Unknown Unknown Nomor TAHUIT Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 37 Tahun 2015
N/A
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 setelah perubahan sebagai berikut :
1. Pendapatan
- a. Semula
- b. Bertambah Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan
2. Belanja
- a. Semula
- b. Bertambah Jumlah Belanja
Setelah Perubahan
- Surplus/(Defisit)
Rp 1 .602.454.47 4.887,64
Rp 73.327.480.000.00
Rp 1 .675.781.954.887 ,64
Rp 1 .7A9.130.267 .869,28
Rp 73.327.480.000,00
Rp 1 .782.457 .747 .869,28
Rp (106 .675.792.98L,641
3. Pembiayaan
2. menambatr 1 (satu) Ketentuan Pasal yakni Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut :
- Peneriman Pembiayaan
- a. Semula
- b. Bertambah
Jumlah Pembiayaan Setelah Pembahan
- Pengeluaran Pembiayaan
- a. Semula
- b. Bertambah
Jumlah Pembiayaan
Setelah Perubahan
Pembiayaan netto
Silpa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenaan Rp
0,00
Rp to6.675.792.981,64
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
0,00
LO6.675.792.98t,64
O,0O
0,00
0,00
106.675.792.991,64
N/A
Pasal 6

Perubatran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini akan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo padat rrgsl 31 l{An 2fi6
BT'PATI SITI'BONDO,
DADAITG WIGIARTO
Diundangkan di Situboq4g^ pada t""ss"I 3 1 l{A,R 2016
SEI(RETARIS DAIRAII
KABI'PATIN SITT'BOIYDO,
N/A
Preamble

Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa.
- Mengingat : 1- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per imbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemer intah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
3. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
4. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593 );
5. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. 13.Peraturan Menter i Dalam Neger i Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. 14.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemer intah Desa;
8. 15.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa;
9. 16.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
10. 17.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
11. 18.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
12. 19.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemer intah Kabupaten Bengkayang;
13. 20.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013;
14. 21.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemer intah Daerah adalah Pemer intah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemer intah diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemer intahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggaraan tugas ur aum pemer intahan.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemer intahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemer intahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemer intahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemer intahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemer intah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemer intahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemer intahan desa sebagai unsur penyelenggara pemer intahan desa;
6. 10.Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpim penyelenggaraan Pemer intahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa;
7. 11.Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemer intah desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. 12.Dana per imbangan adalah dana yang bersumber dar i pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. 13.Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dar i bagian dana per imbangan keuangan pusat dan daerah yang diter ima oleh Kabupaten/Kota.
10. 14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemer intahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemer intah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. 15.Alokasi Dana Desa Minimal selanjutnya disingkat ADDM adalah penetapan Alokasi Dana Desa yang pembagiannya dengan dasar azas merata untuk semua desa.
12. 16.Alokasi Dana Desa Proposional selanjutnya disingkat ADDP adalah penetapan Alokasi Dana Desa yang pembagiannya dengan dasar azas adil sesuai situasi dan kondisi desa bersangkutan.
BAB II - TUJUAN
Pasal 2

Alokasi Dana Desa bertujuan untuk pemerataan pembangunan dalam meningkatkan partisipasi, kesejahteraan dan pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan skala desa.
Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan sumber pener imaan desa diantaranya :
- a.bagian dari Pajak Daerah;
- b.bagian dari Retribusi Daerah;
- c.bagian dari Bantuan Provinsi; dan
- d.bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang di terima Kabupaten.
BAB III - PENBTAPAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 4

- (1)Penetapan Alokasi Dana Desa untuk seluruh desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang setiap Tahun Anggaran berdasarkan perhitungan penjumlahan keempat sumber pener imaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2)Dasar penetapan Alokasi Dana Desa yang digunakan adalah :
- a.azas merata adalah sama pembagiannya untuk semua desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM);
- b.azas adil adalah berdasarkan situasi dan kondisi desa bersangkutan selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP);
- (3)besarnya persentase perbandingan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a.60% (enam puluh persen) untuk Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- b.40% (empat puluh persen) untuk Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP);
- (4)Perbandingan var iable sebagai dasar pembagian Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah melihat variable Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Jumlah Kepala Keluarga, Jumlah Penduduk Desa, Luas Wilayah Desa, dan lain sebagainya berdasarkan situasi dan kondisi desa bersangkutan.
BAB IV - PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 5

Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa mengenai penggunaan, pencairan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan terhadap Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dar i Peraturan Bupati ini.
Monitoring dan evaluasi guna ketert iban dan kelancaran dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk Tim Penanggungjawab Kebijakan, Tim Pelaksana Sosialisasi, Pemantau dan Evaluasi Tingkat Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkayang.
BAB IV - PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 7

Perencanaan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa masing-masing Desa membuat Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perdes APBDesa), Proposal Pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa, Berita Acara Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perdes APBDesa), Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Alokasi Dana Desa, dan Foto kegiatan 0% (nol persen) untuk pembangunan fisik.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berf ta Daerah Kabupaten Bengkayang.
Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal &amp; Fetfuan 2014
tBUPATI BENGKAYAPJG,^ &lt;
t/ SURYADMAN GIDOT
R^.RTTA DAKRAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014 NOMOK 3
LAMPIRAN
AUJf tASl Uf lHA UESf t : PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
: 3
TAHUN2014
^E&amp;PUAP-I 2014 6
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
A. PERSIAPAN
- 1.Guna membantu kelancaran dalam penggunaan dana Alokasi Dana Desa, Kepala Desa membentuk Tim Pengelola yang terdiri dari:
- a.ketua
: Kepala Desa;
- b.sekretaris
: Sekretaris Desa;
- c.bendahara ADD : Perangkat Desa (Kaur keuangan/Kaur ur aum);
- d.koordinator pelaksanaan pembangunan (khusus untuk kegiatan yang sifatnya fisik) : Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 2.Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana telah ditetapkan oleh Bupati hams dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
B. PERENCANAAN
1. Berdasarkan besaran Alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati, Kepala Desa menyusun Rencana Kegiatan Desa (RKD) dengan tahapan/langkah sebagai berikut:
- a. mengadakan musyawarah pembangunan desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa, Pengurus PKK, RT/RW, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda;
- b. dalam musyawarah tesebut disepakati bersama pengalokasian pos-pos anggaran sesuai prioritas kebutuhan desa dan di buat dalam Berita Acara hasil Musyawarah.
2. Rencana Kegiatan Desa dengan perincian penggunaan 30% (tiga puluh persen) ADD, dipergunakan untuk :
- a. biaya Operasional Pemerintahan Desa sebanyak 20% (dua puluh persen) diantaranya insentif Petugas-petugas kantor desa (PTPKD,Bendahara dan Penjaga Kantor, Pemeliharaan Kantor, Perjalanan Dinas Perangkat Desa, biaya Konsumsi Rapat dan Tamu Dinas, Sewa Gedung untuk Kantor Desa, Pakaian Dinas Perangkat Desa;
- b. biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebanyak 10% (sepuluh persen) diantaranya Belanja Insentif BPD, Belanja Alat Tulis Kantor BPD, Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan BPD, Biaya Kegiatan BPD, Belanja Pakaian seragam BPD, Belanja Konsumsi Rapat biasa dan sidang BPD.
3. Rencana Kegiatan dengan perincian penggunaan 70% (tujuh puluh persen) ADD, dipergunakan untuk :
- a. penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, mengurangi kesenjangan sosial serta pemberdayaan masyarakat;
- b. bantuan stimulan kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- c. bantuan Stimulan Kegiatan PKK Desa;
- d. bantuan Operasional RT/RW;
- e. bantuan Kepada Wilayah Tingkat Dusun yang diupayakan untuk pemerataan pembangunan, agar tidak ada kesenjangan antar Dusun dalam lingkup desa.
- f. bantuan peningkatan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
- Posyandu;
- Poskesdes;
- Pemberdayaan Kelompok Bina Keluarga Balita dan Kelompok Bina Keluarga Lansia.
- g. bantuan Peningkatan Kualitas Pendidikan luar sekolah, antara lain :
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
19. Pendidikan dan Pelatihan Kelompok Masyarakat.
- h. peningkatan Stabilitas Kamtibmas/ Linmas, terdir i dar i :
21. Kader Hansip;
- Peningkatan Pembinaan Keanggotaan;
23. Pakaian Anggota Hansip.
- i. bantuan untuk Pembinaan Kegiatan Kepemudaan/Karang Taruna Desa.
- j. peningkatan Solidar itas antar Umat beragama dan Hari Raya Keagamaan.
- k. peningkatan dan Pengembangan Semangat Gotong Royong Masyarakat dan Pola Hidup Sehat serta Bersih Lingkungan Desa/Dusun.
1. pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur Pedesaan/Dusun, dengan skala prioritas, antara lain :
- sarana Perhubungan (Jalan,Jembatan Desa/Dusun);
29. prasarana produksi, ir igasi, dan Iain-lain;
- prasarana sosial, Poskamling, Kantor Desa, Poskesdes, Tanah, Sanitasi, WC Umum, dan Iain-lain.
- m. pengembangan Daerah terpencil yang mempunyai potensi untuk dikembangkan oleh Pemer intah Desa berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat.
- n. pengembangan Teknologi tepat Guna (TTG) dan Pelestar ian Lingkungan Hidup Daerah Pedesaan/Dusun.
C. PENCAIRAN
1. Guna pengendalian penyaluran ADD, Kepala Desa membuka Rekening Kas Desa atas nama Bendahara Desa di Bank Pembangunan Daerah (BPD) setempat.
2. Pencairan Dana ADD dengan persyaratan berupa Proposal Pengajuan Pencairan diser tai :
3. Anggaran ADD harus di masukan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Desa.
- Daftar usulan rencana Kerja (DURK) Desa yang telah disahkan Camat.
5. Surat Perjanjian Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana ADD dari Kepala Desa selaku ketua pengelola ADD di Ketahui Camat.
- Keputusan Kepala Desa tentang PTPKD dan Bendahara ADD.
7. Ber ita Acara Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) disertai daftar hadir peserta musyawarah desa.
- Foto 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen) untuk Pembangunan Fisik.
3. Pelaksanaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan cara transfer langsung dar i Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
Hilatcanf llff
ln He&lt;l
4. Bendaharawan desa dengan diketahui oleh Kepala Desa mencairkan rekening kas desa dan selanjutnya penggunaan di kelola Bendahara ADD.
5. BPD dapat menolak pencairan, apabila penandatanganan proses pencairan tidak dilakukan oleh Bendahara Desa dengan diketahui Kepala Desa.
D.PENGELOLAAN
- a. bendahara Desa mendistribusikan dana sesuai DURK Desa, dalam forum pertemuan rapat.
- b. untuk kegiatan yang sifatnya fisik, di Koordinasikan dengan LPMDesa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- c. penggunaan ADD harus di administrasikan dengan tertib, rapi dan benar oleh Bendahara ADD.
- d. perincian pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dibukukan dalam Buku Kas Umum oleh Bendahara ADD.
E.PELAPORAN
1. Kepala Desa selaku Ketua Pengelola Penggunaan ADD wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 bulan tentang ADD yang telah dilaksanakan kepada Camat.
2. Camat melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) melaporkan perkembangan secara umum ADD setiap 3 bulan sekali kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.
F. PERTANGGUNGJAWABAN
1. Kepala Desa selaku ketua Pengelola Penggunaan Alokasi Dana Desa harus menyampaikan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan ADD kepada Camat setelah pelaksanaan pengelolaan dana ADD selesai dilaksanakan.
2. Bahwa penggunaan ADD dimasukkan dalam APBDesa, oleh karena itu Kepala Desa wajib mencantumkan rincian penggunaan dana tersebut dan mempertanggungjawabkannya kepada Bupati melalui LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) di akhir tahun anggaran dan wajib mencantumkan rincian penggunaan dana tersebut dalam LKPJ (Laporan Keterangan Per tanggungjawaban) kepada BPD serta wajib menginformasikan penggunaan dana tersebut kepada masyarakat melalui IPPD (Informasi Penyelenggaraan Pemer intahan Desa) yang tata cara penyampaian berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemeliharaan hasil-hasil kegiatan dan pengembangannya sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemer intah Desa dan masyarakat.
4. Apabila pemanfaatan dana ADD untuk pengadaan barang harus dicatat dan dibukukan sebagai inventaris Desa.
5. Apabila dalam pelaksanaan penggunaan ADD ada kegiatan yang menyimpang dari petunjuk pelaksanaan ini, maka terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati Bengkayang.
G.MONITORING DAN EVALUASI
1. Kegiatan monitor ing dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Pemantau dan Evaluasi ADD Kabupaten Bengkayang, antara lain meliputi kualitas pelaksanaan f isik, non f isik/keuangan, tertib administrasi/teknis yang dilaksanakan desa.
2. Camat sebagai Penanggungjawab kegiatan dana ADD harus senantiasa melakukan pengendalian setiap saat untuk menjaga agar penggunaan ADD dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
H. PENGAWASAN
1. Pengawasan terhadap penggunaan ADD dilakukan oleh Tim Penanggungjawab Kebijakan.
2. Pengawasan terhadap penggunaan ADD dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
3. Pengawasan terhadap penggunaan ADD dapat dilakukan oleh masyarakat
4. Dalam hal terjadi penyimpangan/penyalahgunaan Camat wajib menyelesaikannya serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Bengkayang melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.
5. Dalam hal penyimpangan tersebut belum dapat teratasi, maka untuk penyelesaiannya ditangani oleh Tim Penanggungjawab Kegiatan.
I. SANKSI
Bagi pengelola ADD yang terbukti melakukan penyelewengan/ penyalahgunaan penggunaan dana ADD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
lBUPATI BENGKAYANG, /
VI SURYADMAN GIDOT