PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 16 Tahun 1962
Tentang SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA TAHUN 1962 ATAS BANGUNAN
Berlaku: 24 September 1962
N/A
Preamble

Menimbang
:
- a. bahwa untuk mengatasi kebutuhan keuangan negara pada dewasa ini, Pemerintah berpendapat,bahwa sudah selayaknya jika golongan-golongan yang pada tahun-tahun akhir ini memiliki bangunan memberikan pengorbanan istimewa kepada negara :
- b. bahwa untuk memberikan bentuk pada pengorbanan tersebut, Pemerintah memandang perlu menetapakan suatu Sumbangan Wajib Istimewa bagi golongan-golongan termaksud;
- c. bahwa karena keadaan yang memaksa Sumbangan wajib istimewa tersebut perlu dengan segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
Mengingat
:
Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar :
Memutuskan :
Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Sumbangan
- Wajib Istimewa tahun 1962 atas bangunan.
N/A
Pasal 1

.
Peraturan Umum.
Yang dimaksud dalam Peraturan ini dengan:
- ke-1: bangunan: semua pendirian diatas pondamen yang digunakan untuk melindungi manusia atas barang-barang terhadap gangguan dari luar, sedang dibagian atasnya ditutup dengan atap.
- ke-2: pemilik: orang pribadi atau ahli warisnya, badan baik yang bersifat badan hukum ataupun tidak, perkumpulan yayasan , koperasi, firma atau perseroan lainnya, perusahaan negara, atas nama siapa bukti pemilikan dituliskan dan yang bertempat tinggal berkedudukan baik di Indonesia maupun diluar negeri.
- ke-3: perolehan: memperoleh banguna karena pendirian baru atau karena penyerahan dalam hak milik sebagai akibat suatu perjanjian, atau karena warisan, atau karena wasiyat istimewa.
- ke-4: biaya perolehan: biaya yang dikeluarkan menurut sebenarnya untuk mendirikan hingga selesai/memperoleh bangunan tanpa tanah.
- ke-5: saat selesainya bangunan: saat bangunan itu menurut syarat-syarat umum dari Departemen Pekerjaan Umum(Jawatan Gedunggedung) dinyatakan dapat digunakan sesuai dengan tujuan atau menurut kenyataan mulai digunakan sesuai dengan tujuan atau menurut kenyataan mulai digunakan sesuai dengan tujuan.
N/A
Pasal 2

.
Nama dan sifat pungutan Sumbangan Wajib
Istimewa tahun 1962 atas bangunan.
- (1) Dengan nama Sumbangan Wajib Istimewa tahun 1962 atas Bangunan diadakan pungutan satu kali atas bangunan yang selesai didirikan atau diperoleh sesudah tanggal 31 Desember 1955 dan masih ada pada tanggal mulai berlakunya Peraturan ini.
- (2) Bangunan yang dirombak dan/atau ditambah sesudah tanggal 31 Desember 1955 dengan biaya sebesar 50% atau lebih dari biaya perolehan minimum untuk tahun selesainya perombakan dan/atau tambahan seperti dimaksud pada pasal 3 ke-1, diperlukan sama dengan bangunan yang selesai didirikan sesudah saat tersebut.
N/A
Pasal 3

.
Pengecualian.
Dikecualikan dari Sumbangan Wajib Istimewa:
- ke-1.: bangunan-bangunan yang mempunyai biaya perolehan kurang dari jumlah biaya perolehan minimum tercantum dalam daftar terlampir.
- ke-2: bangunan yang dimiliki oleh Presiden Republik Indonenesia.
- ke-3: bangunan-bangunan yang dimiliki oleh perwakilan negara asing.
- ke-4: bangunan-bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Daerah.
- ke-5: bangunan-bangunan yang dimiliki oleh Badan-badan Internasional yang ditunjuk oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.
- ke-6: bangunan-bangunan yang digunakan semata-mata untuk ibadah, untuk sekolah, untuk asrama sekolah, untuk taman bacaan, untuk rumah piatu, untuk perawatan orang sakit.
- ke-7: bangunan-bangunan yang menurut pertimbangan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan digunakan untuk keperluan lembaga-lembaga amal dan sosial, atau untuk memajukan kesenian dan ilmu, asal tidak juga dipergunakan untuk pelepas lelah atau periang pergaulan atau untuk mengadakan pesta-pesta musik/tarian atau lain-lain hiburan.
N/A
Pasal 4

.
Besarnya Sumbangan Wajib Istimewa.
- (1) Sumbangan Wajib Istimewa berjumlah 5% dari biaya perolehan bangunan pada saat selesainya atau diperolehnya bangunan.
- (2) Jika biaya perolehan tidak diketahui,maka Sumbangan Wajib sitimewa dihitung atas dasar nilai biaya perolehannya.
- (3) Dalam hal pemiliknya itu Menteri, pegawai Negeri, anggota Lembaga-lembaga Negara, pegawai Pemerintah Daerah, anggota Angkatan Bersenjata atau pegawai Perusahaan Negara. Sumbangan Wajib Istimewa berjumlah 25% dari yang dimaksud pada ayat (1) untuk satu rumah tinggal menurut pemilihan pemilik.
- (4) Dalam hal pemiliknya adalah pensiunan, janda pensiunan, dari yang tersebut pada ayat (3) diatas, maka Sumbangan Wajib Istimewa ditetapkan seperti ayat (3) demikian itu jika mereka tidak bekerja ataupun juka mereka bekerja sematamata dibidang Pemerintah atau Perusahaan Negara.
- (5) Dalam hal pemilik, tidak termasuk pemilik pada ayat(3) atau ayat(4) , menurut pertimbangan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dipandang dari tanda-tanda kemampuannya yang nampak dianggap kurang mampu, maka kepadanya dapat diberikan pengurangan sampai sebanyak-banyaknya 75% dari jumlah Sumbangan Wajib Istimewa yang sebenarnya terutang.
N/A
Pasal 5

.
Wajib Sumbang.
- (1) Sumbangan Wajib Istimewa tahun 1962 atas Bangunan terutang oleh pemilik.
- (2) Dalam hal pada suatu bangunan diadakan perombakan dan/atau penambahan seperti dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dan biaya untuk itu dipikul oleh penyewa, maka sumbangan wajib istimewanya terutang oleh penyewa.
3. Untuk pelaksanaan pungutan Sumbangan Wajib Istimewa penyewa tersebut diperlakukan sebagai pemilik.
N/A
Pasal 6

.
Kewajiban pemberitahuan.
- (1) Diwajibkan memasukkan surat pemberitahuan kepada Kepala Inspeksi Keuangan dalam wilayah kantor mana bangunan terletak, ialah :
- a. Pemilik atau kuasanya dari bangunan yang tidak dikecualikan menurut pasal 3, dan ia harus memasukkan surat pembertahuan itu dalam jangka waktu dua bulan terhitung dari mulai berlakunya peraturan ini;
- b. pemilik atau kuasanya yang diminta oleh Kepala Inspeksi Keuangan untuk memasukkan surat pemberitahuan, dalam hal mana ia harus memasukkannya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Kepala Inspeksi Keuangan.
- (2) Pemasukan surat pemberitahuan dilakukan dengan menggunakan surat isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pajak dan yang dapat diambil oleh pemilik atau kuasanya ditempat Inspeksi Keuangan dimaksud ayat (1).
- (3) Surat pemberitahuan memuat:
- a. nama dan alamat pemilik/penyewa (pasal 5) bangunan pada tanggal berlakunya Peraturan ini ;
- b. jenis dan letaknya bangunan ;
- c. tanggal diperolehnya bangunan dan dasar perolehanya
- d. luasnya bangunan dalam m2, disertai uraiannya ;
- e. jumlah biaya perolehan bangunan jika sub c tidak diketahui pembuktiannya ;
- f. nilai biaya perolehan bangunan jika sub c tidak diketahui
N/A
Pasal 7

.
Penagihan.
- (1) Sumbangan Wajib Istimewa disetor di Kas Negara dengan menggunakan surat kuasa untuk menyetor (skum) dari Inspeksi Keuangan dimaksud pada pasal 6 ayat (1) diatas dalam jangka waktu tiga bulan terhitung dari tanggal surat kuasa untuk menyetor tersebut.
- (2) Penundaan pelunasasan dikenakan bunga 1/2% tiap bulan dari sisa jumlah sumbangan, Sebagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
- (3) Untuk pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa ini berlaku Peraturan tentang "Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa" (LembagaNegara tahun 1959 No. 63).
- (4) Barangsiapa tidak atau tidak pada waktunya memasukkan surat pemberitahuan dikenakan denda sebesar 200% dari jumlah sumbangan yang terutang.
N/A
Pasal 8

.
Tagihan tambahan.
Jika ternyata bahwa oleh karena ketidak-benaran atau ketidak lengkapan dari pemberitahuan yang dimaksud pada pasal 6 diatas diberikan surat kuasa untuk menyetor sampai jumlah yang lebih rendah dari pada yang sebenarnya terutang, maka dilakukan tagihan tambahan sebesar jumlah sumbangan yang karenanya kurang dibayar ditambah denda sebesar 400%, selama sejak tanggal ditetapkannya surat kuasa untuk menyetor belum lewat 2 tahun.
N/A
Pasal 9

.
Yang bertanggung-jawab untuk pembayaran Sumbangan Wajib Istimewa tahun 1962 atas Bangunan adalah :
1. untuk pemilik/perorangan orang yang bersangkutan, atau kuasanya, atau ahliwarisnya
2. untuk pemilik berupa badan : pengurusnya dan/atau perseronya ;
3. dalam hal pasal 5 ayat (2) penyewa.
N/A
Pasal 10

.
Pertanggungan-jawab.
Kepala Inspeksi Keuangan mengadakan pertanggungan-jawab administratip Sumbangan Wajib Istimewa tahun 1962 ini yang disetor dalam Kas Negara.
N/A
Pasal 11

.
Daluwarsa.
Sumbangan Wajib Istimewa tahun 1962 atas Bangunan kedaluwarsa setelah lewat 5 tahun terhitung dari tanggal 31 Desember 1962.
N/A
Pasal 12

.
Lain-lain.
- (1) Kesalahan tulisan dan hitungan sewaktu membuat surat kuasa untuk menyetor, juga kekeliruan peristiwa dapat dibetulkan oleh Kepala Inspeksi Keuangan yang mengeluarkan surat kuasa untuk menyetor itu.
- (2) Kekuasaan tersebut pada ayat (1) tidak berlaku setelah lewat 2 tahun terhitung dari tanggal surat kuasa untuk menyetor, kecuali jika dalam jangka waktu itu oleh wajib sumbang dimajukan surat permohonan supaya kekuasaan tersebut dilaksanakan.
N/A
Pasal 13

.
Menteri Urusan Pendapatan Pembiayaan dan Pengawasan berwenang mengurangkan atau membatalkan denda yang ditetapkan menurut pasal 6 ayat (4) dan pasal 8 jika oleh wajib sumbang dapat ditunjukan hingga dapat diterima bahwa pelanggaran adalah akibat dari kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.
N/A
Pasal 14

.
Instansi Pemerintah atau swasta dan setiap orang atau badan yang diminta oleh Kepala Inspeksi Keuangan wajib memberikan keteranganketerangan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan ini.
Untuk penolakan memenuhi kewajiban tersebut tidak dapat diberikan sebagai alasan bahwa karena sesuatu hal pihak itu wajib memegang rahasia, sekalipun kewajiban perahasiaan itu ditentukan oleh Undangundang.
N/A
Pasal 15

.
Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan berwenang:
ke-1: menetapkan peraturan yang perlu untuk melaksanakan Peraturan ini ;
ke-2: dalam hal-hal yang tertentu menghapuskan ketidakadilan yang terasa berat yang mungkin timbul dalam menjalankan Undangundang ini.
N/A
Pasal 16

.
Penutup.
- (1) Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang ini disebut sebagai Peraturan Sumbangan Wajib Istimewa tahun 1962 atas Bangunan.
- (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaga-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 1962 Presiden Republik Indonesia TTD SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 September 1962 Sekretaris Negara TTD MOHD. ICHSAN
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 70
PENJELASAN
Pasal 2

.
- (1) Yang dijadikan obyek pungutan sumbangan wajib istimewa ialah :
2. (a) bangunan-bangunan yang berasal dari pendirian baru dan selesai sesudah tanggal 31 Desember 1955;
3. (b) bangunan-bangunan yang diperoleh sesudah tanggal 31 Desember 1955; Bangunan-bangunan tersebut harus masih ada pada saat mulai berlakunya Peraturan ini. Bangunan yang pada saat mulai berlakunya Peraturan ini belum selesai dibangun tidak terkena pungutan tersebut.
- (2) Banyak terdapat bangunan-bangunan yang berasal dari sebelum tahun 1956 atau yang selesai dibangun sesudah tanggal 31 Desember 1955, kemudian sesudah itu dirombak dan/ atau ditambah dengan biaya yang besarnya 50% atau lebih dari biaya perolehan minimum dari tahun selesainya perombakan/tambahan tersebut.
Dalam hal demikian itu maka bangunan ybs. diperlukan seperti bangunan pendirian baru.
PENJELASAN
Pasal 3

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

.
- (2) Nilai biaya perolehan adalah penilaian dari biaya perolehan bangunan pada saat selesainya/diperolehnya bangunan itu.
- (3) Yang dimaksud dengan Lembaga-lembaga Negara adalah antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara), Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, Dewan Pertim- bangan Agung, Dewan Perancang Nasional dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Pemilik yang menurut pertimbangan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dianggap sebagai kurang mampu diberikan pengurangan jumlah sumbangan wajib istimewa, akan tetapi jumlah sumbangan wajib yang harus mereka bayar tidak akan lebih rendah daripada yang harus dibayar oleh golongan dimaksud pada ayat (3) diatas. Pengurangan diberikan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.
PENJELASAN
Pasal 5

.
- (2) Dalam hal ini biaya perombakan/penambahan dipikul oleh penyewa, maka sudah sewajarnya jika penyewa itu yang dibebani kewajiban membayar sumbangan wajib istimewa. Untuk selanjutnya mengenai pelaksanaan Peraturan ini penyewa diperlakukan sebagai pemilik, berarti bahwa kewajiban-kewajiban dari pemilik menjadi kewajiban penyewa. Sumbangan wajib istimewa dihitung atas biaya untuk perombakan/tambahan itu.
PENJELASAN
Pasal 6

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

.
- (1) Yang dimaksud dengan Kas Negara termasuk Kantor Pos/ Pembantu Kas Negara.
- (2) Penundaan pelunasan dapat terjadi atas permintaan atau tanpa permintaan wajib sumbang.
- (3) Jika sumbangan wajib istimewa yang terutang setelah dilakukan tindakantindakan penagihan biasa oleh Inspeksi Keuangan belum juga dilunasi,maka penagihan dengan paksa seperti dimuat dalam Undang-undang No. 19 tahun 1959 (L.N. tahun 1959 No. 63) dilakukan.
PENJELASAN
Pasal 8

.
Surat kuasa untuk menyetor sumbangan wajib istimewa ditetapkan berdasarkan keterangan-keterangan yang dimuat dalam surat pemberitahuan dari wajib sumbang. Maka jika ternyata bahwa pemberitahuan itu tidak benar sehingga jumlah sumbangan wajib istimewa yang ditetapkan itu lebih rendah daripada yang sebenarnya terutang, ditetapkan tagihan tambahan dengan denda 400% dari selisih jumlah sumbangan wajib istimewa itu.
PENJELASAN
Pasal 9

sampai dengan pasal 11.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13

.
Apabila wajib sumbang dapat mengemukakan keterangan- keterangan yang dapat diterima oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan bahwa pelanggaran yang berakibat ditetapkannya denda dimaksud pada pasal 6 ayat (4) dan pasal 8, adalah disebabkan karena kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan maka denda dikurangkan atau dibatalkan.
Surat permohonan yang diajukan oleh wajib sumbang harus bermeterai Rp. 3,- serta dilampiri meterai tempel Rp. 3,- untuk surat keputusan.
PENJELASAN
Pasal 14

.
Untuk menjamin dapat berlangsungnya pelaksanaan Peraturan ini sebagaimana diharapkan maka para pihak-pihak lain ialah instansi Pemerintah atau Swasta, perorangan dan badan-badan, dibebani kewajiban untuk membantu memberikan keterangan- keterangan yang diperlukan oleh Inspeksi Keuangan.
PENJELASAN
Pasal 15

dan pasal 16.
Cukup jelas.
Diketahui Sekretaris Negara, TTD MOHD. ICHSAN
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 2500