PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 4 Tahun 2010
Tentang PENGELOLAAN TERUMBU KARANG
Berlaku: 4 TAHUN 2010
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 4 TAHUN 2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN TERUMBU KARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
a. bahwa kawasan terumbu karang memiliki keanekaragaman sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat nelayan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Terumbu Karang .
- b. bahwa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki kawasan terumbu karang yang cukup luas, tetapi sebagian besar berada pada kondisi yang rusak sehingga pengelolannya perlu dikendalikan secara bijaksana dan perlindungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan ;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservensi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3647 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Perserikataan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ; yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) ;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkugan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwistaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan / atau perusakan laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6) ;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN dan
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TERUMBU KARANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan ;
5. Masyarakat Nelayan adalah kelompok sosial yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan ;
4. Pengelolaan Terumbu Karang adalah upaya yang dilakukan untuk mengatur terumbu karang melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan atau pengawasan, evaluasi dan penegakan hukum ;
6. Karang adalah kelompok hewan sesil bahari termasuk dalam ordo Hexacoralia, Filum Cnidaria, yang hidup membentuk koloni terdiri dari jutaan polip yang menghasilkan kapur, serta bersimbiosis mutualistik dengan zooxanthellae ;
8. Jasa lingkungan adalah jasa yang dihasilkan melalui pemanfaatan dengan tidak mengekstrat sumberdaya pesisir, tetapi memanfaatkan fungsinya untuk kegiatan-kegiatan di wilayah pesisir;
7. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya serta proses yang menghubungkan satu sama lain dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas ;
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah rencana yang memuat arah kebijakan tentang Pengelolaan Terumbu Karang ;
11. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya ;
10. Kawasan adalah bagian dari wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi, untuk dipertahankan keberadaannya ;
12. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir ;
14. Kawasan Konservasi Laut Daerah yang selanjutnya disingkat KKLD adalah bagian dari wilayah laut kewenangan pemerintah daerah yang merupakan habitat flora dan/atau fauna dengan karakteristik ekologis tertentu yang memiliki fungsi konservasi serta peninggalan sejarah dan sosial budaya yang dilindungi ;
13. Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi ekologis sumberdaya pesisir agar senantiasa tersedia dalam kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang ;
15. Daerah Perlindungan Laut yang selanjutnya disingkat DPL adalah sebagian wilayah perairan desa yang disetujui oleh masyarakat untuk dilindungi dan ditutup secara permanen terhadap berbagai kegiatan penangkapan, pengambilan dan/atau pemeliharaan biota laut, serta jalur transportasi laut ;
16. Rehabilitasi adalah proses pemulihan atau perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak, agar dapat kembali pada kondisi semula ;
18. Pemanfaatan non ekstraktif adalah pemanfaatan ekosistem terumbu karang tanpa mengekstraksi terumbu karang dan sumberdaya hayati lainnya yang berasosiasi dengannya, seperti pemanfaatan keindahan panorama dan jasa lingkungan lainnya untuk pariwisata bahari ;
17. Pemanfaatan ekstraktif merupakan pemanfaatan ekosistem terumbu karang dengan cara mengekstraksi ekosistem terumbu karang dan sumberdaya hayati lainnya yang berasosiasi dengannya, seperti penangkapan ikan dan biota yang ada di ekosistem terumbu karang ;
19. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumberdaya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, nelayan tradisonal, nelayan dengan peralatan modern, pembudidaya ikan, pengusaha wisata bahari, pengusaha perikanan dan masyarakat pesisir
20. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan dalam meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara lestari ;
;
21. Masyarakat Pesisir adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah pesisir dan mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir, terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal, meliputi nelayan, bukan nelayan dan pembudidaya ikan ;
23. Renstra adalah Rencana Strategis Pengelolaan Terumbu Karang Kabupaten Pangkep .
22. Orang adalah setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum ;
BAB II - ASAS TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat berdasarkan asas ;
- b. pemerataan ;
- a. Keterpaduan ;
- c. kepastian hukum ;
- e. akuntabilitas ;
- d. keterbukaan ;
- f. peran serta masyarakat ;
- h. kelestarian yang berkelanjutan .
- g. manfaat
BAB II - ASAS TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 3

Pengelolaan Terumbu Karang bertujuan untuk:
- (2) Meningkatnya kemampuan masyarakat/pemangku kepentingan mengelola sumber daya terumbu karang secara bertanggung jawab; dan
- (1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam menjaga Terumbu Karang dari pengrusakan dan terpelihara secara berkelanjutan;
- (3) Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam perlindungan dan pemanfaatan terumbu karang dan ekosistemnya.
BAB II - ASAS TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 4

Sasaran pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat adalah:
- (2) Terwujudnya pola pemanfaatan terumbu karang hingga terpeliharanya terumbu karang secara lestari; dan
- (1) Meningkatnya laju tutupan terumbu karang;
- (3) Terwujudnya pengelolaan terumbu karang yang seimbang dan meningkatnya kemampuan daya dukung lingkungan.
BAB III - RENCANA STRATEGIS
Pasal 5

- (1) Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi perencanaan berdasarkan kesepakatan pemangku kepentingan.
- (2) Renstra disusun secara konsisten, sinergis dan terpadu serta dipergunakan sebagai alat pengendali pengelolaan terumbu karang.
BAB III - RENCANA STRATEGIS
Pasal 6

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan dokumen perencanaan dalam pengelolaan terumbu karang.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
BAB III - RENCANA STRATEGIS
Pasal 7

- (1) Renstra disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi Daerah serta aspirasi para pemangku kepentingan.
BAB III - RENCANA STRATEGIS
Pasal 8

- (2) Renstra lebih lanjut dijabarkan dalam Rencana Pengelolaan Terumbu Karang Tingkat Desa yang disusun oleh Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang.
- (1) Masa berlaku Renstra berlaku selama 20 (dua puluh) tahun, dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Renstra pengelolaan terumbu karang diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - K K L D
Pasal 9

Pembentukan KKLD dilakukan berdasarkan kriteria:
- b. Sosial-budaya, meliputi tingkat kepentingan potensi ancaman, kearifan lokal serta adat istiadat; dan
- a. Ekologi, meliputi keanekaragaman sumberdaya hayati, kealamiahan, keterkaitan ekologis, keterwakilan, keunikan dan produktivitas;
- c. Ekonomi, meliputi nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, estetika dan kemudahan mencapai kawasan.
BAB IV - K K L D
Pasal 10

Pembentukan KKLD bertujuan untuk:
- b. Menjamin pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan;
- a. Menjamin kelangsungan fungsi-fungsi ekosistem;
- c. Menjamin pemanfaatan sumberdaya terumbu karang sebagai obyek pendidikan, penelitian, marikultur dan pariwisata; dan
- d. Melindungi keberadaan lokasi kearifan lokal dan/atau hak-hak tradisional laut.
BAB IV - K K L D
Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai KKLD diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Zonasi
BAB IV - K K L D
Pasal 12

- (1) Pembentukan KKLD disusun menurut zonasi yang terdiri dari zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona lainnya.
- a. perlindungan mutlak habitat populasi ikan;
- (2) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
- b. penelitian; dan
- (3) Zona perikanan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
- c. pendidikan.
- a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
- b. dan cara yang ramah lingkungan;
- d. penelitian dan pengembangan; dan
- c. budidaya yang ramah lingkungan;
- e. pendidikan.
- a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
- (4) Zona lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
- b. pariwisata dan rekreasi;
- d. pendidikan.
- c. penelitian dan pengembangan; dan
BAB IV - K K L D
Pasal 13

Zona lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) meliputi:
- b. zona pemanfaatan tradisional; dan
- a. zona perlindungan;
- c. zona rehabilitasi.
Bagian Ketiga
Penetapan KKLD
BAB IV - K K L D
Pasal 14

- (1) Proses penetapan KKLD dilakukan melalui tahap-tahap:
- b. identifikasi dan inventarisasi;
- a. usulan inisiatif;
- c. pencadangan kawasan; dan
- (2) Pelaksanaan tahap-tahap penetapan KKLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tata cara:
- d. penetapan.
- a. pengusulan dilakukan melalui konsultasi publik; dan
- b. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan dilakukan oleh instansi yang berwenang
BAB IV - K K L D
Pasal 15

Pengusulan penetapan KKLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilakukan oleh:
- b. kelompok masyarakat;
- a. perseorangan;
- c. lembaga penelitian;
- e. pemerintah daerah; dan
- d. lembaga pendidikan;
- f. lembaga swadaya masyarakat.
BAB IV - K K L D
Pasal 16

Pencadangan KKLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Menteri.
Bagian Keempat
D P L
BAB IV - K K L D
Pasal 17

- (1) Setiap Desa dapat membentuk DPL yang diatur dalam Peraturan Desa.
- (3) Pengelolaan DPL dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kondisi ekologi dan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) DPL dibentuk dengan tujuan untuk menjaga sumberdaya laut di wilayah perairan desa.
- (4) DPL ditutup secara permanen yang merupakan zona inti KKLD.
BAB V - KOORDINASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG
Pasal 18

Pengelolaan terumbu karang dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinir oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah
BAB V - KOORDINASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG
Pasal 19

Jenis kegiatan yang perlu dikoordinasikan secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:
- b. Fasilitasi peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan pengelolaan terumbu karang;
- a. Perencanaan dan pemanfaatan terumbu karang;
- c. Penyebarluasan informasi dan data terumbu karang;
- e. Pengkajian terhadap kondisi lingkungan terumbu karang, yang berkaitan dengan rencana pemanfaatan terumbu karang; dan
- d. Rekomendasi ijin kegiatan sesuai dengan kewenangan instansi vertikal, dinas daerah atau badan usaha;
- f. Upaya penaatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap hukum di bidang pengelolaan terumbu karang.
BAB V - KOORDINASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG
Pasal 20

Untuk memperkuat pelaksanaan koordinasi pengelolaan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dapat dibentuk Tim koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 21

Dalam pengelolaan terumbu karang, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan pemberian hak untuk:
- b. Berperan serta dalam perumusan kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan terumbu karang;
- a. Memperoleh informasi mengenai rencana usaha atau kegiatan pemanfaatan terumbu karang di dalam wilayah desanya;
- c. Memperoleh penyuluhan dan pelatihan
- d. Mengajukan usul dan pendapat dalam proses permohonan ijin usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan terumbu karang;
BAB VI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 22

Dalam pengelolaan terumbu karang, masyarakat berkewajiban untuk:
- b. Memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan taat terhadap peraturan pengelolaan terumbu karang; dan
- a. Memanfaatkan data pemanfaatan terumbu karang dan asosiasinya, yang disediakan Daerah sebagai salah satu bahan pengelolaan;
- c. Berperan serta dalam terumbu karang .
- d. Mempertahankan nilai-nilai budaya dan/atau tradisi serta jasa lingkungan sebagai sumber penghidupan yang telah berlangsung secara turun-temurun sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat
BAB VI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 23

Dalam pengelolaan terumbu karang, Lembaga Swadaya Masyarakat berperan serta untuk:
- b. Meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang;
- a. Menyampaikan saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan;
- c. Menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan terumbu karang; dan
- d. Menyampaikan informasi mengenai kegiatannya dalam pengelolaan terumbu karang.
Bagian Ketiga Peran Serta Perguruan Tinggi
BAB VI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 24

Dalam pengelolaan terumbu karang, Perguruan Tinggi berperan serta untuk:
- (2) Membantu pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan terumbu karang;
- (1) Memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat, hasil penelitian dan perkembangan teknologi, pada tahap perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan terumbu karang;
- (3) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia; dan
- (4) Mengembangkan sumber data dan informasi tentang terumbu karang serta sistem dan mekanisme penyebarluasannya agar mudah diakses masyarakat.
Bagian Keempat Kesadaran Hukum Masyarakat
BAB VI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 25

- (1) Dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan, kesadaran masyarakat terhadap hukum perlu ditingkatkan untuk terselenggaranya pengelolaan terumbu karang secara bertanggung jawab.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Keputusan Bupati .
- (2) Upaya peningkatan kesadaran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi.penyuluhan, pelatihan, pendampingan dan supervisi.
BAB VII - PUSAT DATA DAN INFORMASI
Pasal 26

Dalam pengelolaan terumbu karang, Pemerintah Daerah dapat membentuk Pusat Data dan Informasi yang mempunyai tugas :
- b. Pengklasifikasian dan pengelompokkan seluruh gugusan terumbu karang ke dalam beberapa jenis katagori pengelolaan;
- a. Pengembangan sistem informasi dan pemetaan mengenai keberadaan, pemanfaatan, dan pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- c. Pembuatan program percontohan untuk setiap jenis katagori pengelolaan;
- e. Promosi dan penyebarluasan program-program pengelolaan terumbu karang kepada masyarakat luas; dan
- d. Penyebarluasan informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- f. Peningkatan pelayanan dan penyediaan akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, pasar, pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang.
BAB VIII - PEMANFAATAN TERUMBU KARANG
Pasal 27

Dalam pemanfaatan terumbu karang harus memperhatikan:
- b. potensi sumber daya kawasan terumbu karang;
- a. karakteristik ekosistem terumbu karang;
- c. tata ruang wilayah dan rencana zonasi pesisir dan laut; dan
- d. kearifan lokal.
BAB VIII - PEMANFAATAN TERUMBU KARANG
Pasal 28

Dalam memanfaatkan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 rencana kegiatan berdasarkan:
- b. aspirasi para pemangku kepentingan; dan
- a. rencana strategis pengelolaan terumbu karang;
- c. kondisi sosial masyarakat nelayan.
BAB VIII - PEMANFAATAN TERUMBU KARANG
Pasal 29

Setiap pemanfaatan terumbu karang tidak menimbulkan:
- b. kematian ikan karang/biota lainnya;
- a. rusaknya habitat biota laut;
- c. meningkatnya suhu air;
- e. menurunnya spesies karang; dan
- d. terjadinya sedimentasi dan mempengaruhinya kekeruhan perairan;
- f. timbulnya keracunan terhadap habitat biota laut sebagai akibat menumpuknya polutan atau pencemaran perairan.
Bagian Kesatu Pemanfaatan Ekstraktif
BAB VIII - PEMANFAATAN TERUMBU KARANG
Pasal 30

- (1) pemanfaatan secara ekstraktif hanya dapat dilakuan dalam zona perikanan berkelanjutan, zona perlindungan, zona pemanfataan tradisional dan zona Rehabilitasi .
- a. ikan hias dan ikan karang;
- (2) Pemanfaatan secara ekstraktif dapat dilakukan berupa penangkapan / pengambilan terhadap:
- b. ikan lainnya;
- d. hasil budidaya terumbu karang.
- c. tumbuhan berupa rumput laut; dan
- (3) Penangkapan terhadap ikan karang dan atau ikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- b. penangkapan ikan karang dengan cara dan alat yang ramah lingkungan;
- a. bukan ikan karang yang dilindungi;
- c. jumlah yang boleh ditangkap sesuai dengan kuota sebagaimana ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- (4) Pemanfaatan secara ekstraktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Bupati .
- d. pada lokasi penangkapan yang telah ditentukan
Bagian Kedua Pemanfaatan Non-Ekstraktif
BAB VIII - PEMANFAATAN TERUMBU KARANG
Pasal 31

- (1) Pemanfaatan secara non ekstraktif dapat dilakukan dalam semua zona, baik zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona lainnya .
- (2) Pemanfaatan secara non-ekstraktif dapat dilakukan berupa memanfaatkan keindahan/panorama alam dan jasa-jasa lingkungan lainnya untuk keperluan wisata dan rekreasi.
- (3) Pemanfaatan jasa-jasa lingkungan kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- b. ambil gambar/foto; dan
- a. wisata selam/rekreasi selam;
- c. menikmati/mengamati tumbuhan terumbu karang.
- (4) Pemanfaatan terhadap jasa-jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin Bupati.
BAB VIII - PEMANFAATAN TERUMBU KARANG
Pasal 32

- (1) Selain pemanfaatan kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, dapat pula dilakukan kegiatan berupa:
- b. pendidikan dan pelatihan.
- a. penelitian;
- (2) Pemanfaatan kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Bupati
BAB VIII - PEMANFAATAN TERUMBU KARANG
Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin
- (2) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan izin diluar peruntukannya sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin .
BAB VIII - PEMANFAATAN TERUMBU KARANG
Pasal 34

Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 34 tidak menghalangi penjatuhan sanksi pidana sesuai ketentuan Peraturan Daerah .
Bagian Keempat Pemanfaatan Secara Tradisional
BAB VIII - PEMANFAATAN TERUMBU KARANG
Pasal 35

- (1) Penangkapan ikan terumbu karang dan ikan lainnya oleh nelayan tradisional dengan cara dan/atau alat tradisional yang dipergunakan hanya untuk kebutuhan rumah tangga tidak memerlukan izin
- (3) Secara berkala Nelayan tradisional sebagaimana dimaksud ayat (2) akan didata alat tangkap dan hasil tangkapannya oleh petugas Pemerintah Desa .
- (2) Nelayan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan.
Bagian Kelima Budidaya Karang
BAB VIII - PEMANFAATAN TERUMBU KARANG
Pasal 36

- (1) Pengembangan budidaya karang dilakukan dengan memperhatikan lokasi, jenis karang, kualitas perairan dan kesiapan masyarakat pengelola.
- (2) Dalam mengembangkan budidaya karang tetap menjaga terjaminnya keanekaragaman genetik karang.
BAB IX - R E H A B I L I T A S I
Pasal 37

- (1) Rehabilitasi terhadap terumbu karang dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan/atau keanekaragaman sumberdaya hayati setempat.
- a. Pengembangan terumbu karang buatan
- (2) Rehabilitasi terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
- b. perlindungan terumbu karang dan spesies biota laut untuk tumbuh dan berkembang secara alami; dan
- c. pengaturan wilayah konservasi dan pemanfaatannya.
BAB IX - R E H A B I L I T A S I
Pasal 38

- (1) Rehabilitasi sumberdaya non-hayati dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan.
- (2) Setiap orang yang secara langsung memperoleh manfaat dari sumberdaya terumbu karang wajib melaksanakan rehabilitasi.
BAB X - P E R I Z I N A N
Pasal 39

- (1) Izin pemanfaatan terumbu karang sebagaimana dimaksud Pasal 30, Pasal 31, pasal 32, dapat diberikan kepada perseorangan atau badan hukum Indonesia atau Badan Hukum Luar Negeri ; dengan mengutamakan Pendudukan Daerah
- (2) Persyaratan administrasi, tata cara pemberian dan pencabutan izin akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .
BAB XI - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 40

- (1) Pengawasan dan/atau pengendalian diselenggarakan untuk menjamin pengelolaan terumbu karang secara terpadu dan berkelanjutan .
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi terhadap perencanaaan dan pelaksanaan pengelolaan terumbu karang .
- (2) Pemantauan, pengamatan lapangan dan / atau evaluasi dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya terumbu karang .
BAB XI - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 41

Pengawasan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan terumbu karang dilakukan secara terkoordinasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah, dan dapat dibantu oleh Tim Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
BAB XI - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 42

- (1) Pengawasan oleh masyarakat lakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang .
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati .
BAB XII - P E M B I A Y A A N
Pasal 43

Pembiayaan untuk pengelolaan terumbu karang dapat bersumber dari:
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Selatan
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , dan
- e. Dana masyarakat .
- d. Sumber dana dari luar negeri yang sifatnya tidak mengikat ;
BAB XIII - L A R A N G A N
Pasal 44

- (1) Dalam rangka melindungi keberadaan ekosistem terumbu karang dalam daerah, setiap orang dilarang:
- b. memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada dikapal/perahu dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu, dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang ;
- a. melakukan pengambilan terumbu karang, penangkapan ikan/terumbu karang dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian terumbu karang dan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya .
- c. mengambil terumbu karang hasil budidaya selain untuk dijadikan hiasan/cederamata, kecuali karang hasil budidaya ;
- e. berjalan-jalan /melintas atau menginjakkan kaki dikawasan Zona Inti KKLD terumbu karang ;
- d. membuang jangkar atau menggunakan tongkat pendorong perahu dikawasan terumbu karang ;
- f. membawa alat bantu yang dapat digunakan untuk menangkap ikan secara destruktif.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 45

Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
BAB XV - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
Pasal 46

Selain oleh pejabat penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 44 dan Pasal 45 dapat dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
BAB XV - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, maka pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu, di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau lembaga pengawasan alternatif/adat tentang adanya tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- f. memanggil orang untuk didengarP dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
BAB XV - PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
Pasal 48

Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan disidang Pengadilan dalam perkara pidana dimaksud Pasal 45, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku .
BAB XVII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh Instruksi atau pedoman yang ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku paling lama 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan .
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan .
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Larangan Pengusahaan dan Pengrusakan Terumbu Karang Dalam Wilayah Perairan Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan ; dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 25 September 2010
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
Cap / Ttd
H. SYAMSUDDIN A. HAMID
Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 25 September 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
H. ANWAR RECCA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2010 NOMOR 4
P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 4 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN TERUMBU KARANG
I. UMUM
Salah satu ekosistem utama pesisir dan laut adalah terumbu karang dengan beragam biota dan keindahan alam yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang demikian tinggi.
Nilai ekonomis terumbu karang yang paling tinggi adalah sebagai tempat penangkapan berbagai jenis biota laut konsumusi dan berbagai jenis ikan hias, sebagai daerah wisata dan tempat rekreasi yang menarik.
Selain berperan sebagai pelindungan pantai dari hempasan ombak dan arus yang kuat, terumbu karang juga mempunyai nilai ekologis sebagai habitat, tempat mencari makan, tempat asuhan dan tumbuh besar, serta sebagai tempat pemijahan bagi berbagai biota laut lainnya.
Dengan nilai ekologi dan ekonomi penting tersebut, maka ekosistem terumbu karang sebagai ekosistem produktif sudah selayaknya untuk dipertahankan keberadaannya.
Sehubungan dengan gambaran tersebut, maka dalam pengelolaan terumbu karang perlu dilakukan upaya-upaya pelestarian yang berkelanjutan dengan sasaran isuisu utama seperti bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang pada umumnya dengan tingkat ekonomi tergolong rendah dan kebanyakan dikatagorian sebagai nelayan tradisional. Masih sering ditemukannya penangkapan ikan dengan menggunakan potasium dan bahan peledak, dan masih terjadinya pengambilan terumbu karang untuk bahan bangunan, disamping masih sering terjadinya konflik pemanfaatan ruang pada kawasan terumbu karang.
Belakangan ini keberadaan terumbu karang sedang mengalami penurunan kualitas dan kuantitas yang mengkhawatirkan sebagai akibat degradasi dan kerusakan yang sangat memprihatinkan.
Berdasarkan keadaan dalam pemanfaatan terumbu karang tersebut, perlu dilakukan pengelolaan terumbu karang dengan sasaran target dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaaannya semakin meningkat.
Kehadiran pengaturan pemanfaatan terumbu karang sangat diperlukan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Terumbu Karang.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

Huruf a
1. Mengintegrasikan antara kebijakan dan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah,
Asas keterpaduan dikembangkan dengan:
2. Mensinergikan antara ekosistem darat dan ekosistem laut, dengan menggunakan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan keputusan.
Yang dimaksud dengan asas pemerataan adalah manfaat sumberdaya terumbu karang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.
Huruf b
Huruf c
Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah perlunya jaminan hukum dalam pengelolaan sumberdaya pesisir secara jelas dan dapat dimengerti serta ditaati oleh semua pemangku kepentingan, dengan keputusan yang dibuat melalui mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir.
Huruf d
Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah membuka diri kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan terumbu karang, mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
Huruf e
Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah pengelolaan terumbu karang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Huruf f
Yang dimaksud dengan asas peranserta masyarakat adalah :
2. Memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijakan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumberdaya terumbu karang.
1. Menjamin agar masyarakat pesisir mempunyai peran sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pengawasan dan pengendalian.
3. Menjamin adanya keterwakilan suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
4. Memanfaatkan sumberdaya pesisir secara adil.
Huruf g
Asas berkelanjutan diterapkan agar:
1. Pemanfaatan sumberdaya terumbu karang tidak melebihi kemampuan regenerasi sumberdaya hayati dan non-hayati terumbu karang.
2. Pemanfaatan sumberdaya terumbu karang saat ini tidak boleh mengorbankan kualitas dan kuantitas kebutuhan generasi yang akan datang.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

3. Pemanfaatan sumberdaya terumbu karang yang belum diketahui dampaknya, harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah.
Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Yang dimaksud dengan visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Yang dimaksud dengan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Rencana Strategis Terumbu Karang sebagai dokumen perencanaan bagi dinas/perangkat pemerintah daerah dalam menyusun rencana kegiatannya di pesisir dan laut. Rencana Strategis Terumbu Karang sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Rencana Strategis Terumbu Karang harus mengacu dan merupakan penjabaran dari Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Di Kabupaten Pangkep terdapat Taman Wisata Peraiaran kapoposang yang telah dikelola secara nasional sehingga tidak termasuk dalam KKLD
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Zona lainnya merupakan zona diluar zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona pemanfaatan, yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona perlindungan, zona pemanfaatan tradisional dan zona rehabilitasi.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Yang dimaksud dengan pencadangan kawasan konservasi perairan adalah upaya yang dilakukan untuk menyediakan sebagaian perairan untuk ditetapkan sebagai calon konservasi perairan
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Yang dimaksud dengan ditutup secara permanen adalah dilarangnya segala bentuk kegiatan penangkapan ikan di area kawasan Daerah Perlindungan Laut.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Yang dimaksud dengan pemanfaatan secara ekstraktif adalah penangkapan terhadap berbagai jenis ikan karang dan ikan lainnya dikawasan terumbu karang.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Yang dimaksud dengan pemanfaatan secara non-ekstraktif adalah pemanfaatan terumbu karang dari keindahan panorama atau sebagai daya tarik untuk wisata.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Yang dimaksud dengan pemanfaatan secara ekstraktif adalah penagkapan terhadap berbagai jenis ikan karang dan ikan lainnya di kawasan terumbu karang
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Yang dimaksud dengan pemanfaatan secara non-ekstraktif adalah pemanfaatan terumbu karang dari keindahan panorama atau sebagai daya tarik untuk wisata
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Cukup jelas
Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Cukup jelas
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 29 TAHUN 2010