UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 1965
Tentang UMUM
Berlaku: 14 Juni 1965
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan pembentukan Daerah Tingkat II Kapuas berdasarkan Undang- undang No. 27 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 72), perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya pemerintahan serta persiapan-persiapan yang telah jauh, wilayah Daerah Tingkat II Kapuas, perlu dipisahkan untuk dijadikan sebagai Daerah Tingkat II yang baru yaitu Kotapraja Palangka Raya yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1, 18, 20 dan 21 ayat Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6), seperti itu telah diubah dan ditambah;
3. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) (LembaranNegara tahun 1959 No. 129) dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 6);
4. Undang-undang No. 27 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 72);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan : ________________
Menetapkan :
Memutuskan :
Undang-undang tentang pembentukan Kotapraja Palangka Raya dengan mengubah Undang-undang No. 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 1

.
- (1) Membentuk Kotapraja Palangka Raya, yang meliputi wilayah Kota Palangka Raya dengan batas-batas yang untuk jelasnya akan dirumuskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Kapuas dimaksud dalam Undangundang No. 27 tahun 1959.
- (2) Daerah Tingkat II Kapuas dimaksud dalam Undang-undang No. 27 tahun 1959, diubah menjadi Daerah Tingkat II Kapuas baru, setelah wilayahnya dipisahkan sebagian dimaksud pada ayat (1)
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 2

.
Dengan memperhatikan ketentuan pada Undang-undang No. 1 tahun 1957 pasal 7 ayat (1) juncto Undang-undang No. 73 tahun 1957 dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II kapuas dan Kotapraja Palangka Raya, masing-masing terdiri atas 17 anggota.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 3

.
Bagi masing-masing Daerah Tingkat II Kotapraja dimaksud pada pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan pada Undang-undang No. 27 tahun 1959, sepanjang ketentuan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 4

.
Ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan perundangan Negara atau Daerah yang berlaku bagi Daerah-daerah Tingkat II Kapuas lama, mutatis-mutandis berlaku bagi Kotapraja Palangka Raya sampai saat ketentuan-ketentuan itu diubah diganti atau dicabut.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 5

.
Kepala Daerah Tingkat II Kapuas lama pada saat Undang-undang ini berlaku, tetap sebagai Kepala Daerah Tingkat II Kapuas.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 6

.
- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Kapuas lama, tetap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kapuas, dengan ketentuan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Kapuas lama, yang tidak memenuhi syarat-syarat dalam penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Lembaran- Negara tahun 1960 No. 6, masing-masing atas usul Kepala Daerah Tingkat II Kapuas diberhentikan oleh Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- (2) Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan ayat (1), diisi menurut ketentuan yang berlaku.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 7

.
Pada saat Undang-undang ini berlaku, bagi Kotapraja Palangka Raya, oleh Menteri Dalam Negeri ditunjuk Penguasa yang dimaksud pada pasal 75 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1957.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 8

.
- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Kapuas lama tetap sebagai anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Kapuas, dengan ketentuan bahwa:
- a. anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Kapuas lama, yang diangkat pada kedudukan itu semata-mata karena ## Pasal 10.
- (1) Untuk menyiapkan perlengkapan pertama organisasi Kotapraja Palangka Raya yang baru dibentuk, dalam jangka waktu tiga tahun akan diusahakan pembiayaannya.
- (2) Pengusahaan pembiayaan seperti dimaksud pada ayat (1) juga diadakan untuk menyiapkan pelengkapan pertama jawatan- jawatan atau dinas-dinas Pemerintah Pusat, yang harus dibentuk di Daerah Tingkat II yang baru itu.
KETENTUAN PENUTUP.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 11

.
Kesulitan yang timbul pada pelaksanaan Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 12

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1965. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1985. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 48
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 1

Lihat penjelasan umum
PENJELASAN
Pasal 2

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II dan Kotapraja dimaksud pada pasal I ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil sensus penduduk yang baru lalu.
PENJELASAN
Pasal 3

, 4 dan 5
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Persyaratan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong termaksud pada pasal 3 dan 4 Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan). Makna pasal 6 ini bersifat mengadakan penyegaran untuk menepati ketentuan tersebut. Dengan sendirinya anggota yang menurut pendapat Kepala Daerah yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan, seperti dimaksud pada angka 4 penjelasan umum, harus diperhatikan.
Dalam hal ini Kepala Daerah sejauh mungkin mendengar pendapat Front Nasional serta fihak yang bersangkutan.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

Pada dasarnya ketentuan mengenai penyegaran yang berlaku bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, berlaku pula bagi Badan Pemerintah Harian. Selain persyaratan keanggotaan Badan Pemerintah Harian berdasarkan pasal 10 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) juncto pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah No. 8 tahun 1960, dalam Undang-undang ini diperlukan pula persyaratan perjuangan sebagaimana berlaku bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
PENJELASAN
Pasal 9

, 10, 11 dan 12 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2753