PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor : Tahun 2003
Tentang PAJAK PENERANGAN JALAN
Berlaku: 15 TAHUN 2003
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa masalah Irigasi adalah faktor utama di Bidang Pertanian untuk itu perlu diadakan Pemeliharan Jaringan Irigasi secara kontinyu agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat oleh se
bab i - tu Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2001 perlu disesuaikan dengan kemampuan perekonomian masyarakat ;
Pasal 7

sub. a dan b diubah sebagai berikut :
Besarnya Iuran Pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi ditentukan sebagai berikut :
- a. Penggunaan air Jaringan Irigasi untuk Usaha Pertanian Tanaman Pangan sebesar Rp. 25.000,- per MT / Ha ;
- b. Penggunaan air dari Jaringan Irigasi untuk Tanaman Industri sebesar Rp. 150.000 per MT/Ha ;
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.
Ditetapkan di : Jeneponto
Pada tanggal
: 28 Agustus 2003
BUPATI JENEPONTO
BAHARUDDIN BASO TIKA
Di undangkan di
: Jeneponto
Pada tanggal
: 1 September 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
H. SYAHRIR WAHAB
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2003 NOMOR 97
BUPATI JENEPONTO
Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34 Jeneponto Telp. (0419) 21022 Kode Pos 92311
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 7 TAHUN 2003
T E N T A N G
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
BUPATI JENEPONTO
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 1998
Tentang Pajak Daerah, maka Peraturan tentang Pajak Penerangan Jalan perlu disesuaikan ;
- b. bahwa untuk maksud huruf a perlu membentuk kembali Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1.
Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
6
7
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3684 );
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048 ) ;
4. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3086) ;
5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ( Lembaran Negera RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851 ) ;
8
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
9. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan dan Bentuk Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.
Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 1998 Nomor 10 diubah sebagai berikut :
bab i - tu Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2001 perlu disesuaikan dengan kemampuan perekonomian masyarakat ;
Pasal 6

Sub. b diubah dan bunyinya sebagai berikut :
Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN untuk kegiatan Industri ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh) persen.
9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.
Ditetapkan di : Jeneponto
Pada tanggal
: 28 Agustus 2003
BUPATI JENEPONTO
BAHARUDDIN BASO TIKA
Di undangkan di
: Jeneponto
Pada tanggal
: 1 September 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
H. SYAHRIR WAHAB
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2003 NOMOR 89