PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor MOR Tahun 2017
Tentang No Description
Berlaku: 24 Tahun 2004
N/A
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggaJ -' Jll&gt;IU(.l,yi 9-0I[
TBUPATI BOLAANG
�HE SON MAYULU
RAH
GONDOW SELATA;%"
KABUP
Diundangkan di Bolaang Uki pada tanggal 1 �vC1n 'JOr-f
I
INDRA DAMOPOLII
BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR
2017
'
\
BAB II - PENERIMA TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 2

Penerima Tunjangan Perumahan adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang tidak menempati Rumah Jabatan atau Rumah Dinas.
BAB III - PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 3

Tunjangan Perumahan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah Janji sampai dengan berakhirnya masa bakti jabatan.
BAB IV - BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan digolongkan dalam 3 kategori:
- a. Ketua DPRD
- b. Wakil Ketua
Rp 7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Rp.7.000.000,- ( tujuhjuta rupiah)
- c. Anggota DPRD
Rp. 6.500.000,- ( enamjuta lima ratus ribu rupiah)
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada pos belanja DPRD.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :
1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
5. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
6. Tunjangan Perumahan adalah bagian dari Tunjangan Kesejahteraan DPRD yang tidak menempati rumah jabatan Pimpinan DPRD dan atau rumah dinas anggota DPRD.
7. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2017;
7. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
8. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NO MOR ? TAHUN 2017
TENT ANG
TUNJANGAN PERUMAHAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
Menimbang a.
bahwa dalarn hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rum ah jabatan pimpinan a tau rumah din as Pimpinan dan Anggota DPRD, maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2017;
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 136 Peraturan Menteri Dalam Neger i Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jumlah Uang Persediaan Bagi Masing-Masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 15.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 16.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010;
- 17.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2014;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JUMLAH UANG PERSEDIAAN MASING-MASING SATUAN KERJA PBRANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2014.
BAB II - MEKANISME UANG PERSBDIAAN
Pasal 2

- (1) Berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdir i dari :
- a) SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
- b) SPP Ganti Uang (SPP-GU);
- c) SPP Tambahan Uang (SPP-TU);
- d) SPP Langsung (SPP-LS).
BAB II - MEKANISME UANG PERSBDIAAN
Pasal 3

- (1) SPP Uang Persediaan (SPP-UP) dipergunakan untuk mengisi uang persediaan (UP) masing-masing Satuan Kerja Pemer intah Daerah (SKPD) dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari. Pengajuan Uang Persediaan hanya dilakukan sekali dalam setahun.
- (2) SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dipergunakan untuk menganti uang persediaan yang sudah terpakai dengan besaran sejumlah SPJ penggunaan uang persediaan yang telah disahkan pada periode tertentu. Pengajuan SPPGU maksimal 2 (dua) kali dalam sebulan.
- (3) SPP Tambahan Uang (SPP-TU) dipergunakan hanya untuk memintakan tambahan uang, apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak, yang harus dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan Uang Persediaan tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain, maka Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan SPP-TU. Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (4) SPP Langsung (SPP-LS) dipergunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB II - MEKANISME UANG PERSBDIAAN
Pasal 4

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian Uang Persediaan (UP).
- (2) Sistem pemberian Uang Persediaan (UP) dilakukan dengan mekanisme Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, yaitu dengan cara pemberian Uang Persediaan (UP).
- (3) Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- (4) Uang Persediaan (UP) belum membebani realisasi anggaran.
- (5) Uang Persediaan (UP) bersifat imprest fund (berjumlah selalu tetap) pada setiap periode.
- (6) Uang Persediaan (UP) dapat digunakan untuk segala jenis belanja dari kegiatan yang telah ditetapkan untuk dibayar dengan mekanisme Uang Persediaan (UP).
- (7) Penggunaan Uang Persediaan (UP) menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran dan setelah digunakan dapat melakukan pengisian kembali (revolving) paling banyak dua (2) kali dalam sebulan.
- (8) Pengisian kembali Uang Persediaan (UP) sebagaimana disebutkan pada ayat (1), diberikan apabila dana Uang Persediaan (UP) telah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari total Uang Persediaan (UP).
- (9) SPP-GU selanjutnya diajukan sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang telah disahkan.
- (10) Sisa dana Uang Persediaan (UP) yang masih tersisa pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke kas daerah setelah diterbitkan SPP GU nihil.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.
Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal &lt;i t tb"iari
2014
dfBUPATI BENGKAYAN $ '
f f
t SURYADMAN GIDOT
Diundangkan di Bengkayang pada tanggal 7 Februar'i 2014
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : A TAHUN2014
TANGGAL : &amp; FEBRUARI2014
TENTANG : JUMLAH UANG PERSEDIAAN BAGI MASING-MASING SATUAN PERANGKAT DAERAH Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2014
JUMLAH UANG PERSEDIAAN BAGI MASING-MASING SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2014
| NO | NAMASKPD | BESARANUP | BESARANUP |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | DINASPENDIDIKAN | Rp | 2.000.000.000 |
| 2 | DINASKESEHATAN | Rp | 1.800.000.000 |
| 3 | RUMAHSAKITUMUMDAERAH | Rp | 528.000.000 |
| 4 | DINASPEKERJAANUMUM | Rp | 800.000.000 |
| 5 | BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH | Rp | 646.000.000 |
| 6 | DINASPERHUBUNGAN,KOMUNIKASIDANINFORMATIKA | Rp | 219.000.000 |
| 7 | KANTORLINGKUNGANHIDUP | Rp | 90.000.000 |
| 8 | DINASKEPENDUDUKANDANPENCATATANSIPIL | Rp | 182.000.000 |
| 9 | DINASSOSIAL,TENAGAKERJADANTRANSMIGRASI | Rp | 253.000.000 |
| 10 | BADANPENANAMANMODAL&PELAYANANPERIJINANTERPADU | Rp | 173.000.000 |
| 11 | DINASKEBUDAYAAN,PARIWISATA,PEMUDA85OLAHRAGA | Rp | 315.000.000 |
| 12 | KANTORKESATUANBANGSADANPOLITIK | Rp | 81.000.000 |
| 13 | SATUANPOLISIPAMONGPRAJA | Rp | 304.000.000 |
| 14 | SEKRETARIATDAERAH | Rp | 5.000.000.000 |
| 15 | SEKRETARIATDPRD | Rp | 1.500.000.000 |
| 16 | BADANPENGELOLAANKEUANGANDANASETDAERAH | Rp | 750.000.000 |
| 17 | INSPEKTORAT | Rp | 356.000.000 |
| 18 | BADANKEPEGAWAIANDAERAHDANDIKLAT | Rp | 738.000.000 |
| 19 | KECAMATANSAMALANTAN | Rp | 30.000.000 |
| 20 | KECAMATANBENGKAYANG | Rp | 43.000.000 |
| 21 | KECAMATANLEDO | Rp | 34.000.000 |
| 22 | KECAMATANSANGGAULEDO | Rp | 36.000.000 |
| 23 | KECAMATANSELUAS | Rp | 29.000.000 |
| 24 | KECAMATANSUNGAIRAYA | Rp | 35.000.000 |
| 25 | KECAMATANJAGOIBABANG | Rp | 42.000.000 |
| 26 | KECAMATANTERIAK | Rp | 34.000.000 |
| 27 | KECAMATANMONTERADO | Rp | 33.000.000 |
| 28 | KECAMATANSUTISEMARANG | Rp | 45.000.000 |
| 29 | KECAMATANCAPKALA | Rp | 33.000.000 |
| 30 | KECAMATANSIDING | Rp | 36.000.000 |
| 31 | KECAMATANSUNGAIBETUNG | Rp | 33.000.000 |
| 32 | KECAMATANLUMAR | Rp | 35.000.000 |
| 35 | KECAMATANLEMBAHBAWANG | Rp | 33.000.000 |
| 33 34 | KECAMATANSUNGAIRAYAKEPULAUAN KECAMATANTUJUHBELAS | Rp Rp | 39.000.000 33.000.000 |
| 36 37 | KELURAHANSEBALO KELURAHANBUMIEMAS | Rp | 23.000.000 23.000.000 |
| 38 | BADANPENGELOLAPERBATASAN | Rp Rp | 163.000.000 |
| 39 | SEKRETARIATDEWANPENGURUSKORPRI | Rp | 43.000.000 |
| 40 | BADANPENANGGULANGANBENCANADAERAH(TipeB) | Rp | 125.000.000 |
| 41 | DINASPENDAPATANDAERAH | Rp | 250.000.000 |
| 42 | BADANPELAKSANAPENYULUHAN8sKETAHANANPANGAN | Rp | 235.000.000 |
| 43 | BADANPEMBERDAYAANMASYARAKAT,PEMERINTAHAN DESA.PEMBERDAYAANPEREMPUAN&KB | Rp | 381.000.000 |
| 44 | KANTORPERPUSTAKAAN,ARSIP&DOKUMENTASIDAERAH | Rp | 66.000.000 |
| 45 | DINASPERTANIAN | Rp | 508.000.000 |
| 46 | DINASKEHUTANANDANPERKEBUNAN | Rp | 588.000.000 |
| 47 | DINASENERGIDANSUMBERDAYAMINERAL | Rp | 293.000.000 |
| 48 | 49 DINASKELAUTANDANPERIKANAN DINASKOPERASI,UMKM, PERINDUSTRIAN&PERDAGANGAN | Rp Rp | 557.000.000 277.000.000 |
| | JUMLAH | Rp | 19.870.000.000 |
JfBUPATI BENGKAYANG
U * SURYADMAN GIDOT