PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 17 Tahun 2002
Tentang IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN (IUPHH)
Berlaku: 17 TAHUN 2002
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 17 TAHUN 2002
TENTANG
IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN (IUPHH)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa untuk tertibnya usaha pemanfaatan hasil hutan dari kawasan hutan produksi alam maka dalam rangka mengelola hutan secara lestari dengan memanfaatkan hasil hutan secara optimal, perlu diadakan pengaturan melalui penerbitan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan (IUPHH) dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M 04-PW 03 Tahun 1984 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 358/Kpts-II/1996 tentang perubahan keputusan menteri kehutanan nomor 271/Kpts-IV/1993 tentang cara pengenaan, pemungutan, penyetoran dan pembagian iuran hasil hutan;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 359/Kpts-II/1996 tentang perubahan keputusan menteri kehutanan nomor 272/Kpts-IV/1993 tentang cara pengenaan, pemungutan, penyetoran, penyimpanan dan penggunaan dana reboisasi;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
18. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember 2000 tentang Kriteria dan standar perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi alam;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 03.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember 2000 tentang Standar tarif dana reboisasi;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 14.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember 2000 tentang kriteria dan standar tarif PSDH;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum daerah;
22. Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik pegawai negeri sipil;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Leges (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 17 Seri C).
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG IZIN
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN (IUPHH)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
- d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi;
- e. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi;
- f. Badan adalah salah bentuk usaha yang meliputi Perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah dengan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis;
- g. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan (IUPHH) adalah izin untuk mengelola kawasan hutan yang tidak dibebani HPH dan hak-hak lainnya dengan luas maksimal 50.000 Ha untuk setiap pemohon dengan jangka waktu 20 tahun bagi hasil hutan kayu sedangkan untuk hasil hutan bukan kayu luas 5.000 Ha dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;
- h. Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Pemerintah ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap;
- i. Hutan Negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh diatas tanah yang tidak dibebani hak milik;
- j. Tanah HGU adalah tanah Negara yang telah diberi hak tanah berupa Hak Guna Usaha;
- k. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- l. Kesatuan Pengusahaan hutan produksi adalah suatu kesatuan pengusahaan hutan terkecil atas kawasan hutan produksi yang layak diusahakan secara lestari dan secara ekonomi;
- m. Hasil hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan berupa kayu, non kayu dan turunan-turunannya;
- n. Hasil hutan bukan kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan Kayu) yang dimanfaatkan dari keberadaan hutan, seperti rotan, getah-getahan, nipah, kulit kayu, arang, bambu, kayu bakar, kayu cendana, sirap bahan tikar; sarang burung walet;
- o. Sistem silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau teknik bercocok tanam yang dimulai dari pemilihan bibit, pembuatan tanaman sampai pada pemanenan atau penebangan;
- p. Tebang pilih tanam Indonesia (TPTI) adalah sistem silvikultur meliputi cara penebangan dengan batas diameter 40 cm pada hutan rawa, 50 cm pada hutan produksi dan 60 cm pada hutan produksi terbatas dan kegiatan permudaan hutan;
- q. Tebang pilih dan tanam jalur (TPTJ) adalah sistem silvikultur meliputi cara tebang pilih dengan batas diameter minimal 40 cm diikuti permudaan buatan dalam jalur;
- r. Tebang habis permudaan buatan (THPB) adalah sistem silvikultur meliputi cara penebangan habis dengan permudaan buatan;
- s. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan;
- t. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai instrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara;
- u. Iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan (IUPHH) adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan atas suatu kawasan tertentu, yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan;
- v. Laporan hasil produksi adalah laporan realisasi produksi kayu dari kegiatan penebangan kayu izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemungutan hasil hutan kayu yang dibuat oleh pemegang izin dan telah disahkan petugas kehutanan;
- w. Surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) adalah surat legalitas pengangkutan kayu produksi izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemungutan hasil hutan kayu dari lokasi TPK ke industri penerima kayu, dimana SKSHH tersebut menyertai kayu yang diangkut;
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IUPHH Pasal 2
Pasal 3

- (1). IUPHH dapat diajukan oleh Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, persekutuan, firma, yayasan, koperasi atau organisasi sejenis;
- (2). Permohonan dilengkapi dengan usulan proyek (project proposal) pemanfaatan hasil hutan dan dokumen yang menunjang legalitas dan bonafiditas perusahaan diajukan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi;
- (3). Project proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan peta lokasi areal kerja skala 1 : 50.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan peta kesatuan pengusahaan hutan produksi (KPHP) dan atau peta rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten dengan ketentuan;
- a. Luas areal maksimal untuk IUPHH kayu 50.000 hektar untuk setiap pemohon, sedang untuk IUPHH bukan kayu luas maksimal 5.000 hektar untuk setiap pemohon;
- b. Setiap pemegang izin memiliki maksimum 2 (dua) IUPHH kayu dan 2 (dua) IUPHH bukan kayu diwilayah Kabupaten Muaro Jambi
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IUPHH Pasal 2
Pasal 4

- (1). Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan dimaksud Pasal 3, Bupati memberikan persetujuan pencadangan areal dan memerintahkan pemohon untuk melakukan kegiatan survey potensi dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
- (2). Pelaksanaan survey potensi dan AMDAL dikoordinasikan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3). Pemohon melaporkan hasil survey potensi dan hasil AMDAL kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- (4). Berdasarkan telaahan laporan hasil survey potensi dan AMDAL dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati;
- (5). Biaya survey potensi dan AMDAL dalam rangkan penerbitan IUPHH dibebankan kepada pemohon.
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IUPHH Pasal 2
Pasal 5

- (1). Dalam hal Bupati menyetujui laporan hasil survey dan hasil AMDAL maka :
- a. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan menetapkan peta dan luas areal kerja (working area) dan bahan penetapan target tebangan (BPPT);
- b. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan atas nama Bupati menerbitkan surat perintah pembayaran iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan (IUPHH), tarif IUPHH mengacu pada peraturan pemerintah yang menetapkan jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
- (2). Dalam hal Bupati menolak laporan hasil survey dan hasil AMDAL, maka Bupati menerbitkan surat penolakan permohonan;
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IUPHH Pasal 2
Pasal 6

- (1). Bupati menerbitkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan dalam bentuk Keputusan IUPHH kayu dan IUPHH bukan kayu;
- (2). IUPHH kayu diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
- (3). IUPHH bukan kayu diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
BAB III - PELAKSANAAN IZIN Pasal 7
Pasal 8

- (1) RKT IUPHH kayu memuat antara lain volume maksimal dan batas diameter minimal yang boleh di tebang yaitu sebagai berikut :
- a. untuk sistem silvikultur tebang pilih tanam (TPTI):
1. Hutan produksi minimal berdiameter 50 cm;
2. Hutan produksi terbatas minimal berdiameter 60 cm
3. Hutan produksi rawa minimal berdiameter 40 cm.
- b. Untuk sistem silvikultur tebang pilih dan tanam jalur (TPTJ) batas diameter minimal 40 cm.
- (2) RKT IUPHH bukan kayu memuat antara lain volume dan atau tonase maksimal yang boleh dimanfaatkan.
8. (3). Pohon-pohon yang terletak disempadan (50 meter kiri kanan) sungai, danau, waduk, mata air, tepi jurang dan pohon yang dilindungi tidak boleh ditebang.
BAB III - PELAKSANAAN IZIN Pasal 7
Pasal 9

- (1) Keperluan pengayaan dan rehabilitasi dilakukan sebagai berikut :
- a. Lokasi dan luas pengayaan dan rehabilitasi didasarkan pada inventarisasi tegakan tinggal (ITT) digambarkan dalam bentuk peta skala 1 : 10.000;
- b. Pengayaan dilakukan di lokasi bekas tebangan yang pemudaannya kurang;
- c. Rehabilitasi dilakukan pada bekas tempat penimbunan kayu (TPn), jalan sarad, tanah, kosong dan lahan tidak produktif lainnya.
- (2) Kegiatan pemeliharaan dilakukan sebagai berikut :
- a. Pemeliharaan dilakukan pada tanaman baru hasil kegiatan pengayaan dan rehabilitasi secara terus menerus dan bia dibuktikan keberhasilannya;
- b. Penjarangan dilakukan pada tegakan tinggal dan tanaman baru pada jangka waktu 10 Tahun, 15 Tahun dan 20 Tahun sesudah areal ditebang.
8. (3). Kegiatan Pengamanan dilakukan sebagai berikut :
- a. Pengamanan dilakukan secara terus menerus oleh penanggung jawab.
- b. Pemegang IUPHH wajib memiliki sarana pengaman dan pengendalian kebaran hutan berupa tenaga Satuan Pengamanan Hutan (SATPAMHUT) serta pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan.
- (4) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan dilakukan sebagai berikut :
- a. Pemegang IUPHH diwajibkan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan antara lain berupa pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya.
- b. Pemegang IUPHH diwajibkan bekerja sama dan masyarakat setempat melalui kesempatan berusaha dalam segmen-segmen kegiatan, fasilitas pembentukan koperasi, pemberian saham/modal berupa hibah atau pinjaman.
BAB IV
Pasal 11

Tarif PSDH dan Dana Reboisasi mengacu pada Peraturan Pemerintah yang menetapkan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sedang tarif Retribusi Hasil Hutan mengacu pada Peraturan Daerah.
BAB IV
Pasal 12

Dokumen dan tata usaha hasil hutan dan tata usaha penerimaan negara atas hasil hutan yang dari IUPHH berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - SANKSI
Pasal 13

- (1) Apabila Pemegang IUPHH dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak melakukan usahanya secara nyata maka IUPHH akan dibatalkan setelah diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim yang dibentuk untuk tujuan tersebut.
BAB V - SANKSI
Pasal 14

Pelanggaran atas pelaksanaan IUPHH diancam dengan sanksi pidana dan Ganti Rugi serta sanksi administraiberdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Melakukan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan teknis atas pelaksanaan IUPHH.
- (2) Hasil pelaksanaan pembinaa, pengendalian dan pengawasan teknis dilaporkan kepada Bupati.
BAB VII - BERAKHIRNYA IZIN
Pasal 16

IUPHH dapat berakhirnya karena :
- a. Masa berlaku izin telah berakhir.
- b. Diserahkan kembali pada Pemerintah sebelum masa berlaku izin barekhir.
- c. Izin dicabut karena pemegang izin melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka :
- a. zin Hak pengusaan Hutan (HPH) yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya;
- b. Perpanjangan Izin Hak Penguasaan Hutan mengacu pada Peraturan Daerah.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti
Pada tanggal 6-9-2002 BUPATI MUARO JAMBI, DTO, H. AS'AD SYAM
DIUNDANGKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 12 -9-2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DTO,
Drs. MUCHTAR MUIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2002 NOMOR 49 SERI C NOMOR 2 TANGGAL 12-9-2002
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Sungai merupakan again permukaan bumi, yang karena sifatnya, menjadi tempat air mengalir dari mata air. Pohon yang dilindungi adalah pohonpohon yang dilindungi oleh negara dengan Peraturan khusus kehutanan, termasuk perlindungan terhadap penebangannya.
Cukup Jelas
Kewajiban melaksanakan tebang pilih dalam bentuk pembatasan diameter pohon yang dapat ditebang pada areal yang belum memiliki rencana pembukaan lahan dan penanaman, dimaksud untuk memperhatikan fungsi hidroologis lahan sebelum dilakukan penanaman dan pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya.
Cukup Jelas
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Pengenaan retribusi hasil hutan terhadap hasil hutan bukan kayu dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan rehabilitas hutan dan lahan yang meliputi perencanaan, pembinaan, penyuluhan, pemantauan dan evaluasi, serta kegiatan fisik dalam rangka rehabilitas hutan lahan pada areal prioritas, serta untuk kegiatan penghijauan dan pengembangan hutan rakyat.
Cuku Jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas