PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 14 Tahun 2017
Tentang PEMBENTUKAN
Berlaku: 12 Januari 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan;
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
9. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 10 Seri C).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat UPT Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas .
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas.
8. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempel, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas.
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan unsur pelaksana teknis kegiatan Dinas di bidang pengujian kendaraan bermotor.
- (2) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB VI - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Pelaksana Urusan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V
Pasal 5

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas:
- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengujian kendaraan bermotor; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
BAB V
Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor;
- b. penyiapan usulan kebutuhan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- c. penyiapan usulan akreditasi dan sertifikasi peralatan pengujian kendaraan bermotor; dan
- d. penyiapan pengusulan kebutuhan tenaga pengujian kendaraan bermotor.
Bagian Kedua Kepala UPT
BAB V
Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas:
- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknik dan laik jalan kendaraan bermotor;
- b. memberikan pertimbangan terhadap uji kendaraan dari luar Daerah;
- c. melaporkan kegiatan pengujian kendaraan bermotor secara berkala kepada Kepala Dinas; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha
BAB V
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- a. melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta pelaporan dan evaluasi tugas UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. menyelenggarakan administrasi perkantoran; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional
BAB V
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilannya.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima Pelaksana Urusan
BAB V
Pasal 10

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya dibantu Pelaksana Urusan.
- (2) Pelaksana Urusan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Pelaksana Urusan.
- (4) Tugas dan fungsi Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Urusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 11

Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 12

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 13

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk personil yang berada di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Pejabat yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 18/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 12 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, ttd.
ABDUL MALIK
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2017 Nomor 14 Seri C
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.
Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 12 Januari 2017
BUPATI MALANG, ttd.
H. RENDRA KRESNA
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN
ttd.
H. RENDRA KRESNA