PERATURAN DAERAH KEPALA Nomor 16 Tahun 2015
Tentang PEMILIHAN KEPALA
Berlaku: 16 November 2015
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomr 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan/atau Tata Usaha Desa, unsur Pelaksana Teknis Lapangan dan unsur Pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun.
10. Bakal Calon adalah warga masyarakat setempat yang berdasarkan hasil penyaringan oleh Panitia Pemilihan telah ditentukan dan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
11. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang ditetapkan panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
12. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
21. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundangundangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dan tanggungjawab pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang digaji menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.
23. Penduduk Desa adalah mereka yang lahir di Desa, menetap dan terdaftar secara sah sebagai penduduk Desa yang bersangkutan atau mereka yang lahir di luar Desa dan mempunyai asal-usul dari Desa yang bersangkutan dan terdaftar secara sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk menarik simpati Pemilih yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa, yang pelaksanaannya ditentukan, diatur, dan dipandu oleh Panitia Pemilihan.
27. Musyawarah Desa adalah musyarawah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
BAB II - PERSIAPAN PEMILIHAN
Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa meliputi:
- a. pemilihan Kepala Desa serentak; dan
- b. pemilihan Kepala Desa antar waktu
BAB II - PERSIAPAN PEMILIHAN
Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan serentak satu kali atau dapat bergelombang.
BAB II - PERSIAPAN PEMILIHAN
Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Kabupaten Kapuas Hulu
BAB II - PERSIAPAN PEMILIHAN
Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa; dan/atau
- c. kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
BAB II - PERSIAPAN PEMILIHAN
Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pad ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 8

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.
Bagian Kedua Persiapan
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 9

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas kegiatan:
- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 10

Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat paling banyak 11 (sebelas) orang dalam 1 (satu) TPS.
- (2) Kepala Desa, ketua dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan berkewajiban:
- a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu Calon Kepala Desa atau kelompok tertentu;
- b. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan menyelenggarakan pemilihan;
- c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
- d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
- e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Bupati;
- f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditunda.
- (6) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Panitia Pemilihan dibantu petugas sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 12

- (1) Rancangan biaya pemilihan Kepala Desa disusun sesuai dengan kebutuhan Panitia Pemilihan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa digunakan untuk:
- a. pengadaan surat suara;
- b. kotak suara;
- c. kelengkapan peralatan lainnya;
- d. honorarium panitia;
- e. biaya pelantikan;
- f. honorarium dan operasional Panitia Pengawas.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 13

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 14

- (1) Daftar Pemilih dimuktahirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutaktahirkan sebagaimana dimaksud ada ayat (1), dilakukan karena:
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah pernah menikah;
- c. telah meninggal dunia;
- d. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 15

- (1) DPS dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. Pemilih terdaftar sudah meninggal dunia;
- b. Pemilih yang sudah berdomisili di Desa tersebut;
- c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
- d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 17

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 18

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 19

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 20

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diumumkan ditempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 21

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 22

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 23

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membutuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan 'meninggal dunia'.
Bagian Ketiga Pencalonan
Paragraf 1 Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 24

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan Kepala Desa.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, meliputi:
- a. surat permohonan/lamaran ditulis dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai;
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. fotokopi ijasah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijasah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan ijasah asli atau bagi yang ijasahnya rusak.
- e. fotokopi akta kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. Surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kapuas Hulu;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
- h. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melalukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. daftar riwayat hidup;
- j. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai;
- k. Surat Pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- l. Surat Keterangan tempat tinggal dari RT;
- m. Surat Keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
- n. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat;
- o. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- p. Surat Pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai;
- q. Surat Peryataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan
- diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai;
- r. Surat Pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;
- s. Surat Pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai.
Paragraf 2
Penjaringan dan Pendaftaran Calon Kepala Desa
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 25

- (1) Setelah DPT diumumkan, Panitia Pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran Calon Kepala Desa.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa mendaftarkan diri secara pribadi ke Panitia Pemilihan.
- (3) Masa pendaftaran Calon Kepala Desa paling lama 9 (sembilan) hari.
Paragraf 3
Penyaringan, Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 26

- (1) Panita Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan admnistrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap berkas pencalonan selama 7 (tujuh) hari.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 27

Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada Bakal Calon Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya masa penelitian.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 28

- (1) Dalam hal berkas pencalonan tidak lengkap, Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 5 (lima) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki berkas pencalonan.
- (2) Berkas pencalonan yang telah diperbaiki diserahkan kepada Panitia Pemilihan.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2).
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat, maka yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah 3 (tiga) hari.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 30

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang yang paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 31

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati
menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 32

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (2) Untuk persyaratan lain sebagaimana tersebut pada ayat (1), Panitia Pemilihan melakukan seleksi psikotes yang wajib diikuti oleh seluruh Bakal Calon Kepala Desa.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 33

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Apabila setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat calon yang meninggal dunia, terkena sanksi pembatalan oleh Panitia Pemilihan dan/atau mengundurkan diri sehingga hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa maka berlaku Pasal 31.
- (7) Apabila setelah ditetapkan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat calon yang meninggal dunia, terkena sanksi pembatalan oleh panitia atau mengundurkan diri, sehingga hanya terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon
Kepala Desa maka tanda gambar atau foto Calon Kepala Desa dimaksud ditutup dengan kertas putih polos oleh panitia.
Paragraf 4 Kampanye
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 34

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Dalam Kampanye Calon Kepala Desa berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jadwal pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Hari pertama Kampanye dilakukan dalam rapat BPD dengan agenda penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon secara berurutan dengan waktu yang sama.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 35

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (4) Apabila Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa, visi dan misi menjadi dokumen resmi Desa.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 36

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. penyebaran bukan kampanye kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundangundangan.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 37

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melalukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa dan menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
- b. Perangkat Desa; dan
- c. Anggota BPD.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 38

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadi pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain;
- c. apabila Calon Kepala Desa melakukan pelanggaran pada saat kampanye, maka calon Kepala Desa tetap mengikuti proses pemilihan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan;
- d. apabila Calon Kepala Desa sebagaimana huruf (c) terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa, terbukti melalukan pelanggaran yang diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa tersebut diberhentikan.
Paragraf 5 Masa Tenang
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 39

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama hari tenang tidak diperkenankan lagi melaksanakan Kampanye.
- (3) Panitia pengawas menginstruksikan kepada Calon Kepala Desa untuk menurunkan atribut Kampanye Calon Kepala Desa sebelum dimulainya masa tenang.
- (4) Apabila instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan maka Panitia pengawas berwenang menurunkan secara paksa atribut Kampanye.
Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 40

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 41

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan suara mulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB waktu setempat.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 42

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan selesai dilaksanakan penghitungan suara.
- (2) Calon Kepala Desa dapat menunjuk saksi dengan surat mandat untuk hadir di tempat pemungutan suara apabila TPS lebih dari 1 (satu) lokasi.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 43

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara, kota suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 44

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
- a. pembukaan kotak suara;
- b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
- c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
- d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Kepala Desa.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 45

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti pada Panitia Pemilihan,
kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya untuk satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilih, Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (5) Saksi ditempatkan di dalam TPS sehingga yang bersangkutan mudah mengawasi jalannya pemungutan suara.
- (6) Dalam pemungutan suara, Panitia Pemilihan dibagi dalam beberapa penugasan, antara lain:
- a. petugas penerima undangan;
- b. petugas pemegang DPT;
- c. petugas pemberi surat suara;
- d. petugas pemegang stok surat suara;
- e. petugas pengarah bilik dan penjaga kotak suara;
- f. petugas penjaga tinta; dan/atau
- g. petugas pengamanan pemungutan suara di TPS.
- (7) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), saksi wajib mengangkat sumpah secara berjenjang.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 46

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila:
- a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
6. e tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
Paragraf 1 Keamanan Pemungutan Suara
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 47

- (1) Keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menjadi tanggung jawab Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada aparat keamanan.
- (3) Pihak-pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk dalam TPS.
Paragraf 2 Penghitungan Suara
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 48

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan menghitung:
- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan
- b. salinan DPT untuk TPS;
- c. jumlah pemilih dari TPS lain;
- d. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
- e. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, Pengawas dan warga setempat.
- (4) Saksi dan calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani saksi calon.
- (6) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi
- pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (9) Calon Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dapat diterima, Panitia Pemilihan mengadakan pembetulan.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 49

- (1) Jumlah Pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Jumlah lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 50

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah Pemilih terbanyak.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 51

- (1) Setelah membuat rekapitulasi penghitungan suara dan berita acara pemilihan, pada hari yang sama Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada masyarakat.
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (3) Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (4) Keberatan terhadap hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan bersama Panitia Pengawas Kecamatan memutuskan keberatan terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah keberatan tersebut disampaikan oleh Calon Kepala Desa yang mengajukan keberatan.
- (6) Dalam hal terjadi pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan menyampaikan kepada BPD perihal keberatan tersebut.
- (7) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 52

- (1) Penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dapat ditunda dan/atau dipindah pelaksanaannya ke tempat lain apabila terjadi kerusuhan, gangguan keamanan atau bencana alam yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Penundaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari.
- (3) Penundaan ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan setelah sebelumnya berkonsultasi dengan Panitia Pengawas dan mendapatkan persetujuan dari masing-masing Calon Kepala Desa.
Bagian Kelima Penetapan
Paragraf 1
Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 53

- (1) BPD menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan suara terbanyak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kepada Bupati melalui Camat berdasarkan berita acara penghitungan suara dari Panitia Pemilihan dan dilengkapi berkas penghitungan suara untuk mendapat pengesahan dan pengangkatan.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD tidak segera mengusulkan Calon Kepala Desa Terpilih, maka Camat segera mengusulkan kepada Bupati berdasarkan Berita Acara penghitungan suara dari Panitia Pemilihan dan dilengkapi berkas penghitungan suara untuk mendapat pengesahan dan pengangkatan.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
Paragraf 2 Pelantikan Kepala Desa
BAB III - PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Pasal 54

- (1) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk untuk melantik Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Camat.
- (3) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
4. 'Demi Allah/Tuhan, saya bersumah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaikbaiknya,s ejujur-jujurnya, dans eadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia'.
- (4) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati.
- (5) Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan, Kepala Desa yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar.
- (6) Setelah pengucapan sumpah/janji dan pelantikan dilanjutkan dengan serah terima jabatan antara Kepala Desa yang lama/Penjabat Kepala Desa dengan Kepala Desa.
- (7) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (8) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
BAB IV - PENGAWASAN PEMILIHAN
Pasal 55

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pengawas pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan terdiri dari:
- a. Camat sebagai Pengarah;
4. b Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
- c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris;
- d. Kepala Seksi Tramtib Kecamatan sebagai anggota;
- e. Anggota Koramil sebagai anggota;
- f. Anggota Polsek sebagai anggota;
- g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan atau sebutan lain yang sejenis sebagai anggota;
- h. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai anggota;
- i. 1 (satu) orang angota BPD dari setiap Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagai anggota.
BAB IV - PENGAWASAN PEMILIHAN
Pasal 56

Panitia Pengawas Pemilihan dibentuk sebelum pembentukan Pantia Pemilihan dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Desa.
BAB IV - PENGAWASAN PEMILIHAN
Pasal 57

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia pengawas oleh masyarakat atau Calon Kepala Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis berisi:
- a. nama dan alamat pelapor;
- b. waktu dan tempat kejadian perkara;
- c. nama dan alamat pelanggaran;
- d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
- e. uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pengawas pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran.
BAB V - TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA
Pasal 58

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyeleggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan APB Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang undangan;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
15. n memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
BAB V - TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA
Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib:
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintaha Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
Bagian Kedua Larangan Kepala Desa
BAB V - TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA
Pasal 60

Kepala Desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang mengundungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melalukan kolusi, korupsi, dan nepotismen, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Derwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepada daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturutturut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
BAB VI - TINDAKAN PENYIDIKAN DAN PEMBERHENTIAN TERHADAP KEPALA DESA
Pasal 61

- (1) Tindakan penyidikan oleh aparat penegak hukum terhadap Kepala Desa dilaksanakan, setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan Penyidik kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyidikan dilakukan.
Bagian Kedua Pemberhentian
Paragraf 1 Pemberhentian Tetap Kepala Desa
BAB VI - TINDAKAN PENYIDIKAN DAN PEMBERHENTIAN TERHADAP KEPALA DESA
Pasal 62

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri dan
- c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan karena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, dan c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (6) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.
BAB VI - TINDAKAN PENYIDIKAN DAN PEMBERHENTIAN TERHADAP KEPALA DESA
Pasal 63

Kepala Desa yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif harus mengundurkan diri dari jabatannya.
Paragraf 2
Pemberhentian Sementara Kepala Desa
BAB VI - TINDAKAN PENYIDIKAN DAN PEMBERHENTIAN TERHADAP KEPALA DESA
Pasal 64

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
BAB VI - TINDAKAN PENYIDIKAN DAN PEMBERHENTIAN TERHADAP KEPALA DESA
Pasal 65

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi terorisme, makar, dan/atau tindak pidana lainnya yang mengancam keamanan negara.
BAB VI - TINDAKAN PENYIDIKAN DAN PEMBERHENTIAN TERHADAP KEPALA DESA
Pasal 66

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB VI - TINDAKAN PENYIDIKAN DAN PEMBERHENTIAN TERHADAP KEPALA DESA
Pasal 67

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 dan Pasal 66 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
BAB VI - TINDAKAN PENYIDIKAN DAN PEMBERHENTIAN TERHADAP KEPALA DESA
Pasal 68

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB VII - PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA DESA
Pasal 69

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sampai dengan 7 (tujuh) hari, maka Sekretaris Desa menjalankan tugas dan fungsi Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari dan paling lama sampai dengan 3 (tiga) bulan, BPD mengusulkan Sekretaris Desa atau perangkat Desa yang dianggap mampu sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban Kepala Desa.
- (3) Pelaksana tugas Kepala Desa dilarang mengambil kebijaksanaan yang bersifat prinsipil baik pemberhentian, pengangkatan, penggantian perangkat Desa maupun lembaga Desa lainnya.
- (4) Apabila dalam 3 (tiga bulan) tersebut terdapat perangkat Desa yang harus diberhentikan maka kewenangan pemberhentian dilaksanakan oleh Camat atas nama Bupati.
Bagian Kedua Penjabat Kepala Desa
BAB VII - PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA DESA
Pasal 70

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Kepala Desa karena diberhentikan tetap, diberhentikan sementara atau Kepala Desa berhalangan lebih dari 3 (tiga) bulan dan/atau Kepala Desa definitif belum dapat dilantik dalam waktu yang belum dapat ditentukan, terjadi kebijakan penundaan pemilihan Kepala Desa oleh Menteri, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan dari Desa yang bersangkutan.
- (3) Usulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Camat dengan tetap memperhatikan aspirasi dari BPD.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa baru.
- (5) Wewenang, tugas dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa definitif.
- (6) Penjabat Kepala Desa diberhentikan dari jabatannya sebelum habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila menjadi tersangka dan atau terbukti melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan oleh Camat kepada Bupati dengan memperhatikan aspirasi BPD.
- (8) Apabila terjadi pemberhentian Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), maka diusulkan Penjabat Kepala Desa.
- (9) Mekanisme pengusulan Penjabat Kepala Desa yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetap mengacu pada mekanisme pengusulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3).
BAB VIII - PENGUNDURAN JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 71

- (1) Pemilihan Kepala Desa diundur pelaksanaannya bila terjadi halhal yang mendesak dan menyangkut kepentingan umum yang lebih luas, misalnya pemilihan umum, bencana alam, gangguan keamanan secara meluas yang mengakibatkan terganggunya jalannya roda pemerintahan.
- (2) Pengunduran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ditentukan oleh Bupati dengan memperhatikan situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB IX - PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
Pasal 72

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
1. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) haru terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
4. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
6. penetapan Calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- b. BPD menyeleggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. menyelenggarakan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
2. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
4. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa;
5. pengesaan Calon Kepala Desa Terpilih oleh Musyawarah Desa;
6. pelaporan hasi pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih;
7. pelaporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
8. penertiban keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih.
BAB X - KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA
Pasal 73

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
Bagian Kedua
Calon Kepala Desa dari Perangkat Desa
BAB X - KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA
Pasal 74

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
Bagian Ketiga
Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil
BAB X - KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA
Pasal 75

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
BAB XI - PEMBIAYAAN
Pasal 76

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari kelengkapan persyaratan Calon Kepala Desa termasuk biaya pelaksanaan psikotes dibebankan kepada Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari pemilihan Kepala Desa antar waktu dibebankan pada APB Desa yang bersangkutan.
BAB XII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 78

Kepala Desa yang menjabat sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap menjalankan tugas sampai masa habis jabatannya.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2007 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 16 November 2015
PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,
MARIUS MARCELLUS TJ.
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 17 November 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
MUHAMMAD SUKRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 18
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (17)/(2015)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa, sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, sehingga seorang Kepala Desa harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan perlu diatur mengenai Pemilihan Kepala Desa, pengangkatan, pelantikan, wewenang, tugas dan kewajibannya serta pemberhentiannya.
Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta dengan meningkatnya tuntutan dan dinamika masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa, perlu dicabut dan dibuat Peraturan Daerah yang baru untuk mengatur Pemilihan Kepala Desa.
Beberapa perubahan yang terjadi dalam Peraturan Daerah ini, antara lain pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak, penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, tata cara pendaftaran ulang dalam hal hanya terdapat 1 (satu) orang Bakal Calon Kepala Desa, penetapan Calon Kepala Desa, kampanye, masa tenang, dan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tata cara penyelesaian perselisihan atas hasil Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa serta ketentuan kewajiban Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, laporan keterangan pertanggungjawaban dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dimulai dengan dibentuknya Panitia Pemilihan oleh BPD. Panitia Pemilihan inilah yang menyelenggarakan proses Pemilihan yang dimulai dari tahapan pendaftaran Pemilih, pencalonan, penyelenggaraan pemungutan suara serta penetapan Calon Kepala Desa Terpilih. Oleh karena dibentuk oleh BPD, maka seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.
Dalam rangka pemenuhan terhadap prinsip demokrasi, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Asas langsung, dimaknai bahwa warga masyarakat Desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih secara langsung (dirinya sendiri) melaksanakan Pemilihan dan menjatuhkan pilihannya kepada salah seorang Calon Kepala Desa sesuai yang dikehendaki.
Asas umum, dimaknai bahwa warga masyarakat Desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih salah satu dari beberapa Calon Kepala Desa.
Asas bebas, dimaknai bahwa warga masyarakat Desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk menentukan pilihannya kepada salah satu dari beberapa Calon Kepala Desa sesuai dengan pilihan hati nuraninya.
Asas rahasia, dimaknai bahwa pilihan dari warga masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih dalam menjatuhkan pilihannya dijamin kerahasiaan pilihannya. Dalam artian pilihan yang dipilihnya hanya dirinya sendiri yang mengetahuinya.
Asas jujur, dimaknai bahwa para penyelenggara prosesi Pemilihan dan semua komponen yang terlibat baik Calon Kepala Desa, warga masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berlaku jujur dan transparan dalam melaksanakan proses Pemilihan.
Asas adil, dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan prosesi Pemilihan Panitia Pemilihan harus berlaku adil dan memberikan kesempatan yang sama terhadap semua Calon Kepala Desa. Dengan menggunakan asas-asas tersebut diharapkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa akan dapat berlangsung secara demokratis dan menghasilkan pemimpin Pemerintah Desa yang berkualitas. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.
PENJELASAN
Pasal 11

Ayat (1)

Pembentukan Panitia Pemilihan jumlah anggotanya disesuaikan dengan jumlah penduduk masing-masing Desa dengan perincian sebagai berikut:1. jumlah penduduk kurang dari 1000 jiwa, Panitia Pemilihan berjumlah 7 (tujuh) orang.2. jumlah penduduk 1001 jiwa sampai dengan 2.000 jiwa, Panitia Pemilihan berjumlah 9 (Sembilan) orang.3. jumlah penduduk di atas 2.000 jiwa, Panitia Pemilihan berjumlah 11 (sebelas) orang.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Panitia Pemilihan Kabupaten mempersiapkan kelengkapan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan laporan kebutuhan dari Panitia Pemilihan. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) pengambilan sumpah dilakukan oleh Camat kepada masing-masing Ketua Panitia Pemilihan, selanjutnya Ketua Panitia Pemilihan mengambil sumpah seluruh anggota Panitia

```Yang dimaksud berjenjang adalah Pemilihan.| Pasal | 46 | jelas. ||-------------|----------------|----------|| Pasal | Cukup 47 Cukup | jelas. || Pasal | 48 Cukup | jelas. || Pasal | 49 Cukup | jelas. || Pasal | 50 | jelas. || Pasal | Cukup 51 | || Pasal | Cukup 52 | jelas. || Pasal | Cukup 53 | jelas. || Pasal | Cukup 54 | jelas. || Pasal | Cukup 55 | jelas. || Pasal | Cukup 56 | jelas. || Pasal | Cukup 57 | jelas. || Pasal | Cukup 58 | jelas. || Pasal | Cukup 59 | jelas. || | Cukup 60 | jelas. || Pasal | Cukup | jelas. || Pasal | 61 Cukup | jelas. || Pasal | 62 Cukup | jelas. || Pasal Pasal | 63 Cukup 64 | jelas. || | Cukup 65 | jelas. || Pasal | Cukup 66 | jelas. || Pasal | Cukup 67 | jelas. || Pasal | Cukup 68 | jelas. || Pasal | Cukup 69 | jelas. || Pasal | Cukup | jelas. || Pasal | 70 | jelas. || Pasal | Cukup 71 | jelas. || Pasal | Cukup 72 Cukup | jelas. |
PENJELASAN
Pasal 80

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 32