Unknown Unknown Nomor 44 Tahun 2009
Tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL RSUD H. HANAFIE
Berlaku: 44 TAHUN 2009
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
B U P A T I B U N G O
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 44 TAHUN 2009
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL RSUD H. HANAFIE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,
- a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah, hal ini berarti bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan;
- b. bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan pada masyarakat memiliki peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- c. bahwa RSUD H. Hanafie merupakan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan dengan PPK-BLU, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum perlu disusun Standar Pelayanan Minimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD H. Hanafie;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. . Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 3 Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Menetapkan
:
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan 1 Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah:
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RSUD H. HANAFIE
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. tah Kabupaten Bungo; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerin
3. Bupati adalah Bupati Bungo;
4. etaris Daerah Kabupaten Bungo; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekr
5. kat RSUD 5. Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie yang selanjutnya dising H. Hanafie adalah Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo;
6. Direktur adalah Direktur RSUD H. Hanafie;
7. nya disingkat BLUD adalah 7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjut satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
8. aan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang Pola Pengelol selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktekpraktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
9. di berikan oleh RSUD H. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang Hanafie kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, dan pelayanan administrasi manajemen;
10. SPM adalah Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh RSUD H. Hanafie kepada masyarakat;
11. oleh RSUD Jenis pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan H. Hanafie;
12. an Kesehatan adalah kinerja yang menunjukkan pada tingkat Mutu Pelayan kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang di satu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, serta tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan;
13. kan penilaian Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentu terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasar standar WHO;
14. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan;
15. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolok ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya;
16. rtentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan Standar adalah nilai te sesuatu yang harus dicapai;
17. uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan Definisi Operasional adalah pengertian indicator;
18. lan Data adalah frekuensi pengambilan data dari Frekuensi Pengumpu sumber data untuk tiap indikator;
19. waktu pelaksanaan kajian terhadap Periode Analisis adalah rentang indikator kinerja yang dikumpulkan;
20. ran sebagai nilai pembilang dalam Pembilang (numerator) adalah besa rumus indikator kinerja;
21. adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam Penyebut (denominator) rumus indikator kinerja;
22. au kinerja yang diharapkan bisa Target/Nilai adalah ukuran mutu at dicapai;
23. Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat Sumber dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya S M s P ebagai panduan bagi RSUD H. Hanafie dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan rumah sakit.
2. ) ditetapkannya SPM untuk meningkatkan dan manjamin mutu Tujuan (2 pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
BAB III - JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 3

- ) Rumah Sakit Umum Daerah H e mempunyai tugas melaksanakan (1 . Hanafi pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pencegahan (preventif), peningkatan (promotif) serta upaya rujukan.
- (2) SPM ditetapkan untuk jenis pelayanan di RSUD H. Hanafie yang meliputi:
2. an Gawat Darurat; 1. Pelayan
2. Pelayanan Rawat Jalan;
3. Pelayanan Rawat Inap;
5. l; 4. Pelayanan Bedah Sentra
6. erinatologi; 5. Pelayanan Persalinan dan P
6. Pelayanan Intensif;
8. ; 7. Pelayanan Radiologi
9. m Patologi Klinik; 8. Pelayanan Laboratoriu
9. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
10. Pelayanan Farmasi;
11. Pelayanan Gizi;
13. fusi Darah/Bank Darah; 12. Pelayanan Trans
14. kin); 13. Pelayanan Masyarakat Miskin (Gakin/Mas
14. Pelayanan Rekam Medik;
15. Pengelolaan Limbah;
17. i dan Manajemen; 16. Pelayanan Administras
17. Pelayanan Ambulance/Kereta Jenazah;
18. Pelayanan Pemulasaran Jenazah;
20. n Prasarana Rumah Sakit (IPSSRS); 19. Pelayanan Pemeliharaan Sarana da
20. Pelayanan Laundry; dan
22. ksi 21. Pencegahan dan Pengendalian Infe
Bagian Kedua
Indikator, Standar, Batas Waktu Pencapaian Dan Uraian Standar Pelayanan Minimal
BAB III - JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 4

- ) Indikator, standar dan batas w capaian sebagaimana tercantum (1 aktu pen dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati.
- ) gaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai Uraian SPM seba (2 bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) RSUD H. Hanafie wajib me an pelayanan berdasarkan SPM laksanak yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini.
2. ) lam Direktur RSUD H. Hanafie bertanggung jawab da (2 penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) ggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh Penyelen tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - PENERAPAN
Pasal 6

- (1) Direktur RSUD H. Hanaf usun rencana bisnis anggaran, ie meny target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan SPM.
2. ) an administrasi manajemen RSUD H. Setiap unit kerja pelayanan d (2 Hanafie menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan unit kerja SPM.
- (3) ng Setiap pelaksana pelayanan, menyelenggarakan pelayanan ya menjadi tugasnya sesuai dengan SPM.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

- (1) Pembinaan RSUD H. Hanafie yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. ) 1) berupa fasilitasi, Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( (2 pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan/latihan dan/atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
- a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk pencapaian SPM;
- b. ana pencapaian SPM dan penetapan target penyusunan renc tahunan pencapaian SPM;
- c. capaian SPM; dan penilaian prestasi kerja pen
- d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.
Bagian Kedua
Pengawasan
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

- (1) Pengawasan operasional lak h Pengawas Internal. di ukan ole
2. edudukan (2) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berk langsung dibawah Direktur RSUD H. Hanafie.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

- (1) Selain melaksanakan tugas pe n sebagaimana dimaksud dalam nga wasa Pasal 8 ayat (1), Pengawas Internal bersama-sama dengan aparatur RSUD H. Hanafie mempunyai tugas menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ruang lingkup membantu manajemen dalam hal tercapainya prestasi kerja agar sesuai dengan SPM.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

- (1). Pembinaan dan pengawasan terhadap RSUD H. Hanafie selain dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dapat juga dilakukan juga oleh Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- ) yat (1) merupakan Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada a (2 organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

nggaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana A dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dibebankan pada pendapatan operasional RSUD H. Hanafie yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran RSUD H. Hanafie.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

eraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. P
gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan A Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.
itetapkan di Muara Bungo 09 D pada tanggal 11 November 20
BUPATI BUNGO,
H. ZULFIKAR ACHMAD
Diund gkan di Muara Bungo an pada tanggal 11 November 2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,
H. SUMASNO S