UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 2023
Tentang PEMUNGUTAN TAMBAHAN PEMBAYARAN ATAS PENGIRIMAN UANG KE LUAR NEGERI
Berlaku: 2 Maret 1954
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa hingga sekarang belum dipungut tambahan pembayaran untuk pengiriman uang keluar negara yang merupakan pembayaran jasa-jasa (invisibles), sedang untuk import barang-barang tambahan pembayaran import (tpi) untuk sebagian besar telah dipungut;
- b. bahwa sekarang dipandang perlu untuk memungut tambahan pembayaran juga untuk trasfer jumlah-jumlah yang merupakan pembayaran jasa-jasa (invibles);
- c. bahwa keadaan sudah mendesak sehingga pemungutan demikian perlu diatur dengan segera;
Mengingat
:
pasal 96 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
Undang-undang Darurat sebagai berikut:
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMUNGUTAN TAMBAHAN PEMBAYARAN ATAS PENGIRIMAN KELUAR NEGERI".
N/A
Pasal 1

Atas pengiriman uang ke luar Negeri, yang merupakan pembayaran jasajasa (invisibles) dipungut tambahan pembayaran sebesar 662/3 per seratur dari jumlah yang dikirimkan.
N/A
Pasal 2

Dengan Peraturan Pemerintah dapat diberikan pembebasan sebagai atau seluruhnya dari tambahan pembayaran termaksud dalam pasal 1 untuk beberapa jenis pengiriman uang ke luar Negeri guna jasa-jasa.
N/A
Pasal 3

Pelaksanaan Undang-undang Darurat ini diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
N/A
Pasal 4

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.
Diundangkan pada tanggal 2 Maret 1954 MENTERI KEHAKIMAN ttd DJODY GONDOKUSUMO
LEMBARAN NEGARA NOMOR 22 TAHUN 1954
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 1954 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SUKARNO
MENTERI KEUANGAN ttd ONG ENG DIE
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA