PERATURAN DAERAH PROVINSI Unknown Nomor 1 Tahun 2017
Tentang RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017-2037
Berlaku: 1 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017-2037
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Tahun 20172037;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
S A L I N A N
- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017-2037.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional,yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
8. Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
9. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2037 yang selanjutnya disebut RPIP 2017-2037 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Provinsi Kalimanatan Barat.
10. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di kabupaten/kota.
11. Program Pembangunan Industri Provinsi adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di provinsi atau kabupaten/kota.
BAB II - INDUSTRI UNGGULAN DAERAH
Pasal 2

- (1) Industri unggulan daerah yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan merupakan komoditi utama Daerah, yaitu:
- a. Industri pengolahan sawit;
- b. Industri pengolahan karet;
- c. Industri pengolahan kelapa;
- d. Industri pengolahan bauksit;
- e. Industri pengolahan hasil laut dan perikanan;
- f. Industri pengolahan kayu; dan
- g. Industri pengolahan tanaman pangan
- (2) Selain industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Daerah dapat dikembangkan industri lain yang potensial dan merupakan unggulan Kabupaten/ Kota.
- (3) Pengembangan industri unggulan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RPIK.
BAB III - SISTEMATIKA RPIP
Pasal 3

Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yaitu RPIP 2017-2037.
BAB III - SISTEMATIKA RPIP
Pasal 4

- (1) RPIP 2017-2037 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Sistematika RPIP 2017-2037 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II
: GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI;
BAB III
:
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH;
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 5

RPIP 2017-2037 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di Daerah.
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 6

RPIP 2017-2037 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijadikan acuan bagi:
- a. SKPD dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugasnya sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- b. Bupati/Walikota dalam penyusunan RPIK.
BAB V - PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIP 2017-2037 dan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani bidang perindustrian.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIP 2017-2037 kepada Menteri Dalam Negeri yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani bidang perindustrian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIP 2017-2037 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB V - PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 8

RPIP 2017-2037 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
T.T.D
CORNELIS
Diundangkan di Pontianak pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
T.T.D
M. ZEET HAMDY ASSOVIE
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR NO. REG. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT :
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.
Kalimantan Barat memiliki banyak komoditas unggulan, baik dari sector pertanian, pertambangan, maupun perikanan, diantaranya yang menonjol adalah sawit, karet, kelapa dalam, kakao, lada, jeruk, aloevera, hasil laut dan perikanan tangkap, bauksit, kayu, berbgai jenis tanaman pangan seperti padi, jagung, ubi jalar ubi kayu, kacang hijau, kacang tanah, kedelai dan lain-lain. Sesuai dengan potensi sumber daya alam Provinsi Kalimantan Barat, industri unggulan yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah adalah industri pengolahan sawit, industri pengolahan karet, industri pengolahan kelapa dalam, industri pengolahan bauksit, industri pengolahan hasil laut dan perikanan, industri pengolahan kayu dan industri pengolahan tanaman pangan yang merupakan komoditi utama daerah.
Dalam rangka memperkuat dan memperjelas peran pemerintah daerah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri provinsi yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2037.
Penyusunan RPIP Kalimantan Barat Tahun 2017-2037 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). RPIP 2017-2037 disusun dengan memperhatikan: potensi sumber daya industri daerah; Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di Kalimantan Barat.
Penyusunan RPIP 2017-2037 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:
- a. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- b. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- c. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- d. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- e. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri keseluruh wilayah Indonesia gunamem perkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- g. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.
PENJELASAN
Pasal 2

Ayat (1)

Industri utama yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah merupakan industri turunan atau industri hilir yang berkaitan langsung dengan industri hulu dan industri antara dari komoditi unggulan Daerah baik dalam skala besar, menengah dan kecil.Ayat (2)Industri lain yang potensial dan merupakan unggulan kabupaten/kota seperti komoditas tertentu dari sumber daya alam baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, industri kreatif, industri berbasis IT, berbasis seni dan budaya, dan sebagainya dapat didorong dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR

```...