PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor Z Tahun 2023
Tentang BAGIPEJABAT*"dTffi*i3J*i:Y#SXil.O,HIiUOOWAINEGERISIPI DT LTNGK^Bfl IBfAX#,ffi ffi ffiIff ;",*, TAHT.AI ANGGARAN 2OI4
Berlaku: 27 Tahun 2013
N/A
Preamble

Menimbang :
Icngi"Ert a.
- bahwa untuk maksud Lr""u"i pada h;rui "" ai atas, perlu ditetapkan dengan peraturan Walikota. b.
- bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi da, efisiensi pembiayaan untuk perjaranan Ji";" di lingkungan Pemerintah Kota Kotamob"g,i r"nun Anggaran 2014, serta guna memenuhi amanat peraturan uerireri Dalam 'rrrlsl.i Nomor 27 Tahun 2013 t nt""s pedoman pen5rusunan Anggaran pendapatan dan BeIanJa o"r.J- Tahun 2or4 dipandang perlu menetapkan standar ui",,. p"qiaranan dinas.
1. tn$ans-u\_ldarrg Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2ooa tentang Keuangan ^I^rqq. (Lemb\_aran -fV.gr Republik Indonesia Tahun zood Nomtr 42, Tambaf,an Lembaran Jlegara Republik Indonesia Nornor a}g6);
3. !nfans-u3d*q- Repubrik i"a"'ri""i" Nomor 1s Tahun 2oo4 tentang Pemeriksaa.n penSelo\3n dan Tanggung jawab f:itrffi".Tsffi.drTHH#ffi H*:Hft ;r# Indonesia Nomor +qOOi;
2. Y"9""g-!''9*g Republik Indonesia No*o, I Tahun 2oo4 tentang Perbend'rh-rraBn\_ Negara (Lembaran- lv.g." Republik Indonesia Tahun 2oo4 N"*i. s, +;'#t# #ilorr"r, Negara Republik Indonesia Nomor +iSO.
- Y\_19".g-Yrd*g nepuutit Indonesia Nomor s2 Tahun 2oo4 tentang pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2w4 N"*or L2s, t"*u"rrL Lembaran Negara Rep,blik Indonesia N;;or aa3zl; sebagairnana telah diubah beberapa kati, terakhir agrg"r, undang-Undang Nomor L2 Tahun 2oog^ ..ntang p.r,ru"rr"., r.Jrri -.-. undang\_ undang Nomor 32 Tahun"zoo-+Lrrtang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rep,blik Indonesia t"rr.,. ioog Nomor 59, Iafii* Lembaran x"g.r. -Republik rnaonesia Nomor
- undang-undang Rep,blik Indonesia Nomor 33 Tahu. 2w tentang Perimbangal-xeuans' Arrt"r* p.*L.ir.t r, pusal dan Daerah (Lernbarai rv"g.r. -R-.p.lur1" r.a"r"*f Ta'un w 5
o
Menetapkan
Nomor 126, Tarr,bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a68O ); 6.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 6, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a\ 7.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Al1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 8.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2Ol4; 9.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 /PMK.O2l2ol3 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014; 10.
- Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2OI4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggarart 2Ol4 11.
- Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2OL4 t2.
MEMUTUSKAN
STANDAR BIAYA PERJAI,\I{AN DINAS BAGI PE.IABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2014
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2

Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melakukan perjalanan Dinas, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan I penntah atasannya.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3

Perjalanan dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak menggunakan sara,na komunikasi yarrg tersedia, serta dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan hasil maksimal serta biaya sehemat mungkin.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kotamobagu dapat dilaksanakan sepanjang berkaitan dengan tugas - tugas Monitoring, Sosialisasi, Kunjungan Kerja, Penyerapan Aspirasi, tugas pengawasan serta tugas pendataan dan penagihan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5

Untuk Perjalanan Dinas Dalam rangka mengikuti Kursus, Diklat dan Kegiatan sejenisnya yang membutuhkan kontribusi biaya dan Perjalanan dinas yang akomodasinya ditanggung oleh panitia pelaksana kegiatan yang diikuti, diberikan biaya berupa :
- b. Uang Transport dan Tiket dari tempat kedudukan ketempat tu.iuan pergl pulang.
- a. Pengrnapan / Akomodasi dan Uang Harian (Uang Makan, Transportasi Lokal) selama dua hari dan uang saku serta uang representasi dibayarkan sebanyak hari pelaksanaan perjalanan dinas.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 6

- (1) Unhrk dapat melakukan perjalanan dinas, pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap, harus mendapat Surat Perintah T\rgas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh pej abat yang berwenang;
- (2) Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana lampiran I Peraturan Walikota ini.
Penandatanganan Surat Perintah Tugas ( SPT ) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana di maksud Pasal 6 yaitu :
- (2) Bagr Sekretaris Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota, dalarn hal pejabat tersebut berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Asisten Bidang Administrasi Umum atas nama Walikota;
- (1) Bagr Walikota dan Wakil Walikota, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota, dalam ha1 Pejabat tersebut berhalangan maka di tandatangani oleh Asisten Bidang Administrasi Umum atas nama Walikota.
- (3) Bag para Asisten Setda, Staf Ahli Walikota dan Pimpinan SKPD (Inspekur/ Sekretaris Dewan, Kepala Dinas Badan/Kantor/Bagian di Lingkungan Sekretaris Daerah, Sekretaris KORPRI dan Camat) SPT dan SPPD di tandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota, dalam hal Pejabat tersebut berhalangan maka ditandatangani Asisten Bidang Administrasi Umum atas nErma Walikota;
4. (4). Bagt Pejabat Eseloa III, Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil lainnya di lingfuungan Pemerintah Kota Kotamobagu yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), SPPD di tandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangJ&lt;utan, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota, dalam hal Pejaht tersebut berhalangan maka ditandatangani Asisten Bidang Administrasi Umum atas nzrma Walikota;
5. (5} Apabila Sekretaris Daerah dan Asisten Bida*g Administrasi Umum berhalangan, maka SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud ayat 1 s/d 4 di atas ditandatangani oleh Asisten yang ada atas nama Walikota.
Fsrjalanan Dinas bagl Pegawai Negeri Sipil Golongan ll/a kebawah hanya dimungkinkan untuk tenaga teknis montir, spk, ajudan dan sejenisnya s€rta pegayai tidak tetap atas izin pejabat yang berwemang menandatangani SPT dan SPPD.
BIAYA PER.IAIANAN DINAS
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 9

- O (1) Besarnya Satuan Biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, @awai Negeri Sipil dan Pegami fidek Tetap sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini;
- Biaya Perjalana:r dinas sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan {21 terdiri atas koml&gt;orrerr-lsornporren reba-gai beril&lt;rt: (21
- b. Biaya Transport;
- a. Uang Harian;
- c. Biaya Penginapan;
- d. Uang Representasi untuk Pejabat Negara, Pejabat Esselon I dan Pejabat Esselon II.
- Uang harian sebagaimana dirnaksud pada ayat (21 huruf a terdiri atas: (3)
- b. Uang Transport Lokal; dan
- a. Uang Makan;
- c. Uang Saku
- a. Perjalanan dinas dari tempat Kedudukan sampai Tempat Tqiuan keberangkatan dan kepulangan (biaya tiket angkutan udara/angkutan darat/ asrgkutan laut) terrnaiuk biaya ke terminat bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan.
- Biaya Transport sebagaimana dirnaksud pada ayat (21huruf b dibayarkan sesuai biaya ril1 (At Cost) yarrg terdiri atas: t4l
- b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulang€Ln.
- (5) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat {21 huruf d dibayarkan sebanyak jumlah hari pelaksanaan Perjalanan Dinas'
- a. 'Tingkat e unt rt Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Pendamping Pejabat Negara ( Isteri / $uami );
- (6) Biaya perjalanarr dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2|, digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu :
- b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II, Anggota DPRD dan yang disetarakan;
- d. tin[kat D untuk PeJabat eselon IV atau Gol. III; dan yang disetarakan;
- c. tin[kat C untuk Pejabat eselon III atau Gol. IV dan yang disetarakan;
- e. finlkat E untuk PNS Gol. II, Gol. I, Pegawai Tidak Tetap dan yang disetarakan.
8. (Tl Jenis fasilitas transportasi bagi Pejalr\_at- N\_egara, Pimprlan dan Anggota. DPRD, pegawai Negeri Sipii dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 10

- (1) Biaya pengrnapan/akomodasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf c, dibayarkan sesuai dengan biaya Rill (At Cost)'
2. Bi"y" Tiket perjalanan dinai (Angkutan Darat, Laut dan Udara) sebagaiT^ra dimarcua pada-pasal 9 ayat (af huruf a pelaksanaanya dibayar seluruhnya sesuai yang tercantum dalam tiket (at cost) termasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport ta:&lt;) atau pass masuk lainnya dari tempat pemberangkatan sampai di tempat tujuan. (3)
- (2) o"t** Lal pelaksanaan pi4at"n"r, dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat p.rrgirr"pro lainrrya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya p"*iin"pi* -""U"* 30 % (tiga puluh persen) dari biaya penginapan sesuai i"r["n -tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayar secara lumpsum.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 11

Dalam melaksanakan perjalanan dinas untuk pendamping, didasarkan atas und.angan yang *"ngt "roskan pejabat Negara dimaksud mengikutsertakan pendamping.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 12

Ketentuan perjalanan Dinas pada Peraturan Walikota Ini berlaku bagi Perjalanan Dinas yang dibebankan pada ( APBD ) Kota Kotamobagu'
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 13

pejabat yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 ( tujytt ) hari seludah -aemuari diwajiblian memberikan laporan tertulis pada pejabat yang memberikan perintah perjalanan dinas.
BAB III - PENUTUP
Pasal 16

Pejabat yang berwenang, Pejabat/PNs yang melakukan Pedalanan Dinas bertanggung jawab atas ketertiban dan efisiensi pelaksanaan Peraturan Walikota ini dalam lingkup SKPD masing-masing.
BAB III - PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.
Ditetapkan di Kotamobagu Pada tanggal 2{ Januari 2AH
,il. w x,u&lt;orA KorAM oBA-GIJ0
Diundangkan di Kotamobagu Pada tanggal 2Ol4
BAGU4
USTAFA LIMBALO
A DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2014 NOMOR
SEKRETARIS DAERAH
Drs.
LAMPIRA}I I
KOP SKPD
Nomor :
Lembarke :
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)
| 1 | Pejabat Pemberi Perintah | Pejabat Pemberi Perintah | |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 2 | Nama/ NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas | Nama/ NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas | |
| 3 | €.. | Pangkat dan Golongan | a. |
| | b. | Jabatan/Instansi | b. |
| | c. | Ting$at Biaya Perjalanan Dinas | e. |
| 4 | Perjalanan Dinas | Perjalanan Dinas | Maksud |
| 5 | Alat angkutan yang dipergunakan | Alat angkutan yang dipergunakan | |
| 6 | a. Tempat berangkat | a. Tempat berangkat | a. |
| | b. Tempa.tTujuan | b. Tempa.tTujuan | b. |
| 7 | a. | Lamanya Perjatranan Dinas | a, |
| | b. | Tanggal berangkat | b. |
| | c. | Tanggal harus kembali/tiba di tempa.t baru *) | c. |
| I | Pembebanan Anggaran | Pembebanan Anggaran | Pembebanan Anggaran |
| | a. | lnstansi | a. |
| | b, | Akun | b. |
| 9 | lain-lain | lain-lain | Keterangan |
Kotamobagq
2014
Kepala SKPD
Pangkat
Nip...
- I.
- Berangkat Dari :
(Tempat Kedudukan)
Ke:
PadaTanggal :
Kepala
- [. Tiba Di
Pada Tanggal
Kepala
Tiba Di
Pada Tanggal
Kepala
III. Tiba Di
Pada Tanggal
Kepala
Tiba Di
Pada Tanggal
Kepala
IV. Tiba Di
Pada Tanggal
Kepala
Tiba Di Pada Tanggal
Kepala
V. Tiba Di
Pada Tanggal
Kepala
Tiba Di
Pada Tanggal
Kepala
VI. Tiba Di
:
{Tempat Kedudukan) PadaTanggal :
Kepala
NIP...
Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata- mata untuk kepentingan jabatan dalam walrtu yang sesingkat-singkatnya.
Kepala
VII. Catatan Lain-lain
NIP
NIP .
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
NIP
VIII.Perhatian
Kepala SKPD yang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya