Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 2011
Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI
Berlaku: 28 Desember 2011
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi perlu membentuk
- a. Kabupaten Muaro Jambi khususnya masyarakat dan keluarga Rumah Sakit Umum Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah sakit Umum Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
Menetapkan :
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonsia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Dengan Persetujuan Bersana
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2008 Nomor 06) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan
N/A
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari :
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (7) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Unsur Perencana Penyelenggaan Pemerintahan Daerah.
- (8) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (9) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Ketentuan Bab II Pasal 6 Bagian Kedua Paragraf 3 dan Pasal 7 huruf a, b dan c diubah sehingga, Bab II Pasal 6 Bagian Kedua Paragraf 3 dan Pasal 7 huruf a, b dan c berbunyi sebagai berikut :
Bagian Kedua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Paragraf 3 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 6
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
N/A
Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; dan
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan.
3. Ketentuan paragraf 4 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
Paragraf 4
N/A
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. kepala badan.
- b. sekretariat terdiri dari:
1. subbagian perencanaan;
2. subbagian keuangan;
3. subbagian umum dan kepegawaian.
- c. bidang sosian budaya terdiri dari:
1. subbidang agama, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
2. subbidang pemerintahan, tenaga kerja, transmigrasi dan sosial.
- d. bidang fisik terdiri dari :
1. subbidang tata ruang wilayah;
2. subbidang bina marga dan pengairan.
- e. bidang pendataan dan evaluasi &amp; Monitoring terdiri dari :
1. subbidang data;
2. subbidang evaluasi dan monitoring.
- f. bidang ekonomi terdiri dari :
1. subbidang ekonomi, ESDM, pariwisata dan lingkungan hidup;
2. subbidang pertanian, kehutanan dan perkebunan.
- (2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 28 Desember 2011
BUPATI MUARO JAMBI,
BURHANUDDIN MAHIR
Diundangkan di Sengeti pada tanggal 28 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,
IMBANG JAYA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2011 NOMOR 12
BURHANUDDIN