UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 1955
Tentang BANK NEGARA INDONESIA
Berlaku: 1 Januari 1955
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang 1946 No. 2 didirikan Bank Negara Indonesia yang semula dimaksudkan sebagai Bank Sentral atau Bank Sirkulasi;
bahwa maksud ini karena perubahan keadaan pada akhirnya tidaklah dapat dilaksanakan;
bahwa dalam Undang-undang Pokok Bank Indonesia tertanggal 19 Mei 1953 No. 11 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 40) ditetapkan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral;
bahwa selama ini pekerjaan Bank Negara Indonesia adalah dalam lingkungan perdagangan umum dan khususnya dalam lingkungan impor dan ekspor;
bahwa untuk keperluan usaha memajukan perdagangan ekspor dan impor dianggap perlu Bank Negara Indonesia membuka perwakilan di luar Negeri dan untuk ini perlu kedudukan-hukum Bank tersebut selekas-lekasnya ditetapkan kembali;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
Mengingat
:
pasal-pasal 37, 41 dan 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Mendengar :
Dewan Menteri pada rapatnya ke-91 tanggal 11 Januari 1955;
MEMUTUSKAN :
PERTAMA
:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tertanggal 15 Juli 1946 No. 2 dengan ini dicabut kembali;
KEDUA
:
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG BANK NEGARA INDONESIA.
BAB. I. Ketentuan Umum.
N/A
Pasal 1

.
- (1) Dengan nama "Bank Negara Indonesia" telah didirikan sebuah Bank kepunyaan NEGARA.
- (2) Bank Negara Indonesia adalah badan-hukum yang berhak melakukan tugas-tugas berdasarkan Undang-undang Darurat ini.
- (3) Dalam Undang-undang Darurat ini yang dimaksud dengan :
- a. Pemerintah, ialah : Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Menteri.
- b. Bank, ialah : Bank Negara Indonesia.
- c. Direksi, ialah : Presiden-Direktur Bank dan para anggota-anggota Direksi lainnya.
N/A
Pasal 2

.
- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini dan dalam peraturan-peraturan penyelenggaraannya, maka atas Bank berlaku hukum-perdata Eropah dan hukum-dagang Eropah.
- (2) Bank dapat melakukan perbuatan-perbuatan menurut hukum-adat dengan orangorang dan badan-badan yang takluk pada hukum-adat serta menjalankan hak-hak atas benda-benda yang takluk pada hukum-adat dan selanjutnya mengadakan "crediet-verband."
- (3) Tahun-buku Bank mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember dari tahun yang berjalan.
N/A
Pasal 3

.
- (1) Bank berkedudukan di JAKARTA.
- (2) Bank mempunyai di Indonesia kantor-kantor cabang, kantor-kantor koresponden, yang jumlahnya diatur menurut keperluan untuk menjalankan tugas Bank dengan semestinya.
- (3) Bank dapat mempunyai di luar Indonesia satu atau lebih kantor-cabang atau wakil-wakil serta koresponden, sekedar hal itu dianggap perlu untuk menjalankan tugasnya dengan semestinya.
N/A
Pasal 4

.
Modal Bank berjumlah tigaratus juta rupiah.
N/A
Pasal 5

.
- (1) Bank mempunyai dana-cadangan, yang dibentuk dan ditambah menurut yang ditentukan dalam pasal 14.
- (2) Dana-cadangan itu gunanya untuk menutup kerugian-kerugian yang mungkin diderita terhadap modal Bank.
Tugas dan usaha Bank.
N/A
Pasal 6

.
- (1) Bank berusaha membantu memajukan kemakmuran rakyat dan pembangunan perekonomian nasional dalam lapangan perdagangan pada umumnya dan dalam lapangan perdagangan impor dan ekspor pada khususnya.
- (2) Usaha Bank ialah:
- a. menyelenggarakan perkreditan dengan jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang bagi golongan pedagang pada umumnya dan bagi golongan importir dan eksportir pada khususnya;
- b. menerima uang sebagai simpanan, giro atau deposito;
- c. memperdagangkan surat-surat berharga;
- d. menjalankan usaha bank pada umumnya;
- e. dan lain-lain.
- (3) Pekerjaan-pekerjaan yang khusus ditugaskan kepada Bank Negara yang lain hanya dapat dilakukan oleh Bank, jika pekerjaan-pekerjaan tersebut berhubungan langsung dengan tugasnya sendiri.
- (4) Bank tidak boleh turut serta dalam modal perusahaan manapun juga, kecuali jika untuk pembangunan Negara dan perekonomian nasional dianggap perlu dan baik, atau dengan izin Menteri Keuangan.
N/A
Pasal 7

.
Pemerintah dapat membebankan kepada Bank pekerjaan-pekerjaan di lapangan keuangan, perkreditan dan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh bank-bank, dengan pemberian upah atau propisi yang ditentukan olehnya, satu dan lain dengan jaminanjaminan risiko dan likwiditas seperlunya.
BAB. III. Pimpinan.
N/A
Pasal 8

.
- (1) Bank diurus oleh Direksi yang melakukan pekerjaannya di bawah pengawasan suatu Dewan Pengawas.
- (2) Direksi menyelenggarakan pekerjaan Bank, mengurus milik mutlak Bank dan berhak menguasai atau menjalankan segala tindakan pemilikan-mutlak terhadap milik mutlak itu.
- (3) Direksi mengangkat dan memperhentikan pegawai-pegawai Bank menurut peraturan gaji dan lain-lain peraturan kepegawaian, yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (4) Direksi mewakili Bank dihadapan dan di luar Pengadilan.
- (5) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi dimuat dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
N/A
Pasal 9

.
- (1) Direksi terdiri atas seorang Presiden-Direktur, seorang wakil Presiden-Direktur dengan sekurang-kurangnya satu orang Direktur, Jumlah anggota Direksi sebanyak-banyaknya lima orang.
- (2) Jika Presiden-Direktur atau wakilnya tidak ada atau berhalangan, maka kekuasaan-kekuasaannya dijalankan oleh seorang pengganti Presiden-Direktur yang diangkat oleh Pemerintah dari para Direktur yang lain atau anggota Dewan Pengawas atas usul Menteri Keuangan.
- (3) Presiden-Direktur dan para Direktur diangkat atas usul Menteri Keuangan oleh Pemerintah untuk waktu selama-lamanya lima tahun. Jikalau waktu ini berakhir anggota-anggota Direksi dapat diangkat kembali.
- (4) Gaji dan pendapatan lainnya bagi Presiden-Direktur dan para Direktur ditetapkan oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan.
- (5) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada pertalian keluarga atau pariparan pada atau dalam derajat ketiga. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk pertalian keluarga atau periparan yang terlarang itu, maka mereka tidak boleh terus memangku jabatannya tanpa izin Pemerintah.
- (6) Pemerintah dapat memperhentikan Presiden-Direktur atau anggota Direksi yang lain sebelum waktu termaksud dalam ayat 3 di atas:
- a. atas permintaan sendiri atau
- b. karena tindakan-tindakan yang merugikan Negara dan/atau Bank. Dalam ayat 6 (b) tersebut di atas, sebelum hukuman-jabatan itu dijatuhkan, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dengan tertulis dalam waktu 14 hari sesudah menerima pemberitahuan tentang maksud itu.
- (7) Keputusan Direksi diambil dengan suara terbanyak. Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka Presiden-Direktur yang memutuskan.
- (8) Anggota-anggota Direksi harus warga-negara Indonesia.
N/A
Pasal 10

.
- (1) Anggota Direksi tidak boleh memangku pekerjaan, jabatan atau tugas lain yang digaji.
- (2) Tidak termasuk dalam hal ini ialah :
- a. jabatan yang dipikulkan Pemerintah kepadanya;
- b. pekerjaan komisaris pada perseroan terbatas atau perseroan komanditer, asal saja tidak menjadi komisaris amanat.
5. Para anggota Direksi tidak boleh tetap memegang atau menerima suatu pekerjaan yang tersebut dalam ayat 2 sub b, kecuali jika mendapat izin dari Dewan Pengawas.
- (3) Dua orang anggota Direksi tidak boleh bersama-sama menjadi komisaris pada suatu perseroan, terkecuali dengan izin Dewan Pengawas.
BAB. IV. Pengawasan.
N/A
Pasal 11

.
- (1) Dewan pengawas mengawasi pengurusan Bank oleh Direksi.
- (2) Dewan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya lima orang anggota yakni, sebagai Ketua Thesaurier Jenderal, sebagai anggota Sekretaris Jenderal Kementerian Perekonomian dan orang-orang yang berjasa untuk nusa dan bangsa dan ahli dalam urusan Bank.
- (3) Dewan Pengawas diangkat dan diperhentikan oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan. Pengangkatan itu berlaku untuk tiga tahun; jika waktu ini berakhir, anggota Dewan Pengawas yang berhenti dapat diangkat kembali.
N/A
Pasal 12

.
- (1) Dewan Pengawas dalam batas kekuasaannya mengawasi dan menjaga supaya ketentuan-ketentuan untuk mengatur Bank ditaati semestinya.
- (2) Ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas yang lain, bersama-sama atau masing-masing, berhak meminta segala keterangan dan memeriksa segenap bukubuku dan surat-surat, dan berhak menunjuk ahli-ahli untuk memeriksa buku-buku dan surat-surat tersebut, segala sesuatu jika dipandang perlu untuk menjalankan kewajibannya.
- (3) Direksi wajib memberikan segala penjelasan yang diperlukan untuk menjalankan pengawasan dengan semestinya.
N/A
Pasal 13

.
- (1) Dewan Pengawas berapat sekurang-kurangnya sekali dalam seperempat tahun. Selanjutnya Dewan berapat setiap waktu menurut pertimbangan Ketua, atau atas permintaan tertulis dari seorang anggota Dewan Pengawas atau dari Direksi. Segala ongkos sidang dipikul oleh Bank.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas diambil dengan suara terbanyak. Jika jumlah suara yang setuju dan suara yang tidak setuju sama banyaknya maka Ketualah yang memutuskan.
- (3) Tugas dan pekerjaan Dewan Pengawas dimuat dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Dewan Pengawas dapat mengangkat atau menunjuk seorang Sekretaris; uang jasanya ditentukan oleh Dewan dan dipikul oleh Bank.
- (5) Ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas menerima uang-jasa yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan; uang-jasa tersebut dipikul oleh Bank.
Penetapan surat-surat tahunan dan pembagian laba.
N/A
Pasal 14

.
- (1) Neraca dan perhitungan laba-rugi disusun oleh Direksi dan disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas menetapkan surat-surat tahunan ini untuk sementara waktu dan dalam hal itu Dewan dibantu oleh Jawatan Akuntan Negeri.
- (3) Selanjutnya neraca dan perhitungan laba-rugi sementara itu diserahkan oleh Dewan Pengawas kepada Menteri-Keuangan. Jika dalam waktu dua bulan sesudah Menteri Keuangan menerima surat-surat itu, tidak diajukan keberatan-keberatan dengan surat oleh Menteri Keuangan kepada Dewan Pengawas, maka itu berarti bahwa surat-surat tahunan itu telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Neraca dan perhitungan laba-rugi yang disahkan demikian memberi pembebasan kepada Direksi, sekedar dapat dibaca dari surat-surat tahunan itu.
- (5) Dari laba Bank yang telah disahkan demikian, pertama-tama disisihkan 20% untuk dana-cadangan sampai dana tersebut mencapai jumlah modal Bank; di samping itu dipisahkan untuk Dana Pensiun dan sokongan pegawai sejumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan sisanya jatuh ke tangan Negara.
BAB. VI.
Dana Pensiun dan Sokongan.
N/A
Pasal 15

.
- (1) Bank mengadakan Dana Pensiun dan sokongan untuk para pegawai Bank.
- (2) Bank wajib mengusahakan supaya Dana ini mencapai jumlah harga tunai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap para pegawai Bank; juga Bank wajib menjaga supaya jumlah harga tunai itu jangan berkurang.
- (3) Sumbangan-sumbangan Bank kepada Dana dan peraturan-peraturan selanjutnya tentang Dana ini ditentukan dengan suatu peraturan.
BAB. VII. Ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
N/A
Pasal 16

.
- (1) Menyimpang dari pasal 9 (3) Presiden-Direktur dan anggota-anggota Direksi yang lain, yang memangku jabatannya sebelum Undang-undang Darurat ini mulai berlaku, tetap memangku jabatannya untuk bagian masa-jabatannya yang belum berakhir.
- (2) Menyimpang dari pasal 11 (2) dan (3) Ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas yang memangku jabatannya sebelum Undang-undang Darurat ini mulai berlaku, dianggap dahulu diangkat untuk masa tiga tahun dan tetap memangku jabatannya untuk bagian masa-jabatannya yang belum berakhir.
N/A
Pasal 17

.
Segala perbuatan-perbuatan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perbuatan-perbuatan yang sudah diadakan oleh Bank berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang tahun 1946 No. 2 tetap berlaku dan diselesaikan selanjutnya menurut peraturan itu, dengan ketentuan bahwa Menteri Keuangan akan menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang akan diambil oleh Negara.
N/A
Pasal 18

.
- (1) Undang-undang Darurat ini disebut: Undang-undang Darurat Bank Negara Indonesia tahun 1955.
- (2) Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1955. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Pebruari 1955. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO.
Menteri Keuangan, ttd. ONG ENG DIE.
Diundangkan pada tanggal 8 Pebruari 1955. Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.
PENJELASAN
Pasal 1

Dengan menyatakannya sebagai Badan Hukum dalam undang-undang Darurat ini, maka Bank tersebut mendapat kedudukan yang bebas.
PENJELASAN
Pasal 2

Maksud pasal ini ialah untuk menyatakan bahwa lapangan pekerjaan dan hak-hak dari Bank Negara Indonesia tidak terikat pada batas-batas, yang diadakan dahulu berhubung dengan adanya perbedaan antara Hukum Adat dan Hukum Eropa dan keinginan untuk melindungi kepentingan nasional yang khusus.
Sebagai Badan Hukum yang mempunyai "Kebangsaan" Indonesia Bank ini dapat bergerak dengan bebas dalam pekerjaannya, maupun dalam lapangan Hukum Eropa maupun Hukum Adat. Hal ini sangat penting, terutama jika mengenai hak-hak atas benda-benda tetap (tanah).
Diterimanya sebagai jaminan hak-hak atas benda tetap yang takluk kepada Hukum Adat, tidak saja karena besarnya kepentingan, akan tetapi untuk menunjukkan juga bahwa untuk Bank ini tidak berlaku pembatasan dalam hak untuk menerima hubungan kredit (credietverband).
PENJELASAN
Pasal 3

Dalam tahun 1950 Bank Negara Indonesia ditunjuk sebagai Bank Devisen oleh Menteri Keuangan, maka Bank Negara Indonesia perlu mempunyai koresponden-koresponden dan agentschap yang cukup jumlahnya.
PENJELASAN
Pasal 4

Seperti dimaklumi Bank Negara Indonesia hingga kini telah menerima modal kerja sebesar 355 juta, jumlah mana pada umumnya telah dipergunakan untuk pemberian pinjaman atas permintaan Pemerintah dan sebagai Bank Pembangunan, jadi sebenarnya di luar usaha bank sebagai bank Kommersiil.
Bank untuk sebagian besar harus memodali usahanya dengan uang yang ditarik dari pihak ketiga, Pemerintah berpendapat, bahwa bagi Bank ditetapkan modal sebesar Rp. 300 juta dengan ketentuan, bahwa selama Bank masih belum dapat menarik uang yang cukup dari pihak ketiga, maka Pemerintah bersedia menempatkan uang sebagai deposito pada Bank. Dengan cara demikian Bank itu memperoleh uang usaha (bedrijfsmiddelen) yang diperlukannya. Jumlah deposito itu akan ditetapkan menurut keadaan.
PENJELASAN
Pasal 5

Risiko perkreditan memerlukan pembentukan Dana-Cadangan yang kuat. Terlebihlebih bagi Bank Komersiil cadangan demikian adalah sangat penting untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat sebesar-besarnya.
PENJELASAN
Pasal 6

Dengan pasal ini dinyatakan bahwa Bank bukan saja memberi kredit dalam lapangan impor dan ekspor, tetapi juga lapangan-lapangan lain yang lazimnya dikerjakan oleh suatu Bank Umum untuk membantu pembangunan perekonomian nasional pula.
PENJELASAN
Pasal 7

Tidak perlu penjelasan
PENJELASAN
Pasal 8

Tidak perlu penjelasan
PENJELASAN
Pasal 9

Dianggap perlu bahwa Presiden-Direktur dan anggota-anggota Direksi lainnya harus diangkat oleh Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Menteri (Pemerintah), dengan pengangkatan mana sifatnya sebagai Bank Negara ditegaskan lagi dan hal ini adalah lanjutan pula dari sesuatu kebiasaan di Republik Indonesia menurut penetapan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1946.
Dalam hal pemberhentian seorang Presiden-Direktur atau anggota Direksi lainnya, harus diadakan pemecatan sementara dahulu untuk selama-lamanya satu bulan oleh Dewan Pengawas.
Dalam waktu pemecatan sementara itu, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dengan tertulis dalam waktu 14 hari setelah penetapan pemecatan sementara dijatuhkan.
PENJELASAN
Pasal 10

Untuk dapat memberikan pertimbangan yang tidak berpihak kepada permohonan kredit dan sebagainya, maka dianggap perlu bahwa anggota-anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan-kepentingan dalam perusahaan-perusahaan lain.
PENJELASAN
Pasal 11

Tidak perlu penjelasan.
PENJELASAN
Pasal 12

Tidak perlu penjelasan.
PENJELASAN
Pasal 13

Tidak perlu penjelasan.
PENJELASAN
Pasal 14

Tidak perlu penjelasan.
PENJELASAN
Pasal 15

Sumbangan Bank kepada Dana ditetapkan oleh Direksi bersama-sama Dewan Pengawas.
PENJELASAN
Pasal 16

Tidak perlu penjelasan.
PENJELASAN
Pasal 17

Dengan pasal ini dimaksudkan hanya perubahan statuten dari Bank Negara Indonesia.
PENJELASAN
Pasal 18

Tidak perlu penjelasan.
LN 1955/5; TLN NO. 749