Unknown Unknown Nomor : Tahun 2011
Tentang Penjelasan
Berlaku: 1 Januari 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 10 TAHUN 2011
TENT ANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN 9
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tanun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daeran Provinsi Sulawesi Setatan Nomor 2 Tanun 1999 tentang lzin Trayek, dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyefenggaraan Perizinan dafam Lingkup Pemerintah · Provinsi Sulawesi Selatan, dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan mengganti Peraturan Daerah yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a. maka pertu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selman temang Rembusi Perizinan Terternu,
1. Undang-Undang Nomor 47, Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 1960 Nomor 151, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102 ) Juncto Undang-Undang Nomor 13, Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2, Tahun 1964 tentang Pembentukan Oaerah Tingkat t Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47, Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Oaerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2009 Nomor 154t Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 32 � rahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana teJah diubah beberapa kal � terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
4. Undang � Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan ·Kouannl'!lln � nt � u·e. Ca ... ..;\_ .. \_... n. ·--"' \_.\_\_ ... -- --. . . -
- Unda@Q Unj � ng ;Nomor 22 )ffitu.tn, 2ooa.:. tentang L � Ju·· Lintas &lt;:!an Angktit§,ln Jalan c; � mbaran N ��� ra Rep4bU � lnd?nes � a. Tah,un 2009 ' Nom, · � Tam.ba � n Len:11:,l, � ra � Negar � .: R � pubhk lntJt:&gt;nes1a Nomor ' '1 ./'."i.,,':iJ,· M ,&lt;',, ' )r ',,'',"; i,.', 11 , , , ., \/.;i\1 .. ' .':. :·:. , .·· :,;:/}/ v;i' ... ', ..: ,. ' 5.
- i . '\ . . ..·. · . .'. �� tnor, 28. '.T,hq � '.;: � O �� t.;te,r:,tang Paj � I&lt; . D � erah . dan Re, f Oaeral:r./( � embaraA;'.f � t; � ,sar.al=tepubllk IndoneaiaTahun ·200,9· Nomon 130, Tambahan Lembatan Negara Republik lndt;,hesia Nomor 5049); , . , 6
\_,
- Undat1g-Undang 1 Nomor 12 Tahun 2011 tentang · Pemoentukan Per · n,;, · P, � flu, � ac;tng-Und � hgan : (l,.efl"l �� ran Negara · , 'ReptJ,blik Ind.: , T ' : � Q,11 Nqiv@f � .2:. Jarnt&gt; � han l � mbaran Negara Re � .do ·,,,,. morq2 � f),(f , ., . ,.,·.. .' .. ·.·.· \(1:::: ' .\_';'\, ·: 7 .
- ,/ ' ''., � ,/; � :)&gt;-:.-\:J:&lt;&lt;};i;,,,1 ,'' :'.-, ",i ' Per A Pe Nom6r'it::f,.,tahun .19 3· tentant;j Angkutan Jala:n. iff&lt;, ',,r.l I I,','\_!',,\_,), ' ,, ',,':,·(': r: '·, ':,,: / (Lembatan N. ..· , · Republik'? ·1ndonesia'::'iTahun 1993\ Nomor 59, Tambahan L.emb'.at:t3n Negar:a R � publik·fndonesia Nomot3527}; � � -. 8
11'-':'
'i ...
- Peraturan Pemerintah Nomor 58, Tahun 2005 tentarig Pengefoiaan KeuaAgan Daerafl (lembaran Negara Republik tn � one.sia Tahun 2005 mor 14.0-1., .JarnbahaAttt � mbaran N � gara Republik lndonesla N v , 5:78' .,,.!;,,·.·,." ,.i.· ·. .. ·.. . -', Q' v, ,· � ';jJ;:;//'ii:{?' ' ' &lt;' ' \ &lt;,, &lt; &lt; ',· ; ,' ', .· · '.·· ' 9
...
11. Perati;J.ran Pe:!11erh;1tah Nomo()$ -Tahun'" 2007 tentatig' Pembagian Urusan Pemerintahan antara' Pemerintah. Pemerlntahan Daerah Pro . ' '. dan F?emetintahari' 'paerah Kabupaten/Kcita (Lembaran Ne eputtJ Mdonesiai'.,: � . � mor 84 1 :.Tahun 4007&lt;:, Tamb$han · ' ublik,:1Hdonesia Nt&gt;mt&gt;r\_:4737);'''. . · . ··· , ' 10
2. P :.emer1r,tah No. ot.79, tah1Jf11':2005·:,tenta11g&lt;Pedoman . · .,. aa:g{;:,)i'engaw,, . · '·, i � :z � en:yel � ,rig$araan&gt; f , � emer1ntarj � tt ,, Da (Lemba'r:a � 1 Negara. · ... e ·. ubhk lndortes1a Tahun' 2005 Nomor 165, Tambatian lembaran Neg,ar � Republi � Indonesia Nomor4593);
3. . ,; em,·. · No �� r/'6t:t'; ����� ? � 601' t � 'ntang Ko � servasi. Daya:, 1,Ra',n''',(Lembaran.;iNe,gara · Re,pubtik Indonesia Tanon 2007 , omor 13'4 � Tambahan ''Lernbaran Negara Repu,blik Indonesia Nomot4779); · ··· Sumber
13. Perataran Reme(iOtah Nomor 69 Tahun , 201 O tentang T ata Cata Pe · ,. n dafi �� .manfaatan lnsentif Pem � ngutan Pa,jak Daerafi dan Re i,' Daerah\, :Let;nbaran: N,ij � ara Repciblik lhdor:ie$ja/Tahun 2010, No I' T' ; ,,, � 8f,l' t.em1 � . � t � .r:;t 1 Nega(a,:{R � twblik tndon � .sia t\f0fy,gr 51 ' , ,-:r:., 'I ,:,&lt; ,: ·. ::.'\:?, ''&lt; ' "' " -;' ,; I·,, i
5. 1"4. Per . · � · Da � ; �� t � rovinsi, St:11 � , � si Selat � n Nomor 13 Tahun 2006 tentartfa P.okok· J?okok Pengel61atiin Keoangan Daer:ah·' (lembaran Daerah Provins! Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor'1·3. Tambehan Lembaran Daetah Provinsi Su1awesi Selatan . Nomor 230) seb � .§aimana te,lah diubah .:&lt;(!engan Peraturan Daerah Provinsi Sulaw � sl, J �� ,m rnor 6 ;t" � hun 400 � ::(L � m.baran Daerat,, Provinsi Su f � j\ :ahun 1. , ., . ijom � r Ja; Tambah � n lembaran Da ,OVIASiii � 4Jawesi }1:"'fumor2;4$);. ,, ·.· ; .·· ' ' ', ... ' );;)i\'.ti\.\· � " ' ,',' ,:,,-::';-'., ::. '.,. ' ', .;;:/ ,;:::1l/1i{
'
:
;,,
(;,,,,, '.-:, i,;
(1
'1
,,
- ,,., ' w ( ' ii» ',' ' ' i,:. ' , '.',t;· ' \· ;1 1 6. Pe ,, ' D � er ' rovinsi $ � ,l � \l\/es1 Selatrn. Nomor.5 T � hun � 009 tern 'gi$1: . � er � h· \(tembaran./;:;Oaerah, Provinsi. :Sulawesi , � ;: �� ·,;;,,/ � {/\, \f . ...;)\_,\_\Mlo.!t:' � ,' T..-,;.: · .:tt � 1..) � \l\-'t'&lt;.i � t..--...'.::\_ n ... -. ... -}1.&amp;:,'n::'..:.-\_.!-.:.-,!
- 15.Pe11 ... r: o Daerat}:-Provinsi :Sulawes·i S � latan Nomor 2;.Tahun 2008 tentang Vtusan ·, ' Pemerintanan Yang;, Menjadi · &gt;Kewenangan Permer:intah. t&gt;aerah Provinsi Sut � w � si Selatan (Lembaran Daei � h , Provinsi , Sulawesi Selatan 1ahun .. 2008 Nomor 2/ · Tambahan Lemba.rian Daerah,. BiTovinsi Sul � ytesi Selatan Nomor 2 �� )i
'
- 17.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
dan
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
Memutuskan:
Menetapkan
TENTANG
PeRizinan
TERTENTU.
N/A
Pasal 2

Jenis retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas;
- a. Retribusi Izin Trayek;
- b. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek
N/A
Pasal 3

Dengan namna Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pernberian trayek.
N/A
Pasal 4

Objek Retribusi Izir Trayek adalah pemberian Izin Trayek; Kartu Pengawasan Kendaraan, dan serta Izin Isideniii oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek terentu.
- {1) Subjek Relribusi Izin Trayek adalah Pribadi atau Badan yang
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Trayek, Izin Insidentil dan Kartu Pengawasan serta Pemungut atau Pemotong Retribusi.
Bagian Kedua
Cara mnenguker Tingkat Penggunaan Jasa
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jurnlah kendaraan; jenis kendaraan dan jangka waktu berlakunya Izin Trayek.
Bagian Ketiga
N/A
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sesaran penetapan Êarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan penyelenggaraan pemberien Izin Trayek.
Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif
N/A
Pasal 8

- (1) Struktuf tarif digolongkan berdasarkan jenis izin, jenis angkutan; Jenis kendaraan dan kapasitas kendaraan.
- (2) Besarnya tarif retribusi berdasarkan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut
- a. Penumpang Umum Provinsi (AKDP):
4. 1 periumpang retribusi sebesar Rp 500.000,00 untuk minimal 5 kendaraan.
5. izin angkutan penumpang dengan mobil bus penumpang fetribusi sebesar Rp 1.000.000,00 / 5 Tahun (Perusahaan minimal 25 kerdaraan.
6. rneqggun � kan ,'&gt;:,, Izin Operasi Angkutan Penumpang Angkutan Taksi dan Sewa dikenakan retribusi sebesar:
d, Kartu Pengawasan.
- penumpang Antarkota Dalam Provinsi {AKDP) dan angkutan yang wilayah pelayanannya melebini satu kabupatenfkota dikenakan retribusi sebesar:
| ··11s � oookTahun tK � ndara � n |
|------------------------------------|
| 100.0QQ/Tahun /Keod � raan |
•'
i
1
2. lziin' 1n � identH dikenak:aH Retribusi seoesar: " , ,,, :}·.1;;.
| 50.0001:Sekali Jalan |
|--------------------------------------|
| 100. OOOZ, Sekali Jaian·. |
| 2<:M>OOI' Sekali Jalan '. ,,f,.h ,,, |
| 30.000/ Sekati Jalan |
3 Izin Angkutan Taksi dan Sewa dikenakan Retribusi sebesar:
|--------------------------------------------------------------------------|
| 275:000/ Tahurl!Kendaraan |
| ·:22l5 � 00,0/ T:ahu1t/Kendaraarl ;,, '•""-''• .: I ,, ',' •' I,,.,,-,'' |
- u Bus Ei �� l,tcotif seo � j � irnana ,lmW � i&lt;sud padit � yat ,(2) hurtif · , sdan � ngk � , � . diatur lepif) ,Janjut dalarn, Peratqran ,Gubemur.. ·· , ·1',;'1 � rt,,·' � ·''./,·\ ., ,. ·':·,:-· .. :·. , , � · (3)
/(&lt;)}#'.Li
- ·\' . '/\i\(: , '·.:\ {,"· '(:.\_;';:\_:.,,·::'·\_·\_··--( H seba � i � !iftia'na d1rpak:Sti(:i; pada ay,,at "(2f buruf ,d .. angka · 2, · g lama 114 (empat b � la. � ) han sej �� .dikeluarkad.' (4)
I
,;,
'
,,:}'}(}:::!
'
'
:&lt;},\!.'./ '/
:::
'
i ': ',
BaB IV - Bagian Kesatu
Pasal 9

/,
� ebagai Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi pembayaran atas pelayanan pemberían Izin Usaha Perikanan.
.
;fasa1':;1: � ', \)
(
,
,,
&lt;
�
, ·
�
'
&lt;
'
,
I
Usaha ' � erikanan . id, � lah pem ��� ian izm �� pada orang · untu � :ii;f:H:t'elakukanl( 1 k � giatan ':,.:'.,uiaba pena'r{gkapan . dan pribadi atau Badan pembudidayaan ikan li'r
.
,
.
'.';i,..
.::
..
J.&gt;as � t\ � I �
:i;:i ,,,
,:
,
..
,,
.. ...
:
... ,
,
.
· ...
- lzin u . Perikan � n adatah. orang Pribadl .atau Badan · . eh lzin, ij,s �� . � :(,@erjkan �� ,, p � ri Pem � fin\ah ,tla � r:ah1 · termasuk Pemotar:ig:Retribusi. · · (2)
- usl lzln Usaha Petika:nan adalah orang pnbad1 atau badan · ,, h lzin . · fila Perik � P � n.,:. .. . , . . , . ' 'i)·' ! 1{,/i('.':'-'; ,,,;' ·; ( ' '' . .· ,, (1)
.
i
'i
i
Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BaB IV - Bagian Kesatu
Pasal 12

,,
'.,\_(·
'
'
da, � 1 '1enis l;,n\\ � saha Tingkat penggunaan jasa Perikanan yang diberikan.
Bagian Ketiga
i ·.• •.··· ·
- i � ! �� (t � J(j � iiJ � J ��� kanan . .· ,..:s � bagi � h;{clt � ,a]·' selurtit(:-b,aya . Usaha'Rertkanan . ·:,·&gt;&gt; · . -, · ··.· '. · Pasal 13 (1) didasarkan pada tujuan
- (2} Biaya penyelenggaraan izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnelíputi penerbitan dokumer pengawasan di lapangan; penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif pemberian izin usaha perikanan. izin,
Bagian Keempat
Stuktur dan Besarnya Tarif
BaB IV - Bagian Kesatu
Pasal 14

- (1) skala usaha, dan kapasitas kapal.
- (2) Besarnya tarif retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut:
hun ...
Udana di Air Pavau denaan %real
| | /lzin Ys T � hun |
|------------------|----------------------------------|
| ,----;,--,-,-- � | · ·/1:tin fs Tahuh .,,.,...+--,- |
| | Jlzin /.5Tahun |
| | JHa!Tahun |
| | /Ha/Tahun |
.
| | Tarii | Tarii | Ketarangan |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|
| | | Saruan | |
| Kolam air tenang dengan areal lahan di aîas 2 Ha | 50,000 | | |
| b Kolam air deras yang lebih dari 5 unit | 50,000 | | 1 unit |
| c Keramba yang lebih dari 50 unit | 50,000 | IHafTahun | 1 unit = |
| d Usaha Intensif ditambak di atas 5 Ha | 250,000 | | |
| Usaha intensif Budidaya Rumput | 50,000 | | |
| Usaha intensif Budidaya Teripang yangletih dari 5 Unit | 10.000 | Unittahun | 1 Unit 40Om? |
| 9 Usaha Budidaya Kerang Hijau dengan menggunakan Rakit Apung | 10.00o | UnitTahun | Unit m? |
| # Usaha intensif Budidaya Abalone: dengan kurungan pagar lebih dari 30 Unit | 1o.000 | UnitfTahun | 1 Uit = |
| keramba jaring apung lebih dari6o Unit | | UnìtTahun | 1 Unit = |
- (3) Kewenangan atas pemberian dan SIKPI untuk Kapal yang berkapasitas 30 60 GT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Angka Romawi |, angka 2 dan angka 3, dilaksanakan setelah adanya Keputusan Direktur Jenderal Kemenierian Kelautan dan Perikanan yang menetapkan kewenangan tersebut dapat dilaksanakan oleh Gubernur .
BaB IV - Bagian Kesatu
Pasal 95

- (1) Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimnara dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
3. dengan Peraturan Gubernur .
BaB IV - Bagian Kesatu
Pasal 18

- (1) Izin diberikan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
2. {2) Izin diberikan atas permohonan tertulis dari Wajib Retribusi
- (3) Izin yang telah diterbitkan fidak dapat dialihkan kepada pihak lain; kecuali dengan persetujuan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
4. yang diperlukan untuk memperoleh izin dan penerbitan izin; untuk masing-
''.'.'.',W'''.1,/it/·c:iikf"'
:,Ji � i; � ;fl:'.;i,f,, .,.. GOLONGAN RETRIBUSI
BaB IV - Bagian Kesatu
Pasal 17

Retribusi Perizinan Tertentu.
BaB IV - Bagian Kesatu
Pasal 18

Retribusí terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan Izin diberikan.
- (1)
- :/ :' ' : : iay1t': � f)\:J1an)s/d'iisi\ d � ngan J � l � s, 1tandatangahi' oteh Wajib::retribusi atati kuasanya,
'
- (3) SPORD ya,ng telah diisi oleh wajib re, � ribusi sebagaimana dlmaksud pada t � 2} t;n . f!l, , . . . , . � a,D};e&gt;pje � retr,i,plist , ' . . . &lt;. ,
2. � r' ' },' 1::-r1'.?)//(;\_, '. ''-.&lt;0 ' &gt;fi):),,, ' '\ : ________________ ,· ·.",', ,:,-,, '\ . .. nf . 'bemt � k. J§i dan::Ja(acara "'p � ngisian serta petiyampaiatt PdRD sebagaimana· dhnaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
Pasa} 20
- (1) dalam Pasal 19 ayat (1), retribusi yang terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (3) dokurnen lain yang dipersarakan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur .
Bab X
Pasal 21

- Pemungutan retribusi tidak dapat dibotongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- yang ditunjuk : t;&gt;emur .P.,d � � atuaq Kerja Perangkat Daerah ,;/::;:}r, l}':"f'\.':·: '. . .; . ,. · ..·. .,,, . ,, . (3) Pemungutan dilakukan retribusi pengelola Izin.
Pasai22
- ·. · '&lt;: terutrJ � # J5$t � asclJkah · SKRD · sebagaimana · � 1:Wib � ' � il·lr1i � i · � 1:;lnill � 11 � (1) Pembayaran retribusi
',)'
,I.
;
�
)
.
,
i
I
l
!
�
-
':
- (3) Dalam Daerah paling lambat satu saat diterima pembayaran retribusi ; atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
2. Gubernur atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap buian.
- (5) Ketentuan dan penundaan; serta pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Gubernur .
Bab X
Pasal 23

- (1) dilakukan tindakan penagihan dengan menggunakan STRD.
2. setelah 3 (tiga) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan dalam SKRD
- (3) Teguran, Wajib Retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang .
- 4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarken oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan bentuk-bentuk formulír yang dipergunakan sebagaimana diraksud (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur , ayat pada
BAB Xii - ·ii;K � BE � mA\ � ::: .. : : Pa;;i/i � {·:·
Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohorian pengernbalian kepada Gubernur,
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
3. dan Gubernur tidak rnemberikan suatu keputusan, maka pengembalian kelebihan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu peling lambat 1 (satu) bulan:
4. Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya; kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) langsung dipernitungkan untuk mnelunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalarn jangka waktu paling larna sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pergembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan; Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan keterfarribatan pembayaran kelebihan retribusi untuk paling lama 12 {dua belas) bulan.
- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbifkan Surat Perintah Perbayaran Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4); pembayaran dilakukan dengan cara pemnindahbukuan Can bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
Bab XIv
Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwvarsa setelah melampaui jangka waktu
2. Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tentangguh apabila:
- a. ditetbitkan surat teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung:
- (3) Dalar hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada (2) teguran tersebut. ayat
- (5) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang telah kedaluwarsa sebagaimana diraksud ayat (4) pada
3. "l:n ditagin:;::) � gi kar � m � t. hak untuk ifsa I sea: �� airnana: dimaksud pada (4) Piutang Retribusi yang tidak (1) dapat dihapuskan. ayat
4. ,, --(6) Tatæ dengan Peraturan Gubernur.
·):,;,
P,E ·i I' NGA � !\ ��� ·N � ,: ��� DAN' PEMBEBASA:N::RETRH:3051
Bab XIv
Pasal 29

- 1) Wajib Retribusi dapat diberi pengurangan atau keringanan Retribusi atas bidang usaha tertentu yang sejalan dengan program Pererintah Daerah.
- (3) lebih lanjut mergenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
- (2) Wajib Retribusi dapat dibebaskan dari Retribusi dalam keadaan kahar (force majoure) .
.·!:/.,ifi/?'.t:(taA:aj.xta···· .. ·
PEMANFAATAN
- daR j � ,,! � rtlya . cfl � · � g) ·yar:19 .'·.:'.di!l"i � nfaatkan . � ebagaimana . ·'ayat { 1 fdi}etap.kan d � l � m APBD::r &gt; . · .. � � , (2) Jenis dimaksud pada
- r Pas � ,C,:! � . , :i:· &lt; . . . ri � yek: ,d � m/! �� tdbui$i 1 J*' � ·. Q � ahttP � rika!)an paling Ua' pufiJ � / iirna pefsen,f dima � fa � tkan untuk kegiatan yang berkaibim langsung dengan penyefenggaraan · · g bersangk!:l!ltan . · ... kurang mendanai
BAB XVII - insentif pemungutan
Pasal 31

- ,,Dae � ah Pengel � a RetribU � i dapafj:Uberi insentif Si mea .· . t. � tau rn � l � rr:tl?aui 1a � g � t·eendapatarl : ·o. . : ________________ . .iii\:',.:.::-,·.· ··· ., : ________________ .
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 3% (tiga persen) dari target penerimaan Retribusi yang bersangkutan.
- Tata dan pemanfaatan insentif sebagaimana disaksud pada (1) diatur lebih lanjut dalam Perafuran Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. ayat
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada (2) ditetapkan melalui APBD. ayat
r
·\_;,:i .. p � ,r � ;: � : � : ,. ,:..
,
.
.
·
.
...
\•
- (2) Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini Lembaga Pengawasan Fungsional melakukan tindakan pemeriksaan.
- (3) Tatacara Pengawasan dan pemeriksaan di bidang retribusi daerah berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bab Xix - SAnKSI Administrasi
Pasal 33

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar , dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak mernbayar tagihan berdasarkan STRD bersangkutan dapat dikenakan sanksi pelarangan beroperasi sementara dan pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjuf mengenai tata cara pelarangan beroperasi sementara dan pencabutan surat izin dalam batas waktu tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalarn Peraturan Gubernur . pada
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipii tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah berdasarkan fata cara secagairana diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
2. Penyidik sebagaimnana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat pegawai Negeri Sípil tertentu dilingkungari Pererintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalan:
4. Meneliti , pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
5. a Menerima; mencari , mergumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
6. Meminta keterangan dan bahan bukfi dari orang : pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
7. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan; pencaiatan, dan dokurnen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
8. Merneriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokurnen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daeral
9. Merninta bantuan tenaga ahli dalar rangka pelaksanaan tugas
10. .. seseor:ali � meninggi:l'ikan Menyuruh berhenti danlatau melarang
- h. daerah;
2. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
3. k Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancarar penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukumn yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Menghentikan penyidikar;
5. Penyidik sebagaimana dimaksud pada (1) mnernberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penvidikannya kepada dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. ayat
Ketentuan PIDANA
Bab Xix - SAnKSI Administrasi
Pasal 35

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali juriah retribusi terutang:
- (3) Denda sebagairana dimaksud pada (1) merupakan penerimaan Negara. ayat
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
KETENTUAN PeRaLIHAN
- Izin Trayek yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retríbusi Izin Trayek, dan Izin Usaha Perikanar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan dalary Lingkup Pemerintah Provinsi masa berlaku yang telah ditetapkan dalam Surat Izin yang bersangkutan.
- (2) Tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, berlaku untuk izin trayek yang baru maupun perpanjangan izin trayek setelah berakhir masa beríakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peraturan Gubernur yang mengalur tenfang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek, dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan berdasarkan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini, sepanjang ketentuannya tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
Bab Xix - SAnKSI Administrasi
Pasal 37

Izin Trayek Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat Sulawesi Selatan Nomor 2 seri B Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat Sulawesi Selatan Nomor 154); dan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 2 PeraeuennaDaerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Selatan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 237),
Bab Xix - SAnKSI Administrasi
Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
Bab Xix - SAnKSI Administrasi
Pasal 39

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 4 (Satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Bab Xix - SAnKSI Administrasi
Pasal 40

Agar setiap orang mengetahuinya; , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi ' Sulawesi Selatan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012
Ditetapkan di Makassar pada tanggal
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
Diundangkan di Makassar pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN;
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 10
MOMOR
Tentang
Dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan daerah; Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan pelayanan pemberian izin kepada pada . bidang tertentu sesuai kewenangannya berdasarkan desentralisasi. Berdasarkan ` Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan dapat dipungut retribusi; yaitu jenis-jenis Izin yang dimaksudkan untuk pengaturan dan prasarana; sarana; atau fasilitas tertentu guna melindungi kepenéingan dan kriteria tersebut di antaranya adalah pemberian Izin Trayek dan Izin Usaha di Bidang Perikanan:.
Pemungutan Izin Usaha Perikanan dimungkinkan karena kedua jenis izn tersehut harus ditata dan diatur secara maksímal agar tidak berdampak buruk bagi masyarakat, umur pemanfaatan sarana dan prasarana; serta kelestarian alam, Bahkan secara berkelanjutan, Pemerintah Daerah harus melakukan pembinaan, pengendalian dan penertiban agar pemilik izin fidak melakukan biaya yang belum dapat ditanggung øleh pemerintah daerah secara keseluruhan sehingga perusahaan maupun perorangan yang ikuf berperan serta. itu,
Kedua jenis perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bukanlah merupakan jenis pungutan yang baru bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Selatan Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek, sedangkan Retribusi Izin Usaha Perikanan diatur dengan Peratufan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Tahun 2008 tertang Penyelenggaraan Perizinan Sulawesi Selatan. Keduanya dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Perubahan atas Undang-Undarig Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dæerah. Namnun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Refribusi peraturan daerah ini dengan sekaligus dilakukan penyesuaian tarif dan objek retribusi.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal
Cukup jeias
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup Jelas
Yang dimaksudkan dengan Usaha Kecil adalæh usaha ekononi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan afau bukan cabang perusahaan yang dimiliki , dikuasai afau menjadi bagian baik langsung maupun fidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil
Yang dirnaksudkan dengan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usahayang bukan rnerupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimniliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupur tidak kekayaan bersifat atau hasil penjualan tahunan
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nornor PER. 16/MEN/2010 tentang Pemberian Kewenangan Penerbitan SIPI dan SIKPI untuk Kapal Perikanan yang berukuran 30 GT sampai dengan 60 GT kepada Gubernur .
Cukup jelas.
Cukup jelas .
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22

Peraturar} Daerah disesuaíkan karena penyediaan layanan cukup besar danlatau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendaiíkan permintaan layanan tersebut; Gubernur dapsat menyesuaikan tarif retribusi. biaya perlu
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jeles.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Dokumen lain yang dipersamakan adalah dokumen adminisfrasi pemungutan retribusi lainnya yang memuat jumlah retribusi yang terutang misalnya Recu, Karcis dan kartu berlangganan.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
seluruh proses kegiatan pemungufan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun; dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam pernungutan retribusi , Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan untuk secara lebin efesien.
Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang; pengawasan penyetoran dan penagihan retribusi pihak
Cukup jelas.
Cukup jelas
Cukup jelas ,
Retribusi dapat dibayar di tempat pelayanan, namun SKPD Pengelola Retribusi wajib unluk mendorong dan menciptakan mekanisme pembayaran Retribusi langsung ke Bank yang ditunjuk .
Únit kerja pengelola\_retribusi yang berada di wilayah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan . transportasi, dapat menvetor hasil penerimaan retribusi melebihi ketentuan salu haxi kerja berdasarkan Peraturan Gubernur .
Ayat {4) :
Cukup jelas.
Avat (5) :
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas.
Cukup jelas .
Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu Misainya karera wajib retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.
Ayat ( 4)
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas.
Gubernur sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran harus inelakukan pemeriksaan dahulu.
Cukup jelas.
Cukup jelas .
Cukup jelas.
Imbalan bunga atas keterlambafan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB sampai dengan dilakukannya pembayaran kelebihan.
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28

Saat kadaluarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk ditagih lagi.
Huruf a
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan, kadaiuarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran atau Surat Peringatan tersebut
Huruf b
Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masib mempunyai Utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung
PENJELASAN
Pasal 28

menyatakan bahwa ia mempunyai utang retribusi kepada pemerintah Daerah.
Contoh Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran penundaan pembayaran; atau Retribusi mengajukan Permohonan Keberatan.
: Cukup jelas
cukup jelas
:
Yang dímaksud dengan pengurangan adalah pemberian kesempatan kepada wajib retribusi tertantu untuk memnperoleh pengurangan jurnlah retribusi yang harus dibayar olehnya. Pengurangan dapat meliputi pengurangan jumlah sanksi administrasi; maupun pengurangan jumlah pokok retribusi.
Yang dimaksud dengan keringanan adalah pemberian kesernpatan kepada wajib reribusi tertentu untuk mengangsur atau menunda pembayaran dengan syarat-syarar terlentu .
Yang dimaksud dengan pembebasan adalah dibebaskannya wajib retribusi tertentu terhadap kewajiban untuk membayar retribusi. Dasar pemberian pengurangan dan keringanan retribusi berkaitan dengan kernarnpuar waiib retribusi , sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan objek retribusi
Yang dimaksud dengan Force majoure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendaklkekuasaan wajib retribusi . Misainya karena terkena musibah bencana alam
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jeles
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasel 32
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Penyidik di bidang retribusi daerah adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil fertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh menteri Kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyidikan di bidang retribusi daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatuf dalan ketentuan tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 35

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasa} 37
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 39

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 40

Cukup jelas
.
.
;
.
/
'.
.'
,
..
,
.
TAHt.lN 2011 NOMOR 2G2,'·L&gt; ,,,