PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 45 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 9 Desember 2016
BAB XXI - DINAS KEHUTANAN DAERAH
Pasal 369

- (1) SeksiRehabilitasi Hutan dan Lahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahanpenyusunan rencana kegiatan SeksiRehabilitasi Hutan dan Lahan;
- b. menyiapkan bahan pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
- d. menyiapkan bahan penyempurnaan dan paraf naskah dinas;
- e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Rencana Pengelolaan Rehabiltasi di Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di luar kawasan hutan negara;
- f. melaksanakan Fasilitasi rehabilitasi lahan melalui penghijauan (pembangunan hutan rakyat, hutan kota, dan lingkungan);
- g. memfasilitasi penerapan teknik konservasi tanah dan air pada areal lahan kritis di luar kawasan hutan negara secara sipil teknis dan vegetatif;
- h. melaksanakan Rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir;
- i. melaksanakan dan mengembangkan kegiatan pendukung dan insentif rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara;
- j. menyiapkan bahanbimbingan teknis dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan;
- k. mengusulkan dan memberikan pertimbangan teknis calon areal lokasi sumberdaya genetik;
- l. menetapkan pengada benih dan pengedar benih dan atau bibit terdaftar;
- m. mengeluarkan sertifikat sumber benih dan mutu benih tanaman hutan
- n. menyiapkan bahantelaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- o. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPengelolaan DAS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahanpenyusunan rencana kegiatan SeksiPengelolaan DAS;
- b. menyiapkan bahan pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. menyiapkan bahanpemantauan, evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
- d. menyiapkan bahanpenyempurnaan dan paraf naskah dinas;
- e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman/petunjuk teknis dan rencana kerja dalam pengelolaan DAS;
- f. menyiapkan bahanrencana pengelolaan DAS dalam daerah Provinsi;
- g. melaksanakan pengelolaan DAS dalam daerah Provinsi;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan DAS oleh KPH;
- i. membangun sistem infromasi pengelolaan DAS Provinsi;
- j. menyiapkan bahanpenyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS;
- k. menyiapkan bahan pembentukan forum pengelolaan DAS;
- l. menyiapkan bahantelaah staf untuk bahan pengambilan kebijakan;
- m. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksipengelolaan DAS;
- n. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPenyuluhan dan Perhutanan Sosialdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahanrencana kegiatan SeksiPenyuluhan dan Perhutanan Sosial;
- b. melaksanakan pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
- d. menyiapkan bahanpenyempurnaan dan paraf naskah dinas;
- e. menyiapkan bahan program penyuluhan kehutanan;
- f. menyiapkan bahan, menyusun dan menetapkan materi penyuluhan kehutanan;
- g. melaksanakan sosialisasi penyuluhan kehutanan;
- h. memfasilitasi pelatihan pembentukan penyuluh kehutanan Provinsi;
- i. melaksanakan bimbingan teknis penyuluhan dibidang kehutanan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyuluhan dibidang kehutanan;
- k. memfasilitasi pemberian akses dalam pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan;
- l. memfasilitasi pembentukan kelembagaan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha;
- m. memfasilitasi kemitraan masyarakat dengan pemangku kepentingan lain;
- n. memfasilitasi pengakuan hukum adat;
- o. memfasilitasi usulan penetapan areal kerja perhutanan sosial (Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan kemitraan) kepada Menteri;
- p. menyiapkan bahan pemberian izin Hak Pengelolaan Hutan Desa, izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat;
- q. menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan sosial;
- r. menyiapkan bahan penguatan kelembagaan dan pemberian bantuan usaha;
- s. melaksanakan inventarisasi wilayah adat (tenuraial);
- t. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyusunan PERDA masyarakat hukum adat;
- u. menyiapkan bahan pengusulan danpertimbangan teknis pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi;
- v. menyiapkan bahanrencana pengelolaan dan pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi;
- w. menyiapkan bahan kerjasama/kemitraan pemanfaatan KHDTK untuk kepentingan religi;
- x. menyiapkan bahan telaahan staf untuk bahan pengambilan kebijakan;
- y. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas SeksiPenyuluhan dan perhutanan sosial;
- z. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait; dan
61. å. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keenam
BAB XXI - DINAS KEHUTANAN DAERAH
Pasal 370

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.
BAB XXII - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH
Pasal 371

- (1) Dinas Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf u, merupakan unsurpelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Geologi dan Air bawah Tanah, Mineral dan Batubara,Energy dan Ketenagalistrikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Energi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (1) Dinas Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 ayat (1),mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Gubernur menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Geologi dan Air bawah Tanah, Mineral dan Batubara,Energy dan Ketenagalistrikan.
- (2) Dinas Energi Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi ;
- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat;
- b. penyelenggaraan bidang Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat meliputi Geologi dan Air Bawah Tanah, Mineral dan Batubara, Energi, serta Ketenagalistrikan;
- c. pengendalian desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan kewenangan kabupaten yang dikerjasamakan atau yang diserahkan ke Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-Undangan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas meliputi Geologi dan Air Bawah Tanah, Mineral dan Batubara, Energi, serta Ketenagalistrikan.
- e. penyelenggaraan bidang pertambangan, Energi dan Sumber daya Mineral , berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- f. pembinaan urusan tata usaha Dinas dan UPTD;
- g. pembinaan koordinasi dengan instansi terkait ; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
BAB XXII - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH
Pasal 372

Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 373
Dinas Energi Sumber Daya Mineral, terdiri atas :
- a. Sekretariat ;
- b. Bidang Geologi dan Air Bawah Tanah;
- c. Bidang Mineral dan Batubara;
- d. Bidang Energi; dan
- e. Bidang Ketenagalistrikan.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB XXII - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH
Pasal 374

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373huruf a,mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi dilingkungan dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. koordinasi perumusan dan penyusunan rencana, program dan anggaran
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- c. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengelolaan aset, hubungan masyarakat serta urusan perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. koordinasi dan penyusunan produk hukum di lingkungan dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XXII - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH
Pasal 375

Sekretariat,terdiri atas :
- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
BAB XXII - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH
Pasal 376

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375huruf a,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerjaSeksiprogram dan pelaporan;
- b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
- f. melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
- g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal375huruf b,mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai,keuangan,perjalanan dinas serta hakhak lain;
- b. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
- c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan realisasi dan evaluasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- e. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) dan/atau laporan hasil audit (lha);
- f. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data bahan evaluasi dan pelaporan keuangan dinas;
- g. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- i. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- j. melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset;
- k. melaksanakan penyusunan administrasi,pengadaan pendistribusian dan penghapusan aset barang infentaris dan perlengkapan dinas;dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal375huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan SeksiUmum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat ,kenaikan gaji berkala,cuti ,kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bidang Geologi dan Air Bawah Tanah
Bagian Ketiga Pasal 377
- (1) Bidang Geologi dan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373huruf b, mempunyai tugas melaksanakan Pemetaan Geologi dan Air Tanah, Konservasi Air Tanah, Pengusahaan Air Tanah.
- (2) Bidang Geologi dan Air Bawah Tanah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakanfungsi :
- a. pelaksanaandan penyusunan program kerja bidang geologi dan air bawah tanah;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunanan program dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas bidang kepada kepala dinas;
- c. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. penyiapanbahan kebijakan, perizinan operasional, pengembangan penelitian geologi dan air tanah;
- e. pelaksanaan pemetaan dan inventarisasi sumber daya geologi,survey dan penyelidikan geologi dan hidrogeologi secara sistematis terhadap potensi sumber daya geologi dan air tanah;
- f. perumusan pengelolaan dan pemanfaatan konservasi air tanah;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan konservasi air tanah;
- h. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan penataan, pengelolaan dan pengusahaan air tanah;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap kegiatan pemanfaatan, pengelolaan, pengusahaan dan konservasi air tanah;
- j. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air tanah;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XXII - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH
Pasal 378

Bidang Geologi dan Air Bawah Tanah, terdiri atas :
- a. SeksiPemetaan Geologi dan Air Tanah;
- b. SeksiKonservasi Air Tanah; dan
- c. SeksiPengusahaan Air Tanah.
BAB XXII - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH
Pasal 379

- (1) SeksiPemetaan Geologi dan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378huruf a, mempunyai tugas :
- a. penyusunan konsep program kerja Sub bagian;
- b. pelaksanakan inventarisasi (pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi evaluasi) potensi air tanah;
- c. pelaksanakan inventarisasi (pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi evaluasi) geologi;
- d. pelaksanaan penyusunan neraca sumber daya geologi dan air tanah;
- e. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan dibidang kegeologian dan air tanah;
- f. pelaksanaan dan penyiapan bahan penyelidikan dan pengembangan air tanah daerah sulit air;
- g. pelaksanaan pengembangan sistem data dan informasi geologi dan air tanah;
- h. penyiapan alat/bahan untuk kegiatan informasi sumber daya geologi dan air tanah;
- i. pengawasan teknis terhadap kegiatan survey dan pemetaan dibidang geologi dan air tanah;
- j. pelaksanaan pengembangan sistem informasi geologi dan air tanah;
- k. pelaksanaan inventarisasi dan pemetaan geologi dan potensi air tanah dan mata air;
- l. penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang geologi dan air tanah; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiKonservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun konsep program kerja Seksikonservasi air tanah;
- b. melaksanakan inventarisasi/pendataan untuk kegiatan konservasi air tanah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan peraturan dibidang air tanah;
- d. Penetapan nilai perolehan air tanah;
- e. mencatat data pada sumur pantau dan membuat sumur pantau;
- f. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas air tanah;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pemanfaatan dan konservasi air tanah;
- h. melaksanakan sosialisasi perundang-undangan air tanah;
- i. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penertiban dalam kegiatan pemanfaatan, pengelolaan dan konservasi air tanah, pelaksanaan pengeboran air tanah dan pengusahaan air tanah;
- j. melaksanakan penertiban terhadap pelanggaran pengambilan air tanah;
- k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan, pengeloaan dan konservasi air tanah;
- l. melaksanakan pemantauan terhadap sumur pantau;
- m. melaksanakan pemantauan kualitas air tanah secara reguler;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pemanfaatan dan konservasi air tanah; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun konsep program kerja Seksipengusahaan air tanah;
- b. melaksanakan inventarisasi/pendataan terhadap pemanfaatan dan pengusahaan air tanah;
- c. merencanakan program pemanfaatan dan pengusahaan air tanah;
- d. menyiapkan bahan perencanaan program pengawasan pengendalian dan penertiban terhadap kegiatan pemanfaatan, pengelolaan dan pengusahaan air tanah;
- e. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi teknis (Rekomtek) atas permohonan izin pengeboran air tanah, izin pengambilan air tanah, izin penurapan mata air, izin pengambilan mata air;
- f. melaksanakan perencanaan program penataan, pengelolaan dan pengusahaan air tanah untuk daerah sulit air;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penataan, pengelolaan dan pengusahaan air tanah;
- h. melaksanakaninventarisasi pemanfaatan dan pengusahaan air tanah;
- i. memproses pemberian rekomendasi teknis atas permohonan izin pengeboran air tanah, izin pengambilan air tanah , izin penurapan air mata air, izin pegambilan mata air;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap usaha pemanfaatan air tanah dan mata air;
- k. melaksanakan monitoring danevaluasi terhadap pemanfaatan dan pengusahaan air tanah; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
Bagian Keempat
- (1) Bidang Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 huruf c, mempunyai tugas dibidangPemetaan Wilayah Izin Minerba, Pengusahaan Minerba, Produksi dan Penjualan Minerba.
- (2) Bidang Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja bidang minerba;
- b. penyiapan bahan perumusan penyusunan norma, standar, prosedur pada bidang minerba;
- c. penyiapan bahan kajian bimbingan teknis bidang minerba;
- d. pelaksanaan kerjasama bidang minerba dengan bidang lain;
- e. pelaksanaan pengelolaan penerimaan dan pendapatan bidang minerba;
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan tenaga teknis bidang minerba;
- g. pelaksanaan perizinan bidang minerba;
- h. pelaksanaan pemetaan wilayah izin minerba;
- i. pelaksanaan pengelolaan produksi dan penjualan minerba;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan IUP;
- k. penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi bidang minerba;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait;
- m. penyiapan bahan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pada bidang minerba; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XXII - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH
Pasal 381

Bidang Mineral dan Batubara, terdiri atas :
- a. SeksiPemetaan Wilayah Izin Minerba;
- b. SeksiPengusahaan Minerba; dan
- c. SeksiProduksi dan Penjualan Minerba.
BAB XXII - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH
Pasal 382

- (1) SeksiPemetaan Wilayah Izin Minerba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381huruf a, mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan bahan/data untuk menyusun kebijakan teknis pemetaan wilayah izin minerba;
- b. melaksanakan inventarisasi dan mengarsipkan dokumen perizinan yang telah ditertibkan;
- c. mengumpulkan bahan/data untuk menyusun pedoman/standar operasional prosedur pemetaan wilayah izin minerba;
- d. melaksanakan pemetaan wilayah izin minerba;
- e. menyusun dan pengelolaan data pemetaan wilayah izin minerba; dan
- f. melaksanakantugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPengusahaan Minerba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengusahaan minerba,
- b. menyediakandokumen perizinan minerba, pedoman/standar operasional prosedur perizinan minerba, wilayah pertambangan dan verifikasi;
- c. menyusun konsep rekomendasi pertimbangan teknis permohonan izin minerba dan melaksanakan pengelolaan data Pengusahaan Minerba;
- d. mengumpulkan bahan/data untuk menyusun kebijakan teknis pengusahaan minerba;
- e. mengumpulkan bahan/data untuk menyusun dokumen perizinan minerba;
- f. mengumpulkan bahan/data untuk menyusun pedoman/standar operasional prosedur perizinan minerba;
- g. mengumpulkan bahan/data untuk menyusun wilayah pertambangan (WIUP);
- h. melaksanakan verifikasi dan menyusun konsep rekomendasi pertimbangan teknis permohonan izin minerba;
- i. menyusun dan mengelola data pengusahaan minerba; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiProduksi dan Penjualan Minerba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan/data untuk penyusunan kebijakan teknis dan fasilitasi Produksi dan penjualan minerba;
- b. menginventarisasi dokumen IUP operasi produksi;
- c. menyiapkan bahan/data untuk penyusunan pedoman/standar operasional prosedur produksi dan penjualan minerba;
- d. melaksanakan fasilitasi penagihan PNBP;
- e. melakukan dan mengerjakan penagihan PNBP pemegang IUP operasi produksi;
- f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis produksi dan penjualan;
- g. melaksanakan pengelolaan data produksi dan penjualan minerba; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (1) Bidang Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum serta koordinasi dibidang Konservasi Energi, Pengembangan Energi Terbarukan dan Pengusahaan Energi Baru Terbarukan.
- (2) Bidang Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan
Bagian Kelima Bidang Energi Pasal 383
fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang energi;
- b. pelaksana pengkajian kebijakan teknis dalam pemanfaatan energi;
- c. penyusunan Program kerja bidang Energi;
- d. pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan operasional perizinan, pengembangan dan pengusahaan dibidang Energi;
- e. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan penelitian/ survey/studi pengembangan sumber energi baru terbarukan dan energilain;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang energi;
- g. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang energi;
- h. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang energi;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- j. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehpimpinan.
BAB XXII - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH
Pasal 384

Bidang Energi, terdiri atas :
- a. SeksiKonservasi ;
- b. SeksiPengembangan Energi Baru Terbarukan;dan
- c. Pengusahaan Energi Baru Terbarukan.
BAB XXII - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH
Pasal 385

- (1) SeksiKonservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal384huruf a,mempunyai tugas :
- a. menyiapkan perumusankebijakan teknisdibidangpenyiapan programpemanfaatan, pengaturandanpengawasanefisiensi, penerapanteknologienergibersihdanefisiensienergi, bimbinganteknis,dankerjasamakonservasienergi;
- b. menyiapkan pelaksanaankebijakan dibidangpenyiapan program pemanfaatan, pengaturandanpengawasanefisiensi, penerapanteknologienergibersihdanefisiensienergi, bimbinganteknis,dankerjasamakonservasi energi;
- c. menyiapkan penyusunannorma, standar, prosedur, dankriteria dibidangpenyiapan program pemanfaatan, pengaturandanpengawasanefisiensi,penerapanteknologienergibersihdan efisiensienergi, bimbinganteknis, dankerjasamakonservasi energi;
- d. melaksanakan bimbinganteknisdanevaluasi dibidangpenyiapanprogram pemanfaatan, pengaturandanpengawasanefisiensi, penerapanteknologienergibersihdanefisiensienergi,bimbingan teknis, dankerja sama konservasi energi;
- e. menyusun bahan program kerjaSeksikonservasi energi;
- f. penyiapanbahankegiatankonservasi padaperusahaanpenggunalistrikdan energy;
- g. memberikan dukunganteknispelaksanaankegiatankonservasi energy
- h. mengelolah tenagatekniskonservasi energy;
- i. melaksanakan evaluasibahan program kerjadanpelatihantekniskegiatankonservasi energy;
- j. melaksanakan monitoring danevaluasipelaksanaankegiatan;
- k. menyusun bahanlaporankegiatan pembinaan dan penyuluhan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPengembangan Energi Baru Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal384 huruf b,mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyediaan Pengembangan Energi Baru Terbarukan;
- b. menyusun dan pengolahan dataPengembangan Energi Baru Terbarukan;
- c. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria ;
- e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidangperencanaan, analisis, evaluasi program pengembangan EBT;
- f. melakukan pengumpulan data potensi Energi Baru Terbarukan (Air, Angin, Matahari, Bahan Bakar Nabati, dll) untuk bahan Pengembangan Energi Baru Terbarukan;
- g. melaksanakan Pengumpulan data potensi EBT (Air, Angin, Matahari, Bahan Bakar Nabati, ddl) untuk bahan Pengembangan EBT;
- h. melaksanakan pengawasan dalam pendistribusian EBT;
- i. melaksanakan monev Pelaksanaan Pengembangan EBT;
- j. menyusun data potensi EBT seProv. Sulbar;
- k. menyusun rencana Pemanfaatan EBT;
- l. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dibidangpengembangan EBT; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (3) Pengusahaan Energi Baru Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal384 huruf c,mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyediaan Pengembangan Energi Baru Terbarukan;
- b. menyusun dan mengelolah dataPengembangan Energi Baru Terbarukan;
- c. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan Pengumpulan data potensi EBT (Air, Angin, Matahari, Bahan Bakar Nabati, ddl) untuk bahan Pengembangan EBT;
- e. melaksanakan pengawasan dalam pendistribusian EBTl;
- f. melaksanakan Monev Pelaksanaan Pengembangan EBT;
- g. menyusun data potensi EBT se Prov. Sulbar;
- h. menyusun rencana Pemanfaatan EBT;
- i. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dibidang pengembangan EBT; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bidang Ketenagalistrikan
- (1) Bidang Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373huruf e, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan Kebijakan umum serta koordinasi dibidang Pengembangan Ketenagalistrikan, Pengusahaan Ketenagalistrikan, Pengawasan Ketenagalistrikan.
- (2) Bidang Ketenagalistrikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang ketenagalistrikan;
- b. pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis dalam pemanfaatan ketenagalistrikan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedure, dan kriteria dibidang ketenagalistrikan;
- d. pengkajian, validasi data dan bahan pengembangan ketenagalistrikan;
- e. pemvalidasian data dan bahan pemanfaatan sumberdaya ketenagalistrikan;
- f. penyusunan Program kerja bidang ketenagalistrikan;
- g. pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan operasional perizinan, pengembangan dan pengusahaan dibidang ketenagalistrikan;
- h. pembinaan dan pemberian fasilitas pelaksanaan penelitian/ survei/studi pengembangan sumber energi dan usaha ketenagalistrikan;
- i. pelaksanaan monitoring danevaluasi bidang ketenagalistrikan;
- j. pelaksanaan pengembangan pengusahaan dan pengawasan bidang ketenagalistrikan;
- k. pelaksanaan pengkajian, validasi data dan bahan pengembangan ketenagalistrikan;
- l. pelaksanaan pemvalidasian data dan bahan pemanfaatan sumber daya ketenagalistrikan;
- m. pelaksanaan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan operasional perizinan, pengembangan dan pengusahaan dibidang ketenagalistrikan;
- n. pelaksanaan pembinaan dan pemberian fasilitas pelaksanaan penelitian/survey/studi pengembangan sumber energi dan usaha ketenagalistrikan;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang ketenagalistrikan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XXII - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH
Pasal 387

Bidang Ketenagalistrikan, terdiri atas :
- a. SeksiPengembangan Ketenagalistrikan;
- b. SeksiPengusahaan Ketenagalistrikan; dan
- c. SeksiPengawasan Ketenagalistrikan.
BAB XXII - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH
Pasal 388

- (1) SeksiPengembangan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387huruf a, mempunyai tugas :
- a. penyusunan rencana kegiatan Pengembangan ketenagalistrikan;
- b. penyusunan data base rencana pengembangan ketenagalistrikan;
- c. penyusunan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan Ketenagalistrikan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan ketenagalistrikan,investasi dan pendanaan tenaga listrik, kerjasama ketenagalistrikan,informasi ketenagalistrikan dan penyertaan modal pemerintah, serta listrik perdesaan;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pengembangan ketenagalistrikan, investasi dan pendanaan tenaga listrik, kerjasama ketenagalistrikan, informasi ketenagalistrikan dan penyertaan modal pemerintah, serta listrik perdesaan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPengusahaan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan pengusahaan ketenagalistrikan;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengusahaan ketenagalistrikan;
- c. menyusun database pengusahaan ketenagalistrikan;
- d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunannorma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasidibidang Pengusahaanketenagalistrikan menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan usaha tenaga listrik, harga dan subsidi listrik, hubungan komersial tenaga listrik dan perlindungan konsumen listrik;
- e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pelayanan usaha tenaga listrik, harga dan subsidi listrik, hubungan komersial tenaga listrik dan perlindungan konsumen listrik;
- f. melaksanakanmonitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengusahaan Ketenagalistrikan;
- g. melakukanpenyusunandatabase pengusahaan ketenagalistrikan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPengawasan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381 huruf c,mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan pengawasan ketenagalistrikan;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan ketenagalistrikan;
- c. membuat laporan hasil kegiatan pengawasan ketenagalistrikan;
- d. menyusun kegiatan pengendalian pelanggaran pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,prosedur, dankriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pengawasan usaha penyediaan tenag listrik, efisiensi dan transparansiusaha;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan ketenagalistrikan;
- g. mengerjakan laporan hasil kegiatan pengawasan ketenagalistrikan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
Bagian Ketujuh
BAB XXII - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH
Pasal 389

Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB XXIII - DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
Pasal 390

- (1) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf v, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKMyang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (1) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKMsebagaimana dimaksud dalam Pasal390ayat (1),mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan dibidangPerdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKMmenjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.
- (2) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
BAB XXIII - DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
Pasal 391

menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi kebijakan teknis urusan bidang Perdagangan, Perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah, fasilitasi dan pengembangan usaha;
- b. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian bidang Perdagangan, Perindustrian,koperasi dan usaha kecil menengah, fasilitasi dan pengembangan usaha;
- c. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM sebagai bahan penetapan kebijakan umum Pemerintah Provinsi;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas Perdagangan,Perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah, fasilitasi dan pengembangan usaha;
- e. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas dan fungsi Dinas;
- f. menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintahan dan Pembangunan dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota; dan
- g. pengkoordinasian dan pembinaan UPTD.
Paragraf 3 Susunan Organisasi
BAB XXIII - DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
Pasal 392

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, terdiri atas :
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perdagangan;
- c. Bidang Perindustrian; dan
- d. Koperasi dan UKM.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB XXIII - DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
Pasal 393

- (1) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 huruf a,mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, penyusunan program dan kegiatan, pelaporan, administrasi keuangan dan kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakanfungsi :
- a. melaksanakan pengkajian dan koordinasi serta program dan pelaporan dinas;
- b. melaksanakan penyusunan program kegiatan kesekretariatan;
- c. melaksanakan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
- d. melaksanakan kegiatan pembinaan pengelolaan administrasi umum, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan/kantor;
- e. melaksanakan pengkajian rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan kepegawaian;
- f. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka penyusunan program kegiatan dinas;
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan, umum dan kepegawaian;
- h. melaksanakan penyusunan program, anggaran dan pelaporan;
- i. melaksanakan penyusunan daftar urutan kepangkatan (duk) pada masing-masing bidang;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan pengalokasian anggaran kegiatan pada masing-masing bidang dan UPTD;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang dan UPTD;
- l. melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;
- m. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- n. melaksanakan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. melaksanakan penyempurnaan dan paraf atas naskah dinas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XXIII - DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
Pasal 394

Sekretariat, terdiri atas :
- a. SeksiProgram dan Keuangan; dan
- b. SeksiUmum dan Kepegawaian.
BAB XXIII - DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
Pasal 395

- (2) SeksiProgram dan Keuangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 huruf a,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja Seksiprogram dan keuangan;
- b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
- g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- k. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- m. melaksanakan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;
- n. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
- o. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai,keuangan,perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lain;
- q. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) dan/atau laporan hasil audit (lha);
- r. melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan dinas;
- s. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;
- t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bagian perencanaan dan keuangan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiUmum dan Kepegawaiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 huruf b,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan SeksiUmum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi kepegawaianmeliputi kenaikan pangkat,kenaikan gaji berkala,cuti,kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- h. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
- i. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja dinas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Ketiga Bidang Perdagangan
BAB XXIII - DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
Pasal 396

- (1) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis, pengumpulan bahan pembinaan dan fasilitasi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan tertib niaga.
- (2) Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dan mengkaji bahan perencanaan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pengembangan sarana logistik, distribusi, usaha perdagangan dalam negeri, serta promosi pemasaran produk dalam negeri/atau produk unggulan dan khas daerah;
- b. penyusunan dan mengkaji bahan perencanan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pengembangan sarana kerjasama perdagangan ekspor impor daerah serta pengamanan perdagangan internasional;
- c. penyusunan dan mengkaji bahan perencanaan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi pengawasan barang dan jasa, pemberdayaan dan perlindungan konsumen, pengawasan kemetrologian, standardisasi serta pengujian mutu barang;
- d. penyelenggaraan program dan kegiatan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan dibidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- e. penyusunan dan mengkaji bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pengembangan dibidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan tertib niaga; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XXIII - DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
Pasal 397

Bidang Perdagangan, terdiri atas :
- a. SeksiPerdagangan Dalam Negeri;
- b. SeksiPerdagangan Luar Negeri; dan
- c. SeksiPerlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
BAB XXIII - DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
Pasal 398

- (1) SeksiPerdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397 huruf a, mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan bahan penyusunan dan pengkajian perencanaan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pengembangan pasar tradisional/modern, gudang SRG, usaha perdagangan dalam negeri/antar pulau, promosi pemasaran produk dalam negeri,
3. pengumpulan data dan analisa harga dan persediaan bahan pokok dan barang penting;
- b. mengelola kebijakan teknis, pembinaan dan fasilitasi perdagangan dalam negeri;
- c. menghimpun bahan dan mengelola pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan dibidang Perdagangan Dalam Negeri;
- d. menghimpun data pengarsipan surat/dokumen terkait bidang tugas perdagangan dalam negeri;
- e. mengumpulkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pengembangan dibidang perdagangan dalam negeri;
- f. mengumpulkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan pasar tradisional/modern, gudang SRG (Sistem Resi Gudang), usaha perdagangan dalam negeri/antar pulau, promosi pemasaran produk dalam negeri, pengumpulan data dan analisa harga dan persediaan barang pokok dan barang penting;
- g. mengelola pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan kerja dan sumber daya lain dalam lingkup tugas bidang perdagangan dalam negeri; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPerdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397 huruf b, mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan bahan penyusunan dan pengkajian bahan perencanan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pengembangan sarana kerjasama perdagangan internasional, usaha ekspor-impor, promosi dan pengembangan ekspor daerah serta pengamanan perdagangan internasional;
- b. mengelola kebijakan teknis, pembinaan dan fasilitasi perdagangan luar negeri;
- c. menghimpun bahan dan mengelola pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan dibidang Perdagangan Luar Negeri;
- d. menghimpun data pengarsipan surat/dokumen terkait bidang tugas perdagangan luar negeri;
- e. mengumpulkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pengembangan dibidang perdagangan luar negeri;
- f. mengumpulkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana kerjasama perdagangan internasional, usaha ekspor-impor, promosi dan pengembangan ekspor daerah serta pengamanan perdagangan internasional;
- g. mengelola pemanfaatan sumberdaya manusia, peralatan kerja dan sumberdaya lain dalam lingkup tugas bidang perdagangan luar negeri; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPerlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397 huruf c, mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan bahan penyusunan dan pengkajian bahan perencanan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pengembangan pengawasan peredaran barang/jasa, pemberdayaan dan perlindungan konsumen, pengawasan kemetrologian, standardisasi serta pengujian mutu barang;
- b. mengelola kebijakan teknis, pembinaan dan fasilitasi perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- c. menghimpun bahan dan mengelola pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan dibidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- d. menghimpun data dan pengarsipan surat/dokumen terkait bidang tugas perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- e. mengumpulkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pengembangan dibidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- f. mengumpulkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan pengawasan peredaran barang/jasa, pemberdayaan dan perlindungan konsumen, pengawasan kemetrologian, standardisasi serta pengujian mutu barang;
- g. mengelola pemanfaatan sumberdaya manusia, peralatan kerja dan sumber daya lain dalam lingkup tugas bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Keempat Bidang Perindustrian
BAB XXIII - DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
Pasal 399

- (1) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kerjasama dalam bidang perindustrian, menyiapkan bahan perumusan, dan penjabaran kebijakan teknis dibidang perindustrian.
- (2) Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan program kerja bidang Standardisasi dan mutu industri;
- b. pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi industri kecil menengah serta pengawasan;
- c. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dalam pembentukan dan pengembangan dibidangstandardisasi dan mutu industri;
- d. pelaksanaan bimbingan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan mutu industri;
- e. penyelenggaraan serta fasilitasi standardisasi dan mutu industri;
- f. pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha Standardisasi dan mutu industri;
- g. pelaksanaan pengembangan standardisasi dan mutu industri;
- h. pelaksanaan pengembangan badan layanan umum promosi dan dana bergulir sosialisasi Standardisasi dan mutu industri;
- i. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas bidang kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas;
- j. pelaksanaan pengembangan sarana dan penyelenggaraan standardisasi dan mutu industri;
- k. pelaksanaan pengembangan peta pasar produk standardisasi dan mutu industri;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- m. pengoordinasian dengan unit kerja terkait.
BAB XXIII - DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
Pasal 400

Bidang Perindustrian, terdiri atas :
- a. SeksiStandardisasi Teknologi IKM, Alat Transportasi dan Telematika;
- b. SeksiPengembangan Kebijakan Iklim dan Mutu Industri; dan
- c. SeksiPromosi, Informasi dan Kerjasama Industri.
BAB XXIII - DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
Pasal 401

- (1) SeksiStandardisasidan Teknologi IKM, Alat Transportasi dan Telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis program kerja serta fasilitasi Standardisasi dan Teknologi Industri, Alat Transportasi dan Telematika;
- b. melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan program Standardisasi dan Teknologi Industri, Alat Transportasi dan Telematika;
- c. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data standardisasi dan teknologi industri, alat transportasi dan telematika;
- d. memberi petunjuk tehnis pelaksanaan tugas bawahan;
- e. melaksanakan pengumpulan peraturan perundang-undangan untuk penyusunan petunjuk tehnik pengawasan kegiatan yang sesuai tupoksi;
- f. melaksanakan penyusunan data statistik dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) kepengawasan;
- g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan yang sesuai tupoksi;
- h. melaksanakan pengawasan pengelolaan dana pemerintah bagi Standardisasi dan Teknologi Industri, Alat Transportasi dan Telematika;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPengembangan Kebijakan Iklim dan Mutu Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksipengembangan Kebijakan Iklim dan mutu industri;
- b. melaksanakan pengkajian pembinaan dan fasilitasi pengembangan Kebijakan Iklim dan mutu industri;
- c. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan Kebijakan Iklim dan mutu industri;
- d. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan penyuluhan;
- e. melaksanakan koordinasi bidang pengembangan Kebijakan Iklim dan mutu industri;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan program penyelenggaraan tugastugas bidang kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas;
- g. melaksanakan monitoring serta pengkajian kebijakan operasional;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPromosi, Informasi dan Kerjasama Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan bahankebijakan teknis program kerja SeksiPromosi, Informasi, Kerja sama Industri;
- b. melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan rencana kegiatan SeksiPromosi, Informasi, Kerja sama Industri;
- c. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data promosi, informasi, kerjasama industri;
- d. melaksanakan pembinaan pelayanan sistem manajemen kelembagaan Promosi, Informasi, kerjasama Industri;
- e. melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka kelembagaan;
- f. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kelima
BidangKoperasi dan UKM
BAB XXIII - DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
Pasal 402

- (1) Bidang Koperasidan UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392huruf d, mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan tugastugas dibidang koperasi yang meliputi pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan koperasi dan perijinan.
- (2) Bidang Koperasi dan UKM sebagaimana dimaksud padaayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas dibidang koperasi dan UKM yang meliputi pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan koperasi UKM;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis program kerja dibidang koperasi dan UKM yang meliputi pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan koperasi UKM;
- c. melaksanakan penyusunan standar operasional dan prosedur usaha koperasi dan UKM;
- d. menyusun bahan dan fasilitas lingkup usaha koperasi;
- e. melaksanakan penumbuhan dan penguatan usaha koperasi UKM;
- f. menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan bimbingan teknis dibidang koperasi dan UKM yang meliputi pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan koperasi UKM;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi tugas-tugas dibidang koperasi yang meliputi pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan koperasi UKM;
- h. melaksanakan tugas-tugas dibidang koperasi yang meliputi pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan koperasi UKM;
- i. melaksanakan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
BAB XXIII - DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
Pasal 403

Bidang Koperasi dan UKM, terdiri atas :
- a. SeksiKoperasi;
- b. SeksiUsaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
- c. SeksiKelembagaan, Pembiayaan dan Promosi.
BAB XXIII - DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
Pasal 404

- (1) SeksiKoperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan Pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan program kerja bidang pengolahan data pengembangan koperasi;
- b. melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pembinaan, pengembangan koperasi;
- c. melaksanakan Pengkajian bahan fasilitasi pengolahan data Pengembangan Koperasi;
- d. melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan fasilitasi bantuan sarana dan prasarana;
- e. melaksanakan pengawasan kegiatan industri pengembangan koperasi;
- f. melaksanakan sosialisasi petunjuk teknis pengembangan koperasi;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi pelaporan dan pengawasan pengembangan koperasi;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiUsaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403huruf b,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan Pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan program kerjaSeksipengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. melaksanakan Pengkajian bahan fasilitas pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dalam pembentukan dan dibidang pengembangan usaha mikro, kecil menengah;
- d. menyiapkan bahan fasilitas kegiatan dibidang pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
- e. melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
- f. melaksanakan fasilitas pengembangan diSeksiusaha mikro, kecil dan menengah;
- g. melaksanakan penyelenggaraan promosi dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah;
- h. melaksanakan pengembangan pusat lembaga usaha mikro, kecil dan menengah;
- i. melaksanakan koordinasi penyusunan program dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas bidang kepada kepala dinas melalui sekretaris;
- j. melaksanakan pengembangan para usaha mikro, kecil dan menengah;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- l. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan unit kerja terkait; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiKelembagaan, Pembiayaan dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403huruf c,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis program kerja dan fasilitasi pengembangan SeksiKelembagaan Pembiayaan dan Promosi;
- b. menyusun dan pengolahaan data fasilitasi pembinaan pengembangan kelembagaan, Pemasaran jaringan usaha dan Usaha Permodalan;
- c. melaksanakan penyusunan dan pengolahan pengembangan kelembagaan, Pemasaran dan Usaha Permodalan;
- d. melaksanakan pemantauan motivasi dan sarana dalam rangka pengembangan pembinaan dan penyusunan tentang pengembangan kelembagaan;
- e. melaksanakan pengumpulan bahan dan data untuk analisis dalam rangka penyusunan program kerja, pembinaan dan pelayanan pemasaran dan jaringan usaha;
- f. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas perusahaan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan institusi terkait;
- h. melaksanakan pengumpulan peraturan perundang-undangan untuk menyusun petunjuk teknis Pemasaran dan permodalan;
- i. melaksanakan sosialisasi petunjuk teknis tentang pemasaran dan jaringan usaha;
- j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha berprestasi di tingkat kabupaten/kota;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan penyusunan bahan laporan kegiatan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keenam
BAB XXIII - DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
Pasal 405

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB XXIV - DINAS TRANSMIGRASI
Pasal 406

- (1) Dinas Transmigrasisebagaimana dimaksud dalam Pasal2 huruf w,merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidangTransmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Transmigrasi Provinsi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (1) Dinas Transmigrasi sebagaimana dimaksud Pasal 406ayat (1), mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan dibidangTransmigrasi meliputi bidang Perencanaan Teknis Kawasan Transmigrasi, Pembangunan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi, Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Fasilitasi Pertanahan dan Pelatihan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.
- (2) Dinas Transmigrasi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan perumusan dan penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis urusan dibidang transmigrasi;
- b. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas dibidang transmigrasi;
- c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam rangka tugas dan fungsi dinas;
- d. perumusan perencanaan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penyiapan kawasan dan
9. pembangunan permukiman transmigrasi, bidang pengembangan kawasan transmigrasi, dan bidang pelatihan transmigrasi;
- e. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas bidangpenyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi, bidang pengembangan kawasan transmigrasi, dan bidang pelatihan transmigrasi;
- f. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam rangka tugas dan fungsi dinas.
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
BAB XXIV - DINAS TRANSMIGRASI
Pasal 407

Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 408
Dinas Transmigrasi, terdiri atas ;
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perencanaan Teknis Kawasan Transmigrasi;
- c. Bidang Pembangunan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi;
- d. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi; dan
- e. Bidang Fasilitasi Pertanahan dan Pelatihan Transmigrasi.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB XXIV - DINAS TRANSMIGRASI
Pasal 409

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal408huruf a,mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Transmigrasi.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasianperumusan dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- c. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengelolaan aset, hubungan masyarakat serta urusan perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. koordinasi dan penyusunan produk hukum dilingkungan dinas Transmigrasi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Sekretariat, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
BAB XXIV - DINAS TRANSMIGRASI
Pasal 411

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410huruf a,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunanpelaporan rencana kegiatan kerja Seksiprogram dan pelaporan;
- b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
- g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410huruf b,mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai,keuangan,perjalanan dinas serta hakhak lain;
- b. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
- c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan realisasi dan evaluasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- e. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) dan/atau laporan hasil audit (lha);
- f. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data bahan evaluasi dan pelaporan keuangan dinas;
- g. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- i. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- j. melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset;
- k. melaksanakan penyusunan administrasi,pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset barang inventaris dan perlengkapan dinas;dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410huruf c,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan SeksiUmum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat,kenaikan gaji berkala, cuti,kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan Teknis Kawasan Transmigrasi
BAB XXIV - DINAS TRANSMIGRASI
Pasal 412

- (1) Bidang Perencanaan Teknis Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408hurufb,mempunyai tugas, menyusun, program kegiatan bidang dan Seksidalam perencanaan teknis satuan kawasanpengembangan,perencanaan teknis satuan permukiman, dan perencanaan pengembanganmasyarakat, Identifikasi dan Informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, dan fasilitasi penetapan kawasan, Standardisasi, bimbingan teknis dan supervise serta monitoring dan evaluasi penyusunan rencana sarana dan prasarana kawasan;
- (2) Bidang Perencanaan Teknis Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud padaayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan teknis satuan kawasanpengembangan;
- b. perencanaan teknis satuan permukiman;
- c. perencanaan pengembanganmasyarakat;
- d. pelaksanaan Identifikasi dan Informasi potensi kawasan, advokasi kawasan dan perencanaan kawasan;
- e. pelaksanaan fasilitasi penetapan kawasan, Standardisasi, bimbingan
teknis dan supervise;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan rencana sarana dan prasarana kawasan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XXIV - DINAS TRANSMIGRASI
Pasal 413

Bidang Perencanaan Teknis Kawasan Transmigrasi, terdiri atas:
- a. SeksiPerencanaan Transmigrasi;
- b. SeksiBina Potensi Kawasan Transmigrasi;dan
- c. SeksiPerencanaan Sarana dan Prasarana Transmigrasi.
BAB XXIV - DINAS TRANSMIGRASI
Pasal 414

- (1) SeksiPerencanaan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413huruf a,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan perumusan kebijakan di perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan permukiman, dan perencanaan pengembangan masyarakat;
- b. melaksanakan kebijakanperencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan permukiman, dan perencanaan pengembangan masyarakat;
- c. menyiapkan prosedur dan kriteria perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan permukiman, dan perencanaan pengembangan masyarakat;
- d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan permukiman, dan perencanaan pengembangan masyarakat;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan permukiman, dan perencanaan pengembangan masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiBina Potensi Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413huruf b,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan perumusan kebijakan di Identifikasi dan Informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, danfasilitasi penetapan kawasan;
- b. melaksanakan kebijakan Identifikasi dan Informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, danfasilitasi penetapan kawasan;
- c. melaksanakan penyusunan prosedur dan kriteria Identifikasi dan Informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, danfasilitasi penetapan kawasan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi Identifikasi dan Informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, danfasilitasi penetapan kawasan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Identifikasi dan Informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, dan fasilitasi penetapan kawasan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPerencanaan Sarana dan Prasarana Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413huruf c,mempunyai tugas :
- a. menyiapkan perumusan kebijakan Standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi penyusunan rencana sarana dan prasarana kawasan;
- b. melaksanakan kebijakan Standardisasi, bimbingan teknis dan supervise serta monitoring dan evaluasi penyusunan rencana sarana dan prasarana kawasan;
- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi penyusunan rencana sarana dan prasarana kawasan;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyiapan dan evaluasi Standardisasi, bimbingan teknis dan supervis serta monitoring dan evaluasi penyusunan rencana sarana dan prasarana kawasan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (1) Bidang Pembangunan Permukiman dan Penempatan Transmigrasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 huruf c,mempunyai tugas, menyusun, program kegiatan bidang dan Seksidalam penyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan evaluasi sarana permukiman dan evaluasi prasarana permukiman serta kelayakan permukiman, penyiapan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, pelayanan perpindahan serta penataan dan adaptasi, Penyiapan bahan perumusan kebijakan, Standardisasi, bimbingan teknis dan supervise serta monitoring dan evaluasi mediasi antar daerah dan kerjasama antar daerah;
- (2) Bidang Pembangunan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan bidang dan SeksiPembangunan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi;
- b. penyiapan dan evaluasi lahan permukiman;
- c. penyiapan dan evaluasi sarana permukiman dan evaluasi prasarana permukiman serta kelayakan permukiman;
- d. penyiapan dan pelayanan perpindahan transmigrasi;
- e. penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat;
- f. penataan dan adaptasi transmigran;
- g. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi;
- h. monitoring dan evaluasi mediasi antar daerah dan kerjasama antar daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XXIV - DINAS TRANSMIGRASI
Pasal 416

Bidang Pembangunan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi, terdiri atas
:
- a. SeksiPembangunan Permukiman Transmigrasi;
- b. SeksiPenataan dan Persebaran Penduduk;dan
- c. SeksiKerja Sama Antar Daerah Transmigrasi.
BAB XXIV - DINAS TRANSMIGRASI
Pasal 417

- (1) SeksiPembangunan Permukiman Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan perumusan kebijakan penyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan evaluasi sarana permukiman dan evaluasi prasarana permukiman serta kelayakan permukiman;
- b. melaksanakan kebijakan penyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan evaluasi sarana permukiman dan evaluasi prasarana permukiman serta kelayakan permukiman;
- c. melakasanakan prosedur dan kriteria penyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan evaluasi sarana permukiman dan evaluasi prasarana permukiman serta kelayakan permukiman;
- d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pada penyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan evaluasi sarana permukiman dan evaluasi prasarana permukiman serta kelayakan permukiman;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan evaluasi sarana permukiman dan evaluasi prasarana permukiman serta kelayakan permukiman; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPenataan dan Persebaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan perumusan kebijakan Penyiapan perpindahan, Penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, pelayanan perpindahan serta penataan dan adaptasi;
- b. melaksanakan kebijakan Penyiapan perpindahan, Penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, pelayanan perpindahan serta penataan dan adaptasi;
- c. melaksanakan penyusunanprosedur, dan kriteria Penyiapan perpindahan, Penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, pelayanan perpindahan serta penataan dan adaptasi;
- d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi Penyiapan perpindahan, Penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, pelayanan perpindahan serta penataan dan adaptasi;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Penyiapan perpindahan, Penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, pelayanan perpindahan serta penataan dan adaptasi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiKerja Sama Antar Daerah Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan perumusan kebijakan Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervise serta monitoring dan evaluasi mediasi antar daerah dan kerjasama antar daerah;
- b. melaksanakan kebijakan Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi mediasi antar daerah dan kerjasama antar daerah;
- c. melaksanakan penyusunanprosedur dan kriteria Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervise serta monitoring dan evaluasi mediasi antar daerah dan kerjasama antar daerah;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervise serta monitoring dan evaluasi mediasi antar daerah dan kerjasama antar daerah; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi
BAB XXIV - DINAS TRANSMIGRASI
Pasal 418

- (1) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 408huruf d,mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, evaluasi sarana permukiman dan kawasan, penyerasian lingkungan, serta standardisasi sarana dan prasarana, kebijakan produksi, pengolahan, pemasaran, lembaga ekonomi dan permodalan, dan kewirausahaan serta Pangan, dan Kesehatan, Fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental spritual dan seni budaya, promosi dan publikasi, kemitraan badan usaha, kemitraan masyarakat, dan kemitraan kelembagaan pemerintah.
- (2) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, evaluasi sarana permukiman dan kawasan;
- b. penyerasian lingkungan, serta Standardisasi sarana dan prasarana, kebijakan produksi, pengolahan, pemasaran, lembaga ekonomi dan permodalan, dan kewirausahaan pangan, dan kesehatan;
- c. pelaksanaan Fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental spritual dan seni budaya, promosi dan publikasi, kemitraan badan usaha, kemitraan masyarakat, dan kemitraan kelembagaan pemerintah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XXIV - DINAS TRANSMIGRASI
Pasal 419

Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, terdiri atas :
- a. SeksiPembangunan dan PengembanganKawasan Transmigrasi;
- b. SeksiPengembangan usaha dan Sosial Budaya; dan
- c. SeksiPromosi, dan Kerjasama Kelembagaan Transmigrasi.
BAB XXIV - DINAS TRANSMIGRASI
Pasal 420

- (1) Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan perumusan kebijakan dibidang pembangunan dan pengembangan sarana permukiman dan kawasan, pembangunan dan pengembangan prasarana permukiman dan kawasan, penyerasian lingkungan, evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan serta standardisasi sarana dan prasarana;
- b. melaksanakan kebijakan dibidang pembangunan dan pengembangan sarana permukiman dan kawasan, pembangunan dan pengembangan prasarana permukiman dan kawasan, penyerasian lingkungan, evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan serta standardisasi sarana dan prasarana;
- c. melaksanakan penyusunanprosedur dan kriteria dibidang pembangunan dan pengembangan sarana permukiman dan kawasan, pembangunan dan pengembangan prasarana permukiman dan kawasan, penyerasian lingkungan, evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan serta standardisasi sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembangunan dan pengembangan sarana permukiman dan kawasan, pembangunan danpengembangan prasarana permukiman dan kawasan, penyerasian lingkungan, evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan, dan standardisasi sarana dan prasarana;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang pembangunan dan pengembangan sarana permukiman dan kawasan, pembangunan dan pengembangan prasarana permukiman dan kawasan, penyerasian lingkungan, evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan serta standardisasi sarana dan prasarana; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPengembangan Usaha dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan perumusan kebijakan dibidang produksi, pengolahan dan pemasaran, lembaga ekonomi dan permodalan, serta kewirausahaan,pangan, dan kesehatan, fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental spritual dan seni budaya;
- b. melaksanakan kebijakan dibidang produksi, pengolahan dan pemasaran, lembaga ekonomi dan permodalan, serta kewirausahaan, Pangan, dan kesehatan, fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental spritual dan seni budaya;
- c. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria produksi, pengolahan dan pemasaran, lembaga ekonomi dan permodalan, serta kewirausahaan, pangan, dan kesehatan, fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental spritual dan seni budaya.;
- d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi produksi, pengolahan dan pemasaran, lembaga ekonomi dan permodalan, serta kewirausahaan, pangan, dan kesehatan, fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental spritual dan seni budaya.;
- e. melakasanakan evaluasi dan pelaporan produksi, pengolahan dan pemasaran, lembaga ekonomi dan permodalan, serta kewirausahaan, pangan, dan kesehatan, fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental spritual dan seni budaya; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPromosi, dan Kerjasama Kelembagaan Transmigrasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan perumusan kebijakan dibidang promosi dan publikasi, kemitraan badan usaha, kemitraan masyarakat, dan kemitraan kelembagaan pemerintah;
- b. melaksanakan kebijakan dibidang promosi dan publikasi, kemitraan badan usaha, kemitraan masyarakat, dan kemitraan kelembagaan pemerintah;
- c. melaksanakan penyusunan prosedur, dan kriteria kemitraan badan usaha, kemitraan masyarakat, dan kemitraan kelembagaan pemerintah;
- d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi, promosi dan publikasi, kemitraan badan usaha, kemitraan masyarakat, dan kemitraan kelembagaan pemerintah;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan, promosi dan publikasi, kemitraan badan usaha, kemitraan masyarakat, dan kemitraan kelembagaan pemerintah; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keenam
Bidang Fasilitasi Pertanahan dan Pelatihan Transmigrasi
BAB XXIV - DINAS TRANSMIGRASI
Pasal 421

- (1) BidangFasilitasi Pertanahan dan Pelatihan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408huruf e,mempunyai tugas melaksanakan Fasilitasi Pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah dokumentasi penyediaan/pelayanan tanah, pengukuran bidang tanah, pengurusan hak atas tanah dan advokasi pertanahan serta pendidikan dan pelatihan transmigrasi di lokasi/kawasan transmigrasi.
- (2) Bidang Fasilitasi Pertanahan dan Pelatihan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah;
- b. pengelolaan tanah transmigrasi;
- c. pelaksanaan dokumentasi penyediaan/pelayanan tanah, pengukuran bidang tanah, pengurusan hak atas tanah dan advokasi pertanahan;
- d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan transmigrasi di lokasi/kawasan transmigrasi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XXIV - DINAS TRANSMIGRASI
Pasal 422

Bidang Fasilitasi Pertanahan dan Pelatihan Transmigrasi, terdiri atas :
- a. SeksiPenyediaan Pertanahan Transmigrasi;
- b. SeksiPelayanan Pertanahan Transmigrasi; dan
- c. SeksiPendidikan dan Pelatihan Transmigrasi.
BAB XXIV - DINAS TRANSMIGRASI
Pasal 423

- (1) SeksiPenyediaan Pertanahan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422 huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan perumusan kebijakan Fasilitasi Pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah dokumentasi penyediaan tanah;
- b. melaksanakan kebijakan Fasilitasi Pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah dokumentasi penyediaan tanah;
- c. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria fasilitasi Pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah , pengelolaan tanah dokumentasi penyediaan tanah;
- d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah dokumentasi penyediaan tanah;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporanfasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah dokumentasi penyediaan tanah; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPelayanan Pertanahan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422 huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan perumusan kebijakan Pengukuran bidang Tanah, Pengurusan Hak atas tanah, advokasi pertanahan dan Dokumnetasi pelayanan pertanahan;
- b. melaksanakan kebijakan Pengukuran bidang Tanah, Pengurusan Hak atas tanah, advokasi pertanahan dan Dokumentasi pelayanan pertanahan;
- c. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pengukuran bidang Tanah, Pengurusan Hak atas tanah, advokasi pertanahan dan Dokumentasi pelayanan pertanahan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi, Pengukuran bidang Tanah, Pengurusan Hak atas tanah, advokasi pertanahan dan Dokumnetasi pelayanan pertanahan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporanPengukuran bidang Tanah, Pengurusan Hak atas tanah, advokasi pertanahan dan Dokumnetasi pelayanan pertanahan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPendidikan dan Pelatihan Transmigrasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 422 huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pendidikan dan pelatihan transmigrasi;
- b. melaksanakan penyusunan pedoman dan standar pendidikan dan pelatihan transmigrasi;
- c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan transmigrasi;
- d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kerja sama kelembagaan
20. pemerintah dan non pemerintah;
- e. melaksanakan pengembangan jabatan fungsional di Seksipendidikan dan pelatihan transmigrasi;
- f. melakukan pemantauan,evaluasi, dan pelaporan pendidikan dan pelatihan transmigrasi;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keenam
BAB XXIV - DINAS TRANSMIGRASI
Pasal 424

Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIII,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB XXV - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Pasal 426

Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 427
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas :
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat;dan
- e. Bidang Pemadam Kebakaran.
Bagian Kedua
Sekretariat Pasal428
- (1) Sekretariatsebagaimana dimaksud dalam Pasal427huruf a,mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh
unit organisasi dilingkungan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. koordinasi perumusan dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- c. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengelolaan aset, hubungan masyarakat serta urusan perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. koordinasi dan penyusunan produk hukum dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XXV - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Pasal 429

Sekretariat, terdiri atas :
- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- b. Sub BagianKeuangan dan Aset;dan
- c. Sub BagianUmum dan Kepegawaian.
BAB XXV - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Pasal 430

- (1) SeksiProgram dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal429huruf a,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja Seksiprogram dan pelaporan;
- b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
- f. melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
- g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiKeuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal429huruf b,mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai,keuangan,perjalanan dinas serta hakhak lain;
- b. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
- c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan realisasi dan evaluasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- e. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) dan/atau laporan hasil audit (lha);
- f. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data bahan evaluasi dan pelaporan keuangan dinas;
- g. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- i. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- j. melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset;
- k. melaksanakan penyusunan administrasi,pengadaan pendistribusian dan penghapusan aset barang inventaris dan perlengkapan dinas;dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub BagianUmum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal429huruf c,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan SeksiUmum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat,kenaikan gaji berkala, cuti,kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427huruf b,mempunyai tugas memimpin, membina bawahan dalam mengoordinasikan rumusan kebijakan operasional program dengan menyelenggarakan kegiatan penegakan perundang-undangan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas umum lain yang diarahkan Kepala Satuan sesuai dengan norma, standar prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bidang penegakan perundang-undangan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pembinaan, pengaturan dan sosialisasi peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang ada baik secara internal dan eksternal yang berhubungan dengan ruang lingkup bidang tugas;
- b. penyelenggaraan administrasi baik yang berhubungan dengan konsep maupun penunjang pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan.
- c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan perda dan perkada yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. penyusunan konseptual pembinaan dan pengaturan program kegiatan sesuai dengan bidangnya;
- e. perencanaan, menyiapkan, dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penegakan peraturan dan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pengidentifikasian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan serta mengumpulkan alternatif pemecahannya sekaligus pemberian saran dan pendapat kepada Kepala Satuan atas langkah yang diambil dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- g. pembinaan dan pengendalian serta bimbingan tugas-tugas teknis dan non teknis aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan tugas-tugas kedinasan secara berkala untuk dijadikan bahan kajian pimpinan dan hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XXV - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Pasal 432

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah,terdiri atas :
- a. SeksiPenyelidikan dan Penyidikan;
- b. SeksiPembinaan, Penyuluhan dan Pelatihan;dan
- c. SeksiEvaluasi dan Pengawasan.
BAB XXV - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Pasal 433

- (1) SeksiPenyelidikan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 huruf a,mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai ingkup tugasnya;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- c. menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan dan analisis bahan dan data untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyelidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- d. melakukan penyelidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan daerah;
- e. melakukan penyelidikan ketempat kejadian;
- f. melakukan pemeriksaan terhadap perundang-undangan daerah serta membuat laporannya (BAP);
- g. melakukan analilis jenis dan tingkat pelanggaran serta mengumpulkan bahan evaluasi kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada kepala bidang; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPembinaan, Penyuluhan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432huruf c, mempunyai tugas :
- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- b. mengumpulkan dan mengklasifikasi data dan informasi tentang peraturan perundang-undangan daerah;
- c. melakukan pembinaan ASN serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan aparatur tentang kesadaran mentaati peraturan perundang-undangan daerah;
- d. mengkaji kelayakan kegiatan operasional yang berkaitan dengan suatu pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- e. melakukan pendataan pelanggar perda;
- f. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangundagan daerah yang berkaitan dengan tupoksi;
- g. menyiapkan anggaran pendidikan dan pelatihan PPNS setiap tahun;
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kepada kepala bidang;dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiEvaluasi dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 huruf c,mempunyai tugas :
- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program-program kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- b. mempelajari, memahami dan melaksanakan pengawasan peraturan perundang-undangan daerah yang berkaitan dgn tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi bahan dan data untuk mendukung pelaksaan kegiatan;
- d. menyiapkan bahan melaksanakan pengawasan terhadap permasalahan perundang-undangan daerah;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelatihan diklat PPNS;dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
- (1) Bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427 huruf c, mempunyai tugas memimpin, membina bawahan dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan operasional program dengan menyelenggarakan kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelaksanaan tugas-tugas umum lain yang diarahkan Kepala Satuan sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),diatas, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis kegiatan operasional dan pengendalian lapangan;
- b. pembuatan, penyusunan dan PengoordinasianStandar Operasional Prosedur (SOP) serta surat tugas/perintah dalam upaya pelaksanaan kegiatan operasional;
- c. pemberian pelayanan terhadap ketertiban dan ketentraman masyarakat dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat dalam bentuk pembuatan rekomendasi perijinan keramaian, kehilangan dan fiskal;
- d. pemberian mengarahkan dan mengendalikan anggota dalam pelaksanaan tugas operasional;
- e. bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan operasioanl penertiban;
- f. bekerjasama dengan masing-masing LSM dan organisasi sosial masyarakat dan organisasi profesi lain dalam hal penciptaan suasana yang aman tertib dan terkendali;
- g. pengidentifikasian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan serta mengumpulkan alternatif pemecahannya sekaligus pemberian saran dan pendapat kepada Kepala Satuan atas langkah yang diambil dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- h. pembinaan dan pengendalian serta bimbingan tugas-tugas teknis dan non teknis aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan tugas-tugas kedinasan secara berkala untuk dijadikan bahan kajian pimpinan dan hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XXV - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Pasal 435

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat,terdiri atas :
- a. SeksiOperasi dan Pengendalian;
- b. SeksiKerjaSama;dan
- c. SeksiSumber Daya Aparatur.
BAB XXV - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Pasal 436

- (1) SeksiOperasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 huruf a,mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksioperasi dan pengendalian;
- b. melakukan pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. melakukan dan memeriksa hasil kerja bawahan untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas operasional berdasarkan rencana kerja agar tercapai hasil yang efektif dan tepat sasaran;
- e. melakukan analisis dan memberikan alternatif pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat agar tercapai hasil pelaksanaan sesuai rencana;
- f. mengoordinir dan memantau pelaksanaan penjagaan gedung dan aset penting milik pemerintah daerah sesuai ketentauan yang berlaku untuk menghindari penyalahgunaan aset;
- g. melakukan pelaksanaan pengamanan dan memantau pelaksanaan pengamanan rumah jabatan,sekitar ruang kerja, lokasi kunjungan kerja, tamu/delegasi, tempat upacara dan acara penting gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sehingga tercipta suasana kondusif,aman dan nyaman;dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiKerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kegiatan SeksiKerja Sama;
- b. melakukan dan membagi tugas, memberi petunjuk memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas operasional berdasarkan rencana kerja agar tercapai hasil yang efektif dan tepat sasaran;
- d. melakukan dan memberikan alternatife pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat agar tercapai hasil pelaksanaan sesuai rencana;
- e. melakukan pemantauan pelaksanaan pengawalan terhadap gubernur dan wakil gubernur serta tamu penting pimpinan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi pimpinan dalam melaksanakan tugas;
- f. melakukan pemantauan pelaksanaan serta melakukan kerja sama dengan pihak terkait dalam melaksanakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- g. menyusun hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala atas pelaksanaan program strategis;dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiSumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan-bahan yang merupakan sarana dan prasarana operasional untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja Provinsi Sulawesi Barat;
- b. menyiapkan bahan peningkatan SDM aparatur pemerintah dibidang penegakan peraturan;
- c. melakukan mengumpulan bahan-bahan dan menyusun kegiatan pelaksanaan operasional dalam melaksanakan tugas;
- d. melakukan petunjuk teknis kepada bawahan dalam melaksanakan tugas;
- e. menyiapkan bahan dan memberikan bimbingan kepada bawahan khususnya kegiatan diklat dasar;
- f. mengevaluasi pekerjaan bawahan untuk mengetahui bawahan yang berprestasi dan tidak berprestasi, selanjutnya memberikan arahan, bimbingan tentang pelaksanaan diklat dasar serta teknis fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat;
- g. menyiapkan bahan narasumber dan pelatih yang professional tentang diklat dasar dan teknis fungsional;
- h. menyiapkan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta teknis fungsional;
- i. melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan kegiatan;
- j. menjalin kerja sama dengan semua pihak, yang dapat menunjang kegiatan sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja provinsi sulawesi barat untuk mencapai hasil yang diharapkan khususnya menyiapkan aparat yang memiliki moral, kompetensi dan keterampilan;dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian kelima
Bidang Perlindungan Masyarakat
BAB XXV - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Pasal 437

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427huruf d, mempunyai tugas memimpin, membina bawahan dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan operasional program dengan menyelenggarakan kegiatan perlindungan masyarakat serta pelaksanaan
tugas-tugas umum lain yang diarahkan Kepala Satuan sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan, penyusunan dan perencanaan kegiatan dalam rangka memelihara dan mempertinggi ketahanan rakyat terhadap gangguan dan ancaman dari segala bidang;
- b. pengoordinasian dengan lembaga lain dalam upaya pencegahan dan penanggulangan akibat bencana (upaya evakuasi);
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain untuk melancarkan kegiatan pemilu dan kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan bidangnya;
- d. pembinaan, pengarahan, dan penyiapan pembekalan kepada masyarakat agar memiliki kemampuan dan kemandirian untuk mencegah konflik tidak berkembang;
- e. pemberian pelayanan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha masyarakat dalam bentuk pembuatan surat ijin usaha;
- f. pengidentifikasian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan serta mengumpulkan alternatif pemecahannya sekaligus pemberian saran dan pendapat kepada Kepala Satuan atas langkah yang diambil dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- g. pembinaan dan pengendalian serta bimbingan tugas-tugas teknis dan non teknis aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;dan
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan tugas-tugas kedinasan secara berkala untuk dijadikan bahan kajian pimpinan dan hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XXV - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Pasal 438

Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
- a. SeksiSatuan Perlindungan Masyarakat;
- b. SeksiBina Potensi Masyarakat;dan
- c. SeksiPengendalian dan Pengamanan.
BAB XXV - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Pasal 439

- (1) SeksiSatuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438 huruf a, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan peningkatan SDM satuan linmas;
- b. melaksanakan pengumpulan, penyusunan bahan analisa dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM satuan linmas;
- c. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan penyusunan pedoman, petunjuk, peraturan, ketentuan penyelenggaraan dan kurikulum pelatihan dan kerjasama dalam rangka peningkatan perlindungan masyarakat;
- e. melakukan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. mengerjakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pelatihan dan kerjasama perlindungan masyarakat dengan pemerintah, Dinas/Badan/Lembaga Provinsi dan Kabupaten/kota, lembaga nasional dan internasional;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub Seksi Satuan Linmas;
- h. melakukan dan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiBina Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438 huruf b, mempunyai tugas :
- a. melakukan kegiatan fasilitasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
- b. menyusun program kerja bidang pembinaan organisasi kemasyarakatan;
- c. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
- d. menyiapkan bahan pengumpulan dan mengolah laporan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan sub bidang pembinaan organisasi kemasyarakatan;
- g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPengendalian dan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana pengendalian dan pengamanan dibidang Linmas;
- b. melakukan mediasi, komunikasi dan fasilitas kebijakan pengerahan Sumber Daya;
- c. menyiapkan bahan peningkatan SDM dan kesiapsiagaan bidang linmas dalam penanggulangan Bencana serta Pengendalian dan Pengamanan Ketentraman Masyarakat;
- d. mengerjakan Pengidentifikasian permasalahan yang timbul dan pengendaliannya berkenaan dengan kegiatan serta mengumpulkan alternatif pemecahannya sekaligus pemberian saran dan pendapat kepada kepala bidang atas langkah pengendalian dalam mendukung kelancaran tugas kedinasan;
- e. melakukan Pengoordinasian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala atas pelaksanaan program strategis kepada pimpinan untuk dijadikan bahan kebijakan dan penyusunan hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (1) Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427 huruf e,mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan program kerja dengan Instansi/Lembaga yang ada di daerah terkait sarana dan prasarana, pencegahan, penanggulangan, serta pelaksanaan tugas-tugas umum lain yang diarahkan pimpinan sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bidang Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi/Lembaga lain terkait dengan kompetensi personil, pencegahan serta penanggulangan bencana kebakaran;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi / lembaga terkait dengan penyelamatan dan pencarian korban kebakaran;
- c. mengoordinasian monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala atas pelaksanaan program strategis kepada pimpinan untuk dijadikan bahan kebijakan dan penyusunan hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB XXV - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Pasal 441

Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri atas :
- a. SeksiPelatihan dan Pencegahan Kebakaran;
- b. SeksiKoordinasi dan Kerjasama Antar Wilayah;dan
- c. SeksiSarana dan Prasarana Operasional.
BAB XXV - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Pasal 442

- (1) SeksiPelatihan dan Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun kegiatan pelaksanaan dan pelatihan dan pencegahan kebakaran;
- b. merencanakan dan mempersiapkan pencegahan kebakaran;
- c. melaksanakan penyuluhan pencegahan kebakaran terhadap unit-unit kerja pemadam kebakaran instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pelatihan dan pencegahan kebakaran;
- e. melaksanakan koordinasi dengan pihak pihak terkait tentang persiapan pelatihan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan;dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiKoordinasi dan Kerjasama Antar Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksikoordinasi dan kerjasama antara wilayah;
- b. melakukan petunjuk dan memeriksa hasil kerja agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan dengan instansi/unit kerja terkait dalam penanggulangan bencana kebakaran;
- d. melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten dalam lingkup wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- e. menyusun dan memetakan wilayah rawan terjadinya kebakaran;
- f. menyusun dan melaksanakan monitoring ke wilayah atau ke daerah lain;dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiSarana dan Prasarana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun kegiatan pengumpulan dan bahan perumusan kegiatan pengadaan, distribusi, pemeliharaan sarana dan prasarana peralatan kebakaran, SAR, dan alat komunikasi serta operasional penanggulangan kebakaran;
- b. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Seksisarana dan prasarana operasional kebakaran;
- c. menyiapkan bahan, pengolahan, penganalisaan data serta penganalisaan pengadaan pemeliharaan peralatan operasional penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan;
- d. melakukan koordinasi dengan Instansi/Lembaga lain terkait pengadaan, distribusi, pemeliharaan sarana dan prasarana peralatan operasional penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan;
- e. menyiapkan bahan,koordinasi, monitoring,evaluasi serta pelaporan kegiatan Seksisarana dan prasarana operasional; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Ketujuh
BAB XXV - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Pasal 443

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB XXVI - UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 444

- (1) Pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknisoperasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XXVII - JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 445

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon I.b atau jabatan pimpinan tinggi madya.
- (2) Kepala Dinas Daerahmerupakan jabatan eselon II.a atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Sekretaris Dinas Daerah, Kepala Bagian, dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan Administrator.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas A merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan Administrator.
- (5) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub bagian, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas B merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas.
- (6) Kepala Seksipada Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kelas B, serta Kepala Seksipada Satuan Pendidikan Provinsi merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas.
- (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berbentuk Satuan Pendidikan merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Daerah dijabat oleh Dokter atau Dokter Gigi yang ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Dokter atau Dokter Gigi dengan diberikan tugas tambahan.
BAB XXVII - JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 446

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446, pada Dinas Daerahdapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jabatan Fungsionalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pengisian Jabatan
BAB XXVII - JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 447

- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diisi oleh Pegawai Negeri Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
- a. teknis;
- b. manajerial; dan
- c. sosial kultural.
- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Negeri Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidian, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Ketentuan mengenai kompetensi teknis, kompetensi pemerintahan, dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian
BAB XXVII - JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 448

Pengangkatan, pemberhentian, perpindahan jabatan, promosi, serta kenaikan pangkat dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XXVIII - TATA KERJA
Pasal 449

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pimpinan Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Setiap Pimpinan Dinas Daerahwajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XXVIII - TATA KERJA
Pasal 451

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB XXVIII - TATA KERJA
Pasal 452

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjukpetunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB XXVIII - TATA KERJA
Pasal 453

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk peyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
BAB XXVIII - TATA KERJA
Pasal 454

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB XXVIII - TATA KERJA
Pasal 455

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi dibawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB XXVIII - TATA KERJA
Pasal 456

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Daerah Provinsi, hubungan Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan pelaksnaan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. sinkronisasi data;
- b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
- c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.
BAB XXIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 457

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 25);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan Pejabat Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
BAB XXIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 458

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
PARAF HIRARKI Hirarki
Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 9 Desember 2016
Sekretaris Daerah
Asisten
Karo Hukum
Karo Ortala
GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd
H. ANWAR ADNAN SALEH
Diundangkan di Mamuju padatanggal 9 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 45 H. ISMAIL ZAINUDDIN