PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor ' Tahun 2012
Tentang TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Berlaku: 3 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR :
/3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR ' 3 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS UTARA,
a.
bahwa otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk menata aparatumya secara menyeluruh termasuk untuk mendapatkan pemimpin desa yang bertanggungjawab dan amanah dalam menyelenggarakan pemerintahan desa;
- b. bahwa masyarakat sangat pemimpin yang menyelenggarakan pemerintahan desa yang efektif dan handal agar mampu melayani masyarakat desa; membutuhkan bertanggungjawab untuk
c.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
SERI : E
4
Mengingat
- d. baliwa berdasarkaii pertimbangan sebagaimaiia dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cai ' a Pencalonan. Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 TaLmn 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Tambahan Lembaran
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
I
!
!
- 6 . Peraturan Pemexintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- Peraturan Pemexintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Indonesia Nomor 4593): 7. Tambahan Lembaran Negara Republik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 8 .
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 9.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
dan
BUPATI NIAS UTARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGAIGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerail ini , yang dimaksud dengaii :
1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam wilayah Desa.
10. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dipilih oleh BPD.
i
i
13. Saksi adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak pilih yang ditunjuk ' dan diusulkan oleh masing-masing calon yang berhak dipilih. untuk menyaksikan jalannya pemungutan suara.
14. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
16. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa.
17. Pemilih adalah penduduk Desa setempat dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
18. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
19. Penjaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat Desa setempat.
20.
- Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan, kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon Kepala Desa.
21. Kampanye adalah suatu media 3' ang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih, berupa penyampaian visi misi dan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
22. Penduduk Desa adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara Indonesia bertempat tihggal tetap dan terdaftar.
23. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian Wilayah Kerja Pemeiintahan Desa.
BAB II - PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 2

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang dihadiri sekurang-kurangnya 2 / 3 dari jumlah BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BE ) .
2. ( 2 ) Apabila BPD tidak dapat membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari setelah terbitiwa surat Camat, maka Pembentukan Panitia dapat difasilitasi oleh Camat dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
3. Jumlah Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayrat ( 1 ) adalah 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) Orang, terdiri dari Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan. dan Tokoh Masyarakat yang mampu membaca dan menulis. ( 3)
4. BPD tidak diperkenankan menjadi Panitia Pemilihan. ( 4)
Bagian Kedua
Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa
BAB II - PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 3

- Panitia Pemilihan terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara, dan Anggota. ( 1)
- Pimpinan Panitia Pemilihan dipilih dari dan oleh anggota secara langsung dalam rapat yang diadakan secara khusus. ( 2 )
- Rapat Pemilihan pimpinan Panitia Pemilihan untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. (3)
BAB II - PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 4

- ( 1 ) Apabila Pimpinan atau anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan dilakukan penggantian.
- Apabila Pimpinan atau anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan dilakukan penggantian. ( 2 )
- Pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberhentian keanggotaan Panitia Pemilihan. ( 3)
- Keanggotaan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan BPD. (4)
BAB III - TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA PEMILIHAN
Pasal 5

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
- a. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan;
- b. mengajukan rencana anggaran biava pemilihan;
- c. melaksanakan pendaftaran pemilih sementara serta menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap:
- d. menerima pendaftaran bakal calon;
- e. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
- f. membuat berita acara penetapan calon yang berhak dipilih;
- g. menetapkan jadwal kampanye;
- h. menyampaikan surat panggilan sesuai dengan daftar pemilih;
- i. mengadakan persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa beijalan dengan tertib, lancar, aman, dan teratur;
- j. menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan dan penghitimgan suara;
- k. mensosialisasikan foto calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- l. menetapkan saksi yang diajukan oleh calon yang berhak dipilih;
- m. melaksanakan pemungutan suara; dan
- n. membuat Berita Acara jalannya pemilihan dan Berita Acara penghitungan suara serta mengirimkan Berita Acara dimaksud lengkap dengan persyaratan administrasi dan nama calon yang terpilih kepada BPD.
BAB III - TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA PEMILIHAN
Pasal 6

Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
- a. melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD;
- b. menetapkan pencabutan status calon yang dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib;
- c. menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan tata tertib pemilihan; dan
- d. menetapkan calon terpilih.
- Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Panitia Pemilihan mempunyai kewajiban :
- a. menyampaikan laporan tahapan proses pelaksanaan Pemililian Kepala Desa setiap 30 (tiga puluh) hari sekali; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak selesainya Pemilihan Kepala Desa.
BAB III - TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA PEMILIHAN
Pasal 8

pemilihan sebagaimana Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panitia dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 berakhir apabila telah dilantiknya Kepala Desa terpilih.
BAB IV - HAK MEMILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH
Pasal 9

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang:
- terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dibuktikan dengan pemilikan KTP dan atau surat keterangan penduduk setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berdomisili dengan tidak terputus-putus; a.
- sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah dihitung pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa; b.
- tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. c.
Bagian Kedua
Pendaftaran Pemiiih
BAB IV - HAK MEMILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH
Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mendata Penduduk Desa sebagai bahan Penyusunan daftar pemiiih.
- (2) Daftar pemiiih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat warga Negara Indenesia yang menetap di Desa.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran data pemiiih berdasarkan data penduduk Desa.
- (4) Pemutakhiran data pemiiih paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan data penduduk Desa.
- (5) Hasil pemutakhiran data pemiiih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemiiih tetap.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan daftar pemiiih diatur dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
BAB V - PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 11

Penduduk Desa yang dapat menjadi Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang harus memenuhi persyaratan:
- a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
3. berpendidikan serendah-rendahnya Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama c. dan / atau sederajat dibuktikan dengan ijazah / STTB / Surat Keterangan Lulus yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang; yang
- d. berusia serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggitingginya 56 (lima puluh enam) tahun;
- e. Surat Keterangan berkelakuan baik / Surat Keterangan Catatan Kepohsian;
- f. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. tidak pemah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. bersedia dan wajib bertempat tinggal di Desa setempat selama menjabat sebagai Kepala Desa;
- i. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- j. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- k. belum pemah menjabat sebagai Kepala Desa setempat paling lama 12 (dua belas) tahun atau dua kali masa jabatan secara berturut-turut;
- l. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurangkurangnya berdomisih 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputusputus, yang dibuktikan dengan KTP yang bersangkutan.
Bagian Kedua
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
BAB V - PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan.
- (2) Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
BAB V - PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan rapat untuk menetapkan calon Kepala Desa dari bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujiih) hari sejak ditetapkan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- ( 1) Calon jrang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) hanya dapat menggtmdurkan diri dalam jangka walctu 14 (empat belas) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- (2) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri dan apabila yang bersangkutan tetap mengundurkan diri yang dinyatakan secara tertulis diatas kertas bermaterai Rp. 6.000.(enam ribu mpiah), dan secara administratif dianggap tidak teijadi pengunduran diri dan dalam hal yang bersangkutan mendapat dukungan suara terbanyak dianggap batal, sehingga calon . yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon terpilih dengan tetap memperhatikan ketentuan sekurang-kurangnya 1 / 5 (satu per lima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
BAB VI - KAMPANYE Pasal 15
Pasal 17

- ( 1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka / dialog;
- c. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat setempat;
- d. pemasangan alat peraga ditempat umum;
- e. rapat umum.
- (2) Calon Kepala Desa wajib menyampaikan visi misi dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat desa lokasi pemilihan Kepala Desa.
- ( 3) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersilat edukatif.
I
BAB VII - PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan bertanggung jawab dalam merencaiiakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan periengkapan pemungutan suara.
- (2) Jenis periengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. kotak suara;
- b. surat suara:
- c. tinta;
- d. bilik pemungutan suara:
- e. segel;
- f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
- g. tempat pemungutan suara.
- (3) Selain periengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan periengkapan lainnya.
BAB VIII - PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 19

- ( 1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, ummn. bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- ( 2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara Panitia Pemilihan wajib menyampaikan penjelasan kepada para pemilih mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Pemberian suara dilakukan dalam bilik suara.
- (4) Pemilih hanya memberikan suara kepada 1 (satu) orang calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (5) Pemilih yang berhalangan hadir, tidak dapat diwakilkan cfengan cara apapun.
- (6) Pemilih yang berhalangan hadir karena sakit dengan keterangan dokter, Panitia Pemilihan mendatangi yang bersangkxtan untuk menggunakan hak pilihnya dibantu oleh Panitia Pemiihan dan didampingi oleh keluarga.
- (7) Pemilih tuna netra dalam mengguiiakan hak pilihnya dibantu oleh Panitia Pemilihan dan didampingi oleh saksi masing-masing calon.
- (8) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- (9) Pemilihan Calon Kepala Desa dihadiri sekurang-kurangnya 2 / 3 (dua. pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (10) Apabila quorum belum terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka pemilihan dinyatakan batal dan diadakan pemilihan ulang dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari dengan syarat jumlah yang hadir sekurang-kurangnya 14 (satu per dua) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (11) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak terpenuhi. . maka pemilihan calon Kepala Desa dinyatakan batal, selanjutnya BPD mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 20

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, maka Panitia Pemilihan menyediakan :
- a. papan tulis yang memuat nama-nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih sesuai dengan nomor urut calon;
- b. surat suara yang memuat foto calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan pada bagian bawah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- c. sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya; dan
- d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara.
- (2) Bentuk dan model surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nuruf b adalah :
- a. surat suara berbentuk 4 (empat) persegi dengan ukuran 21 cm x 20 cm dan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:
1. pada bagian atas kiri bertuliskan SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA;
2. pada bagian tengah kanan bertuliskan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3. pada bagian bawah foto calon kepala Desa sesuai dengan jumlah calon dengan ukuran yang sama.
- b. foto calon Kepala Desa ditempelkan dengan jarak secara porposional sesuai jumlah calon.
1
3
1
- ( 1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara. Panitia Pemilihan membuka kotak suara. memperlihatkan kotak suara dalam keadaan kosong kepada pemilih. menutup kembali. mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas segel yang dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Selama pemungutan suara berlangsung, kunci kotak suara disimpan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
BAB VIII - PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 22

- ( 1) Panitia Pemilihan wajib memberitahukan kepada pemilih tentang halhal yang menyebabkan suara tidak sah.
- (2) Pemilih yang hadir diberikan surat suara oleh Panitia melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir. Pemilihan
- ( 3) Apabila surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
BAB VIII - PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 23

- ( 1) Surat suara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) jika :
- a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
- b. tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia atau yang mewakili;
- c. terdapat tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
- d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- e. membeiikan suara lebih dari 1 (satu) calon;
- f. mencoblos tidak tepat pada bagian kotak foto yang disediakan; dan g. surat suara dalam keadaan rusak / cacat.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Panitia Pemilihan.
- Pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dilakukan dengan mencoblos foto calon Kepala Desa dengan menggunakan alat yang telah disediakan. ( 1 )
- Pemilih memasukkan surat suara yang sudah dicoblos dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang tersedia. ( 2 )
BAB VIII - PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 25

- Panitia Pemilihan menentukan tempat dan waktu pelaksanaan Pemungutan suara. ( 1 )
- Pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih, pada hari pemungutan suara datang ke TPS untuk memberikan suara dibolehkan dengan syarat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. ( 2 )
BAB IX - PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 26

- Penghitungan suara dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir. ( 1 )
- Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di tempat Pemilihan pada hari / tanggal pemungutan suara. ( 2 )
- Saksi menyaksikan dan mencatat pelaksanaan penghitungan suara Pemilihan Calon Kepala Desa. ( 3 )
- Pengawas Pemilihan mengawasi pelaksanaan penghitungan suara Pemilihan Calon Kepala Desa. ( 4 )
- Warga masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara pemilihan Calon Kepala Desa. (5)
*
BAB IX - PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 27

- ( 1) Sebelum melaksanakan penghitungan suara Panitia Pemilihan menghitung :
- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih;
- b. jumlah pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- c. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
- d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena msak atau salah dalam cara memberikan suara; dan
- e. sisa surat suara cadangan.
- ( 2) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
- ( 1) huruf e dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota
BAB IX - PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 28

- ( 1) Ketua Panitia melakukan penghitungan suara dengan suara yang jelas dan terdengar dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung.
- (2) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan ditempat yang terang atau yang mendapatkan penerangan cahaya cukup.
- ( 3) Penghitungan suara dicatat pada lembar / papan / layar penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca.
- (4) Format penulisan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Panitia Pemilihan.
BAB IX - PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 29

- ( 1) Peserta Pemilihan, saksi, Pengawas Pemilihan, dan warga masyarakat desa dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan / atau kesalahan dalam pelaksanaan peagliitungan suara kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan melalui saksi peserta pemilihan atau Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima seketika itu juga mengadakan pembetulan.
&gt;
*
- (1) Basil penghitungan suara dituangkan ke dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta ke dalam sertifikat hasil penghitungan suara pemilihan Calon Kepala Desa dengan menggunakan format yang telah ditetapkan dalam Iveputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pemilihan dan saksi Peserta Pemilihan Calon Kepala Desayang hadir.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan dan saksi Peserta Pemilihan yang hadir tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh anggota Panitia Pemilihan dan saksi Peserta Pemilihan yang hadir yang bersedia menandatangani.
- (4) Alat - alat pemilihan dan berita acara penghitungan suara dimasukkan ke dalam kotak suara
- (5) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikunci dan disegel.
- (6) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) langsung dikirim ke BPD.
BAB IX - PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 31

Berdasarkan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ketua Panitia Pemilihan mengumumkan jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon.
BAB IX - PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 32

- ( 1) Dalam hal lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah suara terbanyak dengan jumlah yang sama, diadakan pemilihan ulang untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah suara terbanyak yang sama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) haii keija sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
i
•
•
Segera setelah pelaksanaan pemilihan paling lambat 2 (dua) hari setelah pemilihan, Ketua Panitia Pemilihan mengajukan calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi berita acara pemilihan untuk ditetapkan dalam keputusan.
PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN
BAB X - PELANTIKAN KEPALA DESA
Pasal 34

Calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon teipilih.
Bagian Kedua Pengesahan Pengangkatan
BAB X - PELANTIKAN KEPALA DESA
Pasal 35

- (1) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanjm. penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
Bagian Ketiga Pelantikan Kepala Desa
BAB X - PELANTIKAN KEPALA DESA
Pasal 36

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Desa bersangkutan di hadapan masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah / janji.
- Susunan kata-kata sumpah / janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut: ( 4 )
- '..., saya bersumpah / janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur - jujumya, dan seadil-adilnya; bahwa sajm akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara: dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundangundangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia'.
- Pengucapan sumpah / janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di depan kata 'saya' diawali dengan ucapan yang disesuaikan dengan Agama dan kepercayaan masing-masing. ( 5 )
BAB XI - PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 37

- BPD membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari unsur tokoh adat, tokoh agama dan tokoh cendikiawan / pendidikan ( 1 )
- Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD desalokasi pilkades. ( 2 )
- Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang. ( 3 )
- Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan sendirinya setelah dilantiknya Kepala Desayang baru. ( 4 )
BAB XI - PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 38

Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang :
- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- b. menerima laporan pelanggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
i
- d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada Bupati melalui Camat.
- e. melakukan koordinasi antara panitia pemilihan. perangkat desa dan BPD.
BAB XII - PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PENGHITUNGAN SUARA ULANG, DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG
Pasal 39

Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilihan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :
- a. pembukaan kotak suara dan / atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. petugas pemilihan meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau aiamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; dan / atau
- c. petugas pemilihan merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.
BAB XII - PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PENGHITUNGAN SUARA ULANG, DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG
Pasal 40

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan / atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara. tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara ulang yang disebabkan teijadi bencana alam dan / atau kerusuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Panitia Pemilihan setelah bermusyawarah dengan Pengawas Pemilihan dan para saksi yang hadir dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) Usui Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan kepada BPD untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (4) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari / tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan BPD.
Bagian Kedua
Penghitungan Suara Ulang
BAB XII - PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PENGHITUNGAN SUARA ULANG, DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG
Pasal 41

- ( 1) Penghitungan suara ulang dapat dilakukan di TPS.
- Penghitungan suara di TPS diulang seketika itu juga apabila teijadi hal sebagai berikut: ( 2 )
- a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- c. penghitungan suara dilakukan dengan tulisan yang kurang jelas;
- d. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas ;
- e. saksi calon Kepala Desa, Pengawas Pemilihan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- f. penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan / atau
- g. teijadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sail.
BAB XIII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 42

- Kepala Desa berhenti karena : ( 1)
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. diberhentikan.
- Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ( 2 )
huruf c karena :
- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan;
- e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan / atau
- f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
}
Bagian Kedua Usui Pemberhentian
BAB XIII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 43

- (1) Usui pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (2) Usui pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri 2 / 3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
Bagian Ketiga Pemberhentian Sementara
BAB XIII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 44

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usul BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usul BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB XIII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 45

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD, karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi. pidana terorisme, makar dan / atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 setelah melalui proses peradilan temyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan / atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan. ( 1 )
- Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan. ( 2 )
BAB XIII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 47

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 45, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
BAB XIII - PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 48

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 45, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
BAB XIV - PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
Pasal 49

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diangkatnya Penjabat Kepala Desa, BPD segera mengadakan pemilihan Kepala Desa.
!
I
BAB XIV - PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
Pasal 50

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XV - PEMBIAYAAN
Pasal 51

Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Utara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
BAB XVI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 52

Pemerintah Kabupaten berhak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyeienggaraan pemilihan Kepala Desa.
BAB XVI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 53

- BPD dapat membatalkan hasil pemilihan Kepala Desa jika: ( 1 )
- a. terdapat kecurangan dalam proses pelaksanaan pemilihan dan dapat dibuktikan dengan bukti-bukti autentik;
- b. terdapat pemalsuan surat keterangan dan atau ijazah sebagaimana telah ditentukan dalam persyaratan calon Kepala Desa.
- Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelantikan Kepala Desa. ( 2 )
- Dalam hal kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat jl) sebelum dapat dibuktikan, pelantikan Kepala Desa tetap dilaksanakan. (3)
- Dalam hal kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibuktikan setelah pelantikan dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tesap, Bupati atas usul BPD memberhentikan yang bersangkutan serta nenganglcat Penjabat Kepala Desa. (4)
- Tata Cara penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa, iiatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati. (5)
BAB XVII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54

Kepala Desa yang diangkat dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerail ini , tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya atau diganti sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XVII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55

Perangkat Desa Lainnya terdiri dari :
- a. unsur staf yaitu Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa. Unsur Sekretariat Desa beijumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang meliputi staf bagian umum, staf bagian keuangan dan sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan desa.
- b. unsur pelaksana yaitu Unsur Pelaksana Teknis Lapangan berjumlah sekurang-kurangnya (tiga) Kepala Urusan dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Kepala Urusan yang meliputi Urusan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Pertanian, Keamanan dan Ketertiban dan sebagainya, disesuaikan dengan kebutuhan desa.
- c. unsur kewilayahan yaitu pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa disebut Kepala Dusun. Jumlah Kepala Dusun disesuaikan dengan jumlah Dusun yang ada di Desa.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengunaangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara.
PARAF ' K GORDINAS!
TELAH D 5 EKSAMI NASI
NOMOR :
TANGGAL :
KERALA BAGIAN HUKUM
Ditetapkan di Lotu
pada tanggal B 2012
/KK
BUPATI NIAS UTARA,
ttd .
' pftAJ ^ ' TA
PIU ^ A Iwvip . - zzoitz re &gt; tG
Diundangkan di Lotu
pada tanggal ? Pester
EDWARD ZEGA
; ?
r
2012
m
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,
/
HAOGOSOCHI HULU ^ (
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARATAHUN 2012 NOMOR /J SERI B
PENJELASAN
Pasal 1 Cukupjelas Pasal 2 Cukupjelas Pasal 3 Cukupjelas Pasal 4 Cukupjelas Pasal 5 Cukupjelas Pasal 6 Cukupjelas Pasal 7

CukupjelasCukupjelasCukupjelas
PENJELASAN
Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan''bertakwa '' dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.Ayat (2)Yang dimaksud dengan " setia " adalah tidak pemah terlibat gerakan sparatis, tidak pemah malakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pemah melanggar Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan 'setia kepada Pemerintah ' adalah yang mengakui pemerintah yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
PENJELASAN
Pasal 19 Cukupjelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukupjelas Pasal 22

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23 Cukupjelas Pasal 24 Cukupjelas Pasal 25 Cukupjelas Pasal 26 Cukupjelas Pasal 27 Cukupjelas Pasal 28 Cukupjelas Pasal 29 Cukupjelas Pasal 30

Ayat (2) Sertifikat hasil penghitungan suara yang disampaikan kepada saksi peserta pemilihan dan Pengawas Pemilihan yang hadir memuat jumlah surat suara, jumlah yang digunakan untuk dicoblos, jumlah yang rusak, jumlah yang keliru dicoblos, jumlah sisa surat suara cadangan, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap, dan jumlah pemilih menggunakah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sertajumlah perolehan suara sah tiap Peserta Pemilihan. yang
PENJELASAN
Pasal 31 Cukupjelas Pasal 32 Cukupjelas Pasal 33 Cukupjelas Pasal 34 Cukupjelas Pasal 35 Cukupjelas Pasal 36 Cukupjelas Pasal 37 Cukupjelas Pasal 38 Cukupjelas Pasal 39 Cukupjelas Pasal 40 Cukupjelas

1j''|
PENJELASAN
Pasal 41 Cukupjelas |

|-----------------------||
PENJELASAN
Pasal 47 |

| Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 49 |

| Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 50 |

| Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 51 |

| Cukupjelas ||
PENJELASAN
Pasal 57 |

| Cukupjelas |VP-