Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 12 Sornuooi 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
: a. bahwa sebagai tindak lanjut dari peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 20lO tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan penanggulaagan Bencana Daerah Kota Kotamobagu, maka perlu menetapkan Uraian T\:gas Pokok dan Fungsi dari Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Walikota tentang Uraian T\.rgas Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu;
2. : l. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OOZ tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 46gO);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OOZ te*ng Penanggulangan Bencana (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll, tentang Pembentukan peraturan perundang\_Undangaa (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l
Menetapkan
Nomor 82, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14, tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor SS87);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OOZ tentang Organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2O10 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu (kmbaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2O1O);
UEUUTUSKAI|
: PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG URAIAN TUGAS BADAN PEI.A,KSANA PEI.IYIJLUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA KOTAMOBAGU.
BAB I - XSIEITTI'A,r I'UUU Pasal I
Pasal 6

- 1) Kepala pelaksana mempunyai tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah secara terintegrasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi da, sekretariat serta melalsanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD.
2. 2l Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (f ), unsur pelaksana penanggulangan bencana mempunyai fungsi :
- a. koordinasi, komando, penJrusunan program dan pelaksanaan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- b. penyelenggaraan urusan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. penyelenggaraan urusan bidang penanganan darurat;
- d. penyelenggaraan urusan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. penyelenggaraan urusan bidang sekretariat; dan
- f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Kepala BpBD.
Bagia! KecElrat Setretariat
Pacal 7
- Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan administrasi, hukum, kepegawaian, perencan€ran, keuangan dan umum serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD. 1)
c
\-
\,/
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebasaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi;
- b. penyusunan perenc€rnaan operasional dan pelaporan kegiatan;
- c. penyelenggaraan urusan hukum dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan urusan perencanaErn dan keuangan;
- e. penyelenggaraan urusan umum;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala BpBD; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 3) Sub Bagran Hukum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan dan menyelenggarakan administrasi manajemen kepegawaian;
- b. melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam pemberian tunjangan;
- c. menyiapkan, menJrusun, meneliti dan mengkoordinasikan bahan pen5rusunan peraturan perundang\_undangan;
13. d' menyiapkan bahan pertimbangan hukum, melaksanakan telaahan hukum dan melakukan bantuan hukum;
- e. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka penegakan hukum;
- f. melaksanakan sosialisasi dan dokumentasi hukum;
- g. menyelenggarakan administrasi bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
17. h- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan. fungsi.
- 4) Sub Bagran perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dalam rangka penyusunan program kerja untuk d.ijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mengiventarisasi permasarahan yang berhubungan dengan bidang tugas sub bagran perencanaan dan keuangan, serta menjrusun bahan untuk pemecahan masalah;
- c. meng.mpulkan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan bahan penyusunan kebututran keuangan;
- d. menyiapkan bahan dalam rangka penjrusunan rencana perubahan anggurran;
- e. melalsanakan administrasi pembukuan secara sistematis dan kronologis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan pelaporan;
- g. mengumpulkan, menyusun dan mengolah data sebaeai bahan untuk penlrusunan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 5) Sub Bagran Umum mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya datam rangka pen)rus,n€rn program kerja untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mengiventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas sub bagran umum, serta menjrusun bahan untuk pemecahan masalah;
- c. mengendalikan tertib administrasi tata naskah dinas sesuai dengan peraturan perundang\_undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan tugas rumah tangga yang meliputi pelayanan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- e. mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan perbekatan, peralatan dan perawatan termasuk penyiapan dan penggunaan barang milik daerah;
- f. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan kepustalaan, dokumentasi dan kearsipan;
- g. mengelola dan menyqiikan data serta informasi yang berhubungan dengan operasional kantor;
- h. mengump,lkan, menjrusun dan mengelola data sebagai bahan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
Bagta! Kelina
Bid.ng pencegahan eo- Keslapslagaa[
Pesal 8
- 1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaal mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebliakan umum di bidang
\-.
penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- 2) Untuk melalsanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud da\_lam pasal 8 ayat (l), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
- a. merumuskan kebijakan umurn di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyaralat;
- b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dalam rangka penyusunan program kerja dan pelaporan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. mengiventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas, serta menJrusun bahan untuk pemecahan masalah;
- d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis tentang pelaksanaan kebijalan umum di bidang penanggurangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.;
- e. menyiapkan bahan pelatihan dan melaksanakan sosialisasi penanggulangan bencaaa di daerah;
- f. menyelenggarakan urusan pra bencana dan pemberdayaan masyarakat;
- g. mengumpulkan, men5msun dan mengolah data seb"gai bahan untuk penyusunan laporan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan rain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 3) Sub Bidang pra Bencala mempunyai tugas :
- a. melaksanakan perayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pra bencana;
- b. merencanakan upaya penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan upaya pencegahan dan pengurangan resiko bencana;
- d. melaksanakan perpaduan perenczrnaan pembangunan dan program pra bencana antara pemerintah pusat dan daerah;
- e. menganalisa syarat dan karalteristik resiko bencana;
- f. melaksanakan dan menegakkan rencana tata ruang dan standar keselamatan;
- g. melaksanakan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan rain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 4) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :
2. a.melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat;
- b. melaksanal&lt;an hubungan kerja, peran serta organisasi sosia\_l masyarakat;
- c. melalsanakan penguatan ketahanan sosial masyarakat dan sosiarisasi peningkatan kesadaran masyarakat serta fasilitas penyuluhan bencana berbasis masyarakat;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyaralat dalam penanggulangan bencana; dan
- e. melalsanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
Bagiaa Keenam Bidang Peaanganan Darurat
Pa3al 9
- r) Bidang Penanganan Darurat melaksanakan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana di bidang tanggap darurat dan penanganan pengungsi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala BpBD.
- 2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (l), Bidang Penanganan Darurat menyelenggarakan fungsi :
- a. merumuskan kebljakan umum di bidang penanganan darurat;
- b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dalam rangka pen]rusunan program kerja dan pelaporan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. mengiventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas, serta men1rusun bahan untuk pemecahan masalah;
- d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanganan darurat;
- e. menyiapkan peralatan, sarana, prasar€rna dan logistik;
- f. menyelenggaralan urus€rn tanggap damrat dan penanganan pengungsi;
- g. mengumpulkan, menyusun dan mengolah data sebagai bahan untuk pe n5rusunan laporan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
\-,
- 3) Sub Bidang Tanggap Darurat mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang tanggap darurat;
- b. melaksanakan pengkajian secara tepat terhadap lokasi, titik dampak bencana dan sumber daya;
- c. melakukan penetuan lokasi dan status keadaan darurat bencana;
- d. melaksanakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena dampak bencana;
- e. menyiapkan peralatan dan instrumen untuk pemenuhan kebututran dasar;
- f. melakukan pelindungan terhadap kelompok rentan dan pemulihan dengan segera sarzrna dan prasarana vital;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 4) Sub Bidang Penanganan Pengungsi mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas p€nanganan pe.ngungsi;
- b. melaksanakan hubungan kerja, peran serta organisasi sosial masyarakat;
- c. melaksanakan dukungan teknis pemurihan sosial, budaya, ekonomi dan logistik;
- d. melaksanakan penyediaan sarana prasarana dan penempatan pengungsi, kompensasi serta pengembalian hak pengungsi;
- e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan; dan
15. f- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 1O ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
- a. merumuskan keb{iakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan korelasi ke{a dengan unit ke{a lainnya dalam rangka pen5rusunan program kerja dan pelaporan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. mengiventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas, serta men5rusr.rn bahan untuk pemecahan masalah;
- d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. menyiapkan peralatan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. mengumpulkan, menyusun dan mengolah data sebagai bahan untuk penJrusunan laporan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 3) Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi;
- b. melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana dan sarana prasarana umum;
- c. memberikan bantuan perbaikan rumah masyaralat korban bencana;
- d. melal&lt;sanakan pemulihan sosial psikologis dan pelayanan kesehatan;
- e. melakukan pemulihan sosial, ekonomi, budaya, keamanan, ketertiban, fungsi pemeritahan dan pelayanan publik; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 4) Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas rekonstruksi;
- b. melalsanakan hubungan kerja, peran serta organisasi sosial masyarakat;
- c. melaksanakan pembangunan kembali sarana prasarana wilayah bencana;
- d. melalsanakan dukungan teknis pemulihan sosial budaya kemasyarakatan;
- e. menyiapkan dan melaksanakan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
..
\,,
- f. melaksanakan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan fungsi pelayanan publik dalam masyarakat; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
BAB IV - XELOUFOK JABATAIT FUTGSIOITAL
Pasal 12

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Kotamobagu. dan sumber lain yang sah.
B/IB VI XETEIITUAJ| PEITUTT'P
BAB IV - XELOUFOK JABATAIT FUTGSIOITAL
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.
Diundangkan di Kotamobagu Pada tanggal 12 Sornuooi 2015
SEKRETARIS DAERAII
PEUBIITA UTATA UADYA NIP. 19610119 19aao3 10()8 Drs\_MUSTAFA LIMBALQ
Pa3aI 14
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.
Ditetapkan di Kotamobagu pada tanggal 12 Jantrari 2Ol5
lmr,rxote KorAuoBAGUf
PARAF HIERARKI
WAKILWALIKOTA
(
SEKRETARIS DAERAH
q
ASISTENBIDANG ADMINISTRASI UMUM
Vr-
KEPALA BAGTAN HUKUM DAN ORGANISASI
(.
KEPAT,A SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANFORJAB
0l
BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015 NOMOR .].