PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 6 Tahun 2016
Tentang KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOS!AL KESEHATAN DALAM PEMBERlAN PELAYANAN PERIZlNAN DI KOTA BITUNG
Berlaku: 6 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat:
WALIKOTA BITUNG PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOS!AL KESEHATAN DALAM PEMBERlAN PELAYANAN PERIZlNAN DI KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pember-ian jamirran kesehatan bagi scluruh penduduk Indonesia khususnya di Kota Bitung maka perlu diatur ketentuan kewajiban kepesertaan Program Jaminan Kesehat.an Nasional BPJS Kesehatan;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan Program BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mewajibkan pemberi kerja mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program Jarninan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal G ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang .Jarnirran Kesehatan menyebutkan kewajibari rnelakukan pendaftaran kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Pcmberi Kerja pada BUMN, usaha besar, usaha rn.enengah den usaha kecil paling larnbat tanggaJ. 1 Januari 2015 dan Pemberi Kerja pada usaha mikro paling lam bat tangga.! 1 Januari 2016;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurur a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyeienggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan di Kota Bi tung;
1. Uridartg-Urida ng Nomor 7 Tahun 1990 tentang PemLentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung {Lcmbaran Negara Republik Indonesia 'fahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembar-an Negara Republik Indonesia Nomor 3421!;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918)i
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 5239, Tambahar. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4. Undang-Unrlang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kerenagakerjaan (LemOaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem .Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahvm 2004 Nomor 150, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tent&amp;ng Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Talrun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundung-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara ,Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana relah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintan Nomcr 86 Tahun 20!3 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selairi Penyelenggare Negara dan Setiap Orang selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5481);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoma.n Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagairnar.a telah beberapa kah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalarn Negeri nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kcdua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomar- Pengelolaan Keuangan Daerah:
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pcmbentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
2. Keputusan. Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP196/MEN/ 1999 tentang Penyelenggaraan .Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konscruksi,
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 ten tang Kewajiban Kepesertaan Program Badan Penyclenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan di Provinei Sulawesi Utara;
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN :
PERATURAN KEPESERT.'.AN WALIKOTA PROGRAM TENTANG JAMIN AN KEWAJTBAN KESEHATAN NASIONAL BAD.',N PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DT KOTA BITUNG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dal.am Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerirrtah daerah adalah Pemerirrtah Kata Bitung.
3. 3 Wahkota adalah Walikota Bitung.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
6. Badan adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang per!Zinan.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang memperkerjakan tenaga kerja dengan tujuan merrcari untung atau tidak, baik milik swasta maupun negara.
8. lzin adalah izin yang dibcrikan oleh pemerintah daerah kepada setiap pe-rusahaan sesuai peraturan pcrundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
9. Perizirran adalah pemberian legalitas kepada pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha,
10. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan pemberian izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap perusahaan yang disediakan oleh pemerinteh daerah,
11. Jaminan Kesehatan adala.h jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
12. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mernpekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
13. Peserta adalah per-usahaan, pemberi kerja, setiap orang, termasuk tenaga kerja asing yang bekerja di daer-ah , yang telah membayar iuran.
14. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau aJ iggota keluarganya,
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/ a tau penyelenggara negara.
16. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik dalam maupun Iuar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk :nemenuhi kcbutuhan orang lain atau masyarakat.
17. Tanda pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut wajib lapor adalah laporan atau informasi resmi secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau
rr,c.:::mbubarkan perusahaan y3.ng dieampa.ikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Surat Permintaat1 Pembeyaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan r bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
19. Surat permintaan pembayaran Jangsung, yang selanjutnya disingkat SPPLS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk pennintaan pembayaran Jangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji c!engan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan.
BAB II - TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Tujuan Peraturan Walikota ini meliputi :
- a. meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan; dan
- b. memberikan manfaat jaminan kesehatan bagi pemberi kerja, tenaga kerja dan anggota keluarga pekerja yang berada di daerah.
BAB II - TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 3

Sasaran Peraturan Walikota ini adalah :
- a. perusahaan yang mempekerjakar.. tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja asing di daerah beserta anggota keluarga µekerja; dan
- b. pemberi kerja dan anggota ke.luarga sebagai pemilik perusahaan.
BAB IV - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 7

- ( 1) Pengawasan dan pemeriksaan tcrhadap kepesertaan BPJS Kesehatan pada perusahaan dilakukan secara periodik dan teratur.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan bekerjasama dengan tim yang beranggotakan BPJS Kesehat.an dan Perangkat Daerah ter-kait sesuai kebutuhan.
Izin yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Walikota dinyatakan tetap berlaku.
6
Diu ndangkan di Bitung
Pada tanggal
7
Maret 2016
Pit. SEKRETARIS DAERAH KO'i'A,
./
MALTON ANDALANG.!
BERITA DAERAH KOTA B!TUNG TAHUN 2016 NOMOR 6
Salinan sesual dengan asllnya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA BITUNG Lfk\_ . WEENAS CH.NOBEL, SH,MH PEMBINA TINGKAT I NIP: 19741118 2001121 003
--- -----
--
············-·-··-····
BAR VU
KETENTUAN PENUTlJP
BAB IV - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kota. Bitung.
Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 4
Jf:,,...
..
,,. ..
" Pj. WALIKOTA BITUNG,
.