PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 09 Tahun 2015
Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Berlaku: 26 Desember 2015
N/A
Pasal 2

.
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 787.507.330.233,-
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 17.114.669.288,-
- C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 126.170.235.000,-
- (2) Pendapatan Asli Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
6. Retribusi daerah sejumlah Rp. 700.632.850,Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sejumlah Rp. 1.980.036.438,Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 11.125.000.000,An yo
7. Pajak daerah sejumiah Rp. 3.309.000.000,-
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah Rp 45.633.519.033,-
- b. Dana alokasi umum sejumlah Rp 493.078.172.000,-
- C. Dana alokasi khusus sejumlah Rp 248.795.639.200,-
12. "(9 Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- b. Dana penyesuaian sejumlah Rp 119.099.935.000,-
- a. Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp 7.070.300.000,-
|
ti
N/A
Pasal 3

- Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : Ad 1
- a. Belanja Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 486.468.640.955,-
- b. Belanja Belanja Langsung sejumlah Rp 509.758.319.366,-
- Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: (2)
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp 307.200.469.215,-
- b. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 5.629.373.500,-
- Cc. Belanja Hibah sejumlah Rp 11.509.125.000,-
|
|
- d. Belanja Bantuan sosial sejumlah Rp 10.886.900.000,-
- e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota ,Pemerintahan Desa sejumlah Rp 144.242.773.240,-
- f. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 7.000.000.000,-
4. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: (3)
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp 23.914.259.351,-
- b. Belanja Belanja barang dan jasa sejumlah Rp 275.793.088.584,-
- c. Belanja Modal sejumlah Rp 210.050.971.431,-
N/A
Pasal 4

- Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 1)
- a. Penerimaan sejumlah Rp 66.684.725.800,-
- b. Pengeluaran sejumlah Rp 1.250.000.000,-
- -Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : (2
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp 66.684.725.800,-
- . Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: (3) b 2. penyertaan modal (investasi) daerahsejumlah Rp 1.250.000.000,a.
'|
pa
H5
Ha
:
N/A
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Pemerintah Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, terdiri dari:
- 1,
- Lampiran I Ringkasan APBD:
- Lampiran II' Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD: 2.
- LampiranIII Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian 3. obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan:
- Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan: 4
- Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara, 5.
- 6.
- Lampiran VI
Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan:
- 7.
- Lampiran VII Daftar piutang daerah:
.
- Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah: 8.
- Lampiran IX' Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah: 9.
- -LampiranX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain: 10
- Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini: ' 11
- Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah :dan 12
- -Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah. 13
N/A
Pasal 6

BupatiSeram Bagian Timur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
'Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
ditetapkan di Bula pada tanggal 26 Desember 2015
Pj. BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,
HENRI M. FAR-FAR
diundangkan di Bula pada tanggal 26 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATENSERAM BAGIAN TIMUR,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BAGIAN TIMUR NOMOR :
SERAM
163
TAHUN :
2015
-NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,
2PROVINSI MALUKU :
09
Salinan sesuai dengan aslinya EPALA BAGIAN HUKUM,