisten perizinan dalam penggunaan air tanah;
- c. membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
- d. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer sesuai Rekomendasi Teknis;
- e. mengatur jarak antar sumur produksi atau penggalian atau penggalian air tanah sesuai Rekomendasi Teknis.
- f. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah sesuai Rekomendasi Teknis; dan
- g. menerapkan tarif progresif pada penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi.
- (2) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama dilakukan pada:
- a. bagian wilayah cekungan air tanah yang pengambilan air tanahnya intensif;
- b. daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan
- c. akuifer yang air tanahnya banyak dieksploitasi.
Paragraf 4
Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 28

- (1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai dengan kondis alaminya.
- (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. mencegah pencemaran air tanah;
- b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan
- c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 29

Untuk menghindari pencemaran air tanah, setiap pengguna air tanah wajib menutup sumur bor atau sumur gali yang telah tercemar kualitas air tanahnya.
Bagian Kelima Pendayagunaan
Paragraf 1 Umum
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 30

- (1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya melaksanakan pendayagunaan air tanah berdasarkan rencana pengelolaan air tanah diluar wilayah cekungan air tanah.
- (3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penggunaan;
- b. pengembangan; dan
- c. pengusahaan.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendayagunaan air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.
Paragraf 2 Penggunaan
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 31

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana diluar wilayah cekungan air tanah.
- (2) Penggunaaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah.
- (3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan diluar cekungan air tanah oleh Bupati.
- (4) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam, yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah.
- (5) Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasarkan Rekomendasi teknis :
- a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
- b. kondisi dan lingkungan air tanah;
- c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
- d. penggunaan air tanah yang telah ada.
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 32

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
- (2) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan Rekomendasi Teknis, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya.
- (3) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada zona perlindungan air tanah.
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 33

- (1) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat , dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 34

- (1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- a. penggunaan air tanah kurang dari 100 m 3 /bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat; dan
- b. melaporkan ke dinas terkait untuk mendapatkan petunjuk teknis, jika akan melakukan pengeboran.
- (3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
- b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
- c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok seharihari masyarakat setempat.
Paragraf 3 Pengembangan
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 35

- (1) Pengembangan air tanah diluar wilyah Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.
- (2) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari atau air rumah tangga dan pertanian rakyat.
- (3) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilkasanakan selama potensi air tanah masih memungkinkan diambil secara aman serta tidak menimbulkan kerusakan air tanah dan lingkungan hidup.
- (4) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dan rencana tata ruang wilayah.
- (5) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib mempertimbangkan:
- a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
- b. kondisi dan lingkungan air tanah;
- c. kawasan lindung air tanah;
- d. proyeksi kebutuhan air tanah;
- e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada;
- f. data dan informasi hasil inventarisasi pada wilayah cekungan air tanah; dan
- g. ketersediaan air permukaan.
- (6) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan kegiatan:
- a. survei hidrogeologi;
- b. eksplorasi air tanah melalui penyelidikan geofisika, pengeboran, atau penggalian eksplorasi;
- c. pengeboran atau penggalian eksploitasi; dan/atau
- d. pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah.
Paragraf 4
Pengusahaan
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 36

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
- a. bahan baku produksi;
- b. pemanfaatan potensi;
- c. media usaha; atau
- d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok seharihari dan pertanian masyarakat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
- b. penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu;dan/atau
- c. pemanfaatan air tanah pada suatu lokasi tertentu.
- (4) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan:
- a. rencana pengelolaan air tanah;
- b. kelayakan teknis dan ekonomi;
- c. fungsi sosial air tanah;
- d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
- e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 37

- (1) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
- (2) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh Bupati setelah mendapatkan Rekomendasi Teknis.
- (3) Izin Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha.
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 38

- (1) Izin pengusahaan air tanah tidak diperlukan terhadap air ikutan dan/atau pengeringan ( dewatering) untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.
- (2) Izin pengeboran air tanah tidak diperlukan terhadap pengeboran eksplorasi untuk tujuan penelitian.
- (3) Setiap orang atau lembaga yang melakukan pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan hasil pengeboran dan menyerahkan laporan kepada Bupati.
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 39

Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan alokasi penggunaan air tanah diluar wilayah cekungan air tanah untuk pemakaian maupun pengusahaan air tanah.
Bagian Keenam Pengendalian Daya Rusak
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 40

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air tanah.
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 41

- (1) Pengendaliaan daya rusak air tanah ditujukan untuk mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya instrusi air asin dan amblesan tanah.
- (2) Pengendaliaan daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengendalian daya rusak air tanah.
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 42

- (1) Untuk mencegah terjadinya intrusi air asin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan dengan membatasi pengambilan air tanah di daerah pantai yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan antara muka air tanah tawar dan muka air tanah asin.
- (2) Untuk memulihkan kondisi air tanah akibat intrusi air asin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan denagn cara menciptakan resapan buatan atau membuat sumur injeksi di daerah yang air tanahnya telah tercemar air asin.
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 43

- (1) Untuk mencegah terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan dengan mengurangi pengambilan air tanah atau izin pengusahaan air tanah pada zona kritis dan zona rusak setelah memperoleh Rekomendasi Teknis.
- (2) Untuk menghentikan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan dengan menghentikan pengambilan air tanah.
- (3) Untuk mengurangi terjadinya amblesen tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan dengan membuat imbuhan air tanah buatan.
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian daya rusak air tanah dan mencegah terjadinya intrusi air asin dan amblesen tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENGELOLAAN AIR TANAH
Pasal 45

Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengandalian daya rusak air tanah.
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 46

- (1) Pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat perizinan yang ditunjuk.
- (2) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diterbitkan oleh bupati dengan ketentuan:
- a. pada setiap cekungan air tanah lintas kabupaten setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari gubernur; atau
- b. pada setiap cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari dinas kabupaten yang membidangi air tanah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. izin pengeboran;
- b. izin pengusahaan air tanah; dan
- c. izin pemakaian air tanah.
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan dan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 47

- (1) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah.
- (2) Pengambilan air tanah dikategorikan dalam jumlah besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengambilan atau pemakaiaan air tanah lebih dari 2 (dua) liter per detik.
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 48

- (1) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui:
- a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
- b. sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.
- (4) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Jangka Waktu
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 49

Jangka waktu izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 50

Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diberikan oleh Bupati setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
Bagian Ketiga Evaluasi
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 51

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap izin pengeboran, izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah.
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 52

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi teknis dan laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. gambar penampang litologi dan penampang galian;
- b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
- c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
- d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan diatasnya.
Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 53

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 54

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah wajib:
- a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur;
- c. memasang meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi pada setiap titik atau lokasi pengambilan air tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air atau alat ukur debit air;
- e. membangun sumur resapan dilokasi yang ditentukan oleh Bupati;
- f. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
- g. membayar biaya jasa pengelolaan air tanah; dan
- h. melaporkan kepada Bupati apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah serta pemakaian dan pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan.
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 55

- (1) Setiap pemegang izin pengusahaan air tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari kepada masyarakat setempat.
- (2) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pemberian air tanah sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kelima Berakhirnya Izin
BAB VII - PERIZINAN
Pasal 56

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berakhir karena:
- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
- b. izin dikembalikan; dan/atau
- c. izin dicabut.
- (2) Berakhirnya izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - SISTEM INFORMASI AIR TANAH
Pasal 57

- (1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah, Bupati menyelenggarakan sistem informasi air tanah.
- (2) Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten.
- (3) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai:
- a. data perizinan;
- b. konfigurasi cekungan air tanah;
- c. hidrogeologi;
- d. potensi air tanah;
- e. konservasi air tanah;
- f. pendayagunaan air tanah;
- g. kondisi dan lingkungan air tanah;
- h. pengendalian dan pengawasan air tanah;
- i. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan
- j. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.
BAB VIII - SISTEM INFORMASI AIR TANAH
Pasal 58

Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan :
- a. pengambilan dan pengumpulan data;
- b. penyimpanan dan pengelolaan data;
- c. pembaharuan data; dan
- d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi;
BAB VIII - SISTEM INFORMASI AIR TANAH
Pasal 59

- (1) Bupati menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada bupati.
- (3) Instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi air tanah diatur dengan peraturan bupati.
BAB IX - PEMBIAYAAN
Pasal 60

- (1) Pembiayaan pengelolaan air tanah ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan air tanah.
- (2) Jenis pembiayaan pengelolaan air tanah meliputi:
- a. biaya sistem informasi;
- b. biaya perencanaan;
- c. biaya pelaksanaan konstruksi;
- d. biaya operasi dan pemeliharaan; dan
- e. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Biaya sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pengambilan dan pengumpulan, penyimpanan dan pengelolaan, pembaharuan, penerbitan, serta penyebarluasan data dan informasi air tanah.
- (4) Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurub b merupakan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan kebijakan teknis, strategi pelaksanaan, dan rencana pengelolaan air tanah.
- (5) Biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (6) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan biaya untuk pemeliharaan cekungan air tanah serta operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.
- (7) Biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan air tanah serta pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air tanah.
BAB IX - PEMBIAYAAN
Pasal 61

- (1) Sumber dana untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dapat berupa:
- a. Anggaran Pemerintah, Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya;
- b. Anggaran swasta; dan/atau
- c. Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah.
- (2) Anggaran pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
- a. APBD provinsi untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten;
- b. APBD kabupaten untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten.
- (3) Anggaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari anggaran swasta atas peran sertanya dalam pengelolaan air tanah.
- (4) Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dana yang dipungut oleh pemerintah dari pemegang izin untuk biaya pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi air tanah.
- (5) Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
- (6) Ketentuan mengenai penghitungan dan tata cara pemungutan PNBP sebagaiman dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X - PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 62

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelengarakan pemberdayaan kepada pemilik kepentingan untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan air tanah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan dan pendampingan.
- (3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing.
- (4) Pemberdayaan dapat diselenggarakan dalam bentuk kerja sama yang terkoordinasi antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
Bagian Kedua
Pengendalian
BAB X - PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 63

- (1) Bupati sesuai kewenangannya melakukan pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian pengunaan air tanah kepada Gubernur dengan tembusan kepada menteri secara berkala.
Bagian Ketiga Pengawasan
BAB X - PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 64

- (1) Pengawasan pengelolaan air tanah ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan air tanah dengan peraturan perundang-undangan terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis pengelolaan air tanah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dan mengikutsertakan masyarakat.
BAB X - PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 65

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. pelaksanaan pengeboran atau pengalian air tanah, pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah;
- b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah; atau
- c. pelaksanaan UKL-UPL dan/atau AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - PERAN DAN HAK MASYARAKAT
Pasal 66

Dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah, masyarakat mempunyai peran dan hak untuk:
- a. berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan konservasi air tanah;
- b. mengajukan pengaduan terhadap penyimpangan dalam pengelolaan air tanah;
- c. menyampaikan masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan air tanah;
- d. memperoleh dan memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga; dan
- e. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah.
BAB XII - LARANGAN
Pasal 67

Setiap orang dan/atau badan dilarang:
- a. mengebor dan/atau menggali air tanah tanpa izin, kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari atau kebutuhan rumah tangga, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
- b. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel dinas teknis terkait pada meter air dan/atau alat ukur debit air;
- c. mengambil air dari pipa sebelum meter air;
- d. mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- e. menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air tanah;
- f. memindahkan letak titik air atau lokasi pengambilan air tanah;
- g. memindahkan rencana letak titik pengeboran atau lokasi pengambilan air tanah;
- h. tidak menyampaikan laporan pengambilan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- i. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
- j. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin; dan
- k. membuang limbah padat dan/atau limbah cair disembarangan tempat, terutama didaerah resapan air yang menyebabkan terjadinya kerusakan kualitas air tanah.
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 68

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 54, atau Pasal 55 ayat (1) dikenal sanksi adiministratif.
- (2) Sanksi adiministratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi adiministratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dikenankan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut turut.
- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan .
- (5) Sanksi adiministratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan .
- (6) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi pencabutan izin.
BAB XIV - PENYIDIKAN
Pasal 69

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Kabupaten Sinjai diberikan wewenang untuk meleksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah:
- a. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
- b. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. memeriksa buku-buku, cekungan air tanahatan-cekungan air tanahatan dan dokumen lain berkenaan tindak pidana;
- d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencekungan air tanahatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen;
- g. memotret seseorang yang terkaitan dengan tindak pidana;
- h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. menghentikan penyidikan; dan
- j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggunjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 70

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 28, Pasal 31 Ayat (3), Pasal 35 Ayat (4), Pasal 39, dan Pasal 66 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Negara.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.
Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 10 Nopember 2014
BUPATI SINJAI, ttd
H. SABIRIN YAHYA
Diundangkan di Sinjai pada tanggal 17 Nopember 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI, ttd
H. TAIYEB A. MAPPASERE
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014 NOMOR 5
LUKMAN DAHLAN, S.IP.,M.Si Pangkat : Pembina NIP. 19701131 199003 1 002
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN 2 TAHUN 2014
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Air tanah merupakan salah satu sumber air baku yang penting dalam menunjang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, serta kelangsungan pembangunan. Pemanfaatan air tanah saat ini telah berkembang pesat terutama sebagai sumber pasokan air bersih untuk keperluan sehari-hari penduduk, bahan baku industri, bahan kerja industri, dan sumber air irigasi. Dengan demikian air tanah telah menjadi sumber daya alam yang vital dan strategis karena menyangkut kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak di berbagai aktivitas masyarakat.
Kebijakan pengelolaan air tanah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumberdaya air yang dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan air tanah yang berfungsi sebagai arahan dalam pengelolaan air tanah meliputi kegiatan konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak di wilayah Kabupaten. Konsep cekungan air tanah sebagai kesatuan wilayah pengelolaan air tanah didasarkan pada prinsip terbentuknya air tanah yang utuh dalam satu neraca air sejak dari daerah imbuhan hingga daerah lepasan pada suatu wadah cekungan air tanah. Sehingga dapat diketahui secara terukur seluruh potensi air tanah termasuk kemampuan penyediaan air tanah dari akuifer yang terdapat dalam cekungan air tanah. Dengan melaksanakan pengelolaan air tanah yang berdasarkan pada cekungan air tanah, seluruh kegiatan pengelolaan air tanah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian terhadap penyelenggaraan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan baik termasuk dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan air tanah.
Permasalahan umum pelaksanaan pengelolaan air tanah adalah meningkatnya jumlah pengambilan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat yang semakin meningkat, sehingga dapat terjadi penurunan muka air tanah yang menyebabkan peningkatan potensi daya rusak air tanah. Disatu sisi kegiatan pengendalian, pembinaan dan pengawasan air tanah belum dapat dilakukan secara optimal dan penegakan aturan terhadap pelanggaran pengelolaan air tanah belum secara efektif dilaksanakan. Sehingga diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan pengelolaan air tanah dalam bentuk Peraturan Daerah.
Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini, maka diharapkan pengelolaan air tanah di Kabupaten Sinjai dapat diselenggarakan secara adil, bijaksana, terpadu, berkelanjutan, berwawasan lingkungan untuk dimanfaatkan sebesarbesarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
PENJELASAN
Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan 'akuifer dalam' adalah akuifer yang pada umumnya bersifat tertekan. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'air ikutan' adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dibidang pertambangan dan energy. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'pengendalian daya rusak air tanah' adalah pengendalian daya rusak air pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan 'imbuhan buatan' adalah resapann yang dibuat untuk meningkatkan kapasitas pengisian air tanah pada akuifer dalam suatu cekungan air tanah antara lain melalui sumur resapan, parit resapan dan/atau kolam resapan.
PENJELASAN
Pasal 46

Ayat (1)

Pengambilan air tanah dikategorikan dalam jumlah besar apabila pengambilan atau pemakaian air tanah lebih dari 2 (dua) liter per detik.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'paling sedikit 10% (sepuluh persen)' adalah batas minimal yang diberikan kepada masyarakat setempat yang ditentukan oleh pihak pemegang izin.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 61

Ayat (1) Yang dimaksud dengan para pemilik kepentingan' antara lain aparat pengelola air tanah, pemegang hak guna pakai dan hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah, asosiasi profesi, asosiasi perusahaan pengeboran air tanah dan kelompok masyarakat.

Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 71

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014 NOMOR 66