Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 10 Tahun 1999
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/ SR. 130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Per tanian Tahun Anggaran 2014 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823 );
- 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
- 3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
- 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
- 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Pemer intah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
- 10.Peraturan Menter i Pertanian Nomor: 8/Permentan/ SR. 140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- 11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 40/Permentan/ OT. 140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesif ik Lokasi;
- 12.Peraturan Menter i Perdagangan Nomor: 7/MDAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter i Perdagangan Nomor: 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- 13.Peraturan Menter i Pertanian Nomor: 28/Permentan/ SR. 130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan Tanah;
- 14.Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor: 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 15.Peraturan Menter i Pertanian Nomor: 122/Permentan/ SR. 130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
- 16.Keputusan Menter i Per industrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
- 17.Keputusan Menteri Per tanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk AnOrganik;
- 18.Keputusan Menter i Pertanian Nomor 239/Kpts/ OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk AnOrganik;
- 19.Keputusan Menter i Pertanian Nomor 465/Kpts/ OT. 160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
- 20.Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Ter tinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Per tanian di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014;
- 21.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemer intahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 22.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;
MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2O14 DI KABUPATEN BENGKAYANG
BAB I
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bengkayang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Per tanian Kabupaten Bengkayang.
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara lansung atau tidak lansung.
7. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, f isika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk organiak adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdir i dari bahan organik yang berasal dar i tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang mencapai dan berkelanjutan.
10. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV. Jenis pupuk bersubsidi terdir i dar i Urea berwarna Pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik Granul.
11. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disebut / disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani atau kelompok tani yang ditetapkan oleh Menter i Pertanian.
12. Harga Pokok Penjualan selanjutnya disebut / disingkat HPP adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menter i Pertanian.
13. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume Penyaluran Pupuk.
14. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
15. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
16. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
17. Peternakan adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
18. Pembudidaya ikan dan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendir i atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
19. Produsen adalah Produsen pupuk yaitu Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gersik, PT.Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk An-organik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri.
20. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Per tanian yang berlaku.
21. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
22. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.
23. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesif ikasi lokasi.
24. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat kabupaten.
BAB II - PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.
BAB III - ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesif ik lokasi dengan memper timbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Dinas kepada Direktur Jenderal.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan, seperti tercantum pada lampiran I, II, III, IV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Dinas yang membidangi pertanian serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada tahun berjalan.
- (4) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.
BAB III - ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 4

- (1) Kekurangan aloksi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (3) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan (3), dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Gubernur dan atau Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas yang membidangi pertanian setempat.
- (5) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kabupaten/kota, kecamatan pada bulan berjalan tidak dapat mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan sebelumnya dan atau alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.
BAB IV - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
- a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
- b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masingmasing wilayah.
- c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi per tanian melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar per timbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani /kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan ber imbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pengawas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KP3 di Kabupaten.
- (1) Produsen, distributor, dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen berkoordinasi dengan dinas yang membidangi pertanian setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi.
BAB IV - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
3. d.Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;
4. e.Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg;
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang di Lini IV secara tunai dalam kemasan pupuk urea 50 kg atau 25 kg, pupuk SP-36 50 kg, pupuk ZA 50 kg, pupuk NPK 50 kg atau 20 kg dan pupuk Organik 40 kg atau 20 kg.
- a.Pupuk Urea
- = Rp. 1.800,- per kg;
- b.Pupuk SP-36
- = Rp. 2.000,- per kg;
- c.Pupuk ZA
= Rp. 1.400,-per kg;
BAB V - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 10

- Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dar i Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
BAB V - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 11

- (1) KP3 kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 kabupaten/ kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.
BAB V - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 12

- (1) KP3 kabupaten wajib menyampaikan laoporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) KP3 provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013.
Agar setiap orang mengetahuianya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.
Ditetapkan di Bengkayang padatanggal ^ Desember 2013
(7BUPATI BENGKAYANG, j-
/@ SURYADMAN GIDOT
Diundangkan di Bengkayang pada tanggal 2i Pesember
2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATES8-BE1JGKAYANG,
KRISTIAO TS
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2013 NOMOR: 2?
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : &amp; TAHUN 2013
TANGGAL : Zl DEseMlK* 2013
DAFTAR LAMPIRAN
| I. | KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTORTANAMAN PANGAN | SEKTOR PERTANIAN SUB |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. | KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR SEKTORTANAMANHORTIKULTURA | PERTANIAN SUB |
| III. | KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTORPERKEBUNANRAKYAT | SEKTOR PERTANIAN SUB |
| IV. | KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTORPETERNAKAN | SEKTOR PERTANIAN SUB |
| V. | KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTORPERIKANAN | SEKTOR PERTANIAN SUB |
| VI. | KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR SEKTORTANAMAN PANGAN | PERTANIAN SUB |
| VII. | KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR SEKTORTANAMAN HORTIKULTURA | PERTANIAN SUB |
| VIII. | KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR SEKTORPERKEBUNANRAKYAT | PERTANIAN SUB |
| IX. | KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTORPETERNAKAN | SEKTOR PERTANIAN SUB |
| X. | KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR SEKTORPERIKANAN | PERTANIAN SUB |
| XI. | KEBUTUHAN PUPUK NPK PHONSKA BERSUBSIDI PERTANIANSUB SEKTORTANAMANPANGAN | SEKTOR SEKTOR |
| XII. | KEBUTUHAN PUPUK NPK PHONSKA BERSUBSIDI PERTANIANSUBSEKTORTANAMANHORTIKULTURA | SEKTOR SEKTOR |
| XIII. | KEBUTUHAN PUPUK NPK PHONSKA BERSUBSIDI PERTANIANSUB SEKTORPERKEBUNANRAKYAT | SEKTOR SEKTOR |
| XIV. | KEBUTUHAN PUPUK NPK PHONSKA BERSUBSIDI PERTANIANSUB SEKTORPETERNAKAN | SEKTOR SEKTOR |
| XV. | KEBUTUHAN PUPUK NPK PHONSKA PERTANIANSUB SEKTORPERIKANAN | BERSUBSIDI SEKTOR SEKTOR |
| XVI. XVII. | KEBUTUHAN PUPUK ZA SEKTORTANAMAN PANGAN KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR SEKTOR | BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN SUB PERTANIAN SUB SEKTOR PERTANIAN SUB PERTANIAN SUB |
| | SEKTORTANAMANHORTIKULTURA | PERTANIAN PERTANIAN |
| XVIII. | KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR SEKTORPERKEBUNANRAKYAT SEKTOR | SUB SUB |
| XIX. | KEBUTUHANPUPUKZABERSUBSIDI SUBSEKTORPETERNAKAN KEBUTUHAN PUPUKZABERSUBSIDISUB SEKTORPERIKANAN | |
| XX. | | |
| XXI. | KEBUTUHANPUPUKORGANIKBERSUBSIDI SEKTORPERTANIANSUB | KEBUTUHANPUPUKORGANIKBERSUBSIDI SEKTORPERTANIANSUB |
| | SEKTORTANAMANPANGAN KEBUTUHANPUPUKORGANIKBERSUBSIDI SEKTORPERTANIAN SUB SEKTORTANAMANHORTIKULTURA | SEKTORTANAMANPANGAN KEBUTUHANPUPUKORGANIKBERSUBSIDI SEKTORPERTANIAN SUB SEKTORTANAMANHORTIKULTURA |
| XXIII. | KEBUTUHAN PUPUKORGANIKBERSUBSIDI SEKTORPERTANIAN SUB SEKTORPERKEBUNANRAKYAT | KEBUTUHAN PUPUKORGANIKBERSUBSIDI SEKTORPERTANIAN SUB SEKTORPERKEBUNANRAKYAT |
| | KEBUTUHANPUPUKORGANIKBERSUBSIDI SEKTORPERTANIAN SUB SEKTORPETERNAKAN | KEBUTUHANPUPUKORGANIKBERSUBSIDI SEKTORPERTANIAN SUB SEKTORPETERNAKAN |
XXV. KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN SUB SEKTOR PERIKANAN XXVI. KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013 DI KABUPATEN BENGKAYANG