PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 14 Tahun 2014
Tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
Berlaku: 17 September 2014
N/A
Preamble

Menimbang :
BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 ( enam ) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2013;
3. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4502 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Keuangan Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 35);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 Nomor 16);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.
N/A
Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :
- a. Pendapatan
Rp.
477.221.348.250,64
- b. Belanja
Rp.
506.115.481.761,09
Selisih lebih /(kurang)
(Rp.
28.894.133.510,45)
- c. Pembiayaan
- Penerimaan
Rp.
51.634.742.117,89
- pengeluaran
Rp.
0,00
Surplus
Rp.
51.634.742.117,89
N/A
Pasal 3

Uraian laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi pendapatan sejumlah Rp. 2.126.379.324,41 dengan rincian sebagai berikut :
- a. anggaran pendapatan setelah perubahan
Rp. 479.347.727.575,05;
- b. Realisasi
Rp. 477.221.348.250,64;
Selisih lebih
Rp.
2.126.379.324,41;
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi belanja sejumlah Rp. 24.224.191.159,58 dengan rincian sebagai berikut
:
- a. anggaran belanja setelah perubahan
Rp.
530.339.672.920,67;
- b. Realisasi
Rp.
506.115.481.761,09;
Selisih lebih
Rp. 24.224.191.159,58;
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/defisit sejumlah 22.097.811.835,17 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Surplus/defisit setelah perubahan
Rp.
50.991.945.345,62
- b. Realisasi Selisih lebih / (kurang)
Rp. 28.894.133.510,45
Rp. 22.097.811.835,17
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 642.796.772,27 dengan rincian sebagai berikut :
- a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Realisasi Selisih lebih /(kurang)
Rp. 50.991.945.345,62
Rp. 51.634.742.117,89
(Rp. 642.796.772,27)
- (5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- (6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 642.796.772,27 dengan rincian sebagai berikut:
| a. | anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
|------|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| b. | Realisasi | Rp. | 0,00 |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 0,00 |
| a. | anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. | 50.991.945.345,62 |
|------|-----------------------------------------------|-------|---------------------|
| b. | Realisasi | Rp. | 51.634.742.117,89 |
| | Selisih lebih/(kurang) | (Rp. | 642.796.772,27) |
N/A
Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut:
- a. jumlah aset
Rp.
902.803.551.848,07;
- b. jumlah kewajiban
Rp. 38.706.925,00;
- c. jumlah ekuitas dana
Rp.
902.764.844.923,07;
N/A
Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai
31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut :
- a. saldo kas Awal per 1 Januari Tahun 2013
Rp. 50.746.517.567,41 ;
- b. arus kas dari aktifitas operasi
Rp. 155.637.263.001,64 ;
- c. arus kas dari aktifitas Investasi Aset non Keuangan
(Rp. 184.531.396.512,09);
- d. arus kas dari aktifitas Pembiayaan
Rp. 0,00 ;
- e. arus kas dari aktifitas non Anggaran
Rp.
352.285.657,48 ;
- f. saldo kas Akhir per 31 Desember 2013
Rp.
22.779.315.532,44 ;
N/A
Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitas atas pos-pos keuangan.
N/A
Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
- a.
- Lampiran I :
Laporan realisasi anggaran
Lampiran I.1 :
Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran 1.2 :
Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran 1.3 :
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Lampiran 1.4 :
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
Lampiran 1.5 :
Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
Lampiran 1.6 :
Daftar piutang daerah;
Lampiran 1.7 :
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Lampiran 1.8 :
Daftar realisasi penambahan dan penggunaan aset tetap daerah;
Lampiran 1.9 :
Daftar realisasi penambahan dan penggunaan aset lainnya:
Lampiran 1.10 :
Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
Lampiran 1.11 :
Daftar dana cadangan daerah;
Lampiran 1.12 :
Daftar pinjaman dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II :
Neraca
- c. Lampiran III :
Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV :
Catatan Atas Laporan Keuangan
N/A
Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 2 ) terdiri dari:
- a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
- b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
N/A
Pasal 9

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
N/A
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.
Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 17 September 2014 BUPATI KAYONG UTARA,
HILDI HAMID
Diundangkan di Sukadana pada tanggal 17 September 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,
HENDRI SISWANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (14/2014)