PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 4 Tahun 2016
Tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.
Berlaku: 4 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai tujuan pembangunan yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 diperlukan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan sosial serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Lebak;
- b. bahwa agar upaya sebagaimana dimaksud huruf a tersebut dapat terlaksana dengan baik perlu terjalin hubungan yang sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
- c. bahwa untuk mewujudkan hubungan yang sinergis antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat di Kabupaten Lebak diperlukan pengaturan didasarkan pada prinsip-prinsip etika bisnis untuk menerapkan kewajiban tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Lebak;
- d. bahwa tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam
PARAF KOORDINASI
KETUA DPRD
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN SEKDA
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
Mengingat
pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat;
- e. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Kabupaten Lebak;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
3. : 1.
4. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| KETUA DPRD | |
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK dan BUPATI LEBAK
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintahan Daerah adalah peyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lebak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| KETUA DPRD | |
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TSLP adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk dapat menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
8. Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dalam suatu bidang usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan modal, serta bertujuan memperoleh keuntungan.
9. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
10. Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang perseorangan atau kelompok yang meliputi hak kesejahteraan serta keadilan sosial untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan TSLP.
11. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
12. Fasilitas Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang selanjutnya disingkat Fasilitas TSLP
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| KETUA DPRD | |
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
adalah bentuk penghargaan, dan/atau kemudahan yang diberikan Pemerintah Daerah bagi perusahaan yang melaksanakan TSLP.
13. Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam UndangUndang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
14. Cabang Perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan yang membuka kantor dan/atau kegiatan/usaha di Daerah.
15. Pembiayaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang bersumber dari keuntungan atau dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan, serta bentuk kontribusi lainnya yang diadakan dari sumber kekayaan perusahaan.
BAB II - RUANG LINGKUP, MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS Pasal 2
Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah,
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| KETUA DPRD | |
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
kebijakan dan kepastian hukum atas pelaksanaan program TSLP agar sesuai dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Lebak
BAB II - RUANG LINGKUP, MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS Pasal 2
Pasal 4

Tujuan umum TSLP adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya.
BAB II - RUANG LINGKUP, MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS Pasal 2
Pasal 5

Tujuan khusus TSLP meliputi:
- a. terwujudnya pedoman yang jelas tentang TSLP termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TSLP yang terkoordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. terwujudnya kepastian hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan TSLP secara terpadu dan berdaya guna;
- d. meminimalisir pungutan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang dan tidak bertanggungjawab kepada perusahaan;
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya;
- f. terwujudnya pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan TSLP; dan
- g. terealisasinya apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan TSLP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.
PARAF KOORDINASI
KETUA DPRD
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN SEKDA
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
BAB II - RUANG LINGKUP, MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS Pasal 2
Pasal 6

Penyelenggaraan TSLP diselenggarakan dengan asas:
- a. Keadilan;
- b. kepastian hukum;
- c. kepedulian dan tanggung jawab;
- d. kepentingan umum;
- e. keterpaduan;
- f. partisipatif dan aspiratif;
- g. keterbukaan;
- h. berkelanjutan;
- i. kemandirian;
- j. berwawasan lingkungan; dan
- k. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- l. Kemitraan.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN
Pasal 7

Dalam melaksanakan TSLP, perusahaan berhak:
- a. menetapkan program TSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Lebak;
- b. mendapatkan penghargaan dan/atau kemudahan dari Pemerintah Daerah bagi perusahaan yang telah melaksanakan TSLP;
- c. memberikan saran dan masukan terhadap rencana pembangunan Daerah yang dikaitkan dengan program TSLP.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN
Pasal 8

- (1) BUMN, BUMD, dan Perusahaan Perseroan Terbatas yang berada dan/atau melaksanakan kegiatan/usaha di Daerah wajib sebagai pelaksana TSLP;
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| KETUA DPRD | |
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
berstatus pusat atau cabang perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Lebak.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN
Pasal 9

Dalam melaksanakan TSLP, perusahaan wajib:
- a. menetapkan komitmen bahwa TSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan;
- b. menganggarkan sebesar paling sedikit 2 (dua) % dari laba bersih perusahaan atau cabang perusahaan bagi program TSLP;
- c. menyusun rancangan dan melaksanakan kegiatan TSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan dengan memperhatikan perencanaan pembangunan Kabupaten Lebak dan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. memberikan laporan kegiatan TSLP kepada forum TSLP.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN
Pasal 10

Perusahaan yang berada di luar daerah dan/atau tidak melaksanakan kegiatan/usaha di daerah tetapi akan melaksanakan TSLP di wilayah daerah dapat terlebih dahulu berkoordinasi dengan forum TSLP.
BAB IV - PROGRAM DAN BIDANG KERJA
Pasal 11

- (1) Program penerapan TSLP dapat berbentuk:
- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. program langsung pada masyarakat;
- c. kemitraan; dan
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| KETUA DPRD | |
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
- d. bina lingkungan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya sesuai dengan perencanaan dan percepatan pembangunan Kabupaten Lebak.
BAB IV - PROGRAM DAN BIDANG KERJA
Pasal 12

Program Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a adalah suatu upaya untuk memulihkan dan/atau meningkatkan keberdayaan masyarakat agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat sehingga tercipta kemandirian masyarakat dalam melaksanakan hak-hak dan tanggungjawabnya sebagai warga negara.
BAB IV - PROGRAM DAN BIDANG KERJA
Pasal 13

Program langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. hibah uang dan/atau barang, yang diberikan kepada masyarakat;
- b. penghargaan, berupa beasiswa kepada warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyekproyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para Penyandang Masalah
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| KETUA DPRD | |
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.
BAB IV - PROGRAM DAN BIDANG KERJA
Pasal 14

Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c adalah program TSLP dalam rangka membina dan meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendukung kemandirian UMKM.
BAB IV - PROGRAM DAN BIDANG KERJA
Pasal 15

Program Bina Lingkungan (masukan dalam penjelasan Pasal) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d adalah program TSLP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat.
BAB IV - PROGRAM DAN BIDANG KERJA
Pasal 16

Bidang Kerja Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan antara lain:
- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. infrastuktur;
- d. pendampingan umum;
- e. olah raga dan seni;
- f. sosial keagamaan;
- g. pelestarian lingkungan hidup;
- h. pendampingan umum; dan
- i. bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| KETUA DPRD | |
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
BAB V - FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
Pasal 17

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan TSLP di Kabupaten Lebak dibentuk kelembagaan dengan nama Forum TSLP.
- (2) Pembentukan Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dari dan oleh anggota Forum TSLP.
- (3) Pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Masa bhakti tugas Badan Pengawas dan Pengurus Forum TSLP paling lama 3 (tiga) tahun.
- (5) Struktur dan keanggotaan Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V - FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
Pasal 18

- (1) Forum TSLP memiliki fungsi antara lain:
- a. melakukan sosialisasi mengenai Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada perusahaan yang berada dan/atau melaksanakan kegiatan/usaha di daerah;
- b. melayani dan memfasilitasi perusahaan yang akan melaksanakan TSLP;
- c. mendata, mencatat, mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan TSLP yang dilakukan; dan
- d. memberikan apresiasi/penghargaan terhadap perusahaan yang telah menjalankan TSLP secara nyata
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| KETUA DPRD | |
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
dan efektif, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Forum TSLP mempunyai tugas yang meliputi:
- a. merencanakan, merumuskan dan menyusun program dan kegiatan TSLP di daerah;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dari pelaksanaan TSLP di daerah; dan
- c. m elaksanakan pelaporan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan TSLP di daerah kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan Perusahaan pelaksana program TSLP.
BAB V - FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
Pasal 19

- (1) Struktur Forum TSLP terdiri dari:
- a. Dewan Pengawas;
- b. Pengurus.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari :
- a. 3 (tiga) orang unsur masyarakat yang diusulkan oleh DPRD
- a. 1 (satu) orang anggota dari Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati;
- b. 1 (satu) orang anggota asosiasi pelaku usaha yang ditunjuk oleh ketua asosiasi pelaku usaha.
- (3) Susunan Dewan Pengawas terdiri dari :
- a. ketua 1 (satu) orang merangkap anggota
- b. sekretaris 1 (satu) orang merangkap anggota;
- c. anggota 2 (dua) orang.
- (4) Pengurus Forum TSLP terdiri dari :
- a. unsur akademisi 1 (satu) orang;
- b. unsur tokoh masyarakat 1 (satu) orang;
- d. unsur perwakilan perusahaan 3 (empat) orang.
- (5) Susunan Pengurus Forum TSLP terdiri dari:
- a. ketua merangkap anggota;
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| KETUA DPRD | |
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
- b. wakil ketua merangkap anggota;
- c. sekretaris merangkap anggota;
- d. bendahara merangkap anggota;
- e. anggota.
BAB V - FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
Pasal 20

- (1) Anggota Pengurus Forum TSLP diangkat dan diberhentikan oleh rapat anggota Forum TSLP berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas dipilih dari dan/atau oleh Anggota Badan Pengawas. Dengan pimpinan rapat pertama kali adalah anggota yang memiliki usia paling tua.
- (3) Ketua, Sekretaris dan Bendahara dipilih dari/dan oleh rapat anggota Forum TSLP dengan pimpinan rapat sementara dari anggota yang secara umur paling tua di antara anggota yang lain.
BAB V - FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
Pasal 21

Tugas dan tanggungjawab dan tata kerja pengawas dan pengurus diatur oleh Peraturan Bupati.
BAB VI
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas pembangunan sebagai bahan dalam perencanaan program TSLP kepada forum pelaksana TSLP.
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| KETUA DPRD | |
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
- (2) Forum pelaksana TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSLP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan TSLP setiap tahun kepada DPRD.
BAB VI
Pasal 24

Lokasi pelaksanaaan TSLP meliputi wilayah Kabupaten Lebak berdasarkan asas proporsionalitas.
BAB VII
Pasal 26

- (1) Biaya operasional Forum TSLP berasal dari anggaran TSLP yang besarannya ditentukan oleh Rapat Anggota Forum TSLP.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan biaya operasional Forum TSLP diatur oleh forum TSLP.
BAB VIII - FASILITAS TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
Pasal 27

- (1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada perusahaan yang melaksanakan TSLP.
- (2) Fasilitas yang diberikan kepada perusahaan oleh pemerintah
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| KETUA DPRD | |
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sebagai berikut:
- a. kemudahan pelayanan; dan
- b. pemberian penghargaan.
- (3) Publikasi pelaksanaan TSLP oleh perusahaan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
BAB IX - PELAPORAN DAN EVALUASI
Pasal 28

- (1) Forum TSLP wajib memberikan laporan pelaksanaan TSLP setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. realisasi pelaksanaan TSLP setiap perusahaan; dan
- b. capaian program pelaksanaan TSLP.
- (3) Evaluasi terhadap pelaporan Forum TSLP dimaksudkan untuk:
- a. mengetahui permasalahan yang dihadapi; dan
- b. merumuskan rencana tindak lanjut.
- (5) Laporan dan evaluasi pelaksanaan TSLP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan dan evaluasi pelaksanaan TSLP diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB X - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 29

Dalam menyusun perencanaan program TSLP, perusahaan dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat.
BAB XI - PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 30
Pasal 31

- (1) Penyelesaian sengketa pelaksanaan TSLP dilakukan secara mediasi untuk mencapai musyawarah mufakat melalui Forum TSLP.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya hukum lainnya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal
BUPATI LEBAK,
ITI OCTAVIA JAYABAYA
Diundangkan di Rangkasbitung pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,
DEDE JAELANI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2016 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, PROVINSI BANTEN : (4, 15/2016)
PARAF KOORDINASI
KETUA DPRD
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN SEKDA
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
PENJELASAN
Pasal 6

huruf a

Yang dimaksudkan dengan asas keadilan keseimbangan dalam hak dan kewajiban bagi pelaku TSLPhuruf bYang dimaksud dengan Asas kepastian hukum adalah bahwa asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan TSLP.| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI ||------------------------------------------------|--------------------|| KETUA DPRD | || SEKRETARIS DAERAH | || ASISTEN SEKDA | || KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |## huruf cYang dimaksudkan asas kepedulian dan tanggung jawab adalah bahwa pelaksanaan TSLP bukan merupakan paksaan namun karena keinginan untuk ikut memperhatikan dan membantu pemecahan permasalahan masyarakat sekitar perusahaan, dengan dasar pemikiran bahwa perusahaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat.## huruf dYang dimaksud dengan Asas kepentingan umum adalah bahwa dalam pelaksanaan TSLP mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.## huruf eYang dimaksud dengan Asas keterpaduan adalah bahwa pelaksanaan dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.## huruf fYang dimaksud dengan Asas partisipatif dan aspiratif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan TSLP, baik secara langsung maupun tidak langsung.## huruf gYang dimaksud dengan Asas keterbukaan adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan pelaksanaan TSLP.## huruf hYang dimaksud dengan Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pelaksanaan TSLP untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.## huruf iYang dimaksud dengan Asas kemandirian adalah bahwa pelaksanaan TSLP dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi daerah demi terwujudnyapertumbuhan ekonomi daerah.## huruf jYang dimaksud dengan Asas berwawasan lingkungan adalah bahwa pelaksanaan TSLP dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.## huruf k| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI ||------------------------------------------------|--------------------|| KETUA DPRD | || SEKRETARIS DAERAH | || ASISTEN SEKDA | || KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |Yang dimaksud dengan Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.##
PENJELASAN
Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud TSLP sebagai Komitmen yang tidak terpisahkan dari managemen perusahaan karena TSLP merupakan bagian dari aktifitas operasional perusahaan secara keseluruhan.Huruf bCukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 13

Yang dimaksud Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dalam Pasal ini meliputi aspek-aspek kegiatan sebagai berikut:

- a. Penelitian dan pengkajian kebutuhan masyarakat; dan- b. Penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;- c. Pelatihan dan pendampingan berwirausaha;- d. Pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;- e. Pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk, dan disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;- f. Meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan- g. Mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.##
PENJELASAN
Pasal 16 Huruf a

| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI ||------------------------------------------------|--------------------|| KETUA DPRD | || SEKRETARIS DAERAH | || ASISTEN SEKDA | || KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |Yang dimaksud Pendidikan adalah bidang kerja TSLP dalam bentuk bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, yang diberikan dalam bentuk dana atau barang guna meningkatkan kecerdasan masyarakat.## Huruf bYang dimaksud Kesehatan adalah bidang kerja TSLP dalam bentuk bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, yang diberikan dalam bentuk dana atau barang guna meningkatkan kesehatan masyarakat.## Huruf cYang dimaksud Pendampingan Umum adalah bidang kerja TSLP dalam bentuk bantuan pelatihan atau pembimbingan kepada masyarakat guna menyelesaikan persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.## Huruf dYang dimaksud Olah raga dan seni adalah bidang kerja TSLP dalam bentuk bantuan pelayanan dan atau fasilitas, yang diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas lainnya kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan seni dan olah raga masyarakat.## Huruf eYang dimaksud Sosial keagamaan adalah bidang kerja TSLP dalam bentuk bantuan pelayanan dan atau fasilitas, yang diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas lainnya kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan ketentraman sosial dan kualitas keagamaan masyarakat.## Huruf fYang dimaksud Pelestarian lingkungan hidup adalah bidang kerja TSLP dalam bentuk upaya menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan hidup kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam.##
PENJELASAN
Pasal 21

| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |

|------------------------------------------------|--------------------|| KETUA DPRD | || SEKRETARIS DAERAH | || ASISTEN SEKDA | || KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31

ayat (1)

Cukup jelas.ayat(2) Yang dimaksud dengan dapat menempuh upaya hukum lainnyadalam ayat ini antara lain dapat berupa mediasi, arbitrase, dll.
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR....| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI ||------------------------------------------------|--------------------|| KETUA DPRD | || SEKRETARIS DAERAH | || ASISTEN SEKDA | || KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |## PARAF KOORDINASIKETUA DPRDSEKRETARIS DAERAHASISTEN SEKDAKEPALA BAGIAN HUKUM &amp; PERUNDANG-UNDANGAN SETDA