Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2012
Tentang PAJAK DAERAH
Berlaku: 2 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
:
P PE EM ME ER RI IN NT TA AH H K KA AB BU UP PA AT TE EN N T TA AN NJ JU UN NG G J JA AB BU UN NG G T TI IM MU UR R
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
- a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah ada mengatur tentang Pajak Daerah wajib menyesuaikan dengan peraturan yang baru dan lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pajak Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1997, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Darah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 136 tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248,Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 4050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140,tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR dan BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR TENTANG PAJAK DAERAH
BAB 1
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud denagn:
1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
6. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi Tugas tertentu di Bidang Perpajakan daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan Kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan Pembangunan daerah;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
11. Pajak Hotel adalah pajak atas yang disediakan oleh hotel;
12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup jasa motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering;
15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.;
16. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran;
17. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya di rancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosilkan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum;
19. Pajak Penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik,baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;
20. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
21. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara;
22. Pajak Parkir atas pajak penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disedikan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
23. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
24. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
25. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah;
26. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet;
27. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi;
28. Pajak hasil usaha burung walet adalah pungutan daerah atas hasil usaha dibidang usaha sarang burung walet;
29. Usaha Burung Walet adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiarkan dan memanennya dari unit, tempat, wadah bangunan rumah, gedung dan lain-lain;
30. Pengusahaan atau pengelolaan usaha burung walet adalah bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak perorangan atau pengusahaan dibidang sarang burung walet;
31. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
32. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota;
33. Bangunan adalah Konstruksi tekhnik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut;
34. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan;
35. Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa atau hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak dan/atau bangunan oleh barang pribadi atau badan;
36. Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Hak Atas Tanah termasuk Hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertahanan dan bangunan;
37. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;
38. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
39. Wajib Pajak yang selanjutnya disebut wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut
pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
40. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang;
41. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun yang tidak sama dengan tahun takwim;
42. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
43. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi daerah, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
44. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
45. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
46. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surta yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah untuk ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
48. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak;
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
52. Surat ketetapan pajak daerah lebih bayar,selanjutnya disingkat SKPDLB,adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
53. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
54. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
55. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
56. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
57. Pembukuan adalah surat proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Pajak tersebut;
58. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatau standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
59. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II
Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas :
- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijkan daerah yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.
BAB III - PAJAK HOTEL Bagian Pertama
Pasal 3

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan di Hotel.
- (2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran,termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan,termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimilc, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
BAB III - PAJAK HOTEL Bagian Pertama
Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
Bagian Kedua
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
BAB III - PAJAK HOTEL Bagian Pertama
Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Hotel.
BAB III - PAJAK HOTEL Bagian Pertama
Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
BAB III - PAJAK HOTEL Bagian Pertama
Pasal 7

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
BAB IV - PAJAK RESTORAN Bagian Pertama NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 8

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan restoran.
- (2) Objek Pajak Restoran adalah Pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanandan/atau minuman yuang dikonsumsi oleh pembeli,baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.
- (4) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi 10.000.000 (sepuluh juta) pertahun.
BAB IV - PAJAK RESTORAN Bagian Pertama NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 9

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran.
Bagian Kedua
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
BAB IV - PAJAK RESTORAN Bagian Pertama NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 10

Dasar Pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Restoran,Rumah Makan,Kedai Minuman,Kantin,Kafetaria dan sejenisnya.
BAB IV - PAJAK RESTORAN Bagian Pertama NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 11

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
BAB IV - PAJAK RESTORAN Bagian Pertama NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 12

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
BAB V - PAJAK HIBURAN Bagian Pertama NAMA,OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 13

- (1) Dengan Nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas Penyelenggaraan Hiburan.
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Tontonan Film;
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
- d. Pameran;
- e. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
- f. Sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. Permainan billiard, golf, dan bolling;
- h. kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan
- j. Pertandingan olahraga.
BAB V - PAJAK HIBURAN Bagian Pertama NAMA,OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 14

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan hukum yang menonton,menggunakan,memainkan dan atau menikmati sarana hiburan yang disediakan.
- (2) Wajib Pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan dengan memungut bayaran.
Bagian Kedua
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
BAB V - PAJAK HIBURAN Bagian Pertama NAMA,OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaran Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada Jasa Hiburan.
BAB V - PAJAK HIBURAN Bagian Pertama NAMA,OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 16

Tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :
- a. Tarif Pajak Hiburan untuk hiburan tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, binaraga, pameran, sirkus, acrobat, sulap, permainan billiard, golf, bolling, kendaraan bermotor, refleksi, pusat kebugaran dan pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
- b. Tarif pajak Hiburan khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- c. Tarif Pajak Hiburan khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
BAB V - PAJAK HIBURAN Bagian Pertama NAMA,OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 17

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1).
PAJAK REKLAME Bagian Pertama
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
BAB V - PAJAK HIBURAN Bagian Pertama NAMA,OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 18

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame;
- (2) Objek Pajak Reklame adalah semua Penyelenggaraan Reklame;
- (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
- a. Reklame billboard,megatron,neon sign,neon box dan sejenisnya;
- b. Reklame kain dalam bentuk spanduk,umbul-umbul,banner,layer toko dan sejenisnya,
- c. Reklame baliho;
- d. Reklame branding dalam bentuk pemasangan atau pengecatan dinding, gerobak dan sejenisnya;
- e. Reklame melekat dalam bentuk stiker, poster dan sejenisnya;
- f. Reklame kendaraan;
- g. Reklame selebaran;
- h. Reklame peragaan; dan
- i. Reklame udara.
- (4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :
- a. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- b. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- c. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
BAB V - PAJAK HIBURAN Bagian Pertama NAMA,OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 19

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga,pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
Bagian Kedua
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK
BAB V - PAJAK HIBURAN Bagian Pertama NAMA,OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 20

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Adalah Nilai Sewa Reklame;
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh Pihak Ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nilai kontrak reklame;
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame;
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai sewa sebagai dasar pengenaan pajak dari masing-masing jenis reklame,dihitung dengan menggunakan rumus Nilai Sewa Reklame = Nilai Jual Objek Pajak Reklame + Nilai Strategis Reklame.
- (6) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PAJAK HIBURAN Bagian Pertama NAMA,OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 21

Dalam menentukan ukuran luas reklame dihitung berdasarkan bentuk dari masing-masing jenis reklame yang ditetapkan sebagai berikut :
- a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya;
- b. Reklame yang tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau hurufhuruf yang paling luar dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horinzontal sehingga merupakan empat persegi; dan
- c. Reklame yang berbentuk bola, vola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk masing-masing reklame.
BAB V - PAJAK HIBURAN Bagian Pertama NAMA,OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 22

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Khusus untuk reklame yang mempromosikan produk rokok dan minuman beralkohol, tarif pajak ditetapkan sebesarnya 25% (dua persen lima persen).
BAB V - PAJAK HIBURAN Bagian Pertama NAMA,OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 23

Besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.
BAB V - PAJAK HIBURAN Bagian Pertama NAMA,OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 24

Perhitungan pajak reklame untuk jenis penyelenggaraan nilai sewa reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII
Pasal 25

- (1) Dengan nama pajak penerangan jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.
- (2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik,baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (4) Listrik yang diperoleh dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PLN dan penyedia tenaga listrik lainnya.
- (5) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada (1) adalah :
- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan,konsulat,perwakilan asing dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi terkait;dan
- d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk ibadah.
BAB VII
Pasal 26

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain,wajib Pajak Peneranga Jalan adalah penyediaan tenaga listrik.
Bagian Kedua
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pajak 27
- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai jual listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
- a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagih dalam rekening listrik;
- b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu penggunaan listrik, serta harga satuan listrik yang berlaku diwilayah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman harga listrik yang berlaku untuk PLN.
BAB VII
Pasal 28

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
- c. Penggunaan tenga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
BAB VII
Pasal 29

- (1) Besaran Pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 27.
- (2) Hasil Penerimaan Pajak sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
BAB VIII - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN Bagian Kedua NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 30

- (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi.
- a. Asbes;
- b. Batu tulis;
- c. Batu setengah permata;
- d. Batu kapur;
- e. Batu apung;
- f. Batu permata;
- g. Bentonit;
- h. Dolomit;
- i. Feldspar;
- j. Garam Batu (Halite);
- k. Grafit;
- l. Granit/Andesit/Split;/Batu kali
- m. Gips;
- n. Kalsit;
- o. Kaulin;
- p. Leusit;
- q. Maknesit;
- r. Mika;
- s. Marmer;
- t. Nitra;
- u. Obsidien;
- v. Oker;
- w. Pasir dan kerikil;
- x. Pasir kuarsa;
- y. Perlit;
- z. Phospat;
29. å. Talk;
30. ä. Tanah serat (fullers earth);
31. ö. Tanah diatome;
32. aa. Tanah liat (tanah urug);
33. bb. Tawas (alum);
- cc. Tras;
- dd. Tarosif;
2. ee. Zeolit;dan
3. ff. Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuanyang nyatanyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;dan
- b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
BAB VIII - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN Bagian Kedua NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Bagian Kedua
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
BAB VIII - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN Bagian Kedua NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 32

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan;
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam damn batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh,digunakan harga standar yang ditetapkan oleh Bupati atas usul instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
BAB VIII - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN Bagian Kedua NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 33

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
BAB VIII - PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN Bagian Kedua NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 34

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1).
BAB IX - PAJAK PARKIR Bagian Pertama
Pasal 35

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir;
- (2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai salah satu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. tempat parkir oleh Perkantoran yang hanya Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaran digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
- c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
BAB IX - PAJAK PARKIR Bagian Pertama
Pasal 36

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor;
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
Bagian Kedua Dasar Pengenaan Pajak,Besaran,Tarif dan Cara Perhitungan Tarif
BAB IX - PAJAK PARKIR Bagian Pertama
Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggaraan tempat parkir;
- (2) Jumlah yang yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
BAB IX - PAJAK PARKIR Bagian Pertama
Pasal 38

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
BAB IX - PAJAK PARKIR Bagian Pertama
Pasal 39

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
BAB X - PAJAK AIR TANAH
Pasal 40

- (1) Dengan nama Pajak Pemanfaatan Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfatan air tanah;
- (2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
- (3) Tidak termasuk Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan.
BAB X - PAJAK AIR TANAH
Pasal 41

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
- (2) Wajib Pajak air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
- (3) Tidak Termasuk Objek Pajak Air Tanah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.
Bagian Kedua Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif
BAB X - PAJAK AIR TANAH
Pasal 42

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
- a. Jenis sumber air;
- b. Lokasi sumber air;
- c. Tujuan pengambilan dan/atu pemanfaatan air;
- d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfatkan;
- e. Kualitas air;dan
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - PAJAK AIR TANAH
Pasal 43

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
BAB X - PAJAK AIR TANAH
Pasal 44

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan dasar pengenan sebagaimana dalam Pasal 42.
BAB XI - PAJAK SARANG BURUNG WALET Bagian Pertama
Pasal 45

- (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet;
- (2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet;
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
BAB XI - PAJAK SARANG BURUNG WALET Bagian Pertama
Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet;
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
Bagian Kedua
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
BAB XI - PAJAK SARANG BURUNG WALET Bagian Pertama
Pasal 47

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet;
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.
- (3) Setiap transaksi yang dilakukan oleh pengusaha sarang burung walet harus dilengkapi dengan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi terkait atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB XI - PAJAK SARANG BURUNG WALET Bagian Pertama
Pasal 48

Tarif Pajak Sarang Burung walet ditetapkan 5% (lima Persen
BAB XI - PAJAK SARANG BURUNG WALET Bagian Pertama
Pasal 49

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
BAB XII
Pasal 50

- (1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, pengusaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan;
- (2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimilik, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan/atau pertambangan;
- (3) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :
- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- b. Jalan tol;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olahraga;
- f. Galangan kapal,dermaga;
- g. Taman mewah;
- h. Tempat penampungan/kilang minyak,air dan gas,pipa minyak;dan
- i. Menara.
BAB XII
Pasal 51

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak :
- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. digunakan untuk kuburan,peninggalan purbakala,atau yang sejenis;
- d. merupakan hutan lindung, hutan suka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik;dan
- f. digunakan oleh badan atau perwakilankan objek lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
BAB XII
Pasal 52

- (1) Setiap orang pribadi dan badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau bangunan wajib mendaftar objek pajaknya tersebut ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- (2) Dalam hal orang pribadi dan badan yang memiliki,menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mendaftarkan objek pajaknya maka akan dilakukan pendataan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
BAB XII
Pasal 53

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas tanah bangunan;
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan;
- (3) Dalam hal suatau objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah atas nama Bupati/Pejabat dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai wajib pajak;
- (4) Subjek Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati/Pejabat
- melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Aset Daerah bahwa subjek pajak tersebut bukan Wajib Pajak terhadap objek pajak dimaksud;
- (5) Bila Keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disetujui,maka Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati/Pejabat dapat membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud;
- (6) Bila Keterangan yang diajukan itu tidak disetujui,maka Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati/Pejabat mengeluarkan surat keputusan penolakan disertai alasan-alasannya;
- (7) Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati/Pejabat tidak memberikan keputusan maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.
Bagian Kedua
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, Dasar Pengenaan Pajak,
Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif
BAB XII
Pasal 54

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
BAB XII
Pasal 55

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalaj NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.
BAB XII
Pasal 56

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
BAB XII
Pasal 57

Besarnya pokok Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
BAB XII
Pasal 58

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP;
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayart (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Wajib Pajak;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII
Pasal 59

- (1) Berdasarkan SPOP,Bupati menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
- (2) Bupati dapatamengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:
- a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat teguran;dan
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi, tatacara pengisian, penerbitan dan penyampaian SPOP dan SPPT diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Bagian Pertama Nama,Objek,Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 60

- (1) Dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
- (2) Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ádalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (3) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
- (4) a. Pemindahan hak karena :
1. jual beli;
2. tukar menukar;
3. hibah;
4. hibah wasiat;
5. wasiat;
6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. penunjukkan pembeli dalam lelang;
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha;atau
13. hadiah.
- b. Pemberian Hak Baru; Karena
1. Kelanjutan Pelepasan Hak; Atau
2. Diluar Pelepasan Hak.
- (5) Hak Atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Hak milik;
- b. Hak guna usaha;
- c. Hak guna bangunan;
- d. Hak pakai;
- e. Hak milik atas satuan rumah susun;dan
- f. Hak pengelolaan.
- (6) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :
- a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik;
- b. negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan/atau pelaksanaan pembangunan guna kegiatan umum;
- c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e. orang pribadi atau badan karena wakaf;dan
- f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
BAB XIII - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Bagian Pertama Nama,Objek,Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 61

- (1) Subjek Pajak Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan;
- (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
Bagian Kedua Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Dasar Pengenaan Pajak,Besaran Tarif, Dan Cara Perhitungan Tarif
BAB XIII - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Bagian Pertama Nama,Objek,Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 62

- (1) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal perolehan hak karena warisan atau hibah yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hadiah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
BAB XIII - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Bagian Pertama Nama,Objek,Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 63

- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dalam hal :
- a. Jual Beli Adalah Harga Transaksi;
- b. Tukar Menukar Adalah Nilai Pasar;
- c. Hibah Adalah Nilai Pasar;
- d. Hibah Wasiat Adalah Nilai Pasar;
- e. Waris Adalah Nilai Pasar;
- f. Pemasukan Dalam Peseroan Atau Badan Hukum Lainnya Adalah Nilai Pasar.
- g. Pemisahan Hak yang Mengakibatkan Peralihan adalah Nilai Pasar.
- h. Peralihan Hak Karena Pelaksanaan Pemutusan Hakim Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Adalah Nilai Pasar ;
- i. Pemberian Hak Baru Atas Tanah Sebagai Kelanjutan Dari Pelepasan Hak Adalah Nilai Pasar;
- j. Pemberian Hak Baru Atas Tanah Di Luar Pelepasan Hak Adalah Nilai Pasar;
- k. Penggabungan Usaha Adalah Nilai Pasar;
- l. Peleburan Usaha Adalah Nilai Pasar;
- m. Pemekaran Usaha Adalah Ilai Pasar;
- n. Hadiah Adalah Nilai Pasar;Dan
- o. Penunjukkan Pembeli Dalam Lelang Adalah Harga Transaksi Yang Tercantum Dalam Risalah Lelang.
- (3) Jika nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan;
- (4) Dalam hal NJOP Pajak bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara;
- (6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berwenang atas Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
BAB XIII - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Bagian Pertama Nama,Objek,Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 64

Tarif Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
BAB XIII - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Bagian Pertama Nama,Objek,Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 65

- (1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) atau ayat (2);
- (2) Dalam hal perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam Pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka Besaran Bea Peroilehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 dengan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) atau ayat (2).
Bagian Ketiga Saat Terutang Pajak dan Pelaporan Objek Pajak
BAB XIII - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Bagian Pertama Nama,Objek,Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 66

- (1) Saat terutangnya Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan /atau Bangunan ditetapkan untuk :
- a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertahanan;
- f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal di buat dan di tandatanganinya akta;
- h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- i. pemberian hak bangunan atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal di terbitnya surat keputusan pemberian hak ;
- j. pemberian hak bangunan diluar peleoasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinnya akta;
- n. hadiah adalah sejak tangal dibuat dan ditandatanganinya akta;dan
- o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pejabat pembuat akta tanah/notaris hanya dapat menandatanganinya akta pemindahan hak atas tanah dan/tanah bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
BAB XIII - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Bagian Pertama Nama,Objek,Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 68

Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatanganinya risalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
BAB XIII - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Bagian Pertama Nama,Objek,Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 69

Kepala Kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran penulisan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
BAB XIII - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Bagian Pertama Nama,Objek,Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 70

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara melaporkan pembuatan akta risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Bagian Pertama Nama,Objek,Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 71

- (1) Pejabat Pembuat akta tanah/notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dan 69 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran;
- (2) Pejabat pembuat akta tanah/notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara,yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sewbesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan;
- (3) Kepala Kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XIV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 72

- (1) Pajak yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- (2) Masa Pajak untuk pajak hotel,Pajak Restoran,Pajak Hiburan,Pajak Reklame,Pajak Penerangan Jalan,Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan,Pajak Parkir dan Pajak Air tanah adalah jangka waktu 1 (satu) bulan takwim.
- (3) Masa Pajak sarang Burung Walet dan BPHTB adalah setiap kali transaksi.
- (4) Tahun Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
Bagian Kedua Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak
BAB XIV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 73

- (1) Untuk mengetahui jumlah potensi pajak,Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pendaftaran dan pendataan jumlah Wajib Pajak.
- (2) Pendaftaran dan pendataan jumlah Wajib Pajak dilakukan untuk objek Pajak Hotel,Pajak Restoran,Pajak Hiburan,Pajak Reklame,Pajak Penerangan Jalan,Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,pajak Parkir,Pajak Air Tanah,dan Pajak sarang Burung Walet;
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan mendaftarkan sendiri objek pajak oleh Wajib Pajak yang belum memiliki nomor Pokok wajib Pajak Daerah (NPWPD) ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (4) Berdasarkan formulir pendaftaran,Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah menerbitkan NPWPD kepada Wajib Pajak dan dicatat dalam daftar induk Wajib Pajak sesuai dengan jenis objek pajak;
- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pendataan Wajib Pajak baru maupun wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD.
Bagian Ketiga Tata Cara Penetapan dan Pemungutan Pajak
BAB XIV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 74

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan penetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Jenis pajak yang dipungut berdasrkan penetapan Bupati meliputi Pajak Air Tanah,Pajak Reklame,dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (4) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah Pajak Hotel,Pajak Restoran,Pajak Hiburan,Pajak Penerangan Jalan,Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,Pajak Parkir,Pajak Sarang Burung Walet,dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar berdasarkan SPPT dan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (7) Khusus untuk wajib pajak BPHTB, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (8) SSPD sebagai mana di maksud pada ayat (7) merupakan SPTPD.
- (9) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diisi dengan jelas, benar dan lengkap dan harus disampaikan kepada bupati atau pejabat yang di tunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (10) SSPD sebagai mana di maksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bubati atau pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian.
- (11) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah dokumen penetapan pajak yang terutang bagi wajib pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (12) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD,SKPDKB dan SKPDKBT.
- (13) Khusus untuk Wajib Pajak BPHTB,setiap Wajib Pajak membayar Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (14) SSPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) juga merupakan SPTPD.
- (15) STPDP sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) harus diisi dengan jelas,benar dan lengkap dan harus disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (16) SSPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilaksanakan penelitian.
BAB XIV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 75

- (1) Pemungutan BPHTB dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur pemungutan BPHTB yang di tetapkan atau diatur dengan peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagai mana di maksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. prosedur pengurusan akte pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan;
- b. prosedur pembayaran BPHTB;
- c. prosedur penelitian SSPD BPHTB;
- d. prosedur pendaftaran akte pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan;
- e. prosedur pelaporan BPHTB;
- f. prosedur penagihan ;dan
- g. prosedur pengurangan.
BAB XIV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 76

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak ,Bupati dapat menerbitkan;
- a) SKPDKB dalam hal:
1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain,pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
2. jika SPTD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah ditegur secara tertulis;
3. jika kewajiban mengisi SPTD tidak dipenuhi,pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b) SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- (2) SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) Kenaikan sbagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;
- (6) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak yang kurang atau terlambat dilayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
BAB XIV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 77

- (1) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan,pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan penyampaian SPTPD,SKPDKB,dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasl 74 ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 78

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
- a) Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b) Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;dan
- c) Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutngnya pajak.
- (3) SKPD/SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
Tata Cara Pembayaan
BAB XIV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 79

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPPT, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (3) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk,hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (4) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pembayarn,penyetoran,dan tempat pembayaran pajak ditetapkan oleh Bupati.
BAB XIV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 80

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib pajak untuk menunda dan mengangsur pajak terutang pada kurun waktu tertentu,setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Penundaan pembayaranpajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk menunda dan mengangsur pembayaran serta tata cara pembayaran penundaan dan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Tata Cara Penagihan
BAB XIV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 81

- (1) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,dan Putusan Banding,yang memyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak,dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak sat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis,Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (4) Surat Teguran,Surat Peringatan,atau Surat Lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,dikeluarkan oleh Pejabat.
BAB XIV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 82

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan maka jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk memberikan Surat Paksa setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
BAB XIV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 83

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa,Pejabat yang ditnjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
BAB XIV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 84

- (1) Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum melunasi jumlah pajak terutang setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak tanggal Pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang negara.
- (2) Setelah Kantor Lelang Negara Menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepa Wajib Pajak.
BAB XIV - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 85

Ketentuan mengenai bentuk, jenis, dan isi formulir yang di pergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan dengan peraturan Bupati.
BAB XVI
Pasal 86

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya,Bupati/Pejabat dapat:
- a. membetulkan SPPT,SKPL,SKPDKBT atau STPD,SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalah hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perunang-undangan perpajakan daerah;
- b. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga,denda,dan kenaikan pajak dikenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- c. mengurangkan atau membtalkan SPPT,SKPD,SKPDKB,SKPDKBT atau STPD,SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- d. mengurangkan atau membatalkan STPD;
- e. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata acara yang ditentukan;
- f. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasrkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak;dan
- g. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan,pembatalan,pengurangan ketetapan pajak dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 87

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati/Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
- a. SKPD;
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. SKPDLB;
- e. SKPDN;dan
- f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketetntuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Meberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),kecuali jika Wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keterangan Sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
BAB XVII - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 88

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan,sejak tanggal Surat Keberatan diterima,harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima selurhnya atau sebagian,menolak,atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau suatu keputusan,keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XVII - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 89

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keutusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia,dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu (tiga) bulan sejak keputusan diterima,dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
BAB XVII - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 90

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau selutuhnya,kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak b ulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian,Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh) persen dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding,sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen)sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian,Wajib Pajak dikenai denda administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pembayaran pajak yang telah dibayar dsebelum mengajukan keberatan.
BAB XVIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 91

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak,Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
- a. nama dan alamat wajib pajak;
- b. masa pajak;
- c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;dan
- d. alasan yang jelas.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan,sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya,kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut;
- (4) pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalkam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB;
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan,Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak;
- (6) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada yata (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIX - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 92

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak,kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan daerah;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;atau
- b. ada pengakuan utang dari Wajib Pajak,baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal ditebitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut;
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
BAB XIX - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 93

- (1) Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak mungkin ditragih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Keputusan Penghapusan Piutang Pajak ynag sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tat Cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XX - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 94

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikirt Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XX - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 95

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeiksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa Wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XXI - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 96

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan dan tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
BAB XXII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 97

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati,untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;dan
- b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk Kepentingan Daerah,Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan,mempelihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk;
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata,atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata,Bupati dapat memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2),untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya;
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat,keterangan yang diminta,serta kaitan perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
- (1) Selain Penyidik Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti,mencari,dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- d. memeriksa buku-buku,catatan,dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,pencatatan,dan dokumen lain,serta terhadap melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang benda,dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak perpajakan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidanadi bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
BAB XXIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 99

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun ataub pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
BAB XXIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 101

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang di tunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagai mana dimaksud dalam pasal 97 ayat(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan pidana denda paling banyak RP.4.000.000,OO (empat juta rupiah ).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang di tunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (10 dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak,karena itu dijadikan tindak pidana pengadilan.
BAB XXIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 102

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dan (2) merupakan penerimaan negara;
- (2) Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 merupakan pembiayaan Daerah.
BAB XXV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 103

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku,pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tentang Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang besangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sejak saat terutang sesuai dengan tata cara penagihan pajak dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2014.
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 104

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka:
- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel;
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran;
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung jabung Nomor 5 tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 6 tahun 2001 tentang Pajak Galian Golongan C;
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan;
2. peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 8 tahun 2001
- (6) tentang Pajak Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 105

Hal-hal belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Ditetapkan di
: Muara Sabak
Pada tanggal
: 4 mei 2012
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,
ZUMI ZOLA ZULKIFLI
Di undangkan di : Muara Sabak
Pada tanggal
: 4 mei 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
H. DARMINTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 2