PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 20 Tahun 2009
Tentang SJSTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Berlaku: 2 Januari 2009
N/A
Preamble

Menimbang
PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 20 TAHUN 2009
TENTANG
SJSTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAJ-IMA T TU HAN YANG MAHA ESA,
BUPATI SAROLANGUN,
- a. bahwa untu.k melaksanakan ketentuan Pasal 330 ayat (2) Peraturan
2. Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa sistem dan Prosedur Pengelo1aan Keuangan Daerah mencakup tata cara penyusunan, pelaksanaan, Penatausahaan dan Akuntansi, pelaporan, Pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta memuat tata cara penunjukan pejabat yang diberi wewenang Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan bendahara Pengeluaran yang berhalangan;
- c. bahwa untuk memenu.hi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sarolangun.
l. Mengingat
- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pernbentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diu
bab d - engan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi clan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 8 l .Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
- l. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah adalab Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik. Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintahan Daerab adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya daJam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar Ne$.ara Republik Indonesia tahun 1945~
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyeleoggara pemerintahan daerah;
4. Gubemur adaJah Gubemur Jambi;
5. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalab Bupati Sarolangun;
6. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun;
7. Desa adalah kesatuan masyarakai hukum yang mem.iliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihorrnati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Keuangan Daerah adaJah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak clan kewajiban daerah tersebut;
9. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati/Bupati;
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjaweban dan pengawasan keuangan daerah;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibab.as dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerab pada pemerint.ab daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalab perangkat daerah pada pernerintah daerab selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
14. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Bupati/Wakil Bupati clan satuan kerja perangkat daerah;
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;
e
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingk.at PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umu.m daerah;
18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
19. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
20. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara umum daerah;
21. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa, untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SK.PD;
22. Pejabat Penatausahaan Keuangan SK.PD yang selanjutoya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
23. Pejabat Pembuat Kom.itmen adalah pejabat yang diangk.at oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pe1aksanaan pengadaan barang/jasa;
24. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melak.sanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
25. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerab dalam rangka pelaksanaan APBD pada SK.PD;
26. Bendahara ·Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausabakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SK.PD;
27. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan;
28. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pe]aporan;
29. Unit Kerja adalab bagian SK.PD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
30. Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokurnen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
31. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencan.a Kerja Pemerintah daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode l(satu) tahun;
32. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat T APD adalah tun yang dibentuk dengan Keputusan Bupati/Wakil Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati/ Wakil Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
33. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingk.at KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode l ( satu) tahun;
34. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
- SK.PD untuk setiap program sebagai acuan daJam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;
35. Prioritas dan Plafon Anggaran yang sekanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas clan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SK.PD untuk. setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD;
36. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
37. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebib dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prak.iraan maju;
38. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berik:utnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya;
39. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang ak.an atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas clan kualitas yang terukur;
40. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalab penyusunan rencana keuangan tahunan yang d.ilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanak.an kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana;
41. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam ~gka mencapai tujuan pembangunan nasional;
42. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hale dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsifungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
43. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan. menggunakan sumber daya yang disediakan untuk rnencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
44. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya rnanusia), barang modal termasuk peraJatan dan tek.nologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
45. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
46. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan ol.eh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
47. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
48. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang clitentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
...
49. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerab yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
50. Penerimaan Daerab adalah uang yang masuk ke kas daerah;
51. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
52. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
53. Belanja Daerah adalah kewajiban pernerintah daerah yang diakui sebagai pengurang niJai kekayaan bersih;
54. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
55. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
56. Pembiayaan Daerah adalah semua penerirnaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
57. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang seJanjutnya disingkat SiLPA adalab selisib lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
58. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerirna sejurnlah uang atau menerima manfaat yan$ bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban uotuk membayar kembali;
59. Piutang Daerah adalah jumJah uang yang wajib dibayar kepada pernerintah daerab dan/atau hak pemerintab daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;
60. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerab yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, at.au berdasarkan sebab lainnya yang sah;
61. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
62. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatk.an kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
63. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
64. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya. disingkat DPPASKPD adaJah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, beJanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleb pengguna anggaran;
65. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/panitia pengadaan/pejabat pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegab dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
66. Anggaran Kas adalah do.kumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerirnaan dan perk.iraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;
67. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang rnenyatakan tersedianya dana untuk meJaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
68. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disiogk.at SPP adalab dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/beodahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
69. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adaJah dokumen yang ajukan oleh bendahara pengeluaran untuk perrnintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
70. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalab dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
71. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SK.PD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung clan uan~ persediaan;
72. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk pennintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak: kerja atau surat perintah kerja lainya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;
73. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokwnen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
74. Surat Perintah Membayar Uang Pe.rsediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DP A-SKPD yang clipergunakan sebagai uang persediaan' untuk mendanai kegiatan;
75. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk men~~anti u~ persediaan yan~ telah dibelanjakan;
76. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan;
77. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbit:an SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga;
78. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokurnen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;
79. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lai.nnya yang sah;
80. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berbarga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
81. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adaJab SKPD/wut kerja pada SK.PD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk rnernberikan pelayanan kepada mkasyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi clan produktivitas;
82. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, clikerjakan dan diawasi sendiri;
bab d - engan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi clan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 8 l .Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
Pasal 2

- (1) Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewa.kili pemerintab daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- (2) Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
- a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- b. Kepala SKPKD selaku PPKD;
- c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.
bab d - engan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi clan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 8 l .Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan peran. dan fungsinya dalam membantu Bupati menyusun kebijakao dan mengkoordioasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah;
- (2) PPKD dan atau pelaksaoa fungsi BUD dilaksanakan oleh:
- a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun;
- b. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerab Kabupaten Saro langun;
- c. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun;
- d. Kepala Kantor Kas Daerah Kabupaten Sarolangun.
bab d - engan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi clan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 8 l .Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
Pasal 4

- (1) Bupati atas usu] Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran SKPD;
- (2) Bendabara Penerimaan dan atau Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
bab d - engan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi clan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 8 l .Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
Pasal 5

Penatausahaan, pengakuntansian dan pelaporan pelaksanaan APBD Kabupaten Sarolangun TahW1 Anggaran 2009 sebagaimana te:rcantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 8\·
bab d - engan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi clan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 8 l .Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati iru sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melaJui Surat Edaran Bupati.
bab d - engan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi clan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 8 l .Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
Pasal 7

Pada saat peraturan ini ditetapkan, semua peraturan Bupati yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
I
•
bab d - engan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi clan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 8 l .Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
Pasal 8

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2009.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.
Ditetapkan di
Sarolangun
Pada tanggal
2. -~ore1~&lt; zm,
BUPATI SAROLANGUN,
89
H. HASAN BASRI AGUS
Diundangkan di Sarolangun Pada tanggal z\_ ('-'lle\_('fv'bcr ~
SEKRETARIS DAERAH KABUPATENSAROLANGUN
M BASYARI
SERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2009 NOMOR
.