Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 4 TABUll 2011
N/A
Pasal 3

- ( 1) Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa dalain ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja.
- (2) Keanggotaan ULP Wajib ditetapkan untuk :
4
- a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Anggota Kelompok Kerja ULP berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan
- (4) Kelompok Kerja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dapat di ban tu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasa14
- (1) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya yang bemilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP atau Pejabat Pengadaan.
- (2) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bemilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP atau Pejabat Pengadaan.
- (3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- ( 1) Kepala ULP / Anggota Kelompok Kerja ULP /Pejabat Pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
- c. memaharni jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP / Kelompok Kerja OLP/ Pejabat Pengadaan yang bersangkutan ;
- d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
- e. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan kompetensi yang clipersyaratkan; dan
- f. menandatangani Pakta Integritas.
- (2) Persyaratan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa pada ayat (1) huruf e dapat dikecualikan untuk Kepala OLP.
5
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berilrut:
N/A
Pasal 10

Togas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan, meliputi: Kelompok Kerja
- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. menetapkan besaran nominal Jarninan Penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Website Kantor/Dinas/Instansi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan;
- e. menilai kualifikasi Penyeclia barang/ Jasa meJaJui prakualiftlcasi dan pascalrualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/ KPA.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 11

Secara khusus tugas dan kewenangan Kelompok Kerja Unit layanan Pengadaan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, meliputi:
- a. menjawab sanggahan ;
- b. menetapkan Penyedia Barang/ Jasa untuk :
- a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bemilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ; atau
- b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- c. rnenyampaika.n basil Pernilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- d. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
- e. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP
6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 12

.
Secara khusus tugas dan kewenangan Pejabat Pengadaan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, meliputi:
- a. menetapkan Penyedia Barang/ Jasa untuk :
2. at Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa. lainnya yang bemilai paling tinggi 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ; dan/ atau
3. b} Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk pa.ket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bemilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepa.da PPK;
- c. menyerahkan dokumen asli pem.ilihan Penyedia Barang/ Jasa kepada PA/ KPA;
- d. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/ KPA.
PaaalD
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
t . tapkan di Situbondo c1a tanggat O 1 AUG 2012 BUPATI SITUBOllDO,
SERITA DABRAII KABUPATElf SITOBOIIDO TAIIUI( 2012 ROIIOR -3(o