PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 37 Tahun 2013
Tentang KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG
Berlaku: 23 Agustus 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 37 TAHUN 2013
TENTANG
KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa dalam rangka mendorong sumber daya aparatur untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui pendidikan lanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar;
- b. bahwa dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar atau Izin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung perlu disesuaikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Menetapkan
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan Bagi Guru dalam Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi diluar domisili Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Bitung.
4. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah.
5. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bitung, yang selanjutnya disingkat BKD-PP adalah Badan yang membidangi Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Satuan Unit Kerja adalah satuan unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Tugas Belajar adalah penugasan seorang PNS untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan formal guna memperoleh ilmu pengetahuan yang sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah.
9. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada PNS untuk meningkatkan kemampuan melalui jenjang pendidikan formal dengan biaya sendiri tanpa mengganggu pelaksanaan tugas dari PNS yang bersangkutan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan dalam Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar guna pengembangan SDM aparatur PNS.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk menjamin Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - TUGAS BELAJAR
Pasal 3

- (1) Tugas Belajar dapat diberikan di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (2) Tugas Belajar di luar negeri pada dasarnya hanya diberikan untuk 1 (satu) kali, kecuali dalam hal-hal luar biasa menurut pertimbangan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua PNS yang dapat diberikan Tugas Belajar
BAB III - TUGAS BELAJAR
Pasal 4

Tugas Belajar dapat diberikan kepada PNS yang diusulkan dan/atau direkomendasikan oleh Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja untuk mengikuti tes dalam program khusus Tugas Belajar dengan pembiayaan Pemerintah Daerah, maupun PNS yang diusulkan dan/atau direkomendasikan untuk diberikan Tugas Belajar dengan biaya PNS yang bersangkutan.
Bagian Ketiga Tingkat Pendidikan
BAB III - TUGAS BELAJAR
Pasal 5

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS untuk mengikuti program pendidikan formal menurut tingkat pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. tingkat Sarjana Muda/Akademi/Diploma atau yang sederajat;
- b. tingkat Sarjana/Strata Satu (S1) atau yang sederajat;
- c. tingkat Pasca Sarjana/Magister/Strata Dua (S2) atau yang sederajat; dan
- d. tingkat Doktor/Strata Tiga (S3) atau yang sederajat.
Bagian Keempat Persyaratan
BAB III - TUGAS BELAJAR
Pasal 6

Tugas belajar diberikan kepada PNS yang telah memenuhi persyaratanpersyaratan sebagai berikut :
Persyaratan Umum, yaitu :
1. PNS sudah bekerja sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun sejak pengangkatannya sebagai PNS, bukan Calon PNS;
2. Untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;
3. Mendapatkan surat persetujuan/rekomendasi dari Kepala SKPD/Unit kerja tempat PNS yang bersangkutan bekerja.
4. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
5. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pemberhentian sementara sebagai PNS;
6. Belum pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. Berbadan sehat yang dinyatakan oleh dokter penguji kesehatan dari Rumah Sakit atau Pusat Pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah.
8. Bidang ilmu yang akan tempuh sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang disyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja.
- b. Persyaratan Khusus, yaitu :
1. Untuk tingkat Sarjana Muda/Akademi/Diploma dan/atau yang sederajat :
- a) paling rendah berpangkat Pengatur Muda, II/a;
- b) berusia paling tinggi 25 tahun, kecuali ditentukan lain oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan;
- c) surat persetujuan/rekomendasi dari BKD-PP untuk mengikuti seleksi Program Khusus Tugas Belajar;
- d) lulus seleksi yang telah ditentukan dan dibuktikan dengan Keputusan dan/atau Surat Keterangan Lulus Seleksi dari Lembaga Pendidikan dan atau Penyelenggara Seleksi Program Khusus Tugas Belajar;
- e) berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat dengan nilai rata-rata serendah-rendahnya 7 (tujuh), kecuali ditentukan lain oleh lembaga pendidikan dan/atau penyelenggara seleksi Program Khusus Tugas Belajar yang bersangkutan; dan
- f) bersedia membuat pernyataan kesanggupan untuk membiayai sendiri segala biaya yang dibebankan oleh lembaga pendidikan tempat tugas belajar, bagi PNS yang mengikuti program Tugas Belajar dengan biaya sendiri.
2. Untuk tingkat Sarjana/Strata Satu (S1) atau yang sederajat :
- a) paling rendah berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, II/b;
- b) berusia paling tinggi 25 tahun bagi yang mempunyai pendidikan terakhir SMU atau yang sederajat maupun yang mempunyai pendidikan terakhir Sarjana Muda/Akademi/Diploma atau yang sederajat, kecuali ditentukan lain oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan;
- c) surat Persetujuan/Rekomendasi dari BKD-PP untuk mengikuti Seleksi program khusus Tugas Belajar;
- d) lulus seleksi yang telah ditentukan yang dibuktikan dengan surat Keputusan dan/atau Surat Keterangan Lulus Seleksi dari Lembaga Pendidikan dan/atau penyelenggara seleksi Program Khusus Tugas Belajar.
- e) berijazah serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat, dengan nilai rata-rata atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah :
- 1) 7 (tujuh) bagi yang berijazah SMU atau yang sederajat, kecuali ditentukan lain oleh lembaga pendidikan dan atau penyelenggara seleksi program khusus Tugas Belajar yang bersangkutan; dan
- 2) 2,5 (dua koma lima) bagi yang berijazah Sarjana Muda/Akademi/ Diploma atau yang sederajat.
- f) bersedia membuat pernyataan kesanggupan untuk membiayai sendiri segala biaya yang dibebankan oleh lembaga pendidikan tempat Tugas Belajar.
3. Untuk tingkat Pasca Sarjana/Magister/Strata Dua (S2) atau yang sederajat:
- a) paling rendah berpangkat Penata Muda III/a;
- b) berusia paling tinggi 37 tahun, kecuali ditentukan lain oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan;
- c) surat Persetujuan/Rekomendasi dari BKD-PP untuk mengikuti Seleksi program Khusus Tugas Belajar;
- d) lulus seleksi yang telah ditentukan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dan/atau Surat Keterangan Lulus Seleksi dari lembaga pendidikan dan/atau penyelenggara seleksi program khusus Tugas Belajar;
- e) berijazah serendah-rendahnya Sarjana/Strata Satu (S1) atau yang sederajat dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,75 (dua koma tujuh lima), kecuali ditentukan oleh lembaga pendidikan dan/atau penyelenggara Program Khusus Tugas Belajar yang bersangkutan; dan
- f) bersedia membuat pernyataan kesanggupan untuk membiayai sendiri segala biaya yang dibebankan oleh lembaga pendidikan tempat tugas belajar, bagi PNS yang mengikuti program Tugas Belajar dengan biaya sendiri.
4. Untuk tingkat Doktor/Strata Tiga (S3) atau yang sederajat :
- a) paling rendah berpangkat Penata Muda Tingkat I, III/b;
- b) berusia paling tinggi 40 tahun, kecuali ditentukan lain oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan;
- c) surat Persetujuan/Rekomendasi dari BKD-PP untuk mengikuti Seleksi program Khusus Tugas Belajar;
- d) lulus seleksi yang telah ditentukan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dan/atau Surat Keterangan Lulus seleksi dari lembaga pendidikan dan/atau penyelenggara seleksi Program Khusus Tugas Belajar;
- e) berijazah paling rendah Magister/Strata Dua (S2) atau yang sederajat dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,0 (tiga koma nol), kecuali ditentukan oleh lembaga pendidikan dan/atau penyelenggara Program Khusus Tugas Belajar yang bersangkutan; dan
- f) bersedia membuat pernyataan kesanggupan untuk membiayai sendiri segala biaya yang dibebankan oleh lembaga pendidikan tempat tugas belajar, bagi PNS yang mengikuti program Tugas Belajar dengan biaya sendiri.
Bagian Kelima Batas Waktu Pemberian Tugas Belajar
BAB III - TUGAS BELAJAR
Pasal 7

- (1) Tugas Belajar diberikan untuk batas waktu penyelesaian pendidikan sebagai berikut :
- a. SMU atau yang sederajat melanjutkan ke jenjang pendidikan Sarjana Muda/Akademi/Diploma atau yang sederajat, diberikan batas waktu penyelesaian pendidikan :
1. Program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun;
2. Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun; dan
3. Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun.
- b. SMU atau yang sederajat melanjutkan ke jenjang Sarjana/Strata Satu (S-1)/Diploma IV dan/atau yang sederajat diberikan batas waktu penyelesaian pendidikan paling lama 4 (empat) tahun.
- c. Sarjana Muda/Akademi/Diploma atau yang sederajat melanjutkan ke jenjang pendidikan Sarjana/Strata Satu (S-1) atau yang sederajat diberikan batas waktu penyelesaian pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun.
- d. Sarjana/Strata Satu (S-1) atau yang sederajat melanjutkan ke jenjang pendidikan Pasca Sarjana/Magister/Strata Dua (S-2) diberikan batas waktu penyelesaian pendidikan paling lama 2 (dua) tahun; dan
- e. Pasca Sarjana/Magister/Strata Dua (S-2) atau yang sederajat melanjutkan ke jenjang pendidikan Doktor/Strata Tiga (S-3) atau yang sederajat diberikan batas waktu penyelesaian pendidikan paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Bagi PNS Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan pada batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk batas waktu 1 (satu) tahun, sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan/atau instansi. Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar, dengan ketentuan pembiayaan pendidikan selama perpanjangan waktu tersebut ditanggung oleh PNS Tugas Belajar yang bersangkutan.
- (3) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam angka (2), PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi Tugas Belajar.
- (4) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar wajib bekerja kembali untuk negara pada unit kerja/instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula (kewajiban kerja) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemberian Tugas Belajar di dalam negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas (n) atau dalam rumus (2 x n) sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut :
4. Kewajiban Kerja = 2 x 4 = 8 tahun.
- b. Pemberian Tugas Belajar di luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas (n) atau dalam rumus (2 x n) sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut :
6. Kewajiban Kerja = 2 x 4 = 8 tahun.
- (5) Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada unit kerja di suatu instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat dikurangi dan di tambah.
- (6) Kewajiban kerja bagi PNS sebgaimana dimaksud dalam ayat (4), diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir.
- (7) PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.
Bagian Keenam
Prioritas Bidang Pengetahuan atau Program Studi
BAB III - TUGAS BELAJAR
Pasal 8

- (1) Tugas Belajar diberikan dengan prioritas utama pada penyediaan tenaga-tenaga ahli dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau program studi yang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah, dengan memilih jurusan/fakultas yang lulusannya masih kurang sebagai tenaga pada Pemerintah Daerah, yang meliputi :
- a. Ilmu-ilmu Sosial, antara lain : Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Ilmu Kepegawaian, Administrasi Negara, Administrasi Pembangunan, Hukum, Ekonomi Akuntansi, Perencanaan Kota/Pembangunan Wilayah dan lain-lain; dan
- b. teknik/teknologi, antara lain : Kelautan, Pertambangan dan Energi, Rancang Bangun, Elektronika, Lingkungan, Kehutanan, Teknik Sipil, Arsitektur dan lain-lain.
- (2) Tugas Belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam bidang ilmu-ilmu sosial, hanya diberikan pada tingkat pendidikan Sarjana/Strata Satu (S1) ke atas.
Program Studi dan Lembaga Pendidikan yang dipersyaratkan
Bagian Ketujuh sebagai Tempat Tugas Belajar
BAB III - TUGAS BELAJAR
Pasal 9

- (1) Program Studi di Dalam Negeri akan diikuti yaitu yang telah mendapatkan persetujuan/akreditasi dari lembaga yang berwenang.
- (2) Lembaga pendidikan yang dipersyaratkan sebagai Tempat Tugas Belajar adalah lembaga pendidikan yang telah memiliki hubungan kerjasama/ MoU (Memorandum of Understanding) dengan Pemerintah Daerah.
BAB IV - MEKANISME PENGUSULAN DAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Pasal 10

Mekanisme pengusulan dan pemberian Tugas Belajar, adalah sebagai berikut :
- a. PNS yang bersangkutan mengajukan surat permohonan tugas belajar kepada Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja;
- b. PNS yang bersangkutan apabila diizinkan, kemudian Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja mengusulkan dan/atau merekomendasikan PNS calon Tugas Belajar kepada Walikota, dengan melampirkan dokumendokumen yang merupakan persyaratan administrasi sebagai berikut :
1. rekomendasi dari Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja;
2. salinan/fotocopy SK Pengangkatan CPNS yang dilegalisir;
3. salinan/fotocopy SK Pengangkatan PNS yang dilegalisir;
4. salinan/fotocopy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir;
5. salinan/fotocopy Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)/Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (DPPKP) 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
6. kartu pegawai (Karpeg) yang dilegalisir;
7. daftar Hadir 3 (tiga) bulan terakhir;
8. surat panggilan mengikuti tes seleksi pendidikan dari lembaga pendidikan dan/atau penyelenggara seleksi program khusus Tugas Belajar;
9. surat keterangan lulus seleksi dari instansi pendidikan yang dituju, dengan dibuktikan dengan keputusan dari lembaga pendidikan dan/atau penyelenggara seleksi Program Khusus Tugas Belajar yang membiayai;
10. surat pernyataan belum pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir dari SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan;
11. surat pernyataan belum pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir dari BKD-PP (Bidang Pembinaan Umum dan Perundang-undangan);
12. surat keterangan berbadan sehat yang dinyatakan oleh dokter penguji kesehatan dari Rumah Sakit atau Pusat Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah;
13. surat pernyataan telah menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang dinyatakan secara tertulis oleh kepala SKPD/Unit Kerja PNS calon Tugas Belajar yang bersangkutan; dan
14. surat pernyataan kesanggupan untuk membiayai sendiri segala biaya yang dibebankan oleh lembaga pendidikan tempat tugas belajar khusus bagi PNS Tugas Belajar dengan biaya sendiri.
- c. Walikota melalui BKD-PP meneliti persyaratan PNS calon Tugas Belajar; dan
- d. PNS calon Tugas Belajar yang telah memenuhi segala persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi, selanjutnya diproses untuk ditetapkan sebagai PNS Tugas Belajar dengan Keputusan Walikota.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 11

- (1) PNS Tugas Belajar selama mengikuti pendidikan tetap diberikan gaji sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Khusus PNS Tugas Belajar luar negeri, gaji aktif dibayarkan sampai tanggal keberangkatan ke tempat belajar dan akan aktif kembali dibayarkan setelah menyelesaikan tugas belajar dan kembali ke daerah, dengan ketentuan wajib segera melaporkan diri pada Walikota melalui BKD-PP.
- (3) PNS Tugas Belajar ditetapkan berdasarkan seleksi Program Khusus Tugas Belajar sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai batas waktu penyelesaian pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (4) PNS Tugas Belajar dengan biaya sendiri, dapat diberikan bantuan pendidikan sepanjang keuangan Pemerintah Daerah memungkinkan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Bagian Kedua Kewajiban
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 12

- (1) Selama mengikuti pendidikan, PNS Tugas Belajar wajib melaporkan perkembangan kegiatan studi/akademiknya kepada Walikota melalui BKD-PP secara berkala setiap semester.
- (2) Laporan perkembangan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. laporan rencana mata kuliah yang akan diikuti pada setiap semester; dan
- b. laporan salinan perolehan nilai indeks prestasi mata kuliah yang diikuti setiap semester.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan persyaratan yang dipertimbangkan dalam pemberian biaya pendidikan PNS Tugas Belajar yang bersangkutan.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 13

PNS Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikan wajib menyampaikan hasil Karya Ilmiah/Skripsi/Tesis/Disertasi atau yang sejenisnya kepada Pemerintah Daerah melalui BKD-PP.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 14

- (1) PNS yang telah selesai mengikuti Tugas Belajar dengan pembiayaan Pemerintah Daerah wajib mengabdi minimal selama 5 (lima) tahun pada Pemerintah Daerah.
- (2) PNS yang telah selesai mengikuti Tugas Belajar dengan pembiayaan Pemerintah Daerah yang belum cukup mengabdi selama 5 (lima) tahun pada Pemerintah Daerah, apabila berkeinginan pindah wilayah kerja/instansi, keluar dari instansi/unit kerja lingkup Pemerintah Daerah diwajibkan mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah selama yang bersangkutan Tugas Belajar;
- (3) Pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setorkan ke Kas Daerah.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 15

- (1) PNS yang akan melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari Jabatan Struktural, ditetapkan mulai berlaku sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar; dan
- (2) Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya.
BAB VI - PEMBERIAN IZIN BELAJAR
Pasal 16

Izin Belajar diberikan hanya untuk tempat/lokasi Perguruan Tinggi dengan jarak 100 KM dari tempat tugas PNS yang bersangkutan.
BAB VI - PEMBERIAN IZIN BELAJAR
Pasal 17

PNS yang akan mengikuti pendidikan dengan status Izin Belajar harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.
BAB VI - PEMBERIAN IZIN BELAJAR
Pasal 18

Pejabat yang berwenang memberikan Izin Belajar kepada PNS yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. yang melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum, Diploma I, Diploma II, Diploma III, Akta
- III, Sarjana/Strata Satu (S1) atau yang sederajat, dan Pasca Sarjana/ Magister/Strata Dua (S2) atau yang sederajat adalah Sekretaris Daerah; dan
- b. yang melanjutkan pendidikan ke Program Doktor/Strata Tiga (S3) adalah Walikota.
BAB VI - PEMBERIAN IZIN BELAJAR
Pasal 19

Izin belajar untuk mengikuti pendidikan diberikan kepada PNS dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. PNS sudah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak pengangkatannya sebagai PNS, bukan Calon PNS;
- b. Program studi yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi dari lembaga pendidikan yang berwenang;
- c. kegiatan pendidikan dilaksanakan pada lokasi Pusat Kegiatan Perkuliahan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan dan bukan berstatus kelas jauh, kelas Sabtu-Minggu dan kelas khusus;
- d. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan; dan
- e. pendidikan yang akan ditempuh secara akademis mempunyai keterkaitan kebutuhan bidang tugas SKPD/Unit kerja yang bersangkutan.
BAB VII - MEKANISME PENGUSULAN DAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR
Pasal 20

Mekanisme pengusulan dan pemberian Izin Belajar, adalah sebagai berikut :
- a. PNS yang bersangkutan apabila diizinkan oleh Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja yang bersangkutan (kewenangan pengusulan tidak dapat didelegasikan) dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
1. surat permohonan izin belajar kepada Walikota Cq. Sekretaris Daerah tertanda Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja dimana yang bersangkutan ditugaskan
2. rekomendasi dari Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja;
3. salinan/fotocopy SK Pengangkatan CPNS yang dilegalisir;
4. salinan/fotocopy SK Pengangkatan PNS yang dilegalisir;
5. salinan/fotocopy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir;
6. salinan/fotocopy Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3) atau Daftar Penilaian Kerja Pekerjaan Pegawai 2 tahun terakhir yang dilegalisir;
7. salinan/fotocopy Ijasah terakhir yang dilegalisir;
8. kartu pegawai (Karpeg) yang dilegalisir;
9. surat pernyataan tidak melaksanakan perkuliahan kelas jauh atau kelas khusus (kelas sabtu-minggu) dari Rektor/Dekan/Direktur yang dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
10. melampirkan jadwal mata kuliah/Kartu Rencana Studi (KRS) yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan;
11. surat dari Badan Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan Program Studi yang diikuti harus terakreditasi;
12. surat pernyataan belum pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir dari SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan;
13. surat pernyataan belum pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir dari BKD-PP (Bidang Pembinaan Umum dan Perundangundangan);
14. surat keterangan uraian tugas sesuai dengan Tugas Pokok pada SKPD/Unit Kerja;
15. surat keterangan status kemahasiswaan yang dtandatangani oleh Direktur Bidang Akademik atau Kemahasiswaan;
16. surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijasah ke pangkat yang lebih tinggi yang dibubuhi materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
17. surat pernyataan tidak mengganggu pekerjaan/tugas kedinasan dan bersedia menanggung biaya selama proses perkuliahan yang dibubuhi materai Rp. 6000,(enam ribu rupiah) yang diketahui Kepala SKPD/Unit Kerja;
- b. Walikota melalui BKD-PP meneliti persyaratan PNS yang diusulkan Izin Belajar; dan
- c. PNS pemohon Izin Belajar yang telah memenuhi persyaratan selanjutnya diproses untuk pemberian Izin Belajar dengan Rekomendasi Pejabat yang berwenang memberikan Izin Belajar sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 17.
BAB VIII - HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL IZIN BELAJAR
Pasal 21

- (1) PNS Izin Belajar selama mengikuti pendidikan tetap diberikan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) PNS Izin Belajar dapat diberikan bantuan pendidikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Bagian Kedua Kewajiban
BAB VIII - HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL IZIN BELAJAR
Pasal 22

- (1) Selama mengikuti Pendidikan, PNS Izin Belajar wajib melaporkan perkembangan kegiatan studi/akademiknya kepada Walikota melalui BKDPP secara berkala setiap semester,
- (2) Laporan perkembangan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. laporan salinan perolehan nilai indeks prestasi mata kuliah yang diikuti setiap semester; dan
- b. laporan rencana mata kuliah yang akan diikuti pada setiap semester.
BAB IX - SANKSI
Pasal 23

PNS Tugas Belajar yang tidak menyelesaikan pendidikan, karena :
- a. dikeluarkan oleh lembaga pendidikan;
- b. tidak dapat menyelesaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan meskipun telah melalui perpanjangan batas waktu penyelesaian karena kelalaian sendiri; atau
- c. mengundurkan diri karena tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
dikenakan sanksi aministratif berupa pencabutan pemberian Tugas Belajar dan diwajibkan mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditambah denda 100% dari jumlah tersebut.
BAB IX - SANKSI
Pasal 24

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pegawai Tugas Belajar yang dikeluarkan dari lembaga pendidikan, dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
- b. tidak dapat menyelesaikan dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 karena kelalaian sendiri, dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
- c. mengundurkan diri karena tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

Bagi PNS yang diberikan Tugas Belajar atau Izin Belajar sebelum ditetapkannya Peraturan ini, diberlakukan ketentuan yang lama.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar atau Izin Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.
PARAF HIERARKI
Wakil Walikota
Sekretaris Daerah Kota
Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 23 Agustus 2013
Asisten Administrasi Umum
Kabag. Hukum
Kasubag Perundang-undangan
Staf Pengelola
PARAF KOORDINASI
Kepala BKD-PP
Sekretaris BKD-PP
Kabid. Pengadaan, Pengembangan dan Mutasi Pegawai
Diundangkan di Bitung Pada tanggal 23 Agustus 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA, ttd
Drs. EDISON HUMIANG, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19610804 198603 1 016
BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 92
WALIKOTA BITUNG , ttd
HANNY SONDAKH