Unknown Unknown Nomor { Tahun 2023
Tentang PEDOMAJT PEMBERIAIS DAII PEMAI|FAATAN
Berlaku: 5 Januari 2015
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Mengingat : l.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan I,e mbaran Negara Nomor 5589); 2.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3.
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; 4.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 5.
5/a
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten T\.rlungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor I Seri B), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Ttrlungagung Nomor 12 Tahun 2Ol2 (Lembaran Daerah Kabupaten T\-rlungagung Tahun 2012 Nomor 1 Seri B);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (kmbaran Daerah Kabupaten T\rlunga.gung Tahun 2010 Nomor 1 Seri C); 7
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 6 Seri C); 8.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 3 Seri C); 9.
5. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 01 Tahun 201 1 tentang Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 1 Seri C); 10.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor O2 Tahun 2011 tentang Rumah Potong Hewan (lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2011 Nomor 2 Seri C)l 11.
7. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 3 Tahun 201 1 tentang Retribusi Pemal&lt;aian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2011 Nomor 3 Seri C); 12.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tlrlungagung (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 201 1 Nomor 4 Seri C); 13.
9. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 1O Tahun 20ll tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2011 Nomor 5 Seri C); 14.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tlrlungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2011 Nomor 02 Seri D); 15.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 0l Tahun 2OL2 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (kmbaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor Ol Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor O2 Tahun 2Ol2 tentattg Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2O12 Nomor O2 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Thlungagung (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2012 Nomor 03 Seri C);
19. Peraturan Daeral Kabupaten T\rlungagung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (L,embaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 5 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 01 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Iembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2Ol3 Nomor I Seri C);
MEMUTUSKAN :
MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BAB I - I{STEITTUAIT T'UI'M
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Tulungagung;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten T\rlungagung;
3. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung;
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemal&lt;rnuran rakyat;
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
90"
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penetapan besamya pajak yang terutang sampai kegiatan pena grhan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
7. Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten T\rlungagung;
8. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kineq'a tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut pajak daerah dan Retribusi daerah.
BAB II - AI.OIIASI INSEI|TIF PEUUITGTITAIT PA"'AK DAERAII
Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan pajak dan Retribusi diberikan insentif pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif pemungutan Pqiak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).
- (3) Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dihitung dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
BAB III - PEI|ERIMA II{SII|TIF
Pasal 3

- (1) Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan kepada:
- a. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggungiawab pengelolaan keuangan daerah;
- b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- c. Dinas Pendapatan, selaku aparat pelaksana pemungut pajak;
- d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (pBBP2) pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, Kepala Desa/ Lurah dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Dinas Pendapatan;
- e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak.
2. (21 Insentif Pemungutan Retribusi 56lagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada:
- a. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggungiawab pengelolaan keuangan daerah;
- b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pemungutan Retribusi;
- d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusr.
7. Penerima insentif sslaga imana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati (3)
BAB IV - PEUAJ|FAATAN DAIT BESARAN IIYSEI{TIF
Pasal 4

Insentif pemungutan Pqiak dan Retribusi diberikan kepada penerima insentif ssfagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan at*s kepatutan, kewajaran,dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
BAB IV - PEUAJ|FAATAN DAIT BESARAN IIYSEI{TIF
Pasal 5

- (l) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimalsud dalam Pasal 3 apabila mencapai target penerimaan Pajak dan/ atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan dan dij abarkan secara triwulan.
- (21 Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
- a. kineq'a SKPD;
- b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKpD;
- c. pendapatan daerah; dan
- d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pencapaian target kinerja pemungutan p4lak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. sampai dengan triwulan I
- b. sampai dengan triwulan II
- c. sampai dengan triwulan III
- d. sampai dengal triwr-rlan IV
157o ( lima belas perseratus )
4U/o ( empat puluh perseratus )
757o ( tujuh puluh lima perseratus )
LOOVI { seratus perseratus )
)(l.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15%o (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
- b. apabila pada alhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (Iima belas perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
- c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 4O7o (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
- d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 4OVo (empat puluh perseratus), Insentif untuk triwrrlan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
- e. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 7 So/o (tujuh puluh lima perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
- f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75%o (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
- g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai l00o/o (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tefapi lebih dai 7 5o/o (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
10. Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan. (s)
11. Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya. (6)
BAB IV - PEUAJ|FAATAN DAIT BESARAN IIYSEI{TIF
Pasal 6

- Besaran insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sslagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 ditetapkan setiap bulannya paling tinggi 6 (enam) kafi gqii pokok dan tunjangan yang melekat. (1)
- Besaran insentif Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya insentif yang diteta.pkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat(21. (21
- Besaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e dan Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi (3)
sebesar 1o7o (sepuluh perseratus) dari besamya Insentif yang diterapkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2\.
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) lebih lanjut diterapkan dengan Keputusan Bupati;
2. {5) Apabila dalam realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (f) terdapat sisa lebih, harus disetor ke Kas Umum Daerah sebagai pendapatan Daerah.
BAB V - PEI| GIIN(X}ARAI| , PELAKSANAAIT
Pasal 7

- (l) Kepala sKPD Pelaksana Pemungutan pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan p4jak dan,/ atau Retribusi.
- (21 Penganggaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rincian objek belanja pajak.
- (3) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Retribusi.
BAB V - PEI| GIIN(X}ARAI| , PELAKSANAAIT
Pasal 8

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggar.rn berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PEI| GIIN(X}ARAI| , PELAKSANAAIT
Pasal 9

Pertanggungiawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
BA8 VI
X TEI{TUAN PEI|UTI'P
Pasal l0
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, peraturan Bupati rulungagung Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
o(L
BAB V - PEI| GIIN(X}ARAI| , PELAKSANAAIT
Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten T\rlungagung.
Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 5 Januari 2015
I
TULnr{cAGUNc A
SYAHRI MULYO
Diundangkan di Tulungagung 5 Januari 2015 ARIS DAERAH
Pembina Utama Madya NrP. 19s90919 199003 1006
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 4
Ir INDRA FAUZI\_MM