UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 2023
Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1993/1994
Berlaku: 1 April 1993
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994 sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun kelima dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun V, tetap disusun dengan mengikuti prioritas nasional sebagaimana ditetapkan di dalam Pola Umum Pembangunan Lima Tahun V yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
- c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994 pada dasarnya merupakan rencana kerja tahunan Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tahun kelima Rencana Pembangunan Lima Tahun V dan dimaksudkan pula untuk memelihara dan meneruskan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan pembangunan sejak Pembangunan Lima Tahun I sampai dengan tahun keempat Pembangunan Lima Tahun V, serta untuk meletakkan landasan bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya;
- d. bahwa untuk lebih menjaga kelangsungan jalannya pembangunan, maka dalam Undang-undang ini dipandang perlu diatur sisa-anggaran-lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek pada anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1993/1994;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indiche Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1993/1994.
N/A
Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1993/1994 diperoleh dari :
- a. Sumber-sumber Anggaran Rutin;
- b. Sumber-sumber Anggaran Pembangunan;
- (2) Pendapatan Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperkirakan berjumlah Rp. 52.769.000.000.000,00.
- (3) Pendapatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diperkirakan berjumlah Rp. 9.553.100.000.000,00.
- (4) Jumlah seluruh pendapatan Negara Tahun Anggaran 1993/1994 diperkirakan berjumlah Rp. 62.322.100.000.000,00.
- (5) Perincian pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) berturut-turut dimuat dalam Lampiran I dan Lampiran II.
N/A
Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1993/1994 terdiri atas :
- a. Anggaran Belanja Rutin;
- b. Anggaran Belanja Pembangunan;
- (2) Anggaran Belanja Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperkirakan berjumlah Rp. 37.094.900.000.000,00.
- (3) Anggaran Belanja Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diperkirakan berjumlah Rp. 25.227.200.000.000,00.
- (4) Jumlah seluruh Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994 diperkirakan berjumlah Rp. 62.322.100.000.000,00.
- (5) Perincian Anggaran Belanja Rutin dan Anggaran Belanja Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) berturut-turut dimuat dalam Lampiran III dan Lampiran IV.
- (6) Perincian dalam Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) memuat sektor dan sub sektor, sedangkan perincian lebih lanjut sampai pada kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (7) Perincian dalam Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) memuat sektor dan sub sektor, sedangkan perincian lebih lanjut sampai pada proyek-proyek ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
N/A
Pasal 3

- (1) Pada Pertengahan Tahun Anggaran 1993/994 dibuat laporan realisasi mengenai:
- a. Anggaran Pendapatan Rutin;
- b. Anggaran Pendapatan Pembangunan;
- c. Anggaran Belanja Rutin;
- d. Anggaran Belanja Pembangunan.
- (2) Pada pertengahan Tahun Anggaran 1993/1994 dibuat Laporan realisasi mengenai:
- a. Kebijaksanaan Moneter dan Perkreditan;
- b. Perkembangan Lalu Lintas Pembayaran Luar Negeri.
- (3) Dalam Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di bahas bersama oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Penyesuaian anggaran dengan perkembangan/perubahan keadaan di bahas bersama oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
N/A
Pasal 4

- (1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1993/1994 yang pada akhir Tahun Anggaran menunjukkan sisa yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan kepada Tahun Anggaran 1994/1995 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1994/1995.
- (2) Sisa-anggaran-lebih Tahun Anggaran 1993/1994 dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (3) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyatakan pula, bahwa sisa kredit anggaran yang dipindahkan itu dikurangkan dari kredit anggaran Tahun Anggaran 1993/1994.
- (4) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 1994/1995.
N/A
Pasal 5

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994 berdasarkan tambahan dan perubahan sebagai hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sebelum Tahun Anggaran 1993/1994 berakhir.
N/A
Pasal 6

- (1) Setelah Tahun Anggaran 1993/1994 berakhir dibuat perhitungan anggaran mengenai pelaksanaan anggaran yang bersangkutan.
- (2) Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir.
N/A
Pasal 7

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Undang-undang Perbendaharaan) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
N/A
Pasal 8

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 1993 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MOERDIONO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
dan Ayat (7)
Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat ini ditetapkan pada bulan April 1993.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
Masalah kebijaksanaan moneter dan perkreditan dan lalu lintas pembayaran luar negeri sebagian besar berada di sektor bukan Pemerintah. Oleh sebab itu penyusunan kebijaksanaan kredit dan devisa dalam bentuk dan arti seperti Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan sukar untuk dilaksanakan, sehingga untuk itu dibuat dalam bentuk prognosa.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
Apabila pada akhir Tahun Anggaran 1993/1994 terdapat sisa-anggaran-lebih, maka sisa tersebut merupakan tambahan saldo kas negara, yang dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja tahun-tahun anggaran berikutnya.
Cukup jelas
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

dan Ayat (2)
Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam bentuk dan susunan yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Badan Pemeriksa Keuangan.
PENJELASAN
Pasal 7

Pasal-pasal ICW yang dinyatakan tidak berlaku adalah Pasal 2 ayat (1) tentang susunan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal; Pasal 2 ayat (3) tentang kewenangan Gubernur Jenderal menetapkan rincian lebih lanjut pos; dan Pasal 72 yang mengatur bahwa pengajuan perhitungan anggaran negara (PAN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat tiga tahun setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3521
...