Unknown Unknown Nomor 29 Tahun 2023
Tentang PEIIYUSUTAN BARANG MILIK DAERAI{ BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS PEMERINTA}I KOTA KOTAMOBAGU
Berlaku: 6 Tahun 2006
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 peraturan
Pemerintah Nomor 6 fahu[ 2OOG tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daera\ sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor gB Tahun 2OOg, penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka pen5rusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan;
- bahwa berdasarkan Standar Akuntansi pemerintahan, Aset Tetap disqjikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan; b.
- bahwa agar pen5rusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, optimal, dan terintegrasi, perlu adanya pengaturan sebagai suatu pedoman bagi entitas pemerintah Kota Kotamobagu dalam melakukan penJrusutan tersebut; c.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Kota Kotamobagu. ,d.
Mengingat : 1. undang-undang Nomor lr rahun 2ooa tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
2. Undang-UndangNomorlTahun2oo4tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
- J. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi sulawesi utara (Lembaran Negara Tahun 2OO7 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Nomor a68O);
4. undang-undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523\;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4609|sebagaimanatelahdiubahdengan peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a855); 5.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2ao6 tentang standarisasi sarana dan Prasarana Kerja pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2oo7 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 5.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 461a1; 6.
7. Peraiuran Pemerintah Nomor 7i Tahun 2OiO tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 7.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana teiah diubah denqan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2}ll tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Neeeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Miiik Daerah;
10. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 64 Tahun 20i3 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual; 10.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor i/PMK.O6/2013 tentang PenSrusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat; 11.
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6|2O73 tentang Tabei Masa Manfaat Daiam Rangka Penvusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat: 12.
13. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengeioiaan Barang Milik Daerah Kota Kotamobagu.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERA}I BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Daiam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerai^r adaiah Kcia Kotarnobagu.
2. 2- pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelen ggar a pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. +. Barang Milik Daerah , yang selanjutnya ciisingkat BfuID, aciaiah semua barang yang dibeli dan diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan cian Belanja Daerah atau berasai dari peroiehan iainnSra yang sah'
5. Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap, yang selanjutnya disebut Aset Tetap, adaiah aset berwujuci yang mempunyai Masa Maniaat lebih ciari L2 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk ciigunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimantaatkan oleh masyarakat umum.
6. Pen5rusutan Barang Miiik Daerah berurra Aset Tetap, yang selanjutnSra disebut Pen5rusutan Aset Tetap, adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset'
7. Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pela5ranan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan danlatau pelayanan publik.
8. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengeiolaan Barang Milik Daerah.
- g. Pengguna Barang adalah pe-rabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
10. 1O. Kuasa Pengguna Barang adalah kepaia satuan kerja atau pelabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunaka"n barang yang berada dalam penguasaannya dengan se baik-baiknya.
11. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungiawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pend.apatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
12. L2. Laporan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat LBMD, adalah iaporan yang disusun oleh Pengelola Barang yang menyajikan posisi Barang Milik Daerah pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi Barang Milik Daerah yang terjadi selama periode tersebut.
Bagian Kedua Ruang LingkuP
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur Penyu.sutan Aset Tetap, yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMD.
Bagian Ketiga TuJuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:
- a. menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah Kota Kotamobagu;
- b. mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke dePan;
- c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.
BAB II - OBJEK PENYUSUTAN
Pasal 4

- (1) Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:
- a. gedung dan bangunan;
- b. peralatan dan mesin;
- c. jalan, irigasi, dan jaringan; dan
- d. Aset Tetap lainnya berupa Aset Tetap renovasi dan alat musik modern.
- (2) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga disusutkan sebagaimana layaknya Aset TetaP'
- (3) Penyusutan tidak dilakukan terhadap:
8. a.AsetTetapyafigdinyatakanhilangberd'asarkandokumensumber yangsahdantelahdiusulkankepad'aPengelolaBaranguntuk dilakukan PenghaPusannYa; dan sumber
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat diusuikan kepada Pengelola Barang untuk dan I atau usang Yang telah dilakukan PenghaPusan'
BAB II - OBJEK PENYUSUTAN
Pasal 5

Aset Tetap Renovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal + ayat (1) huruf d.merupakanrenovasiatasAsetTetapbukanmiiiksuatusatuanker-ia atausatuankerjapemerintahdaerahyangmemenuhipersyaratankapitalisasi Aset TetaP.
Pasai 6
- (1)AsetTetapyangdinyatakanhilangberdasarkandokurnensumberyang sahdanteiahd.iusulkankepadaPengeiolaBaranguntukdiiakukan penghapusannyasebagaimanadimaksuddalamPasal4ayat(3)hurufa: sumber yang
- a. direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang;
- b.tidakd'icantumkandalamLaporanBarangKuasaPengguna, Laporan Barang Pengguna' LBMD' dan Neraca; dan
- C.diungkapkandalamCatatanatasLaporanBarangdanCatatanatas LaPoran Keuangan' Lil^nn Catatan atas
- (2)DalamhalkeputusanpenghapusanmengenaiAsetTetapyanghilang telah diterbitkan oleh Pengg}na Barang, maka aset tersebut dihapus dari Daftar Barang Hilang'
BAB II - OBJEK PENYUSUTAN
Pasal 7

- a. direklasifikasi ke daLam Daftar Barang Rusak Berat;
AsetTetapdalamkondisirusakberatdan/atauusangyangtelah d.iusulkankepadaPengelolaBaranguntukclihapuskansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b: telah
- b.tidakd.icantumkandalamLaporanBarangKuasaPengguna,Laporan Barang Pengguna' LBMD' dan Neraca; dan Laporan
- C.diungkapkandalamCatatanatasLaporarrBarangdanCatatanatas LaPoran Keuangan' Catatan atas
BAB II - OBJEK PENYUSUTAN
Pasal 8

- (1) Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hiiang dan sebelumnya telah diusulkanpenghapusannyakepadaPengelolaBarangdikemudianhari riitemukan, maka terhatiap Aset Tetap tersebut:
- a. direklasifikasikan dari Daftar Barang Hilang ke akun Aset Tetap; dan b. disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- (2) Terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka atas Aset Tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah Aset Tetap bersangkutan ditemukan kembali;
- b. dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan atas Aset Tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasilikasi ke Daftar Barang Hilang dan akumulasi penSrusutan selama periode dimana Aset Tetap bersangkutan dicatat pada Daftar Barang Hilang.
BAB III - NII,AI YANG DAPAT DISUSUTI(AN Pasal 9
Pasal 1

O
- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- (2) Penambahan atau pengurangan kualitas dan f ata,u nilai Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
BAB III - NII,AI YANG DAPAT DISUSUTI(AN Pasal 9
Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap tersebut.
.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat {i} meliputi penyesuaian atas:
2. a.. niiai yang dapat disusutkan; dan
- b. nilai akumulasi penyusutan.
BAB III - NII,AI YANG DAPAT DISUSUTI(AN Pasal 9
Pasal 12

- (1) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu.
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat.
MASA MANFAAT
- (1) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan dengan memperhatikan laktor-laktor prakir aan:
- a. daya pakai; dan
- b. tingkat keausan fisik danlatau keusangan, dari Aset Tetap yang bersangkutan.
- (2) Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap pada awai penerapan penyusutan dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok Aset Tetap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kodefikasi BMD.
- (3) Masa Manfaat Aset Tetap tidak dapat diiakukan perubahan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan Masa Manfaat Aset Tetap dapat dilakukan dalam hal:
- a. terjadi perubahan karakteristik Iisik/penggunaan Aset Tetap;
- b. terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manf-aat atau kapasitas manfaat; atau
- c. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari.
BAB III - NII,AI YANG DAPAT DISUSUTI(AN Pasal 9
Pasal 14

- (1) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (Ll.
- (2) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang disajikan dalam Tabel Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana
tercantum dalam larnpiran 2 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota Ini.
BAB III - NII,AI YANG DAPAT DISUSUTI(AN Pasal 9
Pasal 15

- (1) Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat {a) huruf b mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.
2. {2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. renovasi;
- b. restorasi; atau
- c. overhaul.
- (3) Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a merupakan kegiatan penambahan, perbaikan , d,anf atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
- (4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
- (5) Overhaul sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
- (6) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan yang disajikan dalam Tabel Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB III - NII,AI YANG DAPAT DISUSUTI(AN Pasal 9
Pasal 16

- (1) Masa Manfaat Aset Tetap dapat diusulkan untuk diubah oleh Pengguna Barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap.
- (2) Usulan perubahan dalam rangka kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab sisa Masa Manfaat Aset Tetap tidak sesuai dengan kondisi Aset TetaP.
- (3) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap ditetapkan dengan Peraturan Walikota, setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi terkait.
BAB V - MEIODE PETTTUSUTAN
Pasal 17

- (1) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis 1urus.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rnengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap Tahun selama Masa Manfaat.
- (3) Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB V
Pasal 18

- (1) Penghitungan dan pencatatan Pen5rusutan Aset Tetap dilakukan pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghitungan dan pencatatan Pen5rusutan Aset Tetap dilakukan oleh unit pembantu penatausahaan, dalam hal dibentuk unit pembantu penatausahaan di lingkungarl Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Hasil penghitungan dan pencatatan Pen5rusutan Aset Tetap yang dilakukan oleh unit pembantu penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayrat {21dihimpun oleh Kuasa Pengguna Barang.
4. (a) Hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil penghimpunall yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun oleh Pengguna Barang.
BAB V
Pasal 19

- {1} Penghitungan dan pencatatan PenSrusutan Aset Tetap dilakukan untuk setiap Aset Tetap.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan dan pencatatan Aset Tetap diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Aset Tetap sepanjang aset tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset Tetap lain.
- (3) Penghitungan dan pencatatan terhadap Aset Tetap yang sebelumnya diperlakukan sebagai satu unit Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku
beserta akumulasi pen5rusutannya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing Aset Tetap, untuk dijadikan nilai yang dapat disusutkan selama sisa Masa Manfaat.
BAB V
Pasal 2

O
- (1) Penghitungan dan pencatatan Penlrusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (L).
- (2) Penghitungan dan pencatatan PenSrusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil.
- (3) Penghitungan PenSrusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
- (4) Pencatatan PenSrusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.
BAB VII - PEII'TA"IIAN DAN PENGUNGKAPAN
Pasal 21

- (1) Penyusutan Aset Tetap setiap tahun disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrral.
- (2) Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap tahun.
- (3) Akumulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan.
- (4) Akumulasi Pen5rusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengurang pos Aset Tetap dan pengurang nilai pos Diinvestasikan Dalam Aset Tetap di Neraca.
Plrsal22
Informasi mengenai Penyusutan Aset Tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurangkurangnya memuat:
- a. nilai penyusutan;
- b. metode penyusutan yang digunakan;
- c. Masa Manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
- d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
*
BAB VII - PEII'TA"IIAN DAN PENGUNGKAPAN
Pasal 23

- (1) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi pen5rusutannya.
- (2) Aset Tetap sebagaimana dimaksu-d pada ayat (1) dicatat dalam kelompok Aset Tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keua,ngan.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN.LAIN
Pasal 24

- (1) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan pengha-pusan.
- (2) Penghapusan terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di
4. bidang pengelolaan BMD.
BAB D - KETETTTUAN PERALIHAN
Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini diberlakukan:
- a. Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberiakukannya Penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi Pen5rusutan Aset Tetap;
- b. Koreksi Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a:
1. diperhitungkan sebagai penambah nilai akun Akumulasi Pen5rusutan dan pengurang nilai ekuitas pada neraca;
2. diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penlrusutan ;
3. dikecualikan untuk Aset Tetap yang sudah dihapuskan pada akhir tahun sebelum diberlakukannya Penlrusutan Aset Tetap.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pen5rusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Kota Kotamobagu sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2015.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.
Ditetapkan di Kotamobagu pada tanggal 2O Obsober 20t4
4trIALIKOTA KOTAMO {&lt;
BARA
| NO | PEJABAT | PARAF |
|------|------------------------------------|---------|
| I | KABID ASET | V |
| 2. | SEKRETARIS DPKAD | {, |
| 3. | KEPALA DPKAD | tr |
| 4. | KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI | 4, |
| 5. | ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM | b- |
| 6. | SEKRETARIS DAERAH | ttd |
| 7. | WAKIL WALIKOTA | K |
Diundangkan di Kotamobagu pada tanggal ?O Ob-Uober 2014
SEKRETARIS DAERAH
NrP. 19610119 198803 1 0()8 DrsLMUSTAFA LIMBALQ PEMBINA UTAMA MADYA
BERTTA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2014 NOMOR .*9
LAMPIRAN 1 PERA?T'RAIT ITALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR :
2rt TATTUN 2OL4
TENTANG: PEITYUSUTAN BARANG MILIK DAERAII BERUPA ASEI TETAP PADA ENTITAS PEMERIITTATI KOTA KOTAMOBAGU
FORMT}LII PETTGHITT'NGAfr PETTYUSUTAIT BARATG MILIK DATRAH
FORMULA METODE GARIS LURUS
Nilai Yang Dapat Disusutkan
PenSrusutan Per Periode
:
Masa Manfaat
Keterangan Formula adalah sebagai berikut:
1. Penyusutan per periode merupakan nilai pen5rusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;
2. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 2Al4 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2A14. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 desember 2Al4 menggunakan nilai perolehan; dan
3. Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dart.latav pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/ atau pelayanan publik.
( wa,rrxoTA KoTAM oB,AGv K
| NO | PEJABAT | PAIRT\IT |
|------|------------------------------------|------------|
| 1 | KABID ASET | ( |
| 2 | SEKRETARIS DPKAD | { |
| 3 | KEPALA DPKAD | I |
| 4 | KEPALA BAGTAN HUKUM DAN ORGANISASI | v( |
| 5 | ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM | l* |
| 6 | SEKRETARIS DAERAH | td |
| 7 | WAKIL WALIKOTA | N |
LIIMPIRAI{ 2 PTRATT'RAIT WALIKOTA KOTAMOBAGU
TEITTANG: PEIYYUSUTAN BARANG MILIK DAERATI BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS PEMERIIIITAH KOTA KOTAMOBAGU
2q TAIIUIT 2Al4
TABEL MASA IHJANFAAT ASET TETAP
TTABEL Il
| KODE BARANG | KODE BARANG | KODE BARANG | KODE BARANG | URAIAIT | MASA MANFAAT {TAHUNI |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| o1 | o3 | * | * | ASET TETAP | |
| o1 | o3 | 02 | * | PERALI\TAII DAil MESIN | |
| o1 | o3 | 02 | 01 | Alat - alat Besar Darat | 10 |
| o1 | 03 | 02 | o3 | Alat - alat Besar Bantu | 7 |
| o1 | o3 | a2 | o4 | AIat Anekutan Darat Bermotor | 7 |
| o1 | o3 | 02 | o5 | Alat Anskutan Darat Tak Bermotor | 2 |
| o1 | 03 | 02 | 09 | Alat Benskel Bermesin | 10 |
| 01 | o3 | a2 | 10 | Alat Benekel Tak Bermesin | 5 |
| o1 | o3 | o2 | 11 | Alat Ukur | 5 |
| o1 | o3 | 02 | l2 | Alat Peneolahan Pertanian | 4 |
| o1 | o3 | o2 | 13 | Alat Pemeliharaan Tanaman /Alat Penvimpan Pertanian | 4 |
| o1 | o3 | o2 | l4 | Alat Kantor | 5 |
| 01 | o3 | o2 | 15 | Alat Rumah Tansea | 5 |
| 01 | 03 | o2 | t6 | Peralatan Komputer | 4 |
| o1 | 03 | 02 | 17 | Meia dan Kursi Keria/Rapat Peiabat | 5 |
| o1 | o3 | 02 | 18 | Alat Studio | 5 |
| o1 | o3 | 02 | 19 | Alat Komunikasr | 5 |
| 01 | o3 | 02 | 20 | Peralatan Pemancar | 10 |
| o1 | o3 | a2 | 2L | Alat Kedokteran | 5 |
| o1 | o3 | 02 | 22 | Alat Kesehatan | 5 |
| o1 | o3 | 02 | 23 | Unit-unit Laboratorium | 8 |
| o1 | o3 | 02 | 24 | Alat Peraqa / Praktek Sekolah | 10 |
| 01 | 03 | 02 | 26 | Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika | 15 |
| o1 | o3 | 02 | 27 | Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Linskunsan | 10 |
| o1 | o3 | 02 | 29 | Alat Laboratorium Linekungan Hidup | 7 |
| o1 | o3 | o2 | 30 | Peralatan Laboratorium Hidrodinamika | 15 |
| o1 | o3 | o2 | 31 | Seniata Api | 10 |
| o1 | 03 | 02 | 32 | Perseniataan Non Seniata Api | 3 |
| o1 | 03 | 02 | 33 | Alat Keamanan dan Perlindungan | 5 |
| o1 | o3 | o3 | * | Banrtunan dan Gedung | |
| o1 | o3 | o3 | o1 | Bangunan Gedune Tempat Keria | 50 |
| o1 | o3 | o3 | 02 | Bansunan Gedune Tempat Tinseal | 50 |
| o1 | 03 | 03 | o3 | Bangunan Menara | 40 |
| o1 | o3 | 03 | a4 | Bangunan Berseiarah | 50 |
| o1 | o3 | o3 | o5 | T\rsu Perineatan | 50 |
| o1 | o3 | o3 | a7 | Monumen / Bangunan Berseiarah | 50 |
| 01 | o3 | 03 | o8 | T\rcu Perineatan Lain | 50 |
| o1 | o3 | o3 | o9 | Tusu Titik Kontrol/Pasti | 50 |
NOMOR :
| o1 | o3 | o3 | 10 | Rambu-Rambu | 50 |
|------|------|------|------|----------------------------------------------------------|------|
| o1 | o3 | M | * | Jalan. Irieasi dall. Jaringau | |
| o1 | o3 | o4 | o1 | Jalan | 10 |
| o1 | 03 | o4 | 02 | Jembatan | 50 |
| ol | o3 | o4 | o3 | Bansunan Air Irigasi | 50 |
| o1 | o3 | o4 | 05 | Bansunan Air Rawa | 25 |
| o1 | o3 | 04 | o6 | Bangunan Pengaman Sungai dan Penanssulanean Bencana Alam | 10 |
| o1 | 03 | o4 | a7 | Bangunan Pengembangan Sumbert Air dan Air Tanah | 30 |
| o1 | o3 | o4 | o8 | Bansunan Air Bersih/Baku | 40 |
| o1 | o3 | o4 | o9 | Bansunan Air Kotor | 40 |
| o1 | 03 | o4 | 10 | Bansunan Air | 40 |
| o1 | o3 | o4 | 11 | Instalasi Air Minum/Air Bersih | 30 |
| o1 | o3 | o4 | t2 | Instalasi Air Kotor | 30 |
| o1 | o3 | o4 | 13 | Instalasi Pensolahan SamPah | 10 |
| o1 | o3 | o4 | t4 | Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan | 10 |
| o1 | o3 | o4 | 15 | Instalasi Pembanskit Listrik | 40 |
| o1 | o3 | o4 | t6 | Instalasi Gardu Listrik | 40 |
| o1 | o3 | o4 | 18 | Instalasi Gas | 30 |
| 01 | o3 | o4 | 19 | Instalasi Pengaman | 20 |
| 01 | o3 | o4 | 2A | Jarinean Air Minum | 30 |
| o1 | o3 | o4 | 2l | Jarinqan Listrik | 40 |
| 01 | o3 | a4 | 22 | Jarinsan Telepon | 20 |
| 01 | o3 | o4 | 23 | Jarinean Gas | 30 |
aurALrKorA KorAItro g,AGu k
| NO | PEJABAT | PARAF |
|------|------------------------------------|---------|
| I | KABID ASET | t |
| 2. | SEKRETARIS DPKAD | t |
| 3. | KEPALA DPKAD | {r |
| 4. | KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI | ,1 |
| 5. | ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM | L |
| 6. | SEKRETARIS DAERAH | w |
| 7. | WAKIL WALIKOTA | M |
TABEL trASA TfiAITFA.IIT ASEf TBIAP (TABEL III
| KODE BARAITG | KODE BARAITG | KODE BARAITG | KODE BARAITG | I'RAIAI{ | Jenis | Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhcul dari Nilat Buku Aset Tetap (Diluar Perrvrrsutanl | PEIYAU. BAIIAN MASA l[AffFAAT (TAErrr{} |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| o1 | o3 | * | * | ASE,T TEIAP | Over haul | | |
| o1 | o3 | 02 | * | PERAI,A*TAN DAN MESIN | | | |
| o1 | o3 | a2 | o1 | Alat - alat Besar Darat | | | |
| 01 | o3 | 02 | o3 | Alat - alat Besar Bantu | | | |
| o1 | o3 | a2 | a4 | Alat Angkutan Darat Bermotor | | | |
| 01 | o3 | a2 | o5 | Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | | |
| 01 | o3 | a2 | oq | Alat Benekel Bermesin | | | |
| o1 | o3 | 02 | 10 | Alat Bengkel Tak Bermesin | | | |
| o1 | 03 | a2 | 11 | Alat Ukur | | | |
| 0t | o3 | 02 | t2 | Alat Pensolahan Pertanian | | | |
| o1 | o3 | 02 | 13 | Alat Pemeliharaan Tanaman / Alat Penvimoan Pertanian | | | |
| o1 | 03 | a2 | L4 | Alat Kantor | | | |
| o1 | o3 | 02 | 15 | | | >O7o s.d 3O96 | 1 |
| o1 | 03 | 02 | 16 | Alat Rumah Tansga | | >30o/o s.d 45% | 3r |
| ot | o3 | o2 | t7 | Peralatan Komputer Meja dan Kursi Keria/Raoat Peiabat | | >45o/o s.d 65% | 5 |
| o1 | 03 | 02 | 18 | Alat Studio | | | |
| o1 | o3 | 02 | L9 | Alat Komunikasi | | | |
| 01 | 03 | 02 | 20 | Peralatan Pemancar | | | |
| o1 | 03 | 02 | 2L | Alat Kedokteran | | | |
| o1 | o3 | 02 | 22 | Alat Kesehatan | | | |
| o1 | o3 | 02 | 23 | Unit-unit Laboratorium | | | |
| 01 | 03 | 02 | 24 | Alat Peraga/Praktek Sekolalr | | | |
| o1 | o3 | o2 | 26 | Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika | | | |
| o1 | o3 | a2 | 27 | Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Linelrunsan | | | |
| o1 | 03 | 02 | 29 | Alat Laboratorium Linslrunsan Hidup | | | |
| 01 | o3 | 02 | 30 | Peralatan Laboratorium Hidrodinanrika | | | |
| o1 | 03 | 02 | 31 | Seniata Aoi | | | |
| 01 | o3 | a2 | 32 | Persenjataan Non Senjata Ani | | | |
| o1 | 03 | 02 | 33 | Alat Keamanan dan Perlindunsan | | | |
| o1 | o3 | o3 | * | Bansunan dan Giedung | | | |
| 01 | o3 | 03 | o1 | Bangunan Gedung Temoat Keria | | | |
| o1 | o3 | o3 | a2 | Bangunan Gedung | | | |
| 01 | 03 | o3 | o3 | Temoat Tinesal | | | 1 |
| o1 | o3 | o3 | a4 | Bansunan Menara Bansunan Berseiarah | Over haul | >O% s.d 30% | |
| o1 | o3 | o3 | o5 | Ttrsu Perin | | >3Ao/a s.d 45% | 3 |
|------|------|------|------|------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----|
| 01 | o3 | o3 | a7 | Monumen/Bangunan Berseiarah | | >45o/o s.d 65% | 5 |
| o1 | o3 | o3 | o8 | T\rsu Perinsatan Lain | | | |
| o1 | 03 | 03 | o9 | Ttrsu Titik Kontrol/ Pasti | | | |
| o1 | o3 | o3 | 10 | Rambu-Rambu | | | |
| ol | o3 | a4 | * | Jalan, Irigasi Jaringan | da!, | | I |
| o1 | o3 | o4 | o1 | Jalan | | | |
| o1 | o3 | o4 | 02 | Jembatan | | | |
| o1 | o3 | a4 | o3 | Bancunan Air Irigasi | | | |
| o1 | o3 | o4 | o5 | Bansunan Air Rawa | | | |
| o1 | 03 | o4 | o6 | Bangunan Pengaman Sungai Penanggulangan Bencana Alam | dan | > Oo/o s.d 30% | |
| o1 | o3 | a4 | a7 | Bangunan Pengembangan Sumbert Air dan Tanah | Over haul Air | > 30o/o s.d 45% | :l |
| 01 | o3 | o4 | 08 | Bangunan Bersih/Baku | Air | > 45o/o s.d 65% | |
| o1 | 03 | o4 | o9 | Bangunan Air Kotor | | | |
| 01 | o3 | o4 | 10 | Bansunan Air | | | |
| o1 | 03 | a4 | 11 | Instalasi Air Minum/Air Bersih | | | |
| o1 | o3 | a4 | t2 | Instalasi Air Kotor | | | |
| o1 | o3 | a4 | 13 | Instalasi Samoah | Pengolatran | | |
| 01 | o3 | o+ | L4 | Instalasi Bahan Bansunan | Pengolahan | | |
| 01 | o3 | o4 | 15 | Instalasi Pembangkit Listrik | | | |
| o1 | o3 | o4 | 16 | Instalasi Gardu | Listrik | | |
| o1 | o3 | o4 | 18 | Instalasi Gas | | | |
| o1 | o3 | o4 | 19 | Instalasi Pengamnn | | | |
| o1 | o3 | o4 | 20 | Jarinean Air Minum | | | |
| o1 | o3 | a4 | 21 | Jarinsan | | | |
| 01 | o3 | o4 | 22 | Jarinean Telepon | Listrik | | |
| 01 | 03 | o4 | 23 | Jarinsan Gas | | | |
6 WALIKOTA KOTAM OBAGV,4,
TATONG BARA
| NO | PE"]ABAT | PARAF |
|------|-----------------------------------|---------|
| 1 | KABIDASBT | v |
| 2 | SEKRETARIS DPKAD | T |
| 3 | KEPAI,A DPKAD | rY |
| 4 | KEPALABAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI | v( |
| 5 | ASISTEN BIDANG ADMIMSTRASI UMUM | 1,,- |
| 6 | SEKRETARIS DAERAH | Y4 |
| 7 | WAKILWAUKOTA | % |