Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM MODAL PT. BUNGO DANI MANDIRI UTAMA (PERSERO)
Berlaku: 17 TAHUN 2008
N/A
Preamble

Menimbang :
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM MODAL PT. BUNGO DANI MANDIRI UTAMA (PERSERO)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BUNGO,
- a. bahwa untuk PT. Bungo Dani Mandiri Utama (Persero) merupakan badan usaha milik daerah yang salah satu sumber pendanaannya berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa sesuai Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sehingga perlu untuk mengesahkan jumlah penyertaan modal yang telah dilakukan mulai berdirinya perusahaan tersebut sampai dengan tahun 2007;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam Modal PT. Bungo Dani Mandiri Utama (Persero);
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjungjabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Menetapkan :
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bungo Dani Mandiri Utama (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2001 Nomor 6);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
dan
BUPATI BUNGO
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM MODAL PT. BUNGO DANI MANDIRI UTAMA (PERSERO)
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo;
3. Bupati adalah Bupati Bungo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bungo;
5. Penyertaan modal adalah perbuatan menyertakan uang atau barang yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan;
6. PT. Bungo Dani Mandiri Utama (Persero) adalah perusahaan daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Terbatas (PT) Bungo Dani Mandiri Utama (Persero);
BAB II - PENYERTAAN MODAL
Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PT. Bungo Dani Mandiri Utama (Persero) sampai dengan tahun 2007 sebesar Rp.20.149.648.608,11 (dua puluh milyar seratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah koma sebelas sen).
- (2) Besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
- a. Tahun 2002 sebesar Rp.610.694.000,00
- b. Tahun 2003 sebesar Rp.7.500.000.000,00
- c. Tahun 2004 sebesar Rp.7.500.000.000,00
- d. Tahun 2006 sebesar Rp.856.748.105,07
- e. Tahun 2007 sebesar Rp.3.682.206.503,04
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.
Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 22 Juli 2008
BUPATI BUNGO,
H. ZULFIKAR ACHMAD
Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal 22 Juli 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO, ttd
USMAN HASAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2008 NOMOR 17