PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 5 Tahun 2013
Tentang TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
Berlaku: 5 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
w
BUPATI KOLAKA
PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaao ketentuan Pasal 189 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung perlu mengatur Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung
- b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupatl tentang Tata Cara Pengenaan 5ankst Admlnlstratl1' terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.
3. : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah llngkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1882);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2611);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
7. Undang-Unda119 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagalmana telah dlubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444); ·
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan lembaran Negara Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang L.alu Untas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
..
·-.
.
~
·••.
·-
·-
'
••
•
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan · Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. 13 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisls Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerlntah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nornor 4655);
18. Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan Urusan Pemer1ntahan antara Pemer1ntah, Pemer1ntahan Daerah Provins!, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
19. Keputusan Menter! Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknls Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Ungkungan;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Keglatan yang Wajib Dllengkapl dengan Ana/isls Mengenal Dampak Llngkungan Hldup;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknls Bangunan Gedung;
22. Perntur?in Menter\ Pekerjnan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknls Fasllltas dan Akseslbllltas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknls Izln Mendirikan Bangunan Gedung;
24. Peraturan Menterl Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertif\kat la\k Fungs\ Bangunan Gedung;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
53
Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Oaerah dan Peraturan Kepala Daerah;
27. Peraturan Oaerah Kabupaten Ko\aka Nomor S Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organlsasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan kesatu atas Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organlsasl dan Tata Kerja Dlnas Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerlntahan Yang Menjadl Kewenangan Daerah;
29. Peraturan Oaerah Kabupaten Ko\aka Nomor 2 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2012 tentang Renc.ana Tata Ruang wtlayah Kabupaten Kolaka Tahun 20112031;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;
MEMUTUSKAN
: PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKS! ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.
Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Int yang dlmaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka.
6. Camat adalah Camat yang berada di wilayah Kabupaten Kolaka
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan balk yang melakukan usaha maupun yang tldak melakukan usaha yang mellputl perseroan terbatas, perseroan komandlter, perseroan lalnnya, Badan Usaha Mlllk Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, flrma, kongsl, koperasl, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organlsasl massa, organlsasl sosial politlk, atau organisasi yang sejenls, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
9. Tim Ahli Bangunan adalah tlm yang terdlrl dart para ahli yang terkalt dengan penyelenggaraan bangunan untuk memberlkan pertimbangan teknis dalam proses penelltlan dokumen rencana teknls dengan masa penugasan terbatas, dan .)uga untuk memberlkan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus dlsesuaikan dengan kompleksltas bangunan tertentu tersebut.
10. Bangunan adalah wujud flslk hasll pekerjaan konstruksl yang menyatu dengan tempat kedudukannya balk sebaglan maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang termn dart bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
11. Laik Fungsl adalah suatu kondisi bangunan yang memenuhl persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan yang ditetapkan.
12. Izln Mendlrtkan Bangunan yang selanjutnya dlslngkat IMB adalah perfzlnan yang dlberlkan oleh Kepala Daerah kepada pemlllk bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangl, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang ber\aku.
13. Pelaksana Konstruksl adalah orang perorangan atau badan usaha yang memlllki keahllan di bldang pelaksanaan jasa konstruksl yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasll perenceneen menjadl bentuk bangunan atau bentuk fislk.
13. Pembangunan adalah keglatan fislk bangunan seluruh atau sebahaglan yang mellputi penggalian tanah, pondasi, pasangan batu/kayu, rangka beton dan atap.
14. Pemanfaatan adalah penggunaan bangunan yang telah selesal dibangun.
15. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebaglan bangunan, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya.
BAB II - TAT A CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRA TIF PELANGGARAN
Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang mendlrikan bangunan tanpa memiliki IMB dan dlbangun dlatas tanah yang bukan miliknya dan atau dlkuasal tanpa alas hak yang sah diberi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dlmaksud pada ayat (l) merupakan tindakan awal sebelum dlkenakannya sanksi - sanksl admlnlstratif lalnnya
- (3) Setiap orang atau badan yang memenuhl peringatan tertulis sebagaimana dlmaksud ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut dalam tenggang waktu masing - masing 7 hari kelender dikenakan salah satu atau lebih dari sanksl adminlstratlf sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf c, huruf f, huruf j dan huruf L
4. ( 4) Pengenaan dan kepastlan besaran denda admlnlstratlf sebagalmana dlmaksud dalam pasal 2 huruf f dltetapkan dengan keputusan Bupatl setelah mendapat pertlmbangan dari tim ahli bangunan .
- (5) Denda Admlnlstratlt sebaqal mana dlrnaksud pada ayat 4 merupakan Penerlmaan Daerah dan harus disetor kerekening kas Umum Daerah.
- (1) Setiap pelaksanaan konstruksiyang melanggar Peraturan Daerah diberi perlngatan tertulis
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan awal sebelum dlkenakannya sanksi - sanksl admlnlstratlf lalnnya
- (3) Setlap orang atau badan yang memenuhl perlngatan tertulls sebagalmana dlmaksud ayat (1) sebanyak 3 (tlga) kall berturut- turut dalam ten99an9 waktu maslng - maslng 7 hari kelender dikenakan salah satu atau leblh darl sanksl admlnlstratlf sebagalmana diatur dalam pasal 2 huruf c, huruf f, huruf j dan huruf L
- (4) Pengenaan dan kepastlan besaran denda admlnistratlf sebagaimana dlmaksud dalam pasal 2 huruf f ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan darl tim ahli bangunan.
- (5) Denda Administratif sebagai mana dimaksud pada ay~t ( 4) merµpakan Penerirnaan Oaerah dan harus disetor kerekenlng kas Umum Daerah .
bagfan ketfga mekanlsme Sanksl Pada Tahap Pemanfaatan
BAB II - TAT A CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRA TIF PELANGGARAN
Pasal 7

- ( 1) Setlap Pemegang IMB dan/atau sertlfikat lalk fungsl yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah, dlberf peringatan tertulls.
- (2) Peringatan tertulls sebagalmana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan awal sebelum dikenakannya sanksi - sanksi admlnlstratif lalnnya
- (4) Pengenaan dan kepastian besaran denda admtnlstratlf sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2 huruf f dltet.apkan dengan keputusan Bupatl setelah mendapat pertlmbangan darl tim ahli bangunan.
- (3) Setlap orang atau badan yang memenuhl perlngatan tertuUs sebagalmana dlmaksud ayat (1) sebanyak 3 (tlga) kall berturut- turut dalam tenggang waktu maslng - maslng 7 hari kelender dlkenakan salah satu atau leblh dart sanksl admlnlstratlf sebagaimana dlatur dalam pasal 2 huruf c, huruf f, huruf j dan huruf L
- (5) Denda Admlnistratif sebagai mana dlmaksud pada ayat ·(4) merupakan Penerimaan Daerah dan harus disetor kerekenlng kas Umum Daerah.
•
- ( 1) Setiap pemegang IMB untuk bangunan non rumahtinggal, rumah susun atau apartemen yang memanfaatkan bangunan tanpa memlllkl lalk fungsl, diberi peringatan tertulls.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) merupakan tlndakan awal sebelum dikenakannya sanksi - sanksi administratlf lalnnya
- (3) Setiap orang atau badan yang memenuhi peringatan tertulls sebagalmana dimaksud ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kall berturut- turut dalam tenggang waktu masing - masing 7 hari kelender dikenakan salah satu atau leblh dari sanksl admlnlstratlf sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf c, huruf f, huruf j dan huruf L
- (4) Pengenaan dan kepastian besaran denda administratif sebagaimana dlmaksud dalam pasal 2 huruf f ditetapkan denqan keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan.
- (5) Denda Administratlf sebagai mana dlmaksud pada ayat (4) merupakan Penerimaan Daerah dan harus dlsetor kerekening kas Umum Daerah.
BAB II - TAT A CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRA TIF PELANGGARAN
Pasal 9

- ( 1) setiap orang atau badan yang memanfaatkan bangunan non rumah tlnggal, rumah susun atau apartemen tanpa memlllkl IMB dan sertlflkat talk fungsl yang dlbangundiatas tanah yang dlmlllkl atau dlkuasal degan alas hak yang sah, dlberi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dlmal&lt;sud pada ayat (1) merupakan tlndakan awal sebelum dikenakannya sanksl - sanksi administratif lalnnya
- (3) Setiap orang atau badan yang memenuhl perlngatan tertulls sebagalmana dimaksud ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kall berturut- turut dalam tenggang waktu maslng - maslng 7 hari kelender dlkenakan salah satu atau leblh dari sanksl admlnlstratlf sebagalmana diatur dalam pasal 2 huruf c, huruf f, huruf j dan huruf L
- (4) Pengenaan dan kepastlan besaran denda admlnlstratlf set&gt;agalmana dlmal&lt;sud dalam pasal 2 huruf f dltetapkan dengan keputusan Bupatl setelah mendapat pertlmbangan dari Tim Ahli Bangunan.
- (5) Denda Admlnlstratff sebagal mana dlmaksud pada ayat (4) merupakan Penerfmaan Daerah dan harus dlsetor kerekenlng kas Umum Daerah.
- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan bangunan non rumah tinggal, rumah susun atau apartemen tanpa IMB dan sertifikat lalk fungsi yang dibangun diatas yang bukan miliknya dan/atau yang dlkuasai tanpa alas hak yang sah, diberl peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulls sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) merupakan tlndakan awal sebelum dlkenakannya sanksl - sanksl admlnlstratlf lalnnya
- (3) Setiap orang atau badan yang memenuhi peringatan tertulls sebagalmana dimaksud ayat (1) sebanyak 3 (tlga) kall berturut- turut dalam tenggang waktu maslng - maslng 7 hari kelender dikenakan salah satu atau leblh darl sanksl adminlstratlf sebagalmana diatur dalam pasal 2 huruf c, huruf f, huruf j dan huruf L
4. ( 4) Pengenaan dan kepastian besaran denda admlnlstratlf sebagalmana dlmaksud dalam pasal 2 huruf f ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari tim ahli bangunan.
- (5) Denda Adminlstratif sebagaf mana dlmaksud pada ayat (4) merupakan Penerfmaan Daerah dan harus disetor kerekening kas Umum Daerah.
BAB II - TAT A CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRA TIF PELANGGARAN
Pasal 11

- ( 1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan bangunan rumah tlnggal tanpa memlllkl IMB dan dibangun diatas tanah yang dlmfllkl atau dlkuasar dengan alas hak yang sah, diberi perlngatantertulis.
- (2) Peringatan tertulls sebagarmana dlmaksud pada ayat (1) merupakan tlnclakan awal sebelum dlkenakannya sanl&lt;sl - sanl&lt;sl admlnlstratlf lainnya.
•
- (3) Setiap orang atau badan yang memenuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut dalam tenggang waktu masing - masing 7 hari kelender dikenakan salah satu atau lebih dari sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf c, huruf f, huruf j dan huruf L
2. ( 4) Pengenaan dan kepastlan besaran denda administratlf sebagalmana dlmaksud dalam pasal 2 huruf f ditetapkan dengan keputusan Bupati .setelah mendapat .pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan.
- (5) Denda Administratif sebagai mana dimaksud pada ayat (4) merupakan Penerimaan Daerah dan harus disetor kerekening kas Umum Daerah.
- {l) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan bangunan rumah tlnggal tanpa memllikl IMB dan dibangun dlatas tanah yang bukan mlllknya dan/atau yang dikuasai tanpa alas hak yag sah, diberl peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan awal sebelum dikenakannya sanksi - sanksi administratif lainnya
- (3) Setiap orang atau badan yang memenuhi peringatan tertulls sebagaimana dlmaksud ayat (1) sebanyak 3 (tlga) kali berturut- turut dalam tenggang waktu masing - maslng 7 hari kelender dikenakan salah satu atau leblh darl sanksl adminlstratif sebagalmana diatur dalam pasal 2 huruf c, huruf f, huruf j dan huruf L.
- (4) Pengenaan dan kepastlan besaran denda admlnlstratlf sebagalmana dlmaksud dalam pasal 2 huruf f ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan.
- (5) Denda Admlnistratlf sebagai mana dimaksud pada ayat (4) merupakan Penerimaan Daerah dan harus dlsetor kerekenlny kas Umum Daerah.
Baglan Keempat
Mekanlsme Sanksl Pada Tahap Pembongkaran
Pasa113
- ( 1) Setlap orang memlllkl Surat Persetujuan Pembongkaran Bangunan yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Pelaksanaannya dlberf peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagalmana dlmaksud pada ayat {l) merupakan tindakan awal sebelum dikenakannya sanksl - sanksl administratlf latnnya
- (3) Setlap orang atau badan yang memenuhl perlngatan tertulis sebagaimana dlmaksud ayat {1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut dalam tenggang waktu maslng - masing 7 hari kelender dikenakan salah satu atau leblh darl sanksl administratif sebagaimana dlatur dalam pasal 2 huruf c, huruf f, huruf j dan huruf L
- (4) Pengenaan dan kepastlan besaran denda admtnlstratlf sebagalmana dlmaksud dalam pasal 2 huruf f dltetapkan dengan keputusan Bupatf setelah mendapat pertlmbangan darl Tim Ahli Bangunan.
- (5) Denda Admlnlstratlf sebagal mana dlmaksud pada ayat (4) merupakan Penerimaan Daerah dan harus dlsetor kerekenlng kas Umum Daerah.
- (1) Setiap orang melakukan pembongkaran bangunan tanpa memillki Surat Persetujuan Pembongkaran Bangunan diberi perlngatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulls sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) merupakan tlndakan awal sebelum dlkenakannya sanksl - sanksi admlnistratif lalnnya
- (4) Pengenaan dan kepastlan besaran denda admlnlstratlf sebagalmana dlmaksud dalam pasal 2 huruf f dltetapkan dengan keputusan Bupatl setelah mendapat pertlrnbanqan dari Tim Ahli Bangunan.
- (3) Apablla setelah dlberikan peringatan tertulls sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) yang bersangkutan tldak mematuhl perfngat.an dlmaksud, maka dtkenakan salah satu atau leblh dart sanksl admlnlstratlf sebagalmana dlatur dalam pasal 2 huruf f dan huruf j.
- (5) Denda Adminlstratif sebagal mana dlmaksud pada ayat (4) merupakan Penerfmaan Daerah dan harus disetor kerekening kas Umum Daerah.
•
•
BAB III - PELAKSANA SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 15

- (1) Camat berwenang memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c,
- (2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum berwenang memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf I dan huruf k.
- (3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang memberikan sanksi admiistratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hurf a, huruf i da huruf L.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagalmana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Camat, Kepala Dlnas Pekerjaan Umum dan Kepala Satuan Pollsi Pamong Praja dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (5) Bupati dapat membentuk Tim Terpadu/Koordinasi Lintas SKPD sebagai Pembina, Pengawas dan eelaksana Sanksi Admlnistratif .