Unknown WALIKOTA Nomor PERIZINAIT Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 60 TAHIIIT 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PAYAITT'MBIIH PROPIISI ST'ilATERA BARAT
PERATURAIT WALIKOTA PAYAIil'UBUH ITOMOR 60 TAHIIIT 2017
TEI{TANG
PEITDELEGASIA.IT WEIf,EI{ANG DIBIDAITG PERI'ZII{AIT DAIS ITON PERIZIITAIU KTPADA DIICAS PEIYAI{ATAN UODAL DAIT PELAYANAIT TERPADU SATU PII{TU KOTA PAYAKIIUBUII
DENGAN RAIIMAT TUHAN YAITG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKT'UBUH,
- bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan perizinan dan non perizrnan yang telah diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 35O Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Dibidang Per.tzinall dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 Tentang Pelayanan Publik (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O38);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20tl Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor A2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tarrlbahan kmbaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
- Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 165, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2OO9 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O9 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2O15, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2O06 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2OO7 Tentang Pedoman Struktur Organisasi Tata Kerja Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
12. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 1O1 Tahun 2O16 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\:gas, F\ngsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas
Memperhatikan
Metretapkatr
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor l0l);
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat
2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebljaksanaan Perbaikan Iklim Investasi
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998 Tentang Perizinan-perizinan Terpadu di Daerah
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5OO/1191/V/BANGDA Tanegal 9 Juni 2OOg Tentang Penyempurnaan Panduan Nasional Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 500/1780/SJ Tanggal 8 April 2014 perihal Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Daerah
6. Instmksi Walikota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2OLO mengenai pemindahan dan pelimpahan pengelolaaa perizinan ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh
IEUUTUSI(AI| :
- PEITDELEGASIAIf WEPEilAITG DIBIDAITG PERIZIITAIT DAIT I{OI{ PERI'ZINAT TEPADA DIITAS PEIIAITATAIT UODAL DAERAE DAII PEI./IYAITAIT TERPN'U SATU PMTI' K(}TA PAYArI'UBUII
BAB II - IIEWTI{AI|GAIT YAITG DIDET,EGASIKAIT
Pasal 3

Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pasal 2 diberikan Walikota Payakumbuh kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh, meliputi :
- a. Melaksanakan penyelenggaraan proses administrasi perizinan dari tahap permohonan bin sampai diterbitkannya izin
- b. Melakukan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan
- c. Melakukan penyederhanaan persyaratan, jumlah dan jenis perizinan bersama-bersama dengan unsur-unsur lain dalam pemerintah kota /kabupaten
- d. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam penyelengg€rraan perizinan dan non peizinan didaerah
- e. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanal Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh yang telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Penerimaan dan pemprosesan permohonan pelayanan yang diajukan sesuai dengan standar pelayanan dan menerbitkan produk pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan standar pelayanan
- h. Penerimaan dan pengadministrasian retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- i. Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan
- j. Pemberian persetujuan dan I atau penandatanganan dokumen perizinan dan / atau non perizinan atas nama pemberi delegasi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- k. Pemberian persetujuan dan / atau penandatanganan dokumen perizinan dan / atau non perizinan oleh penerima wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
BAB II - IIEWTI{AI|GAIT YAITG DIDET,EGASIKAIT
Pasal 4

Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terkait dengan proses pengelolaan administrasi sektor-sektor peizkan dan non perizinan, meliputi :
1. IZIil / NON PERIZINAIT BIDAI{G PEMERII{TAHAN DAIT EKOI|OMI
- I izin praktek dokter hewan
- 3 izin agen pe{alanan
- 2 izrn unlt tranfusi darah (kesehatan)
- 4 izin apotik (kesehatan)
- 6 izin cafe (pariwisata)
- 5 hin barber shop (pariwisata)
- 7 izilr even organizer (pariwisata)
- 9 izin gangguan (ho/ig)
- 8 izin fitnes center / sanggar senam (pariwisata)
- IO izin gelanggang permainan (pariwisata)
- 12 izrn jasa biro pe{alanan umum (pariwisata)
- ll izin hiburan umum f orgen tunggal (pariwisata)
- 13 izin kerja analisis kesehatan ( kesehatan )
- 15 izin kolam pancing (pariwisata)
- 14 inn kios sarana produksi
- 16 izin lembaga pelatihan swasta
- 18 izir, lembaga pendidikan kursus
- L7 izin lembaga pendidikan formal (pendidikan)
- L9 izin lembaga pendidikan non formal paud (pendidikan)
- 2L izinlingkungan
- 20 izin lembaga pendidikan non formal pkbm (pendidikan)
- 22 izin masuk keluar benih
- 23 izin mendirikan menara telekomunikasi
- 25 izin pemaszrngan reklame
- 24 izin orang tua angkat
- 26 izin pemotongan sapi
- 28 izin pendirian panti sosial
- 27 izin pendirian lembaga kesejahteraan sosial
- 29 izin pendirian rumah sakit (kesehatan)
- 31 izin pengangkatan anak (sosial)
- 30 izin pengaduan undian (sosial)
- 32 izin pengeluaran ternak (peternakan)
- 34 izin pengobatan dengan alat elektronik(kesehatan)
- 33 izin penggunaan pestisida dan benih (pertanian)
- 35 izin pengobatan tradisional (kesehatan)
- 36 izin pengumpulan sumbangan (sosial)
- 38 izin penyelenggaraan penunjang kesehatan lainnya (kesehatan)
- 37 izin penyelenggaraan klinik bersalin (kesehatan)
- 39 izir: penyelenggaraan klinik rehabilitasi narkoba ((kesehatan)
- 40 izin penyelenggaraan laboratorim grgi (kesehatan)
- 4I izin penyelenggaraan laboratorim kesehatan (kesehatan)
- 42 izin penyelenggaraan laboratorim klinik (kesehatan)
- 43 izin penyelenggaraan optical (kesehatan)
- 45 izin penyelenggaraan undian gratis berhadiah
- 44 izin penyelenggaraan rumah bersalin (kesehatan)
- 46 izin perhotelan dan fasilitasnya (pariwisata)
- 48 izin praktek apoteker (kesehatan)
- 47 izin play station/video games (pariwisata)
- 49 izir: praktek bidan (kesehatan)
- 51 izin praktek dokter grgr (kesehatan)
- 50 izin praktek doketer umurn (kesehatan)
- 52 izin praktek dokter spesialis (kesehatan)
- 54 izin praktek kerja tenaga teknis kefarmasian (kesehatan)
- 53 izin praktek fisiotherapis (kesehatan)
- 55 izin praktek nutrisionis (kesehatan)
- 57 izin praktek psikologi klinis ( kesehatan)
- 56 idn praktek perawat (kesehatan)
- 58 izin praktek refraksionis optisien (kesehatan)
- 60 izin prinsip penanama.n modal
- 59 izin praktek wicara autisme(kesehatan)
- 6L izin produk industri rumah tangga (p-irt)
- 63 izin rental cdlvcdldvd (pariwisata)
- 62 izin rekomendasi izin usaha
- 64 izin rental komputer (pariwisata)
- 66 izin restauran dan karaoke (pariwisata)
- 65 izin restauran (pariwisata)
- 67 izin rumah bilyard (pariwisata)
- 69 izin salon kecantikan (pariwisata)
- 68 izin rumah makan (pariwisata)
- 70 izan taman rekreasi (pariwisata)
- 7 I lzin tata boga dan catering (pariwisata)
- 73 Un trayek kendaraan bermotor umum (perhubungan)
- 72 iixr toko obat dan toko jamu (kesehatan)
- 74 iztn undian gratis berhadiah (iugb) (sosial)
- 76 izir: usaha angkutan kendaraan bermotor umum (perhubungan)
- 75 izrn usaha angkutan kendaraan bermotor (perhubungan)
- 77 inn usaha obat hewan tingkat toko kios dan pengecer
- 79 iztn usaha penggilingan padi
- 78 ;zn usaha pelaminan / ta.taraas (pariwisata)
- 8O izin usaha pertanian
- 82 lztrr usaha simpan pinjam koperasi
- 81 izin usaha peternakan
- 83 izin usaha taman bacaan (pariwisata)
- 85 penerbitan sppl
- 84 'rzin warnet (pariwisata)
- 86 rekomendasi bidang kesehatan (kesehatan)
- 88 rekomendasi izin operasional taksi (perhubungan)
- 87 rekomendasi izin operasional angkutan sewa (perhubungan)
- 89 rekomendasi izin trayek akdp (perhubungan)
- 9l surat izin usaha perdagangan (siup)
- 90 surat izin tempat usaha
- 92 surat terdaftar pengobatan tradisional (kesehatan)
- 94 tanda daftar industri (tdi)
- 93 tanda daftar gudang (tdg)
- 95 tanda daftar perusahaan (tdp)
2. IZIN / NOI| PERIZIITAIT BIDAITG PEUBAI{GUI|AN
- f . izin mendirikan bangunan (imb)
- 3 surat izin usaha jasa kontruksi (siujk)
- 2 iian mendirikan menara komunikasi
BAB III - PEUBIITAAI|, PEI|GETDAIJAIS DAI| PENGAWASAI|
Pasal 5

- (1). Pembinaan dan pengendalian atas penyelenggaraan administrasi perizinan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh
- (2). Pembinaan dan pengendalian atas penyelengg€rraurn teknis perizinan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dalam penyelenggaraan perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh
- (3). Pengawasan penyelenggaraan administrasi dan teknis perizinan dilakukan oleh inspektorat Kota Payakumbuh
V
BAB V - I(ETTIITUAIT PEIIUTTIP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2Ol4 tentang Pendelegasian Wewenang Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2Ol4 Nomor 99), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Pa.al E
Peraturan Walikota mulai ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya didalam Berita Daerah Kota Payakumbuh
Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal ..4...Ty.q.i... 2ol7
\y*,rrote r
/
Diundangkan pada tanggal di buh 20L7
r
il7,
I
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAI(IMBTIH
\/
BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR q0
)1.'r;l it , ti
iir
\