Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 9 Maret 2015
N/A
Preamble

Menimbang:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik In.donesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun L014 tentang Pemerintahan Dae:rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
,,
'
'
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
Dengan Persetujuan Bersama DAN
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA.
BAB III - Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
- a . persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.
- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan Laporan akhir masa jabatan kepada Bupati.
- (3) Bentuk dan tata cara Laporan akhir sebagaimana pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Paragraf l Persia pan Pasal 5
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan berakhir pada saat Bupati menerbitkan Keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang memenuhi persyaratan :
- a. warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. memegang teguh Pancasila dan peraturan perundangundangan;
- d. bisa membaca dan menulis;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum penetapan;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada BPD.
BAB III - Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 7

Susunan kepengurusan dan keanggotaan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
BAB III - Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 8

Apabila 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa ternyata BPD belum membentuk Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.
BAB III - Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 9

Susunan kepengurusan dan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari:
- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota;
- d. Wakil Sekretaris merangkap anggota;
- e. Bendahara merangkap anggota;
- f. Wakil Bendahara merangkap anggota; dan
- g. Beberapaanggota kebutuhan. yang jumlahnya disesuaikan dengan
BAB III - Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 10

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Caion;
- e. \_ menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara; dan
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
1. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
BAB III - Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 11

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Panitia Pemilihan wajib menyusun Laporan dan Berita Acara hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
BAB III - Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 12

Apabila Panitia Pemilihan melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku, maka BPD meminta pertimbangan dan fasilitasi kepada Bupati melalui Camat untuk pemprosesan lebih
lanjut dan/atau melakukan peninjauan kembali atas proses pemilihan Kepala Desa.
BAB III - Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 13

Dalam hal diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti atau diberhentikan, maka diganti dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3).
BAB III - Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 14

- (1) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, karena: a. meninggal dunia; atau
- b. atas permintaan sendiri.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
- b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara;
- c. melanggar tugas dan kewajiban;
- d. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.
<!-- formula-not-decoded -->
- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari:
- a. pengadaan surat suara;
- b. pengadaan kotak suara;
- c. honorarium panitia;
- d. biaya pelantikan; dan
- e. kelengkapan peralatan lainnya.
- (3) Dana bantuan dari APBDesa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
BAB III - Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 16

- (1) Perencanaan biaya pemilihanKepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan atas persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa.
BAB III - Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 17

Penentuan besaran biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat didasarkan pada jumlah hak pilih yang didasarkan pada pendataan pemilih pada saat Pemilihan Umum terakhir di Desa yang bersangku tan.
BAB III - Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 18

Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak mampu menyediakan dana secara keseluruhan atau sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), maka dibantu APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa yang mekanismenya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 19

Setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana Pemilihan Kepala Desa yang dilampiri bukti-bukti pengeluaran.
BAB III - Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Pemilihan Kepala Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pengumuman dan pendaftaran
Bagian Ketiga Pencalonan Paragraf 1 Pasal 21
Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan dan membuka pendaftaran se bagaimana dimaksud dalam Pas al 21, memberitahukan terlebih dahulu kepada BPD secara tertulis dengan tembusan kepada Camat dan Bupati.
BAB III - Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 23

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berisi informasi:
- a. waktu pembukaan dan batas waktu penutupan pendaftaran;
- b. tempat pendaftaran Bakal Calon;
- c. persyaratan menjadi Calon Kepala Desa; dan
- d. alat bukti persyaratan administratif.
Penerimaan pendaftaran se bagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan cara:
- a. mencatat identitas pendaftar Baka! Calon;
- b. pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif yang diajukan Bakal Calon;
- c. memberikan surat tanda bukti penerimaan berkas persyaratan administratif kepada Bakal Calon.
Pemberian surat tanda terima berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, diberikan setelah seluruh berkas administratif Bakal Calon telah lengkap.
- ( 1) Persyaratan Calon Kepala Desa se bagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c sebagai berikut:
- a. warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h . tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- J. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Tidak mengundurkan diri setelah panitia menetapkan sebagai calon peserta pemilihan kepala desa;
1. ·berbadan sehat dan bebas Narkoba;
- m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintahan Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB III - Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 31

Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian
BAB III - Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 32

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
Paragraf 2
Penelitian, Klarifikasi, Penetapan, dan Pengumuman Calon Kepala Desa Pasal 33
Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan, dan pengumuman nama Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
BAB III - Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 34

Panitia Pemilihan melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terhadap persyaratan Bakal Calon yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
BAB III - Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 35

- ( 1) Peneli tian kelengkapan dan keabsahan administrasi se bagaimana dimaksud dalam Pas al 34 disertai Klarifikasi yang terdiri dari:
- a. melakukan klarifikasi kepada pejabat/lembaga yang berwenang mengeluarkan dokumen alat bukti berkas administrasi dalam rangka memastikan keaslian dokumen;
- b. melakukan klarif:kasi kepada Bakal Calon yang mengajukan alat bukti persyaratan administratif dalam rangka memastikan keaslian dokumen;
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana ·ctimaksud pada ayat (.l) kepada masyarakat µntuk memperoleh masukan.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.
- (1) Panitia Pemilihan melakukan rapat pembahasan terhadap Hasil klarifikasi dan masukan clari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Persyaratan administratif dari Bakal Calon yang telah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clan tidak dijumpai alat bukti/ dokumen yang menyimpang, maka dinyatakan sah dan ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (3) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.
BAB III - Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 37

- (1) --Nomor urut clan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) disusun dalam daftar Calon Kepala Desa clan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, yang sekurang-kurangnya berisi :
- a. pemberitahuan bahwa yang bersangkutan telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;
- b. pemberitahuan tentang waktu dan tempat pemilihan yang akan dilaksanakan.
- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final clan mengikat.
Calon Kepala Desa yang berhak mengundurkan diri clan dalam mengundurkan diri, maka secara peserta calon pemilihan kepala desa. dipilih tidak dibenarkan hal yang bersangku tan administratif tetap menjadi
- (1) Jumlah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Dalam hal Sakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal Sakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Supati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Supati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal Sakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 orang, maka dilakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, danapabila masih diperlukan maka dilakukan uji kompetensi oleh lembaga yang berkompeten dan independen.
- (6) Dalam hal Calon Kepala Desa berjumlah 2 (dua) orang dan salah satunya meninggal dunia, maka Panitia Pemilihan melakukan penjaringan kembali dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sampai jumlah Calon Kepala Desa mencapai 2 (dua) orang.
- (7) Persayaratan tambahan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dalam Peraturan Supati.
Pemilih yang menggunakan hak pilih harus · terdaftar sebagai pemilih.
- (1) Persyaratan pemilih adalah:
- a. terdaftar sebagai penduduk Desa setempat secara sah.
- b. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan · ·· · · · ·1:anggal pemungutan suara pemilih sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah menikah;
- d. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya;
- e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (2) Seseorang yang telah terdaftar dalam DPT ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
- c. telah meninggal dunia;
- d. pindah domisili ke Desa lain; atau
- e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.
- (4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 3 (tiga) hari.
- (6) Dalam jangka waktu sebagaima;na dimaksud . pada ayat (5) pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan u~ul perbaikan mengenai penulisan nama dan/ atau identitas lainnya.
- (7) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
- c. pemilih yang sudah nikah dibawah umur 17 tahun; atau
- d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (8) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.
- ( 1) Pemilih yang belum terdaftar secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
- (2) Setiap penduduk yang berhak memilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam DPT.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan ditempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (4) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
BAB III - Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 46

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (2) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (3) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
Paragraf 5 Kampanye dan Masa Tenang Pasal 47
Pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, sebelum dimulai masa tenang.
BAB III - Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 48

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat melaksanakan kampanye kepada masyarakat tentang visi, misi, danprogram kerjayang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi Kepala .. . Desa sesuai kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (1) Jadwal pelaksanaan kampanye diatur oleh Panitia Pemilihan.
- (2) pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 harus dilakukan dengan tertib, aman, dan terkendali.
- (3) Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab.
BAB III - Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 50

- (1) Pelaksanaan kampanyedapat dilaksanakan melalui:
2. a . pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Penitia Pemilihan; dari/ a tau
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang› undangan.
- (2) Pelaksanaan Kampanye dilarang:
- a. dilakukan dalam bentuk pawai dan arak-arakan;
- b. mempengaruhi dengan pemberian uang;
- c. pemasangan foto, tanda daftar gambar, slogan-slogan, dan lain-lain diluar desa pemilihan.
- d. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Kepala Desa dan/ a tau Calon Kepala Desa yang lain;
- g. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
- h. mengganggu ketertiban umum;
1. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/ a tau Calon Kepala Desa yang lain;
- J. merusak dan/ a tau menhilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa;
- k. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
1. membawa atau menggunakan gambar dan/ atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/ a tau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan;
- m. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
- n. memberikan janji yang bertentangan dengan kewajiban warga desa terhadap Pemerintah, Bangsa, dan Negara.
- (3) pelaksanaan kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengiku tsertakan:
- a. Kepala Desa;
- b. Perangkat Desa; dan
- c. anggota BPD.
- (4) Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
Pemungutan suara dan penghitungan suara
Bagian Keempat Pemungutan Suara Paragraf 1 Pasal 52
- (1) Pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
'
.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa atau berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat
- (3) Pemberian suara sebagaima\_ na dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara,
BAB III - Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 53

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyediakan kelengkapan peralatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara,
- (2) Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, warna surat suara,dankotak suara, kelengkapan lainnya serta pendistribusiannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB III - Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 54

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (5) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan. membantu (2), wajib
BAB III - Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 55

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan Kegiatan:
2. a, pembukaan kotak suara;
- b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
- c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
- d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, BPD, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Kepala Desa.
BAB III - Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 56

- (1) Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (5) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
- a. surat suara ditandatangani oleh Panitia Pemilihan; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat ···· -· ·yang memuat satu Calon Kepala Desa;
- c. tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau
- ci. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.
- (6) Tata cara dan prosedur pemungutan suara akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB III - Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 57

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:
- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
- b. jumlah pemilih dari TPS lain;
- c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
- d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Sejak ditetapkannya Calon Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa berhak menunjuk dan menugaskan saksi.
- (4) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih menunjuk Saksi yang berasal dari penduduk desa setempat untuk ditugaskan dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yakni:
4. a . saksi pencacahan pada pelaksanaan pendaftaran pemilih;
- b. saksi di pintu masuk masing-masing dusun pada tahapan pelaksanaan pemungutan suara;
- c. saksi pemungutan dan penghitungan suara yang bertugas dalam TPS.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berhak memberikan paraf pada lembar suara tidak sah pada saat pelaksanaan penghitungan suara.
- (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa, BPD, Pengawas, dan warga masyarakat.
- (7) Saksi Calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus membawa surat mandat dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (8) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleb saksi pemungutan dan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) buruf c.
- (9) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara basil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
12. ( 10) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dimasukkan dalam sampul kbusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (11) Panitia Pemilihan menyerabkan berita acara basil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera \_ s etelah selesai penghitungan suara.
Paragraf 2 Penetapan Calon Yang Memperoleh Suara Terbanyak Pasal 58
- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.
Bagian Kelima Penetapan Paragraf 1 Umum Pasal 60'
- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Paling lambat 7 hari (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (3) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan desa Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (4) Laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD oleh Panitia Pemilihan dilengkapi dengan berita acara pemilihan yang sudah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.
BAB III - Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 61

Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD, Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari).
- (2) Bupati menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa.
- (3) Permohonan hanya dapat diajukan dalam hal terdapat perselisihan hasil perolehan suara pemilihan Kepala Desa atau pelanggaran serius lainnya yang mempengaruhi perubahan terpilihnya Calon Kepala Desa.
- (4) Bupati memerintahkan Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima, untuk melakukan pemeriksaan terhadap data dan informasi terhadap proses dan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari.
- (6) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten.
BAB III - Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 63

- (1) Apabila Panitia Pemilihan dan BPD tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau tahapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, maka Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten membentuk Tim Ad hoc untuk melakukan penelitian administrasi dan lapangan terhadap permasalahan tersebut.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan kepada Bupati berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Tim Ad hoc.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan · Kabupaten.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana, maka Panitia Pemilihan Kabupaten menyerahkannya kepada pihak Kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang› undangan.
Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk
melantik Kepala Desa terpilih dengan berpedo111an pada peraturan perundang-undangan.
BAB III - Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 65

- (1) Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, dapat diselenggarakan di Pusat Pemerintahan Desa dalam satu upacara yang dihadiri oleh BPD dan .. J:"!19-\_syarakat setempat.
- (2) Bupati dengan pertimbangan tertentu dapat menyelenggarakan pelantikan Kepala Desa ditempat lain, yaitu di pusat Pemerintahan Kecamatan atau di Pusat Pemerintahan Daerah.
- (3) Sebelum memangku jabatan, Kepala Desa terpilih terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji .
- (4) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik› baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) lengkap berwarna putih.
BAB III - Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pasal 67

- (1) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, Kepala Desa melaksanakan serah terima jabatan dengan dibuatkan berita acara serah terima jabatan yang dilengkapi seluruh dokumen penyelenggaraan Pemerintahan Desa, termasuk seluruh hal yang berkaitan dengan aset desa.
- (2) Paling lambat. 1 (satu) minggu setelah pelantikan Kepala Desa, mantan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa wajib menyerahkan seluruh dokumen penyelenggaraan Pemerintahan Desa, termasuk seluruh hal yang berkaitan dengan aset Desa.
- (3) Apabila sampai dengan waktu 30 hari setelah pelantikan, mantan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa belum menyerahkan,
maka yang bersangkutan dapat dilaporkan melakukan tindak pidana pada pejabat yang berwenang.
BAB VI - PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
Pasal 71

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru.
BAB VI - PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
Pasal 72

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat ( 1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f,dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah desa.
'
)
BAB VI - PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
Pasal 73

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negri Sipil dari Pemerintah Daerah.
BAB VI - PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
Pasal 74

- (1) Pegawai Negeri sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa se bagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pas al 7 3 ayat (1) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
BAB VI - PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
Pasal 75

- ( 1) Dalam hal Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang berhenti sebagai kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Dalam hal Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negri Sipil yang berhenti sebagai Kepala Desa telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2006 Nomor 6/E);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 8/E);
- c. Peraturan Daerah Ka bu paten Bangkalan Norn or 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 2/E);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.
Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 9 Maret 2015
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN 077-1/2015
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan pada tanggal 21 April Tahun 2006 telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, guna menyesuaikan dengan perkembangan yang ada Peraturan Daerah ini pada tahun 2007 dilakukan perubahan. Sedangkan Perubahan terakhir Peraturan Daerah dilakukan pada tahun 2010.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan konsekwensi yuridis bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai penyesuaian yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
Maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2006 perlu diganti guna menyesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Undang› Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
Ketentuan-ketentuan yang sangat substansi yang perlu dilakukan penyesuaian antara lain terkait dengan pemilihan Kepala Desa serentak, pemilihan Kepala Desa an tar waktu, dan masa jabatan Kepala Desa. Penyesuaian ini perlu segera dilakukan mengingat banyaknya pemilihan Kepala Desa yang akan digelar.
PENJELASAN
Pasal 2

Ayat 1

Cukup Jelas.Ayat 2Cukup Jelas.Ayat3Cukup Jelas.' •'Ayat 4Cukup Jelas.Ayat 5Cukup Jelas.Ayat 6Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

Ayat (1)

Panitia Pemilihan Kabupaten, terdiri dari Panitia Tingkat Kabupaten dan Panitia Tingkat Kecamatan.Ayat (2)Cukup JelasAyat (3)Cukup Jelas## PasalSAyat (1)Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masajabitan Kepala Desa tembusannya disampaikan Kepada Bupati.Ayat (2)Bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali laporan akhir tahun ha· nya berisi la po ran penyelenggaraan pemerin tahan desa selama 6 (enam) bulan.Ayat (3)Cukup Jelas.##
PENJELASAN
Pasal 6

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)Cukup JelasAyat (3)Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lain yang diakui oleh warga masyarakat setempat.Ayat (4)Cukup JelasAyat (5)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal8Cukup Jelas.Pasal9Cukup Jel~- ~--›
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup Jelas.

• I'..
PENJELASAN
Pasal 12 Cukup Jelas. Pasal 13 Cukup Jelas. Pasal 14 Cukup Jelas. Pasal 15 Cukup Jelas. Pasal 16 Cukup Jelas. Pasal 17 Jumlah hak• pilih yang didasarkan pada pendataan pemilih pada saat pemilihan umum terakhir di desa, hanya diperuntukkan untuk penentuan penghitungan besaran biaya. Pasal 18 Cukup Jelas. Pasal 19 Cukup Jelas. Pasal 20 Cukup Jelas. Pasal 21 Cukup Jelas. Pasal22 Cukup Jelas. Pasal 23 Cukup Jelas. Pasal 24 Cukup Jelas. Pasal 25 Cukup Jelas. Pasal 26 Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas. Huruf f Cukup Jelas. Huruf g Cukup Jelas. Huruf h Cukup Jelas.

'"t~'Huruf i. Cukup Jelas.Huruf jCukup Jelas.Huruf kCukup Jelas.Huruf 1Cukup Jelas.Huruf mCukup Jelas.Pasal27Ayat (1)Cuti bagi kepala desa yang akan mencalonkan kembali, diberikan oleh Bupati. Cuti tidak diperuntukkan bagi Penjabat Kepala Desa.Ayat (2)Cuku Jelas
PENJELASAN
Pasal 29

Cuti bagi perangkat desa yang akan mencalonkan kepala desa, diberikan oleh Bupati.

Pasal30
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasa134Cukup Jelas .
PENJELASAN
Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal36Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasa139Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 43

"t

t•Cukup Jelas.Pasal44Ayat (1)Cuku p J elas.Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3)Cuku p J elas.Ayat (4)Tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dapat berupa: pasar, rumah sakit/puskesmas, kantor desa dan tempat pelayanan umum lainnya yang ada di desa.Pasal45Cukup Jelas.Pasal46Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal48Cukup Jelas.Pasal49Ayat (1)Panitia Pemilihan Desa mengatur jadwal kampanye pemilihan kepala desa.Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3)Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal54Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal60Cukup Jelas.t•..
PENJELASAN
Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasa178Cukup Jelas.TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 28