UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 24 Tahun 1958
Tentang PERUBAHAN BATAS-BATAS KOTAPRAJA MADIUN DAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II MADIUN
Berlaku: 8 Juli 1958
N/A
Preamble

Menimbang
:
- a. bahwa berhubung dengan perkembangan Kotapraja Madiun, perlu batasÄbatas Kotapraja tersebut diubah dan diperluas;
- b. bahwa untuk keperluan termaksud dalam sub a perlu desaÄdesa yang letaknya berbatasan dengan Kotapraja Madiun yaitu desaÄ desa:
1. Mangunharjo,
2. Winongo,
3. Rejomulyo
4. Bojorejo,
5. Banjarrejo,
6. Demangan,
7. Josenan dan
8. Kuncen, yang sekarang termasuk dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat II Madiun, dimasukkan kedalam wilayah Kotapraja Madiun;
- c. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kotapraja Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Daerah Swatantra Tingkat II Madiun dalam suatu putusan bersama telah menyetujui perubahan batas seperti dimaksud sub b;
- d. bahwa penduduk desaÄdesa yang bersangkutan telah menyatakan pula persetujuannya;
Mengingat: ________________
Mengingat
:
- a. Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 12 tahun 1950.
Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 16 tahun 1950, pasal 3 Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang pokokpokok pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 6), sebagaimana sejak itu telah diubah;
- b. pasal-pasal 89, 131 dan 142 UndangÄundang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN BATAS-BATAS KOTAPRAJA MADIUN DAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II MADIUN
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 1

.
- (1) Kotapraja Madiun sebagai dimaksud dalam UndangÄundang Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 16 tahun 1950 diperluas dengan memasukkan kedalam wilayahnya desa-desa:
1. Mangunharjo,
2. Winongo,
3. Rejomulyo,
4. Mojorejo,
5. Banjarrejo,
6. Demangan,
7. Josenan, dan
8. Kuncen,
yang sebelum berlakunya undang-undang ini termasuk dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat II Madiun.
- (2) Wilayah Daerah Swatantra Tingkat II Madiun sebagai dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 12 tahun 1950 dikurangi dengan desa-desa tersebut dalam ayat 1 pasal ini.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 2

.
Semua peraturan daerah c.q. keputusan-keputusan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat II Madiun yang dahulu berlaku dalam wilayah desadesa dimaksud dalam pasal 1 ayat 1, sesudah berlakunya undang-undang ini terus berlaku sebagai peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Kotapraja Madiun dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Pemerintah Daerah Kotapraja Madiun.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 3

.
Kesulitan-kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan pemasukan desaÄdesa sebagai dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 kedalam Wilayah Kotapraja Madiun diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
Diundangkan pada tanggal 8 Juli 1958.
MENTERI KEHAKIMAN, ttd.
G.A. MAENGKOM.
MENTERI DALAM NEGERI, ttd.
SANOESI HARDJADINATA.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 4

.
Mulai saat berlakunya undang-undang ini segala urusan pemerintah yang tidak termasuk dalam urusan rumah-tangga Kotapraja Madiun dan yang menurut ketentuan dalam peraturan perundangan lain yang kini masih berlaku dijalankan oleh atau atas nama pejabat yang berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri berwenang di Daerah Tingkat II Madiun, diserahkan dan dijalankan oleh atau atas nama pejabat yang berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri berwenang di Kotapraja Madiun.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 5

.
UndangÄundang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 1958. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
SUKARNO.
MENGENAI
USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN BATAS-BATAS KOTAPRAJA MADIUN DAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II MADIUN.