PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 60 Tahun 2023
Tentang PEDOMAN PERCEPATAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
Berlaku: 60 TAHON 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 60 TAHON 2012
TENTANG
PEDOMAN PERCEPATAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
bahwa guna pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Situbondo.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
SALINAN
2
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/ Kota;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
3
- 1 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Ka bu paten/ Kota;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per : 15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kominfo di Kabupaten/ Kota;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/ 12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian;
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/ BS Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana;
27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 201 1 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENT ANG PEDOMAN PERCEPATAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 2 · Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo
5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga Negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerin tahan.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/ atau manfaat pelayanan dasar.
10. Kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi keuangan Daerah dan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerin tahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM.
5
11. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
12. Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah adalah pengolahan terhadap data dan informasi menyangkut kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Daerah.
13. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- ( 1) Pedoman Percepatan Penerapan SPM dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada SKPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berdasarkan kepada SPM yang ditetapkan masing› masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kernen terian.
- (2) Pedoman Percepatan Penerapan SPM bertujuan untuk memberikan landasan hukum kepada SKPD dalam pengintegrasian rencana pencapaian SPM ke dokumen perencanaan dan penganggaran.
BAB III
Pasal 3

Ruang lingkup rencana pencapaian SPM, meliputi:
- a. jenis pelayanan dasar yang ditetapkan sebagai bidang SPM yang wajib dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku penanggungjawab SPM;
6
- b. batas waktu Pencapaian SPM yang mengacu batas waktu pencapaian SPM secara Nasional;
- c. pengintegrasian rencana pencapaian SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
- c. mekanisme pembelanjaan penerapan SPM; dan
- d. sistem penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian target tahunan Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat.
BAB IV - BIDANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 4

Pemerintah Daerah menetapkan pelaksanaan percepatan penerapan SPM yang meliputi 13 (tiga belas) bidang yang meliputi :
- a. Bidang Kesehatan;
- b. Bidang Pendidikan Dasar;
- c. Bidang Sosial;
- d. Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- e. Bidang Lingkungan Hidup;
- f. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- g. Bidang Ketenagakerjaan;
- h. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- i. Bidang Ketahanan Pangan;
- J. Bidang Kesenian;
- k. Bidang Komunikasi dan lnformatika;
1. Bidang Penanaman Modal; dan
- m. Bidang Perhubungan.
RENCANA PENCAPAIAN SPM
BAB IV - BIDANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 5

- (1) Jangka waktu dan Rencana Pencapaian SPM Daerah tertuang dalam Matriks Rencana Pencapaian SPM yang berisikan prosentase rencana capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Matriks Rencana Pencapaian SPM sebagaimana ayat ( 1) digunakan untuk mengukur kepastian penyelenggaraan urusan wajib Daerah yang berbasis pada pelayanan dasar.
- (3) Rencana pencapaian SPM Daerah sebagaimana ayat (1) mengacu pada batas waktu pencapaian Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menentukan Rencana Pencapaian SPM sebagaimana ayat (1) mempertimbangkan:
- a. kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar;
- b. target pelayanan dasar yang akan dicapai; dan
- c. kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, prioritas daerah dan komitmen Nasional.
- (5) Rencana pencapaian SPM Daerah yang mempertimbangkan faktor kemampuan dan potensi daerah sebagaimana ayat (4), memperhatikan analisis kemampuan dan potensi daerah se bagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB IV - BIDANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 6

- (1) Faktor kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4) huruf (c) meliputi kepegawaian, kelembagaan, kebijakan, sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya alam dan partisipasi swasta/masyarakat.
- (2) Faktor kemampuan dan potensi daerah se bagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) digunakan un tuk menganalisis:
- a. penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar;
- b. perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanja berkaitan SPM, dan satuan harga kegiatan; dan
- d. perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar yang memaksimalkan sumber daya daerah.
- (3) Perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (d), perlu mempertimbangkan:
- a. pengalihan kemampuan keuangan, personil dan kelembagaan pemerintah daerah dan unit kerja teknis, dari kegiatan yang tidak prioritas kepada kegiatan yang prioritas berkaitan dengan SPM;
- b. efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di semua unit kerja/ SKPD dalam target pencapaian dan penerapan SPM yang lebih tinggi; dan
- c. inovasi dalam pengaturan penyediaan pelayanan untuk menjangkau masyarakat luas dan mutu yang lebih baik.
8
- (4) Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang› undangan.
BAB IV - BIDANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 7

- ( 1) Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), digunakan untuk menyusun skala prioritas program dan kegiatan terkait rencana pencapaian SPM se bagaimana Pasal 5 ayat ( 1).
- (2) Mekanisme penyusunan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB VI - JANGKA WAKTU DAN TARGET PENCAPAIAN SPM DAERAH
Pasal 8

- (1) Batas waktu Pencapaian SPM Daerah menjadi batas waktu maksimal dalam pencapaian dan penerapan SPM.
- (2) Rencana pencapaian SPM Daerah sebagaimana pasal 5 ayat (1) dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian dan penerapan SPM.
- (3) Target tahunan pencapaian SPM sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) dituangkan dalam Renja SKPD, RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD dan
4. DPA-SKPD.
- (4) Target tahunan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB VII - PENGINTEGRASIAN RENCANA PENCAPAIAN SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN
Pasal 9

- (1) Rencana Pencapaian SPM Daerah sebagaimana pasal 5 ayat ( 1) dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam target tahunan pencapaian SPM.
9
- (2) Rencana Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu faktor dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS).
BAB VII - PENGINTEGRASIAN RENCANA PENCAPAIAN SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN
Pasal 10

- (1) RPJMD yang memuat rencana pencapaian SPM menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD, RKPD, KUA dan PPAS.
- (2) Program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempertimbangkan rencana pencapaian SPM bagi urusan wajib pemerintahan yang berbasis pada pelayanan dasar.
BAB VII - PENGINTEGRASIAN RENCANA PENCAPAIAN SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN
Pasal 11

- Rencana tahunan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD disusun berdasarkan Renstra SKPD, yang selanjutnya dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan untuk dianggarkan dalam satu tahun anggaran dalam RKPD.
BAB VII - PENGINTEGRASIAN RENCANA PENCAPAIAN SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN
Pasal 12

- (1) Rencana pencapaian SPM merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar pada urusan wajib Pemerintahan Daerah.
- (2) Tolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu elemen dalam penjabaran visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah.
- (3) Tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar dalam pencapaian dan penerapan SPM dimuat dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.
- (4) Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
BAB VIII - MEKANISME PEMBELANJAAN PENERAPAN SPM
Pasal 13

Nota kesepakatan tentang KUA dan PPAS yang disepakati bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD wajib memuat target pencapaian dan penerapan SPM.
BAB VIII - MEKANISME PEMBELANJAAN PENERAPAN SPM
Pasal 14

Nota kesepakatan tentang KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran tahunan berdasarkan tingkat prestasi kerja yang mengacu pada rencana pencapaian SPM.
BAB VIII - MEKANISME PEMBELANJAAN PENERAPAN SPM
Pasal 15

- (1) Penyusunan RKA-SKPD program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM mengacu pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja dan satuan harga.
- (2) RKA-SKPD yang disahkan oleh kepala SKPD menggambarkan secara rinci dan jelas program dan kegiatan dalam rangka pencapaian SPM.
BAB IX - PERENCANAAN DAN PEMBELANJAAN PENCAPAIAN SPM LINTAS DAERAH
Pasal 16

- (1) Pengelolaan pelayanan dasar dan rencana pencapaian SPM yang bersifat lintas daerah perlu disepakati bersama dan dijadikan dasar dalam perencanaan dan penganggaran kebutuhan masing› masing daerah.
- (2) Pengelolaan pelayanan dasar dan rencana pencapaian SPM yang bersifat lintas urusan perlu disepakati bersama antar SKPD terkait.
- (3) Dalam rangka mencapai kesepakatan terkait pengelolaan dan perencanaan pencapaian SPM lintas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur dengan kerjasama antar daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan pelayanan dasar secara bersama-sama sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip keadilan, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.
PEMBIAYAAN
BAB IX - PERENCANAAN DAN PEMBELANJAAN PENCAPAIAN SPM LINTAS DAERAH
Pasal 17

- (1) Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah daerah dibebankan pada APBD Kabupaten Situbondo.
- (2) Dalam rangka optimalisasi penerapan dan pencapaian indikator SPM, alokasi anggaran SPM dapat bersumber dari APBN dan Sumber dana lain yang sah.
INFORMASI PENCAPAIAN SPM KEPADA MASYARAKAT
BAB IX - PERENCANAAN DAN PEMBELANJAAN PENCAPAIAN SPM LINTAS DAERAH
Pasal 18

- (1) Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya merupakan bagian dari LPPD, LKPJ, danILPPD.
- (2) Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat.
BAB XII - PELAPORAN
Pasal 19

- ( 1) SKPD selaku penanggungjawab SPM menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM kepada Bupati.
- (2) Bupati menyusun dan menyampaikan Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (3) Format Laporan Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB XIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN MONITORING EVALUASI
Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan pencapaian SPM daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi umum terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Daerah, dilakukan oleh Tim Percepatan Penerapan SPM.
- (3) Tim Percepatan Penerapan SPM melaporkan hasil monitoring dan evaluasi umum kinerja pencapaian SPM kepada Gubernur Jawa Timur selaku wakil pemerintah di daerah.
Diundangkan di Situbondo pada tanggal 2
Pit. SE KABUP
0, KDW.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Bidang pelayanan dasar yang belum ditetapkan dalam Pedoman Percepatan Penerapan SPM 1m, akan disesuaikan kemudian.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati Situbondo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap pengundangan penempatannya Situbondo. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati 1 m dengan dalam Berita Daerah Kabupaten
Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 2 8 DEC 2012
BUPATI SITUBONDO,
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2012 NOMOR 6o
---