PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor MOR Tahun 2017
Tentang PEMBERJAN PINJAMAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KEPADA PD. BPR. BANK DAERAH LAMONGAN
Berlaku: 25 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMONGAN PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NO MOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERJAN PINJAMAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KEPADA PD. BPR. BANK DAERAH LAMONGAN
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI LAMONGAN,
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonorni di Lamongan perlu peningkatan daya saing produk dan fasilitasi pembiayaan yang terintegrasi, antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Lembaga perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana yang memiliki peranan strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat Larnongan;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya saing produk Usaha Industri Primer, perlu pembiayaan kepada Usaha Industri Primer melalui Pemberian Dana Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan kepada PD. BPR. Bank Daerah Lamongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pemberian Pinjaman Pemerintah Kabupaten Lamongan kepada PD. BPR. Bank Daerah Lamongan.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Serita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
[
SALINAN )
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2002 ten tang Tun tu tan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 3/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Ka bu paten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PINJAMAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KEPADA PD. BPR. BANK DAERAH LAMONGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
5. PD. BPR. Bank Daerah Lamongan adalah bank yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.
6. Pinjaman adalah sejumlah dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan kepada PD. BPR. Bank Daerah Lamongan disertai pemberian bunga yang harus dilunasi kembali pada waktu yang diperjanjikan atau dengan cara angsuran.
7. Usaha Industri Primer adalah industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu seperti hasil produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan sebagainya.
8. Pola Executing adalah pinjaman/ pembiayaan yang diberikan dari Pemerintah Kabupaten Lamongan kepada PD. BPR. Bank Daerah Lamongan dan pengembalian kredit menjadi tanggung jawab PD. BPR. Bank Daerah Lamongan.
9. End user adalah usaha industri primer yang memperoleh kredit dari PD. BPR. Bank Daerah Lamongan yang sumber dananya berasal dari pinjaman.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Dalam rangka pembiayaan kepada Usaha Industri Primer, Pemerintah Daerah memberikan pinjaman kepada PD. BPR. Bank Daerah Lamongan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pemberian Dana Pinjaman Pemerintah Daerah kepada PD. BPR. Bank Daerah Lamongan yang disalurkan langsung kepada end user.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Usaha Industri Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan usaha yang bergerak pada kegiatan pengolahan tahap pertama hasil produksi sektor primer.
- (2) Hasil Produksi Sektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, kehutanan, peternakan, perdagangan dan ketahanan pangan.
- (3) Usaha Industri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kriteria berupa kegiatan usaha ekonomi masyarakat/ kelompok yang melakukan kegiatan olahan pertama dari hasil produksi yang berbasis dari sektor primer.
BAB III - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 4

Pemberian p1nJaman kepada PD. BPR. Bank Daerah Lamongan, berdasarkan asas :
- a. manfaat;
- b. efisiensi dan efektifitas;
- c. keseimbangan dan kemajuan Industri Primer; dan
- d. prinsip kehati-hatian perbankan.
BAB III - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 5

Pemberian pinjaman Pemerintah Daerah kepada PD. BPR. Bank Daerah Lamongan bertujuan un tuk :
- a mewujudkan struktur pembiayaan kepada Usaha Industri Primer yang seimbang dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha lndustri Primer menjadi usaha yang semakin tangguh dan mandiri; serta
- c meningkatkan peran Usaha lndustri Primer dalam pembangunan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan di daerah.
PEMBERIAN PINJAMAN
BAB III - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 6

Prinsip pemberian pinjaman Pemerintah Daerah meliputi :
- a penumbuhan Usaha Industri Primer untuk berkarya dan mandiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang semakin transparan dan akuntabel;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar;
- d peningkatkan daya saing produk industri primer di Jawa Timur; dan
- e. penyelenggaraan fasilitas, pengendalian dan perencanaan pembiayaan secara terpadu.
BAB III - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 7

- (1) Pemberian pmJaman Pemerintah Daerah kepada PD. BPR. Bank Daerah Lamongan dalam bentuk mata uang rupiah.
- (2) Pemberian pinjaman kepada PD. BPR. Bank Daerah Lamongan akan diterimakan dalam Tahun Anggaran berkenaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan ten tang APBD.
3. ~ Semua penerimaan dan pengeluaraan pembiayaan Daerah dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.
4. ~ Pengelolaan anggaran pem biayaan Daerah dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dan dapat dikuasakan kepada Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN
BAB III - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 8

- (1) Jumlah dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipinjamkan kepada PD. BPR. Bank Daerah Lamongan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Batas waktu pencairan dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama sampai akhir tahun 2017.
- (3) Jangka waktu pengembalian pinjaman dari PD. BPR. Bank Daerah Lamongan kepada Pemerintah Daerah paling lama bulan Desember 2021.
- (4) PD. BPR. Bank Daerah Lamongan wajib memberikan bunga pinjaman kepada Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah sebesar 1,2 % (satu koma dua persen) efektif per tahun.
- (5) Pinjaman dari Pemerintah Daerah kepada PD. BPR. Bank Daerah Lamongan dengan pola executing.
- (6) Pemberian pinjaman dari Pemerintah Daerah kepada PD. BPR. Bank Daerah Lamongan didasarkan pada perjanjian pinjaman untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- (7) Pengembalian pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi tanggung jawab PD. BPR. Bank Daerah Lamongan.
- (1) PD. BPR. Bank Daerah Lamongan berwenang menentukan jumlah plafond kredit kepada Usaha lndustri Primer.
- (2) Suku bunga kepada Usaha Industri Primer paling tinggi 9 % (sembilan persen) pa efektif dengan perhitungan annuitas.
BAB III - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 10

- ( 1) Pembayaran pokok pinjaman didasarkan pada perjanjian pmJaman dan jadwal angsuran yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan PD. BPR. Bank Daerah Lamongan dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban PD. BPR. Bank Daerah Lamongan yang harus diselesaikan dalam masa pinjaman.
- (2) Untuk penyaluran pinjaman kepada Usaha Industri Primer, PD. BPR. Bank Daerah Lamongan wajib menyusun rencana penyaluran dan petunjuk teknis penyaluran pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (3) PD. BPR. Bank Daerah Lamongan wajib memberikan laporan perkembangan penyaluran dana pinjaman kepada Bupati melalui pengelola investasi yang membidangi secara periodik setiap bulan.
BAB VI - PENGAMANAN RESIKO PINJAMAN
Pasal 11

- (1) PD. BPR. Bank Daerah Lamongan bertanggung jawab terhadap pengamanan resiko pemberian pinjaman.
- (2) Dalam rangka pengamanan resiko pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD. BPR. Bank Daerah Lamongan wajib mengasuransikan kredi t kepada Penjamin.
- (3) Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat kredit macet yang disalurkan oleh PD. BPR. Bank Daerah Lamongan.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.
Diundangkan di Lamongan pada tanggal 13 Juni 201 7
Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 13 Juni 201 7
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, ttd. YUHRONUR EFENDI
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 NOMOR 25