PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 22 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Mengingat
(
SALINAN
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PROVINS! KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTA\1/ARINGIN BARAT,
- Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri
- Keuangan Nomor 49/PMK.07 /2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu diatur tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kotawaringin Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016 sudah tidak · sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 /2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dan guna menindaklajuti hasil koreksi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada rapat tangal 14 April 2016, maka perlu dicabut dan disesuaikan nama-nama desanya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Wilayah Administrasi Pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
)
'
'
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
'
&gt;
Menetapkan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 1045);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 /2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 478);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 12).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2016.
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
9. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
10. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan;
11. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa;
12. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disingkat IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi insfrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
BAB II - PENGALOKASIAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB II - PENGALOKASIAN
Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.
BAB II - PENGALOKASIAN
Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
BAB II - PENGALOKASIAN
Pasal 5

- (1) Alokasi Formula setiap desa dihitung dengan bobot sebagai berikut:
- a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan 1KG Desa.
- (3) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
8. AF Setiap Desa = [(0,25 x Zl) + (0,35 x Z2) + (0, 10 x Z3) + (0,30 x Z4)] x (DDkab - ADkab)
Keterangan:
- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa di kabupaten Kotawaringin Barat
- Zl = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Ka bu paten Kotawaringin Barat
- Z4 = rasio 1KG setiap Desa terhadap total 1KG Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat
- DDkab = pagu Dana Desa Kabupaten Kotawaringin
- Barat
- ADkab = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat
BAB II - PENGALOKASIAN
Pasal 6

1KG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menggunakan 1KG Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 /PMK.07 /2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
BAB III - PENYALURAN
Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat
6. 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada bupati; dan
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada bupati; dan
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.
BAB IV - PENGGUNAAN
Pasal 8

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai:
- a. pembangunan desa; dan
- b. pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
BAB IV - PENGGUNAAN
Pasal 9

- ( 1) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setelah dipastikan bahwa pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
BAB IV - PENGGUNAAN
Pasal 10

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
BAB IV - PENGGUNAAN
Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PENGGUNAAN
Pasal 12

- ( 1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas :
- a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan; dan
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
BAB IV - PENGGUNAAN
Pasal 13

Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VI - PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 14

Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD.
BAB VI - PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 15

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati:
- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD terse but; dan/ atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemerikasaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.
- (4) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa dengan menetapkan peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.
BAB VII - SANKS!
Pasal 16

Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :
- a. Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5);
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
BAB VII - SANKS!
Pasal 17

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a telah diterima; dan
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlangsung sampai dengan bulan Nopember tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
BAB VII - SANKS!
Pasal 18

Dalam hal terdapat Sisa Dana Desa akhir tahun lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa tahun anggaran 201 7 akan dilakukan penundaan dengan ketentuan:
- a. Penundaan penyaluran Dana Desa dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumya.
- b. Dalam hal Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- c. Penundaan penyaluran Dana Desa dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaanya, sehingga jumlah Sisa Dana Desa menjadi paling tinggi 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- d. Dalam hal sampai minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.
BAB VII - SANKS!
Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Desa masih memiliki Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016 (berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 1 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
MASRADIN
UPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016 NOMOR: 22 aslinya UM, KEPALA
M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si NIP. 19600429 199311 1 002
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 30 Mei 2016
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
BAMBANG PURWANTO
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR22 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2016
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
| KODB | . . . | • PAGU DARADB8APBR• DUA:• . . | ,. KB'fUMGAK .. '•'"'•t,,."•:'."''•'• ,•.. ".. ' ,;s . . |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 | | . /"•.•: 3 | _,;• ,'•• 4 |
| 62.01.01 | KECAMATAN KUMAI | | |
| 62.01.01.2001 | Sungai Cabang | 667.148.000,00 | |
| 62.01.01.2002 | Teluk Pulai | 610.819.000,00 | |
| 62.01.01.2003 | Sabuai / Sebuai * | 628.955.000,00 | |
| 62.01.01.2004 | Kerava | 601.228.000,00 | |
| 62.01.01.2005 | TelukBogam | 664.058.000,00 | |
| 62.01.01.2006 | Sungai Bakau | 677.394.000,00 | |
| 62.01.01.2007 | Kubu | 889.899.000,00 | |
| 62.01.01.2008 | Sungai Kapitan | 784.344.000,00 | |
| 62.01.01.2009 | Batu Belaman | 640.591.000,00 | |
| 62.01.01.2010 | Sungai Tendang | 669.893.000,00 | |
| 62.01.01.2014 | Sune:ai Sekonver | 604.947.000,00 | |
| 62.01.01.2015 | Sungai Bedaun / Sungai Badaun * | 682.886.000,00 | |
| 62.01.01.2017 | Bumi Hario | 766.681.000,00 | |
| 62.01.01.2032 | Panl!kalan Satu | 657.914.000,00 | |
| 62.01.01.2034 | Sabuai Timur | 618.250.000,00 | |
| | | 10.165.007.000,00 | |
| 62.01.02 | KECAMATAN ARUT SELATAN | | |
| 62.01.02.2001 | Taniung Putri | 629.874.000,00 | |
| 62.01.02.2004 | Pasir Paniang | 730.611.000,00 | |
| 62.01.02.2010 | Rangda | 613.712.000,00 | |
| 62.01.02.2011 | Kenambui | 617.825.000,00 | |
| 62.01.02.2012 | Runtu | 654.971.000,00 | |
| 62.01.02.2013 | Umpang | 670.253.000,00 | |
| 62.01.02.2014 | Kumoai Batu Bawah | 816.072.000,00 | |
| 62.01.02.2015 | Kumoai Batu Atas | 707.757.000,00 | |
| 62.01.02.2016 | Natai Rava | 607.511.000,00 | |
| 62.01.02.2017 | Medang Sari | 608.993.000,00 | |
| 62.01.02.2018 | Natai Barn | 616.665.000,00 | |
| 62.01.02.2019 | Tanjung Terantang | 683.615.000,00 | |
| 62.01.02.2020 | Sulung | 613.875.000,00 | |
| | | 8.571.734.000,00 | |
| 62.01.03 | KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA | | |
| 62.01.03.2001 | Babual Baboti * | 644.778.000,00 | |
| 62.01.03.2002 | Temoavung | 627.666.000,00 | |
| 62.01.03.2003 | Sakabulin | 609.692.000,00 | |
| 62.01.03.2004 | Kiniil | 611.644.000,00 | |
| 62.01.03.2005 | Dawak | 614.835.000,00 | |
| 62.01.03.2006 | Riam Durian | 615.321.000,00 | |
| 62.01.03.2009 | Lalang | 608.016.000,00 | |