PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 20 Tahun 2011
Tentang RETRIBUSI JASA UMUM
Berlaku: 30 Desember 2011
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
:
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3139);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
21. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
23. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
24. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
25. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
34. Peraturan Pemerintan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2006 Nomor 21);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 10);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Dewan Pewakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pendapatan daerah.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
14. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Puskesmas dan Jaringannya, UPTD Balai Kesehatan Gigi dan Mulut, dan UPTD Laboratorium Pengujian Kualitas Air dan Penyehatan Lingkungan.
16. UPTD Puskesmas dan Jaringannya adalah meliputi puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tenpat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
17. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kantu Tanda Penduduk, dan Akte Catatan Sipil adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan kartu tanda penduduk, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga dan akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.
19. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
20. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
21. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
22. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
24. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi daerah.
30. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - NAMA RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.
- (2) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.
- (3) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
- (4) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (5) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (6) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (7) Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pengelolaan limbah cair.
- (8) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang.
- (9) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan pendidikan.
- (10) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
BAB III - OBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah pelayanan kesehatan kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD meliputi :
- a. tindakan poliklinik;
- b. instalasi gawat darurat;
- c. unit rawat inap;
- d. unit rawat bersalin;
- e. instalasi intensive care (ICU);
- f. kamar operasi;
- g. farmasi;
- h. fisioterapi;
- i. laboratorium;
- j. radiologi;
- k. pemeriksaan elektromedik;
- l. instalasi gizi;
- m. unit transpusi darah;
- n. kamar jenazah
- o. visum et refertum;
- p. pengujian kesehatan (keuring); dan
- q. pemakaian mobil;
- (3) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan meliputi :
- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat darurat;
- c. pelayanan rawat inap;
- d. pelayanan persalinan;
- e. tindakan medik non operatif;
- f. tindakan medik operatif;
- g. tindakan medik gigi dan mulut;
- h. laboratorium klinis
- i. pelayanan jenazah dan visum;
- j. general check up dan kematian; dan
- k. pemakaian ambulance dan mobil jenazah.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
32. jaringannya,
BAB III - OBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
- c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sarana sosial dan tempat umum lainnya.
BAB III - OBJEK RETRIBUSI
Pasal 5

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), adalah :
- a. Kartu Keluarga (KK) :
- 1) KK Baru;
- 2) KK perubahan karena penambahan/pengurangan anggota keluarga;
- 3) KK perubahan karena biodata;
- 4) KK penggantian (hilang/rusak); dan
- 5) Pengesahan Fotocopy KK.
- b. Kartu Tanda Penduduk :
- 1) KTP Baru;
- 2) KTP Perpanjangan;
- 3) KTP penggantian (hilang/rusak);
- 4) KTP penggantian karena perubahan biodata (pendidikan/pekerjaan/ agama/dll);
- 5) KTP karena pindah datang dalam daerah;
- 6) KTP karena pindah datang dari luar daerah; dan
- 7) Pengesahan Foto Copy KTP.
- c. Akta-akta Catatan Sipil :
- 1) Akta Kematian terlambat;
- 2) Akta Perkawinan tidak terlambat;
- 3) Akta Perkawinan terlambat;
- 4) Akta Perceraian tidak terlambat;
- 5) Akta Perceraian terlambat;
- 6) Akta Pengakuan anak; dan
- 7) Foto Copy Pengesahan Akta-akta Catatan Sipil.
- d. Surat Keterangan Kependudukan :
3. -Surat Keterangan Tempat Tinggal.
BAB III - OBJEK RETRIBUSI
Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB III - OBJEK RETRIBUSI
Pasal 7

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB III - OBJEK RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) adalah jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, memiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
BAB III - OBJEK RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan laiannya.
BAB III - OBJEK RETRIBUSI
Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemaras;
- b. ukur panjang (meter);
- c. anak timbangan biasa;
- d. takaran (liter);
- e. anak timbangan emas;
- f. anak timbangan milligram;
- g. neraca obat;
- h. neraca emas;
- i. neraca biasa;
- j. timbangan senticimal;
- k. timbangan decimal;
- l. timbangan meja;
- m. timbangan dacing logam;
- n. timbangan pegas;
- o. timbangan kuadran;
- p. timbangan bobot ingsut meja;
- q. timbangan bobot ingsut tanah;
- r. timbangan cepat meja;
- s. timbangan cepat tanah;
- t. timbangan jembatan;
- u. tangki ukur mobil;
- v. pompa ukur bbm;
- w. neraca analisa;
- x. timbangan elektronik;
- y. argo taxi; dan
- z. kwh listrik.
BAB III - OBJEK RETRIBUSI
Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dmaksud pada ayat (1) adalah :
- a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
- d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
BAB III - OBJEK RETRIBUSI
Pasal 12

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
BAB IV - SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 13

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.
BAB IV - SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 14

Wajib Retribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.
BAB IV - SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 15

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.
BAB IV - SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 16

Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan.
BAB IV - SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 17

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
BAB IV - SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 18

Wajib Retribusi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
BAB IV - SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 19

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.
BAB IV - SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 20

Wajib Retribusi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
BAB IV - SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 21

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air .
BAB IV - SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 22

Wajib Retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air.
BAB IV - SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 23

Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
BAB IV - SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 24

Wajib Retribusi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
BAB IV - SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 25

Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
BAB IV - SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 26

Wajib Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas Retribusi pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
BAB IV - SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 27

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
BAB IV - SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 28

Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
BAB IV - SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 29

Subjek Pelayanan Pendidikan adalah pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pendidikan.
BAB IV - SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 30

Wajib Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pendidikan.
BAB IV - SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 31

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
BAB IV - SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 32

Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
BAB V - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 33

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB VII - PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 35

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 36
Pasal 37

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :
1. Rumah Kediaman :
- a. Rumah Permanen
- b. Rumah Semi Permanen
- c. Rumah Biasa/Darurat
2. Hotel dan Penginapan
3. Mess dan Wisma
4. Asrama
5. Rumah Makan/Warung :
- a. Restoran
- b. Rumah Makan
- c. Warung
6. Tempat Pelayanan Medis/Sarana Kesehatan :
- a. Rumah Sakit Umum
- b. Puskesmas
- c. Poliklinik
- d. Apotik/toko obat
- e. Rumah sakit bersalin
- f. Tempat praktek dokter dan bidan
7. Bioskop/Gedung Tempat Pertunjukan :
20. = Rp. 5.000,- / bulan
21. = Rp. 4.000,- / bulan
22. = Rp. 3.000,- / bulan
23. = Rp. 30.000,- / bulan
24. = Rp. 20.500,- / bulan
25. = Rp 5.000,-/ bulan
26. = Rp. 25.000,- / bulan
27. = Rp. 15.000,- / bulan
28. = Rp. 10.000,- / bulan
29. = Rp. 50.000,- / bulan
30. = Rp. 30.000,- / bulan
31. = Rp. 10.000,- / bulan
32. = Rp. 30.000,- / bulan
33. = Rp. 25.000,- / bulan
34. = Rp. 10.000,- / bulan
35. = Rp. 30.000,- / bulan
8. Kantor :
- a. Kantor Pemerintah/Sekolah b. Kantor swasta, organisasi, play group dan koperasi
9. Toko-toko :
- a. Toko sekaligus tempat tinggal/ruko
- b. Toko tanpa didiami
- c. Kios, gardu-gardu dan sejenisnya
10. Usaha-Usaha Lainnya :
- a. Kap salon
- b. Bengkel/reparasi mobil
- c. Bengkel/reparasi sepeda motor
- d. Bengkel/reparasi sepeda
- e. Tukang cukur biasa
- f. Counter pulsa
- g. Tukang jahit
- h. Tukang Emas
- i. Gudang
11. Perusahaan/Pabrik :
- a. Pengolah Bahan Bangunan (Kayu, dll)
- b. Pabrik penggilingan padi
- c. Pengolah bahan makanan/minuman
- d. Percetakan
12. Terminal
13. Plaza
14. Pasar :
- a. Kios barang campuran
- b. Los ikan
- c. Kios kain
- d. Los penjual sayur
15. Pedagang Kaki Lima
16. Buang Sampah langsung ke TPA
17. Sampah Luar Biasa
32. = Rp. 25.000,- / bulan
33. = Rp. 15.000,- / bulan
34. = Rp. 35.000,- / bulan
35. = Rp. 10.000,- / bulan
36. = Rp. 5.000,- / bulan
37. = Rp. 15.000,- / bulan
38. = Rp. 15.000,- / bulan
39. = Rp. 25.000,- / bulan
40. = Rp. 10.000,- / bulan
41. = Rp. 10.000,- / bulan
42. = Rp. 10.000,- / bulan
43. = Rp. 10.000,- / bulan
44. = Rp. 10.000,- / bulan
45. = Rp. 15.000,- / bulan
46. = Rp. 50.000,- / bulan
47. = Rp. 15.000,- / bulan
48. = Rp. 15.000,- / bulan
49. = Rp. 20.000,- / bulan
50. = Rp. 20.000,- / bulan
51. = Rp. 20.000,- / bulan
52. = Rp. 2.500,- / bulan
53. = Rp. 3.000,- / bulan
54. = Rp. 2.500,- / bulan
55. = Rp. 1.000,- / bulan
56. = Rp. 1.000,- / bulan
57. = Rp. 2.500,- / rites
58. = Rp. 25.000,- / rites
18. Keramaian :
- a. Pertunjukan pada tempat/lapangan terbuka untuk 1 (satu) kali pertunjukan sebesar Rp. 100.000,- / sekali pertunjukan.
- b. Pesta perkawinan/hajatan sebesar Rp. 10.000,- / hari
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 36
Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
| No | Jenis pelayanan | WNI | WNI | WNA | WNA |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|
| 1. | Kartu Keluarga (KK) : | | | | |
| | a. KK Baru; | Rp. | 5.000,- | Rp. | 30.000,- |
| | b. KK perubahan karena penambahan/ pengurangan anggota keluarga; | Rp. | 5.000,- | Rp. | 30.000,- |
| | c. KK perubahan karena biodata; | Rp. | 10.000,- | Rp. | 30.000,- |
| | d. KK penggantian (hilang/rusak); dan | Rp. | 15.000,- | Rp. | 50.000,- |
| | e. Pengesahan Fotocopy KK. | Rp. | 10.000,- | Rp. | 20.000,- |
| 2. | Kartu Tanda Penduduk : | | | | |
| | a. KTP Baru; | Rp. | 30.000,- | Rp. | 75.000,- |
| | b. KTP Perpanjangan; | Rp. | 30.000,- | Rp. | 75.000,- |
| | c. KTP penggantian (hilang/rusak); | Rp. | 40.000,- | Rp. | 100.000,- |
| | d. KTP penggantian karena perubahan biodata (pendidikan/pekerjaan/agama/ dll); | Rp. | 35.000,- | Rp. | 75.000,- |
| | e. KTP karena pindah datang dalam daerah; | Rp. | 30.000,- | Rp. | 75.000,- |
| | f. KTP karena pindah datang dari luar daerah; dan | Rp. | 30.000,- | Rp. | 100.000,- |
| 3. | g. Pengesahan Foto Copy KTP. Akta-akta Catatan Sipil : | Rp. | 10.000,- | Rp. | 20.000,- |
| | a. Akta Kematian terlambat; | Rp. | 25.000,- | Rp. | 35.000,- |
| | b. Akta Perkawinan tidak terlambat; | Rp. | 160.000,- | Rp. | 310.000,- |
| | c. Akta Perkawinan terlambat; | Rp. | 210.000,- | Rp. | 360.000,- |
| | d. Akta Perceraian tidak terlambat; | Rp. | 225.000,- | Rp. | 275.000,- |
| | e. Akta Perceraian terlambat; | Rp. | 325.000,- | Rp. | 425.000,- |
| | f. Akta Pengakuan anak; | Rp. | 55.000,- | Rp. | 105.000,- |
| | g. Akte Pengesahan anak; dan | Rp. | 55.000,- | Rp. | 55.000,- |
| | h. Foto Copy Pengesahan Akta-akta Catatan Sipil. | Rp. | 10.000,- | Rp. | 15.000,- |
| 4. | Surat Keterangan Kependudukan : | | | | |
| | - Surat Keterangan tempat tinggal. | | - | Rp. | 100.000,- |
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 36
Pasal 39

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :
- a. Sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya = Rp. 2.000,-
- b. Bus, truk, dan alat besar lainnya
3. = Rp. 5.000,-
- c. Sepeda motor
- d. Kendaraan bermotor roda tiga
6. = Rp. 1.000,-
7. = Rp. 1.500,-
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 36
Pasal 40

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :
| a. Perlengkapan Pengujian : | a. Perlengkapan Pengujian : | a. Perlengkapan Pengujian : | a. Perlengkapan Pengujian : | a. Perlengkapan Pengujian : |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1) | Buku Uji kendaraan | = | Rp. | 20.000,- |
| 2) | Tanda uji dan segel/pengetokan | = | Rp. | 15.000,- |
| 3) | Penggantian tanda uji rusak/hilang | = | Rp. | 15.000,- |
| 4) | Pembuatan dan pasang tanda samping/plat samping : | Pembuatan dan pasang tanda samping/plat samping : | Pembuatan dan pasang tanda samping/plat samping : | Pembuatan dan pasang tanda samping/plat samping : |
| | a) Baru | = | Rp. | 25.000,- |
| | b) Ganti tunggal | = | Rp. | 4.000,- |
| 5) | Perubahan status fungsi kendaraan | = | Rp. | 75.000,- |
| 6) | Numpang uji | = | Rp. | 50.000,- |
| 7) | Mutasi kendaraan keluar/masuk | = | Rp. | 75.000,- |
| b. Kendaraan pertama kali uji : | b. Kendaraan pertama kali uji : | b. Kendaraan pertama kali uji : | b. Kendaraan pertama kali uji : | b. Kendaraan pertama kali uji : |
| 1) | Mobil penumpang umum/pick up | = | Rp. | 150.000,- |
| | 2) Mobil bus s/d 24 seat | = | Rp. | 200.000,- |
| 3) | Mobil bus 25 seat | keatas = | Rp. | 300.000,- |
| 4) | Mobil barang truk, | kendaraan khusus dan kereta gandengan/Tempelan = | Rp. | 350.000,- |
| c. Pengujian Berkala : | c. Pengujian Berkala : | c. Pengujian Berkala : | c. Pengujian Berkala : | c. Pengujian Berkala : |
| 1) | Mobil penumpang umum/pick up | = | Rp. | 25.000,- |
| | 2) Mobil bus s/d 24 seat | = | Rp. | 40.000,- |
| | 3) | Mobil bus 25 seat keatas = | Rp. | 45.000,- |
| | 4) Mobil barang | = | Rp. | 45.000,- |
| | 5) Kendaraan khusus | = | Rp. | 50.000,- |
| 6) | Kereta gandengan/tempelan | = | Rp. | 50.000,- |
| | 7) | Kendaraan roda dua untuk ojek = | Rp. | 8.000,- |
| d. Pengujian penghapusan/dump : | d. Pengujian penghapusan/dump : | d. Pengujian penghapusan/dump : | d. Pengujian penghapusan/dump : | d. Pengujian penghapusan/dump : |
| 1) | Sepeda motor | = | Rp. | 200.000,- |
| 2) | Mobil mini bus | = | Rp. | 400.000,- |
| 3) | Mobil bus | = | | Rp.1.000.000,- |
| 4) | Mobil barang : | | | |
| | a) pick up | = | | Rp.1.000.000,- |
| | b) truk | = | | Rp.1.000.000,- |
| 5) | Kendaraan khusus (ambulance) | = | Rp. | 500.000,- |
| 6) | Kereta gandengan/tempelan | = | | Rp.1.000.000,- |
| 7) | Alat-alat berat | = | | Rp.1.000.000,- |
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 36
Pasal 41

Besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan adalah Rp. 200.000,- /1 kali sedot.
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 36
Pasal 42

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan sebagai berikut :
- a.
- Rumah tangga =
- Rp. 100.000,- / bulan
- b. Perkantoran =
- Rp. 250.000,- / bulan
- c. Industri = Rp. 500.000,- / bulan
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 36
Pasal 43

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut :
| No. | Jenis Alat UPTP | Tera/Pengesahan /Pembatalan (Rp) | Tera ulang/ Pengesahan (Rp) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| A | | | |
| 1 | Ukuran Panjang | | |
| | a. Lebih panjang dari 10 meter dan setiap 10 meter berikutnya dihitung 10 meter; | 9.000 | 6.000 |
| | b. 2 (dua) meter s.d 10 (sepuluh) meter; | 4.500 | 3.000 |
| | c. 1(satu) meter dan kurang | 3.000 | 2.000 |
| 2 | Pemeras | 1.000 | 1.000 |
| 3 | Takaran Basah dan Takaran kering : | | |
| | a. Lebih besar dari 25 (dua puluh lima) liter; | 2.500 | 1.500 |
| | b. 5 (lima) liter s.d 25 (dua puluh lima) | 1.500 | 1.000 |
| | c. 2 (dua) liter dan kurang; | 1.000 | 500 |
| 4 | Anak Timbangan Biasa : | | |
| | a. 10 (sepuluh) kg s.d 50 (lima puluh) kg | 10.000 | 5.000 |
| | b. 2 ( dua) kg s.d 5 (lima) kg | 3.000 | 2.000 |
| | c. 1 (satu) kg dan kurang | 1.000 | 500 |
| 5 | Anak Timbangan Halus | | |
| | a. Lebih dari 1 (satu) kg; | 1.500 | 1.500 |
| | b. 1 (satu) kg dan kurang | 1.000 | 1.000 |
| | c. Anak timbangan milligram | 500 | 500 |
| 6 | Timbangan untuk ## BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 36
Pasal 46

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah atau daerah tempat penyediaan pelayanan dan/atau penggunaan jasa diberikan.
BAB X - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 47

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - MASA DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI Pasal 48
Pasal 49

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 50

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis dan kartu langganan.
BAB XII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 51

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disetor ke Kas Daerah.
BAB XII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 52

Tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 53

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Dalam hal Aparat Lembaga Pelaksana yang diserahi tugas untuk melakukan pemungutan dan penyetoran Retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya.
BAB XIV - PENAGIHAN
Pasal 54

- (1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
BAB XIV - PENAGIHAN
Pasal 55

Tata cara penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - KEBERATAN
Pasal 57

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan , sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB XVI - KEBERATAN
Pasal 58

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XVI - KEBERATAN
Pasal 59

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB XVII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 60

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLD harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
BAB XVII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 61

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
- d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti permohonan diterima oleh Bupati.
BAB XVII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 62

- (1) Pengembalian kelebihan dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XVIII - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA
Pasal 63

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XVIII - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA
Pasal 64

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIX - PEMERIKSAAN
Pasal 65

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XX - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 66

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran yang berkenaan.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif ditetapkan sebesar 5 % (lima persen), secara rinci akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XXI - PENYIDIKAN
Pasal 67

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau lapoan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum malalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XXII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 68

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
BAB XXIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
BAB XXIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Selayar Nomor 15 Tahun 1997 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Selayar Nomor 10 Tahun 1999 Seri B Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 10 Tahun 1997 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2007 Nomor 12);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2002 Nomor 17);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2002 Nomor 29);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XXIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
BAB XXIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
Ditetapkan di Benteng pada tanggal 30 Desember 2011
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
SYAHRIR WAHAB
Diundangkan di Benteng pada tanggal 30 Desember 2011
SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
ZAINUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2011 NOMOR 20
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan pembatasan yang lebih tegas kepada daerah dalam bidang retribusi daerah. Salah satu alasan yang mendasar adalah banyaknya jenis retribusi yang muncul dan dilaksanakan di daerah yang dinilai oleh Pemerintah Pusat telah terjadi timpang tindih dan dianggap membebani masyarakat.
Pada waktu sebelumnya, kebijakan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah, hal ini terjadi karena memang sistem yang dianut oleh UU PDRD tersebut adalah open list (daftar terbuka). Akibatnya sering terjadi adanya pungutan retribusi yang dilakukan oleh daerah yang tidak bersesuaian dengan kebijakan Pemerintah Pusat sebab daerah dapat dengan mudah saja memunculkan jenis-jenis pungutan retribusi. Bahkan terkadang ada pungutan retribusi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang tidak berdasar.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kali ini menganut sistem closed list (daftar tertutup), yang berarti bahwa jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah terbatas kepada jenis retribusi yang telah diatur dalam UU ini. Daerahtidak lagi diperbolehkan memungut retribusi yang jenisnya tidak diatur dalam UU ini. Kecuali bila di kemudian hari terjadi perubahan UU atau diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari UU PDRD.
Dengan berdasar pada Undang-undang ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar kemudian mengevaluasi dan menyesuaikan seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum. Jika sebelumnya, tiap-tiap jenis retribusi Jasa Umum masing-masing dibuat dalam satu Peraturan Daerah tersendiri, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum kali ini disusun secara terhimpun dalam satu dokumen
Peraturan Daerah yang mengatur seluruh jenis Rertibusi Jasa Umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Beberapa hal mendasar yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum antara lain :
1. Mengatur sebanyak 11 (sebelas) Jenis Retribusi Jasa Umum Yaitu :
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Rartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- h. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Menyangkut tentang struktur dan besaran Tarif Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini tetap mengacu kepada tarif yang telah diatur dalam Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya. Hanya saja terdapat beberapa penyesuaian yang dilakukan dengan memperhitungkan perkembangan dan kondisi sosial ekonomi dan kemampuan keuangan daerah saat ini serta memperhitungkan pula kemampuan masyarakat sebagai sasaran/objek retribusi.
Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar segera mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Jasa Umum ini. Perlu terus didorong pelaksanaan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Diperlukan pula aparat petugas retribusi yang professional, yang mampu bertindak secara jujur dan berdedikasi agar mampu bekerja secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang diikuti dengan upaya pembinaan baik dalam bentuk penegakan sanksi maupun pemberian insentif kepada aparat petugas retribusi sesuai kinerjanya.
PENJELASAN
Pasal 1 Cukup Jelas.

Yang dimaksud 'tempat Umum lainnya' adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelolah oleh Pemerintah```
PENJELASAN
Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Mengingat tingkat penggunaan Jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan untuk kemudahan perhitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.
PENJELASAN
Pasal 47

Ayat (1)

'Dalam hal tarif retribusi telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif tersebut.'Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3)Cukup Jelas.```
PENJELASAN
Pasal 48 Cukup Jelas. Pasal 49 Cukup Jelas. Pasal 50 Cukup Jelas. Pasal 51 Cukup Jelas. Pasal 52 Cukup Jelas. Pasal 53 Cukup Jelas. Pasal 54 Cukup Jelas. Pasal 55 Cukup Jelas. Pasal 56 Cukup Jelas. Pasal 57 Cukup Jelas. Pasal 58 Cukup Jelas. Pasal 59 Cukup Jelas. Pasal 60 Cukup Jelas. Pasal 61 Cukup Jelas. Pasal 62 Cukup Jelas. Pasal 63 Cukup Jelas. Pasal 64 Cukup Jelas. Pasal 65

```Cukup Jelas```
PENJELASAN
Pasal 66 Pasal 67 Pasal 68 Pasal 69 Pasal 70 Pasal 71 Pasal 72

``````Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas```TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 8