UNDANG-UNDANG Unknown Nomor 23 Tahun 1950
Tentang PERATURAN TAMBAHAN ISTIRAHAT LUAR NEGERI
Berlaku: 17 Pebruari 1950
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa dipandang perlu mengadakan perubahan dalam hal pemberian istirahat ke luar negeri;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, perobahan ini perlu segera diadakan;
Menimbang pula
:
bahwa Senat tidak bersidang;
Mengingat :
N/A
Pasal 139

dan Pasal 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERATURAN-TAMBAHAN ISTIRAHAT LUAR NEGERI.
N/A
Pasal 1

.
Dengan menyimpang seperlunya, akan tetapi dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang lain dari "Peraturan istirahat luar negeri" (Staatsblad. 1937 No. 462, sebagai telah diubah terakhir dalam Staatsblad 1949 No. 345), maka istirahat di Europa karena sakit atau karena telah bekerja lama, hanya dapat diberikan kepada:
- a. pegawai-pegawai yang pada saat penyerahan kedaulatan mempunyai kebangsaan Belanda, selama mereka mempunyai kebangsaan ini;
- b. pegawai-pegawai bukan warga-negara Indonesia, yang pada saat penyerahan kedaulatan pada asasnya mempunyai hak atas istirahat itu, selama mereka tidak menjadi warga-negara Indonesia.
N/A
Pasal 2

.
Semua istirahat luar negeri yang telah diberikan dengan surat-putusan Pemerintah dahulu kepada pegawaipegawai yang lain daripada yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang ini, tetapi yang hingga Undangundang ini mulai berlaku belum dijalankan, dianggap tidak berlaku lagi.
N/A
Pasal 3

.
Undang-undang ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 17 Pebruari 1950.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
SOEKARNO.
Undang-undang darurat ini adalah berhubungan dengan pengumuman Menteri Keuangan tertanggal 17 Pebruari 1950, tentang penundaan pelaksanaan istirahat di luar negeri untuk warga-negara Indonesia.
Dalam pengumuman tersebut diterangkan bahwa pelaksanaan istirahat diluar negeri yang telah diizinkan dengan sesuatu surat-putusan Pemerintah yang dahulu kepada pegawai yang "disamakan haknya dengan orang-orang Eropa" harus ditunda. Undang-undang darurat ini adalah lebih luas dari pada pengumuman tersebut dan memperkenankan istirahat termaksud hanya kepada kedua golongan pegawai yang tersebut dalam pasal 1 sub a dan b. Lain-lain pegawai, misalnya pegawai-pegawai bangsa Indonesia, pegawai-pegawai bangsa Tionghoa dan sebagainya yang dipersamakan haknya dengan bangsa Eropa, dan pegawai-pegawai bangsa Belanda atau Eropa, yang menjadi warga-negara Indonesia, tidak diperkenankan lagi pergi beristirahat keluar negeri. Dengan demikian, maka perbedaan hak antara sesama pegawai warga-negara Indonesia, yang diwaktu sekarang dipandang tidak beralasan lagi, dalam hal ini telah dapat dihapuskan.
Demikian pula hak mereka dari pegawai-pegawai termaksud yang telah diizinkan istirahat keluar negeri dengan sesuatu surat putusan Pemerintah dahulu, tapi yang hingga kini belum dijalankan, oleh pasal 2 Undang-undang darurat ini dihapuskan.
Istirahat luar negeri yang sedang dijalankan, lazimnya dapat dihentikan, jika pegawai yang bersangkutan berhubung dengan kepentingan dinas perlu dipekerjakan kembali dengan segera (lihat juga surat-edaran Jawatan Urusan Umum Pegawai tertanggal 21 April 1949 No.P.7 c/1522). Oleh karena itu, maka pegawai-pegawai bangsa Indonesia, atau pegawai-pegawai yang disamakan haknya dengan bangsa Eropa yang sekarang sedang beristirahat di luar negeri, jika dipandang perlu untuk kepentingan jabatan dapat dipanggil kembali sebelum istirahat yang sedang dijalankan itu berakhir.
Disamping istirahat luar negeri Pemerintah dahulu memberikan kemungkinan juga untuk pergi ke Nederland dengan perongkosan negara untuk belajar atau untuk meninjau keluar negeri (studieopdracht) yang diberikan dengan surat-putusan Pemerintah.
Studie-opdracht serupa ini yang hingga kini belum dapat dijalankan (menurut keterangan ada), harus dihapuskan pula.
Karena perintah semacam ini tidak berdasarkan atas peraturan istirahat luar negeri, maka hal ini tidak dapat diatur dalam Undang-undang ini. Sebaiknya perintah-perintah seperti termaksud dibatalkan, kecuali jika oleh Kementerian yang bersangkutan, dengan persetujuan Menteri Keuangan dan Perdana-Menteri, betul-betul dipandang perlu untuk dijalankan. Studie opdracht yang sekarang sedang dijalankan, setiap waktu dapat dihentikan jika pegawai yang bersangkutan berhubung dengan kepentingan jabatan, perlu dipanggil kembali.
Telah timbul pertanyaan apakah buat pegawai-pegawai yang tersebut dalam pasal 1 sub b Undang-undang darurat ini (Pegawai-pegawai berasal dari Eropa, tetapi bukan bangsa Belanda), yang tidak termasuk dalam garansi termaksud dalam-pasal 3 persetujuan K.M.B. mengenai kedudukan pegawai-pemerintah sipil, juga selayaknya dihapuskan kemungkinan untuk beristirahat di luar negeri. Akan tetapi setelah dipertimbangkan masak-masak, maka buat sementara dipandang belum datang waktunya untuk menghapuskan kemungkinan ini.
Penjelasan pasal demi pasal dirasa tidak perlu.