PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 65 Tahun 2016
Tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN JEMBER
Berlaku: 2 Desember 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
BUPATI JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 65 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN JEMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,
a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah di Kabupaten Jember sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, perlu mengatur dan menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
SALINAN
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 9 SERI D, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 1).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN JEMBER.
BAB V - PENDANAAN Bagian Kesatu Jenis Pendanaan Pasal 7
Pasal 11

- (1) Penyaluran dana program pendidikan gratis dilakukan untuk 1 (satu) tahun anggaran kecuali untuk tahun pertama hanya 1 (satu) triwulan dan penyalurannya dilakukan secara bertahap setiap 3 (tiga) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana program Pendidikan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan setelah sekolah membuat proposal dan dilakukan pada awal bulan dari setiap periode kecuali untuk tahun pertama menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
- (3) Penyaluran dana dilaksanakan oleh tim manajemen kabupaten melalui Bank pemerintah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sesuai peraturan perundang undangan.
- (4) Dana program pendidikan gratis dicairkan langsung dari kas daerah kabupaten (Kasda) ke rekening sekolah melalui Bank yang ditunjuk sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten dengan Bank sebagai lembaga penyalur.
- (5) Tim Manajemen Kabupaten harus mengecek kesesuaian dana yang disalurkan oleh Bank dengan alokasi dana yang diajukan oleh tim manajemen kecamatan untuk SD/MI dan oleh sekolah untuk SMP/MTs/SMA/SMK.
- (6) Jika terdapat perbedaan jumlah dana yang diterima dengan data yang ada, maka perbedaan tersebut harus segera dilaporkan kepada Bank bersangkutan, untuk diselesaikan lebih lanjut oleh tim manajemen kabupaten.
BAB V - PENDANAAN Bagian Kesatu Jenis Pendanaan Pasal 7
Pasal 12

- (1) Jika dana yang diterima oleh sekolah lebih besar dari jumlah yang seharusnya, maka sekolah harus mengembalikan ke Kasda, sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan yang ada.
- (2) Jika dana yang diterima oleh sekolah lebih kecil dari jumlah yang seharusnya, maka sekolah segera membuat laporan ke tim manajemen kabupaten atau tim manajemen kecamatan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke luar setelah 1 (satu) semester berjalan, maka dana tersebut dalam semester yang berjalan menjadi hak sekolah dan untuk selanjutnya diajukan pengurangan atau penambahan pada semester berikutnya.
BAB V - PENDANAAN Bagian Kesatu Jenis Pendanaan Pasal 7
Pasal 13

Bunga bank/jasa giro akibat adanya dana di rekening penampung di sekolah, menjadi hak sekolah untuk mengaturnya dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban dana.
Pengambilan dana program Pendidikan gratis diatur sebagai berikut :
- a. tim manajemen kabupaten menyerahkan data rekening sekolah dan besaran dana yang harus disalurkan oleh bank sebagai penyalur dana;
- b. selanjutnya bank sebagai penyalur dana mentransfer langsung ke setiap rekening sekolah, dan masuk dalam pos penerimaan di dalam Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
- c. pengambilan dana dilakukan oleh kepala sekolah dengan diketahui oleh ketua komite sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum;
- d. dana program pendidikan gratis harus diterima secara utuh sesuai dengan keputusan alokasi yang dibuat oleh tim manajemen kabupaten, dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;
- e. penyaluran dana dilakukan secara bertahap dan penggunaannya setiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam RAPBS; dan
- f. apabila terdapat sisa dana di sekolah pada akhir tahun anggaran, maka dana tersebut harus dikembalikan dan disetor ke kasda.
Penggunaan dana program pendidikan gratis di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah/madrasah dengan dewan guru dan komite sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS, disamping dana yang diperoleh dari sumber lain.
BAB V - PENDANAAN Bagian Kesatu Jenis Pendanaan Pasal 7
Pasal 16

- (1) Dana pendidikan gratis digunakan untuk:
- a. penyelenggaraan kegiatan pembelajaran remedial dengan memberikan tambahan jam pelajaran atau les di luar jam efektif sekolah dan kegiatan ekstra kurikuler seperti kegiatan olah raga pencak silat dan lain-lain, seni budaya dan lain-lain diantaranya untuk honorarium pembimbing, pelatih, instrukktur, foto copy dan alat tulis kantor;
- b. penyelenggaraan kegiatan pendidikan berbasis budaya digunakan untuk alat tulis kantor, foto copy, honorium pemateri/narasumber, instruktur, pelatih, bahan praktek/pendukung seperti kain, kertas, bahan make up dan alat pratek;
- c. pengembangan kreatifitas unggulan mutu pendidikan seperti sekolah yang fokus mengembangakan cabang olah raga tertentu, pengembangan kegiatan ilmiah remaja dsb meliputi pembelian alat tulis, foto copy, honorarium instruktur/nara sumber, pelatih, bahan praktekum/pendukung dan alat praktek;
- d. kegiatan dalam rangka update dapodik penggandaan formulir, alat tulis kantor;
- e. pengembangan perpustakaan meliputi pembelian buku teks, referensi, koleksi perpustakaan, langganan koran, majalah pendidikan, majalah ilmiah, majalah sastra dan pemeliharaan perabot perpustakaan;
- f. kegiatan ulangan, ujian dan penerimaan murid baru;
- g. pembelian bahan pakai habis meliputi alat tulis kantor, alat kebersihan, dan bahan pratek pembelajaran seperti benih, pupuk, bahan bangunan, bahan makanan dsb;
- h. langganan daya dan jasa meliputi telepon, listrik, air, dan langganan internet;
- i. honorarium tenaga non PNS baik dari internal maupun dari eksternal sekolah khususnya untuk honorarium tenaga pengajar Baca Tulis Al-qur'an dengan jumlah maksimal 60 % (enam puluh persen) untuk SMA dan SMK dan 25 % (dua puluh lima persen) untuk SD/MI dan SMP/MTs dari jumlah total setiap penerimaan (tidak termasuk tenaga operator);
- j. pembiayaan perawatan ringan sekolah;
- k. pengembangan profesi guru seperti pelatihan, kelompok kerja guru/musyawarah guru mata pelajaran dan kelompok kerja kepala sekolah/musyawarah kerja kepala sekolah;
- l. penyelenggaraan uji kompetensi, praktek kerja industri, pengembangan sekolah rujukan dan peningkatan mutu proses pembelajaran untuk SMK; dan
- m. pembelian komputer untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 2 (dua) set untuk SMA/SMK dan untuk SD/MI/SMP/MTs 1 (satu) set.
- (2) Bila seluruh komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m telah terpenuhi pendanaannya dari program sekolah gratis dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana program sekolah gratis tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, dan meubelear sekolah.
BAB V - PENDANAAN Bagian Kesatu Jenis Pendanaan Pasal 7
Pasal 17

- (1) Penggunaan dana program pendidikan gratis untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar.
- (2) Besaran satuan biaya untuk transpotasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas diluar jam mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada pasal 16 ayat (1) huruf i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketujuh Hal-hal yang Dilarang dalam Penggunaan Dana
BAB V - PENDANAAN Bagian Kesatu Jenis Pendanaan Pasal 7
Pasal 18

Dana program pendidikan gratis dilarang untuk :
- a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain dan/atau digunakan untuk kepentingan pribadi kepala sekolah, guru dan komite sekolah;
- c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, seperti studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;
- d. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- e. membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
- f. digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
- g. membangun gedung/ruangan baru;
- h. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- i. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah atau pemerintah daerah secara penuh/secara wajar, seperti guru kontrak/guru bantu;
- j. pembiayaan ganda dengan sumber lain untuk pengadaan/kegiatan yang sama; dan/atau
- k. membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
BAB VI - MONITORING, PENGAWASAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Monitoring
Pasal 19

- (1) Agar program pendidikan gratis ini berjalan lancar, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada harus dilakukan monitoring secara rutin, efektif dan terpadu.
- (2) Monitoring dilakukan secara internal oleh tim manajemen yang bersifat supervisi klinis, yaitu melakukan monitoring dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program pendidikan gratis.
- (3) Monitoring juga dilakukan pihak eksternal lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan melakukan analisis terhadap .dampak program, dan kelemahannya untuk rekomendasi perbaikan program atau ada indikasi adanya penyimpangan.
BAB VI - MONITORING, PENGAWASAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Monitoring
Pasal 20

Sasaran utama monitoring antara lain alokasi dana sekolah penerima bantuan, penyaluran dan penggunaan dana, pelayanan dan penanganan pengaduan, administrasi keuangan, dan pelaporan.
Kegiatan pengawasan bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya.
- (1) Setiap sekolah penerima dana wajib membuat laporan dan dikirim ke tim manajemen kabupaten atau tim manajemen kecamatan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Administrasi keuangan dan laporan pertanggungjawaban harus dilaksanakan dengan tertib, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.