PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor ~0 Tahun 2011
Tentang BEA PEROLEHAN BAK AT AS TANAH DAN BANGUNAN
Berlaku: 0 TAHUN 2011
BAB III - DASAR PENGENAAN
Pasal 6

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tarrah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (}imapersen).
BAB III - DASAR PENGENAAN
Pasal 7

- (1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak tidak kena pajak sebagaimaoa dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 4) dan ayat (5).
- (2) Dalam hal NPOP sebaeaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak diketahu.i atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya peroJehan, besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan NJOP PBB setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Ayat (5).
WILAYAHPEMUNGUTAN
BAB III - DASAR PENGENAAN
Pasal 8

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.
INSTANSIPEMUNGUT
BAB III - DASAR PENGENAAN
Pasal 9

- instansi yang berwenang
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah memungut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
BAB VII - SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 10

- (1) Saat terutaognya pajak Bea Perolehan atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk:
2. a jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat clan ditandatanganinya akta;
- c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- d. hibah wasiat adalah sejak tanggaJ dibuat dan ditandatanganinya akta;
- e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanaban;
- f. pemasukan dalmn perseroan atau badan hukwn Jainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
1. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- J. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
7. L pelebman usaha adalah sejak tanggal dibuat clan ditandatanganinya akta;
- m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- n. hadiah adalah sejak. tanggal dibuat clan ditandatanganinya akta;
- o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB VIII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 11

- (1) Pemungutan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dilarang diborongkan
- (2) Setiap wajib pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan wajib membayar pajak terutang tidak berdasarkan adanya smut ketetapan pajak.
- (3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SSPD.
- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan seteJah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepa]a kantor bidang pertanaban hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tan.ah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
BAB VIII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 13

- (I) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak. Bupati dapat menerbitkan SKPDKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Jumlab kekurangan pajak yang terutang daJam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% ( dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahwi sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDKBT apabila ditemukan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penanbahan jwnlah pajak yang terutang setelah diterbitkannya SK.PDKB.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalmn SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi adroioistratif berupa kenaikan sebesar 100°/o (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakao jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
BAB VIII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 15

- (1) Tata cara penerbitan SSPD, SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaiao SSPD. clan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dao Pasal 13 ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagiao Kedua
- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
- a. pajak dalam tahuo berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari basil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat saiah ttilis dan/atau salah hitwlg;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratifberupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi admioistratif berupa bunga sebesar 2% ( dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) KPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pernbayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% ( dua persen) sebulan dan d.itagih melalui STPD.
BagianKetip
Tata Cara Pembayaran dan Penagilum
BAB VIII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 17

- (1) SK.PDKB, SKPDKBT, STPDN, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dao Putusan Banding. yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak clan harus diluoasi dalmn jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Bupati at.au pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran paj~ dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penagihan pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 18

- (I) Pajak yang terutang berdasarkan SSPD, SKPDKB,SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Keberatan dan Banding
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
2. a SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDLB;
- d. SKPDN; dan
- e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunju.kkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenubi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Bupati d.apat:
2. a mengurangkan atau menghapusk.an sanksi admini~f berupa bunga. denda. dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajalcan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;dan
- e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN
Pua124
- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan pennohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua betas) bulan sejak diterimanya pennohonan pengembalian kelebihan pembayarnn pajak sebagaimana di.maksud pada ayat ( 1 ), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu k.eputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalamjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang paj~ kelebihan pembayaran pajak sehagaimana djmaksud pada ayat (1) langsung dipermtungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalamjangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jilca pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Tata cara pengembalian ke]ebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasa.125
- ( l) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhirung sejak saat terut.angnya pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak Pidana perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ~ kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
5. ( 4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksnd pada ayat (2) hurufb dapat diketahui dari pengajuan, permohonan., angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (I) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagiban sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
PELAPORAN
- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanab dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lama tanggal 10 ( sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasamya clan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tern.pat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cam pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.