PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 4 Tahun 2011
Tentang No Description
Berlaku: 4 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 4 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENT ANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERDANG BEDAGAI,
Menimbang : a.
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah · dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek Retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif; ·
- d. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- e. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai rnenqenai pajak daerah dan retribusi daerah perlu disesuaikan dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
6. Undang-Undang Nomor' 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 96, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor . 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penggelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5095);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3526);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
,
f
.
/
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambaha\_n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 );
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian lzin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang tata Cara Pemberian lzin Mendirikan Bangunan (IMB) serta lzin UndangUndang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan-Perusahaan yang Berlokasi diluar Kawasan lndustri;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan lzin Gangguan di Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI .
dan
BUPATI SERDANG BEDAGAI
MEMUTUSKAN:
PERIZINAN
PERATURAN
DAERAH
TENTANG
RETRIBUSI
TERTENTU.
Menetapkan
BABI . KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. 2 .. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Pernerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
·
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyeleriggara Pemerintahan Daerah. ·
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga .perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. 6 .. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
7. · Dlnas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serdang Bedagai. .
8. · Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai.
10. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Ka bu paten Serdang Bedagai.
11. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai.
12. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai.
13. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dengan persetujuan bersama kepala daerah.
14. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serdang Bedagai.
15. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan ·· dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau bad an.
13. 16/r Pertzinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka · pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
17. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pernanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan .
15. . 18. Retribusi lzin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan/merubah suatu bangunan .
16. . 19. Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk rnelakukan penjualan mlnurnan beralkohol di suatu tempat tertentu.
20. Retribusi lzin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan ·· gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
21. Retribusi izin trayek adalah retribusi yang dipungut atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah yang meliputi angkutan barang atau jasa.
22. lzin Usaha Perikanan adalah lzin yang diberikan kepada orang pribadi atau badari untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan, budidaya, pengangkutan dan pengolahan hasil perikanan.
.
·
.
·
.
23. Bangunan keagamaan adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan keagamaan yang meliputi mesjid, gereja, pura, vihara, dan kelenteng.
24. Bangunan usaha adalah bangunan yang digunakan untuk perkantaran, perdagangan, perindustrian, perhatelan, wisata dan rekreasi, terminal dan penyimpanan.
25. Bangunan sasial dan budaya adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, labaratarium dan pelayanan umum.
26. Bangunan khusus adalah bangunan yang digunakan untuk reaktar nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang diputuskan aleh menteri.
27. Bangunan walet adalah bagian bangunan yang mendapat izin dari yang berwenang, terdaftar penggunaannya sebagai tempat penangkaran walet yang terdiri dari satu lantai atau lebih yang pemanfaatannya mempunyai nilai ekanami.
28. Bangunan industri adalah bangunan yang kampanen kanstruksinya terdiri pandasi betan bertulang, tiang baja atau tiang bertulang dan rangka atap baja, tembak batu atau dinding seng/ plat baja.
29. Permanen lux adalah bangunan yang kampanen konstruksinya terdiri dari pandasi betan bertulang, tiang baja atau tiang betan bertulang dan rangka atap baja/kayu serta atap genteng dan sejenisnya, dinding tembak batu dilapisi keramik atau kaca, berlantai keramik/granit/batu marmer dengan kualitas namor satu.
30:
- Permanen adalah bangunan yang kampanen konstruksinya terdiri dari pandasi beton bertulang/betan car, tiang betan bertulang, dinding batu bata, atap seng bergelambang, serta lantai car.
31. Semi perrnanen adalah bangunan yang kampanen konstruksinya terdiri dari pandasi beton car, dinding separuh batu separuh papan atau papan seluruhnya, atap seng bergelombang, serta lantai car.
32. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan, memperbaiki/renovasi, dan menambah bangunan.
33. Memperbaiki/renavasi adalah pekerjaan bangunan yang telah berdiri dengan tidak menambah luas atau merubah denah atau merubah fungsi bangunan lama, tetapi merubah materi dasar atau bentuk bangunan lama atau menambah tinggi bangunan .
- 34: Menambah bangunan adalah menambah luas dan atau ketinggian suatu bangunan yang ada.
35. Pemeliharaan bangunan adalah pekerjaan perawatan kandisi fisik bangunan dengan tidak menambah luas atau merubah denah atau merubah fungsi bangunan atau merubah materi dasar atau merubah bentuk atau menambah tinggi bangunan.
- 36. Membangkar bangunan adalah membangkar bangunan yang sudah ada.
37. Keterangan Situasi Bangunan (KSB) adalah keterangan rencana tata letak bangunan di dalam suatu persil detail tata ruang dan rencana teknik ruang.
38. Sempandan bangunan adalah bangunan ruang yang rriembatasi bagian persil tanah yang baleh dan tidak baleh dibangun, terdiri dari sempadan muka bangunan, · sempadan samping bangunan dan sempadan belakang bangunan.
39. Basement adalah ruangan yang berada di bawah permukaan tanah.
40. Ketinggian bangunan adalah batas maksimum tinggi suatu bangunan dari permukaan tanah.
41. Penyekat ruangan adalah dinding pemisah antara satu ruangan dengan ruangan lainnya .
42. Minuman beralkahol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbahidrat yang cara fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, mampu yang diproses dengan mencampur
·
·
- konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol. ·
43. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 1 % (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen).
- 44. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 5% (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen).
- 45. Minuman beralkohol golongari C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
46. Tempat penjualan minuman beralkohol adalah tempat yang menjual minuman beralkohol dalam kemasan secara eceran di toko/grosir, pasar swalayan atau tempat lainnya dan/atau diminum langsung di tempat.
47. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan urnum secara terus-menerus.
·
48. lzin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat · usaha/kegiatan orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha I kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
49. lzin Gangguan lndustri adalah lzin atas kegiatan ekonomi yang mengolah · bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi yang menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancangan bangun dan perekayaan industri.
50. lzin Gangguan Non lndustri adalah lzin atas kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi terrnasuk penyimpanan barang/ pergudangan.
51. Pejabat Penerbit lzin adalah Kepala SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelayanan perizinan atau pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan . Bupati.
52. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha : Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnnya, Sadan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, serta bentuk usaha lainnya.
53. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah s.esuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
54. kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Serdang Sedagai.
55. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
56. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
57. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD . adalah surat yang· digunakari oleh Wajib Retribusi urituk melaporkan objek retribusi ·· dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
58. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jurnlah retribusi yang telah ditetapkan.
·
.
·.
.
59. Surat Setoran Retrlbusl Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah rnelalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati .
60. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
61. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retrlbusl lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
62. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, · adalah surat · untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
63. Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain. ·
64. Penerimaan Lain-lain adalah seluruh Pendapatan Daerah di luar Pajak Daerah dari retribusi daerah.
65. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek · dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusl kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. ·
66. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk rnewujudkan penyelenqqaraan otonomi daerah .
67. Penyidik adalah Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
68. Penqawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan peruridang-undangan.
69. Pemeriksaan adalah serarigkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, · keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu , standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retrlbusl daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka rr.elaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
70. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang· dilakukan oleh Penyfdik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak . pidana retribusi yang terjadi serta untuk menemukan tersangkanya.
71. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
BAB II - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 20

Struktur besarnya tarif retribusi daftar ulang ditetapkan sebagai berikut :
- a. minuman beralkohol golongan A sebesar
Rp.
1.000.000,-
- b. minuman beralkohol golongan B sebesar Rp. 2.500.000,-
- c. minuman beralkohol golongan C sebesar..
Rp. 4.000.000,-
Masa berlakunya izin penjualan minuman beralkohol adalah 1 (satu) Tahun
Tata cara perhitungan retribusi izin penjualan minuman beralkohol adalah berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 19 dan pasal 20.
Bagian Ketiga Retribusi lzin Gangguan
Paragraf 1 · Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi
Dengan nama Retribusi lzin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin gangguan.
- (1) Objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Sadan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, keruqian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban,keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norrna · keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah ..
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh lzin gangguan perusahaan industri dan perusahaan non industri. ·
.
Retribusi lzin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. biaya administrasi;
- b. biaya pembinaan;
- c. biaya pengaturan;
- d. pengawasan dan pengendalian.
Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
- . (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi izin gangguan diukur berdasarkan perkalian antara tarif lingkungan, indeks lokasi, indeks tingkat gangguan, indeks luas bangunan, luas bangunan, indeks jenis usaha dan indeks jenis bangunan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud ·pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
Paragraf 4
Perizinan
- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha industri dan usaha non industri wajib memiliki izin gangguan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan jenis usaha yang dikenakan izin gangguan ditetapkandiatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tata cara memperoleh izin adalah dengan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan izin.
- (4) lzin Usaha tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak ketiga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.
lzin usaha dapat dicabut apabila
- a.· melakukan kegiatan bertentangan dengan izin usaha yang diberikan;
- b. mengadakan perubahan kegiatan usaha, perluasan usaha tanpa terlebih dahulu mendapat izin;
- c .. melanggar kewajiban yang telah ditentukan dalam izin.
Paragraf 5 Wewenang dan Kewajiban
- (1) Kepada pengusaha pengelola I pemimpin usaha yang termasuk dalam peraturan daerah dibebankan kewajiban-kewajiban yaitu :
2. a.· melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan perizinan;
- c. mentaati perjanjian kerjasama dengan karyawan, menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan keluarga;
- d. memelihara Sapta Pesona di dalam dan di sekitar lokasi usaha.
(2) lzin usaha dapat dicabut apabila :
- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini;
- b. mengadakan perubahan kegiatan usaha, perluasan usaha tanpa terlebih dahulu melakukan perubahan izin;
- c. mengoperasikan usaha melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam izin · usaha.
Paragraf 6 Kriteria Gangguan
- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari :
- a. lingkungan;
3. b, sosial kemasyarakatan; dan
- c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mellputl gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguah yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan. ·
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap : ·
- a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
..
- b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
Paragraf 7 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
- . (1) Tarif retribusi izin gangguan perusahaan lndustri dan perusahaan non industri dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a. lingkungan dan tarif
| No | LINGKUNGAN | TARIF |
|------|----------------------------------------------|----------------|
| 1 | Lingkungan lndustri I Kawasan lndustri | Rp. 250,-/izin |
| 2 | Lingkungan Perkotaan I Kawasan Perkotaan | Rp. 450,- |
| 3 | Lingkungan Pasar I Kawasan Perdagangan | Rp. 400,- |
| 4 | Lingkungan Pemukiman I Kawasan Pemukiman | Rp. 450,- |
| 5 | Lingkungan Pergudangan I Kawasan Pergudangan | Rp. 350,- |
| 6 | Lingkungan Sosial Kawasan Sosial | Rp. 600,- |
| 7 | Lingkungan Perkantoran I Kawasan Perkantoran | Rp. 600,- |
'!&gt;
b. lokasi dan indeks
| No | LOKASI | INDEKS/KLASIFIKASI |
|------|------------------|----------------------|
| 1 | Jalan naslonal | 3 |
| 2 | Jalan provinsl | 2,5 |
| 3 | Jalan kabupaten | 2 |
| 4 | Jalan desa •• ,. | 1,5 |
angguan an in e s c. g d . d k
| No | GANGGUAN | INDEKS/KLASI FIKASI |
|------|------------|-----------------------|
| 1 | Besar | 3 |
| 2 | Menengah | 2 |
| 3 | Kecil | 1 |
uas anqunan an in e s d . d k b d. I
| No | LINGKUNGAN | INDEKS/KLASIFIKASI |
|------|---------------------|----------------------|
| 1 | < 24 m 2 | 3 |
| 2 | 25 m 2 - 40 m 2 | 2,5 |
| 3 | 41 m 2 - 100 m 2 | 1,5 |
| 4 | 1 01 m 2 - 500 m 2 | 1 |
| 5 | 501 m 2 - 1.000 m 2 | 0.90 |
| 6 | > 1.001 m 2 | 0.75 |
e. jenis usaha dan indeks
1 Skala Gangguan Tinqq1
| No | Jenis Usaha | lndeks/ · Klasifikasi |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | lndustri perakitan kendaraan bermotor | 3 |
| 2 | lndustri tekstil (pemintalan, pertenunan, pengelantangan, pencelupan, percetakan, penyernpurnaan) | 3 |
| 3 | lndustri farmasi | 3 |
| 4 | lndustri kimia | 3 |
| 5 | lndustri semen | |
| 6 | lndustri penyamakan I pengawetan kulit | 3 3 |
| 7 | lndustri penggilingan batu | 3 |
| 8 | lndustri kertas/pulp | 3 |
| 9 | lndustri batu baterai kering | 3 |
| 10 | lndustri kosmetik | 3 |
| 11 | lndustri logam elektro plating I pencelupan logam | 3 |
| 12 | lndustri separator accu | 3 |
| 13 | lndustri marmer | 3 |
| 14 | lndustri karoseri | 3 |
| 15 | lndustri besi, baja | 3 |
| 16 | lndustri batu bara | 3 |
| 17 | lndustri minyak goreng | 3 |
| 18 | lndustri margarine | 3· |
| 19 | lndustri pupuk | 3 |
| 20 | lndustri plastik | 3· |
| 21 | lndustri peralatan | 3 |
| 22 | lndustri tepung beras | 3 |
| 23 | lndustri tepung tapioka | 3 |
| 24 | lndustri tepung ubi jalar | 3 |
| 25 | lndustri tepung ikan | 3 |
| 26 | lndustri kayu lapis | 3 |
| 27 | lndustrt garmen dengan pencucian | 3 |
| 28 | lndustri tepung terigu | 3 |
| 29 | industri gula pasir | 3 |
| 30 | lndustri karet buatan | 3 |
.
.
'
| 31 | lndustri pemberantasan hama | 3 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 32 | lndustri cat, pernis, lak | 3 |
| 33 | lndustri sabun, tapal gigi | 3 |
| 34 | lndustri kosmetika | 3 |
| 35 | lndustri perekat | 3 |
| 36 | lndustri barang peledak | 3 |
| 37 | lndustri korek api | 3 |
| 38 | lndustri pembersih I penggilingan minyak bumi | 3 |
| 39. | lndustri kaca lembaran | 3 |
| 40 | lndustri kapur | 3 |
| 41 | lndustri pengecoran | 3 |
| 42 | lndustri logam | 3 |
| 43 | lndustri paku, engsel dan sejenisnya | 3 |
| 44 | lndustri suku cadang | 3 |
| 45 | lndustri mesin tekstil, mesin | 3 |
| | mesin percetakan, sejenisnya lndustri transformator dan sejenisnya | 3 |
| 46 47 | lndustri vulkanisir ban | 3 3 |
| 48 | lndustri panel listrik | 3 |
| 49 | lndustri kapal perahu | 3 |
| 50 51 | lndustri kendaraan roda dua atau lebih bermotor | 3 |
| 52 | lndustri komponen dan perlengkapan kendaraan | 3 |
| | lndustri sepeda | 3 |
| 53 54 | lndustri pembekuan I pengalengan ikan I udang lndustri pengasapan karet, reinling dan crumb rubber | 3 3 |
| 55 | lndustri peti kemas | |
| | lndustri teh | 3 |
| 56 | | 3 |
| 57 58 | lndustri tahu | 3 |
| | | 3 3 |
| 59 | lndustri ban | |
| 60 | lndustri enternit | 3 |
| 61 | Huller/ penyosohan beras/ penggilingan padi . | 3 |
| 62 | lndustri radio, tv dan sejenisnya | 3 |
| 63 | lndustri tepung ikan | 3 |
| 64 | lndustri Batu bata | 3 |
| 65 | lndustri kabel listrik dan telepon | 3 |
| 66 | Usaha sejenis lainnya | 3 |
2 Skala Ganaauan Sedano
| No | Jenis Usaha | lndeks/Klasifikasi |
|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | lndustri sepatu | 2,5 |
| 2 | lndustri kayu | 2,5 |
| 3 | Percetakan | 2,5 |
| 4 | lndustri bumbu masak | 2,5 |
| 5 | lndustri pengolahan dan pengawetan daging | 2,5 |
| 6 | lndustri pengolahan buah-buahan dan sayur-sayuran | 2,5 |
| 7 | lndustri pengupasan dan pernbersihan · kopi/kacang- kacangan/ubi-ubian | 2,5 • 2,5 |
| 8 | lndustri roti, kue dan sejenisnya | 2,5 |
| 9 | lndustri gula merah | 2,5 |
| 10 | lndustri bubuk coklat | 2,5 |
| 11 | ·.' lndustri rokok putih | 2,5 |
| 12 | lndustri pemintalan benang | 2,5 |
| 13 | ,, ,. lndustri pertenunan .. | 2,5 |
| 14 | lndustri pengelantangan . | 2,5 |
| 15 | lndustri percetakan dan penyempurnaan tekitn ~'.'~; · · :.~,' | 2,5 |
!
·-··.
1.;
'•
.•
| 16 | lndustri batik printing | 2,5 |
|------|-----------------------------------------------------|-------|
| 17 | lndustri karung goni, karung plastik dan sejenisnya | 2,5 |
| 18 | lndustri makanan ternak | 2,5 |
| 19 | lndustri penggergajian kayu | 2,5 |
| 20 | Bengkel Bubut | 2,5 |
| 21 | lndustri tinta | 2,5 |
| 22 | lndustri porselin | 2,5 |
| 23 | lndustri barang gelas | 2,5 |
| 24 | lndustri keramik | 2,5 |
| 25 | lndustri alat pertanian, pertukangan | 2,5 |
| 26 | lndrustri komunikasi | 2,5 |
| 27 | lndustri alat dapur dari alumunium | 2,5 |
| 28 | lndustri komponen elektronika | 2,5 |
| 29 | lndustri lampu dan perlengkapannya | 2,5 |
| 30 | lndustri alat fotografi | 2,5. |
| 31 | lndustri susu | 2,5 |
| 32 | lndustri meubeler | 2,5 |
| 33 | lndustri mie, macroni, spageti dan sejenisnya | 2,5 |
| 34 | Usaha sejenis lainnya | 2,5 |
3 Skala Gangguan Kecil
| No | Jenis usaha | I ndeks/klasifikasi |
|-------|------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | lndustri kecap/tauco | 2 |
| 2 | lndustri kerupuk | 2 |
| 3 | lndustri petis/terasi | 2 |
| 4 | lndustri minuman | 2 |
| 5 | lndustri pengeringan/pengolahan tembakau | 2 |
| 6 | lndustri alat musik | 2 |
| 7 | lndustri mainan anak-anak | 2 |
| 8 | lndustri alat-alat tulis/gambar | 2 |
| 9 | lndustri permata/barang perhiasan | 2 |
| 10 | lndustri jamu | 2 |
| 11 | lndustri kerajinan rumah tangga | 2 |
| 12 | lndustri tepung ikan | 2 |
| 0.13 | lndustri pabrik tempe/oncom | 2 |
| 14 | Usaha sejenis lainnya | 2 |
jerus angunan an 1n e s d . d k . b f
| No | Jenis Bangurian | I ndeks/klasifikasi |
|------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Permanen lux | 3 |
| 2 | Permanen | 2 |
| 3 | Semi permanen | 1 |
| 4 | Darurat | 0,75 |
a. ing ungan an tan (2) lzin Gangguan Perusahaan Non lndustri dengan klasifikasi sebagai berikut : 1· k d 'f
| No | LINGKUNGAN | TARIF |
|------|-----------------------------------------------|----------------|
| 1 | Lingkungan industri I kawasan industri | Rp. 250,-/izin |
| 2 | Lingkungan perkotaan I kawasan perkotaan | Rp. 450,- |
| 3 | Lingkungan pasar I kawasan perdagangan | · Rp. 400,· |
| 4 | Lingkungan pemukiman I kawasan pemukiman | Rp. 450,- |
| 5 | Lingkungan pergudangan I kawasan pergudangan | Rp. 350,- |
| 6 | Lingkungan sosial kawasan sosial | Rp. 600,- |
| 7 | l.inqkunqan perkantoran I kawasan perkantoran | Rp. 600,- |
b. lokasi dan indeks
-
| No | LOKASI | INDEKS/KLASIFIKASI |
|------|-----------------|----------------------|
| 1 | Jalan nasional | 3 |
| 2 | Jalan provinsi | 2,5 |
| 3 | Jalan kabupaten | 2 |
| 4 | Jalan desa | 1,5 |
-
d . d k c. gangguan an 1n e s
| No | GANGGUAN | INDEKS/KLASIFIKASI |
|------|------------|----------------------|
| 1 | Besar | 3 |
| 2 | Menengah | 2 |
| 3 | Kecil | 1,5 |
uas angunan an in e s d . d k b d I
| No | LING KUNGAN | INDEKS/KLASIFIKASI |
|------|--------------------|----------------------|
| 1 | 24 m 2 | 3 |
| 2 | 25 m 2- 40 m 2 | 2,5 |
| 3 | 41 m 2- 100 m 2 | 2,25 |
| 4 | 101 m 2- 500 m 2 | 1,5 |
| 5 | 501 m 2- 1.000 m 2 | 1,25 |
| 6 | > 1.001 m 2 | 1 |
e. jenis usaha dan indeks
aa anqquan mocn 1 Sk I G T
| No | JENIS USAHA | INDEKS/KLASIFIKASI |
|------|-----------------------------------------|----------------------|
| 1 | Hotel, penginapan dan sejenisnya | 3 |
| 2 | Resto ran | 3 |
| 3 | Bengkel kendaraan bermotor | 3 |
| 4 | Pernbibitan | 3 |
| 5 | Usaha Peternakan | 3 |
| 6 | SPBU/SPBE | 3 |
| 7 | Rumah potong hewan | 3 |
| 8 | Pangkalan minyak tanah | 3 |
| 9 | Jasa transportasi | 3 |
| 10 | Super market/swalayan/ mini market | 3 |
| 11 | Rumah Sakit, klinik dan rumah bersalin | 3 |
| 12 | Distributor | 3 |
| 13 | Apotek | 3 |
| 14 | Perdagangan kenderaan bermotor | 3 |
| 15 | Perdagangan gas elpiji dan minyak tanah | 3 |
| 16 | Depot air minum | 3 |
2. Skala Gangguan Sedang
| No | JENIS USAHA | INDEKS/KLASIFIKASI |
|------|-----------------------------------------|----------------------|
| 1 | Perdagangan bahan bangunan | 2 ,. |
| 2 | Rumah makan dan jasa boga | 2 |
| 3 | Tempat rekreasi, hiburan dan pariwisata | 2 |
| 4 | Perusahaan yang tidak menggunakan mesin | 2 |
| 5 | Pembuatan pupuk organik | 2 |
| 6 | Perdagangan meubelair dan elektronik | 2 |
| 7 | Perdagangan emas | 2 |
| 8 | Grosir | 2 |
| 9 | Warung internet | 2 |
| 10 | Perdagangan sarana produksi pertanian | 2 |
| 11 | Perdagangan hasil pertanian | 2 |
·
| 12. | Perdagangan hasil laut | 2 |
|-------|--------------------------|-----|
| 13 | Jasa konveksi | 2 |
| 14 | Usaha sejenis lainnya | 2 |
aa anqquan ec1 3 Sk I G K ·1
| No | JENIS USAHA | INDEKS/KLASIFIKASI |
|------|--------------------------------------|----------------------|
| 1 | Perusahaan pencucian kendaraan | 1,5 |
| 2 | lndustri kerajinan rumah tangga | 1,5 |
| 3 | Kolam renang · | 1,5 |
| 4 | Perdagangan sembako | 1,5 |
| 5 | Perdagangan pakaian jadi | 1,5 |
| 6 | Gedung olah raga yang dikomersialkan | 1 |
| 7 | We yang dikomersilkan | 1 |
| 8 | Usaha sejenis lainnya | 1 |
ems angunan an in e s d . d k f . . b
| No | JENIS BANGUNAN | INDEKS/KLASIFIKASI |
|------|------------------|----------------------|
| 1 | Permanen lux | 3 |
| 2 | Permanen | 2 |
| 3 | Semi permanen | 1 |
| 4 | Darurat | 0,75 |
Paragraf 8 Cara Penghitungan Retribusi
Retribusi yang terhutang dihitung dengan cara pengalian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).
Paragraf 9 Masa lzin dan Retribus i Terhutang
- (1) lzin gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya;
- (2) Daftar ulang izin gangguan dipungut sebesar 75 % dari pembayaran retribusi pertama;
- (3) Sadan dan atau perorangan yang mengalihkan dan atau mengganti merek usahanya dipungut retribusi sebesar 50 % ditambah dengan biaya pembayaran retribusi pertama.
Paragraf 10
Peran Masyarakat
- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak . mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
.
- a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
- b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian · akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana diatur.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 11 Pembinaan dan Pengawasan
- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia dan jaringan kerja.
- (2) Dalam melaksanakan pembiriaan sebagimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat · mendelegasikan kepada pejabat atau SKPD yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan daerah yang melalui:
- a. koordinasi secara berkala;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
- c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.
·
- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
2. ·. (2) Pengawasan terhadp proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang berwenang memproses izin .
.
.
I
Bagian Keempat Retribusi lzin Trayek
Paragraf 1 Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi
Dengan nama Retribusi lzin Trayek dipungut retribusi atas izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan.
Objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
Subjek retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
.
Paragraf 2
Perizinan
.
- (1) lzin Trayek berlaku untuk jangka waktu yang lamanya 5 (hma) tahun dan wajib didaftar ulang setiap tahun.
- (2) Tata cara memperoleh izin harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. mengisi Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD);
- b. membuat Surat Permohonan lzin yang ditujukan kepada Bupati c/q. Kepala Dinas dengan melampirkan :
1. Pas Photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar ;
2. Fotocopy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 lembar;
3. Materai @ Rp. 6.000,- sebanyak 3 lembar ;
4. Bukti Pelunasan Pembayaran PBB tahun berjalan gedung kantor perusahaan:
5. Surat Pernyataan pemohon: tidak keberatan izin dicabut apabila melanggar ketentuan;
10. 6: Surat Keterangan Fiskal (Surat Keterangan Pelunasan Pajak I Retribusi Daerah yang terkait). ·
Paragraf 3 Pendaftaran Ulang
- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang telah memiliki izin trayek wajib mendaftar ulang izin trayek setiap tahun.
- (2) Setiap wajib retribusi yang rnendaftar ulang izin, harus memenuhi ketentuan dan .· melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. mengisi Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD);
·
- b. materai @ Rp. 6.000,- sebanyak 2 lembar ;
- c. bukti Pelunasan Pembayaran PBB tahun berjalan;
- d. surat pernyataan · kegiatan termaksud masih berlangsung diketahui oleh Kepala Desai Lurah ;
- e. surat pernyataan pemohon tidak keberatan izin dicabut apabila melanggar ketentuan;
- f. surat keterangan fiskal (Surat Keterangan Pelunasan Pajak/ Retribusi yang terkait}.
Paragraf 4
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Tingkat penggunaan jasa retribusi izin trayek berdasarkan atas jumlah tempat duduk penumpang, jenis kendaraan dan jumlah kendaraan.
Paragraf 5
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek . didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya penyelenggaraan izin antara lain meliputi penelitian dan perencanaan, administrasi/ pencetakan blanko, pembinaan, pengaturan,
·.
··
·.
pehgendalian dan pengawasan atas sarana dan prasarana atau fasilitas yang digunakan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum.
Paragraf 6 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :
- a. mobil penumpang umum dengan kapasitas tempat
- duduk 1 s.d. 8 sebesar
Rp. 25.000,- per tahun
- b. mobil bus umum dengan kapasitas tempat duduk
- 9 s.d. 25 sebesar...
Rp. 30.000,- per tahun
- c. mobil bus umum dengan kapasitas tempat duduk . 26 keatas sebesar
Rp. 35.000,- per tahun
- d. taksi sebesar
:
Rp. 30.000,- per tahun
- e. · becak bermotor sebesar
Rp. 10.000,- per tahun
· . Atas setiap pendaftaran ulang lzin Trayek dipungut retribusi sebesar retribusi yang tertera · dalam surat izin yang pertama.
Atas setiap pemberian lzin lnsidentil untuk satu mobil penumpang umum atau bus atau · taksi untuk satu kali perjalanan pulang - pergi dikenakan retribusi sebesar Rp. 20.000,-
Bagian Kelima
Retribusi lzin Usaha Perikanan
Paragraf 1 Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi
Dengan nama Retribusi lzin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas jasa dan fasilltas · yang disediakan oleh pemerintah daerah.
.
Objek retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau · .. badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
Subjek retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang mendirikan . usaha perikanan.
Paragraf 2 Perizinan
Tatacara mendapatkan lzin Usaha Perikanan adalah sebagai berikut:
- a. Mengajukan Surat Permohonan lzin yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Perikanan dan Kelautan dengan melampirkan :
- 1. Pas Photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
2. Foto Copy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 lembar;
3. Materai @ Rp 3.000 sebanyak 1 lembar.
·
.
·
·
4. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan (bagi yang berstatus badan hukum)
5. Foto Copy Surat Tanah (untuk SIUP Budidaya)
6. Asli IUP I SPI (untuk perpanjangan).
- b. Mengisi Surat Tanda Bukti Pembayaran Retribusi daerah (STBPRD).
Paragraf 3 Cara Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa
Tingkat penggunaan jasa retribusi izin usaha perikanan diukur berdasarkan atas slstem pembudidayaan, alat tangkap dan pengolahan.
Paragraf 4 Prins ip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan terhadap usaha perikanan.
Paragraf 5 , Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :
- l. Untuk usaha penangkapan ikan menggunakan kapal perikanan berukuran &lt; 3 Gross Ton (GT) hanya melakukan pendaftaran, sedangkan berukuran 3 (tiga) Gross Ton (GT) - 10 (sepuluh) Gross Ton (GT) wajib memiliki izin usaha perikanan dengan tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. kapal perikanan dengan alat tangkap jenis purse seine (pukat cincin, pukat curut, pukat langgar, pukat kase, pukat · teri, pukat halus, selar, jaring lingkar) sebesar .
Rp.200.000/unit/thn
- b. ·kapal perikanan dengan alat tangkap seine net (pukat banting, pukat tuamang, pukat pantai, dan lain-lain sejenisnya) sebesar . . .
- c. kapal perikanan dengan a lat tangkap ikan jenis :
- gill net kecil mata 60 - 100 (3 GT) ...
4. ~ gill· net sedang mata 100 - 400 ( 4-5 GT)
- gill net besar mata &gt; 400 (7 GT) ...
- d. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis line fishing (pancing rawe, pancing tonda, pancing rawe hanyut, dan lain-lain sejenisnya) sebesar .
- e. kapal perikanan dengan alat tangkap jenis trap (tangkul, cagak/tangkul tiang, bubu, belet, serok, dan lain-lain sejenisnya) sebesar . : .
- f. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Dredge (penggaruk kerang, salome kepah, dan lain-lain sejenisnya) sebesar...
- g. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis scoop net · (pukat songkok) sebesar ...
- h. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis long bag seine net Uaring katong, pukat apung) sebesar
·
Rp. 75.000/unit/thn.
Rp. 30.000/unit/thn
Rp. 50.000/unit/thn
Rp. 75.000/uriit/thn
Rp. 50.000/unit/thn
Rp. 25.000/unit/thn
Rp. 50.000/unit/thn
Rp. 100.000/unit/thn
- i. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis lift net (tangkul kepiting, jaring angkat, dan lain-lain sejenisnya) sebesar ...
- j. kapal perikanan sebagai carrier boat (kapal pengangkutan hasil perikanan)sebesar ..
- k. a lat tangkap ikan jenis stow net (jermal) sebesar
Rp. 150.000/unit/thn
Rp. 50.000/unit/thn
Rp. 75.000/unit/thn
Rp. 500.000/unit/thn
- I. Perahu tanpa motor ukuran kecil (5-7m) sebesar Rp.0/unit/thn, ukuran sedang (7-9 m) sebesar Rp. 0/thn dan ukuran besar (9-12 m) sebesar ..
Rp. 0/unit/thn
- m. dalam rangka pembinaan dan pengembangan, usaha pengolahan hasil perikanan wajib didaftarkan.
2. lzin Usaha Perikanan untuk usaha pembudidayaan ikan tarif retribusinya ditetapkan sebagai berikut :
3. umum . a. usaha pembudidayaan ikan sistem keramba di perairan
Rp. 10.000/ m 2/ thn
- b. usaha pembudidayaan ikan di air deras
.
- c. usaha pembudidayaan ikan di air tenang
.
- d. usaha pembudidayaan ikan hias
Rp. 25.000/ 50 m 2 /thn
Rp. 50/ m 2/ thn
Rp. 5.000/ m 2/ thn
.
- e. usaha pembudidayaan ikan dan atau udang di tambak:
- f. Usaha Pembenihan ikan dan (benur) :
3. atau udang di heatchery
| No | Jenis Tambak | Usaha Budidaya | Tarif Rp1m 2 /Thn |
|------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Teknologi Sederhana | Udang I lkan | 20 |
| 2 - | Teknologi Madya | Udang | 30 |
| 3 | Teknologi Madya | lkan | 30 |
| 4 -- | Teknologi Maju | Udang -- - | 35 |
| 5 | Teknologi Maju - -- | lkan | 30 |
--
---
-
- -
----
--
-
-
-
| No | | Kapasitas Produksi (juta) ekor/ Thn -- | Tarif Rp/Thn |
|------|--------------------|------------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | lkan | < 1 | 150.000 |
| 2 | lkan | 1-3 | 250.000 |
| 3 | lkan | 3,1 -6 | 350.000 |
| 4 | lkan | >6 | 500.000 |
| 5 | Udang di Heatcherv | < 1 | 350.000 |
| 6 | Udang di Heatcherv | 1- 3, | 450.000 |
| 7 | Udang di Heatchery | 3,1 - 5 | 550.000 |
| 8 | Udang di Heatchery | 5,1 -8 | 650.000 |
| 9 | Udang di Heatchery | >8 | 1.000.000 |
- g.
- kolam pancing sebesar .
Rp.150.000/petak kolam/thn
..
- 3 .. Retribusi Produksi Bibit/Benih lkan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih lkan (BBi) Air Tawar, dan Balai Benih Air Payau (BBAP) Kabupaten Serdang · Bedagai.
| No | Pembudi daya/ Pembesara n lkan | Jenia Komoditi lkan | Ukuran Benih | Harga/ ekor (Rp) |
|------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| 01 | BBi Air Tawar | 1. lkan Lele | 3-5 cm 5-8 cm 8-10 cm 10-12 cm | 30 · 80 150 200 |
| | | 2. lkan Gurame | 3-5 cm 5-8 cm 8- 10 cm 10-12 cm | 500 700 850 1.100 |
| | | 3. lkan Nila | 3-5 cm 5-8cm 8-10 cm 10 - 12 cm | 100 200 400 500 |
| | | 4. lkan Mas | 3-5 cm 5-8 cm 8 -10 cm 10-12 cm | 150 350 500 700 |
| 02 | " BBi Air Payau | 5. lkan Patin 1. lkan Kerapu | 3-5 cm 5-8cm 8 ..:..10 cm 10- 12.cm 3-·5 cm | 150 350 500 700 |
| | | 2. lkan Kakap | 5-8cm 8-10 cm 3-Scm 5-8 cm | 2.000 3.500 4.500 |
| | | 3. lkan Nila | 8-10 cm 3-5cm 5-8cm | 1.200 2.000 3.000 |
| | | | 8-10 cm 10-12 cm | 100 200 400 500 |
l .
I
i
'
·
.
Paragraf 6 Masa lzin dan Saat Retribusi Terutang
- (1) Mas~ izin adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun .
2. . (2) Saat Retribusi terutang lamanya 1 (satu) tahun.
PENJELASAN
Pasal 1

·
| | Cukupjelas. |
|----------|---------------|
| Pasal2 | Cukupjelas. |
| Pasal 3 | Cukupjelas. |
| Pasal4 | Cukupjelas. |
| Pasal5 | Cukupjelas. |
| Pasal6 | Cukupjelas.. |
| Pasal 7 | Cukupjelas. |
| Pasal 8 | Cukupjelas. |
| Pasal 9 | Cukupjelas. |
| Pasal 10 | Cukupjelas. |
| Pasal 11 | Cukupjelas. |
| Pasal 12 | Cukupjelas. |
| Pasal 13 | Cukupjelas. |
| Pasal 14 | Cukupjelas. |
| Pasal 15 | Cukupjelas. |
| Pasal 16 | Cukupjelas. |
| Pasal 17 | Cukupjelas. |
| Pasal 18 | Cukupjelas. |
| Pasal 19 | Cukupjelas. |
| Pasal20 | Cukupjelas. |
| Pasal 21 | Cukupjelas. |
| Pasal22 | Cukupjelas. |
| Pasal23 | |
| | Cukupjelas. |
| Pasal24 | Cukupjelas. |
| Pasal25 | Cukupjelas. |
| Pasal26 | Cukupjelas. |
.
·
·
.
| Pasal27 | Cukup jelas. | |
|------------------|----------------|--------|
| Pasal28 | Cukup jelas. | |
| Pasal29 | Cukup jelas | . |
| Pasal 30 | Cukup jelas . | |
| Pasal 31 | Cukup jelas. | |
| Pasal 32 | Cukup jelas. | |
| Pasal 33 | Cukup jelas | .. |
| Pasal 34 | Cukup jelas. | |
| Pasal 35 | Cukup jelas. | |
| Pasal 36 | Cukup jelas. | |
| Pasal 38 | Cukup jelas. | |
| Pasal 39 | Cukup jelas. | |
| Pasal 40 | Cukup jelas. | |
| Pasal 41 | | jelas. |
| Pasal 42 | Cukup Cukup | jelas. |
| Pasal 43 | Cukup jelas. | |
| Pasal45 Pasal 44 | Cukup jelas. | |
| | Cukup jelas. | |
| Pasal 46 | Cukup jelas. | |
| Pasal47 | Cukup jelas. | |
| | Cukup jelas. | |
| Pasal49 | Cukup jelas. | |
| Pasal 50 | Cukup jelas. | |
| Pasal 51 | Cukup jelas. | |
| Pasal52 | Cukup jelas. | |
| Pasal53 | Cukup jelas. | |
| Pasal54 | Cukup jelas. | |
.,,.
| Pasal55 | Cukup jelas. |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Pasal56 | |
| Pasal57 | Cukup jelas. |
| Pasal58 | Cukup jelas. |
| Pasal59 | Cukup jelas. |
| Pasal60 | Cukup jelas. |
| Pasal61 | Cukup jelas. |
| Pasal62 | Cukup jelas. |
| | Cukup jelas. |
| Pasal64 | Cukup jelas. |
| | Cukup jelas. |
| Pasal65 | Cukup jelas. |
| Pasal66 | Cukup jelas. |
| Pasal67 | Cukup jelas. |
| Pasal68 | Cukup jelas. |
| Pasal69 | Cukupjelas. |
| Pasal70 | |
| Pasal71 | Cukupjelas.. |
| Pasal72 | Cukupjelas. |
| Pasal73 | Cukupjelas. |
| | Cukup jelas. |
| Pasal74 | Cukupjelas. |
| TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI | 2011 |
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 2011 NOMOR: 121
-
,.
..