PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor :23 Tahun 2016
Tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BEL.ANJA BANTUAN SOSJAL
Berlaku: 23 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang | a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mente-ri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dibuat Tata Cara Pernberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mengingat | huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tat.a Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial; 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang ~en\\x.ntukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Taniung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969}; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara |
| | [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nom01· 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); |
| | 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem |
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndone-;;ia Nom~r 44~&gt;~
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah. beberapa kali terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tcntang Pcrubahru""\ k~dua A.tas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lernbaran Negara Repubiik Indonesia Nornor S679J;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemermtah [Lembaran Negara Reput,\ik lmi\)n~&lt;;,ia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Iembaran negara Republik Indonesia Nomor 4503):
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pcdornan Pcrnbcrian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. 1 O.Peraturan Daerah' Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun (Lernbaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 7);
6. l l .Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nornor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nornor 03) sebagairnana telah beberapa kali cliubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Daerah Kabupatcn Sarolangun Nomor U3 TaJ1un 2U~ tcnteng ::3usunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarola.ngun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 3);
7. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupatcn Sarolangun Tahun Anggaran 2016 (Lcmbaran Dacrah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 11);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN SOSIAL.
•
-
-
C·
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
2. Kepala Daerah disebut Bupati adalah Bupati Sarolangun.
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyeJenggara pernerintahan Daerah,
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara peroerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerin tah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraa.n pemerintahan daerah yang aepet diJiiJai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan dacrah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selaniutnya disingkat SK.PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang se1anjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APDB.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mernpunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat leuuiye sesuei dengan kebutuhan.
10. 10.Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalal1 rencana kerja dan anggaran bagian keuangan selaku bendahara umum daerah.
11. 11.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah .dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SK.PD.
12. 13.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang seleaiuuiy« disingkal DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebabagi dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
13. 12.DoklliTien Pelaksana Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA~PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran bagian keuangan selaku bendahara umum daerah.
14. 14.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
15. 15.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk mencrima, menyirnpan, mcmbayarkan, menatausahakan dan mempertanngungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SK.PD.
...
•
t
-
·-
l
-
17.Program adalah pcnjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu at.au lebih kegiatan dengan menggunakan surnber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. ·
19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penel'un.acm daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
18.0rganisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara republik indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa, untuk berperan serta dalarn pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk bcrdasarkan kctentuan perundangundangan.
20.Rekening Kas Umum Daerah ada1ah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai daear penerbitan SPP .
- 21 .Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
23.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan pennintaan pembayaran,
25.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dckumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/k.uasa pengguna anggaran untuk penel"hitan SP2D ata~ beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
24.Surat Perintah Membayar selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas bcban pcngcluaran DPA-SKPD.
26.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
N/A
Pasal 2

- (1) Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok clan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial,
- (2) Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat mcnimbulkan potcnsi tcrjadinya kcrcntanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau rnasyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, f enomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bela.nja ban man oosial ak~ semakin terpuruk dan dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
BAB II - RUANO LINGKUP Pasal 3
Pasal 4

Bantuan Sosial kepada lndividu, Keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasai 3 ayat [ 1) terdiri dari :
- a. Bantuan Pendidikan.
- b. Kelornpok dan/atau Masyarakat/Perorangan Tidak Marnpu (Biaya Pengobatan bagi Masyarakat Misk.in/Tidak Mampu.
BAB II - RUANO LINGKUP Pasal 3
Pasal 5

- (1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. Selek:tif.
- b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan.
- c. Bersifat sementara dan ti.dak terus menerus, kecuali dalarn keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- d. Sesuai tujuan Penggunaan.
- (3) Kriteria Persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o meliputi :
- (2) Kriteria selektif sebagaimana pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk mclindungi dari kcmungkinan rcsiko sosial.
- a. Memiliki identitas yang jelas; dan
- b. Berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Daerah bersangkutan.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana ,.1;,...,..1,0.,A nono o,r~t {1 \ h11rnf' rniart;t,o.,.. hr.,,hn,,:, ..,. ... """'h""...:'"'~
- (5) Keadaan tertentu dapat berkclanjutan scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
- a. Rehabilitasi sosial;
- b. Perlindungan Sosial;
- d. Jaminan Sosial;
- c. Pemberdayaan Sosial;
- e. Penanggulangan Kemiskinan;
- f. Penanggulangan -Bencana:
BAB II - RUANO LINGKUP Pasal 3
Pasal 6

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dirnaksud dalam pasal 5 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kcmampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalarn pasal 5 ayat (6} huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal
- (3) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf c ditujukan untuk rnenjadi seseorang atau kelompok rnasyarakat yang mengalami masalah sosial rnempunyai daya, sehingga ma.mpu rnemenuhi kebutuhan dasamya.
- (4) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf d merupakan skerna yang melernbaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (6) Penganggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- (5) Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf e merupakan kebiiakan, program, dan kegiatan yang dilak:ukan terhadap orang, keluarga, keiompok rnasyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
BAB II - RUANO LINGKUP Pasal 3
Pasal 7

- (1) Bantuan Sosial berupa uang diterima langsung oleh penerima bantuan sosiai,
- (2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kcschatan putra-putri pahlawan yang tidak rnampu.
,
...
BAB III - PROSEDURPENGANGGARAN
Pasal 8

- (l} Anggota/Kelompok Masyarakat menyampaikan usulan berupa proposal tertulis kepada Kepala Daerah.
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil eval.uasi berupa rekom,enda~i kepada Kepala Daerah melalui TAPD
- (2} Kcpala Daerah menunjuk SKPD terkait untuk rnclakukan cvaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
- (4) TAPD mernberi pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dima.k:sud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah
BAB III - PROSEDURPENGANGGARAN
Pasal 9

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3J dan (4J menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dan rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang.
BAB III - PROSEDURPENGANGGARAN
Pasal 10

- -(1) Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- {2) RKA-PPKD sebagaiman dimaksud dalam ayat 1 menja.di dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai Peraturan perundang-undangan.
BAB III - PROSEDURPENGANGGARAN
Pasal 11

- ( 1) Bantuan Sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek beianja bantuan sosial, dan rincian objek belanja bantuan sosial PPKD.
- a. Individu dan/ atau keluarga;
- (2) Objek belanja bantuan sosial da.n rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi :
- b. Masyarakat
- c. Kelompok Masyarakat dan
- d. Lembaga Non Pemerintahan
- (3) Kepala Daerah mencantumkan daftar na.ma peneruna, ala.mat penerima dan besaran bantuan sosial dalam lampiran Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/ atau ke1uarga yang tidak aapat direncanakan sebelumnya.
BAB IV - PELAKSANAAN PENATAUSAHMN Pasal 12
Pasal 13

- (1) Kepala Daerah Menetapkan Daftar Penerima dan besaran Bantuan
'
- (2) Penyaluran/ penycrahan Bantuan Sosial didasarkan pada Daftar Penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dima.ksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarge, yang tid.ak dapat direncanakan sebelum.nya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3).
- (4) Besa.ran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosiai kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dirnaksud dalam pasal 3 ayat (-3) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetuiuan kepala daerah.
- (5) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (7) Persyaratan yang harus dilengkapi oleh penerima Bantuan Sosial ant.ara lain : Proposal pengajuan diketahui oleh kepala desa setempat dengan melampirkan copy KTP, Bantuan Sosial dengan nilai di atas Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) menggunakan rekening bank, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan secara tunai
- (6) Dalam ha! bantuan sosial berupa uang dengan rulai sampai dengan RP. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah ) Pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme (LS) Bendahara.
Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan \a-ponm penggunaan bantuan sosial kepada kepala Daerah melalui PPKD dengan tembusan kepala SKPD terkait.
BAB IV - PELAKSANAAN PENATAUSAHMN Pasal 12
Pasal 15

- (1} Penerima bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. ...
- (2) Banruan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- (3) PPKD mcmbuat rckapitulasi pcnyaluran bantuan sosial kcpada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) paling lambat tanggal 5 januari tahun anggara.n berikutnya.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/ atau keiuarga.
BAB IV - PELAKSANAAN PENATAUSAHMN Pasal 12
Pasal 16

- ( 1) Pertanggungjawaban Pernerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi =
- a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada
I
,'
...
- b. Kcputusan kepala dacrah tentang pcnctapan daftar pcncrima bantuan sosial; ...
- c. Pakta Interigitas d.ari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
- d. Bukti transper / penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang;
4. (2} Pertanggungjawaban sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
BAB IV - PELAKSANAAN PENATAUSAHMN Pasal 12
Pasal 17

- { 1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosiai yang diterimanya
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
- a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerirna bantuan sosial.
- b. Surat Pemyataan pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang ditcrirna tclah digunakan sesuai dengan usulan .
- {3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat \2) h urul a, b dan c disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 januari tahun anggaran bulan berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan syah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ba.gz pcaerime bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (4) Perta.nggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerirna ban tuan sosial selaku objek perneriksaan.
BAB IV - PELAKSANAAN PENATAUSAHMN Pasal 12
Pasal 18

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pernerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam nerece.
BAB IV - PELAKSANAAN PENATAUSAHMN Pasal 12
Pasal 19

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonfirmasikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
BAB IV - PELAKSANAAN PENATAUSAHMN Pasal 12
Pasal 20

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring -dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada SKPD yang rnernpunyai tugas dan fungsi pengawasan.
·.
..
BAB IV - PELAKSANAAN PENATAUSAHMN Pasal 12
Pasal 21

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalarn pasal 20 ayat (2) terdapat penggunaan bantuan sosial yang tidak sesuai dcngan usulan yang tclah disctujui, pcncrirna bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PELAKSANAAN PENATAUSAHMN Pasal 12
Pasal 22

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 ten tang tata cara pernberian cian pertanggungjawanan belanja bantuan sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - PELAKSANAAN PENATAUSAHMN Pasal 12
Pasal 23

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintanaan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.
Ditetapkan di Sarolangun tanggala2 Februari 2016 pada
BUPATYISAROLANGUN,
CEK ENDRA
Diundangkan di Sarolan~n pada tanggal ;a ftbrua rr 2016
SEKRET ARJS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,
THABRONJ ROZALI
BERITA DAER.A..H KABUPATEN SARO LANG UN TAHUN 2016 NO MOR .21