PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.
Berlaku: 33 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu diatur pedoman teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717
SALINAN
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 57);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraanpemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Penjabat Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Pj. Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa definitif;
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang didukung Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan tingkat kabupaten adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa yang diadakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang diselenggarakan di daerah secara serentak satu kali atau bergelombang;
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa, yang selanjutnya disebut panitia pemilihan tingkat desa atau PPKD adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa;
13. Bakal Calon Kepala Desa adalah seseorang penduduk desa setempat yang ikut serta dalam penjaringan bakal calon kepala desa;
14. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah lulus penjaringan dan ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
16. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan;
17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
18. Petugas Pendaftaran Pemilih, yang selanjutnya disebut Gastarlih adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan pendataan pemilih;
19. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan Pendataan oleh Gastarlih yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
21. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh PPKD sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
22. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat KPPS adalah panitia pemungutan suara yang dibentuk untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara;
23. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.
BAB II - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa di daerah untuk pertama kali dilaksanakan secara bergelombang sampai dengan dapat dilaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak satu kali.
- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama di seluruh desa yang mengadakan pemilihan.
BAB II - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
- a. pengelompokan waktu berahkirnya masa jabatan kepala desa;
- b. kemampuan keuangan daerah; dan /atau
- c. ketersediaan PNS daerah yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat kepala desa.
BAB II - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara bergelombang yang terdiri dari :
2. a Gelombang pertama dilaksanakan pada tahun 2016
- b. Gelombang kedua dilaksanakan pada tahun 2019
2. (2). Pemilihan kepala desa berikutnya jika dilaksanakan secara bergelombang maka dilakukan dengan interval waktu 6 (enam) tahun.
BAB III - PANITIA PEMILIHAN TINGKAT KABUPATEN
Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada PPKD;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - PANITIA PEMILIHAN TINGKAT KABUPATEN
Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Penanggung jawab;
- b. pembina;
- c. ketua;
- d. wakil ketua;
- e. sekretaris;
- f. seksi logistik;
- g. seksi keamanan dan sengketa;
- h. seksi data.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
BAB IV - PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
Pasal 7

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa definitif;
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Dalam hal BPD tidak melaksanakan tugasnya, sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa tidak terbentuk sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Camat setempat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan keanggotaan terdiri dari unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, unsur Karang Taruna, Rukun Tetangga atau Rukun Warga.
- (3) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dari tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, perajin, pemerhati perempuan dan perlindungan anak, dan/atau perwakilan masyarakat miskin.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mempunyai hubungan keluarga dengan calon Kepala Desa.
- (5) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yaitu hubungan suami istri atau anak kandung.
- (6) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Desa terdiri dari :
- a. ketua 1 (satu) orang;
- b. wakil ketua;
- c. sekretaris 1 (satu) orang;
- d. bendahara 1 (satu) orang; dan
- e. dan anggota sebanyak 3 (tiga) orang.
BAB IV - PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
Pasal 9

- (1) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa berhenti maka yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan diganti melalui rapat yang diselenggarakan oleh BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
- b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih; melanggar tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan Tingkat Desa
- c. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa; atau
- d. mempunyai hubungan keluarga dengan calon Kepala Desa.
- (4) Pergantian anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PENDAFTARAN PEMILIH DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
Bagian Kesatu
Tempat Pemungutan Suara (TPS)
BAB IV - PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
Pasal 10

- (1) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh PPKD.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
BAB IV - PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
Pasal 11

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, ketua KPPS menugaskan anggota KPPS atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi:
- a. pemilih yang tidak dapat berjalan; atau
- b. pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra;
- (3) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
Bagian Kedua
Petugas Pendaftaran Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
BAB IV - PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melaksanakan tugasnya dibantu oleh Gastarlih dan KPPS.
- (2) Gastarlih dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh PPKD.
BAB IV - PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
Pasal 13

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Gastarlih dengan surat perintah tugas dari PPKD dan dapat didampingi oleh Ketua Rukun Tetangga (Ketua RT).
- (2) Hasil pendaftaran pemilih ditetapkan dalam DPS, daftar pemilih tambahan dan DPT yang disusun menurut abjad.
- (3) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara/kartu suara dan surat pemberitahuan/undangan pemilih serta alat perlengkapan pemilihan.
- (4) Masa kerja Gastarlih yaitu sampai dengan ditetapkanya Daftar Pemilih Tetap.
BAB IV - PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
Pasal 14

- (1) PPKD membentuk KPPS pada setiap TPS.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Panitia Pemilihan Tingkat Desa (PPKD) dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di masing-masing TPS.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. ketua merangkap anggota;
- b. sekretaris merangkap anggota; dan
- c. anggota paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, KPPS bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa (PPKD).
BAB VI - KAMPANYE
Pasal 15

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB di lokasi yang telah disepakati oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan Calon Kepala Desa.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
BAB VI - KAMPANYE
Pasal 16

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (4) Visi dan misi calon kepala desa dibuat dalam bentuk tertulis dan diserahakan kepada BPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan apabila calon kepala desa tersebut terpilih.
BAB VI - KAMPANYE
Pasal 17

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan Perundang-undangan.
BAB VI - KAMPANYE
Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kampanye diawali dengan kampanye bersama yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa (PPKD) dengan pembiayaan dibebankan kepada calon kepala desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye terbuka dilaksanakan terjadwal sesuai dengan tahapan.
- (3) Sebelum pelaksanaan kampanye calon kepala desa membuat surat permohonan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa (PPKD).
BAB VI - KAMPANYE
Pasal 19

- (1) Biaya pelaksanaan kampanye dibebankan kepada calon kepala desa.
- (2) Besarnya biaya kampaye dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa (PPKD).
BAB VI - KAMPANYE
Pasal 20

- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan satu hari sebelum masa kampanye sampai dengan masa tenang.
- (2) Apabila sampai dengan masa tenang Alat Peraga Kampanye masih terpasang maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa (PPKD) berhak untuk melepas Alat Peraga calon kepala desa.
- (3) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebelum masa kampaye hanya diperkenankan dipasang di rumah / sekretariat calon Kepala Desa.
- (4) Tempat Pemasangan alat peraga kampanye diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa (PPKD).
BAB VI - KAMPANYE
Pasal 21

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye, akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran, yaitu :
- a) peringatan tertulis
- b) penghentian kegiatan kampanye
- c) Pengurangan hasil perolehan suara
- (2) Tata cara pengenaan sanksi ditempuh melalui rapat PPKD dengan menghadirkan calon yang melakukan pelanggaran serta saksi dan bukti pelanggaran.
- (3) Dalam memutuskan sanksi, Panitia wajib berkonsultasi dan mendapat rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten
BAB VII - PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN CALON TERPILIH
Pasal 22

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
BAB VII - PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN CALON TERPILIH
Pasal 23

Untuk kelancaran pelaksanaan Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, KPPS menyediakan:
- a. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
- b. alat pencoblosan di dalam bilik suara;
- c. surat suara yang memuat Foto Calon yang berhak dipilih;
- d. kotak suara beserta kuncinya, sedangkan jumlah dan besarnya disesuaikan dengan kebutuhan;
- e. Daftar nama calon Kepala Desa yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih.
BAB VII - PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN CALON TERPILIH
Pasal 24

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemungutan Suara mengumumkan tentang waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (2) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, KPPS menyampaikan surat undangan kepada pemilih dengan mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Surat undangan diberi nomor urut sesuai nomor urut yang tercantum dalam daftar pemilih tetap;
- c. Pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara.
- b. penyampaian surat undangan kepada pemilih harus dilengkapi dengan tanda terima.
- d. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dapat terlaksana maka pemilih tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.
- e. Surat undangan pemilih dibawa oleh pemilih pada waktu datang ke tempat pemungutan suara.
Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, KPPS mempersiapkan tempat pemilihan Kepala Desa.
BAB VII - PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN CALON TERPILIH
Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan pada tanggal dan tempat yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan Suara dimulai pada pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (3) Pemilih yang telah masuk dalam urutan daftar hadir sampai dengan pukul 13.00 WIB tetap berhak memberikan suara.
BAB VII - PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN CALON TERPILIH
Pasal 27

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai, KPPS membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada Saksi dari Calon Kepala Desa bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia.
- (2) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh KPPS dengan membawa surat undangan.
- (3) Pemilih yang tidak membawa surat undangan sebagaimana dimaksud ayat (2) tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan KTP dan pemilih terdaftar dalam DPT
- (4) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa surat suara dan apabila surat suara cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak tersebut kepada Panitia.
- (5) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara dipanggil sesuai daftar hadir untuk menggunakan hak pilihnya.
- (6) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara sesuai daftar hadir dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh Panitia.
- (7) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.
BAB VII - PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN CALON TERPILIH
Pasal 28

- (1) Untuk pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan dan melampirkan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) desa setempat.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) memiliki Kartu Tanda Penduduk desa setempat dengan ketentuan penerbitan 6 (enam) bulan terhitung sebelum Daftar Pemilih Sementara disyahkan.
- (3) Pemilih yang menggunakan KTP dimasukan dalam Daftar Pemilih Tambahan Setelah Daftar Pemilih Tetap (DPTSDPT).
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menggunakan hak suaranya apabila surat suara di Tempat Pemungutan Suara masih tersedia dan waktu untuk pelaksanaan masih tersedia.
- (5) Pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan hak pilihnya satu (1) jam sebelum pelaksanaan pemungutan suara ditutup oleh KPPS.
- (1) Dalam hal pemilih tidak dikenal , KPPS berhak untuk melihat identitas pemilih.
- (2) Apabila pemilih tidak memliki identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) KPPS berhak untuk menolak pemilih.
Bagian Kedua
Penghitungan Hasil Suara
BAB VII - PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN CALON TERPILIH
Pasal 30

- (1) Penghitungan Suara dilaksanakan di masing-masing TPS.
- (2) Panitia Pemungutan Suara membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk di hadapan saksi-saksi yang telah ditunjuk.
- (3) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk dicatat di papan tulis yang tersedia, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.
- (4) Surat suara tidak sah apabila:
- a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
- b. tidak terdapat tanda tangan ketua KPPS Atas nama PPKD pada surat suara;
- c. memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- d. memberikan suara lebih dari 1 (satu) kotak / kolom yang berbeda;
- e. menulis dan memilih calon selain gambar calon yang telah ditentukan;
- f. mencoblos tidak tepat pada kotak segi empat atau tanda gambar yang disediakan.
- (5) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.
BAB VII - PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN CALON TERPILIH
Pasal 31

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :
- a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS atas nama PPKD;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
BAB VII - PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN CALON TERPILIH
Pasal 32

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, KPPS membuat Berita Acara Pemungutan.
- (2) Berita Acara Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh KPPS serta dapat ditandatangani Saksi.
- (3) KPPS mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya pemilihan di Tempat Pemungutan Suara.
- (4) KPPS melaporkan hasil Pemungutan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa (PPKD).
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Desa (PPKD)membuat Berita Acara Rekapitulasi hasil pemungutan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya dua orang anggota PPKD serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa.
- (1) Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Kepala Desa dan pada saat sebelum dilaksanakan pemungutan suara salah satu calon Kepala Desa meninggal dunia maka pemungutan suara ditunda .
- (2) Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Kepala Desa dan pada saat setelah dilaksanakan pemungutan suara calon Kepala Desa terpilih meninggal dunia maka Calon Kepala Desa yang kedua ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (3) Apabila terdapat lebih dari 2 (dua) orang calon Kepala Desa dan pada saat setelah dilaksanakan pemungutan suara calon Kepala Desa Terpilih meninggal dunia maka Calon Kepala Desa dengan jumlah suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Dalam hal pemungutan suara ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa melaporkan peristiwa tersebut kepada Bupati melalui Camat setempat.
Bagian Ketiga
Penentuan Calon Kepala Desa Terpilih
BAB VII - PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN CALON TERPILIH
Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan Calon Kepala Desa terpilih hasil penghitungan suara.
- (2) Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon dengan TPS lebih dari 1 (satu), Calon Kepala Desa ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon dengan TPS hanya 1 (satu), Calon Kepala Desa ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (5) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Calon yang mengundurkan diri atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), maka Calon terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak kedua.
BAB VII - PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN CALON TERPILIH
Pasal 35

- (1) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon dengan TPS hanya 1 (satu) dan jumlah RT di wilayah desa tersebut hanya 1 (satu), maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa melaksanakan pemilihan ulang.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) dilaksanakan paling lama dalam jangka 14 (empat belas) hari setelah rekapitulasi hasil pemungutan suara dilaksanakan.
- (3) Biaya pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dibebankan pada APBD dan APBDes
Bagian Keempat
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
BAB VII - PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN CALON TERPILIH
Pasal 36

Tahapan penetapan terdiri atas kegiatan sebagai berikut:
1. Penyampaian laporan panitia pemilihan mengenai Calon Kepala Desa Terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara dengan tembusan Camat.
2. Penyampaian Laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
3. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD; dan
4. Dalam hal BPD tidak menyampaikan Laporan mengenai Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat sementara tidak ada sengketa pemilihan kepala desa yang disebabkan keberatan calon kepala desa terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa, Bupati
- menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak batas waktu penyampaian laporan BPD kepada Bupati melalui Camat;
5. Penetapan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 berdasarkan Usulan Camat sesuai Surat Keputusan BPD mengenai Calon Kepala Desa terpilih.
6. Dalam hal BPD tidak menyampaikan Laporan mengenai Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat sementara sengketa pemilihan kepala desa yang terjadi telah diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal Penyerahan Laporan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa diserahkan Kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ;
7. Penetapan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka (6) berdasarkan Hasil Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa.
8. Bupati melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, STAF DESA, ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA, PENGURUS BADAN USAHA DESA, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA
Pasal 37

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali (incumbent/ petahana) diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana ayat (1) diajukan oleh Kepala Desa incumbent/ petahana kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Dalam hal Kepala Desa incumbent/ petahana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan cuti maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Kepala Desa incumbent/ petahana yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya mendapatkan penghasilan tetap dan tidak berhak untuk tunjangan lainnya.
BAB VIII - KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, STAF DESA, ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA, PENGURUS BADAN USAHA DESA, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA
Pasal 38

- (1) Perangkat Desa dan Staf Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh kepala desa.
- (3) Dalam hal perangkat desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas perangkat desa dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa dan Staf Desa yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya mendapatkan penghasilan tetap dan tidak berhak untuk tunjangan lainnya
BAB VIII - KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, STAF DESA, ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA, PENGURUS BADAN USAHA DESA, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA
Pasal 39

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai kepala desa harus mendapatkan ijin dari Bupati sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa diberikan Cuti.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Camat atas nama Bupati.
- (4) Anggota BPD yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap mendapatkan tunjangan atau honorarium sebagai Anggota BPD.
BAB VIII - KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, STAF DESA, ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA, PENGURUS BADAN USAHA DESA, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA
Pasal 40

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang mencalonkan diri sebagai kepala desa harus mengundurkan diri sebagai pengurus (menyerahkan surat pengunduran diri sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan/ BUM Desa kepada BPD) pada saat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih oleh BPD.
BAB VIII - KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, STAF DESA, ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA, PENGURUS BADAN USAHA DESA, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA
Pasal 41

- (1)Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri sebagai kepala desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pembina kepegawaian tertinggi di daerah (Bupati).
- (2)Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat mutlak pada saat mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa.
- (3)Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (4)Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila berhenti sebagai kepala desa maka dikembalikan kepada instansi induknya.
BAB IX - SAKSI CALON KEPALA DESA
Pasal 42

- (1) Calon kepala desa dalam pelaksanaan Pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi dapat dibantu dengan saksi yang ditunjuk berdasarkan surat mandat calon kepala desa.
- (2) Surat mandat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa (PPKD) dan ditembuskan kepada KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Biaya operasional saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada calon kepala desa berdasarkan kemampuan keuangan yang bersangkutan.
BAB IX - SAKSI CALON KEPALA DESA
Pasal 43

- (1) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) tidak hadir pada saat pelaksanaan pemungutan suara maka pemilihan kepala desa tetap dilaksanakan dan dinyatakan syah.
- (2) Dalam hal saksi tidak hadir pada saat penandatangan berkas hasil pemungutan suara maka kolom tanda tangan untuk saksi yang bersangkutan tetap dikosongkan.
BAB X - PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 44

- (1) Penundaan pemilihan kepala desa dapat dilakukan oleh Bupati apabila terjadi bencana alam dan/ atau kerusuhan massal pada salah satu desa atau lebih yang berakibat pemilihan kepala desa di desa yang bersangkutan tidak dapat dilaksanakan sesuai tanggal yang telah ditetapkan.
- (2) Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diikutkan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak satu kali berikutnya atau pemilihan kepala desa bergelombang berikutnya.
BAB X - PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 45

Pengawasan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa dilakukan oleh BPD, Camat dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
BAB X - PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Camat dapat membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana sebagaiamana dimaksud dalam ayat (1) diketuai oleh Camat setempat dan dibantu oleh staf yang membidangi.
BAB X - PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 47

- (1) Tugas BPD dalam pengawasan yaitu memantau pelaksanaan pemilihan kepala desa, menerima laporan pelanggaran pemilihan kepala desa dan memfasilitasi laporan pelanggaran pemilihan kepala desa.
- (2) Tim kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) mempunyai tugas pengawasan dalam hal :
- a. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
- b. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
- c. proses penetapan calon Kepala Desa;
- d. pelaksanaan kampanye;
- e. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan Kepala Desa
- f. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- g. menfasilitasi penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa;
- h. melaporkan hasil temuan dan tindak lanjut kepada Panitia Pemilihan Tingkat kabupaten.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Tingkat kabupaten dalam pengawasan yaitu :
- a. mengawasi setiap tahapan pemilihan kepala desa dan
- b. dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maka Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten dapat membatalkan keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa (PPKD) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB X - PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 48

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setempat dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan kepala desa oleh PPKD.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, maka Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari melalui Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten
BAB X - PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 49

- (1) Tim Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) wajib membuat Laporan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi.
- (2) Dalam hal fasilitasi oleh Tim Kecamatan tidak mendapat keputusan maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten wajib menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mengikat dan final.
Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 5 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
Ttd.
MASRADIN
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016 NOMOR 33
M RUSLI EFENDI, S.H , MSi NIP. 19600429 199311 1 002
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada
Agar setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Ditetapkan di Pangkalan Bun tanggal 5 September 2016 pada
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT ,
Ttd.
BAMBANG PURWANTO