Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 80 TAHUN 2014
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
- Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2
- Perr..erintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Bupati adalah Bupati Merangin.
- Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 5
- Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. ::.
- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah adalah tata cara penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan, pengawasan dan pertangunggjawaban keuangan daerah.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan perat ra daerah.
- Satuan Kerja Perangka Dae rah yarig se anjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah paca ;;e:::e:::::a:: daerah selaku pengguna ar ggaran/ pengguna bararig
- Satuan Kerja Pengelo a Ke angan Daeran ::.: c. se =-:· \_:::·.·a ctsi: gka: SKPKD adalah perangka daerah ?aCE. ;.- -;:--:2..:: aerah se aku pengguna anggaran/pengguna barar.g \_ . \_5 a. rr.elaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 11
2. Organisasi adalah unsur pernerintahan iaerah yang terdiri dari DPRD, Bupati/Wakil Bupati dan SKPD.
- 3. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
- 4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
- Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 27
- Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 16
- Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
- Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha euangan pada SKPD. 20
- ?ejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 22
- Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk · ntuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mernpertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 3endahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk rnenerima, menyimpan, memba arkan, menatausahakan, dan mernpertanggung jawabkan ang unruk keperluan belanja daerah calam rangka pelaksanaan AP39 pada s· ?D. 23
- S~titas pelaporan adalaa .. :\_ :-e e: - \_\_ ...:: ________________c..: ________________ ::a. g erdiri atas satu atau .ebi entitas akuntansi \_·?..:": -=-:. -\_: :-e:e:1tuan peraturan
.aporan perundangndangan waj pertanggungjawaban berupa laporar; e\_ ·s-\_ -.:=c~:a.-
25. Entitas akuntansi adalah n: ?e:::e:-:.--:::.ahan penggu.na anggaran/pengguna barang dan o.eh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun aporan keuangan SKPD untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
26. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
3. \_7\_ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah , selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. :'im Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin c.eh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan.
6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah ::okumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat ??AS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas ::-..aksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap ;:ogram sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum ::..sepakati dengan DPRD.
8. ?e::cana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA: :-:?D adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi -::cana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. -e\_.cana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah .:.::5 selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan =-:s.saran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan =-:: 5a,ggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan ~--Usan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif !"--: dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi = -\_-:::.. ak:ibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya \_..:..::5 ..:i uangkan dalam prakiraan maju.
11. -=--= -craan Maju (forward esti a·e adaJah perhitungan kebutuhan ·ntuk tahun anggaran ::;e~.&lt;'-~"1:a dari tahun yang guna mernastikar; .·es.::a.-::o..:\_:igan program dan yang ::.eah dise ... :.-\_ :.\_2...:\_ =-~-:\_a.-dasar penyusunan
anggaran tahun berikutnya.
36. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatar; prcgrarn ·ang akan atau telah dicapai sehubungan dengan pengg: ________________ r.aan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
37. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
3. F'ungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
4. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan rnasyarakat.
5. Program adalah penjabaran kebijakan daerah dan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil ., ang terukur sesuai dengan misi SKPD.
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya balk yang berupa personil sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan :eknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
7. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
8. : · eluaran (output) adalah barang a tau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran can tujuan program dan kebijakan. 23
9. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan oerfungsinya keluaran dari kegiatankegiatan dalam satu program .
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang citentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan caerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. . ---
11. :&lt;ekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan .zang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh penge uaran daerah pada bank yang di etapkan.
12. ?e:1 .. rirnaan Daerah adalah l!a.::g :-·a.:: 5 rnasuk ke kas daerah.
13. ::i--.. · ---';.,. ~ --------------' -d rah . ..g ... -c..:-a:: · ...1a a... acc: ________________c: ________________ -c: ________________5 \_. -· 5 · -·---Ge· ·· &lt;c:.S ae .
49. Pendapatan Daerah adalah hak ?(!:::e:-..:::ar. ::a~:-a..:-: yang diakui sebagai penarnbah nilai kekayaan ersra
50. Belanja Daerah adalah kewajiban perne nntan daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
51. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
17. -2. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
18. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. ::
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga .daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
21. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/ atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
22. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/ a tau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
23. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
24. \_\_ .nvestasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royal ti, manfaat sosial dan/ atau :nanfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pernerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
25. . Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat :::&gt;PA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran o.eh pengguna anggaran.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro ke a: gar bagian keuangan selaku 3endahara Umum Daerah.
52. Dokumen Pe aksanaan Perubaha: Angga: c.: :::::--=: ________________, :· c.:-.5 se.a: u ·a disingkat DPPA-SKPD adalah doki mer. yarig ::-~:::~a: perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan \_;ang .g-...:::a:&lt;a.. sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
53. Fakta integritas adalah surat pemyataan yang ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen/ panitia pengadaan/ pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan (Procurement Unit) penyedia barang/ jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
29. --Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
30. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
31. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 26
32. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
33. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
34. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran Iangsung dan uang persediaan.
35. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 0
36. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
37. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya =-:s.:.. gkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna :: ________________--:s:garan/kuasa pengguna anggaran un uk penerbitan SP20 atas
38. beban beban perigel ara DPA-SKPD yang ipergi , akan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
73. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPMGU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
74. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
41. "S. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPMLS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban perigeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
42. -6. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
43. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan Iainnya yang sah. 77
44. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum balk sengaja maupun lalai.
45. -· Sadan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLVD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
46. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri. 60
BAB II - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 2

- \_ Bupati selaku kepala pemerintah daerah adalah pernegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- -Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
- a. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
- :, Kepala Sadan Penge o aar Keuangar. car; .- se; Daerah (BPKAD) selaku ?PKO; dan
- -Kepala SKPD se aku pe aoac pe::55"""":-::: :..:-
Pasa, 2
- ekretaris Dae rah selaku koorc \_.::c..:::: ; \_:-.5-e.::.c..a:: xe angan daerah zerkaitan dengan peran dar; : ________________:.gs.:.\_.a c.a.arr; mernbantu Bupati --:enyusun kebijakan dan merigx orc.nasixar; pen ·elenggaraan urusan ; ... merintahan daerah terrnasuk perige.o.aan xeuangan daerah.
- ="?KD adalah Kepala Sadan Penge o a Keuangan dan Aset Daerah .:abupaten Merangin.
- ~laksana Fungsi BUD dilaksanakan oleh Kepala BPKAD Kabupaten . erangin selaku pelaksana fungsi pengelolaan keuangan daerah.
\_=-ati atas usu! Kepala BPKAD berdasarkan rekornendasi Kepala SKPD etapkan Bendahara Penerirnaan dan Pengeluaran dalam rangka sanaan anggaran SKPD.
dahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan \_ snya dapat dibantu oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan .dahara Pengeluaran Pernbantu.
BAB II - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 5

:=s:=. dan Prosedur Pengelolaaan Keuangan Daerah yang meliputi tata cara ---~:-nan APBD/perubahan APBD, pelaksanaan APBD, penatausahaan --.mtansi, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan -... - ... -Kabupaten Merangin tercantum dalam Lampiran I sampai dengan ---~-a, X.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan