PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 3 Tahun 2016
Tentang PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Berlaku: 20 Januari 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis wilayah Kabupaten Pati memiliki ancaman terjadinya bencana yang disebabkan alam dan non alam yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan dampak psikologis bagi masyarakat;
- b. bahwa bencana dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari ancaman bencana mulai dari tahap prabencana, darurat bencana dan pasca bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selaras dengan pembangunan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
5. Mengingat : 1. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pengesahan ASEAN Agreement On Disaster Management And Emergency Response (Persetujuan ASEAN mengenai Penanggulangan Bencana dan Penanganan Darurat);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
dan
BUPATI PATI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Pati.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Pati.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati.
8. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Pati yang selanjutnya disingkat penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan di wilayah yang berisiko terjadinya bencana, meliputi kegiatan pencegahan bencana, saat bencana dan rehabilitasi serta rekonstruksi.
9. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
13. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna serta berdaya guna.
15. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
17. Saat tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban maupun harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
20. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
21. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
22. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
23. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
24. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
25. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda dan gangguan kegiatan masyarakat.
26. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
27. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
28. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
29. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil/menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
30. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
31. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
32. Pemangku kepentingan adalah masyarakat, lembaga baik pemerintah maupun swasta/pengusaha, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai para pihak yang satu sama lain mempunyai kepentingan ataupun kepedulian terhadap suatu kegiatan atau kebijakan baik mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan mereka.
33. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
34. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
35. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat saat bencana dan/atau pascabencana.
36. Dana kontinjensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
37. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat bencana sampai dengan batas waktu saat bencana berakhir.
38. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagai bantuan penanganan pasca bencana.
39. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
40. Badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba
41. Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
42. Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat saat bencana, pemulihan segera (early recovery) dan pasca bencana.
43. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah status yang diterapkan untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit yang ditandai dengan kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemilogis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
44. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.
BAB II - ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3

Penanggulangan bencana berprinsipkan :
- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. nonproletisi.
BAB II - ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :
- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- c. mengurangi atau menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan berupa kerusakan maupun kerugian materiil, imateriil dan korban jiwa;
- d. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana baik sebelum, pada saat maupun setelah terjadinya bencana;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan pemangku kepentingan;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah adalah penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab penanggulangan bencana, pemerintah daerah melimpahkan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD;
- (3) Pembentukan kedudukan tugas dan fungsi serta Struktur Organisasi Tata Kerja BPBD diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri;
- (4) Perangkat daerah lainnya wajib memberikan dukungan teknis kepada BPBD sesuai kebutuhan.
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 6

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :
- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan dan pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam rencana tata ruang; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan SKPD terkait dan unsur lain.
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 7

Dalam penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah berwenang untuk :
- a. menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dalam sistem kebijakan umum pembangunan Daerah;
- b. menetapkan status dan tingkatan bencana di daerah;
- c. menetapkan kebijakan muatan lokal penanggulangan bencana dalam tingkat pendidikan dasar;
- d. melaksanakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
- e. mengendalikan penggunaan teknologi yang berpotensi menimbulkan ancaman atau bahaya bencana;
- f. mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan dan berbasis pada pengurangan risiko bencana;
- g. mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan;
- h. mengatur dan mengendalikan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana maupun barang dalam kegiatan penanggulangan bencana;
- i. melakukan pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- j. memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan bencana untuk melakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan;
- k. menghentikan usaha dan/atau kegiatan sementara waktu sampai dengan ditaatinya perintah dalam rangka pentaatan penanggulangan bencana;
- l. mencabut izin atau merekomendasikan untuk dicabut izin usaha dan/atau kegiatan yang telah melanggar ketentuan penanggulangan bencana;
- m. melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- n. mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 8

- (1) Status dan tingkatan bencana sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator yang meliputi :
- a. jumlah korban;
- b. kerugian harta benda;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. luasan wilayah yang terkena bencana; dan
- e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
BAB IV - Setiap orang berkewajiban:
Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak:
- a. mendapatkan perlindungan dari ancaman bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
BAB IV - Setiap orang berkewajiban:
Pasal 10

Setiap orang berkewajiban:
- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- c. melakukan kegiatan penanggulangan bencana.
Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat Pasal 11
Setiap orang dapat berperan serta dalam :
- a. perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- b. pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- c. pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
BAB V - PERAN BADAN USAHA, ORGANISASI INTERNASIONAL DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Pasal 12

Badan usaha, Organisasi internasional dan Organisasi kemasyarakatan mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
Bagian Kedua
Peran Badan Usaha
BAB V - PERAN BADAN USAHA, ORGANISASI INTERNASIONAL DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Pasal 13

- (1) Peran badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam pelaksanaan kegiatannya harus mematuhi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan serta menginformasikan kepada publik secara transparan dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Badan usaha dalam melaksanakan fungsi ekonominya berkewajiban mematuhi prinsip kemanusiaan dan fungsi sosial dalam penanggulangan bencana.
Bagian Ketiga
Peran Organisasi Internasional
BAB V - PERAN BADAN USAHA, ORGANISASI INTERNASIONAL DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Pasal 14

Peran Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud Pasal 12 dalam kegiatan Penaggulangan Bencana di daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Peran Organisasi Kemasyarakatan
BAB V - PERAN BADAN USAHA, ORGANISASI INTERNASIONAL DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Pasal 15

- (1) Peran organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, membantu penyediaan sumber daya, prasarana dan sarana untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun Pemerintah Daerah;
- (2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban :
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
- b. menyerahkan dan melaporkan kepada Kepala BPBD terkait sumber daya dalam kegiatan penanggulangan bencana;
- c. menyerahkan data kompetensi relawan yang diberi tugas untuk kegiatan penanggulangan bencana; dan
- d. bertanggung jawab terhadap keselamatan, perlindungan, kesehatan dan keterampilannya.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 16

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek :
- a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat :
- a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan
- b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.
- (2) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan peta rawan bencana dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ancaman bencana yang terdiri dari :
- a. banjir;
- b. tsunami;
- c. gempa bumi;
- d. kekeringan;
- e. tanah longsor;
- f. angin ribut atau puting beliung;
- g. kerusuhan sosial;
- h. epidemi dan wabah penyakit;
- i. kebakaran;
- j. kegagalan teknologi; dan
- k. bencana lain yang menjadi acaman daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengijinkan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada area kawasan rawan bencana alam apabila memenuhi persyaratan :
- a. dapat mengendalikan ancaman bencana atau bahaya dengan teknologi yang tepat;
- b. dapat mencegah terjadinya kerugian bagi masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
- c. dapat mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahap yaitu saat :
- a. prabencana;
- b. keadaan darurat; dan
- c. pascabencana.
Paragraf 1
Prabencana
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 20

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi :
- a. situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 21

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi :
- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 22

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (3) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana yang dijabarkan melalui program kegiatan dalam upaya penanggulangan bencana disertai rincian anggarannya.
- (5) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
- b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
- c. analisis kemungkinan dampak bencana;
- d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
- e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
- f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 23

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
- b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
- c. pengembangan budaya sadar bencana;
- d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
- e. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 24

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana.
- (2) Pengurangan risiko bencana disusun dalam rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana dengan berpedoman pada rencana aksi nasional dan rencana aksi Daerah Provinsi.
- (3) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala BPBD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai kebutuhan.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 25

- (1) Pencegahan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
6. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- d. e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 26

- (1) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsurunsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.
- (2) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 27

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penataan ruang, serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 28

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan Analisis Risiko Bencana.
- (2) Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan persyaratan Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana.
- (3) Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) BPBD sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Analisis Risiko Bencana.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 29

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 30

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf g, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri dalam bentuk pendidikan formal, non formal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 31

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 32

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:
- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 33

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini (early warning system) ;
- c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. penyiapan personil, prasarana dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap;
- e. pemasangan petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatannya di tempat-tempat rawan bencana;
- f. penginventarisasian wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk mengevakuasi pengungsi serta penginventarisasian jalur evakuasi aman;
- g. penyuluhan, pelatihan, gladi dan simulasi tentang mekanisme saat bencana;
- h. pendidikan kesiapsiagaan bencana dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah, sebagai muatan lokal;
- i. penyiapan lokasi evakuasi;
- j. penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap saat tanggap darurat bencana; dan
- k. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah serta dilaksanakan bersama-sama masyarakat dan lembaga usaha.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 34

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan saat bencana.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pengamatan gejala bencana;
- b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
- c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
- d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
- e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang dimungkinkan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran swasta dan media massa di daerah dalam rangka pengerahan sumberdaya.
- (6) Pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat
- (5) dilaksanakan sesuai mekanisme pengerahan sumberdaya pada saat bencana.
- (7) BPBD mengkoordinasikan dan mengarahkan tindakan yang dilakukan oleh instansi maupun komponen lainnya untuk menyelamatkan serta melindungi masyarakat.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 35

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pelaksanaan penataan ruang;
- b. pengaturan pembangunan, infrastruktur, tata bangunan; dan
- c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengaturan pembangunan, infrastruktur dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan yang meliputi :
- a. luas wilayah kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa;
- b. jumlah penduduk kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa;
- c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
- e. daerah rawan bencana dan risiko bencana;
- f. cakupan luas wilayah rawan bencana;
- g. lokasi pengungsian;
- h. jalur evakuasi;
- i. sumberdaya manusia penanggulangan bencana; dan
- j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (6) Informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi untuk :
- a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan bencana;
- b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
- d. pengembangan sistem peringatan dini;
- e. mengetahui bahaya bencana, risiko bencana, kerusakan maupun kerugian akibat bencana; dan
- f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana, sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada keadaan darurat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi oleh BPBD.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk masing-masing jenis bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kontinjensi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) ditetapkan oleh Kepala BPBD.
Paragraf 2
Keadaan darurat
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya;
- b. penetapan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala BPBD.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 38

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi bencana di daerah, Bupati menetapkan status keadaan darurat bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas usul kepala BPBD dan/atau unsur intansi terkait berdasarkan hasil kajian Tim Kaji Cepat.
- (3) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan dasar untuk kemudahan akses bagi BPBD dalam melaksanakan :
- a. pengerahan sumberdaya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. perijinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan; dan
- i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 40

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga, dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Apabila dipandang perlu Bupati dapat meminta bantuan unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pengerahan sumber daya pada saat keadaan darurat bencana.
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 41

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya :
- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan
- c. evakuasi korban.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 42

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf d meliputi bantuan penyediaan :
- a. kebutuhan air bersih, sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial; dan
- f. penampungan dan tempat hunian sementara.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 43

- (1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan:
- a. pendataan;
- b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
- c. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Tata cara penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 44

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. bayi, balita, dan anak-anak;
- b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
- c. penyandang cacat;
- d. orang sakit; dan
- e. orang lanjut usia.
- (3) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 45

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.
Paragraf 3
Pascabencana
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 46

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:
- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 47

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilakukan melalui kegiatan :
- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 48

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
- a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
- b. kondisi sosial;
- c. adat istiadat;
- d. budaya; dan
- e. ekonomi.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 49

- (1) Dalam melakukan rehabilitasi, Pemerintah Daerah wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan dana rehabilitasi kepada Pemerintah, permintaan tersebut harus melalui Pemerintah Provinsi.
- (4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah berupa :
- a. tenaga ahli;
- b. peralatan; dan
- c. pembangunan prasarana.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 50

Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 51

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan :
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 52

- (1) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, kecuali prasarana dan sarana yang merupakan tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dari rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2).
- (3) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan :
- a. rencana tata ruang;
- b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
- c. kondisi sosial;
- d. adat istiadat;
- e. budaya lokal; dan
- f. ekonomi.
- (4) Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 53

- (1) Dalam melakukan rekonstruksi, Pemerintah Daerah wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rekonstruksi
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan dana rekonstruskai kepada Pemerintah, permintaan tersebut harus melalui Pemerintah Provinsi.
- (4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah berupa :
- a. tenaga ahli;
- b. peralatan; dan
- c. pembangunan prasarana.
BAB VI - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 54

Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.
BAB VII - PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA Bagian Kesatu Pendanaan
Pasal 55

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
- a. APBN;
- b. APBD; dan/atau
- c. masyarakat.
- (3) Dana penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai dalam APBD untuk setiap tahapan dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
BAB VII - PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA Bagian Kesatu Pendanaan
Pasal 56

Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan dana Penanggulangan Bencana kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA Bagian Kesatu Pendanaan
Pasal 57

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (1) Bupati berwenang mengatur pengelolaan bantuan bencana yang berasal dari Badan Usaha, Organisasi kemasyarakatan dan masyarakat.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala BPBD.
BAB VII - PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA Bagian Kesatu Pendanaan
Pasal 59

Pemerintah Daerah mendorong partisipasi badan usaha, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat dalam penyediaan dana penggulangan bencana.
BAB VIII - DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN
Pasal 60

- (1) Pengelolaan data dan informasi kebencanaan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi serta pelaporan data dan informasi bencana.
- (2) data dan Informasi kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk :
- a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan bencana;
- b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
- d. pengembangan sistem peringatan dini; dan
- e. mengetahui bahaya bencana, risiko bencana dan kerugian akibat bencana.
BAB IX - KERJASAMA
Pasal 61

- (1) Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah, dengan Instansi/lembaga pemerintah, BUMN/BUMD, swasta dan lembaga kemasyarakatan serta pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama yang dapat dilaksanakan dalam sistem penanggulangan bencana meliputi:
- a. peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya;
- b. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- c. manajemen penanggulangan bencana.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 64

Semua peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur tentang Penanggulangan Bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.
Ditetapkan di Pati pada tanggal 20 Januari 2016 BUPATI PATI, Ttd. HARYANTO
Diundangkan di Pati pada tanggal 20 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, Ttd. DESMON HASTIONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 3
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM
SITLSUBIATI SH MM Pembina NIP 19720424 199703 2 010
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH : (14/2015)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Wilayah Kabupaten Pati secara geografis, geologis, demografis dan klimatologis merupakan daerah rawan bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam, maupun faktor manusia. Pembentukan peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi instrumen normatif yang bersifat antisipatif terhadap ancaman bencana dan sebagai langkah konkrit untuk mendinamisasi atau memobilisasi kepedulian warga masyarakat terhadap ancaman bencana.
Paradigma konvensional di Indonesia yang bersifat reaktif terhadap bencana sudah waktunya untuk ditinggalkan dan beralih ke paradigma baru yang berciri proaktif dengan langkah-langkah koordinatif. Artinya, sistem penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terencana sejak fase prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Dengan sistem penanggulangan bencana yang proaktif dan terprogram tersebut, maka risiko bencana, kerugian fisik maupun psikis dapat dikurangi. Dalam rangka perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, maka Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati merasa perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang penanggulangan bencana di Kabupaten Pati.
Dalam era otonomi daerah sekarang ini, masalah penanggulangan bencana tidak lagi bersifat sentralistik, tetapi juga menjadi kewenangan daerah otonom. Sehingga pemerintah daerah akan dengan mudah mengggerakkan warga masyarakat untuk ikut berperanserta dalam sistem penanggulangan bencana.
Materi muatan dalam peraturan daerah ini mencakup segala permasalahan kebencanaan secara komprehensif sehingga penuntasan masalah secara parsial dapat dihindari.
Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah hal-hal menyangkut, antara lain :
- a. tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pengelolaan aksi prabencana, aksi tanggap darurat dan aksi pascabencana yang dikoordinasi, dikomando dan dikendalikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. mekanisme pengelolaan serta penggunaan yang tepat asas dari segala sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- c. pengidentifikasian macam-macam bencana dan cara mengantisipasi risikonya;
- d. hak dan kewajiban masyarakat, peran dunia usaha, lembaga sosial kemasyarakatan;
- e. hal-hal lain yang bertujuan memberikan pelayanan publik secara optimal.
PENJELASAN
Pasal 2

## huruf a

Yang dimaksud dengan 'asas kemanusiaan' termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat masyarakat di Daerah secara proporsional.## huruf bYang dimaksud dengan 'asas keadilan' adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat di Daerah tanpa kecuali.## huruf cYang dimaksud dengan 'asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan' adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.## huruf dYang dimaksud dengan 'asas keseimbangan' adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan. Yang dimaksud dengan 'asas keselarasan' adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan. Yang dimaksud dengan 'asas keserasian' adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.## huruf eYang dimaksud dengan 'asas ketertiban dan kepastian hukum' adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.## huruf fYang dimaksud dengan 'asas kebersamaan' adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.## huruf gYang dimaksud dengan 'asas kelestarian lingkungan hidup'adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.## huruf hYang dimaksud dengan 'asas ilmu pengetahuan dan teknologi' adalah bahwa dalam Peraturan Daerah ini harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.##
PENJELASAN
Pasal 3

## huruf a

Yang dimaksud dengan 'prinsip cepat dan tepat' adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.## huruf bYang dimaksud dengan 'prinsip prioritas' adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.## huruf cYang dimaksud dengan 'prinsip koordinasi' adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.Yang dimaksud dengan 'prinsip keterpaduan'adalah bahwa penanggulangan bencanadilakukan oleh berbagai sektor secara terpaduyang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.## huruf dYang dimaksud dengan 'prinsip berdaya guna' adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.Yang dimaksud dengan 'prinsip berhasil guna' adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.## huruf eYang dimaksud dengan 'prinsip transparansi' adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.Yang dimaksud dengan 'prinsip akuntabilitas' adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.## huruf fCukup jelas.## huruf gCukup jelas.## huruf hYang dimaksud dengan 'prinsip nondiskriminatif' adalah bahwa Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.huruf iYang dimaksud dengan 'nonproletisi' adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.##
PENJELASAN
Pasal 23

ayat (1)

Cukup jelas.ayat (2)huruf aKegiatan pengenalan dan pemantauan risiko bencana dimaksudkan untuk mendapatkan data-data ancaman, kerentanan dan kemampuan.masyarakat untuk menghadapi bencana. Ketiga aspek tersebut kemudian digunakan untuk melaksanakan analisis risiko bencana.huruf bCukup jelas.huruf cCukup jelas.huruf dCukup jelas.huruf eYang dimaksud dengan 'upaya fisik' adalah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, perumahan, fasilitas umum, dan bangunan konstruksi lainnya.Yang dimaksud dengan 'upaya nonfisik' adalah kegiatan pelatihan dan penyadaran masyarakat.
PENJELASAN
Pasal 36

ayat (1)

Cukup jelas.ayat (2)Yang dimaksud dengan 'rencana kontijensi' adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakanan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 37

ayat (1)

huruf aPengkajian secara cepat pada saat tanggap darurat ditujukan untuk menentukan tingkat kerusakan dan kebutuhan upaya penanggulangannya secara cepat.huruf bCukup jelas.huruf cYang dimaksud dengan 'menyelamatkan dan mengevakuasi evakuasi masyarakat' dalam ketentuan ini, antara lain, pencarian dan penyelamatan, pertolongan darurat, dan evakuasi korban.## huruf dYang dimaksud dengan 'pemenuhan kebutuhan dasar' dalam ketentuan ini, antara lain, pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan sementara.## huruf eYang dimaksud dengan 'kelompok rentan' adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandangnya, diantaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, bayi, balita, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.## huruf fYang dimaksud dengan 'pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital' dalam ketentuan ini, antara lain, berfungsinya kembali instalasi air minum, aliran listrik, jaringan komunikasi, dan transportasi ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 39

ayat (1)

Cukup jelas.ayat (2)Cukup jelas.ayat (3)Cukup jelas.ayat (4)huruf aCukup jelas.huruf bYang dimaksud dengan 'pengerahan peralatan' dalam ketentuan ini, antara lain, adalah peralatan transportasi darat, udara dan laut, peralatan evakuasi, peralatan kesehatan, peralatan air bersih, peralatan sanitasi, jembatan darurat, alat berat, tenda, dan hunian sementara.## huruf cYang dimaksud dengan 'pengerahan logistik' dalam ketentuan ini, antara lain, adalah bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih, dan sanitasi.huruf dCukup jelas.huruf eCukup jelas.huruf fCukup jelas.huruf gCukup jelas.huruf hCukup jelas.huruf iCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 40

ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'instansi/lembaga' dalam ketentuan ini antara lain : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati; Dinas Kesehatan Kabupaten Pati; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pati; Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pati; Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati; Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pati; dan Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati.Yang dimaksud dengan 'masyarakat' dalam ketentuan ini, antara lain, relawan dan lembaga swadaya masyarakat, yang memiliki kemandirian, keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan, serta komitmen dan semangat yang tinggi dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan.ayat (2)Cukup jelas. ayat (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 65

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 89