PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 66 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 1 November 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 66 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG HARI, JAM KERJA, DAN FAKTOR PENGURANG TUNJANGAN PENAMBAH PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGERANG,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, produktifitas, dan kinerja, diantaranya melalui kepatuhan terhadap kewajiban hari dan jam kerja Pegawai ASN Kabupaten Tangerang telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Hari, Jam Kerja, dan Faktor Pengurang Tunjangan Penambah Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa guna efektifitas pelaksanaan kewajiban Pegawai ASN, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Hari, Jam Kerja, dan Faktor Pengurang Tunjangan Penambah Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Menetapkan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1415);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG HARI, JAM KERJA, DAN FAKTOR PENGURANG TUNJANGAN PENAMBAH PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.
Elmy Indrya/Rabu, 23 Nopember 2016
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Hari, Jam Kerja, dan Faktor Pengurang Tunjangan Penambah Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 9) diubah sebagai berikut:
1. Di antara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 7a sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 7a. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Ketentuan angka 13 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
13. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan kinerja di luar gaji dan tunjangan didasarkan pada kemampuan Daerah.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
- (1) Kecuali Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pegawai yang melakukan kegiatan dan/atau karena alasan:
- a. melaksanakan tugas sebagai ajudan dan/atau sekretaris Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
- b. melaksanakan tugas karena pengaturan jam kerja tersendiri/khusus yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah;
- c. melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan surat perintah tugas;
- d. menderita sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. menjalankan cuti tahunan;
- f. alasan lain, dengan terlebih dahulu melaporkan secara tertulis kepada dan atas izin atasan langsung,
8. dibebaskan dari kewajiban mengikuti apel dan Upacara.
- (2) Kecuali menderita sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sakit yang lebih dari 3 (tiga) bulan, Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan pengurangan TPP.
4. Ketentuan...
Elmy Indrya/Rabu, 23 Nopember 2016
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 10

Camat melaksanakan Apel Senin di lapangan Maulana Yudha Negara setiap minggu kesatu setiap bulannya.
5. Pasal 23 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 23

- (1) Pegawai yang izin/sakit sebelum jam kerja berakhir, wajib melakukan presensi pada saat akan meninggalkan tugas.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Pegawai yang meninggalkan kantor setelah melakukan presensi pagi dan presensi Apel Pagi tanpa keperluan dinas dianggap melalaikan tugas atau tidak hadir kecuali izin atasan.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Kewenangan inspeksi mendadak terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, dilaksanakan oleh Satpol PP.
7. Ketentuan dalam Lampiran XI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
LAMPIRAN XI
TATA CARA PERHITUNGAN PENGURANGAN TPP
BOBOT PELANGGARAN HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI ASN KABUPATEN TANGERANG
| NO | JENIS PENILAIAN | JENIS PENILAIAN | PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN | DASAR PENGURANGAN/ BUKTI PELANGGARAN |
|------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| | TINDAKAN | KET | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Tidak Hadir Tanpa Keterangan/Tidak Melakukan Pekerjaan | 1 kali | 3%/Hari x TPP setelah dikurangi pajak | Presensi perbulan |
| 2. | Terlambat Datang Tanpa Keterangan | 1 kali | 2%/Hari x 60% TPP setelah dikurangi pajak | Presensi perbulan |
2. Pulang cepat...
Elmy Indrya/Rabu, 23 Nopember 2016
| 3. | Pulang Cepat Tanpa Keterangan | 1 kali | 2%/Hari x 60% TPP setelah dikurangi pajak | Presensi perbulan |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|---------------------|
| 4 | Terlambat masuk dan pulang cepat pada hari yang sama | 1 kali | 3%/Hari x TPP setelah dikurangi pajak | Presensi perbulan |
| 5 | Tidak Mengikuti Apel Senin/Apel Pagi/Upacara | 1 kali | 2,5% x 60% TPP sebulan setelah dikurangi pajak | Presensi perbulan |
| 5 | Tidak Mengikuti Apel Senin/Apel Pagi/Upacara | 4-5 kali | 25% x 60% TPP sebulan setelah dikurangi pajak | Presensi perbulan |
| 6 | Pegawai yang mengisikan presensi PNS yang tidak hadir dalam apel pagi dan pegawai yang diisikan presensinya | 1 kali | 5% x 60% TPP sebulan setelah dikurangi pajak | Presensi perbulan |
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.
Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 1 November 2016
BUPATI TANGERANG,
Ttd.
A. ZAKI ISKANDAR
Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 1 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG,
Ttd.
ISKANDAR MIRSAD
BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 66
Elmy Indrya/Rabu, 23 Nopember 2016