Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 2 Februari 2012
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) PerKeputusan Penyelesaian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang lindungan Konsumen, perlu menetapkan Presiden tentang Pembentukan Badan Sengketa Konsumen;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
MEMUTUSKAN: ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, KABUPATEN PASER, KABUPATEN PURWAKARTA, KABUPATEN TAPANULI UTARA, KABUPATEN BARRU, DAN KABUPATEN CIREBON, SERTA KOTA BANDAR LAMPUNG, DAN KOTA TANJUNG BALAI.
N/A
Pasal 1

Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BPSK, pada Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Paser, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Cirebon, serta Kota Bandar Lampung, dan Kota Tanjung Balai
N/A
Pasal 2

Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat.
N/A
Pasal 3

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
N/A
Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet,
Agus Sumartono, S.H., M.H.
N/A
Preamble

Menimbang :
1. Bahwa perlu mengadakan ketentuan yang memungkinkan pemberian anugerah Bintang Darma secara luar biasa kepada warga-negara Indonesia dan asing sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang disumbangkannya khusus untuk kemajuan dan pembangunan Angkatan Perang Republik Indonesia.
2. Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, ketentuan tersebut sub 1 perlu ditetapkan;
Mengingat :
Pasal 87 dan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Mendengar :
Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 16 Desember 1958.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
Undang-undang Darurat tentang perubahan dan tambahan Undang-undang No.65 tahun 1958 tentang pemberian tanda-tanda kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma.
Pasal I.
Sesudah