Unknown Unknown Nomor WILAYAH Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 9 TAIIUII 2013
N/A
Pasal 5

Misi Penataan Ruang Kabupaten Situbondo adalah:
1. Mewujudkan Struktur Ruang yang seimbang guna · mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah;
2. Mewujudkan keterpaduan antar sektor unggulan dalam mendukung potensi bahari;
3. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tat.a rnang serta mendorong peluang investasi produktif;dan
4. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan dan perdesaan untuk peningkatan kualitas SOM yang lebih produktif dan mandiri serta berdaya saing tinggi.
Bagi.an Kedua Tujuan Peutaan Ruang
Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Situbondo meliputi: mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai kawasan pengembangan industri, pertanian, da.n pariwisata bahari yang selaras dengan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta berbasis miitigasi bencana.
JlagJan Ketiga
Kebijakan Penataan Ruang
Pasa17
- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Situbondo meliputi:
- a. pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata bahari;
- b. penyediaan prasarana wilayah melalui pengembangan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan sebagai pendorong iklim produktif; ·
- c. pengendalian fungsi kawasan lindung lindung yang mencakup kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya dengan menetapkan fungsi utamanya meliputi fungsi lindung dan tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya;
- d. pengembangan manajemen resiko pada kawasan rawan bencana;
- e. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan;
- f. pengembangan dan pengendalian kawasan pertanian;
- g. pengembangan kawasan peruntukan industri yang produktif dan ramah lingkungan;
- h. pengembangan dan pariwisata bahari yang lingkungan; peningkatan kawasan produktif dan ramah
1. peningkatan sektor ekonomi potensial, pelestarian clan peningkatan budaya, serta daya dukung lingkungan hidup pada kawasan strategis;
- j. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan keamanan Negara.
Bagian Keempat Strategi Penataan Ruang
- ( 1) Strategi pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata bahari sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. mengembangankan sistem pusat pelayanan secara hirarkis melalui penentuan Pusat Kegiatan Lokal yang diprornosikan (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) terin tegrasi dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL~ yang sudah ditentukan dalam Rencana Tata Ruang (RTRW) Provinsi;
- b. memantapkan , fungsi pusat kegiatan dan menetapkan wilayah pelayanan sesuai potensi, pennasalahan dan prospeknya;
- c. meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang;
- d. mengembangkan Perkotaan Situbondo sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi bagi area yang lebih luas; dan
- e. mengembangkan fungsi kawasan perdesaan sesuai potensi wilayah, yakni perdesaan terletak di kawasan pegunungan untuk hutan lindung. hutan produksi, perkebunan dan hortikultura, perdesaan di dataran rendah untuk pertanian pangan; dan perdesaan pesisir pengembangan perikanan.
- (2) Strategi penyediaan prasarana wilayah melalui pengembangan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan sebagai pendorong iklim produktif; sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi untuk kegiatan permukiman perkotaan dan pennukiman perdesaan yang menunjang kegiatan wilayah melalui peningkatan pelayanan jalan, kereta api dan pelabuhan;
- b. mengembangkan prasarana telekomunikasi seperti telepon rumah tangga, telepon µmum, jaringan telepon seluler yang menghubungkan seluruh wilayah;
- c. mengembangkan dan rnenyediakan tower Base Transceiver Station (BTS) yang digunakan oleh banyak provider secara bersama-sarna dan menjangkau ke pelosok perdesaan guna mendukung iklim investasi dan pemasaran di bidang industri dan pariwisata;
- d. mengembangkan sistem jaringan energi dengan peningkatan jaringan listrik pada wilayah pelosok pedesaan yang belum terlayani dan terisolir;
- (3) Strategi pengendalian fungsi kawasan lindung lindung yang mencakup kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestari~ alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam kawasan lindung geologi dan kawasan Hndung lainny; ~engan menetapkan fungsi utamanya meliputi fungsi lmdung dan tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. memantapkan fungsi hutan lindung dengan cara pelarangan melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung dan pe: ngembalian fungsi pada kawasan yang telah mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif dengan pelibatan peran serta dari masyarakat sekitar kawasan;
- b. memantapkan fungsi lindung pada kawasan resapan air dengan pelarangan melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung dan pengembalian fungsi pada kawasan yang telah mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif dengan pelibatan peran serta dari masyarakat sekitar kawasan;
- c. membatasi kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat yang meliputi kawasan sepanjang sungai, sekitar dam, cekdam, embung dan mata air, dibatasi untuk kepentingan pariwisata dengan pengamanan kawasan dan mengutamakan vegetasi;
- d. perlindungan kawasan sepanjang pantai dilakukan dengan mempertahankan ekosistem pantai: hutan mangrove, terumbu karang, rumput Iaut dan estuaria dan penggunaan fungsional seperti pariwisata, pelabuhan, hankam\_ , permukiman diijinkan dengan memperhatikan kaidah lingkungan dan ekosistem pesisir;
- e. memantapan kawasan pelestarian alam dan cagar budaya dengan memelihara habitat dan ekosistem khusus yang ada dan sifatnya setempat yang nantinya dapat meningkatkan nilai dan fungsi kawasan dengan menjadikannya sebagai tempat wisa ta, objek penelitian, kegiatan pecinta alam yang pelaksanaan dan pengelolaannya secara bersarna;
- f. menjaga dan melindungi kelestarian kawasan ta.man buru;
- g. melestarikan kawasan yang memiliki kekayaan plasma nutfah; dan
- h. membatasi kegiatan pada wilayah rawan bencana di kabupaten situbondo;
- i. memberikan perlindungan pada kawasan lindung geologi berupa pembatasan kegiatan;
- j. kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pengungsian satwa harus dijaga ekosistemnya guna menjaga keaslian serta keberlanjutan kehidupan satwa dalam skala lokal ma upun antar benua;
- (4) Strategi pengembangan manajemen resiko pada kawasan rawan bencana sebagaimana dirnaksud dalam pasa1 7 ayat (2) huruf d meliputi: ·
- a. menghindari kawasan yang rawan terhadap bencana alam banjir, lorlgsor, angin ribut dan ombak besar sebagai kawasan terbangun\_;
- b. peringatan dini dari kernungkinan adanya bencana angin ribut dan banjir; dan
- c. mengembangkan hutan mangrove dan bangunan yang dapat rneminimasi terjadinya bcncana ombak besar dan mengembangkan bangunan tahan gempa pada daerah terindikasi rawan gempa;
- (5) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan sebagairnana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. mengembangkan hutan yang bemilai ekonomi tinggi tetapi tetap memiliki fungsi perlindungan kawasan dengan melakukan peningkatan nilai tambah kawasan melalui penanaman secara bergilir, tebangan pilih dan pengelolaan bersama masyarakat;
- b. pada kondisi khusus dimana akan dilakukan alih fungsi pada kawasan budidaya, harus dilakukan pengganti;
- c. peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan dengan teknologi tepat guna serta mengembangkan kemitraan dengan masyarakat yang tingga1 disekitar perkebunan:
- d. pengembalian lahan yang rusak atau alih komoditas menjadi perkebunan;
- e. mengembangkan dan mengelolah hasil petemakan dengan industri petemakan yang ramah lingkungan;
- f. mengembangkan cluster sentra produksi petemakan terutama terkait dengan industri pakan temak dan pemanfaatan kotoran ternak;
- g. mengembangkan perikanan darat, mengembangkan perikanan tangkap disertai pengolahan hasil ikan laut;
- h. peningkatan kualitas ekosistem, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil untuk menjaga mata rantai perikanan laut;
- i. menetapkan kawasan pertam bangan sesuai dengan jenis bahan galian;
- J. mengembangkan kawasan pertambangan yang sudah ada dan melakukan rehabilitasi kawasan bekas pertambangan sesuai dengan dokumen Amda1 yang menyertainya;
- k. mengembangkan pennukiman perdesaan yang disesuaikan dengan karakter fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat perdesaan;
- I. menyediakan sarana dan prasarana pennukiman perdesaan;
- m. meningkatkan kualitas permukiman perkotaan serta mengembangkan perumahan terjangkau dan layak huni;
- n. melest.arikan daerah di sekitar kawasan eksploitasi sumberdaya air dan mineral;
- o. melakukan reboisasi di daerah sekitarnya untuk menjaga agar siklus daur hidrologi berjalan sebagaimana mestinya sehingga dapat mempertahankan debit air yang ada;
- p. menetapkan kawasan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan minimal 30% dari luas wilayah perkotaan; dan
- q. menetapkan RTH privat pada kawasan-kawasan yang ditetapkan sangat strategis, bemilai lahan sangat tinggi, dan atau pada kawasan-kawasan yang berfungsi sebagai kawasan penyangga at.au kawasan lindung atau berfungsi konservasi maka komposisi RTH yang dipersyaratkan sebagai komposisi penyediaan RTH privat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan fungsinya adapun RTH ini dapat berupa taman dan hutan kota.
- (6) Strategi pengembangan dan pengendalian kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. menetapkan dan mengendalikan secara ketat kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. mengembangkan intensifikasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c. mengembangkan sentra produksi dan agropolitan; dan
- d. mengembangkan hortikultura dengan pengolahan basil pertanian melalui peningkatan sarana dan prasarana pertanian.
- e. menetapkan dan memasarkan sentra basil produksi pertanian holtikultura.
- (7) Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri yang produktif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. mengembangkan fungsi kawasan peruntukan industri besar di kawasan Mangaran dan Arjasa;
- b. mengembangkan dan pemberdayaan industri kecil dan home industry untuk pengolahan basil pertanian, petemakan, perkebunan, perikanan taut;
- c. peningkatan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil danmenengah;dan
- d. pengadaan prasarana wilayah pada kawasan Mangaran yang telah ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri untuk menarik investasi.
- e. mengembangkan kawasan pedesaan pusat sentral basil industri kecil kerajinan basil laut sebagai penunjang pariwisata bahari;
- (8) Strategi pengembangan dan peningkatan kawasan pariwisata bahari yang produktif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf h meliputi:
- a. mengembangkan obyek wisata alam dan buatan berbasis bahari;
- b. membentuk. zona wisata yang dikaitkan dengan k~end~r W1sata dalam skala nasional dengan d1s~rtru mengembangkan paket wisata, pengadaan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya; dan
- c. memasarkan hasil industri kecil kerajinan hasil Iaut d~ hasil ?engolahan produksi pertanian mangga.
- (9) Strateg1 penmgkatan sektor ekonomi potensial ~elestarian d~ peningkatan budaya, serta daya dukun~ li~gkungan h1dup pada kawasan strategis sebagaimana d1maksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf i meliputi;
4. a . mengembangkan kawasan industri di Kecamatan Kapongan, Mangaran dan Panji yang ditunjang dengan mengembangkan kawasan pelabuhan Kalbut, Besuki, Panarukan dan Jangkar;
- b. mengembangkan kawasan pengolahan hasil perikanan dan kawasan hatchery yang berada disepanjang pantai di Kecamatan Banyuglugur, Bungatan, Kendit, Mangaran, Panarukan, Kapongan, Jangkar dan Banyuputih;
- c. meningkatkan pemanfaatan Bangunan Kuno dan Peninggalan Sejarah di Besuki dan Panarukan untuk penelitian, pendidilcan dan pa.riwisata;
- d. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan sosial budaya;
- e. mengendalikan kawasan pendayagunaan sumber daya alam berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis nasional berupa zonasi kawasan pemumian minyak bumi ( Oil Refinery) di Kecarnatan Asembagus atau Mangaran; dan
- f. mengendalikan perkembangan kegiatan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU} Paiton yang masuk dalam batas administrasi wilayah kabupaten.
- (10) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2} huruf j meliputi:
- a. menetapkan fungsi dan peran Kawasan Latihan Militer Tentara Nasional Indonesia {TNI) di Kecamatan Asembagus dan Banyuputih dengan membatasi antara lahan terbangun di sekitar kawasan khusus dengan kawasan lainnya yang belum terbangun sehingga diperoleh batas yang jelas dalarn pengelolaannya
- b. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- c. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- d. mengembangkan kawasan lindung dan/ a tau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budi daya terbangun; serta
- e. turut serta menjaga dan memelihara asset-aset pertahanan/TNI.
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Keaatu Umum
Pasa19
- ( 1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:
- a. Rencana pusat kegiatan;
- b. Rencana jaringan prasarana utama;dan
- c. Rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercaritum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Oaerah ini.
Bacfan kedua Rencana Puaat Kegiatan
Paaal 10
Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a dikembangkan secara hirarki dan dalarn bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan wilayah kabupaten.
Pual 11
- ( l) Rencana pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (I) huruf a meliputi:
- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)~
- c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
- d. Pusat Pelayanan Lokal (PPL).
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Perkotaan Situbondo Kecamatan Sitobondo;
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di perkotaan Besuki dan perkotaan Asembagus;
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di perkotaan Banyuglugur, perkotaan Suboh, perkotaan Mlandingan, perkotaan Bungatan, perkotaan Jatibanteng, perkotaan Sumbermalang, perkotaan Kendit, perkotaan Panarukan, perkotaan Mangaran, perkotaan Panji, perkotaan Arjasa, perkotaan Kapongan, perkotaan ,Jangkar, clan perkotaan Banyuputih.
- {5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a . Desa Kayumas dan Jatisari di Kecamatan Arjasa
- b. Desa Patemon di Kecamatan Jatibanteng.;
- c. Desa Tanjung Pecinan di Kecamatan Mangaran,
I"".
- d. Desa Gelung di Kecamatan Panarukan,
- e. Desa Kurnbangsari di Kecamatan Jangkar;
- f. Desa Curahcotok di Kecarnatan J atibanteng;
- g. Desa Batta.I di Kecamatan Panji;
- h. Desa Dawuan di Kecamatan Suboh;
1. Desa Kalirejo di Kecamatan Sumbermalang;
- J. Desa Kedung Lo di Kecamatan Asembagus;
- k. Desa Lubawang di Kecamatan Banyuglugur;
1. Desa Patemon di Kecamatan Bungatan;
- m. Desa Kukusan di Kecarnatan Kendit;
- n. Desa Alas Banyur di Kecamatan Mlandingan; dan
- o. Desa Blimbing di Kecamatan Besuki.
Paaal 12
Pusat Kegiatan yang berupa perkotaan atau direncanakan menjadi pusat perkotaan akan direncanakan secara lebih detail.
Bqiaa ketiga Rencana Sistem Jaringan Praearana Wilayah
Paaal 13
1. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari :
2. a . Renca na Sistem Jaringa n Prasarana utama;
- b. Rencana Jaringan Prasarana lainnya.
2. Rencana Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari :
- a. Sistem jaringan transportasi darat;
- b. Sistem jaringan transportasi laut.
3. Rencana Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. jaringan jalan;
- b. jaringan kereta api; dan
- c. jaringan sungai danau dan penyebcrangan.
Paragraf 1 Rencana Slstem Jaringan Tranaportul Darat
N/A
Pasal 14

- ( 1) Rencana Jaringan jalan sebagaimana dirna.ksud dalam pasal 13 ayat (3} huruf a meliputi:
- a. Jalan;
- b. Terminal.
- (2) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (I) huruf a meliputi jalan nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten dan jalan desa.
- (3) Rencana jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi jalan bebas hambatan, nasional arteri primer, nasional kolektor primer dan jalan strategis nasional rencana.
- (4) Rencana jalan provinsi sebagaimana dima.ksud pada ayat 2 meliputi jalan propinsi kolektor primer dan jalan strategis provinsi
- (5) Rencana jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi jalan kabupaten kolektor primer, lokal primer.
- (6) Jalan bebas hambatan sebagaimana dima.ksud pada ayat (3) adalah jalan tol Probolinggo - Banyuwangi.
- (7) Jalan Nasional arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. Paiton (Batas Kabupaten Probolinggo/Binor} Buduan;
- b. Buduan - Panarukan;
- c. Panarukan - Batas. Kota Situbondo;
- d. Jalan PB. Sudirman Situbondo;
- e. Batas. Kota Situbondo Bajulmati (Batas Kabupaten Banyuwangi)
- f. Jalan Ahmad Yani Situbondo
- g. Jalan Basuki Rachmat Situbondo
- (8) Jalan strategis nasional rencana sebagaimana dimaksudpada ayat 3 adalah Situbondo - Garduatak
- (9) Jalan Provinsi kolektor primer sebagairnana dimaksud pada ayat (4} meliputi :
- a. Jalan A. Jakfar Situbondo;
- b. Jalan Diponegoro Situbondo;
- c. Jalan Pemuda Situbondo;
- d. Batas Kabupaten Bondowoso Batas Kota Situbondo;
- e. Buduan - Batas Kabupaten Bondowoso;
20. (lO)JaJan strategis provinsi sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) adalah Aseinbagus -Jangkar
21. (1 l)jaringan jalan lokal primer sebagai jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} huruf c meliputi :
- a. jaringan jalan yang menuju obyek wisata Puncak Argopuro dengan melewati desa-desa Plalangan, Tlogosari, dan Baderan di Kecamatan Sumbennalang.
- b. jaringan jalan yang menuju obyek wisata air Terjun Setanjak yang melalui desa Kedunglo di Kecarnatan Asembagus.
- c. jaringan jalan yang menuju kawasan wisata Agro Kayumas dengan melewati Desa Lamongan, Kedungdowo, Ketowan, Banyeman dan Kayumas.
- d. jaringan jalan menuju obyek wisata pant.al patek.
Pual 15
Rencana Jaringan Jalan berupa terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Rencana pengembangan terminal tipe A di Kecama tan Situbondo;
- b. Rencana pengembangan terminal tipe B di Kecama tan Besuki;
- c. Terminal tipe C di Kecamatan Kapongan, Kecamatan Mangaran, Kecamatan Bungatan, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Banyuputih, Kecamatan Jangkar dan Kecamatan Asembagus;
- d. Terminal angkutan umum yang berfungsi menghubungkan antara ibu kota kecamatan yang satu dengan yang lain atau daerah-daerah tertentu yang merupakan pusat atau titik temu beberapa moda transportasi dan aktivitas/kegiatan;
- e. Rencana pengembangan terminal cargo (bongkar muat barang) di Kecarnatan Banyuglugur dan Kecamatan Panarukan.
Paaa116
- (1) Rencana jaringan rel kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b berfungsi sebagai penyelenggaraan terminal barang dan penumpang.
- (2) Rencana pengembangan jalur perkeretaapian meliputi arahan pengembangan transportasi kereta api untuk melayani pergerakan yang menghubungkan antara Panarukan-Bondowoso-Kalisat-Jember.
Paragraf2
Rencana Sistem Jaringan Tranaporta•i Laut
Paaa117
Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, meliputi:
- ( 1) Rencana peningkatan dan pengembangan peranan dan fungsi pelabuhan umum, pelabuhan khusus serta pelabuhan perikanan.
- (2) Rencana peningkatan peranan pelabuhan yang saat ini masih betfungsi meliputi Pelabuhan.. Laut Besuki, Pelabuhan Laut Panarukan, Pelabuhan Laut Kalbut, dan Pelabuhan Penyebrangan Jangkar.
- (3) Rencana peningkatan fungsi pelabuhan umum yang dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk melayani angkutan barang dan penumpang yang meliputi : Pelabuhan Besuki, Pelabuhan Panarukan, Pelabuhan Kalbut, Pelabuhan Jangkar dan Pelabuhan Mimbo.
- {4) Rencana pengembangan pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Pelabuhan Kalbut menjadi pelabuhan pengumpul;
- b. Pelabuhan laut Panarukan sebagai pelabuhan pengumpan;
- c. Pelabuhan laut Besuki sebagai pelabuhan pengumpan berskala lokal;
- d. Pelabuhan Jangkar disamping sebagai pelabuhan pengumpan berskala lokal juga berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan tingkat 11.
- (5) Rencana pengembangan pelabuhan khusus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan mengikuti rencana ta.ta ruang.
- (6) Tatanan kepelabuhan harus menjaga fungsi perta.hanan dan keamanan Negara, dengan tidak menutup akses pelabuhan dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan TNI Angkatan Laut.
Bagian keempat
Rencana Slstem JariDgan Prasarana Lainnya
N/A
Pasal 18

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. rencana sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- b. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
- c. rencana sistem jaringan sumberdaya air; dan
- d. rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.
Paragrafl
Renacan Siatem Jaringan Energi clan Kelistrikan
Pual 19
Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi :
- (1) Pengembangan pelayanan energi listrik, meliputi:
- a. peningkatan jaringan distribusi pada lingkungan pemukiman baru di kawasan wilayah pengembangan;
- b. peningkatan gardu pendistribusian listrik pada kawasan yang diproritaskan;
- c. pengembangan prioritas di Kecamatan Arjasa di kawasan Kayu Mas untuk menunjang Kegiatan pariwisata baik di Agrowisata Kayu · Mas dan di Kawasan Segitiga Emas Gunung ljen.
- (2) Rencana pengembangan mikrohidro pada kecamatan› kecamatan yang tidak terjangkau jaringan listrik dan mempunyai potensi sumber daya air
- (3) Rencana pengembangan Solar Cell pada daerah-daerah yang tidak terjangkau jaringan listrik dan tidak mempunyai sumberdaya air
- (4) Rencana pengembangan energi alternatif panas bumi di Argopuro dan Belawan ljen
- (5) Pengembangan Gardu Induk (GI) 150/20 Kv di Kabupaten Situbondo
Paragraf2
Rencana Sistem Jaringan Telekou,.unikaai
Paaa120
- ( 1) Sistem pengembangan system jaringan prasarana telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi perangkat komunikasi dan pertukaran in.formasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan di ranah publik ataupun privat.
- (2) Prasarana telematika yang dikembangan, meliputi:
- a. sistem kabel; dan
- b. sistem seluler;
- (3) Rencana pengembangan prasarana telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terus ditingkatkan perkembangannya hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telematika mendorong kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (4) Rencana penyediaan infrastruktur telematika, berupa tower Base Transceiver Station (BTS) yang digunakan secara bersama-sama.
- (5) Untuk meningkatkan pelayanan di wilayah terpencil, pemerintah memberi dukungan dalam pengembangan kemudahan jaringan telematika.
Paragraf 3 Rencana Sistem Jarinpn Sumber Daya Air
N/A
Pasal 21

- ( 1) Rencana pengembangan sis tern jaringan prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 18 huruf c meliputi:
- a. Rencana sistem jaringan air bersih;
- b. Rencana sistem jaringan irigasi;
- c. Rencana pembangunan embung; dan
- d. Rencana sistem jaringan drainase.
- (2) Rencana sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) h uruf a meHputi :
- a. Pengembangan sistem jaringan yang merata pada seluruh wilayah kabupaten.
- b. Prioritas penanganan penyediaan air minum diarahkan ke Kecarnatan Situbondo, Panarukan, Besuki, Jatibanteng, Panji, Kapongan, Arjasa, Asembagus dan Banyuputih.
- (3) Rencana sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penetapan sistem jaringan irigasi yang meliputi :
- a. Daerah irigasi kewenangan pemerintah pusat;
- b. Daerah irigasi kewenangan pemerintah provinsi;
- c. Daerah irigasi kewenangan pe1nerintah kabupaten;
- d. Pengembangan -jaringan irigasi teknis pada DAS Tengah Kabupaten Situbondo.
- (4) Rencana pengembangan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah untuk pertanian, yang meliputi :
- a. Embung Banyuputih;
- b. Embung Tunjang;
- c. Embung Wringinanom;
- d. Embung Nogosromo.
- (5) Rencana sistem Janngan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan drainase skala makro, meliputi perencanaan teknis dan pengemba,ngan drainase diluar kawasan perkotaan, antara lain padajaringan jalan utama kawasan pengembangan, kawasan industri, dan sebagainya.
- b. pengembangan drainase skala mikro, merupakan perencanaan teknis dan pengembangan drainase di wilayah perkotaan, antara lain drainase pada kawasan perdagangan, jalan utama kota, permukiman, dan kawasan komersial lainnya.
- (6) Pengembangan drainase pada ayat (5) didasarkan pada tingkat perencanaan yang disesuaikan dengan pola pengembangan kawasan, dan terdiri dari:
- a. drainase sistem primer;
- b. drainase sistem sekunder;
- c. drainase sistem tersier.
- (7) Sungai-sungai yang direncanakan sebagai drainase sistem primer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi Sungai (S) Selowongo, S. S!etreng, S. Klatakan, S. Lobawang, S. Deluwang, S. Klatakan {Kendit), S. Sampear., S. Merakan, S. Penjalinan, S. Kresek, S. Curah Udang, S. Majid, S. Simacan, S. Patemon, S. Bayeman, S. Banyuputih, S. Bangeran, S. Kalorkoran/Sekarputih, S. Klenang, S. Sbr. Bendo Hulu, S. Sbr. Bendo Total, S. Batuputih, S. Mangga jajar, S. Deluwang Kecil, S. Pategalan, S. Duren, S. Bales, S. PakelJ S. Gilindung.
Paragraf 4 Rencana Sistem Jarin.gan Pruarana Wilayah Lalnnya
Pual22
- (1) Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
- a. Sistem jaringan persampahan;
- b. Sistem penyediaan air minum;
- c. Sistem pengelolaan air limbah
- d. Sistem jaringan drainase; dan
- e. Jalur evakuasi bencana
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Penyusunan rencana induk pengolahan persampahan;
- b. Rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah di kawasan perkotaan memerlukan Tempat Pemrosesan Akhir ( TPA) skala regional direncanakan di: Kecamatan Situbondo bagian Selatan; dan di sekitar Kecamatan Suboh;
- c. Pembangunan Tempat Penampungan Sementara {TPS) di seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten;
- d. Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu melalui Satuan Operasional Kebersihan Lingkungan (SOKLI) pada daerah-daerah permukiman, khususnya kawasan permukiman kota di pusat› pusat pelayanan.
- (3) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pembangunan dan pengembangan sistem penyediaan air minum melalui PDAM di Kecamatan Situbondo, Kecamatan Panji, Kecamatan dan Panarukan;dan
- b. pembangunan distribusi air minum melalui jaringan pipa PDAM atau jaringan SPAM pada kecamatan:
1. Kecamatan Kapongan;
2. Kecamatan Mangaran;
3. Kecamatan Kendit;
4. Kecamatan :Mlandingan;
5. Kecamatan Suboh;
6. Kecamatan Bungatan;
7. Kecamatan Besuki;
8. Kecamatan Jati Banteng;
9. Kecamatan Sumber Malang;
10. Kecamatan Banyuglugur;
11. Kecamatan Banyuputih;
12. Kecamatan Asembagus;
13. Kecamatan Jangkar;
14. Kecamatan Arjasa.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud ayat ( 1) huruf c meliputi:
- a. pengelolaan limbah domestik berupa IPAL komunal yang terdapat di Kecamatan Situbondo, Kecamatan Besuki, Kecamatan Asembagus;
- b. pengelolaan limbah domestik berupa septic tank terdapat Kecamatan Banyuglugur1 Kecamatan Suboh, Kecamatan Mlandingan, Kecamatan Bungatan, Jatibanteng, Sumbermalang, Kendit, Panarukan, Mangaran, Panji, Arjasa, K.apongan, Jangkar, dan Banyuputih;
- c. pengelolaan limbah non-domestik terdapat di perkotaan Situbondo, perkotaan Asembagus dan perkotaan Besuki; dan
- d. pengelolaan B3 (Bahan Beracun Berbahaya) terdapat di Kecamatan Panji.
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d meliputi :
- a. mempertahankan sistem dan saluran drainase yang ada dan merevitalisasi saluran drainase eksisting sesuai dengan jenis dan klasifikasi saluran;
- b. pengembangan sistem drainase terpadu khususnya bagi kawasan perkotaan PKL, PKLp dan PPK; dan
- c. pengembangan penahan sekaligus pengatur aliran hasil limpasan air hujan yang tidak sempat diserap tanah sehingga aliran tidak terpusat pada salah satu saluran drainase yang dapat menyebabkan terjadi limpasan pada daerah sekitamya.
- (6) Rencana jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e meliputi:
- a. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir mengikuti pola jaringan jalan yang telah ada menuju ruang evakuasi bencana;
- b. ruang evakuasi bencana sebagaimana dirnaksud pada huruf a adalah fasilitas-fasilitas umum milik pemerintah yang berada diluar iokasi banjir.
Bagian Keaatu Umum
Paaal 23
Rencana Pola ruang wilayah kabupaten menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.
Bagi·D tcedua Rencana Pola Ruang Kawuan LindllJII
Pau.124
Rencana pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:
- a. kawasan huta.n lindung;
- b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. ,kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.
Paaal25
Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 24 huruf a seluas kurang lebih 19, 71\_ 6 ha meliputi :
- a. Kecamat.an Sumbermalang;
- b. Kecamatan Asembagus; dan
- c. Kecamatan Arjasa.
Pual26
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, berupa kawasan resapan air yang berada di kawasan sekitar kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 1.563 ha, meliputi :
- a . Kecamat.an Sumbermalang;
- b. Kecamatan Asembagus;
- c. Kecamatan Arjasa;
- d. Kecamatan Mlandingan; dan
- e. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sampeyan.
- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:
- a. Kawasan sempadan pantai meliputi Kecamatan Banyuglugur, Besuki, Bungatan, Mlandingan, Kendit, Panarukan, Mangaran, Kapongan, Arjasa, Jangkar, Asembagus, Banyuputih kurang lebih seluas 1.366 ha, dengan arahan pengelolaan sebagai berikut:
1. penanaman mangrove di wilayah pantai utara untuk meminimalkan abrasi pantai dan mencegah intrusi air laut kedaratan; dan
2. rehabilitasi terumbu karang (takad) dan pembuatan kawasan terumbu karang buatan di sepanjang pantai utara wilayah kabupaten.
- b. Kawasan sempadan sungai meliputi Sungai Selowongo, Sungai Sletreng, Sungai Klatakan, Sungai Lobawang, Sungai Deluwang, Sungai Klatakan (Kendit), Sungai Sampean, Sungai Merakan, Sungai Penjalinan, Sungai Kresek, Sungai Curah Udang, Sungai Majid, Sungai Simacan, Sungai Patemon, Sungai Bayemari, Sungai Banyuputih, Sungai Bangeran, Sungai Kalorkoran/Sekarputih, Sungai Klenang, Sungai Sbr. Bendo Hulu, Sungai Sbr. Bendo Total, Sungai Batuputih, Sungai Mangga jajar, Sungai Deluwang Kecil, Sungai Pategalan, Sungai Duren, Sungai Bales, Sungai Pakel dan Sungai Gilindung kurang lebih memiliki luas 2.134 ha dcngan arahan pengelolaan sebagai berikut:
1. Perlindungan terhadap anak-anak sungai diluar permukiman ditetapkan mm1mum 50 meter meliputi seluruh Anak Sungai Sampean dan Sungai Deluwang;
2. Pada sungai besar dan anak sungai yang melewati kawasan permukiman ditetapkan minimum 15 meter; dan
3. perlindungan terhadap anak-anak sungai diluar permukiman ditetapkan minimum 50 meter meliputi seluruh anak Sampean dan Sungai Deluwang.
- c. kawasan sekitar dam dan eek dam menyebar hampir di seluruh wilayah kabupaten dan kurang lebih seluas 380 ha;
- d. kawasan sekitar mata air meliputi: Kecamatan Jatibanteng 11 titik, Kecamatan Banyuglugur 5 titik, Kecamatan Suboh 5 titik, Kecamatan Mlandingan 5 titik, Kecamatan Bungatan 2 titik, Kecarnatan Kendit 8 titik, Kecamatan Arjasa 8 titik, Kecamatan Jangkar 4 titik, Kecarnatan Asembagus 3 titik, Kecamatan Sumber Malang 13 titik kw'ang lebih seluas 630 ha; dan
- e. ruang terbuka hijau (RTH) yang meliputi uti area memanjang atau jalur dan/ a tau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat turnbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanami, yang rneliputi:
1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik meliputi tarnan kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai. dan pan tai; dan
2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat meliputi kebun atau halaman rumah/ gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan.
3. Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan meliputi paling sedikit 30 % dari luas kawasan perkotaan, yang diisi oleh tanaman baik yang tumbuh secara alarniah maupun yang sengaja di tanam, adapun Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini terdiri dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik paling sedikit 20 % dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat 10 % dengan distribusi Ruang Terbuka Hijau (RTH} kawasan perkotaan disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang wilayah;
4. RTH di wilayah kabupaten kurang lebih seluas 1.366,97 km 2 , yang diisi oleh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam; dan ,
5. RTH berupa hutan untuk DAS ditetapkan sebesar 30% dari luas DAS yang ada di Kabupaten Situbondo.
- (2) Kawasan sempadari jalan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi kawasan sepanjang jalan kereta api, dengan sempadan minimal 23 meter.
Pual28
- (I) Kawasan suaka alarn, pelestarian alarn, cagar budaya, cagar alam dan suaka marga satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi:
- a. kawasan Taman Nasional;
- b. kawasan Cagar Budaya;
- c. kawasan cagar alam;
- d. kawasan suaka margasatwa;
- e. Kawasan pantai berhutan bakau.
- (2) Kawasan Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a adalah Taman Nasional Baluran di Kecamatan Banyuputih dengan luas kurang lebih 3,506 ha;
- (3) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b merupakan obyek / benda cagar budaya yang dilindungi yang meliputi:
- a. Kecamata.n Besuki, berupa bangunan kuno yang diperkirakan bangunan bekas kantor / Rumah Residen /Bupati Besuk.i, makam Bupati Besuki, menara masjid dan mercusuar; dan
- b. Kecamatan Panarukan berupa pelabuhan peninggalan VOC dan stasiun Kereta Api.
- (4) Kawasan cagar alarn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Sungai Kolbu di Kabupaten Situbodo.
- (5) Kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (lj huruf d adaJah dataran tinggi hyang di Kecamatan Sumbermalang.
- (6) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi kawasan pelestarian alam sebagai pembentuk ekosistem hut.an bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota la.ut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut, serta pelindung usaha budidaya dibelakangnya, meliputi :
5. a . kawasan pantai berhutan bakau berada sepanjang pantai di Kecarnatan Banyuglugur, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Kendit, Pana.rukan, Kapongan, Mangaran, Arjasa, Jangkar, Asembagus dan kekuatan ikatan tanah terutama pada daerah aliran air dengan luas area kurang lebih 683 ha;
- b. menambah dan memperbaiki plengsengan/ penahan yang rusak;
- c. memperketat pemberian ljtn bangunan dan pengontrolan penggunaan tanah.
Pual29
- ( 1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, meliputi:
- a. Kawasan rawan banjir;
- b. Kawasan rawan longsor;
- c. Kawasan rawan angin ribut, dan
- d. Kawasan rob air.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat
- ( 1) huruf a , meliputi:
- a. Kecamatan Besuki;
- b. Kecarnatan Bungatan;
- c. Kecamatan Kendit;
- d. Kecamatan Panarukan;
- e. Kecamatan Situbondo;
- f. Kecamatan Panji;
- g. Kccamatan Jatibanteng;
- h . Kecamatan Mladingan; dan
- i. Kecamatan Jangkar.
- (3) Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Jatibanteng;
- b. Kecamatan Sumbennalang; clan
- c. Bungatan, Kendit.
- (4) Kawasan rawan angin ribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kecamatan Jatibanteng; dan
- b. Kccamatan Sumbennalang.
- (5) Kawasan rawan rob air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi seluruh kawasan pesisir di wilayah Kabupaten.
Pual30
- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf f di Kabupaten Situbondo meliputi :
- a. kawasan cekungan air tanah yang tergabung dalam CAT Bondowoso - Situbondo; dan
- b. kawasan rawan gempa.
- (2) Kawasan rawan gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Panarukan; dan
- b. Kecamatan Banyuputih.
Paaa131
- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g meliputi:
- a. kawasan perlindungan plasma nutfah;
- b. kawasan perlindungan dan pengungsian • satwa; dan
- (2) Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan yang kaya akan keanekaragaman hayati, berada di wilayah Taman Nasional Baluran.
5. (3} Kawasan perlindungan dan pengungsian satwa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, meliputi tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dikonservasi meliputi:
- a. kawasan Taman Nasional Baluran yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan satwa, terutama satwa banteng;
- b. pantai sepanjang Kecamatan Banyuputih dengan luas kurang lebih 229 ha ditetapkan sebagai kawasan pantai berhutan bakau yang dilindungi.
Raglan Ketiga Kawaaan Budidaya
.Pual32
Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada pasal 23 meliputi:
- a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. Kawasan pertanian; .
- c. Kawasan perikanan;•
- d. Kawasan perkebunan;
- e. Kawasan pertambangan;
- f. Kawasan industri;
- g. Kawasan pariwisata;
- h. Kawasan pemukiman; dan
1. Kawasan peruntukan Iainnya.
Paragraf1
Kawasan Perun.tukan Hutan
Pual 33
- (1) Kawasan peruntukkan hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 huruf a meliputi:
- a. Kawasan peruntukkan hutan produksi; dan
- b. Kawasan peruntukkan hutan rakyat.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimak:sud pada ayat (1) huruf a memiliki luas area kurang lebih 36.385 ha dari luas wilayah terleta.k di 6 Kecarnatan, yang meliputi:
- a. Kecamatan Sumbermalang;
- b. Kecamatan Arjasa;
- c. Kecamatan Jatibanteng;
- d. Kecamatan Mlandingan;
- e. Kecamatan Banyuputih; dan
- f. Kecamatan Banyuglugur.
- (3) Kawasan peruntukkan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di seluruh kecarnatan dan memiliki luas area kurang lebih 16.502 ha dengan perincian sebagai berikut :
- a. Kecamatan Banyuglugur memiliki luas area kurang lebih 2.401 ha;
- b. Kecarnatan Besuki memiliki luas area kurang lebih 362 ha;
- c. Kecamatan Jatibanteng memiliki luas area kurang lebih 2.217 ha;
- d. Kecarnatan Sumbennalang memiliki luas area kurang lebih 3.355 ha;
- e. Keca.matan Suboh memiliki luas area kurang lebih 561 ha;
- f. Kecamatan Mlandingan memiliki luas area kurang le bih 7 59 ha;
- g. Kecamatan Bungatan memiliki luas area kurang lebih 1.007 ha;
- h. Kecamatan Kendit memiliki Juas area kurang lebih 2.284 ha;
- i. Kecamatan Panarukan memiliki luas area kurang lebih 325 ha;
- J. Kecamatan Situbondo memiliki luas area kurang lebih 193 ha;
- k. Kecamatan Panji memiliki luas area kurang lebih 497 ha;
- I. Kecamatan Mangaran memiliki luas area kurang lebih 85 ha;
- m. Kecarnata.n Kapongan memiliki luas area kurang lebih 517 ha;
- n. Kecamatan Arjasa memiliki luas area kurang lebih 787 ha;
- o. Kecamatan Jangkar memiliki luas area kurang lebih 515 ha;
- p. Kecamatan Asembagus merniliki luas area kurang lebih 264 ha;
- q. Kecamatan Banyuputih memiliki luas area kurang lebih 373 ha.
Puagraf'2
Kawuan Penmtuk.an Pertantan
Pua134
- ( 1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi: kawasan tanaman pangan, tanaman holtikultura dan kawasan petemakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. wilayah pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan berada di Kecamatan Kapongan, Panarukan, Panji, Jangkar, Mangaran, Arjasa, Besuki, Suboh, Kendit, Asembagus, Situbondo, Jatibanteng dan Sumbermalang;
- b. kawasan lahan pertanian untuk tanaman pangan meliputi Kecamatan Kapongan, Panan1kan, Panji, Jangkar, Mangaran, Arjasa, Besuki, Suboh, Kendit, Asembagus, Situbondo, Jatibanteng dan Sumbermalang dengan luas 33,639 Ha yang terdiri dari :
1. sawah irigasi eksisting seluas 32,023 Ha;
2. sawah Non irigasi eksisting 1,616 Ha.
- c. skala prioritas di'erah sentra tanaman pangan padi meliputi Kapongan, dan Panarukan, Panji, dan Arjasa;
- d. rencana pengembangan tanaman pangan padi gogo meliputi Sumbermalang, Jatibanteng, Bungatan dan Mlandingan;
- e. rencana pengembangan tanaman pangan palawija, berupa jagung berdasarkan skala prioritas berturut› tarut meliputi Banyuglugur, Jatibanteng, Besuki, Suboh, Mladingan, Bungatan, Kendit, Panarukan, Situbondo, Panji, Kapongan, Arjasa, Jangkar, Asembagus, Mangaran, Banyuputih, dan Sumbermalang;
- f. rencana pengembangan kedele berdasarkan sk.ala prioritas berturut-turut meliputi Suboh, Mlandingan, Besuki, Situbondo, Panarukan, Panji, Kendit, Kapongan dan Banyuputih;
- g. rencana pengembangan tanaman ubi kayu berdasarkan skala prioritas berturut-tarut meliputi Jatibanteng, Arjasa, Sumbermalang, Situbondo, Banyuglugur, Kendit, Jangkar dan Kapongan; dan
- h. rencana pengembangan tanaman pangan palawija lainnya, seperti kacang tanah berdasarkan skala prioritas berturut-turut meliputi Jangkar, Arjasa, Kapongan dan Panji.
- (3) Kawasan Holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di seluruh kecamatan terutama pada daerah yang kurang mendapatkan air dan mengandalkan air hujan (tadah hujan) dengan luas area kurang lebih 43.674 ha dari luas wilayah kabupaten.
- (4) Kawasan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) ditetapkan seluas 30,032 Ha yang terdiri dari :
1. Sawah irigasi LPPB seluas 28,820 Ha;
2. Sawah Non-irigasi LPPB seluas 1,2 12 Ha.
- (5) Kawasan petemakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf a merupakan kawasan usaha peternakan perorangan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten guna peningkatan produksi dan populasi temak serta mencapai swasembada protein hewani.
Paragraf4 Kawaaan Penmtu.kan Perikanaa
Pua135
Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf c meliputi kawasan :
- a . Kawasan peruntukan perikanan budidaya yang terdiri dari :
1. budidaya air tawar terda pat di seluruh kecamatan di Kabupaten Situbondo dengan luas areal kurang lebih 10 ha;
2. budidaya air payau terdapat di Kecamatan Besuki, Mlandingan, Kendit, Suboh, Panarukan, Mangaran, Kapongan, Arjasa , Banyuputih dengan luas areal kurang lebih 1.300 ha;
3. budidaya air laut yang terdapat di Kecamatan Banyuputih, Jangkar, Arjasa, Kapongan, Mangaran, Panarukan, Kendit, Bungatan, Mlandingan, Suboh, Besuki, dan Banyuglugur seluas 1826,26 Ha.
- b. Pengembangan kawasan peruntukkan perikanan tangkap yang berada di Pondok Mimbo Kabupaten Situbondo.
Paragraf'S
Kawaaan Penmtulran Perkebwum
Pua.136
Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf d seluas kurang lebih 20.588 hektar meliputi:
- a . komoditi kelapa, pinang, tebu, kopi robusta, kopi arabika, dan cengkeh berada di Kecamatan: Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Kendit, Situbondo, Panji, Kapongan, Arjasa, Asembagus dan Banyuputih;
- b. komoditi kapas berada di Kecamatan: Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Situbondo, Panji, Jangkar, Arjasa, Asembagus dan Ban)'Uputih;
- c. Komoditi jambu mente berada di Kecamatan: Jatibanteng, Sumbennalang, Besuki, Suboh, Mlanclingan, Bungatan, Panarukan, Situbondo, Mangaran, Panji, Kapongan, Arjasa, Asembagus dan Banyuputih;
..
39
- d. komoditi tembakau berad.a di Kecamatan: Banyuglugur, Jatibanteng, Sumbermalang, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Arjasa, Jangkar, Asembagus dan Banyuputih;dan
- e. komoditi tanaman jarak tersebar di berbagai wilayah kabupaten meliputi: Kecamatan Banyuputih, Arjasa, Kapongan, Panji dan Panarukan, yang memiliki tanah› tanah marjinal/kritis dengan pengelolaan diarahkan pada kawasan industri.
Paragraf'6 Kawam Peruntulam Pertambengan
Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e meliputi:
- a. Kawasan pertambangan energi panas bumi di wilayah Gunung Argopuro dan Belawan - ljen
- b. Kawasan pertarnbangan golongan batuan yang meliputi :
1. bahan galian batu tras terletak di kecamatan: Panarukan, Situbondo, Kapongan, Arjasa, Asembagus, dan Panji;
2. bahan galian tanah liat terletak di Kecamatan: Situbondo dan Banyuputih;
3. bahan galian pasir terletak di Kecamatan Besuki, Panarukan, Situbondo dan Banyuputih;
4. bahan galian batu ka.li terlet.ak di Kecamatan Mlandingan dan Kendit; dan
5. bahan galian batu kapur terletak di Kecamatan Panarukan, dan Situbondo.
Paragraf'7
Kawuan Penmtakan ID.daatri
Pual38
- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f meliputi:
- a. industri sedang dan kecil;
- b. pengembangan lokasi kawasan industri yang sudah ada;
- c. penetapan dan pengembangan kawasan industri; dan
- d. pengembangan industri.
- (2) Industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pabrik gula.
- (3) Industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa industri makanan. minuman, tekstil, penjahit kulit, perhiasan kemasan, anyaman bambu, anyaman tikar, genteng, batu bata , pandai besi, genteng;
- (4) Pet1gembangan lokasi kawasan industri yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan 5 Pahrik Gula (PG) yang sudah ada berupa PG. Olean di Kecamatan Mangaran, PG. Asembagus di Kecamatan Asembagus, PG. Wringinanom dan PG. Panji di Kecamatan Panji; dan
- b. ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, permintaan pasar, ketersediaan bahan baku, infra struktur dan perkembangan wilayah.
- (5) Penetapan dan pengembangan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, meliputi:
- a. kawasan peruntukan industri yang direncanakan di Kecamatan Kapongan, Panji dan Mangaran; dan
- b. kawasan peruntukan industri dan sentra-sentra industri kecil tersebar di semua kecamatan wilayah kabupaten.
- (6) Rencana pengembangan peruntukan industri , meliputi:
- a. pengembangan kawasan sentra industri sedang terutama pada kawasan perdesaan dan perkotaan yang meliputi :
1. Kecamatan Kapongan terletak di, Oesa Pelayan, Curahcottok, Desa Wonokoyo, Desa Seletreng,
2. Kecamatan Arjasa terletak di Desa Arjasa; dan
3. Kecamatan Mangaran terletak di Desa Tanjungglugur.
- b. pengembangan kawasan sentra industri besar terutama pada kawasan perdesaan dan perkotaan meliputi:
1. Kecamatan Arjasa Desa Arjasa dan Desa Lamongan dan;
2. Kecamatan Mangaran di Desa Tanjungpecinan
Paragraf8
Kawasan Penmtubn Puiwlaat.a
Pual39
- (1) Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g meliputi:
- a. pengembangan wisata bahari;
- b. objek dan potensi wisata disertai infrastruktur; dan
- c. pusat pelayanan wisata dan akomodasi wisata;
- (2) Pengembangan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, meliputi: zona pengembangan wisata bahari berada di sepanjang pantai utara meliputi Pelabuhan Besuki (di Kecamatan Besuki) Pantai Pasir Putih (Kecamatan Bunge.tan) -Pantai Gelung (Kecamatan Panarukan) Pelabuhan Kalbut (Kecamatan kalbut) - Pantai Barna (faman Nasional Baluran);
- (3) Objek dan potensi wisata disertai infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Zona pengembangan tengah meliputi Makam Raden Tjondrokusumo-Petilasan Syeikh Maulana lshaq - Pabrik Gula Olean;
- b. Zona pengembangan barat meliputi Pelabuhan Rakyat Besuki · Pemandian Banyu Anget -Pemandian Taman -Alam Desa Baderan -Kompleks Makam Bloro-Puncak Rengganis Air Terjun Tempora Karesidenan Besuki Klenteng Poo Tiang Biaw; dan
- c. Zona pengembangan timur meliputi Taman Nasional Baluran -Pantai Barna (Kecamatan Banyuputih) -Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Pelabuhan Jangkar - Air Terjun Set.ancak - Agro Wisata Kayumas.
- (4) Pusat pelayanan wisata dan akomodasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. objek wisata Pantai Pasir Putih sebagai obyek wisata bahari;
- b. objek wisata Pantai Pathek sebagai obyek wisata bahari;
- c. objek wisata Pantai Gelung sebagai obyek wisata bahari;
9. d . objek wisata Pantai Firdaus Banongan sebagai obyek wisata bahari;
- e. objek wisata Pantai Barna sebagai obyek wisa ta bahari;
- f. objek wisata Tapak Tilas Syekh Maulana Ishak Pecaron;
- g. objek wisata Taman Nasional Baluran;
13. h . objek wisata Perkebunan Kayumas PfP XII;
1. objek wisata TPI Pondok Mimbo;
- J. objek wisata Pesantren Salafiyah Syafi'iyah;
- k. objek wisata Pelabuhan Rakyat Besuki;
- I. objek wisata Pemandian Alam Taman;
- m. objek wisata Pemandian Alam Banyu Anget; dan
- n. objek wisata Alam Desa Baderan.
- (5) Pengembangan wisata bahari : jalur wisata Denpasar -Banyuwangi - Surnenep - Situbondo.
Paragraf9
Kawaaan Peruntukan PermuJdman Pual40
- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud daJam Pasal 32 huruf h yakni seluas 4285,0834 Ha, meliputi :
- a. pennukiman perdesaan; dan
- b. permukiman perkotaan.
- (2) Kawasan pennukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kawasan permukiman perdesaan dengan kepadatan tinggi meliputi Kecamatan Besuki, Situbondo, Panji, Kapongan, dan Banyuputih, dengan mengembangkan daerah pennukiman;
- b. kawasan permukiman perdesaan dengan kepadatan sedang meliputi Kecamatan Jatibanteng, Suboh, Panarukan, Mangaran, Asembagus, agar dipertahankan; dan
- c. kawasan permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah meliputi Kecamatan Sumbermalang, Banyuglugur, Mandingan, Bungatan, Kendit, Arjasa, Jangkar.
- (3) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I} huruf b meliputi kawasan yang dominasi kegiatannya difungsikan untuk kegiatan yang bersifat kekotaan dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya, meliputi:
- a. pemukiman yang berada di semua ibukota kecarnatan terutama pad.a lingkup wilayah kecarnatan;
- b. rencana pennukiman diarahkan muncul pada daerah-daerah pengembangan industri meliputi area sekitar PLTU Paiton, Oil Refinary, dan eksplorasi laut.
10
Paragraf
Kawaaan Penmtukan Latanya
Pua141
- (1) Pengembangan kawasan budidaya peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf i, meliputi:
- a. Kawasan sektor informal;
- b. Kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- c. Kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- d. Kawasan Andalan
- (2) Pengembangan kawasan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di kawasan perkotaan PKL clan PKLp Kabupaten Situbondo:
- (3) Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pert.ahanan dan kearnanan dengan rincian meliputi:
- a. Wilayah TNI -AD terdiri dari :
1. Daerah latihan militer Dodilatpur;
2. Daerah latihan militer, Kostrad Div-2;
3. Daerah latihan militer, Kostrad Div-2 yakni Secaba Rindam V / BRW Sukorejo.
- b. Wilayah TNI AL terdiri dari :
1. Daerah latihan militer Baluran; ; yakni Puslatpur
2. Daerah latihan militer yakni Wringinanom Asembagus;
3. Daerah latihan militer yakni Tanjung Jangkar.
- (4) Pengembangan kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) huruf c meliputi:
- a. zona konservasi atau lindung;
- b. zona pengembangan;
- c. zona pengembangan di darat;
- d. zona alur laut; dan
- e. pengelolaan kawasan pesisir.
- (5) Zona konservasi atau lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. suaka alam/cagar alam laut meliputi yang perlu dilindungi bagi kepentingan plasma nuftah, keperluan pariwisata dan ilmu pengetahuan;
- b. perlindungan zona peka perubahan ekosistem pesisir yang memiliki hutan bakau/mangrove dan terumbu karang yang melindungi berbagai jenis biota laut di sepanjang pantai utara meliputi Pantai Barna, Pasir Putih dan Pathek.
- (6) Zona pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi zona pengembangan umum kawasan pesisir, meliputi:
- a. kawasan perikanan, terdapat di seluruh kawasan perairan laut yang merupakan area yang dirancang untuk mengakomodasi dan menjamin akses yang kontinyu pada sumberdaya ikan bagi nelayan yang menggunakan alat tangkap yang pennanen maupun setengah permanen dan struktur budidaya laut. Termasuk bagian ini meliputi tambak ikan atau udang, wilayah perikanan tangkap, budidaya air laut dan tempat pemijahan ikan;
- b. kawasan pariwisata, merupakan area yang ditetapkan sebagai suatu zona khusus untuk kepentingan pariwisata baik di darat maupun di pesisir dan laut ditetapkan pada area yang mempunyai keindahan alam dan potensi sumber daya laut meliputi sepanjang pesisir pantai utara; clan
- c. kawasan industri, di pes1s1r dikembangkan berdasarkan kaidah yang tidak bertentangan dengan pelestarian lingkungan hidup.
- (7) Zona pengembangan di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi: · ·
- a. zona permukiman meliputi: permukiman perkotaan maupun perdesaan yang pemakaian lahannya tidak didominasi oleh pertanian atau kehutanan dan terdapat di sepanjang pantai utara yang merupakan permukiman nelayan; dan
- b. zona pariwisata berupa daerah yang dirancang untuk pembangunan pariwisata yang sudah ada.
- (8) Zona alur laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d ditetapkan untuk menjaga kepentingan umum dan kerunanan nasional melalui :
- a. pengembangan alur lintasan kapal;
- b. pemberian rambu-rambu laut;
- c. penginformasian alur laut melalui peta laut yang terbaru.
- (9) Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kawasan Situbondo - Bondowoso Jember dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian, industri, pariwisata dan perikanan laut
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
Pual42
- (1) Beberapa kawasan yang merupakan kawasan strategis kabupaten meliputi:
- a. kawasan strategis ekonomi;
- b. kawasan strategis sosio-kultural;
- c. kawasan strategis teknologi tinggi; dan
- d. kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di kawasan PKLp;
- b. pengembangan kawasan industri di Kecamatan Mangaran, Kapongan, dan Panji;
- c. pengembangan Pelabuhan Ka!but, Besuki, Panarukan dan Jangkar; dan
- d. pengembangan kawasan pengolahan basil perikanan di Pondok Mimbo di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih, Desa Klatakan di Kecarnatan Kendit dan Desa Pesisir Kecamatan Besuki;
- e. Mendorong pengembangan dan pembangunan Kawasan Tertinggal di Kabupaten Situbondo yang meliputi:
1. Desa Alas Tengah, Desa Tamankursi dan desa Sumberargo di Kecamatan Sumbennalang;
2. Desa Patemon, Desa Kembangsari, Desa Pategalan di Kecamatan Jatibanteng;
3. Desa Tepos dan Desa Selobanteng di Kecamatan Banyuglugur;
4. Desa Cemara, Desa Gunung Putri dan Desa Dawuhan di Kecamatan Suboh;
5. Desa Alas Bayur dan Desa Campoan di Kecamatan Mlandingan;
6. Desa Patemon di Kecamatan Bungata.n;
7. Desa Rajekwesi dan Desa Kukusan di Kecamatan Kendit;
8. Desa Kayumas di Kecarnatan Arjasa.
,-...
- (3) Kawasan strategis sosio-kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kawasan di sekitar benda-benda peninggalan sejarah, meliputi:
- a. menara masjid dan rumah eks karisidenan Situbondo di alun-alun Besuki; dan
- b. perumahan lama (tanah lajeng), stasiun KA peninggalan VOe, petilasan Hayam Wuruk, Mercusuar dan pelabuhan peninggalan voe di Kecamatan Panarukan.
- (4) Kawasan strategis teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
N/A
Pasal 44

- ( 1) Penataan ruang sesuai dengan RTRW dilaksanakan secara sinergis dengan Peraturan Daerah lain yang ada di Daerah.
- (2) Penataan ruang dilaksanakan secara menerus dan sinergis antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang 'Wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
- (4) Perwujudan rencana struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis
Ba,ian Ketiga Perwujudan Rencana Stmktur Ruang
Pasa145
Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) meliputi:
- a. perwujudan sistem pusat kegiatan;
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah.
Paragraf 1 Perwujudan Sistem Pusat Kegiata~
N/A
Pasal 46

- (1) Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi:
- a. pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- b. pengembangan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);
- c. pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
- d. pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) Pengembangan PKL Situbondo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Penyusunan RDTR, penyusunan peraturan zonasi, dan penyusunan RP4D;
- b. Penyusunan masterplan kawasan pusat pemF:rintahan, penyusunan rencana RTH kota; dan
- c. Pengembangan prasarana dan sarana dasar.
- (3) Pengembangan PKLp Besuki dan . Asembagus sebagaimana dimaksud pada ayat { l) huruf b meliputi:
2. a . Penyusunan RTBL Kawasan;
- b. Penyusunan Rencana RTH; dan
- c. Pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar.
- (4) Pengembangan PPK Banyuglugur, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Jatibanteng, Sumbermalang, Kendit, Panarukan, Mangaran, Panji, Arjasa, Kapongan, J angkar, dan BanyuputihPalas, Candipuro, Merbau Mat.aram, dan Tanjung Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
6. a . Peny11sunan RDTR kawasan perkotaan Banyuglugur, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Jatibanteng, Sumbermalang, Kendit, · Panarukan, Mangaran, Panji, Arjasa, Kapongan, Jangkar, dan BanyuputihPalas, Candipuro, Merbau Mataram, dan Tanjung Sari;
- b. Penyusunan RTBL Kawasan;
- c. Penyusunan Rencana RTH; dan
- d. pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar.
- (5) Pengembangan PPL Desa Kayumas, Patemon, Tanjung Pecinan, Gelung, Kumbang sari, Curahcotok, Battal, Dawuhan, Kalirejo, Kedunglo, Lubawang, Patemon, Kukusan, Alas Banyur dan Blirnbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
11. a . Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan;
- b. Penyusunan RTBL kawasan;
- c. Pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar.
Paragn.12 PerwuJuclan Siatem Jarinpn Praaarana Wilayah
Pual47
Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:
- a. sistem jaringan Prasarana Utama yang terdiri dari jaringan transportasi darat dan jaringan transportasi laut;
sistem jaringan Prasarana lainnya.
Pasa148
Perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:
- a. jaringan jalan;
- b. jaringan kereta api; dan
- c. jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- (1) Perwujudan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi:
- a. jalan;
- b. terminal.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jaringan jalan nasional mcliputi pembangunan jaringan jalan bebas harnbatan Probolinggo› Banyuwangi;
- b. Pengembangan jaringan jalan provinsi berupa jaringan jalan kolektor primer dan jalan strategis provinsi meliputi;
1. pengem bangan jaringan jalan kolektor primer yang terdiri dari Jalan. A. Jakfar, Jalan. Diponegoro, Jalan. Pemuda, Batas Kabupaten Bondowoso Batas Kota Situbondo, Buduan Batas Kabupaten Bondowoso;
2. pengembangan Janngan jalan strategis provinsi adalah Asembagus - Jangkar.
- c. Pengembangan jaringan jalan kabupaten berupa jalan lokal primer di setiap kecamatan di Kabupaten Situbondo;
- (3) Perwujudan jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan terminal tipe A di Kecamatan Situbondo;
- b. pengembangan terminal tipe B di Kecamatan Besuki;
- c. pembangunan terminal tipe C di Kecarnatan Kapongan, Kecamatan Mangaran, Kecamatan Bungatan, Kecamatan Arjasa, Kecarnatan Banyuputih, Kecamatan Jangkar dan Kecamatan Asembagus;
- d. terminal anglrutan umum yang berfungsi menghubungkan antara ibu kota kecarnatan yang satu dengan yang lain atau daerah-daerah tertentu yang merupakan pusat atau titik temu beberapa mod a transportasi dan aktivitas/kegiatan; dan
- e. pengembangan terminal cargo (bongkar muat barang) di Kecamatan Banyuglugur dan Kecamatan Panarukan.
Pual 50
Perwujudan sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b meliputi:
- a. Pengembangan terminal barang dan penumpang;
- b. Pengembangan transportasi kereta api untuk melayani pergerakan yang menghubungkan antara Pana.rukan-Bondowoso-Kalisat-Jem ber.
49
N/A
Pasal 51

Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 47 huruf a meliputi:
- a. Peningkatan dan pengembangan peranan dan fungsi pelabuhan umurn, pelabuhan khusus serta pelabuhan perikanan.
- b. Peningkatan peranan pelabuhan yang saat ini masih berfungsi meliputi Pelabuhan Laut Besuki, Pelabuhan Laut Panarukan, Pelabuhan Laut Kalbut, dan Pelabuhan Penyebrangan Jangkar.
- c. Peningkatan fungsi pelabuhan umum untuk meiayani an~tan barang dan penumpang yang meliputi Pelabuhan Besuki, Pelabuhan Panarukan, Pelabuhan Kalbut, Pelabuhan Jangkar dan Pelabuhan Mimbo.
- d. Pengembangan pelabuhan umum, meliputi :
1. Pelabuhan Kalbut menjadi pelabuhan pengumpul;
2. Pelabuhan laut Panarukan sebagai pelabuhan pengumpan;
3. Pelabuhan laut Besuki sebagai pelabuhan pengumpan berskala lokal;
4. Pelabuhan Jangkar disamping sebagai pelabuhan pengumpan berskala lokal juga betfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan tingkat II.
Paragraf3
Perwujudan Slatem Praaarana Lainnya
N/A
Pasal 52

Perwujudan sistem prasaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 7 huruf b meliputi:
- a . sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumberdaya air; dan
- d. sis tern jaringan prasarana wilayah lainnya.
N/A
Pasal 53

Perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 52 huruf a meliputi:
- a. Penambahan dan perbaikan jaringan di seluruh Kecamatan Kabupaten Situbondo.
- b. Peningkatan infrastruktur pendukung di seluruh Kecamatan Kabupaten Situbondo;
- c. Pengembangan prioritas di Kecamatan Arjasa (kawasan Kayu Mas) untuk menunjang kegiatan Pariwisata (Agrowisata Kayu Mas dan Segitiga Emas Gunung Ijen)
4. d . Pengembangan PLTU di Kecamata.n Banyuglugur.
Pua154
Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi:
- a. Penambahan jaringan-jaringan baru terutama di pusat-pusat kecamatan dan kawasan strategis;
- b. Pengembangan telepon umum yang ditunjang oleh Wartel pada kawasan-kawasan perdaganganjasa dan perkantoran;
- c. Penyediaan tower BTS (Base Transceiver Station) secara bersama.
Paaa155
Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c meliputi:
- a. Pengembangan jaringan air rninum baru di kecamatan-kecamatan yang belum terjangkau instalasi air bersih;
- b. Pengembangan fasilitas air bersih;
- c. Pengembangan instalasi air bersih pada kawasan Wisata potensial.
Paaal 56
- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d meliputi:
- a. sistem jaringan persampahan;
- b. sistem air minum kota;
- c. sistem pengelolaan air limbah~
- d. sistem drainase; dan
- e. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Perwujudan sistem jaringan persarnpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyusunan rencana induk pengolahan persampahan;
- b. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional di Kecamatan Situbondo;
- c. Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di seluruh Kecamatan di Kabupaten Situbondo;
- d. penerapkan pengelolaan sampah dengan menggunakan pendekatan konsep 4R, yaitu reduce (mengurangi), reuse (memakai kembali), recycle (mendaur ulang) dan replace (mengganti);
- e. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/ swasta dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan;
- f. peningkatan fungsi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dari sistem open dumping ke sanitary landill;
- g. peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pelayanan;
- h. pengembangan alternatif pembiayaan;
1. pengembangan tempat penampungan sarnpah sementara atau penyediaan kontainer pada setiap wilayah kecamatan sebagai tempat penampungan sampah pasar dan rumah tangga sebelum diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
- J. penyediaan sarana pengangkutan sampah yang memadai dan mendistribusikannya :secara proporsional di setiap wilayah; dan
- k. pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu Satuan Operasional Kebersihan Lingkungan (SOKLI) termasuk didalarnnya membangun Instalasi Pengelolaan Sampah Terpadu (IPST).
- (3) PetwUjudan sistem jaringan air minum perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan dan pemanfaatan PDAM yang melayani Kecarnatan Situbondo, Kecamatan Asembagus dan Kecamatan Besuki.
- (4) Perwujudan sistem jaringan air limbah sebagaimana · dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan septik tank dengan sistem terpadu untuk kawasan pemukiman perkotaan;
- b. pengembangan sistem sewerage untuk kawasan industri dan kawasan padat dengan memakai sistem lnstalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) serta Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT); dan
- c. pengembangan sistem jaringan tertutup untuk kawasan industri yang memungkinkan menghasilkan limbah.
11. {5) Perwujudan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan peningkatan kapasitas sistem drainase di pusat-pusat kegiatan.
12. {6) Perwujudan Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagairnana dimaksud pada ayat {I) huruf e meliputi:
- a. pengembangan jalur evakuasi bencana gempa bumi di seluruh Kecamatan di Kabupaten Situbondo;
- b. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Situbondo, Kecamatan Panarukan, dan kecamatan-kecamatan lain yang terkena jalur banjir melalui pola jaringan jalan menuju lokasi-lokasi penampungan yang telah di tetapkan.
Bagian Kedua
Penntjudan Rencana Pola Ruang
Paragraf 1 Umum
Paaal 57
Perwujudan rencana pola ruang wi tayah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 44 ayat (4) meliputi:
- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budidaya.
Paragraf 2
Perwujudan Kawasan Lindung
Paaal 58
Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud daJam Pasal 57 huruf a meliputi:
- a. perwujudan kawasan hutan lindung;
- b. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
- c. perwujudan kawasan suaka alam, pelest.arian alam dan ca.gar budaya;
- d. perwujudan kawasan rawan bencana alam; dan
- e. perwujudan kawasan lindung geologi.
Pual59
Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:
- a. rehabilitasi kawasan hutan lindungt penguatan program dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pengawasan dan pengamanan kawasan hutan lindung;dan
- c. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan aktifitas binaan pada kawasan dan pemberdayaan masyarakat.
Paaal60
- (1) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi:
- a. kawasan sempadan pantai;
- b. kawasan sempadan sungai; dan
- c. kawasan sempadan mata air:
- (2) Pecwujudan kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a meliputi:
- a. pengamanan kawasan sempadan pantai;
- b. normalisasi dan rehabilitasi kawasan sempadan pantai;
- c. pengendalian pemanfaatan kawasan budidaya di sempadan pantai;
- d. pengembangan kegiatan budidaya harus dilakukan, dengan tidak merusak fungsi lindung; dan
- e. pengembangan kegiatan panwisata yang tidak menggangu kawasan lindung di sempadan pantai.
- (3) PeIWUjudan kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf b meliputi:
- a. peningkatkan kemampuan daerah aliran sungai untuk melangsungkan daur hidrologinya dengan pembentukan kawasan perlindungan setempat sempadan sungai
- b. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada garis sempadan sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal;
- c. normalisasi dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai;
8. d . pengembangan konsep bangunan menghadap sungai;
- e. pembangunan jalan inspeksi pada kawasan sungai yang melalui kawasan perkotaan dan atau permukiman;
- f. konservasi lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi dan longsor; dan
- g. pemanfaatan garis sempadan sungai daya dan diarahkan untuk kegiatan budi tanaman keras berr1ilai ekologis ekonomis, tanaman sayuran, dan lainnya.
- (4) Perwujudan kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c meliputi:
- a. pengamanan kawasan sekitar mata air;
- b. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada sempadan mata air secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal;
- c. normalisasi dan rehabilitasi kawasan sempadan mata air; dan
- d. pengembangan ruang terbuka hijau dan kegiatan pariwisata.
Paaal61
- (1) Penvujudan kawasan suaka alarn, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c meliputi: a. peIWUjudan kawasan Taman Nasional; b. perwujudan kawasan Cagar Budaya;
- kawasan Taman Nasional dimaksud pada ayat (1) huruf a (2) Perwujudan sebagaimana meliputi: ·
- a. rehabilitasi kawasan Taman Nasional, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pengawasan dan pengamanan kawasan cagar alam; dan
- c. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan aktifitas binaan pada kawasan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Perwujudan kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan kawasan Cagar budaya sebagai kawasan Penelitian dan Wisata Minat Khusus;
- b. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan aktifitas binaan pada kawasan dan pemberdayaan masyarakat.
Pua.162
- ( l) Pe1wujudan pengelolaan kawasan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d meliputi:
- a. perwujudan pengelolaan kawasan rawan banjir;
- b. perwujudan pengelolaan kawasan rawan gelombang pasang;
- c. perwujudan pengelolaan kawasan rawan longsor; dan
- (2) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a meliputi:
- a. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan kawasan budidaya pada kawasan rawan bencana banjir;
- b. pengembangan ruang evakuasi bencana banjir; c. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir; dan
- d. penyusunan rencana mitigasi bencana banjir.
- (3) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengendalian pembangunan dan perkembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan bangunan yang tahan gempa;
- b. pengembangan ruang evakuasi pada kawasan rawan gelombang pasang;
- c. pengembangan jalur evakuasi pada kawasan rawan gelombang pasang; dan
- d. penyusunan rencana mitigasi pada kawasan rawan gelombang pasang.
- (4) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf c meliputi:
- a. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan kawasan budidaya pada kawasan rawan bencana longsor;
- b. pengembangan ruang evakuasi pada kawasan bencana longsor;
- c. pengembangan jalur evakuasi pada kawasan pada kawasan bencana longsor; dan
- d. penyusunan rencana mitigasi pada kawasan bencana longsor.
Paaal63
Perwujudan pengelolaan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d meliputi:
- a. pengendalian pembangunan dan perkembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan bangunan yang tahan gempa;
- b. pengembangan ruang evakuasi pada kawasan rawan gempa bumi;
- c. pengembangan jalur evakuasi pada kawasan rawan gempa bumi; dan
- d. penyusunan rencana mitigasi pada kawasan rawan gempa bumi.
Paragraf3 PenruJudan Kawaaan Budidaya
. · . Pua164
Perwujudan pola ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada pasal 44 ayat {4) meliputi:
- a. perwujudan kawasan hutan produksi;
- b. perwujudan kawasan pertanian;
- c. perwujudan kawasan perikanan;
- d. perwujudan kawasan pertambangan;
- e. perwujudan kawasan industri;
- f. perwujudan kawasan pariwisata;
- g. perwujudan kawasan pemukiman; dan
- h. perwujudan kawasan peruntukan lainnya .
. PauJ.65
Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 64 huruf a rneliputi:
- a. pengembangan hutan produksi terbatas melalui kegiatan Hutan Tanaman Rakyat; dan
- b. pengembangan eksploitasi hasil hutan dengan sistem tebang pilih.
Paaal 66
- (1) PeIWUjudan kawasan pertanian sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 64 huruf b meliputi:
- a. perwujudan kawasan pertanian tanaman pangan;
- b. perwujudan kawasan hortikultura;
- c. perwujudan kawasan perkebunan; dan
- d. perwujudan kawasan peternakan.
- (2) Perwujudan kawasan penanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. peningkatan produktifitas lahan padi sawah melalui intensifikasi dan pengembangan padi organik;
- b. pengembangan dan pem bangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian;
- c. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen dan pasca panen;
- d. pengembangan kawasan pertanian melalui pendekatan agropolitan pada kawasan› kawasan potensial;
- e. penyusunan Masterplan Agropolitan; dan
- f. pengembangan pasar hewan yang didukung dengan sentra petemakan.
- (3) Perwujudan kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pa.da ayat ( 1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan kawasan sentra penghasil tanaman holtikultura;
- b. optimalisasi produksi Mangga melalui pengembangan kawasan sentra Pisang;
- c. optimalisasi produksi Kelengkeng melalui Pengembangan Kawasan Sentra Kelengkeng; dan
- d. optimalisasi produksi Jeruk melalui Pengembangan Kawasan Sentra Jeruk;
- e. optimalisasi produksi Manggis melalui Pengembangan Kawasan Sentra Manggis;
19. f . optimalisasi produksi Anggur melalui Pengembangan Kawasan Sentra Anggur;
- g. optimalisasi produksi Jambu Air melalui Pengembangan Kawasan Sentra Jambu Air;
- h. optimalisasi produksi Pisang melalui Pengembangan Kawasan Sentra Pisang.
- (4) Perwujudan kawasan pertanian perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pengembangan terminal agrobisnis di daerah panji dan kapongan;
- b. Pengembangan sentra tembakau di Besuki dan Arjasa;
- c. Pengembangan tanaman jarak pada lahan kritis; dan
- d. optimalisasi produksi kelapa, pinang, tebu, kopi robusta, cengkeh, kapas jambu mente dan tembakau dengan membuat sentra-sentra produksi pada daerah yang potensiaJ di Kabupaten Situbondo.
- (5) Perwujudan kawasan petemakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
3. a . peningkatan produktifitas petemakan dengan komoditas Sapi, Kambing, Ayam Ras Petelur, dan Ayam Ras Pedaging; dan
- b. peningkatan · sarana dan prasarana petemakan.
Pasa167
Perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 64 huruf c meliputi:
- a. pengembangan kegiatan perikanan tangkap;
- b. pengembangan fasilitas PPJ;
- c. pengembangan kegiatan perikanan budidaya laut dan tambak; dan
- d. pengembangan kawasan minapolitan.
N/A
Pasal 68

Perwujudan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d meliputi:
- a. penyusunan studi potensi pertarnbangan Kabupaten Situbondo;
- b. penyusunan Profil Potensi Pertambangan Kabupaten Situbondo;
- c. pengembangan pertambangan tertutup pada kawasan hutan lindung;
- d. rehabilitasi lahan pasca tambang; dan
- e. pelarangan dan penghentian kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan.
Perwujudan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 64 huruf e meliputi:
- a. pengembangan kawasan industri manufaktur;
- b. penyusunan Masterplan industri~. dan
- c. pembangunan Infrastruktur pendukung lndustri dan pergudangan.
Perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf f meliputi:
- a . penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata daerah;
- b. penyusunan rencana induk pengembangan obyek wisata;
- c. pengembangan paket paket wisata potensial;
- d. pengembangan kegiatan wisata kuliner;
- e. pengembanagan pelabuhan wisata;
- f. pengembangan even rutin tahunan;
- g. penguatan dan pemberdayaan masyarakat produksi cinderam.ata;
- h. pembuatan pusat informasi wisata pada titik titik berkumpulnya wisatawan; dan
1. pengembangan atraksi wisata pada kawasan wisata alam.
Pua! 71
- (1) Perwujudan kawasan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf g meliputi:
- a. perwujudan permukiman perkotaan; dan
- b. perwujudan permukiman perdesaan.
4. (2} Perwujudan kawasan pemukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemetakan zona permukiman eksisiting dan kawasan siap bangun dengan memperhatikan :
1. daya tampung kota, terkait dengan kawasan yang relatif aman dari ancaman bencana alam, lahan dengan kemiringan dibawah 15% (lima belas persen), dan pertumbuhan penduduk;
2. rencana pembangunan sentra industri kecil;
3. rencana pengembangan fasilitas utama kota; dan
4. rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa.
- b. identifikasi kelengkapan dan cakupan layan fasilitas dan utilitas utama pada masing› masing blok dan perkiraan kebutuhan untuk tahun 2031, seperti :
1. jalan lingkungan;
2. sistem jaringan prasarana air min um;
3. sistem jaringan prasarana listrik;
4. sistemjaringan prasarana telekomunikasi;
5. sistem pengelolaan sampah; dan
6. sistem drainase dan pengelolaan limbah.
- c. pencegahan banjir melalui pengelolaan daerah tangkapan air berupa biophori maupun danau buatan di kawasan permukiman.
- d. identifikasi lokasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana ala.m dan merekomendasikan mitigasinya/ relokasi;
- e. revitalisasi kawasan tradisional/ etnis/ bersejarah yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bersejarah yang bemilai atau bermakna penting;
- f. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman;
- g. identifikasi seluruh bangunan yang berada pada kawasan aman bencana alam, namun tidak memenuhi syarat teknis tahan gempa dan merekomendasikan solusi teknisnya;
- h. penyusunan rencana teknis tata ruang kota dengan pendekatan mitigasi bencana dan pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lisiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, arnan dan berkelanjutan;
- i. pengadaan perumahan melalui su bsidi KPR› Rumah Sangat Sederhana; dan
- J. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan pennukiman.
- (3) perwujudan pengembangan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b meliputi :
6. a . identifikasi kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan perdesaan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya;
- b. relokasi kelompok permukiman perdesaan dalam kawasan lindung;
- c. klasifikasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan budi daya yang mempunyai akses tinggi, sedang dan rendah;
- d. identifikasi kelengkapan prasarana dan sarana permukiman pada masing-masing kelompok pennukiman dan merekomendasikan rencana pembangunannya;dan
- e. penyediaan prasarana dan sarana permukiman skala perdesaan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, pengenta.san kemisldnan, pcningkatan kualitas hidup, efesiensi dan efektivitas.
Pual 72
Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf h meliputi:
- a. pemantapan kawasan pertahanan dan kea.manan; dan
- b. pengembangan kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan pariwisata, perikanan, dan perkampungan nelayan.
Bagfan Keempat Penvujudan Kawaaan Strategis
Paul 73
- ( l} Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) meliputi :
- a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan ekonomi;
- b. kawasan strategis dengan sudut aspek sosia1kultural;
- c. kawasan strategis penyelamatan Iingkungan hidup; dan
- d. kawasan strategis dengan sudut pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
- (2) Perwujudan kawasan strategis dengan sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di kawasan PKL dan PKLp Kabupaten Situbondo;
- b. pengembangan kawasan industri di Kecamatan Mangaran, Kapongan, dan Arjasa;
- c. pengembarigan Pelabuhan Kalbut, Besuki, PanarukaI'ltdan Jangkar; dan
- d. pengembangan kawasan pengolahan hasil perikanan di Pondok Mimbo di Desa Sumberanyar Kecarnatan Banyuputih, Desa Klatakan di Kecamatan Kendit dan Desa Pesisir Kecamatan Besu.ki.
- e. Mendorong pengembangan dan pembangunan Kawasan Tertinggal di Kabupaten Situbondo yang meliputi :
1. Desa Alas Tengah, Desa Tamankursi dan desa Sumberargo di Kecamatan Sumbermalang;
2. Desa Patemon, Desa Kembangsari, Desa Pategalan di Kecarnatan Jatibanteng;
3. Desa Tepos dan Desa Selobanteng di Kecamatan Banyuglugur;
4. Desa Cemara, Desa Gunung Putri dan Desa Dawuhan di Kecamatan Suboh;
5. Desa Alas Bayur dan Desa Campoan di Kecamatan Mlandingan;
6. Desa Patemon di Kecamatan Bungatan;
7. Desa Rajekwesi dan Desa Kukusan di Kecamatan Kendit;
8. Desa Kayumas di Kecamatan Arjasa
- (3) PeIWUjudan kawasan strategis dengan sudut aspek sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. Konservasi dan preservasi menara masjid dan rumah eks karisidenan Situbondo di alun› alun Besuki; dan
- b. Konservasi dan preservasi perumahan lama (tanah Jajeng), stas:iun KA peninggalan voe, petilasan Hayam Wuruk, Mercusuar dan pelabuhan: peninggalan voe di Kecamatan Panarukan.
- (4) Perwujudan kawasan strategis degan sudut penyelamatan . lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- a. Pembatasan pembangunan pada kawasan Taman Nasional Baluran di Kecamatan Banyuputih;
- b. Pemberdayaan masyarakat sekitar Taman Nasional Baluran.
- (5) sudut pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c berupa pengembangan kawasan energi panas bumi di Argopuro dan BaJawan Ijen .
Bagian KelliDa
Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
Paragraf 1 Prioritaa clan Tahapan Pembanpaan
Pual 74
- ( 1) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan aqis kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (2) Prioritas program pembangunan terdiri atas bidang Kelautan dan Perikanan, pekerjaan umum, pertanian, pengairan, perhubungan, perumahan, pertanahan,industri dan lingk:ungan hidup.
- (3) Program pembiayaan terdiri atas:
- a. program utama;
- b. perkiraan pendanaan;
- c. sumber pembiayaan;
- d. instansi pelaksana.
- (4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah berupa indikasi program terlampir dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan daerah ini.
- (5) Waktu pelaksanaan dalam 4 tahapan pelaksanaan (5 tahunan).
Bagian Keenam
Optimaliaaal Aaet Pemerintah Daerah
Pua175
Optimalisasi Aset pemerintah daerah meliputi perlindungan terhadap :
1. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Situbondo seluas 30,032 Ha;
2. Kawasan Taman Nasional Baluran;
3. Kawasan Andalan Provinsi yang berada di Kabupaten Situbondo dengan sektor Unggulan perkebunan, pertanian, industri, pariwisata dan perikanan laut.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagai.mana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e meliputi:
- a. Pelarangan kegiatan-kegiatan yang merusak fungsi kawasan lindung geologi sebagai kawasan perlindungan air tanah;
- b. Dalam kawas·an rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengoptimalkan fungsi kawasan lindung geologi.
Paragraf2 Ketentuan Umum Peraturan Zonaai Kawasan Budidaya
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Perikanan;
- d. Kawasan Pertambangan;
- e. Kawasan Peruntukan lndustri;
- f. Kawasan Pariwisata;
- g. Kawasan Permukiman;dan
- h. Kawasan Peruntukan Lainnya.
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hut.an produksi sebagaimana dalam pasal 83 huruf a meliputi:
- a. Dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;
- b. Kawasan hutan produksi dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain diluar kehutanan sesuai pera ruran perundangan yang berlaku;
- c. Kegiatan kehutanan dalam kawasan hut.an produksi tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam;
- d. Kawasan hutan produksi dibatasi alihfungsinya untuk kegiatan di luar kehutanan;dan
- e. Sebelurn kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan hutan produksi yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.
,,,...,
,-.,.,\_
- ( 1) Ketentuan um um peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf b meliputi:
- a. kawasan peruntukan pertanian tanarnan pangan;
- b. kawasan peruntukan hortikultura;
- c. kawasan peruntukan perkebunan~dan
- d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi peruntukan pertanian tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: kawasan pangan huruf a
- a. kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan~ misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
- b. dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan lahan basal: tidak diperkenankan pemborosan penggunaan sum ber air;
- c. peruntukan budidaya pertanian pangan Jahan basah dan lahan kering tidak diperkenankan untuk dialihfungsikan selain non pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang telah ditetapkan dengan undang-undang;
- d. pada kawasan budidaya pertanian diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
- e. dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;dan
- f. kegiatan pertanian tidak qiperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan peruntukan hortikultura tidak diperkenankan menggunakan Jahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap linglrungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
- b. dalam pengelolaan kawasan peruntukan hortikultura tidak diperkenankan pemborosan penggunaan sumber air;
- c. pada kawasan peruntukan hortikultura diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan hortikultura; dan
- d. kegiatan pertanian tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. dalam kawasan peruntukan perkebunan dan perkebunan rakyat tidak diperkenankan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air;
- b. kawasan peruntukan perkebunan besar tidak dioerkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak scsuai dengan perizinan yang diberikan;
- c. kawasan peruntukan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
- d. alih fungsi kawasan peruntukan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilalrukan studi kelayakan dan studi. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang; dan
- f. Kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilalrukan di dalam kawasan lindung.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan petemakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf d meliputi:
- a. kawasan peruntukan peternakan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan permukiman;
- b. dalam kawasan peruntukan peternakan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan peternakan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. kawasan peruntukan peternakan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan yang berlaku;
- d. dalam kawasan peruntukan petemakan masih diperkenankan dilalrukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan
- e. kegiatan peruntukan petemakan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.
Paaal 86
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c meliputi:
- a. Kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif;
- b. Dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pem bangunan sis tern jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlalru;
- d. Dalam kawasan perikanan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;dan
- e. Kegiatan perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 87

Ketentuan urn.um peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf d meliputi:
- a. Kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan yang berlalru di bidang pertambangan;
- b. Kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dari instansi/ pejabat yang berwenang;
- c. Kawasan pascat.ambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklarnasi dan/ atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata;
- d. Pada kawasan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan lainyang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;
- e. Kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan;dan
- f. Sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilalrukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.
Pasa188
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e meliputi:
- a. Untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
- b. Lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
- c. Pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan pra.sarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (greenbelt) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah.
- f. Pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas;
- g. Setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL.
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf f meliputi:
- a. Pada kawasan panwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
- b. Dalarn kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
- c. Dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;
- d. Pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan.
- e. Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam;
- f. Pengembangan pariwisata harus dilcngkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi AMDAL.
PaN190
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dima.ksud dalarn Pasal 83 huruf g meliputi:
- a . Peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
..
-
- b. Pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung;
- c. fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
- d. Dalarn kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- e. Kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosia1 termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan;
- f. Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonon1i Iainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
- g. Kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan Iindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
- h. Dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.
1. Pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumaJ1an dan permukiman;
- J. Pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan Iainnya y~ng berla.ku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya).
Ketentuan umwn peraturan zonasi kawasan peruntukan Iainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf h meliputi:
- a. alokasi peruntukan yang diperkenankan berupa lahan terbuka (darat dan perairan laut) yang belum secara khusus ditetapkan fungsi pemanfaatannya dan belum banyak dimanfaatkan oleh manusia serta memiliki akses yang memadai untuk pembangunan infrastruktur;
- b. dilarang melakukan kegiatan yang merusak fungsi ekosistem daerah peruntukan;
- c. peruntukan kawasan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. diperkenankan adanya sarana dan prasarana penduk:ung fasilitas peruntukan tersebut sesuai dengan petunj uk teknis dan peraturan yang berlaku;
- e. pembangunan kawasan peruntukan lainnya harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain se bagainya; dan
- f. kegiat.an pembangunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.
3
Paragraf
Ketentuan umum Peraturan Zonasi Siatem Jaringan Pra.sarana Wllayah
- (1) Ketentuan jaringan dimaksud meliputi: umum peraturan zonasi sistem prasarana wilayah sebagaimana dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c
- a. sis tern jaringan prasarana utama;dan
- b. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan umum sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a meliputi:
- a. sis tern jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional;
- b. sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperkenankan adanya akses langsung dari bangunan ke jalan;
- c. bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi harus memilki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah ruas milik jalan ditambah 1 (satu); dan
- d. lokasi terminal tipe A dan B diarahkan lokasi yang strategis dan memiliki akses ke jalan arteri primer sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Perlintasan rel KA dengan jalan yang memiliki volume lalu lintas yang tinggi diusahakan agar tidak berada dalam satu bidang; dan
- f. Bangunan\_ di sepanjang lintasan rel KA harus berada di \_ luar garis sempadan rel sesuai dengan ··unctang-undang perkeretaapian nasional. ·
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pelabuhan laut diarahkan memiliki kelengkapan fasilitas pendukung sesuai dengan fungsi dari pelabuhan tersebut;dan
- b. pelabuhan laut diarahkan untuk memiliki akses ke jalan arteri primer.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 93

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumberdaya air; dan
- d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.
- ( 1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 93 huruf a ditetapkan bahwa pada ruang yang berada di bawah SUTUT dan SUTET tidak diperkenankan adanya bangunan pennukiman, kecuali berada di kiri-kanan SUTUT dan SUTET sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonas1 sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 94 huruf b meliputi:
- a. Ruang Bebas di sekitar menara berjari jari minimum sama dengan tinggi menara;
- b. diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara para penyedia Iayanan telekomunikasi {provider).
- c. pemanfaatan bersama menara untuk paling sedikit 3 (tiga) operator setiap menara.
Paaal95
Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c meliputi:
- a. mengalokasikan zona untuk fungsi lindung dan budi daya; ·
- b. menggunakan dasar hasil penelitian dan pengukuran secara teknis hidrologis;
- c. memperhatikan ruang sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan sumber air;
- d. memperhatikan kepentingan berbagai jenis pemanfaatan;
- e. melibatkan peran masyarakat sekitar dan pihak lain yang berkepentingan; dan
- f. memperhatikan fungsi kawasan
•Pasa196
- ( 1) Ketentuan 'umum peraturan zonasi sistem Janngan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 93 huruf d meliputi:
- a. sis tern jaringan persampahan;
- b. sistem air minum kota;
- c. sistem pengelolaan air limbah;
- d. sistem drainase; dan
- e. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persarnpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) meliputi kegiatan bongkar muat sampah, pemilahan dan pengolahan sarnpah, kegiatan budidaya pertanian dan kegiatan lain yang mendukung;
- b. pemanfaatan ruang di sekitar di kawasan TPA dan TPST sebagai ruang terbuka hijau;
- c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan di sekitar kawasan TPA dan TPST adalah kegiatan permukiman; dan
- d. pelarangan kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan di kawasan TPA dan TPST.
- {3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air minurn scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemanfaatan PDAM untuk melayani kebutuhan air minum perkotaan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan ruang terbuka hijau;
- b. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan; dan
- c. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan yang merusakjaringan air limbah.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang menimbulkan pencemaran saluran; dan
2. kegiatan yang menutup dan merusak jaringan drainase.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang yang diizinkan ruang terbuka hijau;
- b. kegiatan yang diperbolehkan berupa perhubungan dan komunikasi; dan
- c. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan yang menghambat kelancaran akses jalur evakuasi.
Paragraf4 Ketentuan umum Peraturan Zonasi Siatem Perkotaan
- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. Setiap rencana kawasan terbangun dengan fungsi-fungsi perumahan, perdagangan› jasa, industri, dan berbagai peruntukan lainnya, harus ditetapkan ' besaran dan/ata.u luasan ruang setiap zona dan fungsi utama zona tersebut dan dirinci atas amplop ruang (koefisicn dasar hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan parsarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. Dalarn pengembangan kawasan perdagangan yang telah ditetapkan dalam RDTR, diatur jarak minimal antara lokasi perdagangan tradisonal dan modern minimal 3 km (tiga kilometer) guna menjaga pertumbuhan perekonomian masyarakat kalangan menengah ke bawah;
- c. Dalam menyusun amplop bangunan di setiap zona pada kawasan perkotaan diupayakan untuk mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi masing-masing ibukota. kecamatan dengan tetap menjaga hannonisasi intensitas ruang yang ada;
- d. Pada setiap lingkungan permukiman yang dikembangkan harus disediakan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai sesuai kebutuhan masing-masing;
- e. Pada setiap pusat-pusat kegiatan masyarakat diupayakan untuk dialokasikan kawasan khusus pengembangan sektor informal;
- f. Pada lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan di kawasan perkotaan harus tetap dilindungi dan tidak diperbolehkan dilakukan alih fungsi;
- g. Penyediaan RTH minimal 30% (tiga puluh persen), dengan ketentuan 20% (dua puluh persen) berupa ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) berupa hutan terbuka hijau privat;
- h. Kawasan yang telah &lt;litetapkan sebagai bagian dari RTH di kawasan perkotaan harus tetap dilindungi sesuai dengan fungsi RTH masing-masing. dan tidak diperbolehkan dilakukan alih fungsi;
- i. Pada setiap kawasan terbangun untuk berbagai fungsi terutama permukiman padat harus disediakan ruang evalruasi bencana sesuai dengan kemungkinan timbulnya bencana yang dapat muncul;
- j. Pada setiap kawasan terbangun yang digunakan untuk kepentingan publik hams disediakan ruang untuk pejalan kaki dengan tidak mengganggu fungsi jalan;
- k. Pada kawasan lindung yang ada di perkotaan baik kawasan lindung berupa ruang terbuka, diarahkan untuk tidak dilakukan alih fungsi lindung tetapi dapat digunakan untuk kepentingan lain selama masih menunjang fungsi lindung seperti wisata alam, jogging track tepi sungai yang ditata secara menarik; dan
- I. Pada kawasan lindung berupa bangunan, harus tetap dilakukan upaya konservasi, dan dapat dilakukan nilai tambah dengan melakukan revitalisasi, rehabilitasi dan sebagainya.
- (2) Unsur-unsur pengendalian kawasan perkotaan. meliputi:
- a. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan terbuka hijau tetapi bukan\_ sebagai bagian dari RTH di kawasan perkotaan pada dasarnya dapat dilakukan alih fungsi untuk kawasan terbangun dengan ca ta tan komposisi atau perbandingan antara kawasan terbangun dan ruang terbuka hijau tidak beru.bah sesuai RDTR kawasan perkotaan masing-masing;
- b. Perubahan fungsi lahan dapat dilakukan secara terbatas, yakni pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan tetap menjaga fungsi utama zona;
- c. Dalam pengaturan kembali zona tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
- d. Penambahan fungsi tertentu pada suatu zona tidak diperbolehkan dilakukan untuk fungsi yang bertentangan, seperti permukiman digabung dengan industri polutan;
- e. Pembangunan di luar area yang telah ditetapkan terutama memanfaatkan sebagian dari rnmija atau ruwasja, termasuk melebihi ketinggian bangunan seperti yang telah ditetapkan, tidak diperbolehkan kecuali diik:uti keten tuan khusus sesuai dengan kaidah desain kawasan, seperti pemunduran bangunan, atau kompensasi tertentu yang disepakati oleh stakeholder terkait; dan
- f. Pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian untuk alat komunikasi dan jaringan pengaman SUIT tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan dalam radius tersebut.
Paragraf 5
Ketentuan umum Peraturan Zonaai Sistem Perdesa.an
Pual98
- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf e disusun untuk setiap zona kawasan perdesaan dan hanya berlaku pada setiap zona peruntukan sesuai kawasan perdesaan masing-masing kecamatan, dengan arahan meliputi:
- a. Pengendalian kegiatan pembangunan kawasan perdesaan dengan fungsi pertanian dan lindung dilakukan melalui penetapan struktur konservasi lahan yang terintegrasi dengan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya;
- b. Pada rencana kawasan terbangun dengan fungsi perumahan, perdagangan-jasa, industri, dan berbagai peruntukan lainnya di perdesaan dapat dilakukan penambahan fungsi yang masih saling berkesesuaian, dengan memperhatikan besaran dan/ atau luasan ruang setiap zona dan fungsi utama wna tersebut;
- c. Pada kawasan tidak terbangun atau ruang terbuka untuk pertanian yang produktif harus dilakukan pengamanan, khususnya agar tidak dialihfungsikan pada perun tukan non pertanian;
- d. Setiap kawasan perdesaan harus mengefisienkan ruang yang berfungsi un tuk pertanian;
- e. Perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun hanya dilakukan secara infiltratif pada pennukiman yang ada dan harus menggunakan lahan yang kurang produktif; dan
- f. Pengembangan permukiman perdesaan harus menyediakan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang memadai sesuai kebutuhan masing-masing yang bersinergi dengan pengembangan sistem perkotaan.
- (2) Unsur-unsur pengendalian kawasan perdesaan, meliputi:
- a. Pada lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan di kawasan perdesaan hams tetap dilindungi dan tidak diperbolehkan dilakukan alih fungsi;
- b. Kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari RTH di kawasart perdesaan harus tetap dilindungi sesuai dengan fungsi RTH masing-masing dan tidak diperbolehkan dilakukan alih fungsi;
- c. Pada kawasan lindung yang ada di perdesaan diarahkan untuk tidak dilakukan alih fungsi lindung tetapi dapat ditambahkan kegiatan lain selama masih menunjang fungsi lindung seperti wisata alam, penelitian, kegiat.an pecinta a1am dan yang sejenis.
- d. Pada kawasan lindung berupa bangunan harus tetap dilakukan upaya konservasi baik berupa situs bangunan peninggalan, bangunan/monumen perjuangan rakyat, dan se bagainya;
- e. Perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada kawasan terbangun di perdesaan dapat dilakukan sepanjang saling menunjang a tau setidaknya tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan;
- f. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan terbuka hijau produktif di perdesaan dapat dilakukan alih fungsi untuk kawasan terbangun secara terbatas dan hanya dilakukan pada lahan yang produktivitasnya kurang tinggi dengan catatan komposisi atau perbandingan antara kawasan terbangun dan ruang terbuka hUau tidak berubah sesuai kawasan perdesaan masing-masing;
- g. Dalam pengaturan zona tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya sesuai kawasan perdesaan masing-masing;
- h. Penambahan fungsi tertentu pada suatu zona tidak diperbolehkan dilakukan untuk fungsi yang bertentangan;
1. Pada kawasan terbangun di perdesaan yang lokasinya terpencar dalam jumlah kecil tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan dengan intensitas tinggi yang tidak serasi dengan kawasan sekitarnya;
4. J· Pada kawasan perdesaan khususnya desa tertinggal dapat dilakukan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan nilai ekonomis lahan;
- k. Pemanfaatan sumberdaya alam di perdesaan dapat dilakukan sesuai dengan prinsip› prinsip pembangunan berkelanjutan;
1. Adanya komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan perdesaan pada kawasan-kawasan yang secara alan1i harus diselamatkan (kawasan lindung) yaitu kawasan yang secara a1ami rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan erosi; dan
- m. Pada kawasan yang telah ditetapkan ba~s ketinggian untuk alat komunikasi dan jaringan pengaman SUTI tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan dalam radius tersebut.
Paragraf6
Ketentuan umum Peratu.ran Zonasi Kawasan Strategis
- ( 1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf f meliputi kawasan strategis hankam, penunjang ekonomi wilayah, sosial budaya, lingkungan hidup.disusun untuk setiap zona kawasan perdesaan dan hanya berlaku pada setiap zona peruntukan sesuai RDTR Kawasan Strategis.
- (2) Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan hankam sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) adalah sebagai berikut:
- a. Kawasan strategis hankam harus dilakukan dengan mengamankan kawasan dimaksud sehingga tidak menarik kegiatan masyarakat secara langsung khususnya yang memuiliki intensit.as kegiatan tinggi;
- b. Kawasan Strategis Hankam harus mendapat sarana dan prasarana lingkungan yang memadai sehingga dapat menunjang kegiatan terkait hankam;
80
- c. Pada kawasan penunjang hankam boleh ditambahkan kegiatan yang menunjang secara langsung maupun , tidak dengan catatan tida.k mengganggu fungsi hankam secara keseluruhan; serta
- d. Pada kawasan ini tidak boleh diadakan kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi hankan seperti pengembangan industri yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga berpotensi mengganggu mobilisasi kepentingan hankam.
- (3) Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan penunjang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Kawasan Penunjang ekonomi dalam skala besar umumnya berupa kawasan perkotaan, terutama yang memilik.i fungsi: perumahan, perdagangan-jasa, industri, transportasi dan berbagai peruntukan lainnya yang menunjang ekonomi wilayah. Pada kawasan ini harus ditunjang sarana dan prasarana yang m~madai sehingga menimbulkan minat investasi yang besar;
- b. Pada setiap bagian dari kawasan strategis ekonomi m1 harus diupayakan untuk mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melaJui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan masing-masing;
- c. Pada kaw,asan strategis ecara ekonomi ini harus dialokasikan ruang atau zona secara khusus untuk industri&gt; perdagangan jasa dan jasa wisata perkotaan sehingga secara keseluruhan menjadi kawasan yang menarik.
- d. Pada zonasi ini henda.knya mengalokasikan kawasa.n khusus pengembangan sektor infonnal pada pusat-pusat kegiatan masyarakat.
- e. Pada zbna dimaksud harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau untuk memberikan kesegaran ditengah kegiatan yang intensitasnya tinggi serta zona tersebut harus tetap dipertahankan;
- f. Pada kawasan strategis ekonomi ini boleh diadakan perubahan ruang pada zona yang bukan rona inti (untuk pergadangan jasa&gt; dan industri) tetapi harus tetap mendukung fungsi utama kawasan sebagai penggerak ekonomi dan boleh dilakukan tanpa merubah fungsi rona utama yang telah ditetapkan;
- g. Perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka di kawasan ini boleh dilakukan sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka (tetapi tidak boleh untuk RTH kawasan perkotaan);
- h. Dalarn pengaturan kawasan strategis ekonomi ini zona yang dinilai penting tidak boleh dilakukan perubahan fungsi dasarnya;
1. Pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai permukiman bila didekatnya akan diubah menjadi fungsi lain yang kemungkinan akan mengganggu {misalnya industri) permukiman harus disediakan fungsi penyangga sehingga fungsi zona tidak boleh bertentangan secara langsung pada zona yang berdekatan; serta
- J. Untuk menjaga kenyamanan dan keamanan pergerakan maka pada kawasan terbangun tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan diluar area yang telah ditetapkan sebagai bagian dari rumija atau ruwasja, ·termas uk melebihi ketinggian bangunan seperti yang telah ditetapkan.
- (4) Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan sosio-kultural sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai bcrikut :
5. a . Kawasan sosio-kultural terdiri atas kawasan peninggalan sejarah yakni candi dan situs. Secara umum kawasan ini harus dilindungi dan salah satu fungsi yang ditingkatkan adalah untuk penelitian dan wisata budaya. Untuk 'itu pada radius tertentu harus dilindungi dari perubahan fungsi yang tidak mendukung keberadaan candi atau dari kegia.tan yang intensitasnya tinggi sehingga menggagu estetika. dan fungsi monumental candi;
- b. Bila sekitar kawasan ini sudah terdapat bangunan misalnya perumahan harus dibatasi pengembanganya;
- c. Untuk kepentingan pariwisata boleh ditambahkan fungsi penunjang misalnya shouvenir shop atau atraksi wisata yang saling menunjang tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan;
- d. Pada zona m1 tidak boleh dilakukan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang disekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya;
- e. Penarnbahan fungsi tertentu pada suatu zona ini tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan, misalnya perdagangan clan jasa yang tidak terkait candi dan pariwisata
- (5) Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan yang memiliki fungsi lingkungan se bagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) adaJah sebagai berikut:
- a. Pada kawasan m1 yang termasuk dalam katagori zona inti harus dilindungi dan tidak dilakukan perubahan yang dapat mengganggu fungsi lindung;
- b. Pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan baik pada zona inti maupun zona penunjang hams dilakukan pengembalian ke rona awa1 sehingga kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari;
- c. Untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusaka.~ dalam jangka · ,\_ panjuang harus melakukan percepatan rchabilitasi lahan;
- d. Pada zona yang telah ditetapkan memiliki fungsi perlindungan lingkungan tetapi saat ini sudah beralih fungsi menjadi kawasan budidaya khususnya budidaya semusim, maka harus mengembangkan hutan rakyat yang memiliki kemampuan perlindungan;
- e. Pada zona-zona ini boleh melakukan kegiatan panwtsata alam sekaligus menanamkan gerakan cinta alam;
- f. Pada kawasan yang didalamnya terdapat zona terkait kemampuan tanahnya untuk peresapan air maka boleh dan disarankan untuk pembuatan sumur-sumur resapan;
- g. Pada kawasan hutan lindung yang memiliki nilai ekonomi tinggi atau fungsi produksi tertentu (misalnya terdapat komoditas durian, manggis, darnar, rotan) boleh dimanfaatkan buah atau getahnya tetapi tidak boleh mengambil kayu yang mengakibatkan kerusakan fungsi lindung;
7. h . Pada zona ini tidak boleh melakukan alih fungsi lahan yang mengganggu fungsi lindung apalagi bila didalamnya terdapat kehidupan berbagai satwa maupun tanaman langka yang dilindungi; serta
- i. Pada zona inti maupun penunjang bila terlanjur untuk kegiatan budidaya khususnya permukirnan dan budidaya tanaman semusim, tidak boleh dikembangkan lebih lanjut atau dibatasi dan secara bertahap dialihfungsikan kembali ke zona lindung.
ltagian Keti1a Ketentuan Perijinan
Paaal 100
- (1) Ketentuan perijinan sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 76 ayat (2) huruf b oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku meliputi:
- a. perijinan kegiatan meliputi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Ijin Usaha Industri (lUI), ljin Tanda Usaha (ITU), Tanda Daftar Gudang (TOG) dan Tanda Daftar Industri rrDI);
- b. perijinan pemanfaatan ruang dan bangunan m,liputi Ijin Lokasi, Jjin Peruntukan Pehggunaan Tanah (IPPT) dan Ijin Penggunaan Bangunan (IPB);
- c. perijinan konstruksi meliputi Jjin Mendirikan Bangunan (1MB);
- d. penJman lingkungan meliputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang terdiri dari Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pemantatian Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan, dan Ijin Gangguan (HO); dan
- e. perijinan khusus meliputi ijin pemakaian air tanah atau ijin pengusahaan air tanah dan ijin usaha angkutan.
- (2) Ijin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian ijin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan.
- (4) Ijin pemanfaatan ruang yang memiliki dampak skala kabupaten diberikan atau mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan perijinan wilayah kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Ketentuan lnsentlf clan Diainaentif
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 101

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan. pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Perat.uran Daerah ini.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (5) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
84
Pual 102
- (1} Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 O 1 ayat (4), dapat diberikan dalam bentuk
- a. pemberian kompensasi;
- b. imbalan;
- c. sewa ruang dan urun saham;
- d. penyediaan prasarana dan sarana;
- e. penghargaan; dan
- f. kemudahan perizinan.
- (2} Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4), dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pe\_ mberian persyaratan khusus dalam proses perizinan;
- b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur; dan
- c. pembatasan administrasi pertanahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima Arahan Sanksi
Paaal 103
- (1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerin tah daerah dalam pengenaan sanksi admnistratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai:
- a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejala.n dengan rencana tata ruang; dan
- b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Arahan pengenaan sanksi dapat berupa:
- a. sanksi administratif; dan/ a tau
- b. sanksi pidana.
- (4) Arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
- a. basil pengawasan penataan ruang;
- b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;
- c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
- d. peraturan perundang-- undangan sektor terkait lainnya.
- (5) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola . .. ruang;
- b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa ijin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ijin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
- e. pe&amp;anggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan ijin pemanfaatan ruang yang d.iterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. pemanfaatan ruang dengan 1Jm yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (6) Pelanggaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf gdikenakan sanksi yang terdiri atas:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pepcabutan ijin;
- f. pernbatalan ijin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/ atau
- i. denda administratif.
- (7) Pelanggaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dikenakan sanksi yang terdiri atas:
- a. peringatan tertulis; dan
- b. penghentian sementara kegiatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi adminstratif akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
BAB VIII - S&amp;nksi Pidana
Pasal 105

- ( l) Setiap yang melakukan tindak pidana sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dincam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pelanggaran
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 106

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang berhak untuk:
- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul;
- d. mengajukan tuntutan pembatalan ijin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana ta.ta ruang kepada pejabat berwenang;
- e. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/ a tau pemegang ijin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata rnang menimbulkan kerugian; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/ atau pemegang ijin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana ta.ta ruang menimbulkan kerugian.
Bagian Kedua Kewajiban Maayarakat
Paaal 107
Dalam Pemanfaatan Ruang setiap orang wajib :
- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan ijin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan ijin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
Bagian Ketiga Peran Masyarakat
Paaal 108
- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain meliputi:
- a. bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang;
- b. bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan n.1ang; dan
- c. bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a berupa:
- a. memberikan masukan mengenai:
1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. penen tuan arah pen gem bangan wilayah atau kawasan;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 109

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan pemerintah daerah, dan/ atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang ~suai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan eflsiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 110

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. masukan terkait arahan dan/ atau peraturan zonasi, penzman, pemberian insentif dan disinsen tif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memant.au dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/ a tau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang beruenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
Pual 111
- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/ atau tertulis.
- (2) Peran masyara.kat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada menteri/ pimpinan lembaga pemerintah non Kementerian terkait dengan penataan ruang, Gubemur, dan Bupati.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 112

Dalarn rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem infonnasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan.
Pasa1113
Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pasa1114
- ( l) Koordinasi penataan ruang daerah dilalrukan oleh BKPRD Kabupaten.
- (2) Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi BKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) akan diatur dalam Keputusan Bupati.
BAB XI - KETENTUAN LAIN·LAIN
Pasal 115

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalarn 5 (lima) tahun.
- (2) Dalarn kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial Negara, dan/ a tau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo dapat ditinjau kembali lebih dari l(satu) k~i dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila tedadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
- (4) Peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Situbondo tahun 2009-2029 dilengkapi dengan Rencana dan Al bum Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
I"""\
- (5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat peraturan daerah m1 ditetapkan, maka rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan yang telah disepakati bersama Menteri Kehutanan melalui proses amandemen perda.
- (6) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah m1, sepenjang mengenai teknis pelaksanaan rencana tata 1uang wilayah, diatur lebih lanjut den~an peraturan Bupati.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 116

- ( 1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang wilayah kabupaten yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. 1Jm pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah m1 tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. ijin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesua1 dengan ketentuan Peraturan Daerah 1m berlaku ketentuan:
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, ijin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dilakukan penyesuaian dengan masa transisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah m1, tJm yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan tJlil tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
N/A
Preamble

Menimbang :
- a. bahwa Kecamatan Air Hangat yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958, dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kerinci, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang, perlu adanya pemekaran/pembentukan Kecamatan Air Hangat menjadi Kecamatan Air Hangat dan Kecamatan Depati Tujuh;
- b. bahwa untuk membentuk Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, bahwa pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang pembentukan Kecamatan Air Hangat
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undangundang (LN.Tahun 1958 Nomor 108 dan TLN Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 169, TLN Nomor 3890);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (LN Tahun 1999 Nomor 75, TLN. Nomor 3851);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN. Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 125, TLN. Nomor 4437);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 2005 Nomor 126, TLN. Nomor 4438) ;
7. Peratuan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2005 Nomor 38, TLN. Nomor 9934);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Pengahapusan dan Penggabungan Daerah (LN. Tahun 2000 Nomor 223, TLN. Nomor 4036);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
DAN
BUPATI KERINCI
M E M U T U S K A N
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN AIR HANGAT
B A B 1
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Air Hangat di Wilayah Kabupaten Kerinci yang meliputi Desa :
LD. KEC. AIR HANGAT /Zh@-HK06
- a. Desa Pasar Semurup
- b. Desa Koto Baru Semurup
- c. Desa Air Tenang
- d. Desa Koto Diair
- e. Desa Kecil
- f. Desa Muara Semerah
- g. Desa Balai
- h. Desa Koto Dua Lama
- i. Desa Koto Dua Baru
- j. Desa Koto Datuk
- k. Desa Koto Tengah
- l. Desa Koto Cayo
- m. Desa Koto Mudik
- n. Desa Pugu Raya
- o. Desa Koto Mebai
- p. Desa Baru Semurup
- q. Desa Air Panas Baru
- r. Desa Pendung Semurup Mudik
- s. Desa Pendung Semurup Hilir
- t. Desa Koto Majidin Mudik
- u. Desa Koto Majidin Hilir
- v. Desa Hamparan Pugu
- (2) Wilayah Kecamatan Air Hangat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Air Hangat yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958.
B A B III
IBUKOTA KECAMATAN
N/A
Pasal 3

Ibu Kota Kecamatan Air Hangat adalah Semurup
B A B IV
BATAS WILAYAH DAN LUAS KECAMATAN
N/A
Pasal 4

- (1) Batas Wilayah Kecamatan Air Hangat sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Wilayah Kecamatan Siulak.
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Wilayah Kecamatan Air Hangat Timur dan Wilayah Kecamatan Depati Tujuh.
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Wilayah Kecamatan Siulak.
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Wilayah Kabupaten Bungo dan Wilayah Kecamatan Danau Kerinci.
- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berupa peta yang dituangkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Luas Wilayah Kecamatan Air Hangat seluas 216,75 Km2. (21.675 Ha)
LD. KEC. AIR HANGAT /Zh@-HK06
B A B V
KETENTUAN PENUTUP
N/A
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
N/A
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.
Ditetapkan di Sungai Penuh. pada tanggal 30 Juni 2006
BUPATI KERINCI
dto
H. FAUZI SIIN
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci
Nomor
: 8 Tahun 2006
Tanggal
: 10 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH KERINCI
Ir. ZUBIR MUCHTAR Pembina Utama Muda
NIP. 430 004 969