PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 14 Tahun 2013
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Berlaku: 14 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang : a.
bahwa untuk memberikan arah yang jelas dalam organisasi yang efisien efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemenntah Kabupaten, maka periu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Menoinqat 9
• 1.
Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Rl Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Rl Tahun 2002 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4183); dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4691);
- 2 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Rl Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3890);
J
r^
2
- 3 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan'Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4286);
- 4 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4355);
- 5 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4844);
- 6 Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4438);
- 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5234);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4015);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4263);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4737);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 89, TambahanLembaran Negara Rl Nomor 4741);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
ty
n
3
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
2. 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.(Lembaran Daerah Kabupaten Sangihe Tahun 2008 Nomor 10);
3. 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Sangihe. (Lembaran Daerah Kabupaten Sangihe Tahun 2012 Nomor 3).
MEMUTUSKAN :
- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEPULAUANSANGIHE
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 47 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan
N/A
Pasal 36

Seksi Pengembangan Air Bersih mempunyai tugas :
- b. Menyiapkan data base dan sistem informal pengembangan air bersih;
2. a Melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengelolaan dan pengawasan/ pengendalian dan bantuan teknis pembangunan bidang Pengembangan Air Bersih serta pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan kondisi sarana prasarana dan fasilitas pengembangan air bersih serta pemantauan dan evaluas. terhadap perkembangan kondisi sarana dan prasarana air bersih;
3. c Menyusun master plan dan program umum pengembangan air bersih;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam strategi pelaksanaan pengendalian program; . . . * i
- d. Menyiapkan perangkat regulasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan keg.atan bidang pengembangan airbersih;
- f. Menyusun rencana penugasan dan memberikan bantuan/bimbingan tekn.s internal maupun eksternal bidang pengembangan air bersih;
- g. Memberikan bantuan teknis pelaksanaan program pengembangan air bersih;
Meyiapkan
Id
r
- h. Menyiapkan dan melaksanakan pembangunan program air bersih;
- i. Menyusun pedoman, metode, kriteria, tatacara pembinaan, bimbingan, pemberian informasi serta pengembangan aplikasi teknologi terapan;
- j. Mengukur dan mengevaluasi kinerja sektor serta mendorong teriaksananya upaya pemeliharaan dan eksploitasi sarana dan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakatdibidang pengembangan air bersih;
- k. Mendorong terwujudnya upaya pelesterian sumber daya alam, serta melakukan pencegahan dan penanganan kondisi tanggap darurat;
5. Mengadakan sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat tentang air bersih
- m. Melaksanakan tugas lain yangdiberikan olehatasan.
1. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 47 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe*.
Ditetapkan di Tahuna pada tanggal, 3 j«u*ri 2(rt3
BUPATIKEPULAUAN SANGIHE
HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA
Diundangkan di Tahuna, pada tanggal, 3 j«u*ri 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2013 NOMOR H
C
(I
HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA
c
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Lampiran Nomor Tanggal .Tentang
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
PE5RUBAH^N ItAS PERATURAN BUPATI NO 47 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS
14 Tahun
2013
PERATURAN BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE