PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor I Tahun 2017
Tentang PERUBAHAN STATUS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS KABUPATEN KOLAKA UTARA
Berlaku: 15 Tahun 2004
N/A
Preamble

Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 15 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Kolaka Utara, maka perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Keija Dinas (UPTD) dengan keputusan Bupati Kolaka Utara, maka pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Utara perlu mengubah status Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Kabupaten Kolaka Utara;
b. bahwa dalam rangka pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, guna mewujudkan pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, yang berbasis pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Pusat Kegiatan Pengarustamaan Gender, Pusat Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Pusat Pengembangan Pendidikan Kesetaraan, Pusat Pengembangan Pendidikan Masyarakat, Pusat Pengembangan Usaha Produktif dan Kelompok Pemberdayaan Swadaya Masyarakat yang kesemuanya merupakan suatu wadah pembelajaran yang dibentuk masyarakat sesuai kebutuhannya;
Mengingat
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Kabupaten Kolaka Utara; pada
- 1 Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundarg-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubbah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
15. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2008 Nomor 20); Yang
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3);
Menetapkan
MEMUTUSKAN
PERATURAN TENTANG PERUBAHAN STATUS ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN KOLAKA UTARA MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG SEJENIS KABUPATEN KOLAKA UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan
- 1 Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara
- 2 Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka Utara\_
- 3 Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka Utara.
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Utara.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar , yang selanjutnya disingkat UPTD SKB diubah menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Kabupaten Kolaka Utara.
- 6 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Utara.
- 8 Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Kabupaten Kolaka Utara.
10. Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Kabupaten Kolaka Utara adalah Tugas Tambahan yang diberikan kepada yang bersangkutan.
- 9 Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Kabupaten Kolaka Utara pada
11. Pendidikan nonformal selanjutnya disebut PNF adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Program pendidikanlah nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan keseteraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik .
13. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menujukkan tugas, tanggung jawab, wewenag dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Pendidikan Nonformal yang sejenis terdiri dari Pamong Belajar Pertama, Pamong Belajar Muda dan Pamong Belajar Madya.
BAB II - PEMBENTUXAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini diubah UPTD SKB menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis berkedudukan di Lasusua
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis sebagaimana dimaksud kepada Kepala Dinas. pada
Bagian Kedua Tugas Pokok
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis mempunyai tugas pokok membantu Kepala dinas dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan, penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis, penunjang di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
Bagian Ketiga Fungsi
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis mempunyai fungsi
- Melaksanakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. Melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal lainnya;
- c. Melakukan pendampingan bagi. satuan pendidikan lain yang menyelenggaran program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- d Membuat percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- e. Mengembangkan kurikulum dan bahan ajar muatan local bagi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. Sebagai pusat pengembangan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat dan-
- g. Melaksanakan pengabdian masyarakat.
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis terdiri dari:
2. a Kepala;
3. b Urusan Tata Usaha;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal yang sejenis dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Pamong Belajar
- (4) Kelompok Jabantn fungsional adalah Pamong belajar
- (3) Urusan Tata Usaha adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompentensi teknis
- (5) Bagan struktur Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 7

- (1) Kepala satuan pendidikan Nonformal yang sejenis mempunyai tugas menyusun rencana dan program, memimpin membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan urusan tata usaha dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 4 pasal
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud (1) menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 5 pada ayat pasal
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 8

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program kepegawaian dan keuangan, ketatausahaan, kerumatanggaan, evaluasi dan pelaporan. Urusan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat,kearsipan, kehumasan dan tata naskah;
2. penyusunan rencana dan program kerja urusan ketatausahaan;
3. Pelaksanaan urusan kesejehteraan dan kepangkatan pegawai lingkup satuan pendidikan nonformal
- e. Menyelenggarakan administerasi perpustakaan, pengadaan bahan pustaka dan pasilitas ruang baca
- d. Melaksanakan penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan dan gaji pegawai
6. f Mengatur penggunaan wisma; asrama dan fasilitas lainnya;
- h. Melaksanakan ketertiban keamanan serta pemeliharaan sarana dan prasrana satuan pendidikan nonformal;
8. pelaksanaan ketatausahaan, administrasi umum, kepegawaian, g. keuangan dan perlengkapan;
9. 1 Melakukan pengawasan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas rutin;
10. kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik j. Pelaksanaan tugas dengan tugas dan fungsinya untuk lisan maupun tertulis kelancaran pelaksanaan tugas. sesuai
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 9

- (1) Tenaga Fungsional mempunyai tugas pokok membantuenkepala satuan pendidikan nonformal yang sejenis dalam menyusun rencana dan program evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional pendidikan anak penyelenggaraan usia dini dan pedidikan masyarakat;
- (2) Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsinya 2 pada
3. Menyusun rencana dan program kerja satuan pendidikan nonformal yang sejenis;
4. C Melaksanakan pembinaan kelompok belajar keaksaraan, keseteraan Paket A, Paket B dan Paket C serta pusat kegiatan belajar masyarakat;
- b. Menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk tekris kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- d. Menyelenggarakan pembinaan kelompok belajar usaha produktif serta kelompok pemberdayaan swadaya masyarakat;
- f. Mengintegrasikan dan mensinkronisasikan kegiatan sektoral dalam pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
8. e Menyusun pengembangan kurikulum muatan lokal serta pelaksanaan kurikulum nasional pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- g. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian mutu program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
1. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal yang sejenis;
- h. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerja, hubungan antar Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, hubungan dengan pemerintah setempat dan pemerintah daerah maupun dinas terkait lainnya. pada
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh kepala satuan pendidikan nonformal dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan dan evaluasi maupun perumusan kebijakan.
- (2) Setiap koordinator urusan bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala minimal 1 (satu) kali sebulan.
- (1) Kepala satuan pendidikan nonformal melaksanakan tugasnya berdasakan kebijakan, pedomar dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati melalui kepala Dinas
- (3) Dalam hal yang berhalangan menjalankan tugas dan atau keluar daerah, Kepala satuan pendidikan nonformal yang sejenis dapat menunjuk koordinator urusan Tata Usaha dan Jatau salah seorang koordinator Pamong Belajar sebagai pelaksana sementara.
- (2) Kepala satuan pendidikan nonformal yang sejenis berkewajiban memberi petunjuk membina, membimbing, dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan peleksana yang berada dalam lingkup kerjanya.
BAB VII - ESELON
Pasal 13

Satuan pendidikan Nonformal Yang Sejenis dan Koordinator
BAB VIII - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 14

- Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam (1) Kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. jenjang jabatan fungsional
- Satuan Pendidikan Nonformal (3) Jumlah tenaga fungsional lingkup\_ ayat (1) ditentukan Yang Sejenis sebagaimana dimaksud berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. pada
- Jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang pejabat (2) Kelompok senior berada dibawah dan bertanggung jawab fungsional tyangPeecadikan bonformal Yang Sejenis Kolaka kepada Kepala Satuan Utara.
BAB IX - PENGANGGARAN
Pasal 14

- (4) Penganggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara
- (5) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis dapat diberikan bantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. pada
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 214 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Kolaka Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada agar setiap orang mengetahinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara
Ditetapkan di Lasusua tanggal 17 0| 2017 pada
Diundangkan di Lasusua tanggal |7 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA pada
Drs ISKANDAR, MM
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR
TAHUN 2017
TANGGAL
17
0|
2017
TENTANG
PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA
UNIT
PELAKSANA
TEKNIS
DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
KABUPATEN
KOLAKA
UTARA
MENJADI
SATUAN
PENDIDIKAN
NONFORMAL SEJENIS
STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS KABUPATEN KOLAKA UTARA