PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 12 Tahun 2009
Tentang RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.
Berlaku: 18 Mei 2009
N/A
Preamble

Mengingat
1
NOMOR : 12
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2009
TLD NO : 11
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan menyediakan fasilitas jasa pelayanan Rumah
- rumah potong secara baik kepada masyarakat, pemerintah Potong Hewan;
- b. bahwa fasilitas jasa pelayanan Rumah Potong Hewan yang diterima masyarakat, pembiayaannya dibebankan kepada masyarakat melalui retribusi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf d untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1976 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Perternakan dan Kesehatan Hewan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824 );
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan
2
Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
6. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4159);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW .03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3 Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Muaro Jambi.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
6. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan umum yang dipergunakan untuk memotong hewan sesuai peruntukannya yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Tempat pemotongan hewan lainnya adalah tempat pemotongan hewan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
8. Hewan adalah sapi, kerbau, kuda, kambing/domba, biri, rusa, dan babi.
9. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.
10. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
14. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga ataupun denda.
BAB II - KETENTUAN PEMERIKSAAN
Pasal 2

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong harus sehat dan telah diperiksa terlebih dahulu kesehatannya oleh petugas.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting, Petugas harus menolak hewan tersebut untuk dipotong.
- (3) Pemotongan hewan potong harus dilaksanakan dirumah pemotongan hewan atau tempat tempat pemotongan hewan lainnya yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
BAB II - KETENTUAN PEMERIKSAAN
Pasal 3

- (1) Petugas melakukan pemeriksaan terhadap daging dan anggota tubuh lainnya dari hewan yang telah dipotong.
- (2) Daging dan bagian anggota tubuh lainnya yang dinyatakan baik akan diberi tanda stempel, sedangkan yang dinyatakan tidak baik akan dimusnahkan oleh Petugas.
BAB II - KETENTUAN PEMERIKSAAN
Pasal 4

Pemotongan hewan dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan di luar Rumah Potong Hewan setelah pemilik dapat menunjukkan Kartu Pemeriksaan Kesehatan Hewan.
BAB III - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 5

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan, penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan atau Tempat pemotongan hewan lainnya yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
BAB III - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 6

Objek retribusi adalah penyediaan pelayanan fasilitas Rumah Potong Hewan, yang meliputi :
- a. penyewaan Kandang.
- b. pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan.
BAB III - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 7

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan atau Tempat pemotongan hewan lainnya yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
BAB IV - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 8

Retribusi Rumah Potong Hewan atau Tempat pemotongan hewan lainnya yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.
BAB V - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 9

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah hewan yang akan dipotong.
BAB VI - PRINSIP DALAM PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 10

Prinsip dalam penetapan retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak atas jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas Rumah Potong Hewan beserta perlengkapan atau Tempat pemotongan hewan lainnya yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemotongan hewan.
BAB VII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 11

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah hewan yang akan dipotong.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Rumah Potong Hewan
1. Biaya pemakaian kandang :
- a) Sapi, Kerbau, Kuda
Rp. 3.000,-/ekor/hari
- b) Kambing/Domba
Rp. 1.000,-/ekor/hari
6
- c) Babi Peliharaan
Rp. 2.000,-/ekor/hari
2. Biaya pemeriksaan dan pemotongan :
- a) Sapi, Kerbau, Kuda
Rp. 16.000,-/ekor
- b) Kambing/Domba
Rp. 12.500,-/ekor
- c) Babi Peliharaan
Rp. 15.000,-/ekor
- b. Tempat lain yang di tunjuk yang , biaya pemeriksaan dan pemotongannya yaitu :
1. ternak besar
Rp. 7.500.-/ekor
2. ternak kecil
Rp. 5.000.-/ekor
BAB VIII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 12

Wilayah pemungutan retribusi Rumah Potong Hewan atau Tempat pemotongan hewan lainnya yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang adalah wilayah Daerah.
BAB IX - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 13

Masa retribusi pemakaian kandang, jasa pemeriksaan dan pemotongan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Bupati.
BAB IX - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 14

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB X - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (3) Tata cara pemungutan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
BAB XI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari setelah terutang.
BAB XI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pembayaran dan penyetoran hasil retribusi, akan ditetapkan oleh Bupati.
BAB XI - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 18

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Bupati.
BAB XII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 20

Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) di kenakan denda sebesar 2 % dari Retribusi yang telah ditentukan.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
8
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 18 Mei 2009
BUPATI MUARO JAMBI,
Dto.
H.BURHANUDDIN MAHIR
Diundangkan di Sengeti pada tanggal 18 Mei 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,
Dto.
H. SYAIFUDDIN ANANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 12.
9
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup Jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 11.