PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor TO Tahun 2014
Tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN
Berlaku: 3 Tahun 2013
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4), Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan perlu diatur tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi; a
- bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dalam pemungutan retribusi daerah terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan serta untuk meningkatkan pelayanan berdaya guna dan hasil guna pemungutan retr ibusi pelayanan persampahan/kebersihan; b
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan;
Mengingat
- j Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-unuaiig Nomoi 32 Taiiun 2004 Lcniang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nunior 125, Taiiibaiian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nunior 59, Tumbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- L). Uridang-Uiiuaiig Noiiioi" 33 Tahun 2004 teritarig Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pciuei liiiahcin Daei'aii (Lcinbaian Negaia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
0. Unuang-undang 18 Taiiun 200o iciitaiig Pciigciuiaaii Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200S Nuiiioi 69, Taiiibaliaii Lemuaian Negaia Republik Indonesia Nomor 4851);
- 7 llnr iatiP-Unr taTlg Norrior 2R Tarn in 900Q tmtang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lemijaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia nomor 5234);
9. Peialuian remeriulaii Numui oo Tahun 2005 Lcnlaiig Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Iiiuuncbia Tahun 2005 Nujiiui 140, Tamualian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peruturun PernerinUih Nomor 79 Tahun 2005 lenlang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pcmcrintahan Daerah (Lembaran Mcgara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturaii Pemerintah Nomor 09 Tahun 2010 tentang tata Cara Pemberiana dan Pemanfaatan Insentif PuiliUiigutaii PajaK Diician Gail Retribusi uaeiciri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 19 Ppratiir an Mentpri nalam Negeri Nomor 13 Tahun OODf t tentang rcdornan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir uciigd.il rci cii.ui"mi iviciii-Cii Ljaitxiii iic^cii Ntiiiu^i 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Neger i Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13.Peraluiaii MenLeii Daiim Ncgeri Noinoi i Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 14.Peialuran Daerah Nomur 10 Tahun 2007 lenlaiig Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenaiigaii Pemeriiuah KabupaLen 3eii(&lt;kayaiig;
- 15.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pcngc!o!aan Kcuangan Dacrah sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir den^an Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaaii Keuaiigan Daerah,
- 16.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang OrganiKusi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Norncr 10 Tahun 2012 tentan^ Perubahar. Ata^ PeraLuian Daerali Nomor 13 Tahun 2011 LenLang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- 17.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 ienlang Penegelolaan Sampah;
- IS. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Lentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
MEMUTU3KAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PF.RRAMPAHAN DAN KEBERSIHAN
BAS I
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peialuian Bupali ini yanjj dimaksud uen^an :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Lembaga Daerah adalah Dinas/Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang mempunyai kewenangan dan tanggung iawab di bidung kebersihun dan persurnpuhun.
5. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPSS adalah tcrnpat scbclum sarnpah diangliut kc tcrnpat pcndauran ulang, pengoiahan, dari/atau tempat pengoiahan sampaii terpadu.
6. Tempat Pemprosesan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempai untuk memproses dan mengembaiikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
7. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, kost, kondominium. asrama, dan sejenisnya.
8. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan Kegiaian usana perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
9. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemer intah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retr ibusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
12. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dar i penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi,penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepadaWajib Pajak atau Wajib Retribusi ser ta pengawasan penyetorannya.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retr ibusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retr ibusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retr ibusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retr ibusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retr ibusi karena jumlah kredit Retr ibusi lebih besar dar ipada Retr ibusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk atau memperingatkan wajib retr ibusi untuk melunasi retr ibusi yang terhutang.
20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Retr ibusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diber ikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retr ibusi daerah.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retr ibusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retr ibusi yang ter jadi serta menemukan tersangkanya.
BAB 11 - NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama retr ibusi pelayanan persampahan dan kebersihan dipungut pembayaran retribusi atas jasa pelayanan kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
BAB 11 - NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 3

Obyek retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan adalah pember ian pelayanan kebersihan yang meliputi :
- a. pengambilan, pengumpulan dan pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPSA;
- b. pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPSS ke TPSA;
- c. pemusnahan/pemanfaatan sampah di TPSA;
- d. penyediaan lokasi TPSS dan TPSA.
BAB 11 - NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Subyek retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan dan kebersihan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau """fitr aio rptrihusi nelavanan oersampahan dan kebersihan.
BAJJ 111
PENGGOLONGAN TARIF RETRIBUSI DAN JENIS KEGIATAN MASYARAKAT
BAB 11 - NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 5

- Besaran ratif Retr ibusi didasarkan pada aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, peninjauan tarif retr ibusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
BAB 11 - NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 6

- (1) Penggolongan tar if retr ibusi berdasarkan lokasi yaitu:
- a. Wilayah Ekonomi I (meliputi jalan protokol, daerah perdagangan dan komplek-komplek perumahan elit) terdiri dar i:
1. untuk rumah bertingkat II; dan
2. untuk rumah biasa (tidak bertingkat).
- b. Wilayah Ekonomi II (meliputi jalan dan gang atau perumahan diluar Wilayah Ekonomi I) terdir i dar i :
1. untuk rumah bertingkat II; dan
2. untuk rumah biasa (tidak bertingkat).
- c. Wilayah Ekonomi III (khusus untuk komplek perumahan penduduk diluar Wilayah Ekonomi I dan Wilayah Ekonomi II) terdir i dar i:
1. untuk rumah bertingkat II; dan
10. o unt-iik rnmnh hiasa (tidak bertingkat).
- (2) Penggolongan tarif retribusi berdasarkan jems Kegiatan masyamKcii jauu.
- a. hotel berbintang;
- b. hotel Melati;
- c. penginapan;
- d. restoran/rumah makan berdasarkan letak lokasi di ruas jalan nasional/provinsi, jalan kota dan jalan lingkungan ser ta dilihat dari jumlah kursi pada masing-masing rest oran/rumah makan tersebut;
- e. usaha kesehatan diantaranya tempat praktek dokter, panti pijat, apotik dan klinik dengan luas tempat usaha sampai 40 m2;
- f. usaha kesehatan diantaranya tempat praktek dokter, panti pijat, apotik dan klinik dengan luas tempat usaha lebih dar i 40 m2;
- g. kantor dengan luas sampai 40 m2,
- h. kantor dengan luas lebih dar i 40 m2;
- i. usaha perdagangan/toko, kios dengan luas sampai 40 m2;
- j. usaha perdagangan/toko, kios dengan luas lebih dar i 40 m2;
- k. usaha perbengkelan dengan luas sampai 40 m2;
1. usaha perbengkelan dengan luas lebih dar i 40 m2;
- m. usaha kios, tenda, meja, gerobak dan hamparan;
- n. rumah permukiman ekonomi I (jalan protokol, daerah perdagangan dan komplek perumahan elit);
- o. rumah permukiman ekonomi II (jalan-jalan dan gang);
- p. rumah permukiman ekonomi III (khusus untuk komplek perumahan penduduk diluar wilayah ekonomi I dan II);
- q. penggunaan WC umum/MCK; dan
- r. Setiap orang yang membangun dan atau merehabilitasi bangunan.
BAB IV - KETENTUAN TARIF
Pasal 7

- (1) Tarif retr ibusi pelayanan persampahan dan kebersihan diukur berdasarkan volume sampan, lokasi sampah, golongan wajib retribusi, jumlah penghuni dan atau pengunjung, luas persil dan bangunan serta kelas jalan.
- (2) Besaran tar if retr ibusi pelayanan persampahan dan kebersihan sebagaimana di maksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran P^ratnrnn Rimati ini.
BAB V - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 8

- (1) Retr ibusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan bukti pembayaran retr ibusi.
- (3) Pemungutan retr ibusi pelayanan persampahan dan kebersihan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang dan /atau melalui pihak ketiga.
- (4) Pemungutan retr ibusi untuk wajib komersial dan non komersial dan penyelenggaraan keramaian dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh fenalf l Dinas Peker iaan Umum Kabupaten Bengkayang.
- (5) Dalam rangka efektif itas dan sinergitas pelaksanaan keglatan penaataan terhadap obyek retribusi komersial, non komersial, penyelenggaraan keramaian dan rumah tangga, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait.
- (1) Pembayaran retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan oleh wajib retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wa jib retribusi setiap bulan.
- (3) Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan di Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan melalui Bendahara Penerima Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang.
- (4) Pembayaran melalui pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dituangkan dalam Naskah Per janjian ker jasama.
- (5) Tata cara pembayaran melalui pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar sekaligus atau lunas pada saat membayar tagihan rekening pelanggan setiap bulannya pada rekening bukan berjalan serta tunggakannya sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembayaran retribusi bagi setiap orang yang membangun dan atau merehabilitasi bangunan harus dibayar sekaligus atau lunas oleh wajib retribusi paling lambat 1 (satu) hari sebelum wajib retribusi mulai membangun atau merehabilitasi bangunan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pegundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.
Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal
2014
*4upati bengkayang,} '
/
H-
IH O.SURYADMAN GIDOT
Diundangkan di Bengkayang nada tansaal
2014
SEKRETARIS DAEJtAff c*CABUPATEN BENGKAYAMU,
RtriPTTa n APR AH KARUPATRN BENGKAYANG TAHUIM ^U14 NUMUK
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOK : iO TAHUN2014
TANGGAL : 43 JUul 2014
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOK : iO TAHUN2014
TANGGAL : 43 JUul 2014
TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN.
BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYAWAJN PEBSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN
| No Tempat/Lokasi/Obyek | TarifRetribusi | Nomor Seri | WarnaKertas Karcis Retr ibusi |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| a. HotelBerbintang a. Jumlahkamar >100 b. Jumlahkamar c. Jumlahkamar<50 | Rp350.000,- /bulan | S | Putih |
| 1 50-100 | Rp300.000,- /bulan | z | Putih |
| | Rp250.000,- | o | Putih |
| b. HotelMelati a. Jumlahkamar >100 b. Jumlahkamar 50-100 | Rp300.000,- /bulan Rp250.000,- | z o | Putih Putih |
| a. Jumlahkamar >100 | /bulan | | |
| c. Jumlahkamar <50 | Rp200.000,- /bulan | v | Putih |
| c. b. Jumlahkamar 50-100 | Rp150.000,- /bulan Rp125.000,- | o | Merah |
| 2 c. Jumlahkamar<50 RestorandanRumahmakan a. LokasiJalan Nasional/Provinsi | /bulan Rp100.000,- | Y X | Hijau Merah |
| 1. Jumlahkursi >30 2. Jumlahkursi 15-30 3. Jumlahkursi<15 | | | |
| "@ LokasiJalanKota | Rp150.000,- Rp125.000,- /bulan Rp 75.000,- | O | Merah Hijau |
| 1. Jumlahkursi >30 2. Jumlahkursi 15-30 | Rp125.000,- /bulan Rp 75.000,- | Y F Y | Putih Hijau |
| c. 3. Jumlahkursi <15 LokasiJalanLingkungan 1. Jumlahkursi >30 | /bulan Rp 50.000,- /bulan | F G | Putih Putih |
| | Rp 75.000,- | F | Putih |
| 2. Jumiahkursi 15-30 | /bulan Rp 50.000,- | G | Putih |
| | /bulan | | |
| 3.Jumlahkursi<15 | Rp 25.000,- | | Putih |
| | /bulan | H | |
/buian
| a. Kantor,Tempat Praktek Dokter, Panti Pijat, e. Toko, Kios, Gerobak, lain Puskesmas | Apotik, Klinik (s/dluas4x 10M2) b. Kantor, TempatPraktek Dokter, Panti Pijat, Apotik, Klinik ( > luas4x10 M2) c. UsahaJasadan Perdagangan/Toko, Kios dan Bengkels/dluas4x 10 M2 d. UsahaJasadan Perdagangan/Toko, Kiosdan Bengkeldiatasluas4x 10 M2 Tenda, Meja, Hamparan dan lain | Rp2.000/had atau Rp 20.000/bulan Rp2.000/hari atau Rp 60.000/bulan Rp800/hari atau Rp 20.000/bulan Rp4.000/hari atau Rp 100.000/bulan Rp800/har i atau Rp ^20.000/bulan | J V N X J V N X J V N | Hijau Biru Kuning Biru Hijau Biru Kuning Merah Hijau Biru Kuning | Rp800/hari | Rp800/hari | Rp800/hari | Rp800/hari | Rp800/hari | Rp800/hari | Rp800/hari | Rp800/hari | Rp800/hari | Rp800/hari | Rp800/hari | Rp800/hari |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| _Pedagangbuah tetap/musiman _ | _Pedagangbuah tetap/musiman _ | Rp_3.00_ 0,i/_har i_ | | Kunmg | | | | | | | | | | | | |
| Rumah Permukiman/Perumahan Ekonomi I (jalan protokol, daerah perdagangan dan kompleks | Rumah Permukiman/Perumahan Ekonomi I (jalan protokol, daerah perdagangan dan kompleks | Rp 10.000,- /bulan | R | Kuning Kuning | | | | | | | | | | | | |
| a. Rumahber tingkat II b. Rumah biasa (t idakbertingkat) Rumah Permukiman/Perumahan EkonomiII (jalan-jalan dangang) a. Rumahbertingkat II | a. Rumahber tingkat II b. Rumah biasa (t idakbertingkat) Rumah Permukiman/Perumahan EkonomiII (jalan-jalan dangang) a. Rumahbertingkat II | Rp7.500,- Rp5.000,- | Q | Kuning | | | | | | | | | | | | |
| b. Rumahbiasa (tidak bertingkat) | b. Rumahbiasa (tidak bertingkat) | /bulan Rp3.000,- | Q P | Merah | | | | | | | | | | | | |
| Rumah Permukiman/Perumahan Ekonomi III (khusus untuk Kompleks Perumahan penduduk diluarwilayah EkonomiIdanII) a. Rumahbertingkat II | Rumah Permukiman/Perumahan Ekonomi III (khusus untuk Kompleks Perumahan penduduk diluarwilayah EkonomiIdanII) a. Rumahbertingkat II | /bulan Rp3.000,- | M | Putih | | | | | | | | | | | | |
| b. Rumah biasa (tidakber tingkat) | PenggunaanWCUmum/MCK | Rp 1.500,- j/bulan Rp 1.000,- /orang | L | Putih | /bulan | /bulan | /bulan | /bulan | /bulan | /bulan | /bulan | /bulan | /bulan | /bulan | /bulan | /bulan |
| | | Rp | I | Biru | | | | | | | | | | | | |
| a. PenggunaanTempatBuangan Air Kecil b. PenggunaanTempatBuangan Untukwilayah atau badan usaha | a. PenggunaanTempatBuangan Air Kecil b. PenggunaanTempatBuangan Untukwilayah atau badan usaha | 1.500,- | | Biru | | | | | | | | | | | | |
| tertentu retribusi pelayanan kebersihan dapat dilakukan dengan carakerjasama sistem | tertentu retribusi pelayanan kebersihan dapat dilakukan dengan carakerjasama sistem | | K | | | | | | | | | | | | | |
| kontrakdengan retribusi | kontrakdengan retribusi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kuning | | | | | | | | | | | | |
| pelayanan_kebersihandihitung_per_ | pelayanan_kebersihandihitung_per_ | | | | | | | | | | | | | | | |
@*'
| | meterkubiksampahRp10.000,- ditambahbiayasewakendaraan angkutandanbiayaoperasional pelayananangkutansampah | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|-------|
| 11 | | | | |
| | | Rp25.000,- /bangunan | H | Putih |
| | | Rp50.000,- /bangunan | G | Putih |
| | | Rp75.000,- /bangunan | F | Putih |
| | d. Bangunanpermanen | Rp100.000,- /bangunan | E | Putih |
fBUPATI BENGKAYAHG.
,*
\ SURYADMAN GIDOT