PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 10 Tahun 2009
Tentang ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DESA DARI PEROLEHAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Berlaku: 10 TAHUN 2009
N/A
Preamble

Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 10 TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DESA DARI PEROLEHAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERDANG BEDAGAI,
Menimbang
a.
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, desa berhak memperoleh bagian dari pajak dan retribusi daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang pembagiannya setiap desa secara proposional yang merupakan Alokasi Dana Desa;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa dan Bagian Desa dari PerolehanPajak danRetribusiDaerah; b.
1.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
2.
3.
Penghasilan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3935);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4286);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4346);
4.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-UndangNomor12Tahun2008tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);
Menetapkan
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
dan
BUPATI SERDANG BEDAGAI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DESA DARI PEROLEHAN PAJAKDANRETRIBUSIDAERAH.
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

DalamPeraturanDaerahini,yangdimaksuddengan:
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimanadimaksuddalamUndang-UndangDasar NegaraRepublikIndonesiaTahun1945.
2. DaerahadalahKabupatenSerdangBedagai.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun1945.
4. PemerintahDaerahadalahPemerintahKabupatenSerdangBedagai.
5. Bupati adalahBupatiSerdangBedagai.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalahDewanPerwakilanRakyatDaerahKabupatenSerdangBedagai.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perda adalah PeraturanDaerahKabupatenSerdangBedagai.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah KabupatenSerdangBedagai.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahanNegaraKesatuanRepublikIndonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraPemerintahDesa.
12. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang rnerupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan PemerintahDesa.
13. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan rnerupakan mitra Pemerintah Desadalammemberdayakanmasyarakat.
14. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.
15. PenerimaanDaerahadalahuangyangmasukkekasdaerah.
16. Pendapatan Daerah adalah Pajak yang menjadi kewenangan dan dipungut oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undanganyangberlaku.
17. Pajak daerah adalah Pajak yang menjadi kewenangan dan dipungut oleh Pemerintah sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Retribusi Daerah adalah retribusi yang menjadi kewenangan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undanganyangberlaku.
19. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanaikebutuhandaerahdalamrangkapelaksanaandesentralisasi.
20. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhandaerahdalamrangkapelaksanaandesentrailsasi.
21. Dana Alokasi khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang rnerupakanurusandaerahdansesuaidenganprioritasnasional.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan PeraturanDaerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemenintahan Desa yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan PermusyawaratanDesa, yangditetapkandenganPeraturanDesa.
24. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah bagian keuanganDesa yangdiperolehdariBagi Hasil Pajak DaerahdanRetriibusi Daerah Kabupaten dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat danDaerahyangditerimaolehkabupaten.
25. Tim Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut Tim ADD adalah Tim PenyusunanKebijakanPemerintahKabupatenSerdangBedagai.
26. Institusi Pengelola Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut Institusi Pengelola ADD adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi di tingkat kabupaten, pendampingan di tingkat kecamatan, dan pelaksanaan ditingkatdesa.
BAB II - ALOKASI DANA DESA DARI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH, PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 2

- (1) Hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi antara PemerintahDaerahdanDesa.
- (2) Hasil Penerimaan dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah DaerahdariPemerintahdibagiantaraPemerintahDaerahdanDesa.
BAB II - ALOKASI DANA DESA DARI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH, PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 3

- (1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan sebesar 10 % (sepuluh persen)untukDesa.
- (2) ADD dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud padaayat1dibagidenganrincian sebagaiberikut:
- a. 40%(empatpuluhpersen)untukdesadaridesamanarealisasiPajak Daerahtersebutdiperoleh).
- b. 60%(enampuluhpersen)dibagiratauntuk seluruhdesadidaerah.
BAB III - ADD DARI DANA PERIMBANGAN
Pasal 4

- (1) ADDdariDanaPerimbangandibagidenganrinciansebagaiberikut:
- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara adil dan merata untuk seluruhdesa didaerah.
- b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional kepada desa yangmemenuhikriteriapenerimaan.
- (2) Kriteria penerimaan ditentukan dengan memperhatikan faktor kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan, dan Iain-lain sesuaidengankebijakandaerah yang diaturdalamPeraturanBupati.
BAB III - ADD DARI DANA PERIMBANGAN
Pasal 5

Bagian Desa dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan bagian dan Dana Perimbangan yang bersumber dari pajak, tidak mengurangi hak desa atas biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
BAB III - ADD DARI DANA PERIMBANGAN
Pasal 6

- (1) DAKdipergunakanolehdaerahuntuk rnernbiayaisektordari atau kegiatan tertentu, sebagaimana yangditetapkan pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dana alokasi khusus desa bagi desa-desatertentuuntukrnernbiayaikegiatanyang sudahditentukan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan dana alokasi khusus desa sebagaimanadimaksudpadaayat(1)diaturdenganPeraturanBupati.
BAB IV - INSTITUSI PENGELOLAADD, MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN,
Pasal 7

- (1) Institusi Pengelola ADD bertugas melakukan fasilitas di tingkat daerah, pendampingditingkatkecamatan,danpelaksanaditingkatdesa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai institusi pengelola ADD beserta tugas danfungsinyadiatur denganPeraturanBupati.
BAB IV - INSTITUSI PENGELOLAADD, MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN,
Pasal 8

MekanismepenyaluranADDdiatursebagaiberikut:
- a. penyediaan dana ADD dan pengelolaannya dianggarkan dalam APBD untuk setiap tahunnya;
- b. pengajuan ADD dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa apabila ADD tersebut telah ditampung dalam APBDesa yang ditetapkan dengan PeraturanDesa.
BAB IV - INSTITUSI PENGELOLAADD, MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN,
Pasal 9

Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa tahun yangbersangkutan.
BAB IV - INSTITUSI PENGELOLAADD, MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN,
Pasal 10

PelaporanADD diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembanganprosespengelolaandanpenggunaanADD.
BAB IV - INSTITUSI PENGELOLAADD, MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN,
Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat denganperaturanperundang-undanganyangberlaku.
Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang melalui tingkat desa, kecamatan,dankabupaten.
BAB IV - INSTITUSI PENGELOLAADD, MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN,
Pasal 12

Untuk membantu kelancaran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Daerah, Desa menyampaikan data potensi Pendapatan Daerah di desanyamasing-masingkepadaBupatiataupejabatyangditunjuk.
BAB V - PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 13
Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Institusi Pengelolaan ADDyangdiaturdenganPeraturanBupati.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

- (1) Denganberlakunya Peraturane Daerah ini maka, segala ketentuan yang sama dan atau bertentangan dngan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan PeraturanBupatidan/atauKeputusan Bupati.
DiundangkandiSeiRampah padatanggal17Desember2009
SEKRETARISDAERAHKABUPATENSERDANGBEDAGAI
dto
H.HARISFADILLAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2009
NOMOR:10
89
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Daerahinimulaiberlakupada tanggaldiundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan dengan penempatannyadalamLembaranDaerahKabupatenSerdangBedagai.
Ditetapkandi SeiRampah
Padatanggal17Desember 2009
BUPATISERDANGBEDAGAI, dto
H.T. ERRY NURADI