PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 7 Tahun 2014
Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014
Berlaku: 20 Januari 2014
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa, maka untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi dana desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN
BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau yang disingkat LPMD adalah kelompok pelaksanaan pembangunan di tingkat desa yang bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengelola pembangunan desa.
10. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Alokasi Dana Desa Minimum, selanjutnya disingkat ADDM adalah dana yang dialokasikan dengan besar yang sama setiap desa.
13. Alokasi Dana Desa berdasarkan variabel, selanjutnya disingkat ADDV adalah dana yang dialokasikan dengan besar sesuai dengan hasil perkalian antara bobot desa dengan total Alokasi Dana Desa yang tersedia dari persentase.
14. Pembangunan skala desa adalah pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat desa setempat.
15. Warga desa adalah perorang, kelompok masyarakat yang bersifat sosiologis, profesional, fungsional serta badan hukum yang ada di desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
18. Tim Pelaksana Desa adalah Tim yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa Kepala Urusan dan atau masyarakat umum yang diangkat oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
19. Tim Pelaksana Kegiatan adalah tim yang ditunjuk oleh Kepala Desa sebagai pelaksana kegiatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Tim Pelaksana Desa.
20. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat TPAPD adalah pemberian tunjangan berupa uang kepada Aparatur Pemerintah Desa.
21. Bantuan Penghasilan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPABPD adalah pemberian bantuan berupa uang kepada Anggotan Badan Permusyawaratan Desa.
22. Rencana Anggaran Biaya, selanjutnya disingkat RAB adalah rincian penggunaan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan fisik maupun lembaga kemasyarakatan penerima dana yang disusun oleh penerima dana sebagai dasar pertanggungjawaban kepada tim pelaksana Desa.
23. Laporan Rencana Penggunaan Dana, selanjutnya disingkat LRPD adalah rincian yang disusun oleh Tim Pelaksana Desa yang digunakan untuk menyusun rencana penggunaan Alokasi Dana Desa dalam 1 (satu) tahun.
24. Laporan Rencana Penggunaan Dana Tahapan, selanjutnya disingkat LRPDT adalah rincian yang disusun oleh Tim Pelaksana Desa yang digunakan untuk menyusun rencana penggunaan Alokasi pertahap pencairan.
25. Laporan Bulanan adalah laporan keadaan realisasi keuangan dan keuangan yang sudah dipertanggungjawabkan dalam bulan tertentu yang dibuat setiap bulan.
26. Laporan Perkembangan Fisik adalah laporan keadaan realisasi keuangan, pertanggungjawaban dan realisasi keadaan fisik dari kegiatan fisik yang dilakukan dalam bulan tertentu yang dibuat setiap bulan.
BAB II - PEDOMAN PELAKSANAAN
Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan ADD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB III - BESARAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 3

- (1) Jumlah ADD Tahun Anggaran 2014 se Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah).
- (2) Besarnya ADD Minimal ADDM dan besarnya ADD Variabel ADDV Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Nama-nama Desa dan besarnya ADD yang diterima masing-masing Desa Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud
4. dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan Bupati yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 20 Januari 2014
BUPATI KAPUAS HULU, ttd
A.M. NASIR
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 21 Januari 2014
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
YOHANA ENDANG
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 7