PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 3 Tahun 2015
Tentang PERJALANAN DINAS
Berlaku: 3 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Mengingat
WALIKOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN WALIKOTA BJTUNG NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PERJALANAN DINAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALJKOTA BITUNG,
a. Menimbang
- bahwa perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan secara tertib, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta peruntukannya membawa dampak positif bagi Pemerintah Kota Bitung;
b.
- bahwa perjaianan dinas diiaksanakan atas perintah Pejabat yang berwenang dengan memperhatikan pembiayaan yang lebih efisien, ekonomis, sesuai kebutuhan nyata/riil, memenuhi kaedah-kaedah pengelolaan keuangan daerah serta sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa Peraturan Walikota Bitung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bitung Nomor 20 Tahun 2014 ten tang Perubahan atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas terdapat beberapa rurrrusan yang harus disesuaikan sehingga perlu dilakukan pencabutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas; '
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lnclonesia Nomor 4286);
3. Vndang-Vndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Vndang-Vndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Vndang-Vndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per-undang-uridangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234};
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Vndang-Vndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Pera tu ran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Vndang-Vndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintahan Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
'
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2014, Nomor 11);
15. Peraturan Walikota Bitung Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2014, Nomor 167);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS.
BAB II - JENIS, PELAKSANA DAN TUJUAN
Pasal 2

Jenis Perjalanan Dinas meliputi :
- a. perjalanan dinas dalam daerah;
- b. perjalanan dinas luar daerah; dan
- c. perjalanan dinas luar negeri.
BAB II - JENIS, PELAKSANA DAN TUJUAN
Pasal 3

- ( 1) Pelaksana Perjalanan Dinas adalah :
- a. Pejabat negara;
- b. PNS;
- c. TP-PKK;
- d. DWP; dan
- e. Ajudan/ Patwal dan Masyarakat.
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pad a ayat ( l) I digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan perjalanan dinas, yaitu :
- a. Tingkat A untuk Pejabat Negara;
- b. Tingkat B untuk Eselon II;
- c. Tingkat C untuk Eselon III;
- d. Tingkat D untuk Eselon IV, PNS Golongan IV dan PNS Golongan III; dan
- e. Tingkat E untuk PNS Golongan II, PNS Golongan I, Anggota TP-PKK, Anggota DWP, Ajudan/Patwal dan Masyarakat.
- (3) Khusus Ketua dan Wakil Ketua TP-PKK serta Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara DWP Tingkat Kota/SKPD/Unit Kerja mengikuti tingkat perjalanan dinas suami sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Tujuan Perjalanan Dinas adalah untuk melakukan kepentingan Negara dan/atau Daerah yang dapat membawa manfaat bagi Negara/Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
BAB III
Pasal 5

- (1) SPT bagi Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Walikota.
- (2) Apabila Walikota berhalangan, SPT ditandatangani oleh Wakil Walikota atas nama Walikota.
- (3) SPT bagi Pejabat Eselon II/b, Eselon III (Kepala Bagian di lingkungan Sekretaria.t Daerah, Camat, Direktur RSUD, Kepala Kantor, Sekretaris KORPRI, Sekretaris KPU, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD, Lakhar BNK dan Kepala Lakhar BPBD, Sekretaris Badan/Dinas), Eselon IV (Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala SKB dan Kepala Puskesmas), Kepala Sekolah, Guru, Gal IV, Gol lll, Gol 1/11, TPPKK, DWP, Ajudan/Patwal dan Masyarakat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota.
- (!) SPD bagi Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (2) SPD bagi Pejabat Eselon II/b dan Eselon III/a (Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, Camat, Direktur RSUD, Kepala Kantor, Sekretaris KORPRI, Sekretaris KPU, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD, Lakhar BNK dan Kepala Lakhar BPBD, Sekretaris Badan/Dinas, TP-PKK, DWP, Ajudan/Patwal dan Masyarakat), ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan, SPD ditandatangani oleh Asisten Sekretaris yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah.
- (4) SPD bagi Pejabat Eselon lll/b, Eselon IV, Gol IV, Gal III, Got 1/11 di lingkungan Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, RSUD, BNK dan BPBD, ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah.
- (5) Apabila Asisten Sekretaris Daerah berhalangan, SPD ditandatangani oleh Atasan Langsung pada SKPD atau Unit Kerja yang bersangkutan.
- (6) SPD bagi Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Sekolah, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Guru dan Kepala Puskesmas, ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah.
- (7) Apabila Asisten Sekretaris Daerah berhalangan :
- a. SPD bagi Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Sekolah, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Guru, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- b. SPD bagi Kepala Puskesmas ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan.
BAB III
Pasal 7

- (1) Penomoran SPT dan SPD dilingkungan Pemerintah Kota Bitung dikeluarkan oleh Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Bi tung.
- (2) Setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas SPT dan SPD harus diverifikasi oleh Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Bi tung.
BAB IV - PEMBJAYAAN
Pasal 8

Jenis Biaya Perjalanan Dinas, terdiri atas :
- a. Uang Harian;
- b. Uang Representasi;
- c. Biaya Transportasi; dan
- d. Biaya Penginapan.
Paragraf 2 Uang Harian
BAB IV - PEMBJAYAAN
Pasal 9

- {l) Vang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Besaran uang harian masing-masing daerah tujuan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Paragraf 3 Vang Representasi
BAB IV - PEMBJAYAAN
Pasal 10

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diberikan kepada Pejabat Negara dan Pejabat Esselon II.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Besaran uang representasi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Paragraf 4 Biaya Transportasi
BAB IV - PEMBJAYAAN
Pasal 11

- (!) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri dari:
- a. biaya tiket/ karcis;
- b. airport tax;
- c. biaya pass masuk lainnya;
- d. sewa kendaraan;
- e. biaya transit;
- f. biaya angkutan pergi-pulang diatas jarak 5 (lima) kilometer dari batas kota tempat kedudukan; dan
- g. biaya Transportasi (Taksi) dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, terdiri dari :
1. tempat kedudukan ke tcrrninal bis/bandara/pelabuhan;
2. terminal bis/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan;
3. tempat tujuan ke tempat tujuan lainnya; dan berlaku pula sebaliknya.
- (2) Biaya Tiket/ Karcis (Pesawat Udara, Kapa! Laut an tar pulau, Bis an tar Provinsi dan Kereta Api) sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a, Airport Tax sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Biaya Pass masuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibayarkan secara rill (ad-cost) sesuai dengan harga yang tercantum dalam tiket/karcis.
- (3) Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf d, berupa sewa kendaraan dan sewa moda transportasi antar pulau di wilayah Indonesia (seperti perahu atau speed boat) yang diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas-tugas di tempat tujuan diluar Kota Bitung yang dilakukan secara selektif dan efisien serta dibayarkan secara riil (ad-cost).
- (4) Satuan biaya sewa kendaraan dan sewa moda transportasi antar pulau di wilayah Indonesia (kapal/perahu) sebagaimana dimaksud pad\_a ayat (3) sudah termasuk biaya untuk Sopir, nakoda, bahan bakar minyak dan pajak.
- (5) Besaran biaya sewa kendaraan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan batas tertinggi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) I(husus Biaya Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dari Bandara Soekamo Hatta/Halim Perdana Kusuma ke Bandung dan/atau Bogar dan/atau Depok dan/atau Bekasi dan/atau Tangerang, begitu pula sebaliknya dari Bandung dan/atau Bogor dan/atau Depok dan/atau Bekasi dan/atau Tangerang kembali lagi ke Bandara Soekarno Hatta/Halim Perdana Kusuma, dibayarkan secara riil (ad-cost) sesuai harga yang berlaku dan tidak melebihi satuan biaya tertinggi untuk daerah Bandung sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sekali jalan dan untuk daerah Bogor, Depok, Bekasi atau Tangerang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sekali jalan.
- (6) Biaya Angkutan pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dibayarkan secara riil (o.d-cost) dan tidak melebihi satuan biaya tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (7) Dalam hal menggunakan kendaraan dinas, pertanggungjawaban biaya angkutan pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Struk/Nota Bahan Bakar Minyak (BBM).
- (8) Biaya Transportasi (Taksi) dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibayarkan secara riil (adcost) dan tidak melebihi dari satuan tertinggi biaya Transportasi (Taksi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (9) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak diberikan bagi Pejabat Negara.
- (10) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf g dibayarkan secara :
- a. penuh, dalam ha! perjalanan dinas dilaksanakan oleh 1 (satu) pelaksana; dan
- b. dibebankan kepada salah satu pelaksana, dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan oleh Iebih dari 1 (satu) pelaksana maka diatur per kendaraan 3 (tiga) pelaksana dan kelipatannya.
- (11) Bagi Pejabat yang memiliki kendaraan dinas tidak diberikan Biaya Transportasi pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf g angka I.
- (12) Besaran biaya transportasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan mi.
Paragraf 5 Biaya Penginapan
BAB IV - PEMBJAYAAN
Pasal 12

- (1) Biaya Penginapan sebagaimana dirriaksud dalam Pasal 8 hur-uf d merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap : a. di hotel; atau b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Biaya Penginapan (biaya kamar) dibayarkan seluruhnya sesuai bukti pembayaran (print out) yang dikeluarkan pihak hotel tempat menginap atau sejumlah nilai tanggungan berupa voucher dan kuitansi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa perhotelan di bandara.
- (3) Biaya Penginapan dibayar sesuai tingkatan perjalanan dinas dan tidak melebihi dari standar tertinggi biaya penginapan sesuai tingkatan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara riil (OO·cost).
BAB IV - PEMBJAYAAN
Pasal 13

Dalam hal biaya penginapan bagi Pejabat Negara melebihi nilai standar tertinggi sebagaimana dimaksud pada lampiran V Peraturan Walikota ini, maka biaya penginapan disesuaikan berdasarkan biaya riil (ad-cost).
Bagian Kedua Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
BAB IV - PEMBJAYAAN
Pasal 14

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dibayarkan secara rill (ad-cost), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini,
Bagian Ketiga Biaya Perjalanan Dinas TP-PKK dan DWP
BAB IV - PEMBJAYAAN
Pasal 15

- (1) Biaya Perjalanan Dinas untuk Ketua dan Wakil Ketua TP-PKK Tingkat Kota serta Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara DWP Tingkat Kota/SKPD /Unit Kerja disesuaikan dengan tingkatan biaya perjalanan dinas suami.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas untuk Anggota TP-PKK dan Anggota DWP disetarakan dengan perjalanan dinas Tingkat E.
- (3) Perjalanan Dinas untuk TP-PKK dan DWP dalam hal menghadiri rapat kerja, musyawarah nasional, studi banding dan,' atau kunjungan kerja dilaksanakan paling banyak hanya untuk 3 (tiga) orang, kecuali ada pertimbangan lain dan disertai perintah tertulis dari Walikota Bitung.
- (4) Perjalanan Dinas untuk TP-PKK dan DWP dalam hal mendampingi tugas suarni, tidak diberikan biaya penginapan, fasilitas penginapan melekat langsung pada biaya penginapan suami.
Bagian Keempat Biaya Pemetian dan Angkutan Jenasah
BAB IV - PEMBJAYAAN
Pasal 16

- (I) Pelaksana perjalanan dinas yang meninggal dunia dalam melaksanakan perjalanan dinas/jenazah diberikan biaya pemetian dan angkutan jenazah sesuai tingkatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
•
- (2) Dalam ha! perjalanan dinas menjemput dan mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke tempat pemakaman diberikan biaya sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas.
- (3) keluarga dari jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan biaya perjalanan dinas menjemput dan mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman paling banyak 3 (tiga) orang.
Bagian Kelima Tata Cara Perjalanan Dinas
BAB IV - PEMBJAYAAN
Pasal 17

Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama dan/ atau tempat tujuan yang sama.
BAB IV - PEMBJAYAAN
Pasal 18

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan seluruhnya berupa biaya tiket pesawat/bus/kereta api/kapal laut dan uang harian atau sebagian berupa panjar biaya penginapan, sebelum perjalanan dinas dilakearia.kan dengan menggunakan Uang Persediaan yang ada dimasing-masing SKPD/Unit Kerja.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya perja!anan dinas belum dapat dibayarkan maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
BAB IV - PEMBJAYAAN
Pasal 19

- (1) Dalam ha! jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPD, maka pelaksana perjalanan dinas wajib menyetor kembali uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.
- (2) Dalam ha! jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPD, maka Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan memberi tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan jumlah hari bukan disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan.
BAB IV - PEMBJAYAAN
Pasal 20

- (1) Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu, untuk hari minggu dan hari libur nasional tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- (3) Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk koordinasi dan/atau konsultasi, dilaksanakan hanya untuk 1 (satu) orang saja kecuali ada pertimbangan lain dan disertai perintah tertulis dari Walikota dalam bentuk SPT, dengan maksud dan tujuan yangjelas untuk berkonsultasi/koordinasi.
- (2) Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk koordinasi dan/ atau konsultasi, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kecuali ada pertimbangan lain dan disertai perintah tertulis dari Walikota.
- (4) Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk koordinasi dan/ atau konsultasi hanya dilaksanakan oleh Pejabat yang memegang Jabatan Struktural kecuali ada pertimbangan lain dan disertai perintah tertulis dari Walikota berupa disposisi dapat mengikutsertakan staf/fungsional.
Perjalanan Dinas dalam rangka studi banding dan/atau kunjungan kerja, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPD oleh Pejabat yang berwenang.
Perjalanan Dinas dalarn rangka studi banding dan/ atau kunjungan kerja harus terlebih dahulu mengirim pemberitahuan berupa surat resmi ke daerah tujuan, dan daerah tujuan mengirim kembali pemberitahuan melalui surat resmi untuk mcnerima pelaksanaan studi banding dan/atau kunjungan kerja dimaksud.
- Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri rapat, sosialisasi, rekonsiliasi, seminar, workshop, kursus, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, yang harus menyetor biaya kontribusi, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPD oleh Pejabat yang berwenang dengan mengacu pada surat/undangan/pemberitahuan resmi dari Kementerian/Departemen/Lembaga Pemerintah yang pelaksanaannya dilaksanakan di Gedung/Kantor Pemerintah dan diberikan Vang Harian sesuai jurnlah hari yang tercantum dalarn SPT dan SPD dengan mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Apabila perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat, sosialisasi, rekonsiliasi, seminar, workshop, kursus, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan tcrdapat biaya kontribusi yang harus disetor oleh pelaksana perjalanan dinas, maka biaya kontribusi tersebut tidak dapat dimasukkan dalam komponen biaya perjalanan dinas tetapi dianggarkan tersendiri dalam APED.
- {9) Dilarang mengikuti kegiatan rapat, sosialisasi, rekonsiliasi, seminar, workshop, kursus, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Lembaga/Organisasi Non Pemerintah yang pelaksanaan bertempat di hotel-hotel dan/ atau tempat lain selain gedung/kantor Pemerintah.
- (10) Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti kegiatan/euent Internasional/nasional, seperti pelaksanaan pameran, Kata Sehat, Adipura dan lain-Jain, hanya boleh ctiikuti paling banyak 5 (lima) orang, kecuali ada pertimbangan lain dan perintah tertulis dari Walikota Bitung.
- (1 I) Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan pada hari minggu dan/atau hari libur nasional apabila urituk menghadiri rapat/ sosialisasi yang sifatnya resmi/penting yang diselenggarakan oleh Kementerian/Departemen/ Lembaga Pemerintah, &lt;limana waktu pelaksanaannya sesuai surat/undangan dimulai pada hari senin atau hari kerja sesudah hari libur nasional serta ada pertimbangan lain dan disertai perintah tertulis dari Walikota.
BAB IV - PEMBJAYAAN
Pasal 21

- (1) Perjalanan Dinas dapatjuga diberikan kepada Pejabat setingkat Eselon II, III dan/atau PNS di lingkungan Kementerian/Departemen/Lembaga Pemerintah Pusat untuk melaksanakan tugas di Kata Bitung atas permintaan resmi/tertulis dari Pemerintah Kota Bitung sepanjang penugasan tersebut memberikan manfaat untuk kemajuan daerah.
- (2) SPT dan SPD Pejabat setingkat Eselon II, II] dan/ atau PNS di lingkungan Kementerian/Lembaga/Departemen Pemerintah Pusat dtandatangani oleh Atasan Langsung.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Pejabat setingkat Eselon II, II] dan/ a tau PNS di lingkungan Kementerian/Lembaga/Departemen Pemerintah Pusat dibebankan sepenuhnya pada APBD Kota Bitung.
Masyarakat dapat melakukan perjalanan dinas apabila sangat dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas-tugas pemenntahan, pembangunan \_ dan kemasyarakatan serta bermanfaat bagi Pernerintah dan Daerah Kota Bitung dengan mengacu pada tingkatan perjalanan dinas tingkat E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e.
Bagian Keenam
Perjalanan Dinas Luar Negeri
BAB IV - PEMBJAYAAN
Pasal 23

- ( 1) Pejabat Negara dan/ atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bitung dapat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri,
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
- a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
- b. seminar/lokakarya/konferensi;
- c. promosi potensi daerah;
- d. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
- e. pertemuan internasional; dan/atau
- (3) Perjalanan dinas ke luar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugas di daerah tidak ada yang mendesak.
- f. penandatanganan perjanjian internasional.
- (4) Hasil-hasil dari perjalanan dinas ke luar negeri secara kongkrit dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan kepentingan daerah.
- (5) Perjalanan dinas ke luar negeri mengacu pada Pedoman Perjalanan Dinas ke luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (6) Pembiayaan perjalanan dinas ke luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya Masukan tahun berjalan.
Pasa:t 24
Biaya Perjalanan .Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini di]jebankan pada APED.
BAB V - DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan perjalanan dinas, pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memiliki dokumen perjalanan dinas.
- (2) Dokumen perjalanan dinas terdiri dari SPT dan SPD yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Format SPT dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- ( l) Pelaksana Perjalanan Dinas yang telah selesai melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban secara Administrasi dan Biaya.
- (2) Dokurnen Pertanggungjawaban Administrasi Perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri dari SPT, SPD Rampung, Surat/Undangan/Pemberitahuan dari Kementerian/Departemen/Lembaga Pemerintah dan Laporan Perjalanan Dinas.
- (3) Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri dari Kalkulasi Biaya, Kuitansi Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil, Surat Pernyataan Tanggungjawab, Tiket/Karcis {pesawat udara, kapal laut, bis dan kereta api), Bukti Naik Pesawat (boarding pass), Bukti Biaya Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat {airport tax) atau Pass masuk lainnya, Nota Bahan Bakar Minyak (BBM), Kuitansi atau bukti pembayaran lainnya dan Bukti Biaya Penginapan/Hotel.
- (4) Jika biaya penginapan/hotel menggunakan jasa pelayanan perhotelan seperti PT. KAHA dan sejenisnya maka pertanggungjawabannya berupa invoice/kuitansi, voucher duplication dan bukti check-in check-out tern pat pelaksana menginap dan apabila sa!ah satu bukti tidak dipenuhi maka biaya penginapan/hotel tidak dibayarkan.
- (5) Dokumen Pertanggungjawaban Administrasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdiri dari SPT dan SPD Rampung.
- (6) Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdiri dari Kalkulasi Biaya, Kuitansi/Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil, Surat Pernyataan Tanggungjawab dan Laporan Perjalanan Dinas.
- (7) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi untuk Biaya Angkutan pergipulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f dan Biaya Transportasi (Taksi) dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g tidak diperoleh karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan diperolehnya bukti pengeluaran, maka pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat diuraikan dalam Daftar Pengeluaran Rii! sebagaimana tercantum dalam lampiran XrI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (8) Pelaksana perjalanan dinas wajib menyampaikan Laporan Hasil Perjalanan Dinas secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sesudah kembali ke tempat kedudukan.
BAB V - DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Pasal 27

Bentuk atau Format Surat Pernyataan Pertanggungjawaban, Daftar Pengeluaran Riil, Kalkulasi Biaya Perjalanan Dinas dan Laporan Perjalanan Dinas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, Lampiran Xll, Lampiran XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB V
Pasal 28

Apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, maka disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku menyangkut standar biaya masukan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.