PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 33 Tahun 2005
Tentang TATA CARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
Berlaku: 5 September 2005
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero);
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:
1. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
2. Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
3. Investor adalah mitra strategis dan/atau investor finansial, baik sendiri maupun konsorsium yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri yang ikut serta dalam Privatisasi Persero dengan memenuhi syarat yang ditetapkan.
4. Komite Privatisasi adalah wadah koordinasi yang dibentuk oleh Pemerintah untuk membahas dan memutuskan kebijakan Privatisasi sehubungan dengan kebijakan lintas sektoral.
5. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku rapat umum pemegang saham dalam hal seluruh modal Persero dimiliki Negara dan sebagai pemegang saham pada Persero dalam hal sebagian modal Persero dimiliki oleh negara, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan.
6. Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat Persero melakukan kegiatan usaha.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (1) Privatisasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Privatisasi terhadap Persero di mana negara tidak memiliki seluruh saham, disamping memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus pula memperhatikan perjanjian dan/atau kesepakatan dengan pemegang saham lain.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

- (1) Pemerintah dapat melakukan Privatisasi setelah DPR-RI memberikan persetujuan atas RAPBN yang didalamnya terdapat target penerimaan negara dari hasil Privatisasi .
- (2) Rencana privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam program tahunan privatisasi yang pelaksanaannya dikonsultasikan kepada DPR-RI.
- (3) Privatisasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, dan prinsip harga terbaik dengan memperhatikan kondisi pasar.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

Privatisasi dilakukan terhadap saham milik negara pada Persero dan/atau saham dalam simpanan.
BAB II - CARA PRIVATISASI
Pasal 5

- (1) Privatisasi dilakukan dengan cara:
- a. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;
- b. penjualan saham secara langsung kepada investor;
- c. penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan Persero yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB II - CARA PRIVATISASI
Pasal 6

Penetapan cara Privatisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan berdasarkan pengkajian yang dilakukan oleh Menteri.
BAB III - KRITERIA PERSERO YANG DAPAT DIPRIVATISASI
Pasal 7

Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
- a. industri/sektor usahanya kompetitif; atau
- b. industri/sektor usahanya terkait dengan teknologi yang cepat berubah.
BAB III - KRITERIA PERSERO YANG DAPAT DIPRIVATISASI
Pasal 8

- (1) Sebagian aset atau kegiatan dari Persero yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan/atau yang berdasarkan undangundang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi.
- (2) Aset atau kegiatan Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aset atau kegiatan yang bersifat komersial dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 .
BAB III - KRITERIA PERSERO YANG DAPAT DIPRIVATISASI
Pasal 9

Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah:
- a. Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara;
- b. Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
- d. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan peundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.
BAB IV - PROSEDUR PRIVATISASI PERSERO
Pasal 10

- (1) Untuk membahas dan memutuskan kebijakan tentang Privatisasi sehubungan dengan kebijakan lintas sektoral, pemerintah membentuk sebuah Komite Privatisasi sebagai wadah koordinasi.
- (2) Komite Privatisasi dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi perekonomian dengan anggota-anggotanya yaitu Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis tempat Persero melakukan kegiatan usaha.
- (3) Keanggotaan Komite Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Presiden.
BAB IV - PROSEDUR PRIVATISASI PERSERO
Pasal 11

Komite Privatisasi bertugas untuk:
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan Privatisasi;
- b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses Privatisasi Persero;
- c. membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam proses Privatisasi Persero termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral Pemerintah.
Bagian Kedua . . .
REPUBLIK INDONESIA -7 -
Bagian Kedua
Program Tahunan Privatisasi
BAB IV - PROSEDUR PRIVATISASI PERSERO
Pasal 12

- (1) Menteri melakukan seleksi dan menetapkan rencana Persero yang akan diprivatisasi, metode Privatisasi yang akan digunakan, serta jenis dan rentangan jumlah saham yang akan dijual.
- (2) Menteri menuangkan hasil seleksi dan rencana Persero yang akan diprivatisasi, metode Privatisasi yang akan digunakan, jenis serta rentangan jumlah saham yang akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam program tahunan Privatisasi.
- (3) Menteri menyampaikan program tahunan Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Komite Privatisasi untuk memperoleh arahan dan kepada Menteri Keuangan untuk memperoleh rekomendasi, selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Arahan Komite Privatisasi dan rekomendasi Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah diberikan selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama tahun anggaran berjalan.
- (5) Menteri wajib melaksanakan program tahunan Privatisasi dengan berpedoman pada arahan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Menteri mensosialisasikan program tahunan Privatisasi.
- (7) Menteri mengkonsultasikan program tahunan Privatisasi kepada DPR-RI.
- (8) Menteri mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka melaksanakan program tahunan Privatisasi.
- (9) Dalam kondisi tertentu Menteri dapat mengusulkan privatisasi yang belum dimasukkan dalam program tahunan privatisasi setelah terlebih dahulu diputuskan oleh Komite Privatisasi dan dikonsultasikan dengan DPR-RI.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan program tahunan Privatisasi diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga Lembaga dan/atau Profesi Penunjang serta Profesi Lainnya
BAB IV - PROSEDUR PRIVATISASI PERSERO
Pasal 13

Pelaksanaan Privatisasi melibatkan 1embaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
BAB IV - PROSEDUR PRIVATISASI PERSERO
Pasal 14

- (1) Menteri melakukan seleksi terhadap lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Seleksi dilakukan terhadap paling sedikit 3 (tiga) bakal calon untuk masing-masing lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya.
- (3) Apabila setelah 2 (dua) kali penawaran, bakal calon lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya yang berminat kurang dari 3 (tiga), maka Menteri dapat melakukan penunjukan langsung apabila penawar hanya 1 (satu) bakal calon dan melakukan seleksi apabila penawar hanya 2 (dua) bakal calon.
- (4) Untuk sektor usaha tertentu yang memerlukan jasa spesialis industri dikecualikan dari ketentuan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ).
Ketentuan . . .
REPUBLIK INDONESIA
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penunjukan lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB IV - PROSEDUR PRIVATISASI PERSERO
Pasal 15

- (1) Penasihat keuangan dilarang merangkap atau memiliki hubungan afiliasi dengan:
- a. penjamin pelaksana emisi dan perantara pedagang efek dalam hal Privatisasi dilakukan dengan cara penawaran umum;
- b. Investor atau perantaranya dalam hal Privatisasi dilakukan dengan cara penjualan saham secara langsung kepada Investor.
- (2) Spesialis industri yang dapat terlibat dalam proses Privatisasi harus mempunyai keahlian teknis dalam bidang usaha Persero yang bersangkutan yang dibuktikan dengan sertifikat atau pengalaman yang telah mendapatkan pengakuan dari lembaga atau asosiasi atau sejenisnya yang berkompeten.
BAB IV - PROSEDUR PRIVATISASI PERSERO
Pasal 16

Perjanjian dengan lembaga dan/atau profesi penunjang sekurangkurangnya memuat klausul yang mewajibkan lembaga dan/atau profesi penunjang:
- a. melakukan tugasnya hanya untuk kepentingan pemegang saham Persero dan Persero yang bersangkutan;
- b. menjamin dan menjaga kerahasiaan segala informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya yang dituangkan dalam pernyataan tertulis:
- c. menggunakan informasi tersebut hanya untuk pelaksanaan tugasnya dalam proses Privatisasi yang bersangkutan dan tidak menggunakannya untuk kepentingan lain.
BAB IV - PROSEDUR PRIVATISASI PERSERO
Pasal 17

. . .
REPUBLIK INDONESIA
BAB IV - PROSEDUR PRIVATISASI PERSERO
Pasal 17

- (1) Lembaga dan/atau profesi penunjang dengan bantuan Persero yang bersangkutan melakukan penelaahan dan pengkajian ( due diligence ) terhadap perusahaan sesuai dengan bidang profesinya masingmasing.
- (2) Perjanjian dengan lembaga dan/atau profesi penunjang sekurangkurangnya memuat klausul yang mewajibkan lembaga dan/atau profesi penunjang:
- a. menyusun proyeksi keuangan, penilaian perusahaan dan usulan struktur penjualan serta jumlah saham yang akan dijual;
- b. menyusun persyaratan dan identifikasi calon Investor;
- c. menyiapkan memorandum informasi dan/atau prospektus;
- d. menyusun seluruh dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. membantu dalam melakukan negosiasi dengan calon Investor.
Bagian Keempat
Pembiayaan Pelaksanaan Privatisasi
BAB IV - PROSEDUR PRIVATISASI PERSERO
Pasal 18

- (1) Biaya pelaksanaan Privatisasi dibebankan pada hasil Privatisasi .
- (2) Biaya pelaksanaan Privatisasi dipergunakan untuk:
- a. biaya lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya;
- b. biaya operasional Privatisasi.
- (3) Apabila Privatisasi tidak dapat dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya, maka pembebanan atas biaya yang telah dikeluarkan ditetapkan oleh RUPS.
BAB IV - PROSEDUR PRIVATISASI PERSERO
Pasal 19

. . .
REPUBLIK INDONESIA
BAB IV - PROSEDUR PRIVATISASI PERSERO
Pasal 19

- (1) Besarnya biaya privatisasi ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penetapan biaya pelaksanaan Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas.
Bagian Kelima Hasil Privatisasi
BAB IV - PROSEDUR PRIVATISASI PERSERO
Pasal 20

- (1) Hasil Privatisasi saham milik negara pada Persero disetorkan langsung ke Kas Negara.
- (2) Hasil Privatisasi saham dalam simpanan disetorkan langsung ke kas Persero yang bersangkutan.
- (3) Hasil Privatisasi anak perusahaan Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditetapkan sebagai dividen interim Persero yang bersangkutan.
BAB IV - PROSEDUR PRIVATISASI PERSERO
Pasal 21

Hasil Privatisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan hasil bersih setelah dikurangi dengan biaya-biaya pelaksanaan Privatisasi.
BAB IV - PROSEDUR PRIVATISASI PERSERO
Pasal 22

- (1) Pengadministrasian dan pelaksanaan penyetoran hasil Privatisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur sebagai berikut:
- a. Penjamin pelaksana emisi atau penasihat keuangan membuka rekening penampungan ( escrow account ) untuk menampung hasil Privatisasi;
- b. Setelah dikurangi biaya-biaya pelaksanaan Privatisasi, penjamin pelaksana emisi atau penasihat keuangan wajib segera menyetorkan hasil bersih Privatisasi ke Kas Negara dan/atau kas Persero yang bersangkutan;
- c. Penjamin pelaksana emisi atau penasihat keuangan wajib segera melaporkan penyetoran hasil Privatisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Menteri, Menteri Keuangan dan Direksi Persero yang bersangkutan.
- (2) Penghasilan lain yang diperoleh dari rekening penampungan hasil Privatisasi diperhitungkan sebagai hasil Privatisasi.
- (3) Verifikasi atas biaya dan hasil Privatisasi dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Menteri.
BAB V - LAIN-LAIN Pasal 23
Pasal 24

- (1) Menteri dapat membatalkan atau menunda penjualan saham Persero apabila situasi dan kondisi ekonomi, politik, keamanan, dan/atau pasar modal tidak menguntungkan.
- (2) Menteri melaporkan kepada Komite Privatisasi atas pembatalan atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka:
1. Rencana privatisasi yang belum disetujui oleh DPR-RI sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pelaksanaannya dilakukan setelah memperoleh persetujuan DPR-RI dalam forum konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7).
2. Segala peraturan mengenai Privatisasi masih tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2005 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd
HAMID AWALUDIN
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Menteri Sekretaris Negara
Bidang Perundang-undangan, ttd
Abdul Wahid
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

dan Ayat (2)
Dalam pengusulan RAPBN kepada DPR-RI, pemerintah menyertakan daftar BUMN yang akan diprivatisasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan untuk memenuhi target penerimaan negara dari hasil Privatisasi yang direncanakan dalam RAPBN tersebut. Dengan demikian, persetujuan yang diberikan oleh DPR-RI atas RAPBN dimaksud sudah termasuk didalamnya persetujuan atas rencana privatisasi BUMN-BUMN yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Rencana privatisasi yang telah disetujui DPR-RI tersebut selanjutnya dituangkan dalam program tahunan privatisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah ini. Program tahunan privatisasi tersebut dalam pelaksanaannya dikonsultasikan dengan DPR-RI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Yang dimaksud dengan 'kondisi pasar' adalah kondisi pasar domestik dan internasional.
PENJELASAN
Pasal 4

Yang dimaksud dengan 'saham dalam simpanan' adalah saham portepel atau saham yang belum dikeluarkan oleh Persero, sedangkan yang dimaksud dengan penjualan saham dalam simpanan termasuk penerbitan obligasi konversi dan efek lain yang bersifat ekuitas.
PENJELASAN
Pasal 5

Huruf a
Yang dimaksud dengan 'penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal' antara lain adalah penjualan saham melalui penawaran umum ( Initial Public Offering / go public ), penerbitan obligasi konversi, dan efek lain yang bersifat ekuitas. Termasuk dalam pengertian ini adalah penjualan saham kepada mitra strategis ( direct placement ) bagi Persero yang telah terdaftar di bursa.
Huruf b
Yang dimaksud dengan 'penjualan saham langsung kepada Investor' adalah penjualan saham kepada mitra strategis ( direct placement ) atau kepada investor lainnya termasuk investor finansial. Cara ini khusus berlaku bagi penjualan saham Persero yang belum terdaftar di bursa.
Huruf c
Yang dimaksud dengan 'penjualan saham kepada manajemen (Management Buy Out/MBO ) dan/atau karyawan (Employee Buy Out/EBO) ' adalah penjualan sebagian besar atau seluruh saham langsung kepada manajemen dan/atau karyawan Persero yang bersangkutan. Dalam hal manajemen dan/atau karyawan tidak dapat membeli sebagian besar atau seluruh saham, maka penawaran kepada manajemen dan/atau karyawan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan mereka. Yang dimaksud dengan manajemen adalah Direksi.
Dalam Peraturan Menteri antara lain diatur mengenai kriteria dan cara Privatisasi dengan cara penjualan saham kepada manajemen (MBO) dan/atau karyawan (EBO). Bagi Persero yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, pemberlakuan Peraturan Menteri dimaksud harus ditetapkan/dikukuhkan dalam RUPS.
PENJELASAN
Pasal 6

Dalam menentukan cara Privatisasi perlu diperhatikan beberapa faktor di antaranya:
- a. berdasarkan hasil kajian, cara yang dipilih adalah yang terbaik;
- b. kondisi pasar modal, terutama dalam rangka menstimulasi pertumbuhan pasar modal;
- c. kebutuhan modal Persero dalam rangka meningkatkan perputaran arus kas, modal kerja dan investasi;
- d. prospek usaha Persero;
- e. kebutuhan teknologi baru dan keahlian manajemen oleh Persero;
- f. perluasan jaringan usaha Persero;
- g. peningkatan efisiensi dan pelayanan masyarakat;
- h. perluasan kepemilikan saham kepada masyarakat;
- i. peningkatan prestasi kerja manajemen dan karyawan;
- j. kemungkinan penjualan kepada karyawan dan/atau manajemen;
- k. keperluan dana oleh negara.
PENJELASAN
Pasal 7

Yang dimaksud dengan 'industri/sektor usaha kompetitif' adalah industri/sektor usaha yang pada dasarnya dapat diusahakan oleh siapa saja, seperti BUMN maupun swasta. Dengan kata lain tidak ada peraturan perundang-undangan (kebijakan sektoral) yang melarang swasta melakukan kegiatan di sektor tersebut atau sektor tersebut tidak semata-mata dikhususkan untuk BUMN.
Yang dimaksud dengan 'industri/sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah' adalah industri/sektor usaha kompetitif dengan ciri utama terjadinya perubahan teknologi yang sangat cepat dan memerlukan investasi yang sangat besar untuk mengganti teknologinya tersebut.
Pelaksanaan privatisasi BUMN dengan kriteria tersebut di atas juga harus memperhatikan manfaat eksternalitas dan kinerja dari BUMN yang akan diprivatisasi. BUMN yang memiliki manfaat eksternalitas rendah dan kinerja rendah dapat dijual atau dilikuidasi. Terhadap BUMN yang memiliki manfaat eksternalitas rendah tetapi kinerja tinggi, Pemerintah dapat menjual atau mendatangkan investor baru. BUMN yang memiliki manfaat eksternalitas tinggi dan kinerja tinggi perlu dipertahankan namun Pemerintah tidak perlu memilikinya 100%. Terhadap BUMN yang memiliki manfaat eksternalitas tinggi tetapi kinerja rendah, Pemerintah perlu melakukan upaya pemberdayaan atau revitalisasi untuk meningkatkan kinerja.
PENJELASAN
Pasal 8

Pendirian perusahaan dimaksud adalah pendirian anak perusahaan, dan selanjutnya saham milik Persero pada anak perusahaan tersebut dijual.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Persero yang termasuk dalam kategori ini tidak hanya terbatas pada Persero yang core bussinessnya terkait langsung dengan pertahanan keamanan, namun termasuk Persero lain yang apabila dijual dapat mempengaruhi kepentingan pertahanan keamanan. Persero kategori ini ditetapkan berdasarkan masukan dari Departemen Pertahanan dan/atau Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.
Huruf c
Persero seperti ini adalah Persero yang kelangsungan hidupnya sangat tergantung pada penugasan Pemerintah tersebut, terutama subsidi Pemerintah.
Huruf d
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas
Menteri Teknis sebagai regulator di sektor tempat Persero melakukan kegiatan usaha, menjadi anggota Komite Privatisasi hanya dalam Privatisasi Persero yang menjalankan usaha di bidang regulasinya.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Huruf a
Yang dimaksud dengan 'kebijakan umum' adalah rumusan kebijakan yang berkaitan dengan arah dan peranan Privatisasi dalam kerangka ekonomi nasional.
Yang dimaksud dengan 'persyaratan pelaksanaan Privatisasi' adalah persyaratan-persyaratan tertentu yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi makro yang perlu diperhatikan oleh Menteri dalam pelaksanaan Privatisasi.
Huruf b
Yang dimaksud dengan 'menetapkan langkah-langkah' adalah langkahlangkah yang perlu diambil oleh Komite Privatisasi yang berkaitan dengan penetapan kebijakan umum Privatisasi.
Huruf c
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Penyampaian program tahunan Privatisasi kepada Menteri Keuangan dapat dilakukan sekaligus dalam kapasitas Menteri Keuangan selaku anggota Komite Privatisasi. Rekomendasi Menteri Keuangan dapat diberikan dalam rapat Komite Privatisasi yang dituangkan dalam keputusan Komite Privatisasi.
Dalam hal jangka waktu tersebut tidak dipenuhi, maka Komite Privatisasi dan Menteri Keuangan dianggap menyetujui.
Cukup jelas.
Sosialisasi program tahunan Privatisasi dilakukan kepada internal perusahaan, masyarakat, dan stakeholder lainnya, antara lain dengan cara langsung, melalui media cetak, atau media elektronik. Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaan sosialisasi dimaksud kepada Direksi Persero.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'langkah-langkah pelaksanaan' antara lain penunjukan profesi dan/atau lembaga penunjang, penyusunan konsep perjanjian yang diperlukan, konsep perubahan anggaran dasar, rancangan peraturan pemerintah, dan pelaksanaan RUPS. Termasuk dalam 'langkah-langkah pelaksanaan', apabila dipandang perlu, Menteri dapat membentuk Tim Privatisasi'.
Yang dimaksud dengan 'kondisi tertentu' adalah adanya perubahan situasi perekonomian yang fundamental, dan kondisi pasar yang kurang mendukung terhadap Persero yang telah diprogramkan dalam rencana tahunan Privatisasi, sementara kebutuhan pemenuhan APBN sangat mendesak.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13

Lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ini, dapat terdiri atas: penjamin pelaksana emisi, akuntan publik, konsultan hukum, penilai, notaris, biro administrasi efek, penasihat keuangan, spesialis industri, public relation agency , dan perusahaan percetakan.
PENJELASAN
Pasal 14

Dalam hal dibentuk Tim Privatisasi, Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaan seleksi lembaga dan atau profesi penunjang serta profesi lainnya tersebut kepada Tim Privatisasi.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Untuk jasa spesialis industri dikecualikan dari ketentuan jumlah peserta seleksi karena sifatnya yang khusus dan keberadaannya terbatas. Spesialis industri tersebut antara lain competent person di bidang pertambangan dan traffic forecaster di bidang kebandarudaraan.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15

Larangan ini dimaksudkan agar penasihat keuangan tetap independen dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pengambilan keputusan secara profesional. Yang dimaksud dengan 'memiliki hubungan afiliasi' adalah hubungan yang timbul akibat adanya kepentingan yang sama dari beberapa pihak yang dapat merugikan proses Privatisasi itu sendiri.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Mengingat hasil Privatisasi diperoleh setelah Privatisasi dilaksanakan, maka kebutuhan biaya Privatisasi dapat ditanggung terlebih dahulu oleh Persero yang bersangkutan yang kemudian diganti setelah Privatisasi dilaksanakan. Penetapan biaya Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan pula market practice yang berlaku pada sektor tempat Persero dimaksud melakukan kegiatan usaha.
Huruf a
Yang termasuk 'biaya lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya' adalah fee serta out of pocket expenses /OPE lembaga dan/atau profesi tersebut.
Huruf b
Yang termasuk 'biaya operasional Privatisasi' adalah biaya sosialisasi dan honorarium Tim Privatisasi (apabila dibentuk).
Dalam hal rencana Privatisasi yang ditunda atau yang tidak dapat dilaksanakan adalah rencana privatisasi terhadap saham milik negara, maka biaya yang telah dikeluarkan dapat ditetapkan oleh RUPS untuk dibebankan/dibiayakan kepada perusahaan.
PENJELASAN
Pasal 19

Pengeluaran yang merupakan biaya privatisasi dilakukan secara efisien dengan tetap mempertimbangkan kepentingan lembaga dan/atau profesi penunjang serta profesi lainnya yang diikutsertakan. Dalam hal dibentuk Tim Privatisasi oleh Menteri maka Tim Privatisasi dapat mengusulkan besarnya biaya privatisasi yang akan ditetapkan oleh Menteri.
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22

Huruf a
Pembukaan rekening penampungan ( escrow account ) oleh penjamin pelaksana emisi dilakukan dalam hal Privatisasi dengan cara Initial Public Offering/IPO , sedangkan pembukaan rekening penampungan ( escrow account ) oleh penasihat keuangan dilakukan dalam hal Privatisasi dengan cara strategic sales , MBO dan/atau EBO.
Huruf b
Dengan pengaturan ini, maka segala administrasi keuangan yang berhubungan dengan Privatisasi diselesaikan oleh penjamin pelaksana emisi atau penasihat keuangan, termasuk pemotongan dan pembayaran pajak, dan penugasan tersebut dituangkan dengan jelas dalam perjanjian.
Huruf c
Dalam laporan harus diinformasikan mengenai waktu hasil Privatisasi diterima, biaya pelaksanaan Privatisasi dan waktu pengeluarannya, mutasi lainnya jika ada dan jumlah hasil netto yang disetorkan serta waktu penyetorannya.
Yang dimaksud dengan 'penghasilan lain' antara lain berupa bunga atau denda.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas.
Pembatalan atau penundaan penjualan saham Persero cukup dilaporkan oleh Menteri kepada Komite Privatisasi dengan pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan Privatisasi, Menteri membutuhkan fleksibilitas agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan tepat sehingga tidak kehilangan momentum. Laporan tersebut diperlukan mengingat Persero yang dibatalkan atau ditunda penjualan sahamnya tersebut sebelumnya telah memperoleh arahan dari Komite Privatisasi.
PENJELASAN
Pasal 25

Angka 1
Yang dimaksud dengan 'disetujui oleh DPR-RI' dalam ketentuan ini adalah persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Ketentuan ini diperlukan untuk menjembatani rencana privatisasi BUMN yang belum dimasukkan dalam APBN Tahun 2005.
Angka 2 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4528