PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 5 Tahun 2014
Tentang UNIT RESPON CEPAT PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS KABUPATEN KAYONG UTARA
Berlaku: 17 Februari 2014
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis, Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis Kabupaten Kayong Utara;
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
SALINAN
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
10. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Unir Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/06/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 52);
15. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 45 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 78);
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT RESPON CEPAT PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS KABUPATEN KAYONG UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kayong Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kayong Utara.
6. Unit Respon Cepat (URC) Kabupaten adalah Unit Respon Cepat Kabupaten Kayong Utara.
7. Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) adalah Penyakit Avian Influenza (AI) dan Rabies.
8. Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut URC-PHMS Kabupaten adalah Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis Kabupaten Kayong Utara.
BAB II
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis Kabupaten Kayong Utara.
BAB II
Pasal 3

- (1) Susunan Keanggotaan URC-PHMS Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
- a. pengarah;
- b. pembina;
- c. penanggung jawab;
- d. wakil penanggung jawab;
- e. koordinator; dan
- f. pelaksana.
- (2) Unsur keanggotaan URC-PHMS terdiri dari pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kayong Utara dan pejabat dari instansi lain sesuai kebutuhan.
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas mengarahkan pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan PHMS agar kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS di Kabupaten Kayong Utara berjalan efektif.
- (4) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan PHMS agar kegiatan pengendalian dan pengendalian PHMS di Kabupaten Kayong Utara dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Respon Cepat PHMS di Kabupaten Kayong Utara.
- (6) Wakil Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertugas membantu penanggung jawab melaksanakan kegiatan Respon Cepat PHMS di Kabupaten Kayong Utara.
- (7) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas URC-PHMS dalam kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS di Kabupaten Kayong Utara.
- (8) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, bertugas:
- a. membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS di Kabupaten Kayong Utara;
- b. membantu melaksanakan tata hubungan secara operasional fungsional terhadap kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS, diantaranya pelaporan dan respon cepat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Komunikasi Informasi dan Edukasi, Penata usahaan Bantuan Luar Negeri, Rekonstruksi Perunggasan serta Kerjasama Kemitraan dengan swasta terkait.
BAB II
Pasal 4

Susunan keanggotaan URC-PHMS Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB II
Pasal 5

URC-PHMS Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyusun rencana kerja tahunan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatannya serta bertanggung jawab kepada Bupati.
BAB II
Pasal 6

Rencana kerja tahunan dan laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditembuskan kepada Gubernur dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.
BAB II
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, URC-PHMS Kabupaten Kayong Utara dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara dan sumber pendanaan yang sah lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.
Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 17 Februari 2014
BUPATI KAYONG UTARA, ttd HILDI HAMID
Diundangkan di Sukadana pada tanggal 17 Februari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, ttd HENDRI SISWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014 NOMOR 5