Unknown Unknown Nomor 31 Tahun 2001
Tentang No Description
Berlaku: 31 TAHUN 2001
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
\
PEMERINTAH KABUP A TEN TEBO ,
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 31 TAHUN 2001
TENT ANG
ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN DALAM KABUPATEN TEBO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEBO,
i
- a. bahwa dalarn rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 67 · Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu penataan kelembagaan Pemerintah Kelurahan dalarn Kabupaten Tebo;
- b. qahwa penataan kelembagaan Pemerintah Kelurahan dimaksud harus didasarkan pada kebutuhan dengan memperhatikan aspek personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas dan rasional;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Organisasi Pemerintah Kelurahan dalam kabupaten Tebo;
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3983);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun1974 Nomor 55, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3041 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undangundang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo
MEMUTUSKAN:
PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG ORGANISASI PEMERINT AH KELURAHAN DALAM KABUP ATEN TEBO.
Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati. Tebo;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo;
- f. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan di Daerah Kabupaten Tebo;
- h. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Kabupaten Tebo.
BAGIANPERTAMA
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari :
- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- d. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;
BAGIAN KEDUA KEDUDUKAN, TIJGAS DAN FUNGSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

Lu rah
- ( 1) Kelurahan rnerupakan perangkat Kecarnatan yang dipirnpin oleh Kepala Kelurahan;
- (2) Kepala Kelurahan disebut Lurah;
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

Kelurahan rnernpunyai tugas rnelakukan penyelenggaraan pernerintahan, pernbangunan clan kernasyarakatan dalarn rangka penyelenggaraan urusan Pernerintah claerah di wilayahnya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5

Untuk rnenyelenggarakan tugas tersebut pada pasal ( 4) Peraturan Daerah ini, Kelurahan rnernpunyai fungsi :
- a. Melakukan koordinasi terhaclap jalannya Pernerintahan Kelurahan, pelaksanaan pernbangunan clan pernbinaan kernasyarakatan;
- b. Melakukan togas dibiclang pernbangunan clan biclang kernasyarakatan yang rnenjadi tanggung jawabnya;
- c. Melakukan usaha dalarn rangka peningkatan partisipasi clan swaclaya gotong royong rnasyarakat.
- d. Melakukan kegiatan dalarn rangka pernbinaan ketentrarnan clan ketertiban wilayah;
- e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilirnpahkan kepacla Pernerintah Kelurahan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6

Sekretariat
Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris berada dibawah clan bertanggung jawab kepacla Lurah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7

Sekretariat Kelurahan rnernpunyai tugas rnernbantu Kepala Kelurahan dibidang pernbinaan adrninistrasi dan rnernberikan pelayanan teknis adrninistratif kepacla seluruh Perangkat Pernerintah Kelurahan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8

Untuk rnenyelenggarakan togas tersebut pacla pasal (7) Peraturan Daerah ini, Sekretariat Kelurahan rnernpunyai fungsi :
- a. Melakukan koordinasi terhaclap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Kelurahan;
- b. Melakukan pengurnpulan, rnengeva]uasi data clan perurnusan program serta petunjuk untuk keperluan pernbinaan penyelenggaraan tugas urnurn Pernerintah Kelurahan, pernbangunan clan pernbinaa kesejahteraan rakyat;
3. , c. Melakukan pemantauan terhaclap kegiatan penyelenggaraan togas urnum pemerintahaan, pembangunan clan pernbinaan kesejahteraa.n rakyat;
- d. Mernberikan pelayanan kepada rnasyarakat clibidang pemerintahan dan kesejahteraan;
- e. Melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan clan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis clan administratif kepada seluruh Perangkat Pemerintah Kelurahan.
- f. Melakukan administrasi kepegawaian clan keuangan.
- g. Melakukan urusan perlengkapan clan inventaris Kelurahan serta urusan rumah tangga.
- h. Mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara.
1. Melakukan urusan Tata Usaha Kelurahan.
- j. Mengumpulkan bah.an clan menyusun laporan Pemerintah Kelurahan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
Seksi Pemerintahan clan Pelayanan Umurn adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah clan bertanggung jawab kepada Lurah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 10

Seksi Pemerintahan clan Pelayanan Umurn mempunyai fungsi:
- a. Mengumpulkan, mengolah clan mengevaluasi data dibiclang pemerintahan, ketentraman clan ketertiban;
- b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah clan masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan, ketentraman clan ketertiban,
- d. Membantu tugas-tugas dibidang Pajak Bumi clan Bangunan (PBB);
- e. Membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PE:rvnLU);
6. f Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan Peraturan Perunclang-unclangan yang berlaku;
- g. Melakukan pembinaan ketentraman clan ketertiban masyarakat;
- h. Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi Pertahanan Sipil;
1. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam clan bencana lainnya;
- J. Membantu clan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga;
- k. Mengumpulkan bah.an clan menyusun laporan dibidang Pemerintahan, ketentraman clan ketertiban.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11

Seksi Pembanguan dan Kesejahteraan Sosial
Seksi Pembangunan clan Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan dibiclang pembangunan masyarakat Kelurahan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah clan bertanggung jawab kepada Lurah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12

Seksi Pembangunan clan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
- a. Mengumpulkan, mengolah clan mengevaluasi data dibiclang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- b. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perekonomian, pengusaha ekonomi lemah clan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c. Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian, pembangunan clan kesejahteraan rakyat;
- e. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya clan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian clan pelaksanaan pembangunan;
6. f Membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara sarana clan prasarana fisik di lingkungan Kelurahan;
- g. Melakukan adminstrasi perekonomian clan pembangunan di Kelurahan;
- h. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan clanalbantuan terhadap korban bencana a1am clan bencana lainnya;
1. Membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- j. Membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PW);
- k. Mengumpulkan bahan clan menyusun laporan dibidang perekonomian, pembangunan clan kesejahteraan rakyat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang masing-masing sesuai dengan biclang keahlian clan kebutuhan organisasi.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaiman terse but pada pasal (15) Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga da1am jenjang jabatan Fungsionai yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah clan bertanggung jawab kepada Lurah,
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan beban kerja clan kahliannya.
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perunclang-undangan yang berlaku.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 15

Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan
- (1) Lurah diangkat clan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
- (2) Bagi Pejabat Eselon IV Perangkat Kelurahan dapat diangkat clan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Atas Pelimpahan kewenangan oleh Bupati;
BAB III - TATAKERJA
Pasal 16

- (1) Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi clan Pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepacla atasan masingmasing clan menyampaikan laporan berkala tepat pacla waktunya.
- (2) Lurah dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal clan horisontal dengan Bagian terkait.
- (3) Setiap laporan diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah clan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan bimbingan clan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
BAB IV - KETENTIJAN LAIN-LAIN
Pasal 17

Rincian tugas, fungsi clan tata kerja Pemerintah Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - KETENTIJAN LAIN-LAIN
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi clan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan clan segala ketentuan-ketentuan lain yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi,
BAB IV - KETENTIJAN LAIN-LAIN
Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - KETENTIJAN LAIN-LAIN
Pasal 20

Peraturan claerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.
\_
Ditetapkan Di MuaraTebo \_ Pada tanggal 9 Nopember 2001
C:lmdlspemlurtb. doc.tto.O 1
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2001 NOMOR 31
Pembina Utama Muda NIP.430004928
KABUPATEN TEBO SEKRETARIS D
Diundangkan di ¥uaraTebo
\_
Pada tanggal
10 Nopember 2001
-----·-·--·---------···
·,
..
.
~···\
'i