Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 35 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
:
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 135 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN, a.
- bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Jaminan Persalinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, maka perlu menetapkan Standar Biaya Jaminan Persalinan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2017:
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Jaminan Persalinan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2017:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- Mengingat : Nomor 4286):
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43473:
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
Menetapkan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), 5.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575): 7
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 8.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), 9
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2109),
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
- l. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Standar Biaya Jaminan Persalinan adalah satuan biaya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Jamina Persalinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
BAB II - STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN
Pasal 2

- (l) Standar Biaya Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai pedoman biaya pelaksanaan Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2017.
- (2) Standar Biaya Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 3

Batasan Fasilitas Kesehatan yang boleh melakukan pertolongan persalinan normal adalah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Bidan Praktek Swasta di wilayah kerja Kabupaten.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
Ditetapkan di Muaradua pada tanggal 1? April 2017
UPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,
-Ga'
POPO ALI MARTOPO
|
BAGIAN
HUKUM
TGL / PARAF
Ta f
Diundangkan di Muaradua pada tanggal 1? April 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,
H.
v
NDAR
BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 13
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017
STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN
A. TRANSPORT LOKAL
| NO | URAIAN | BIAYA TA. 2017 (Rp) | KETERANGAN |
|------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Petugas/Kader | 100.000,- | | Mengantar Ibu hamil dari rumah ke Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan |
B. SEWA MOBILITAS (MOBIL AMBULANCE)
| a. Dalam Kota (Radius 12 km) | Rp. 200.000,- | | Sewa mobilitas/sarana | transportasi rujukan |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| b. Luar Kota | | | Sewa mobilitas/sarana | transportasi rujukan |
| e 5 Km pertama | Rp. 100.000,- | | Sewa mobilitas/sarana | transportasi rujukan |
| » Km selanjutnya ditambah setiap Km | Rp. 11.000,- | | Sewa mobilitas/sarana | transportasi rujukan |
| Cc. Prosentase Komponen Tarif | | | Sewa mobilitas/sarana | transportasi rujukan |
| e Jasa Rumah Sakit | 30Y0 | | Sewa mobilitas/sarana | transportasi rujukan |
| e Jasa Sopir | 20Yo | | Sewa mobilitas/sarana | transportasi rujukan |
| e Jasa Perawat | 20Y6 | | Sewa mobilitas/sarana | transportasi rujukan |
| e BBM | 3046 | | Sewa mobilitas/sarana | transportasi rujukan |
C. OPERASIONAL RUMAH TUNGGU KELAHIRAN (RTK)
1. SEWA RUMAH
| NO | URAIAN | BIAYA TA. 2017 (Rp) | KETERANGAN |
|------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| (3) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Rumah di Palembang | 150.000.000,- | Biaya Sewa/Tahun |
| 2 | Rumah di Baturaja | 50.000.000,- | |
| 3 | Rumah di Tiap-tiap Kecamatan di Kab. OKU Selatan | 25.000.000, - | |
2. MAKAN DAN MINUM IBU HAMIL DAN PENDAMPING YANG ADA DI RTK
| NO | URAIAN | BIAYA TA. 2017 (Rp) | KETERANGAN |
|------|-------------|-----------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Makan Minum | 60.000,- | Biaya makan/orang/hari |
D. JASA PEMERIKSAAN, PERAWATAN DAN PERTOLONGAN PERSALINAN
| No | Jenis Pelayanan | Jasa Pena p) | Jasa P clayanan (Rp) | Bahan Habis Pakai (Rp) | LAH 1JUM (Rp) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
| I | | Rawat Jalan | 5Y6 | 80x | 15Y9 | |
| | 1. Poliklinik Umum (pemeriksaan dan pemberian obat) | 500 | 8.000 | 1500| | 10.000 |
| | 2. UGD | 1250 | 20.000 | 3.7501 | 25.000 |
| II | | Pertolongan Persalinan | | | | |
| | 1. KANG AN Kehamilan riksi: | 1000| | 16.000| | 3.000| | 20.000 |
| | 2. Persalinan Normal | 25.000 | | 400.000 | 75.000 | | 500.000 |
| | 3. Pelayanan Ibu Nifas Dan Bayi Baru Lahir | 10001 " | 16.000 " | 3.000 1 " | 20.000 | |
| | 4. Pelayanan Prarujukan Pada Komplikasi Kebidanan Dan Neonatal | 50601 | 80.000 | 15.000 | | 100.000 |
| | 5. Pelayanan Perdarahan Pasca Keguguran Persalinan dengan Penyulit, Rawat Inap Komplikasi Kehamilan, | 32.500 | | 520.000 | 97.500 | | 650.000 |
| | Persalinan, Nifas dan BBL 6. Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan (misal manual plasenta) | 7.500 | | 120.000 | 22.500 | | 150.000 |
| | 7. KB Pasca Persalinan | | | | |
| | a. Jasa Pemasangan Alkon IUD dan | 3.000| | 48.000 | 9.000 | 60.000 |
| | 1) Implant 2) Suntik | 500 | 8.000 | | 1.500| | 10.000 |
| | b. Penanganan Komplikasi KB Pasca Persalinan | 5000| | 80.000 | 15.000 | | 100.000 |
| III | | Pelayanan Rawat Inap | | | | |
| | 1. Tanpa Makanan | 2.500| | 40.000 | 7.500) | 50.000 |
| | 2. Dengan Makanan | 3.500| | 56.000 | 10.5001 | 70.000 |
| IV | | Pelayanan Tindakan Medik Umum | | | | |
| | 1. Jahit Luka 1-5 | 2.500| | 40.000 | 7.500| | 50.000 |
| | 2. Jahit Luka 6-10 | 3.000| | 48.000 | 9.000) | 60.000 |
| | 3. Jahit Luka 11-20 | 4.000| | 64.000 | 12.000| | 80.000 |
| | 4. Jahit Luka 20-30 | 5000| | 80.000 | 15.000 | 100.000 |
| | 5. Perawatan Luka Ringan | 1.000) | 16.000 | | 3.000 | | |
| | 6. Perawatan luka Sedang 7. Buka | 2.250| | 36.000 | 6.750|1 | 20.000 45.000 |
| | Jahitan 8. Pasang Tampon | 750| 1250| | 12.000 20.000 | 2.250) 3.750| | 15.000 25.000 |
| | 9. Pasang Spalk | 2.000) | 32.000 | 6.000| | 40.000 |
| | 10. Debrimen Luka | 4.750 | 76.000 | 14.250) | 95.000 |
| | 11. Minor Surgeri Set | 10.000 | 160.000 | 30.000 | 200.000 |
| | 12. Sunat Pria | | 10.000 | 160.000 | | 30.000 | 200.000 |
| | 13. Tindik Daun Telinga | | 1.250| | 20.000 | 3.750| | |
| | | | | | | 25.000 |
| 14. Incisi/Punctie | 1.500) | 24.000 | 4.500|1 | 30.000 |
|----------------------------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| 15. Pasang/cabut IUD | 3.7501 | 60.000 | 11.2501 | 75.000 |
| 16. Pasang/cabut Implant | 41.000| | 64.000 | 12.000| | 380.000 |
| H7 Kateterisasi Kandung | 3.500| | 56.000| | 10.5001 | 70.000 |
| 18. Vena sectie | 10.000 | | 160.000 | 30.000 | 200.000 |
| 19. Pasang Infus/Transfusi | 2.500) | 40.000 | 7500| | | 50.000 |
| 20. Kuretase | 15.000 | 240.000 | 45.000 | 300.000 |
| 21. Vaccum Ekstraksi | 30.000 | | | 480.000 | 90.000 | | | 600.000 |
| 22. Forcep | 30.000 | | 480.000 | 90.000 | | 600.000 |
| 23. Pasang WSD | 15.000 ) | 240.000 | 45.000 | | 300.000 |
| 24. Pemasangan Sonde | 7.500| | 120.000 | 22.500 | | 150.000 |
| 25. Nebulizer | 6.000| | 96.000 | 18.000 | | 120.000 |
| 26. Klisma | 2.500| | 40.000 | 7.500| | 50.000 |
| 27. Pasang Tampon Epistaktis | 3.2501 | 52.000 | 9.7501 | 65.000 |
| 28. Oksigen permilimeter | 15 | 240 | 45 | 300 |
| Pemeriksaan Diagnostik | | | | |
| 1. Radiologi | 5.0001 | 80.000 | 15.000 | | 100.000 |
| 2. ECG | 3.500| | 56.000 | 10.500| | 70.000 | |
| 3. USG | 3.5001 | 56.000 | 10.500| | 70.000 |
| Pemeriksaan Laboratorium | | | | |
| 1. Golongan Darah #rh | 1.0001 | 16.000 | 3.000| | 20.000 |
| 2. Laju Endap Darah | 500 | 8.000 | 1500| | 10.000 |
| 3. Haemoglobin Darah | 500 | 8.000 | 1.500) | 10.000 |
| 4. DDR | 500 | 8.000 | 1500| | 10.000 |
| 5. Eritrosit | 500 | 8.000 | 1.500) | 10.000 |
| 6. Leukosit | 500 | 8.000 | 1500| | 10.000 |
| 7. Glukosa Darah | 750 | 12.000 | 2.250| | 15.000 |
| 8. Asam Urat | 1.250 | 20.000 | 3.750) | 25.000 |
| 9. Kolesterol Total | 1.250| | 20.000 | 3.750|1 | 25.000 |
| 10. Widal | 1750| | 28.000 | 5.250| | 35.000 |
| 11. Sputum BTA | 750 | 12.000 | 2.250|1 | 15.000 |
| 12. Urine Lengkap | 750| | 12.000 | 2.250| | 15.000 |
| 13. Urine Reduksi | 2.500| | 40.000 | 7.500 | | 50.000 |
| 14. Test Kehamilan | 750 | 12.000 | 2.250| | 15.000 |
| 15. Faeces Lengkap | 750 | 12.000 | 2.250) | 15.000 |
| 16. Hematokrit | 750 | 12.000 | 2.250 | 15.000 |
| 17. Trombosit | 500 | 8.000 | 1500| | 10.000 |
| 18. Ureum | 1250| | 20.000 | 3.750| | 25.000 |
| 19. Kreatinin | 1250| | 20.000 | 3.750| | 25.000 |
| 20. Bilirubin Total | 1250| | 20.000 | 3.750| | 25.000 |
| 21. SGOT | 750 | 12.000 | 2.250 | 15.000 |
| 22. SGPT | 7150| | 12.000 | 2.250| | 15.000 |
| 23. Alkalin Pospatase | 750 | 12.000 | 2.250) | 15.000 |
| 24. Protein Total | 1.000 | 16.000 | 3.000) | 20.000 |
| 25. Koh (Jamur) | 750 | 12.000 | 22501 | 15.000 |
| 26. Tes Screning Urine Narkotika | 7.s00| | 120.0001 | 22.500 | | 150.000 |
E. BELANJA JASA PENGIRIMAN SPESIMEN
| NO | URAIAN | BIAYA TA. 2017 (Rp) | KETERANGAN |
|------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Jasa Pengiriman | 100.000,- | | Sesuai yang dibayarkan (at- cost) |
yeee OGAN KOMERING ULU SELATAN,
BAGIAN
LISL/ PARAF
HUKUM
(7014 £ 4
|
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam penggunaan dan pemakaian pasar atas fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah perlu diatur tata tertib pemakaian dan pengusahaan pasar dalam Kabupaten Batang Hari ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemakaian dan Pengusahaan Pasar.
Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 1986 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 1989 Seri C Nomor 3).
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN PASAR.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha Yang Meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan Bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya.
7. Pasar adalah Suatu tempat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh masyarakat umum untuk memperjualbelikan barang dagangan baik berbentuk Toko, Petak/Los, Kedai/Warung maupun Ruangan Pelataran berupa Lapangan, Jalan dan Gang yang ditetapkan sebagai bagian dari Pasar atau tempat - tempat tertentu diluar kawasan pasar khusus disediakan untuk pedagang yang dikelola Pemerintah Daerah.
8. Toko adalah Suatu ruangan tertutup untuk menempatkan, menggelarkan, meletakkan barang dagangan atau tempat berjualan atau tempat melakukan suatu pekerjaan atau usaha.
9. Rumah dan Toko (Ruko) adalah Suatu ruangan tertutup untuk menempatkan, menggelarkan, meletakkan barang dagangan atau tempat berjualan atau tempat melakukan suatu pekerjaan atau usaha dan tempat tinggal.
10. Kios adalah Suatu ruangan tertutup yang ukurannya lebih kecil dari toko yang disediakan untuk menempatkan, menggelarkan, meletakkan barang dagangan atau melakukan suatu pekerjaan atau usaha.
11. Petak/Los adalah Suatu ruangan terbuka yang diberi atap dan tidak dipisahkan oleh dinding yang dipergunakan untuk tempat berjualan atau memperjualbelikan barang dagangan atau usaha.
12. Pelataran Umum adalah Suatu tempat terbuka yang dipergunakan untuk menempatkan, menggelarkan, meletakkan barang dagangan seperti lapangan, jalan, gang, jembatan, tangga dan lain-lain yang merupakan bagian dari pasar yang tidak didirikan bangunan.
13. Lapangan Pasar adalah Bagian dari pasar yang tidak didirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk menempatkan, menggelarkan, meletakkan barang dagangan.
14. Kedai adalah Suatu ruangan tertutup dalam lokasi pasar yang disediakan untuk berjualan minuman atau makanan yang telah dimasak.
15. Pedagang adalah Perorangan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
16. Retribusi Pasar adalah Pungutan sebagai pembayaran atas pemanfaatan failitas pasar.
BAB II - TEMPAT DAN PEMAKAIAN PASAR
Pasal 2

- (1) Tempat - tempat/lokasi suatu pasar ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Dengan Keputusan Bupati Menetapkan :
- a. Ruang/tempat berjualan dalam kawasan pasar seperti Toko, Kios, Petak/Los, Kedai/Warung dan Pelataran ;
- b. Jenis barang-barang dagangan yang boleh diperjualbelikan dan pekerjaan lain yang boleh dilakukan dalam kawasan pasar.
- (3) Bupati dapat menetapkan suatu ruangan/tempat dalam pasar atau pelataran untuk dijadikan toko, kios, petak/los dan kedai/warung dengan sewa bulanan atau harian.
BAB II - TEMPAT DAN PEMAKAIAN PASAR
Pasal 3

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat menyewa tempat ruangan yang dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Orang dan atau badan hukum yang dimaksud ayat (1) Pasal ini diwajibkan menempati sendiri tempatnya ;
- (3) Apabila yang dimaksud ayat (1) Pasal ini dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak menempati/meninggalkan tempat/ruangan yang dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Bupati berhak menarik kembali hak sewanya tanpa ganti rugi dan menyewakan tempat tersebut kepada orang lain.
BAB II - TEMPAT DAN PEMAKAIAN PASAR
Pasal 4

- (1) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh tempat/ruangan di dalam pasar diatur dengan Keputusan Bupati ;
- (2) Para peminat melebihi dari pada tempat yang tersedia maka cara pemberiannya diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB II - TEMPAT DAN PEMAKAIAN PASAR
Pasal 5

- (1) Penyewa yang ingin memindahkan hak sewanya kepada orang lain harus mendapat izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan dikenakan biaya balik nama sebesar 15 % (lima belas persen) dari harga bangunan pada saat pemindahan hak sewa tersebut ;
- (2) Penaksiran harga bangunan sebagaimana dimakud ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh panitia penaksir yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB II - TEMPAT DAN PEMAKAIAN PASAR
Pasal 6

- (1) Bangunan pasar sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan masa kontraknya sebagai berikut :
- (2) Setiap pemberian hak sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibuat perjanjian secara tertulis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Setelah hak sewa ditandatangani, penyewa berkewajiban melakukan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ;
- (4) Penyewa yang tidak membayar sewanya selama 3 (tiga) bulan berturut - turut dalam 1 Tahun Pemerintah Daerah berhak membatalkan hak sewanya dan menyewakan kembali kepada pihak lain tanpa adanya ganti rugi;
- (5) Setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka pemakaian selanjutnya harus dibuat perjanjian sewa baru secara tertulis;
- (6) Bagi toko, kios, petak / los yang tidak / belum tersewa tidak menjadi wajib pungut atau piutang Daerah.
- a. Toko : Maksimum 20 Tahun.
- b. Ruko (Rumah dan Toko)
: Maksimum 20 Tahun.
- c. Kios : Maksimum 20 Tahun.
- d. Petak/Los : Maksimum 20 Tahun.
BAB III - KETENTUAN TARIF
Pasal 7

- (1) Untuk setiap toko, Ruko (Rumah dan Toko), kios, petak / los, kedai / warung yang terletak didalam kawasan pasar sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan tarif sewa berdasarkan ukuran letak dari bangunan tersebut sebagai berikut :
A. Pasar Baru Muara Bulian Bangunan Lantai I (Eks THR Muara Bulian) :
- (2) Setiap orang pedagang yang menggunakan tempat di dalam kawasan pasar dikenakan uang retribusi pelataran sebagai berikut :
| 1. | Toko ukuran 4 x 6M .... Rp. | 105.000,- / bulan |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Toko ukuran 2,5x6M | .... Rp. | 66.000,- / bulan |
| 3. Toko ukuran 2,5 x 2,5M ......... | Rp. | 45.000,- / bulan |
| 4. Los / Petak ukuran 2,5 x 3M | .......... Rp. | 30.000,- / bulan |
| 5. Los / Petak ukuran 2 x 3M ... | Rp. | 22.500,- / bulan |
| 6. Kios ukuran 2,5x5M | .... Rp. | 55.000,- / bulan |
| 7. Kios ukuran 2,5 x 4,5M | ..... Rp. | 50.000,- / bulan |
| B. Pasar Baru Muara Bulian Bangunan Lantai II (Eks THR Muara Bulian) : | B. Pasar Baru Muara Bulian Bangunan Lantai II (Eks THR Muara Bulian) : | B. Pasar Baru Muara Bulian Bangunan Lantai II (Eks THR Muara Bulian) : |
| 1. Show Room ukuran 5x5M | ..... Rp. | 95.000,- / bulan |
| 2. Kios ukuran 4x5M ... | Rp. | 90.000,- / bulan |
| 3. Show Room ukuran 3,5x5M | ... Rp. | 80.000,- / bulan |
| 4. Ruang terbuka (mainan Anak-anak ukuran 18x4M | .... Rp. | 210.000,- / bulan |
| C. Pada Terminal Bus Muara Bulian : | C. Pada Terminal Bus Muara Bulian : | C. Pada Terminal Bus Muara Bulian : |
| 1. Toko ukuran 3 x 3M | .......... Rp. | 45.000,- / bulan |
| 2. Toko ukuran 2 x 4M | .......... Rp. | 37.500,- / bulan |
| 3. Toko ukuran 6 x 8M | .... Rp. | 120.000,- / bulan |
| 4. Toko ukuran 6 x 10M | .......... Rp. | 150.000,- / bulan |
| D. Rumah dan Toko (Ruko) bangunan berlantai II di Jalan Gajah Mada dan Jalan Jenderal | D. Rumah dan Toko (Ruko) bangunan berlantai II di Jalan Gajah Mada dan Jalan Jenderal | D. Rumah dan Toko (Ruko) bangunan berlantai II di Jalan Gajah Mada dan Jalan Jenderal |
| Sudirman Muara Bulian : | Sudirman Muara Bulian : | Sudirman Muara Bulian : |
| 1. Toko ukuran 4,5 x 15 M( Ek Kantor Dispenda) ... | Rp. | 7.000.000,- / tahun |
| 2. Toko ukuran 4 x 12 M(Jl. Jend. Sudirman) | .......... Rp. | 7.000.000,- / tahun |
| 3. Toko ukuran 7 x 10 M(Ek Rumah Potong Hewan).... | Rp. | 1.500.000,- / tahun |
| E. Toko di Pasar KMVMuara Tembesi : | E. Toko di Pasar KMVMuara Tembesi : | E. Toko di Pasar KMVMuara Tembesi : |
| 1. Toko Berlantai II (Ruko) ukuran 3,8x8M | .... Rp. | 150.000,- / bulan |
| 2. Toko Berlantai I ukuran 4 x 7M | ..... Rp. | 90.000,- / bulan |
| F. Toko dan Kios yang berlokasi di Desa : | F. Toko dan Kios yang berlokasi di Desa : | F. Toko dan Kios yang berlokasi di Desa : |
| 1. Toko ukuran 4 x 7M | .......... Rp. | 30.000,- / bulan |
| 2. Toko ukuran 2 x 6M | .......... Rp. | 22.500,- / bulan |
| G. Petak Miring Los di Desa ukuran 2 x 3M | ... Rp. | 4.000,- / bulan |
A. Gerobak Jualan :
| 1. Gerobak Buah-buahan .... | Rp. | 500/ hari |
|--------------------------------------------------|-------|-------------|
| 2. Gerobak Rokok .... | Rp. | 500/ hari |
| 3. Gerobak Makanan ... | Rp. | 500/ hari |
| 4. Gerobak Minuman ......... | Rp. | 500/ hari |
| 5. Gerobak Mainan Anak-anak ..... | Rp. | 500/ hari |
| 6. Gerobak Buku dan Koran ..... | Rp. | 500/ hari |
| 7. Gerobak Jualan selain angka 1 s/d 6 .... | Rp. | 500/ hari |
| B. Pertukangan : | | |
| 1. Tukang Sepuh Emas ..... | Rp. | 1.000/ hari |
| 2. Tukang Mata Cincin ...... | Rp | 1.000/ hari |
| 3. Tukang Bingkai Gambar ...... | Rp. | 1.000/ hari |
| 4. Tukang Sol Sepatu ... | Rp. | 1.000/ hari |
| 5. Tukang Kaca Mata .... | Rp. | 1.000/ hari |
| 6. TukangPangkasRambut... | Rp. | 1.000/ hari |
| 7. Tukang Jam ... | Rp. | 1.000/ hari |
| 8. Tukang Stempel ..... | Rp. | 1.000/ hari |
- (3) Untuk setiap Toko, kios, petak / los dan Ruko (Rumah dan toko) yang terletak di dalam kawasan pasar maupun pada kawasan - kawasan tertentu yang baru dibangun / selain bangunan yang telah ada dikenakan uang Jasa pembangunan sebesar :
A. Pasar Baru Muara Bulian Bangunan Lantai I (Eks THR Muara Bulian) :
| 1. | Toko ukuran 4 x ... | 6M | Rp. | 11.000.000,- |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|
| 2. | Toko ukuran ... | 2,5x6M | Rp. | 7.200.000,- |
| 3. | Toko ukuran 2,5 x ... | 2,5M | Rp. | 3.000.000,- |
| 4. | Los / Petak ... | 2,5x3M | Rp. | 1.500.000,- |
| 5. | Los / Petak ... | 2 x 3M | Rp. | 1.200.000,- |
| 6. | Kios ukuran ... | 2,5x5M | Rp. | 6.000.000,- |
| 7. | Kios ukuran ... | 2,5 x 4,5M | Rp. | 5.400.000,- |
| Pasar 1. | Baru Bangunan Lantai II (Eks THR Muara ShowRoomukuran5x5M.... | Muara Bulian | Bulian) Rp. | : 10.500.000,- |
| 2. | Kios ukuran ... | 4 x 5 M | Rp. | 9.600.000,- |
3. Show Room ukuran 3,5 x 5 M ..... Rp. 8.400.000,-
4. Ruangan terbuka (mainan anak-anak) ukuran 18 x 4 M... Rp. 14.000.000,-
BAB III - KETENTUAN TARIF
Pasal 8

- (1) Setiap penyewa dan pedagang/pengusaha sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar uang sewa setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 30 bulan berjalan ;
- (2) Apabila lewat dari batas waktu yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh persen) dari tunggakan, dan apabila sampai tanggal 30 bulan berikutnya belum juga dilunasi akan diambil tindakan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku ;
- (3) Untuk pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan hak sewa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari kepada setiap orang dan setiap Badan Usaha maka wajib daftar ulang setiap tahun ;
- (4) Tata cara daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB III - KETENTUAN TARIF
Pasal 9

- (1) Pemungutan uang sewa dan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati ;
- (2) Untuk setiap pemungutan harus diberikan tanda pembayaran yang bentuk dan warna ditentukan oleh Bupati ;
- (3) Pembantu Bendaharawan khusus penerima Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari diwajibkan menyetor hasil pungutan sewa dan retribusi setiap bulan, setiap tahun dan setiap hari pada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Kabupaten Batang Hari.
BAB IV - KETENTUAN LARANGAN
Pasal 10

Kecuali dengan izin Bupati, dilarang :
- a. Merubah dan merombak bentuk bangunan yang sudah ada.
- b. Menempatkan / Menggelarkan / meletakkan barang-barang ditempat lain selain dari yang telah ditentukan.
- c. Tinggal di pasar dalam waktu antara penutupan dan pembukaan pasar.
- d. Memasang alat penutup layar, atap dan tambahan lain dalam los bangunan pasar.
- e. Mendirikan los atau bangunan dalam lapangan pasar.
- f. Menempatkan / Menggelarkan / meletakkan atau menumpuk barang di tempat pendasaran yang tingginya lebih dari 1,50 M.
- g. Menempatkan / Menggelarkan / meletakkan barang-barang untuk dijual atau melakukan pekerjaan atau pengusahaan di jalan masuk/keluar pasar atau jalan sambungan pasar.
- h. Meletakkan barang dagangan disepanjang kaki lima.
- i. Menyalakan atau memelihara api di dalam pasar selain kedai/warung.
- j. Membuang sampah tidak pada tempatnya, merusak lapangan pasar atau bangunan lain.
BAB IV - KETENTUAN LARANGAN
Pasal 11

- (1) Untuk menjaga keamanan dan ketertiban Pasar ditunjuk petugas oleh dinas teknis dengan persetujuan Bupati.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan ketertiban pasar pada siang dan malam hari.
BAB V - KETENTUAN PIDANA
Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
BAB VI - P E N Y I D I K A N
Pasal 13

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum dapat juga dilakukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
- j. Menghentikan penyidikan dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
B A B VII
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI - P E N Y I D I K A N
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku, setelah Pasar Inpres Muara Bulian berpindah ke Lokasi Pasar Baru Muara Bulian ( Ek THR Muara Bulian).
B A B VIII
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - P E N Y I D I K A N
Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 7 Tahun 1999 Seri B Nomor 5) dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - P E N Y I D I K A N
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.
Disahkan di Muara Bulian.
Pada tanggal 11 Juli 2002.
BUPATI BATANG HARI
ABDUL FATTAH
Diundangkan di Muara Bulian.
Pada tanggal 11 Juli 2002.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
S A L I M J U F R I
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2002 NOMOR 26
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas
| Pasal | 7 | Cukup jelas |
|---------|-----|---------------|
| Pasal | 8 | Cukup jelas |
| Pasal | 9 | Cukup jelas |
| Pasal | 10 | Cukup jelas |
| Pasal | 11 | Cukup jelas |
| Pasal | 12 | Cukup jelas |
| Pasal | 14 | Cukup jelas |
| Pasal | 15 | Cukup jalas |
| Pasal | 16 | Cukup jelas |
N/A
Pasal 30

- (1) Alokasi Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa.
- (2) Alokasi Dana Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh kabupaten kepada Desa.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan Tahap I sebesar 40%, Tahap II sebesar 40%, dan Tahap III sebesar 20%.
2. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 39
Pengajuan pencairan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk Tahap Pertama dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut :
- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui BPKAD.
- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan :
- a. Verifikasi dan Rekomendasi Camat;
- b. Verifikasi dan Rekomendasi DPMD;
- c. Dokumen Peraturan Desa tentang APBDes yang telah dievaluasi oleh Camat;
- d. Dokumen Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes tahun sebelumnya;
- e. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa (DD) tahun sebelumnya;
- f. Laporan Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun sebelumnya;
- g. Photo Copy Rekening Desa; dan
- h. Masing-masing dibuat dalam 4 (empat) rangkap diperuntukan arsip desa, kecamatan, Dinas PMD dan BPKAD.
- (3) Format Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan f sebagaimana tercantum Lampiran XIII dan Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 40
Pengajuan pencairan Dana Desa tahap kedua dan Alokasi Dana
Desa untuk Tahap kedua dan tahap Ketiga dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut :
- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui BPKAD.
- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri:
- a. Verifikasi dan Rekomendasi Camat;
- b. Verifikasi dan Rekomendasi DPMD;
- c. Laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya;
- d. Realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya sebagai mana dimaksud pada huruf c menunjukan Dana Desa tahap sebelumnya telah digunakan minimal sebesar 80% (Delapan Puluh Persen);
- e. Photo copy Rekening Desa.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
Ditetapkan di Manna pada tanggal 17 Maret 2017
BUPATI BENGKULU SELATAN, ttd
H. DIRWAN MAHMUD
Diundangkan di Manna pada tanggal 17 Maret 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN, ttd
DARMIN, SE NIP. 19581206.198102.1.004
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 06
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM
HENDRI DONAN NIP 19750825 200502 1 005
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
| KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | PENDAPATAN | ANGGARAN | KET |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 1 | | | | PENDAPATAN | | |
| 1 | 1 | | | Pendapatan Asli Desa | | |
| 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha Desa | | |
| 1 | 1 | 1 | 01 | Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa | | |
| 1 | 1 | 1 | 02 | Hasil Pengelolaan Pasar Desa | | |
| 1 | 1 | 1 | 03 | Hasil Pengelolaan Pasar Hewan | | |
| 1 | 1 | 1 | 04 | Hasil Pelelangan Ikan yang Dikelola Desa | | |
| 1 | 1 | 1 | 05 | Hasil Usaha Desa Lainnya | | |
| 1 | 1 | 2 | | Hasil Aset Desa | | |
| 1 | 1 | 2 | 01 | Pendapatan Sewa Tanah Kas Desa | | |
| 1 | 1 | 2 | 02 | Pendapatan Sewa Gedung Milik Desa | | |
| 1 | 1 | 3 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | |
| 1 | 1 | 3 | 01 | Hasil Swadaya | | |
| 1 | 1 | 3 | 02 | Hasil Gotong Royong | | |
| 1 | 1 | 3 | 03 | Hasil Partisipasi Lainnya | | |
| | | | | Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah | | |
| 1 | 1 | 4 | | | | |
| 1 | 1 | 4 | 01 | Pungutan Desa | | |
| 1 | 1 | 4 | 02 | Hasil Penjualan Aset Desa selain tanah yang tidak dipisahkan | | |
| 1 | 1 | 4 | 03 | Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun Berjalan | | |
| 1 | 1 | 4 | 04 | Bunga Simpanan Uang Di Bank | | |
| 1 | 1 | 4 | 05 | Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) | | |
| 1 | 1 | 4 | 06 | Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan | | |
| 1 | 1 | 4 | 07 | Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan | | |
| | | | | Belanja |
|----|----|----|----|------------------------------------------------------|
| 1 | 1 | 4 | 08 | Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan |
| 1 | 1 | 4 | 09 | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah |
| 1 | 2 | | | Pendapatan Transfer |
| 1 | 2 | 1 | | Dana Desa |
| 1 | 2 | 1 | 01 | Dana Desa |
| 1 | 2 | 2 | | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi |
| 1 | 2 | 2 | 01 | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah |
| 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana Desa |
| 1 | 2 | 3 | 01 | Alokasi Dana Desa |
| 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan Provinsi |
| 1 | 2 | 4 | 01 | Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi |
| 1 | 2 | 5 | | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota |
| 1 | 2 | 5 | 01 | Bantuan Keuangan Dari APBD Kabupaten |
| 1 | 3 | | | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah |
| 1 | 3 | 1 | | Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga |
| 1 | 3 | 1 | 01 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat |
| 1 | 3 | 1 | 02 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota |
| 1 | 3 | 1 | 03 | Pendapatan Hibah dari Organisasi/Lembaga Swasta |
| 1 | 3 | 1 | 04 | Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan |
| 1 | 3 | 1 | 05 | Pendapatan Hibah dari Perusahaan di Desa |
| 1 | 3 | 1 | 06 | Pendapatan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Lainnya |
| 1 | 3 | 2 | | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah |
| KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | BIDANG DAN KEGIATAN | ANGGARAN | KET |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|------------|-------|
| 2 | | | | | BELANJA | | |
| 2 | 1 | | | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | | |
| 2 | 1 | 1 | | | Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | | Belanja Pegawai | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | X | .... | | |
| 2 | 1 | 2 | | | Kegiatan Operasional Kantor Desa | | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa | | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | X | .... | | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | | Belanja Modal | | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | X | .... | | |
| 2 | 1 | 3 | | | Kegiatan Operasional BPD | | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa | | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | X | .... | | |
| 2 | 1 | 3 | 3 | | Belanja Modal | | |
| 2 | 1 | 3 | 3 | X | .... | | |
| 2 | 1 | 4 | | | Kegiatan Operasional RT/RW | | |
| 2 | 1 | 4 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa | | |
| 2 | 1 | 4 | 2 | X | .... | | |
| 2 | 1 | 4 | 3 | | Belanja Modal | | |
| 2 | 1 | 4 | 3 | X | .... | | |
| 2 | 1 | 5 | | | Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Desa | | |
| 2 | 1 | 5 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa | | |
| 2 | 1 | 5 | 2 | X | .... | | |
| 2 | 1 | 5 | 3 | | Belanja Modal | | |
| 2 | 1 | 5 | 3 | X | .... | | |
| 2 | 1 | 6 | | | Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa |
|-----|-----|-----|----|----|--------------------------------------------------------|
| 2 | 1 | 6 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 1 | 6 | 2 | X | .... |
| 2 | 1 | 6 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 1 | 6 | 3 | X | .... |
| 2 | 1 | 7 | | | Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa |
| 2 | 1 | 7 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 1 | 7 | 2 | X | .... |
| 2 | 1 | 7 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 1 | 7 | 3 | X | .... |
| 2 | 1 | 8 | | | Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa |
| 2 | 1 | 8 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 1 | 8 | 2 | X | .... |
| 2 | 1 | 8 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 1 | 8 | 3 | X | .... |
| 2 | 1 | 9 | | | dst |
| 2 | 2 | | | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
| 2 | 2 | 1 | | | Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi |
| 2 | 2 | 1 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 2 | 1 | 2 | X | .... |
| 2 | 2 | 1 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 2 | 1 | 3 | X | .... |
| 2 | 2 | 2 | | | Kegiatan Pembangunan Jalan Desa |
| 2 | 2 | 2 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 2 | 2 | 2 | X | .... |
| 2 | 2 | 2 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 2 | 2 | 3 | X | .... |
| 2 | 2 | 3 | | | Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor |
| 2 | 2 | 3 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
|-----|-----|-----|-----|----|-----------------------------------------------------------------|
| 2 | 2 | 3 | 2 | X | .... |
| 2 | 2 | 3 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 2 | 3 | 3 | X | .... |
| 2 | 2 | 4 | | | Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial |
| 2 | 2 | 4 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 2 | 4 | 2 | X | .... |
| 2 | 2 | 4 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 2 | 4 | 3 | X | .... |
| 2 | 2 | 5 | | | Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan |
| 2 | 2 | 5 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 2 | 5 | 2 | X | .... |
| 2 | 2 | 5 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 2 | 5 | 3 | X | .... |
| 2 | 2 | 6 | | | Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan |
| 2 | 2 | 6 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 2 | 6 | 2 | X | .... |
| 2 | 2 | 6 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 2 | 6 | 3 | X | .... |
| 2 | 2 | 7 | | | Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan |
| 2 | 2 | 7 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 2 | 7 | 2 | X | .... |
| 2 | 2 | 7 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 2 | 7 | 3 | X | .... |
| 2 | 2 | 8 | | | Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat |
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
8
8
8
9
9
9
9
2
2
3
3
2
2
3
Belanja Barang dan Jasa
....
Belanja Modal
....
Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan
Hidup
Belanja Barang dan Jasa
....
Belanja Modal
2
2
9
3
X
....
| 2 | 2 | 10 | | | Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur Desa |
|-----|-----|------|----|----|--------------------------------------------------------|
| 2 | 2 | 10 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 2 | 10 | 2 | X | .... |
| 2 | 2 | 10 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 2 | 10 | 3 | X | .... |
| 2 | 2 | 11 | | | Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Masyarakat |
| 2 | 2 | 11 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 2 | 11 | 2 | X | .... |
| 2 | 2 | 11 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 2 | 11 | 3 | X | .... |
| 2 | 2 | 12 | | | Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih |
| 2 | 2 | 12 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 2 | 12 | 2 | X | .... |
| 2 | 2 | 12 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 2 | 12 | 3 | X | .... |
X
X
X
| | 2 | 13 | | | Kegiatan Pembangunan Sarana Listrik Mikro Hidro |
|----|-----|------|----|----|---------------------------------------------------------|
| 2 | 2 | 13 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 2 | 13 | 2 | X | .... |
| 2 | 2 | 13 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 2 | 13 | 3 | X | .... |
| 2 | 2 | 14 | | | Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa |
| 2 | 2 | 14 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 2 | 14 | 2 | X | .... |
| 2 | 2 | 14 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 2 | 14 | 3 | X | .... |
| 2 | 2 | 15 | | | Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu |
| 2 | 2 | 15 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 2 | 15 | 2 | X | .... |
| 2 | 2 | 15 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 2 | 15 | 3 | X | .... |
| 2 | 2 | 16 | | | Kegiatan Pembangunan/Pembaikan Rumah Sehat Fakir Miskin |
| 2 | 2 | 16 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 2 | 16 | 2 | X | .... |
| 2 | 2 | 16 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 2 | 16 | 3 | X | .... |
| 2 | 2 | 17 | | | Kegiatan Pembanguna/Pembuatan Selokan |
| 2 | 2 | 17 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 2 | 17 | 2 | X | .... |
| 2 | 2 | 17 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 2 | 17 | 3 | X | .... |
| 2 | 2 | 18 | | | Kegiatan Pembangunan/Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah |
| 2 | 2 | 18 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
|-----|-----|------|-----|----|------------------------------------------------|
| 2 | 2 | 18 | 2 | X | .... |
| 2 | 2 | 18 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 2 | 18 | 3 | X | .... |
| 2 | 2 | 19 | | | Kegiatan Pembuatan Gerobak Sampah |
| 2 | 2 | 19 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 2 | 19 | 2 | X | .... |
| 2 | 2 | 19 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 2 | 19 | 3 | X | .... |
| 2 | 2 | 20 | | | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah |
| 2 | 2 | 20 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 2 | 20 | 2 | X | .... |
| 2 | 2 | 20 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 2 | 20 | 3 | X | .... |
| 2 | 2 | 21 | | | Kegiatan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah |
| 2 | 2 | 21 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 2 | 21 | 2 | X | .... |
| 2 | 2 | 21 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 2 | 21 | 3 | X | .... |
| 2 | 2 | 22 | | | Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa |
| 2 | 2 | 22 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 2 | 22 | 2 | X | .... |
| 2 | 2 | 22 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 2 | 22 | 3 | X | .... |
| 2 | 2 | 23 | | | Kegiatan Pengadaan Jaringan Internet Desa |
| 2 | 2 | 23 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 2 | 23 | 2 | X | .... |
| 2 | 2 | 23 | 3 | | Belanja Modal |
|-----|-----|------|-----|----|--------------------------------------------------------|
| 2 | 2 | 23 | 3 | X | .... |
| 2 | 2 | 24 | | | Kegiatan Pembuatan Website Desa |
| 2 | 2 | 24 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 2 | 24 | 2 | X | .... |
| 2 | 2 | 24 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 2 | 24 | 3 | X | .... |
| 2 | 2 | 25 | | | Kegiatan Pengadaan Peralatan Pengeras Suara |
| 2 | 2 | 25 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 2 | 25 | 2 | X | .... |
| 2 | 2 | 25 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 2 | 25 | 3 | X | .... |
| 2 | 2 | 26 | | | Kegiatan Pembangunan/Pembuatan Taman Bacaan Masyarakat |
| 2 | 2 | 26 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 2 | 26 | 2 | X | .... |
| 2 | 2 | 26 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 2 | 26 | 3 | X | .... |
| 2 | 2 | 27 | | | Kegiatan Pembangunan Bangunan PAUD |
| 2 | 2 | 27 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 2 | 27 | 2 | X | .... |
| 2 | 2 | 27 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 2 | 27 | 3 | X | .... |
| 2 | 2 | 28 | | | Kegiatan Pengadaan Buku dan Peralatan Belajar PAUD |
| 2 | 2 | 28 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 2 | 28 | 2 | X | .... |
| 2 | 2 | 28 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 2 | 28 | 3 | X | .... |
| 2 | 2 | 29 | | | Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Desa |
|-----|-----|------|----|----|--------------------------------------------------------|
| 2 | 2 | 29 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 2 | 29 | 2 | X | .... |
| 2 | 2 | 29 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 2 | 29 | 3 | X | .... |
| 2 | 2 | 30 | | | Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Industri Kecil |
| 2 | 2 | 30 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 2 | 30 | 2 | X | .... |
| 2 | 2 | 30 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 2 | 30 | 3 | X | .... |
| 2 | 2 | 31 | | | Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana TTG |
| 2 | 2 | 31 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 2 | 31 | 2 | X | .... |
| 2 | 2 | 31 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 2 | 31 | 3 | X | .... |
| 2 | 2 | 32 | | | Dst |
| 2 | 3 | | | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan |
| 2 | 3 | 1 | | | Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban |
| 2 | 3 | 1 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 3 | 1 | 2 | X | .... |
| 2 | 3 | 1 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 3 | 1 | 3 | X | .... |
| 2 | 3 | 2 | | | Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olaraga |
| 2 | 3 | 2 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 3 | 2 | 2 | X | .... |
| 2 | 3 | 2 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 3 | 2 | 3 | X | .... |
| 2 | 3 | 3 | | | Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK |
|-----|-----|-----|-----|----|-----------------------------------------------|
| 2 | 3 | 3 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 3 | 3 | 2 | X | .... |
| 2 | 3 | 3 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 3 | 3 | 3 | X | .... |
| 2 | 3 | 4 | | | Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya |
| 2 | 3 | 4 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 3 | 4 | 2 | X | .... |
| 2 | 3 | 4 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 3 | 4 | 3 | X | .... |
| 2 | 3 | 5 | | | Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama |
| 2 | 3 | 5 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 3 | 5 | 2 | X | .... |
| 2 | 3 | 5 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 3 | 5 | 3 | X | .... |
| 2 | 3 | 6 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 3 | 6 | 2 | X | .... |
| 2 | 3 | 6 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 3 | 6 | 3 | X | .... |
| 2 | 3 | 7 | | | Kegiatan Pembinaan Anak Usia Dini |
| 2 | 3 | 7 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 3 | 7 | 2 3 | X | Belanja Modal |
| 2 | 3 | 7 | 3 | X | .... |
| 2 | 3 | 8 | | | Dst |
| 2 | 4 | | | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat |
| 2 | 4 | 1 | | | Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat |
| 2 | 4 | 1 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
|-----|-----|-----|-----|----|---------------------------------------------------|
| 2 | 4 | 1 | 2 | X | .... |
| 2 | 4 | 1 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 4 | 1 | 3 | X | .... |
| 2 | 4 | 2 | | | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat |
| 2 | 4 | 2 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 4 | 2 | 2 | X | .... |
| 2 | 4 | 2 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 4 | 2 | 3 | X | .... |
| 2 | 4 | 3 | | | Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB |
| 2 | 4 | 3 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 4 | 3 | 2 | X | .... |
| 2 | 4 | 3 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 4 | 3 | 3 | X | .... |
| 2 | 4 | 4 | | | Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat |
| 2 | 4 | 4 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 4 | 4 | 2 | X | .... |
| 2 | 4 | 4 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 4 | 4 | 3 | X | .... |
| 2 | 4 | 5 | | | Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan |
| 2 | 4 | 5 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 4 | 5 | 2 | X | .... |
| 2 | 4 | 5 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 4 | 5 | 3 | X | .... |
| 2 | 4 | 6 | | | Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna |
| 2 | 4 | 6 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 2 | 4 4 | 6 6 | 2 3 | X | .... Belanja Modal |
| 2 | 4 | 6 | 3 | X | .... |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------|
| 2 | 4 | 7 | | | Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga |
| 2 | 4 | 7 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 4 | 7 | 2 | X | .... |
| 2 | 4 | 7 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 4 | 7 | 3 | X | .... |
| 2 | 4 | 8 | | | Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | 4 | 8 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 4 | 8 | 2 | X | .... |
| 2 | 4 | 8 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 4 | 8 | 3 | X | .... |
| 2 | 4 | 9 | | | Kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan |
| 2 | 4 | 9 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 4 | 9 | 2 | X | .... |
| 2 | 4 | 9 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 4 | 9 | 3 | X | .... |
| 2 | 4 | 10 | | | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat |
| 2 | 4 | 10 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 4 | 10 | 2 | X | .... |
| 2 | 4 | 10 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 4 | 10 | 3 | X | .... |
| 2 | 4 | 11 | | | Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja |
| 2 | 4 | 11 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 4 | 11 | 2 | X | .... |
| 2 | 4 | 11 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 4 | 11 | 3 | X | .... |
| 2 | 4 | 12 | | | Kegiatan Penyusunan Profil Desa |
| 2 | 4 | 12 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
|-----|-----|------|-----|----|-------------------------------------------------------------|
| 2 | 4 | 12 | 2 | X | .... |
| 2 | 4 | 12 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 4 | 12 | 3 | X | .... |
| 2 | 4 | 13 | | | Kegiatan Penyusunan Peta Aset Desa |
| 2 | 4 | 13 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 4 | 13 | 2 | X | .... |
| 2 | 4 | 13 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 4 | 13 | 3 | X | .... |
| 2 | 4 | 14 | | | Kegiatan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat |
| 2 | 4 | 14 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 4 | 14 | 2 | X | .... |
| 2 | 4 | 14 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 4 | 14 | 3 | X | .... |
| 2 | 4 | 15 | | | Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa |
| 2 | 4 | 15 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 4 | 15 | 2 | X | .... |
| 2 | 4 | 15 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 4 | 15 | 3 | X | .... |
| 2 | 4 | 16 | | | Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa |
| 2 | 4 | 16 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 4 | 16 | 2 | X | .... |
| 2 | 4 | 16 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 4 | 16 | 3 | X | .... |
| 2 | 4 | 17 | | | Kegiatan Lomba Desa |
| 2 | 4 | 17 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 4 | 17 | 2 | X | .... |
| 2 | 4 | 17 | 3 | | Belanja Modal |
|-----|-----|------|-----|----|-----------------------------------------------|
| 2 | 4 | 17 | 3 | X | .... |
| 2 | 4 | 18 | | | Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi |
| 2 | 4 | 18 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 4 | 18 | 2 | X | .... |
| 2 | 4 | 18 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 4 | 18 | 3 | X | .... |
| 2 | 4 | 19 | | | Dst |
| 2 | 5 | | | | Bidang Tidak Terduga |
| 2 | 5 | 1 | | | Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam |
| 2 | 5 | 1 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 5 | 1 | 2 | X | .... |
| 2 | 5 | 1 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 5 | 1 | 3 | X | .... |
| 2 | 5 | 2 | | | Kegiatan Penanggulangan Bencana Lain |
| 2 | 5 | 2 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 5 | 2 | 2 | X | .... |
| 2 | 5 | 2 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 5 | 2 | 3 | X | .... |
KODE REKENING
BELANJA
ANGGARAN
KET
2
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
01
02
03
04
05
Belanja Pegawai
Penghasilan Tetap kepala Desa dan
Perangkat
Penghasilan Tetap Staf Pemerintahan Desa
Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan
Perangkat Desa
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kades dan
Perangkat
| 2 | 1 | 1 | 1 | 06 | Tunjangan BPD dan Anggotanya |
|-----|-----|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 07 | Uang Sidang BPD dan Anggotanya |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 08 | Insentif RT/RW |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 09 | Operasional Kepala Desa dan Perangkat |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | Uang Lembur |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | Tunjangan Hari Raya |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | Insentif Kepala Dusun |
| 2 | X | X | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | X | X | X | 01 | Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet |
| 2 | X | X | X | 02 | Belanja Alat Tulis Kantor |
| 2 | X | X | X | 03 | Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih |
| 2 | X | X | X | 04 | Belanja Benda Pos dan Materai |
| 2 | X | X | X | 05 | Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu |
| 2 | X | X | X | 06 | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan |
| 2 | X | X | X | 07 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
| 2 | X | X | X | 08 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya |
| 2 | X | X | X | 09 | Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan |
| 2 | X | X | X | 10 | Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja |
| 2 | X | X | X | 11 | Belanja Sewa Peralatan |
| 2 | X | X | X | 12 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor |
| 2 | X | X | X | 13 | Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas |
| 2 | X | X | X | 14 | Belanja Honorarium Tim Panitia |
| 2 | X | X | X | 15 | Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber |
| 2 | X | X | X | 16 | Belanja Perjalanan Dinas |
| 2 | X | X | X | 17 | Belanja Dekorasi dan Dokumentasi |
| 2 | X | X | X | 18 | Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana |
| 2 | X | X | X | 19 | Belanja Barang untuk Diberikan kepada Masyarakat |
| 2 | X | X | X | 20 | Belanja Sewa Ruangan atau Gedung |
|-----|-----|-----|-----|------|---------------------------------------------------------------------|
| 2 | X | X | X | 21 | Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll) |
| 2 | X | X | X | 22 | Belanja Surat Kabar/Majalah |
| 2 | X | X | X | 23 | Belanja Pemasangan Iklan/Surat Kabar/Majalah |
| 2 | X | X | X | 24 | Belanja Premi Asuransi |
| 2 | X | X | X | 25 | Belanja Jasa Konsultan Perencanaan |
| 2 | X | X | X | 26 | Belanja Insentif |
| 2 | X | X | X | 27 | Belanja Transportasi |
| 2 | X | X | X | 28 | Belanja Akomodasi |
| 2 | X | X | X | 29 | Belanja Setoran |
| 2 | X | X | X | 30 | Belanja Makanan Tambahan |
| 2 | X | X | X | 31 | Belanja Peralatan Olaraga |
| 2 | X | X | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | X | X | X | 01 | Belanja Modal Tanah Bangunan Kantor |
| 2 | X | X | X | 02 | Belanja Modal Tanah Rumah Dinas |
| 2 | X | X | X | 03 | Belanja Modal Tanah Pertanian dan Perkebunan |
| 2 | X | X | X | 04 | Belanja Modal Tanah Sarana Kesehatan |
| 2 | X | X | X | 05 | Belanja Modal Tanah Sarana Pendidikan |
| 2 | X | X | X | 06 | Belanja Modal Tanah Sarana Umum |
| 2 | X | X | X | 07 | Belanja Modal Tanah Sarana Jalan |
| 2 | X | X | X | 08 | Belanja Modal Tanah Lainnya |
| 2 | X | X | X | 09 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan |
| 2 | X | X | X | 10 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel |
| 2 | X | X | X | 11 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur |
| 2 | X | X | X | 12 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan |
| 2 | X | X | X | 13 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan kantor |
| 2 | X | X | X | 14 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga |
| 2 | X | X | X | 15 | Belanja Modal Pengadaan Komputer |
| 2 | X | X | X | 16 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat |
| | | | | | Studio/Audio |
|----|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------|
| 2 | X | X | X | 17 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi |
| 2 | X | X | X | 18 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 2 | X | X | X | 19 | Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja |
| 2 | X | X | X | 20 | Belanja Modal Pengadaan Gedung Rumah Dinas/Jabatan |
| 2 | X | X | X | 21 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang |
| 2 | X | X | X | 22 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah |
| 2 | X | X | X | 23 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen |
| 2 | X | X | X | 24 | Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan |
| 2 | X | X | X | 25 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya |
| 2 | X | X | X | 26 | Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa |
| 2 | X | X | X | 27 | Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa |
| 2 | X | X | X | 28 | Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air |
| 2 | X | X | X | 29 | Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan |
| 2 | X | X | X | 30 | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon |
| 2 | X | X | X | 31 | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolah Sampah |
| 2 | X | X | X | 32 | Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan |
| 2 | X | X | X | 33 | Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan |
| 2 | X | X | X | 34 | Belanja Modal Pengadaan Hewan dan Ternak |
| 2 | X | X | X | 35 | Belanja Modal Pengadaan Tanaman |
| KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | PEMBIAYAAN | ANGGARAN | KET |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------|-------|
| 3 | 1 | | | | Penerimaan Pembiayaan | | |
| 3 | 1 | 1 | | | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | |
| 3 | 1 | 1 | 01 | | Sisa Lebih Perhitungan Anggran (SILPA) Tahun Sebelumnya | | |
| 3 | 1 | 2 | | | Pencairan Dana Cadangan | | |
| 3 | 1 | 2 | 01 | | Pencairan Dana Cadangan | | |
| 3 | 1 | 3 | | | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | | |
| 3 | 1 | 3 | 01 | | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | | |
| 3 | 1 | 3 | 01 | 01 | Hasil Usaha Desa Lainnya | | |
| 3 | 2 | | | | Pengeluaran Pembiayaan | | |
| 3 | 2 | 1 | | | Pembentukan Dana Cadangan | | |
| 3 | 2 | 1 | 01 | | Pembentukan Dana Cadangan | | |
| 3 | 2 | 2 | | | Penyertaan Modal Desa | | |
| 3 | 2 | 2 | 01 | | Penyertaan Modal Desa | | |
BUPATI BENGKULU SELATAN
H. DIRWAN MAHMUD
LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHAP ... TAHUN ANGGARAN ... PEMERINTAH DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Pagu Desa
Rp. ...
| KODE REKE- NING | URAIAN | NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D) | JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp. | JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp. | SALDO Rp. | KET |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. 1.2 | PENDAPATAN | | | | | |
| 1.2.1 | Pendapatan Transfer Dana Desa - TAHAP PERTAMA - TAHAP KEDUA | | | | | |
| 2. | BELANJA BANTUAN KE DESA... | | | | | |
| 2.1 | Bidang Penyelenggaraan | | | | | |
| 2.1.1 | Pemerintahan | | | | | |
| 2.1.2 | Kegiatan ... | | | | | |
| 2.1.3 | Kegiatan ... Dst ... | | | | | |
| 2.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan | | | | | |
| 2.2.1 | Desa | | | | | |
| 2.2.2 | Perbaikan Saluran Irigasi Penghapusan Jalan Desa Dst ... | | | | | |
| 2.3 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | | | | |
| 2.3.1 | Kegiatan ... | | | | | |
| 2.3.2 | Kegiatan ... | | | | | |
| 2.4 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | | | | |
| 2.3.3 | Dst ... | | | | | |
| 2.4.1 | Kegiatan... | | | | | |
| 2.4.2 | Kegiatan ... | | | | | |
BENDAHARA DESA ...
KEPALA DESA ...
(...)
BUPATI BENGKULU SELATAN, ttd
H. DIRWAN MAHMUD
Ketera ngan: SP2D Penyal uran Dana Desa dari Kabupa ten ke Desa
Disetuj ui Oleh,
LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHAP ... TAHUN ANGGARAN ... PEMERINTAH DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Pagu Desa
Rp. ...
| KODE REKE- NING | URAIAN | NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D) | JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp. | JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp. | SALDO Rp. | KET |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. 1.2 1.2.1 2. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 | PENDAPATAN Pendapatan Transfer Dana Desa - TAHAP PERTAMA - TAHAP KEDUA - TAHAP KETIGA BELANJA BANTUAN KE DESA... Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan ... Kegiatan ... Dst ... Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Perbaikan Saluran Irigasi Penghapusan Jalan Desa Dst ... Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan ... Kegiatan ... Dst ... | | | | | |
BENDAHARA DESA ...
KEPALA DESA ...
(...)
BUPATI BENGKULU SELATAN, ttd
H. DIRWAN MAHMUD
Ketera ngan: SP2D Penyal uran Dana Desa dari Kabupa ten ke Desa
Disetuj ui Oleh,