PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 66 Tahun 2016
Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
Berlaku: 30 Desember 2016
N/A
Preamble

Menimbang : Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
SALINAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat;
7. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
8. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat; dan
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
BAB II - KEDUDUKAN PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
Pasal 2

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat pekon dan kelurahan.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
Pasal 3

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah selaku Perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :
- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Seksi, terdiri dari :
1. Seksi Pemerintahan;
2. Seksi Kemasyarakatan;
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan; dan
4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada camat serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
b,
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kecamatan.
- (5) Kepala Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (6) Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS KECAMATAN
Pasal 5

- (1) Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelnggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
Mem
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai rincian tugas :
- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di pekon/kelurahan dan kecamatan;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan;
- c. melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
- i. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundangundangan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundangundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- k. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- l. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- n. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati;
- o. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- p. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- q. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- r. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati;
- s. melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan pekon dan/atau kelurahan;
- t. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi pekon dan/atau kelurahan;
- u. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala pekon dan/atau kelurahan;
- v. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat pekon dan/atau kelurahan;
- w. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pekon dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- x. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati;
- y. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- z. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
14. aa. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
15. bb. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan;
- cc. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- dd. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
18. ee. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Kecamatan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
19. ff. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Sekretariat Kecamatan
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS KECAMATAN
Pasal 6

- (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan pembinaan kehidupan kemasyarakatan, serta melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat kecamatan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang kesekretariatan;
- c. pengelolaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan dan kerumahtanggaan; dan
- d. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkup Sekretariat dan Kecamatan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Kecamatan mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang sekretaris kecamatan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. merumuskan kebijakan, melaksankan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang sekretariat kecamatan;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan sekretariat kecamatan;
- d. melaksanakan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan;
- e. mengadakan penyusunan anggaran kecamatan;
- f. mengadakan penatausahaan dan menyusun pertanggungjawaban keuangan;
- g. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah kecamatan;
- h. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan pelaksanaan tugas-tugas atau kegiatan antar satuan organisasi pemerintah kecamatan;
- i. melaksanakan urusan surat menyurat dan pengarsipan yang meliputi penerimaan, mendistribusikan, mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengadministrasian kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan;
- k. melakukan inventarisasi dan pemeliharaan aset daerah yang ada di kecamatan;
- l. mengajukan saran/pertimbangan yang dianggap perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah kecamatan;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- n. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sekretariat Kecamatan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS KECAMATAN
Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. pengelolaan administrasi umum dan urusan kepegawaian di lingkungan pemerintah kecamatan;
- b. pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan di lingkungan pemerintah kecamatan; dan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi umum dan kepegawaian.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di sub bagian umum dan kepegawaian yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan yang berhubungan dengan kearsipan dan ekspedisi;
- c. menghimpun serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tata usaha umum, administrasi umum dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Kecamatan;
- d. melaksanakan urusan penyimpanan dan pemeliharaan arsip kepegawaian;
- e. melaksanakan urusan administrasi dan pendistribusian surat;
- f. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengadaan alat tulis kantor di lingkungan Sekretariat Kecamatan;
- g. menyiapkan admistrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Kecamatan;
- h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan menyiapkan bahan pemecahannya;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- p. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS KECAMATAN
Pasal 8

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan program serta administrasi keuangan pemerintah kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang perencanaan, evaluasi, monitoring, pelaporan dan keuangan;
- b. pengumpulan, pengolahan, penyajian data sebagai bahan perencanaan dan informasi;
- c. penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan pengelolaan Administrasi Keuangan; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan di lingkup Sub bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan keuangan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan yang berhubungan dengan bidang perencanaan dan keuangan;
- c. menghimpun serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang perencanaan dan keuangan;
- d. mengumpulkan dan mengolah serta menyajikan data bidang perencanaan dan keuangan;
- e. memantau pelaksanaan kegiatan dan menyusun laporan triwulan, semester dan tahunan pelaksanaan program perencanaan dan keuangan;
- f. menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang perencanaan dan keuangan;
- g. menyiapkan bahan dalam perencanaan program pembangunan kecamatan;
- h. menyiapkan bahan dalam rangka Penyusunan Laporan Tahunan, Profil Kecamatan dan melaksanakan pemutakhiran dan validasi data;
- i. menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan pembangunan kecamatan;
- j. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- k. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan anggaran kegiatan meliputi Belanja Administrasi Umum (BAU), Belanja Operasional Pemeliharaan (BOP) serta Belanja Modal (BM);
- l. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penerimaan, pembukuan, penyimpanan, pembayaran dan penyetoran pendapatan;
- m. menyusun daftar gaji, tunjangan, perubahan daftar gaji dan mengawasi pembayaran gaji;
- n. membuat laporan bulanan, triwulan, tahunan kepada atasan langsung;
- o. menghimpun dan menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) serta melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- r. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- p. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga
Seksi-seksi
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS KECAMATAN
Pasal 9

Seksi Pemerintahan
- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan pekon/kelurahan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pemerintahan;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, pertanahan dan urusan umum pemerintahan;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan pekon/kelurahan; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di Seksi Pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis bahan-bahan yang berhubungan dengan urusan pemerintahan, pertanahan dan kependudukan;
- c. menghimpun serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pemerintahan, pertanahan dan kependudukan;
- d. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan, petunjuk, bimbingan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pertanahan dan pemerintahan pekon/kelurahan;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi terwujudnya tertib administrasi pemerintahan pekon/kelurahan;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi pemberhentian, pencalonan, pengangkatan dan pelantikan peratin;
- g. menyiapkan bahan fasilitasi perubahan status pekon menjadi kelurahan serta proses pembentukan pekon dan pemangku;
- h. menyiapkan bahan fasilitasi proses pembentukan dan penggantian pimpinan dan anggota Lembaga Himpun Pemekonan (LHP);
- i. menyiapkan bahan fasilitasi pembuatan dan mengevaluasi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pekon/kelurahan;
- j. menyiapkan bahan dalam rangka pemeriksaaan atas permohonan perizinan di wilayah kecamatan;
- k. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan adminstrasi kependudukan dan catatan sipil;
- l. memfasilitasi pendaftaran, pencatatan dan pemeriksaaan administrasi penduduk Warga Negara Indonesia;
- m. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dan memfasilitasi urusan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
- n. mengumpulkan dan menyiapkan bahan laporan bulanan camat dalam bidang pemerintahan;
- o. mengajukan saran dan pertimbangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- t. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Pemerintahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- u. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS KECAMATAN
Pasal 10

Seksi Kemasyarakatan
- (1) Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu camat dalam mengkoordinasikan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang kemasyarakatan;
- b. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi di bidang kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- c. pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang kemasyarakatan; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kemasyarakatan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kemasyarakatan mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di seksi kemasyarakatan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis bahan-bahan yang berhubungan dengan kemasyarakatan, kesejahteraan sosial, keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, kepemudaan, peranan wanita, olah raga dan masalah-masalah sosial;
- c. menghimpun serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan kemasyarakatan, kesejahteraan sosial, keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, kepemudaan, peranan wanita, olah raga dan masalah-masalah sosial ;
- d. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan, petunjuk, bimbingan dan pembinaan penyelenggaraan kemasyarakatan, kesejahteraan sosial, keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, kepemudaan, peranan wanita dan olahraga;
- e. melaksanakan inventarisasi dan pendataan lembaga-lembaga kemasyarakatan, keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga sosial dan lembaga-lembaga lainnya dalam wilayah kecamatan;
- f. mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada organisasiorganisasi kemasyarakatan, keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga yang ada di kecamatan;
- g. mengadakan pendataan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di kecamatan;
- h. mengadakan pendataan tenaga kerja dan pengangguran serta pendataan para penyandang cacat dan penyandang masalah-masalah sosial dalam wilayah kecamatan;
- i. mengirimkan remaja putus sekolah untuk mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan ketenaga kerjaan yang dilaksanakan oleh dinas/instansi terkait di tingkat kabupaten maupun propinsi;
- j. memfasilitasi kegiatan-kegiatan pengembangan bakat dan kreatifitas seni dalam masyarakat serta kegiatan pelestarian budaya dan pembinaan kelompok-kelompok budaya dalam wilayah kecamatan;
- k. melaksanakan Pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga bagi masyarakat di wilayah kecamatan serta memfasilitasi kegiatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang bekerjasama dengan dinas/instansi terkait baik di tingkat kecamatan, kabupaten maupun propinsi;
- l. menyiapkan bahan penyusunan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi;
- m. memfasilitasi penanganan penanggulangan bencana dan pengungsi;
- n. memberikan rekomendasi dalam rangka penyaluran raskin;
- o. mengumpulkan dan menyiapkan bahan laporan bulanan camat dalam bidang kemasyarakatan, kesejahteraan sosial, keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, kepemudaan, peranan wanita dan olahraga;
- p. mengajukan saran dan pertimbangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kemasyarakatan, kesejahteraan sosial, keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, kepemudaan, peranan wanita dan olahraga;
- v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- w. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Kemasyarakatan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- q. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS KECAMATAN
Pasal 11

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan
- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan mempunyai tugas membantu camat dalam pemberdayaan masyarakat pekon/kelurahan meliputi pembinaan pembangunan di bidang perekonomian, produksi, distribusi dan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat pekon/kelurahan;
- b. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi di bidang pemberdayaan masyarakat pekon/kelurahan di wilayah kecamatan;
- c. pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat pekon/kelurahan; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat pekon/kelurahan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di seksi penmberdayaan masyarakat pekon/kelurahan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang seksi penmberdayaan masyarakat pekon/kelurahan;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan seksi penmberdayaan masyarakat pekon/kelurahan;
- d. kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis bahan-bahan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, perekonomian, lingkungan hidup, produksi dan distribusi;
- e. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data informasi yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, perekonomian, lingkungan hidup, produksi dan distribusi;
- f. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan, petunjuk, bimbingan dan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, perekonomian dan lingkungan hidup;
- g. menyiapkan bahan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di pekon/kelurahan dan kecamatan;
- h. memfasilitasi peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemeliharaan hasil-hasil pembangunan di tingkat pekon/kelurahan;
- i. memfasilitasi pembinaan semangat swadaya dan prakarsa masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
- j. mengumpulkan dan menyampaikan usulan-usulan pembangunan dari masyarakat pekon/kelurahan melalui mekanisme yang telah diatur oleh pemerintah;
- k. membantu pemerintahan pekon/kelurahan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon/Kelurahan serta mengawasi pelaksanaannya;
- l. melaksanakan fasilitasi bantuan pembangunan dan program khusus pada pemerintah pekon seperti Alokasi Dana Pekon (ADP);
- m. memfasilitasi pekon/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi program pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan swadaya guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- n. mengadakan inventarisasi dan pembinaan lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di tingkat pekon/kelurahan;
- o. memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan mengadakan monitoring serta evaluasi program nasional dan program daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
- p. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pembinaan pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, perkreditan rakyat, perkoperasian dan kegiatan-kegiatan perekonomian lainnya dengan dinas/instansi yang berkompetan di tingkat kecamatan;
- q. mengadakan pengawasan distribusi pupuk dan sarana prasarana pertanian dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait;
- r. mengumpulkan dan menyiapkan bahan laporan bulanan camat dalam bidang perekonomian, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup;
- s. mengajukan saran dan pertimbangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perekonomian, pembangunan, pemeberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup;
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- u. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- v. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS KECAMATAN
Pasal 12

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu camat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang ketenteraman dan ketertiban;
- b. pelaksanaan kegiatan dan administrasi penertiban, penegakan hukum dan pembinaan keamanan serta pembinaan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. pemantauan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah kerja kecamatan; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketenteraman dan ketertiban.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di Seksi Ketentraman dan Ketertiban yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis bahan-bahan yang berkaitan dengan urusan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pembinaan idiologi, kesatuan bangsa, serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja kecamatan;
- c. menghimpun serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban, pembinaan idiologi, kesatuan bangsa, serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja kecamatan;
- d. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan, petunjuk, bimbingan dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pembinaan idiologi, kesatuan bangsa, serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja kecamatan;
- e. bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban, pembinaan idiologi, kesatuan bangsa serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- f. melakukan pendataan dan inventarisasi anggota linmas pekon/kelurahan dalam wilayah kecamatan serta memfasilitasi dan mengirimkan peserta pelatihan anggota linmas pekon/kelurahan dalam rangka peningkatan kualitas anggota linmas pekon/kelurahan;
- g. melakukan pendataan dan inventarisir organisasi politik, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan khususnya berkaitan dengan pengawasan idiologi bangsa;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dengan pemuka agama untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- i. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum dan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan kesadaran hukum;
- j. melaksanakan upaya-upaya menjaga ketertiban dan keamanan dalam wilayah kecamatan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait;
- k. melaksanakan pembinaan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja di kecamatan
- l. memfasilitasi pelatihan peningkatan kewaspadaan terhadap bencana dan penanggulangan bencana;
- m. membantu pihak-pihak terkait dalam upaya pemungutan retribusi daerah dan pajak bumi dan bangunan (PBB) di wilayah kecamatan;
- n. mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan serta lembaga kemasyarakatan;
- o. mengumpulkan dan menyiapkan bahan laporan camat dalam bidang ketenteraman dan ketertiban, pembinaan idiologi, kesatuan bangsa serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- p. mengajukan saran dan pertimbangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas ketenteraman dan ketertiban, pembinaan idiologi, kesatuan bangsa serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- r. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- s. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN
Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
- a. Lurah;
- b. Sekretariat Kelurahan;
- c. Seksi, terdiri dari :
1. Seksi Pemerintahan;
2. Seksi Kesejahteraan; dan
3. Seksi Pembangunan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada lurah serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan.
- (4) Kepala Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (5) Bagan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.
BAB VI - TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS KELURAHAN
Pasal 14

- (1) Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam :
- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masayarakat;
- c. Melaksankan pelayanan masyarakat;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dan perumusan rencana, program kerja, kegiatan dan kebijakan teknis kelurahan;
- b. penyelenggaraan tugas urusan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan;
- c. penyelenggaraan pelayanan administrasi dan pelayanan masyarakat;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkup kelurahan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin pelaksanaan tugas Kelurahan yang meliputi Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pembangunan;
- b. menyusun rencana dan program kerja Kelurahan;
- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
- d. melaksanakan kebijakan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kesejahteraan dan pembangunan di wilayah kerjanya;
- e. melaksanakan pendataan mutasi peralihan hak atas tanah yang berada di Kelurahan;
- f. memfasilitasi penyelesaian perselisihan sengketa tanah;
- g. menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan dan pelayanan umum lainnya;
- h. melaksanakan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, ketenteraman dan ketertiban, kesatuan polisi pamong praja, perlindungan masyarakat, kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyuluhan program pendidikan, kegiatan administrasi kependudukan, inventarisasi aset daerah dan penanggulangan terjadinya pencemaran serta kerusakan lingkungan di wilayah kerjanya;
memfasilitasi penyelenggaraan
pemilihan umum,
pembinaan kerukunan hidup umat beragama, pengembangan perekonomian,
penyelenggaraan pendidikan
dan sarana
pendidikan, pelayanan
kesehatan, kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- j. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil dan menengah, golongan ekonomi lemah, pertanian dan ketahanan pangan, ketenagakerjaan dan perburuhan;
- k. memfasilitasi penanganan penanggulangan bencana ;
- l. melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan aset daerah yang ada di kelurahan;
- m. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan instansi terkait;
- n. mendistribusikan pekerjaan, memberi petunjuk pelaksanaan tugas dan membimbing kerja bawahan serta mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- p. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Kelurahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- q. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Sekretaris Kelurahan
BAB VI - TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS KELURAHAN
Pasal 15

- (1) Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu lurah dalam bidang pelayanan administrasi di dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan teknis administrasi kepada masyarakat dan instansi lainnya di tingkat kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kelurahan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang kesekretariatan;
- c. pengelolaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan, kearsipan, kepegawaian dan kerumahtanggaan; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesekretariatan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Kelurahan mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di lingkup sekretariat kelurahan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang sekretariat kelurahan;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan sekretariat kelurahan;
- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum yang diperlukan dalam mendukung kelancaran di dalam melaksanakan tugas kelurahan;
- e. menyelenggarakan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat lurah;
- f. melaksanakan pengumpulan dan evaluasi data dan perumusan program serta petunjuk pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kelurahan, pengembangan serta pembinaan kesejahteraan masyarakat;
- g. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, kesejahteraan dan pembangunan serta pelayanan umum;
- h. melaksanakan tata usaha rumah tangga, pemeliharaan kantor dan perlengkapan;
- i. melaksanakan pengelolaan keuangan, kearsipan dan kepegawaian;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- k. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sekretariat Kelurahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga Seksi-seksi
BAB VI - TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS KELURAHAN
Pasal 16

Seksi Pemerintahan
- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan pembinaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pemerintahan;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, pertanahan dan urusan umum pemerintahan;
- c. pengkoordinasian dan pembinaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemerintahan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di Seksi Pemerintahan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis bahan-bahan yang berhubungan dengan urusan pemerintahan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. menyusun program kerja seksi pemerintahan serta sumber daya yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan, pembinaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan membantu tugastugas di bidang pemungutan pajak bumi dan bangunan, pertanahan dan kependudukan;
- f. melaksanakan kegiatan administrasi perlindungan masyarakat (linmas) dan kegiatan pembinaan kerukunan warga;
- g. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dan memfasilitasi urusan pemilu, pembinaan idiologi negara, kesatuan banga, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan;
- h. melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan aset daerah yang ada di kecamatan;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- s. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Pemerintahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS KELURAHAN
Pasal 17

Seksi Kesejahteraan
- (1) Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas membantu lurah dalam bidang pengembangan dan pembinaan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang kesejahteraan;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi di bidang kesejahteraan;
- c. pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang kesejahteraan; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesejahteraan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di seksi kesejahteraan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis bahan-bahan yang berhubungan dengan urusan kesejahteraan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. menyusun program kerja seksi kesejahteraan serta sumber daya yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan;
- e. melaksanakan kegiatan pembinaan pendidikan, kesehatan dan keagamaan serta yang berhubungan dengan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya;
- f. melaksanakan dan membina administrasi pelaksanaan bantuan pengembangan dan pembinaan kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat;
- g. menyiapkan kegiatan dalam rangka usaha pembinaan dan pengembangan kesejahteraan umum masyarakat;
- h. menyiapkan dan mengembangkan serta memfasilitasi dalam rangka membantu memajukan lembaga kemasyarakatan, rukun warga, karang taruna, PKK dan posyandu serta kegiatan lainnya yang sejenis;
- i. melaksanakan kegiatan pembinaan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembinaan pelayanan bantuan sosial serta kesehatan masyarakat;
- j. melaksanakan fasilitasi penanganan penanggulangan bencana dan pengungsi;
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- u. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Kesejahteraan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS KELURAHAN
Pasal 18

Seksi Pembangunan
- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu lurah dalam melaksanakan pembangunan kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang perekonomian dan pembangunan;
- b. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan pembangunan masyarakat;
- c. pelaksanaan fasilitasi musyawarah bidang pembangunan tingkat Kelurahan; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perekonomian dan pembangunan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembangunan mempunyai rincian tugas :
- a. memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di Seksi Pembangunan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis bahan-bahan yang berhubungan dengan urusan pembangunan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. menyusun program kerja seksi pembangunan serta sumber daya yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan;
- e. melaksanakan kegiatan pembinaan usaha ekonomi dan pembangunan;
- f. melaksanakan dan membina administrasi pelaksanaan bantuan pembangunan yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat;
- g. memonitoring tehadap pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kelurahan;
- h. menyiapkan kegiatan dalam rangka usaha pembinaan dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- i. melaksanakan kegiatan pembinaan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi masyarakat;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- k. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Pembangunan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - TATA KERJA
Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang ada dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Diundangkan di Liwa pada tanggal 3 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,
dto
NIRLAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BA RAT TAHUN 2017 NOMOR 27
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.
Ditetapkan di Liwa pada tanggal 30 Desember 2016 BUPATI LAMPUNG BARAT,
dto
MUKHLIS BASRI