Unknown Unknown Nomor 24 Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 24 TAHlJN 2016
N/A
Preamble

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pernbentukan can Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, perlu merietapkan Perataran Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuzas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kcschatan Kabupaten Buton;
I. PasaJ 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Mengingat
- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dacrah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Kepubhk Indonesia Nomor ·14, Tambaban Lernbarari Negara Rcpublik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Anrara Pemcrintah Pusat dan Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tarnbahan Lernbaran Negara Repuolik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tamhahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Iudouesia Nornor !J494);
6. Undar:g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tcntang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indoucsia Tahun 2015 Nomor :iR, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '..!016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementcrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6):
9. Peraruran Dacrah Kabupalen Butou Numur 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pernerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupatcn Buton Tahun 2016 Nomor .I J'.2);
10. Pcraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembcncukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Butun (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor l J6);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan ; PERL\TURAN BUPATJ BUTON T~NTANG KEUUUUKAN, SUSUNl\N ORC1\NISASI, TUCJ\S 01\N F'UNCST, SERT/\ TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON.
BABI KETENTUAN UMUM
PasaJ. 1
Dalarn Peraturan Bupati inl, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalan Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selar.jutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuparen Bu ton.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Ka.bupatcn Buron.
7. Dinas Kesehatan ada.lah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
8. KepaJa Dinas Keschatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
9. Sekreraris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buron.
10. JO. Kepala B'dang adalah Kepala Bidang di Iingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
11. Kepala Sub Hag1an adalah Kepala Sub Bagian di lingkungan Dinas Kcschatan l(abupatcn Buton.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi di linglrungan Umas Ke seb at.an Kabupaten B'ut.on.
13. Unit Pclaksana Teknis Dinas, yang selaujutnya disebut UP1'1) .Anal;:, h 1 msur pelaksaria teknis di lingkungan Din as Kesehatan yang mclaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelornpok .Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Butun.
BAB 11 KRDllDlll&lt;AN
Pasal 2
- (1) Dirias Kesehntan adolah unsur pelaksanu urusun pernerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bcrtanggung jawab kcpada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
HAH JU SUSUNAN ORCANISASI
Pasal 3
- (!) nmas Kesehat.an adalah dinas daerah Tipe B.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimar;a dimaksud pada ayat (I) terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaria t;
- c. Bidang Bina Pcngcudalian Pcnyakit;
- d. Bidang Bina Pclayanan Kesehatan dan Kefarmasian;
- e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat;
- f. UPTD; dan
- g. Kelornpok Jabatan Fungsional.
'
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat [2) huruf b, terdiri atas:
2. fl. Snb Rflgian Umum, Kepegawaian, Sumberdaya Manusia Kcschatan (SDMK) dan Pcrizinan; dan
- b. Sub Bagian Pengcmbangan Program, Pernbiayaan, Kcuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Bina Pengendalian Pcngendalian Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. terdiri atas:
- a. Seksi Birndal Penyakit Menular;
- b. Seksi Biuulal Penyakit Tklak. Menular; dan
- c. Seksi Bimdal Surveilans, Epidemiologi, dan Irnunisasi.
- (5) Bidang Bina Pelayanan Kcsehatan dan Kefarmasian sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri alas:
- a. Seksi Birndal Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, Kcschatan Tradisional dan Komplcmcntcr,
- b. Seksi Birndal Kefarrnasian dan Alat Kesehatan; dan
- c. Seksi B:.mdal Sarana Kesehatan, Aset dan Mutu Pelayanan Kesehatan.
- (6) Bidang Bina Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. Seksi Birndal Kc::;d1a1.a11 Keluarga;
- b. Scksi Bimdal Gizi, Kesehatan Kerja dan Kesehatan O'ah Raga; dan
15. l.ingkurigan. c. Seksi Bimdal Prornosi Kesehatan dan Kesehatan
- (7) 8truktur organisaei Dinae Kcschatan tercanturn dnlarn Lampiran Peraturan Bupati ini.
Pasal4
- (I) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 avat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekrctar-is yang berada dibawah dau bet Langgungjawab kcpada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksuc dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, dipirnpin o1eh seorang Kepala Bidang yang bcrada dibawah dan bertanggung jawab kepada K~pAIFi Dic1&lt;1:- melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kcpala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepadR Sekrr-raris.
- (4) Seksi sebagairnana dimaksud dalam Paeal 3 ayat (4), ayat (5), ctan ayat (6) dipimpln oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
BA.BlV TUGAS DAN FUNOSI
Bagian Kcsatu Umum
Pasal 5
- (I) Dinas Kesehatan mcmpunyai rugaa mernbunru Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kcpada daerah dibidang kcsehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebaga.mana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Iungsi:
- a. perurr.usan kcbijakau sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pclaksanaan kebijakan sesuai dengan hngkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan adrninistrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dun
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dcngan :ugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Kcpala Dinas
Pasal6
- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Dinaa, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang kesehatan yang rnenjadi kewenangan daerab dan tugas pernbantuan, serta membina hubungo.n kerja derigan instansi Pemerintah, Swast;,i nan Lernbaga Kernasyarakarau lainnya.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnasud pada ayat (lj rnenvelenggarakan fungsi:
- a. perurnusan kehijakan teknis di bidang kesehatan sesuoi dcngun kebijakari yang ditetapkan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan pembantuan kesehatan: urusan pemerintahan daerah dan tugas yang diberikan kepada daerah di bidang
5. dan koordinosi pelukoanaa.n rugas scrta pclayauau admlnistrasi dibidang kesehatan; c. pembiuaan
- d. pelaksanaan pengawasan fungsional;
- e. pernbinaan operasional scsuai kebijakan Bupati;
8. L pemantauan dan evaluasi program dibidar:g keseharan:
- g. pem berran perizinan yang berhubunga.n derigan bidang kcechatan scauai batas wcwcnang daerah;
- h. pemberian pctunjuk dan arahan kepada bawahannya sesuai dcngan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai iujuan dan sasaran yang telah ditctapkan;
- i. penilaian kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian van» berlaku rrnruk menzetahui prestasi kerja bawahan· -0, ~ t
- J. pemberian per tiuibaugan kepada Bupati dalaru penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan di bidang kesehatan;
13. opcraaional kcachatun dun teknis penunjung kesehotan termasuk unit pelaksana fungsional kesehatan; rerhadap UPTD meliputi teknis serta monitoring k. pelaksaanaan pernbinaan, bimbingan da.r. pcngendalian
- I. pelaporar: pcrtanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dar; Iungsi Dinas kcpada Bupati melalui Sekretariat Daerah: can
- m. pela.ksana.kan Iungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan rugas dan fungsin.ya.
Bagian Ketiga Sekretanat
- melaksanakan urusan evaluasi dan pelaporan. perencanaan dan rnana'emen pengelolaan keuangan serta rnelaksanakan pembinaan program, melaksanakan (l) Sekretaris Dinas rr.ernpunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dir.as dalarn kegiatan kesekrctariatan, menyiapkan bahan pedornan pet.unjuk teknis sesuai bid:~ng tugasn.va, melaksariakan pcngembo.ngo.n s'umberduya kesehatan,
- (2) Sckrctaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pWlH ayar (1) rnenyelenggarakan fungsi:
- kcsekrctariatan; urusan urusan a. pelaksanaan urusan umum meliputi kerumahtanggaan clan pengelolaan
- pernindahan tenaga tertentu antar Puskesmas; strategis dan tenaga kepegawaian, penempatan administrasi pengelolaan urusan b. pelaksanaan
- 1:. pendidikan dan pelatihau fungsional dan teknis:
- d. pcndayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- e. pelaksanaan urusan registrasi, sertifikasi dan perizinan tenaga kesehatan;
- I, perigkajian dan perurrrnsem kehijakan kesehatan:
- g. pclaksanaan pcngemba ngo.n program, penyusunan perencanaan program dan pengelolaan pembiayaan bidang keschatan;
- h. pelaksanaan birnbingan, monitoring clan evaluasi program;
- r. pelaksansan pengolahari data dan pelaporari serta pengolahan dan pengembangan sis tern informasi kesehatan;
- J· pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan; dan
- k. pelaksan,rnn fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dmae terknit dengan rugos dan fungsinya.
Pasal 8
Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, SD\JK dan Perizinan rnempunyai +ugas mcnyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis seauai bidang lugasnya, mclaksanaka.n urusan administrasi surat-menyurat, pengelolaan kearsipan, admimstrasi penatalaksanaan urusan kepcgawaian, pengembangan sumber daya manusia kesehatan termasuk pendidikan dan pelatihan dan rnengkoordinasikan perizinan tenaga kesehatan meliputi registr-asi dan surat izi n praktek.
Pasal 9
kesehatan, melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (S!K) dalaiu ruerruujaug pencatatan can pelaporan progrn.111 monitoring dan evaluasi program, serta birnbingan, kesehatan, menyusunan perencanaan program, mengelola pembiayaan bidang kcschatan, pcngelolaan keuangan meliputi administrasi keuangan dan perbendaharaan, melaksanakan program pcngcmbangan mcnyclcnggarekan tugaenya, Kepala Sub Bagian Pengembangan Program, Pernbiayaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkari bahan pedornan petunjuk teknis sesuai bidang
Bagian Keempat
Didang Dina Pcngcndalian Pcnyakit
N/A
Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Bina Pcngendalian Penyakit rnempunyai tugas melaksunnkan sebagian tugas dinas, menyiapkan bahan pedornan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya, menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengendalian pcnyakit menular, penyakit tidak menular serta pembinaan dan pengendalian survailance, epidemiologi dan imunisasi,
- (2) Kepala Bidang Bina PengP.nrlali:ln Penyakit dalam n.elaksanakan tugas scbagaimana dimaksud padu uyat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pengendalian penyakit menular;
- b. pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pengendal.an penyakit tidak menular;
- c. pelaksanaar, kegiatan pengamatan penyakit, survailance, imunisasi dan kesehatan matra; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas tcrkait dcngan tugas dan fungsinya.
N/A
Pasal 11

Kepala Seksi Bimdal Penyakit Menular mempunyai tugas rnenyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis sesuai bidang t.ugasnya, melaksanakan pcmbinonn , pengendoliun do.n evo.luo.oi Lala laksana kaxux penyakit menular di Puskesmas dan jaringannya dan rnenara faktor resiko Lerjadinya penyakit menular.
N/A
Pasal 12

Kepala Seksi Bimdal Penyakit Tidak Menular mempunyai tugas mcnyiapkan bahan pcdoman pctunjuk tcknis scsuai bidang tugasnya, me.aksanakan pembinaan, pengcndalian dan cvaluasi tata laksana kasus penyakit tidak menular serta menata pengendalian Iaktor resiko terjadinya penyakit jantung, pembuluh darah, serta penyakit metabolik di Puskesmas dan jar-ingnrmya.
Pa~al 13
Kepala Seksi Surveilans, Epidernilogi dan Imunisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pedornan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya, rnelaksanakan pembinaan, per.gcndalian dan evahra si pelacsanaan srirvailance penyakit menular dan tidak mcnular, mclakukan penyelidilmn terhudup timbulnya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit dan memiliki kesatuan epidernis, rnenata rnanajernen program imunisasi di Puskcsmas dan jaringannya, melaksanakan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan haji, serta rnelaksanakan birnbingan dan pengendalian penataar; kesehatan matra.
Bagian Kelima Bidang Bina Pe.ayanan Kesehatan dan Kefarmasian
N/A
Pasal 14

- (1) l&lt;P.p;ila Ridang Bina Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian rnempunyui rugae rnelakeariakan sebagian tugas dinas oaism mcnyiapkan bahan pt:&lt;luwa.11 petunjuk tcknis
penyelenggaraan kegiatan yang meliputi pembinaan dan pengendalian pelavanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan medik dan rujukan, pelayarian kesehatan komuriitas, pelayanan kcfarmasian dan alkcs, pengembangan sarana kesehatan, asct, serta pengembangan mutu pelayanan kesehatan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Kefarrnasian calarn rnelukaanukun tugas eebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menyclenggarakan Iungsi:
- a. pelaksanaan pernbinaan dan pcngendalian kegiatan pelayanan kesehatan primer, pelayanan medik, rujukan, pelaksanaan kesehatan tradisional kontemporer can kesehatan komunitas;
3. percncanaan dan kebutuhan obat, sediaan Iarrnasi, alat kesehatan, pengawasan dan pengendalian penggunaan obat, alat kesehatan dan obat tradisional; terhudap pcngkoordinasian dan b. pclaksanaan
4. pengnwnsan don pengendalian peredaran makanan dan minuman, kosrneuk serta penyalahgunaan narkoba; terhadap c. pelaksanaan dan pengkoordinasian
- d. pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan pernbinaan dan pengernbangan sarana dan prasarana kesehatan, perlengkapan, aset, serta peningkatan mutu pelayanan dan pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kese hatan; dan
- e. petaksanaan fungsi lain yang di berikan ukh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
N/A
Pasal 15

Kepala Seksi Bimdal pelayanan Kesehatan Primer .. Rnjnkan, Kesehalan 'Tradiaiunal dan Komplementer mcmpunyai tugas mengumpulkan banan pcdoman petunjuk teknia sesuai bidang tugasnya, mclaksanakan pembinaan dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan primer, pelayanan rawar jalan, rawat inap dan rujukan. melaksanakan pclayanan keeehatan komunitas, bimbingan dan pengendahan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, tcrpcncil, rawan dan kepulauan serta pengelolaan, pcnyelcnggaraan dan bimbingan pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan.
Kcpala Seksi Bimdal Kefarmasian dan Alai Kesehatan rnernpunyai tugas mcngumpulkan bahan pedornan petuniuk teknis sesuai bidang tugasnya, melaksanakan pembiuaan, pengendalian dan evaluasi penyediaan dan pengelulaan uuffcr stok obat, alat kesenatan, reagensia dan, rnelaksanakan pcngawasan dan pengendalian tcrhadap peredaran dan penggunaan obat-obatan, pcnyalahgunaan narkoba, alat kesehatan dan kosmetika , obat tradisiorisl serra pengawasan clan pcngcndalian terhadap penggunaan dan pcrcdaran produk makanan dan mmuman.
N/A
Pasal 17

yang berlaku. pendistribusian barang, mclaksanakan inventarisasi aset lingkup Dinas Kcsehatan serta mercncanakan, rnembina, dan memantau pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan dan mernberikan rckomendasi ijin sarana kesehatan dan Iaailitaa lainnyu cesuci pcraturan perundang-undangan pcncatatan , penyi mpanan, pcncrimaan, pengelolaan pcngembangan sarana dan prasarana kesehatan, melaksanakan evaluasi dan pengencalian pembinaan, melaksanakan Kepala Seksi Bimdal Sarana Kesehatan, Aset, dan Mutu Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas rnengumpulkan bahan pedoman petunjul&lt; teknis sesuai dengan bidang tugasnya,
Bagian Keenaur
Bidang Bina Kesehatan Masyarakat
N/A
Pasal 18

- (1) Kepala Bidang Biria Kcschatan Maayurakut mempunyru tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyiapkan bahan. pedornan petunjuk teknis, rnelaksanakan pernbinaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan kesehatan keluarga, program gizi kesehatan
kesehatan olah raga. kerja dan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan
- (2) Kepala Rirfang Rina Kesehatan Masyarakat dalam mclaksanakan tugas scbagaimaria dim.aksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan pelayanan kcsehatan ibu dan reproduksi;
- b. pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan anak, remaja dan usia lanjut;
- c. pclaksanaan keglatan pelayanan gizi kesehatau masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan kcschatan kcrja;
- c. pelayanan kegiatan pelayanan kesehatan olah raga; dan
- f. pelaksanaan Iungsi lain yang diberikan oleh Kepalr-i Dinas tcrkait dcngan tugas dan fungainya.
N/A
Pasal 19

Kepala Seksi Bimdal Kesehatan Keluarga mempunyai tugas rnenyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis sesuai bidang tugaanya, membina , mengendalikan, dan mengevaluasi pelayanan kcschatau pada ibu, bayi, balita, auak, rcmaja, dewasa dan usia lanjut sorta menyelenggarakan petayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan kontrasepsi.
PasaJ 20
Kcpala Sckai Birndul Gizi, Kesehutan Kerja dan Kesehatan Olah Raga mempunyai tugas rnengurnpulkan bahan pedoman petunjuk tcknis sesuai bidang tugasnya, membina, rnengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanakan kegiatan pcrneliharaan dan peningkatan status gizi diantaranya meliputi penimbangan, survailance dan penanggulangan gi?:i bnruk, peruberian dan distribusi makanan tamba.han dan vitamin sorta suplcmen lainnya, serta mclaksanakan pemantauan status gizi rnasyarakat, menyelcnggarakan kegiatan kesehatan kerja dan kcsehatan olah raga.
N/A
Pasal 21

Kepala Seksi Bimdal promosi Kesebatan dan Kesehatan Lingkungan mempunyai rugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk t.cknis di bidang tugasnya, mcmbinn, mengendalikcn, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan dan pcrnberdayaan masyarakat, mernbina, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan untuk meningkatkan hygiene: perorangan dan sanitasi lingkungan diantaranva mcliputi upuyn penyehatan air, lingkungan pemukiman, Tempat-Tempat Umum (TTU), Terupat Pengolahan Makanan (TPM) dan Tempat Pengelolaan Pestisida fl'P'2).
Sctiap unsur di Iingkungan Dinas Kesehatan dalarn melaksa nakan rugas dan Iungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, intcgraai, dar. .sinkronisasi baik dalarn 1ingkungan Dinas Kesehaian sendiri, :naupun dalarn hubungan ant:ar Dinas Kesehatan dengan pcrangkat daerah dan/ atau lembaga lain yang terkai t.
N/A
Pasal 23

- mernberikan pengsrahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. memimpin dan bortanggungiawnb bawahan dan unit organieasi mengoordinasikan pimpiuan (ll Setiap
- (2) Pengarahan clan pe.tunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diilruti dun dipotuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara bcrkala scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
N/A
Pasal 24

Dalarn melaksariakan tugas, setiap pimpinnn unit. organisasi narus rne'lak uka.n pembinaan dan pengawo.so.n tcrhadap unit organisasi dibawahnya.
N/A
Pasal 25

Atas dasar pcrtimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat di Iingkungan Dinas Keschatan dapat mendelegasikan kcwenangan tertcntu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundanz-undangan.
BAB VI - ES8LON, PENGANGKATAN DAN PEMB!&lt;:RHF:N1'l.l\N
Pasal 26

- (1) Kcpala Dinas rnerupakan jabatan struktural cselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi pratarna.
2. (2i Sekretaris Dinas merupakan jabatan siruktural eselon T!fa arau jabatan administrator.
3. atau jabatan administrator. [3) Kepala Bidang rnerupakan jabatan struktural cselon lllh
- (4) Kepala Suu Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas
- (5) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural csclon [vb atau jabatan pengawas.
- (6) UPTD yang berbentuk rurnah sakit daerah dijabat oleh doktcr atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (7) Kepala UPTO yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
Bagian Kcdua
Pengangkatan dan Pemberhentian
BAB VI - ES8LON, PENGANGKATAN DAN PEMB!&lt;:RHF:N1'l.l\N
Pasal 27

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Oagian, Kcpala 8cksi, Kcpala UPTD, dan Pcjabat Fungeional d1angkat dan dibertienukan oleh 8upati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhen:ian sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - KETENTU.\I LAIN-LAIN
Pasal 29

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - KETENTU.\I LAIN-LAIN
Pasal 30

- (11 Dilingkungan Dinas Kesehatan dapat dibcntuk lJPTD sesuai dengan kebutuhan dan besarnya bcban kcrja berdasarkan peraturan perundang-undngan.
- (2) Pernbentukan dan susunan organisasi UPTD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
BAB VIII - KETENTU.\I LAIN-LAIN
Pasal 31

Dilingkungan Dinas Kesehatan dapat dibentuk Kelompok -Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkar peraturan perondang-undangan.
RARlX KETENTUAN P~RALIHAN
!-'asal 32
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalarn Peraturan Bupa.ti ini diiaksariaknn mulai tahun 2017.
BAB X - PENt:TUP
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diudangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Bcrita Dacrah Kabupatcn Buton.
| PARAF | PARAF |
|--------------|---------|
| ~ | I ~ . |
| ~·'b | |
| \.<~s-~ | |
| ~- ~ | ti;\ |
| "rOCl:13 . ~ | J |
Ditetapkan di Pas a r w a j o pada tanggal 1.3 Oktober 2016
B;f ATI BUTON,
SAMSU UM.AR ABDUL SAMIUN
I
BAB X - PENt:TUP
Pasal 3

J
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 31 Tahun 2013 ten tang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ke.&lt;:P.hatan Kabupaten Buton, dicabut dan clinyatakan tiddak berlaku.
BAB X - PENt:TUP
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlalru pada tanggal diudangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerinrahkan pengundangan Peraturan Bupati ini derigan penempatannya datarn Berita Daerah Kabupatcn Duton.
| PARAF | PARAF | PARAF |
|---------|----------|---------|
| -~-2, | -~-2, | |
| Kc&,'. | ~~ | |
| kt-,.~. | l-h.tc:m | ii |
| t~ | ~ | s. .., |
SAMSU UMAR ABDUL SAJt'IIUN
Cap/TTD
BUPAT1 BUTON,
Ditetapkan di Pas a r w a j o Pada tanggal ·1.3 Oktobcr 2016
SH
Pembina Utama Muda, tv]«
Nip.
19580101198903 1 012
RERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TA HUN 2016 NOMOR JJ~ ...
di Pasarwajo
~-Wl?.&gt;eF- 2016
DAERAH KABUPATEN,
Diundangkan
pada tanggal
Pit. SEKRETA
KA8
.
'
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
--
-
-
----······-
.. -.
--·-··---
--------··----------·--·---··--·-,,,\_
BUPATI BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR ;;; TAHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BUTON UTARA
. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara, menyebutkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
2. . b. bahwa berdasarkan pertimbangan . sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Buton Utara;
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
... ,, •.• n:.~
',s,"J"P\ Q..E.S.X!ltiC.. ..Ll,id .t'J!'
Menetapkan
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6 ).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA . KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BUTON UTARA
BAB II - Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah Pasal 4
Pasal 2

Bentuk Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang tenaga kerja diwadahi dalam bentuk Dinas.
Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah Pasal 3
Nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.
- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang tenaga kerja.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang koperasi., usaha kecil dan menengah, dan bidang tenaga kerja; ;,:
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang tenaga kerja;
- d. pelaksanaan u.rusan kesekretariatan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran serta ketatausahaan dinas;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi Dinas;
- g. pembinaan teknis dibidang koperasi, u.saha kecil menengah, dan tenaga kerja lintas kabupaten;
- f. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten dibidang Koperasi, U saha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja;
- h. penyediaan dukungan pengembangan koperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerja;
- J. pengembangan sumber daya manusia pengelola koperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerja; -.
1. perencanaan dan pengendalian dibidang koperasi, u.saha kecil menengah dan tenaga kerja;
- k. pengalokasian sumber daya manusia potensial dibidang koperasi, usaha kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
..
1. penelitian dan pengembangan usaha dibidang koperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerja dalam Daerah; \_
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsi Dinas.
- m. pelaksanaan kemitraan dan promosi hasil usaha koperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerja;
- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:
- b. Sekretariat;
- a. Kepala Dinas;
- c. Bidang Koperasi;
- e. Bidang Tenaga Kerja;
- d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Unit Pelaksanan Teknis;
- g. Kelompok .Jabatan Fungsional.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi sama,
- a. pengkoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran dinas;
3. ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja hu bungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan .dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah;
.
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
.
'
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 12

1. Sekretariat terdiri atas :
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 13

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan rumah tangga dan administrasi kepegawaian.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan perencanaan, program dan administrasi/akuntansi dan penyusunan pelaporan kinerja dinas.
- (1) Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang kelembagaan dan tata kelola koperasi, pembinaan dan pengembangan usaha koperasi, penyediaan data, informasi, publikasi, pengawasan, danjaringan usaha koperasi, pegembangan dan pengendalian kegiatan pembiayaan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, usaha simpan pinjam, jasa keuangan dan penilaian kesehatan koperasi, simpan pinjam serta pengkajian dan pengembangan sumber daya koperasi.
- (2) Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang Koperasi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan petunjuk pelaksanaan pembinaan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan koperasi;
- b. pelaksanaan bimbingan, pembinaan usaha koperasi dan advokasi;
- c. pengembangan pemasaran danjaringan usaha koperasi;
- d. menyiapkan pedoman pembinaan dan pengembangan fasilitas pembiayaan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah, usaha simpan pinjam dan lembaga keuangan masyarakat yang mengelolah simpan pinjam;
- f. penyiapan bahan, menyusun petunjuk teknis penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam;
- e. pembinaan, evaluasi dan pengendalian koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, usaha simpan pinjam dan lembaga keuangan masyarakat yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
- ( 1) Bidang Kope:rasi, terdiri atas :
- a. Seksi Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi;
- b. Seksi Pelayanan Data, Informasi dan Jaringan Usaha Koperasi;
- c. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Pemberdayaan Koperasi.
- (2) Seksi sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 17

1. Seksi kelembagaan dan tata kelola koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan proses badan hukum, pembinaan organisasi dan tata kelola koperasi, pengawasan, akuntabilitas Koperasi, Penggabungan/peleburan koperasi, pembubaran Koperasi dan advokasi.
2. Seksi pelayanan data, informasi dan jaringan usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyediakan data koperasi, menyiapkan informasi dan publikasi produk usaha koperasi, pembinaan usaha koperasi, petunjuk pelaksanaan fasilitasi jaringan dan kemitraan usaha koperasi.
3. Seksi Fasiltasi Pembiayaan dan Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memfasilitasi pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi simpan pinjam, usaha simpan pinjam dan lembaga keuangan masyarakat yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, menyusun petunjuk teknis pengendalaian pembiayaan Koperasi simpan pinjam, usaha simpan pinjam, usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan masyarakat yang· bergerak dibidang usaha simpan pinjam, menyiapkan petunjuk teknis penilaian kesehatah koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam.
Bagian Keempat
- (1) Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dalain rangka penumbuhan iklim usaha, menyelenggarakan pelatihan/sosialisasi tentang pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan kawasan usaha dan jaringan usaha, data dan informasi, publikasi bisnis, kewirausahaan dan pemasaran serta pengembangan produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Bidang Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat(l), dipimpin oleh kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, bidang usaha kecil dan menengah menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dalam penumbuhan iklim usaha, pembangunan kemitraan jaringan usaha dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan usaha serta kerjasama usaha mikro, kecil dan menengah dengan swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.
- c. penyiapan bahan dan data informasi serta publikasi bisnis;
- d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan produktivitas usaha mikro kecil dan menengah;
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.
I
'- -
- (1) Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas:
- a. Seksi pengembangan Kemitraan dan jaringan usaha;
- b. Seksi Pengembangan Informasi, Data dan Publikasi
- c. Seksi Pengembangan Kewirausahaan dan Pemasaran.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang U saha Kecil dan Menengah.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 21

- (1) Seksi Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan kemitraan, penumbuhan iklim usaha danjaringan usaha mikro, kecil dan menengah serta membangun kemitraan dengan lembaga /intansi terkait, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah.
- (3) Seksi pengembangan kewirausahaan dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kewirausahaan, pemasaran dan pameran hasil produksi bagi usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Seksi pengembangan informasi, Data dan Publikasi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) huruf b, mempunyai tugas melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan bisnis, publikasi dan penyebarluasan informasi bisnis, melakukan pengumpulan dan pengolahan data usaha mikro kecil dan menengah.
- ( 1) Bidang tenaga kerja mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan kebijakan, program, rencana teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang ketenagakerjaan,
- (2) Bidang Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Dalam melaksanakan Tugas Bidang Tenaga Kerja mempunyai Fungsi :
- b. Penyelenggaraan dan pelatihan tenaga kerja dan peningkatan produktifitas tenaga kerja;
- a. Penyebarluasan informasi bursa kerja dan penyelenggaraan bursa kerja,
- c. Perumusan konsep perizinan dan standar mutu/ sertifikasi;
- e. Perumusan mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan;
- d. Pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja serta lembaga ketenagakerjaan;
- f. Pembinaan dan pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja;
- g. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan lembaga dan sarana pelatihan, instruktur dan tenaga kepelatihan, standarisasi kompetensi dan program pelatihan, pemagangan tenaga kerja dan pengembangan produktivitas;
- h. pembinaan dan monitoring tenaga kerja domestik dan asing
1. pembinaan dan pengaturan penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan kesempatan kerja bagi tenaga mandiri profesional di pedesaan dan perkotaan;
"
- J. pengoordinasian pelaksanaan pelatihan sektoral untuk penempatan tenaga kerja secara formal dan informal;
1. pengoordinasian pelaksanaan pengembangan kesempatan kerja untuk penempatan tenaga kerja secara formal dan informal;
- k. pelaksanaan upaya-upaya terhadap penciptaan lapangan kerja dan usaha un tuk mengurangi pengangguran;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 24

- (1) Bidang Tenaga Kerja, terdiri atas:
- b. Seksi Program Pelatihan, Sertifikasi dan Pengawasan;
- a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja;
- c. Seksi Hubungan Industrial dan Jarninan Sosial Tenaga Kerja;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tenaga Kerja.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 25

- a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat ( 1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan dan penempatan tenaga kerja, penyusunan instrument pembinaan dan perizinan tenaga kerja, pendataan perusahaan/ industry dan karyawannya, mendata pencari kerja dan tenaga kerja produktif, penyiapan informasi bursa tenaga kerja, pelayanan kartu pencari kerja.
- c. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan hubungan industrial dan perselisihan tenaga kerja, pengupahan dan syarat-syarat kerja, pengawasan norma kerja, jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Seksi Program Pelatihan, Sertifikasi dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan diklat, penyusunan konsep kebijakan standar mutu/ sertifikasi, penyusunan instrument dan penyelenggaraan diklat, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan, pemeriksaan dan pengujian terhadap pelaksanaan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja baik secara preventif maupun previsif dan melaksanakan penyidikan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan di bidang tenaga kerja.
- 1) Unit Pelaksaria Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.
Bagian Keenam
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Teknis Dinas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari sejumlah aparatur sipil negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (5) Jenis danjenjangjabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB IV - TATA KERJA Pasal 29
Pasal 30

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TATA KERJA Pasal 29
Pasal 31

Sekretaris, kepala bidang dan kepala sub bagian/ kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB IV - TATA KERJA Pasal 29
Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh kepala dinas dari bawahannya, wajib .diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.
.
BAB IV - TATA KERJA Pasal 29
Pasal 33

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib · disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB IV - TATA KERJA Pasal 29
Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan -dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.
KEPANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi pratama. .
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah .
- (4) Sekretaris Dinas merupakanjabatan eselon Illa ataujabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon Illb atau jabatan administrator.
- (7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan pejabat eselon IV atau jabatan pengawas di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,
:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UndangUndang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, diperlukan dukungan dana untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pembayaran dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, perlu diatur pengelolaan dan pemanfaatan dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
Mengingat :
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
Menetapkan
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 28 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi da Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu;
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.
9. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.
10. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
11. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah.
12. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
13. Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan nyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
14. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
15. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat Kepala FKTP adalah kepala atau pimpinan pada fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
17. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat.
18. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta yang terdiri dari puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
20. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaanbarang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
22. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
23. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai bahan penyusunan APBD.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
25. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD.
26. Bendahara Penerimaan Dinas yang selanjutnya disebut Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional pada Dinas yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD Dinas.
27. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut rekening kas umum adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
28. Pertolongan persalinan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter atau bidan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas dan pelayanan Keluarga Berencana pasca salin, serta pelayanan kesehatan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir serta keluarga berencana paska salin) tingkat pertama.
29. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
30. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diberikan berdasarkan jenis pelayanandan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
31. Klaim adalah suatu cara pembayaran kepada PPK berdasarkan pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada peserta yang dibayarkan setelah melaksanakan pelayanan.
32. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Bergerak, Pusat Kesehatan Masyarakat, Pos Kesehatan Desa, Pos Bersalin Desa dan Puskesmas Pembantu.
33. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas yang merupakan sarana untuk melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat.
34. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit organisasi kesehatan yang merupakan penunjang kegiatan Puskesmas.
35. Puskesmas keliling yang selanjutnya disebut Pusling adalah pelayanan kesehatan secara keliling pada wilayah kerja Puskesmas.
36. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah tempat pelayanan kesehatan ibu hamil, Persalinan, nifas, keluarga berencana dan pelayanan kesehatan dasar yang merupakan bagian dari kegiatan Puskesmas.
37. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas kasus penyakit atau masalah yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal dari satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata sarana pelayanan kesehatan lainnya, maupun horizontal dalam arti antar sarana pelayanan kesehatan yang sama.
38. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta Jaminan Kesehatan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur pengelolaan dan pemanfaatan dana non kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

Jenis pelayanan kesehatan yang termasuk dalam Dana Non Kapitasi meliputi:
- a. Pelayanan ambulan;
- b. Pelayanan obat program rujuk balik;
- c. Pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk balik;
- d. Pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio;
- e. Rawat inap tingkat pertama;
- f. Pelayanan kebidanan dan neonatal;
- g. Pelayanan KB berupa MOP/vasektomi;
- h. Pelayanan Pra Rujukan;
- i. Kompensasi pada daerah yang belum tersedia.
BAB II - SUMBER DANA, PENYALURAN DANA DAN PEMANFAATAN DANA
Pasal 4

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Dana Non Kapitasi JKN kepada FKTP milik Pemerintah Daerah berdasarkan klaim yang diajukan oleh masing-masing FKTP.
- (2) Pembayaran Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis pelayanan dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan FKTP dan sudah diverifikasi serta disetujui pembayarannya oleh pihak BPJS Kesehatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan oleh BPJS Kesehatan melalui rekening Bendahara Penerimaan.
- (4) Dana Non Kapitasi JKN yang masuk ke rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kemudian oleh Bendahara Penerimaan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dan diakui sebagai pendapatan.
- (5) Dalam hal pendapatan Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.
BAB II - SUMBER DANA, PENYALURAN DANA DAN PEMANFAATAN DANA
Pasal 5

- (1) Rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas.
- (2) Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang telah terakomodir pada DPA Dinas dapat dicairkan berdasarkan aturan pengelolaan keuangan yang berlaku.
BAB II - SUMBER DANA, PENYALURAN DANA DAN PEMANFAATAN DANA
Pasal 6

- (1) Dana Non Kapitasi JKN dimanfaatkan atau dialokasikan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana FKTP serta penggantian atau pembelian obat, dan bahan medis habis pakai.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non PNS.
BAB III
Pasal 7

- (1) Dana Klaim Rawat Inap Program JKN dapat dimanfaatkan sebagai berikut:
- a. Jasa Visite Dokter 30%;
- b. Jasa Perawat Jaga Pagi 20%;
- c. Jasa Perawat Jaga Siang 20%;
- d. Jasa Perawat Jaga Malam 20%;
- e. Operasional Puskesmas 4%;
- f. Kepala Puskesmas sebagai Penanggungjawab 3%;
- g. Bendahara Program JKN 3%.
- (2) Dana klaim Pelayanan kebidanan dan neonatal (pertolongan persalinan, kuretase, dan Pra Rujukan Kebidanan) dapat dimanfaatkan sebagai berikut:
- a. Jasa Pelayanan Penolong sebesar 50%;
- b. Jasa Pelayanan Asisten Penolong sebesar 20%
- c. Obat, Bahan Medis Habis, Jasa Sarana dan Prasarana Pakai sebesar 25%;
- d. Kepala Puskesmas sebagai penanggung jawab sebesar 5%.
- (3) Klaim Pelayanan Ambulan dimanfaatkan sebagai Jasa Supir, Jasa Sarana, Jasa medis/paramedis Pendamping dan Pembelian Bahan Bakar Minyak ( real cost ) sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu/Peraturan Bupati Kapuas Hulu yang mengatur tentang Jasa pelayanan Ambulan.
BAB III
Pasal 8

- (1) Pemanfaatan atau pembagian Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi tanggung jawab mutlak Kepala FKTP.
- (2) Kepala FKTP wajib menyampaikan bukti pertanggungjawaban pemanfaatan atau pembagian Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas, yang terdiri dari:
- a. Identitas lengkap disertai tanda tangan pemberi pelayanan kesehatan Dana Non Kapitasi JKN;
- b. Bukti tanda terima pemanfaatan atau pembagian Dana Non Kapitasi JKN yang disahkan oleh Kepala FKTP.
- c. Bukti klaim Dana Non Kapitasi JKN yang sudah diajukan dan disetujui pembayarannya oleh BPJS Kesehatan.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini dan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 17 Juni 2015
BUPATI KAPUAS HULU, ttd
A.M. NASIR
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 18 Juni 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ttd
MUHAMMAD SUKRI
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 24