PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
Berlaku: 1 April 2015
N/A
Preamble

Menimbang : . a.
- . bahwa melihat perkembangan perekonomian dan b. kemampuan keuangan daerah Kota Sawahlunto maka besaran Tunjangan Perumahan yang diatur pada Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini :
Mengingat bahwa dengan terbatasnya penyediaan rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto, maka perlu menetapkan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto,
- . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto.
.
1
- . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 2. Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecii dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto /Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423),
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
4. Undag-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182),
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104),
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 4 Seri E. 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2006 Nomor 1 Seri E.1):
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32),
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 29),
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5),
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16),
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Sawahlunto,
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah,
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto,
7. Tunjangan Perumahan adalah berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat dan kajian penilai yang dilakukan oleh lembaga independen sesuai dengan peraturan perundangundangan,
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kota Sawahlunto,
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB II - PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA SAWAHLUNTO
Pasal 2

- (1) Tunjangan Perumahan hanya dapat dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan dan rumah dinas anggota DPRD,
- (2) Pembayaran tunjangan perumahan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji:
- (3) Tunjangan Perumahan dibayarkan untuk 1 (satu) bulan yang disamakan waktunya dengan tanggal pengucapan sumpah/janji dalam setiap bulan berkenaan:
BAB II - PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA SAWAHLUNTO
Pasal 3

- (1) Tunjangan Perumahan dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap sehingga Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak termasuk dalam pengertian tunjangan yang terkait dengan Gaji Kehormatan atau Imbalan Tetap dan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21,
- (2) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong dari Tunjangan Perumahan yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dan tidak dibebankan pada Keuangan Daerah/APBD:
BAB Ill - AZAS PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA SAWAHLUNTO
Pasal 4

Dalam penetapan besarnya Tunjangan Perumahan harus memperhatikan azas sebagai berikut :
- b. Azas Kewajaran yakni harus mempertimbangkan standar fisik/konstruksi dan lokasi bangunan rumah yang layak disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Besarnya tunjangan yang diberikan hendaknya tidak lebih besar dari harga sewa rumah yang berlaku umum untuk jenis rumah berdasarkan standar fisik/ konstruksi yang ditetapkan :
- a. Azas Kepatutan yakni mempertimbangkan bahwa tunjangan perumahan yang diberikan kepada Anggota DPRD besarnya tidak boleh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai rumah jabatan yang ditempati Pimpinan apabila disewakan. Azas Kepatutan juga harus memperhatikan azas berjenjang dalam arti bahwa tunjangan perumahan Anggota DPRD tidak lebih besar dari tunjangan Wakil Ketua DPRD, tunjangan Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari tunjangan Ketua DPRD. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh lebih tinggi dari Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi:
- c. Azas Rasionalisasi yakni mempertimbangkan bahwa besarnya Tunjangan Perumahan yang diberikan untuk masa bakti enam puluh bulan lebih efisien dan menguntungkan apabila membangun rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas Anggota DPRD.
BAB IV - BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN
Pasal 5

- a. Wakil Ketua sebesar Rp. 5.016.666,-( Lima Juta Enam Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam rupiah),
- (1) Besarnya tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan perbulannya sebagai berikut :
- b. Anggota sebesar Rp.3.950.000,-( Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu rupiah),
- (3) Besarnya tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan hasil penilaian tim independen dari Kantor Jasa Penilaian Publik,
- (2) Besarnya tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku umum, tidak termasuk biaya listrik, air, gas dan telepon,
- (4) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima tunjangan perumahan dalam bentuk uang sejak tanggal sumpah/janji tidak dibenarkan menerima selisih harga sewa yang berlaku pada saat itu dengan harga sewa rumah sejak diberlakukannya Peraturan Walikota ini:
BAB V - PENUTUP
Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto dan segala perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
|
--
BAB V - PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2015
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.
Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 30 April 2015
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
DU
ALI
YUSUF
Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal |30 April 2015 SEKRETARIS DAERAH (KOTA SAWAHLUNTO, ROVANLY ABDAMS
BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR 12