Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 5 Tahun 2016
N/A
Preamble

Menimbang
2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
4. Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan . Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
\
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88 );
MEMUTUSKAN:
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA TU GAS
WALIKOTA PERATURAN ORGANISASI, INSPEKTORAT. Menetapkan
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. W alikota adalah Walikota Bima.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Inspektorat adalah lnspektorat Kota Bima.
8. lnspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Bima.
9. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggung jawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
10. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
11. 11 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu.
12. Jabatan Fungsional Auditor disingkat JFA yang · selanjutnya disebut Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
17. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah disingkat JFP2UPD yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
18. Pengawas Penyelenggaran Urusan Pemerintah di Daerah yang selanjutnya disebut P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2

- ( 1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada W alikota melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- ( 1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas:
- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, mengoordinasikan JFA dan JFP2UPD;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, mengoordinasikan JFA dan JFP2UPD;dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penempatan pejabat auditor dan pejabat P2UPD yang berada di bawah masing-masing inspektur pembantu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan d ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

- ( 1) Inspektur mempunyai tugas membantu W alikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Inspektur mempunyai fungsi:
- a. perencanaan program pengawasan;
- b. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
- c. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- d. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- f. Pelaksanaan pengembangan, koordinasi dan kerjasama dengan APIP lainnya maupun aparat pemeriksa eksternal serta instansi terkait;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan penilaian dan pengembangan reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Daerah;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan reviu dokumen perencanaan kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
1. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- j. penyelenggaraan administrasi inspektorat; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh W alikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Sekretariat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi:
3. program kerja pengawasan; a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan
- b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan, penginventarisasian, dan pengoordinasian dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, dan rumah tangga;
- f. pengelolaan urusan keuangan;
- g. pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara;
- h. Pengelolaan urusan ASN; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat, membawahi:
- a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
Paragraf 1
Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah/negara.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
7. daerah / negara; milik barang administrasi e. pelaksanaan penataan
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- g. penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan Evaluasi dan Pelaporan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan keuangan di bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pela po ran;
- e. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- f. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang kepegawaian;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- h. penyusunan laporan di bidang perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- i. menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan;
- J. menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan;
- k. mendokumentasi dan mengolah data pengawasan;
1. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- m. melakukan administrasi pengaduan masyarakat;
- n. menyusun laporan kegiatan pengawasan;
- o. pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendahaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
...
Bagian Ketiga Inspektur Pembantu
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu mempunyai tugas membantu inspektur dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian, merencanakan, mengatur, supervisi dan mengoordinasikan atas penyelenggaran urusan pemerintahan di bidang pengawasan serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan inspektur serta kasus pengaduan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Inspektur Pembantu mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- b. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
6. Perumusan dan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Irban sesuai wilayah kerja; d .
7. Reviu rencana kerja anggaran; e.
8. Reviu laporan keuangan; f.
9. Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah; g.
10. Evaluasi sistem pengendalian internal; h.
11. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; i.
12. Pemeriksaan terpadu; j.
13. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi; k.
14. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean governance dan pelayanan publik; 1.
- m. Penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan;
- n. Penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan;
- o. Koordinasi program pengawasan;
- p. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial; dan
- q. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

- ( 1) lnspektur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Inspektorat maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) lnspektur berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- (3) Sekretaris, lnspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian berkewajiban;
- a. melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai tugasnya masing-masing; dan
- b. menyususn rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Rencana Strategis sebagai pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- (4) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Subbagian masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan dan/ atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasilhasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masingmasing sebagai bahan menyusun kebijakan lebih lanjut.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

- (1) Apabila Inspektur berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris Daerah menunjuk Sekretaris untuk menyelenggarakan tugas Inspektur.
,,...,.
- (2) Apabila Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), berhalangan menyelenggarakan tugas sebagai Inspektur, Sekretaris Daerah menunjuk Inspektur Pembantu yang dinilai mampu atas usul lnspektur untuk menyelenggarakan tugas sebagai Inspektur;
- (3) Apabila Sekretaris berhalangan menjalankan tugasnya, Inspektur dapat menunjuk Inspektur Pembantu yang dinilai mampu atas usul Sekretaris untuk melaksanakan tugas Sekretaris.
- (4) Apabila Inspektur Pembantu berhalangan menjalankan tugasnya, Inspektur dapat menunjuk Kepala Sub Bagian yang dinilai mampu atas usul Inspektur Pembantu yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sebagai Inspektur Pembantu.
- (5) Apabila Kepala Sub Bagian berhalangan menjalankan tugasnya, Inspektur dapat menunjuk Kepala Sub Bagian lain yang dinilai mampu atas usul Sekretaris yang bersangkutan untuk melakukan tugas sebagai Kepala Sub Bagian.
5. mempunyai pelaksanaan Inspektur membantu pemeriksaan, staf guna (6) Untuk memperlancar kewenangan menunjuk pemeriksaan.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

Pengaturan wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Tata cara dan mekanisme yang berhubungan dengan perencanaan, teknis pengawasan, pelaporan, evaluasi, pertanggungjawaban, penghargaan, hukuman dan kepegawaian pada Inspektorat akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan W alikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bima Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 17 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 176), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.
.\M. QURAIS H. ABIDIN
WALIKOTA BIMA,
V
Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal ?o Novernbw 2016
Diundangkan di Kota Bima pada tanggal ?JO \\tovetnbtr 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,
BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR .2~~
LAMPI RAN PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR Jy TAHUN 2016 TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN F'UNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT
\
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara
- a. maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi dan tata kerja;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarbaru.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3822);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana diubahn dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5);
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru (Lembaran Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 8 Seri D).
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PENGELOLA PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KOTA BANJARBARU
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Derah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru.
5. Pengelola Pasar adalah Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru.
6. Pengelola Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru.
7. Kepala Pengelola Pasar adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru.
- g. Sub Unit adalah Sub Unit yang oleh karena fungsinya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok pada Pengelola Pasar.
BAB II
Pasal 2

Pengelola Pasar merupakan unsur pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi.
Bagian Kedua
Tugas Pokok
BAB II
Pasal 3

Pengelola Pasar mempunyai tugas membantu Kebijakan Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dalam menyelenggarakan mengelola pasar sebagai bagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.
Bagian Ketiga
Fungsi
BAB II
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Pengelola Pasar mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan pasar sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang pengelolaan pasar;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian sarana dan prasarana di bidang pengelolaan pasar;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI PENGELOLA PASAR
Pasal 5

- (1) Unsur - unsur Organisasi Pengelola Pasar terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha :
- b. Sub Unit Keamanan dan Ketertiban
- c. Sub Unit Pemungutan
- d. Sub Unit Pemeliharaan dan Kebersihan
- (2) Bagan Struktur organisasi Pengelola Pasar sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI PENGELOLA PASAR
Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan perencanaan, administrasi keuangan, urusan umum dan administrasi kepegawaian sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI PENGELOLA PASAR
Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program, pengolahan data administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyusunan kebijaksanaan pengelolaan surat-menyurat/kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, penatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian program perencanaan dan keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.
Bagian Ketiga
Sub Unit Keamanan dan Ketertiban
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI PENGELOLA PASAR
Pasal 8

Sub Unit Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pengaturan keamanan dan ketertiban pedagang, tempat pedagang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI PENGELOLA PASAR
Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 8, Sub Unit Keamanan dan Ketertiban mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan keamanan pedagang dan pembeli di pasar;
- b. pelaksanaan dan pengaturan ketertiban tempat pedagang pada tempat yang ditentukan;
- c. pembinaan, pengaturan dan pengendalian keamanan dan ketertiban pasar.
Bagian Keempat Sub Unit Pemungutan
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI PENGELOLA PASAR
Pasal 10

Sub Unit Pemungutan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas jenis dan bentuk pungutan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI PENGELOLA PASAR
Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 10, Sub Unit Pemungutan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pemungutan sesuai dengan jenis dan bentuk pungutan yang telah ditetapkan;
- b. pelaksanaan penagihan retribusi pedagang dan sewa toko;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyelenggaraan pungutan.
Bagian Kelima
Sub Unit Pemeliharaan dan Kebersihan
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI PENGELOLA PASAR
Pasal 12

Sub Unit Pemeliharaan dan Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemeliharaan dan kebersihan pasar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI PENGELOLA PASAR
Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 12, Sub Unit Pemeliharaan dan Kebersihan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pemeliharaan lokasi pasar;
- b. pelaksanaan kebersihan pasar;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyelenggaraan pemeliharaan dan kebersihan pasar.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 14

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pengelola Pasar.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pengelola Pasar, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Sub Unit- Sub Unit wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan Pengelola Pasar serta dengan semua unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Pengelola Pasar wajib mengawasi bawahan masing- masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan pengelola pasar, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan pengelola pasar wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 19

Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pengelola Pasar dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala Pengelola Pasar.
Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan bahan-bahan perencanaannya kepada Kepala Pengelola Pasar dan selanjutnya diolah dan disusun untuk menjadi program Pengelola Pasar.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 21

- (1) dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi dilingkungan pengelola pasar, wajib mengadakan rapat berkala;
- (2) dalam hal Kepala Pengelola Pasar berhalangan maka ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pengelola Pasar sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- (3) dalam hal Kepala Pengelola Pasar dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

- (1) dalam mempersiapkan rencana, program Pengelola pasar senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi serta hubungan kerja koordinatif dengan unit kerja terkait dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- (2) dalam melaksanakan rencana serta program kerja, pengelola pasar. mengusahakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah serta antar daerah;
- (3) pengelola Pasar bersama Perangkat Daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 15 November 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA
BUDI YAMIN
Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor : 56 TAHUN 2009 SERI D NOMOR SERI 41
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal lain yang belum diatur dengan jelas dan bersifat teknis akan diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 15 November 2009
RUDY RESNAWAN