Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 2 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang a.
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 78 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peratura Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Peleksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka untuk meningkatkan kinerja Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri sebagai mitra kerja Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan, maka pimpinan dan anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri berhak untuk memperoleh tunjangan;
- b. bahwa . berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi bagi pimpinan dan anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri di Kabupaten Maluku Tengah;
- Mengingat . 1 . Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
- Undang-Undang Darurat Nomor 23 · Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 );
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 0 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 3137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelaolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Serita Negara Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usu1 dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Serita Negara Tahun 2015 Nomor 158);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 126 Seri D);
20. Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 45);
21. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015 Nomor 179);
22. Peraturan Supati Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rincian Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
23. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 (Serita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015 Nomor 208);
·
•
€
,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan BESARAN TUNJANGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA SANIRI NEGERI ATAU BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI DI KABUPATEN MALUKU TENGAH.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tengah.
5. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis territorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat berada di Kabupaten Maluku Tengah yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum di Luar Negeri geneologis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan Pemerintahan Desa sebagaimana di atur dalam Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemerintahan Negeri adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistirn Pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.
8. Pemerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan Perundang­ undangan yang berlaku, diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Pemerintah Negeri sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
10. Pemerintah Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan Perangkat Pemerintah Negeri Administratif sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
11. 1 1 . Kepala Pemerintah Negeri adalah Pemimpin Negeri yang dipilih langsung oleh masyarakat Negeri yang bersangkutan.
12. Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah Pemimpin Negeri yang dipilih langsung oleh masyarakat Negeri Administratif yang bersangkutan, dan tidak melalui proses penetapan oleh mata rumah perintah.
13. Raja atau yang disebut dengan nama lain adalah Gelar Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Pemerintahan yang memimpin Negeri.
14. Saniri Negeri adalah lembaga/badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negeri, berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama kepala pemerintah negeri membentuk Peraturan Negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari kepala pemerintah negeri serta merupakan badan yang mendampingi kepala pemerintah negeri dalam memimpin negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya.
15. Badan Permusyawaratan Negeri adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibentuk ditingkat pemerintahan negeri administratif dan merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri Administratif.
16. Perangkat Negeri adalah unsur Pembantu Kepala Pemerintah Negeri yang terdiri dari Sekretariat Negeri Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
17. Perangkat Negeri Administratif adalah unsur Pembantu Kepala Pemerintah Negeri Administratif yang terdiri dari Sekretariat Negeri Administratif Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
18. Sekretaris Negeri adalah Kepala Sekretariat Negeri.
19. Sekretaris Negeri Administratif adalah Kepala Sekretariat Negeri Administratif.
20. Seksi adalah unsur Pelaksana teknis kegiatan yang membantu Sekretaris Negeri/Negeri Administratif dalam bidang tugasnya.
21. Bendahara Negeri/Negeri Administratif adalah Unsur staf Sekretariat Negeri yang membidangi administrasi keuangan untuk menatausahakan Keuangan Negeri.
22. Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif adalah Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Maluku Tengah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Maluku Tengah.
23. Pengelolaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif adalah keseluruhan kegiatan yeng meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif.
24. Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang ditetapkan setiap Tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif (APBNegeri).
25. Jumlah Negeri/Negeri Administratif adalah jumlah Negeri/Negeri Administratif yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat APB Negeri/Negeri Administratif, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri/Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Rencana kegiatan Pembangunan Negeri/Negeri Administratif untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
28. Rencana Kerja Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang selanjutnya di sebut RKPN adalah penjabaran dari RPJM Negeri/Negeri Administratif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
BAB II - TUNJANGAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA SANIRI NEGERI ATAU BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI
Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota Saniri Negeri atau Badan Persmusyawaratan Negeri sebagai mitra kerja Pemerintah Negeri berhak untuk memperoleh tunjangan atas beban pekerjaan, tugas dan fungsi dalam mengawasi kinerja pemerintah Negeri di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan.
- (2) Tunjangan bagi pimpinan dan anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri diperoleh dari Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif yang diterima oleh masing-masing Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Besaran Tunjangan bagi pimpinan dan anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri disesuaikan dengan Keuangan Negeri, jumlah keanggotaan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dan beban tugas dan tanggungjawab.
- (4) Pimpinan clan anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri yang memperoleh Tunjangan terdiri dari :
- a. Ketua Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri;
- b. Wakil Ketua Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri;
- c. Sekretaris Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri clan;
- d. Anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri.
BAB III - PEMBAYARAN TUNJANGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA SANIRI NEGERI ATAU BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI
Pasal 3

- (1) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi bagi pimpinan clan anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri diperoleh selama 12 (Dua Belas) bulan yang dibayarkan setiap bulan.
•
- (2) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi bagi pimpinan dan anggota Saniri Negeri atau Badan Pennusyawaratan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (3) Pimpinan dan anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri yang berhak menerima tunjangan adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Saniri Negeri atau Badan Pennusyawaratan Negeri yang diangkat dan telah di lantik oleh pejabat yang berwenang dan aktif menjalankan tugas dan fungsinya.
- (4) Besaran Tunjangan Ketua Saniri · Negeri atau Badan Pennusyawaratan Negeri dihitung sebesar 20 perseratus dari penghasilan tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif setiap bulan.
- (5) Besaran Tunjangan Wakil Ketua dan Sekretaris Saniri Negeri atau Badan Pennusyawaratan Negeri diperoleh sebesar 16 perseratus dari besaran Pengasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif setiap bulan.
- (6) Besaran Tunjangan Anggota Saniri Negeri atau Badan pennusyawaratan Negeri diperoleh sebesar 12 perseratus dari besaran Penghasilan Tetap kepala Pemerintah Negeri setiap bulan.
- (7) Besaran Tunjangan Pimpinan dan anggota Saniri Negeri atau Badan Pennusyawaratan Negeri diperoleh setiap bulan adalah sebagai berikut:
- (8) Besaran tunjangan Pimpinan dan anggota Saniri Negeri atau Badan Pennusyawaratan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 7 hanya diberikan Kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan 7 (tujuh) orang Anggota Saniri Negeri atau Badan Pennusyawaratan Negeri.
- (9) Bagi Negeri/Negeri Administratif yang memiliki struktur organisasi Saniri Negeri atau Badan Pennusyawaratan Negeri lebih dari 9 orang, dapat menyesuaikan besaran tunjangan bagi anggota lainnya, tidak melebihi besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (10) Tunjangan Pimpinan dan anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dimasukk:an dalam APB Negeri/Negeri Administratif masing­ masing pada kode rekening 2.1.1.1. Belanja Tunjangan.
- a. Ketua Saniri Negeri atau BPN Rp
250.000,-
- b. Wakil Ketua Saniri Negeri atau BPN
Rp 200.000,-
- c. Sekretaris Saniri Negeri atau BPN Rp 200.000,­
- d. Anggota Saniri Negeri atau BPN
Rp 150.000,-
BAB III - PEMBAYARAN TUNJANGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA SANIRI NEGERI ATAU BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI
Pasal 4

Dalam rangka tertib pengelolaan dan penataan administrasi Keuangan Negeri/Negeri Administratif, Bendahara Negeri/Negeri Administratif Wajib membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) setiap pengeluaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapataan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif.
Diundangkan di
Masohi
06
Februari 2016
pada anal
SDAERAH SE
I
TE MALUKU TENGAH, KABU
(- f
BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2016 NOMOR..234
BAB III - PEMBAYARAN TUNJANGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA SANIRI NEGERI ATAU BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI
Pasal 5

Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan administrasi atas pembayaran tunjangan pimpinan dan anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri maka wajib mengembalikan Dana ke Bendahara Negeri/Negeri Administratif.
BAB III - PEMBAYARAN TUNJANGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA SANIRI NEGERI ATAU BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI
Pasal 6

Alokasi Tunjangan untuk pimpinan dan anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, jika tidak terserap akan menjadi SiLPA untuk dimasukan dalam APBNegeri/Negeri Administrasi tahun berikutnya.
BAB III - PEMBAYARAN TUNJANGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA SANIRI NEGERI ATAU BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI
Pasal 7

Tunjangan pimpinan dan anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 29 Tahun 2015, Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 198 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bagi Pimpinan dan Anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri di Kabupatgen Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015, di cabut dan di nyatakan tidak berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
Ditetapkan di Masohi t±at@nggal 06 Februari 2016
BUPA
MALUKU TENGAH, fl.. ,{
TUASIKAL ABUA