PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 04 Tahun 2009
Tentang IZIN USAHA JASA KONTRUKSI (IUJK)
Berlaku: 21 Mart 2009
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa guna pengaturan, pemberdayaan, dan Pengawasan
- pelaksanaan Jasa Kontruksi dalam Kabupaten Sarolangun, perlu adanya pengaturan mengenai pemberian izin usaha jasa kontruksi :
- b. bahwa pemberian izin usaha jasa kontruksi sebagaimana di maksud huruf a di atas telah menjadi kewenangan penuh Pemerintah Kabupaten Sarolangun,
,
- Cc. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas perlu mencabut Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 17 Tahun 2002 tentang SIUJK dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun.
- ta Mengingat
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890):
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34. Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048):
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833):
- . Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969),
- . Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), |
- . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): :
- . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
- . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),
- . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): ,
- 10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448), .
- 11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952):
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956):
- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957):
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022):
- 16.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139): :
- 17.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532),
- 18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ).
Memperhatikan: Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor
369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Jasa Kontruksi Nasional.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN ' dan BUPATI SAROLANGUN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONTRUKSI (IUJK) KABUPATEN SAROLANGUN
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :
- Daerah adalah Kabupaten Sarolangun:
- Pejabat yang ditunjuk adalah Unit Kerja/Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Pemberian Ijin Usaha Jasa Kontruksi yaitu SKPD PPTSP Kabupaten Sarolangun, ad
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Bupati adalah Bupati Sarolangun: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Sarolangun, Kan
6. Badan Usaha Jasa Kontruksi Nasional selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Badan Usaha yang bergerak dibidang kontruksi, baik pelayanan jasa perencana, layanan jasa pengawasan maupun layanan jasa pelaksanaan pekerjaan kontruksi, baik perorangan maupun yang berbentuk Badan Hukum,
8. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencana dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitekturral, sipil, mekanikal,elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya, '
7. Jasa Kontruksi adalah layanan jasa konsultasi perencana pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan konstruksi, dan layanan jasa koasuitasi, pengawas pekerjaan konstruksi,
9. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat,
- 10.Registrasi adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan Masyarakat,
- 11.Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau Badan Usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa kontruksi,
12. Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi adalah surat ijin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun bagi perusahaan jasa kontruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang usaha jasa kontruksi, yang selanjutnyadisingkat SIUJK:
13. Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan Badan Usaha,
- 14.Lembaga adalah lembaga sebagaimana dimaksud oleh undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa kontruksi,
- 15.Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian Izin Jasa Kontruksi dari Pemerintah Daerah kepada orang dan/badan hukum:
16. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah,
- 17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang tertuang.
N/A
Pasal 2

Tujuan pemberian/penerbitan (IUJK) adalah :
aa cu
- Menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi,
- Menunjang terwujudnya iklim berusaha yang lebih sehat,
- Adanya kepastian keandalan perusahaan,
- Meningkatnya perlindungan terhadap pemakai jasa dan keselamatan umum,
- Menunjang peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pembangunan prasarana dan sarana fisik.
BAB III - USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 3

Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang usaha jasa konstruksi.
BAB III - USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 4

Jenis dan lingkup usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan Usaha Jasa Konsultasi Konstruksi (Konsultan Perencanaan dan Pengawasan) dan/atau Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor/Penyedia Jasa Konstruksi).
BAB III - USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 5

Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, meliputi usaha orang perorangan atau badan usaha serta tunduk kepada hukum Indonesia. .
N
BAB III - USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 6

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
DI.
- Bidang pekerjaan arsitektural,
- Bidang pekerjaan sipil:
- Bidang pekerjaan mekanikal:
- Bidang pekerjaan elektrikal:
- Bidang pekerjaan tata lingkungan.
BAB III - USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 7

Dalam menjalankan usahanya penanggung jawab perusahaan wajib :
- a Mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan maupun yang tercantum dalam Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi,
- b Menjamin mutu hasil kerja sesuai dengan persyaratan teknis,
- d Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tenaga kerja, kegiatan usaha, keamanan, keselamatan serta kelestarian lingkungan.
- c Menjalankan usahanya sesuai dengan norma dan tata cara pengusahaan di bidang usaha jasa konstruksi:
BAB IV - IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi di wilayah Daerah, wajib mendapat Ijin Jasa Usaha Konstruksi yang diterbitkan berupa SIUJK dan dipungut retribusi,
- (2) IUJK mempunyai masa berlakunya selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkan dan wajib melakukan registrasi setiap tahunnya,
- (3) IUJK dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
4. a Perusahaan yang bersangkutan dikenakan sanksi pencabutan IUJK,
5. b Perusahaan yang bersangkutan menghentikan kegiatan usaha.
BAB V - OBYEK DAN SUBYEK IUJK
Pasal 9

- (1) Obyek IUJK adalah setiap kegiatan usaha layanan jasa konstruksi,
- (2) Subyek IUJK adalah setiap perorangan atau badan usaha yang menjalankan usaha layanan jasa konstruksi di wilayah Daerah.
BAB VI - TATA CARA PERMOHONAN IUJK
Pasal 10

- (1) Pengajuan permohonan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini disampaikan kepada Bupati Sarolangun melalui SKPD PPTSP Kabupaten Sarolangun:
- (2) Tata cara permohonan IUJK adalah sebagai berikut :
- a. Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir/blanko yang telah disediakan,
- b. Formulir/blanko yang sudah diisi dan disertai persyaratannya diserahkan kepada Bupati Sarolangun melalui SKPD PPTSP Kabupaten Sarolangun.
BAB VII - PERSYARATAN
Pasal 11

Setiap perorangan atau badan usaha yang mengajukan permohonan IUJK harus melampirkan :
- a. Foto copy akta pendirian badan usaha dan akta perubahannya (khusus untuk pemohon yang berbadan usaha),
- b. Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Asosiasi/Lembaga:
3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
- e. Tenaga Teknik Perusahaan yang sesuai bidang pekerjaannya dengan melampirkan foto copy ijazah, sertifikat tenaga teknik dan Kartu Tanda Penduduk: :
5. Foto copy Surat Ijin Gangguan atau Surat Ijin Tempat Usaha/Domisili Perusahaan: an
- f. Pas foto terakhir Direktur/Pimpinan badan usaha sebanyak 2 (dua) lembar dengan ukuran 4 x 6 cm, berwarna.
BAB VII - PERSYARATAN
Pasal 12

- (1)Setiap perorangan atau badan usaha wajib melakukan registrasi setiap tahunnya dengan melampirkan foto copy IUJK dan menunjukkan IUJK asli,
- (2) Registrasi yang dilakukan tidak dipungut biaya.
BAB VIII - ORGANISASI PENGELOLA DAN PENYELENGGARA PENERBITAN IUJK
Pasal 13

Pengelola dan penyelenggara penerbitan IUJK dilaksanakan oleh Bupati Sarolangun melalui SKPD PPTSP Kabupaten Sarolangun
BAB IX - PEMBINAAN
Pasal 14

- (1) Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk:
2. a Menjamin mutu hasil, produksi kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat terwujud standar bangunan secara nasional, ,
3. b Meningkatkan efektivitas dan efesiensi termasuk produktivitas usaha di bidang jasa kontruksi, sehingga dapat diwujudkan kegiatan usaha yang benar-benar profesional:
4. C Menjamin terciptanya penggelolaan sumber-sumber alam serta lingkungan hidup secara serasi, seimbang dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi dilakukan oleh Bupati Sarolangun melalui Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Sarolangun, Dinas PU dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sarolangun,
- (3) Pembinaan dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari Pimpinan Perusahaan atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan:
- (4) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
BAB X - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 15

Besarnya retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
1. Kualifikasi besar ( Gred 4) yaitu pelaksanaan pekerjaan diatas 1 Milyar retribusinya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah),
- a. Untuk Jasa Konsultasi (Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi)
2. Kualifikasi menengah ( Gred 3 ) yaitu pelaksanaan pekerjaan diatas Rp. 200.000.000,s/d 1 Milyar retribusinya Rp. 1.000.000,(Satu Juta Rupiah):
4. 4, Apabila terjadi Perubahan direktur, lokasi, dll selain perubahan Gred dikenakan biayal sebesar 50 Yo (lima puluh per seratus) dari biaya pemrosesan IUJK baru. '
3. Kualifikasi kecil(Gred 2 dan Gred 1 ) yaitu pelaksanaan pekerjaan dari Rp. 10.000.000,s/d Rp. 200.000.000,retribusinya sebesar Rp. 300.000,(Tiga Ratus Rupiah):
Untuk Jasa Pelaksana Konstruksi
1. Untuk Penyedia Jasa Pemborongan
2. Untuk Penyedia Jasa Pemborongan Gred 6 ( Diatas Rp 1 Milyar s/d 25 Milyar, retribusinya sebasar Rp. 1.750.000,(Satu Juta Tujuh ratus Lima Puluh Ribu Rupiah):
3. Gred 7 ( Diatas Rp 1 Milyar s/d takterbatas , retribusinya sebasar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah), |
3. Untuk Penyedia Jasa Pemborongan Gred 5 ( Diatas Rp 1 Milyar s/d 10 Milyar, retribusinya sebasar Rp. 1.500.000,(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
5. Untuk Penyedia Jasa Pemborongan Gred 3 ( Rp 0 s/d 600 Juta, retribusinya sebasar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
4. Untuk Penyedia Jasa Pemborongan Gred 4 (Rp 0 s/d 1 Milyar, retribusinya sebasar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), ,
6. Untuk Penyedia Jasa Pemborongan Gred 2 ( Rp O s/d 300 Juta, retribusinya sebasar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
8. Apabila terjadi Perubahan direktur, lokasi, dll selain perubahan Gred dikenakan biayai sebesar 50 Yo (lima puluh per seratus) dari biaya pemrosesan IUJK baru. 4
7. Untuk Penyedia Jasa Pemborongan Gred 1 ( Rp O s/d 100 Juta, retribusinya sebasar Rp. 150.000,(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
BAB XI - TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di SKPD PPTSP sesuai waktu yang di tentukan yang selanjutnya retribusi daerah tersebut disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam,
- (2) Apabila suatu perusahaan memiliki lebih dari 1 (satu) Gred maka retribusi dikenakan pada Gred yang tertinggi,
- (3) Pembayaran retribusi harus dilakukan dimuka secara tunai/lunas,
- (4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan,
- (5) Untuk perubahan Gred dikenakan biaya sesuai dengan Gred baru.
BAB XII - KETENTUAN SANKSI Bagian Pertama Sanksi Administrasi
Pasal 17

Sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a. Peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (Tiga) kali,
- b. Pembekuan IUJK selama 1 (satu) tahun,
3. Cc. Pembekuan IUJK dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun tidak ada perubahan akan dilaksanakan pencabutan IUJK.
BAB XII - KETENTUAN SANKSI Bagian Pertama Sanksi Administrasi
Pasal 18

- (1) Bagi mereka yang tidak mempunyai IUJK, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan tender, lelang dan lain-lain jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun atau Instansi/Dinas/Lembaga/Unit Kerja baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun atau bukan, |
- (3) Penerbitan IUJK diselenggarakan dan berlaku bagi perusahaan yang lama maupun yang baru serta memenuhi persyaratan/ketentuan yang telah ditetapkan:
- (2) Setiap perusahaan baik perorangan atau badan usaha hanya mempunyai satu alamat perusahaan, kecuali perusahaan tersebut berlokasi/beralamat dalam bentuk bangunan bersama (satu atap),
- (4) Sepanjang memenuhi dan tidak melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku, IUJK yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun dapat berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
'
BAB XII - KETENTUAN SANKSI Bagian Pertama Sanksi Administrasi
Pasal 19

Penggunaan tenaga asing di bidang usaha jasa konstruksi dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII - KETENTUAN SANKSI Bagian Pertama Sanksi Administrasi
Pasal 20

Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dibidang Usaha Jasa Konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum termuat dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
4
- (2) Dengan terbitnya Peraturan Daerah ini maka semua keputusan dan Peraturan Kabupaten Sarolangun yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun
Ditetapkan di Sarolangun Pada tanggal 21 Mart 2009
Diundangkan di Sarolangun Pada tanggal 4 Maret 2009
SEKRETARIS DAERAH
M. ARI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2009 NOMOR 04
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
'
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 04
4