PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 1 Tahun 2005
Tentang KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
Berlaku: 29 Maret 2005
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Kedudukan Protokler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Kota Makassar.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
- 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai tata Tempat, tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2004 Seri A Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR dan WALIKOTA MAKASSAR
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Makassar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
9. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
10. Ptotokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
11. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah serta undangan lainnya.
12. Tata upacara adalah aturan melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
13. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
14. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
15. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
16. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
17. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
18. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah, atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran atau Alat Kelengkapan lainnya.
19. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
20. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, selanjutnya disbut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DEwan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Pejabat Pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
23. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat Pemerintah Kota Makassar yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan/atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Acara Resmi pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
- b. Acara Resmi pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
- c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.
Bagian Kesatu
Tata Tempat
BAB II - KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan dalam wilayah Kota Makassar sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Walikota;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Walikota setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.
BAB II - KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Walikota dan Wakil Walikota ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.
BAB II - KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Walikota dan wakil Walikota yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Calon Walikota dan Wakil Walikota yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD.
- f. Sekretaris DPRD, peninjauan, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat;
- g. Mantan Walikota dan Wakil Walikota setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Walikota dan Wakil Walikota yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota.
BAB II - KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggta DPRD hasil Pemilihan Umum meliputi :
- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan Wakil Walikota dan Ketua Pengadilan Negeri Makassar atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Walikota;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Walikota;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.
BAB II - KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD sebagai berikut :
- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri Makassar;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan wakil Walikota;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri Makassar duduk di tempat yang telah disediakan.
Bagian Ketiga
Tata Upacara
BAB II - KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 8

- (1) Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Keempat
Tata Penghormatan
BAB II - KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IIII - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
BAB IIII - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Walikota yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Repsentasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Repsentasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.
BAB IIII - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimnana dimaksudpada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
BAB IIII - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing uang Representasi.
BAB IIII - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 14

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :
- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan bbadan Kehormatan unsur luar DPRD yang duduk dalam badan Kehormatan, diberikan tunjangan sebagai berikut :
- a. Ketua paling tinggi 50 % (lima puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua paling tinggi 45 % (empat puluh lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Anggota paling tinggi 40 % (empat puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
BAB IIII - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 15

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan
BAB IIII - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhitungkan biaya General Chek Up bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
BAB IIII - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaran dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
BAB IIII - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 18

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dana perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada
pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
BAB IIII - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 19

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas janatan PImpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.
BAB IIII - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota meliputi sewa rumah, listrik, telepon, air, gas perlengkapan dan pemeliharaannya dengan memperhatikan kemampuan keaungan Daerah.
- (3) Tunjangan perumahan dimaksud ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD baik yang belum memiliki maupun yang sudah memiliki rumah pribadi.
BAB IIII - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan walikota dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
BAB IIII - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 22

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :
- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meinggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.
Bagian Ketiga
Uang jasa Pengabdian
BAB IIII - BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 23

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
- a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
- b. Masa bakti sampai 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
- c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang repsentasi;
- d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang repsentasi;
- e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang repsentasi;
- f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan uang jasa pengabdian setinggitingginya 6 (enam) bulan uang repsentasi;
- (3) Dalam hal pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakuan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN APBD
Pasal 24

- (1) Belanja Penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD
Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri dari atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja barang dan Jasa;
- c. Belanja Perjalanan Dinas;
- d. Belanja pemeliharaan;
- e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD
Pasal 26

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD
Pasal 27

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggunjawaban belanja DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat Daerah lainnya.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pasal saat berlakunya Pearturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Ujung Pandang dan ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Pelaksanaan Peraturan daeah ini ditetapkan oleh Walikota sesuai Peraturan Perundang-undangan. Pasal 30
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan Walikota dan atau Peraturan DPRD.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Januari 2005
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.
Ditetapkan di Makassar Pada tanggal 29 Maret 2005
WALIKOTA MAKASSAR,
H.
ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN,
Diundangkan di Makassar Pada tanggal 29 Maret 2005
SEKRETARIS DAERAH,
H. SUPOMO GUNTUR
LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2005 NOMOR18 SERI A NOMOR 1