UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1987
Tentang UMUM
Berlaku: 28 Januari 1987
N/A
Preamble

Menimbang
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1987 TENTANG KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Nasional pada umumnya dan pembangunan di bidang ekonomi pada khususnya, diperlukan langkah-langkah untuk terus mengembangkan iklim usaha yang sehat, meningkatkan pembinaan dunia usaha, mengembangkan dan mendorong pemerataan kesempatan yang seluasluasnya bagi masyarakat pengusaha untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945;
- b. bahwa pembinaan dunia usaha Nasional diarahkan untuk menciptakan iklim dan tata hubungan yang mendorong kerja sama yang serasi antara usaha negara, koperasi, dan usaha swasta agar mampu memegang peranan sebagai tulang punggung perekonomian nasional yang sehat dan sekaligus mewujudkan pemerataan kesejahteraan rakyat, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan ketahanan nasional;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperlukan adanya Kamar Dagang dan Industri yang merupakan wadah pembinaan untuk meningkatkan kemampuan profesi pengusaha Indonesia dalam kedudukannya sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional, dan sebagai wadah penyaluran aspirasi dalam rangka keikutsertaannya dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi berdasarkan Demokrasi Ekonomi sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
- d. bahwa Kamar Dagang dan Industri juga merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa;
- e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perlu adanya Undang-undang tentang Kamar dagang dan Industri;
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
- a. Kamar Dagang dan Industri adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian;
- b. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;
- c. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- d. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- e. Organisasi Pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengurusan, atau ciri-ciri alamiah tertentu;
- f. Organisasi Perusahaan adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi perusahaan Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan, atau jasa yang dihasilkan ataupun yang diperdagangkan.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Kamar Dagang dan Industri berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.
- (2) Asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan dalam Pasal Anggaran Dasar.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3

Kamar Dagang dan Industri bertujuan :
- a. membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan, dan kepentingan pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta dalam kedudukannya sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib beradasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
- b. menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya secara efektif dalam Pembangunan Nasional.
BAB III - BENTUK DAN SIFAT
Pasal 4

Dengan Undang-undang ini ditetapkan adanya satu Kamar Dagang dan Industri yang merupakan wadah bagi pengusaha Indonesia, baik yang tidak bergabung maupun yang bergabung dalam organisasi pengusaha dan/atau organisasi perusahaan.
BAB III - BENTUK DAN SIFAT
Pasal 5

Kamar Dagang dan Industri bersifat mandiri, bukan organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik serta dalam melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan.
BAB IV - FUNGSI DAN KEGIATAN
Pasal 6

Kamar Dagang dan Industri merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa.
BAB IV - FUNGSI DAN KEGIATAN
Pasal 7

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kamar Dagang dan Industri melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain, sebagai berikut :
- a. penyebarluasan informasi mengenai kebijaksanaan Pemerintah di bidang ekonomi kepada pengusaha Indonesia;
- b. penyampaian informasi mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian dunia, yang dapat berpegaruh terhadap kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional, kepada Pemerintah dan para pengusaha;
- c. penyaluran aspirasi dan kepentingan para pengusaha di bidang perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang ekonomi;
- d. penyelenggaraan pdndidikan, latihan, dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemampuan pengusaha Indonesia;
- e. penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerja sama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antarpengusaha Indonesia, termasuk pengembangan keterkaitan antarbidang usaha industri dan bidang usaha sektor ekonomi lainnya;
- f. penyelenggaraan upaya memelihara kerukunan di satu pihak serta upaya mencegah yang tidak sehat di pihak lain di antara pengusaha Indonesia, dan mewujudkan kerjsama yang serasi antara usaha negara, koperasi, dan usaha swasta serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha;
- g. penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerja sama antara pengusaha Indonesia dan pengusaha luar negeri seiring dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan di bidang ekonomi sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional;
- h. penyelenggaraan promosi dalam dan luar negeri, analisis statistik, dan pusat informasi usaha;
- i. pembinaan hubungan kerja yang serasi antara pekerja dan pengusaha;
- j. penyelenggaraan upaya menyeimbangkan dan melestarikan alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup;
BAB IV - FUNGSI DAN KEGIATAN
Pasal 8

Selain kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dalam rangka pembinaan pengusaha Indonesia dan penciptaan iklim usaha yang sehat dan tertib, Kamar Dagang dan Industri dapat pula melakukan :
- a. jasa-jasa baik dalam bentuk pemberian surat keterangan, penengahan, arbitrasi dan rekomendasi mengenai usaha pengusaha Indonesia, termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya;
- b. tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah.
BAB V - ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN
Pasal 9

Organisasi yang dibentuk oleh pengusaha Indonesia yang memenuhi ketentuan untuk disebut Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
BAB V - ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN
Pasal 10

- (1) Bentuk dan susunan organisasi, keanggotaan dan lain-lainnya yang berkaitan dengan organisasi Kamar Dagang dan Industri, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Ruang lingkup keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta.
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 11

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap Kamar Dagang dan Industri mengenai pelaksanaan ketentuan dalam Undang-undang ini, ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, dan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pembangunan ekonomi.
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 12

Apabila kemudian hari ternyata terjadi penyimpangan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini; Pemerintah dapat mencabut Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini, Kamar Dagang dan Industri yang berdasarkan Undang-undang ini telah dibentuk oleh pengusaha Indonesia.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 1987
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd SUDHARMONO, S.H.
- (2) Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1973 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) tetap berlaku sampai dibentuknya Kamar Dagang dan Industri berdasarkan Undang-undang ini.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 1987
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 1

Huruf a
Wadah pengusaha Indonesia dalam ketentuan ini diartikan sebagai perwujudan keikutsertaan pengusaha Indonesia untuk mengembangkan kehidupan perekonomian nasional secara bersama atas asas kekeluargaan dalam upaya mencapai tujuan Pembangunan Nasional.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
HUruf e
Dalam ketentuan ini pengertian Organisasi Pengusaha meliputi juga himpunan, persatuan atau kerukunan dari para pengusaha, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya himpunan pengusaha muda, persatuan pengusaha ekonomi lemah, dan kerukunan usahawan kecil. Organisasi Pengusaha tersebut dapat bersifat nasional, daerah, dan lokal yang dalam kegiatannya tidak mencari keuntangan dan/atau laba.
Huruf f
Dalam ketentuan ini pengertian Organisasi Perusahaan meliputi juga asosiasi, gabungan, perhimpunan dari perusahaan, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya asosiasi pertekstilan, gabungan perusahaan elektronika, dan-perhimpunan hotel dan restoran.
Organisasi Perusahaan tersebut dapat bersifat nasional dan/atau daerah yang dalam kegiatannya tidak mencari keuntungan dan/atau laba.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Ketentuan ini dimaksudkan agar Kamar Dagang dan Industri benar-benar berswadaya dan mandiri, tidak terikat atau tidak merupakan organisasi kekuatan sosial politik, atau tidak merupakan bagiannya.
Pengusaha Indonesia yang menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya dapat menjadi anggota atau pengurus Kamar Dagang dan Industri, tetapi tidak dibenarkan menyalurkan aspirasi politiknya dalam bentuk atau cara apapun melalui Kamar Dagang dan Industri.
Kamar Dagang dan Industri bukan pula merupakan bagian dari Pemerintah. Kamar Dagang dan Industri tidak melakukan kegiatan usaha dan karena itu tidak mencari keuntungan material.
PENJELASAN
Pasal 6

Dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan agar pengusaha Indonesia mampu memerankan fungsinya, antara lain, mempererat persatuan dan kesatuan serta membina dan meningkatkan kemampuan profesional masyarakat dunia usaha Indonesia.
Ruang lingkup perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam ketentuan pasal ini adalah dalam arti yang luas sebagai kegiatan ekonomi yang mencakup komposisi produksi nasional.
PENJELASAN
Pasal 7

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Aspirasi dan kepentingan tersebut disalurkan dalam rangka mekanisme komunikasi dan konsultasi yang erat dan berkelanjutan, baik antara sesama pengusaha maupun antara Kamar Dagang dan Industri dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
Huruf d
Pembinaan dan pengembangan kemampuan pengusaha Indonesia ditujukan terutama kepada pengusaha menengah, kecil dan pengusaha sektor informal.
Huruf e
Rumusan ketentuan ini ditujukan khususnya dalam peningkatan kerja sama usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara pengusaha besar, menengah dan kecil dengan memperhatikan pengusaha sektor informal.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Dalam melaksanakan ketentuan ini, Kamar Dagang dan Industri senantiasa mengikuti kebijaksanaan Pemerintah.
Huruf h
Kamar Dagang dan Industri dapat menyelenggarakan promosi di bidang perekonomian yang dilakukan secara berencana dan terpadu, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan promosi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan lembaga ekonomi lainnya, sehingga dapat memperluas pasar dan meningkatkan daya saing barang-barang produksi Indonesia.
Demikian pula kegiatan di bidang analisis statistik dan pusat informasi usaha, benar-benar dapat bermanfaat bagi dunia usaha nasional.
Huruf i
Huruf j
Ketentuan ini bertujuan agar hubungan kerja diarahkan kepada terciptanya kerja sama antara pekerja dan pengusaha yang dijiwai oleh Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 sehingga setiap pihak saling menghormati, saling membutuhkan, saling mengerti peranan dan hak, serta melaksanakan kewajiban masing-masing dalam keseluruhan proses produksi, serta dalam usaha meningkatkan peran serta dalam Pembangunan Nasional.
Ketentuan ini dimaksudkan agar setiap pembangunan yang dilakukan para pengusaha yang dapat menimbulkan pengaruh terhadap lingkungan hidup, hendaknya mendasarkan pada Analisis Dampak Lingkungan.
PENJELASAN
Pasal 8

Bilamana terdapat perkembangan keadaan, serta kebutuhan, dan kemampuan yang telah memenuhi persyaratan, Kamar Dagang dan Industri dapat diberi tugas tertentu yang lazimnya dilakukan oleh Pemerintah dalam pembinaan dunia usaha. Tugas yang dapat diberikan ditentukan oleh penilaian Pemerintah atas hal-hal tersebut di atas.
PENJELASAN
Pasal 9

Penetapan dengan Keputusan Presiden atas organisasi yang dibentuk pengusaha Indonesia serbagai Kamar Dagang dan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini bersifat pengakuan atas keberadaan (eksistensi) organisasi tersebut.
PENJELASAN
Pasal 10

Ketentuan pasal ini memberikan hak kepada Kamar Dagang dan Industri untuk mengatur dirinya sendiri dalam hal menentukan bentuk dan susunan organisasi, serta keanggotaan dan lain-lainnya atas dasar musyawarah.
Mengenai susunan organisasi dan kedudukannya serta hubungan antara Kamar Dagang dan Industri pusat dan daerah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang ini, misalnya dalam melakukan kegiatan harus tetap memperhatikan ketentuan Pasal 7. Mengenai keanggotaan, dalam Anggaran Dasar diatur, antara lain, jenis dan kedudukan serta hak dan kewajiban, termasuk dalam kaitannya dengan peranan organisasi pengusaha dan/atau organisasi perusahaan.
Kamar Dagang dan Industri sebagai wadah pengusaha hendaklah benar-benar dapat dirasakan dukungan dan manfaatnya secara umum bagi para anggotanya dan sebaliknya dukungan aktif para anggota merupakan faktor yang penting bagi Kamar Dagang dan Industri.
Oleh karena itu, mengenai keanggotaan diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengusaha Indonesia yang bersangkutan.
Yang dimaksud dengan :
- a. usaha negara melitpui badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD);
- b. usaha koperasi ialah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian beserta peraturan pelaksanaannya;
- c. usaha swasta meliputi usaha besar, menengah, dan kecil. Setiap pengusaha Indonesia yang berada dalam ruang lingkup usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta diberi hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi anggota Kamar Dagang dan Industri.
PENJELASAN
Pasal 11

Pengertian pengawasan dalam ketentuan ini termasuk unsur-unsur pembinaan, antara lain, pemberian petunjuk, dorongan, dan bimbingan sehingga Kamar Dagang dan Industri benar-benar dapat melaksanakan ketentuan Undang-undang ini dalam kegiatannya.
PENJELASAN
Pasal 12

Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan setelah mendengar keterangan dari pengurus Kamar Dagang dan Industri dan setelah mendapat pertimbangan dalam segi hukum dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dari semua segi.
PENJELASAN
Pasal 13

Jangka waktu 1 (satu) tahun dirasakan cukup bagi pengusaha Indonesia untuk membentuk Kamar Dagang dan Industri sesuai dengan Undang-undang ini. Pengusaha Indonesia telah bergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang dikukuhkan dengan keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1973 diberi prioritas untuk memprakarsai pembentukan Kamar Dagang dan Industri dengan bimbingan Pemerintah. Ketentuan ini berarti bahwa setelah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undangundang ini, Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1973 tidak berlaku lagi.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1987 NOMOR 3346