PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 35 Tahun 1960
Tentang KREDIT DAN LIKWIDASI BANK
Berlaku: 24 Agustus 1960
N/A
Preamble

Menimbang :
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 1960
TENTANG
KREDIT DAN LIKWIDASI BANK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa dalam rangka menstabilisir keadaan moneter dewasa ini perlu mengadakan tindakan-tindakan yang mengatur volume kredit yang diberikan oleh badan-badan kredit;
- b. bahwa dalam hubungan itu perlu mengadakan tindakan-tindakan terhadap badan-badan kredit yang tidak mentaati peraturan-peraturan dan/atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi;
- c. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
4. Mengingat : 1. No. 40),Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1955 (Lembaran-Negara 1955
5. Undang-undang No. 11 tahun 1953 (Lembaran-Negara 1953 No.1).
3. Pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 ayat (3) dan (4) Undang-undang Dasar:
Mendengar
: Menteri Pertama, Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan,
Memutuskan:
Menetapkan
: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Kredit dan Likwiditet Bank.
N/A
Pasal 1

.
Dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan semua badan kredit dapat diwajibkan untuk:
- a. membatasi pemberian kreditnya hingga jumlah-jumlah yang ditentukan;
- b. mempertahankan sedikit-dikitnya bagian-bagian minimum dari alatalat likwide yang dikuasainya sebagai giro pada Bank Indonesia dan/atau sebagai kertas-kertas perbendaharaan;
- c. mengadakan dasar perbandingan minimum yang tertentu antara jumlah alat-alat likwide yang dikuasainya dan jumlah kewajibankewajiban yang segera dapat ditagih;
- d. mengadakan imbangan yang tertentu dalam pemberian kredit menurut sektor-sektor kegiatan ekonomi yang ditetapkan.
N/A
Pasal 2

.
- (1) Atas pelanggaran pembatasan berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. Menteri Keuangan dapat mewajibkan badan kredit yang bersangkutan untuk membayar bunga tambahan kepada Bank Indonesia setinggi-tingginya tiga perseratus sebulan atas jumlah-jumlah pelampauan yang dilakukan oleh badan kredit yang bersangkutan.
- (2) Jika pelanggaran ini terulang, maka Menteri Keuangan dapat mencabut ijin untuk melanjutkan usahanya badan kredit yang bersangkutan untuk sementara waktu atau untuk seterusnya.
N/A
Pasal 3

.
- (1) Menteri Keuangan dapat mewajibkan badan kredit yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban membayar terhadap Pemerintah atau Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran tambahan setinggi-tingginya tiga perseratus sebulan atas jumlah-jumlah kewajiban yang harus dipenuhi olehnya.
- (2) Menteri Keuangan dapat mewajibkan perusahaan-perusahaan Negara yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban mereka terhadap Bankbank Negara untuk melakukan pembayaran tambahan setinggitingginya tiga perseratus sebulan dan jumlah-jumlah kewajiban yang harus dipenuhi olehnya.
N/A
Pasal 4

.
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini selanjutnya ditugaskan kepada Bank Indonesia.
Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 24 Agustus 1960.
Menteri Kehakiman,
SAHARDJO.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 95.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1960 Presiden Republik Indonesia
SOEKARNO
PENJELASAN
Pasal 1

.
Pasal ini memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk mengadakan pembatasan-pembasan tertentu agar disatu fihak dapat diatur volume kredit yang diberikan oleh bank-bank, dilain fihak ada jaminan bagi pemegang-pemegang giro bahwa uang mereka yang disimpan dibank adalah aman.
PENJELASAN
Pasal 2

.
Agar bank-bank memenuhi ketentuan-ketentuan yang diadakan berdasarkan pasal 1 Peraturan ini, maka mereka diharuskan membayar bunga tambahan, jika mereka lalai dalam menjalankan ketentuan-ketenuan itu, dan bahkan idzin untuk melanjutkan usahanya dapat dicabut untuk sementara waktu atau untuk seterusnya.
PENJELASAN
Pasal 3

.
Kewajiban membayar serupa diwajibkan pula kepada bank-bank dan perusahaanperusahaan Negara yang tidak memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi oleh mereka.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2032.