PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 21 Tahun 2014
Tentang No Description
Berlaku: 17 Juli 2014
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta dalam rangka mewujudkan optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat dan tertib administrasi kependudukan dalam kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, diperlukan pengaturan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan di Kabupaten Pandeglang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Pandeglang;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4);
Memperhatikan :
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran DaerahKabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 6);
1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 31 Tahun 2012;
2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN PANDEGLANG.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang selaku Instansi Pelaksana/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan urusan administrasi kependudukan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah di wilayah Kabupaten Pandeglang.
7. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh sebagian pelimpahan wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi di wilayah kerjanya.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Daerah.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
14. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
16. Nomor lnduk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentarg nama, susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
18. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas, yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
19. Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan yang selanjunya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan Informasi administrasi kependudukan di Dinas/UPTD sebagai satu kesatuan.
20. Akta Catatan Sipil adalah Catatan autentik hasil pencatatan tentang peristiwa Kelahiran, Perkawinan dan Perceraian bagi yang bukan beragama lslam, Pengakuan anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Kematian, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas.
22. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas yang diangkat oleh Bupati.
23. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan.
24. Petugas Pengelola adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kecamatan.
25. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, bertempat tinggal di daerah terpencil atau oleh sebab lain.
26. Orang Terlantar adalah penduduk yang karena suatu sebab. sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik jasmani, rohani maupun sosial.
27. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.
BAB II - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 2

- (1) Dinas melaksanakan pencatatan, pemutakhiran, pemeliharaan dan pengamanan biodata penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, status perkawinan dan jati diri lainnya secara lengkap.
- (3) Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan penduduk dengan membawa bukti yang sah.
- (4) Pemeliharaan dan pengamanan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual maupun elektronik.
Bagian Kedua
Penerbitan Kartu Keluarga dan kartu Tanda Penduduk
BAB II - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 3

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK, baik tinggal dengan orang tua atau orang lain maupun bertempat tinggal sendiri pada suatu alamat tertentu.
- (2) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor urut KK berdasarkan SIAK.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam database Kependudukan dengan menggunakan SIAK.
BAB II - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 4

- (1) Penerbitan KK bagi penduduk yang menikah sebelum Tahun 1954 cukup melampirkan Surat Keterangan Suami Istri dari Desa/Kelurahan.
- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga yang mengalami kelahiran, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa KK lama dan Surat Keterangan Kelahiran dari Desa.
BAB II - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 5

- (1) KTP yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Dalam hal KTP mengalami kerusakan, hilang, dan/atau tidak dapat dipergunakan, Dinas menerbitkan KTP pengganti berdasarkan pengajuan dari penduduk yang bersangkutan.
- (3) Penggantian KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB II - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 6

- (1) Pengurusan penerbitan KK dan KTP dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara langsung atau secara kolektif melalui Petugas Registrasi Desa/Kelurahan atau Petugas Pengelola Kecamatan.
- (2) Proses penerbitan KK dan KTP dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB II - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 7

- (1) Proses penerbitan KK dan KTP dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan oleh pemohon.
- (2) Dalam hal permohonan dokumen kependudukan melampaui jumlah 700 (tujuh ratus) dokumen per hari untuk KTP, 400 (empat ratus) untuk KK dan 100 (seratus) dokumen untuk Akta Pencatatan Sipil, Dinas dapat menambah 1 (satu) hari kerja bagi setiap penambahan 1 (satu) sampai dengan 200 (dua ratus) pemohon untuk penerbitannya.
Bagian Ketiga
Penerbitan Surat Pindah Datang
BAB II - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 8

- (1) Proses penerbitan Surat Pindah bagi penduduk Warga Negara lndonesia dilakukan dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (2) Penerbitan Surat Pindah Datang bagi penduduk Warga Negara lndonesia, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa surat pindah dari daerah asal yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang berwenang.
- (3) Surat Pindah dan Surat Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Bidang Kependudukan atas nama Kepala Dinas.
BAB II - PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) tidak berlaku untuk penerbitan yang dilakukan secara massal, bersifat insidental, keadaan yang terjadi di luar kemampuan petugas, gangguan teknis dalam program, bencana alam, bencana sosial dan atau alasan lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB II - PENCATATAN SIPIL
Pasal 10

- (1) Pelaporan Kelahiran yang tidak disertai kutipan Akta Nikah/Akta perkawinan orang tuanya tetap dilaksanakan pencatatan kelahirannya dalam database kependudukan.
- (2) Pencatatan dalam register dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran yang tidak disertai kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tuanya hanya mencantumkan nama ibu kandungnya.
BAB II - PENCATATAN SIPIL
Pasal 11

- (1) Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran yang orang tuanya menikah sebelum tahun 1954 dan atau yang sudah meninggal kedua-duanya cukup melampirkan Surat Keterangan Suami Istri orang tuanya dari Desa/Kelurahan sebagai pengganti dari Kutipan Akta Nikah/Akta perkawinan.
- (2) Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran yang orang tuanya sudah meninggal harus melampirkan surat keterangan kematian dari Desa.
- (3) Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran yang orang tuanya bercerai harus melampirkan foto copy Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran yang orang tuanya berada di luar negeri, cukup melampirkan Akta Nikah Orang Tuanya.
BAB II - PENCATATAN SIPIL
Pasal 12

- (1) Penduduk luar Daerah yang lahir di Daerah yang akan mencatatkan kelahirannya, harus memenuhi persyaratan berupa KK dan KTP orang tua sesuai dengan domisili.
- (2) Bagi penduduk Daerah yang lahir di luar Daerah dapat diterbitkan kutipan akta kelahirannya dengan tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.
Bagian Kedua
Pejabat Pencatatan Sipil
BAB II - PENCATATAN SIPIL
Pasal 13

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten berkedudukan di Dinas atau UPTD.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Kepala UPTD; dan
- c. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat/ditunjuk oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.
BAB II - PENCATATAN SIPIL
Pasal 14

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan tetap, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil pada UPTD yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk menjadi Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan usulan Kepala Dinas.
BAB III - PENCABUTAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 15

Setiap Penduduk dapat dicabut, dihapus dan dibatalkan dokumen kependudukannya apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
1. Pindah domisili;
2. Meninggal dunia;
3. Bercerai;
4. Memiliki dokumen lebih dari satu untuk jenis dokumen yang sama;
5. Jenis Dokumen yang perolehannya tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan;
6. Sudah tidak menetap di tempat asal selama 1 (satu) tahun secara berturut-turut tanpa ada keterangan jelas; dan
7. Berubah status kewarganegaraan.
BAB III - PENCABUTAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 16

Pencabutan Kutipan Akta Perkawinan hanya dapat dilakukan apabila pasangan suami istri tersebut telah bercerai berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB III - PENCABUTAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 17

- (1) Penghapusan Data dan dokumen kependudukan dilakukan dengan tata cara :
- a. Setiap penduduk, keluarga atau kuasanya yang mengalami peristiwa penting dan peristiwa kependudukan wajib melaporkan dan menyerahkan dokumen kependudukan kepada Kepala Desa/Lurah;
- b. Kepala Desa/Lurah wajib mencabut dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang selanjutnya dilaporkan dan diserahkan ke tingkat Kecamatan;
- c. Kecamatan merekap dan selanjutnya melaporkan serta menyerahkan seluruh dokumen kependudukan yang dicabut ke Dinas;
- d. Dinas merekap dan selanjutnya memusnahkan seluruh dokumen kependudukan yang dicabut setiap satu tahun sekali; dan
- e. Pemusnahan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf d disaksikan oleh unsur Kepolisian dan Pengadilan Negeri.
- (2) Persyaratan pencabutan dan penghapusan Dokumen Kependudukan adalah sebagai berikut :
- a. Penghapusan Data dan dokumen kependudukan karena pindah domisili dilakukan setelah memenuhi syarat/diterbitkannya surat keterangan pindah;
- b. Penghapusan Data dan dokumen kependudukan karena meninggal dunia dilakukan setelah diterbitkan kutipan akta kematian/laporan petugas Registrasi;
- c. Pencabutan dan penghapusan Data dan dokumen kependudukan karena perceraian dilakukan setelah diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian/Penetapan Pengadilan Agama;
- d. Pencabutan atau penghapusan data dan dokumen kependudukan karena memiliki dokumen lebih dari satu untuk jenis dokumen yang sama dilakukan setelah ditemukan adanya cukup bukti;
- e. Pencabutan atau penghapusan data dan dokumen kependudukan karena jenis dokumen yang diperolehnya tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pencabutan atau penghapusan data dan dokumen kependudukan karena sudah tidak menetap di tempat asal selama 1 (satu) tahun berturut-turut tanpa ada keterangan yang jelas dilakukan setelah ada surat keterangan dari Desa/Kelurahan; dan
- g. Pencabutan atau penghapusan data dan dokumen kependudukan karena perubahan status kewarganegaraan dilakukan setelah adanya Keputusan Presiden mengenai kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dan diumumkannya nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan tersebut oleh Menteri dalam Berita Negara Republik Indonesia.
BAB IV - PETUGAS REGISTRASI DAN PENGELOLA KEPENDUDUKAN
Pasal 18

- (1) Petugas Registrasi Kependudukan berkedudukan di Desa/Kelurahan.
- (2) Petugas Registrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pengangkatan Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua
Petugas Pengelola
BAB IV - PETUGAS REGISTRASI DAN PENGELOLA KEPENDUDUKAN
Pasal 19

- (1) Untuk membantu Petugas Registrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat dibentuk Petugas Pengelola kependudukan ditingkat Kecamatan.
- (2) Petugas Pengelola Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil Kecamatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi Petugas Registrasi
BAB IV - PETUGAS REGISTRASI DAN PENGELOLA KEPENDUDUKAN
Pasal 20

- (1) Petugas Registrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Membantu Kepala Desa/Lurah dan Dinas atau UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
- b. Mengelola dan menyajikan data kependudukan di Desa/Kelurahan; dan
- c. Membuat laporan bulanan pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di wilayah kerjanya.
- (2) Petugas Registrasi dan Pengelola Kependudukan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
- a. Verifikasi dan validasi data Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh Petugas Registrasi, Petugas Pengelola dan atau penduduk warga Negara Indonesia;
- b. Verifikasi dan validasi data peristiwa penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh Petugas Registrasi, dan atau penduduk Warga Negara Indonesia;
- c. Pencatatan dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk;
- d. Pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan; dan
- e. Penghubung dalam penyampaian dan pengambilan Dokumen Kependudukan.
BAB IV - PETUGAS REGISTRASI DAN PENGELOLA KEPENDUDUKAN
Pasal 21

Petugas Registrasi Kependudukan dalam pelaksanaan tugas pckok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bertanggungjawab :
- a. Secara fungsional kepada Kepala Dinas; dan
- b. Secara operasional kepada Kepala Desa/Lurah.
Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi Petugas Pengelola
BAB IV - PETUGAS REGISTRASI DAN PENGELOLA KEPENDUDUKAN
Pasal 22

- (1) Petugas Pengelola Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Membantu Camat dan Dinas atau UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
- b. Mengelola dan menyajikan data kependudukan di Kecamatan; dan
- c. Membuat laporan bulanan pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di wilayah kerjanya.
- (2) Petugas Pengelola Kependudukan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
- a. Verifikasi dan validasi data Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh Petugas Pengelola dan atau penduduk warga Negara Indonesia;
- b. Verifikasi dan validasi data peristiwa penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh Petugas Pengelola, dan atau penduduk Warga Negara Indonesia;
- c. Pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan; dan
- d. Penghubung dalam penyampaian dan pengambilan Dokumen Kependudukan.
BAB IV - PETUGAS REGISTRASI DAN PENGELOLA KEPENDUDUKAN
Pasal 23

Petugas Pengelola Kependudukan dalam pelaksanaan tugas pckok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertanggungjawab :
- a. Secara fungsional kepada Kepala Dinas; dan
- b. Secara operasional kepada Camat.
Bagian Ketiga
Pemberhentian
BAB IV - PETUGAS REGISTRASI DAN PENGELOLA KEPENDUDUKAN
Pasal 24

- (1) Petugas Registrasi dan Petugas Pengelola Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dapat diberhentikan karena :
- a. Atas permohonan sendiri;
- b. Lalai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- c. Melakukan pelanggaran disiplin pegawai; atau
- d. Meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas.
BAB V - KESALAHAN CETAK
Pasal 25

- (1) Apabila terjadi kesalahan cetak Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh petugas, Dinas berkewajiban mengganti dengan Dokumen yang baru.
- (2) Apabila terjadi kesalahan cetak dokumen yang disebabkan oleh kesalahan pemohon, untuk pencetakan kembali dibebankan kepada pemohon untuk melengkapi berkas persyaratan sesuai dengan data yang telah diperbaharui.
BAB VI - SANKSI
Pasal 26

Dalam hal pejabat, Petugas Registrasi dan Petugas Pengelola secara sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang telah ditentukan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.
Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 17 Juli 2014
BUPATI PANDEGLANG,
Cap/ttd
ERWAN KURTUBI
Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 17 Juli 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,
Cap/ttd
ANWAR FAUZAN
BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NOMOR 21