PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 1 Tahun 2017
Tentang TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
Berlaku: 1 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang : a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah, yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
16. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
17. Hasil (Outcome) adalah kinerja atau sasaran yang akan dicapai dari suatu pengerahan sumber daya dan anggaran pada suatu program dan kegiatan.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
19. Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran belanja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan APBD dan disahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
21. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan adalah Program/Kegiatan/Keluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah setelah Rencana Kerja Pemerintah ditetapkan.
23. Kegiatan Prioritas SKPD adalah kegiatan-kegiatan selain kegiatan prioritas nasional dan/atau kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan.
24. Kegiatan Operasional, yang selanjutnya disebut Biaya Operasional adalah anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya meliputi pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, dan pembayaran yang terkait dengan belanja pegawai dan kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan pembayaran yang terkait dengan pelaksanaan operasional kantor, termasuk tunjangan profesi guru.
25. Keadaan Kahar adalah kondisi/keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, meliputi bencana alam, bencana non alam, pemogokan, kebakaran, dan/atau gangguan industri lainnya sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pergeseran anggaran pada SKPD di Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah :
- a. memberikan pedoman kepada SKPD tentang tata cara pergeseran anggaran; dan
- b. adanya pergeseran anggaran yang tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran belanja dapat dilakukan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran.
- (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. pergeseran yang disebabkan adanya penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja baik obyek belanja maupun rincian obyek belanja dengan tidak mengurangi jumlah anggaran yang ditetapkan dalam DPA;
- b. pergeseran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer Pusat dan Dana Transfer Provinsi;
- c. pergeseran yang disebabkan adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyebabkan program/kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dalam tahun anggaran berjalan tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
- d. pergeseran yang disebabkan adanya keadaan darurat/keadaan luar biasa yang harus merubah anggaran.
- (3) Pergeseran anggaran antar uraian rincian obyek, antar obyek belanja, antar jenis belanja, dapat dilakukan sepanjang:
- a. tidak menambah atau mengurangi total nominal jenis belanja sebagaimana yang telah disepakati dengan Badan Anggaran DPRD;
- b. perubahan substansi/nomeklatur pada sub rincian obyek belanja harus sesuai target kinerja, sasaran, indikator kinerja;
- c. perubahan lokasi kegiatan harus mendapatkan persetujuan TAPD secara tertulis;
- d. tidak mengubah target kinerja belanja;
- e. tidak mengubah sasaran program; dan
- f. tidak mengubah keluaran, hasil, manfaat, dan dampak kegiatan.
BAB IV - JENIS DAN MEKANISME PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN
Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran dapat berupa:
- a. pergeseran antara rincian obyek belanja dalam satu obyek belanja pada kegiatan berkenaan;
- b. pergeseran antar obyek belanja dalam satu jenis belanja pada kegiatan berkenaan;
- c. pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja mendahului penetapan Perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan atas persetujuan DPRD.
- (5) Pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan apabila terdapat hal tertentu yang bersifat strategis, terhadap hal tersebut Pemerintah Daerah dapat meminta persetujuan DPRD dengan Keputusan Pimpinan DPRD untuk merealisasikan anggaran belanja yang mengalami perubahan.
BAB IV - JENIS DAN MEKANISME PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN
Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan sebelum Perubahan APBD ditetapkan.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat dilakukan pada bulan April tahun anggaran berjalan.
BAB V - TATA CARA PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pergeseran anggaran Kepala SKPD mengajukan usul kepada Bupati disertai dengan alasan yang menguatkan untuk dikaji dan dibahas oleh TAPD.
- (2) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, Kepala SKPD menyusun Rancangan DPPA-SKPD untuk memperoleh persetujuan:
- a. Sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
- b. Sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama; dan
- c. PPKD untuk pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama.
BAB V - TATA CARA PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
Pasal 7

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja, dapat dilakukan perubahan dan/atau pergeseran uraian rincian yang tercantum dalam Rincian Obyek Belanja yang meliputi:
- a. perubahan lokasi;
- b. perubahan harga satuan dan/atau volume.
- (2) Perubahan uraian rincian/penjelasan yang tercantum dalam Rincian Obyek Belanja pada DPA-SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari DPA-SKPD meliputi:
- a. perubahan harga satuan dan/atau volume untuk anggaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa setelah memperoleh persetujuan TAPD;
- b. perubahan harga satuan dan/atau volume untuk anggaran belanja modal setelah memperoleh persetujuan TAPD;
- c. perubahan lokasi kegiatan/pekerjaan setelah memperoleh persetujuan TAPD.
- (3) Terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat langsung direalisasikan pelaksanaan anggaran belanjanya.
BAB VI - TUGAS PIHAK TERKAIT
Pasal 8

Pihak terkait dalam pelaksanaan pergeseran anggaran adalah:
- a. Kepala SKPD/SKPKD;
- b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- d. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
- e. Bupati; dan
- f. Ketua DPRD.
BAB VI - TUGAS PIHAK TERKAIT
Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran Kepala SKPD/SKPKD memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
- b. mengikuti pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD yang dilaksanakan oleh Panitia Anggaran;
- c. mengikuti pembahasan rancangan DPPA-SKPD yang dilaksanakan oleh TAPD;
- d. menyusun DPPA-SKPD;
- e. mengajukan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada Sekretaris Daerah;
- f. mengajukan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada PPKD;
- g. mengajukan usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang;
- h. menerbitkan Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja setelah memperoleh persetujuan TAPD;
- i. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk ditampung lebih lanjut dalam usulan pergeseran anggaran.
- (2) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran TAPD memiliki tugas sebagai berikut:
- a. meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD/SKPKD untuk ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- b. meneliti dan mengkaji usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD dan DPA-PPKD yang diajukan oleh Kepala SKPD/SKPKD;
- c. melakukan pembahasan rancangan DPPA-SKPD dan DPPAPPKD serta menerbitkan Berita Acara Persetujuan terhadap pembahasan rancangan DPPA-SKPD dan DPPA-PPKD;
- d. menyerahkan DPPA-SKPD dan DPPA-PPKD yang telah sesuai kepada PPKD;
- e. menerbitkan Berita Acara Persetujuan terhadap usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD dan DPA-PPKD yang diajukan oleh Kepala SKPD/SKPKD;
- f. menampung, meneliti dan mengkaji usulan pergeseran angggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD/SKPKD untuk ditampung lebih lanjut dalam Perubahan APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran PPKD memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menerima hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran anggaran untuk ditampung ke dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- b. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran;
- c. menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- d. menyiapkan surat Bupati tentang pengajuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
- e. menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama.
- (4) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD memiliki tugas sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD yang diajukan oleh kepala SKPD/SKPKD;
- b. menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama;
- c. menyetujui dan menyerahkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Bupati untuk ditandatangani;
- d. memimpin TAPD dalam pembahasan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD bersama Badan Anggaran DPRD;
- e. mengesahkan DPPA-SKPD dan DPPA-SKPKD.
- (5) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran Bupati memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyampaikan surat tertulis kepada Ketua DPRD terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
- b. mengotorisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- c. menetapkan hasil rapat yang diselenggarakan TAPD.
- (6) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran Ketua DPRD memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pembahasan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD;
- b. menerbitkan Keputusan Ketua DPRD terhadap persetujuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Petunjuk teknis terhadap pelaksanaan pergeseran anggaran adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.
Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 3-1-2017
BUPATI WAKATOBI,
TTD/CAP
ARHAWI
Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 3-1-2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,
TTD/CAP
JUHAIDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2017 NOMOR 1
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL : 3-1- 2017
TENTANG : TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
I. KERANGKA HUKUM
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Paraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 154 ayat (1) huruf b dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 160;
2. Dalam Pasal 160 ayat (7) ditekankan bahwa tata cara pergeseran APBD diatur dalam Peraturan Bupati.
II. DESKRIPSI KEGIATAN
1. Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD/DPA-SKPD. Dokumen pelaksanaan anggaran dususun mengacu pada Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
2. Dalam pelaksanaan anggaran, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan dan dinamika yang berkembang sesuai dengan keadaan atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan atau adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis. Sementara itu, anggaran yang tercantum dalam APBD belum menampung hal tersebut. Dalam rangka tertib administrasi anggaran, maka apabila dalam tahun anggaran berjalan terdapat perubahan jumlah anggaran belanja yang tercantum dalam APBD, untuk pelaksanaan anggaran belanja dimaksud dapat dilakukan pergeseran anggaran;
3. Pergeseran anggaran belanja yang wajib ditampung dalam Perubahan APBD yang merupakan kewenangan DPRD dalam pengesahan anggaran belanja tersebut, meliputi:
- a. pergeseran anggaran antar unit organisasi;
- b. pergeseran anggaran antar program dan/atau kegiatan; dan
- c. pergeseran anggaran antar jenis belanja.
4. Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan mendahului penetapan perubahan APBD, apabila terdapat hal tertentu yang bersifat strategis. Terhadap hal tersebut Pemerintah Daerah dapat meminta persetujuan DPRD dengan Keputusan Pimpinan DPRD untuk merealisasikan anggaran belanja yang mengalami perubahan;
5. Pergeseran anggaran belanja dilakukan melalui penerbitan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD yang dapat dilakukan lebih 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan, meliputi:
- a. pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
- b. pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam kegiatan berkenaan; dan
- c. pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam kegiatan berkenaan.
6. Dalam rangka pelaksanaan pergeseran anggaran, kepala SKPD mengajukan usul kepada Bupati disertai dengan alasan yang menguatkan untuk dikaji dan dibahas oleh TAPD;
7. Dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, Kepala SKPD menyusun rancangan DPPA-SKPD untuk memperoleh persetujuan:
- a. Sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
- b. Sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama; dan
- c. PPKD untuk pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama.
8. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD di luar pergeseran anggaran, meliputi:
- a. perubahan harga satuan dan volume;
- b. perubahan lokasi.
9. Perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari DPASKPD meliputi:
- a. perubahan harga satuan dan/atau volume yang harga satuannya diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk anggaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa setelah memperoleh persetujuan TAPD;
- b. perubahan harga satuan dan/atau volume untuk anggaran belanja modal setelah memperoleh persetujuan TAPD;
- c. perubahan lokasi kegiatan/pekerjaan setelah memperoleh persetujuan TAPD.
10. Terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD diluar cakupan sebagaimana
dimaksud pada angka 9 dapat langsung direalisasikan pelaksanaan anggaran belanjanya.
III. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
1. Penyusunan usulan pergeseran anggaran :
- a. Kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap program/kegiatan yang menjadi bidang tugasnya;
- b. Kepala SKPD mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD disertasi alasan/pertimbangan yang menguatkan dilengkapi dengan rancangan DPPA-SKPD;
- c. PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran yang disetujui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD guna dibahas lebih lanjut oleh TAPD;
- d. Kepala SKPD mengajukan usulan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang.
2. Pembahasan usulan pergeseran anggaran :
- a. TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran sesuai petunjuk/arahan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
- b. TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang.
3. Pengajuan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD :
- a. PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD, menyiapkan surat Bupati yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD;
- b. Badan Anggaran DPRD menyelenggarakan pembahasan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD;
- c. Pimpinan DPRD menerbitkan Keputusan Pimpinan DPRD terhadap persetujuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD.
4. Penerbitan persetujuan pergeseran anggaran :
- a. Sekretaris Daerah berdasarkan hasl pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja menerbitkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya, serrta memberikan persetujuan terhadap DPPA-SKPD;
- b. PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja menerbitkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya, serta mengesahkan DPPA-SKPD.
5. Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD :
- a. PPKD berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD atas persetujuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD, menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- b. PPKD berdasarkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran, menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- c. Bupati berdasarkan pertimbangan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, mengotorisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati.
6. Penerbitan DPPA-SKPD :
- a. Kepala SKPD menandatangani DPPA-SKPD untuk disahkan oleh PPKD dan memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah;
- b. Pengesahan DPPA-SKPD oleh PPKD dan persetujuan Sekretaris Daerah terhadap DPPA-SKPD dapat dilaksanakan sejalan dengan penerbitan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran.
- c. DPPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD disampaikan kepada Kepala SKPD dan instansi terkait lainnya.
7. Penerbitan Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD :
- a. Kepala SKPD berdasarkan berita acara persetujuan TAPD menyangkut perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD, menerbitkan Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD;
- b. Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari DPASKPD, yang disampaikan lebih lanjut kepada instansi dan fungsi terkait.
IV. BENTUK FORMAT DOKUMEN
1. Bentuk format dokumen yang dipergunakan dengan pelaksanaan sistem dan prosedur meliputi:
- a. surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
- b. surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada Sekretaris Daerah;
- c. surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada PPKD;
- d. surat usulan Kepala SKPD terhadap perubahan uraian yang tgercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang;
- e. Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama;
- f. Keputusan Kepala SKPKD selaku PPKD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama;
- g. Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja;
- h. Berita Acara Persetujuan TAPD terhadap pembahasan rancangan DPPA-SKPD;
- i. Berita Acara Persetujuan TAPD terhadap usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD;
- j. surat usulan Bupati terhadap pengajuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD.
2. Contoh format sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disesuaikan lebih lanjut menurut kebutuhan dan perkembangan keadaan dalam rangka tertib administrasi keuangan.
1.a. Format Surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD
KOP SURAT SKPD
Kepada Yth. Bupati Wakatobi u.p.Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD di - Wangi-Wangi
Nomor Sifat
: ________________
: Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal
- Usulan pergeseran anggaran Mendahului Penetapan Perubahan APBD T.A. 20xx
Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor ..... Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :
1. Terdapat kebijakan dan program pemerintah pusat/provinsi yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni ... (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar);
2. Terdapat kebijakan dan program pemerintah daerah yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni ... (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar);
3. Dst.
Menurut hasil evaluasi kami, untuk dapat melaksanakan kebijakan/program tersebut ternyata tidak tersedia anggarannya dalam APBD T.A. 20xx sementara pelaksanaannya akan dilakukan sebelum penetapan Perubahan APBD T.A. 20xx. Sehubungan dengan hal tersebut maka menurut pendapat kami perlu dilakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja atau antar kegiatan mendahului penetapan Perubahan APBD dengan rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.
Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran mendahului penetapan Perubahan APBD T.A. 20xx dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya diajukan kepada DPRD guna memperoleh persetujuan.
Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.
Kepala SKPD,
Nama
NIP.
Tembusan :
1. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Wakatobi;
2. Kepala BPKAD Kab. Wakatobi.
Hkmsetdawktb 017101
DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN MENDAHULUI PENETAPAN
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 20XX
| | | Anggaran | Anggaran | Anggaran |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|------------------------|
| No. | Uraian | Semula | Menjadi | Bertambah/ (Berkurang) |
| | Program ..... Kegiatan .... Belanja ..... | | | |
Kepala SKPD ..
Nama NIP.
1.b. Format Surat Usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada Sekretaris Daerah
KOP SURAT SKPD
Nomor Sifat Perihal
: ________________
: Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
- Usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja yang berkenaan pada kegiatan yang sama dalam APBD T.A. 20xx
Kepada Yth. Bupati Wakatobi u.p. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD di Wangi-Wangi
Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor ..... Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:
1.
...;
2.
...;
3. Dst.
Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya dimasukan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan DPPA-SKPD. Rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.
Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.
Kepala SKPD,
Nama
NIP.
Tembusan :
1. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Wakatobi;
2. Kepala BPKAD Kab. Wakatobi.
DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA TAHUN ANGGARAN 20XX
| | | Anggaran | Anggaran | Anggaran |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|------------------------|
| No. | Uraian | Semula | Menjadi | Bertambah/ (Berkurang) |
| | Program ..... Kegiatan .... Belanja ..... | | | |
Kepala SKPD ..
Nama NIP.
1.c. Format Surat Usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada PPKD
KOP SURAT SKPD
Kepada
Yth. Bupati Wakatobi u.p. PPKD
Nomor
: ________________
Sifat
: Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas di -
Perihal
: Usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dalam APBD T.A. 20xx
Wangi-Wangi
Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor ..... Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:
1.
...;
2.
...;
3. Dst.
Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya dimasukan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan DPPA-SKPD. Rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.
Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.
Kepala SKPD,
Nama
NIP.
Tembusan :
1. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Wakatobi;
2. Kepala BPKAD Kab. Wakatobi.
DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA TAHUN ANGGARAN 20XX
| | | Anggaran | Anggaran | Anggaran |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|------------------------|
| No. | Uraian | Semula | Menjadi | Bertambah/ (Berkurang) |
| | Program ..... Kegiatan .... Belanja ..... | | | |
Kepala SKPD ..
Nama NIP.
1.d. Format Surat usulan Kepala SKPD terhadap perubahan uraian yang tercantum dala rincian obyek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang
KOP SURAT SKPD
Kepada Yth. Bupati Wakatobi u.p. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD di - Wangi-Wangi
Nomor
: ________________
Sifat
: Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal
- Usulan perubahan uraian dalam rincian obyek belanja APBD T.A. 20xx
Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor ..... Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi, dengan ini kami sampaikan bahwa setelah kami evaluasi lebih lanjut ternyata terdapat beberapa kegiatan yang mengalami perubahan uraian dalam rincian obyek sebagai berikut:
1. Perubahan harga satuan dan/atau volume yang harga satuannya diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), meliputi kegiatan:
2. a.
3. Kegiatan ..... kode
4. b.
5. Kegiatan ..... kode
2. Perubahan harga satuan dan/atau volume untuk anggaran belanja modal meliputi kegiatan:
3. Perubahan lokasi kegiatan meliputi kegiatan:
8. a.
9. Kegiatan ..... kode
10. b.
11. Kegiatan ..... kode
- a.
- Kegiatan ..... kode
- b. Kegiatan ..... kode
(pilih salah satu atau diantara kondisi tersebut di atas, atau seluruhnya.
Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya perubahan uraian dalam rincian obyek belanja dimaksud dibahas oleh TAPD guna memperoleh persetujuan. Rincian perubahan uraian dalam rincian obyek belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir.
Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.
Kepala SKPD,
Nama
NIP.
Tembusan :
1. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Wakatobi;
2. Kepala BPKAD Kab. Wakatobi.
DAFTAR RINCIAN PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA ATAS PERUBAHAN HARGA SATUAN DENGAN NILAI DIATAS Rp.10.000.000,-
Nama dan Kode Program
: ________________
Nama dan Kode Kegiatan
: ________________
Jenis Belanja
: ________________
Obyek Belanja
: ________________
Rincian Obyek Belanja
: ________________
| | Uraian Perhitungan | Uraian Perhitungan | Uraian Perhitungan | Uraian Perhitungan | Uraian Perhitungan | Uraian Perhitungan |
|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Uraian Rincian | Semula | Semula | Semula | Menjadi | Menjadi | Menjadi |
| Obyek Belanja | Volume | Harga Satuan | Jumlah | Volume | Harga Satuan | Jumlah |
| 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... | |  Rp.10 jt  Rp.10 jt  Rp.10 jt  Rp.10 jt  Rp.10 jt | | | | |
Kepala SKPD ..
Nama
NIP.
DAFTAR RINCIAN
PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA MODAL
Nama dan Kode Program
: ________________
Nama dan Kode Kegiatan
: ________________
Jenis Belanja
: ________________
Obyek Belanja
: ________________
Rincian Obyek Belanja
: ________________
| | Uraian Perhitungan | Uraian Perhitungan | Uraian Perhitungan | Uraian Perhitungan | Uraian Perhitungan | Uraian Perhitungan |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Uraian Rincian | Semula | Semula | Semula | Menjadi | Menjadi | Menjadi |
| Obyek Belanja | Volume | Harga Satuan | Jumlah | Volume | Harga Satuan | Jumlah |
| 1.... 2.... 3.... 4.... | | | | | | |
Kepala SKPD ..
Nama
NIP.
DAFTAR RINCIAN
PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA MODAL ATAS PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN
Nama dan Kode Program
:
Nama dan Kode Kegiatan
:
Jenis Belanja
:
Obyek Belanja :
Rincian Obyek Belanja
:
...
...
...
...
...
| | Uraian Perhitungan | Uraian Perhitungan | Uraian Perhitungan | Uraian Perhitungan | Uraian Perhitungan | Uraian Perhitungan |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Uraian Rincian | Semula | Semula | Semula | Menjadi | Menjadi | Menjadi |
| Obyek Belanja | Volume | Harga Satuan | Jumlah | Volume | Harga Satuan | Jumlah |
| Lokasi sebelumnya : Lokasi terakhir : 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... | | | | | | |
Kepala SKPD ..
Nama
NIP.
- 1.e. Format Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama
KOP SURAT SEKRETARIAT DAERAH KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR : TAHUN 20XX
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20XX
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,
Menimbang : a.
- bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna pada SKPD ...., perlu dilakukan pergeseran anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 20xx;
- b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana termuat dalam rancangan DPPA-SKPD telah dibahas oleh TAPD, dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedu Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan pada Kegiatan yang Sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx.
1. Undang-Undang Nomor .....
2. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang relevan
MEMUTUSKAN :
Menyetujui Hasil Pembahasan TAPD Bersama SKPD ..... terhadap Pergeseran Anggaran Antar obyek Belanja dalam Jenis Belanja Berkenaan pada Kegiatan yang Sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Mengingat :
Menetapkan : KESATU :
KEDUA
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini menjadi dasar dalam :
- a. Penerbitan DPPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan Perubahan Peraturan Bupati Nomor .... Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 20xx; dan
- c. Pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-SKPD.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- dan hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 20xx.
Ditetapkan di
: Wangi-Wangi
pada tanggal
: ________________ 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,
NAMA TANPA GELAR
Tembusan :
1. Yth. Kepala Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Wakatobi;
2. Yth. Kepala BPKAD Kab. Wakatobi.
3. Arsip .-
- 1.f. Format Keputusan Kepala SKPKD selaku PPKD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama
KOP SURAT SKPKD
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) KABUPATEN WAKATOBI NOMOR : TAHUN 20XX
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20XX
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) KABUPATEN WAKATOBI
Menimbang : a.
- bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna pada SKPD ...., perlu dilakukan pergeseran anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 20xx;
- b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana termuat dalam rancangan DPPA-SKPD telah dibahas oleh TAPD, dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPKD tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan pada Kegiatan yang Sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor .....
2. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang relevan
MEMUTUSKAN :
Menyetujui Hasil Pembahasan TAPD Bersama SKPD ..... terhadap Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja Berkenaan pada Kegiatan yang Sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Menetapkan : KESATU :
KEDUA
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini menjadi dasar dalam :
- a. Penerbitan DPPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan Perubahan Peraturan Bupati Nomor .... Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 20xx;dan
- c. Pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-SKPD
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- dan hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 20xx.
Ditetapkan di : Wangi-Wangi
: ________________ 2017
pada tanggal
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) KABUPATEN WAKATOBI,
NAMA TANPA GELAR
Tembusan :
1. Yth. Kepala Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Wakatobi;
2. Yth. Kepala BPKAD Kab. Wakatobi;
3. Arsip .-
1.g. Format Keputusan Kepala SKPD tentang Perubahan Uraian yang Tercantum dalam Rincian Obyek Belanja
KOP SURAT SKPD ....
KEPUTUSAN KEPALA SKPD KABUPATEN WAKATOBI NOMOR : TAHUN 20XX
TENTANG
PERUBAHAN URAIAN YANG TERCANTUM DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA PADA DPA-SKPD TAHUN ANGGARAN 20xx
KEPALA SKPD .... KABUPATEN WAKATOBI
Menimbang : a.
- bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan terlaksananya kegiatan secara berdaya guna, perlu dilakukan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD .... Tahun Anggaran 20xx;
- b. Bahwa perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja dimaksud telah disetujui oleh TAPD, dan dilaksanakan dengan Keputusan Kepala SKPD sesuai ketentuan ..... Peraturan Bupati Wakatobi Nomor ..... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD ..... tentang Perubahan Uraian yang Tercantum Dalam Rincian Obyek Belanja pada DPA-SKPD .... Tahun Anggaran 20xx.
1. Undang-Undang Nomor .....
2. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang relevan
MEMUTUSKAN :
Uraian Rincian Obyek Belanja sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD Nomor ... Kegiatan ..... Tahun Anggaran 20xx, dilakukan perubahan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Mengingat :
Menetapkan : KESATU :
KEDUA
- Perubahan uraian rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini menjadi dasar dalam :
- a. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa atau kontrak kerja lainnya oleh Pejabat yang berwenang;
- b. Pelaksanaan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 20xx.
Ditetapkan di : Wangi-Wangi
pada tanggal
: ________________ 2017
KEPALA SKPD
KABUPATEN
WAKATOBI
SELAKU
PENGGUNA
ANGGARAN,
NAMA TANPA GELAR
Tembusan :
1. Yth. Kepala Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Wakatobi;
2. Yth. Kepala BPKAD Kab. Wakatobi;
3. Arsip .-
1.h. Format Berita Acara Persetujuan TAPD terhadap Pembahasan Rancangan DPPA-SKPD
BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD Nomor : ________________/TAPD/20xx
Pada hari ini ... tanggal .... Tahun dua ribu ....., berdasarkan usulan dari Kepala SKPD ....,, menyangkut Surat Nomor : ________________ Substansi Usulan :
- a. Pergeseran anggaran antar obyek belanja;
- b. Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja;atau
- c. Pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD. (pilih salah satu yang berkenaan)
Kegiatan : ________________, telah dilakukan penelitian dan analisis terhadap rancangan DPPA-SKPD yang diajukan oleh Kepala SKPD tersebut di atas.
Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh personalia TAPD bersama SKPD bersangkutan, maka disimpulkan sebagai berikut :
1. Usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja atau pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja atau pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD (Pilih salah satu).
DAPAT DISETUJUI.
2. Usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja atau pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja atau pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD (Pilih salah satu).
TIDAK DAPAT DISETUJUI.
3. Hal-hal penting lainnya .....
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wangi-Wangi, ... 20xx
PERSONALIA TAPD,
1. Nama Lengkap (tanda tangan)
- 2.
- Nama Lengkap (tanda tangan)
- 3.
- Nama Lengkap
(tanda tangan)
- 4.
- Nama Lengkap (tanda tangan)
- 5.
- Nama Lengkap (tanda tangan)
6. Dst.....
1.i. Format Berita Acara Persetujuan TAPD terhadap Usulan Perubahan Uraian yang Tercantum dalam Rincian Obyek Belanja pada DPA-SKPD
BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD Nomor : ________________/TAPD/20xx
Pada hari ini ... tanggal .... Tahun dua ribu ....., berdasarkan usulan dari Kepala SKPD ....,, menyangkut Surat Nomor : ________________ Substansi Usulan : Perubahan Uraian dala Rincian Obyek Belanja pada DPA-SKPD Kegiatan : ________________ komponen perubahan uraian dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD yang
Telah dilakukan penelitian dan analisis terhadap diajukan oleh Kepala SKPD tersebut di atas.
Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh personalia TAPD bersama SKPD bersangkutan, maka disimpulkan sebagai berikut :
1. Usulan perubahan uraian dalam rincian obyek belanja pada DPASKPD (pilih salah satu).
DAPAT DISETUJUI.
2. Usulan perubahan uraian dalam rincian obyek belanja pada SPDSKPD (Pilih salah satu).
TIDAK DAPAT DISETUJUI.
3. Hal-hal penting lainnya .....
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wangi-Wangi, ... 20xx
PERSONALIA TAPD,
1. Nama Lengkap
(tanda tangan)
2. Nama Lengkap (tanda tangan)
3. Nama Lengkap (tanda tangan)
4. Nama Lengkap (tanda tangan)
5. Nama Lengkap (tanda tangan)
6. Dst.....
1.j. Format Surat Usulan Bupati terhadap pengajuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD
KOP SURAT BUPATI
Kepada Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Wakatobi di - Wangi-Wangi
Nomor
: ________________
Sifat
: Penting
Lampiran Perihal
: 1 (satu) berkas
: Permintaan persetujuan
pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD T.A. 20xx
Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor ..... Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:
1. Terdapat kebijakan dan program pemerintah pusat/provinsi yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni ... (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar);
2. Terdapat kebijakan dan program pemerintah daerah yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni ... (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar);
3. Dst.
Menurut hasil evaluasi kami, untuk dapat melaksanakan kebijakan/program tersebut ternyata tidak tersedia anggarannya dalam APBD T.A. 20xx sementara pelaksanaannya akan dilakukan sebelum penetapan perubahan APBD T.A. 20xx. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja atau antar kegiatan mendahului penetapan Perubahan APBD dengan rincian sebagaimana terlampir.
Berdasarkan hal tersebut diatas, kami meminta persetujuan Pimpinan DPRD Kab. Wakatobi agar dapat dilakukan pergeseran mendahului penetapan Perubahan APBD T.A. 20xx.
Demikian untuk dimaklumi dan atas persetujuannya diucapkan terima kasih.
Bupati Wakatobi,
Nama
BUPATI WAKATOBI,
TTD/CAP
ARHAWI