Unknown Unknown Nomor 23 Tahun 2011
Tentang PAJAK RESTORAN
Berlaku: 23 Desember 2011
N/A
Preamble

Menimbang :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK RESTORAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,
- a. bahwa Pajak Restoran merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran ;
4. Mengingat Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122,
5. : 1. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN dan
BUPATI TABANAN
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribsi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara lansung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
9. pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organissi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan,, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
10. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,dalam Masa Pajak,dalam Tahun Pajak,atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi adminitrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPTPD,SKPDKB,SKPDKBT,SKPDLB,SKPDN,STPD dan Surat Keputusan Pembetulan.
BAB II - NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

Dengan nama Pajak Restoran, dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan Restoran.
BAB II - NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 3

- (1) Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan oleh Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain termasuk katering dan jasa boga.
- (3) Tidak termasuk obyek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi dari 5.000.000,- perbulan.
BAB II - NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran.
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 6

Tarif Pajak Restoran, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
BAB IV - CARA PERHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang, dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
BAB IV - CARA PERHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Tabanan
BAB V - MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 9

Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
BAB VI - PENETAPAN
Pasal 10

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
BAB VI - PENETAPAN
Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - PENETAPAN
Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak dalam memungut pembayaran pajak harus mempergunakan nota pesanan/bill.
- (2) Nota pesanan/bill harus dicetak, diberi nomor seri dan dipergunakan sesuai dengan nomor urut.
- (3) Nota pesanan/bill baru dapat dipergunakan setelah diporporasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut pajak.
- (4) Nota pesanan/bill sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lampiran SPTPD yang disampaikan kepada Bupati atau Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
BAB VI - PENETAPAN
Pasal 13

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
SKPDKB dalam hal :
1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau pejabat dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara Jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan
- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
BAB VI - PENETAPAN
Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 15

- (1) Pajak terutang dibayar sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran pajak terutang dibayar pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan pada SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar dengan menggunakan SSPD.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 16

Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan STPD jika :
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
- c. wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 17

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atau Pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 18

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan .
BAB VIII - PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati atau Pejabat dapat:
- a) mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau karena bukan kesalahannya;
- b) mengurangkan atau membatalkan , SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c) mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d) membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e) mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembetulan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa penagihan setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a) diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
- b) ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaiaman dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (7) Bupati atau Pejabat menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB X - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 21

- (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (4) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
BAB X - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 22

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
BAB XI - P E N Y I D I K A N
Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a) menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b) meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
- c) meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- d) memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- e) melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f) meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- g) menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h) memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i) memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j) menghentikan penyidikan;
- k) melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2),Pasal 11 ayat (1)dan ayat (2),Pasal 12 ayat (1 )dan ayat (2),diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 5 Seri A Nomor 4 Tahun 1999) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .
Diundangkan di Tabanan pada tanggal 16 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,
I NENGAH JUDIANA
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 NOMOR 8
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.
Ditetapkan di Tabanan pada tanggal 23 Desember 2011
BUPATI TABANAN,
NI PUTU EKA WIRYASTUTI
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Pemerintah Daerah untuk bisa memberikan pelayanan publik secara optimal kepada masyarakat, harus diimbangi dengan ketersediaan dana yang lebih memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Oleh karena sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah sangat terbatas, pemerintah daerah dituntut untuk bisa menggali sumber penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah berasal dari Pajak Restoran yang merupakan potensi pajak daerah yang cukup besar di Kabupaten Tabanan.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 9 Tahun 1998 toratentang Pajak Hotel dan Restoran yang digunakan sebagai dasar pemungutan pajak, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan penyesuaian.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Pajak Restoran.
PENJELASAN
Pasal 13

hurup a angka 1 s/d 2

Cukup jelashurup a angka 3Yang dimaksud dengan 'Penetapan Pajak secara Jabatan' adalah Penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.hurup b s/d c Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21

ayat (1)

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKBayat (2) Dalam hal Wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 13 huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus) persen dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan pemeriksaan.

ayat (3) Cukup jelas ayat (4)Dalam hal Wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud dalam
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 8