Unknown Unknown Nomor LAU2007 Tahun 2007
Tentang PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR INFORMASI KOMUNIKASI, ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Berlaku: 6 TAHUN 2007
N/A
Preamble

Menimbang
:
a.
bahwa telah diadakan evaluasi dari aspek subtantif, efektifitas dan efisiensi serta aspek teknis pembentukannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Struktur Organisasi dan Tata Kerja informasi Komunikasi Arsip dan Perpustakaan perlu diadakan benyempurnaannya.
Mengingat
- . bahwa berdasarkan pertimbangan b. sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1 958 ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25 ):
- . Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, 2 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389), 3
- . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438):
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1 988, tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 ):.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 ):
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DAN
BUPATI PESISIR SELATAN
E UTUSKAN
enetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR INFORMASI KOMUNIKASI, ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.
BAB. I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan :
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah :
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebaaai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah :
- Kantor Informasi Komunikasi , Arsip dan Perpustakaan adalah Kantor Informasi Komunikasi, Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan.: 5
- Unit Pelaksana Teknis Selanjutnya disebut UPT adalah Unsur Pelaksana teknis Kabupaten Pesisir Selatan : 6
- Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Lemtekda Kabupaten Pesisir Selatan. 7.
KANTOR INFORMASI, ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Kesatu Kedudukan
BAB V - TATA KERJA Pasal 10
Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengawasi, memberikan bimbingan dan petunjuk serta mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dalam pelaksanaan tugas dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengah peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB V - TATA KERJA Pasal 10
Pasal 12

- (1) Setiap satuan organisasi wajib merijikuti dan mematuhi, petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masingmasing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
3. (3 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB V - TATA KERJA Pasal 10
Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.