PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 50 Tahun 1960
Tentang LARANGAN ORGANISASI-ORGANISASI DAN PENGAWASAN PERUSAHAANPERUSAHAAN ORANG ASING TERTENTU
Berlaku: 16 Desember 1960
N/A
Preamble

Menimbang
: 1. bahwa perlu diadakan beberapa ketentuan yang berhubungan dengan orang asing;
- a. yang tidak mempunyai kewarga-negaraan;
- b. yang mempunyai kewarga-negaraan dari sesuatu Negara yang tidak diakui atau yang hubungan diplomatiknya diputuskan oleh Republik Indonesia;
- c. yang menurut hukum Negara yang diakui oleh Republik Indonesia mempunyai kewarga-negaraan Negara tersebut, akan tetapi yang tidak diturut oleh yang bersangkutan;
2. bahwa karena keadaan yang memaksa, maka soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
Mengingat
:
Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;
Mendengar
:
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 8 Desember 1960;
Memutuskan :
Menetapkan
:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang larangan organisasi-organisasi dan pengawasan terhadap perusahaan -perusahaan orang asing tertentu.
N/A
Pasal 1

.
Dilarang organisasi-organisasi yang didirikan oleh atau untuk orang asing;
- a. yang tidak mempunyai kewarga-negaraan;
- b. yang mempunyai kewarga-negaraan dari sesuatu Negara yang tidak diakui atau yang hubungan diplomatiknya diputuskan oleh Republik Indonesia;
- c. yang menurut hukum Negara yang diakui oleh Republik Indonesia mempunyai kewarganegaraan Negara tersebut, akan tetapi yang tidak diturut oleh yang bersangkutan.
N/A
Pasal 2

.
- (1) Semua perusahaan yang didirikan oleh atau untuk orang asing termaksud pada pasal 1 peraturan ini diawasi oleh Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan tersebut diatur oleh Menteri yang bersangkutan.
- (3) Jika dipandang perlu, Menteri dapat mengatur pimpinan perusahaan itu.
N/A
Pasal 3

.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 1960.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1960.
Pejabat Sekretaris Negara,
SANTOSO.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 157.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1960. Presiden Republik Indonesia,
SUKARNO
PENJELASAN
Pasal 1

.
Yang dimaksud dengan organisasi adalah setiap bentuk kerja sama didasarkan pada pembagian kerja yang tidak hanya seketika.
Yang dimaksud dengan orang asing :
- a. yang tidak mempunyai kewarganegaraan, kiranya telah cukup jelas,
- b. yang mempunyai kewarganegaraan dari sesuatu Negara yang tidak diakui oleh Republik Indonesia, misalnya pada dewasa sekarang ini Israel, sedangkan yang hubungan diplomatiknya diputuskan oleh Republik Indonesia, misalnya pada dewasa ini Kerajaan Belanda,
- c. yang menurut hukum Negara yang diakui oleh Republik, Indonesia mempunyai kewarganegaraan tersebut, akan tetapi yang tidak diturut oleh orang yang. bersangkutan, misalnya orang-orang Tionghoa yang mengaku sebagai "warganegara Tiongkok Taiwan" yang tidak turut pada hukum kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok.
PENJELASAN
Pasal 2

.
Yang dimaksudkan dengan pengawasan ialah tindakan yang dilakukan (oleh Pemerintah) terhadap pekerjaan dari pemilik/penguasa suatu perusahaan, satu sama lain dimaksudkan agar supaya perusahaan itu tetap dapat bekerja/menghasilkan seperti biasa dan tidak akan merugikan Pemerintah/masyarakat/buruh.
Hak memiliki serta menjalankan perusahaan tersebut tetap ada pada sipemilik/penguasa perusahaan. Lain dari pada tindakan penguasaan, maka dalam tindakan pengawasan ini sipemilik/penguasa tetap bertanggung jawab atas kelancaran produksi, pemberian kerja/upah/jasa, pembiayaan exploitasi dan lain sebagainya. Tanggung jawab tersebut diatas, terutama pembayaran upah buruh dan lain sebagainya yang berhubungan dengan itu,tetap harus dijalankan, meskipun misalnya perusahaan tidak dapat bekerja.
PENJELASAN
Pasal 3

.
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2105.
--------------------------------
CATATAN
Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG