Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK
Berlaku: 25 September 2015
N/A
Preamble

Menimbang :
WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tentang serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 8 Desember 2014;
1
SALINAN
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015;
2. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaandan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) Sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
| 15. | Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110) ; |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); |
| 17 | Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); |
| 18 | Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); |
| 19 | Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); |
| 20 | Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); |
| 21 | Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); |
| 22 | Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); |
| 23 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); |
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
dan
WALIKOTA PONTIANAK
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 11) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah sebesar Rp. 1.565.322.460.019,57 mengalami kenaikan sebesar Rp. 26.172.869.533,49 sehingga menjadi sebesar Rp. 1.591.495.329.553,06 dengan rincian sebagai berikut:
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:
| 1. | Pendapatan Daerah | | |
|------|-------------------------------------|-----|----------------------|
| | a. Semula | Rp. | 1.534.072.460.019,57 |
| | b. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 25.966.662.354,58 |
| | Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp. | 1.560.039.122.374,15 |
| 2. | Belanja Daerah | | |
| | a. Semula | Rp. | 1.542.894.513.025,00 |
| | b. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 15.290.318.302,49 |
| | Jumlah Belanja setelah Perubahan | Rp. | 1.558.184.831.327,49 |
| | Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp. | 1.567.473.646,66 |
| 3. | Pembiayaan Daerah: | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | a. Penerimaan | | |
| | a. Semula | Rp. | 31.250.000.000,00 |
| | b. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 206.207.178,91 |
| | Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Rp. | 31.456.027.178,91 |
| | b. Pengeluaran | | |
| | a. Semula | Rp. | 22.427.946.994,57 |
| | b. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 10.882.551.231,00 |
| | JumlahPengeluaransetelahPerubahan | Rp. | 33.310.498.225,57 |
| | Pembiayaan Netto setelah Perubahan | Rp. | (1.854.291.046,66) |
| | SILPA setelah Perubahan : | Rp. | 0,00 |
| Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : | Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : | Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : | Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : |
| (1) | Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah |
| | 1. Semula | Rp. | 351.842.687.996,57 |
| | 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 5.251.348.826,58 |
| | Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp. | 357.094.036.323,15 |
| b. Dana Perimbangan sejumlah | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2. Bertambah/(berkurang) Pendapatan Asli Daerah a. Pajak Daerah | Rp. | 7.746.712.004,00 |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan | Rp. | 751.396.261.004,00 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah | | |
| 1. Semula | Rp. | 438.580.223.023,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 12.968.602.024,00 |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah Perubahan | Rp. | 451.548.825.047,00 |
| sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: | sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: | sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: |
| 1. Semula | Rp. | 243.846.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan | Rp. | 243.846.000.000,00 |
| b. RetribusiDaerah | | |
| 1. Semula | | 33.477.577.167,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Retribusi setelah Perubahan | Rp. Rp. | 1.094.792.863,00 34.572.370.030,00 |
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1. Semula
Rp.
16.749.946.994,57
2. Bertambah/(berkurang)
Rp.
9.912.098.176,58
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah setelah Perubahan
Rp.
26.662.045.171,15
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah
1. Semula
Rp.
57.769.223.023,00
2. Bertambah/(berkurang)
Rp.
(5.755.542.713,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan
Rp.
52.013.621.122,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1. Semula
Rp.
51.729.708.000,00
2. Bertambah/(berkurang)
Rp.
5.745.212.004,00
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan
Rp. 57.474.920.004,00
- b. Dana Alokasi Umum
1. Semula
Rp.
686.035.831.000,00
2. Bertambah/(berkurang)
Rp. 0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan
Rp.
686.035.831.000,00
| c. Dana Alokasi Khusus | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 5.884.010.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 2.001.500.000,00 |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan | Rp. | 7.885.510.000,00 |
| Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pendapatan: | ayat (1) | c terdiri dari jenis |
| a. Hibah | | |
| 1. Semula | Rp | 5.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | (2.799.000.000,00) |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan | Rp. | 2.201.000.000,00 |
| b. Dana Darurat | | |
| 1. Semula | Rp. | 0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | | |
| 1. Semula | Rp. | 229.225.631.023,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | 30.725.902.024,00 |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan | Rp. | 259.951.533.047,00 |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1. Semula | Rp. | 182.267.392.000,00 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | (158.300.000,00) |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan | Rp. | 182.109.092.000,00 |
| e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya | | |
| 1. Semula | Rp. | 22.087.200.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | (14.800.000.000,00) |
| Jumlah Bantuan dari Provinsi setelah perubahan | Rp. | 7.287.200.000,00 |
N/A
Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
3. 1). Semula
4. 2). Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan
Rp.
Rp.
Rp.
704.376.517.662,74
14.307.753.794,29
718.684.271.457,03
b. Belanja Langsung
| 1). Semula | Rp. | 838.517.995.362,26 |
|-------------------------------------------|-------|----------------------|
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp. | 982.564.508,20 |
| Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan | Rp. | 839.500.559.870,46 |
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
| 1). Semula | Rp. | 673.921.517.300,00 |
|------------------------------------------|-------|----------------------|
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp. | 13.833.171.336,00 |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp. | 687.804.688.636,00 |
| b. Belanja Bunga | | |
| 1). Semula | Rp. | 250.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan | Rp. | 250.000.000,00 |
| c. Belanja Subsidi | | |
| 1). Semula | Rp. | 450.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp. | (450.000.000,00) |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
| d. Belanja Hibah 1). Semula | Rp. | 18.715.000.000,00 |
|---------------------------------------------------|-------|---------------------|
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | Rp. | 18.715.000.000,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial | | |
| 1). Semula | Rp. | 7.540.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Belanja Sosial setelah perubahan | Rp. | 7.540.000.000,00 |
| f. Belanja Bagi Hasil | | |
| 1). Semula | Rp. | 0,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
| g. Belanja Bantuan Keuangan | | |
| 1). Semula | Rp. | 1.000.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp. | 450.000.000,00 |
| Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp. | 1.450.000.000,00 |
| h. Belanja Tidak Terduga 1). Semula | Rp. | 2.500.000.362,74 |
|------------------------------------------------|-------|--------------------|
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp. | 424.582.458,29 |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. | 2.924.582.821,03 |
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. BelanjaPegawai
| 1). Semula | Rp. | 64.617.777.746,00 |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------|
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.611.211.997,80 |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp. | 66.228.989.743,80 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | | |
| 1). Semula | Rp. | 310.039.791.996,66 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp. | 17.169.417.894,00 |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | Rp. | 327.209.209.890,66 |
| c. Belanja Modal | | |
| 1). Semula | Rp. | 463.860.425.619,60 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp. | (17.798.065.363,60) |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | Rp. | 446.062.360.236,00 |
N/A
Pasal 4

- a. Penerimaan
- 1). Semula
Rp.
31.250.000.000,00
- 2). Bertambah/(berkurang)
Rp.
206.207.178,91
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Rp. 31.456.207.178,91
- b. Pengeluaran
- 1). Semula
Rp.
22.427.946.994,57
- 2). Bertambah/(berkurang)
Rp.
10.882.551.231,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp.
33.310.498.225,57
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan sebelumnya
- 1). Semula
Rp. 31.000.000.000,00
- 2). Bertambah/(berkurang)
Rp.
206.207.178,91
Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan
setelah Perubahan
Rp.
31.206.207.178,91
| b. Pencairan Dana Cadangan | | |
|----------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| 1). Semula | Rp. | 0,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah | | |
| 1). Semula | Rp. | 0,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah | | |
| 1). Semula | Rp. | 0,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman | | |
| 1). Semula | Rp. | 250.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan | Rp. | 250.000.000,00 |
f. Penerimaan piutang daerah
1). Semula
2). Bertambah/(berkurang)
Rp.
Rp.
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan
Rp.
0,00
0,00
0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
| a. Pembentukan dana cadangan 1). Semula | Rp. | 0,00 |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
| b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah | | |
| 1). Semula | Rp. | 22.107.946.994,57 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp. | 10.882.551.231,00 |
| Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah | Rp. | 32.990.498.225,57 |
| Perubahan | | |
- c. Pembayaran pokok utang
| 1). Semula | Rp. | 320.000.000,00 |
|----------------------------------------------------|-------|------------------|
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan | Rp. | 320.000.000,00 |
| d. Pemberian Pinjaman daerah | | |
| 1). Semula | Rp. | 0,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Pemberian Pinjaman daerah setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
N/A
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
| 1. Lampiran I | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Lampiran II | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi. |
| 3. Lampiran III | Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. |
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara. |
| 6. Lampiran VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan. |
| 7. Lampiran VII | Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini; dan |
| 8. Lampiran VIII | Daftar Pinjaman Daerah. |
6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 6

Walikota Pontianak menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 25 September 2015 WALIKOTA PONTIANAK, SUTARMIDJI
Diundangkan di Pontianak pada tanggal 25 September 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd
MOCHAMAD AKIP
LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT (7/2015)
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
ZETMAWATI, SH, MH Pembina NIP. 19620811 198607 2 002