PERATURAN DAERAH Unknown Nomor 7 Tahun 2023
Tentang POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2OOI \_ 2OO5
Berlaku: 12 tahun 1956
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:4.
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 7 TAHUN2OOl
TENTANG
POLA DASAR PEMBANGLINAN DAERAH KABUPATEN BATANG HAzu 2OAI - 2AO5 DENGAN RAHMAT TUFIAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG "ry
2
- bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan serta memantapkan peranan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan diberbagai bidang dalam Kabupaten Batang F{ari, yang dimulai pada Tahun Anggaran 2001 sampai dengan TahunAnggann 2005, dipandang perlu untuk ditetapkan garis-garis besar kebijakan dan arah pembangunan Kabupaten Batang Hari dalam suatu Pola Dasar Pembangunan Daerah;
- bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan penjabaran kehendak masyarakat dengan memperhatikan Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun L999 - 2A04 sebagaimana ditetapkan dalam Tap MPR Nomor IV&amp;{PR/1999; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2001 - 20A5. c.
1
- Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembenfukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1956 Niomor 15 I sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tenang Pembangunan Daerah Ting*at II Sarolangun Bangko dan Daerah Trngkat il Tan,ung .rabung l*:; -"t-&lt; \,:i:*': i-
* -lr,;-:*,w**:rCAfq -*:ttryl;n: 'ln*,;n "g ,f:f*;€ :f:'*::l'*:: lt;:r; *,gfl:mgrur \r',g{l,rr. iglj.r" 1* .]Iufle-r;; l-u:i,r " *r-t.1 lu -f-,tl :,. aiTinfifilmr -,,mr,ururur h*,frgfft' h't'r,:nnm:r j f]':
- 
--
- ',:ii:
:l..:ili:.:- -
.-
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Kuangan Anatara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
2. Undang-undang Nomar 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 200A - 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206 ); 4.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Iondonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3e52). 5.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungiawaban Kegala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027 ); 6.
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Prundang-undang dan Banfuk Rancangan Undang-undang, Rancangaa Peraturan Pemerintah" dan Rancangan Kepufusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 70 ). 7.
Menetapkan :
Dengan Persetuiuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT I}AERAH IiABI-IPATE N BATANG HARI
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG POLA DASAR PEMBANGLTNAN DAERAH KABUPATEN BATANG HAzu TAHLIN 2AAI - 2005.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalahKabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalahPemerintah Kabupaten Batang Hari
3. KapalaDaerah adalah Bupati Batang Hari
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat D aer ah Kabupaten B atang H ar i.
5. Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari.
POLA I}ASAR PEMBANGUNAN DAERAII
Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah dokumen induk perencanaan pembangunan Kabupaten Batang Hari yang memuat visi" misi. strategi dan arah kebijakan pembangunan vang berdasarkan pada kondisi. potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang serta ditetapkan dengan peraturan Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

pola Dasar pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari disusun dengan sistimatika sebagai berikut :
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
- Pasal2 Cukupjelas
- Pasal3 Cukup jelas
- Pasal4 Cukup jelas
- Pasal 5 Penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar PembangunanDaerahini dituangkan dalam Program Pembangunan Daerah Lima Tahun
PENJELASAN
Pasal 6

Cukupjelas.
Pa-cal7 Cuk-up jelas.
LAMPIRAN : PERATURA1Y I}AERAII
KABUPATEI{ BATANG HARI
NOMOR : 7 TAHUN}fiDI
TEI{TANG
POLA DASAR PEMBANGTINAI{ DAERAH
KABTIPATEI{ BATANG HARI TAHTII{ 2OM.2OO5