PERATURAN DAERAH BUPATI Nomor 11 Tahun 2007
Tentang POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Berlaku: 28 Desember 2007
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai kaidah-kaidah pengelolaan keuangan publik, perlu menetapkan aturan pokok pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkayang dipandang perlu mengatur kembali tata cara pengelolaan keuangan secara efektif, transparan dan bertanggung jawab;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
21. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
Dan
BUPATI BENGKAYANG,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bengkayang;
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daearah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
2. 10.Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah;
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
14. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah;
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang;
16. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
20. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
21. Pengguna Barang adalah pejabat pemegangan kewenangan penggunaan barang milik daerah;
22. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
23. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
24. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
25. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
26. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
27. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
28. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
28. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
29. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
30. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
31. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
33. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
34. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju;
35. Prakiraan Maju ( forward estimate ) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya;
36. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
37. Penganggaran Terpadu ( unified budgeting ) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana;
38. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional;
39. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
40. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan ( input ) untuk menghasilkan keluaran ( output ) dalam bentuk barang/jasa;
41. Sasaran ( target ) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
42. Keluaran ( output ) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksnakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
43. Hasil ( outcome ) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
44. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
45. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
46. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;
47. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
48. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD;
49. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPS-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
50. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
51. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;
52. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
53. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional yang pada awal tahun anggaran;
55. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;
56. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
57. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
58. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
59. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan;
60. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
61. Badan Layanan Umum Daerah yang selnajutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di Lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasrkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
62. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
63. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Bagian Kedua
Ruang Lingkup
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:
- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.
BAB II - Bagian Pertama Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 3

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk mayarakat;
- (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
Bagian Kedua
Asas Umum Penyusunan dan Penetapan APBD
BAB II - Bagian Pertama Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 4

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah;
- (2) Penyususnan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat;
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi;
- (4) APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
BAB II - Bagian Pertama Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 5

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD;
- (2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
- (3) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD;
- (4) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - Bagian Pertama Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 6

- (1) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran merupakan batas tertinggi yang harus didukung dengan kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup;
- (2) Penganggaran untuk setiap penerimaan dan pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
BAB II - Bagian Pertama Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 7

Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
Bagian Ketiga Asas Umum Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD
BAB II - Bagian Pertama Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 8

- (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau yang tidak tersedia anggarannya dalam APBD;
- (2) Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/ kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 9

- (1) Bupati selaku kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
- c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
- d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
- e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang piutang daerah;
- g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;dan
- h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD;
- b. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah bertindak selaku coordinator pengelolaan keuangan daerah;
- (5) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati berpedoman pada peraturan perundangundangan.
Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) mempunyai tugas membantu Bupati mengkoordinasikan dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah;
- (2) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di bidang:
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
- c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
- f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas:
- a. memimpin tim anggaran pemerintah daerah;
- b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
- c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (4) Koordinasi pengelolaan keuangan daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) kepada Bupati.
Bagian Ketiga Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 11

- (1) PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;dan
- f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) PPKD selaku BUD berwenang:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- h. menyimpan uang daerah;
- i. menetapkan SPD;
- j. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
- k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- l. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- n. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- o. melakukan penagihan piutang daerah;
- p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- q. menyajikan informasi keuangan daerah;
- r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 12

- (1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD;
- (2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan SPD;
- c. menerbitkan SP2D; dan
- d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- (4) Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (3) juga melaksanakan wewenang sebagaimana pada ayat (3) juga melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), huruf f, huruf g, huruf h, huruf f, huruf k, huruf m, huruf n, dan huruf o;
- (5) Pelimpahan wewenang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan satuan kerja pengelolaan keuangan kerja;
- (6) Kuasa BUD dan pejabat lain yang mendapat pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada PPKD.
Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 13

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang:
- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. mengelola utang dan puitang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- i. mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
- m. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 14

- (1) Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/ pengguna barang;
- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD;
- (3) Penetapan kepala unit kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya;
- (4) Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat pembuat komitmen.
Bagian Kelima
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 16

- (1)Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK;
- (2)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (3)PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
Bagian Keenam Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 17

- (1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD;
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD adalah Pejabat yang kedudukannya dibawah satu tingkat Pengguna ANggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tugas dan fungsinya sesuai dengan fungsi tata usaha keuangan dan ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- (3) Tugas dan wewenang PPK-SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
- a. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran;
- c. menyiapkan SPM; dan
- d. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (4) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara/daerah, bendaharan, dan/atau PPTK.
Bagian Ketujuh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 18

- (1) Bupati atas usul PPKD mengangkat bendahara penerimaan dan/atau pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada SKPD;
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional;
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan, baik secara lansung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;
- (4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
BAB IV - SUSUNAN APBD
Pasal 19

- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah;dan
- c. pembiayaan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah;
- (3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancer, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah;
- (4) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Bagian Kedua Pendapatan Daerah
BAB IV - SUSUNAN APBD
Pasal 20

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
BAB IV - SUSUNAN APBD
Pasal 21

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas:
- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain PAD yang sah.
BAB IV - SUSUNAN APBD
Pasal 22

Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:
- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.
BAB IV - SUSUNAN APBD
Pasal 23

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.
Bagian Ketiga Belanja Daerah
BAB IV - SUSUNAN APBD
Pasal 24

- (1)Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2)Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal.
BAB IV - SUSUNAN APBD
Pasal 25

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja;
- (2) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah;
- (3) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan
- b. klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan Negara.
- (4) Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan daerah;
- (5) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dmaksud pada ayat (3) huruf b yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari:
- a. pelayanan umum;
- b. ketertiban dan keamanan;
- c. ekonomi;
- d. lingkungan hidup;
- e. perumahan dan fasilitas umum;
- f. kesehatan;
- g. pariwisata dan budaya;
- h. agama;
- i. pendidikan; serta
- j. perlindungan sosial.
- (6) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- (7) Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja modal;
- d. bunga;
- e. subsidi;
- f. hibah;
- g. bantuan sosial;
- h. belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan
- i. belanja tidak terduga.
- (8) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan kedalam belanja langsung dan tidak langsung, berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
BAB IV - SUSUNAN APBD
Pasal 26

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (7) huruf a merupakan pengeluaran untuk kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, penghasilan tetap pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati;
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (7) huruf b merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan jasa;
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (7) huruf c merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan;
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (7) huruf d merupakan pengeluaran untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (7) huruf e merupakan pengeluaran untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat;
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (7) huruf f merupakan pengeluaran untuk pemberian uang, barang atau jasa kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus;
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (7) huruf g merupakan pengeluaran pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- (8) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (7) huruf h merupakan pengeluaran bagi hasil atas pendapatan daerah kepada kecamatan/kelurahan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- (9) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (7) huruf h merupakan pengeluaran yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, kecamatan/ kelurahan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan;
- (10) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 7 huruf I adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan bersifat tanggap darurat termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya telah ditutup.
BAB IV - SUSUNAN APBD
Pasal 27

- (1) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (10) harus didukung dengan tanda bukti yang sah;
- (2) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
Bagian Keempat Pembiayaan Daerah
BAB IV - SUSUNAN APBD
Pasal 28

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman; dan
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. pembentukan dana cadangan;
- b. penyertaan modal pemerintah daerah;
- c. pembayaran pokok utang; dan
- d. pemberian pinjaman.
- (4) Pembiayaan netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan;
- (5) Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup deficit anggaran.
BAB V - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 29

- (1)RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan
memperhatikan RPJMD Nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati dilantik;
- (3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri.
BAB V - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 30

Dalam hal Pemerintah Daerah belum menetapkan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2), dokumen perencanaan daerah lainnya dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD.
BAB V - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 31

- (1) SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- (2) Penyusunan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD.
BAB V - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah;
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya;
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (4) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prestiasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB V - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 33

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Kebijakan Umum APBD
BAB V - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 34

- (1)Bupati berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), menyusun rancangan kebijakan umum APBD berpedoman pada penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun;
- (2)Bupati menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai landasan penyusunan
RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan;
- (3)Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas Bupati bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD.
Bagian Ketiga Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
BAB V - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 35

- (1) Beerdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati selambat lambatnya pada minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;
- b. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
- (3) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama Bupati dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama leh Bupati dan pimpinan DPRD;
- (4) Bupati berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.
Bagian Keempat
Rencana Kerja dan ANggaran SKPD
BAB V - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 36

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (4), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD;
- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
Bagian Kelima Penyiapan Raperda APBD
BAB V - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 37

RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
BAB V - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Pasal 38

Berdasarkan RKA-SKPD,PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung yang terdiri atas nota keuangan dan rancangan APBD yang telah ditelaah oleh tim anggaran pemerintah daerah.
BAB VI - PENETAPAN APBD DAN PERUBAHAN APBD
Pasal 40

- (1) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan;
- (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
BAB VI - PENETAPAN APBD DAN PERUBAHAN APBD
Pasal 41

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam rancangan peraturan Bupati tentang APBD;
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- (3) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh koreksi dari Gubernur;
- (4) Pengesahan terhadap rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;
- (5) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disahkan, rancangan Peraturan Bupati tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang APBD.
Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran RAPBD
BAB VI - PENETAPAN APBD DAN PERUBAHAN APBD
Pasal 42

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi;
- (2) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;
- (3) Apabila gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak rancangan diterima, maka Bupati dapat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah APBD menjadi Peraturan Daerah APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- (4) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- (5) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- (6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
BAB VI - PENETAPAN APBD DAN PERUBAHAN APBD
Pasal 43

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) Bupati harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Peraturan Daerah maksud;
- (2) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) dilakukan dengan Peratura Daerah tentang pencabutan Peraturan Daerah tentang APBD;
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENETAPAN APBD DAN PERUBAHAN APBD
Pasal 44

- (1) Hasil evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancagan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD ditetapkan dengan keputusan gubernur;
- (2) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) dilakukan Bupati bersama dengan Panitia Anggaran DPRD;
- (3) Hasil penyempurnaan sebagaimana tersebut pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan DPRD;
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD;
- (5) Keputusan pimpian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan pada siding paripurna berikutnya;
- (6) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.
Bagian Keempat
Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
BAB VI - PENETAPAN APBD DAN PERUBAHAN APBD
Pasal 45

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;
- (2) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
Bagian Kelima Perubahan APBD
BAB VI - PENETAPAN APBD DAN PERUBAHAN APBD
Pasal 46

- (1) Perubahan APBD dilakukan apabila terjadi:
- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- d. keadaan darurat; dan
- e. keadaan luar biasa.
- (2) Dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD;
- (3) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimakusd pada ayat (1) huruf d sekurangkurangnya memenuhi criteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
BAB VI - PENETAPAN APBD DAN PERUBAHAN APBD
Pasal 47

- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa;
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
BAB VI - PENETAPAN APBD DAN PERUBAHAN APBD
Pasal 48

- (1) Pemerintah daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir;
- (2) Persetujuan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.
BAB VI - PENETAPAN APBD DAN PERUBAHAN APBD
Pasal 49

- (1) Proses evaluasi dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44;
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud dibatalkan dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun berjalan termasuk untuk pendanaan keadaan darurat;
- (3) Pembatalan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur.
BAB VI - PENETAPAN APBD DAN PERUBAHAN APBD
Pasal 50

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan tentang pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), Bupati wajib memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan selanjutnya Bupati bersama DPRD mencabut Peraturan Daerah dimaksud;
- (2) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang pencabutan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD;
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) ditetapkan Peraturan Bupati;
- (4) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
BAB VII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 51

- (1) PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyususn dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD;
- (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi,program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan;
- (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.
BAB VII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 52

- (1) Tim anggaran pemerintah daerah melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD yang bersangkutan diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah;
- (3) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada SKPD yang bersangkutan, kepada satuan kerja pengawasan daerah, dan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan;
- (4) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah
BAB VII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 53

- (1) Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah;
- (2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja. Untuk daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transfortasi sehingga batas waktu penyetoran dan di daerah kerjanya tidak memiliki Bank persepsi atau pos dan giro maka hal ini akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- (3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud.
BAB VII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 54

- (1) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- (2) (2) SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.
BAB VII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 55

- (1) Penrimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran;
- (2) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- (3) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai investasi daerah.
BAB VII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 56

- (1) Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama;
- (2) Untuk pengembailan kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga;
Bagian Kegita Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah
BAB VII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 57

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- (2) Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah;
- (3) Pengeluaran kas yang tidak tertuang didalam APBD dapat dilakukan sepanjang tersedia anggarannya dalam kas umum daerah dan selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- (4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib dan akan diatur kembali dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB VII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 58

Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
BAB VII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 59

- (1) Gaji Pegawai Negeri Sipil daerah dibebankan dalam APBD;
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 60

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundangundangan.
BAB VII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 61

- (1) Pelaksanaan pengeluaran atas APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- (2) Setelah tahun anggaran berakhir, kepala SKPD selaku pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan;
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD.
Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah
BAB VII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 62

- (1) Pengelolaan anggaranpembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
BAB VII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 63

- (1) Pemindahan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan yang berkenaan mencakup;
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapka dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan;
- (3) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
BAB VII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 64

- (1) Jumlah pendapatan daerah yang disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan;
- (2) Pemindahbukuan jumlah pendapatan daerah yang disihkan yang ditransfer dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
BAB VII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 66

- (1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan;
- (2) Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dibukukan dalam nilai rupiah.
BAB VII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 67

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah didasarkan pada perjanjian pemberian pinjaman daerah sebelumnya, untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam.
BAB VII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 68

Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjamn dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
BAB VII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 69

Pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain berdasarkan keputusan Bupati atas persetujuan DPRD dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 70

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.
BAB VII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 71

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD.
BAB VII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 72

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, kuasa BUD berkewajiban untuk:
- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran/pemindahbukuan yang diterbitkan oleh PPKD;
- b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Bagian Kelima Pengendalian Defisit dan Penggunaan Surflus APBD
BAB VII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 73

- (1) Defisit APBD ditutup dengan pembiayaan netto.
- (2) Defisit APBD dapat ditutup dari sumber pembiayaan:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) daerah tahun sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman; dan/atau
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.
BAB VII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 74

- (1) Batas maksimal jumlah kumulatif deficit APBD ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap tahun pada bulan Agustus;
- (2) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan;
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan penundaan atas penyaluran Dana Perimbangan.
BAB VII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 75

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 76

Dalam rangka pelaksanaan dan penatausahaan APBD, sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan, Bupati menetapkan:
- a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
- b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
- c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ);
- d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
- e. bendahara penerimaan/pengeluaran; dan
- f. pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 77

Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada satuan kerja dalam SKPD dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan dengan keputusan kepala SKPD.
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 78

- (1) PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat dalam DPASKPD;
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 79

- (1) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja;
- (2) Dalam hal Kondisi tertentu, sehingga penyetoran melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Pada akhir tahun anggaran, untuk penyetoran penerimaan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan;
- (4) Penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (1) ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk, dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit dan/atau surat tanda setoran (STS);
- (5) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos.
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 80

- (1) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- (2) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 81

Dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada kuasa BUD setelah mendapat pengesahan/persetujuan oleh PPK-SKPD dan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 82

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan permintaan pembayaran kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM.
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 83

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- (2) SP2D sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan dasar pembayaran oleh bank operasional kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- (3) Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima secara lengkap dan sah.
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 84

- (1) Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bila mana:
- a. pengeluaran tersebut melampaui pagu; dan/atau
- b. tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
- (2) Dalam hal kuasa BUD menolak permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPM dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima.
Bagian Kedua
Akuntansi Keuangan Daerah
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 85

- (1) Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah di atur dengan Peraturan Bupati, mengacu pada perda tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah;
- (2) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang kebijakan akuntansi daerah;
- (3) Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dnegan Peraturan Bupati mengacu pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah.
BAB VIII - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 86

- (1) Sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi:
- a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
- b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
- c. prosedur akuntansi aset;
- d. prosedur akuntansi selain kas.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 87

- (1) Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.
- (2) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang ditentukan oleh Bupati;
- (3) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, kuasa BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari;
- (5) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah;
- (6) Dalam hal kondisi tertentu, sehingga penyetoran melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (7) Rekening pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum daerah;
- (8) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD;
- (9) Pembukaan Rekening dapat dilakukan oleh PPKD lebih dari satu rekening pada Bank yang ditentukan oleh Bupti selama tidak mengganggu Likuiditas Kas.
BAB IX - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 88

- (1) Pemerintah daerah berhak memperoleh bunga da/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku;
- (2) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan asli daerah.
BAB IX - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 89

- (1) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang bersangkutan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada belanja daerah.
Bagian Kedua
Pengelolaan Piutang Daerah
BAB IX - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 90

- (1) PPKD yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu;
- (2) Pemerintah daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan;
- (4) Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
BAB IX - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 91

- (1) Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang Negara dan Daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang pemerintah daerah, ditetapkan oleh:
- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Bagian Ketiga Pengelolaan Investasi Daerah
BAB IX - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 92

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksud untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang;
- (3) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (4) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekenng penyertaan modal (investasi) daerah;
- (5) Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal).
BAB IX - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 93

Pedoman pengelolaan Investasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan.
Bagian Keempat Pengelolaan Barang Milik Daerah
BAB IX - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 94

- (1) Pengelolaan barang milik daerah dilaksnakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai;
- (2) Pengelolaan barang daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan.
BAB IX - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 95

- (1) Barang milik daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- (2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh dari kontrak kerja sama, kontrak bagi hasil, dan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah;
- c. barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena peraturan perundangundangan;
- d. barang yang diperoleh dari putusan pengadilan.
BAB IX - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 96

Pengelolaan barang milik daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima Pengelolaan Dana Cadangan
BAB IX - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 97

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna menandai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah;
- (3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program/ kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut;
- (4) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (5) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran bersangkutan;
- (6) Dana Cadangan dapat digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan APBD pada tahun berkenaan apabila terjadi defisit anggaran.
BAB IX - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 98

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD;
- (2) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam porto folio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah;
- (3) Hasil dari penempatan dalam porto folio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah dana cadangan;
- (4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
Bagian Keenam Pengelolaan Utang Daerah
BAB IX - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 99

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD;
- (2) PPKD menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan pinjaman daerah;
- (3) Biaya berkenaan dengan pinjaman daerah dibebankan pada anggaran belanja daerah.
Pinjaman daerah bersumber dari:
- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. lembaga keuangan bank;
- d. lembaga keuangan bukan bank; dan
- e. masyarakat.
BAB IX - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 101

- (1) Penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri;
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup jumlah dan nilai nominal obligasi daerah yang akan diterbitkan;
- (3) Penerimaan hasil penjualan obligasi daerah dianggarkan pada penerimaan pembiayaan;
- (4) Pembayaran bunga atas obligasi daerah dianggarkan pada belanja bunga dalam anggaran belanja daerah.
BAB X - LAPORAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 102

- (1) Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menyampaikan laporan keuangan dan kinerja intern sekurang-kurangnya setiap triwulan kepada Bupati melalui PPKD;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah diterima PPKD 2 (dua) minggu setelah berakhirnya triwulan.
BAB X - LAPORAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 103

- (1) Bupati menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan pronogsis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.
BAB XI - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 104

- (1) Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD disusun dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Bagian Kedua Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
BAB XI - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 105

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
- (2) Entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kepala SKPD dan PPKD.
BAB XI - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 106

- (1) Laporan keuangan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (2) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- (2) Laporan keuangan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai surat pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Laporan keuangan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistem akuntansi yang mencakup atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggungjawabnya;
- (4) Laporan keuangan PPKD dimaksud dalam pasal 105 ayat (2) terdiri dari:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (5) Laporan keuangan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan sistem akuntansi yang mencakup atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya;
- (6) Laporan keuangan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan ringkasan laporan keuangan BLUD dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.
BAB XI - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 107

Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
BAB XI - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 108

- (1) Laporan keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- (2) Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menrima laporan keuangan dari pemerintah daerah;
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diajukan kepada DPRD.
BAB XI - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 109

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108.
BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 110

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses kegiatan untuk mewujudkan dan menjamin agar pengelolaan keuangan daerah dapat diselenggarakan secara transparan, akuntabel, professional, ekonomis, efisien dan efektif berdasarkan asas anggaran kinerja.
BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 111

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervise, konsultasi, pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
- (2) Pembinaan atas pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat (1) kepada SKPD pengguna anggaran dikoordinasikan oleh PPKD.
BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 112

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan APBD adalah proses kegiatan untuk menjamin akuntabilitas, efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya;
- (3) Aparat pengawas intern pemerintah daerah sebagaimana diamksud pada ayat (2) adalah Inspektorat Kabupaten.
BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 113

Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD dilakukan oleh DPRD.
Bagian Kedua Pengendalian Intern
BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 114

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Pemeriksaan Ekstern
BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 115

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 116

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut;
- (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.
BAB XIII - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 117

- (1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui;
- (2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud;
- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.
BAB XIII - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 118

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan;
- (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang
bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahun oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.
BAB XIII - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 119

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan;
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam peraturan daerah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang meyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
BAB XIII - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 120

- (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana;
- (2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.
BAB XIII - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 121

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluarsa jika dalam waktu 5 (lima0 tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
BAB XIII - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 122

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsure pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB XIII - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 123

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh kepala Daerah.
BAB XIII - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 124

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB XIV - PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Pasal 125

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD pada SKPD/unit kerja pada SKPD untuk:
- a. menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum;
- b. mengelola wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan perekonomian masyarakat atau layanan umum;
- c. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD);
- (3) Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIV - PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Pasal 126

- (1) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan;
- (2) Kekayaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
- a. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD;
- b. hasil dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- c. hibah dari masyarakat atau badan lain, baik yang mengikat maupun yang tidak mengikat;
- d. hasil kerjasama dengan pihak lainnya dan/atau hasil usaha lainnya;
- e. sumbangan dari masyarakat atau badan lain.
BAB XV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 127

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.
BAB XV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 128

Ketentuan tentang tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf c serta ayat (2) huruf e dan r dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 129

Pengaturan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkayang akan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 130

Peraturan Bupati mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
Perda ini dinyatakan Sah Sejak tanggal diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Pada tanggal 7 Januari 2008
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 131

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai di undangkan, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2004 Nomor 08 Seri A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 132

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.
Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 28 Desember 2007
BUPATI BENGKAYANG, ttd
JACOBUS LUNA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
Drs.KRISTIANUS ANYIM,M.Si
Pembina TK.I NIP 010 182 156
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2008 NOMOR 11 SERI A