PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 55 Tahun 2000
Tentang No Description
Berlaku: 17 Juli 2000
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2000
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. PELABUHAN INDONESIA I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelabuhan Indonesia I, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelabuhan Indonesia I;
- b. bahwa kekayaan Negara Republik Indonesia yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991 sampai dengan Tahun Anggaran 1997/1998 yang berupa bangunan dan instalasi fasilitas pelabuhan, kapal, tanah, jalan dan bangunan, peralatan serta emplesemen, dapat ditetapkan sebagai tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT.Pelabuhan Indonesia I;
- c. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
Menetapkan
:
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan Indonesia I menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 74);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3920), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3978);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PELABUHAN INDONESIA I.
BAB I - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelabuhan Indonesia I yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991.
BAB I - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa bangunan dan instalasi faslitas pelabuhan, kapal, tanah, jalan dan bangunan, peralatan serta emplesemen yang pembangunannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991 sampai dengan Tahun Anggaran 1997/1998.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Ro 58.019.342.566,00 (lima puluh delapan miliar sembilan belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), dengan rincian sebagaimana terlampir.
BAB II - PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelabuhan Indonesia I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 Juli 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DJOHAN EFFENDI
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 2A Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Payakumbuh, serta dengan telah terbitnya Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 6461M-DAG/KEPl4l2Ol5 tanggal 8 April 2015 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Payakumbuh untuk Periode Tahun 2O|5-2O2O, perlu menetapkan Standar Biaya Khusus untuk Honorarium Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Sekretariat Badan Penyele saian Sengketa Konsumen
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkarl Peraturan Walikota tentang Penetapan Standar Biaya Khusus Honorarium Anggota BPSK dan Sekretariat BPSK pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh b
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2O01 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (Lembaran Negara Tahun 2OOl Nomor lO2, Tambahan Lembaran Negara Nomor al25l ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2OO1 tentang kmbaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O1 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2OOl Nomor 403, Tambahan lrmbaran Negara Nomor 4126);
p
Menetapkan
6. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2O14 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Karangasem, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Jember, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Solok, Kabupaten Bungo, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Banyuwangi, Kota Gunung Sitoli, Kota Lhokseumawe, Kota Payakumbuh, Kota Tarakan, Kota Bengkulu, dan Kota Pasuruan ;
7. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 6461MDAGIKEP/4/2015 tanggal 8 April 2015 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Payakumbuh
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/M-DAG/PER/3/2O1O tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota BPSK dan Sekretariat BPSK
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 301/MPP/KepllOl2OOl tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ;
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor O3 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 20O8 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (kmbaran Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11)
MEMUTUSI(AN:
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENSTAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN PEI.IYELESAIAN SENGKE"TA KONSUMEN PADA DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PAYAKUMBUH
N/A
Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Standar Biaya Khusus Badan Penyelesaian sengketa Konsumen pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota PaYakumbuh
N/A
Pasal 2

Standar Biaya Khusus Badan Penyelesaian sengketa Konsumen pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh ditetapkan honorariumnya yaitu sebagai berikut :
V
a Honorarium MaJelie Badan Penyelesaiaa Sengketa Konsumen
Ketua
: Rp. 5O0.00O,- / orang / bulan
Wakil Ketua : Rp. 450.O00,- / orang / bulan
Anggota
: Rp. 4O0.O00,- / orang / bulan
Honorarlum SeLrctarlrt Be&amp;n Penyelesalan SengEeta Koasuacn b
Kepala
: Rp. 450.O0O,- / orang / bulan
Anggota
: Rp. 40O.OO0,- / orang / bulan
N/A
Pasal 3

Segala biaya yarrg timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh
N/A
Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal I Januari 2O16
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Payakumbuh
Diundangkan di Payakumbuh
Pada tanggal 4 , ft\r\r\\-\ !o \(o
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
BENNI WARLIS BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR A
Ditetapkan di Payakumbuh pada tanggal 4 lq$uqE\ 2016
l-
I
\-/
\x*r*ot^ PAYATilTMB.H
olfr
-,I-1
* FALEPI
\)