PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang URAIAN TUGAS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Berlaku: 10 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR
10
TAHUN 2013
TENTANG
URAIAN TUGAS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, a.
- bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Pasal 1 angka 5, maka perlu ditindaklanjuti dalam penjabaran tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksud;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu disesuaikan;
- c. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Rl Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1822) sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-
/•^
1
*
Uiidang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Rl Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor4691);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Rl Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi (Lembaran Negara Rl Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4200);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4844);
f^
f\
.
•
•»
1
- 16: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemenntah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4438);
11. Peraturan Pemenntah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4015);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemvndahan dan Pembementian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578);
- '14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006" tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4741);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
^
(~*
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Rl Tahun 2011 Nomor 694);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 3);
28. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
,-v
V
r~
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
- (1) Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- (3) Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- (4) Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
- (5) Sekretariat Daerah selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- (6) Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- (7) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selanjutnya disebut Dinas PPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- (8) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- (9) Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- (10) Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- (11) Sub Bagian dan Seksi adalah Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- (12) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
- (13) Pejabat Pengeiola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKA adalah Kepala Satuan Kerja Pengeiola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
- (14) Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
- (15) Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PB adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah;
- (16) Rencana Kerja Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
{
^
rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
- (17) Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan angaran oleh pengguna anggaran;
- (18) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPPASKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;
- (19) Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
- (20) Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2Datas beban pengeluaran DPA-SKPD;
- (21) Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;
- (22) Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
- (23) SPP Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifar pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
- (24) SPP Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
- (25) SPP Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk pennintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
- (26) SPP Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang ddkumennya disiapkan oleh PPTK;
- (27) Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- (28) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKASKPD sebelum disepakati dengan DPRD;
- (29) Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggungjawab seseorang karena jabatannya;
- (30) Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional;
•i
T-
(~.
,
- (31) Rincian tugas adalah rincian dari fungsi jabatan yang harus dilaksanakan oleh pemangku jabatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan dibidang tugasnya guna memenuhi kebutuhan publik maupun SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (32) Tata kerja adalah aturan/sistem yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasararr yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi SKPD;
- (33) Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
- (34) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (Sumber Daya Manusia), barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombihasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
- (35) Jabatan adalah jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional;
- (36) Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalarn rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;
- (37) Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- (38) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas yang menjadi kewenangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- (39) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- (40) Rancangan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disingkat Ranperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- (41) Rancangan Peraturan Bupati, yang selanjutnya disingkat Ranperbup adalah Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe;
- (42) Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- (43) Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, PPKDdan pejabatlainnya sesuai dengan kebutuhan;
- (44) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
- (45) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah Pajak atas bumi/tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang
C'
(/~
*
- digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan dalam wilayah perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- (46) Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD adalah semua pendapatan daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah, yang terdiri dari: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Iain-Iain PAD yang sah;
- (47) Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajakyang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
- (48) Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
- (49) Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
- (50) Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bungan dan/atau denda;
- (51) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kreditpajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
- (52) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administratif dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar;
- (53) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- (54) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- (55) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
- (56) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
- (57) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (58) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB P2 yang terutang kepada wajib pajak;
\_
'
^
- (59) Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP TGR adalah kegiatan penyelesaian setiap kerugian Daerah akibat kelalaian/penyalahgunaan/pelanggaran hukum;
- (60) Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;
- (61) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah rencana untuk mengisi kebutuhan barang pada masing-masing unit/satuan kerja sesuai besaran organisasi/jumlah pegawai dalam satu organisassi yang disusun dan diusulkan SKPD;
- (62) Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RPBMD adalah rencana pemeliharaan terhadap barang milik Daerah dalam 1 (satu) periode yang diusulkan oleh SKPD;
- (63) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat DKBMD adalah daftar hasil penelitian RKBMD yang kemudian ditetapkan sebagai DKBMD;
- (64) Daftar Pemeliharaan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat DPBMD adalah daftar hasil penelitian RPBMD yang kemudian ditetapkan menjadi DPBMD;
- (65) Daftar Barang Pengguna, yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar barangbarang inventaris yang terdapat pada SKPD selaku Pengguna Barang;
- (66) Daftar Barang Kuasa Pengguna, yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar barang-barang inventaris yang terdapat pada unit/satuan kerja di bawah SKPD;
- (67) Daftar Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat DBMD adalah daftar barang-barang inventaris Daerah yang dikompilasi dari semua SKPD/Unit Kerja.
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
KEDUDUKAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Dinas PPKA merupakan unsur pendukung tugas Bupati sebagai pelaksana Otonomi Daerah dalam menyelenggarakan sebagian unsur rumah tangga Daerah dibidang Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
TUGAS DAN FUNGSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

Dinas PPKA mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
r
C*
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas PPKA menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas PPKA sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan lingkup Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- c. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- d. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- e. Pembinaan Administrasi Perkantoran;
- f. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait dilingkup Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas PPKA.
- g. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas PPKA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- h. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi serta laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;
- i. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan BPHTB dan PBB Perdesaan Pen\otaan;
10. \. Pendataan, penilaian dan penetapan PBB Perdesaan Perkotaan;
- k. Pengolahan data dan informasi BPHTB dan PBB Perdesaan Perkotaan;
- I. Pelayanan BPHTB dan PBB Perdesaan Perkotaan;
- m. Penagihan BPHTB dan PBB Perdesaan Perkotaan;
- n. Pengawasan dan penyelesaian sengketa Pemungutan BPHTB dan PBB Perdesaan Perkotaan;
- o. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas PPKA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas PPKA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- p. Pembinaan dan Pengembangan karir pegawai Dinas PPKA;
- q. Pelaporan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- r. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga
SUSUNAN ORGANISASI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari:
- a. Kepaia Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak;
- d. Bidang Penagihan dan Penyelesaian Tunggakan;
- e. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;
\c
i
J
\^
i'
- f. Bidang Aset;
- g. Bidang Akuntansi;
- h. Unit Pelaksana Teknis;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang meliputi Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan dan Penyelesaian Tunggakan, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bidang Aset serta Penyelesaian tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Atasan.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas PPKA sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-bidang, Unit Pelaksana Teknis, serta Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pembinaanadministrasi perkantoran;
- e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di lingkup Pendapatan, Pengelolaan Keuangandan Aset serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas PPKA;
- f. Pembinaan dan pengembangan karirpegawai Dinas PPKA;
- g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas PPKA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas PPKA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas PPKA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
^
p
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dinas, Kepala Dinas mempunyai rincian tugas:
- a. Membantu Bupati dalam bidang tugasnya;
- b. Memimpin, mengatur, membina dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. Menetapkan visi dan misi Dinas PPKA untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Bupati;
- d. Menetapkan rencana strategis Dinas PPKA untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Bupati;
- e. Merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Bupati di lingkup Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- f. Merencanakan dan menetapkan program kerja dinas dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencanastrategis Dinas PPKA;
- g. Menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Bupati terkait kebijakan-kebijakan strategis lingkup Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- h. Menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkahlangkah inovasi kepada Bupati dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Dinas PPKA;
- i. Mengidentifikasi permasalahan lingkup Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset berkenaan dengan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah serta memberikan alternatif pemscahan masalah;
- j. Menetapkan kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program kerja dan rencana kegiatan Dinas PPKA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- k. Memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
- I. Melakukan tugas selaku Pengguna Anggaran, terdiri dari:
1. MenyusunRKAdan DPA Dinas PPKA;
2. Merencanakan dan mengambil keputusan waktu pembelanjaan Anggaran;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. Menandatangani SPM;
6. Mengelola Utang Piutang yang menjadi tanggungjawab Dinas PPKA;
7. Mengelola Barang Milik Daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas PPKA;
8. Mengawasi pelaksanaan anggaran Dinas PPKA;
9. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Dinas PPKA.
- m. Mengadakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplffikasi baik dalam lingkungan dinas itu sendiri maupun dengan instansi-instansi lainnya;
- n. Mengikuti dan memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Bupati serta menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu mengenai pelaksanaan tugas dan fungsidinas;
- o. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang meliputi urusan Akuntansi, Aset,
r
C^
Pendataan dan Penetapan Pajak, Penagihan dan Penyelesaian Tunggakan, Anggaran serta Perbendaharaan sesuai dengan fungsi SKPD;
- p. Mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Dinas PPKA dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan dalam lingkup tugasnya;
- q. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- r. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan BPHTB dan PBB Perdesaan Perkotaan;
- s. Membina pengembangan karier dan kesejahteraan staf serta memberikan penghargaan dan/atau fasilitas mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi;
- t. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Dinas PPKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. Memberikan sanksi sesuai dengan kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- v. Menyampaikan laporan kinerja Dinas PPKA kepada Bupati sesuai pedoman yang ditetapkan;
- w. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan menurut kapasitas dan wewenang jabatannya.
Bagian Kedua
SEKRETARIAT
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan kepada semua satuan organisasi dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset yang meliputi urusan program dan keuangan, urusan hukum dan kepegawaian dan urusan umum dan perlengkapan serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis, rencana strategis, program dan kegiatan serta penyelenggaraan tugastugas dibidang secara terpadu dan pelayanan administratif;
- b. Penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas PPKA berdasarkan pada visi dan misi Dinas PPKA;
O
- Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produkhukum lingkup Dinas PPKA; C
- Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaan D,nas d
- e. Per^Unaan penyusunan produk hukum bersama bidang teknis dalam lingkup
- f. Pe'nTmusan'bTn rencana kebutuhan belania langsung dan belanja, «dak to^Vrtb*»·*»""k&lt;*utuhan' f»manfaatan dan f»™*araan teranS
- gh. PengSnasian Pelaksanaan kegiatan sub bagian yang ada d,hngkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas;
- Pel^rjgas^bantuan Kepala Dinas dalam bidang tugasnya;
- Penvelenaoaraan administrasi kepegawaian; 1
- iPenveSraan pengadaan dan pemeliharaan, perawatan penengkapan^,nas,
,ta
- k.
- Penyusunan Sekretariat dan Dinas PPKA;
- m
- n. tugasnya. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 11

dimaksud dalam Pasal 9 dan fungsi Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana rincian tugas meliputi:
- ♦ , m«nnarahkan tuqas kesekretariatan dan a Memimpin, mengatur, mengarahkan xuga*
- menjadi konsep visi dan misi Dinas PPKA; sekretariat dan lingkup tugasnya untuk dirumuskan b
- 5S=5£=S=rsss-
- pedoman kerja e sebagai bahan penetapan kebijakan Kepala Dinas;
- kerja; skala prioritas 9 Mengkoordinasikan serta menghimpun bahan program RKA Dinas PPKA rencgna okegiatan dan kebutuhan anggaran Bidang sebagai
- rencana kegiatan merumuskan serta menetapkan program kerja dan Menyusun, rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan Sekretariat sesuai dengan oleh Kepala Badan menurut skala prioritas;
- ,. ··\_. ·r"%~-,L^,S5 35S- &gt;;-&gt; ·""" kebutuhan perlengkapan Dinas ri-ro won perundang-undangan;
- tugas/kegiatan yang dilaksanakan Dinas PPKA; PPKA sesuai dengan prosedur 1. Memfasilitasi penyelenggaraan kehumasan Dinas data atau informasi membutuhkan
- kebutuhan rutin maupun operasional dan mendistribusikan kepada para Kepala dan Staf Pelaksana Dinas PPKA;
r
^
- k. Memfasilitasi pengadministrasian serta penyampaian informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada bidang-bidang;
- I. Mengkoordinasikan, menghimpuri dan mengelola arsip naskah dinas, dokumen dan data pegawai;
- m. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir pegawai Dinas PPKA, selanjutnyadilaporkan kepada Kepala Dinas;
- n. Mengontrol penyelenggaraan administrasi umum, urusan rumah tangga, pemeliharaan serta inventarisasi barang Dinas PPKA;
- o. Mewakili Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari apabila Kepala Dinas sedang dinas luaratau berhalangan atau atas arahan Kepala Dinas;
- p. Meneliti dan memaraf setiap naskah dinas yang akan disampaikan kepada Kepala Dinas baik untuk ditandatangani atau sebagai bahan laporan, masukan atau permintaan arahan, kecuali naskah yang bersffat rahasia dan/atau pada saat tidak memungkinkanserta mendesak ditindaklanjuti;
- q. Melaksanakan tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD kegiatan Dinas PPKA;
- r. Memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakankebijakan strategis lingkup Sekretariat kepada Kepala Dinas;
- s. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang di lingkungan Dinas PPKA dalam pelaksanaan tugas lingkup Dinas PPKA;
- t. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternate pemecahah masalah;
- u. Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun Instansi Vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- v. Melakukan koordinasi teknis dengan Kepala Bidang dalam pelaksanaantugasnya;
- w. Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
- x. Membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- y. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Sekretariat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- z. Memberikan sanksi sesuai dengan kewenangan tingkatan eselpnnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai dengan ketentuan perundangundangan;
17. aa. Merumuskan bahan laporan kinerja Sekretariat;
18. bb. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Dinas setiap akhirtahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan; dan
- cc. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai wewenang lingkup tugasnya.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 12

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
/""*•
(^
.
Sekretaris, membawahkan:
- a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 14

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a, mempunyai tugas:
- a. Membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya;
- b. Menyelenggarakan tata usaha Keuangan, menyusun program kegiatan Dinas, verifikasi pembukuan keuangan, akuntansi, serta pertanggung jawabannya termasuk gaji pegawai;
- c. Memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan tugasnya kepada Sekretaris;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi meliputi:
- a. Penyusunan programdan rencana kegiatanSub BagianKeuangan;
- b. Penyusunan dan Penganalisaan rumusan penyelenggaraan program dan anggaran Dinas PPKA;
- c. Penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Dinas PPKA;
- d. Penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Dinas PPKA;
- e. Pengolahan data keuangan di iingkungan Dinas PPKA;
- f. Penyiapan pengembangan sistem dan prosedur akuntansi; dan
- g. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas, terdiri dari:
- a. Tugas manajerial meliputi:
16. 1Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Keuangan;
2. Menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
3. Melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
4. Memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan kebijakan dan program kerja Sekretariat;
6. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternate pemecahan masalah;
7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
8. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
9. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan wewenang lingkup tugasnya.
n
(^•-
- b.
- Tugas teknis meliputi:
1. Menghimpun dan mengolah data keuangan unit kerja di iingkungan Dinas PPKA;
2. Menyiapkan dan menyusun bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Dinas PPKA;
3. Menyiapkan dan menyusun anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Dinas PPKA;
4. Menyiapkan, menyusun RKA Dinas PPKA;
5. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas PPK-SKPD yang meliputi:
- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran;
- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan Tunjangan PNS serta Penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. Melakukan verifikasi SPP;
- d. Menyiapkan SPM;
- e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- f. Melaksanakan akuntansi Dinas PPKA; dan
- g. Menyiapkan laporan keuangan Dinas PPKA;
6. Menyiapkan bahan dan data untuk evaluasi dan monitoring penatausahaan perencanaan dan keuangan.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 15

- (1) Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
- a. Membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya;
- b. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian Dinas;
- c. Merancang dan merumuskan naskah peraturan perundang-undangan;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan tugasnya kepada Sekretaris;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi:
- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian;
- b. Melakukan koordinasi dengan Bidang teknis dalam menyusun ketentuan dan perundang-undangan dalam lingkup pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset untuk internal Dinas PPKAmaupun Daerah;
- c. Pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Dinas PPKA;
- d. Menyelenggarakan administrasi kenaikan pangkat, pemindahan, pemberheritian, gaji berkala, kartu pegawai, askes, taspen, Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam pemberian tunjangan; dan
- f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris.
r^
f^
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas terdiri dari:
- a. Tugas manajerial meliputi:
1. Memimpin, rnengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian;
2. Menyiapkan bahan, konsep naskah dinas terkait hukum dan kepegawaian Dinas PPKA sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
3. Melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
4. Memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian berdasarkan kebijakan dan program kerja.Sekretariat;
6. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggungjawabnya;
7. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternate pemecahan masalah;
8. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
9. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan wewenang lingkup tugasnya.
Tugas teknis meliputi:
1. Menyiapkan Ranperda, Ranperbup dan Surat Keputusan Bupati dalam lingkup kewenangan Dinas PPKA;
2. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Bagian Hukum dan HAM dalam proses verifikasi dan penetapan produk hukum;
3. .Menyiapkan Surat Keputusan Bupati atas usulan Bendahara dari tiap SKPD;
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan usulan Bendahara;
5. Membuat produk Hukum internal Dinas PPKA;
6. Menyiapkan data pejabat yang wajib menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara di lingkungan Dinas PPKA;
7. Menyiapkan bahan penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan Struktural;
8. Mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS;
9. Melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam pemberian tunjangan;
10. 10.MembuatDaftarNominatif dan DaftarUrut Kepangkatan;
11. Menyiapkan dan menyusun berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pengembangan dan pendidikan pelatihan pegawai, penerapan disiplin pegawaiserta kesejahteraan pegawai;
12. 12.Memfasilitasi pemberian bahan pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Dinas PPKA;
13. 13.Membuatsurat rekomendasi pegawai yang mutasi/pindah;
14. Membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
15. 15.Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
C^
^
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 16

- 0) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan, mempunyai tugas:
- a. Membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya;
- b. Menerima dan mencatat surat-surat dan naskah dinas lainnya;
- c. Melaksanakan pengetikan dan meneruskan penyampaian naskah dinas lainnya;
- d. Melakukan tata usaha kearsipan;
- e. Menyelenggarakan urusan hubungan masyarakat, protokol dan urusan dalam kedinasan;
- f. Mengatur penggunaan, pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga dinas;
- g. Melakukan pengadaan peralatan dan kelengkapan kebutuhan dinas dan inventarisasi barang;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan bidang tugasnya kepada Sekretaris;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- b. Penyiapan data bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas PPKA;
- c. Pelaksanaan pelayanan tata usaha;
- d. Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Dinas PPKA;
- e. Pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Dinas PPKA;
- f. Penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan, dan kenyamanan ruangan perkantoran Dinas PPKA;
- g. Penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan Dinas ; dan
- h. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai rincian tugas, terdiri dari:
- a. Tugas managerial meliputi:
1. Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
2. Menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
3. Melaksanakan koordinasi teknis dengan Pejabat dan/atau unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
4. Memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umumdan Perlengkapan; .
6. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggungjawabnya;
7. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
^
C^
8. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
9. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan
10. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretarissesuai dengan wewenang lingkup tugasnya.
- b. Tugas teknis meliputi:
1. Menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan program kerja dan rencana kegiatan Dinas PPKA berdasarkan data bahan dari unit kerja yang ada di lingkungan Dinas PPKA;
2. Melaksanakan inventarisasi, tabulasi dan statistik program kerja dan kegiatan serta hasil evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Dinas PPKA;
3. Menghimpun danmenyiapkan bahan laporan kinerja Dinas PPKA;
4. Menghimpun dan menyiapkan rancangan Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Dinas PPKA;
5. Melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang telah ditetapkan;
6. Melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
7. Melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan pedoman tata naskah dinas Pemerintah Daerah;
8. Melaksanakan pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan Dinas PPKA;
9. Menyiapkan perlengkapan kebutuhan rapat yang dilaksanakan oleh Dinas PPKA;
10. Mendistribusikan dan menyampaikan informasi, instruksi dan/atau suratsurat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada bidang-bidang; dan
11. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
Bagian Ketiga
BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 18

Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak mempunyai tugas melakukan pendataan, pendaftaran dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak menyelenggarakan fungsi:
- a. Melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
r
r
- b. Melaksanakan pemantauan atas seluruh kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah;
- c. Melakukan pendataan, penilaian dan penetapan PBB P2 bekerjasama dengan instansi terkait;
- d. Melakukan pengolahan data dan informasi BPHTB dan PBB P2;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkaitan dengan Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak;
- f. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaantugas dan fungsi;
- g. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya;
- h. Merumuskan dan menetapkan rencana teknis, petunjuk teknis dan rencana kerja di Bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah sebagai sumber PAD;
- i. Merumuskan bersama program kerja dan rencana kegiatan bidang, berdasarkan visi misi Dinas PPKA;
- j. Melaksanakan pendataan, penilaian dan penetapan PBB P2;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah dengan Instansi terkait dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah;
- I. Melaksanakan pendataan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- m. Melaksanakan verifikasi pendataan di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah;
- n. Mengelola dan merumuskan data dan informasi BPHTB dan PBB P2;
- o. Melaksanakan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- p. Mewmuskan kebijakan Perpajakan dan Retribusi Daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan serta akuntabilitas dengan melibatkan peran Stakeholder;
- q. Memantau dan mengendalikan seluruh kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan daerah;
- r. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak;
- s. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 20

Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 21

Bidang Pendataan dan Penetapan membawahkan:
- a. Seksi Pendataan Pajak;
- b. Seksi Penetapan Pajak.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 22

- (1) Seksi Pendataan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf a mempunyai tugas:
- a. Membantu Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan dalam bidang tugasnya;
C^- r-
- b. Melaksanakan kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;
- c. memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendataan mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi Pendataan Pajak;
- b. Penyusunan dan Perumusan pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Penyiapan program pendaftaran Objek Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pendataan Pajak.
- d. Penyiapan dan Pemutahiran pendataan dan penilaian objek pajak dan subjek PBB P2;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Pendataan Pajak mempunyai rincian tugas, terdiri dari:
- a. Tugas Manajerial meliputi:
2. Menyiapkan bahan, konsep naskah dinas terkait pendataan dan pendaftaran sesuai arahan dari Kepala Bidang;
1. Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas seksi pendataan pajak;
3. Memberikan arahan kepada bawahan dan memeriksa hasil kerja bawahan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. Tugas Teknis meliputi:
2. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah;
1. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
3. Melakukan sinkronisasi pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PBB P2 kepada Instansi dan atau unit kerja terkait;
4. Melakukan verifikasi data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan Notaris mengenai pendataan BPHTB;
21. 6 Melakukan monitoring terhadap administrasi pendataan;
7. Melakukan penyerahan data Wajib Pajak dan Retribusi yang telah diverifikasi kepada seksi penetapan pajak untuk proses selanjutnya;
23. 8 Membuat laporan kegiatan pendataan mengenai data BPHTB;
9. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 23

- (1) Seksi Penetapan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf bmempunyai tugas:
- a. Membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
3. b Melaksanakan penetapan Pajak dan Retribusi daerah;
4. d Melakukan tata usaha, jumlah ketetapan PBB P2 yang penag.hannya dilimpahkan kepada Daerah berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Daftar Himpunan Ketetapan PBB P2;
- c. Melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah Pajak dan Retnbusi Daerah yang terhutang;
r
r
- eussssar*"",apan9an,ert,adap subjek ** «**
- f. Memfasilitasi klarifikasi hasil pendataan PBB P2'
- 9' Susl! SUr8t Perin9atan "^ dJS3mpaikan kePada W*ijb Pajak dan Wajib
- h. Membuat Surat Teguran bagi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yana tidak I ZllT^T ^ kUran9 memb^r Pajak dan Retries D^h
- i. Membenkan saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penagihan«*»«nj» kepada
- t M^U3tS,KP?KB'SKPDKBT'SKPDLB''SKRDK*SKRDKBT.SKRDLB J-
- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi penetapan pajak-
- k Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ?£ oT&amp;tol Penetapan mempunyai fungsi: y K''
- b. Penyusunan dan perumusan penetapan wajib pajak dan wajib retribusi-
- c. Penyiapan program penetapan SPPT PBB P2-
- d. Pelaksanaan koordinasi dan konfirmasi dengan instansi/unit kerja terkait
- e. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Penetapan Pajak-
- . Pelaksanaan tugas pengawasan penetapan Pajak Daerah dan BPHTB
dTlT(TT?9Tkan tU93S dan fUn9Si seba9*™na
dimaksud pada ayat (1)
- a. Tugas Manajerial meliputi:
dan ayat (2 ,Seks, Penetapan Pajak mempunyai rincian tugas, terdin darr
1. Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Seksi Penetapan Pajak-
2. alZnH^a" bahfn'Qk°n8ep naskah djnas terkajt P^etapan dan sesuai arahan dan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak-
TugasTeknis meliputi:
3. Memberikan arahan kepada bawahan dan memeriksa hasil'kerja bawahan sesuai ketentuan perundang-undangan;
1. Melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah Pajak dan Retribusi Daerah yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas yaT^rkuWaJib Paj3k d8n Wajib RetnbUSi °aerah Sesuai ketentuan
2. Melakukan penatausahaan jumlah ketetapan PBB P2 yang penagihannya dtopahkan kepada daerah berdasarkan Surat Pemberitahuan Terhutang dan Daftar Himpunan Ketetapan PBB P2-
3. Melakukan konfirmasi data dengan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah dalam hat penetapan SKPD dan SKRD;
4. Membuat penetapan SKPD dan SKRD;
5. Melakukan verifikasi SKPD dan SKRD;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap administrasi' penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; w-nrajan
6. Melakukan koordinasi dengan Bendahara Penerima untuk pembuatan bukti setoran Pajak Daerah dan bukti setoran Retribusi Daerah-
8. Menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dari Wajib Paiak untuk penyetoran kepada Bendahara Penerimaan-'
9. Melakukan koordinasi dengan Bidang Penagihan terkait Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam proses penyelesaiannya;
/•^
C^'
- 10.Membuat laporan kegiatan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta BPHTB.
Bagian Keempat
BIDANG PENAGIHAN DAN PENYELESAIAN TUNGGAKAN
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 24

Bidang Penagihan dan Penyelesaian Tunggakan mempunyai tugas melakukan penagihan dan penyelesaian tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Bidang Penagihan dan Penyelesaian Tunggakan menyelenggarakan fungsi:
- a. Melaksanakan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian barang keluar dan masuk melalui pelabuhan yang ada dl Daerah;
- c. Melaksanakan kerjasama dengan unit kerja lain dalam melaksanakan penertiban di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Mempersiapkan barang quasi dan barang masuk keluar dan melakukan tata usaha penerimaan dan pengeluaran barang;
- e. Melaksanakan validasi barang quasi dari SKPD pengeiola PAD;
- f. Membuat STPD dan STRD bila terjadi keteriambatan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan PPAT dan Notaris terkait BPHTB;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja pengeiola sarang burung wallet terkait dengan pemungutan pajak sarang burung wallet;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan PT. PLN Persero terkait dengan pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- k. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
Bidang Penagihan dan Penyelesaian Tunggakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 27

Bidang Penagihan dan Penyelesaian Tunggakan membawahkan:
- a. Seksi Penagihan Pajak;
- b. Seksi Penyelesaian Tunggakan.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 28

- (1) Seksi Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf a mempunyai tugas:
-^
'
^
- a. Melakukan pembinaan teknis operasional kepada unit kerja di Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerahlainnya termasuk PBB P2;
- b. Melakukan pembinaan pelaksanaan tata kerja serta penggunaan sarana dan prasarana Perpajakan Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
- c. Menerima daftar SKPD dan SKRD dari Seksi Penetapan dan menerima Buku Penerimaan Sejenis dari Bendahara Penerimaan sekaligus memeriksa dan meneliti daftar tersebut untuk mengetahui semua Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang sudah/belum memenuhi kewajibannya.
- d. Membuat pembukuan penerimaan dengan menyiapkan tanda terima barang quasi dan mencatat pada kartu penerimaan barang quasi;
- e. Menyiapkan dan mencatat kartu persediaan dengan menerima bukti penyaluran/pengambilan barang quasi;
- f. Menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan persediaan barang quasi untuk ditandatangani/disahkan oleh Kepala Dinas;
- g. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pemuatan hasil bumi yang diangkut keluar Daerah serta barang masuk/keluar melalui pelabuhan yang adadi Daerah;
- h. Mengerjakan buku register pengawasan atas pemuatan hasil bumi maupun barang masuk/keluar;
- i. Melaksanakan kerja sama dengan unit kerja lainnya yang menangani bidang Retribusi Daerah dalam rangka penertiban;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Kepala Bidang Penagihandan PenyelesaianTunggakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penagihan Pajak mempunyaifungsi:
- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi Penagihan Pajak;
- b. Pembuatan jadwal pelaksanaan penagihan pajakdan retribusi;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan monitoring terhadap objek-objek yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan tugas penagihan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), SeksiPenagihan Pajak mempunyai rincian tugas, terdiri dari:
- a. Tugas Manajerial meliputi:
1. Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas seksi penagihan pajak;
2. Memberikan arahan-arahan kepada bawahan tentang pelaksanaan teknis penagihan;
3. Memeriksa tugas bawahan setiap waktu.
- b. Tugas Teknis meliputi:
1. Bersama-sama dengan staf melaksanakan penagihan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
2. Melakukan penyetoran Pajak dan Retribusi kepada Bendahara penerima dalam waktu tidak lebih dari 1x24 jamsetelah pelaksanaan penagihan.
3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Pimpinan.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 29

- (1) Seksi Penyelesaian Tunggakan sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf b mempunyai tugas:
^
H
- a. Mengelola/menatausahakan Investasi, Piutang Daerah
- b. Melakukan kerjasama dengan Tim TP/TGR dan melakukan pencatatan serta penagihan terhadap Piutang Daerah;
- c. Menerima data Piutang Daerah dari BidangAkuntansi;
- d. Membuat surat penagihan Piutang Daerah;
- e. Melaksanakan hubungan kerja dengan seksi lainnya;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasansesuailingkup tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelesaian Tunggakan mempunyai fungsi:
- a. Menyusun Program dan rencana kegiatan seksi Penyelesaian Tunggakan Piutang Daerah;
- b. Membuat jadwal pelaksanaan penagihantunggakan piutang;
- c. Meiaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan penagihan Piutang Daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Penyelesaian Tunggakan mempunyai rincian tugas, terdiri dari: a. Tugas Manajerial meliputi:
1. Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas seksi Penyelesaian Tunggakan Piutang
2. Memberikan arahan-arahan kepada staf tentang pelaksanaan teknis penagihan Piutang Daerah;
14. 3., mengecek setiap saat tentang pelaksanaan tugas staf.
- b. Tugas Teknis meliputi:
1. Bersama-sama dengan bawahan melaksanakan penagihan Piutang Daerah;
2. Melakukan penyetoran hasil penagihan Piutang kepada Bendahara Penerimaan dalam waktu tidak lebih dari 1 x 24 jam setelah pelunasan penagihan;
3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan arahan dari pimpinan.
Bagian Kelima
BIDANG ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 30

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas PPKA sehubungan dengan anggaran serta sistem penerimaan dan pengeluaran kas.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Bidang Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai dengan lingkup tugasnya;
^
(-*
- c. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas PPKA yang meliputi anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung dan pembiayaan yaitu:
1. penyiapan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD;
3. penyusunan lampiran Ranperda tentang APBD dan Perubahan APBD;
2. penghimpunan dan pengolahan usulan anggaran pendapatan dan belanja;
4. pemverifikasian rancangan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD serta pengendalian SPD untuk belanja langsung, belanja tidak langsung dan pembiayaan.
- d. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas PPKA yang meliputi tata perbendaharaan dan pengelolaan Kas Daerah, yaitu:
1. Menerima, meneliti, memverifikasi kelengkapan dokumen SPM, menetapkan penerbitan dan surat penolakan penerbitan SP2D, melaksanakan pemungutan dan pelaporan Pajak Negara/Daerah, melaksanakan penginputan data perubahan gaji PNSD, menerbitkan dan menatausahakan daftar gaji PNSD SKPD, melaksanakan rekonsiliasi data gaji PNSD antar SKPD, meneliti dan menerbitkan pengantar Surat Keterangan Pengheniian Pembayaran (SKPP), mengendalikan pengelolaan UP, TU, GU pada SKPD, melakukan pembinaan kepada bendaharawan SKPD dalam rangka pelaksanaan APBD; dan
2. Pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Daerah, pinjaman dart pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah, penerimaan dan pengeluaran APBD, menyimpan dan penempatan uang Daerah, pencocokan data (rekonsiliasi) atas pengelolaan dan penempatan uang Pemerintah Daerah, pemantauan suku bunga bank, melaksanakan pembiayaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), menyimpan surat-surat berharga, melaksanakan rekonsiliasi kas harian, melaksanakan monitoring penerimaan dan menyusun laporan penyerapan dana transfer ke Daerah, memonitoring dan evaluasi pengelolaan UP, TU, GU pada SKPD, memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainya yang ditunjuk.
- e. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan SKPD terkait;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 32

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 33

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan membawahkan:
- a. Seksi Anggaran
- b. Seksi Verifikasi dan Pengeluaran Kas
- c. Seksi Penerimaan Kas
O
/-s
- (1) Seksi Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 33 huruf a mempunyai tugas: a. Membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan anggaran;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Anggaran mempunyai fungsi:
- b. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Bidang.
- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi Anggaran;
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD, menghimpun dan mengolah usulan anggaran SKPD, menyusun lampiran Ranperda tentang APBD dan Perubahan APBD, melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD;
- d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; dan
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Anggaran mempunyai rincian tugas, terdiri dari:
- a. Tugas Manajeria! meliputi:
1. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi dan misi bidang untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Dinas PPKA;
3. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan Kepala Bidang;
5. Menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja dilingkup tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan Kepala Bidang;
6. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
8. 7Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Seksi Anggaran;
8. Menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. Menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi dari Kepala Bidang;
10. Memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakankebijakan strategis sesuai dengan lingkup tugasnya kepada Kepala Bidang;
11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang;
12. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan ,kegiatan serta memberikan altematif pemecahan masalah;
13. Melakukan koordiansi teknis dengan Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya;
14. Melakukan koordiansi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat maupun
instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai dengan kebijakan Kepala Bidang;
15. Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
2. 16.Membina, mengevaluasi, dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
17. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
18. Memberikan sanksi sesuai dengan kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. Menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
20. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Bidang setiap akhir tahun anggaran atau pada saatserah terima jabatan; dan
21. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan wewenang lingkup tugasnya.
Tugas Teknis meliputi:
1. Menyiapkan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKASKPD berkoordinasi dengansub bidang terkait;
2. Menghimpun dan mengolah usulan anggaran dari SKPD sebagai bahan penyusunan RAPBD dan Perubahan APBD;
3. Bersama TAPD membahas RKA-SKPD yang disampaikan kepada PPKD;
4. Menyusun lampiran Ranperda tentang APBD dan Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APBD;
5. Menyusun Nota Keuangan bersama seksi lain serta pengantar nota keuangan tentang RAPBD dan Perubahan APBD untuk disampaikan kepada DPRD;
6. Melakukan penyempumaan hasil evaluasi Gubernur terhadap Ranperda dan Ranperbup tentang APBD dan Perubahan APBD bersama dengan TAPDdan Panitia Anggaran APBD;
7. Melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD bersama TAPD dan Kepala SKPD;
8. Menyiapkan pengesahan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD oleh PPKD dan persetujuan oleh Sekretaris Daerah;
9. Melaksanakan tugas selaku TAPD antara lain dalam penyusunan KUA dan PPAS serta APBD dan Perubahan APBD;
10. Melaksanakan tugas selaku TAPD antara lain dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJ), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA dan PPAS;
11. Melaksanakan tugas selaku Tim pengendali pelaksanaan kegiatan Belanja;
12. Menyiapkan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD apabila ada pergeseran antar rincian objek pendapatan dan belanja.
f^
n
- (1) Seksi Verifikasi dan Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud Pasal 33 huruf b mempunyai tugas:
- a. Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas verifikasidan pengeluaran kas;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Verifikasi dan Pengeluaran Kas mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan program dan rencana kegiatan seksi verifikasi dan pengeluaran kas;
- b. Pelaksanaan verifikasi laporan bendahara pengeluaran atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi laporan bendahara pengeluaran atas uang yang dikelola apakah telah sesuai waktu yang ditetapkan;
- d. Penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar yang diajukan Pengguna Anggaran dan Kuasa PenggunaAnggaran;
- e. Pelaksanaan pindah buku dari rekening penerimaan dan rekening pengeluaran ke rekening kas umum daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah;
- f. Pelaksanaan rekonsiliasi dengan bank umum atau lembaga keuangan lain yang telah ditunjuk;
- g. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan seksi lain;
- h. Pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Verifikasi dan Pengeluaran Kas mempunyai rincian tugas, terdiri dari:
- a. Tugas Manajeria! meliputi:
1. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas terkait verifikasi dan pengeluaran kas;
2. Menyiapkan naskah dinas terkait dengan hasil verifikasi atas setiap pengeluaran kas;
3. Memberikan arahan kepada bawahan dan memeriksa hasil kerja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan koordinasi teknis dengan Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya;
5. Melakukan koordinasi dengan pihak bank yang ditunjuk Pemerintah sebagai tempat penyimpanan uang daerah;
6. Mengevaluasi dan menganalisis laporan bendahara pengeluaran pada SKPD.
- b. Tugas Teknis meliputi:
1. Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan bendahara pengeluaran pada SKPD;
2. Meneliti kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar yang diajukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu anggaran dan memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
•'*
r^-
C*
• .
3. Memindahbukukan dana dari rekening penerimaan dan rekening pengeluaran ke rekening kas umum daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;
4. Melakukan rekonsiliasi dengan bank umum atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
5. Melaksanakan hubungan kerjasama dengan seksi lainnya;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 36

- (1) Seksi Penerimaan Kas sebagaimana dimaksud Pasal 33 huruf c mempunyai tugas:
- a. MembantuKepala Bidang dalam pelaksanaan tugas penerimaan kas;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang sesuai bidang tugasnya;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penerimaan Kas mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Penerimaan Kas;
- b. Pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan bendahara penerimaan;
- c. Penatausahaan terhadap seluruh Penerimaan Kas;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD yang ten\ait;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Penerimaan Kas mempunyai rincian tugas, terdiri dari:
- a. Tugas Manajerial meliputi:
1. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkuptugasnya;
2. Menyiapkan bahan laporan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)
3. Memberikan pertimbangan teknis/administratif terkait kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan;
4. Melakukan koordinasi teknis dengan Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya;
5. Melakukan koordinasi dengan pihak Bank yang ditunjuk Pemerintah sebagai tempat penyimpanan uang daerah;
6. Mengevaluasi dan menganalisis laporan Bendaharan penerimaan pada SKPD.
Tugas Teknis meliputi:
1. Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan bendahara penerimaan pada SKPD;
2. Meneliti bukti-bukti penerimaan dan rekening koran dari bank umum atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
3. Menatausahakan seluruh penerimaan daerah yang berada dalam pengelolaannya;
4. Melakukan rekonsiliasi dengan bank umum atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
5. Melaksanakan hubungan kerja sama dengan seksi lainnya;
r^
1
r
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya;
7. Membuatlaporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bagian Keenam
BIDANG ASET
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 37

Bidang Aset mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan uang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengendalian dan inventarisasi serta penertiban dan penghapusan Barang Milik Daerah.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Bidang Aset menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas yang meliputi pengendalian dan inventarisasi serta penertiban dan penghapusan BMD, yaitu:
1. Pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan bahan kebijakan umum dan teknis rencana kebutuhan BMD sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang;
2. Pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan bahan kebijakan umum dan teknis rencana pemeliharaan BMD;
3. Pengumpulan data hasil pengadaan barang, pelaksanaan administrasi barang daerah, pendaftaran dan pencatatan BMD, penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah serta pelaksanaan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali; dan
4. Pelaksanaan penyusunan pedoman petunjuk teknis penertiban dan penghapusan barang milik daerah, pelaksanaan penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penentuan metode penjualan BMD yang telah dihapus dari daftar inventaris BMD.
- d. Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan Pengguna/Kuasa Pengguna Barang terkait serta konsultasi/koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai bidang tugas;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- f. Pelaksanaan pembinaan manajerial dan teknis di lingkungan Bidangnya; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.
(^
n
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 39

Bidang Aset dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 40

Bidang Aset membawahkan:
- a. Seksi Pengendalian dan Inventarisasi Aset;
- b. Seksi Penertiban dan Penghapusan Aset.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 41

- (1) Seksi Pengendalian dan Inventarisasi Aset sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf a, mempunyai tugas:
- a. Membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pengendalian serta Inventarisasi aset;
- b. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan Inventarisasi mempunyai fungsi meliputi:
- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan bahan kebijakan umum dan teknis rencana kebutuhan dan RPBMD;
- d. Pengkajian dan pengendalian kebutuhan BMD sebagai dasar pelaksanaan pengadaan;
- e. Pelaksanaan administrasi BMD;
- f. Pencatatan BMD;
- g. Pemantauan berkaia terhadap data base BMD;
- h. Pelaksanaan Sensus BMD setiap 5 (lima) tahun sekali;
- i. Penyimpanan Dokumen Kepemilikan BMD;
- j. Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- I. Penyiapan bahan pembinaan teknisdan evaluasi kegiatan; dan
- m. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Pengendalian dan InventarisasiAset mempunyai rincian tugas, terdiri dari:
- a. Tugas Manajerial meliputi:
1. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
2. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi Bidang untuk dirumuskan menjadi konsep visi misi Dinas;
3. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
4. Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan Pimpinan;
r
/~s
5. Menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
6. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan menurut skala prioritas;
7. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Bidang;
8. Menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;
9. Menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalarh ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi pimpinan;
10. Memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakankebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan;
11. Memberikan saran dan petimbangan kepada Pimpinan;
12. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan altematif pemecahan masalah;
13. Melakukan koordinasi teknis Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya;
14. Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Pimpinan;
15. Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
16. Membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktifitas kerja;
17. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkupSeksi sesuai ketentuan yang berlaku;
18. Menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya;
19. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Bidang setiap akhir Tahun Anggaran atau pada saat serah terima jabatan; dan
20. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.
Tugas Teknis meliputi:
1. Mengumpulkan dan menyusun bahan kebijakan umum dan teknis RKBMD dan RPBMD;
2. Mengumpulkan dan menyusun bahan kebijakan umum dan teknis penatausahaan BMD;
3. Menghimpun dan meneliti usulan RKBMD dan RPBMD yang diajukan Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
4. Menyusun DKBMD dan DPBMD sebagai dasar pelaksanaan pengadaan BMD dan pemeliharaan BMD;
5. Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan DBP/DBKP ke dalam Daftar Barang Milik Daerah menurut penggolongan dan kodefikasi barang;
6. Melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran BMD dalam DBMD;
n
(^
7. Melaksanakan pengadministrasian BMD berupa dokumen pendukung sebagai dasar kesesuaian terhadap data BMD dan Fisik Barang serta Mutasi BMD;
8. Memantau secara berkala kesesuaian data dan fisik BMD pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
9. Menghimpun hasil pengadaan BMD oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran;
10. Menghimpun Laporan Semesteran, Tahunan dan 5 (lima) Tahunan dari Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
11. Mengumpulkan dan menyusun Kebijakan Umum dan Teknis Rencana Pelaksanaan Sensus BMD;
12. Melaksanakan Sensus BMD5 (lima) Tahun sekali;
13. Menyimpan Dokumen Kepemilikan BMD;
14. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
15. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan baik di lingkungan Seksi maupun terhadap pengurus/penyimpan barang terkait dengan Pengelolaan BMD;
16. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan publik di lingkup tugasnya; dan
17. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 42

- (1) Seksi Penertiban dan Penghapusan Aset sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf b, mempunyai tugas:
- a. Membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan Penertiban serta Penghapusan Aset;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penertiban dan Penghapusan mempunyai fungsi meliputi:
- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan serta penertiban terhadap penggunaan dan pemanfaatan BMD;
- d. Penelitian fisik dan setiap perubahan kondisi BMD;
- e. Pengumpulan dan penyiapan adminstrasi penghapusan;
- f. Pelaksanaan penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Penentuan metode penjualan terhadap BMD;
- h. Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugasdengan SKPD terkait;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya; dan
- j. Pelaporan hasil pelaksanaan tugaskepada Kepala Bidang.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Penertiban dan Penghapusan Aset mempunyai rincian tugas, terdiri dari:
- a. Tugas Manajerial meliputi:
1. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
2. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi Bidang untuk dirumuskan menjadi konsep visi misi Dinas;
n
r^
3. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
4. Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
5. Menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
6. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
7. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Bidang;
8. Menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;
9. Menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi pimpinan;
10. Memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakankebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan;
11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;'
12. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masaiah;
13. Melakukan koordinasi teknis kepada Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya;
14. Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Bidang;
15. Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
14. 16.Membina, mengevaluasi, dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
15. 17.Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan yang berlaku;
18. Menyiapkan bahan perumusan dan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya;
19. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Bidang setiap akhir Tahun Anggaran atau pada saat serah terima jabatan; dan
20. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.
- b. Tugas Teknis meliputi:
1. Menyusun dan merumuskan kebijakan, petunjuk teknis pengamanan dan penertiban BMD;
2. Menyusun dan merumuskan kebijakan, petunjuk teknis penghapusan dan pemindahtanganan BMD;
3. Melakukan pemantauan dan pengawasan berkala terhadap penggunaan, pemanfaatan BMD sesuai peruntukan;
C
i
*
4. Melakukan penertiban penggunaan dan pemanfaatan BMD sesuai peruntukan;
5. Menghimpun usulan penghapusan aset yang disampaikan Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
6. Melakukan koordinasi dengan Pengguna/Kuasa Pengguna Barang terkait usulan penghapusan aset yang disampaikan;
7. Melakukan koordinasi dengan Pengguna/Kuasa Pengguna Barang terkait dengan usulan pemindahtanganan BMD;
8. Meneliti dokumen penyerahan terhadap BMD yang dipindahtangankan sebagai dasar penghapusan aset;
9. Menghimpun dan meneliti dokumen administrasi BMD yang diusulkan untuk dihapus;
7. 10.Menyiapkan Rekapitulasi Daftar Barang yang akan dihapus,
11. Melakukan proses penghapusan sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku;
12. Menentukan metode penjualan BMD;
13. Menyiapkan konsep Surat Keputusan tentang penghapusan barang;
14. Menyajikan laporan hasil penghapusan;
15. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
16. Melakukan koordinasi dan kerjasama dangan Pengguna/Kuasa Pengguna Barang maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam lingkup tugasnya;
17. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan publik di lingkup tugasnya; dan
15. 18.Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
Bagian Ketujuh
BIDANG AKUNTANSI
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 44

Bidang Akuntansi mempunyai tugas:
- a. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran bulanan
- b. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran triwulan;
- c. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama APBD;
- d. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah hasil pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. Menyusun Laporan Keuangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi:
f"
r^
- a. Penyiapan dan penyajian Laporan Keuangan Daerah;
- b. Penyiapan dan penyajian laporan keuangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 46

Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 47

Bidang Akuntansi membawahkan:
- a. Seksi Akuntansi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana
- b. Seksi Akuntansi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 48

- (1) Seksi AkuntansiAset, Kewajiban dan Ekuitas Dana sebagaimana dimaksud Pasal 47 huruf a mempunyai tugas:
- a. Mengolah data-data Piutang, Investasi, Utang-,
- b. Menata administrasi data Piutang, Investasi dan Utang;
- c. Menyiapkan data terkini yang akurat tentang Piutang yang belum tertagih, Investasi dan Utang yang belum terbayar;
- d. Menyimpanseluruh data Piutang Daerah;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi AkuntansiAset, Kewajiban dan Ekuitas Dana mempunyaifungsi:
- a. Merencanakan jadwal penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan;
- c. Mengkonsultasikan penyajian laporan keuangan;
- d. Menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Akuntansi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana mempunyai rincian tugas, terdiri dari:
- a. Tugas Manajerial meliputi:
1. Memimpin, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi Akuntansi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana;
2. Melaksanakan proses akuntansi;
3. Mengolah data Piutang, Investasi dan Utang;
4. Mengkoordinasikan/mengkonsultasikan data piutang, Investasi dan utang;
5. Memberikan bimbingan untuk penyusunan laporan keuangan SKPD;
6. Menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan keuangan lainnya.
^
'
f~*
- b. Tugas Teknis meliputi:
2. 1'. Membuat bukti memorial untuk pos-pos neraca;
2. Membuatjumalkoreksi untuk pos-pos neraca;
3. Membuat rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas dengan bank;
4. Memposting jurnal-jumal ke buku besar untuk pos-pos neraca;
5. Mengkonsolidasikan laporan-laporan keuanga SKPD dengan Laporan Keuangan pemerintah daerah khusus Neraca;
6. Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait dengan pos-pos neraca;
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 49

- (1) Seksi Akuntansi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 47 huruf a mempunyai tugas:
- a. Mengolah data-data terkait dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Menata administrasi data Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Menyiapkan data yang akurat dan relevan tentang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, yang telah terealisasi;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Akuntansi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan mempunyai fungsi:
- a. Merencanakan jadwal penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan;
- c. Mengkonsultasikan penyajian Laporan Keuangan;
- d. Menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Akuntansi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan mempunyai rincian tugas, terdiri dari:
- a. Tugas Manajerial meliputi:
1. Memimpin, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi Akuntansi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Melaksanakan proses akuntansi;
3. Mengolah data pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Mengkoordinasikan/mengkonsultasikan data pendapatan, belanja dan pembiayaan;
5. Memberikan bimbingan untuk penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
6. Menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Tugas Teknis meliputi:
1. Membuat Bukti Memorial;
2. Membuat Jumal Koreksi;
3. Merekonsiliasi data Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Memposting jurnal-jumal ke buku besar;
5. Mengkonsolidasikan Laporan Keuangan SKPD;
6. Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
\r
Dalam melaksanakan tugas masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
TATA KERJA
pasafSI
- m Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit orgamsasi wajib menerapkan prinsto koordinasi, sinkronisasi, dan simptifikasi baik Warn lingkungan masmgmSng maupun antar satuan organisasi diiingkungan Pemerintah Daerah serta ££» to^ lata dUuar Pemerirvtah Oaecah sesuai deoaarv tusas mas**
- m Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pfkwnaan tugasnya secara {) Su'dan£&gt;atwaktu kepada Bupati sesuai dengan mekanisme yang berlaku^
- (41 Mte Pimpinan Satuan Organisasi bertanggungjawab mermmpm dan (' n^ngkooSsikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbmgan serta
- (3) Sap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggungjawab mengawas, bawahannya mWmaUdan bteteriadv penyimpangan agar mengamM langkah-tangkah yCo^rlukl sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- fi Sgungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan
- ffi S££^dlterima oleh pimpinan satuan organisasi «&gt;»"·""£ W ^^to*****™ sebagai bahan untuk penyusunan laporan leb,h teniutdanuntukmemberikanpetuniukkepadabawahannya.
- m Mam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan {) w#b dSmpail pula kepada satuan organisasi lain yang seoara fungs,ona.
- /» n^rlaranTn'tuts setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh &lt;8) °JZ CS^H-X. dan memberikan bimbi^an kepada bawahan masing-masing, serta wajib mengadakan rapat berkala.
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 52

- Dinas berhalangan; Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dalam hal Kepala guna melaksanakan sebagian tugasnya;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Dinas PPKA dapat ditetap dengan Peraturan/Keputusan Kepala Dinas.
- pada ayat(U Sekretaris dapat menuniuk saian saiu rvej« memperhatikan senioritas kepangkatan. ditetapkan sebagaimana dimaksud (2) Bidangdengan
n
r
ESELON
BAB III - Bagian Kesatu
Pasal 53

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II b;
- (2) Sekretaris merupakan jabaran struktural eselon III a;
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural eselon III b;
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa
- (5) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IV b.
BAB VI - KEPEGAWAIAN
Pasal 54

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam penyiapan bahan penerapan dan/atau kebijaksanaan Bupati dibidang kepegawaian;
- (3) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan pembinaan kepegawaian dalam Dinas PPKA;
- (4) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
- (5) Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai kepegawaian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - KEPEGAWAIAN
Pasal 55

Jenjang jabatan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 56

- (1) Dilingkungan Dinas Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. &gt;
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 57

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dibebankan pada Angoaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan SangihTdZataTluhZ Pe^angan Keuangan Pemerintah Pusat atau Bantuan SSS^TES^ Sumber-sumber Dana lainnya yang sah dan tidak mengikat
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58

NomoTlTTahr 2TT,^ ^ ""'" P*™tU™ Bupafl Ke"ulaua" Sa"9^e KeZ,an Z 1J J h""?8 i^" TU98S Di"aS PendaPatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe serta peraturan lain vara bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan idak beriaku
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal,
3
Jaroari
2013
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
Diundangkan di Tahuna
pada tanggal,
3 Jaauarl
2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,
WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2013 NOMOR 10