PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 2 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 2 Januari 2012
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer Lainnya Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru yang melaksanakan tugas luar daerah dan atau dalam daerah, perlu diberikan biaya perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2012, bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost), dilakukan secara selektif serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas yang relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah, sehingga Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2011 dan perubahannya tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer Lainnya serta Uang Lembur di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru perlu disesuaikan dan ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 'diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Seri E Nomor Seri 1 );
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor Seri 4);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor Seri 7);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 19);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN HONORER LAINNYA SERTA UANG LEMBUR LINGKUP PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banjarbaru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
6. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian.
7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keangotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah / Janji berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Walikota Banjarbaru untuk memberikan izin atas permohonan perjalanan dinas dan menandatangani SPPD perjalanan dinas.
11. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
12. Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Honorer Iainnya adalah Pegawai Tidak Tetap dan Honorer dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, atau Pegawai Tidak Tetap dan Honorer Iainnya yang disamakan baik perseorangan maupun secara bersama - sama untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan (tugas formal) dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju.
14. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan Kecamatan dan Kelurahan atau SKPD lainnya yang ada dalam wilayah Kota Banjarbaru, dalam rangka pelaksanaan tugas.
15. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Kota Banjarbaru.
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan Honorer lainnya untuk melaksanakan perjalanan dinas.
17. Tempat kedudukan adalah Kantor/tempat dimana Pejabat/Pegawai bertugas.
18. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
19. Lumpsum adalah uang yang dibayar sekaligus untuk semua biaya.
20. Uang Representatif adalah uang yang diberikan kepada pejabat tertentu untuk mencukupi biaya-biaya sesuai dengan jabatannya.
8. 2t At cost (biaya nil) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
22. Lembur adalah pekerjaan yang dilaksanakan diluar jam kerja dan diutamakan bagi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sangat penting serta mendesak penyelesaiannya dan tidak dapat ditangguhkan.
23. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.
24. Pengguna Anggaran adalah Kepala/Pimpinan SKPD yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
BAB II - JENIS PERJALANAN DINAS
Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas meliputi
- a. perjalanan dinas dalam daerah;
- b. perjalanan dinas luar daerah.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perjalanan untuk keperluan
- a. detaseting diluar tempat kedudukan;
- b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan/seleksi ujian pendidikan atau yang disamakan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
- G. diharuskan menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guns kepentingan jabatan;
- d. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- e. hams memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- f. menghadiri undangan kedinasan;
- g. pengumpulan data dan informasi di luar tempat kedudukan;
- h. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan, dan;
- i. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.
BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 3

- (1) Biaya perjalanan dinas yang dibayarkan merupakan batas tertinggi.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri clan :
3. a uang harian yang meliputi uang makan dan uang saku;
- b. biaya transport dalam daerah;
- c. biaya transport luar daerah (tiket);
- d. biaya penginapan (akomodasi);
- e. uang representatif; biaya airport tax;
- g. biaya transport lokal di luar daerah;
- h. biaya transport bandara.
- (3) Perjalanan dari tempat kedudukan ke bandara/airport keberangkatan sampai ke tempat tujuan pulang pergi (PP).
- (4) Akomodasi (biaya penginapan) merupakan biaya yang diperlukan untuk penginapan.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan, dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. uang harian untuk biaya perjalanan dinas luar daerah Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Walikota ini;
- b. biaya akomodasi/penginapan perjalanan dinas luar daerah Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Walikota ini;
- c. uang harian dan biaya transportasi darat untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah provinsi Kalimantan Selatan serta biaya transportasi darat untuk perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan Walikota ini;
- d. uang Representatif bagi Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II untuk perjalanan dinas luar daerah Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Walikota ini;
- e. biaya akomodasi perjalanan dinas dalam daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Walikota ini.
BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan berdasarkan:
2. a jabatan (Jabatan Publik/Anggota DPRD);
- b. jabatan struktural;
- c. jabatan fungsional; dan
- d. jabatan non fungsionaVnon struktural (pelaksana/staf).
- (2) Biaya perjalanan dinas untuk pejabat publik/anggota DPRD diatur sebagai berikut :
- a. untuk pimpinan DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Walikota/ Wakil Walikota;
- b. untuk anggota DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Sekretaris Daerah.
- (3) Biaya perjalanan dinas untuk pejabat fungsional diatur sebagai berikut :
- a. pejabat fungsional golongan IV disamakan dengan pejabat eselon III;
- b. pejabat fungsional golongan III disamakan dengan pejabat eselon IV; dan
- c. pejabat fungsional golongan II dan/atau I disamakan dengan pelaksana golongan II dan/atau I.
- (4) Biaya perjalanan dinas untuk Pegawai Tidak Tetap dan Honorer lainnya diatur sebagai berikut :
- a. untuk Pegawai Tidak Tetap dan Honorer Iainnya berpendidikan Sarjana (S1-S2) disamakan dengan tarif perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil golongan III;
- b. untuk Pegawai Tidak Tetap dan Honorer Iainnya berpendidikan Sarjana Muda/D.III dan SMU/SLTA disamakan dengan tarif perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil golongan II; dan
- c. untuk Pegawai Tidak Tetap dan Honorer lainnya berpendidikan SLTP/SD sederajat disamakan dengan tarif perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil golongan I.
BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.
- (2) Bagi pejabat yang akan melaksanakan tugas perjalanan dinas luar daerah diberikan biaya perjalanan dinas dengan besaran maksimal 75 % (tujuh puluh lima persen) dari total biaya perjalanan dinas atau sesuai ketersediaan dana di masingmasing SKPD dan dicatat sebagai panjar.
- (3) Selisih biaya perjalanan dinas diperhitungkan kembali setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan perjalanan dinas.
BAB III - BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas diberikan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sedang biaya perjalanan dinas belum tersedia atau belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dan dicatat dalam buku kegiatan perjalanan dinas.
BAB IV - PERJALANAN DALAM DAERAH
Pasal 7

WalikotaNVakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer lainnya yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah sebelum perjalanan dinas dilaksanakan diberikan uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB IV - PERJALANAN DALAM DAERAH
Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas satu orang atau Iebih dengan tujuan yang sama dalam rangka pelaksanaan tugas/kegiatan dengan menggunakan kendaraan dinas dan/atau kendaraan sewa diberikan biaya bahan bakar dengan perhitungan 1 (satu) liter bahan bakar minyak (BBM) untuk jarak 5 (lima) Km.
- (2) Sopir yang bertugas melayani tamu dalam kota, mengantar dan/atau menjemput tamu ke/dari bandara, diberikan uang harian yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dad Peraturan Walikota ini.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan dalam rangka pemeriksaan oleh Inspektorat diberlakukan tarif khusus yang akan diatur tersendiri dengan Keputusan Walikota.
- (4) Khusus untuk aparat Puskesmas yang melaksanakan tugas/kegiatan dalam wilayah kerja Puskesmas diberikan uang harian biaya perjalanan dinas dalam daerah Kota Banjarbaru sesuai dengan golongan ruang yang bersangkutan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB V - PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
Pasal 9

- (1) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah diberikan uang harian, uang penginapan/akomodasi, biaya transport (tiket PP), airport tax, transport lokal dan transport bandara yang besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Walikota ini.
- (2) Uang penginapan/akomodasi dan biaya transport (tiket PP) dibayarkan secara at cost (biaya nil).
- (3) Tarif biaya penginapan/akomodasi dan biaya transport (tiket PP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Walikota ini merupakan besaran maksimal sedangkan selisih biaya penginapan/akomodasi dan biaya transport (tiket PP) yang melebihi tarif sebagaimana diatur dalam peraturan ini menjadi tanggung jawab pejabat yang bersangkutan.
- (4) Tarif penginapan/akomodasi sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan sebagai berikut : Jumlah hari perjalanan dinas (H) kurang 1 atau H -1 x Tarif Biaya.
BAB V - PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
Pasal 10

- (1) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah Provinsi diberikan uang Representatif yang besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Uang Representatif sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebagai berikut : Jumlah hari perjalanan dinas (H) kurang 1 atau H - 1 x Tarif Biaya.
BAB V - PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
Pasal 11

- (1) WalikotaNVakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer lainnya yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah Provinsi diberikan uang transport bandara/biaya taksi dan transport lokal yang besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini.
- (2) Uang transport bandara/biaya taksi adalah tarif satu kali perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dan bandara kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara kedatangan atau sebaliknya.
- (3) Dalam hal lokasi tujuan perjalanan berada di luar kota dan bandara kedatangan, maka besaran biaya transport lokal diberikan berdasarkan jarak tempuh per Kilometer dari bandara kedatangan menuju Kota tujuan perjalanan dinas, dengan perhitungan sebagai berikut : Km x T x PP (Km = jarak tempuh kota tujuan; T = tarif/5 Km; PP = perjalanan pulang pergi ), dengan jarak tempuh transportasi lokal maksimal sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB V - PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
Pasal 12

- (1) Tarif biaya transport pesawat udara pulang pergi (PP) untuk perjalanan dinas luar daerah dari tempat kedudukan ke tempat tujuan bagi WalikotaNVakil Walikota dan Pimpinan DPRD dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran fll huruf A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Tarif biaya transport pesawat udara pulang pergi (PP) untuk perjalanan dinas luar daerah dari tempat kedudukan ke tempat tujuan bagi Pejabat Eselon II kebawah/Anggota DPRD, PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer lainnya disamakan besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill huruf B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini\_
- (3) Daerah tujuan yang tidak termasuk dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, tarifnya ditentukan sesuai dengan tarif yang berlaku untuk daerah tujuan tersebut.
BAB V - PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
Pasal 13

- (1) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, maka untuk seluruh pejabat negaralpegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan tarif kamar yang telah ditetapkan untuk masing-masing pejabat negara/pegawai negeri.
- (2) Dalam hal suatu kegiatan telah ditentukan hotel/penginapan oleh penyelenggara, maka bagi pejabat yang diperintahkan untuk mengikuti kegiatan dimaksud dapat melaksanakan perjalanan dinas jabatan dan diberikan uang penginapan/akomodasi sesuai dengan tarif hotel/penginapan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (3) Perjalanan dinas jabatan pulang dan pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar 60 % (enam puluh persen) dari uang harian.
- (4) Dalam hal pada daerah tujuan perjalanan dinas tidak terdapat kelas hotel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini, maka pejabat yang bersangkutan dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang tersedia pada daerah tujuan perjalanan dinas.
- (5) Pejabat yang pada daerah tujuan perjalanan dinas disediakan rumah jabatan/ penginapan, tidak diberikan uang penginapan/akomodasi.
BAB VI
Pasal 14

- (1) Pejabat Negara/PNS/Non PNS yang meninggal dunia sedang atau dalam melaksanakan tugas keluar daerah, bagi keluarga atau penjemputnya dapat diberikan Perjalanan Dinas penjemputan jenazah.
- (2) Biaya penjemputan jenazah dimaksud ayat (1) termasuk biaya :
- a. biaya pemetian jenazah;
- b. biaya angkutan jenazah.
- (3) Biaya angkutan dan pemetian jenazah dihitung sesuai kebutuhan.
- (4) Biaya perjalanan dinas penjemputan jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri atau Non PNS yang meninggal dunia di luar daerah dimaksu-d ayat (1) diberikan maksimal untuk 3 (tiga) orang anggota keluarga selama 4 (empat) hari.
- (5) Biaya perjalanan dinas dimaksud ayat (4) dibebankan pada APBD Kota Banjarbaru melalui Pos Anggaran Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
BAB VII - PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Pasal 16

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas agar memperhatikan kesediaan dana yang diperlukan untuk pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Untuk memperoleh data akurat pelaksanaan perjalanan dinas, pejabat berwenang dapat memberi perintah/meminta penjelasan anggaran yang tersedia pada Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (3) Pelaksana teknis kegiatan dan/ atau kuasa pengguna anggaran wajib memberikan Rincian anggaran tersedia dan/ atau telah terpakai kepada Pengguna Anggaran sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan pelaksanaan Perjalanan Dinas.
BAB VII - PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Pasal 17

Lamanya waktu perjalanan dinas luar daerah maksimal 3 (tiga) hari, kecuali untuk kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi dari waktu tersebut yang dibuktikan dengan surat/telek/fax dari instansi pemanggil dan/atau jadwal pelaksanaan kegiatan.
BAB VII - PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Pasal 18

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan honorer lainnya dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.
BAB VII - PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Pasal 19

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kecuali berkenaan untuk Tim Kerja /Tim Lintas Sektoral yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (4) Pejabat yang berwenang dapat membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas.
BAB VII - PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Pasal 20

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) oleh pejabat yang berwenang menurut contoh pada lampiran VIII dan IX pada Peraturan Walikota ini.
- (2) SPPD dimaksud ayat (1) untuk efesiensi dapat dicetak dari kertas tembus/ncr.
BAB VII - PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Pasal 21

Besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas menurut contoh sebagaimana tercantum pada lampiran X Peraturan Walikota ini.
Bagian Kedua
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
BAB VII - PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Pasal 22

Setelah melaksanakan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer yang bersangkutan wajib membuat laporan tertulis sebagai pertanggungjawaban secara administrasi kepada Pejabat pemberi perintah perjalanan dinas dengan melampirkan
- a. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang sudah disahkan oleh Pejabat yang dituju sesuai dengan SPPD tempat tujuan;
- b. Surat Tugas dan Laporan Hash! Perjalanan Dinas;
- c. Boarding Pass keberangkatan, kedatangan, transit dan/atau penerbangan lanjutan non transit;
- d. Tiket Pesawat Pulang Pergi PP;
- e. Kuitansi pembelian Tiket Pesawat Pulang Pergi (PP) dari Travel atau Resi print out pembelian tiket online yang mencantumkan biaya tiket Pesawat PP;
- f. Bukti dukung penginapan seperti : kuitansi/tanda terima dari hotel tempat menginap dan/atau lembaran voucher dari perusahaan penyedia voucher yang disahkan dengan stempel hotel tempat menginap.
BAB VII - PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Pasal 23

Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas temyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representatif sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat Negara/Pegawai Negeri yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat negara/pegawai yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan dan uang representatif yang telah diterimanya.
BAB VIII - PELAKSANAAN LEMBUR
Pasal 24

- (1) Untuk pelaksanaan pekerjaan diluar jam kerja/lembur diutamakan bagi pekerjaan pekerjaan yang sifatnya sangat penting serta mendesak penyelesaiannya, tidak dapat ditangguhkan dan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Walikota atau pejabat dan/atau Kepala SKPD yang diberi pelimpahan wewenang dan setelah selesai melaksanakan pekerjaan agar menyampaikan daftar hadir lembur serta laporan hasil pelaksanaan lembur.
- (2) Tarif Uang Lembur dan Uang Makan Lembur sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB IX - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 25

Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer Iainnya yang melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan dana APBD, maka pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas diatur berdasarkan Peraturan Walikota ini, sedangkan perjalanan dinas yang menggunakan selain dana APBD, maka pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas diatur berdasarkan ketentuan dan Peraturan yang berlaku.
BAB IX - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 26

- (1) lsteri Walikota, Isteri Wakil Walikota, isteri Pimpinan DPRD dan isteri Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru yang melaksanakan tugas kedinasan atau diminta secara resmi mendampingi Pejabat yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas di dalam daerah maupun ke luar daerah diberikan biaya perjalanan dinas yang besarannya sama dengan tarif perjalanan dinas pejabat yang bersangkutan.
- (2) Isteri Walikota, Isteri Wakil Walikota, isteri Pimpinan DPRD dan Isteri Sekretaris Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan dimaksud ayat (1) tidak lagi diberikan biaya akomodasi/penginapan.
- (3) Melaksanakan tugas kedinasan atau mendampingi melaksanakan tugas dimaksud ayat (1) adalah tugas resmi berdasarkan undangan resmi (telek) dan dibuktikan dengan surat tugas oleh pejabat yang berwenang.
BAB IX - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 27

ADC/Ajudan Walikota, ADC/Ajudan Wakil Walikota, ADC/Ajudan Ketua DPRD dan ADC/Ajudan Sekretaris Daerah serta staf khusus dan pejabat eksekutif yang sedang mendampingi Pejabat yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas ke luar daerah, diberikan besaran tarif uang penginapan/akomodasi untuk kamar standar pada penginapan yang sama dengan pejabat yang didampingi.
BAB IX - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 28

Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer Iainnya untuk mengikuti pendidikan/pelatihan/sosialisasi/bimbingan teknis/seminar yang jangka waktu pelaksanaannya lebih dari 4 (empat) hari diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota Banjarbaru.
BAB IX - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 29

Biaya kontribusi untuk mengikuti pendidikan/pelatihan/sosialisasi/bimbingan teknis/ seminar dialokasikan pada kegiatan-kegiatan SKPD yang bersangkutan sesuai dengan kode rekening.
Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 3 Januari
2012
SEKRET
BERITA U AERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2012 NOMOR 2
BAB X - PENUTUP Pasal 30
Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 3 Januari 2012
5?&lt;WALIKOTA ANJARBARU,
RUZAIDIN NOOR
Lamphan I
Peraluran Walikota Banjarbasu
Nomor . 2 Tahun 2012
Tanggal 3Januari 2012
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| | | TINGNAT131AYA (Rp) | TINGNAT131AYA (Rp) | TINGNAT131AYA (Rp) | TINGNAT131AYA (Rp) | TINGNAT131AYA (Rp) | TINGNAT131AYA (Rp) | TINGNAT131AYA (Rp) |
|-----|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| No. | URAIAN | Wallkota/ Ketus OPRO | *aka Wallkotat WakIIKotua DPRD | WAN Anagota DPRD | EsatonlUb | '., iv iiv . Gvi, iv | Eselon IV, V (Got IlUPTT Selena | Go1.11/1 |
| 1 1 | 2 Uang Harlan | 3 1.000.000,00 | 4 850.000,00 | 5 750.000,00 | 6 450.000 | 7 425.000 | 8 400.000 | 9 350.000 |
| 2 | Uang Refresentetif | 400.000 | 300.000 | 200.000 | 130.000 | - ( | - | - |
| 3 | Uang Penginapan! Akomodasi | Sesual Lampiren II | Sesual Lampiren II | Sesual Lampiren II | Sesual Lampiren II | Sesual Lampiren II | Sesual Lampiren II | Sesual Lampiren II |
| 4 | Tiket Pesawat (PP) | Sesual Lampiran III' | Sesual Lampiran III' | Sesual Lampiran III' | Sesual Lampiran III' | Sesual Lampiran III' | Sesual Lampiran III' | Sesual Lampiran III' |
| 5 | Airport Tax | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80000 | 80.000 | 80.000 | 80000 |
| 6 | Transport Sanders/ Biaya Taksi | 700.000 | 650000 | 800.000 | 550.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 7 | Transport Lokal (per 5 Km) | 8,000 | 7.000 | 8.000 | 5.000 | i 4.000 | 4.000 | 4.000 |
PISOrallaan :
Uang harian terdiri deli uang makan clan uang saku
./ VT WALIKOTA BANJARBARU, 1\_M. RUZAIDIN NI/OR
Lampiran II
: Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 2 Tahun 2012
Tanggal :3 Januari 2012
PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROVINSI BERDASARKAN TARIF RATA - RATA HOTEL
| | | BIAYA AKOMODASUTARIF | BIAYA AKOMODASUTARIF | BIAYA AKOMODASUTARIF | BIAYA AKOMODASUTARIF | BIAYA AKOMODASUTARIF | BIAYA AKOMODASUTARIF | BIAYA AKOMODASUTARIF |
|-----|---------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| No. | Provinsi | Walikota/ Ketua DPRD | Wakil Walikota/ Wakil Ketua DPRD | Sekda/ Anggota DPRD | Eselon wb | Eselon 1111 Got ,,,, ' | Eselon IV, V /Gol III | Go1.11/1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Nanggroe Aceh D | 1.150.000 | 800.000 | 700.000 | 650.000 | 550.000 | 450.000 | 350.000 |
| 2 | Sumatera Utara | 1.000.000 | 800.000 | 700.000 | 650.000 | 550.000 | 450.000 | 350.000 |
| 3 | Riau | 1.000.000 | 800.000 | 700.000 | 650.000 | 550.000 | 450.000 | 350.000 |
| 4 | Kepulauan Riau | 1.000.000 | 720.000 | 650.000 | 580.000 | 500.000 | 450.000 | 350.000 |
| 5 | Jambi | 1.000.000 | 800.000 | 700.000 | 650.000 | 550.000 | 450.000 | 350.000 |
| 6 | Sumatera Barat | 1.030.000 | 800.000 | 700.000 | 650.000 | 550.000 | 450.000 | 350.000 |
| 7 | Sumatera Selatan | 1.000.000 | 800.000 | 700.000 | 650.000 | 550.000 | 450.000 | 350.000 |
| 8 | Lampung | 1.000.000 | 700.000 | 600.000 | 550.000 | 500.000 | 450.000 | 350.000 |
| 9 | Bengkulu | 900.000 | 650.000 | 555.000 | 500.000 | 450.000 | 350.000 | 350.000 |
| 10 | Bangka Belitung | 1.000.000 | 750.000 | 605.000 | 550.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 |
| 11 | Banten | 1.200.000 | 800.000 | 700.000 | 600.000 | 550.000 | 500.000 | 350.000 |
| 12 | Jawa Barat | 1.200.000 | 800.000 | 700.000 | 600.000 | 550.000 | 500.000 | 350.000 |
| 13 | DKI Jakarta | 1.250.000 | 1.000.000 | 750.000 | 600.000 | 550.000 | 500.000 | 350.000 |
| 14 | Jawa Tengah | 1.100.000 | 900.000 | 700.000 | 630.000 | 450.000 | 400.000 | 280.000 |
| 15 | DI Yogyakarta | 1.100.000 | 850.000 | 600.000 | 550.000 | 450.000 | 400.000 | 275.000 |
| 16 | Jawa Timur | 1.000.000 | 850.000 | 750.000 | 550.000 | 450.000 | 400.000 | 275.000 |
| 17 | Bali | 1.250.000 | 1.000.000 | 800.000 | 700.000 | 550.000 | 500.000 | 400.000 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 1.000.000 | 000.000 | 700.000 | 600.000 | 450.000 | 400.000 | 215.000 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 1.000.000 | 800.000 | 700.000 | 600.000 | 450.000 | 450.000 | 350.000 |
| 20 | Kalimantan Barat | 1.000.000 | 850.000 | 700 . 000 | 600.000 | 450.000 | 400.000 | 220.000 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 1.000.000 | 750.000 | 600.000 | 450.000 | 400.000 | 300.000 | 230.000 |
| 22 | Kalimantan Timur | 1.250.000 | 9001)00 | 750.000 | 650.000 | 450.000 | 430.000 | 300.000 |
| 23 | Sulawesi Utara | 1.250.000 | 800.000 | 700.000 | 600.000 | 450.000 | 345.000 | 250.000 |
| 24 | Gorontalo | 1.000.000 | 800.000 | 700.000 | 600.000 | 450.000 | 400.000 | 240.000 |
| 25 | Sulawesi Barat | 800.000 | 600.000 | 550.000 | 500.000 | 450.000 | 330.000 | 250.000 |
| 26 | Sulawesi Selatan | 1.000.000 | 800.000 | 700.000 | 600.000 | 450.000 | , 350.000 | 250.000 |
| 27 | Sulawesi Tengah | 1.050.000 | 800.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 265.000 | 200.000 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 | 400.000 | 350.000 | 320.000 | 250.000 |
| 29 | Maluku | 1.020.000 | 800.000 | 600.000 | 450.000 | 350.000 | 265.000 | 200.000 |
| 30 | Maluku Utara | 1.050.000 | 800.000 | 600.000 | 550.000 | 400.000 | 320.000 | 250.000 |
| 32 | Irian Jaya Barat | 1.250.000 | 800.000 | 600.000 | 550.000 | 450.000 | 350.000 | 300.000 |
| 31 | Papua | 1.250_000 | 800.000 | 600.000 | 550.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 |
Keterangan :
1. Pejabat Eselon II ke atas 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang
2. Pejabat Eselon III ke bawah 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang (untuk jenis kelamin yang sama)
i WALIKOTA BANJARBARU,
M. RUZAIDIN NO
Lampiran III : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor
:2
Tahun 2012
Tanggal :3 Januar i 2012
A. TARIF BIAYA TRANSPORTASI DENGAN PESAWAT UDARA UNTUK WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA, DAN PIMPINAN DPRD:
| No. | Tujuan | Transit | Tarif Pesawat ( PP ) | Tarif Pesawat ( PP ) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|
| | | | Walikota/Ketua DPRD | Wakil WalikotaNVakil Ketua DPRD |
| 1. | Banjarbaru -Jakarta / Serang dan Bandung (berlaku juga untuk rute Banjarbaru-Botabek) | | Rp. 3.200.000,- | Rp. 3.000.000,- |
| 2. | Banjarbani -Surabaya | | Rp. 2.500.000,- | Rp. 2.300.000,- |
| 3. | Banjarbaru-Yogyakarta | | Rp. 2.550.000,- | Rp. 2.350.000,- |
| 4. | Banjarbaru- Semarang/Solo | | Rp. 2.850.000,- | Rp. 2.650.000,- |
| 5. | Banjarbaru -Nangro Aceh Darussalam | Jakarta | Rp. 4.950.000,- | Rp. 4.750.000,- |
| 6. | Banjarbaru- Medan | Jakarta | Rp. 4.200.000,- | Rp. 4.000.000,- |
| 7. | Banjarbaru -Riau | Jakarta | Rp. 4.000.000,- | Rp. 3.800.000,- |
| 8. | Banjarbaru -Kepulauan Riau/Batam | Jakarta | Rp. 4.000.000,- | Rp. 3.800.000,- |
| 9. | Banjarbaru- Jambi | Jakarta | Rp. 3.650.000,- | Rp. 3.450.000,- |
| 10. | Banjarbaru -Sumatera Barat | Jakarta | Rp. 4.000.000,- | Rp. 3.800.000,- |
| 11, | Banjarbaru- Sumatera Selatan | Jakarta | Rp. 3.650.000,- | Rp. 3.450.000,- |
| 12. | Banjarbaru -Lampung | Jakarta | Rp. 3.650.000,- | Rp. 3.450.000,- |
| 13. | Banjarbaru- Bengkulu | Jakarta | Rp. 3.650.000,- | Rp. 3A50.000,- |
| 14. | Banjarbaru- Bangka Belitung | Jakarta | Rp. 3.650.000,- | Rp. 3.4512000,- |
| 15. | Banjarbaru- Bali | Surabaya | Rp. 3.650.000,- | Rp. 3.450.000,- |
| 16. | Banjarbani- NTB/Mataram | Surabaya | Rp. 3.650.000,- | Rp. 3.450.000,- |
| 17. | Banjarbaru- NTT/Kupang | Surabaya | Rp. 4.000.000,- | Rp. 3.800.000,- |
| 18. | Banjarbaru -Kalimantan Barat/ Pontianak | Jakarta | Rp. 4.000.000,- | Rp. 3.800.000,- |
| 19. | Banjarbaru -!Kalimantan Tengah/ Palangkaraya | | Rp. 2.400.000,- | Rp. 2.200.000,- |
| 20. | Banjarbaru -Kaltim/ Balikpapan | | Rp. 2.500.000,- | Rp. 2.350.000'- |
| 21. | Banjarbaru -Samarinda | Balikpapan | Rp. 2.550.000,- | Rp. 2.350.000'- |
| 22. | Banjarbaru -Tarakan | | Rp. 3350.000,- | Rp. 3.150.000,- |
| 23. | Banjarbaru -Sampit | | Rp. 2.400.000,- | Rp. 2.200.000,- |
| 24. | Banjarbaru-Sulawesi Utara | Surabaya | Rp. 4.250.000,- | Rp. 4.050.000,- |
| 25. | Banjarbaru -Gorontalo | Surabaya | Rp. 4.250.000,- | Rp. 4.050.000,- |
| 26. | Banjarbaru -Sulawesi Tengah | Surabaya | Rp. 4.000.000,- | Rp. 3.800.000,- |
| 27. | Banjarbaru -Sulawesi Barat | Surabaya | Rp. 4.000.000,- | Rp. 3.800.000,- |
| 28. | Banjarbaru- Sulawesi Selatan | Surabaya | Rp. 4.050.000,- | Rp. 3.850.000,- |
| 29. | Banjarbaru -Sulawesi Tenggara | Surabaya | Rp. 4.050.000,- | Rp. 3.850.000,- |
| 30. | Banjarbaru- Maluku | Surabaya | Rp. 5.350.000,- | Rp. 5.150.000,- |
| 31. | Banjarbaru- Maluku Utara | Surabaya | Rp. 5.950.000,- | Rp. 5.750.000,- |
| 32. | Banjarbaru -Papua | Surabaya | Rp. 6.450.000,- | Rp. 6.250.000,- |
| 33. | Banjarbaru -Irian Jaya Barat | Surabaya | Rp. 6.950.000,- | Rp. 6.750.000,- |
Keterangan : Tarif Pesawat ( PP) merupakan besaran maksimal
B. TARIF BIAYA TRANSPORTASI DENGAN PESAWAT UDARA UNTUK ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II KE BAWAH, PNS, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN HONORER LAINNYA :
| No. | | | Tanf Pesawat | Tanf Pesawat |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| No. | Tujuan | Transit | Sekda/ Anggota DPRD | ( PP ) Pejabat Eselon Ilb Ke Bawah, PNS, PTT dan Honorer |
| 1. | Banjarbaru -Jakarta / Serang dan Bandung (berlaku juga untuk cute Banjarbaru-Botabek) | | Rp. 2.700.000,- | Rp. 2.500.000,- |
| 2. | Banjarbaru- Surabaya | | Rp. 2.100.000,- | Rp. 2.000.000,- |
| 3. | Banjarbaru -Yogyakarta | | Rp. 2.300.000,- | Rp. 2.250.000,- |
| 4. | Banjarbaru -Semarang /Solo | | Rp. 2.550.000,- | Rp. 2.450.000,- |
| 5. | Banjarbaru- Nangro Aceh Darussalam | Jakarta | Rp.4.700.000,- | Rp.4.650.000,- |
| 6. | Banjarbaru -Medan | Jakarta | Rp. 3.900.000,- | Rp. 3.850.000,- |
| 7. | Banjarbaru -Riau | Jakarta | Rp. 3.750.000,- | Rp. 3.650.000,- |
| 8. | Banjarbaru -Kepulauan Riau/Batam | Jakarta | Rp. 3.750.000,- | Rp. 3.650.000,- |
| 9. | Banjarbaru- Jambi | Jakarta | Rp. 3.350.000,- | Rp. 3.250.000,- |
| 10. | Banjarbaru- Sumatera Barat | Jakarta | Rp. 3.750.000,- | Rp. 3.650.000,- |
| 11, | Banjarbaru -Sumatera Selatan | Jakarta | Rp. 3.350.000,- | Rp. 3.250.000,- |
| 12. | Banjarbaru -Lampung | Jakarta | Rp. 3.350.000,- | Rp. 3.250.000,- |
| 13. | Banjarbaru- Bengkulu | Jakarta | Rp. 3.350.000,- | Rp. 3.250.000,- |
| 14. | Banjarbaru -Bangka Belitung | Jakarta | Rp. 3.350.000,- | Rp. 3.250.000.- |
| 15. | Banjarbaru -Bali | Surabaya | Rp. 3.350.000,- | Rp. 3250.000,- |
| 16. | Banjarbaru- N113/Mataram | Surabaya | Rp. 3.350.000,- | Rp. 3250.000,- |
| 17. | Banjarbaru -NTT/Kupang | Surabaya | Rp. 3.750.000,- | Rp. 3.650000,- |
| 18. | Banjarbaru -Kalimantan Barat/ Pontianak | Jakarta | Rp. 3.750.000,- | Rp. 3.650.000,- |
| 19. | Banjarbaru- Kalimantan Tengah/ Palangkaraya | | Rp. 2.100.000,- | Rp 2.000.000,- |
| 20. | Banjarbaru -Kaltim/ Balikpapan | | Rp. 2.150.000,- | Rp. 2.050.000,- |
| 21. | Banjarbaru -Samarinda | | Rp. 2.350.000,- | Rp. 2250.000,- |
| 22. | Banjarbaru- Tarakan | | Rp. 3.150.000,- | Rp. 3.050.000,- |
| 23. | Banjarbaru -Sampit | | Rp. 2.100.000,- | Rp. 2.000.000,- |
| 24. | Banjarbaru -Sulawesi Utara | Surabaya | Rp. 3.750.000,- | Rp. 3.650.000,- |
| 25. | Banjarbaru -Gorontalo | Surabaya | Rp. 3.650.000,- | Rp. 3.450.000,- |
| 26. | Banjarbaru -Sulawesi Tengah | Surabaya | Rp. 3.700.000,- | Rp. 3.500.000,- |
| 27. | Banjarbaru- Sulawesi Barat | Surabaya | Rp. 3.700.000,- | Rp. 3.500.000,- |
| 28. | Banjarbaru -Sulawesi Selatan | Surabaya | Rp. 3.750.000,- | Rp. 3.650.000,- |
| 29. | Banjarbaru- Sulawesi Tenggara | Surabaya | Rp. 3.750.000,- | Rp. 3.650.000,- |
| 30. | Banjarbaru- Maluku | Surabaya | Rp. 5.050.000: | Rp. 4.950.000,- |
| 31. | Banjarbaru- Maluku Utara | Surabaya | Rp.5.550.000,- | Rp.5.450.000,- |
| 32. | Banjarbaru -Papua | Surabaya | Rp.6.050.000, | Rp.5.950.000, |
| 33. | Banjarbaru -Irian Jaya Barat | Surabaya | Rp,6.450.000, | Rp.6.250.000, |
Keterangan : Tacit Pesawat ( PP) merupakan besaran maksimal
?/- WALIKOT BANJARBARU, f m. RUZAIDIN OOR
Lampiran IV :
Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 2 Tahun 2012
Tanggal : 3 3anuarV012
A. TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KOTA BANJARBARU DALAM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| NO | JABATAN | UANG HARIAN |
|------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Walikota/Ketua DPRD | Rp. 400.000,- |
| 2 | Wakil Walikota/ Wakil Ketua DPRD | Rp. 250.000,- |
| 3 | Sekretaris Daerah/ Anggota DPRD | Rp. 200.000,- |
| 4 | Eselon II b | Rp. 175.000,- |
| 5 | Eselon III/Golongan IV | Rp. 150.000,- |
| 6 | Eselon IV/Golongan III | Rp. 125.000,- |
| 7 | Golongan II | Rp. 100.000,- |
| 8 | Golongan I | Rp. 75.000,- |
B. TARIF TRANSPORTASI DARAT (MOBIL) PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KOTA BANJARBARU DALAM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (P.P)
| NO | KOTA TUJUAN | UANG TRANSPORTASI |
|------|-------------------------------|---------------------|
| 1 ' | KABUPATEN BANJAR | Rp. 50.000,- |
| 2. | KOTA BANJARMASIN | Rp. 100.000,- |
| 3. | KABUPATEN BARITO KUALA | Rp. 150.000,- |
| 4. | KABUPATEN TAPIN | Rp. 150.000,- |
| 5. | KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN | Rp. 200.000,- |
| 6. | KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH | Rp. 250.000,- |
| 7. | KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA | Rp. 300.000,- |
| 8. | KABUPATEN BALANGAN | Rp. 350.000,- |
| 9. | KABUPATEN TABALONG | Rp. 400.000,- |
| 10. | KABUPATEN TANAH LAUT | Rp. 150.000,- |
| 11. | KABUPATEN TANAH BUMBU | Rp. 400.000,- |
| 12. | KABUPATEN KOTA BARU | Rp. 700.000,- |
C. TARIF BIAYA TRANSPORTASI DARAT (MOBIL) PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROVINSI (P.P)
| NO | KOTA TUJUAN | UANG TRANSPORTASI |
|------|-----------------------------------------------|---------------------|
| 1 | KOTA PALANGKARAYA | Rp. 1.000.000,- |
| 2 | KABUPATEN BARITO SELATAN ( BUNTOK) | Rp. 1.100.000,- |
| 3 | KABUPATEN BARITO TIMUR (TAMIANG) | Rp. 1.000.000,- |
| 4 | KABUPATEN BARITO UTARA (MUARA TEWEH) | Rp. 1.200.000,- |
| 5 | KABUPATEN KOTA WARINGIN TIMUR (SAMPIT) | Rp. 1.200.000,- |
| 6 | KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT (PANGKALAN BUN) | Rp. 2.000.000.- |
| 7 | KABUPATEN GUNUNG MAS (KUALA KURUN) | Rp. 2.000.000,- |
| 8 | KABUPATEN KAPUAS (KUALA KAPUAS) | Rp. 500.000,- |
| 9 | KABUPATEN KATINGAN (KASONGAN) | Rp. 1.200.000,- |
| 10 | KABUPATEN LAMANDAU (NANGA BULIK) | Rp. 2.000.000,- |
| 11 | KABUPATEN MURUNG RAYA (PURUK CAHU) | Rp. 2.000.000,- |
| 12 | KABUPATEN PULANG PISAU | Rp. 1.000.000,- |
| 13 | KABUPATEN SUKAMARA | Rp. 2.400.000,- |
| 14 | KABUPATEN SERUYAN (KUALA PEMBUANG) | Rp. 1.600.000,- |
WALIKOTA ANJARBARU,
RUZAIDIN NOOR
fm.
Lampiran V : Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor :2 Tahun 2012 Tanggal : 3 janua:ei 2012
PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KOTA BANJARBARU DALAM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| | | BIAYA AKOMODASI | BIAYA AKOMODASI | BIAYA AKOMODASI | BIAYA AKOMODASI | BIAYA AKOMODASI | BIAYA AKOMODASI | BIAYA AKOMODASI |
|-----|-----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| No. | Kabupaten | Walikota/ Ketua DPRD | Wakil Walikota/ Wakil Ketua DPRD | Eselon Ilia & DP a RD D | Eselon 0/b /b | Eseton III/ Gol. IV | Eselon IV/Es,V/ Got III | Go1.1111 |
| 1 | BANJARMASIN | 600.000 | 450.000 | 350.000 | 300.000 | 250.000 | 225.000 | 150.000 |
| 2 | BARITO KUALA | 450.000 | 450.000 | 350.000 | 300.000 | 250.000 | 225.000 | 150.000 |
| 3 | TAPIN | 450 - 000 | 450.000 | 350.000 | 300.000 | 250.000 | 225.000 | 150.000 |
| 4 | I-IULU SUNGAI SELATAN | 450.000 | 450.000 | 350.000 | 300.000 | 250.000 | 225.000 | 150.000 |
| 5 | HULU SUNGAI TENGAH | 450.000 | 450.000 | 350.000 | 300.000 | 250.000 | 225.000 | 150.000 |
| 6 | HULU SUNGAI UTARA | 450.000 | 450.000 | 350.000 | 300.000 | 250.000 | 225.000 | 150.000 |
| 7 | BALANGAN | 600.000 | 450.000 | 350.000 | 300.000 | 250.000 | 225.000 | 150.000 |
| 8 | TABALONG | 600.000 | 450.000 | 350.000 | 300.000 | 250.000 | 225.000 | 150.000 |
| 9 | TANAH LAUT | 400.000 | 400.000 | 350.000 | 300.000 | 250.000 | 225.000 | 150.000 |
| 10 | TANAH BUMBU | 500.000 | 450.000 | 350.000 | 300.000 | 250.000 | 225.000 | 150.000 |
| 11 | KOTA BARU | 500.000 | 450.000 | 350.000 | 300.000 | 250.000 | 225.000 | 150.000 |
WALIKOT BANJARBARU, t M. RUZAIDIN N OR
Lampiran VI
: Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor :2 Tahun 2012
Tanggal :
3 Januar i 2012
A. TARIF UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KOTA BANJARBARU
| NO | URAIAN | BESARAN PER HARI |
|------|---------------------------------|--------------------|
| 1. | WALIKOTA/ KETUA DPRD | Rp.100.000,- |
| | WAKIL WALIKOTANVAKIL KETUA DPRD | Rp. 75.000,- |
| 2. | SEKRETARIS DAERAHI ANGGOTA DPRD | Rp. 60.000,- |
| 3. | PEJABAT ESELON II | Rp. 45.000,- |
| 4. | GOLONGAN IV / III | Rp. 35.000,- |
| 5. | GOLONGAN II / I | Rp. 30.000,- |
B. TARIF UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR UNTUK PENYELESAIAN PEKERJAAN DILUAR JAM KERJA
1. UANG LEMBUR ( diluar jam kerja pada hari kerja )
- a. Golongan I
: Rp. 5.000 orang/ jam
b.
Golongan II
: Rp. 6.500 orang / jam
- c. Golongan III
Rp. 8.000 orang / jam
- d.
Golongan IV
Rp 9.500 orang / jam
2. UANG MAKAN LEMBUR
Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 ( dua )
jam secara berturut-turut
Catatan
- a. pada hari kerja, batasan waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu, sedangkan pada hari libur dapat melebihi 3 jam sehari.
- b. pada hari libur tarif uang lembur dihitung 200 % dari tarif lembur had kerja.
- c. untuk pekerjaan di luar jam kerja diutamakan bagi pekerjaan yang sifatnya sangat penting serta mendesak penyelesaiaannya, tidak dapat ditangguhkan dan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dad pejabat yang berwenang, dalam hal ini kepala SKPD masing-masing dengan dilengkapi surat tugas, jadwal lembur dan laporan hasil melaksanakan lembur.
C. TARIF UANG HARIAN SOPIR
| NO | URAIAN | BESARAN PER HARI |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | Dalam Kota Banjarbaru/Martapura/ Banjarmasin dan atau ke Bandara Syamsuddin Noor. Jika melebihi 8 jam ditambah (+) 100 | Rp.35.000,- |
D. TARIF UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS UNTUK PTT DAN HONORER LAINNYA DISESUAIKAN DENGAN TINGKAT PENDIDIKAN SEBAGAI BERIKUT
1. Sarjana / S1 atau S 2 disetarakan dengan PNS Gol. III
2. Sarjana Muda / D.III dan SMU I SLTA disetarakan dengan PNS Got II
3. SLTP / SD disetarakan dengan PNS Gol. I.
WALIKOT BANJARBARU,t
RUZAIDIN NOOR
Rp. 10.000 per orang untuk semua GoIongan/Pangkat
Lampiran VII
Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 2 Tahun 2012
Tanggal : 3 Januez .12012
JARAK TEMPUH TRANSPORTASI LOKAL MAKSIMAL UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
| No. | Kota | Trans Iokal/Km | Keterangan |
|-------|---------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Jakarta - Botabek | 70 | Berlaku juga untuk Kota Depok & Kota-kota lain di Prov. Banten |
| 2 | Jakarta - Bandung | 180 | Berlaku juga untuk Kota-kota lain di luar Botabek |
| 3 | Surabaya - Malang | 89 | Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Jawa Timur |
| 4 | Yogyakarta - Semarang/Surakarta | 102 | Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Jawa Tengah |
| 5 | Denpasar - Gianyar | 68 | Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Bali |
| 6 | Kupang - Ende | 75 | Berlaku juga untuk Kota-kota lain di NTT |
| 7 | Mataram - Lombok Timur | 52 | Berlaku juga untuk Kota-kota lain di NTB |
| 8 | Banda Aceh - Bireuen | 225 | Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Aceh |
| 9 | Medan - Deliserdang | 30 | Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Sumatera Utara |
| 10 | Padang - Solok | 64 | Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Sumatera Barat |
| 11 | Pekanbaru - Dubai | 127 | Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Riau |
| 12 | Jambi - Tanjungjabung Timur | 129 | Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Jambi |
| 13 | Batam - Tanjung Pinang | 100 | Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Kep. Riau |
| 14 | Pangkal Pinang - Bangka Tengah | 58 | Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Kep. Bangka Belitung |
| 15 | Palembang - Banyuasin | 90 | Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Sumatera Selatan |
| 16 | Bandar Lampung - Lampung Tengah | 59 | Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Lampung |
| 17 | Bengkulu - Bengkulu Utara | 60 | Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Bengkulu |
| 18 | Manado - Minahasa | 100 | Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Sulawesi Utara |
| 19 | Makasar - Pare-pare | 155 | Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Sulawesi Selatan |
| 20 | Gorontalo - Boalemo | 105 | Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Gorontalo |
| 21 | Palu - Donggala | 36 | Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Sulawesi Tengah |
| 22 | Kendari - Kolaka | 185 | Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Sulawesi Tenggara |
| 23 | Mamuju - Majene | 143 | Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Sulawesi Barat |
| 24 | Ambon - Maluku Tengah | 96 | Berlaku juga untuk Kota-Kota lain di Maluku |
| 25 | Temate - Halmahera Timur | 75 | Berlaku juga untuk Kota-Kota lain di Maluku Utara |
| 26 | Jayapura - Nabire | 470 | Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Papua |
| 27 | Manokwari - Kaimana | 220 | Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Papua Barat |
| 28 | Balikpapan - Samarinda | 115 | Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Kaltim |
| 29 | Pontianak - Singkawang | 145 | Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Kalbar |
| 30 | Palangkaraya - Sampit | 227 | Berlaku juga untuk Kota-kota lain di Kalteng___ |
WALIKOTA BANJARBARU7
v
M. RUZAIDIN NOOR
Lampiran VIII : Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor :2 Tahun 2012 Tanggal :3 Januari 2012
KOP SURAT
( disesuaikan dengan Pejabat yang berwenang memberi perintah )
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
Nomor ...
| 1. | Pejabat yang berwenang memberi perintah | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 2. | Nama I NIP pegawai yang diperintahkan | | |
| 3. | a. Pangkat dan golongan ruang gaji menurut PP Nomor 6 Tahun 1997 b. Jabatan/Instansi | | |
| 4. | Maksud Perjalanan Dinas | | |
| 5. | Alat angkutan yang digunakan | | |
| 6. | a. Tempat berangkat | | |
| | b. Tempat tujuan | | |
| 7. | a. Lamanya perjalanan dinas | | |
| | b. Tanggal berangkat | | |
| | c. Tanggal harus kembali | | |
| 8. | Pengikut | Tanggal lahir | Keterangan |
| | 1. | | |
| | 2. | | |
| 9. | Pembebanan anggaran | | |
| | a. Instansi | | |
| | b. Kode rekening | | |
| 10. | Keterangkan lain -lain | | |
Dikeluarkan di Banjarbaru pada tanggal ( Pejabat yang berwenang ) Nama NIP
/WALIKOTA ANJARBARU,
RUZAIDIN NOOR
Lampiran
- Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 2 Tahun 2012
Tanggal : 3
Januar 1 2012
- I. Berangkat dari ( Tempat kedudukan Pada tanggal Kepala
: Banjarbaru
( ... )
NIP
- II. Tiba di • Pada tanggal Kepala
-
( ... )
NIP
Berangkat dari Pada tanggal Kepala
•
.
(
)
NIP
- III. Tiba di . • Pada tanggal Kepala
.
( ...
NIP
•
Berangkat dari Pada tanggal Kepala
.
.
•
( ... )
NIP
- IV. Tiba di Pada tanggal Kepala
•
.
( ... )
NIP
Berangkat dari Pada tanggal Kepala
G.. ...
)
NIP
- V. Tiba di Pada tanggal Kepala
• .
( ...
NIP
Berangkat dari Pada tanggal Kepala
(.
... )
NIP
Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah dan semata - mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat - singkatnya:
Pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk
( ... )
NIP
- VII. Catatan lain - lain
- VIII. PERHATIAN :
Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan keuangan negaraldaerah apabila negara/daerah rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.
WALIKOTA BANJARBARU
4m. RUZAIDIN NOR
Lampiran X
Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : a Tahun 2012
Tanggal :3
Januari 2012
KOP SURAT
( disesuaikan dengan pejabat yang berwenang memberi perintah )
RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Lampiran SPPD Nomor Tanggal
| No. | Perincian Biaya | Jumlah | Keterangan |
|-----------|-------------------|-----------|--------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| Jumlah | Jumlah | | |
| Terbilang | Terbilang | Terbilang | Terbilang |
Banjarbaru,
2012
Telah dibayar sejumlah
Telah menerima jumlah uang sebesar ...
Rp
Rp ...
Bendahara,
Yang menerima,
( ...)
NIP
NIP
PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG
Ditetapkan sejumlah
: Rp.
Yang telah dibayar semula
: Rp.
Sisa kurang lebih
: Rp.
Pejabat yang berwenang I pejabat lain yang ditunjuk
( ...)
NIP
4WALIKOTA BANJARBARU,
(
RUZAIDIN NOOK