Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 2023
Tentang FAJAK PENCAMBILAN BAHANGALIANGOLONGANC
Berlaku: 18 Tahun 1997
N/A
Preamble

Mengingat
PERATURANDAERAHKA13UPATEN MELAWI NOMOR 5 TAHUN2005
TENTANG
FAJAK PENCAMBILAN BAHANGALIANGOLONGANC
DLNCAN RAI [ MAT TUI IAN YANGMAHA IiSA
BUPATI MELAWI,
- buhwa burdusurkun pusul 2 ayat (2) huru/ e Undang-undang Nomor 34 Tahun 200U limiting Perubahan Atas Undung - undang Nomor 18 Tahun 1997 Urnlung Pajak Daerah dan Retribusi Dai 1 rah, ixwku Pujuk Pungambilan Dalian Galion Golongun C morupakan Jonh Pn)uk Daerah Kabupulou , a.
- bahwa unluk lorlibnyu udministrusi dun keluncaran daIain Pemungutan Pajak Pengambilan Bahun Gulian Golorignn C, sobagaimana dimaksud pada huruf u di alas perlu dialur dengun Peraluran Duorah Kuhu|talon Molawl. b.
- Undang-Umlung Numor 49 Tahun 196 ( 1 tentung Urusan Flulung Negara (LemUmm Neguru Kopublik luduneslu TaliunI960 Numur 156, TambuhunU ' lulmrun Neguru Republik Indonesia Nomor 2104); 1.
- IJndiing-Undung Nonmr H Tahun 19KI icnlimg Mukum Acaro I ' kluna ( Lemburun Negara Republik Indonesia TullUtl 1981 Nonmr 76, TojnbaJuin Lomburun Nogaru kopublik Indonesia Nomor 3209); 2.
3. Undang -' Undung Nomor 17 Tahun 1997 lenlung l ) udan Penyultwulun Sengkoiu Pujuk (Uintumi ) Noguru Kopublik Indonesia Taiuin 1997 Nomor 41 ) , Tuiubalum Lomburun Noguru Kopublik Indonesia Nomor 3684 );
4. Undang-Uiuhmg Nomor 19 Tahun 1997 tenlong Penagihan Pajak Dongan Surat Paksa (Lembaran Negara Kopublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Ropubllk Indonesia Nomor 3686);
- 5 . Undang-Undang Nomor 34 Taliun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor IK Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 6 , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Kopublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Mcnctapkun
- 7 , Uiulong - Undang Nomor 34 Tahun 2003 tantang Pembenlukan Kubupatcn Meluwi dan Kabupaten Sokadau di Pruvinsi Kalimantan Barut (Lembarun Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Ivomiiaran Negara Republik Indonesia Nomor 434 -1);
- 8, Undung - Undung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenduhuruan Negara (Lemiiuran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lemharun Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
- Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembeidukun Peraturan Porundung - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); y .
- 10 , ' Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 leniung Femerlnlalum Duerah (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambalmn Lembarun Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 11, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Let dang PerimlMngan Keuungan Aidura Pemerinlnb I ' usal dan Huerub (Lembarun Neguru Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembarun Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- J 2. IVruluran Pemeriniuh Nomor 27 Tubon 1983 letdang Pelaksunmm Undung - undung Nomor 8 Tahun 198 ] tunlung I l u k u m Acaru J ' idunu ( U ' mbanin Nugura Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lemharan Neguru Republik Indonesia Nomor 3258);
13. PeraLuran Pemeriniuh Nomor 66 Tahun 200i lending Pajak Uueruh (Lembarun Neguru Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor II 1 * , ' Tambahan Lembarun Negara Republik Indonesia Nomor 4139),
Dengun Perselujuan llersumu
DliWAN PERWAKLEAN KAKYAT DABRAII KABUPATEN MELAWl
dan
BUPATJ MELAWl
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH KA13UPATEN MELAWl TENTANG PAJAK PENGAMIMLAN IJAI IAN GALIAN GOLONGAN C,
13All I
KliTENTUAN UMUM
I UHUI I
Daiam Peruturun Daerah ini yang dimaksud dengun ;
1. Daerah adalab Kabupaten Moluwi;
2. 2 . Pcmerintah Daerah adnlnh Pcmcrinlah Kabupaten Melawj;
3. 3 , BupaLi adaiub Uupati MeJuwi
4. 4, Pejabut aduluh Pegawai yang diberi lugas lertenlu dibidang perpajakan daerah,sesuid poraluran perundang - uudangan yang berlaku;
- 5, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut Pajuk, adaluh pungulun daerah alas pengambilan bahan galian golongan C;
- ft . Bahan Gillian Golongan C adalah bahan galian golongan C sebugaimana dimaksud dulam peraturan perundang - undangan yang borluku;
- 7, liksploilasi bahan galian golongan C adalah pengambilan bahan galian golongan C dun Number alum dan atau permukaan Bumi untuk dlmanfuulkun;
8. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disinglal SH ' PD adalah sural yang digunukan oleh Wajib Pajak unluk melaporkun perhilungun dan IVmlwyaran Pajak yang tmitang mcnurut peraturan perundang - undangan prrpajakan daerah;
4. Suml Seloran Pajak Daerah,yang selunjutnyu disingkat SSPD . udalah sural yang digunukan oleh Wajib Pajak unluk melakukan Pombuyuran ulau Penyolorun pajak lorulung ke Kas Daerah atau lempat lain yang dilelapkan Bupali;
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkal SKI ' D udululv Surat Kcputusun yang menenlukun tiesarnya jumiuh Pajak terutang;
- It . Sural KeteLapan Pajak Daerah kurung Bayur yang selanjutnya Jlvlngkut SKPDKB adalah Surat Kcpiilumm yang menenlukun bosurnyu jumiuh pujuk yang lorhulung,jumluh krodit pajak ,jumluh ki' kurangan pembuyarun pokok pajuk,besarnya Hunksi adminlstrasi, dun jumiuh yang muslh harus dibayar;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT,adalah Surat Koputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah dilelapkan;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar,yang selanjutnya disingkat SKPDLB,adalah surat kepulusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari Pajak yang terulang atau tidak seharusnya terutang ;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil,selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak,atau pajak tidak terutang dan tidak adu kredit pajak;
15. Sural Tagihan J ' ajuk Daeruh,yung selanjutnya disingkat STPD ,adaluh surat unluk melakukan tagihan pajak dun atau siinksi administrate berupu bunga dan atau denda;
- lft. Kas Daerah adalah Tempat menyimpan Uung Daerah yang ditentukan uleh Benduhura Umum pada Instated IVngelola Keuangan Daerah.
BAB II - NAMA . OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 3

- ( 1 ) Subyek Pajak adalah orang pribadl dan bndun yang mengukpluituiil bahan galiangolonun t ' ,yang memenuhi pereyaratan tertentu somial ketentuun yang berluku.
- ( 2) Wajih Pajak adalah orang pribadl dun budun yang menyelenggarakun ekploitasi Uuliun Gillian Golongan C.
- P ) DtkoeuaUkan dari objek Pajak Pengambilan Bahun Gallon Golongan C uduluh ;
- a. Kegiatan pengambilan buhan gallon golongan C yang nyata - nyola tlduk dimasukan untuk mongambil bahan galian golongan C lersebut dan tidak dimanfualkun socara ekonomla;
- b. I Vngambilan bahan galian golongan C lalnnyu yang Ultetapkan dulum Peraturan Dauruli.
BAB 111 - DASAR PPNCIiNAAN DAN TAKJH PAJAK
Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil ekploitasi bahan galian golongan C.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihitung dengan mongalikan volume / tonase hasil ekploitasi dengan nilai pasar alau liarga standar masing - masing jenis bahan galian golongan C.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini pada masing - masing jenis bahan galian golongan C ditctapkan secara periodik oleh Bupati sesuai dengan harga rata rata yang berlaku dilokasi setempat.
4. 4
- (4) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh instansi berwenang dalam bidang penambangan bahan galian golongan C.
BAB 111 - DASAR PPNCIiNAAN DAN TAKJH PAJAK
Pasal 5

- (1) Bcsarnyu tarip pajak dilotupkan 20 % (dua puluh person) dari harga dusar .
2. ( 2) Untuk pengenaan tarif berdusarkan prosentuse sebugaimanu torsebut ayat ( 1) Pasal ini diatur dongan Poraluran Bupati ,
BAH IV
WILAYAM PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
BAB 111 - DASAR PPNCIiNAAN DAN TAKJH PAJAK
Pasal 6

- (1) Pajak yang torulang dipungut di Wilayah Kabupulon Melawi.
- (2) Ik ' samya pajak terutang dihihing dongan earn mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Poraluran Daorah ini.
BAB V - UPAHPUNGUT
Pasal 7

- ( 1) kopada Instansi pengolola dan pembunlu diberikun upah pungut 5 % duri soluruh ponorimaan yang telnh disetorkan ke kas daerah.
- (2) lata cara permintaan pomhayaran upah pungut dlnmktiud pada ayat (1) pasal ini diatur dongan Poraluran 13u pad .
BAB VI - MASA PAJAK ,SAA ' l NiRUTANCJ DAN SURAT PEMBURITAMUAN PAJAK DAERAII
Pasal 10

- (1) Seliap Wajib Pajak mengisi SPTPD ,
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1) harus diisi dongan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus disampaikan kepada Bupati selambat Iambatnya 15 (lima belas) hari berakhirnya masa pajak .
- (4) Bentuk . isi dan tala cara pengisian SPTPD diatur dongan Peraturan Bupati.
BAB VII - TATACAKA PHNG1IITUNGAN DAN PHNETAPAN PAJAK
Pasal 12

- ( 1 ) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayal ( I ) digunakan untuk menghitung ,dan menelapkan pajak yang terutang ;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saal lerulangnya pajuk, Bupati dapat menerbilkun :
- a. SKPDKB
- b. SKPDKBT
- c . SKPDN
- (3) SKPDKBsebagaimana dimaksud pmla ayat (2) pasal ini huruf a dilerbltkan :
- a. Apabila berdasarkan basil pomoriksuun atau kolertmgan lain pujak yang terhutajig tidak atau kurang hayar,dikenakan sanksi adminislrasi Ivrupa denda sobusnr 2 % (dua person) Nolmlan terhitung dari pajak yang kurang atau terlamhnt dlbayar untuk jangka waktu puling lama 24 (dua puluh empat) bulan dibilung sejak saal lerulangnya pujak ;
- h. Apabila SPI ' PD lidak disampuikan dalam jangku waktu yang leluh ditentukan dun teluh ditegur accara terlulis,dikenakan sanksi udmlnklrusi berupa denda sebosar 2 % (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang alau turlambat dibayar unluk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihilung sejak saal terutangnya pajak ;
- e. Apabila kewajiban mengisi SPl ' PD tidak Uipenuhl, pajak yang lerutang dihilung secara jabalan dan dikenukun sanksi adiniiustrusi berupa kenuikan sobesur 25 % (dua puluh lima person) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua person) sobulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling Jama 24 (dua puluh empat) bulan dihilung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang,akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kokurangan pajak tcrsebut
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b atau Liduk sepenulmya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan,ditagih dengan menorbitkan STPD ditambah dengun sanksi admimslrasi 2 % (dua persen) sobulan .
- (7) Penambahan jumlah pajak terutang sehagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pujak melaporkun sendiri sobolum dilakukan lindakan pemeriksaan.
BAB V - TATA CARA PKMBAYARAN
Pasal 13

- ( I ) Pumbuyaran pajak dilakukan di kas Doorah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Unpatl HOHUIII waklu yang ditenLukan dalam SPTPD,SKPD,SKPDKB, SKPDBT,dan STPD,
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditompat lain yang ditunjuk,hasil penerimaan pajak harus disetor kc Kas Daerah selambat - lambatnya 1 « 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimuksud padu ayat (1) dan uyut (2) pusul Ini dilakukan dengun monggunakan SSPD.
BAB V - TATA CARA PKMBAYARAN
Pasal 14

- ( I ) Pembayaran pajak harus dilakukan sekuligun atau hmas.
- ( 2) Bupati memlierikan persotujuan kopada Wajib Pajak unluk mongungsur pajak terulang dalam kurun waklu tortentu ^ eldah momomihi pemyaralun yang ditentukan.
- (3) Angsurun pemhayaran pajak sohagaimanu dimaksud pada uyut (2) hums dilakukan socara terutuf dan borlurut - turut dengun dikenakan pajuk 2 % (dua person) sebulan darl pajak yang bolum atau kurang bayar.
- (4) Bupati dapal memberikan pursulujuan kopuda Wajib pajuk untuk menunda pemhayaran pajak sampai dengun batas waktu yang ditentukan solelah memenuhl persyaratan yang ditentukan dengun dikenakan dcnda 2 % (dua person) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4),ditetapkan oleh Bupati.
BAB V - TATA CARA PKMBAYARAN
Pasal 15

- ( 1 ) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran yang dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis , isi, ukuran, tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditelapkan dengun Kepulusan Bupati .
BAB IX - TATA CARA PIINAGII IAN PAJAK
Pasal 16

- ( 1) Surat Teguran atau Surat Poringatan atiiu surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan polaksanuan penagihan pajak dikeluurkan 7 (lujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- ( 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari selelah langgut Surat Teguran atau Surat Peringatun atau surat lain yang sejenis,Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Togurun£urat Peringatan atau surat luin yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkun oleh Pejabal yang berwenang.
BAB IX - TATA CARA PIINAGII IAN PAJAK
Pasal 17

- (1) Apabila jumiah pajak yang maslh harus dibayar lldak dilunasi dalan jangktt waktu Hubaguimanu dilontukan dalam Surat teguran,atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisjumluh pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa .
- (2) Pojabat menerbitkan Surat Paksa soguru setoluh lowat 21 (dua puluh sutu) hari sejak lunggal Surat Toguran ,Surat Peringatan atau surat lain yang Mejonls ,
BAB IX - TATA CARA PIINAGII IAN PAJAK
Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar liduk dilunasi dalam jangka waktu 2 * 24 Jam sesudah lunggal pomboritahuan Surat Paksa,Pojabat sogoru monerbitkun Surat Perlntah Mulaksanakan Ponyiluan.
BAB IX - TATA CARA PIINAGII IAN PAJAK
Pasal 19

Scleiah dilakukan ponyilaan dan Wajib pajak bolum juga melunasi ulang pajaknya.selolah lowat 10 (t * opuluh)hari sojak tanggal Surat Pcrlntuh Molaksanakim PenyJlaun,Pojabat mongajukan ponotapan tanggnl pololangan kopada kantor Lolang Negara.
BAB IX - TATA CARA PIINAGII IAN PAJAK
Pasal 20

Setclah Kantor Lolang Negara monetapkan hari , tanggal,jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memboritahukan dengan sogera sccara tortulis kopada Wajib Pajak .
BAB IX - TATA CARA PIINAGII IAN PAJAK
Pasal 21

Bontuk,jenis/ormulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak ditetapkan oleh Bupati.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
BAB IX - TATA CARA PIINAGII IAN PAJAK
Pasal 22

- (1) Bupati bordasarkan permohonan Wajib Pajak dapat momberikan pongurangan,kerlnganan dan pembebasan pajak.
- (2) Tala Cara pcmborian [&gt;ongurangrtn ,koringanan ,dun pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditolapkun dengan Kepulusun Bupati.
BAB XI - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN PUNGHAPUSAN ATAU PENGURANGANSANKSI ADMIN1STRASI
Pasal 23

- (1) Bupati kurena jabalan atau atas pormohonan Wajib Pajak dapat :
- a. mombetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam punerbJUuutya lordapat kesalahan tulis,kesalohan hilung ,dan atau kekeliruan dalam pcncrapun poraturun perundang - undangan pcrpajakan daerah .
- b. mombatalkan atau mengurangkan kotolapan pajak yang liddk bonar .
- c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,denda dan kenaikan pajak yang lerutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya ,
- (2) Permohonan pembetulan,pembalalan,pengurangan ketelapan dan penghapusan atau pongurangan sanksi administrasi alas SKPD,SKPDKB,SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati,atau Pojabat yang berweriang solambal - lambaLnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilerirna SKPD,SKPDKU, SKPDKBT, atau STPD dengan momberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau IVjabat yang berwerumg paling luma 3 (tiga) Bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pudu ayat (2) Pasal ini diU &gt; rlinu,suduh harus member !keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waklu 3 (tiga) bulan sebaguimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Bupati keputusan,permohonan atau Pejahat pemU'tulan,pembatalan, jx*ngurnngan ketelapun dun penghapuson atau pengurangan sanksi administrasi diang ^ ap dikabulkan , berwonung liduk momberikan yang
BAB XII - KEBURATAN DAN BANDING
Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keboruUm hanyo kepada Bupati atau Pojabat yang Mwenung alas suatu ;
- a. S K P D ;
- b. S K P D K B;
- c. S K P D K B T;
- d. S K P D L B ;
- e. S K P D N;
- (2) Pemuhim keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) iiarus dlsampaikan stvuru ter lulls dalam bahasa Indonesia paling luliui 3 SKPDySKPDKBjSKPDKin ^ SKPDLMalan SKPDN dilerirna oleh Wajib Pajak,kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjuknn buhwu jangku waklu Hu lidak dapat dlpunuhi karena keadaan djluar kokuasaannya. (bg * i) bulan sejak tanggal
- (3) Bupati atau Pojabat yang berwerumg dalam jangku waklu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan kehorulun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilerirna,sudah membori keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waklu 12 (dua Mas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayal (3) Pasal ini Bupati atau Pojabat yang berwenang tldak membori keputusan, permohonan keberahm dlanggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini lidak menunda kewajiban membayar pajak.
t
BAB XII - KEBURATAN DAN BANDING
Pasal 25

- ( 1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.
BAB XII - KEBURATAN DAN BANDING
Pasal 26

Apabila pcngajuan keberalun sobugaiinimu dimaksud dulam Pasal 24 atau bunding sebagaimana dimaksud dulam Pasal 25 dikubulkun sobagian alau soluruhnya, kelebihan pombayuran pajak dikcmbalikan dongun dilainbuh imbalan bunga sobosur 2 % {dua person) sobulan paling lama 24 (dua puluh empal) bulan.
BAB XIII - PENCAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diporhilungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (5),pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga borlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XIV - KEDALUWARSA
Pasal 29

- ( 1) Hak unluk nielakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun lerhitung sejak torulangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang porpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini terlangguh apabila ;
- a. Dilerbilkan Surat Teguran d«m Sural Paksa aluu ;
- b. Ada pengakuan ulang pajak dari Wajib Pajak huik lungsung maupun tiduk langsung.
BAD XV
PENYIDIKAN
Puaul 30
- ( 1 ) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertcntu dilingkungan Pemerintuh Ducruh dibcri kewenangan khusus sebagui penyidik untuk melakukan penyidikan tinduk pidana dibidang perpajakan daerah aebagaimana dimaksud dalam Undungmndung Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acaru Pidunu .
- ( 2 ) Wcwcnang penyidik aebagaimana dimaksud puda uyat (1) pasul ini adalah ;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkun ketermigun mcngcnui orang pribudi utau Budan tentang kebenaran perbuuUm yuJig dilukukan achubungan dengan tinduk pidana pcrpujakun dacruh;
- a. menerima, mencari, mengutnpulkun dan mcneJitj kctcrangan atau luporun berkenaan dengan tindak pidanu di bidang perpujakun Ducruh agar kclorangon atau laporan tersebut mciyudi lcngkup duu jclua;
- c. meminta ketcrangun dan bubun bukti duri orang pribudi utau Badan achubungan dengan tindak pidana dibidang perptyukun daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkun buhan bukti pembukuan, pencatatun, dun dukumen-dokumen lain, Berta mekukukan penyitaun terhadap bubun bukti teraebut;
- d. memeriksa buku-buku, culaton - catutun dun dokumcn - dokumen lain borkenaan dengan tinduk pidunu di bidung perpujukan ducruh;
- f. meminta bantuun tenaga ubli duluin rungku pclukaanuun tugua penyidlkail tindak pidunu dibibung perptyakun dacruli;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- g. menyuruh berhenti dun atau melurung Beaconing meninggalkan ruungan atau temput pada saat pemeriksaan sedung berlangaung dan memerikaa identitaa orang dan atau dokuman yang dibawa aebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan haail penyidikan kepada Penuntut Urnum, melalui Penyidik Pejubui Polisi Neguru Republik Indonesia.
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai boriaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetohuinya, momerintahkan pengundangan Peraturan Daorah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten MelawL
/
Diundangkan di Nunga Pinoh pada tanggal (j Fljbf 'UAn
2006
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2006 NOMOR 2