PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor TAHUN Tahun 2007
Tentang KERJASAMA DESA
Berlaku: 72 Tahun 2005
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR TAHUN 2007
TENTANG
KERJASAMA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JENEPONTO,
:
:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO dan BUPATI JENEPONTO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.
5. Camat adalah perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Jeneponto.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia :
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerinatahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Kerjasama Desa adalah rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Desa dan antara Desa dan Kelurahan dan antara Desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu;
11. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1). Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa yang dilakukan sesuai kewenangannya untuk kepentingan desa dan diatur dengan Peraturan Bersama yang dilakukan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2). Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan ditetapkan dalam Peraturan Bersama setealah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3

Bidang kerjasama Desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
BAB III - BENTUK KERJASAMA
Pasal 4

- (1). Kerjasama Desa dapat dilakukan antara :
- a. Desa dengan desa dalam suatu kecamatan;
- b. Desa dengan Desa lain Kecamatan;
- c. Desa dengan pihak Ketiga;
- (2). Kerjasama Desa ditetapkan dalam Peraturan bersama setelah mendapat persetujuan BPD dan Pertimbangan Bupati.
BAB IV - BIDANG KERJASAMA
Pasal 5

Bidang Kerjasama Desa meliputi kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi;
- a. bidang Peningkatan perekonomian masyarakat desa;
- b. bidang Peningkatan Pelayanan Pendidikan;
- c. bidang Kesehatan;
- d. bidang Sosial Budaya;
- e. bidang Ketentraman dan Ketertiban;
- f. bidang pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
BAB V - TATA CARA KERJASAMA
Pasal 6

- (1). Rencana kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, antara lain :
- a. Bidang Kerjasama;
- b. Jangka waktu kerjasama;
- c. Hak dan kewajiban dalam kerjasama;
- d. Biaya pelaksanaan kerjasama.
- (2). Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dibahas bersama dengan desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan peraturan bersama.
BAB VI - BADAN KERJASAMA
Pasal 7

- (1). Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dibentuk Badan Kerjasama;
- (2). Badan Kerjasama dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Desa dan BPD dengan keanggotaan terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan tokoh Masyarakat dari Desa yang melaksanakan kerjasama;
- (3). Badan kerjasama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya.
BAB VI - BADAN KERJASAMA
Pasal 8

- (1). Badan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat membentuk sekretariat;
- (2). Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama;
- (3). Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama.
BAB VII - PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA
Pasal 9

- (1). Perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap bidang kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan oleh Kepala Desa yang melakukan kerjasama dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing;
- (2). Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Kepada Bupati melalui Camat.
BAB VIII - BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 10

- (1). Biaya pelaksanaan kerjasama antar Desa dibebankan kepada desa yang melakukan kerjasama dengan pengelolaan keuangan dipertanggung jawabkan oleh masing-masing pihak yang melakukan kerjasama;
- (2). Biaya pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan Peraturan Bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing - masing;
- (3). Dalam hal dibentuk badan kerjasama, maka pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama kepada Kepala Desa masing masing dan pihak ketiga.
BAB 1 - PasaI 11
Pasal 12

- (1). Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu Kecamatan difasilitas dan diselesaikan oleh Camat dan bersifat final;
- (2). Perselisihan kerjasama antar desa pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati dan bersifat final.
BAB 1 - PasaI 11
Pasal 13

- (1). Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat;
- (2). Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati;
- (3). Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.
BAB X - PERAN BUPATI, CAMAT DAN BPD DALAM KERJASAMA ANTAR DESA
Pasal 14

- (1) Peran Bupati dan Camat :
- a. memberikan rekomendasi dan pertimbangan atas usul kerjasama antar desa yang disampaikan oleh Pemerintah desa;
- b. mengadakan pengawasan terhadap kerjasama desa;
- (2) Peran BPD dalam kerjasama desa.
- a. memberikan persetujuan dan pertimbangan kepada pemerintah desa terhadap rencana kerjasama desa;
- b. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama desa.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kerjasama antar Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.
Ditetapkan di : JENEPONTO
Pada Tanggal : 2007
BUPATI JENEPONTO,
R A D J A M I L O
Diundangkan di
: JENEPONTO
Pada Tanggal
: 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,
Drs. H. IKSAN ISKANDAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2007 NOMOR ..
.