Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 39 Tahun 2010
N/A
Preamble

Mengingat
PBRATURAII
JIUPATI
SITUBOIIDO
N■DR
ct~
TAIIUII 2012
ftftUG
,-·J URAIAII TUCIAa DAB PUIIG8I BADAll KEPIXiAWtMP OAUAB
DBIIGAII P4BNAT TUIIAII YAIIG -♦■A. BS&amp;
BUPA'ft S'j I UiiOIIDO,
- a. bahwa berdasarkan basil eva11.¥ pelaksanaan otonomi daerah dan penataari kelembagaan di Kabupaten Situbondo, terdapat perubahan tuga.s dan fungsi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Situbondo;
- b. bahwa Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Situbondo sudah tida.k sesuai lagi. dalam perkembangannya sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana te:rsebut pada huruf a dan huruf b, perlu menet.apkan kembali Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya clitet.apkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten da1am Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 clan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang› Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2
2. Undang-lirdena Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok› pokok ~ (Lembaran Negara Republik I~ flbun 1974 Nomor 55, Tambahan l..,..\_ Nepra Republik Indonesia Nomor 3041) =..,..,,. telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang·undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok› pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan ~,paean Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Pe,:befl(fabaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indom,.,;a Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran tr;·· a Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Un~ ~or . 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan ~ (~mba.ran Negara Republik Indonesia Tahun .,~ Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah bebetapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahup 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publilc (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerinta.han Daerah Kabupa.ten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 4194);
3
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenaftg . Pengangkatan, Pemindahan, dan Pembe~tml Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repu~ Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran !legara Republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
14. Peraturan Peiperintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan · 1 ' Daerah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daeriah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 TahWl 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negimi. Republik Indonesia Nomor 4 741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Pera.tumn Menteri Dalaln Negeri Nomor 23 Tahwi 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelengga.raan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn.or 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penat.aan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 201 l tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).
JIBIIUTUSKAII :
llenetapba PERATURAII BUPATJ TEIITAlfG lJRAIAllf TOGAS DAIi J'UIIOSI BADAlf KBPBGAWAIA1' DA.BRAR KABVPATEII' SITUBOIIDO
4