PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 15 Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Berlaku: 5 Agustus 2016
N/A
Pasal 26

- (1) Bidang Perlindungan Konsumen melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan upaya perlindungan konsumen.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan konsumen;
- b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis bidang penyelenggaraan upaya perlindungan konsumen;
- c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyelenggaraan upaya perlindungan konsumen;
- d. pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;
- e. pelaksanaan monitoring dan pengawasan terhadap kebenaran Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP);
- f. pelaksanaan pos ukur ulang dalam (POSKUR) dan pasar tertib ukur;
- g. peningkatan sumber daya manusia di bidang perlindungan konsumen;
- h. peningkatan sumber daya manusia kemetrologian (penera ahli, penera terampil, pengamat tera, pranata laboratorium dan PPNS Metrologi Legal);
- i. pelaksanaan pembinaan dan penyebarluasan informasi sistim perlindungan konsumen;
- j. pelayanan dan penanganan pengaduan konsumen;
- k. pelaksanaan fasilitasi dan operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- l. pelaksanaan pendaftaran produk barang dan jasa dalam rangka perlindungan konsumen;
- m. pelaksanaan dokumentasi data perlindungan konsumen dalam bentuk multimedia;
- n. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- o. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- p. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- q. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- r. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- s. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.
2. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 30

- (1) Seksi Kemetrologian melaksanakan tugas pokok pelayanan kemetrologian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemetrologian mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan kemetrologian;
- b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pelayanan kemetrologian;
- c. penyiapan bahan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) kemetrologian di bidang metrologi legal (penera ahli, penera terampil, PPNS-ML);
- d. pelaksanaan kerja sama teknis metrologi legal;
- e. pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan Standar Internasional (SI);
- f. pengawasan terhadap Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
- g. pembinaan operasional reparatir Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP);
- h. melaksanakan pos ukur ulang (POSKUR) barang-barang non Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
- i. pelaksanaan pasar tertib ukur;
- j. pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Metrologi;
- k. pelaksanaan dokumentasi data perlindungan konsumen terhadap kwanta barang dalam bentuk multimedia;
- l. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- m. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- n. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- o. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 5 Agustus 2016
WALIKOTA MALANG,
ttd.
MOCH. ANTON
Diundangkan di Malang pada tanggal 5 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd.
IDRUS
BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 15
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019