PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 32 tahun 2012
N/A
Preamble

Menimbang
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
No.23,2014
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN. Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 32 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame. PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKLAME
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
- a. bahwa Pedoman Penyelenggaraan Reklame telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi fungsi dan tugas Tim Pengendali Bangunan Reklame memerlukan pengaturan yang lebih spesifik sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame.
Mengingat
- 1 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 0610);
5. 1 1 . Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 710);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 44);
13. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 16);
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKLAME.
Pasal I
Ketentuan Pasal 17 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 17

- ( 1 ) Setiap pendirian bangunan reklame harus terlebih dahulu mendapat 1MB reklame dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap permohonan 1MB dikenakan retribusi 1MB.
- (3) Bangunan reklame yang diwajibkan untuk memiliki 1MB sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) meliputi:
- a. Billboard untuk ukuran 6 m? (enam meter persegi) atau lebih.
- b. Videotron yang berdiri sendiri.
- (4) Struktur konstruksi reklame ukuran kurang dari 6 m? (enam meter persegi) tetap harus mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada Walikota melalui BP2T.
- (6) Permohonan izin dapat diajukan oleh perseorangan atau badan.
- (7) Permohonan izin harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
ANVIK IWHOVI NIIITV
'NVLV'IS DNVHIDNVL V.LOMITVM
+Io 19qurdas &amp; re8Bue pd ·uee[as Bue.roueL, !p uerd13(
·uee[as
Bue.roBueL oy ueroea erg urerep eKuueedrouod ueuop tu eo{[M ue.me.rod ueupun8uod uerueurourour 'eKunueouour Bue1o depos re8y ·uexBuepunpp re8Bue eped nreroq pemnur tu eoxeM ue.me.Id
TOO I I0966I GIGO&amp;96I dIN q/AI I @u euquad H trf@s ij H ij
do/p3
'ummH ueeg eredy 'Id eKusY ueuog pensos ueures
'CZ MONON PIO NHVL NVLVIIS DNVHJDNVL VLOI HVIVG VLIHI&amp; vrasHIa 3I 9Nan
de2/p33
'NVLVIS DNVHIDNVL VLOY HVH3IVG SIHVL3HY3S ' + I O 19qu1ads Z [e8Bue ped
·uee[og Suero8uL !p ueyuepun