PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 16 Tahun 2013
Tentang PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR
Berlaku: 20 Desember 2013
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang harus dapat dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, serta Makhluk hidup lainnya sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan;
- b. bahwa air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting untuk dilestarikan bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk lainnya;
- c. bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;
- d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan pada saat ini, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kep51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 122 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri;
22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-52/MENLH/X/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Hotel;
23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-52/MENLH/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
26. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG dan
WALIKOTA BITUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pengaturan pembuangan air limbah ke air atau sumber air dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengendalian terhadap setiap usaha dan atau kegiatan yang melakukan pembuangan air limbah dari usaha dan atau kegiatan ke air atau sumber air.
- (2) Pengaturan pembuangan air limbah ke air atau sumber air bertujuan agar air dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya sehingga dapat menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK
Pasal 3

- (1) Subjek dalam Peraturan Daerah ini adalah orang dan atau badan usaha yang membuang air limbah ke air atau sumber air.
- (2) Objek dalam Peraturan Daerah ini adalah air limbah yang berasal dari suatu usaha dan atau kegiatan yang dibuang ke air atau sumber air setelah memenuhi baku mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
BAB III - SUBJEK DAN OBJEK
Pasal 4

- (1) Air limbah yang mengandung radioaktif tidak termasuk ke dalam pengertian objek berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengendalian air limbah yang mengandung radioaktif diatur dan dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang.
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengelolaan air limbah meliputi kegiatan :
- a. pengolahan air limbah melalui IPAL atau unit yang dimaksudkan untuk menurunkan konsentrasi pencemar, dan atau
- b. pemakaian bahan kimia atau mikroorganisme /bakteri atau bahan lainnya yang berfungsi sebagai bahan penolong untuk menurunkan konsentrasi pencemar dan atau
- c. pembuangan air limbah dari IPAL melalui saluran khusus pembuangan air limbah.
- (2) Setiap orang dan badan usaha dilarang :
- a. melakukan pembuangan air limbah melebihi baku mutu yang ditetapkan;
- b. melakukan pembuangan air limbah melalui proses pengenceran;
- c. melakukan pembuangan air limbah secara sekaligus atau secara dadakan dalam satu saat;
- d. melakukan pembuangan air limbah melebihi volume maksimal yang telah diizinkan dalam izin pembuangan air limbah;
- e. melakukan pembuangan air limbah yang disatukan dengan saluran air hujan dan atau air lainnya yang tidak ada kaitannya dengan air limbah.
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
Pasal 6

Pengolahan air limbah melalui IPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan melalui :
- a. IPAL milik sendiri; atau
- b. jasa usaha pengolahan air limbah; atau
- c. IPAL milik usaha dan atau kegiatan lain berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai peraturan yang berlaku.
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
Pasal 7

Pengaturan pengelolaan air limbah melalui jasa usaha pengolahan air limbah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
Pasal 8

- (1) IPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib dilengkapi dengan alat ukur debit yang mampu menghitung atau menunjukkan akumulasi jumlah air limbah yang dibuang dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Alat ukur debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada saluran akhir IPAL.
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
Pasal 9

- (1) Apabila IPAL tidak berfungsi secara optimal sehingga tidak mampu melakukan pengolahan air limbah hingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan, maka penanggungjawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan upaya penanggulangan darurat.
- (2) Upaya penanggulanggan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut :
- a. pengolahan air limbah secara darurat, antara lain proses netralisasi, penampungan sementara dan atau pengangkutan ke tempat yang ditentukan oleh Instansi yang berwenang; dan atau
- b. penanggungjawab kegiatan wajib menghentikan kegiatan produksi yang menimbulkan air limbah.
- (3) Upaya penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlangsung hingga IPAL mampu melakukan pengolahan air limbah secara optimal.
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
Pasal 10

- (1) Penanggung jawab kegiatan usaha wajib menyediakan saluran khusus pembuangan air limbah sesuai kajian dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Saluran pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Memudahkan petugas pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan;
- b. Terpisah dengan saluran air hujan atau saluran lainnya yang tidak ada kaitannya dengan air limbah;
- c. Mampu menampung seluruh air limbah, sehingga tidak terjadi luapan air limbah yang keluar dari saluran;
- d. Mampu menahan rembesan air limbah ke dalam tanah atau sumbersumber air.
Bagian Kedua
Pemantauan
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
Pasal 11

- (1) Orang atau badan usaha yang melakukan pembuangan air limbah ke air atau sumber air wajib melakukan pemantauan kualitas air limbah yang dihasilkan karena usaha atau kegiatannya.
- (2) Kewajiban melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. melakukan pengujian kualitas air limbah sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan melalui laboratorium rujukan;
- b. melakukan pencatatan harian debit air limbah dalam format yang telah ditentukan; dan
- c. melakukan pemantauan beroperasinya sistem pengolahan air limbah.
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
Pasal 12

- (1) Tatacara pelaksanaan pengujian kualitas air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai berikut :
- a. titik pengambilan sampel air limbah sekurang-kurangnya dari outlet IPAL;
- b. pengambilan sampel air limbah dilaksanakan oleh petugas dari laboratorium rujukan; dan
- c. hasil pengujian sampel air limbah dilaporkan oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan kepada Instansi yang berwenang selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Tatacara pelaksanaan pencatatan harian debit air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan sebagai berikut :
- a. pencatatan harian debit air limbah dilaksanakan oleh petugas pencatat yang ditunjuk pihak penanggungjawab usaha dan atau kegiatan;
- b. pencatatan sebagimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam buku Catatan Harian Debit Air Limbah yang ditanda-tangani oleh petugas pencatat dan penaggungjawab usaha dan atau kegiatan; dan
- c. hasil pencatatan harian debit air limbah dilaporkan kepada Instansi yang Berwenang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Tatacara pelaksanaan pemantauan beroperasinya sistem pengolahan air dilaksanakan sebagai berikut :
- a. pemantauan terhadap semua unit IPAL, termasuk saluran inlet dan outlet IPAL oleh petugas pengelola lingkungan yang ditunjuk pihak penanggungjawab usaha dan atau kegiatan;
- b. melaksanakan pencatatan pemakaian bahan kimia yang digunakan dalam operasional IPAL, meliputi jenis dan kualitas bahan kimia;
- c. pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam buku catatan operasional IPAL yang ditandatangani oleh petugas pengelola lingkungan dan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan; dan
- d. melaksanakan evaluasi kinerja sistem IPAL berdasarkan hasil pengujian kualitas air limbah.
BAB IV - PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
Pasal 13

- (1) Untuk kepentingan penelitian, Instansi yang Berwenang dapat memerintahkan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan pengujian kualitas air limbah melalui satu atau beberapa laboratorium rujukan dengan biaya dibebankan kepada penanggungjawab usaha dan atau kegiatan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. penelitian beban pencemaran air atau sumber-sumber air;
- b. penelitian kualitas air limbah dari suatu usaha dan atau kegiatan dalam rangka penanganan sengketa lingkungan hidup;
- c. penelitian kualitas air limbah dari suatu usaha dan atau kegiatan dalam rangka pengujian kualitas oleh Instansi yang Berwenang; dan
- d. kepentingan penelitian lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - PERIZINAN
Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melakukan pembuangan air limbah ke air atau sumber air wajib memiliki izin Pembuangan Air Limbah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
- a. orang dan badan usaha yang membuang air limbah dari hasil usaha dan atau kegiatannya;
- b. badan usaha yang membuang air limbah karena kegiatan usahanya bergerak dalam jasa pelayanan pengolahan air limbah; dan
- c. orang dan badan usaha yang melakukan pembuangan air limbah melalui jasa usaha pengelola air limbah sebagaimana dimaksud pada huruf b, atau IPAL milik usaha dan atau kegiatan lain.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk setiap lokasi pembuangan air limbah.
- (4) Izin tidak dapat dipindah tangankan.
BAB V - PERIZINAN
Pasal 15

- (1) Air limbah yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini mencakup :
- a. limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Cair yang telah melalui pengolahan terlebih dahulu sehingga bukan lagi limbah B3;
- b. air limbah domestik bagi usaha dan atau kegiatan pemukiman ( real estate ), rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama;
- c. air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pertambangan biji emas atau tembaga;
- d. air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan minyak dan gas serta panas bumi;
- e. air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pengolahan buah-buahan dan/atau sayuran;
- f. air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri pertrokimia hulu;
- g. air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri rayon;
- h. air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri Purified Terephthalic Acid dan poly Ethylene Terephthalate ;
- i. air limbah (limbah cair) bagi kegiatan industri;
- j. air limbah (limbah cair) bagi kegiatan hotel;
- k. air limbah (limbah cair) bagi kegiatan rumah sakit;
- l. air limbah (limbah cair) bagi kegiatan industri pertanian;
- m. air limbah (limbah cair) bagi kawasan industri;
- n. semua air limbah lainnya yang berskala kota yang dibuang ke air atau sumber air;
- (2) Air limbah rumah tangga dikecualikan dari air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan akan diatur dengan peraturan daerah tersendiri.
BAB V - PERIZINAN
Pasal 16

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari beberapa golongan yang ditetapkan berdasarkan debit air limbah yang diizinkan untuk dibuang dalam setiap harinya.
- (2) Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf a dan c termasuk golongan I dengan kualifikasi sebagai berikut :
- a. golongan I.a untuk pembuangan air limbah di atas 150 m 3 per hari;
- b. golongan I.b untuk pembuangan air limbah di atas 75 m 3 s.d 150 m 3 per hari;
- c. golongan I.c untuk pembuangan air limbah diatas 20 m 3 s.d 75 m 3 per hari;
- d. golongan I.d untuk pembuangan air limbah diatas 5 m 3 s.d 20 m 3 per hari
- e. golongan I.e untuk pembuangan air limbah sampai dengan 5 m 3 per hari
- (3) Pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf b dan c termasuk golongan II dengan kualifikasi sebagi berikut : a. golongan II.a untuk pembuangan air limbah di atas 1500 m 3 per hari;
- b. golongan II.b untuk pembuangan air limbah sampai dengan 1500 m 3
BAB V - PERIZINAN
Pasal 17

- (1) Izin Pembuangan Air Limbah diterbitkan Instansi Perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Instansi yang berwenang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keputusan tentang :
- a. subjek dan objek pemegang izin;
- b. air dan atau sumber air yang dipergunakan sebagai tempat pembuangan air limbah;
- c. debit maksimal air limbah yang boleh dibuang dalam setiap hari;
- d. waktu pembuangan air limbah; dan
- e. baku mutu air limbah.
- (3) Keputusan pemberian izin harus mencantumkan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
Bagian Kedua Tata Cara
BAB V - PERIZINAN
Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh izin pembuangan air limbah, penanggungjawab usaha dan atau kegiatan atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dan Kepala Instansi Perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. data dan informasi dengan mempergunakan formulir yang diterbitkan oleh Instansi Perizinan;
- b. dokumen pengelolaan lingkungan hidup atau yang disamakan dengan itu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. kajian teknis dampak pembuangan air limbah bagi usaha dan atau kegiatan yang belum mencantumkannya dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup; dan
- d. persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
BAB V - PERIZINAN
Pasal 19

Jenis persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. fotocopy Akte Pendirian perusahaan bagi badan usaha;
- b. fotocopy Izin Gangguan, SITU, dan SIUP;
- c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab usaha dan atau kegiatan;
- d. fotocopy hasil pengujian kualitas air limbah;
- e. nota perhitungan desain teknis IPAL;
- f. gambar alur air limbah dari proses produksi sampai titik pembuangan ke air atau sumber air; dan
- g. formulir Surat Pernyataan yang disediakan.
BAB V - PERIZINAN
Pasal 20

- (1) Sebelum dilaksanakan penerbitan keputusan pemberian atau penolakan izin, dilaksanakan evaluasi persyaratan administrasi oleh instansi perizinan dan evaluasi teknis oleh tim teknis.
- (2) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. melaksanakan evaluasi terhadap sumber-sumber air limbah;
- b. melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan air limbah;
- c. melaksanakan evaluasi terhadap kualitas dan kuantitas air limbah yang dibuang;
- d. melaksanakan evaluasi terhadap kelengkapan sarana pengelolaan air limbah;
- e. melaksanakan evaluasi terhadap prosedur operasi standar pengelolaan air limbah .
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan Pihak pemohon izin.
- (4) Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tatacara pelaksanaan tugasnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
BAB V - PERIZINAN
Pasal 21

- (1) Jangka waktu pemenuhan persyaratan teknis oleh pemohon izin selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak dilaksanakannya evaluasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Jangka waktu proses penerbitan keputusan pemberian izin selambatlambatnya 14 (empat belas) hari sejak dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar.
BAB V - PERIZINAN
Pasal 22

- (1) Apabila berdasarkan hasil penelitian tim teknis, pemohon izin belum mampu memenuhi persyaratan teknis, maka Kepala Instansi yang Berwenang selaku tim teknis menyampaikan kepada pemohon izin.
- (2) Pemberian kesempatan pemenuhan persyaratan teknis, disampaikan secara tertulis oleh Instansi yang Berwenang berisikan rekomendasi untuk melakukan perbuatan tertentu.
- (3) Jangka waktu pemberian kesempatan pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh melebihi batasan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
Bagian Ketiga
Keputusan Izin
BAB V - PERIZINAN
Pasal 23

- (1) Pemberian izin diterbitkan apabila pemohon izin telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Penolakan izin dikeluarkan apabila pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan atau secara teknis.
- (3) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan administrasi dan atau teknis.
BAB V - PERIZINAN
Pasal 24

- (1) Keputusan penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan secara serta alasan yang mendasari keluarnya keputusan penolakan.
- (2) Keputusan penolakan izin disertai larangan untuk membuang air limbah ke air dan atau sumber air.
- (3) Pemohon izin yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan yang baru.
Bagian Keempat Masa Berlakunya Izin
BAB V - PERIZINAN
Pasal 25

- (1) Izin Pembuangan Air Limbah berlaku selama 5 (lima) tahun sepanjang tidak terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan izin baru dengan tatacara dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Permohonan izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Walikota melalui Kepala Instansi Perizinan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja sebelum masa izin berakhir.
BAB V - PERIZINAN
Pasal 26

Pemegang izin wajib melaporkan dan mengembalikan izin kepada Walikota apabila usaha dan atau kegiatan dialihkan proses produksinya sehingga tidak menghasilkan air limbah atau dihentikan kegiatan usahanya, selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pengalihan proses produksinya.
BAB V - PERIZINAN
Pasal 27

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku lagi apabila memenuhi salah satu unsur, yaitu :
- a. terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2); atau b. berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secra berturut-turut; atau
- c. adanya pencabutan izin.
- (2) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang izin dapat mengajukan permohonan izin kembali dengan mengikuti prosedur dan tatacara perolehan izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan apabila :
- a. pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin;
- b. kegiatan pemegang izin mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
- c. air limbah yang dibuang tidak memnuhi standar baku mutu yang diizinkan atau daya dukung lingkungan sudah tidak memadai.
BAB V - PERIZINAN
Pasal 28

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dilaksanakan oleh Walikota melalui Kepala Instansi Perizinan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. pemberian peringatan tertulis oleh Instansi yang berwenang lebih dahulu sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari;
- b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh pemegang izin, dilanjutkan dengan menerbitkan surat pembekuan sementara izin untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
- c. jika pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka dilaksanakan pencabutan izin.
BAB V - PERIZINAN
Pasal 29

Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui peringatan terlebih dahulu apabila terbukti memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu :
- a. usaha dan atau kegiatan pemegang izin dapat membahayakan kepentingan umum; atau
- b. memperoleh izin dengan cara yang tidak sah; atau
- c. adanya peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin.
Bagian Kelima
Perubahan Izin
BAB V - PERIZINAN
Pasal 30

- (1) Penanggungjawab usaha dan atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin apabila terdapat perubahan terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Walikota disertai alasan yang mendasari perubahan.
- (3) Penerbitan Keputuan Walikota tentang perubahan izin disertai adanya pencabutan izin yang lama.
BAB V - PERIZINAN
Pasal 31

Tata cara dan syarat-syarat permohonan perubahan izin dilaksanakan dengan mengikuti tata cara dan syarat-syarat permohonan izin.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 32

- (1) Walikota bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang berkenan dengan teknis pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air secara teknis operasional dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Kepala Instansi Yang Berwenang.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan pengelolaan administrasi perizinan dan retribusi perizinan dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Kepala Instansi Perizinan.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2), Kepala Instansi yang berwenang berkewajiban untuk :
- a. melaksanakan pengujian kualitas air limbah yang dibuang oleh suatu kegiatan usaha;
- b. melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pengolahan air limbah;
- c. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk bahan penegakan hukum lingkungan;
- d. melaksanakan penutupan secara paksa saluran pembuangan air limbah yang membahayakan kepentingan umum dan atau mencemari lingkungan;
- e. meminta data dan keterangan pengelolaan air limbah yang dilaksakan oleh suatu kegiatan usaha;
- f. menyebarluaskan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- g. memberikan pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan air limbah;
- h. melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan kualitas air dan sumbersumber air;
- i. melaksanakan upaya pencegahan terjadinya pencemaran air; dan
- j. memberikan pembinaan dalam penyediaan sarana pengolahan air limbah bagi insdustri kecil.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Kepala Instansi Perizinan, berkewajiban untuk :
- a. menyebarluaskan tata cara permohonan perizinan;
- b. melaksanakan proses administrasi perizinan; dan
- c. memberikan peringatan terhadap pelanggaran ketentuan izin setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 34

Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
BAB VII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 35

- (1) Walikota memberikan sanksi administrasi kepada setiap penanggungjawab kegiatan dan atau usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian kegiatan;
- c. denda;
- d. pencabutan izin;
- e. pembatalan izin; dan
- f. pembekuan izin;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
BAB VIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 37

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Tindak pidana yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Izin-Izin yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Atau Sumber Air (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Atau Sumber Air (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 1) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.
Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 20 Desember 2013
WALIKOTA BITUNG, ttd
HANNY SONDAKH
Diundangkan di Bitung Pada tanggal 20 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA,
Drs. EDISON HUMIANG,M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19610804 198603 1 016
LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 37