PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 9 Tahun 2017
Tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKA BINA KARYA PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN MALANG
Berlaku: 12 Januari 2017
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Malang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial dan berdasarkan kebutuhan daerah yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan peraturan perundangundangan, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Loka Bina Karya pada Dinas Sosial dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
23
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1/C);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 27/C).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKA BINA KARYA PADA DINAS SOSIAL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial .
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Loka Bina Karya pada Dinas Sosial.
8. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dengan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
9. Penyuluhan dan Bimbingan Sosial adalah kegiatan penumbuhan dan pembinaan pengertian, kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial masyarakat terhadap masalah-masalah sosial dan usaha-usaha kesejahteraan sosial kearah terwujudnya fungsi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
10. Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan asuhan, bimbingan, latihan dan penyaluran yang ditujukan kepada orang-orang yang karena berbagai sebab mengalami hambatan fisik, mental dan sosial agar dapat kembali berfungsi dalam kehidupan sosialnya secara sehat dan berguna serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan.
11. Pelayanan Sosial adalah kegiatan berupa asuhan, bimbingan, latihan dan bantuan yang ditujukan kepada orang seorang keluarga dan golongan-golongan masyarakat yang karena berbagai sebab memerlukan pertolongan agar dapat berfungsi dalam kehidupan sosialnya dan berpartisipasi dalam pembangunan.
12. Bantuan adalah pemberian berupa barang dan/atau uang kepada seseorang, keluarga, golongan-golongan masyarakat dan badan-badan sosial swasta yang memerlukan guna memperkuat usahanya untuk berfungsi dalam masyarakat dan berpartisipasi dalam pembangunan.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Loka Bina Karya pada Dinas Sosial.
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) UPT Loka Bina Karya merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) UPT Loka Bina Karya dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Loka Bina Karya terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Pelaksana Urusan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Loka Bina Karya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V
Pasal 5

UPT Loka Bina Karya mempunyai tugas:
- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang rehabilitasi sosial, pembinaan pengembangan kesejahteraan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial sistem panti; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB V
Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Loka Bina Karya mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana program kerja UPT Loka Bina Karya;
- b. pelaksanaan rehabilitasi sosial, pembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial sistem panti;
- c. pengendalian pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial, pembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- d. pelaksanaan sebagian urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian dan keuangan di lingkup UPT sebagai perbantuan tugas Sekretariat Dinas;
- e. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi segala kegiatan untuk mewujudkan keberhasilan dalam mengadakan kerjasama dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas UPT; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas UPT Loka Bina Karya
Bagian Kedua Kepala UPT
BAB V
Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas:
- a. memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinir, membina dan mengevaluasi teknis dibidang layanan Kesejahteraan Sosial termasuk penanganan darurat akibat bencana alam atau sebab-sebab lain;
- b. mengawasi dan melaporkan kondisi aset dinas secara berkala; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha
BAB V
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan UPT Loka Bina Karya;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPT Loka Bina Karya;
- c. menyelenggarakan administrasi perkantoran; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional
BAB V
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilannya.
- (3) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Bagian Kelima Pelaksana Urusan
BAB V
Pasal 10

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya dibantu Pelaksana Urusan;
- (2) Pelaksana Urusan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;
- (3) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Pelaksana Urusan;
- (4) Tugas dan fungsi Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Urusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 11

Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masingmasing.
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 12

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 13

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas menunjuk personil yang berada di UPT Loka Bina Karya yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan UPT Loka Bina Karya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.
Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 12 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, ttd.
ABDUL MALIK
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2017 Nomor 9 Seri C
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 62 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Loka Bina Karya Pada Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 46/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.
Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 12 Januari 2017
BUPATI MALANG, ttd.
H. RENDRA KRESNA
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKA BINA KARYA PADA DINAS SOSIAL
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKA BINA KARYA PADA DINAS SOSIAL
ttd.
H. RENDRA KRESNA