PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 25 November 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagai bahan acuan dalam menata kembali Organisasi Perangkat Daerah bagi Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya secara tersendiri ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Menetapkan :
Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu.
7. Kantor adalah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Pasal 2

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Pasal 4

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan;
- d. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- e. Seksi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua Kepala Kantor
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

Kepala Kantor adalah unsur pimpinan dari Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan kewenangan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Kantor melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. penetapan rencana operasional Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. pengkoordinasian seluruh kegiatan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan instansi lainnya;
- c. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- d. pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- f. pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana secara periodik;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9

Dalam hal Kepala Kantor berhalangan maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, atau pejabat lain yang ditunjuk.
Bagian Ketiga Subbagian Tata Usaha
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 10

Subbagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 11

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam penyusunan rencana strategis, penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran, laporan keuangan dan kinerja dan pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian dan perlengkapan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Subbagian Tata Usaha melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Kantor;
- c. penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Kantor;
- d. penyusunan laporan keuangan dan kinerja Kantor;
- e. pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian dan perlengkapan Kantor;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha secara periodik;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat
Seksi Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 13

Seksi Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan adalah unsur pelaksanaan pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 14

Seksi Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam memfasilitasi pengarustamaan gender dan meningkatkan kualitas hidup perempuan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Pengarustamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- b. pemfasilitasian penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarustamaan gender;
- c. pelaksanaan peningatkan kualitas hidup perempuan;
- d. pelaksanaan analisis gender;
- e. pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi gender;
- f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengarustamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 16

Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak adalah unsur pelaksana pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 17

Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- c. pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- d. fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat untuk perlindungan perempuan dan anak;
- e. penyajian informasi perlindungan perempuan dan anak;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keenam
Seksi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 19

Seksi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah unsur pelaksana pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 20

Seksi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan kegiatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kerja Seksi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- b. pelaksanaan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, kesehatan produksi serta peningkatan partisipasi pria;
- c. pembinaan terhadap penyuluh Keluarga Berencana dan materi penyuluh;
- d. penyelenggaraan pelayanan kesehatan produksi remaja (KRR), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan pendidikan pra kelahiran;
- e. pembinaan teknis peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera;
- f. penyelenggaraan advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), dan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas;
- g. pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 23

- (1) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan oleh Kepala Kantor melalui pimpinan unit kerja yang berada dalam lingkup kerjanya.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi dalam lingkup kerjanya maupun antar unit kerja sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 25

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahangkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 26

- (1) Setiap pimpinan unit kerja wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing pimpinan unit kerja wajib mengadakan rapat berkala.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 28

Laporan yang diterima oleh setiap pimpinan unit kerja wajib diolah untuk kemudian dipergunakan sebagai petunjuk kepada bawahan dan bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 29

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masingmasing unit kerja, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural, dan jabatan fungsional mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Hal lain yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 25 November 2014 BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 26 November 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
MUHAMMAD SUKRI
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 46
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BUTON PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DUPATI OUTON NOMOR 23 TAH!JN ?Oln
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ()R(}ANISASI, TUGAS DAN FUNGSI S8RTA TATA KERJA OINAS PENDIDIKAN K/.\BUPATEN BUTON
DENGAN RAHMA'r TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Euton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Euton, perlu menetapkan Peraturan Bupati tcntang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinos Perididikan Kubuputen Buton:
1. Pasal 1.8 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pcmbentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Su.awesi (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndoncsia Nomor 1822};
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ien.ang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438.);
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 20J J Nornor 82, Tambahan Lernbaran Ncg,a1·a Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun :.!O I 4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornur 6 , Ta111ual1a,1 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
7. Undang-Undang Nomor 23 Tah un 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-:Jndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerir:tahan Daerah (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Ta.hun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679);Um1angUndang Nomor 2') tahun J 959 ten tang Pcmbcntukan Dacrahdaerah Tingkat TT di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
8. Peraruran Pernerintah Noroo:r J I Tahun 2005 tentang Standar Nasiona! Pendidikan;
9. Pernturo.n Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan dan Saruan Pendldik.an Daaar dan Menengah;
10. Pernturo.n Pemerintnh Nomor '.20 Tahun 2007 teritrmg Staridar Pcndidikan;
11. Peraturan Pcmcrintah Nomor 24 tahun 2007 tentang Sarana don Prosorono Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah , Sekolah Menengah Pert:;ima/ M"&lt;1ra,csn Tsa nawiah dan SMA, SMK/ Alia;
12. Perarurari Pernermtah nomor 7/J tohun 2010 ten tang guru;
13. Peraturan Pemcrintah Nomor 18 Tahun 20l6 teruang Pcrangkat Daerah [Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Til.hun 2016 Nomor 114);
14. Pcraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tcntang Organisasi Kc1w::ntc1·ian Nega.-a [Lernbzirzm Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
15. Peraturan Uaerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemcrintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Duton Sehagai Dacrah Otonom [Lembarari Daerah Kabupaten Buron Tahun 2016 Nornor 1.12);
16. Peraturau Daerah Kabupaten Buron Norn.or 6 Tahun 2016 tcntang Pcrnbcntukan dan Suaunnn Perungkot Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupate» R11lnn Tahun 201f&gt; Nomor 116):
MEMUTUSKAN:
Menet.a.pkan PERATURAN BUPATl TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON.
BAB l - KETENTVI\N VMVM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dcngan :
1. Daerah adalah Kabupaten But.on.
2. Perueriruah Daerah adalali Perneriu tah Kabupatcn Buton
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Euton.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton ;
7. Dinas Peridid ikari adalah Dinas Penclidikan Kabupaten Ruton.
8. Kepl'!!~ Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Butor..
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Bu ton.
10. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.
11. J 1. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.
12. Kepala Bidarig adalah Kcpala Bidang poda Dino.s Perididikan Kabupaten Buton.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian r~rll'l Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pacia Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.
17. Un\t Pelaksana Teknis Di.nas, yang selanjutnya disebut UP'l'D adalah tm sur pctaksana tekriis Dinas Pcndidikan Kabupnten Duton yang mclakeanakan kegiatan tcknis operasional dan/atau kegiatan tcknis permnjang terrerrn i.
18. Kelompok ,l&lt;ibatan Fungsional adalah Kelompok .Jobatnn Fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Kabnpaten Buton.
BAB II - UUUDUKAN
Pasal 2

- adalah unsur pclakeane, urusan Perididikan yang menjadi kewenangan (1) Dinas Pendidil&lt;an pemerintahan bidang daerah.
- (2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dipimpin olch Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISAST
Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan adalah Dinas Daerah Tipe B.
- (2) Diuas Pe.ididikan sebagain.ana dimak.sud pada ayat (1) terdiri atao:
- a. Kepala Dinas;
4. b Sckretariat ;
- c. Bidang Pernbinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
- d. Bidang Pernbinaan Pcndidikan Dasar;
- c. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
- r. UPTD; dan
- g. Kelornpok Jabatan Fungsional.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayai (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Sub Bagiari 'Tata U!;aha; clan
- b. Sub Bnginn Pelaksunaan Tugae Pembnntuan
- (4) Bidarig Anggaran sebagaimaria dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD &amp; Pendidikan Non Formal;
- b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal; dan
- c. Seksi Peserta didik dan Pembangunan Karakter PAUIJ &amp; Pcndiclikan Non Formal
- (5) Bidang Pernbmaan Pl::rn.lit!ikan Dusar ,;elio1.~ain1ana di1naksud pads ayat (2) huruf d , terdiri atus:
- a. Seksi Kurikulum clan Periilaian Pe ndidikan Dasar;
- b. Seksi Kelernbagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar; dan
- c. Seksi Peserta Dinas dan Pernbangunar; Karakter Pendidikan Dasar.
- (6) Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri alas:
- a. Seksi Pernbinaan Pendidik &amp; Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF;
- b. Seksi Pembinaan Pendidik &amp; Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
- c. Seksi Pcmbiuaan Pernliclik dan ienaga kependidikan SMP.
- (7) Struktur organisasi Dinas Pcnd.dikan tcrcariturn dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISAST
Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksuc dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah da.n bcrtanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepuda Kcpalu Dinas rnclalui Sckrctaris.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat l.3), dipimpin o:~h ,sr.nr:ing Kepal::i Sub fi;cigiHn yang herada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), ayat [S}, dan ayat (6) dipi.mpin oleh seorang Kepala Scksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- kewenangan Daerah dan Tuga:,; Perubanruan yang oleh Kepala Daerah dibidang T'cndidikan. Bupati (1) Dinas Pendidikan mernpunyai tugas rnernbantu melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi dibcrikan
- (2) Dinas Pendidikan dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pads ayat (1) rnenyelenggaraknn f11ne;si:
- a. perurnusan kebijakan sesuai der:gan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- tugasnya; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
- d. pelaksunaan administrasi d.nas se suai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan funRsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Kepala Dinas
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas rnernimpin , mengatur, merumuskan, mcmbina, mengendalikan, mengkoordmasikan Jan rucrupertaugguugjawabkau pelaksanaan kebijakan tek.iis pclaksanaan urusan pcmcrinta.han daerah berdaearlcan asao otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan anak usia clini, pendidikarv dasar, pendinik,-,n m~n.,,ng:;ih pertarna dan pendidikan non formal sesuai kewenangannya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala Dinas dalarn melaksanakan tugas scbagaimana dimasud pada ayal (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pcrumusan kebijakan teknis di bidang Pcndidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, Pemb:naan Pendidikan nasar dan Pembinaan Ketenagaan;
- b. penyeleuggaraan urusan pemcrintahan dar; pelayanan umum di bidang Pcndidikan pcndidikan anak usiu dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama dan pendidikan non formal se-suai kewenangannya serta pembinaan Ketenagaan;
- c. Pcmbinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan Usia Dini, Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertarna;
- d. Pembinaan pelaksanaan dan pelayanan kesekretariatan Dinas;
- e. Petaksanaan rugas lain yang diberikan ar.asan sesuai dengan tugas clan fungsinya; dan
8. [. Pembinaan, monitoring, evaluasi clan laporan kcgiatan Oinus
Bagian Ketiga
::;ekretariat
Pasa1 7
- (1) Sckrctaris Dinas mcrapunyai rugas :
- a. menyusun program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebiiakan opcrasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun rurnusan kebijakan adrninistratif kesekretariatan Dinas;
- c. menyelenggarakan pengkoordmasian penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis operasional di bidang peudidikan mcnyclcnggarakan pcmbinaa.n dan pengkoordinueian pengelolaun umum dun kepegawoion;
- d. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, renr-ana kerja, pelnporan penyelenggaraan tugas-rugas Bidang;
- e. rnenyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan keuangan;
- f. membua: telaahan star sebagai bahan perumusan kebijakan Kesekretariatan;
8. pelaksanaan Lugas ~,;sckn::larialali sebagai pcrtanggungjawaban kepada atasan; dan laporan bahan rnenyusun dan g. melaksanakan evaluasi
- h. melnksonakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok clan fungsinya dan. rnelaporkari hasitnya.
- (2) Sckretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 11) menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, serta tugas pembantuan di bidang penoidrkan;
- b. pengelolaan data dan inforrnasi di bidang pendidikau anak usia dini, pendidikau dasai , pendidikan nonfonnal;
- c. koordinasi clan pclakaanaun kerju sumo, di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nnnfnnnli1;
- d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan;
15. nonformal; e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundangundangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendxnkan
- f. pelaksanaan ur usari orgauisasi dan tata laksana di lingkurigan dirias pcndidikan;
17. dinas lingkungan di kepegawaian g. pcngclolaan pendidikan;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pernbantuan di bidang pendidikan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kornpetensi pendidik dan tenaga kependidikan scrta pendataan pendidikan mcncngah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nouforural, Iasilitasi pelaksanaan kcgiatan kceiswaan pcnd idikarr menengah dnn pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karicr penrlidik, perujiapnn. bah.an rekomendasi izin pendirian­ dan penutupan. satuan pendidikan. anak: usia dini kerja sama, sekolah. dasar kerja sama, sekofah menengah pertama kerja sama 1, dart satuan pendidikan non formal l~erja sama, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
1. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan rnasyarakat dt bidang pendidikan anak usia dim, pendioikan dasar, pendidikan nonforrnal, dan kebudayaan;
20. J· koordinusi pemnutauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakari di bidang pendidikan anak 11isi:.1 dini, pendiclikan dasar, pendidikan nonforrnal;
- k. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan; dan
1. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- J. Menyiapkan penyusunan bahan perurnusan kebijakan, rcncana, program, kegiatan, dan auggaran,
2. Mcngelola data dan Informaei;
3. Mcnyusun bnhun pengclolaan keuangan clan barang milik daerab di bidang pe ndidikan ,,n:.ik m'lia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan:
4. L Melaksanakan urusan ketatausanaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukurn, pengelolaan kepegawaiar, di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
5. Melaksanakan xoordinasi dan penyusunan 1Jaha11 kerja sarna, publikaxi, &lt;lau hulruugan masyarakat di bidang pcndidikan anak ueia dini, perididikun daear, pendidikao nonforrnal, d")n kebudayaan;
6. Memantau dan melakukan evahrasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; dan
7. Menyusun laporan Sekretariat, dan Dinas ..
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9

Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Tugas Pembantuan mernpunyai tugas menyelenggarakan urusan usu! kenaikan pangkat dan peningkatan kornpetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan rnenengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah dan pendic!ikan khusus, fasilitasi pengernbangan karier pendidik.
Bagian Keernpat
Bida.ng Pernbinaan PAUD dan Pcndidikan Non Formal
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pcr:c.lic.lik&lt;al Nuu l'unual rnem vu11 ya.i tu gas pokok Mclaksanakan pcnyusunan bahan perumuson dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usi» clini dan pendidikan nonfnrmal serra pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
- (2) Kepala Bidang Pernbinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendic!ikan Non Formal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mer.yelcnggarakan .ungsi:
- a. penyusunan bahan per urnuean dan koordiuasi pclaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan pcnilaian, kelembagoon dan eararia praearana , serta peserta didik clan -pembangunan karakrer pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. penyusunar; bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pernbinaan pendidik dan tenaga kcpcndidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. pernbinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum ctan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pcndidikan nonformul;
- d. pelakaanaari kebijakan di bidang pembinaan perididik dan t&lt;'nrigri kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonforrnal:
7. e, pcnyusunan ba.han rencana kebutuban pendidik dan tenaga kependidikan penrlid i kan anak u sia dini dan pendidikan nonformal;
- f. penyusunan bahan rekornendasi pernindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal daJam kabupaten/kota;
- g. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pend!dikan nonformal;
10. Ir, penyustrnan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan pcnutupan pendidikan anak u.sia diui dan peudidikarr nonformal;
1. penyusr.nan hahnn pernhinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, se:-ta peserta didik dan pernbangunan karakter pendidikan anak usia din: dan pendidikan nonformal;
- J. penyusunan bahan pernbinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonforrnal;
- k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dj bidang kurikulum dan periilaian , kelembagaan dan sarana praocrunn, serto peserta didik don pembongunan korakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; dan
14. L pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pcmbangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta pembinaan pendidik dan tenaga kcpcndidikan pendidikan anak usia dim dan pendidikan nonformal.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

l&lt;epJ'll:1 8r.ks' Kurikulum clan Penilaian PAUD &amp; Pendi.kan Non Formal rnernpunya. tugas:
- a. Menyusun bahan perurnusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulurn dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pernbangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonforma1;
- b. Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kritcria penilaian pendidtkan nonformal;
- c. Menyusun bahan pcmbinaan pelaksanaan kurikulum dan pcnilaio.n, eerta pembinnan minot, bakat, prestasi, clan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulurn dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat,
5. prestasi, dan pemoangunan karakter pcserta didik perididiknn anak usia dini dan pendidikan nonformal: dan
- e. Menyusun di bidang kurikulum dan penilaian, serta pernbinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

KepaJa Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD &amp; Pendidikan Non Formal mempunyai tugas :
- anak usia dini dan pendidikan nonformal; a. Menyu:sun bahan pcrumuee,n, koordinasi pelaksa11.:ta11 kebijakan kelembagaan don sarana praearunu pendidikan
- dan sarana pendidikan b. Menyusun bahan pembinaan kelernbagaan prasarana pendidikan anak usia dini dan non formal;
- c. Menyusun bahan penyusunan bahan penerbitan izm pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. Menyusun bahan pernantauan dan evaiuast kelernbagaan dan suraua pra:saraua pendidikan auak usia diui dan pendidikan nonforrnal: dan
- bidcrig kelembagaan dan sarana anak usia dini dan pendidikan e. Menyusun Ioporan di pr;isRnrnH pendidikan nonformal.
Pa:sal 13
Kepala Scksi Pcserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD &amp; Pendidikan Non Formal mempunyai tugas:
- a. Mcnyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kel.,ijak,in di bidang pembinaan minat, bakat, prcetasi, dan pembnngunan lcarakter peserta didik pendidikan anok trsra dini dan pendidikan rronforrnal;
- b. Menyusun bahan pembinaan minat. bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. Menyusun bahan pemantauan dan cvaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
4. bakat, didik d. Menyusun laporan d; bidang pembinaan minat, prestasi, dan pembangunan karaktcr pcacrta pendidikan anak usia dim dan pendidikan nonformal
Bagian Kelima
Bidarig Pcmbiuaan Pendidlkarr Dasar
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14

- tugas clan dasar (l) Bidang Pcmbinaan pendidikan dasar mernpunyai melaksanakan penyusunan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dan sekolah menengah pertama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat I, 1 ) , bidang pencodikan dasar menyetanggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pclaksanaan kcbijakan di bidang kurikulum dan pcnilaian, kelembugann dan earana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah perrama;
- b. pcmbinaan .pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekoiah rnenengah pertama;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekotah menengah pertama;
- d. penyusunan bahan penerbitau iz.in pendiriari, pcnataan, dan pcnutupan sekolah dasar dan sckolah menengah pertuma;
- e. penyusunan bahan pembin,rnn kl1rikulum dan penilaian, kelernbagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- r. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelernbagaan dan sarana prasarana, serta peser la didik clan pembangunan karaktcr sckolah dasar dan eckolah meriengah pcrtarna; dan
- h. pelaporan di bidang kurikulum clan penilaian, kelernbagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik cian pembangunan karakter sekolah dasar clan sekolah menengah pertarna.
Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pcndidikan DHsllr mempunyai tugas :
- a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulurr; dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
2. 1.J. Menyusun bahan penetapan kurikWum muatan lokal dan kriteria pcn.laian sekolah dasar dao sekolah menengah perto ma;
3. c, Menyusun bahan pembinann pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar &lt;Jan sekolah menengah pertama;
- o. Menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dala:n daerah kabupatcn/ kota;
- e. Menyusun bahan pernantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- f. Menyusun laporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah mcnengah pertama.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

Kepala Seksi Ke!embagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar mempunyai tugas:
- l. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dau s1::kuial1111eueagcll1 pertama,
2. Mcnyusun bahan pcmbinaan ke!embagaan, so.rana, clan prasarana sekolah dasar clan sekolah menengah pertama;
3. ::l. Menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pcrtama; dan
4. Mcnyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaen, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
5. Menyusun Iaporan di bidang kclembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah rnenengah pertarna.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

Kepala Seksi Peserta Didik dan pembangunan Karakter Pendidikan Dasar mernpunyai tugas:
- l . Mcnyusun banan perumusan, koordinasi pelaksanaan k~uij,.k,ul di bidang pcmbinaan m.inat, l:,akai, preataai, clan pcmbangunan karaktcr pcscrta didik sekolah dnoar don sekolah menengah pertarna;
2. Menyusun bahan pembinaan rninat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter pesert.a didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
3. Mcnyusun bahnn pemantauan dan evaluasi pelakennuun pembinaan rninat, bakat. prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar da.n sekolah menengah pertarna: dan
4. Menyusun laporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolab dasar dan sekolah menengah pertama.
Bagian Kccnam
Bidang Pcmbinaan Ketenagaan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18

- (1) Kepala Bidang Pembinao.n Ketenagaan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pernbinaan perididik dan tenaga keperididikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal
- (2) Xepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) menyelengga.rakan fungsi:
- a. pengkoorotnastan perumusan kebijakan teknts pembinaan kctcnagaan;
- b. penyu surran ba:han perumusen dan koordinasi \_pelaksenaan kcbijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kepe ndidikar; pendidikan ariak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pcndidikan nonforrnal:
- c. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertarna, dan pendidikan nonformal,;
- d. penyusunan bahan rencana kebutunan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah meriengah perturnu, &lt;lari ptn&lt;lidika;; uuI1fon11al;
- e. pcnyusunan bahan pcrnbinaan pcndidik dun tenugu kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertarna, dan pendidikan nonformal;
8. [. penyusunan bahan rekomendasi pernindahan pendidik dan tenaga kepcndidikan dalam kabupaten/kota;
- g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pernbinaan pcndidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertarna, cian pendidikan nontorrnal; dan
- h. pelaporan dj bidang pernuiuaan peudidik dan tcnaga kependidikan pcndidikan anak uaie. dini, sekolnh dasnr, eekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta.
Kepala. Seksi Pembinaan Pendidik dan tcnaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal mempunyai tugas:
1. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kcbijakan pernbinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonfonnal;
2. Menyusun bahan rencana keburuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
3. Mcnyusun bahan pcmbinaan pcndidik dan tenaga keperididikan pendidikan anak usra dini dan pendidikan nonformal:
4. Menyusun bahar; pernantauan dan evaluasi pclaksanaan pernbinaan pendidik dan tenaga keoendidikan pendidikan anak usia dini clan pendidikan nonformal; dan
5. Menyusun laporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga xependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20

Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Keperididikan Seko.lah Dasar rncrnpurryai tugas:
1. Menyusun bo.ho.n perumusan, koordiriaei pelakscncan kebijakan pembinaan pendidik dan teriaga kependidi.kan sekolah dasar:
2. Menyusun bahan rencana kebutuhan, rckornendasi pernindahan pcndidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
3. Menyusun bahan pernbinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
4. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar; dun
5. Menyusun laporan di bidang pcmbinaan pcndiciik dan tcnaga kcpcn&lt;lidi.kan sekolah dasar.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21

Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sekotao Menengah Pertama mempunyai tugas:
- l. Menyusun bahan perurnusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pcmbinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah Menengah Pertama;
2. Menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolalr Meuengah Pcrtarna ;
'
3. Menyusun bahan pernbinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah Menengah Pertama;
4. Menyusun bahan pemanrauan dan evaJuasi petaksenaan pembinaan pendidik dan renaga kependidikan sekolah Menengah Pertama; dan
5. M.enyusun laporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah Menengah Pertarna.
TATA KER,IA
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 22

Setiap unsur di Itngkungau Dinas Pendidikan dalaru iuelaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prineip koordinasi, integruei , dan einkroriicaei baik dalam lingkungan Dinas Pendidikan sendiri, rnaupun dalarn huhungan antar Dinas Pendidikan dengan perangkat daerah dan/atau lembaga lain yang terkait,
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 23

- (l) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan rnernberikan pcngarahan serta petunjuk bagi pclaksanaau tugas sesuai dcngan uraian :ugas yang telah ditctapkan.
- (2) Pcngarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti chm dipatuhi olch bawahan dengan penuh canggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, setiap pirnpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan p1:mgawa»fil1 terhadap unit orgauisasi dibawahnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kcpada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAR vrn
KETENTUN LATN-LAIN
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 29

.Jenjang jabatan dan kcpangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ocrlaku.
- (1) Dilingkungan Dinas Pendidikan rl11pat diberrtuk UPTD se suai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja berdasarkan peraruran pcrundang-undangan.
- (2) Pembentukan clan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 31

Dilingkungan Dinas Pendidikan depot dibentuk Kelornpok Jabatan Fungsiona 1 sesriai keburuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PERALIHAN
Pasnl 32
Pclaksariaan tugas pokok dan fungsi scbaguimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun ?.017.
- (1) Pada eaat Peraturan Bupnti ini mulai bcrlaku, UPTD yang sudah dibentuk tctap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraruran Bupat i tenrang pembentukan UPTD yang baru.
BAR vi
ESELON, PENG.'\NGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagiari Kesatu
Eselon
- (l) Kepala Din as merupakan jabatan struktural eselon IL b a tau jabatan pimpiuan unggi pratama,
- (2) Sekretoris Diria s mcrupakan jabatan srruktural eselou Ill.a a tau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang rnerupakan jaharan struktural eselon IU.b atau iabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi rnerupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural esclon JV.b atau jabatan pengawas.
Bagian Kedua
Pengangkatan clan Pemberhentian
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 27

- (l) Kepala Dinas, Sekre:aris Dinas, Kepala Bicang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, dan Pcjabat Fungsional tliuugkat &lt;.lw, &lt;.lil.Jcl'l,catikau ukl, Buµati.
- (2) Pcngangkatan clan pcmbcrhcntian scbagaimana dirnakaud pada ayat (I) berpedornan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PEMBJI\YAAN
Pasal 28

- [I] Segala biaya yang dipcrlukan untuk pelaksanaan tugas dan Iungsi dilingkungan Dinas Pendidikan dibebankan pada Angga.ran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selaiu biaya yang bersurnber clari A.nggaran Pcndapatan da.n Bclanja Dacrah sebcgnimanc. dirnakuud dalam ayat ( l), Dinos Pcndidikan dcpat diberikari bantuan pernbiayaan scsuai kererm sa n peraruran perundang-undangan yang berla.ku.
- (2) Pembentukan UPTD sehagairnana dimakasud pada ayctl (l) dilakukan paling lama 6 (cnam) bulan sejak diundangkannya Pcraturan Bupati ini.
BAB VII - PEMBJI\YAAN
Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,
Peraturan Rupati Buton Nomor 30 Tahun 2013 tenrang Keduduka.n, Tugas Pokok , Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pcndidikan Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - PEMBJI\YAAN
Pasal 35

Pcraturan Bupau ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang menget.ahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berira O:oierah Kabupaten Butnn.
| PARAF | PARAF |
|------------------------|---------|
| \~ | l -·· |
| ~ .1, | |
| \<c,Sc, r~·r0t&~<.,("' | |
| ltcbzi. ~ | ~~ |
| Ot~e ~- | I . |
Ditetapkan di P a s a r w a j o pada tanggal 'f3 Oktober 2016
- (2) Pembentukan UPTD !;e.hagaimana dimo.lmaud pada ayal (1) dilakukan paling Iamu 6 (cnam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupau ini.
BAB VII - PEMBJI\YAAN
Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mula.i berlaku,
Peraturan Bupati Buton Nomor 30 Tahun '.2013 tentang Keduduko.n, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - PEMBJI\YAAN
Pasal 35

Pcraturan Bupati Ini ruulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Burnn.
| PARAF | PARAF | PARAF |
| ~ | ~ | |
| • \~-- | ~~&>1S1~a-, | |
| \.<do~ - | l.fvro-,i, | ~ |
| \-dco:a. | °'v"~ | r |
Ditetapkan di Pas a r w aj o pada tanggal 13 Oktober 2016
Cap/ Ttd
BlJPA'l'f BUTON,
SAMSU OMAR ABDUL SAMIUN
r wa j o ~~R 2016 RAH KABUPATE:N BCTON, Diundangkan di P a Pada ianggal 14 OiC rn. SEKRETARIS DA
Pembina Utama Muda, JV/c
Nip. 19580101 198903 l 012
SERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR .J.1J?.