UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 3 Tahun 1953
Tentang PEMBENTUKAN (RESMI) DAERAH OTONOM KABUPATEN/DAERAH ISTIMEWA TINGKAT KABUPATEN DAN KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN PROPINSI KALIMANTAN
Berlaku: 7 Januari 1953
N/A
Preamble

Menimbang
:
bahwa sejak terbentuknya Negara Kesatuan, berhubung dengan desakan-desakan dari masyarakat, di seluruh daerah Propinsi Kalimantan telah diselenggarakan persiapan-persiapan pembentukan daerah-daerah otonoom Kabupaten dan daerah-daerah otonoom yang setingkat dengan Kabupaten, yang di beberapa wilayah telah merupakan bentukan-bentukan sementara menurut keputusan Gubernur Kalimantan tanggal 14 Agustus 1950 Nomor 186/OPBI/92/14, dan sekarang perlu segera dibentuk resmi sebagai Kabupaten/Daerah Istimewa tingkat Kabupaten dan Kota Besar yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
Menimbang pula:
bahwa, berhubung dengan keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu ditetapkan dalam suatu Undang-undang Darurat;
Mengingat
- 1.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1950 jo. Undang-undang Nomor 8 tahun 1950 jo. Instruksi Pemerintah Nomor 1 tanggal 13 Maret 1950;
2. Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia tertanggal 19 Mei 1950 sub II A. 4;
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 Republik Indonesia;
4. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Pasal-pasal 96, 131, 132, dan 142.
Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-70 pada tanggal 6 Januari 1953;
MEMUTUSKAN.
Menetapkan
Undang-undang Darurat pembentukan sebagai berikut: UNDANGUNDANG DARURAT TENTANG PEMBENTUKAN (RESMI) DAERAH OTONOOM KABUPATEN/DAERAH ISTIMEWA TINGKAT KABUPATEN/KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN.
BAB I - PERATURAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah-daerah:
1. Kabupaten Banjarmasin yang meliputi Kawedanan-kawedanan:
2. Bakumpai, Barito Kuala, Kayu Tangi dan Tanah Laut, terkecuali Kampung-kampung yang tersebut dalam No. 8,
2. Kabupaten Kandangan yang meliputi Kawedanan-kawedanan:
Tapin, Amandit, Negara dan Barabai;
3. Kabupaten Amuntai yang meliputi Kawedanan-kawedanan-
Alabio, Amuntai, Balangan dan Tablong;
4. Kabupaten Barito yang meliputi Kawedanan-kawedanan- Barito Hulu, Barito Tengah, Barito Hilir dan Barito Timur;
5. Kabupaten Kapuas yang meliputi Kawedanan-kawedanan: Kapuas, Kabayan dan Dayak Hulu;
6. Kabupaten Kotawaringin yang meliputi Kawedanan-kawedanan: Sampit Barat, Sampit Timur, Sampit Utara dan Swapraja Kotawaringin;
7. Kabupaten Kotabaru yang meliputi Kawedanan-kawedanan: Pulau Laut, Tanah Bumbu Selatan, Tanah Bumbu Utara Pasir;
5. dan
6. Stadsgemeente
8. Kota Banjarmasin yang meliputi wilayah Banjarmasin dahulu, terdiri dari Kampung-kampung:
8. Mantuil, Kelayan, Sungai Baru, Pemurus, Melayu, Seberang Mesjid, Pengambangan, Sungai Jingah, Antasan Kecil Timur, Sungai Mial, Kumin Utara, Alalak Besar, Kumin Selatan, Pasar Lama, Teluk Dalam, Kertak Baru dan Telawang dari anak distrik Banjar-Kota dahulu;
9. Kabupaten Sambas yang meliputi wilayah Swapraja Sambas;
10. Kabupaten Pontianak yang meliputi wilayah-wilayah Swapraja: terkecuali wilayah Kota Pontianak tersebut dalam sub 15, Mampawah, Landak dan Kubu;
11. Kabupaten Ketapang yang meliputi wilayah-wilayah Swapraja: Matan, Sukadana, Simpang;
12. Kabupaten Sanggau yang meliputi wilayah-wilayah Swapraja:
Sanggau, Tayan, neo-Swapraja Meliau dan Kawedanan Sekadau;
13. Kabupaten Sintang yang meliputi wilayah-wilayah Swapraja: Sintang dan neo-Swapraja Pinoh;
14. Kabupaten Kapuas Hulu yang meliputi wilayah neo-Swapraja Kapuas Hulu;
15. Kota Pontianak yang meliputi wilayah "Landschapsgemente Pontianak" yang dimaksud dalam keputusan Pemerintah Kerajaan Pontianak tertanggal 14 Agustus 1946 No.24/1/1946/PK.
4. II 1. Swapraja Kutai yang meliputi Kawedanan-kawedanan kutai Selatan, Kutai Timur, Kutai Tengah, Kutai Barat, Kutai Ulu dan Sendawan;
5. Kawedanan Berau yang meliputi wilayah-wilayah Swapraja:
2. Gunung Tabur dan Sambeliung;
3. Swapraja Bulongan yang meliputi Kawedanan-kawedanan:
8. Bulongan, Tarakan Tanah Tidung dan Apok Kayan;
Nomor 1 s/d 15 ad I dan nomor 1 s/d 3 ad II sebagai dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Juni 1950 No. C 17/15/3 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Nopember 1951 No. Pem 20/l/47 jo Keputusan Gubernur Kalimantan tanggal 3 Agustus 1950 No. 154/OPB/92/04 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 8 September 1951 No. Pem 20/6/10, masing-masing dibentuk menjadi daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri dengan nama dan tingkatan sebagai berikut:
- Ad. I. 1. Kabupaten Banjar,
2. Kabupaten Hulusungai Selatan,
3. Kabupaten Hulusungai Utara,
4. Kabupaten Barito,
5. Kabupaten Kapuas,
6. Kabupaten Kotawaringin,
7. Kabupaten Kotabaru,
8. Kota Besar Banjarmasin,
9. Kabupaten Sambas,
10. Kabupaten Pontianak,
11. Kabupaten Ketapang,
12. Kabupaten Sanggau,
13. Kabupaten Sintang,
14. Kabupaten Kapuas Hulu,
15. Kota Besar Pontianak.
12. Ad. II. 1. Daerah Istimewa Kutai,
2. Daerah Istimewa Berau,
3. Daerah Istimewa Bulongan .
BAB I - PERATURAN UMUM
Pasal 2

Pemerintahan daerah:
1. Kabupaten Banjar berkedudukan di Martapura,
2. Kabupaten Hulusungai Selatan berkedudukan di Kandangan,
3. Kabupaten Hulusungai Utara berkedudukan di Amuntai,
4. Kabupaten Barito berkedudukan di Muara Teweh,
5. Kabupaten Kapuas berkedudukan di Kuala Kapuas,
6. Kabupaten Kotawaringin berkedudukan di Sampit,
7. Kabupaten Kotabaru berkedudukan di Kotabaru,
8. Kota Besar Banjarmasin berkedudukan di Banjarmasin,
7. Kabupaten ...
9. Daerah Istimewa Kutai berkedudukan di Samarinda,
10. Daerah Istimewa Berau berkedudukan di Tanjung Redeb,
11.Daerah ...
11. Daerah Istimewa Bulongan berkedudukan di Tanjung Selor,
12. Kabupaten Sambas berkedudukan di Sambas,
13. Kabupaten Pontianak berkedudukan di Pontianak,
14. Kabupaten Ketapang berkedudukan di Ketapang,
15. Kabupaten Sanggau berkedudukan di Sanggau,
16. Kabupaten Sintang berkedudukan di Sintang,
17. Kabupaten Kapuas Hulu berkedudukan di Putus Sibau,
18. Kota Besar Pontianak berkedudukan di Pontianak.
- (2) Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka tempat kedudukan pemerintahan daerah Kabupaten dan/atau Daerah lstimewa tingkat Kabupaten, dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dipindahkan ke satu tempat lain dalam lingkungan daerah yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan.
- (3) Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan pemerintahan Daerahdaerah seperti tersebut dalam ayat (1) di atas untuk sementara waktu oleh Gubernur Propinsi Kalimantan dapat dipindahkan ke lain tempat.
BAB I - PERATURAN UMUM
Pasal 3

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
1. Kabupaten Banjar terdiri dari 29 orang
2. Kabupaten Hulusungai Selatan terdiri dari 30 orang
3. Kabupaten Hulusungai Utara terdiri dari 24 orang
4. Kabupaten Barito terdiri dari 20 orang
5. Kabupaten Kapuas terdiri dari 20 orang
6. Kabupaten Kotawaringin terdiri dari 20 orang
7. Kabupaten Kotabaru terdiri dari 20 orang
8. Kota Besar Banjarmasin terdiri dari 18 orang
9. Daerah Istimewa Kutai terdiri dari 20 orang
10. Daerah Istimewa Berau terdiri dari 20 orang
11. Daerah Istimewa Bulongan terdiri dari 20 orang
12. Kabupaten Sambas terdiri dari 22 orang
13. Kabupaten Pontianak terdiri dari 26 orang
14. Kabupaten Ketapang terdiri dari 20 orang
15. Kabupaten Sanggau terdiri dari 20 orang
16. Kabupaten Sintang terdiri dari 20 orang
17. Kabupaten Kapuas Hutu terdiri dari 20 orang
18. Kota Besar Pontianak terdiri dari 1 8 orang
- (2) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dalam ayat (1), yang untuk pertama kali dipilih menurut undang-undang pemilihan, meletakkan keanggotaannya serentak pada tanggal 15 Juli 1955.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten/istimewa tingkat Kabupaten dari Kota Besar termaksud dalam Pasal 1, adalah sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang, kecuali Kepala Daerah.
Kabupaten, Daerah Istimewa tingkat Kabupaten dan Kota Besar yang dibentuk dengan Undang-undang Darurat ini, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut dengan "Daerah otonoom".
BAB I - PERATURAN UMUM
Pasal 5

Bilamana ternyata, bahwa berhubung dengan sesuatu hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau/dan Dewan Pemerintah Daerah, sebagaimana termaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) tidak ada lagi atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya, maka hak kekuasaan pemerintahan daerah dijalankan oleh:
- a. Dewan Pemerintah Daerah dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak ada lagi atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya;
- b. Kepala Daerah atau bersama-sama dengan suatu badan pemerintahan yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dan terdiri dari sebanyakbanyaknya lima orang yang dikemukakan oleh partai-partai politik, dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah tidak ada lagi atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya .
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 6

Daerah otonoom dengan ## Pasal 10
Daerah otonoom menyelenggarakan dan mengurus pengeringan tanah, pengusahaan air-minum, pembuangan kotoran dan lain-lain hal yang bersangkutan dengan pencegahan penyakit dalam lingkungan daerahnya.
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 11

Daerah otonoom menyelenggarakan dan mendirikan balai nasehat bayi, balai orang hamil dan balai kesehatan sekolah.
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 12

Daerah otonoom menyelenggarakan pendidikan rakyat dalam pengetahuan kesehatan di dalam lingkungan daerahnya, kecuali di tempat-tempat yang oleh Menteri Kesehatan dijadikan daerah percobaan dan percontohan.
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 13

Daerah otonoom berusaha mengadakan anjuran-anjuran dan penerangan-penerangan menuju ke arah perbaikan kesehatan dan perumahan rakyat.
Dewan Pemerintah Daerah menyelenggarakan usaha pemberantasan dan pencegahan penyakit menular dan penyakit rakyat yang ditugaskan kepadanya oleh Propinsi.
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 15

Daerah otonoom menyelenggarakan penyelidikan atau pemeriksaan tentang kesehatan rakyat, termasuk juga pekerjaan mengadakan dan memelihara statistik mengenai kesehatan rakyat.
Paragraf III Tentang hal-hal lain
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 16

- (1) Jika di sesuatu tempat atau daerah timbul bencana alam, penyakit menular atau penyakit rakyat yang membahayakan, Menteri Kesehatan dapat meminta kepada Pemimpin Dinas Kesehatan Kabupaten agar pegawai-pegawai yang dibutuhkan, diperintahkan guna membantu pekerjaan di tempat atau daerah di mana peristiwa dimaksud di atas itu terjadi.
- (2) Biaya guna keperluan tersebut dalam ayat (1) menjadi beban Kementerian Kesehatan.
Bagian III Urusan pekerjaan umum
Tentang urusan jalan-jalan, bangunan-bangunan, gedung-gedung dan lain-lain pekerjaan umum yang bersifat setempat
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 17

Daerah otonoom:
- a. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai jalan-jalan umum beserta bangunan-bangunan turutannya, dan segala sesuatu yang perlu untuk keselamatan lalu-lintas di atas jalan-jalan tersebut;
- b. membikin, memperbaiki memelihara dan menguasai bangunanbangunan penyehatan, seperti pembuluh air-minum, pembuluh pembilas dan lain-lain sebagainya, kecuali apabila Propinsi menjalankan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban yang dimaksud itu menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) sub b jo pasal 11 sub b Undang-undang Pembentukan Propinsi Kalimantan;
- c. membikin, membeli, menyewa, memperbaiki, memelihara dan menguasai gedung-gedung untuk keperluan urusan yang termasuk rumah-tangga Daerah otonoom;
- d. mengurus dan mengatur hal-hal lain sebagai berikut:
1. lapangan-lapangan dan taman-taman umum;
2. tempat-tempat pemandian umum;
3. tempat pekuburan umum;
4. pasar-pasar dan los-los pasar,
membikin, ...
5. pasanggrahan-pasanggrahan,
6. penyeberangan-penyeberangan,
7. pencegahan bahaya kebakaran,
8. penerangan jalan,
9. lain-lain pekerjaan untuk umum yang bersifat setempat.
- (2) Jalan-jalan umum yang ada dalam lingkungan Daerah otonoom yang menurut ayat (1) sub a dikuasai oleh Daerah otonoom itu, pada waktunya ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan dan diumumkan dalam Berita Propinsi.
Paragraf II
Ketentuan-ketentuan lain
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 18

Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 17 tidak mengurangi hak Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk mengadakan pengawasan serta merancangkan dan menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan dalam lingkungan Daerah otonoom guna kemakmuran umum, tentang hal mana Menteri tersebut dapat mengadakan peraturan-peraturannya.
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 19

- (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengadakan pekerjaan membangun, memperbaiki atau memperluas pekerjaan-
- 15 -
pekerjaan yang menurut ketentuan pasal 17 termasuk urusan rumahtangga Daerah otonoom, yang biayanya melebihi jumlah yang akan ditentukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, tidak boleh dijalankan sebelum proyek-proyek yang bersangkutan disetujui oleh Menteri tersebut.
- (2) Dalam hal-hal istimewa Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan Bab II Bagian II s/d VII di atas, misalnya mengenai:
1. urusan agraria;
2. urusan kerajinan, perindustrian dan perdagangan dalam negeri,
3. urusan perburuhan;
4. urusan sosial;
5. urusan penerangan;
dan bahagian-bahagian dari urusan-urusan Daerah otonoom yang dimaksud dalam Bagian II s/d VII yang belum diatur dalam Undangundang Darurat ini, dan perubahan dari ketentuan-ketentuan dalam Bagian II s/d VII termaksud, diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 46

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Bab II ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal yang termasuk kepentingan daerah.
- 25 -
- (2) Dalam menyelenggarakan hal-hal termaksud dalam ayat (1) Daerah otonoom mengikuti petunjuk-petunjuk yang dapat diberikan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan.
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 47

Selain daripada hal-hal yang ditentukan dalam Bab II ini, makaPemerintah Daerah otonoom diwajibkan menjalankan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban yang menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan lain ditugaskan kepada Pemerintah Daerah otonoom setingkat dengan Kabupaten.
BAB II - Urusan tata-usaha daerah
Pasal 48

Daerah otonoom menyelenggarakan urusan kehutanan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Propinsi, ataupun yang dijalankan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan lama.
BAB III - Paragraf I
Pasal 49

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajibankewajiban Daerah otonoom termaksud dalam undang-undang ini, Daerah otonoom tersebut berhak membentuk dan menyusun dinasdinas (urusan-urusan) Daerah otonoom menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan.
- (2) Daerah otonoom menjalankan dan mengusahakan supaya dijalankan petunjuk-petunjuk teknis yang diberikan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan dan Menteri yang bersangkutan untuk melancarkan jalannya pekerjaan.
- (3) Dewan Pemerintah Daerah mengusahakan agar Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan selalu mengetahui jalannya hal-hal yang dilaksanakan oleh Daerah otonoom dengan mengirimkan laporanberkala kepada Propinsi Kalimantan tentang hal-hal yang termasuk rumah-tangga Daerah otonoom yang bersangkutan.
<!-- formula-not-decoded -->
- (4) Dewan Pemerintah Daerah mengusahakan supaya Kepala atau Pemimpin Dinas (Urusan) Daerah otonoom masing-masing memenuhi panggilan dari pihak Propinsi Kalimantan untuk mengadakan pembicaraan bersama tentang urusan-urusan teknis yang termasuk pekerjaan masing-masing Kepala atau Pemimpin Dinas Daerah otonoom itu.
- (5) Biaya untuk memenuhi panggilan yang dimaksudkan dalam ayat (4) pasal ini ditanggung oleh Propinsi Kalimantan.
Tentang pegawai Daerah otonoom
BAB III - Paragraf I
Pasal 50

- (1) Dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai Daerah otonoom yang termaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 22 tahun 1948, maka untuk menyelenggarakan hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah otonoom tersebut, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat:
- a. diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Daerah otonoom yang bersangkutan.
- b. diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Daerah otonoom yang bersangkutan.
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah atau dengan peraturan Menteri yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai Negara yang diangkat menjadi pegawai Daerah otonoom atau yang diperbantukan kepada Daerah otonoom.
<!-- formula-not-decoded -->
- (3) Penempatan dan pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah otonoom yang dilakukan di dalam lingkungan masingmasing Daerah otonoom termaksud dalam ayat (1), diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan memberitahukan hal itu kepada Kementerian yang berkepentingan, melalui Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan.
- (4) Pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Kabupaten/Daerah Istimewa tingkat Kabupaten/Kota Besar dari sesuatu daerah otonoom tersebut kepada daerah otonoom lain, diselenggarakan oleh Kementerian yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan-dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 28 -
- (5) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan menurut ayat (1) sub b pasal ini, diselenggarakan oleh Kementerian yang berwajib, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang berkepentingan.
Paragraf III
Tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya
BAB III - Paragraf I
Pasal 51

- (1) Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Pemerintah, yang dibutuhkan oleh Daerah otonoom untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajibannya menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini, oleh yang berwajib diserahkan kepada Daerah otonoom untuk dipergunakan, diurus dan dipelihara dengan hak-pakai, kecuali tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya yang dikuasai oleh Kementerian Pertahanan.
<!-- formula-not-decoded -->
- (2) Barang inventaris dan barang bergerak lainnya, yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah otonoom, diserahkan kepada Daerah otonoom tersebut dalam hak-milik.
- (3) Segala utang-piutang yang bersangkutan dengan urusan rumahtangga yang diserahkan kepada Daerah otonoom pada waktu penyerahan menjadi tanggungan Daerah otonoom tersebut, dengan ketentuan bahwa penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal itu dapat diminta pada Pemerintah Pusat.
- (4) Untuk penyelenggaraan urusan-urusan dan kewajiban-kewajiban Daerah otonoom termaksud dalam undang-undang ini Kementerian
- 29 - yang bersangkutan menyerahkan kepada Daerah otonoom tersebut, uang sejumlah yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri yang bersangkutan, sekadar perbelanjaan yang dimaksud sebelum diselenggarakan oleh Daerah otonoom tersebut, termasuk dalam anggaran belanja Kementerian yang bersangkutan.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 52

- (1) Semua peraturan termasuk pula peraturan-peraturan "Keuren en Reglementen van Politie" sebagai dimaksud dalam Staatsblad 1938 No. 61 8 jo. Staatsblad 1 938 No. 652, yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang Darurat ini, sepanjang peraturanperaturan tersebut mengatur hal-hal yang menurut ketentuanketentuan dalam Undang-undang Darurat ini termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah otonoom sesudahnya berlaku undang-undang ini, berlaku terus sebagai peraturan Daerah otonoom dan dapat diubah, ditambah, diganti atau ditarik kembali oleh Daerah otonoom yang bersangkutan.
- (2) Peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang berlaku sebagai peraturan Daerah otonoom tidak berlaku lagi lima tahun sesudah tanggal berlakunya Undang-undang Darurat ini.
- (3) Peraturan-peraturan lain yang dahulu ditetapkan oleh Stadsgemeente Banjarmasin, Landschapsgemeente Pontianak, Swapraja-swapraja Kutai, dan Bulongan dan daerah-daerah otonoom yang dengan keputusan Gubernur Kalimantan tanggal 14 Agustus 1950 No.1 86/OPB/92/14 ditunjuk sebagai daerah otonoom untuk sementara waktu dapat dijalankan terus sampai ada ketentuan lain oleh
Pemerintah Pusat.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 53

Semua pegawai yang diangkat oleh Kabupaten/Swapraja/Kota menjadi pegawai dari Daerah otonoom.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54

Segala milik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, perusahaan-perusahaan dan hutang-piutang yang ada dari Kabupaten/Swapraja/Kota, yang sebelum dibentuk menjadi daerah otonoom menurut Undang-undang Darurat ini telah menjalankan hakhak kekuasaan mengurus dan mengatur rumah-tangganya sendiri, menjadi milik dan tanggungan dari Daerah otonoom yang dibentuk menurut Pasal.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55

- (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggotaanggota Dewan Pemerintah Daerah yang ada dari KabupatenSwapraja/Kota, yang sebelum dibentuk menjadi Daerah otonoom menurut Undang-undang Darurat ini telah menjalankan hak-hak kekuasaan mengurus dan mengatur rumah-tangganya sendiri, untuk sementara waktu tetap menjadi anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah yang
- 31 - dibentuk menurut Pasal 1.
- (2) Menunggu berlakunya undang-undang pemilihan yang dimaksud dalam ayat (3), maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (3) Undang-undang No. 22 tahun 1948 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk menurut Peraturan Pemerintah.
- (3) Apabila pada waktu berlakunya Undang-undang Darurat ini, masih belum dapat dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat dari Daerah otonoom menurut undang-undang pemilihan sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 1948, atau masih belum dapat diadakan tindakan-tindakan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, atau masih belum ada Dewan-dewannya yang dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka segala hak kekuasaan Pemerintah Daerah dijalankan oleh Kepala Daerah dari Daerah otonoom yang bersangkutan, sampai dapat dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termaksud di atas.
- (4) Anggota-anggota Dewan-dewan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini meletakkan keanggotaannya serentak pada waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pertama telah tersusun menurut Undang-undang Pemilihan yang termaksud dalam ayat (3).
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 56

- (1) Apabila pada waktu berlakunya Undang-undang Darurat ini, ## BAB V
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 57

- (1) Undang-undang Darurat ini dinamakan "Undang-undang Pembentukan (resmi) Daerah Otonoom Tingkat Kabupaten di Kalimantan".
- (2) Pada waktu berlakunya Undang-undang Darurat ini, maka segala ketentuan dalam peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan tatausaha yang bertentangan atau tidak sejalan dengan Undang-undang Darurat ini, dicabut atau diberhentikan berlakunya.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 58

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 1953.
Agar ...
Diundangkan pada tanggal 13 Januari 1953
MENTERI KEHAKIMAN, ttd (LUKMAN WIRIADINATA)
LEMBARAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 1953
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1953 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd (SOEKARNO)
MENTERI DALAM NEGERI, ttd (MOH.ROEM)
PENJELASAN
pasal 28

Undang-undang No. 22 tahun 1948, dapat mengatur dan mengurus sendiri segala sesuatu yang menurut sifatnya termasuk rumah tangga Daerah otonoom.
10. Pada dasarnya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang pembentukan ini mengandung akibat, bahwa mengenai urusan-urusan yang telah diserahkan kepada Daerah otonoom menurut Undang-undang Darurat ini, penguasa-penguasa Pemerintah Pusat yang ada di daerah-daerah masing-masing tidak berhak lagi untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan itu.
11. Akan tetapi dapat diduga, bahwa Daerah otonoom yang dimaksud pada saat dibentuknya tidak dapat diharapkan akan mempunyai alat-alat penguasa pemerintahan daerah yang lengkap dan sempurna, karena untuk membentuk dan menyelenggarakan alat-alat tersebut, yang sanggup menjalankan segala pekerjaan alat-alat tersebut, yang sanggup menjalankan segala pekerjaan tehnis maupun administratif membutuhkan tenaga-tenaga ahli, misalnya saja dalam lapangan kesehatan, pekerjaan umum, pertanian, kehewanan dan lain-lain sebagainya. Berhubung dengan itu harus dijaga supaya dalam pemeliharaan kepentingan-kepentingan yang bersangkutan jangan timbul suatu vacuum pemerintahan. Maka dari pada itu perlu diadakan peraturan peralihan, yang menentukan bahwa pada waktu berlakunya Undang-undang pembentukan ini jawatan-jawatan dari Pemerintah Pusat atau penguasa-penguasa lain di Kalimantan tidak sekonyong-konyong menghentikan pekerjaannya tetapi agar meneruskan memelihara kepentingan-kepentingan tersebut (pasal 56).
12. Dengan diadakannya ketentuan peralihan yang dimaksud sub 11, maka penguasapenguasa Pemerintah Pusat di Daerah yang sejak dahulu sebelum berlakunya Undangundang pembentukan ini telah berkewajiban menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang kemudian akan menjadi tugas Daerah otonoom, untuk sementara waktu terus menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang bersangkutan yang menurut dasar hukum sudah termasuk kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban Daerah otonoom itu dengan ketentuan bahwa usaha membentuk aparatur-aparatur daerah yang diperlukan harus
- 5 - segera dijalankan agar peralihan pelaksanaan tugas dan pekerjaan-pekerjaan tersebut segera - jika perlu secara berangsur-angsur - dapat diselesaikan.
Oleh karena keadaan yang demikian itu akan menyulitkan kedudukannya pegawaipegawai yang bersangkutan, maka Pemerintah memandang perlu selekas-lekasnya mengatur status pegawai-pegawai tersebut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 50.
Pelaksanaan penyerahan hal-hal yang termasuk kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban Propinsi lebih lanjut dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 49 s/d 51.
13. Bersangkutan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, maka sesudah berlakunya Undang-undang Darurat ini, dengan tidak usah menunggu lagi ditetapkannya Peraturan-Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penyerahan bagian-bagian urusan Pemerintah Pusat yang menjadi urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah otonoom, seperti halnya yang terjadi bagi Propinsi-propinsi di Sumatera dan Jawa atau daerah-daerah otonoom setingkat dengan Kabupaten di Jawa atau daerah-daerah otonoom setingkat dengan Kabupaten di Jawa, maka dapat diharapkan bahwa Daerahnya sendiri atau dengan bantuan fihak Kementerian-kementerian yang bersangkutan, dapat membangun, menyusun dan memperkembangkan Pemerintah Daerah otonoom dengan aparatur yang diperlukan secara teratur agar segera dapat menerima dan mengerjakan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban yang ditetapkan dalam Undang-undang pembentukan ini.
14. Oleh karena mengingat keadaan, kini masih amat sukar untuk dapat menentukan pendapatan-pendapatan apa dan berapa jumlah pendapatan tersebut dalam satu tahunnya, pun pula masih amat sukar pada waktu sekarang untuk memberi bayangan atau taksiran tentang jumlah banyaknya belanja masing-masing Daerah otonoom seluruhnya guna membangun dan menyelenggarakan pemerintahan daerah, maka tidak mungkin juga dalam waktu yang sesingkat-singkatnya bertepatan dengan berlakunya Undang-undang pembentukan ini untuk menetapkan Undang-Undang Anggaran pendapatan dan belanja yang pertama bagi Daerah otonoom itu.
Apabila yang demikian itu sudah mungkin, sebelum akhir tahun Anggaran yang pertama dari daerah yang bersangkutan itu, Anggaran tersebut masih akan terus menerus mengalami perubahan-perubahan yang besar, dan mungkin sekali berhubung dengan cepatnya jalannya pertumbuhan pemerintahan daerah, perubahan-perubahan yang tiap-tiap kali harus diadakan itu akan tidak sempat lagi untuk mengikuti jalannya pertumbuhan. Apabila keadaan sudah mengizinkan, pada waktunya anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan akan dimajukan untuk ditetapkan dengan undang-undang.
15. Apabila pada saat berlakunya Undang-undang pembentukan ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum ada dan belum dapat dibentuk menurut ketentuan yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (3) maka segala kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban Dewan tersebut dijalankan oleh Kepala Daerah Kabupaten, Kepala Daerah (Bupati/Walikota) dari Daerah otonoom yang bersangkutan.
Walaupun dipahami bahwa hal sedemikian itu tidak sesuai dengan dasar-dasar demokrasi yang menghendaki pemerintahan daerah atas dasar permusyawaratan rakyat, akan tetapi untuk menghindarkan vacuum dalam pemerintahan Daerah otonoom itu ketentuan termaktub dalam pasal 55 ayat (3) dipandang perlu diadakan, dengan keyakinan bahwa keadaan yang demikian itu tidak akan berjalan lebih lama daripada yang diperlukan dalam masa peralihan.
Apabila keadaan dan perkembangan politik menghendaki supaya di Daerah otonoom yang bersangkutan jangan dilanjutkan sesuatu "pemerintahan perseorangan" dalam masa peralihan seperti dimaksud, maka menunggu diadakannya pemilihan umum menurut Undang-undang pemilihan, dengan Peraturan Pemerintah dapat dibentuk dengan segera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah otonoom yang bersifat sementara (lihat ayat (2) pasal 55).
16. Mungkin sekali ada beberapa hal yang menurut ketentuan- ketentuan dalam Undangundang Darurat ini ditetapkan sebagai kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban Daerah otonoom itu, sebelum berlakunya Undang-undang ini telah diatur dalam beberapa
tiap-tiap
- 7 - peraturan daerah, seperti peraturan dari bekas Daerah-daerah Bagian, Residen, Gubernur atau alat-alat penguasa lainnya.
Untuk menghindarkan kekosongan dalam perundang-undangan daerah dalam hal itu, maka dipandang perlu mengadakan ketentuan peralihan, yang menyatakan terus berlakunya peraturan-peraturan tersebut sementara sebagai peraturan Daerah otonoom yang bersangkutan (lihat pasal 56).
Dalam hubungan ini untuk mencapai ketertiban hukum, dipandang ada baiknya apabila Pemerintah Daerah yang bersangkutan selekas-lekasnya meninjau dengan seksama, peraturan-peraturan mana dari peraturan-peraturan tersebut tadi dapat berlaku terus sebagai peraturan daerah bagi daerahnya masing-masing.
Untuk kepentingan umum ada baiknya pula apabila Daerah otonoom yang dimaksud mengumumkan peraturan-peraturan tersebut dalam Berita Propinsi Kalimantan dan Berita Kabupaten apabila ada Berita Kabupaten.
Apabila yang demikian itu dijalankan, maka hal itu akan memudahkan Daerah otonoom yang bersangkutan untuk selekas- lekasnya mengganti peraturan-peraturan tersebut dengan peraturan Daerah otonoom yang baru, karena peraturan-peraturan tersebut tidak berlaku lagi lima tahun sesudah tanggal berlakunya Undang-undang Darurat ini.
17. Seperti telah diketahui jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Besar, Kota Kecil di Jawa di dasarkan atas perhitungan penduduk daerah ditetapkan sebagai berikut:
- a.
- Kabupaten tiap-tiap
- minimum: maximum:
20.00020 35
penduduk
- 1 anggota
- b. Kota Besar
10.00015 25
penduduk
1 anggota
- 8 - c. Kota Kecil tiap-tiap 5.000 10 15 penduduk 1 anggota
Mengingat tipisnya penduduk di seluruh wilayah Kalimantan, maka dasar perhitungan bagi Daerah otonoom yang akan dibentuk ini perlu diperkecil, dengan maksud supaya aliran-aliran atau banyak mungkin mendapat kesempatan mempunyai wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berhubung dengan itu maka penetapan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Daerah Istimewa tingkat Kabupaten didasarkan atas perhitungan: seorang anggota bagi tiap-tiap 15.000 orang penduduk dengan pengertian, bahwa bagi sisa hasil bagi 7.500 atau lebih tetapi kurang dari 15.000, diberikan tambahan seorang anggota, sedangkan sisa hasil bagi yang kurang dari 7.500 tidak diperhatikan. Minimum jumlah anggota ditetapkan 20 dan maximum 35 orang.
Untuk penetapan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Besar dapat diambil sebagai syarat jumlah penduduk 10.000 orang (sama dengan Jawa), dengan ketentuan seperti tersebut di atas, dengan batas minimum 15 dan maximum 25 orang seperti di Jawa pula.
Penetapan minimum dan maximum jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksudkan agar perwakilan tidak terlampau sedikit, sehingga dapat menyukarkan usaha-usaha yang effektif dan sebaiknya untuk menjaga agar jumlahnya tidak begitu besar, sehingga jalannya pekerjaan menjadi seret.
18. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Undang-undang atau Peraturanperaturan Pemerintah Pengganti Undang undang tentang pembentukan daerah-daerah otonoom Propinsi di Jawa dan Sumatera dan Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa, maka dalam Undang-Undang Darurat ini ditentukan pula, bahwa anggotaanggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - yang dibentuk berdasar Undang-undang No. 22 tahun 1948 -yang untuk pertama kali dipilih menurut Undang-undang
- 9 - pemilihan, serentak meletakkan keanggotaannya pada tanggal 15 Juli 1955. (pasal 3 ayat 2).
Dengan demikian ini maka untuk suatu masa di seluruh Indonesia akan dapat diselenggarakan pemilihan anggota-anggota Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan serentak pula
19. Akhirnya untuk menghindarkan salah paham perlu ditegaskan di sini, bahwa pada saat berlakunya Undang-Undang Darurat ini, berdasar pasal 57 ayat (2) "Ketentuan Penutup", dianggap dicabut atau diberhentikan berlakunya segala ketentuan dalam peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan tata usaha yang bertentangan atau tidak sejalan dengan Undang-Undang Darurat tersebut.
Dalam hubungan ini maka antara lain peraturan-peraturan yang mengenai daerahdaerah "Neo-Swapraja", yaitu yang dimaksud dalam Keputusan Letnan Gubernur Jenderal dahulu tanggal 8 Januari 1947 No. 2 (Staatsblad 1947 No. 3) diubah dengan Staatsblad 1947 No. 112 jo. Staatblad 1948 No. 189 mengenai:
1. Pulau Laut,
2. Pegatan,
3. Cantung-Sampanahan,
4. yang dimaksud dalam Stbl. 1947 No. 37 jo. Stbl. 1948 No. 59 mengenai Pasir, dan yang dimaksud dalam Stbl. 1946 No.59 jo. Stbl 1948 No. 189, mengenai:
5. Meliau,
6. Tanah Pinoh dan
7. Kapuas Hulu
tidak berlaku lagi dan berhubung dengan itu maka semua "Neo-Swapraja" yang tersebut di atas dianggap tidak ada lagi, sedangkan "Neo-Swapraja" Banjar (yaitu Daerah Banjar) dan "NeoSwapraja" Dayak Besar (yaitu Daerah Dayak Besar) terlebih dahulu sudah dihapuskan pada waktu daerah-daerah bagian ini dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia (Yogyakarta) dengan Keputusan-Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat tanggal 4 April 1950 No. 137 dan No. 138.
PENJELASAN
Pasal 1

Pembagian wilayah Propinsi Kalimantan dalam Kabupaten, Daerah Istimewa tingkat Kabupaten dan Kota Besar adalah berdasarkan atas ketetapan dalam Keputusankeputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 29 Juni 1950 No. C.17/15/3 jo. tanggal 16/11 1951 No. Pem. 20/l/47 dan tanggal 8 September 1951 No. Pem. 20/6/10.
Lain dengan Undang-undang No. 44 tahun 1950 Negara Indonesia Timur yang berlaku di daerah-daerah bekas Negara Indonesia Timur, maka Undang-undang No. 22 tahun 1948 Republik Indonesia yang berlaku untuk Kalimantan, memberi kemungkinan untuk mendirikan daerah Istimewa.
Adapun pembentukan ketiga daerah Kutai, Berau dan Bulongan sebagai daerah istimewa, ialah karena ketiga daerah itu memenuhi syarat-syarat yang disebut di dalam pasal 1 jo. pasal 18 Undang-undang No. 22 tahun 1948 tersebut, yaitu bahwa Sultan Kutei dan Sultan Bulongan sebagai Kepala Swapraja menguasai seluruh daerahnya, yang sekarang dibentuk sebagai daerah Istimewa; dan terhadap Berau karena kedua Swapraja Gunung Tabur dan Sambaliung menyetujui pembentukan sebagai satu daerah istimewa.
Lagipula ketiga daerah itu teryata memenuhi syarat-syarat umum untuk dibentuk sebagai daerah otonoom setingkat kabupaten.
PENJELASAN
Pasal 2

Pemindahan tempat kedudukan pemerintahan daerah otonoom berhubungan dengan perkembangan keadaan di daerah, yang bukan bersifat sementara tetapi tetap (ayat 3 jo, ayat 2), ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan.
Pemindahan tempat kedudukan pemerintahan dalam keadaan luar biasa untuk sementara waktu ke lain tempat diserahkan kepada Gubernur Propinsi Kalimantan (sebagai "Landsorgaan").
PENJELASAN
Pasal 3

Jangka waktu bagi anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang untuk pertama kali dipilih menurut Undang-undang pemilihan, untuk serentak meletakkan keanggotaannya pada tanggal 15 Juli 1955, ialah perlu ditetapkan, supaya semua Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah-daerah otonoom yang dibentuk menurut Undang-undang No. 22/1948, serentak pada tanggal tersebut dibubarkan, juga untuk Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Jawa dan Sumatera.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Dengan ketetapan ini kemungkinan-kemungkinan yang membawa kesulitan terhadap menjalankan tugas kewajiban di Daerah otonoom tersebut dalam pasal 1 dapat dihindarkan, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah otonoom telah menyatakan dirinya bubar atau Dewan tersebut selalu tidak dapat mencapai quorum yang diperlukan untuk mengadakan rapat-rapat Dewan Perwakilan yang sah. Ketentuan dalam sub (b) mengenai suatu badan pemerintahan yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri ditetapkan, supaya jiwa Undang-undang No. 22/1948 mengenai pemerintahan kolegial (collegiaal bestuur) selalu diperhatikan.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas.
Pemerintah Daerah otonoom diharuskan membeli obat-obat dan sebagainya terutama dari persediaan Negara menurut peraturan dan harga Pemerintah, akan tetapi di dalam keadaan yang luar biasa diperkenankan juga membeli obat-obat dan sebagainya dari luar untuk dapat melakukan pengobatan dengan segera.
PENJELASAN
Pasal 10

Dengan adanya ketentuan dalam pasal ini, maka Pemerintah Daerah otonoom dapat mengadakan peraturan-peraturan daerah yang mengatur pembikinan dan penjualan makanan dan minuman untuk umum dengan syarat-syarat yang ditujukan untuk menjaga kesehatan umum sebaik-baiknya.
Pada dewasa ini pemerintahan Daerah otonoom belum mempunyai cukup ahli-ahli untuk menyelenggarakan pekerjaan tersebut di atas dengan sebaik-baiknya. Berhubung dengan itu, maka daerah-daerah tersebut dapat meminta bantuan dan mempergunakan tenaga-tenaga ahli yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan guna memberi nasehatnasehat, rencana-rencana dan sebagainya yang diperlukan oleh Daerah otonoom yang bersangkutan.
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Menteri Kesehatan mengadakan percobaan-percobaan tentang cara-cara mengorganiseer dan menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan hygiene di sesuatu daerah; daerah percobaan-percobaan dan percontohan sedemikian ini dipakai sebagai tauladan bagi Daerah otonoom yang berkepentingan.
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas
Apabila Daerah otonoom ditugaskan oleh Propinsi turut menyelenggarakan usaha pembanterasan dan pencegahan penyakit menular dan penyakit rakyat, maka biaya guna keperluan tersebut ditanggung oleh Propinsi Kalimantan.
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Dalam pasal ini terdapat urusan-urusan khususnya mengenai pemeliharaan jalanjalan dan sebagainya yang juga dijalankan oleh Propinsi. Untuk menghindarkan keraguraguan maka ditetapkan, bahwa Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan akan menetapkan obyek-obyek termaksud dalam ayat (11) sub a yang dikuasai oleh Daerah Otonoom dan diumumkan dalam Berita Propinsi.
Urusan-urusan dalam ayat (1) sub b, c dan d adalah semata- mata urusan dari Daerah Otonoom. Jika Daerah Otonoom tidak sanggup menjalankan urusan-urusan itu, maka Propinsi dapat mengurus pekerjaan itu dengan biaya Daerah Otonoom yang bersangkutan. Seperti termaksud dalam sub c pasal 11 Undang- undang pembentukan Daerah otonoom Propinsi Kalimantan, maka penyelenggaraan pekerjaan-pekerjaan termaksud terlebih dahulu harus dapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.
PENJELASAN
Pasal 18

dan 19
Maksudnya ketentuan ini ialah untuk menyatakan dengan tegas hak-hak Pemerintah Pusat (dalam pada ini Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga) untuk
- 14 - mengadakan pengawasan tehnis terhadap penyelenggaraan tugas Daerah otonoom guna kemakmuran umum.
Pengawasan ini tidak hanya mengenai pengawasan dalam arti biasa, akan tetapi juga mengandung suatu hak untuk membenarkan (mengesahkan) segala sesuatu dalam penyelenggaraan pekerjaan-pekerjaan dan menghentikan atau meminta untuk sementara waktu (staken) sesuatu urusan yang dikerjakan tidak sebagaimana mestinya.
PENJELASAN
Pasal 20

Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga memberikan sokongan yang dapat dibagi dalam dua jenis :
1. sokongan tetap untuk pemeliharaan dan perbaikan kecil,
2. sokongan untuk pekerjaan-pekerjaan perbaikan besar, pembaruan atau pekerjaan baru yang biayanya tak dapat dipikul oleh Daerah otonoom. Sokongan ini ditetapkan menurut pekerjaan-pekerjaan termaksud yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Urusan penyelenggaraan usaha penyuluh pertanian rakyat yang tidak diurus oleh Pemerintah Pusat diurus oleh Propinsi Kalimantan, hal mana ditetapkan dalam pasal 25 Undang-undang pembentukan daerah otonoom Propinsi Kalimantan. Urusan ini dapat ditugaskan kepada Daerah otonoom dan penyelenggaraannya diserahkan kepada Dewan Pemerintah Daerah.
PENJELASAN
Pasal 32

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Menteri Pertanian mengerjakan sementara seorang pegawai dari sesuatu Daerah otonoom yang terserang penyakit hewan menular dengan hebat dan yang tidak mempunyai cukup tenaga untuk berusaha membanteras penyakit tersebut dengan sebaik-baiknya. Biaya untuk tindakantindakan tersebut sementara ditanggung oleh Kementerian Pertanian, dengan tidak mengurangi haknya untuk meminta kembali biaya itu dari Daerah otonoom yang menggunakan bantuan itu.
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 34

Yang dimaksudkan dengan memajukan perikanan darat, termasuk juga hal mengatur penjualan serta mendirikan dan menyelenggarakan pelelangan ikan air tawar dan laut.
PENJELASAN
Pasal 35

Untuk mendapatkan ikhtisar tentang perikanan darat seluruh Indonesia, Pemerintah Pusat memerlukan laporan-laporan, keterangan-keterangan dan angka-angka tentang perikanan darat dari Daerah otonoom.
Untuk memudahkan pekerjaan diadakan cara yang sama dalam hal membikin laporan dan mengumpulkan keterangan-keterangan serta angka-angka mengenai perikanan darat, yang diatur menurut petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 39

Dengan persetujuan Propinsi Kalimantan urusan-urusan mengenai pendidikan, pengajaran dan kebudayaan yang telah diselenggarakan oleh Daerah otonoom tetap dijalankan oleh Daerah otonoom yang bersangkutan, hingga ada ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hal itu.
PENJELASAN
Pasal 40

s/d 44
Cukup jelas. Lihat penjelasan umum.
PENJELASAN
Pasal 45

Lihat penjelasan umum.
PENJELASAN
Pasal 46

Maksud daripada ketentuan ini adalah untuk memberi kesempatan bagi Daerah otonoom untuk menyelenggarakan segala sesuatu dengan inisiatip sendiri, serta untuk mengembangkan pemerintahannya dengan mengindahkan pimpinan dan petunjukpetunjuk dari Pemerintah daerah setingkat lebih atas.
Dalam hal ini sudah tentu harus diingat pula ketentuan dalam pasal 28, 29 dan pasal 42 Undang-undang No. 22 tahun 1948.
PENJELASAN
Pasal 47

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 48

MENTERI DALAM NEGERI, ttd.
(Mr. MOH. ROEM).
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 354 TAHUN 1951
Dengan ketentuan dalam pasal ini ditetapkan, bahwa Daerah otonoom menjalankan urusan kehutanan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan kepadanya atau berdasarkan peraturan-peraturan lainnya. Tentang urusan ini untuk Daerah-Daerah Istimewa terdapat peraturan-peraturannya dalam "ZelfbstuursRegelen", Stbl. No. 529/1938.
PENJELASAN
Pasal 49

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 50

Lihat penjelasan umum.
PENJELASAN
Pasal 51

s/d 54 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 55

s/d 56 Lihat penjelasan umum.
PENJELASAN
Pasal 57

s/d 58 Cukup jelas.