Unknown Unknown Nomor 63 Tahun 2008
Tentang RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
Berlaku: 63 TAHUN 2008
N/A
Preamble

Menimbang .
bahwa dalam rangka penertiban pelaksanaan perparkiran dan memberikan pelayanan parkir secara baik dan aman kepada masyarakat perlu diwujudkan tempat khusus parkir,
- . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir,
Mengingat
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480): 1.
- . Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048):
- . Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969): 3
- . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):
- . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
- 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) :
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalau Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529):
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741),
11. Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 03):
Dengan persetujuan bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
dan
BUPATI SAROLANGUN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI KHUSUS PARKIR
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten
2. Bupati adalah Bupati Sarolangun
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di singakat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Sarolangun.
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah Suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komaditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
10. 10.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara
11. Tempat Khusus Parkir adalah Tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah, yang meliputi peralatan/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
12. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah dengan masyarakat prinsip-prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. 13.Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir Khusus yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah, tidak termasuk yag disediakan dan dikelola oleh perusahaan daerah dengan swasta.
14. 14.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan tempat khusus parkir.
15. 15.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus parkir.
16. 16.Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan membayar retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. 17.Surat Keterangan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
18. 18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang lebih bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran karena
jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
- 19.Surat Tagihan Retribusi Daerah atau dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau saksi administrasi berupa bunga atau denda.
- 20.Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRD dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
- 21.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhankepatuhan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah..
- 22.Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu mebuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23. Pelataran/Lingkungan parkir adalah
24. Taman Parkir adalah
25. Gedung parkir adalah
BAB II - NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah.
BAB II - NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan/penyediaan tempat khusus parkir yang meliputi :
- a. Pelataran/Lingkungan Parkir,
- b. Taman Parkir:
- c. Gedung Parkir.
BAB II - NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.
BAB Ill - PENGELOLAAN PARKIR
Pasal 5

- (1) Peraturan dan pengelolaan parkir dilakukan oleh pemerintah:
- (2) Untuk lokasi atau kawasan tertentu pengelolaan parkir dapat dilaksanakan oleh pihak lain:
- (3) Pengelolaan parkir oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilakukan berdasarkan kerjasama dengan Pemerintah:
- (4) Terhadap pungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh pihak lain dimaksud, pemerintah berhak mendapatkan 50 Y6 (lima puluh persen) dari hasil retribusi yang diterimanya:
- (5) Bentuk dan tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - GOLONGAN PARKIR
Pasal 6

Retribusi tempat khusus parkir digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.
BAB VI - PRINSIP DAN PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 8

Prinsip dalam penetapan retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya-biaya administrasi, biaya pengadaan merek dan rambu-rambu, biaya, perawatan serta biaya pengawasan dan pengendalian terhadap pengguna jasa pelayanan parkir.
BAB VII - PARKIR BERLANGGANAN
Pasal 9

- (1) Seseorang atau badan dapat menjadi pelanggan parkir/parkir berlangganan.
- (2) Bentuk ini tata cara pengaturan parkir berlangganan ditetapkan oleh Bupati.
BAB VIII - PARKIR BERLANGGANAN
Pasal 10

- (1) Atas jasa pelayanan tempat khusus parkir dikenakan retribusi:
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap kendaraan sekali parkir ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk kawasan parkir
'
1. Sepeda/gerobak dan sejenisnya
Rp. 200,-
2. Kendaraan Bermotor Roda Dua
Rp 500,-
3. Kendaraan Bermotor Roda Empat Rp. 1.000,-
- 4.
- Kendaraan Bermotor Roda Enam - Rp. 1.200,-
- b. Untuk kawasan pada lokasi Rumah Sakit, Bank, Plaza/Swalayan, Hotel ditetapkan sebagai berikut :
1. Kendaraan Bermotor Roda Dua
Rp.
500,-
2. Kendaraan Bermotor Roda Empat Rp. 1.000,-
3. Kendaraan Bermotor Roda Enam
Rp. 1.200.-
BAB VIII - PARKIR BERLANGGANAN
Pasal 11

- (1) Atas jasa pelayanan parkir berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi parkir berlangganan:
- (2) Besarnya retribusi berlangganan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini untuk setiap kendaraan setiap bulannya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kendaraan Bermotor Roda Dua
Rp. 10.000,-
- b. Kendaraan Bermotor Roda Empat
- c. Kendaraan Bermotor Roda Enam
Rp. 20.000,-
Rp. 25.000,-
BAB IX - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 12

- (1) Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan parkir diberikan,
- (2) Bagi kendaraan yang hilang di lokasi parkir tidak menjadi tanggung jawab pengelola dan petugas parkir.
BAB X - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 13

Masa retribusi parkir berlangganan adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan atau ditetapkan oleh Bupati.
BAB X - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 14

Retribusi terutang terjadi adalah pada saat diterbiikannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan
BAB XI - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15

- (1). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan:
- (2). Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetor secara bruto ke kas.
- (3). Tata cara pemungutan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
BAB XII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

Dalam hal ini retribusi tidak membayar tepat pada waktuny kurang membayar, dikenakan sanksi dministrasi berupa bunga sebesar 2» (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XIII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17

- (9). Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus:
- (2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah saat terutang.
BAB XIII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 18

- (1. Pembayaran retribusi dilakukan di kas atau di tempat lain yang ditunjuk oelh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SSRD, SKRD,SKRDLB dan STRD,
- (2. Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi haus disetor ke kas selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati,
- (3). Pengaturan lebih lanjut terutama tata cara pembayaran dan penyetoran hasil retribusi ditetapkan oleh bupati:
BAB XIII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 19

- (9). Bupati atau permohonan wajib retribusi setelah persyaratan yang telah ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi dalam kurun waaktu tertentu atau menunda pembayaran retribusi sampai batas yang ditentukan dengan dikenakan bunga 24 (dua persen) setiap bulan,
- (2). Persyaratan untuk dapat mengangsur dan atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan oleh Bupati.
BAB XIV - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 20

- (D. Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD,STRD, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi tepat pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa:
- (2). Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21

- (D. Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati:
- (2. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebut :
- a. Nama dan alamat wajib retribusi:
- b. Masa retribusi,
- c. Besarnya kelebihan pembayaran:
- d. Alasan yang singkat dan jelas:
- (3). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan retribusi sebagimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan:
- (9. Apabila permohonan pengembalian kelebihan retribusi dikabulkan harus diterbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling tama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.
BAB XV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 22

- (D. Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagimana dimaksud ayat (1) Pasal 21 Peraturan Daerah ini patut diperhitungkan untuk melunasi dahulu hutang retribusi tersebut,
- (2. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasa ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB,
- (3). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 Y (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
BAB XV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 23

- (1). Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi:
- (2). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XVI - KADALUWARSA
Pasal 24

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3(tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi,
- (2). Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan surat terguran,
- b. Ada pengakuan hutang retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XVII
Pasal 25

- (4). Piutang retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus,
- (2. Bupati menetapkan Kepatuhan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagimana pada ayat (1) pasal ini.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.
Ditetapkan di Sarolangun Pada tanggal, I2 Mer 2008
BUPATI SABSLANGUN,
y
'P
H. HASAN BASRI AGUS
Diundangkan di Pada tanggal
Sarolangun 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATE ROLANGUN,
M. BASYARI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2008 NOMOR og