PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor (!J'T Tahun 2013
Tentang TATA CARA PEMVNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ( PBB - P2 )
Berlaku: 19 Tahun 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR (!J't, TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMVNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ( PBB - P2 )
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SJTUBONDO,
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo nomor 19 Tahun 2011 ten tang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu dibentuk Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang› Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 4189);
2
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraruran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraruran Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraruran Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2005 tentang Tatacara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
•
Menetapkan
3
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daer ah se bagaimana telah diubah keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 19 Tahun 2011 ten tang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 19).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo;
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya d.isebut Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ a tau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan
•
4
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
8. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Obyek Pajak adalah objek pajak bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali objek pajak sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
12. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
13. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual bumi atau nilai jual bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besamya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang› udangan perpajakan.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan
•
5
sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
18. Tempat
2. Pembayaran adalah tempat yang ditetapkan Bupati sebagai tempat pembayaran untuk menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
20. Bank Operasional adalah bank umurn yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengkoordinir ,menerima dan menatausahakan setoran penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
21. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima dan menatausahakan setoran penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
22. Petugas penilai PBB Perdesaan clan Perkotaan adalah staf atau pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan penilaian objek PBB-P2.
23. Pajak yang terutang adalah pajak yang hams dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalarn Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB› P2 yang terutang kepada wajib pajak.
25. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan perpajakan daerah.
26. L-SPOP adalah Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.
27. DHKP adalah Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang di dalamnya berisi nomor objek pajak, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, pajak terhutang, perubahan pajak dan tanggal bayar.
28. DPH PBB-P2 adalah Daftar Penerimaan Harian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang digunakan untuk membukukan
6
- penerimaan harian dan untuk melakukan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 29. ITS adalah Tanda Terima Sementara penerimaan PBB-P2 yang digunakan oleh petugas pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. 30. STTS adalah Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang digunakan sebagai tanda terima setoran di Kecamatan, Bank dan Bendahara Penerimaan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. 31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak yang terutang. 32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak: yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administratif, dan jumlah paja.k yang masih harus dibayar. 33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau paja.k tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karenajumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 36. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat STPD PBB-P2, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ a tau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda. 37. Surat
- Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ a tau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
7
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah l.ebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar {SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.
41. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah pembahasan yang dilakukan antara pemeriksa pajak dan wajib pajak atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak dan wajib pajak.
42. Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rind dan jelas yang diselenggarakan oleh pemeriksa pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender.
44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
45. Petugas pemungut adalah petugas yang melakukan penagihan pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan.
BAB II - Tata cara Penerbitan, SPPT,SKPD,SKPDN SKPDKB clan SKPDBT
Pasal 2

- (1) Berdasarkan SPOP dan/atau L-SPOP, Dinas menerbitkan SPPT yang merupakan ketetapan pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak.
- (2) Wajib pajak dapat memperoleh SPPT melalui:
- a. pengambilan sendiri di Dinas/Kecamatan/ Kelurahan dan Desa tempat objek terdaftar atau ditempat lain yang ditunjuk; atau
- b. pengiriman melalui pas atau disampaikan oleh aparat Dinas/Kecamatan/Kelurahan dan Desa.
- (3) Berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan DHKP dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh Kepala Dinas, masing› masing untuk :
- a. Desa / Kelurahan (lembar ke-1 );
- b. Kecamatan ( lembar ke-2 ) ;
- c. Dinas ( lembar ke-3 ).
BAB II - Tata cara Penerbitan, SPPT,SKPD,SKPDN SKPDKB clan SKPDBT
Pasal 3

- (1) Sebelum SPPT disampaikan pada Wajib Pajak dilakukan kegiatan penelitian terhadap isi SPPT dimaksud.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. Subjek Pajak;
- b. Objek Pajak; dan/ atau
- c. NJOP.
- (3) Dalam hal ditemukan kesalahan seperti Nama Wajib Pajak, SPPT ganda, alamat, luasan objek pajak dan ketetapan pajak, maka Dinas melakukan pembetulan.
- (4) Dalam hal SPPT telah disampaikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak menemukan kesalahan seperti Nama Wajib Pajak, SPPT ganda, alamat, luasan objek pajak dan ketetapan pajak, Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan kepada Dinas.
- (5) Atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas melakukan verifikasi dan pembetulan.
9
- (6) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) ,dapat diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya secara perseorangan atau secara kolektif.
Pasa14
Atas dasar permohonan wajib pajak atau secara jabatan, pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dilakukan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut :
- a. SPPT;
- b. SKPD PBB-P2;
- c. SPTPD PBB-P2 ;
- d. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB› P'2;
- e. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB-P2;
- f. Surat Keputusan Pembetulan ;
- g. Surat Keputusan Keberatan ;
- h. Surat Keputusan Pemberian lmbalan Bunga; dan
- i. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administratif, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan wajib pajak, yaitu :
- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NOP, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, Letak/ alamat objek pajak PBB-P2, dobel SPPT, objek pajak tidak ada, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, tahun pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/ atau pembagian suatu bilangan; dan
- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan ini, antara lain kekeliruan penerapan kelas bu.mi dan bangunan, kekeliruan penerapan NJOP, kekeliruan penerapan NJOPTKP, kekeliruan dalam penerapan prosentase tarif dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.
BAB II - Tata cara Penerbitan, SPPT,SKPD,SKPDN SKPDKB clan SKPDBT
Pasal 6

- (1) Permohonan pembetulan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
- c. diajukan kepada Kepala Dinas;
- d. surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak:
1. dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, bagi Wajib Pajak orang pribadi dan /atau Wajib Pajak badan dengan pokok pajak lebih dari Rp. 5.000.000,00 ( Hrna juta rupiah); atau
2. dilampiri dengan Surat Kuasa, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak sampai dengan Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah )
- (2) Permohonan pembetulan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (61 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp.100.000,00 ( seratus ribu rupiah );
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
- c. diajukan kepada Kepala Dinas; dan
- d. diajukan melalui Kepala Desa/ Lurah setempat.
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah:
- a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas yang ditunjuk; atau
- b. tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos tercatat.
•
BAB II - Tata cara Penerbitan, SPPT,SKPD,SKPDN SKPDKB clan SKPDBT
Pasal 7

- ( 1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggap bukan se bagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan diajukan secara kolektif, pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa / Lurah.
BAB II - Tata cara Penerbitan, SPPT,SKPD,SKPDN SKPDKB clan SKPDBT
Pasal 8

- (1) Kepala Dinas harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) telah terlampaui, tetapi Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Pejabat wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berahirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangkan atau menghapuskan jumlah PBB-P2 yang terutang, atau sanksi administratif, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
BAB III - TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPPT,DHKP, SKPD, SKPDN DAN SKPDKB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 9

Pengisian SPPT, DHKP, SKPD, SKPDN dan SKPDKB PBB.P-2 di cetak secara elektronik ( komputerisasi) melalui aplikasi sistim Pajak Bumi Bangunan yang
12
ada pada Dinas, setelah melalui proses pendataan dan penilaian serta penetapan besarnya pajak yang harus di bayar.
Paaal 10
- (1) Penyampaian SPPT, DHKP, TIS PBB-P2, dilaksanakan oleh Dinas melalui Kecamatan untuk diserahkan kepada Kelurahan / Desa di wilayah kerjanya masing-masing untuk kemudian disampaikan kepada Wajib Pajak, dengan menggunakan berita acara penyerahan.
- (2) Pendistribusian SPPT, DHKP, TIS PBB-P2 oleh Kecamatan kepada petugas pemungut di Desa/Kelurahan paling lambat akhir bulan Maret pada tahun berjalan dengan menggunakan berita acara penyerahan.
- (3) SPPT PBB-P2 didistribusikan kepada Wajib Pajak oleh Petugas Pemungut di Desa/ Kelurahan paling lam bat akhir Bulan April tahun berjalan.
- (4) Bukti penerimaan SPPT oleh wajib pajak berupa struk SPPT yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (5) SKPDN, SKPDKB, dan SKPDBT disampaikan kepada Wajib Pajak manakala terdapat permasalahan tentang pajak, atau diterimanya permohonan keberatan dan keringanan Pajak oleh Bupati.
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 11

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran, sebagaimana dimaksud pasal 11 atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur ( termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional ),
pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Um um yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerin tah.
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 13

Pembayaran PBB-P2 dilakukan melalui Bank yang ditunjuk, petugas pemungut, petugas Online Payment System (OPS) atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk.
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 14

- (1) Dinas, Kecamatan, Kelurahan dan Desa melaksanakan pemungutan PBB P-2 .
- (2) Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku pemungut PBB-P2 menunjuk Petugas Pemungut PBB-P2 di wilayah kerja masing-masing untuk melaksanakan penagihan dan penyetoran PBB-P2.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicantumkan perincian tugas dan tanggungjawab petugas pemungut.
- (4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinir pelaksanaan pemungutan PBB› P2 di wilyah kerja masing-masing.
- (5) Oinas se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mengkoordinir pelaksanaan pemungutan PBB› P2 sewilayah Kabupaten.
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 15

Tata cara pembayaran PBB-P2 oleh Wajib Pajak melalui Bank tempat pembayaran sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak membayar PBB-P2 terutang secara tunai dengan menunjukkan SPPT / SKPD a tau NOP pada Bank atau tempat lain yang ditunjuk;
- b. pembayaran dengan eek atau giro bilyet baru dianggap sah bila telah dilakukan kliring;
- c. Bank Tempat Pembayaran atau tempat lain yang ditunjuk menandatangani STTS atau SSPD atau dokumen lain yang sah dibuat rangkap 4 (empat) sebagai bukti pengesahan atas pembayaran PBB-P2 masing-masing:
1. Lembar 1 (satu) untuk Wajib Pajak;
2. Lembar 2 (dua) untuk Dinas;
3. Lembar 3 (tiga) untuk Desa/Kelurahan; dan
4. Lembar 4 (empat) untuk Bank/Tempat Pembayaran.
- d. Wajib Pajak yang membayar PBB-P2 melalui kiriman uang atau transfer, sebagai bukti pelunasan harus disertai dengan surat pengantar penginman dari Bank Tempat Pembayaran PBB-P2.
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 16

Tata cara pembayaran PBB-P2 oleh wajib pajak melalui Petugas Pemungut sebagai berikut:
- a. wajib pajak membayar PBB-P2 terutang dengan menunjukkan SPPT/SKPD kepada Petugas Pemungut;
- b. wajib pajak menerima TIS lembar ke-1 sedangkan lembar ke-2 untuk Petugas Pemungut;
- c. atas dasar pembayaran dari wajib pajak, petugas pemungut menyetorkan keuangan PBB-P2 ke koordinator Desa/Kelurahan untuk disetorkan ke Bank yang ditunjuk dengan menggunakan DPH sebanyak rangkap 5 (lima);
- d. setelah DPH diregistrasi oleh Bank Tempat Pembayaran kemudian dikembalikan untuk disampaikan kepada:
1. Desa/Kelurahan ( lembar ke-1 );
2. Dinas ( lembar ke-2 );
3. Kecamatan ( lembar ke-3 );
4. Petugas pemungut ( lembar ke-4 ); dan
5. Bank Tempat Pembayaran (lembar ke-5 ).
- e. Petugas pemungut menerima SSPD/STTS bagian Wajib Pajak (lembar ke-1) dari Bank Tempat Pembayaran.
Bagian Kedua
Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Petugas Pemungut dilakukan ke Bank Tempat Pembayaran tidak lebih dari 1 x 24 jam dengan menggunakan Daftar Penerimaan Harian (DPH).
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Permohonan Angsuran Pembayaran secara tertulis untuk mengangsur pembayaran pajak yang masih harus dibayar kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah SPPT diterima Wajib Pajak disertai alasan dan jumlah pembayaran yang dimohon untuk diangsur.
- (3) Apabila batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan diluar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Kepala Dinas sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan diluar kuasanya tersebut.
- (4) Batas nilai pajak yang dapat diajukan permohonan angsuran pembayaran diatas Rp. 2.000.000,00 (duajuta rupiah).
- (5) Bentuk format permohonan angsuran pembayaran oleh wajib pajak adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 19

- (1) Atas dasar surat permohonan angsuran, Kepala Dinas menugaskan fungsi yang membidangi untuk melakukan penelitian sebagai bahan pertimbangan disetujui atau tidaknya permohonan angsuran.
- (2) Berdasarkan basil pertimbangan, Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan surat keputusan atas permohonan berupa menerima seluruhnya, sebagian atau penolakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap.
- (3) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran.
- (4) Wajib Pajak yang masih punya tunggakan utang pajak tahun sebelumnya, tidak dapat mengajukan angsuran pembayaran.
.,-...,
16
- (5) Masa angsuran utang pajak tidak melebihi jatuh tempo pembayaran pajak tahun berjalan.
- (6) Bentuk format surat keputusan atas permohonan angsuran oleh Kepala Dinas adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
Bagian Keempat Penundaan Pembayaran
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Permohonan Penundaan Pembayaran secara tertulis untuk menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar kepada Bupati melalui Kepala Dinas .
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah SPPT diterima Wajib Pajak dengan disertai alasan penundaan.
- (3) Apabila batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan diluar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Kepala Dinas sepanJang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan diluar kuasanya tersebut.
- (4) Bentuk format permohonan penundaan pembayaran oleh wajib pajak adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB III - TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 21

- (1) Atas dasar Surat Permohonan Penundaan, Kepala Dinas menugaskan fungsi yang membidangi untuk melakukan penelitian sebagai bahan pertimbangan disetujui atau tidaknya permohonan penundaan.
- (2) Berdasarkan hasil pertimbangan,sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan atas permohonan berupa menerima atau menolak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap.
3. {3) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada
- ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran.
- (4) Wajib Pajak yang masih punya tunggakan utang pajak tahun sebelumnya, tidak: dapat mengajukan penundaan pembayaran.
- (5) Masa penundaan utang pajak tidak melebihi tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (6) Bentuk format surat keputusan atas permohonan penundaan pembayaran oleh Kepala Dinas adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 22

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas atas:
- a. SPPT PBB-P2;
- b. SKPD PBB-P2;
- c. SKPDLB PBB-P2.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pasal (22) apabila wajib pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/ atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
- a. perorangan atau kolektif untuk SPPT PBB› P2; atau
- b. perorangan untuk SKPD PBB-P2, SKPDLB PBB-P2.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 24

- (1) Pengajuan keberatan SPPT PBB-P2 secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan untuk setiap SPPT PBB-P2 sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
18
- a. asli SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 yang diajukan keberatan;
- b. surat keterangan Lurah/ Kepala Desa setempat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPPT PBB› P2, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kek:uasaannya.
4. (3} Surat Keberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh Kuasa yang ditunjuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka harus dilampiri dengan:
- a. surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. surat kuasa, untuk Wajib Pajak Badan.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 25

- (1) Pengajuan keberatan untuk SPPT PBB-P2-P2 secara perorangan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan untuk setiap SPPT PBB-P2 lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. asli SPPT PBB-P2 yang diajukan keberatan;
- b. penghitungan jumlah PBB yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
- c. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
- d. fotokopi bukti kepemilikan tanah dan sejenisnya;
- e. fotokopi lzin Mendirikan Bangunan atau surat keterangan dari Lurah/ Kepala Desa setempat;
- f. perhitungan jumlah PBB yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya; dan
- g. fotokopi pembayaran rekening listrik bulan terakhir.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Lurah/Kepala Desa setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Tanggal Penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah:
- a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Dinas; atau
- b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pas dengan bukti pengiriman surat.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 26

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan/ atau Pasal 25, dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan / atau Pasal 25 ayat (3).
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 27

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 28

Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 diberikan oleh:
- a. Kepala Dinas, dalam hal jumlah PBB-P2 yang terutang sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b. Bupati, dalam hal jumlah PBB-P2 yang terutang lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
'
.
- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di Dinas dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Kepala Din as se bagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Dinas.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 30

- (1) Keputusan Kepala Dinas atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a disertai laporan hasil penelitian keberatan dan diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keberatan.
2. {2) Kepala Dinas meneruskan berkas pengaJuan Keberatan kepada Bupati atas pengaJuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Keberatan.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 31

- ( 1) Bupati sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat Keberatan, harus memberikan keputusan atas pengaJuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b.
- (2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui clan keputusan belum diterbitkan, pengaJuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan
sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT PBB-P2, SKPD PBB, SKPDLB PBB Dinas menerbitkan SPPT PBB-P2, SKPD PBB, SKPDLB PBB baru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) Terhadap SPPT PBB-P2, SKPD PBB, SKPDLB PBB baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan Keberatan.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 32

Ben tuk formulir yang digunakan dalam rangka pengajuan dan penyelesaian keberatan PBB ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
TATACARAPENGURANGANATAUPENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PBB-P2
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 33

Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga, denda dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan kesalahan Wajib Pajak; dan/atau
- b. mengurangkan atau membatalkan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 atau SKPDN PBB-P2, yang tidak benar.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 34

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam :
- a. STPD PBB-P2;
- b. SKPD PBB-P2;
- c. SKPDKB PBB-P2 ; atau
- d. SKPDKBT PBB-P2.
- (2) Pengurangan SPPT PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, atau SKPDN PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf b dapat dilakukan dalam hal : a. terdapat ketidakbenaran atas:
1. Luas objek pajak bumi dan / atau bangunan;
2. NJOP bumi dan / atau bangunan; dan/atau
3. penafsiran peraturan perundangundangan PBB-P2, pada SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2.
- b. terdapat ketidakbenaran atas penafsiran peraturan perundang-undangan PBB-P2,pada SKPDKB PBB PBB-P2, SKPDBT PBB-P2, SKPDLB PBB P-2, SKPDN PBB-P2, atau STPD PBB-P2.
- (3) Pembatalan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dapat dilakukan apabila SPPT PBB P-2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB› P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2, tersebut seharusnya tidak diterbitkan.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 35

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 ( satu ) permohonan untuk 1 (satu) SKPD PBB-P2; STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2,atau SPPT PBB-P2;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
- c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas
- d. dilampiri fotokopi SKPD PBB-P2, STPD PBB› P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2 atau SPPT PBB-P2, yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
- e. wajib pajak tidak sedang mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, a tau mengajukan keberatan kemudian mencabut
.
.
keberatannya, atas SKPD PBB-P2,SKPDKB PBB-P2, atau SKPDKBT PBB-P2, dalam hal yang diajukan permohon pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrtif yang tercantun dalam SKPD PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, atau SKPDKBT PBB-P2;
- f. wajib pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yang terkait dengan STPD PBB-P2, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam STPD PBB-P2;
- g. wajib pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB-P2, STPD PBB› P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2; dan
- h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk;
- a) wajib pajak badan ; atau
- b) wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administratif lebih banyak dari Rp 2.000.000,00 {duajuta rupiah).
2. surat permohonan harus dilampiri dengan surat lruasa, untuk wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administratif paling banyak Rp. 2.000.000,00 {dua juta rupiah).
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan atau sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan se bagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada wajib pajak atau kuasanya dan wajib diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 {satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
-
.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 36

- (1) Permohonan pengurangan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2,STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2, se bagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2;
- b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alas an yang mendukung permohonannya;
- c. diajukan kepada Kepala Dinas melalui Bidang yang menangani PBB;
- d. dilampiri asli SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2, yang dimohonkan pengurangan;
- e. Wajib pajak tidak sedang mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT PBB› P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PB8-P2, SKPDLB PBB-P2, atau SKPDN PBB-P2, dalam hal. yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, atau SKPDN PBB-P2;
- f. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yang terkait dengan STPD PBB› P2, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD PBB-P2; dan
- g. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk :
- a) Wajib pajak badan; atau
- b) Wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar lebih banyak dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
•
2. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Wajib pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan kebertan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
- (3) Perrnohonan pengurangan SPPT PBB-P2,SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 37

Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan pasal 34 dapat diberikan kepada wajib pajak apabila :
- a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/ atau karena sebab-sebab tertentu lainnya:
1. Wajib pajak pribadi, meliputi:
- a) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, vetera pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya diberikan se besar 7 5% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
- b) objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan / perikanan/ petem akan yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rend ah diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75%(tujuh puluh lima persen) ;
- c) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata› mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
- d) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
- e) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan se besar paling tinggi 7 5% (tujuh puluh lima persen); dan
- f) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/ atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).
2. Objek pajak yang wajib pajaknya adalah wajib pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
- b. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar paling tinggi100%(seratus persen), meliputi:
1. dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya;
2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanarnan dan/ wabah hama tanaman.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 38

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 diberikan kepada wajib pajak atas PBB› P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT PBB-P2 dan/atau SKPD PBB-P2.
- (2) PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administratif.
- (3) Apabila pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administratif.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 39

- ( 1) Pengurangan se bagaimana dimaksud dalam pasal 35 dapat diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak.
- (2) Permohonan pengurangan pajak terutang wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat diajukan secara :
- a. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2; dan
- b. perseorangan atau kolektif untuk PBBP2 yang tercantum dalam SPPT PBB- P2.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 40

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 7 ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dan pasal 36.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 41

- (1) Pengurangan atau penghapusan harus diajukan dalam jangka waktu :
- a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2;
- b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB-P2;
- c. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2;
- d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
- e. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat terpenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (2) Pengurangan dan penghapusan pajak dapat diajukan apabila :
- a. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang
- dimohonkan pengurangan, kecuali dalarn hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- b. tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 42

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif se bagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dan permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, dan SKPDN PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dapat diajukan oleh wajib pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penginman Surat Keputusan atas permohonan yang pertama.
- (3) Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1).
- (4) Pennohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada wajib pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 43

Dokumen pendukung yang digunakan untuk mengajukan permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 , meliputi:
wajib pajak pribadi meliputi :
1. Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya berupa :
.
•
- a). fotokopi kartu tanda anggota veteran, atau fotokopi surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabatyangberwenang: dan
- b). fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya.
2. Objek pajak yang objek pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi berupa :
- a) fotokopi surat keputusan pensiun;
- b) fotokopi slip pensiun atau dokumen sejenis lainnya;
- c) fotokopi kartu keluarga;
- d) fotokopi rekening listrik, air dan/telepon; dan
- e) fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 ta.bun pajak sebelumnya.
3. Objek pajak yang objek pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi berupa:
- a) surat pemyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa penghasilan wajib pajak rendah;
- b) fotokopi kartu keluarga;
- c) fotokopi rekening tagihan listrik, air/ tagihan telepon;
- d) fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 S(lima) tahun sebelumnya.
4. Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan berupa:
- a) surat pemyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa penghasilan wajib pajak rendah;
- b) fotokopi SPPT PBB-P2 tahun sebelumnya;
- c) fotokopi kartu keluarga;
- d) fotokopi rekening tagihan listrik, air/ tagihan telepon; dan
- e) fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya.
5. Objek pajak yang wajib pajalmya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/ atau lingkungan cagar budaya berupa surat ketetapan sebagai cagar budaya.
- b. wajib pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a angka 2, yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, berupa:
1. fotokopi laporan keuangan tahun sebelumnya;
2. fotokopi SPT tahunan PPh tahun pajak sebelumnya; dan
3. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 44

Dokumen pendukung untuk permohonan wajib pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa berupa;
- a. surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- b. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah/Kepala Desa setempat atau instansi terkait.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 45

Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan dan data pendukung.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 46

Permohonan Pengurangan secara kolektif dapat diajukan:
- a. sebelum SPPT PBB-P2 diterbitkan dalam hal kondisi tertentu yaitu objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan,penerima tanda jasa bin tang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); clan
- b. setelah SPPT PBB-P2 diterbitkan dalam hal :
1. dalam hal kondisi tertentu yaitu objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB-P2
yang terutang paling ban yak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yaitu :
- a) objek Pajak berupa lahan pertanian / perke bu nan/ perikanan / petern akan yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
- b) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan;
- c) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi;
- d) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
3. dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yaitu:
- a) dalam hal objek pajak terkena bencana alam bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor; dan
- b) dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.
Persyaratan permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif yaitu :
- a. permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif se bagaimana dimaksud dalam Pas al 46 huruf a berupa :
1. satu permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun pajak yang sama;
2. diajukan secara tertulis dalam Indonesia dengan mencantumkan per sen tase pengurangan yang disertai alasan yang jelas; Bahasa besarnya dimohon
3. diajukan kepada Bupati melalui Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan;
4. diajukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun pajak yang bersangkutan;
5. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan.
- b. permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, berupa :
1. satu permohonan untuk beberapa SPPT PBB› P2 tahun pajak yang sama;
2. diajukan secara tertulis dalam Indonesia dengan mencantumkan persentase pengurangan yang disertai alasan yang jelas; Bahasa besarnya dimohon
3. diajukan kepada Bupati melalui:
- a) pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b angka 1
- b) Lurah/Kepala Desa setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b angka 2 dan angka 3.
4. dilampiri fotokopi SPPT PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan;
5. diajukan dalam jangka waktu:
- a) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2;
- b) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
- c) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila wajib pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya a tau Lurah/Kepala Desa dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi karena keadaan yang di luar kekuasaannya.
6. tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan.
..
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 48

- (1) Dokumen pendukung untuk permohonan wajib pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b angka 3 huruf aL berupa :
- a. fotokopi kartu anggota veteran tiap-tiap wajib pajak; dan
- b. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tiap-tiap wajib pajak tahun pajak sebelumnya.
- (2) Dokumen pendukung untuk permohonan wajib pajak yang diajukan secara kolektif oleh Lurah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 46 huruf b angka 3 huruf b) berupa :
- a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah/Kepala Desa setempat atau instansi terkait; dan
- b. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tiap-tiap wajib pajak tahun pajak sebelumnya.
- ( 1) Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimama dimaksud dalam Pasal 36 ayat ( 1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi :
- a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a;dan
- b. ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :
- a. wajib pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan diajukan secara perseorangan; dan
- b. pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah/Kepala Desa setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Dalam hal pennohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 44.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 50

- (1) Keputusan permohonan pengurangan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan wajib pajak.
- (2) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di Dinas dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan PBB-P2.
- (4) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada :
- a. wajib pajak atau kuasanya dalam permohonan diajukan secara perseorangan; dan b. pengurus LVRI atau organisasi terkait lainnya atau Lurah dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (5) Wajib pajak yang telah diberikan suatu kepu tusan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak dapat lagi mengajukan pennohonan pengurangan untuk SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yang sama.
- (6) Keputusan pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk tahun pajak yang bersangkutan.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 51

- (1) Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
diterimanya permohonan pengurangan harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 52

Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 adalah:
- a. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengirimam surat; atau
- b. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal diajukan secara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas atau Kepala UPT Pendapatan.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 53

- (1) Bupati atas permintaan wajib pajak dapat mengurangkan denda atau sanksi administratif karena hal-hal tertentu.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
- a. denda atau sanksi administratif kenaikan sebesar 25 %(dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak yang tercantum dalam SKPDKB; dan
- b. denda atau sanksi administratif sebesar 2% (dua persen).
- (3) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adalah wajib pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau wajib pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 54

- (1) Permintaan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.
- (2) Permintaan pengurangan denda administratif secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) berlaku untuk wajib pajak pribadi dengan pokok pajak paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Permintaan pengurangan denda administratif secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 55

- (1) Permintaan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. satu perrnintaan diajukan untuk SPPT PBB› P2, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 kecuali yang diajukan secara kolektif;
- b. diajukan kepada Bupati;
- c. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
- d. mengemukakan besarnya persentase pengurangan denda administratif yang diminta disertai alasan yang jelas;
- e. melampirkan surat kuasa khusus dalam hal surat permintaan ditandatangani bukan oleh wajib pajak kecuali permintaan yang diajukan secara kolektif;
- f. melunasi pokok pajak yang dimintakan pngurangan denda administratif;
- g. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun se belumnya dan belum kedaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
- h. permintaan pengurangan secara kolektif hanya untuk SPPT dan/ atau SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 Tahun Pajak yang sama; dan
1. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administratif.
- (2) · Dalam hal wajib pajak diberikan pengurangan pajak yang terutang, maka pokok pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pokok pajak setelah pengurangan.
- (3) Permintaan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti pendukung.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 56

- (1) Dalam hal pengajuan permintaan pengurangan denda administratif tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1),Bupati dapat meminta kepada wajib pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud.
- (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun atas kesadaran sendiri, wajib pajak harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama {l) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan permintaan pengurangan denda administratif oleh Bupati.
- (3) Permintaan pengurangan denda administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat ( 1) dan telah melampaui waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dianggap sebagai surat permintaan pengurangan denda administratif sehingga tidak: dapat dipertimbangkan.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 57

Terhadap SPPT PBB-P2 atau STPD PBB-P2 yang telah diajukan permintaan pengurangan denda administratif tidak dapat lagi diajukan permintaan pengurangan denda administratif.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 58

Bukti pendukung permintaan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) untuk:
Wajib pajak orang pribadi :
1. fotokopi SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 yang dimintakan pengurangan denda administratif;
2. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal wajib pajak memiliki, menguasai dan a tau/ memanfaatkan objek pajak yang bersanglrutan kurang dari 5 {lima) tahun;
3. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administratif; dan
-.
4. fotokopi slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarnya penghasilan dan/ atau surat keterangan kesulitan keuangan dari Kepala Desa/ Lurah.
wajib pajak orang pribadi secara kolektif :
1. fotokopi SPPf/SKPD/STPD PBB-P2 yang dimintakan pengurangan denda administratif;
2. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal wajib pajak memiliki, menguasai dan/ atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
3. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administratif; clan
4. surat keterangan kesulitan keuangan dari Lurah/Kepala Desa.
wajib pajak Badan :
1. fotokopi SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 yang dimintakan pengurangan denda administra tif;
2. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 5 (lima) tahun se belumnya a tau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal wajib pajak memiliki, menguasai dan/ atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
3. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administratif; dan
4. fotokopi laporan keuangan.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 59

Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e, berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dengan pokok pajak paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan wajib pajak badan.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 60

- (1) Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pengurangan denda administratif yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 55 ayat (1).
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permintaan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) telah terlampaui dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka permintaan dianggap dikabulkan dengan menerbitkan suatu keputusan sesuai dengan permintaan wajib pajak.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.
KEDALUWARSA
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 61

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
- b. ada Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa terse but.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
BAB VII - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KEDALUWARSA
Pasal 62

- ( 1) Bupati dapat menghapuskan piutang Pajak Daerah dikarenakan tidak bisa tertagih dan sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Dinas.
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. nama dan alamat wajib pajak;
- b. jumlah piutang pajak;
- c. tahun pajak;
- d. alasan penghapusan piutang pajak .
- (4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud padaayat(l) adalah:
- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. STPD;
- d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding&gt; yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau
- e. Obyek pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan.
- (5) Piutang Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
- a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
- b. Wajib Pajak dan/ atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek pajak sudah tutup dan alih manajemen;
- d. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;atau
- e. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain,seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen› dokumen se bagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya;
- f. sebab lain sesuai basil penelitian.
- (6) Piutang pajak Wajib Pajak Sadan yang menurut data tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
- b. Wajib Pajak dan/ atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
- c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
- d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
- e. sebab lain sesuai hasil penelitian.
BAB VII - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KEDALUWARSA
Pasal 63

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh dinas yang hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan
besamya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pas al 63 ayat ( 1).
BAB VII - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KEDALUWARSA
Pasal 65

- ( 1) Kepala Dinas menyusun daftar usu Ian penghapusan piutang pajak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 setiap akhir tahun takwin.
- (2) Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disarnpaikan kepada Kepala Dinas setiap awal tahun berikutnya.
- (3) Kepala Dinas menyarnpaikan daftar usulan yang telah diteliti kepada Bupati.
BAB VII - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KEDALUWARSA
Pasal 66

- (1) Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan piutang pajak adalah daftar rekapitulasi · piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin lagi untuk dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi tentang kedaluwarsa penagihan pajak.
- (2) Buku yang dipergunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan piutang pajak adalah buku register usulan penghapusan piutang pajak.
- (3) Bentuk formulir dan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
Pasa167
- { 1) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dan ayat (4), dengan persetujuan Bupati, Kepala Dinas menetapkan penghapusan piutang pajak yang besarannya sarnpai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Penghapusan piutang pajak Wajib Pajak Badan sebagaimana dalam Pasal 62 ayat (6) yang besarannya diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.
'
BAB VIII - TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 68

Kelebihan pembayaran PBB terjadi apabila:
- a. PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
- b. dilakukan pembayaran PBB yang tidak seharusnya teru.tang.
BAB VIII - TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 69

- (1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran PBB, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas disertai alasan yang jelas dengan mencantumkan besamya pengembalian yang dimohon.
- (2) Tanda terima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan oleh Dinas atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan.
BAB VIII - TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 70

- ( 1) Kelebihan pembayaran PBB diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak.
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran PBB, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.
BAB VIII - TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 71

- (1) Berdasarkan basil penelitian atau pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pas al 3, maka dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap, Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan:
44
- a. SKPDLB PBB, apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
- b. Surat Pemberitahuan, apabila jumlah PBB sama dengan jumlah PBB yang seharusnya terutang;
- c. SKPD PBB, apabilajumlah PBB yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB yang seharusnya terutang.
- (2) Apabila setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan Kepala Dinas atas nama Bupati tidak memberikan keputusan, maka dalam waktu 1 (satu) bulan -sejak berakhimya jangka waktu tersebut, Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan SKPDLB PBB.
BAB VIII - TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 72

- ( 1) Kelebihan pembayaran PBB yang masih tersisa dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB PBB hasil pemeriksaan Dinas atas nama Bupati.
- (2) SKPDLB dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:
- a. lembar ke-1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
- b. lembar ke-2 untuk Bidang Perbendaharaan; dan
- c. lembar ke-3 untuk Arsip.
- (3) Kepala Dinas atas nama Bupati wajib menerbitkan SP2D paling lam bat 5 (lima) hari kerja sejak SKPDLB diterima.
- (4) Bentuk SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pengembalian.
BAB VIII - TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 73

- (1) Bidang perbendaharaan menerima lembar ke-2 SKPDLB untuk kemudian membuat SP2D.
- (2) SP2D dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:
- a. lembar ke-1 untuk Kas Umum Daerah;
- b. lembar ke-2 untuk bidang yang menerbitkan SKPDLB;dan
- c. lembar ke-3 untuk Arsip.
1
- (3) Kas Umum Daerah melakukan pengurangan penerimaan PBB tahun berjalan untuk dikembalikan ke Wajib Pajak dengan pemindahbukuan.
BAB VIII - TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pasal 74

- (1) Ketentuan lain yang menyangkut pelayanan PBB-P2 dituangkan dalam SOP Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah.
Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 2 2 N C: V 2013
BUPATI SITUBONDO,
c=~~er~--~-
Diundangkan di Situbondo pada tanggal 2 2 N J 1./ 201 3
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHON 2013 NOMOR a8
K
Pu