PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 28 Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 82 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SERTA RINCIAN TUGAS JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS DAERAH KOTA BEKASI
Berlaku: 30 Mei 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BERITA DAERAH KOTA BEKASI
2016
PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 82 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SERTA RINCIAN TUGAS JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS DAERAH KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 82 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kota Bekasi dipandang perlu untuk diubah ketujuh kalinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perubahan dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
SERI : D
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Menetapkan
:
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 10 Seri D).
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D).
Memperhatikan :
Berita Acara Rapat Nomor: 060/277/Org tentang Rapat Pembahasan Lanjutan penyusunan Peraturan Walikota Perubahan tentang tupoksi pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi, tanggal Sepuluh bulan Mei tahun Dua Ribu Enam Belas.
M E M U T U S K A N :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 82 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SERTA RINCIAN TUGAS JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS DAERAH KOTA BEKASI.
N/A
Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 82 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Nomor 82 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bekasi:
- a. Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 82 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2009 Nomor 32 Seri D);
- b. Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 82 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 56 Seri D);
- c. Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 82 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 20 Seri D);
- d. Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 82 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 31 Seri D);
- e. Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 82 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 18 Seri D);
- f. Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 82 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 8 Seri D);
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Parkir mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pelaksanaan operasional perparkiran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Parkir mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dan rencana kegiatan UPTD;
- c. penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- b. pengawasan dan pengendalian tugas yang dilaksanakan bawahan;
- d. pembinaan petugas operasional pada unit kerjanya;
- f. pendistribusian tugas-tugas kepada bawahan menurut prinsipprinsip manajemen;
- e. pemberian pelayanan terhadap masyarakat di bidang tugasnya;
- g. fasilitasi pelaksanaan pengendalian, pengawasan, pemungutan dan penyetoran hasil retribusi serta tertib perparkiran;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas UPTD;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan unsur perangkat Daerah terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD;
- i. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan lembaga non Pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD;
- m. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPTD kepada Kepala Dinas, secara administratif melalui Sekretaris dan secara teknis operasional kepada Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPTD Parkir mempunyai rincian tugas:
- a. Rincian tugas manajerial:
1. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD;
3. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
2. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi untuk dirumuskan menjadi konsep visi misi Dinas;
4. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
6. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
5. menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
7. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
9. menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan;
8. menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;
10. menyiapkan bahan dan menyusun konsep pemberian Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup tugasnya;
12. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
11. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan;
13. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
15. melakukan koordinasi teknis Kepala Bidang sesuai lingkup tugasnya dalam pelaksanaan tugas;
14. melaksanakan koordinasi dengan Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD;
16. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Bidang;
18. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
17. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
19. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku;
21. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas operasional UPTD secara berkala kepada Kepala Dinas, secara administratif melalui Sekretaris dan secara teknis operasional kepada Kepala Bidang sesuai lingkup tugasnya;
20. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
22. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas, secara administratif melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
23. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.
Rincian tugas teknis:
1. Secara teknis operasional berkoordinasi dengan Bidang Teknik Prasarana dan Sarana, antara lain:
- a) melaksanakan tertib perparkiran;
- b) menyiapkan bahan kajian teknik perparkiran;
- d) melaksanakan kegiatan pengelolaan perparkiran sesuai tempat yang telah ditentukan;
- c) mengendalikan dan mengawasi fasilitas parkir umum;
- e) menyiapkan bahan usulan perbaikan serta peningkatan fasilitas parkir berdasarkan kondisi di lapangan.
2. Secara teknis operasional berkoordinasi dengan Bidang Teknik Lalu Lintas, antara lain:
- a) melaksanakan pendataan dan pengelolaan titik/lokasi parkir di luar yang dilaksanakan pihak lain;
- c) melaksanakan pengawasan dan pemantauan izin operasional parkir yang diberikan kepada pihak ketiga.
- b) melaksanakan pemungutan dan penyetoran hasil retribusi parkir ke Kas Daerah;
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.
Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 30 Mei 20166
WALIKOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI
Diundangkan di Bekasi pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,
RAYENDRA SUKARMADJI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR
SERI