PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 10 Tahun 2011
Tentang RETRIBUSI TERMINAL
Berlaku: 10 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembenlukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sehagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bcbas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismc (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Talmn 2004 tenlang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Ls:mbl!r:rn Negara Republik Indonesia T:ihu11 2004 Nomor 53, Tambahan Lcmbaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20()4 tcntang Pemcrintahan Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4437) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kcdua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Rcpuhlik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 lentang Pdayanan Publik (Lembaran Negara Rcpuhlik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
\
...
\_\_
•-
7. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rcpublik [ndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pcmerintah Daerah Kahupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemcrintah Nomor 43 Tahun 1993 lcntang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Pcraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pcngemudi (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahon 2005 tcntang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pcnyelenggaraan Pemerinlah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahon 2007 tcntang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemcrintah Daerah Kabupaten/Kota (Lemharan Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Pcraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pcmberian dan Pemanfaatan Insentif Pcmungulan Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tenlang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
18. Pcraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tcntang Susunan Organisasi Dan Tata Kcrja Dinas Dacrah Kabupaten Situbondo (Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03):
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situhondo Nomor l3 Tahun 2008 tcntang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lcmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah K.abupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah yang sclanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.
6. Badan adalah sckumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kcsatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perscroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pcnsiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bcntuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Pcrundang-undangan yang herlaku.
8. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemcrintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. HI. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bcrmotor yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan kcberangkatan, mcnaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
11. Kios adalah bangunan di terminal yang bcratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pcmisah mulai dari lantai sampai dcngan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
13. Sepeda Motor ad:ilah kcndaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
14. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang mcmiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengcmudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ralus) kilogram.
15. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
16. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tcmpat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
17. Angkutan Pedesaan adalah kendaraan bctrmotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tcrlcntu.
18. Tempat lunggu penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu di dalam terminal pcnumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan.
4
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan pcrizinan tertentu dari Pemerintah daerah yang bersangkutan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang mcnentukan hesarnya jumlah pokok retribusi yang terulang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Dacrah Lehih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang mencntukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkal STRD, adalah surat untuk mclakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga/atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mcngolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objcktif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpa\_jakan daerah dan rctribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pcraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Pcnyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan olch penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu mcmbuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut Retribusi alas pelayanan penyediaan fasilitas terminal olch Pemerintah Dacrah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Terminal sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan penyediaan fasilitas di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemcrintah Daerah, meliputi :
- a. Tcmpat menaikkan dan/atau menurunkan pcnumpang;
- b. Penyediaan tempat kendaraan;
- c. Tempat Kegiatan Usaha;
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah pelayanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mempcroleh/ menikmati pelayanan pcnycdiaan fasilitas di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang mcnurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran rt'.lribusi terminal.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Terminal tennasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jangka waktu, frekwensi, jenis pelayanan dan jenis kendaraan/fasilitas.
PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIRUSI
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi terminal ditctapkan dengan tujuan memperoleh kcuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dengan berorientasi pada harga pasar.
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah.
BAB VIII - MASA DAN SAAT RETRJBUSI TERUTANG
Pasal 10

Masa Retribusi adalah lamanya pcmakaian/penggunaan fasilitas Tenninal.
BAB VIII - MASA DAN SAAT RETRJBUSI TERUTANG
Pasal 11

Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan mcnggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dapat berupa karcis dan kwitansi.
- (3) Dalam ha! Wajib Retribusi tidak membayar tcpat pada waktunya atau kurang membayar diberikan sanksi administrasi bcrupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dcngan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang scbagaimana dimaksud pada ayal (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi terutang hams dilakukan sckaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran dilakukan di ternpat pelayanan diberikan.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pcmbayaran retribusi dan dicatat dalam buku penerimaan Retribusi Dae rah.
- (5) Dalani ha! pembayaran dilakukan di tempat pclayanan, maka sduruh hasil peneriman retribusi hams disetor di Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat diterima pemhayaran retribusi.
Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 14

- (1) Dalam hat 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pcmbayaran Wajib Retribusi belum membayar retribusi terutangnya, dapat diterbitkan surat teguran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah langgal diterbitkannya surat teguran, Wajib Retribusi rnasih belum mcmcnuhi kewajibannya, dilakukan penagihan dengan STRD.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berisi tentang pokok retribusi. dan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan dari retribusi lerutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
INSTANSI PEMUNGUT
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 15

Menunjuk Dinas Pcrhubungan, Komunikasi dan lnformatika sebagai instansi yang bcrwenang mernungut Retribusi Terminal di Kahupaten Situbondo.
PEMANFAA TAN
BAB IX - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 16

Pcmanfaatan dari penerimaan Retribusi Terminal diperuntukkan untuk mendanai kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan penyediaan fasilitas di lingkungan terminal.
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat rncngajukan kcbcratan hanya kepada Bupali a tau pcjabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberalan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dcngan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajih Rctribusi tertcntu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karcna keadaan di luar kckuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pcngajuan kcbcratan tidak menunda kewajiban mcmhayar Retribusi &lt;.Jan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan alas keberatan ysng diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Kebcratan.
- (2) Keputusan Bupati atas keheratan dapat hcrupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tclah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 19

- ( 1) Jika penga\_juan keberatan dikabuJkan sebagian a tau seluruhnya, kclebihan pcmbayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imhalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dihitung scjak bulan pelunasan sampai dcngan diterbitkannya SKRDLB.
BAB XIII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
Pasal 20

- ( 1) Bupati dapat memberikan pengurangan, kcringanan atau pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat kcmampuan Wajih Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pcmberian pengurangan, keringanan atau pembehasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 21

- (1) Alas kelcbihan pernbayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, scjak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Rctrihusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hams mcmbcrikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tdah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, pennohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersehut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bu Ian sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga scbcsar 2% (dua persen) sebulan alas keterlambatan pemhayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana c.hmaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 22

- (I) Hak untuk melakukan penagihan Retrihusi menjadi kedaluwarsa sctdah melampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kccuali jika Wajib Retrihusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan sural teguran ; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kcdaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal ditcrimany11 surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kcsadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum mclunasinya.
- (5) Pengakuan Retribusi secara tidak langsung scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan pennohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
Pasa123
- (1) Piutang Retribusi yang lidak mungkin dilagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dara1 dihapuskan.
- (2) Hupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Rctribusi yang sudah kcda!uwarsa sehagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ).
- (3) Tala cara penghapusan piutang Rctribusi y,rng sudah kedalu,var~,1 diatur dcngan Pcraturan Bupati.
BAB XVI - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 24

- (1) Bupati dapat mernberikan insentif kepada instansi yang melaksanakan pcmungutan Retrihusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atas dasar pencapaian kincrja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditclapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - PENYIDIKAN
Pasal 25

- (1) Pejabat Pcgawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Pcnyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pejabat pcgawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pcmcrintah Daerah yang diangkat oleh pcjabat yang berwcnang sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayal (I) adalah:
- a. mcnerima, mencari, mcngumpulkan dan meneliti keterangan alau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tcrsebut menjadi lcbih lengkap dan jelas:
- b. meneliti, rnencari, dan mengumpulkan kelerangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retrihusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumcn lain bcrkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan unluk mendapatkan bahan hukti pembukuan, pcncatatan, dan dokumen lain, serla melakukan penyitaan terhadap harang bukti tersebut:
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pclaksanaan tllgas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti atau mclarang seseorang meningggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang bcrlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumcn yang dibawa;
- h. memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
11. J, menghentikan pcnyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Rctribusi sesua1 kctcntuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan clan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejahat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XXIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kcwajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana dcnda paling hanyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sehagaimana dimaksud pa&lt;la ayat (I) Pasal ini adalah pelanggaran.
BAB XXIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) merupakan penerirnaan negara.
BAB XIX - KETENTUANPENUTUP
Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 46 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIX - KETENTUANPENUTUP
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mcngctahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo.
Ditctapkan di Situbondo
Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal
O 7
,f.
~
R ZC
i
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR 10