PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 1 Tahun 2012
Tentang RETRIBUSI JASA UMUM
Berlaku: 19 Januari 2012
N/A
Preamble

Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dipandang perlu untuk penyesuaian kembali jenis retribusi daerah terutama mengenai Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Retribusi Jasa Umum.
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang PembentukanKotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
S A L I N A N
- Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama
Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 06 Seri D-01);
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 08 Seri D- 03) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2009 Nomor 3 ).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
dan
WALIKOTA TARAKAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat
daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. Walikota adalah Walikota Tarakan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
14. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Retribusi Pelayanan Kesehatan, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
17. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
18. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
19. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah meliputi :
- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
20. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meniputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
21. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, yang selanjutnya disebut retribusi adalah sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
22. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
23. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut dengan KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Akta Catatan Sipil adalah Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara asing, dan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan.
25. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
26. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
27. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
28. Retribusi Pelayanan Pasar, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
29. Pelayanan Pasar adalah fasilitas tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara / Daerah dan pihak swasta.
30. Bangunan adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakan untuk keperluan berjualan.
31. Pelataran adalah pelataran dilingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu tertentu setiap hari.
32. Los adalah bangunan tetap dilingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
33. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
34. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
35. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan tehnis dan laik jalan.
36. Uji ulang adalah pengujian terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran kelebihan muatan atau mengalami kecelakaan lalu lintas fatal berdasarkan surat perintah atau penguji.
37. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
38. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
39. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
40. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelayakan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
41. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
42. Mobil penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
43. Mobil bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
44. Mobil barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
45. Kendaraan khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain :
- a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
- b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Republik Indonesia;
- c. Alat Berat antara lain : Buldozer, traktor, mesin gilas ( stoomwaltz), forklift, loader, excavator, crane; serta
- d. Kendaraan khusus penyandang cacat.
46. Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkat yang seluruh bebanya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
47. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
48. Angkutan diperairan adalah angkutan yang meliputi angkutan laut, angkutan sungai dan danau, serta angkutan penyeberangan.
49. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan yang tidak pindah-pindah.
50. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
51. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat untuk memadamkan kebakaran.
52. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
53. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
54. Retribusi Pelayanan Pendidikan, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
55. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
58. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
59. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
60. Insentif Pemungutan yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai oenghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pungutan retribusi.
61. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
62. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - JENIS RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang digolongkan Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- j. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
- k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
BAB III
Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB III
Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati pelayanan Kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati pelayanan Kesehatan,
- (3) Dikecualikan dari subjek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
- a. orang yang tidak mampu;
- b. penderita penyakit menular dan keracunan makanan pada kejadian luar biasa;
- c. para perintis kemerdekaan dan veteran pejuang;
- d. penduduk di daerah fokus penularan penyakit dan Kejadian Luar Biasa/Wabah;
- e. para korban bencana alam dan kedaruratan kompleks pada fase tanggap darurat;
- f. peserta program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan atau program nasional/internasional lainnya yang menjadi komitmen global dan atau nasional;
- g. kader kesehatan aktif yang dibina puskesmas;
- h. anak sekolah sebagai rangkaian usaha kesehatan sekolah;
- i. kegiatan luar gedung yang merupakan program nasional;
- j. bantuan medis untuk kegiatan sosial, olah raga, dan seni; dan/atau
- k. pemegang kartu asuransi kesehatan yang dikelola oleh badan yang mempunyai kesepakatan kerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota.
Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB III
Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat, dan frekuensi pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Balai Pengobatan rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.
Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif
BAB III
Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
BAB IV
Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyelenggaraan pelayanan persampahan /kebersihan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya.
BAB IV
Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.
Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB IV
Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume dan waktu pengangkutan.
- (2) Khusus untuk rumah tangga diukur berdasarkan penggunaan daya listrik yang terpasang.
Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif
BAB IV
Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di Wilayah Daerah pelayanan persampahan/kebersihan atau tempat lain yang ditunjuk.
BAB V
Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :
- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.
BAB V
Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Akta Catatan Sipil.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipiladalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Akta Catatan Sipil.
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB V
Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur dengan menghitung jumlah Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau akta catatan sipil yang dibuat.
Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif
BAB V
Pasal 14

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
BAB VI
Pasal 15

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dipungut retribusi atas pembayaran pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi :
- a. Pelayanan penguburan/ pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan; dan
- b. Pelayanan pengabuan mayat/ jenazah;
- c. Penggunaan kendaraan jenazah;
- d. Sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
BAB VI
Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/ mendapatkan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Wajib Retribusi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/ mendapatkan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB VI
Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jasa pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sesuai jumlah jenazah.
Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif
BAB VI
Pasal 18

- (1) Struktur Retribusi meliputi :
- a. Penguburan Mayat/Jenazah;
- b. Pengabuan Mayat/Jenazah;
- c. Penggunaan Kendaraan Jenazah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusiPelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- (3) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
BAB VII - Bagian Kesatu
Pasal 19

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyelenggaraan pelayanan parkir ditepi jalan umum.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - Bagian Kesatu
Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB VII - Bagian Kesatu
Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir.
Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif
BAB VII - Bagian Kesatu
Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusiPelayanan Parkir di Tepi Jalan Umumsebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- (1) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum.
BAB IX - Retribusi Pelayanan Pasar Bagian Kesatu
Pasal 23

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pasar.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kota, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB IX - Retribusi Pelayanan Pasar Bagian Kesatu
Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kota, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kota, dan khusus disediakan untuk pedagang.
Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB IX - Retribusi Pelayanan Pasar Bagian Kesatu
Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis penyediaan pelayanan pasar.
Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif
BAB IX - Retribusi Pelayanan Pasar Bagian Kesatu
Pasal 26

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusiPelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pasar.
BAB X - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 27

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pembayaran pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB X - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 28

- (1) Subjek Retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air.
- (2) Wajib Retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB X - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis angkutan dan frekuensi pengujian angkutan darat, laut dan sungai.
Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif
BAB X - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 30

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusiPengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini termasuk biaya buku uji.
- (3) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Ulang sama dengan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Bagian Kesatu
BAB XI - Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 31

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.
- (2) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
BAB XI - Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 32

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB XI - Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 33

Tingkat Penggunaan jasa Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan frekuensi pemeriksaan, luas lantai
bangunan, dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji.
Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif
BAB XI - Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 34

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pemeriksaan alat pemadaman kebakaran.
BAB XII
Pasal 35

- (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyediaan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
BAB XII
Pasal 36

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB XII
Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah volume kakus/tinja yang disedotdan ataubanyaknya tinja yang dibuang di TPA Tinja.
Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif
BAB XII
Pasal 38

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakussebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan penyedotan kakus.
BAB XIII - Retribusi Pelayanan Pendidikan Bagian Kesatu
Pasal 39

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. Pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- b. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
- c. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
BAB XIII - Retribusi Pelayanan Pendidikan Bagian Kesatu
Pasal 40

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pendidikan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pendidikan.
Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB XIII - Retribusi Pelayanan Pendidikan Bagian Kesatu
Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan pendidikan.
Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif
BAB XIII - Retribusi Pelayanan Pendidikan Bagian Kesatu
Pasal 42

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi Pelayanan Pendidikansebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan penyelenggaraan dan pelatihan teknis.
BAB XIV
Pasal 43

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengawasan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah :
1. Menara telekomunikasi yang digunakan untuk fungsi pertahanan dan keamanan.
2. Menara telekomunikasi yang dibangun dengan menggunakan dana APBN/APBD yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.
3. Menara telekomunikasi yang semata-mata digunakan untuk kepentingan radio penyiaran, Organisasi Radio Amatir Indonesia (ORARI), Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dan radio antar kampong (RAK).
4. Menara telekomunikasi yang dibangun semata-mata untk tujuan non komersial atau bukan mendapat keuntungan.
BAB XIV
Pasal 44

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB XIV
Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume pengawasan pengendalian Menara Telekomunikasi (Tower).
Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif
BAB XIV
Pasal 46

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
BAB XV
Pasal 47

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (4) Retribusi Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.
BAB XV
Pasal 48

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB XVI - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 49

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XVII - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 50

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Umum Daerah dalam waktu 2 x 24 jam, kecuali daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, penyetoran seluruh pemungutan ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran
BAB XVII - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 51

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar dengan tunai dan lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tatacara pembayaran, penentuan tentang pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketiga
Sanksi Adminstrasi
BAB XVII - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 52

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
Bagian Keempat Tata Cara Penagihan
BAB XVII - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 53

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis/Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran / Peringatan/Surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
Bagian Kelima Keberatan
BAB XVII - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 54

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB XVII - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 55

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XVII - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 56

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
Bagian Keenam Pemanfaatan
BAB XVII - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 57

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.
BAB XVIII - TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 58

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB IXX - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 59

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap
- dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
BAB XX - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 60

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XX - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 61

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XXI - PEMERIKSAAN
Pasal 62

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
BAB XXII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 63

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XXIII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 64

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XXV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Retribusi Daerah sebelumnya, masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :
1. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 1998 Tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 01 Seri B Tahun 1999) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 1998 Tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2003 Nomor 04 Seri C-01);
2. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 05 Seri B Tahun 1999);
3. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 1999 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Seri B Tahun 1999);
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 19 Seri B Nomor 13) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2003 Nomor 06 Seri C-03);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 12 Seri B);
6. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 06 Seri B-02);
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001Nomor 05 Seri D-03);
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 19 Tahun 2003 tentang Leges Dan Biaya Administrasi Dalam Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2003 Nomor 19 Seri C-04);
9. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Retribusi Biaya Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2009 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2009 Nomor 07 ;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 6;
11. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.
Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 19 Januari 2012
WALIKOTA TARAKAN, ttd
H. UDIN HIANGGIO
Diundangkan di Tarakan pada tanggal 19 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN, ttd
H. BADRUN
LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2012 NOMOR 1
Salinan Sesuai Aslinya,
Kepala Bagian Hukum Kota Tarakan
Mohammad Haris
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang potensi, guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Retribusi Daerah tersebut sebagai pembayaran atas jasa tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Namun demikian kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang ada di daerah.
Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, khususnya dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui pembayaran retribusi daerah bagi masyarakat atau badan yang memperoleh pelayanan jasa umum.
Disamping itu, dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan tertentu oleh masyarakat dalam hal pelayanan jasa umum, perlu adanya dasar hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.
Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, terdapat tambahan 4 (empat) jenis retribusi Jasa Umum dan 1 (satu) jenis retribusi yaitu Retribusi Pengujian Kapal Perikanan dihapus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) Retribusi Jasa Umum menjadi 14 (empat belas) jenis, namun sesuai dengan pelayanan yang ada, Pemerintah Kota Tarakan hanya memungut 11 jenis retribusi, yaitu :
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
10. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
11. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1), Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur tentang Retribusi Daerah.
Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum, untuk mengganti Perda-perda sebelumnya yang berpedoman pada UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
PENJELASAN
Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan 'tempat umum lainnya' adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
PENJELASAN
Pasal 20 | |

|------------|--------------||
PENJELASAN
Pasal 24 | Cukup jelas. |

| | Cukup jelas ||
PENJELASAN
Pasal 42 | Cukup jelas. |

| | Cukup jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 43 | Cukup jelas. |

| | Cukup jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 46 | Ayat (1) |

| | Ayat (2) | Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan ||----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
PENJELASAN
Pasal 60 | | |

| | Cukup jelas. | Cukup jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 62 | | |

| | Ayat (1) | Cukup Jelas |Ayat (3)Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi.
PENJELASAN
Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'instansi yang melaksanakan pemungutan' adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.Ayat (2)Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan pada saat pembahasan APBD.Ayat (3)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 1## LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 1 TAHUN 2012TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM## RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN1. Jenis Pemeriksaan Pelayanan Laboratorium Klinik :| 1. | PEMERIKSAAN HEMATOLOGI DARAH LENGKAP | PEMERIKSAAN HEMATOLOGI DARAH LENGKAP | PEMERIKSAAN HEMATOLOGI DARAH LENGKAP | PEMERIKSAAN HEMATOLOGI DARAH LENGKAP ||------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|| | a. | Hb | Hematologi sedang I | Rp 5.000,- per pemeriksaan || | b. | Lecosit | Hematologi sederhana | Rp 2.500,- per pemeriksaan || | c. | Diff | Hematologi sederhana | Rp 5.000,- per pemeriksaan || | d. | BBS | Hematologi sederhana | Rp 2.500,- per pemeriksaan || | e. | Trombosit | Hematologi Sederhana | Rp 2.500,- per pemeriksaan || | f. | Hematokrit | Hematologi Sederhana | Rp 2.500,- per pemeriksaan || | g. | W. Pendarahan / BT | Hematologi Sederhana | Rp 2.500,- per pemeriksaan || | h. | W. Pembekuan / CT | Hematologi Sederhana | Rp 2.500,- per pemeriksaan || | i. | LE - Sel | Hematologi Canggih I | Rp16.500,- per pemeriksaan || | j. | Morfologi | Hematologi Canggih I | Rp16.500,- per pemeriksaan || | | Golongan Darah | Hematologi Sederhana | Rp 6.000,- per pemeriksaan || | k. | Eritrosit | Hematologi Sederhana | Rp 2.500,- per pemeriksaan || | l. | Retikulosit | | || | m. | Cell-Dyne ( Hb, Leco, Eri. Tromosit, Ht, MCV, MCH, MCHC) | Hematologi Sederhana Hematologi Canggih I | Rp 2.500,- per pemeriksaan Rp17.500,- per pemeriksaan || 2. | KIMIA KLINIK URINE LENGKAP | KIMIA KLINIK URINE LENGKAP | KIMIA KLINIK URINE LENGKAP | KIMIA KLINIK URINE LENGKAP ||------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|| | a. | UL ( DGN Strip ) + Sed. ( Gluk, Prot,Bil, Urobil, SG, BLD ) | Kimia KlinikSederhana | Rp 15.000, per pemeriksaan || | b. | Sedimen Urin | Kimia KlinikSederhana | Rp 2.500,- per pemeriksaan || | c. | DD Urine | Kimia Klinik Sederhana | Rp 1.500,- per pemeriksaan || | d. | Darah Samar | Kimia Klinik Sederhana | Rp 2.000,- per pemeriksaan || | e. | Fisik : Vol, Bau, War, Kekeruhan | Kimia Klinik Sederhana | Rp 1.500,- per pemeriksaan || | f. | Analisa Bau | Kimia Klinik Sedang II | Rp10.000,- per pemeriksaan || | g. | Protein Esbach | Kimia Klinik Sederhana | Rp 6.000,- per pemeriksaan || | h. | Total Protein | Kimia Klinik Sederhana | Rp 8.500,- per pemeriksaan || | i. | Laju Endap Darah | Kimia Klinik Sederhana | Rp13.000,- per pemeriksaan || 3. | DARAH | DARAH | DARAH | DARAH || | a. | Gula N | Kimia Klinik Sedang I | Rp.10.000,- per pemeriksaan || | b. | Gula PP | Kimia Klinik Sedang I | Rp.10.000,- per pemeriksaan || | c. | Ureum | Kimia Klinik Sedang I | Rp.10.000,- per pemeriksaan || | d. | Cleatinin | Kimia Klinik Sedang I | Rp.10.000,- per pemeriksaan || | | Asam Urat | Kimia Klinik Sedang I | Rp.11.500,- per pemeriksaan || | e. | SGOT | Kimia Klinik Sedang I | Rp. 6.000,- per pemeriksaan || | f. | SGPT | Kimia Klinik Sedang I | Rp. 6.000,- per pemeriksaan ||----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|| | g. | Bilirubin Direct | Kimia Klinik Sedang I | Rp. 6.000,- perpemeriksaa n || | h. | Bilirubin Indirect | Kimia Klinik Sedang I | Rp. 6.000,- per pemeriksaan || | i. | TTT | Kimia Klinik Sedang I | Rp. 6.000,- per pemeriksaan || | j. | Zn-TT | Kimia Klinik Sedang I | Rp. 6.000,- per pemeriksaan || | k. | Albumin | Kimia Klinik Sedang I | Rp. 6.000,- per pemeriksaan || | l. | Globulin | Kimia Klinik SedangII | Rp. 7.500,- per pemeriksaan || | m. | Alkali Phospat | Kimia Klinik Sedang I | Rp.17.500,- per pemeriksaan || | n. | Cholestrol | Kimia Klinik Sedang I | Rp.17.500,- per pemeriksaan || | o. | HDL | Kimia Klinik Sedang I | Rp.17.500,- per pemeriksaan || | p. | LDL | Kimia Klinik Sedang I | Rp.17.500,- per pemeriksaan || | q. | Triglyseride | Kimia Klinik SedangII | Rp.17.500,- per pemeriksaan || | r. | Gamma GT | Kimia Klinik SedangII | Rp.20.000,- per pemeriksaan || | s. | LDH | Kimia Klinik SedangII | Rp.55.000,- per pemeriksaan || | t. | Amylase | Kimia Klinik SedangII | Rp.60.000,- per pemeriksaan || 4. | MIKROBIOLOGI PEMERIKSAAN AIR | MIKROBIOLOGI PEMERIKSAAN AIR | MIKROBIOLOGI PEMERIKSAAN AIR | MIKROBIOLOGI PEMERIKSAAN AIR || | a. | MPN Coliform | Kimia Klinik SedangII | Rp.30.000,- per pemeriksaan || | b. | MPN E. Coli | Kimia Klinik SedangII | Rp.30.000,- per pemeriksaan || | c. | Angka Kuman | Kimia Klinik Sedang | Kimia Klinik Sedang | I Rp.30.000,- per pemeriksaan ||----|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|| | d. | Vibrio | Kimia Klinik Sedang I | Kimia Klinik Sedang I | Rp.50.000,- per pemeriksaan || | e. | Salmonela | Kimia Klinik Sedang I | Kimia Klinik Sedang I | Rp.50.000,- per pemeriksaan || | f. | Shigella | Kimia Klinik Sedang I | Kimia Klinik Sedang I | Rp.50.000,- per pemeriksaan || 5. | PEMERIKSAAN CULTUR | PEMERIKSAAN CULTUR | PEMERIKSAAN CULTUR | PEMERIKSAAN CULTUR | PEMERIKSAAN CULTUR || | a. | Urine Culture | | Mikrobiologi | Rp. 75.000,- per sampel || | b. | Skreet - Cultur | Mikrobiologi | Mikrobiologi | Rp. 75.000,- per sampel || | c. | BTA Cultur | Mikrobiologi | Mikrobiologi | Rp. 75.000,- per sampel || | d. | Darah Cultur | Mikrobiologi | Mikrobiologi | Rp. 75.000,- per sampel || | e. | Pus Cultur | Mikrobiologi | Mikrobiologi | Rp. 75.000,- per sampel || | f. | Gall Cultur | Mikrobiologi | Mikrobiologi | Rp. 75.000,- per sampel || | g. | LCS Cultur | Mikrobiologi | Mikrobiologi | Rp. 75.000,- per sampel || | h. | Faeces Cultur | Mikrobiologi | Mikrobiologi | Rp. 75.000,- per sampel || | i. | Rectal Swab | | Mikrobiologi | Rp. 75.000,- per sampel || | j. | Makanan Dihitung besar biaya pemeriksaan setiap | Mikrobiologi | Mikrobiologi | Rp. 75.000,- /parameter || 6. | PEMERIKSAAN PEWARNAAN | PEMERIKSAAN PEWARNAAN | PEMERIKSAAN PEWARNAAN | PEMERIKSAAN PEWARNAAN | PEMERIKSAAN PEWARNAAN || | a. | Faeces Lengkap | Faeces Lengkap | Mikr. Sederhana | Rp. 5.000,- per pemeriksaan || | b. | Screet Vagina | | Mikr. Sederhana | Rp. 5.000,- per pemeriksaan || | c. | Screet Uretra | Screet Uretra | Mikr. Sederhana | Rp. 5.000,- per pemeriksaan || | d. | Mye. Leprae | Mye. Leprae | Mikr. Sederhana | Rp. 7.500,- per pemeriksaan || | e. | Sputum BTA | Sputum BTA | Mikr. Sederhana | Rp. 7.500,- per pemeriksaan || | f. | Sel Ragi Mikr. | Sel Ragi Mikr. | | Rp. 5.000,- || | | | Sederhana | per pemeriksaan ||----|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|| | g. | C. Diphteriae | Mikr. Sederhana | Rp. 5.000,- per pemeriksaan || | h. | Cat Screet | Mikr. Sederhana | Rp. 5.000,- per pemeriksaan || | i. | Malaria | Mikr. Sederhana | Rp.10.000,- per pemeriksaan || 7. | IMUNOLOGI & SEROLOGI | IMUNOLOGI & SEROLOGI | IMUNOLOGI & SEROLOGI | IMUNOLOGI & SEROLOGI || | a. | Remathoid Factor | Imunologi & Serologi | Rp.25.000,- per pemeriksaan || | b. | C. Reaktif Protein | Imunologi & Serologi | Rp.25.000,- per pemeriksaan || | c. | Asto | Imunologi & Serologi | Rp.25.000,- per pemeriksaan || | d. | Test Kehamilan | Imunologi & Serologi | Rp.12.000,- per pemeriksaan || | e. | Widal | Imunologi & Serologi | Rp.15.000,- per pemeriksaan || | f. | VDRL | Imunologi & Serologi | Rp.47.000,- per pemeriksaan || | g. | Hbs Ag | Imunologi & Serologi | Rp.35.000,- per pemeriksaan || | h. | Anti Hbs | Imunologi & Serologi | Rp.65.000,- per pemeriksaan || | i. | Anti HIV | Imunologi & Serologi | Rp.65.000,- per pemeriksaan || | j. | Elisa T4 | Imunologi & Serologi | Rp.82.000,- per pemeriksaan || | k. | Elisa T4/Thyroxin | Imunologi & Serologi | Rp.56.500,- per pemeriksaan || | l. | Dengue Blood IgIm | Imunologi & Serologi | Rp.40.000,- per pemeriksaan || | m. | NSI Dengue | Imunologi & Serologi | Rp.150.000, per pemeriksaan || | n. | ICT Malaria | Imunologi & Serologi | Rp.60.000,- per pemeriksaan || | o. | CD4 HIV | Imunologi & Serologi | Rp.100.000, per pemeriksaan || 8. | TOKSIKOLOGI | TOKSIKOLOGI | TOKSIKOLOGI | TOKSIKOLOGI || | Pestisida / Golongan | Pestisida / Golongan | Toksikologo Sedang II | Rp.30.000,- per pemeriksaan || 9. | PEMERIKSAAN AIR BERSIH | PEMERIKSAAN AIR BERSIH | PEMERIKSAAN AIR BERSIH | PEMERIKSAAN AIR BERSIH || | FISIKA | FISIKA | FISIKA | FISIKA || | a. | Bau | Bau | Rp. 1.500,- per pemeriksaan || | b. | Jumlah Zat Padat Terlarut ( TDS ) | Jumlah Zat Padat Terlarut ( TDS ) | Rp.10.000,- per pemeriksaan || | c. | Kekeruhan | Kekeruhan | Rp. 7.500,- per pemeriksaan || Rasa | Rp. 1.500,- per pemeriksaan ||------------------------|-------------------------------|| Suhu | Rp. 5.000,- per pemeriksaan || Warna | Rp. 5.000,- per pemeriksaan || Kimia Anorganik | || 1) Air Raksa * | Rp.35.000,- per pemeriksaan || 2) Arsen | Rp.17.500,- per pemeriksaan || 3) Besi | Rp.12.500,- per pemeriksaan || 4) Fluorida | Rp.10.000,- per pemeriksaan || 5) Kadmium ( AAS ) | Rp.35.000,- per pemeriksaan || 6) Kesadahan ( CaCo3 ) | Rp. 7.500,- per pemeriksaan || 7) Klorida | Rp. 7.500,- per pemeriksaan || 8) Kromium Valensi 6 | Rp.17.500,- per pemeriksaan || 9) Mangan | Rp.20.000,- per pemeriksaan || 10) Nitrat | Rp.10.000,- per pemeriksaan || 11) Nitrit | Rp.10.000,- per pemeriksaan || 12) Ph | Rp. 5.000,- per pemeriksaan || 13) Selenium * | Rp.30.000,- per pemeriksaan || 14) Seng | Rp.10.000,- per pemeriksaan || 15) Sianida | Rp.17.500,- per pemeriksaan || 16) Sulfat | Rp.10.000,- per pemeriksaan || 17) Timbal (Pb) | Rp.35.000,- per pemeriksaan || Kimia Organik | || | Rp. 7.500,- || 1) Bau | Rp. 1.500,- per pemeriksa || | 2) Jumlah Zat Padat Terlarut ( TDS ) | Rp.10.000,- per pemeriksaan ||--------------------|----------------------------------------|-------------------------------|| | 3) Kekeruhan | Rp. 7.500,- per pemeriksaan || | 4) Rasa | Rp. 1.500,- per pemeriksaan || | 5) Suhu | Rp. 5.000,- per pemeriksaan || | 6) Warna | Rp. 5.000,- per pemeriksaan || b. KIMIA | b. KIMIA | || 1) Kimia Anorganik | 1) Kimia Anorganik | || | a) Air Raksa * | Rp.35.000,- per pemeriksaan || | b) Aluminium | Rp.35.000,- per pemeriksaan || | c) Arsen | Rp.35.000,- per pemeriksaan || | d) Barium* | Rp. 8.000,- per pemeriksaan || | e) Besi | Rp. 12.500,- per pemeriksaan || | f) Fluorida | Rp.10.000,- per pemeriksaan || | g) Kadmium | Rp.17.500,- per pemeriksaan || | h) Kesadahan ( CaCo3 ) | Rp. 7.500,- per pemeriksaan || | i) Klorida | Rp. 7.500,- per pemeriksaan || | j) Kromium Valensi 6 | Rp.17.500,- per pemeriksaan || | k) Mangan | Rp.20.000,- per pemeriksaan || | l) Natrium | Rp.30.000,- per pemeriksaan || | m) Nitrat | Rp.10.000,- per pemeriksaan || | n) Nitrit | Rp.10.000,- per pemeriksaan || | o) Perak* | Rp.30.000,- per pemeriksaan || | p) pH | Rp. 5.000,- per pemeriksaan || | q) Selenium* | Rp.30.000,- per pemeriksaan || | r) Seng | Rp.10.000,- per pemeriksaan || | s) Sianida | Rp.17.500,- per pemeriksaan || | t) Sulfat | Rp.10.000,- per pemeriksaan || | u) Sulfida | Rp.20.000,- || | | per pemeriksaan ||------------------|------------------|-----------------------------|| | v) Tembaga | Rp.10.000,- per pemeriksaan || | w) Timbal | Rp.35.000,- per pemeriksaan || | x) Amoniak | Rp.15.000,- per pemeriksaan || 2) Kimia Organik | 2) Kimia Organik | || c. BAKTERIOLOGI | c. BAKTERIOLOGI | || | 1) E. Coli | Rp.25.000,- per pemeriksaan || | 2) Coliform | Rp.25.000,- per pemeriksaan || PEMERIKSAAN AIR BADAN AIR | PEMERIKSAAN AIR BADAN AIR | PEMERIKSAAN AIR BADAN AIR ||-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|| a. FISIKA | a. FISIKA | || | 1. Temperatur | Rp. 5.000,- per pemeriksaan || | 2. Residu terlarut | Rp.10.000, per pemeriksaan || b. | KIMIA | || | 1) pH | Rp. 5.000,- per pemeriksaan || | 2) Barium* | Rp. 8.000,- per pemeriksaan || | 3) Besi Terlarut | Rp.12.500,- per pemeriksaan || | 4) Mangan Terlarut | Rp.20.000,- per pemeriksaan || | 5) Tembaga | Rp.10.000,- per pemeriksaan || | 6) Seng | Rp.10.000,- per pemeriksaan || | 7) Krom Heksavaten | Rp.17.500,- per pemeriksaan || | 8) Kadmium | Rp.17.500,- per pemeriksaan || | 9) Raksa* | Rp.30.000,- per pemeriksaan || | 10) Timbal | Rp.35.000,- per pemeriksaan || | 11) Arsen | Rp.35.000,- per pemeriksaan || | 12) Selenium* | Rp.30.000,- per pemeriksaan || | 13) Sianida | Rp.17.500,- per pemeriksaan || | 14) Sulfida | Rp.20.000,- per pemeriksaan || 15) Fluorida | Rp.10.000,- per pemeriksaan ||-------------------------------------------|-------------------------------|| 16) Klorida | Rp. 7.500,- per pemeriksaan || 17) Sulfat | Rp.10.000,- per pemeriksaan || 18) Amoniak Bebas | Rp.10.000,- per pemeriksaan || 19) Nitrat | Rp.10.000,- per pemeriksaan || 20) Nitrit | Rp.10.000,- per pemeriksaan || 21) Oksigen Terlarut | Rp. 5.000,- per pemeriksaan || 22) Kebutuhan Oksigen Biokimia | Rp.15.000,- per pemeriksaan || 23) Kebutuhan Oksigen Kimia | Rp.30.000,- per pemeriksaan || 24) Senyawa Aktif Biru Metilen / diterjen | Rp.30.000,- per pemeriksaan || 25) Fenol | Rp.20.000,- per pemeriksaan || 26) Minyak dan Lemak | Rp.20.000,- per pemeriksaan || 13. | PEMERIKSAAN AIR BUANGAN | PEMERIKSAAN AIR BUANGAN | PEMERIKSAAN AIR BUANGAN ||-------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|| | a. FISIKA | a. FISIKA | a. FISIKA || | | 1) Suhu | Rp. 5.000,- per pemeriksaan || | | 2) Zat terapung ( yang tertahan oleh saringan dengan lobang ukuran 3 mm ) | Rp. 7.500,- per pemeriksaan || | | 3) Zat Terendap ( TSS ) | Rp.10.000,- per pemeriksaan || | | 4) Warna | Rp. 5.000,- per pemeriksaan || | | 5) Bau | Rp. 1.500,- per pemeriksaan || | b. KIMIA | b. KIMIA | b. KIMIA || | | 1) Kimia Anorganik | || | | a) Aluminium ( AAS ) | Rp.35.000,- per pemeriksaan || | | b) Arsem ( AAS ) | Rp.35.000,- per pemeriksaan || | | c) Barium* | Rp. 8.000,- per pemeriksaan || d) Besi | Rp.12.500,- per pemeriksaan ||-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|| e) Chromium | Rp.17.500,- per pemeriksaan || f) Kadmium | Rp.17.500,- per pemeriksaan || g) Nikel | Rp.30.000,- per pemeriksaan || h) Perak* | Rp.30.000,- per pemeriksaan || i) Raksa* | Rp.30.000,- per pemeriksaan || j) Seng | Rp.10.000,- per pemeriksaan || k) Tembaga | Rp.10.000,- per pemeriksaan || l) Timbal ( AAS ) | Rp.35.000,- per pemeriksaan || m) Amonia | Rp.10.000,- per pemeriksaan || n) Chlor | Rp. 7.500,- per pemeriksaan || o) Fluorida | Rp.10.000,- per pemeriksaan || p) Nitrit | Rp.10.000,- per pemeriksaan || q) Phospat | Rp.17.500,- per pemeriksaan || r) Sultida | Rp.20.000,- per pemeriksaan || s) Kebutuhan Biologi akan oksigen (dalam waktu 5 hari pada o C) / BOD | Rp.15.000,- per pemeriksaan || t) Kebutuhan kimiawi akan oksigen / COD | Rp.30.000,- per || | pemeriksaan Rp. 5.000,- per || u) pH v) Uji Biru Metilen / diterjen | pemeriksaan Rp.30.000,- per || | | | pemeriksaan ||-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|| | | w) Zat yang teroksidasi dengan KmnO4 | Rp. 7.500,- per pemeriksaan || | | x) Zat yang tersuspensi | Rp.10.000,- per pemeriksaan || | | 2) Kimia Organik | || | | a) Hidro Karbon | Rp.20.000,- per pemeriksaan || | | b) Minyak dan Lemak | Rp.20.000,- per pemeriksaan || | | c) Phenol | Rp.20.000,- per pemeriksaan || | | d) Sianida | Rp.17.500,- per pemeriksaan || 14. | PEMERIKSAAN AIR KOLAM RENANG | PEMERIKSAAN AIR KOLAM RENANG | PEMERIKSAAN AIR KOLAM RENANG || | a. FISIKA | a. FISIKA | a. FISIKA || | | 1) Bau | Rp. 1.500,- per pemeriksaan || | | 2) Benda Terapung | Rp. 1.500,- per pemeriksaan || | | 3) Kejernihan Sechi yang diletakkan pada dasar kolam terdalam | Rp. 1.500,- per pemeriksaan || | | KIMIA | || | b. | b. | || | | 1) Aluminium ( Al ) | Rp.35.000,- per pemeriksaan || | | 2) Kebebasan ( CaCO3) | Rp.10.000,- per pemeriksaan || | | 3) Oksigen Terabsorbsi | Rp. 5.000,- per || | | 4) PH | pemeriksaan Rp. 5.000,- per || | | 5) Sisa Chlor | pemeriksaan Rp. 5.000,- per || | | 6) Tembaga sebagai Cu | pemeriksaan Rp.10.000,- per pemeriksaan || | c. MIKROBIOLOGI | c. MIKROBIOLOGI | ||----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|| | | 1) Koliform total | Rp.25.000,- per pemeriksaan || | | 2) Jumlah Kuman | Rp.25.000,- per pemeriksaan || 15. | PARAMETER PEMERIKSAAN KIMIA LINGKUNGAN DENGAN MENGGUNAKAN ALAT CANGGIH | PARAMETER PEMERIKSAAN KIMIA LINGKUNGAN DENGAN MENGGUNAKAN ALAT CANGGIH | PARAMETER PEMERIKSAAN KIMIA LINGKUNGAN DENGAN MENGGUNAKAN ALAT CANGGIH || | a. PEMERIKSAAN AIR | a. PEMERIKSAAN AIR | a. PEMERIKSAAN AIR || | | 1) Air Raksa | Rp. 35.000,- per pemeriksaan || | | 2) Arsen | Rp. 35.000,- per pemeriksaan || | | 3) Besi | Rp. 35.000,- per pemeriksaan || | | 4) Kadmium | Rp. 35.000,- per pemeriksaan || | | 5) Chormium | Rp. 35.000,- per pemeriksaan || | | 6) Mangan | Rp. 35.000,- per pemeriksaan || | | 7) Selenium | Rp. 35.000,- per pemeriksaan || | | 8) Seng | Rp. 35.000,- per pemeriksaan || | | 9) Timbal | Rp. 35.000,- per pemeriksaan || | | 10) Stibium | Rp. 35.000,- per pemeriksaan || | | 11) Natrium | Rp. 35.000,- per pemeriksaan || | | 12) Kalium | Rp. 35.000,- per pemeriksaan || | | 13) Magnesium | Rp . 35.000,- per pemeriksaan || b. PEMERIKSAAN UDARA | b. PEMERIKSAAN UDARA | b. PEMERIKSAAN UDARA | || 1) Satu paket pemeriksaan udara umbient dengan metode Elektrometri | Rp2.000.000, - ||----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|| a) Debu | || b) Udara CO | || c) Udara Sox | || d) Udara Nox | || e) Udara NO | || f) Udara NO2 | || g) Ozon | || h) Udara SO2 | || i) Meteorologi ATF | || j) Meteorologi RTE | || k) Meteorologi WD | || l) Meteorologi WS | || m) Meteorologi SR | || n) Meteorologi NH | || 2) Pemeriksaan udara secara manual : | || a) Debu | Rp.125.000,- per pemeriksaan || b) Udara CO | Rp. 40.000,- per pemeriksaan || c) Udara Sox | Rp. 40.000,- per pemeriksaan || d) Udara Nox | Rp. 40.000,- per pemeriksaan || e) Kebisingan | Rp. 75.000,- per pemeriksaan || f) Logam Berat | || - Pb | Rp.160.000,- per pemeriksaan || - TTg | Rp.160.000,- per pemeriksaan || - AS | Rp.160.000,- per || - Cd | pemeriksaan Rp. 160.000,- per |II| | c. PEMERIKSAAN PESTISIDA DAN OBAT | c. PEMERIKSAAN PESTISIDA DAN OBAT | c. PEMERIKSAAN PESTISIDA DAN OBAT ||---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|| | | GC | SCREENING || | 1) Karbaril | Rp. 50.000,- | - || | 2) Karbofuran | Rp. 50.000,- | - || | 3) Propoxur | Rp. 50.000,- | - || | 4) Diazinon | Rp. 50.000,- | - || | 5) Diklorfos | Rp. 50.000,- | - || | 6) Fenitrotion | Rp. 50.000,- | - || | 7) Fention | Rp. 50.000,- | - || | 8) Karbofenotion | Rp. 50.000,- | - || | 9) Klorpirifos | Rp. 50.000,- | - || | 10) Malation | Rp. 50.000,- | - || | 11) Dieldrin | Rp. 50.000,- | - || | 12) Endrin | Rp. 50.000,- | - || | 13) DDT | Rp. 50.000,- | - || | 14) Lindane | Rp. 50.000,- | - || | 15) Aldrin | Rp. 50.000,- | - || | 16) Klordane | Rp. 50.000,- | - || | 17) Eddosulfan | Rp. 50.000,- | - || | 18) Morfin | Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- | Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- || | 19) THC 20) Met Amphetamin | Rp. 50.000,- | Rp. 25.000,- || | 21) Amphetamin | Rp. 50.000,- | Rp. 25.000,- || | 22) Barbiturat | Rp. 50.000,- | Rp. 25.000,- || | 23) Benzodiazepin | Rp. 50.000,- | Rp. 25.000,- || PEMERIKSAAN MAKANAN | PEMERIKSAAN MAKANAN | PEMERIKSAAN MAKANAN | PEMERIKSAAN MAKANAN || 01 | Rhodamin B | | Rp.25.000,- per pemeriksaan || 02 | Formalin | Formalin | Rp.25.000,- per pemeriksaan || 03 | Borax | Borax | Rp.25.000,- |## III PELAYANAN KESEHATAN :1. Tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas untuk 1(satu) kali kunjungan pengobatan ditetapkan sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).2. Tarif retribusi Puskesmas Rawat Inap, klinik bersalin di Puskesmas dan Pondok bersalin sebagai berikut:| 1. | Pertolongan persalinan normal | Rp. 600.000,- | (enam ratus ribu rupiah) ||------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|| 2 | Pertolongan persalinan dengan penyulit | Rp. 800.000,- | (delapan ratus ribu rupiah) || 3 | Visite dokter umun | Rp. 10.000,-/hari | (sepuluh ribu rupiah) per hari || 4 | Tarif gizi rawat inap | Rp. 30.000,-/hari | (tiga puluh ribu rupiah) per hari |## 3. Tarif Retribusi Pelayanan Perawatan Gigi sebagai berikut:| 1) | Pelayanan Gigi | | ||------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------|| | a) Tambal Tetap | Rp.60.000,- | (enam puluh ribu rupiah) || | b) Scaling per rahang | Rp.27.000,- | (dua puluh tujuh ribu rupiah) || | c) Cabut gigi dengan penyulit | Rp 27.000,- | (dua puluh tujuh ribu rupiah) || | d) Tambal sementara | Rp 27.000,- | (dua puluh tujuh ribu rupiah) || | e) Cabut Gigi | Rp.18.000,- | (delapan belas ribu rupiah) || | f) Ekstraksi gigi susu dengan chlorethyl | Rp. 12.000,- | (dua belas ribu rupiah) || | g) Ekstraksi gigi susu dengan injection | Rp.16.000,- | (enam belas ribu rupiah) || | h) Irigasi abses | Rp. 15.000,- | (lima belas ribu rupiah) || | i) Tambal light curing | Rp. 50.000,- | (lima puluh ribu rupiah) || | j) Alveolektomi 1 gigi | Rp.15.000,- | (lima belas ribu rupiah) || | k) Overkulektomi | Rp.15.000,- | (lima belas ribu rupiah) || 2). | Pelayanan Gigi Tiruan : | | || | a) Gigi Tiruan lepas sebagian | Rp. 100.000,- | (seratus ribu rupiah) || | b) Tambahan 1 gigi | Rp 30.000,- | (tiga puluh ribu || | | rupiah) ||------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|| c) Saddle prothesy | Rp. 200.000,- | (dua ratus ribu rupiah) || d) Jacket crown acrylic | Rp. 200.000,- | (dua ratus ribu rupiah) || e) Jacket crown porselain | Rp. 400.000,- | (empat ratus ribu rupiah) || f) Jacket crown metal | Rp. 350.000,- | (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) || g) Gigi tiruan penuh 1 rahang | Rp. 600.000,- | (enam ratus ribu rupiah) || h) Orthodonti ringan (sederhana 1rahang) | Rp.600.000,- | (enam ratus ribu rupiah) |## 4. Tarif Tindakan Operatif dan Invasif sebagai berikut:| 1. Jahitan 1-5 | Rp 15.000,- | (lima belas ribu rupiah) ||-----------------------|-----------------|----------------------------------|| 2. Jahitan lebih 5 | Rp.24.000,- | (dua puluh empat ribu rupiah) || 3. Buka jahitan | Rp. 15.000,- | (lima belas ribu rupiah) || 4. Tindik telinga | Rp.10.000,- | (sepuluh ribu rupiah) || 5. Ganti verban | Rp. 12.000,- | (dua belas ribu rupiah) || 6. Injeksi | Rp. 6.000,- | (enam ribu rupiah) || 7. Cabut kuku | Rp. 15.000,- | (lima belas ribu rupiah) || 8. Sirkumsisi (Sunat) | Rp. 150.000,- | (seratus lima puluh ribu rupiah) || 9. Pasang infus | Rp. 25.000,- | (dua puluh lima ribu rupiah) || 10. Kuretasi | Rp. 500.000,- | (lima ratus ribu rupiah) || 11. Katarak | Rp. 1.000.000,- | (satu juta rupiah) || 12. Vasektomi | Rp. 400.000,- | (empat ratus ribu rupiah) || 13. Tubektomi | Rp. 500.000,- | (lima ratus ribu rupiah) || 14. Insisi/ekstirpasi | Rp 25.000,- | (dua puluh lima ribu rupiah) |## 5. Tarif Keluarga Berencana (KB) sebagai berikut:| 1. | Suntik KB 3 bulan | Rp. 16.000,- | (enam belas ribu rupiah) ||------|---------------------|----------------|--------------------------------------------|| 2 | Suntik KB 1 bulan | Rp.12.000,- | (dua belas ribu || 3 | Pemasangan implant | Rp. 475.000,- | (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) || 4. | Pencabutan implant | Rp. 76.000,- | (tujuh puluh enam ribu rupiah) ||------|-------------------------|----------------|----------------------------------|| 5 | Pemasangan IUD Copper T | Rp. 300.000,- | (tiga ratus ribu rupiah) || 6 | Pemasangan IUD Nova T | Rp. 400.000,- | (empat ratus ribu rupiah) || 7 | Pencabutan IUD | Rp. 75.000,- | (tujuh puluh lima ribu rupiah) || 8 | KB Pil 1 bulan | Rp. 10.000,- | (sepuluh ribu rupiah) |## 6. Konsultasi dokter spesialis sebagai berikut :## 7. Tarif Pemeriksaan Penunjang sebagai berikut:| 1. | Pemeriksaan X-ray Gigi | Rp. 25.000,- | (dua puluh lima ribu rupiah) ||------|----------------------------------|----------------|--------------------------------|| 2 | Pemeriksaan Thorax foto / tulang | Rp. 40.000,- | (empat puluh ribu rupiah) || 3 | Pemeriksaan EKG | Rp. 35.000,- | (tiga puluh lima ribu rupiah) || 4 | Pemeriksaan USG | Rp. 60.000,- | (enam puluh ribu rupiah) |## 8. Tarif Pengujian Kesehatan :| 1. | Kir umum | Rp. 10.000,- | (sepuluh rupiah) | ribu ||------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------|| 2 | Pemeriksaan kesehatan unuk kepentingan perusahaan asuransi bagi calon pemegang polis | Rp. 20.000,- | (dua puluh rupiah) | ribu || 3 | Pemeriksaan kesehatan bagi karyawan salon dan penjamah makanan | Rp. 20.000,- | (dua puluh rupiah) | ribu || 4 | Pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin | Rp. 10.000,- | (sepuluh rupiah) | ribu || 5 | Pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji biasa | Rp. 20.000,- | (dua puluh rupiah) | ribu || 6 | Pemeriksaan kesehatan calon haji plus | Rp. 30.000,- | (tiga puluh rupiah) | ribu |## 9. Tarif retribusi rawat inap sebagai berikut :## 10. Tarif fisioterapi sebagai berikut :## 11. Tarif pelayanan ambulans :## 12. Tarif Incenerator Medis :| 1). | Laboratorium | Rp. 50.000,- / minggu | (lima puluh ribu rupiah) per minggu ||-------|------------------|-------------------------|---------------------------------------|| 2). | Puskesmas | Rp. 15.000,- / minggu | (lima belas ribu rupiah) per minggu || 3). | Dokter Spesialis | Rp. 10.000,- / minggu | (sepuluh ribu rupiah) per minggu || 4). | Dokter Umum | Rp. 5.000,- / minggu | (lima ribu rupiah) per minggu || 5). | Dokter gigi | Rp. 10.000,- / minggu | (sepuluh ribu rupiah) per minggu || 6). | Bidan | Rp. 5.000,- / minggu | (lima ribu rupiah) per minggu || 7). | Rumah Bersalin | Rp. 10.000,- / minggu | (sepuluh ribu rupiah) per minggu || 8). | Apotek | Rp. 5.000,- / minggu | (lima ribu rupiah) per minggu |## 13. Tarif Kartu barcode sebagai berikut :## WALIKOTA TARAKAN,## H. UDIN HIANGGIO## LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM## RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN## 1. Rumah Tangga :- -- Rumah Tangga Kecil (2 Ampere)Rp. 2.000,00 / bulan- Rumah Tangga Sedang(4 Ampere)Rp. 5.000,00 / bulan- Rumah Tangga Menengah (6 Ampere) Rp. 10.000,00 / bulan- Rumah Tangga Besar (8 Ampere) keatasRp. 30.000,00 / bulan## 2. Usaha di Pasar:- -Pelataran- -Los- -KiosRp. 5.000,00 / bulanRp. 10.000,00 / bulanRp. 15.000,00 / bulan- b) Kepariwisataan :- -Kecil ..... Rp. 50.000,00 /bulan- -Sedang .... Rp100.000,00 /bulan- Besar .... Rp.250.000,00 /bulan## c) Rumah Makan dan Restoran- a. Rumah Makan dengan Tangan Garpu Rp. 100.000,00/ bulan- b. Restoran Talam GangsaRp. 150.000,00/ bulan- c. Restoran Talam SelakaRp. 200.000,00/ bulan- d. Restoran KencanaRp. 250.000,00/ bulan## d) Hotel :- a. Berbintang LimaRp. 600.000,00/bulan- b. Berbintang EmpatRp. 500.000,00/bulan- c. Berbintang TigaRp. 400.000,00/bulan- d. Berbintang DuaRp. 300.000,00/bulan- e. Berbintang satuRp. 200.000,00/bulan- f. MelatiRp. 100.000,00/bulan## e) Industri :- -- Industri Rumah Tangga / Kecil ...- -Rp. 20.000,00/bulan- Industri Sedang ....Rp. 70.000,00/bulanIndustri Menengah ......... Rp. 300.000,00/bulan- -Industri Besar .... Rp. 500.000,00/bulan- f) Kantor BUMN/BUMD/SwastaRp. 100.000,00/bulan- g) Apotik/Laboratorium- h) Warung Makan- i) Rumah Sewa/Kamar Sewa a. Gol.I (lebih dari 20 Orang) b. Gol. II (dibawah 20 orang)- j) Rumah Sakit a. Golongan IRp. 100.000,00/ bulanRp. 30.000,00/ bulanRp. 20.000,00 / bulanRp. 15.000,00 / bulanRp. 500.000,00 / bulanb. Golongan IIRp. 350.000,00 / bulan Rp. 250.000,00 / bulan- c. Golongan III- k) Khusus bagi golongan usaha industri yang mengangkut dan/atau memusnakan sendirinya limbah industri (limbah padat) ditempat pembuangan akhir dikenakan retribusi sebesar..... Rp. 5.000.00/m3WALIKOTA TARAKAN,H. UDIN HIANGGIO## LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 1## TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL## STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSIPENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL| No | Jenis Pelayanan | Retribusi (Rp) ||------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|| 1 | 2 | 3 || 1 | Kartu Tanda Penduduk (KTP) : - Warga Negara Indonesia (WNI) tidak terlambat | 0 || 2 | - Warga Negara Indonesia (WNI) terlambat - Warga Negara Asing (WNA) b. Hilang - Warga Negara Indonesia (WNI) Penggantian KTP/ KK karena : 1. KTP rusak 1. KK rusak | 30.000 0 35.000 25.000 || | - Warga Negara Asing (WNA) tidak | 750.000 || | terlambat - Warga Negara Asing (WNA) terlambat | 1.000.000 || | Penggantian KTP karena : a. Musibah atau bencana alam - Warga Negara Indonesia (WNI) | 0 || 3 | - Warga Negara Asing (WNA) Kartu Penduduk Sementara | 450.000 || 4 | Kartu Keterangan Bertampat Tinggal | 10.000 10.000 || 5 | | || | 2. Perbaikan Nama | 25.000 || | 3. Perbaikan Tanggal Lahir KTP/ | 25.000 || | KK | 40.000 || | 4. Perubahan Alamat KTP/ KK | 40.000 || | Perubahan Status KTP/ KK | || | 5. | 50.000 |2. Struktur Dan Besaran Tarif RetribusiPenggantian Biaya Cetak Kartu Akta Catatan Sipil:| No | Jenis Pelayanan | Retribusi (Rp) WNI | Retribusi (Rp) WNA ||------|--------------------------|------------------------|----------------------|| I | AKTA PERKAWINAN | | || | a. Di dalam Kantor | 75.000 | 135.000 || | b. Di luar Kantor | 100.000 | 135.000 || | c. Terlambat (WNI) | 150.000 | 180.000 || | d. Kutipan Kedua | dan seterusnya 75.000 | 90.000 || II | AKTA PERCERAIAN | | || | a. tidak terlambat | 150.000 | 180.000 || | b. | terlambat 150.000 | 180.000 || | c. Kutipan Kedua | dan seterusnya 150.000 | 180.000 || III | a. AKTA KEMATIAN | 0 | 0 || | b. Kutipan Kedua | dan seterusnya 20.000 | 27.000 || IV | a. AKTA PENGAKUAN ANAK | 50.000 | 180.000 || | b. Kutipan Kedua | dan seterusnya 50.000 | 180.000 || V | PENGESAHAN ANAK | 50.000 | 135.000 || VI | SALINAN AKTA | | || | a. Kematian | 15.000 | 45.000 || | b. | 30.000 | 90.000 || | Perceraian c. Perkawinan | 30.000 | 90.000 || | d. Pengakuan Anak | 15.000 | 90.000 |WALIKOTA TARAKAN,H. UDIN HIANGGIO## LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM## RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT## STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT| No. | JENIS PELAYANAN | BESARNYA TARIF (Rp) ||-------|-------------------------------|-----------------------|| A. | Penguburan Mayat/ Jenazah : | || | 1. Dewasa | Rp.0,- || | 2. Anak-anak dibawah 15 Tahun | Rp.0,- || B. | Pengabuan Mayat/ Jenazah | || | 1.Dewasa | Rp. 0,- || | 2. Anak-anak dibawah 15 Tahun | Rp. 0,- || C. | Penggunaan Kendaraan Jenazah | || | 1.Dalam Kota | Rp.0,- || | 2. Luar Kota | Rp.0,- |WALIKOTA TARAKAN,H. UDIN HIANGGIO## LAMPIRAN V: PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM## RETRIBUSIPARKIR DITEPI JALAN UMUM STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUMStruktur Dan Besaran Tarif RetribusiParkir Ditepi Jalan Umum:| No. | Jenis Kendaraan | Besarnya Tarif (Rp.) ||-------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|| 1 | Mobil a. Truck,Bus dan sejenisnya b. sedan,jeep dan sejenisnya | 3.000,- /sekali parkir. 2.000,-/sekali parkir || 2 | Sepeda Motor dan sejenisnya | 1.000,-/sekali parkir. || 3 | Kendaraan tidak bermotor | 500,- /sekali parkir. |Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir berlangganan adalah :| No. | Jenis Kendaraan | Besarnya Tarif (Rp.) ||-------|--------------------------------------------|------------------------|| a. | Sepeda Motor | 250.000,-/tahun; || b. | Bis, bis mini, Taksi, Mobil dan sejenisnya | 540.000,-/tahun; || c. | Truck | 810.000,-/tahun; || d. | Truck Gandengan dan sejenisnya | 1.080.000,-/tahun; |WALIKOTA TARAKAN,H. UDIN HIANGGIO## LAMPIRAN VI: PERATURAN DAERAH KOTA