PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 8 Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
Berlaku: 12 Oktober 2016
N/A
Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
1. Semula
Rp 558.067.021.750,00
2. Bertambah
Rp 6.477.337.281,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 564.544.359.031,00
(+)
1. Semula
Rp1.561.780.731.000,00
2. Berkurang
Rp 136.287.147.000,00
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp1.425.493.584.000,00
(+)
1. Semula
Rp 430.726.122.500,00
2. Bertambah
Rp 39.747.805.291,00
- Jumlah lain-lain pendapatan daerah
yang sah setelah perubahan Rp 470.473.927.791,00
(+)
1. Semula
Rp 281.430.000.000,00
2. Berkurang
Rp 6.105.950.000,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 275.324.050.000,00
(+)
1. Semula
Rp 34.238.211.000,00
2. Bertambah
Rp 287.840.400,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 34.526.051.400,00
(-)
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1. Semula
Rp 16.196.627.000,00
2. Berkurang
Rp 1.361.163.284,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah Perubahan
Rp 14.835.463.716,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 1) Semula
Rp 226.202.183.750,00
- 2) Bertambah
Rp 13.656.610.165,00
- Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah setelah perubahan Rp 239.858.793.915,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:
- a. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
- 1) Semula
Rp 72.720.880.000,00
- 2) Berkurang
Rp 16.157.907.000,00
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp 56.562.973.000,00
- b. Dana alokasi umum
- 1) Semula
Rp1.090.140.139.000,00
- 2) Bertambah
Rp 0,00
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp1.090.140.139.000,00 (+)
- c. Dana alokasi khusus
- 1) Semula
Rp 398.919.712.000,00
- 2) Berkurang
Rp 120.129.240.000,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp 278.790.472.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan hibah
- 1) Semula
Rp 0,00
- 2) Bertambah
Rp 5.950.000.000,00
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan Rp 5.950.000.000,00
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- 1) Semula
Rp 132.387.316.000,00
- 2) Bertambah
Rp 33.797.805.291,00
- Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan Rp166.185.121.291,00
- c. Dana penyesuaian dan Otonomi khusus
- 1) Semula
Rp 206.570.728.000,00
- 2) Bertambah
Rp 0,00 (+)
Jumlah dana penyesuaian setelah Perubahan Rp 206.570.728.000,00
- d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- 1) Semula
Rp 91.768.078.500,00
- 2) Berkurang
Rp. 0,00
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau
pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp 91.768.078.500,00
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
N/A
Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula
Rp1.517.958.398.000,00
- 2) Berkurang
Rp. 48.996.248.748,00
(+)
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp1.468.962.149.252,00
- b. Belanja Langsung
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai
- 1) Semula
- 1) Semula
Rp1.373.951.028.687,00
- 2) Bertambah
Rp 54.010.030.421,00
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp1.427.961.059.108,00
(+)
Rp1.124.537.377.000,00
- 2) Berkurang
Rp 40.286.038.338,00 (+)
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp 1.084.251.338.662,00
- b. Belanja Hibah
- 1) Semula
Rp 36.187.640.000,00
- 2) Berkurang
Rp 14.417.978.000,00 (+)
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp 21.769.662.000,00
- c. Belanja bantuan sosial
- 1) Semula
Rp 3.960.000.000,00
- 2) Bertambah
Rp 0,00
(+)
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp 3.960.000.000,00
- d. Belanja bagi hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/dan Pemerintah Desa
- 1) Semula
Rp 31.566.900.000,00
- 2) Bertambah
Rp 89.243.468,00 (+)
Jumlah belanja belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp 31.656.143.468,00
- e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai politik
- 1) Semula
Rp 318.706.481.000,00
- 2) Bertambah
Rp 1.746.016.722,00 (+)
Jumlah bantuan keuangan setelah Perubahan Rp 320.452.497.722,00
- f. Belanja tidak terduga
- 1) Semula
Rp 3.000.000.000,00
- 2) Bertambah
Rp 3.872.507.400,00
(-)
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp 6.872.507.400,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja:
- a. Belanja pegawai
- 1) Semula
Rp 81.939.418.600,00
- 2) Bertambah
Rp 14.174.010.750,00 (+)
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp 96.113.429.350,00
- b. Belanja barang dan jasa
- 1) Semula
Rp 667.520.350.533,00
- 2) Bertambah
Rp 41.296.901.175,00 (+)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp 708.817.251.708,00
- c. Belanja modal
- 1) Semula
Rp 624.491.259.554,00
- 2) Berkurang
Rp 1.460.881.504,00 (+)
- Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp 623.030.378.050,00
N/A
Pasal 4

- (1)
- Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari : a. Penerimaan pembiayaan daerah
- 1) Semula
Rp 347.735.551.437,00
- 2) Bertambah
Rp 98.075.786.101,00
(+)
Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp445.811.337.538,00
- b. Pengeluaran pembiayaan
- 1) Semula
Rp 6.400.000.000,00
- 2) Bertambah
Rp 3.000.000.000,00 (+)
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp 9.400.000.000,00
- (2)
- Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
- pembiayaan :
- SILPA Tahun Anggaran sebelumnya
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri jenis pembiayaan untuk:
- 1) Semula
Rp 347.735.551.437,00
- 2) Bertambah
Rp. 98.075.786.361,00
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya
setelah Perubahan Rp 445.811.337.798,00
(+)
Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- 1) Semula
Rp 6.400.000.000,00
- 2) Bertambah
Rp 3.000.000.000,00
(+)
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah setelah Perubahan Rp 9.400.000.000,00
N/A
Pasal 5

- (1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
| a. Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD; |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; |
| c. Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| d. Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; |
| e. Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| f. Lampiran VI | Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; |
| g. Lampiran VII | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; |
| h.Lampiran VIII | Daftar kegiatan-kegiatan yang belum selesai sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; |
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
N/A
Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
N/A
Pasal 7

Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
N/A
Pasal 8

Pendanaan Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurangkurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
N/A
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.
Ditetapkan di Serang pada tanggal 12 Oktober 2016 BUPATI SERANG, ttd
RATU TATU CHASANAH
Diundangkan di Serang pada tanggal 12 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG
LALU ATHARUSSALAM RAIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2016 NOMOR 08
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN : (...,8