Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2015
Tentang PEMERIKSAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Berlaku: 12 Juni 2015
N/A
Preamble

Menimbang
2. Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara;
- b. bahwa keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a termasuk di : dalamnya keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaradan AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah;
4. penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan; pertanggungjawaban menyampaikan wajib Politik Partai Politik, laporan Partai tentang c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34A ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor2 Tahun 2008
- d. bahwa ketentuan Pasal 12A ayat (4) Peraturan Pernerintah Nomor83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nornor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut rnengenai tata cara penyampaian laporan oleh Partai Politik kepada BPKdan tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan oleh BPK kepada Partai Politik diatur dengan Peraturan BPK;
Mengingat
- e. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan BPK tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor66, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4400);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor85, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4654);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telab diu