Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang TATACARA PENCALONA}i,
Berlaku: 12 Talnxr 1956
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa rmtuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dalam me'jalankan tugas dan kewajibannya dibanhr oleh perangkat Des4 sehingga penyelenggax:uul Pem€rintahan Desa meliputi pemerintaharq Pembangunan dan sosial Kemasyarakataa dapat berhasil guna dan berdaya $ula;
- b. batrwa untuk memenrhi maksud huruf a diarag perlu menetapkafl Tata Cara Pencalona&amp; Pemilihan dm arau pengangkatan perangkat Desa ;
- c' batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hgnrf a dan b diatas, perlu membentuk peraturan DaErah tontang Tata crra pencalonan Pemilihan dan atau Pengangkatan perangkat Desa.
- Mengingat : 1. IJndang-undang Nomor 12 Talnxr 1956 tentang pembentgkan Daerah Otonom
- Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lenrbaran Negara RI Tatrun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan undangundang Nomor 7 Talnrn 1965 tentang pernb€ntukan Daerah Tingkat tr sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat tr Tanjung Jabrurg (r,embaran nogara RI Tatrun 1965 Nomor 50 Tanrbahan kmbaran Negara Nomor 2755);
- 2- Undang-rmdang Nomor 8 Tahun lg74 tffi$ang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tatrun 1974 Nomor 55 Tarnbahan Lsmbtran Negaa Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahrm 1999 (I-embaran l.{egara RI Tahrm 1999 Nomor 169 Tambrhan kmbuan Negra ]iomor 3890);
3. Undang-undang Nomo'r 22 Talnur 1999 teirtang Pem€rintatnn Daerah (kmbaran Negara RI Tatlm 1999 Nomor 60 Tanbalun Lenrbaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (kmbaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan kmbaran Negara Nomor 38a8) ;
5. Kepufirsm Presiden Nomor 44 Tahun 1999 teatang Teknik Penyrxunan Peraturan Penmdang-rmdangan dan Beirtuk Rancangan Undangmdang; Rancangan Perafinm Pemerintah dan Rancaagan Keputusan Presiden (Le,mbaran Negara RI Tatnm 1999 Nomor 70) ;
Deng@persebjuan
DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERA}I KABUPATEN BATANG HARI
MEMUTUSKAN:
Menetapkm : PERATURAI.{ DAERAH TENTANG TATACARA PENCALONA}i,
PEMILITIAN DA}I ATAU PENGA}IGKATA}I PERA}IGKAT DESA
N/A
Pasal 4

- (1) Perangkat desa diangkat dan diberheirtikan oleh Kepala Desa.
- (2) Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa atas persetqiuan BPD yang mematrami syrat, dengan tala cara sebagai berikut :
- a. Kepala Desa menyampaikan calon Perangkat Desa kepada BPD untuk mEminta persehrjuan.
- b. BPD membahas usulan tersebut dalam rapat BPD.
- c. BPD msmberikan penetujuan dau tidak menyetujui usulan Kepala Desa berdasarkan keabsaban administrasi calon Pffmgkat Desa selambat-lambahya f 0 (sepuhrh) hari
- d. Jika dalan 10 (sepuhrh) hari sebagaimana dimaksud hunf c tidak ada persetujuan maka usukn Kepala Desa tersebut dianggap disetujui.
- e. Atas penolakm sebagaimama tersebut pada hunrf c Kepala Desa mengajukan calon lain yang meinenuhi persyarafan.
- f. BPD tidak memiliki kewenangan unhrk mengajukan calon alternatif.
- g. Maksimal3 (tiga) kali penyanpaian calon oleh Kepala Desa tetap ditolak oleh BPD, maka Kepala Desa secara langsrmg dapat mengangkat Perangkat Desa untuk jabatan terteirtu dari calon yang pernah diajukan tanpa persetujuan BPD.
MASA JABATA}I PERA}IGKAT DESA
- (1) Masa jabatan perangkat Desa selama 5 (ima) Tatrun terhitung sejak tanggal penganglatan sebagai perangkat Desa ;
- (2) Perangkat Desa yang berprestasi kondite baik dan memenuhi persyaratan dapat dicalonkan rurtuk dipilih kenrbali pada masa jabatan berikurrya ;
- (3) Apabila masa jabatan kedua telah krakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali rurtuk masajabatan ketiga kalinya di Desa yang bersangkutan.
N/A
Pasal 6

Perangkat Desa dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya harus bersikap netral dan tetap berpegang teguh pada ketentuan penrndang-undmrgan yang berlaku.
BAB VI - TINDAKAN PENIiIDIKA}i DAN PEMBERIIENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 9

Perangkat Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan kepentingan Negarq Daerah dan Desa atau melakukan perbuatan melawan hukum atau norma-norma yang hidup dan berksmbang di Desa rlapat dikenakan tindakan adminisfiatif berupa tegurarq pemberhentian sEmefltara atau pernberhentian sesuai dengan penndang-rmdangan yang berlaku.
BAB VI - TINDAKAN PENIiIDIKA}i DAN PEMBERIIENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 10

- (1) Bag Perangkat Desa yang tidak dapat menjalankan hrgas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sanpai dengan 6 (enam) bulan beffirut-nlru! maka salah satu Perangkat Desa yang lain diunjuk oleh Ke,pala Desa rmtuk menjalankan nrgas, wewenfrig dan kewajiban sebagai Perangkat Desa secara rangkap, kecuali rmalk Kepala Duflm harus dirangkap oleh Kepab Desa sebagai p€nanggung jawab ;
Apabila
;
- {2} Apabila Perangkat Desa tersebut tidak &amp;pat meqialankan tugasnya lebih dari 6 ienam} bulan berturut-turut karena sakit atau karem sebab-sebab lainny4 maka Kepala Desa rnengusulkan yang bersandrutan untuk diberhentikan.
- (3) Untuk pengisian kekosongan sebagaimana dimaksud ayat {2) diatas, berlaku ketentuan Pasal 4 Peratilran Daerah ini.
BAB VI - TINDAKAN PENIiIDIKA}i DAN PEMBERIIENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 11

Perangkat Desa diberheatikan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD karena :
- a. Meninggal Dunia;
- b. Atas pennintaan sendiri ;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa ;
- d. Berakhir masa jabatan dan telah diangkat Perangkat Desa yang baru ,
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peratwan perundaag-undangaa yang berlaku dan atau notma-norrna yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI - TINDAKAN PENIiIDIKA}i DAN PEMBERIIENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 12

- (1) Apabila penyelenggara pemilihan dan atau pngangkatan Perangkat Desa tidak dapat dilaksanakan tepat wakfu, maka pjabat yang berwenang dapat memperparfang waktunya paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan Perangkat Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya sampai diangkat Perangkat Desa yaagbaru;
- (2) Apbila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 psal ini, ternyata belum berhasil memilih dan atau mengangkat Perangkat Desa yang banr, maka pejabat yang berwenang menetapkan penjabat Perangkat Desa, sampai terpilihnya Perangkat Desa yang Defenitif.
BAB VI - TINDAKAN PENIiIDIKA}i DAN PEMBERIIENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 13

Ketenfuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman untt* melaksanakan pencalonan" pemilihaq dan atau pengangkatan Perangkat Desa.
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI - TINDAKAN PENIiIDIKA}i DAN PEMBERIIENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Perafirar Daerah ini, maka Peratruan Daerah Kabupaten Daerah Tingftat tr Batang }Iari Nomor 22 Tahun 1981 tentang Pecyaratan Tata Cara pengangkatan dan PemHentian Sekretaris Des4 Kepala Urusan serta Kepala Dusun Dalam Daerah Tingkat tr Batang Ilari (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 1982 Seri D Nomor 8) dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Flal-hal yang behmr diann dalam Peraturan Daerah rri" se,panjang mengenai pelaksanaannya akm diatur dengan Kepuilrsan Bupati.
BAB VI - TINDAKAN PENIiIDIKA}i DAN PEMBERIIENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuiny4 memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupatur Batang Hari.
Disat*an di
Pada Tang;al
: Muara Bulian
: 16 Juni 2001
BUPATI BATANG HAR
ABPUL FATTAH
Dmdangkan di
Pada tanggal
: Muara Bulian.
:16 Juni 20AI.
SEKRETARIS DAERA}I KABUPATEN BATANG HARI
LEII{B, DAERAH KABIIPATEN BATANG HARI
f-{HL\ 20Ol triO\IOR :
19
PENJELASAN
Pasal 1

CukuP jelas
PENJELASAN
Pasal 2

CukuP jelas
PENJELASAN
Pasal 3

CrfuP jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukrp jelas
- Paqal 5 Cr*ry iela
| Pasal | 6 | Cukrry | jelas |
|---------|-----|----------|---------|
| Pasal | 7 | Crrkrry | jetas |
| Pasal | I | C*up | jelas |
| Pasal | 9 | Ctkup | jelas |
| Pasal | 10 | Cuhry | jelas |
| Pasal | ll | Cukry | jelas |
| Pasal | 12 | Cukup | jolas |
| Pasal | 13 | Cukup | jelas |
| Pasal | 14 | Cr*up | jelas |
| Pasal | 15 | Cukup | jelas |