PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 11 Tahun 2013
Tentang TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN EXCAVATOR (BACKHOE) HIBAH DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Berlaku: 20 Maret 2013
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN EXCAVATOR (BACKHOE) HIBAH DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa guna mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya, perlu penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;
- b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan produksi dan kesejahteraan masyarakat melalui usaha berbasis budidaya ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menghibahkan 1 (satu) unit excavator (backhoe) kepada Pemerintah Kota Bitung melalui Dinas Perikanan dan Kelautan;
- c. bahwa pemanfaatan excavator ( backhoe ) diprioritaskan bagi pembudidaya ikan atau kelompok pembudidaya ikan dan dapat digunakan oleh kelompok lain atau badan hukum lain sepanjang tidak digunakan oleh pengguna prioritas dan digunakan dalam rangka untuk menunjang produksi perikanan;
- d. guna terciptanya pengelolaan dan pemanfaatan excavator secara efektif, efisien serta berkelanjutan, perlu mengatur tatacara pengelolaan dan pemanfaatannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tatacara Pengelolaan dan Pemanfaatan Excavator (Backhoe) Hibah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Perikanan dan Kelautan;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Cata Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor KEP 102/DE\_PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Alat Berat Excavator (Backhoe) ;
9. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 87);
10. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 109);
11. Peraturan Walikota Bitung Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATACARA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN EXCAVATOR ( BACKHOE ) HIBAH DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA KEMENTERIAN PERIKANAN DAN KELAUTAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung.
5. Prasarana budidaya adalah bangunan yang digunakan untuk menunjang kegiatan perikanan budidaya yang dalam pengoperasiannya tidak dapat dipindahkan, seperti pintu air, jaringan irigasi, jalan produksi, jembatan, gorong-gorong dan sebagainya.
6. Prasarana pendukung budidaya adalah bangunan untuk mendukung berfungsinya prasarana budidaya, seperti jalan, jembatan, goronggorong, dan lain sebagainya.
7. Sarana Budidaya adalah wadah, alat dan mesin untuk mendukung proses produksi perikanan budidaya.
8. Pengembangan adalah kegiatan pembangunan dari mulai studi, perencanaan, konstruksi/rehabilitasi, operasional dan pemeliharaan.
9. Pembangunan adalah pembangunan prasarana dan sarana budidaya baru yang mencakup desain rinci dan konstruksi.
10. Rehabilitasi adalah perbaikan prasarana dan sarana budidaya baru yang mencakup desain rinci dan konstruksi.
11. Pemeliharaan adalah pemeliharaan rutin dan perbaikan kecil/ringan agar prasarana dan sarana budidaya tetap berfungsi secara optimal.
12. Excavator adalah alat berat gali yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Biaya operasional adalah pembiayaan atas operasional excavator yang antara lain mencakup biaya mobilisasi, demobilisasi, penggunaan alat, kerusakan besar, dan lain-lain.
14. Biaya pemeliharaan adalah pembiayaan atas pemeliharaan rutin sesuai buku manual alat dan perbaikan kerusakan kecil.
15. Hibah adalah bentuk pengalihan Barang Milik Negara (pemindahtanganan) sebagai tindak lanjut dari penghapusan Barang Milik Negara sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
16. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan pemeliharaan, pembesaran, dan/atau pembiakan ikan serta pemanenan hasil budidaya ikan dalam lingkungan yang terkontrol.
17. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
18. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah gabungan pembudidaya ikan yang terorganisir dalam pengelolaan usaha pada satu manajemen bersama.
19. Unit Pelayanan Pengembangan yang selanjutnya disebut UPP adalah organisasi gabungan Pokdakan ditingkat kabupaten/kota yang memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.
20. Pengguna prioritas adalah pembudidaya ikan yang tergabung dalam Pokdakan.
21. Pengguna bukan prioritas adalah orang atau badan hukum selain pengguna prioritas.
22. Pengguna adalah pengguna prioritas dan pengguna bukan prioritas.
23. Tambak adalah tambak milik masyarakat pembudidaya ikan, pemerintah dan masyarakat umum lainnya.
24. Jalan akses adalah jalan menuju kawasan kegiatan pembudidaya ikan air payau dan/atau air tawar.
25. Jalan produksi adalah jalan transportasi sarana produksi yang berada pada kawasan budidaya tambak dan kawasan budidaya ikan air tawar
26. Saluran irigasi tambak adalah jaringan saluran irigasi pemasukan dan pembuangan yang berada pada kawasan budidaya tambak.
27. Kolam adalah kolam milik masyarakat pembudidaya ikan, pemerintah dan masyarakat umum lainnya.
28. Saluran irigasi kolam adalah jaringan saluran irigasi air pasok dan buang yang berada pada kawasan budidaya kolam/minapadi.
29. Prasarana dan sarana pendukung adalah prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan budidaya ikan seperti gorong-gorong, jembatan, pintu air, dll.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sarana excavator agar terciptanya pengelolaan dan pemanfaatan excavator yang baik untuk pembangunan dan pemeliharaan prasarana perikanan budidaya yang mendukung kegiatan pengembangan perikanan budidaya secara berkelanjutan.
Bagian Kedua Tujuan
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah :
- a. Agar prasarana perikanan budidaya seperti jalan produksi, jaringan irigasi dan tambak/kolam dapat berfungsi secara optimal, sehingga mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya.
- b. Mendorong percepatan peningkatan produksi perikanan budidaya melalui pengelolaan prasarana dan sarana budidaya yang efektif, efisien serta berkelanjutan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur pemanfaatan excavator untuk kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembudidaya ikan serta sarana dan prasarana pendukungnya yang mencakup kegiatan budidaya air payau, air tawar dan budidaya laut.
BAB IV - PEMANFAATAN EXCAVATOR
Pasal 5

Sarana excavator diprioritaskan pemanfaatannya pada kegiatan budidaya air payau, air tawar dan budidaya laut, yang terdiri dari:
1. Budidaya Air Payau, meliputi:
- a. pembangunan dan rehabilitasi tambak;
- b. pembangunan dan rehabilitasi jalan akses dan jalan produksi;
- c. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan saluran irigasi tambak;
- d. pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pendukung perikanan budidaya tambak lainnya; dan
- e. pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pembenihan air payau.
2. Budidaya Air Tawar, meliputi:
- a. pembangunan dan rehabilitasi kolam;
- b. pembangunan dan rehabilitasi jalan akses dan produksi;
- c. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi kolam/minapadi; dan
- d. pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pendukung perikanan budidaya air tawar lainnya.
3. Budidaya Laut, meliputi:
- a. pembangunan dan rehabilitasi jalan akses menuju kawasan budidaya laut; dan
- b. pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pendukung perikanan budidaya laut lainnya.
BAB IV - PEMANFAATAN EXCAVATOR
Pasal 6

Excavator dapat digunakan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sepanjang alat tidak digunakan oleh pengguna prioritas.
BAB IV - PEMANFAATAN EXCAVATOR
Pasal 7

Penggunaan excavator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB V - PROSEDUR PEMANFAATAN EXCAVATOR
Pasal 8

- (1) Dinas melaksanakan identifikasi lokasi dan prasarana dan sarana budidaya milik perorangan/kelompok pembudidaya yang memerlukan excavator .
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama kecamatan, kelurahan dan prasarana seperti saluran, jalan, jembatan dan pintu air serta identifikasi sarana budidaya seperti tambak, kolam yang berpotensi untuk direhabilitasi/pembangunan baru yang perlu menggunakan excavator .
- (3) Hasil identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan mencakup letak lokasi, jenis pekerjaan dan peta/ lay out lokasi/foto yang diperlukan.
- (4) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas menyusun rencana kegiatan berdasarkan pada pengelompokan letak/lokasi yang perlu dibangun/direhabilitasi berupa rencana dan jadwal penggunaan excavator .
- (5) Khusus untuk pembangunan sarana baru, harus sesuai dengan Tata Ruang/kebijakan Pemerintah Kota Bitung mengenai alokasi pemanfaatan ruang.
- (6) Perencanaan lokasi dan jadwal penggunaan excavator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disosialisasikan/dikoordinasikan kepada para pembudidaya.
BAB V - PROSEDUR PEMANFAATAN EXCAVATOR
Pasal 9

Sebelum digunakan, Dinas melakukan sosialisasi teknis penggunaan excavator kepada para pembudidaya baik substansi maupun prosedurnya.
BAB V - PROSEDUR PEMANFAATAN EXCAVATOR
Pasal 10

Dinas menyusun tatacara penggunaan excavator yang meliputi prosedur peminjaman, tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak pengguna.
BAB VI - TIM PENGAWAS
Pasal 11

Walikota membentuk Tim Pengawas guna mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan excavator .
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk operasional excavator yang mencakup biaya mobilisasi, demobilisasi, penggunaan alat dan kerusakan besar excavator ditanggung oleh pengguna.
Diundangkan di Bitung Pada tanggal Maret 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA
Drs. EDISON HUMIANG, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19610804 198603 1 016
BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 66
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.
Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 20 Maret 2013
WALIKOTA BITUNG , ttd
HANNY SONDAKH