PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 43 Tahun 2014
Tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Berlaku: 43 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANDEGLANG,
- bahwa untukmelaksanakanketentuanPasal 239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah, perluditetapkanPeraturanBupatitentangKebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraNegara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang PembentukanProvinsiBanten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaandanPengawasanPenyelenggaraanP emerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. PeraturanPresidenNomor 87 Tahun 2014 tentangPeraturanPelaksanaanUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerahsebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhirdenganPeraturanMenteridalamNegeriNomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
20. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 64 Tahun 2013 tentangPenerapanStandarAkuntansiPemerintahanBerb asisAkrualpadaPemerintah Daerah;
21. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 1 Tahun 2014
Memperhatikan
:
tentangPembentukanProdukHukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Millk Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3);
1. Surat Edaran Mendagri Nomor: 900/743/BAKD tanggal 4 September 2007 tentang Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah;
2. PeraturanBupatiPandeglangNomor8Tahun 2013tentangSistemdanProsedurPengelolaanKeuangan Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

DalamPeraturanBupatiini yang dimaksuddengan :
1. Daerah adalahKabupatenPandeglang.
2. PemerintahDaerah adalahBupatibesertaperangkatdaerahsebagaiunsurpenyelenggaraPemerinta han Daerah.
3. BupatiadalahBupatiPandeglang.
4. Akuntansiadalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengikhtisarantransaksidankejadiankeuangan, penyajianlaporansertapenginterpretasianhasilnya.
5. StandarAkuntansiPemerintahanadalahprinsip-prinsipakuntansi yang diterapkandalammenyusundanmenyajikanlaporankeuanganpemerintah.
6. KebijakanAkuntansiPemerintah Daerah adalahkebijakan yangmerupakandasarpengakuan, pengukurandanpelaporanatasaset, kewajiban,ekuitas,pendapatan, belanjadanpembiayaansertapelaporankeuangan.
7. AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah yang untukselanjutnyadisingkat APBD adalahAnggaranPendapatandanBelanja Daerah
KabupatenPandeglang.
BAB II - KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

- (1) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasardasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- (2) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.
BAB II - KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 3

KebijakanAkuntansiPemerintah Daerah mengatur :
1. Penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi;
2. Dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangundangan;
3. Dasar-dasar penyajian Neraca untuk pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Dasar-dasar penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan ( penjualan aset tetap, aset tetap lainnya dan perolehan aset tetap, aset lainnya) pembiayaan, dan nonanggaran (Penerimaan/pengeluaran pihak ketiga, kiriman uang masuk/keluar) selama satu periode akuntansi;
5. Dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan;
6. Dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta penyajiannya dalam laporan keuangan;
7. Perlakuan akuntansi ataskoreksi kesalahan, perubahan kebijakan
akuntansi, dan peristiwa luar biasa; dan
8. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi SKPD dan PPKD dalam rangka menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.
BAB II - KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

- (1) KebijakanakuntansipemerintahdaerahsebagaimanadimaksuddalamPasal 2 danPasal 3 disusundengansistematikasebagaiberikut :
- (2) Kebijakanakuntansipemerintahdaerahdengansistematikasebagaimanadi maksudpadaayat (1) tercantumdalamlampiran yang merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanBupatiini.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati Pandeglang ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah(Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.
Ditetapkan di Pandeglang padatanggal29 Oktober 2014
BUPATI PANDEGLANG,
Cap/ttd
ERWAN KURTUBI
Diundangkan di Pandeglang padatanggal29 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,
Cap/Ttd
AAH WAHID MAULANY
BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NOMOR 43