Unknown Unknown Nomor 16 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 16 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Air Hangat Barat;
Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI dan BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG KECAMATAN AIR HANGAT BARAT.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN CAKUPAN WILAYAH
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Air Hangat Barat di Kabupaten Kerinci.
Bagian Kedua Cakupan Wilayah
BAB II - PEMBENTUKAN DAN CAKUPAN WILAYAH
Pasal 3

Kecamatan Air Hangat Barat adalah berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Air Hangat, yang meliputi :
- a. desa Koto Mebai;
- b. desa Baru;
- c. desa Air Panas;
- d. desa Hamparan Pugu;
- e. desa Pugu;
- f. desa Koto Mudik;
- g. desa Koto Tengah;
- h. desa Koto Datuk;
- i. desa Koto Dua Baru;
- j. desa Koto Cayo;
- k. desa Kecil; dan
- l. desa Air Bersih.
BAB III - BATAS DAN LUAS WILAYAH KECAMATAN
Pasal 4

- (1) Kecamatan Air Hangat Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai batas-batas sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Siulak;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Depati Tujuh;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Siulak/ Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi sumatra Barat; dan
- d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Air Hangat.
- (2) Batas-batas Wilayah Kecamatan Air Hangat Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah Kecamatan Air Hangat Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Luas Wilayah Kecamatan Air Hangat Barat adalah 1.431 Ha.
BAB IV - IBUKOTA KECAMATAN
Pasal 6

Ibukota Kecamatan Air Hangat Barat adalah desa Air Panas.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.
Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 3 Mei 2012
BUPATI KERINCI, dto MURASMAN
Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 4 Mei 2012
SEKRETARIS DAERAH KERINCI,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2012 NOMOR 16
N/A
Pasal 8

- (1) Peinerintah Rrset, Fernerintah DaeFah Laiir, BUMD, dan Badan, Iembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang beibadan hulmm Indonesia menyafirpaikan usulan berupa surat permohonan banhran hibah secara tertulis varrg ai""it"i proposal kepa$3- Bupati dengan temburarr sKpil )r",G membidangr.
- (3) Sistematika penlmsunan surat permohonan dan proposal hibah dalam benhrk uang, barang atau jasa sebagaimana tercanttrm dalam Lampiran dan merupakan bagran yang tidak terpisatrkan dengan Peratrrran Bupati ini.
3. (21 surat permohonan da, proposal basl Bada,, Lembaga dan organisasi -remasyarakita' ,""i berbadan hurrmm tndonesia sebagaim"rr" dimaksud pada ayat (l) diby-lyf. cap danlatao "t"*pel yang clitericle&amp;uigarii 6lch rimpinrio/reaiaTrep"ra ereu sebutan lain.
- (4) Bupati dengan suat, disposisi atau yang dipersamakan menunjuk sKpD yang membidansi, untrrk segera melakuka, evaluasi usulan sebegeiineiia dimaksuGl peda alar (t).
- (5) untuk meraksanakan evaluasi sebagairflana dimaksud pada ayat (41, kepala sKpD dapat membenttrk tim evaluasi.
2. (71 Format rekomendasi sKpD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebagaimana terca*tum dalam L,ampira, da, merupaka, bagra, yang tidak terpisatrkan denga, perahrran Bupati ini.
- (6) Kepala sKpD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyarnpailran hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati rnelalui TAPD.
- (8) PenyamBaian hasit evaluasi bezupa releomendesi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh DppKAD, yang selaqiutnya dibawa daram rapat pembahasan tapo.
- (9) TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati atas rekonienetasi sebagaiiaaile diiaeksua paaa ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampr"r, keuangan Daerah.
- (10) Format pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (g), sebagaimana tercanttrm dalam Lampira' dan merupaka' bagran yang tidak terpisahka, dengan peraturan Bupati ini.
7. 7 - Ketentrian pasal 11 ayat (2) diubah, sehiagga befbirnfi sebagai berilnrt :
Pesel 11
- (1) Hibah b9rupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal. ro ayat (1) dianggarkan dalam r.erompot belanja tidak ran-gsung, jEris ueran:a t iu.t, "a;;k belanja hibah, dan .irr"ia, obyek belanja hibah pada ppKD.
2. (21 obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah .sebagaimana dimaksra -p"# ayat (1) meliputi:
3. Pemerintah Rrsat; a.
4. Badan Usaha Milik paerln @UMD); c.
5. Pemerintah Daeratr Lain. b.
6. Badan, [.€mbaga, dal Orga,isasi \_Kemasyarakatan yang berbada, hulmm Indonesia. d.
- (3) Hibah b9rupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasar ro ayat (2), dianggarkan dalam kelomqok \_ belanja lar[$"g. yang diformulasikan -ke -dfl*-piosrrr, dan kegiatan yang diuraikan ke da]qry Senislehnj" u"""rrg dan {f1^jb{:Ll,r\_tTU" hibah barang atau jasa- a"r, nncran obyek belanja hibah barang atag jasa yang diseratrkan kepada-pihak ketiga/ri""y"pr."t pada SKPD. ,
- Ketentuan fasat 2a ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 8.
Fnset 23
- (l) Pemerintah Daeratr dapat memberikan banhran sosial kepada anggota masyarakat secara selektif serta memiliki kejelasan peruntukannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian banttran sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan getqlah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan w4iib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas den rnanfaat uRhrk frrasyafakat.
- Ketentuan pasal 24 diubatr, sehingga berbunyi sebagai berilmt : 9.
kl 24
l"sgoB masyarakat sebagaimana dimaksud dalam P-asal 28 ayat (1), meliputi : v
- b. Lembaga Non pemerintahan seperti organisasi Kemaslarakatan dan LSM yrrrg ps;;;"t ii=l'iarig pendidikan, keagamlm, h"rr" qidil; rain ,*r* berperan unt,k merindungr indivie;, kelompok, dan/atau masyarakat dari f"*trgti"L terjadinya resiko sosial.
- a. Individu dan Keluarga yang mengarami keadaan yang tidak stabil sebagai atiUat airi- trisis sosial, ekonomi, poiitik, -bencaia, atau f";;;;i;-;;; dapat memenuhi kebutuhan hidup *irri*um;
10. KeteaH,efl pesil 2T ey€f- (2), eyer (!)- aarr eyar (s) €riubah, sehingga pasar zz beib"o,yi ;6;di'berikrri i
Pe.at 27
- (1) Rehabilitasi sosial. -sebagaimana dimaksud dalam Pasat -.?g ayat (6) trrlruf "--air".,"L*, untuk memulihkan dan meng€mba,gkarr-" L***puan seseorang yang -mengalarrri disfungsi sosial '"g; dapat melaksa,akan fungsi sosiatnyi """* wajar.
- (3) Pemberdayaan sosial seUagaimana dimaksud dalam Pas{ -26 ayat (6) trurirr c aitq;uta" untuk menjadikan .Tggota masyarakat yil; mengalami masalah sosiar mgmpury*i d.aya, Sehi;gga mannpu memenuhi kebuhrhan dasarnya.
3. (21 Perlindlngan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) truirr u ait r:-.rt"r, untuk mencegatr dan menangani resiko dari guncangan dan keientari sosiil .rnggota masyrrreilrat agaf kelangsungan hidupnya dapat dipeiruhi sesuai dengan kebuhrhan dasar minimal. '
- Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 \_ ayat (6) humf d merupakan skema yang melembaga unhrk menjamin penerima baniuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. (4)
- P.gnqrgfllangen kemiskinan sebagaimana dimaksud dilam pasal 26 ayat roi-E"*rr e merupakan kebijakan, program, dr, t"gi"t"n yang dilalrukan terhadap anggota masyarakat"yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencatrarian dan tidak dapat memerruhi kebuhrha, yatlg layat&lt; bagr kerranusiaan. (s)
- fefnggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) hrimf f *rr**p"t* serangkaia, upaya yang dihrjuka, i"t"t rehabilitasi. (6)
- 1 1. Ketent.rrin pasal 2g ayat (g) diubah, sehiRgga berbunyi sebagai berikut :
Prsel 28
- (1) Banhran sosial benrpa uang atau barang diterima langsung oleh penerima bantua, sosiar.
- (3) Ba,hran sosial bempa bara'g sebagaimana dimaksud pada -ayat (1) adataf, barang yang diberikan secara langsung'kep ada penerimu"uuioti bantuan kendaraan opera"ionat uniuk sekolah luar biasa swasta da' masyarakat tidak mampu, bantrian perahu unttrk netayan iniskin, bafihian maka'an/pahaian kepada y"ii* pi*t .lt rna sosial, da, ba,hra' ternak bagi a,ggota masyarakat I KLrrang mampu.
- (2) Bantuan sosial bempa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (r) adaratr uarr? yang diherikan secara l13ssung. kepada penerim" I"p"r{ b""siswa bag anak miskin, yayasan pengelola yatim pi"t r, nelayan miskin, masyarakat-taniut rri", terlantar, cacat berat dan hrnjangan keslhatan t"g, prrt " putri patrlawan yang tidak mampu.
- (4) Teknis pelaksanaan pemberian diatur tersendiri dan disusun bantuan sosial oleh SKPD yang membidarrg, berdasarkan undangan. peratrrran perundang-
12. Kerenareil pesal 29 el,er (1) eliubrrh, sehingga befbunyi sebagai berilnrt :
Fatlel 29
- (1) Arrggota masyarakat menyampaikan usula' berupa surat- permohonan banhran sosial dan propoial kepa$g.- Bupati dengan tembusan sKpb= y""; membidangr.
- (2) sisteifieHke isenulisea surer peirrl6h6neil elen penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercarrtum dalam l,ampiran dan merupakan bagian .y?ng tidak terpisatrk; denIa, perahrran Bupati ini.
- (4) unhrk melaksa'akan evaluasi sebagaimana dimahsud pada ayat. (g), kepara sKpd a"p"t membenhrk-tim evaluasi.' '-: -
- (3) Bupati dengan suatu \_ disposisi atau yang dipersamakan menunjuk sKpri yang membidangi unhrk . segera melalmkan -evJuasi usulan sebegattneria diniirksud pade ayet (1i-
- (5) Kepala SKPD- yang membid.ans sebagaimana diniaksud pada ayat (4) *enyln paika; rr*ril evaluasi berupa rekomendasi kepada dupati meralui TAPD.
5. (71 Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi sebagaimana ayat (E), dikoordinasikan oleh DppKAD yang \_qelanjutrrya dibawa aaam ,"p"t pembatras€rn TAPD.
- (6) Format Rekomendasi SKPD sebagaimana dirnaksud pada ayat {s) tercantum dar; la.mpiran d; merupakan bagian yang tidak terpisahk; d;d; Perahrran Bupati ini.
- (8) TAPD iiiemberikea perrimbairgeil kepada Bupa6 atas rekomendasi sebagaimana ai*ar&lt;"La p*a" iyat (6) sesuai dengan p.ioritas dan kemamp;; i keuangan daerah.
8. (1o) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagairhana tersebut pada ayat -(1); ayat e!, ayat (g), ;ya, Ei ava! -(sl, avat (g),-gan ayat tzi t ir,"aaii ul,,.trr-"i. sosial -kepada individu daniatau Huarga ;*rg tidak dapat direncanakan seuetumrrya, mekalisme pengusulannya dilalmkan oleh KepaSa 6ppxao.
- (9) Format pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat -(al tercanttrm a"rri, t ampira, dan merupakal baggl .yang tidak terpisahti" a""g*, Perahrran Bupati ini.
13. Ketentuan pasal g2 ayat (21 diubatr, sehingga berbunyi sebagei bei{krff :
Pesef g2
- (1) Bafinrefi sosial bertrpa ueflg dieflggerkea delafir kelompok bera,ja tiaat langsung, jenis u"rrr:; banhran sosial, obyek bela'ji u"rrTrr", sosial, dan rincian obyek belanja banhran sosial pada ppKD.
2. (21 Obyel^&lt; belanja banhran sosial dan rincian obyek belanja bantuarr. sosial sebagaiffiena airnat&lt;s"d 6d; ayat (1), meliputi :
- b. kmbaga Non pemerintahan.
- a. Individu dan/atau Keluarga;
- (3) Bantuan sosial bempa barang dianggarkan dalam kelompok belanja rangsung vans difoEnuhsikan ke dalam program dan kegiatan, y"rrg diuraikan ke dalam jenis beranja barang dan j"r", obyek b;lanj; bantuan sosial- barang dan rincian obyek belalja banhra, sosial bara'g yang akan diserahk; kepada pihak ketiga/maiyarakat pada sKpD.
14. Ketenhrart Pasal 35 ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 35

- (1) Kepala DppKAD mengajukan usulan rancangan Kepuhrsa.n Bupati tentang pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang beserta besarannya yang dikelompokkan datam rincian obyek belanja berkenaan.
2. (21 Kepala sKpD yang membidangr, mengqiukan usulan rancangan Kepuhrsan Bupati tentang Pemberian Bantuan sosiar berupa barang beserta besaran dan/atau jenisnya yang dikelompokkan dalam rincian obyek bela,ja berkenaan.
- (3) Bupati dapat menetapkan Pemberian Bantuan sosial dalam benhrk uang dan/atau barang kepada Penerima Bantrran Sosial beserta besaran dan/atau jenisnya kepada penerima Banh:an sosial dengan Keputtrsan Bupati berdasarkan Perattrran Daerah tentang APBD dan perattrran Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Penyaluran dan/atau penyeratran bantuan sosial didasarkan pada Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan sosial kepada penerima Banhran sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali bantuan sosial kepada Individu dan/atau Keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimalrsud dalam pas aJ 2s ayat (3).
- (5) Penyaluran/penyeraha, banhra, sosial kepada Individu dan/atau Keluarga yang tidak dapat direnca'akan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2s ayat (g), didasarkan pada permintaan terhrlis dari individu dan/atau keluarga yang bersangtmtan dan/atau surat keteralgan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetuiuan Bupati setelatr diverifikasi oleh SKPD yang membidangr.
- Banhran sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi pada SKPD yang membidangr. (6)
- Sebelum mengajukan pencairan bantuan sosial berupa uang dan barang /jasa, SKPD yang membidangr agar membuat surat permohonan persetujuan pemberian banttran sosial kepada Bupati. (71
- Pencairan banhran sosial bempa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) melalui mekanisme SPP/ SPM/ SP2D-LS. (8)
- (9) Pencairan bantrran sosial benrpa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21 disalurkan langsung kepada Penerima Banhran Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1O) Penyaluran dana banttran sosial bempa uang kepada Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilengkapi dengan kuitansi but&lt;ti penerimaan uang dan penyaluran banhran sosial berupa barang dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang membidangr dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Barang.
- (11) Persyaratan dan mekanisme pencairan dana dari belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dengan Perattrran Bupati ini.
Pasel II
Peraturan Bupati ini mulai berlalm pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perattrran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 1 3 JAil 2016
ZAIITAL UI'HTAI'IEIT
Diundangkan di Situbondo Pada tanggat '1 3 JAN 2016 STKREirARIS DAERAII
KABI'PATEIY SITI'BOIYI)O,
BTRITA DAERAII KABI'PATEIT SITI'BOITIX) TAIIUT 2OI6IYOUOR E
L/IUPIRAN,feratura.n Bupati Situbondo
Ianggal r
rl 3 JAN 2016
Nomor : 1. Tahun 2016
L SIATHA'IIKA PEITrI SITtrAII PR(}PTOBAL IIIBAII, BAI|TITAT SOSIAL, BATTIUAI| SOSIAL YAITG TIDAI( DIREITCAIIAKA,r DAIT BAI|TI'AIT trIEI'AfiGAT XIIUSUS
I.I SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROrcSAL HIBAH
Sistematika Propoeal, adalalir *,bagai herikrrt :
- a. Pendahuluan
Pendahuluan memuat :
- . Latar belakang, memuat gambaxan umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan serta alasan-alasan yang melatarbelakangi ,tilFksnnelnnnya kegiatan dqn perlunya bantuan pembiayaan.
- r Maksud daa tujuan, memuat uraian/ rulausan aeagenai maksud dan tujuan yang akan diurujudkan dalam pelaksanaan
- b. Rencane-Pemanfsatan Rencana pemanliaatan, memuat uraian mengenai bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Waktu dan lokasi Walrh dan Lokasi, memuat waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- d. JenisYangDiusulkan Jenis yang diusulkan, memuat bentuk dari pada hibah yang diharap&amp;aa b"nrpa ua;ag, bararrgatau jasa-
- e. Nilai/Rencana Anggaran Biaya Nilai/Rencana Anggaxan Biaya memuat rumusan perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya.
- f. Fenutup Fenutup, merruat ranglnrman mengenai pokok pikimn yang berkaitan dengan p'ralftil( penyelenggaraan kegiatan yang telatr
- diuraikan dalam bagian sebelumnya.
- g. Tanda tansan yang disr,rtai naraa lengkrrp bantuan (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi.
1.2 SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSALBANTUAN SOSTAL
Sistematika Proposal, adalah sebagai berikut :
- a. kndahuluan
Pendahuhran memuat :
- o Latar be.la,karrg, rrernuat gasnbararr \xnum faJata-fakta dan permasalahan-permasalahan serta alasan-alasan yang melatarbelakarrgi diLaksanakannya kegiatan dan perlunya bantuan pembiayaan.
- . Maksud dan tujuan, memllat uraian/mmusan mengenai maksud dan hrjuan yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Rencana Pemarrfaatan Rencana pemanfaatan, memuat uraian mengenai benttrk kegiatan yang akan dilaksanakan.
Wakfu Dan tokasi
Waktu dan Lokasi, memuat waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- d. Jenis Yang Diusulkan Jenis yang diusulkan, memuat benhrk dari pada banhran sosial yang diharapkan bempa uang atau barang.
- e. Nilai/Rencana Anggaran Biaya
3. Nilal/ Rencana Anggaran Biaya memrrat rumusan perhittrrrgan mengenai kebuhrhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya.
- f. Penuhrp Permhrp, memuat ranglrmman mengenai pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan kegiatan yang telah
5. diuraikan dalam bagian sebelumnya.
- g. Tanda tangan yang disertai nama tengkap pemohon bastuas (pimpinan/kehra) serta stempel / cap organisasi.
7. I.3 SISTEMATIKA PET\TruSUNAN PROPOSAL BANTUAN SOSIAL YANG TTDAK DTRENCANAKAN
Sistematika koposal, adalah sebagai berikut :
Pendahuluan
Pendakruhran memrrat:
- o I"atar belakang, memuat gambar€ul umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan serta alasan-alasan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan perlunya bantuan pembiayaan.
- . Maksud dan hrjuan, memuat uraianf ntmusan mengenai maksud dan tujuan yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Rencana Pemanfaatan Rencana pem€mfaatan, memuat uraian mengenai benhrk kegiatan yang akan dilaksanakan.
- o Dasar hukum, memuat peraturan-peraturan yang menjadi dasar banhran sosial yang tidak direncanakan diberikan.
- c. Watrtu dan Lokasi Waktu dan Lokasi, memuat wakhr dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- d. Jenis yang Diusulkan Jenis yang diusulkan, memltat bentuk dari banhran sosial yang tidak direncanakan yang diharapkan benrpa uang-
- e. Nitai/Rencana Angaran Biayt Nilai/Rencana Anggaran Biaya memuat rumusan perhitungan merrgenai kebr.rttrhan biaya pelaksanaan kegiatan terrrrasu.k rincian kebuhrhan bahan dan peralatan serta kebuhrhan lainnya.
- f. Penuhrp Penutup, memuat rangkrrman mengenai pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan kegiatan yang telatr
3. diuraikan dalam bagian sebelumnya.
- g. Tanda tangan yang disertai nama lengkap pemohon bantrran (Kepala SKPD yang membidangif serta stempel SKPD yang membidangi.
I.4 SISTEMATIKA PtsT$TUSUNA}I PROPOSAI. BANTUAITI KEUANGAN KHUSUS
Sistematika Proposal, adalah seb4gai berikut :
Pendahuluan
Pendahuluan memuat :
- . I,atar belakang, memuat gambaran umum mengenai fakta-falrta dan perrnasalahan-permasalatran serta alasan-alasan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan perlunya bantuan pembiayaan.
- . Maksud dan tujuan, memuat uraianlrumusan mengenai matrsud dan tqiuan yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan.
Rencana Femanfaatulrr
Rencana pemanfaatan, memuat uraian mengenai benhrk kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. lllakttr Dan L,okasi
Walrtu dan I"okasi, rrternllat walrtu dan tempat pelaksana,an kegiatan.
- d. Jenis Yang Diusulkan Jenis yang diusulkan, memuat bentuk dari banhran keuangan yang diharapkan.
- e. Nilai/Rencana Anggaran Biqya Nilai/Rencana Anggaran Biaya memuat runrusan perhiftrngan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian
kebuhrhan bahan dan peralatan serta kebuhrhan lainnya.
- f. Penutup, memuat rangkuman mengenai pokok pikiran yang berkaitan dengirn praktik penyelenggaraan kegiatan yang telah
2. Penuhrp dirlraikan dalam bagran sebehrmrrya.
- g. Tanda tangan yang disertai nama lengkap pemohon banhran (pimpinan/ketua) serta stempel / cap organisasi.
I.5 I.AMPTRIIN PENDUI(UNG :
- a. Fotobpi Ifurhr Tanda Fenduduk dari Femohon Bantuan/Pimpinan/Ketua yang masih berlaku;
- b. Fotokopi pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Dihapus
- d. Fotokopi Nomor Pokok l[ajib Pajak;
- e. Surat Keterangan Domisili;
- f. Susunan pengurus yang masih aktif;
- g. Khusus untuk pembangunan fisik, melampirkaa rencana dan gambar serta sertifikat tanah/bukti kepemilikan lainnya;
- h. Surat pernyataan tidak menerima hibah pada tahun sebelumnya.
tr. PERSTTARATAT DArr fEKAXISfr pErCArRArr DAITA rIrBAIl BATTTUAil sosrAt, BATTUAX 8O6IAL TITTAK DIREIIC/[ilArArr, BAcr rrAsrl PAT'AII/RETRIBUS DAERAII, BAXTI'AT XEI'AIIGAII, BAIITI'AI| IIII'AITGAI THUSUS, EEI.AruA TIDII( TERDUGA DAIS PETGEI,UARAIT PETBTAYAAT (If,rrEsnasl lrara BERGITLTRI
il.1 HTBAIT
- a. Surat permohonan pencairan kepa.da Bupati melatui Kepala DppKAD;
- b. Surat permohonan persetujuan pencairan kepa.da Bupa.ti dari Kepala SKPD yang membidangi dan telah mendapa.f&amp;an disposisi dari Bupati;
- c. Surat dari Kepala SKPD yang membidangi yang menerangkan bahwa, pengqjuan telah dilengkapi secara lengkap sesuai dengan ketenhran yang berlaku;
- d. Foto kopi Keputusan Bupati tentang Femberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga. dan Fengelua-ran Fembiayaan;
- e. Foto kopi Naskah Ferjanjian Hibah Daerah {NPHD) yang ditandatangani bersama Bupati/Pejabat yang ditunjuk dan Ketua Penerima Hibah bermaterai cukup;
- f. Pakta integritas yang ditandatangani ketua;
- g. Foto kopi nomor rekeaing Bank Jatim yangmasih aktif;
- h. Susunan pengurus yang masih aktif;
- i. Kuitansi bukti pengeluaran uang berrnaterai cukup;
- j. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sesuai dengan Kepuhrsan Bupati tentang Pemberian Hibah beserta besarannya;
- k. Foto kopi proposal pengajuan kepada Bupati;
- l. Foto kopi disposisi Bupati atas proposal yang diqiukan;
- m. Foto kopi rekomendasi dari SKPD yang membidangr, sebagai tindak lanjut atas disposisi Bupati terhadap proposal yang diajukan;
- n. Foto kopi Berita Acara Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daeratr (TAPD) Pemerintah Kabupaten Sihrbondo;
- o. Pengajuan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warrla meratr rangkap 4 (empat), dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel unhrk DPPKAD, 1 (sattr) bendel SKPD yang membidangi dan 1 (sattr) bendel arsip penerima.
- p. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dari Kepala SKPD.
IT.2 BANTUAN SOSIAL
- a. Surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala DPPI(AD;
- b. Surat permohonan persehrjuan pencairan kepada Bupati dari Kepala SKPD yang membidangr dan telah mendapatkan disposisi dari Bupati;
- c. Surat persettrjuan dari Kepala SKPD yang membidangi yang menerangkan batrwa penga$uan telatr lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlalm;
- d. Foto kopi Kepuhrsan Bupati tentang Pemberian Hibah, Banhran Sosial, Bagt Hasil Bagr Hasil Pajak/Retribusi Daeratr, Bantuan Keuangan, Belanja Tidah Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan;
- e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan;
- f. Pakta integritas yang ditandatangani Kehra/pimpinan;
- g. Foto kopi nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif;
- h. Susunan pengurus yang masih aktif;
- i. Kuitansi Bukti Pengeluaran uang bermaterai cukup;
- j. Foto kopi proposal pengajuan kepada Bupati;
- k. Foto kopi disposisi Bupati atas proposat yang diqiukan;
- l. Foto kopi surat rekomendasi dari SKPD yang membidangr, sebagai tindak lanjut atas disposisi Bupati terhadap proposal yang diajukan;
- m. Foto kopi Berita Acara Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daeratr (TAPD) Pemerintatr Ifubupaten Situbondo;
- n. Pengqiuan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warrra putih/bening rangkap 4 (empat), dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel unttrk DPPKAD, 1 (satu) bendel SKPD yang membidangr dan I (satu) bendel arsip penerima.
- o. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SIffJM) dari Kepala SKPD.
IIT. COITTOH IlORUAT RIKOUTNDASI SITPD ATAS PROROSAL
VI.1 Hlbah
KOP SKPD
Situbondor... ... ... ... ... ..
Kepada
Penting
Yth. Bupati Sihrbondo
)OOOO(
-
Melalui Tim Anggaran Pemerintatr Daerah Kabupaten Sihrbondo
Rckomendesl Penbertra di Htbah
SITIIBOIIDO
Membaca proposal yang diaiukan oleh ...o... melalui surat nomor ... tanggal ..., setelah ditakukan evaluasi terhadap proposal pemohon yang meliputi penilaian antara lain :
| NO | URAIAN | PENILAI.AN | PENILAI.AN | PENILAI.AN |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | Kelenekapan Administrasi | Ienekap | Tdk Iensl€p | |
| 2 | Domisili | Jelas | Tdk Jelas | |
| 3 | Keberadaan Orsanisasi | Fiktif | Tdk Fiktif | |
| 4 | Kepenguru san (masyarakatl | Jelas | Tdk Jelas | |
| 5 | Sekretariat tetap (organisasi kemasyarakatan) | Ada | Tdk ada | |
| 6 | Orgarrisasi Terdaftar Kemerrkumtran | Ya | fidak | |
| 7 | Nilai yans diaiukan | Waiar | Tdk Waiar | |
| 8 | Kepemilikan Tanah ( khusus konstnrksi I | Sah | Tdk Satr | |
| 9 | Pernatr menerima hibatr dari pemerintah Kab. Sittrbondo | Pernatr | Belum Pernah | |
| 10 | Pengelompokan penerima Hibah : | Pemerintatr Rrsat | Pemerintatr Rrsat | |
| 10 | Pengelompokan penerima Hibah : | Pemerintatr Daerah L^ain | Pemerintatr Daerah L^ain | |
| 10 | Pengelompokan penerima Hibah : | BUMD Badan, lembaga dan Ormas | BUMD Badan, lembaga dan Ormas | |
Catatan :
Usulan SKPD : Barang Rp..
UsulanPemohon : Barang Rp...
... Uar.g Rp...
... Uang Rp...
Keduoulaa :
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, dapat disetujui terhadap proposal yang diajukan.
Demikian rarrtrrk menjadi bahan pertimbangan lebih larrjut sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daeratr.
TANDA TANGAN TIM EVALUASI
KEPAI,A SKPD
- 1.
2.
Dst...
PEMOHON
Ifama den Stempel
Nomor
Sifat l"ampirarr
Perihd
I{ana dan Stemlrcl
NIP.
VT.z Bantuan Sosial
KOP SKPD
Situbondo
Kepada
SITUBOITDO
Nomor
Sifat
Lampirarr
Perihal
xx)0(x
Penting
Yth. Bupati Sitrbondo Melalui Tim Anggaran Pemerintatr Daeratr Kabupaten Situbondo
Reloaeadast Pemberlea di Bantuan Sostal
Membaca proposal yang diajukan oleh... melalui surat nomor... tanggal , setelatr dilakukan evaluasi terhadap proposal pemohon yang meliputi penilaian antara lain :
| NO | URAIAN | PENII,AIAN | PENII,AIAN | PENII,AIAN |
|------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | Kelenekapan Administrasi | Lenelrap | Tdk LengkaD | |
| 2 | Domisili | Jelas | Tdk Jelas | |
| 3 | Identitas hrdividu, Keluarqa | Jelas | Tdk Jelas | |
| 4 | Keberadaan Organisasi (Iembaga non pemerintatran) | Fiktif | Tdk Fikrif | |
| 5 | Kepengurusan (lembaga non pemerinta,trarrl | Jelas | Tdk Jelas | |
| 6 | Orgarrisasi Terdaftar Kemenkumtran | Ya | fidak | |
| 7 | Nitai yans diaiukan | Waiar | Tdk Waiar | |
| 8 | Pernatr menerima Bantuan sosial dari Pemda | Pernatr | Belum Pernatr | |
| 9 | Pengelompokan penerima Banhran Sosial : | Individu | Individu | |
| 9 | Pengelompokan penerima Banhran Sosial : | Keluarga | Keluarga | |
| 9 | Pengelompokan penerima Banhran Sosial : | Iembaga non pemerintatran | Iembaga non pemerintatran | |
Cataten :
UsulanPemohon : Barang Rp... ... [Jang Rp...
Usulan SKPD : Barang Rp... ... Uang Rp...
Kerlmpulan :
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, dapat disettrjui terhadap proposal yang diqiukan.
Demikian unhrk menjadi batran pertimbangan lebih lanjut sesuai prioritas dan kemanrpuan keuangan daeralr.
TANDA TAI.IGAIY TIM EVALUASI
1.
2.
Dst...
Pemohon
Ifaaa daa Stempel
KEPAI,A SKPD
I[ama dan Stempel
NIP.
rV. COITTIOH II1ORUAT BERITA ACARA PTRTITBAITGAIY TAPD VIf.l Hlbah Berupa Uang
BTRITA ACARA PERTITBAITGAIT TAPD KABI'PATEIT SITI'BOITIX) ATAS PEilBTRIAIY HIBAH BERT'PA UAITG TAHIIIT 2016 ilOtOR: TAPD/ I 120t6
MEMPERHATII(AN :
1. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah, dan Bantrran Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr, sebagaimana telatr diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tatrun 2OL2 tentang Perubatran atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2OlL tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr
Kabupatgn
2. Surat rekomgndasi SKPD ...o...o. Sihrbondo Nomor l ...o...oo...r... tartggal ...o...o.o..
Pada hari ini ... Tanggal ...o... Tim Anggaran Pemerintah Daeratr (TAPD) Kabupaten Sittrbondo memberikan pertimbangan terhadap pemberian belanja hibah berupa uang Tatrun 2OL6 kepada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dan telah memperoleh rekomendasi SKPD yang membidangi dan digunakan untuk :
Adapun jenis belanja hibah bempa uang yang akan diberikan kepada pemerintatr, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan ( ormas ) dengan pertimbangan sebagai berikut :
- a. Memiliki kepengurusan yang Jelas,
- b. Berkedudukan di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Sihrbondo.
- c. Memiliki sekretariat tetap,
- d. Bag badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hulmm Indonesia telah mendapatkan pengesahan badan hulnrm dari Kementerian Hulnrm dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentrran perahrran perundang-undangan.
Demikian Pertimbangan TAPD Kabupaten Sittrbondo unttrk dipergunakan sebagaimana mestinya.
lrIl.z Hlbah Benrpa Barang
BERITA ACARA PERTIUBAI5GAIT TAPD KABIIPATEN SITIIBOITIX) ATAS PEUBTRIAIT HIBAII BTRI'PA BARANG TAHI'II 2016 ilOtOR: TAPD/ I 120t6
MEMPERHATII(AN :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11 tentang Pedoman Pemberian Hibah, dan Banhran Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tatrun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Banhran Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr
2. Surat rekomendasi SKPD ...o...o...o...o... Kabupaten
Sittrbondo Nomor : .. ... o.. o ... .. ...
o o.. . o. ... ... o... .. ... tanggal ... .. ...
Pada hari ini ...,...o... Tanggal ...o... Tim Arrggaran
Pemerintatr Daeratr (TAPD) Kabupaten Sihrbondo memberikan pertimbangan terhadap pemberian belanja hibah berupa barang Tatrun 2016 kepada ... o... o... o o... r... o... o... dan telah memperoleh rekomendasi SKPD yang membidangi dan digtrnakan untuk :
Adapun jenis belanja hibah bempa barang yang akan diberikan kepada pemerintatr, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan ( ormas ) dengan pertimbangan sebagai berikmt :
- a. Memiliki kepengumsan yang Jelas,
- b. Berkedudukan di wilayatr administrasi Pemerintatr Kabupaten Sihrbondo.
- c. Memiliki sekretariat tetap,
- d. Bagt badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia telah mendapatkan pengesahan badan hukurn dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan perahrran perundangundangan.
Demikian Pertimbangan TAPD Kabupaten Sihrbondo untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
VII.3 Bantunn Soslal Benrpa Uang
BTRITA ACARA PTRTITBAITGAIT TAPD KABIIPATEN SITIIBONIX) ATAS PTUBERIAIT BAITTUAIT SOSIAL BERI'PA UAITG TAHI'N 2016 ilOUOR: TAPD/ I 12g^t6
MEMPERFIATII(AN :
1. Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tatrun 2O11 tentang Pedoman Pemberian Hibah, dan Banhran Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr, sebagaimana telatr diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tatrun 2OL2 tentang Pembahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Banhran Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Surat rekomendasi SKPD ...
...o...o...o... Kabupaten
Situbondo Nomor : ________________o...
tanggal o...
Pada hari ini ..o...o...o.. Tanggal ...o...o...o. Tim Anggaran
Pemerintah Daeratr (TAPD) Kabupaten Sihrbondo memberikan pertimbangan terhadap pemberian belanja bantuan sosial bempa uang Tahun 2016 kepada
dan telah memperoleh rekomendasi SKPD yang membidangi dan digrrnakan untuk :
Adapun jenis banttran sosial berupa uang yang akan diberikan kepada anggota dan atau kelompok masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Memiliki identitas yang jelas,
- b. Berdomisili di wilayatr administrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo,
- c. Memiliki kepengurusan yang jelas.
- d. Bagr lembaga non pemerintahan berbadan hukum Indonesia telatr mendapatkan pengesatran badan hukum dari Kementerian Hukum dag Hak Asasi Manusia sesuai ketentrran peratrrran perundang-undangan.
Demikian Pertimbangan TAPD Kabupaten Sihrbondo unhrk dipergunakan sebagaimana mestinya.
VII.4 Bertuan Soslal Benrpa Barang
BERITA ACARA PTRTIUBAITGAIT TAPD KABUPATTN SITIIBOITIX) ATAS PETBERIAIT BAITTUAIT SOSIAL BERI'PA BARAITG TAHT'IT 2016 ilOUOR: TAPD/ I 12016
MEMPERHATIKAN:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tattun 2Ol1 tentang Pedoman Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2Ot2 tentang Perrrbahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tatrun 2OlL tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Banhran Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr
2. Surat rekomendasi SKPD ...o...o...o... Kabupaten Sihrbondo Nomor : ________________ tanggal ...oo..
Pada hari ini .o...,... Tanggal ...o...o...o... Tim Anggaran Pemerintah Daeratr (TAPD) Kabupaten Sihrbondo memberikan perlimbangan terhadap pemberian belanja banhran sosial berupa barang Tatrun 2OL6 kepada ...o...r... dan telatr memperoleh rekomendasi SKPD yang membidangi dan digunat&lt;an untuk :
Adapun jenis bantuan sosial berupa barang yang akan diberikan kepada anggota dan atau kelompok masyarakat dengan pertimbangan sebagai berilut:
- a. Memiliki identitas yang jelas,
- b. Berdomisili di wilayatr administrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo,
- c. Memiliki kepengurusan yang jelas.
- d. Bagt lembaga non pemerintatran berbadan hulmm lndonesia telah mendapatlran pengesatran badan hukium dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketenhran peraturan perundang-undangan.
Demikian Pertimbangan TAPD lkbupaten Situbondo unhrk drpergunakan sebagaimana mestinya.
OONT'OH FIORUAT ITPHD IITKURAI{ XF.nfeS A4l
VIII.I Hlbah Benrpa Uang
PTR.'AITJIAIY HIBAII DAERAII
Antara
PETTRIITTAII KABI'PATEIT SITUBOITIX)
dengan
aaaaaaaaaaaaaaoaaaa
ilOUOR 3 ...
ITOilIOR 3 ...
TTITTAITG
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaa
bertempat di Kantor Pemerintah Ifubupaten Sihrbondo, Jalan pB. Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun
Sudirman Nomor 1 Sihrbondo, kami yang bertanda tangas dibawah ini :
I. ...o...t Jabatan ... o.. .. o... ... .. ..., berkedudukal
di Jl. PB- Sudirman Nomor I Sihrbondo, dalam perbuatal hukqm ini dari dan karenanya sah secara hukum bertindak unhrk dan atas nama Pemerintatr Kabupaten Situbondo, 5rang selanjutnya disebut.
RT.../RW... Desa ... Kecamatan
Kabupaten
Sihrbondo, dalam perbuatan hukum ini dari dan karenarrya satr secara
hukrrm bertindak untuk dall atas nama o...'
Desa
Kecamatan... ...Kabupaten
sitrrbondo,
selanjutnya
disebut...
...
PIHAK KESATU.
II. (NAMA
KETUA),
Jabatan
Ketua
beralamat
di
...PIIIAK IIEDUA.
PIHAK KTSATU dan PIHAK I(EDUA dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut juga IITDUA BELAII PIHAII safing mengikatkan diri dalam suatg Pedanjian Hibah Daeratr, dengan memperhatikan ketenhran :
2. Undang-Undang Nomor 1 Tatrun 20O4 tentang Perbendaharaan Negara;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OOg tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. 4- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah R.rsat dan pemerintatr Daerah;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Perattrran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Daeratr;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tatrun 2OL2 tentang Hibah Daeratr;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OOS tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintatr Daerah;
9. Perahrran Pemerintah Nomor 27 Tahtlun-: 2Ol4 tentang Pengelolaan Barang MiUk Negara/Daeratr;
6. LO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daeratr sebagaimana telatr beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20tt;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20l L tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Banttran Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr sebagaimana telatr diubatr Peratgran Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2OL2;
13. Perattrran Daeratr Kabupaten Sihrbondo Nomor ...o. Tahun ...o.. tentang furggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr Kabupaten Situbondo Tatrun Anggaran 2OL6;
14. Perahrran Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaart, Pertanggungiawaban dan Pelaporal Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuas Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2Ot6 sebagaimana telah diubatr dengan Peraturan Bupati Nomor ... Tatrun ...f
15. Perahrran Bupati Sihrbondo Nomor ... Tahun ... tentang Penjabararr Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sihrbondo Tahun Anggaran 2OL6;
16. Keputusan Bupati Sihrbondo Nomor : L88/... .1006.2/ ... tentang Pemberian Hibah, Banhran Sosial, Banhran Keuangan, Belapja Tidak Terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan Sesuai Anggaran Pendapatal dan Belar{a Daeratr Kabupaten Sihrbondo Tahun Anggaran 20!6.
Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, KTDUA BEI"AH PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daeratr sebagaimana diahrr dalam pasal-pasal berikut :
Pasat 1
RUAITG LINGKI'P
Ruang linglmp perjanjian ini adalatr Hibah Daeratr dari Pemerintatr Kabupaten Sihrbondo kepada o... ...' Desa...Kecamata1 Kabupaten Sihrbondo bempa uang sebesar Rp. ...r- (...) unhrk pelaksanaan Hibah Daeratr Bantuan... Kabupaten Sihrbondo Tahun ..oo... bempa hibah modal usaha yang bersifat bantuan hibatr yang tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus bagl PIHAI( KESATII.
Pasat 2
UAITSUD DAIT TIIJUAIT
- (1) Maksud Perjartjian Hibah Daerah ini adalatr sebagai kepedulian Pemerintah Daerah dalam mendulimng upaya peningkatan penguasaan tekonolog bagl masyarakat melalui Hibah Daerah Program
- (21 Tujuan Perjanjian Hibatr Daerah ini adalatr unttrk :
. o...
. o.. o...f
P.ssl 3
I(EDI'DIIKAIT IIEDUA BELAII PIIIAK
- (1) PIHAI( IIESATU adalah pemberi Hibah Daerah berupa uang sebesar Rp. .. ... . . ... r- (. ... o... . ... . .. . . . . .. . .. . o o. .. . . . .).
- (21 PIIIAII I{EDUA adalatr penerima Hibah Daeratr dari PIIIAII IIESATTU berupa uang sebesar Rp. ... ... ... ... . .. ..2- (... . o. o. ... e . .. ! ...).
Pmal 4
TUGAS DAIT TAITGGI'ITG JAITAB NTDUA BEI"AII PIHAK
(u PIHAK KEsATrr :
- a. Menyerahkan uang sebesar Rp. ...r- (...o...o...)
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada PIIIAK IITDUA ;
- b. menerima Laporan Surat Pertanggungiawaban (SPJ) penggunaan Dana Hibah Daerah disertai bukti-bukti terlampir dengan waktu 3 (tiga) bulan setelah penerimaan hibah dan selambat-lambatnya tanggal 1O Januari Tahun Berikutnya dari PIHAI( KEDUA ;
- c. menerima sisa penggunaan Dana Hibah Daerah yang tidak dapat direalisasikan oleh PIIHII KTDUA selambat-lambatnya tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan melalui Rekening Kas Daeratr Pemerintatr Kabupaten Sihrbondo ;
- d. melalui SKPD yang membidang melakukan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana Hibah Daeratr sesuai dengan taporan Pertanggungiawaban penggunaan Dana Hibah Daerah oleh PIIIAK KIDUA;
- e. menunda pencairan dana hibah daerah apabila PIHAK IITDUA tidat&lt; atau belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
(21 PrHArr KEDUA :
- a. menerima uang sebesar Rp. sebagaimana dimaksud dalam Pasal t harrya unttrk pelaksanaan Hibah Daerah Bantrran ...o...
- bertanggungiawab penuh terhadap pengelolaan Dana Hibah Daerah sesuai dengan rincian Proposal/Rencana Anggaran Belanja (RAB) / Rencana Kerja Anggaran (RI(A) ; b.
- menyampaikan [.aporan Surat Pertanggungiawaban (SPJ) penggunaan Dana Hibah Daeratr disertai bukti-bukti terlampir kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sihrbondo dengan tembusan kepada SKPD ...o...oo. Kabupaten Situbondo dalam waktu 3 (tiga) bulan setelatr penerimaan hibah dan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari Tatrun Anggaran berikutnya kepada PIHAK KTSATU; c.
- menyetorkan sisa penggunaan Dana Hibah Daeratr yang tidak dapat direalisasikan kepada PIHAII I{ESATU selambat-lambatnya tanggal 31 Desember Tatrun Anggaran berjalan melalui Rekening l(as Daeratr Pemerintah Kabupaten Situbondo. d.
N/A
Pasal 5

TETEIYTUAIV L/UN-LIUil
- (1) Ttrgas dan tanggung jawab IITDUA BtLllH PIHAK dahm Perjanjian Kerjasama ini tidak berakhir lrarena sebab meninggalnya atau berakhirnya masa jabatan r{tDUA Btl,/ur pIrrAK.
2. (21 Apabila salatr sahr pihak meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (U, maka trrgas dan tanggung jawabnya wqiib dilaksanakan oleh Pengganti Hak (Rechtsopuolge4 dari masing-masing pihak.
Pasat 6
SAITKSI
PIHAK KEDUA yang tidak melaksanalcan kewajiban laporan penggunaan hibah dapat dikenakan sanksi:
- a. Ganti rugi dan pengembalian dana;
- b. Pemblokiran dan/atau penghentian sementara banhran yang diberikan;
- c. Tidat&lt; diperbolehkan unttrk menerima program dalam benhrk apapun yang dibiayai oleh Keuangan Negara;
- d. Pidana, setelatr melalui proses hukum seperti penyelidikan, penyidikan, peradilan dan lainnya.
Pasat 7
PEITUTI'P
- (1) Hal-hal yang belum cukup diahrr dan belum disebutkan dalam Perjartjian Hibah Daeratr ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Pedanjian Tambahan/Perubahan (Addendum) oleh NTDUA BEI"AII PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedartjian Kerjasama ini termasuk dalam lampiran-lampirannya;
- (21 Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dengan sebenar-benarnya di Sittrbondo pada hari, tanggal, bulan dan tatrun sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjartjian ini, dalarn rang[&lt;ap 3 (tiga] masing-masing 2 (dua) rangkap dibubuhi materai yang culmp, dan mempunyai kekuatan hulmm yang sama setelatr ditandatangani oleh I{EDUA BEI"AII PIIIAK dengan membubuhi cap I stempel instansi.
PTHAK KEDUA.
PIHAI( KESATU,
ilAUA I(EIUA
aaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
VIU.2 Hlbah Benrpa Barang
PER.IANJIAIT HIBAII DATRAII
Antera
PEUERIITTA}I KABI'PATEIT SITI'BOITIX)
Dengan
D
aaaaaaaaaaa.aaaaaaa'
ilOUOR 3 ...
TEITTAITG
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Pada hari ini, .o..., Tanggal ...o.., Bulan ...o, Tatrun bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jalan PB. :
Sudirman Nomor 1 Sittrbondo, kami yang bertanda tangan dibawatr ini
- I. ..., Jabatan. ..., befkedUdUkaff di Jl. PB. Sudirman Nomor L sihrbondo, dalam perbuatan hukqm ini dari dan karenanya sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya disebut... ...PIHAI( KESATII.
III. (IIA]IA KgfUAl, Jabatan Kehra o...o...
...', beralamat di
RT.../RW... Desa
Kecamatan
Ikbupaten
Situbondo, dalam perbuatan hukum ini dari da3r karenanya sah secara
hukum bertindak unttrk dan atas narna o...'
Desa
Kecamatan...Kabupaten Situbondo,
selanjutnya
disebut...o.o...o...o...pfIIAK KtIrUA.
PIIIAK KESATL dan PIHAI( IITDUA dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut juga KEDUA BELIIH PIIIAK saling mengikatkan diri dalam suatg Perjanjian Hibah Daerah, dengan memperhatikan ketenhran :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tatrun 2OO3 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tatrun 2OO4 tentang Perbendatraraan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tatrun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Rrsat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun zOL+ tentang Pemerintatral Daeratr sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tatrun 2O15;
6. Perattrran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daeratr;
7. Peratrrr€ul Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaal Keuangan Daerah;
8. Peraftrran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedom€rn Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daeratr;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2O14 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Perattrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daeratr sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan diubah dengan Peraturran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OlL;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Banttran Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telatr diubatr dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2oL2;
13. Peratrrran Daerah Kabupaten Sittrbondo Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sihrbondo Tahun Anggaran 2OL6;
14. Perahrran Bupati Nomor ..o... Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelahsanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungi awaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Banhran Sosial, BaSt Hasil Pajak/Retribusi, Banhran Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2Ot6 sebagaimana telatr diubatr dengan Peraflrran Bupati Sihrbondo Nomor... Tahlrn...i
15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor . Tatrun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sihrbondo Tahun Anggaran 2OL6;
16. Kepuhrsan Bupati Sihrbondo Nomor : 188/0...f 006.2f ... tentang Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan Sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sihrbondo Tatrun Anggaran 2OL6.
Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, I(EDUA BELAII PIHAI( sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut :
Pesal 1
RUANG LIITGKI'P
Ruang linglrup rrjanjian ini adalatr Hibah Daeratr dari Kabupatgn Sihrbondo kepada o...' Desa Kabupaten Situbondo benrpa (ienis barang) ...o..,...o. untrrk pelaksanaan Hibah...o... Kabupaten Sihrbondo Tahun ...o... yang bersifat hibah yang tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus bagr PIHAII KttlATIf. Pemerintah Kecamatan
Pasat 2
UAITSUD DAN TU.'T'AIT
- (1) Maksud Perjanjian Hibah Daeratr ini adatah sebagai kepedulian Pemerintah Daerah dalam mendulmng upaya peningkatan penguasaan tekonologr basl masyarakat melalui Hibah Daerah program
- (2) T\-{uan Perjanjian Hibah Daerah ini adalah untuk :
- a. .o...f
...,;
Pasat 3
KTDT'DI'KAIT ITTDUA BELITH PTHAII
- (1) PIHAK II,ESATU adalah pemberi Hibah Daerah berupa (ienis barang)
- (21 PTHAK KEDUA adalah penerima Hibah Daerah dari PIHAI( IIESATL berrrpa fi enis barang). . .. . o . ... . . . . . . .. ... .. . . . . . . . .. . .. . ..
N/A
Pasal 4

TUGAS DAN TAITGGI'ITG JAITAB I{TDUA BEI"AH PTHAIT
PIHAK r(ESAffU :
- a. menyerahkan barang benrpa (ienis barang) ...o...sebagaimana
- dimaksud dalam Pasal 1 kepada PIHAK KTDUA ;
- b. menerima l,aporan Penggunaan Barang Hibah Daeratr dengan wakhr 3 (tiga) bulan setelatr penerimaan hibah dan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari Tahun Berikutnya dari PIHAK I(EDUA ;
- c. melalui SKPD yang membidang melaktrkan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana Hibah Daerah sesuai dengan Laporan Pertanggungiawaban penggunaan Dana Hibah Daerah oleh PIHAK IIIDUA;
- d. menunda penyerahan hibah daerah apabila PIHAK IIEDUA tidak atau belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
(21 PIHAK KEDUA :
- a. menerima barang berupa (ienis barang) ...sebagaimana dimaksud dalam Pasal t harrya unhrk pelaksanaan Hibah Daerah o...;
- b. bertanggungiawab penuh terhadap pengelolaan Hibah Daerah sesuai dengan rincian Proposal/Rencana Anggaran Belanja (RAB)/Rencana Kerja Anggaran (RI(A);
- c. tidak menjual, mengalihkan atau memindahtangankan barang hibah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada pihak lain;
- d. menyampaikan I"aporan Penggunaan Barang Hibah Daeratr SKPD ... Kabupaten Sittrbondo dalam waktu 3 (tiga) bulan setelatr penerimaan hibah dan selambat-lambatnya tanggal 1O Januari Tahun Anggaran berikutnya kepada PIHAI( KErSl,ATff.
C
Pagal 5
I{EIEITTUAIT LAIIT.LAIIT
- (1) Tugas dan tanggung jawab XTDUA BEI"AH PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak beraktrir karena sebab meninggalnya atau berahhirnya masa jabatan I(EDUA BELIUI PIIIAK.
2. (21 Apabila salah sattr pihak meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya sebagaimana dimahsud pada ayat (1), maka tugas dan tanggung jawabnya wajib dilaksanakan oleh Pengganti Hak (Rechfsopuolgefl dari masing-masing pihak.
N/A
Pasal 6

SAITKsI
PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajiban laporan penggunaan barang hibah daerah dapat dikenakan sanksi:
- a. Ganti rlgi dan pengembalian dana;
- b. Tidak diperbolehkan unhrk menerima program dalam benttrk apapun yang dibiayai oleh Keuangan Negara;
- c. Pidana, setelatr melalui proses hukmm seperti penyelidikan, penyidikan, peradilan dan lainnya.
Pesat 7
PEITUTUP
- (1) Hal-hal yang belum culmp diahrr dan belum disebutkan dalam Perjanjian Hibah Daeratr ini akan diahrr dan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan/Pembahan (Addendum) oleh IIEDUA BELIIH PIHAI( dan merupakan bagran yang tidak terpisatrkan dari Perjanjian Kerjasama ini termasuk dalam lampiran-lampirannya.
2. (21 Pedanjian Hibah Daeratr ini dibuat dengan sebenar-benarnya di Sihrbondo pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian ini, dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing 2 (dua) rang[&lt;ap dibubuhi materai yang culnrp, dan mempurryai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh I{EDUA BEI"AII PIIIAII dengan membubuhi cap / stempel instansi.
PTIIAK KEDUA,
PIHAK KESATU,
ITAUA KT,TUA
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
CONT'OH T1ORUAT SKTJU XII.
1. Format SPIJU untuk pencalran hlbah uans
KOP SIIPD
ST'RAT PERI|YATAAIT TAITGGI'ITG JAWAB UUTUTK
Yang bertandatangan di bawatr ini :
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan
Dalam
rangka
pelaksanaan
belanja
hibah
atas
kegiatan
Anggaran 2OL6, dengan ini Tahun
menyatakan bahwa:
1. Fenerima hibah yang saya ajukan yaitu ... adalah badan/lembaga/organisasi kemas5raral&lt;atan yang berbadan hukum Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol3 tentang Organisasi IGmasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakht dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan telah diproses sesuai dengan Peratura.n Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sssiel fsry Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan ini, malra saya bersedia menanggung rcsiko fsltradap ketidaksesuaian proses sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Sihrbondo,
. t
.. o...
o
.. o...
Kepala SKPD
materai
2. Format SPTJT untuk pencalrar hlbah barans
KOP SI{PD
SI'RAT PERIYYATAAN TAIY(rcI'IYG JAWAB UUTLIIK
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama
:
NIP
:
Pangkat/Golongan :
Jabatan
:
Dalam rangka pelaksanaan belanja hibah
atas
kegiatan
... Tahun Anggaran 2016, dengan ini
menlratakan bahwa :
1. Penerima hibah yang saya ajukan yaitu ... telah sesuai dengan ketenhran peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka saya bersedia menanggung resiko terhadap ketidaksesuaian proses sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sihrbondo, ... ... ... . o o
...
. o.. .. ., . .. . . . . . . .
Kepala SKPD
materai
3.
KOP SKPD
Yang bertandatangan di bawatr ini :
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan
Dalam rangka pelarrsanaan beranja bantuan sosial ... ... Tahun Anggaran menyatakan bahwa : atas kegiatan 2OL6, dengan ini
1. Penerima bantuan sosial yang saya ajukan yaitu ...,...,... telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2' Apab,a di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka saya bersedia menangung resiko terhadap ketidaksesuaian proses sglegei.4na ketent.an perahrran perundang-undangan yang berlaku.
Kepala SKPD
PJ. BITPATT STTITBONDO,
ZNIYAL I}IUIITADITIT
Situbondo,
materai
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BANJARBARU
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, Perlu menetapkan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Nomor 4437).sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten.(Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Menetapkan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun2008 tentang Petunjuk
7. Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 20).
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru
7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru.
9. Seksi adalah Seksi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru.
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
Tugas Pokok
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pendapatan, Belanja, Verifikasi dan Pembukuan dan Bidang Asset serta koordinasi pengendalian dampak lingkungan, dan pemetaan geologi pengembangan wilayah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga
Fungsi
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai fungsi:
1. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota.
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
3. perumusan program dan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pemungutan pendapatan dan penerimaan daerah.
4. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian pendapatan.
5. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian belanja.
6. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian verifikasi dan pembukuan.
7. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian asset.
8. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas lingkup dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
9. pengelolaan urusan kesekretariatan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah terdiri
2. dari:
- a. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Perencanaan;
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
- 1) Seksi Pendapatan dan Penetapan;
- 2) Seksi Pajak, Retribusi dan Pendapatan lain-lain;
- d. Bidang Belanja, terdiri dari;
- 1) Seksi Anggaran dan Belanja;
- 2) Seksi Perbendaharaan;
- e. Bidang Verifikasi dan Pembukuan, terdiri dari;
- 1) Seksi Verifikasi;
- 2) Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
- f. Bidang Asset,terdiri dari :
- 1) Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Kebutuhan;
- 2) Seksi Pengadaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Dinas
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas Pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas Dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang Pendapatan, Belanja, Verifikasi dan Pembukuan dan Bidang Asset, serta kegiatan kesekretariatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
- a. perumusan visi, misi, rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
- b. penysunan rencana anggaran Dinas;
- c. pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas serta pengendalian pelaksanaan operasional kegiatan Dinas;
- d. pengawasan dan pengendalian Bidang Pendapatan, Belanja, Verifikasi dan Pembukuan dan Bidang Asset;
- e. penanggungjawab seluruh kegiatan Dinas dan pencapaian sasaran kegiatan Dinas;
- f. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait di bidang Pendapatan, Belanja, Verifikasi dan Pembukuan dan Bidang Asset;
- g. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Walikota dan semua Unit Kerja/perangkat kerja pemerintah pusat dan daerah di bidang Pendapatan, Belanja, Verifikasi dan Pembukuan dan Bidang Asset;
- h. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain balk pemerintah maupun swasta di bidang Pendapatan, Belanja, Verifikasi dan Pembukuan dan Bidang Asset;
- i. pembinaan dan peningkatan kemampuan prestasi para pegawai di Lingkungan Dinas;
- j. pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Uraian Tugas Kepala Dinas :
- a. merumuskan Program kerja Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sesuai dengan Program Pemerintah Kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. mengkoordinasikan, mengawasi dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengarahkan dan membina bawahan agar melaksanakan tugas dengan balk dan efektif;
- d. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- e. mengambil kebijakan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul berkaitan dengan tugas, hasil tugas agar tepat sasaran dan tujuan organisasi;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja bawahan agar sesuai dengan program, visi dan misi organisasi serta sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- g. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait berkenaan dengan kegiatan pembangunan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam rangka kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan;
- h. mendistribusikan, mendelegasikan, mengatur dan mengawasi tugas kepada sekretaris sesuai bidang tugas masing-masing;
- i. memberikan motivasi dan inspirasi dalam rangka pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta personil dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- k. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan petunjuk teknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- I. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja/LAKIP kepada atasan langsung sebagai pertanggungjawaban tugas;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 2
Sekretariat
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan koordinasi penyusunan rencana dan program, serta pembinaan pelayanan administrasi keuangan, umum, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program, pengolahan data administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyusunan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dan kehumasan dan kepegawaian dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru.
Uraian Tugas Sekretaris adalah :
- a. menyusun rencana kerja dan program pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- b. mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian sesuai bidang tugasnya;
- c. memberikan petunjuk kepada Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas dengan baik;
- d. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan laporan Sub Bagian;
- e. mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan kepada bidang-bidang sesuai bidang tugasnya;
- f. memberikan petunjuk dan pelayanan administrasi kepada satuan kerja dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- g. menyusun rencana kepegawaian meliputi pengusulan kebutuhan pegawai, penyusunan formasi, mutasi kepegawaian, kenaikan pangkat, angka kredit, jabatan fungsional, usulan kenaikan gaji berkala, usulan pengangkatan Capeg, menyusun DP3, usulan karpeg, pengolahan DUK tiap semester dan daftar nominatif PNS;
- h. mengatur pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan meliputi penata usaha keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan;
- i. mengatur pelaksanaan urusan Umum dan Kepegawaian meliputi tugas-tugas protokol, keamanan, dan ketertiban, pengadaan, pencetakan, pemeliharaan gedung, perjalanan Dinas rutin, penyusunan formasi, mutasi kepegawaian, kenaikan pangkat, angka kredit, jabatan fungsional, usulan kenaikan gaji berkala, usulan pengangkatan Capeg, menyusun DP3, usulan karpeg, pengolahan DUK tiap semester dan daftar nominatif PNS dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- j. mengatur penggunaan dan penyediaan perlengkapan kantor.
- k. menghimpun dan menyusun Laporan Tahunan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- I. membuat konsep laporan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah berdasarkan data dari Sub Bagian sebagai bahan masukan;
- m. memberikan saran dan telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. membuat laporan kegiatan Sekretariat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 3
Sub Bagian Perencanaan
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan yang mempunyai tugas pokok mempersiapkan penyusunan program kerja perencanaan anggaran dan rencana kegiatan tahunan.
- (2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah
- a. menyiapkan, menyusun rencana program kerja rutin dan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- b. melaksanakan koordinasi kesekretariatan sesuai bidang tugas Sub Bagian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah,
- c. melaksanakan koordinasi. mengatur dan mengawasi pengelolaan laporan;
- d. membuat telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas;
- e. membuat rencana konsep surat rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan perencanaan;
- f. membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan dapat terselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- h. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai;
- i. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 5
Sub Bagian Keuangan
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas pokok menganalisa dan mengevaluasi serta menyiapkan bahan pembayaran, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah
- a. mengatur dan mengawasi pengelolaan administrasi keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah meliputi perencanaan anggaran, pengelolaan anggaran dan pelaporan;
- b. menyelenggarakan pembukuan dan bertanggung jawab keuangan serta perhitungan evaluasi perbendaharaan;
- c. mengatur dan mengawasi bendaharawan pengeluaran, bendaharawan penerima dan pengelola keuangan lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- d. membuat laporan keuangan berdasarkan bahan masukan dari satuan organisasi di Lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi kesekretariatan sesuai bidang tugas Sub Bagian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- f. membuat telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas;
- g. membuat rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan keuangan;
- h. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai;
- i. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 6
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pelaksanaan teknis administrasi urusan umum, rumah tangga, perlengkapan dan administrasi kepegawaian dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- (2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah
- a. menyiapkan, menyusun , rencana program kerja Umum dan Kepegawaian dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi Umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah meliputi mengagenda surat menyurat, pengetikan, Alat tulis Kantor, pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan arsip surat sesuai petunjuk teknis administrasi perkantoran, tugas-tugas protokol, keamanan, dan ketertiban, pengadaan, pencetakan, pemeliharaan gedung, perjalanan Dinas rutin, pemeliharaan dan perawatan barang-barang inventaris kantor serta membuat daftar inventaris dan laporan barang inventaris kantor;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi Kepegawaian Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Asset Daerah meliputi penyusunan formasi, mutasi kepegawaian, kenaikan pangkat. angka kredit, jabatan fungsional, usulan kenaikan gaji berkala, usulan pengangkatan Capeg, menyusun DP3, pengurusan karpeg/askes/taspen/pensiun, pengurusan DUK tiap semester dan daftar nominatif PNS;
- d. melaksanakan pengaturan terselenggaranya pengelolaan administtrasi Umum dan Kepegawaian dalam pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. melaksanakan penyusunan rencana kepegawaian meliputi usulan kebutuhan pegawai, formasi kepegawaian, mutasi kepegawaian, usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, usulan pengangkatan Capeg, pembuatan DP3, pengurusan karpeg, pengolahan DUK tiap semester dan daftar nominatif PNS, analisis kepegawaian, usulan diklat/pelatihan pegawai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan pengaturan dan memberikan pelayanan alat tulis kantor, barang inventaris dan perlengkapan lainnya dalam satuan organisasi dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan barang inventaris kantor, membuat daftar barang inventaris kantor, kebersihan, kerapian tata ruang kantor serta kebersihan lingkungan kantor pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- h. melaksanakan koordinasi kesekretariatan sesuai bidang tugas sub bagian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- i. melaksanakan koordinasi kegiatan administrasi umum dan kepegawaian pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah kepada instansi terkait agar terjalin hubungan kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
- j. membuat telaahan kepada atasan, rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan administrasi Umum dan Kepegawaian;
- k. membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan terbagi habis;
- I. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. melakukan evaluasi dan monitoring tugas-tugas kepada bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- n. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai;
- o. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 7
Bidang Pendapatan
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
Pasal 11

- (1) Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pendapatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan program pengaturan dan penagihan piutang pajak dan retribusi Daerah, pengaturan dan pengelolaan dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis dan penyelenggaraan penagihan piutang pajak Daerah dan retribusi Daerah, pengelolaan BUMD dan la lain pendpatan asli Daerah yang sah serta administrasi penagihan pajak / retribusi Daerah;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan penyelenggaraan pengelolaan dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain lain pendapatan Daerah yang sah;
- c. penyusunan petunjuk teknis dan penyelenggaraan pertimbangan atas keberatan wajib pajak / retribusi Daerah terhadap pembayaran piutang pajak / retribusi Daerah.
- (3) Uraian Tugas Kepala Bidang Pendapatan adalah :
- a. merumuskan, mengatur dan mengkoordinasikan serta mengawasi terselenggaranya penyusunan rencana kerja bidang Pendapatan sesuai Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kebijakan pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Daerah;
- c. mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan pemungutan daerah;
- d. menyusun dan mengkoordinasikan pembuatan perencanaan dan strategi pengembangan pendapatan daerah;
- e. merencanakan, mengkoodinasikan, mengendalikan penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan tentang pajak, retribusi dan pendapatan lainnya kepada masyarakat untuk kelancaran penerimaan pendapatan daerah;
- f. mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan pemungutan daerah, pelaksanaan perhitungan, penetapan pajak retribusi daerah;
- g. menyelenggarakan pengkajian, analisa pengembangan dan peningkatan PAD serta pendapatan/penerimaan lainnya;
- h. menyelenggarakan program pengaturan dan penagihan piutang pajak/retribusi daerah, pendapatan daerah, pendapatan lain-lain, Dana Perimbangan dan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus;
- i. penyelenggarakan pemberian pertimbangan keberatan pajak/retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. mengkoordinasikan, dan mengarahkan tugas kepada bawahan agar terjalin kerjasama yang harmonis dan pekerjaan terbagi habis;
- k. membina hubungan tugas, produktifitas kerja bawahan agar penyelesaian tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- I. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas dengan baik;
- n. mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- o. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- p. memberikan nota pertimbangan/advise kepada atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- q. melaporkan secara berkala (bulanan, triwulan, tahunan) kegiatan bidang sesuai peraturan yang berlaku;
- r. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- s. melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.
Paragraf 8
Seksi Pendataan dan Penetapan
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
Pasal 12

- (1) Seksi Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan yang mempunyai tugas pokok menyiapkan data dan bahan dalam rangka pencatatan dan penagihan serta pengaturan pencicilan pajak daerah, pengelolaan BUMD dan pendapatan ash daerah yang sah, menyiapkan data dan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan atas keberatan wajib pajak / retribusi daerah;
- (2) Uraian Tugas Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan adalah
- a. menyusun rencana langkah kegiatan Seksi Pendataan dan Penetapan berdasarkan rumusan rencana kerja Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- b. mengatur dan mengawasi pelaksanaan pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek pajak, retribusi daerah dan pendapatan lain lain;
- c. merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pengkajian strategi pengembangan dan peningkatan pajak, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- d. meneliti dan menganalisa potensi sumber pendapatan daerah;
- e. melaksanakan koordinasi dengan pihak Kecamatan/Kelurahan dan unit terkait lainnya dalam tugas pendataan PBB dan monitoring SPPT-PBB serta melaksanakan perhitungan biaya penggantian penyampaian per SPPT PBB serta melaksanakan inventarisasi data / observasi pendataan PBB;
- f. mengevaluasi pengelolaan pemungutan pendapatan daerah dalam rangka peningkatan PAD;
- g. menyusun laporan perkembangan penyampaian SPPT kekelurahan berdasarkan strook yang disampaikan dan observasi langsung kelapangan;
- h. melakukan koordinasi dengan unit terkait dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- i. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan bukti setor wajib pajak/retribusi daerah, pemeriksaan rencana pemberian izin, pemeriksaan obyek dan subyek pajak retribusi daerah;
- j. mengatur dan mengawasi pelaksanaan penetapan pajak daerah, pembuatan nota perhitungan pajak dan daftar penetapannya, legalisasi tanda masuk, nota penjualan serta pengesahan nota pemungutan lainnya;
- k. mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemeriksaan obyek dan subyek pajak/retribusi daerah serta pendapatan lain-lain;
- I. membuat rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan bidang pendapatan;
- m. membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan terbagi habis;
- n. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- o. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- ID. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- q. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- r. melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.
Paragraf 9
Seksi Pajak, Retribusi dan Pendapatan lain-lain
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
Pasal 13

- (1) Seksi Pajak, Retribusi dan Pendapatan lain-lain dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pajak, Retribusi dan Pendapatan lain-lain yang mempunyai tugas pokok penyiapan bahan dan data administrasi pencatatan serta pengelolaan program pengelolaan dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain lain pendapatan daerah yang sah.
- (2) Uraian Tugas Kepala Seksi Pajak, Retribusi dan Pendapatan lain-lain adalah
- a. menyusun rencana langkah kegiatan Seksi Pajak, Retribusi dan Pendapatan lain-lain berdasarkan rumusan rencana kerja Bidang Pendapatan;
- b. merencanakan Intensifikasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- c. mengatur dan mengawasi pelaksanaan penggalian dan peningkatan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- d. mengatur dan mengawasi pelaksanaan penagihan, pemungutan dan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- e. menyiapkan penyusunan petunjuk teknis dan penyelenggaraan penagihan pajak retribusi daerah, pengelolaan penerimaan BUMD dan pendapatan asli daerah lainnya serta administrasi penagihan pajak retribusi daerah;
- f. menyusun petunjuk teknis dan pertimbangan atas keberatan wajib pajak/retribusi daerah terhadap pembayaran piutang pajak/retribusi daerah;
- g. mengevaluasi penerimaan pajak/retribusi daerah dan penerimaan PBB SKB Kota Banjarbaru serta pendapatan lain-lain;
- h. menyiapkan data dan bahan penagihan pajak/retribusi daerah;
- i. mengatur dan mengawasi pelaksanaan penagihan dan pengaturan perincian piutang/retribusi daerah;
- j. menyiapkan data dan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan atas keberatan pajak/retribusi daerah;
- k. membuat rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan bidang tugas;
- I. membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- m. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- n. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- o. membuat telaahan staf kepada atasan yang berkaitan dengan bidang tugas;
- p. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- q. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- r. melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.
Paragraf 10
Bidang Belanja
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
Pasal 14

- (1) Bidang Belanja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Belanja yang mempunyai tugas pokok melaksanakan program penyusunan anggaran belanja daerah, perubahan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah, pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Belanja mempunyai fungsi
- a. penyusunan bahan dan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan perumusan kebijakan belanja;
- b. penyusunan anggaran pendapatan danbelanja daerah dan perubahan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. penyusunan nota keuangan;
- d. penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- e. pembinaan kebendaharawanan;
- f. penyusunan laporan APBD.
- (3) Uraian Tugas Kepala Bidang Belanja adalah
- a. merumuskan, mengatur dan mengkoordinasikan serta mengawasi terselenggaranya penyusunan rencana kerja bidang Belanja sesuai Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kebijakan pelaksanaan belanja yang meliputi penyusunan anggaran belanja, administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- c. mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan penyusunan anggaran belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. menyusun dan mengkoordinasikan pembuatan Nota Keuangan dan bahan pembinaan administrasi keuangan serta APBD;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dan pengelolaan keuangan SKPD;
- f. melaporkan secara berkala meliputi laporan bulanan, triwulan dan tahunan Bidang Belanja sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- g. mengkoordinasikan dan mendistribusikan serta mengarahkan tugas kepada bawahan agar terjalin kerjasama yang harmonis dan pekerjaan terbagi habis;
- h. membina hubungan tugas, produktifitas kerja bawahan agar penyelesaian tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- j. memberikan Nota Pertimbangan / Advise kepada atasan yang berkaitan dengan Bidang Belanja DPPKAD;
- k. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
1. melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.
Paragraf 11
Seksi Anggaran dan Belanja
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
Pasal 15

- (1) Seksi Anggaran dan Belanja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Anggaran dan Belanja yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan data perumusan anggaran dan belanja, kebijakan dan pedoman APBD serta perubahan APBD, penyusunan nota keuangan, pengendalian pelaksanaan APBD, menyiapkan anggaran kas dan SPD;
- (2) Uraian Tugas Kepala Seksi Anggaran dan Belanja adalah
- a. menyusun rencana langkah kegiatan Seksi Anggaran dan Belanja berdasarkan rumusan rencana kerja Bidang Belanja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- b. mengatur dan mengawasi pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan bahan kebijakan dan pedoman APBD serta perubahan APBD;
- c. mengatur dan mengawasi pelaksanaan penyusunan Nota Keuangan;
- d. mengatur, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan APBD;
- e. mengatur dan mengawasi penyiapan anggaran kas dan SP2D;
- f. membuat rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan bidang tugas;
- g. membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- h. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- i. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- j. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- k. membuat telaahan staf kepada atasan sesuai bidang tugas;
- I. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- m. melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.
Paragraf 12
Seksi Perbendaharaan
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
Pasal 16

- (1) Seksi Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perbendaharaan yang mempunyai tugas menerbitkan SP2D, menyimpan seluruh bukti ask kepemilikan kekayaan daerah, memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau Iembaga keuangan lainnya yang ditunjuk, mengusahakan dan mengatur dana yang
diperlukan dalam pelaksanaan APBD, menyimpan uang daerah, melaksanakan penetapan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah, melakukan pembayaran sesuai permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah, melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah, mengelola utang piutang daerah dan melaksanakan penagihan piutang daerah.
Uraian Tugas Kepala Seksi Perbendaharaan adalah :
- a. menyusun rencana langkah kegiatan Seksi Perbendaharaan berdasarkan rumusan rencana kerja Bidang Belanja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- b. mengatur dan mengawasi kegiatan penerbitan SP2D;
- c. mengatur dan mengawasi pelaksanaan penyimpanan uang daerah dan bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- d. memantau penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- f. melaksanakan penetapan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah;
- g. mengatur dan mengawasi pembayaran permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening daerah, pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah, pengelolaan utang piutang daerah dan penagihan piutang daerah;
- h. membuat rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan bidang tugas;
- i. membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- j. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- k. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan;
- I. membuat telaahan staf kepada atasan sesuai bidang tugas;
- m. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- n. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- o. melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.
Paragraf 13
Bidang Verifikasi dan Pembukuan
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
Pasal 17

- (1) Bidang Verifikasi dan Pembukuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Verifikasi dan Pembukuan yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan dan pelaksanaan verifikasi dan melaksanakan pembukuan/akuntansi anggaran belanja daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Verifikasi dan Pembukuan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan dan petunjuk teknis penyelenggaraan verifikasi dan pembukuan anggaran belanja daerah;
- b. penyelenggarakan verifikasi keuangan daerah;
- c. penyelenggarakan administrasi pembukuan dan pelaporan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Uraian Tugas Kepala Bidang Verifikasi dan Pembukuan adalah :
- a. merumuskan, mengatur dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja bidang Verifikasi dan Pembukuan sesuai Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kebijakan pelaksanaan Verifikasi dan Pembukuan pendapatan dan belanja daerah;
- c. mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan verifikasi keuangan daerah;
- d. menyusun dan mengkoordinasikan pembuatan sistem pembukuan dan pelaporan keuangan daerah;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Verifikasi dan Pembukuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- f. melaporkan secara berkala meliputi laporan bulanan, triwulan dan tahunan Bidang Verifikasi dan Pembukuan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- g. memberikan Nota Pertimbangan / Advise kepada atasan yang berkaitan dengan Bidang Verifikasi dan Pembukuan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- h. mengkoordinasikan dan mendistribusikan serta mengarahkan tugas kepada bawahan agar terjalin kerjasama yang hamionis dan pekerjaan terbagi habis;
- i. membina hubungan tugas, produktifitas kerja bawahan agar penyelesaian tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penitaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- k. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
I melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.
Paragraf 14
Seksi Verifikasi
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
Pasal 18

- (1) Seksi Verifikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Verifikasi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan data perumusan kebijakan verifikasi, menyelenggarakan verifikasi atas pertanggung jawaban pendapatan dan belanja daerah serta pembinaan administrasi keuangan daerah.
Uraian Tugas Kepala Seksi Verifikasi adalah :
- a. menyusun rencana langkah kegiatan Seksi Verifikasi berdasarkan rumusan rencana kerja Bidang Verifikasi dan Pembukuan;
- b. mengatur, mengawasi kegiatan peyiapan bahan perumusan kebijakan verifikasi;
- c. mengatur dan mengawasi penyelenggaraan verifikasi atas pertanggung jawaban pendapatan dan belanja daerah;
- d. mengatur dan mengawasi pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan daerah.
- e. mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan inventarisasi surat pertanggung jawaban Realisasi Belanja langsung/tidak langsung pada SKPD untuk dilakukan pengesahan atau penolakan;
- f. mengatur dan mengawasi penyelenggaraan penyiapan bahan pengesahan surat pertanggung jawaban (SPJ) belanja langsung/tidak langsung, meneliti jumlah penerimaan dan pengeluarannya;
- g. mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas penyusunan dan pemeliharaan dokumen SPJ Keuangan yang belum kadaluarsa;
- h. membuat rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan bidang tugas:
- i. membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- j. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- k. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- I. membuat telaahan staf kepada atasan sesuai bidang tugas;
- m. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- n. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- o. melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.
Paragraf 15
Seksi Pembukuan dan Pelaporan
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
Pasal 19

- (1) Seksi Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan data dan bahan perumusan kebijakan pembukuan dan pelaporan keuangan daerah, melaksanakan administrasi pembukan dan pelaporan keuangan daerah, penyajian informasi keuangan daerah serta menyusun perhitungan dan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. (2) Uraian Tugas Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan adalah :
- a. menyusun rencana langkah kegiatan Seksi Pembukuan dan Pelaporan berdasarkan rumusan rencana kerja Bidang Verifikasi dan Pembukuan;
- b. mengatur dan mengawasi kegiatan pengumpulan bahan bahan perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- c. mengatur dan mengawasi pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- d. mengatur dan mengawasi kegiatan penyajian informasi keuangan daerah;
- e. mengatur dan mengawasi kegiatan penyusunan perhitungan dan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- f. membuat rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan bidang tugas;
- g. membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan terbagi habis;
- h. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- i. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- j. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- k. membuat telaahan staf kepada atasan sesuai bidang tugas;
1. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- m. melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.
Paragraf 16
Bidang Asset
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
Pasal 20

- (1) Bidang Asset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Asset mempunyai tugas pokok menyusun perumusan kebijakan dan pengelolaan asset daerah, penyusunan rencana kebutuhan, pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang, pemeliharaan dan penghapusan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Asset mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan bahan dan data perumusan kebijakan dan pengelolaan asset daerah;
- b. penyusunan rencana kebutuhan;
- c. pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang;
- d. pemamfaatan, pemeliharaan dan penghapusan barang inventaris.
- (3) Uraian Tugas Kepala Bidang Asset adalah :
- a. merumuskan, mengatur dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja bidang Asset sesuai Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyiapan bahanbahan perumusan kebijakan dan pengelolaan asset daerah ;
- c. mengkoordinasikan dan mengatur dalam penyusunan rencana kebutuhan barang daerah;
- d. menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan pengadaan, penatausahaan dan inventarisasi asset daerah;
- e. menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penghapusan barang/asset daerah;
- f. mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya distribusi dan dokumentasi asset daerah;
- g. mengevaluasi pelaksanaan program kerja Bidang Asset, kegiatan pengadaan, penata usahaan dan inventarisasi kekayaan daerah;
- h. melaporkan secara berkala meliputi laporan bulanan, triwulan dan tahunan Bidang Asset sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- i. memberikan Nota Pertimbangan / Advise kepada atasan yang berkaitan yang berkaitan dengan Bidang Asset pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- j. mengkoordinasikan dan mendistribusikan serta mengarahkan tugas kepada bawahan agar terjalin kerjasama yang harmonis dan pekerjaan terbagi habis;
- k. membina hubungan tugas, produktifitas kerja bawahan agar penyelesaian tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- I. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- m. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
Paragraf 17
Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Kebutuhan
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
Pasal 21

- (1) Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Kebutuhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Kebutuhan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan inventarisasi dan pendataan perlengkapan dan pembekalan daerah, menyusun rencana kebutuhan pembekalan dan perlengkapan daerah, menyusun standar harga kebutuhan barang dan jasa.
- (2) Uraian Tugas Kepala Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Kebutuhan adalah :
- a. menyusun rencana langkah kegiatan Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Kebutuhan berdasarkan rumusan rencana kerja Bidang Asset;
- b. mengatur, mengawasi kegiatan penyusunan bahan bahan perumusan kebijakan pengelolaan asset daerah;
- c. mengatur, mengawasi kegiatan inventarisasi dan pendataan perlengkapan dan pembekalan daerah;
- d. mengatur dan mengawasi pengumpulan data rencana kebutuhan perlengkapan dan pembekalan daerah;
- e. mengatur dan mengawasi pelaksanaan penyusunan standar harga kebutuhan barang dan jasa;
- f. membuat rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan bidang tugas;
- g. membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- h. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
11. i melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- j. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- k. membuat telaahan staf kepada atasan sesuai bidang tugas;
- I. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- m. melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.
Paragraf 18
Seksi Pengadaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
Pasal 22

- (1) Seksi Pengadaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengadaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana pengadaan kebutuhan perlengkapan dan pembekalan daerah, melaksanakan pengadaan kebutuhan perlengkapan dan pembekalan daerah, penyusuan standar pemeliharaan, penyimpanan, distribusi, penyimpanan, pengembangan, pemanfaatan kekayaan daerah serta evaluasi dan monitoring pengelolaan perlengkapan dan pembekalan daerah.
Uraian Tugas Kepala Seksi Pengadaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan adalah
- a. menyusun rencana langkah kegiatan Seksi Pengadaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan berdasarkan rumusan rencana kerja Bidang Asset Daerah;
- b. mengatur dan mengawasi kegiatan penyusunan rencana pengadaan kebutuhan perlengkapan dan pembekalan daerah;
- c. mengatur dan mengawasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan perlengkapan dan pembekalan daerah;
- d. mengatur dan mengawasi kegiatan penyusunan pedoman dan standar pemeliharaan, penyimpanan, distribusi dan pemanfaatan asset daerah;
- e. mengatur dan mengawasi kegiatan penyusunan rencana pengembangan pemanfaatan asset daerah;
- f. mengatur dan mengawasi kegiatan pelaksanaan pemeliharaan, penyimpanan, distribusi dan pemanfaatan asset daerah;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan pembekalan daerah;
- h. membuat rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan bidang tugas;
- i. membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- j. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- k. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- I. membuat telaahan staf kepada atasan sesuai bidang tugas;
- m. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- n. melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.
Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepaia Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional.
- (2) Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Satu Unit Pelaksana Teknis dapat membawahi satu wilayah kerja 1 (satu) atau lebih wilayah Kecamatan sesuai volume kerja, kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (4) Pembentukan susunan organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 26

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang koordinator Jabatan Fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Masing masing tenaga Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Fungsional.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, para kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasi serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah wajib memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan mefaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 31

Sekretaris dan para Kepala Bidang menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan Organisasi dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah wajib mengadakan rapat berkala.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 33

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pejabat Pelaksana Tugas ( Plt) atau Pelaksana Harlan (Plh).
- (2) Dalam hal Kepala Dinas dan Sekretaris berhalangan, maka salah seorang Kepala Bidang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas ( Plt ) atau Pelaksana Harlan (Plh).
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 34

- (1) Dalam mempersiapkan rencana, program pembinaan dan penataan Kota senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif serta hubungan kerja koordinatif dengan unit kerja terkait yang di Propinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan rencana serta program penataan Kota, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mengusahakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah serta antar daerah.
- (3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah bersama perangkat Daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala peraturan dan ketentuan pelaksanaannya yang mengatur Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengetolaan Keuangan dan Asset Daerah sebelumnya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal fain yang belum diatur dengan jelas dan bersifat teknis akan diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 2012
,6
WALIKOTA BANJARBARU
M. RUZAIDIN NO OR
\_..
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal '7 rte m 2012
SEKRET IS DAERAH,
H. YAHRIANI
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2012 NOMOR