PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 34 Tahun 2017
Tentang MEKANISME TAHUNAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MALANG
Berlaku: 16 Februari 2017
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, perlu mengatur perencanaan, pelaksanaan, penatalaksanaan, pendanaan, pelaporan, dan pengendalian, serta pengawasan penyelenggaraan
- pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keungan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
Menetapkan
34. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
36. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 12 Seri E);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME TAHUNAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MALANG.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Bupati adalah Bupati Malang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ketentuan perundang-undangan, dan dipimpin oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD
10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Malang.
11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
13. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
21. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
22. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
23. Laporan Kinerja yang selanjutnya disingkat LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
24. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
25. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
28. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
30. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan.
31. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan RKPD yang disampaikan Bupati kepada Pemerintah.
32. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat ILPPD adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di Daerah.
33. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
35. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
36. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
37. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
38. Entitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah adalah unit instansi Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang melakukan, pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data Kinerja.
39. Hari adalah hari kerja.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup mekanisme tahunan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini meliputi:
- a. mekanisme tahunan perencanaan pembangunan daerah;
- b. mekanisme tahunan pengelolaan keuangan daerah; dan
- c. mekanisme tahunan pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan pemerintahan daerah.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 3

Ruang lingkup mekanisme tahunan perencanaan pembangunan daerah, meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas:
- a. RKPD; dan
- b. Renja Perangkat Daerah.
Bagian Kedua Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 4

Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:
- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional; dan
- e. mensinergikan dengan Rencana Tata Ruang Regional dan Nasional serta Rencana Pembangunan Regional dan Nasional.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 5

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
Bagian Ketiga
Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 6

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta top-down dan bottom-up.
Bagian Keempat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Paragraf 1
Umum
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 7

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, memuat:
- a. evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b. rancangan program prioritas pembangunan daerah; dan
- c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.
- (2) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumbersumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 8

- (1) Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan.
- (2) Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.
- (3) Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
F:\Mekanisme Tahunan.doc
- (4) Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), yaitu kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.
Paragraf 2 Penyusunan RKPD
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 9

- (1) Badan menyusun RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut:
- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.
Paragraf 3 Persiapan Penyusunan RKPD
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 10

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
Paragraf 4 Penyusunan Rancangan Awal RKPD
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 11

Rancangan awal RKPD disusun:
- a. berpedoman pada RPJMD;
- b. mengacu pada RPJMD Provinsi; dan
- c. mengacu pada RPJMN.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 12

- (1) Berpedoman pada RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan melalui penyelarasan:
- a. prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD; dan
- b. rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.
- (2) Mengacu pada RPJMD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan Provinsi.
- (3) Program dan kegiatan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, dan wilayah perbatasan antar kabupaten/kota.
- (4) Mengacu pada RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 13

Penyusunan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. perumusan rancangan awal RKPD; dan
- b. penyajian rancangan awal RKPD.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 14

Perumusan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, mencakup:
- a. pengolahan data dan informasi;
- b. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- d. evaluasi kinerja tahun lalu;
- e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- f. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- g. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- h. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
- i. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
- j. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
- k. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- l. penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 15

Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
- c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
- e. rencana program prioritas daerah.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 16

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dikoordinasikan oleh Badan kepada Kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 17

- (1) Badan menyiapkan surat edaran Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah perihal penyampaian rancangan awal RKPD yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik, sebagai bahan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Badan untuk dilakukan verifikasi.
Paragraf 5
Penyusunan Rancangan RKPD
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 18

Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 19

- (1) Rancangan awal RKPD disempurnakan menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi seluruh rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berpedoman pada surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
- (4) Apabila dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kembali kepada Badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak verifikasi dilakukan.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 20

- (1) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
- c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
- e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Badan mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan dan selanjutnya dibahas dalam Musrenbang RKPD.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 21

Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), diselesaikan paling lama minggu kedua pada bulan Maret.
Paragraf 6
Pelaksanaan Musrenbang RKPD
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 22

Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, terdiri dari:
- a. pelaksanaan Musrenbang daerah;
- b. pelaksanaan Musrenbang kecamatan; dan
- c. pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 23

- (1) Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
F:\Mekanisme Tahunan.doc
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;
- b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada Musrenbang RKPD di kecamatan dan/atau sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan;
- c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
- d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan
- e. sinergi dengan RKP dan RKPD provinsi.
- (3) Musrenbang RKPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan.
- (4) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga di tingkat pusat, pejabat provinsi dan pejabat Perangkat Daerah atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber Musrenbang RKPD.
- (5) Hasil Musrenbang RKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilaksanakan paling lama akhir bulan Maret.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD dan bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD provinsi dalam Musrenbang RKPD provinsi.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 25

- (1) Musrenbang RKPD kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang tertuang dalam berita acara Musrenbang desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
- b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
- c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan kesesuaian dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan mengacu pada program dalam rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Musrenbang kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilaksanakan paling lama minggu ke dua pada bulan Februari.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan oleh camat, setelah berkoordinasi dengan Badan.
- (3) Untuk efisiensi dan efektifitas Musrenbang RKPD di kecamatan dapat diselenggarakan dengan menggabungkan penyelenggaraan beberapa Musrenbang kecamatan di kecamatan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 27

- (1) Hasil Musrenbang RKPD di kecamatan, dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.
Paragraf 7 Perumusan Rancangan Akhir RKPD
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 28

Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD, Musrenbang RKPD provinsi dan Musrenbangnas RKP.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 29

- (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah .
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 30

Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 29, paling lambat pada minggu ketiga bulan Mei setelah dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah.
Paragraf 8 Penetapan RKPD
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 31

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD provinsi ditetapkan dan/atau paling lambat pada minggu keempat bulan Mei.
- (2) RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.
- (3) Inspektorat Daerah melakukan reviu RKPD pada bulan Juni dan melaporkan hasilnya kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan.
F:\Mekanisme Tahunan.doc
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 32

RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 33

- (1) Badan atas nama Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada Gubernur.
- (2) Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur paling lambat pada saat penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dan waktu lain yang diminta oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Rencana Kerja Perangkat Daerah
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 34

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, memuat:
- a. program dan kegiatan;
- b. lokasi kegiatan;
- c. indikator kinerja;
- d. kelompok sasaran; dan
- e. pagu indikatif dan prakiraan maju.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 35

- (1) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru.
- (2) Lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama desa/kelurahan, dan kecamatan.
- (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, terdiri dari:
- a. indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program; dan
- b. indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.
- (4) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan yang kelompok masyarakat rentan termarjinalkan.
- (5) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut:
- a. persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- b. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
- c. pelaksanaan forum Perangkat Daerah; dan
- d. penetapan Renja Perangkat Daerah.
Paragraf 1
Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 37

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 38

Rancangan Renja Perangkat Daerah disusun:
- a. mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. mengacu pada Renstra Perangkat Daerah;
- c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
- d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
- e. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 39

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (4) Masalah yang dihadapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (5) Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e, menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja Perangkat Daerah mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 40

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), terdiri atas:
- a. Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 41

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, mencakup:
- a. persiapan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
- b. pengolahan data dan informasi;
- c. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- d. mereviu hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah;
- e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- f. penelaahan rancangan awal RKPD;
- g. perumusan tujuan dan sasaran;
- h. penelaahan usulan masyarakat; dan
- i. perumusan kegiatan prioritas.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 42

Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
- d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Perangkat Daerah;
- e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
- f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
- g. penutup.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 43

Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah.
Paragraf 3
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 44

- (1) Badan mengoordinasikan pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan;
- b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah; dan
- d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah, sesuai dengan surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 45

- (1) Peserta forum Perangkat Daerah antara lain terdiri dari wakil peserta Musrenbang kecamatan dan Perangkat Daerah lainnya, serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Pimpinan atau anggota Komisi DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan forum Perangkat Daerah.
- (3) Forum Perangkat Daerah dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa Perangkat Daerah sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.
- (4) Penyelenggaraan forum Perangkat Daerah dilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Februari.
- (5) Hasil kesepakatan pembahasan forum Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah, dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum Perangkat Daerah.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 46

- (1) Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5), dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (3) Penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat minggu pertama bulan Maret.
Paragraf 4
Penetapan Renja Perangkat Daerah
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 47

- (1) Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Badan untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan RKPD.
- (4) Badan menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan RKPD dan telah direviu oleh Inspektorat Daerah kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 48

- (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.
Bagian Kelima
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD
Paragraf 1
Pengendalian terhadap Pelaksanaan RKPD
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 49

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD, mencakup Renja Perangkat Daerah dan RKPD.
F:\Mekanisme Tahunan.doc
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 50

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA Perangkat Daerah.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 51

- (1) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 52

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) kepada Bupati melalui Badan.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 53

- (1) Badan melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Badan menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA-Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Badan.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 54

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 55

- (1) Badan melaksanakan teknis pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Badan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Badan melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kepada Bupati.
Paragraf 2
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 56

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah mencakup hasil Renja Perangkat Daerah dan hasil RKPD.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 57

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi Renstra Perangkat Daerah serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 58

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap masing-masing hasil Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi bahan bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Badan setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 59

- (1) Badan melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4).
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Badan menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Badan.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 60

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 mencakup prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
- a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
- b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan Provinsi.
- (5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah.
BAB III - MEKANISME TAHUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 61

- (1) Badan melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Badan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD perubahan pada tahun berkenaan dan/atau tahun berikutnya.
- (4) Kepala Badan melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Bupati.
- (5) Badan atas nama Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.
BAB IV
Pasal 62

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.
- (4) APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB IV
Pasal 63

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
Bagian Kedua Penyusunan Rancangan APBD
Paragraf 1 Azas Umum
BAB IV
Pasal 64

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada Daerah dan/atau Desa, didanai dari dan atas beban APBD Provinsi.
- (4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban APBD.
BAB IV
Pasal 65

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penganggaran pendapatan, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran.
BAB IV
Pasal 66

APBD diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2 Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
BAB IV
Pasal 67

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
- a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
- b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
- c. teknis penyusunan APBD; dan
- d. hal-hal khusus lainnya.
BAB IV
Pasal 68

- (1) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan rancangan awal dari Badan.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD kepada Bupati, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.
BAB IV
Pasal 69

- (1) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.
- (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target.
BAB IV
Pasal 70

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
- a. menentukan skala proritas pembangunan daerah;
F:\Mekanisme Tahunan.doc
- b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masingmasing program/kegiatan.
BAB IV
Pasal 71

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), selanjutnya disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
BAB IV
Pasal 72

KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
Paragraf 3 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
BAB IV
Pasal 73

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah sebagai acuan Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah dan diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (2) Surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
- b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan Perangkat Daerah;
- c. batas waktu penyampaian RKA Perangkat Daerah kepada PPKD;
- d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
Paragraf 4 Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
BAB IV
Pasal 74

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menyusun RKA Perangkat Daerah.
- (2) RKA Perangkat Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah
Paragraf 5 tentang APBD
BAB IV
Pasal 75

- (1) RKA Perangkat Daerah yang telah disusun oleh Perangkat Daerah disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD dan di reviu oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah:
- a. kesesuaian RKA Perangkat Daerah dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA Perangkat Daerah tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;
- b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga;
- c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
- d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
- e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA Perangkat Daerah terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah melakukan penyempurnaan.
BAB IV
Pasal 76

RKA Perangkat Daerah yang telah disempurnakan oleh Kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
BAB IV
Pasal 77

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
Bagian Ketiga Penetapan APBD
Paragraf 1
Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
BAB IV
Pasal 78

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.
BAB IV
Pasal 79

Penetapan agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) disesuaikan dengan tata tertib DPRD.
BAB IV
Pasal 80

- (1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor seharihari.
Paragraf 2
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
BAB IV
Pasal 81

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Apabila Gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
BAB IV
Pasal 82

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dilakukan TAPD atas nama Bupati bersama dengan Badan Anggaran DPRD.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah Keputusan tersebut ditetapkan, yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dan/atau SKPKD.
Paragraf 3
Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
BAB IV
Pasal 83

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan, yang dilaksanakan oleh SKPKD.
- (4) Untuk memenuhi asas transparansi, SKPKD bersama Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika serta Sekretariat Daerah atas nama Bupati menginformasikan substansi Peraturan Daerah tentang APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam lembaran daerah.
F:\Mekanisme Tahunan.doc
Bagian Keempat Perubahan APBD
Paragraf 1 Dasar Perubahan
BAB IV
Pasal 84

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
Paragraf 2
Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD
Pasl 85
- (1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
- (2) Bupati dibantu oleh TAPD memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD.
- (3) Dalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai:
- a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
F:\Mekanisme Tahunan.doc
- b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
- c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
- d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
- (4) Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
- (5) Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
BAB IV
Pasal 86

Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
BAB IV
Pasal 87

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA Perangkat Daerah yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah dan/atau kriteria DPA Perangkat Daerah yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah
Paragraf 3 tentang Perubahan APBD
BAB IV
Pasal 88

- (1) RKA Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA Perangkat Daerah yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh Perangkat Daerah disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA Perangkat Daerah dan DPPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD, prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA Perangkat Daerah dan DPPA Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah melakukan penyempurnaan.
BAB IV
Pasal 89

- (1) RKA Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA Perangkat Daerah yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disempurnakan oleh Perangkat Daerah, disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) RKA Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA Perangkat Daerah yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah dibahas TAPD dijadikan bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD oleh SKPKD.
F:\Mekanisme Tahunan.doc
Paragraf 4 Penetapan Perubahan APBD
BAB IV
Pasal 90

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun oleh SKPKD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.
BAB IV
Pasal 91

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPKD disampaikan kepada Bupati melaui Sekretaris Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan oleh Bupati kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dilaksanakan oleh SKPKD dan sekretariat daerah.
BAB IV
Pasal 92

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan perubahan APBD.
- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan APBD, serta PPAS Perubahan APBD yang telah disepakati antara Bupati dan pimpinan DPRD.
- (5) Pengambilan Keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
Paragraf 5
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD
BAB IV
Pasal 93

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati, paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
Paragraf 6
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah
BAB IV
Pasal 94

- (1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari setelah peraturan daerah tentang perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala Perangkat Daerah agar menyusun rancangan DPA Perangkat Daerah terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBD.
- (2) DPA Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali ke dalam DPPA Perangkat Daerah.
- (3) Dalam DPPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan.
F:\Mekanisme Tahunan.doc
- (4) DPPA Perangkat Daerah dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (5) Salinan DPPA-Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui Inspektorat Daerah.
BAB V
Pasal 95

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran wajib setiap triwulan melakukan pemeriksaan kas yang menjadi tanggung jawabnya, dan menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja Perangkat Daerah sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh PPK Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja Perangkat Daerah serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Pejabat Pengguna Anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja Perangkat Daerah serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
BAB V
Pasal 96

PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, serta tembusannya kepada Inspektur.
BAB V
Pasal 97

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
BAB V
Pasal 98

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
Paragraf 2 Laporan Tahunan
BAB V
Pasal 99

- (1) PPK Perangkat Daerah menyiapkan laporan keuangan Perangkat Daerah tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Laporan keuangan yang telah ditetapkan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, dengan tembusan kepada Inspektur sebagai bahan melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah.
BAB V
Pasal 100

- (1) Laporan keuangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pejabat Pengguna Anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di Perangkat Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Laporan keuangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tidak terdiri dari:
- a. laporan realisasi anggaran;
- b. neraca;
- c. laporan operasional;
- d. laporan perubahan ekuitas, dan
- e. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB V
Pasal 101

- (1) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- (2) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari:
- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.
BAB V
Pasal 102

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) disampaikan Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
Paragraf 3
Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
BAB V
Pasal 103

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah serta laporan keuangan dana desa.
BAB V
Pasal 104

- (1) Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan hasil pemeriksaan, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD.
F:\Mekanisme Tahunan.doc
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dilampiri dengan laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, catatan atas laporan keuangan, dan laporan kinerja yang isinya sama dengan yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
BAB V
Pasal 105

- (1) Agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 atau 104 ayat (1) ditentukan oleh DPRD.
- (2) Persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak rancangan Peraturan Daerah diterima.
BAB V
Pasal 106

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah wajib dipublikasikan oleh PPKD dan Sekretariat Daerah.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
Paragraf 4
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
BAB V
Pasal 107

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan Bupati paling lama 3 (tiga) hari disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
BAB V
Pasal 108

Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
Bagian Kedua
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Paragraf 1 Tujuan
BAB V
Pasal 109

- (1) Tujuan SAKIP adalah sebagai instrumen yang digunakan instansi pemerintah daerah termasuk Perangkat Daerah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi.
- (2) Penyelenggaraan SAKIP meliputi:
- a. rencana strategis;
- b. perjanjian kinerja;
- c. pengukuran kinerja;
- d. pengelolaan data kinerja;
- e. pelaporan kinerja; dan
- f. reviu dan evaluasi kinerja.
Paragraf 2 Perencanaan Strategis
BAB V
Pasal 110

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan;
- (2) Penyusunan Renstra dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V
Pasal 111

Renstra menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.
Paragraf 3 Perencanaan Kinerja
BAB V
Pasal 112

- (1) Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.
BAB V
Pasal 113

Perjanjian Kinerja disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja.
BAB V
Pasal 114

Indikator Kinerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. spesifik ( spesific );
- b. dapat terukur ( measurable );
- c. dapat dicapai ( attainable );
- d. berjangka waktu tertentu ( time bound ); dan
- e. dapat dipantau dan dikumpulkan ( trackable ).
BAB V
Pasal 115

- (1) Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja setiap Perangkat Daerah menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja Kegiatan dan/atau Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- (2) Lembar atau dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah disepakati oleh Bupati dan Kepala Perangkat Daerah.
BAB V
Pasal 116

Pemerintah Daerah mengikhtisarkan Indikator Kinerja tingkat Perangkat Daerah dalam bentuk lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Daerah.
F:\Mekanisme Tahunan.doc
BAB V
Pasal 117

Pimpinan masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja pada Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pencapaian Kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
BAB V
Pasal 118

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Paragraf 4 Pengukuran Kinerja
BAB V
Pasal 119

Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja.
BAB V
Pasal 120

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara:
- a. membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan;
- b. membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah.
Paragraf 5 Pengelolaan Data Kinerja
BAB V
Pasal 121

Setiap entitas melakukan pengelolaan data Kinerja. Pengelolaan data Kinerja dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data Kinerja.
BAB V
Pasal 122

Pengelolaan data Kinerja mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan sistem akuntasi, dan statistik pemerintah.
BAB V
Pasal 123

Pengelolaan data kinerja mencakup:
- a. penetapan data dasar ( baseline data );
- b. penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
- c. penatausahaan dan penyimpanan data; dan
- d. pengompilasian dan perangkuman.
Paragraf 6 Pelaporan Kinerja
BAB V
Pasal 124

- (1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.
- (2) Laporan Kinerja terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan.
BAB V
Pasal 125

- (1) Laporan Kinerja Interim adalah laporan kinerja triwulan yang disampaikan bersama laporan keuangan triwulan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian Laporan Kinerja triwulanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V
Pasal 126

Laporan Kinerja tahunan pada tingkat Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
BAB V
Pasal 127

Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah, Bupati menyusun Laporan Kinerja Tahunan Daerah dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
BAB V
Pasal 128

- (1) Laporan Kinerja Tahunan berisi ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.
- (2) Ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program paling sedikit menyajikan informasi tentang:
- a. pencapaian tujuan dan sasaran;
- b. realisasi pencapaian target kinerja;
- c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. perbandingan capaian Kinerja Kegiatan dan Program sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Renstra.
BAB V
Pasal 129

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 128 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 7
Reviu dan Evaluasi
BAB V
Pasal 130

- (1) Inspektorat Daerah melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati sebelum 31 Maret.
- (2) Hasil reviu dituangkan dalam pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh Inspektorat Daerah.
BAB V
Pasal 131

- (1) Inspektorat Daerah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi Kinerja pada Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.
- (2) Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP disampaikan oleh Inspektorat Daerah kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
BAB V
Pasal 132

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara reviu atas Laporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 130 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Paragraf 1 Ruang Lingkup
BAB V
Pasal 133

Ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan:
- a. urusan desentralisasi;
- b. tugas pembantuan; dan
- c. tugas umum pemerintahan.
BAB V
Pasal 134

Penyelenggaraan urusan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a, meliputi:
- a. urusan wajib; dan
- b. urusan pilihan.
BAB V
Pasal 135

Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf b, meliputi:
- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi; dan
- c. tugas pembantuan kepada Desa.
F:\Mekanisme Tahunan.doc
BAB V
Pasal 136

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf c, meliputi:
- a. kerja sama antar daerah;
- b. kerja sama daerah dengan pihak ketiga;
- c. koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
- d. pembinaan batas wilayah;
- e. pencegahan dan penanggulangan bencana;
- f. pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
- g. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- h. tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.
Paragraf 2
Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian
BAB V
Pasal 137

- (1) Penyusunan rancangan LPPD dilakukan oleh Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah dengan dukungan dari semua Perangkat Daerah yang menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) LPPD disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) LPPD Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada Pemerintah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD.
Bagian Keempat
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
Paragraf 3 Ruang Lingkup
BAB V
Pasal 138

- (1) Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan:
- a. urusan desentralisasi;
- b. tugas pembantuan; dan
- c. tugas umum pemerintahan.
F:\Mekanisme Tahunan.doc
- (2) LKPJ terdiri atas:
- a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran; dan
- b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.
BAB V
Pasal 139

Rancangan LKPJ disusun oleh Badan dengan dukungan dari semua Perangkat Daerah yang berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD.
BAB V
Pasal 140

- (1) LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal akhir masa jabatan Bupati yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan.
Paragraf 2 Muatan
BAB V
Pasal 141

Muatan LKPJ sekurang-kurangnya menjelaskan:
- a. arah kebijakan umum pemerintahan daerah;
- b. pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah;
- c. penyelenggaraan urusan desentralisasi;
- d. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
- e. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
Paragraf 3 Penyampaian
BAB V
Pasal 142

- (1) LKPJ disampaikan oleh Bupati dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD.
- (3) Berdasarkan basil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
- (6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.
BAB V
Pasal 143

LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.
Bagian Kelima Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
BAB V
Pasal 144

- (1) Bupati memberikan ILPPD kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah bersama Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika melalui media cetak dan/atau media elektronik.
F:\Mekanisme Tahunan.doc
- (2) ILPPD kepada masyarakat disampaikan bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah.
- (3) Muatan ILPPD merupakan ringkasan LPPD.
- (4) Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas ILPPD sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Bagian Keenam
Pengawasan
BAB V
Pasal 145

- (1) Inspektorat Daerah wajib melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berpedoman pada Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dengan mengacu kebijakan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi.
BAB VI - SANKSI
Pasal 146

- (1) Setiap pejabat dan pegawai di lingkungan Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan dan/atau melalaikan komitmen atau terlambat menyampikan atas tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi baik penjatuhan hukuman disiplin maupun pemberian sanksi administratif.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait disiplin pegawai negeri sipil.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penangguhan pelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana dan/atau pengurangan alokasi anggaran berikutnya.
- (4) Agar terhindar dari penjatuhan hukuman disiplin dan/atau pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), setiap pejabat dan pegawai wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern secara berjenjang dan memadai sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas serta fungsi masing-masing.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 147

- (1) Pelaksanaan dari masing-masing ruang lingkup mekanisme tahunan penyelenggaraan pemerintahan sehingga menjadi siklus tahunan berikut jadwal tahunan yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah sesuai kewenangannya dapat membuat petunjuk teknis operasional untuk memperjelas atas pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 148

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 8 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 149

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.
Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 16 Februari 2017
BUPATI MALANG, ttd.
H. RENDRA KRESNA
Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 16 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,
ttd.
ABDUL MALIK
Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D
1
|
8
;
1
g
8
8
PENYELENGGARAAN
melaporkan
PD
Bendahara sebelumnya
bulan dana
berjalan kpd
bulan
BUD
PA/KPA
pengelolaan
Raperda menyampaikan
APBD
IA
'mendatang
Gubernur
PPKD
kpd
Perda menetapkan
mendatang melakukan
Perbup \_
IA
PD
berjalan pemeriksaan
PD
Pembentukan
Penyusun
Tim
RKPD
DES
(
(
AGT
teknis
BAPPEDA
Daerah
Pembangunan
Evaluasi Perenc.
4
1
APBD
Raperda
' Ranc.
) terhadap bersama
mendatang mendatang
1
1
9
1
1
1
1
1
i menyampaikan
1
1
Raperda
7
1
1
;
1
RKPA-
'melaporkan sebelumnya
1
1
1
'melakukan
1 teknis
JUL
'BAPPEDA
teknis
Perenc.
Pembangunan
Pengendalian=
reviu
Dok
'Inspeklorat =
Daerah secara
melakukan
Daerah simultan
Daerah
Perencanaan
PPAS
1 Nota
1
'-APBD
simultan
Ranc.
-APBD
Penganggaran=
Perencanaan
'TAPD
APBD
&amp;PPAS
KUA
Kesepakatan mendatang
perubahan
Ranc.
menyusun berjalan
Nota antara
IA
PPAS
KUA
'Penandatangan
'Penyampaian
DPRD
pimpinan
Bupati dengan
Pertama
Lap.
Raperda
Realisasi
'Penyamp.
APBD
DPRD
Prtgngjwban
Semester kpd
yang
Raperbup
APBD
Perda
Prtgngjwban
DPRD
telah
Perbup disetujui
Gubernur
APBD
kpd
'Penetapan pengelolaan
Raperbup
|
;
;
sebelumnya melaporkan
BUD
bulan
PA/KPA
;
8
1
g
BUD
PD
menyusun kpd
melalui
Bupati
Keuangan
Lap.
Penyampaian menyampaikan
PEMERINTAHAN
ILPPD
oleh
Inspektur
Penyampaian
Perbup
PD
Mendagri,
APBD
DPA-PD
PPKD
PPKD
PD
LPPD ,
PD
LKPJ, bahan
Perda
APBD
kpd kepada
menyerahkan
Menkeu mengesahkan
Sekda
DPA-PD
PPKD
' rancangan
DPA-PD
BPK
Gubernur , menyetujui
rancangan
Rancangan
"Perumusan
"Penyusunan
RKPD
awal rancangan
rancangan
Renja-PD
oleh tingkat
PD
setiap
Desa/Kelurahan
MUSRENBANG
JAN
TRIWULAN
TRIWULAN '
MEI
JUN
akhir
'Perumusan akhir RKPD
rumusan kpd
tingkat
PPKD
Penyusunan
PPKD
kpd
Inspektur menyusun
melalui \_
setelah keuangan
(konsolidasi
1
menyampaikan
|
8
1
^
forum
8
|
|
1
|
|
1
1
Bupati
|
1
|
4
|
g
1
1
1
|
1
'BAPPEDA
penetapan 5
Ranc.
1
Perencc
1
'Penyelesalan
'BAPPEDA
menyiapkan awal |
PPAS
Ranc-
Ranc.
APBD
perubahan \_
berjalan
'melakukan
"Inspektorat
Perencanaan
Daerah reviu Dok.
Penganggaran simultan
secara inventarisasi
Ranc.
BAPPEDA
APBD
identilikasi
PKD &amp;
perubahan
KUA &amp;
IA
'ampaikan menye
KUA
Bupati
Ranc.
Sekda kpd
mendatang mendatang
KUAS
Dok.
"Inspektorat reviu
secara
1
Ranc.
1
Penganggaran
PPAS T.A
TA
'TAPD
APBD
serta !
mengusulkan kpd
Kegiatan perubahan
1
1
1
1
8
;
|
8
1
|
1
1
1
8
1
|
|
|
1
1
melaporkan '
8
bulan
PA/KPA
dana
Bendahara
1
5
1
1
|
8
|
2
1
g
1
1
1
1
1
1
Raperda
Pelaksana
Penyampaian
Pertanggungjawaban
DPRD
APBD
kpd
1
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME TAHUNAN PENYELENGGA PEMERINTAHAN KABUPATEN MALANG
Keterangan
Siklus Tahunan Pertanggungjawaban Pemerintah
Siklus Tahunan Pengelolaan Keuangan Daerah
Siklus Tahunan Perencanaan Pembangunan Daeral
BUPATI MALANG, ttd.
H. RENDRA KRESNA
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME TAHUNAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MALANG
JADWAL TAHUNAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MALANG
A. JADWAL BULANAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1. Bulan Januari
- a. Perumusan rancangan awal RKPD yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada seluruh Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik pada awal bulan;
- b. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah oleh setiap Perangkat Daerah pada pertengahan bulan;
- c. Pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa/kelurahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan paling lambat pada akhir bulan.
2. Bulan Februari
- a. Penyampaian surat edaran Bupati perihal penyampaian rancangan awal RKPD yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik, yang memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk dilakukan verifikasi;
- b. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dilaksanakan oleh camat, setelah berkoordinasi dengan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Penyelenggaraan forum Perangkat Daerah tingkat kabupaten.
3. Bulan Maret
- a. Penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah oleh setiap Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk dilakukan verifikasi. Khusus di lingkungan Sekretariat Daerah, Renja disusun oleh setiap Kepala Bagian untuk dihimpun menjadi Renja Perangkat Daerah;
F:\Lam. II Mekanisme Tahunan.doc
- b. Penyusunan rancangan RKPD yang merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah;
- c. Pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten;
- d. Inspektorat Daerah melakukan reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah secara simultan.
4. Bulan April
- a. Pembahasan rancangan akhir RKPD kabupaten yang telah dirumuskan oleh seluruh Perangkat Daerah;
- b. Inspektorat Daerah melakukan reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah secara simultan.
5. Bulan Mei
- a. Perumusan rancangan akhir RKPD kabupaten berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten, Musrenbang RKPD Provinsi dan Musrenbangnas RKP;
- b. Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD Provinsi ditetapkan;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyiapkan rancangan awal KUA dan rancangan awal PPAS untuk tahun anggaran mendatang;
- d. Inspektorat Daerah melakukan reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah secara simultan.
6. Bulan Juni
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyiapkan rancangan awal KUA dan rancangan awal PPAS untuk Perubahan APBD tahun anggaran berjalan;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan teknis Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Inspektorat Daerah melakukan reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah secara simultan.
7. Bulan Juli
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan teknis Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Inspektorat Daerah melakukan reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah secara simultan.
8. Bulan Agustus
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan teknis Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Inspektorat Daerah melakukan reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah secara simultan.
9. Bulan September
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan teknis Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
10. Bulan Oktober
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan teknis Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Bulan November
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan teknis Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
12. Bulan Desember
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan teknis Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RKPD/Renja Perangkat Daerah tahun yang akan datang.
B. JADWAL BULANAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1. Bulan Januari
- a. PPKD atas nama Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berjalan dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berjalan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Daerah ditetapkan;
- b. PPKD memberitahukan secara tertulis (paling lama 3 tiga hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berjalan ditetapkan) kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menyusun rancangan DPA Perangkat Daerah;
- c. Perangkat Daerah menyerahkan rancangan DPA Perangkat Daerah kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan PPKD, untuk diteruskan kepada TAPD;
- d. Kepala Perangkat Daerah secara administratif mengajukan Bendahara dan/atau Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) secara fungsional, untuk diusulkan kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
- e. Kelompok Kerja (Pokja) TAPD atas nama TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA Perangkat Daerah bersama perwakilan Perangkat Daerah untuk dilakukan penyesuaian dan perbaikan oleh Perangkat Daerah bersangkutan paling lama 15 (lima belas) hari kerja;
- f. PPKD mengesahkan rancangan DPA Perangkat Daerah yang telah disesuaikan dan diperbaiki untuk dimintakan persetujuan Sekretaris Daerah;
- g. Perangkat Daerah menyampaikan salinan DPA Perangkat Daerah yang telah disahkan dan disetujui kepada PPKD, Inspektur, dan Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Inspektorat Daerah;
- h. Perangkat Daerah wajib menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, serta menyampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang setelah DPA Perangkat Daerah disahkan dan disetujui;
- i. PPKD bersama Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan urusan wajib bidang komunikasi dan informasi (yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang), mempublikasikan substansi Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berjalan kepada masyarakat.
2. Bulan Februari
- a. SKPKD menyusun rancangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan cara mengkonsolidasi laporan-laporan keuangan dari Perangkat Daerah, dan secara paralel Inspektorat Daerah melakukan reviu atas rancangan laporan keuangan pemerintah daerah;
- b. SKPKD bersama Inspektorat Daerah menyampaikan LKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
3. Bulan Maret
- a. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melakukan pemeriksaan kas tahun anggaran berjalan yang dikelola Bendahara Perangkat Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
- b. PPKD selaku BUD wajib melakukan evaluasi dan menyusun perencanaan kas serta saldo kas minimal untuk menentukan strategi manajemen kas guna menghindari kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal;
- c. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang atas nama Bupati menyampaikan dokumen perjanjian kinerja kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4. Bulan April
- a. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuat dan menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya kepada PPKD selaku BUD guna penyusunan perencanaan kas;
- b. Sekretaris Daerah memimpin TAPD, terutama dari SKPKD dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang guna menyusun rancangan Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga untuk tahun anggaran mendatang.
5. Bulan Mei
- a. TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah membahas rancangan KUA dan rancangan PPAS untuk tahun anggaran mendatang;
- b. Perangkat Daerah mengusulkan program dan kegiatan serta pendanaan yang perlu ditampung dalam Perubahan APBD tahun anggaran berjalan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan tembusan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan PPKD.
6. Bulan Juni
- a. SKPKD dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan inventarisasi dan identifikasi hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD tahun anggaran berjalan sebagai bahan penyusunan Rancangan KUA dan PPAS perubahan APBD;
- b. Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS untuk tahun anggaran mendatang kepada Bupati paling lambat pada akhir minggu pertama;
- c. Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS untuk tahun anggaran mendatang dari Bupati kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan;
- d. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melakukan pemeriksaan kas tahun anggaran berjalan yang dikelola Bendahara Perangkat Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.
7. Bulan Juli
- a. TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah menyusun rancangan KUA dan menyusun rancangan PPAS untuk Perubahan APBD tahun anggaran berjalan;
- b. Pembahasan KUA dan PPAS untuk tahun anggaran mendatang dan Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Bupati dengan Pimpinan DPRD.
8. Bulan Agustus
- a. Bupati menetapkan pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah, yang mencakup:
- 1) prioritas pembangunan daerah dan program/ kegiatan yang terkait;
- 2) alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan Perangkat Daerah;
- 3) batas waktu penyampaian RKA Perangkat Daerah kepada PPKD;
- 4) analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- b. Kepala Perangkat Daerah menyusun RKA Perangkat Daerah untuk tahun anggaran mendatang, dan disampaikan kepada PPKD paling lambat pada pertengahan bulan September;
- c. Bupati menyampaikan rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun anggaran berjalan kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama;
- d. Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun anggaran berjalan antara Bupati dengan pimpinan DPRD paling lambat pada minggu kedua;
- e. Bupati menetapkan pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD tahun anggaran berjalan paling lambat pada minggu ketiga;
- f. Kepala Perangkat Daerah menyusun RKPA Perangkat Daerah untuk ditampung dalam Perubahan APBD tahun anggaran berjalan dan disampaikan kepada PPKD paling lambat minggu ketiga;
- g. Pembahasan oleh Pokja TAPD atas nama TAPD terhadap RKPA Perangkat Daerah yang telah disampaikan kepada PPKD;
- h. PPKD menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berjalan.
9. Bulan September
- a. Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berjalan kepada DPRD paling lambat pada minggu kedua;
- b. Sekretaris Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang dan Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan urusan wajib bidang komunikasi dan informasi, bersama PPKD mensosialisasikan kepada masyarakat atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- c. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berjalan;
- d. Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran berjalan paling lambat pada akhir bulan;
- e. PPKD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran berjalan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD;
- f. Pembahasan oleh Pokja TAPD atas nama TAPD terhadap RKA Perangkat Daerah yang telah disampaikan kepada PPKD;
- g. PPKD menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk tahun anggaran mendatang;
- h. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melakukan pemeriksaan kas tahun anggaran berjalan yang dikelola Bendahara Perangkat Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.
10. Bulan Oktober
- a. Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk tahun anggaran mendatang kepada DPRD;
- b. Badan Anggaran DPRD dan TAPD atas nama Bupati menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berjalan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur;
- c. Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran berjalan berdasarkan keputusan pimpinan DPRD tentang hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- d. PPKD atas nama Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berjalan dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran berjalan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Daerah ditetapkan;
- e. PPKD memberitahukan secara tertulis (paling lama 3 hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berjalan ditetapkan) kepada seluruh kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menyusun rancangan DPPA-PD;
- f. Kepala Perangkat Daerah meyerahkan rancangan DPPA Perangkat Daerah kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan PPKD, untuk diteruskan kepada TAPD;
- g. Kelompok Kerja (Pokja) TAPD atas nama TAPD melakukan verifikasi rancangan DPPA Perangkat Daerah bersama perwakilan Perangkat Daerah untuk dilakukan penyesuaian dan perbaikan oleh Perangkat Daerah bersangkutan paling lama 15 (lima belas) hari kerja;
- h. PPKD mengesahkan rancangan DPPA Perangkat Daerah yang telah disesuaikan dan diperbaiki untuk dimintakan persetujuan Sekretaris Daerah;
- i. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan salinan DPPA Perangkat Daerah yang telah disahkan dan disetujui kepada PPKD, Inspektorat Daerah, dan Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Inspektorat Daerah;
- j. PPKD bersama Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan urusan wajib bidang komunikasi dan informasi (yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang), mempublikasikan substansi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berjalan kepada masyarakat.
11. Bulan November
- a. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk tahun anggaran mendatang;
- b. Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap rancangan APBD untuk tahun anggaran mendatang.
12. Bulan Desember
- a. PPKD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk tahun anggaran mendatang kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD;
- b. Kepala Perangkat Daerah dapat menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan, agar dapat disahkan kembali atas DPA Perangkat Daerah tahun anggaran berjalan menjadi DPA Lanjutan Perangkat Daerah (DPAL Perangkat Daerah) tahun anggaran mendatang jika memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan;
- c. Badan Anggaran DPRD dan TAPD atas nama Bupati menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk tahun anggaran mendatang berdasarkan hasil evaluasi Gubernur;
- d. Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk tahun anggaran mendatang berdasarkan keputusan pimpinan DPRD tentang hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk tahun anggaran mendatang;
- e. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melakukan pemeriksaan kas tahun anggaran berjalan yang dikelola Bendahara Perangkat Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.
C. JADWAL BULANAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
1. Bulan Januari
- a. Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Keuangan Perangkat Daerah tahun anggaran sebelumnya dan menyampaikan paling lambat akhir bulan Januari kepada Bupati melalui PPKD sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Inspektur;
- b. Kepala Perangkat Daerah menyusun dan menyampaikan LKj Tahun Anggaran Berakhir kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditindaklanjuti oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagai bahan penyusunan LKj Daerah, dan tembusan kepada Inspektur sebagai bahan evaluasi LKj Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah;
- c. Kepala Perangkat Daerah menyusun dan menyampaikan bahan LPPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditindaklanjuti oleh Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
- d. Kepala Perangkat Daerah menyusun dan menyampaikan bahan LKPJ kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) Perangkat Daerah wajib melaporkan secara tertulis perkembangan dan hasil pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Bulan Februari
- a. Bendahara Perangkat Daerah wajib melaporkan atas pengelolaan dana bulan Januari tahun anggaran berjalan yang menjadi tanggung jawabnya secara administratif kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah, dan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur;
- b. Inspektorat Daerah secara paralel melakukan reviu atas rancangan LKPD yang disusun SKPKD secara konsolidasi atas laporan-laporan keuangan dari Perangkat Daerah;
- c. Inspektur bersama PPKD menyampaikan LKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- d. Penyusunan LPPD Tahun Anggaran sebelumnya oleh Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
- e. Penyusunan LKj Daerah Tahun Anggaran Berakhir oleh Tim yang dikoordinir Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
- f. Penyusunan LKPJ pada Tahun Anggaran Berakhir oleh Tim LKPJ yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. PPTK Perangkat Daerah wajib melaporkan secara tertulis perkembangan dan hasil pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Bulan Maret
- a. Bendahara PD wajib melaporkan atas pengelolaan dana bulan Februari tahun anggaran berjalan yang menjadi tanggung jawabnya secara administratif kepada Kepala Perangkat Daerah melalui PPK PD, dan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur;
- b. Bupati menyampaikan LKPD (yang telah disusun oleh SKPKD dan direviu oleh Inspektorat Daerah) kepada Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat akhir bulan;
- c. Inspektorat Daerah melakukan proses reviu LKj Daerah Pemerintah Kabupaten Malang
- d. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang atas nama Bupati menyampaikan LKj tahunan kepada Gubernur, Menteri/Kepala BAPPENAS, Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri;
- e. Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang atas nama Bupati menyampaikan LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- f. Sekretariat Daerah bersama Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika (yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika) atas nama Bupati memberikan informasi LPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- g. Bupati menyampaikan LKPJ Akhir Tahun Anggaran kepada DPRD;
- h. Pembahasan LKPJ oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD;
- i. PPTK Perangkat Daerah wajib melaporkan secara tertulis perkembangan dan hasil pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran.
4. Bulan April
- a. Bendahara Perangkat Daerah wajib melaporkan atas pengelolaan dana bulan Maret tahun anggaran berjalan yang menjadi tanggung jawabnya secara administratif kepada Kepala Perangkat Daerah melalui PPK Perangkat Daerah, dan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur;
- b. Penetapan Keputusan DPRD tentang LKPJ Akhir Tahun Anggaran;
- c. Inspektorat Daerah mengevaluasi LKj Perangkat Daerah;
- d. PPTK Perangkat Daerah wajib melaporkan secara tertulis perkembangan dan hasil pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran;
- e. Inspektorat Daerah wajib melakukan pemantauan dan pemutakhiran terhadap tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan dari Perangkat Daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
5. Bulan Mei
- a. Bendahara Perangkat Daerah wajib melaporkan atas pengelolaan dana bulan April tahun anggaran berjalan yang menjadi tanggung jawabnya secara administratif kepada Kepala Perangkat Daerah melalui PPK Perangkat Daerah, dan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur;
- b. PPTK Perangkat Daerah wajib melaporkan secara tertulis perkembangan dan hasil pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Bulan Juni
- a. PPKD melakukan koreksi atas LKPD berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan/atau menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya;
- b. Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya kepada DPRD;
- c. PPTK PD wajib melaporkan secara tertulis perkembangan dan hasil pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya kepada Kepala PD selaku Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. Bendahara PD wajib melaporkan atas pengelolaan dana bulan Mei tahun anggaran berjalan yang menjadi tanggung jawabnya secara administratif kepada Kepala PD melalui PPK PD, dan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur.
7. Bulan Juli
- a. Kepala Perangkat Daerah menyusun dan menetapkan serta menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja Perangkat Daerah tahun anggaran berjalan dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada PPKD paling lambat pada minggu pertama;
- b. PPKD menyusun konsolidasi atas laporan realisasi semester pertama APBD tahun anggaran berjalan dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya, yang selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah paling lambat pada minggu kedua;
- c. Sekretaris Daerah menyampaikan Laporan realisasi semester pertama APBD tahun anggaran berjalan dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada Bupati paling lambat pada minggu ketiga;
- d. Bupati menyampaikan Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan;
- e. Persetujuan bersama antara DPRD dengan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya;
- f. PPKD atas nama Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama antara DPRD dengan Bupati;
- g. Badan Anggaran DPRD dan TAPD atas nama Bupati menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya sesuai hasil evaluasi Gubernur;
- h. Bupati menetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya berdasarkan hasil penyempurnaan dan keputusan pimpinan DPRD;
- i. PPTK Perangkat Daerah wajib melaporkan secara tertulis perkembangan dan hasil pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran;
- j. Bendahara Perangkat Daerah wajib melaporkan atas pengelolaan dana bulan Juni tahun anggaran berjalan yang menjadi tanggung jawabnya secara administratif kepada Kepala Perangkat Daerah melalui PPK Perangkat Daerah, dan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur.
8. Bulan Agustus
- a. PPTK Perangkat Daerah wajib melaporkan secara tertulis perkembangan dan hasil pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Bendahara Perangkat Daerah wajib melaporkan atas pengelolaan dana bulan Juli tahun anggaran berjalan yang menjadi tanggung jawabnya secara administratif kepada Kepala Perangkat Daerah melalui PPK Perangkat Daerah, dan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur;
- c. Inspektorat Daerah wajib melakukan pemantauan dan pemutakhiran terhadap tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan dari Perangkat Daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun;
- d. PPKD atas nama Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
9. Bulan September
- a. PPTK Perangkat Daerah wajib melaporkan secara tertulis perkembangan dan hasil pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Bendahara Perangkat Daerah wajib melaporkan atas pengelolaan dana bulan Agustus tahun anggaran berjalan yang menjadi tanggung jawabnya secara administratif kepada Kepala Perangkat Daerah melalui PPK Perangkat Daerah, dan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur.
10. Bulan Oktober
- a. PPTK Perangkat Daerah wajib melaporkan secara tertulis perkembangan dan hasil pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Bendahara Perangkat Daerah wajib melaporkan atas pengelolaan dana bulan September tahun anggaran berjalan yang menjadi tanggung jawabnya secara administratif kepada Kepala Perangkat Daerah melalui PPK Perangkat Daerah, dan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur.
11. Bulan November
- a. PPTK Perangkat Daerah wajib melaporkan secara tertulis perkembangan dan hasil pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Bendahara Perangkat Daerah wajib melaporkan atas pengelolaan dana bulan Oktober tahun anggaran berjalan yang menjadi tanggung jawabnya secara administratif kepada Kepala Perangkat Daerah melalui PPK Perangkat Daerah, dan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur.
12. Bulan Desember
- a. PPTK Perangkat Daerah wajib melaporkan secara tertulis perkembangan dan hasil pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Bendahara Perangkat Daerah wajib melaporkan atas pengelolaan dana bulan November yang disampaikan paling lambat tanggal 10 atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur dan pengelolaan dana bulan Desember tahun anggaran berjalan, yang menjadi tanggung jawabnya secara administratif kepada Kepala Perangkat Daerah melalui PPK PD, dan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD;
- c. Kepala Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan dan pengawasan sesuai dengan rekomendasi pemeriksa dan pengawas, dan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan pemantauan dan pemutakhiran oleh Inspektur.
BUPATI MALANG,
ttd.
H. RENDRA KRESNA