Unknown Unknown Nomor PEMBANGUNAN Tahun 2023
Tentang PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
Berlaku: 4 TAHUN 2007
N/A
Preamble

Menimbang a.
bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang telah ada perlu diadakan penyempurnaannya.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas. DEenu Tisiapran Gsuyan Sralurati Lusian b. Kabupaten Pesisir Selatan,
Mengingat
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo UndangUndang Nomor 58 Tahun 1958 ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25 ):
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169): 2.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389), 3
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neaara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Non:or 4437 ): 4
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) : 5
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah : 6
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (' Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 ):
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14) : 8
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578), 9.
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593):
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
- 12 Keputusan Bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri No.01/SKB/M.PAN/4/2003, No. 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003:
- 13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Dengan Persetujuan Bersama KABUPATEN PESISIR SELATAN DAN BUPATI PESISIR SELATAN
MEMUTUSKAN
enetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DALA KABUPATEN PESISIR SELATAN.
BAB. I KETENTUAN UMUM Pasal 1
- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1
- Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan: 2
- Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 3
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah: 4
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah: 5
- Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan : 6.
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan : 7
- Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan : 8
- Camat adalah Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan : 9
10. Sekretariat Kecamatan adalah Sekretariat Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris :
11. Seksi adalah Seksi pada Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi :
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 13
Pasal 14

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (5) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat, dan bertanggung jawab kepada Camat
- (6) Jumiah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB V - TATA KERJA Pasal 15
Pasal 16

- (1) Camat melaksanakan tugasnya berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan serta kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Camat diwajibkan memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungannya serta perangkat aparat lainnya di Kecamatan.