PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 9 Tahun 2012
Tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2012 - 2016
Berlaku: 19 November 2012
N/A
Preamble

Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2012 - 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LANDAK,
- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan lima bersasaran
- tahun daerah berjalan efektif, efisien dan diperlukan perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 - 2016;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 );
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833 );
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-
2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak ( Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 );
21. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Landak Tahun 2007-2027 ( Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 );
Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK dan BUPATI LANDAK
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2012-2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Landak.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja Pemerintah Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Landak.
7. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui skala prioritas, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan, yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenjaSKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manjemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
BAB II - SISTEMATIKA RPJMD
Pasal 2

Sistematika dari RPJMD memuat :
BAB XI
Pasal 3

Isi beserta uraian RPJMD Tahun 2012-2016 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dituangkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III - KEDUDUKAN DAN FUNGSI
Pasal 4

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan,Program Pembangunan Daerah,Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan,Penetapan Indikator Kinerja Daerah ,Pedoman Transisi dan kaidah Pelaksanaan.
BAB III - KEDUDUKAN DAN FUNGSI
Pasal 5

RPJMD berfungsi sebagai:
- a. pedoman dalam penyusunan Renstra-SKPD dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
- b. tolok ukur dalam menilai pencapaian hasil pembangunan dan kinerja organisasi Pemerintah Daerah.
BAB IV - PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD
Pasal 6

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD dilakukan oleh Bappeda.
- (2) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pelaksanaan RPJMD.
BAB IV - PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD
Pasal 7

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari program/kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum di dalam RPJMD.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RPJMD untuk menilai efisiensi, efektifitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan program.
- (3) Evaluasi RPJMD dilaksanakan secara sistematis, objektif dan trasparan, serta dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Diundangkan di Ngabang pada tanggal 17 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,
LUDIS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2012 NOMOR 9
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak
Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 19 November 2012
BUPATI LANDAK,
ADRIANUS ASIA SIDOT
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pikiran, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diamanahkan bahwa setiap pemerintah Daerah menyusun dokumen RPJMD.
RPJMD adalah merupakan penjabaran dari Visi dan Misi, serta Program Kepala Daerah yang berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional.
Perda ini mencakup landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah oleh Pemerintah Daerah. Dalam Perda ini ditetapkan bahwa RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun dan setiap tahunnya akan diadakan evaluasi, serta dijadikan salah satu acuan untuk menyusun Renstra SKPD/Instansi lingkungan Perda.
Proses penyusunan RPJMD meliputi beberapa tahap dalam rangka penjaringan aspirasi dan saran-saran oleh para pemangku kepentingan, agar dokumen RPJMD ini dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Adapun tahapan tersebut adalah :
- a. pembahasan pada tingkat Tim Teknis Kabupaten;
- b. konsultasi Publik tingkat Kecamatan;
- c. Musrenbang RPJMD tingkat Kabupaten.
Peraturan Daerah ini disusun dengan sistematika antara lain Ketentuan Umum, sistematika RPJMD, kedudukan dan fungsi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dan ketentuan penutup.
PENJELASAN
Pasal 1

Angka 1

```Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas.```Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Cukup jelas. Angka 10 Cukup jelas. Angka 11 Cukup jelas. Angka 12 Cukup jelas. Angka 13 Input adalah masukan - masukan berupa SDM, SDA, Dana, serta Program Pusat, Provinsi dan Daerah. Output merupakan produk akhir dari suatu proses kegiatan/Input. Hasil (Outcome) merupakan manfaat yang diperoleh dari Output /produk yang dihasilkan.
PENJELASAN
Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RPJMD untuk menilai Efisiensi, Efektivitas, Manfaat, dampak dan keberlanjutan program.

- Efisiensi adalah: merupakan perbandingan antara Input dan Output, semakin besar Output dibanding Input sekunder, maka semakin efisien pelaksanaan RPJMD.- Efektivitas adalah : apabila pelaksanaan RPJMD mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.- Manfaat adalah : apabila segala sesuatu yang sudah direncanakan yang tertuang dalam RPJMD dapat digunakan dan dijadikan acuan untuk melaksanakan suatu program kegiatan- Dampak adalah : rencana program kegiatan yang sudah direncanakan akan dapat memberikan nilai tambah kepada kelompok sasaran.Ayat (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 23| LAMPIRAN | LAMPIRAN | LAMPIRAN ||--------------------|--------------------|--------------------|| NOMOR 9 TAHUN 2012 | NOMOR 9 TAHUN 2012 | NOMOR 9 TAHUN 2012 || RENCANA | PEMBANGUNAN | JANGKA || MENENGAH | DAERAH KABUPATEN | LANDAK || TAHUN 2012-2016 | TAHUN 2012-2016 | TAHUN 2012-2016 |## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2012 - 2016## DAFTAR ISI| | Kata Pengantar... | Kata Pengantar... | Kata Pengantar... | i ||---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|| | Daftar Isi... | Daftar Isi... | Daftar Isi... | iii || | Daftar Gambar ... | Daftar Gambar ... | Daftar Gambar ... | vi || | Daftar Tabel... | Daftar Tabel... | Daftar Tabel... | vii || BAB I. | PENDAHULUAN... | PENDAHULUAN... | PENDAHULUAN... | 1 || | 1.1. | Latar Belakang ... | Latar Belakang ... | 1 || | 1.2. | Maksud dan Tujuan ... | Maksud dan Tujuan ... | 2 || | 1.3. | Landasan Hukum... | Landasan Hukum... | 3 || | 1.4. | Hubungan RPJM dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. | Hubungan RPJM dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. | 6 || | | 1.4.1 | RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Landak 2007 - 2027... | 6 || | | 1.4.2 | RPJMD dengan RTRW Kabupaten Landak 2012 - 2032... | 6 || | | 1.4.3 | RPJMD dengan Renstra SKPD Kabupaten Landak... | 6 || | | 1.4.4 | RPJMD dengan RKPD Kabupaten Landak... | 7 || | 1.5 | Kerangka Pikir dan Sistematika Penulisan... | Kerangka Pikir dan Sistematika Penulisan... | 7 || BAB II. | GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ...... | GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ...... | GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ...... | 10 || | 2.1. | Kondisi Geografis dan Demografis... | Kondisi Geografis dan Demografis... | 11 || | | 2.1.1 | Posisi Geografis dan Wilayah Administrasi ... | 11 || | | 2.1.2 | Penduduk... | 14 || | | 2.1.3 | Topografi dan Kemiringan Lahan... | 18 || | | 2.1.4 | Hidrologi dan Irigási... | 19 || | | 2.1.5 | Iklim.... | 20 || | | 2.1.6 | Geologi dan Jenis Tanah.... | 23 || | | 2.1.7 | Daerah Rawan Bencana.... | 27 || | | 2.1.8 | Kawasan Hutan... | 31 || | | 2.1.9 | Pertambangan... | 33 || | | 2.1.10 | Pariwisata... | 34 || | | 2.1.11 | Penggunaan Lahan... | 36 || | 2.2. | Kondisi Kesejahteraan Masyarakat... | Kondisi Kesejahteraan Masyarakat... | 38 || | | 2.2.1 | Angka Melek Hurup... | 38 || | | 2.2.2 | Seni Budaya dan Olah Raga... | 39 || | 2.3. | Kondisi Pelayanan Umum... | Kondisi Pelayanan Umum... | 40 || | | 2.3.1 | Pendidikan... | 41 || | | 2.3.2 | Kesehatan... | 44 || | | 2.3.3 | Jalan dan Jembatan... | 45 || | | 2.3.4 | Listrik... | 46 || | | 2.3.5 | Air Bersih... | 47 || | | 2.3.6 | Keluarga Berencana... | 48 || | | 2.3.7 | Sosial... | 49 || | | 2.3.8 | Pariwisata... | 51 ||-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|| | | 2.3.9 Kehidupan Beragama... | 2.3.9 Kehidupan Beragama... | 52 || | 2.4 | Daya Saing Daerah... | Daya Saing Daerah... | 53 || | | 2.4.1 | Kemampuan Ekonomi Daerah... | 53 || | | 2.4.2 | Infrastruktur... | 67 || | | 2.4.3 | Iklim Berinvestasi... | 69 || | | 2.4.4 | Sumber Daya Manusia... | 71 || BAB III. | GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA | GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA | GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA | || | 3.1. | PENDANAAN... | PENDANAAN... | 73 || | | Kinerja | Keuangan Masa Lalu... | 73 || | | 3.1.2 | Neraca Daerah... | 77 || | 3.2. | Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu... | Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu... | 80 || | | 3.2.1 | Proporsi Penggunaan Anggaran... | 80 || | | 3.2.2 | Analisis Pembiayaan... | 82 || | 3.3. | Kerangka Pendanaan... | Kerangka Pendanaan... | 84 || | | 3.3.1 | Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama... | 84 || | | 3.3.2 | Proyeksi Data Masa Lalu... | 86 || | | 3.3.3 | Perhitungan Kerangka Pendanaan... | 89 || BAB IV. | ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAERAH... | ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAERAH... | ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAERAH... | 94 || | 4.1. | Permasalahan Pembangunan... | Permasalahan Pembangunan... | 95 || | | 4.1.1 | Analisa Lingkungan Eksternal... | 95 || | | 4.1.2 | Analisa Lingkungan Internal... | 96 || | 4.2. | Isu Strategis Daerah... | Isu Strategis Daerah... | 97 || BAB V. | VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH | VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH | VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH | 99 || | 5.1. | Visi ... | Visi ... | 99 || | 5.2. | Misi... | Misi... | 99 || | 5.3. | Tujuan dan Sasaran... | Tujuan dan Sasaran... | 100 || BAB VI. | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN... | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN... | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN... | 112 || | 6.1. | Strategi dan Arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi | Strategi dan Arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi | 112 || | 6.2 | Pertama... Strategi dan Arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi Kedua... | Pertama... Strategi dan Arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi Kedua... | 113 || | 6.3. | Strategi dan Arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi Ketiga... | Strategi dan Arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi Ketiga... | 115 || | 6.4. | Strategi dan Arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi | Strategi dan Arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi | 116 || | 6..5. | Strategi dan Arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi Kelima... | Strategi dan Arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi Kelima... | 117 || | 6.6. | Strategi dan Arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi Keenam... | Strategi dan Arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi Keenam... | 118 || BAB VII. | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH... | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH... | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH... | 120 || | 7.1. | Program Pembangunan untuk Mewujudkan Misi Pertama... | Program Pembangunan untuk Mewujudkan Misi Pertama... | 120 || | 7.2. 7.3. | Program Pembangunan untuk Mewujudkan Misi Kedua ... Program Pembangunan untuk Mewujudkan Misi Ketiga... | Program Pembangunan untuk Mewujudkan Misi Kedua ... Program Pembangunan untuk Mewujudkan Misi Ketiga... | 123 126 || | 7.4. | Program Pembangunan untuk Mewujudkan Misi Keempat... | Program Pembangunan untuk Mewujudkan Misi Keempat... | 130 || | 7.5. 7.6. | Program Pembangunan untuk Mewujudkan Misi Kelima... Program Pembangunan untuk Mewujudkan Misi Keenam... | Program Pembangunan untuk Mewujudkan Misi Kelima... Program Pembangunan untuk Mewujudkan Misi Keenam... | 131 132 || BAB VIII. | INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN... | INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN... | INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN... | 136 || BAB IX. | | PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH... | PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH... | 137 ||-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|| BAB X. | | PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN... | PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN... | 138 || | | 10.1 | Pedoman Transisi... | 138 || | | 10.2 | Kaidah Pelaksanaan... | 139 || BAB XI. | | PENUTUP... | PENUTUP... | 142 || Lampiran | I | Tabel 8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Landak Tahun 2012 - 2016. | Tabel 8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Landak Tahun 2012 - 2016. | || Lampiran | II | Tabel 9.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Landak | Tabel 9.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Landak | |## DAFTAR GAMBAR| Gambar. 1.1 | Hubungan RPJMD Dan Dokumen Perencanaan Lainnya... | 8 ||---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|| Gambar. 1.2 | Hubungan RPJMD Dan Proses Penganggaran... | 9 || Gambar. 2.1 | Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Landak... | 13 || Gambar. 2.2 | Piramida Penduduk Kabupaten Landak Tahun 2010... | 15 || Gambar. 2.3 | Penggunaan lahan Di Kabupaten Landak... | 37 || Gambar. 2.4 | Proporsi Penggunaan Lahan Di Kabupaten Landak Tahun 2009... | 37 || Gambar. 2.5 | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Harga Konstan... | 57 || Gambar. 2.6 | Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Landak Dan Prov Kalbar Tahun 2006-2010... | 58 || Gambar. 2.7 | Sumber Dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Landak Tahun 2010... | 61 || Gambar. 2.8 | Struktur Ekonomi Kabupaten Landak Tahun 2010... | 63 |## DAFTAR TABEL| Tabel . 2.1 | Luas Wilayah Kabupaten Landak Per Kecamatan... | 12 ||-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|| Tabel . 2.2 | Nama Kecamatan,Ibukota Kecamatan,Luas Areal Dan Jumlah Desa Di Kabupaten Landak ... | 13 || Tabel .2.3 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin... | 14 || Tabel .2.4 | Penduduk Menurut Kecamatan,Jenis Kelamin Kabupaten Landak Tahun 2010... | 15 || Tabel .2.5 | Kepadatan Penduduk Per KM2 Kabupaten Landak Tahun 2010 | 16 || Tabel .2.6 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia... | 17 || Tabel .2.7 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan... | 17 || Tabel .2.8 | Kemiringan Lahan Di Kabupaten Landak... | 19 || Tabel .2.9 | Rata-Rata Curah Hujan Dan Hari Hujan Tahun 2000 - 2009... | 21 || Tabel .2.10 | Kecepatan Angin Dan Suhu Udara Tahun 2000 - 2009... | 22 || Tabel .2.11 | Prosentase Penyinaran Matahari Per Hari Per Tahun 2000-2009. | 22 || Tabel .2.12 | Struktur Geologi Di Kabupaten Landak... | 24 || Tabel.2.13 | Jenis Tanah Di Kabupaten Landak... | 26 || Tabel.2.14 | Kawasan Hutan Lindung... | 32 || Tabel.2.15 | Luas Kawasan Hutan Di Kabupaten Landak Tahun 2009... | 33 || Tabel.2.16 | Penyebaran Potensi Bahan Tambang Di Kabupaten Landak... | 34 || Tabel.2.17 | Obyek Wisata Di Kabupaten Landak Tahun 2010... | 35 || Tabel.2.18 | Penggunaan Lahan Di Kabupaten Landak Tahun 2009... | 36 || Tabel.2.19 | Indikator Pendidikan Kabupaten Landak... | 38 || Tabel.2.20 | Perkembangan Seni, Budaya Dan Olah Raga Di Kabupaten Landak Tahun 2010... | 40 || Tabel.2.21 | Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Landak ... | 40 || Tabel.2.22 | Banyaknya Sekolah Di Bawah Lingkungan Diknas Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2010... | 42 || Tabel.2.23 | Prosentase Partisipasi Sekolah Menurut Jenis kelamin Dan Usia Sekolah Di Kabupaten Landak Tahun 2010... | 43 || Tabel.2.24 | Banyaknya Murid,Guru SD Dan Rasio Murid Terhadap Guru Di Bawah Lingkungan Diknas Tahun 2010... | 43 || Tabel.2.25 | Statistik Kesehatan Kabupaten Landak ... | 45 || Tabel.2.26 | Pajang Jalan Menurut Kondisi Jalan Dan Status Jalan Di Kabupaten Landak Tahun 2010... | 46 || Tabel.2.27 Tabel.2.28 | Banyaknya Pelanggan Listrik Menurut Ranting/Unit Dan Golongan Di Kabupaten Landak Tahun 2010... Banyaknay Pelanggan Dan Penyaluran Air Minum Menurut Jenis | 47 || Tabel.2.29 | Pelanggan Di Kabupaten Landak Tahun 2010... Jumlah Peserta KB Aktif Metode Konstrasepsi Di Kabupaten | 48 || Tabel .2.30 | Landak Tahun 2010... Penderita Cacat Di Kabupaten Landak Tahun 2010... | 49 || Tabel. 2.31 | Banyaknya Penduduk Lanjut Usia Dan Anak Terlantar Tahun 2010... | 50 || Tabel. 2.32 | Program Pengembangan Pariwisata Kabupaten Landak Tahun 2006 - 2011... | 50 || Tabel. 2.33 | Jumlah Sarana Tempat Ibadah Menurut Status/Fungsi Di Kabupaten Landak Tahun 2009... | 51 53 || Tabel. 2.34 | Jenis Produk Pertanian... | 55 || Tabel .2.35 | Produksi Hasil Pertanian , Perkebunan dan | 55 || Tabel. 2.36 | Peternakan... Nilai PRDP Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan | || Tabel .2.37 | Indeks Harga Implisit Dan Laju Inflasi Kabupaten Landak Dan Prov Kalbar Tahun 2006 - 2010... | 64 ||---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|| Tabel. 2.38 | Location Quotient(LQ) Kabupaten Landak Terhadap Prov Kalbar Tahun 2010... | 65 || Tabel. 2.39 | Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Landak Tahun 2006 - 2010... | 66 || Tabel. 2.40 | Panjang Ruas Jalan Menurut Status Jalan Di Kabupaten Landak Tahun 2009... | 68 || Tabel. 2.41 | Angka Kriminallitas Kabupaten Landak Tahun 2009... | 70 || Tabel. 2.42 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan... | 71 || Tabel. 3.1 | Rata - Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2007 - 2011 Kabupaten Landak ... | 74 || Tabel. 3.2 | Rata- Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2010 Kabupaten Landak ... | 77 || Tabel. 3.3 | Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Landak ... | 79 || Tabel. 3.4 | Analisis Proporsi Belanja Pembangunan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Landak... | 81 || Tabel. 3.5 | Defisit Riil Anggaran Kabupaten Landak... | 82 || Tabel. 3.6 | Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Landak... | 83 || Tabel. 3.7 | Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Kabupaten Landak... | 83 || Tabel. 3.8 | Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Landak ... | 85 || Tabel. 3.9 | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah... | 86 || Tabel. 3.10 | Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Landak... | 90 || Tabel. 8.1 | Indikasi Rencana Program Prioritas Dan Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Landak Tahun 2012-2016... | 1-31 || Tabel .9.1 | Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Landak... | 1 - 8 |1 - 8## BAB I## PENDAHULUAN## 1. LATAR BELAKANGDalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Landak, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD juga merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak Tahun 2012-2016 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Landak, yang terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2011. RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2012-2016 adalah tahapan lima (5) tahun kedua dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Landak Tahun 2012-2016, yaitu 'Masyarakat Kabupaten Landak yang Cerdas dan Berdaya Saing'Penyelenggaraan pembangunan Landak periode Tahun 2007-2011 telah menghasilkan beberapa kemajuan, namun masih menyisakan permasalahan yang harus diselesaikan pada periode ke depan dan harus menghadapi tantangan global yang semakin berat seperti perubahan iklim serta krisis energi dan pangan. Pada tahapan RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2012-2016 diarahkan untuk lebih meningkatkan pembangunan disegala bidang dengan menekankan upaya terwujudnya masyarakat Kabupaten Landak yang Cerdas, Bermoral, Mandiri dan Terdepan Secara Ekonomi Melalui Peningkatan Kualitas Manusia, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pengembangan Industri, Pembangunan Transportasi, Pelestarian Lingkungan dan Budaya serta Tatakelola Pemerintahan Yang Baik. Pada periode Bupati/Wakil Bupati Landak ini pembangunan ditekankan melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur, percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, peningkatan kualitas SDM, peningkatan iman dan taqwa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, serta peningkatan partisipatif aktif masyarakat.## 2. MAKSUD DAN TUJUAN## 2.1 MaksudPenyusunan RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2012-2016 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Landak dengan memperhatikan arahan RPJPD Kabupaten Landak Tahun 20072027, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Landak.RPJMD Kabupaten Landak juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Landak dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Landak secara berjenjang.## 2.2 TujuanTujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut :- a. menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Bupati/Wakil Bupati Landak ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016;- b. menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Landak dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Landak, APBN dan sumber dana lainnya;- c. mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar SKPD, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat;- d. menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;- e. menciptakan iklim pemerintahan yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;- f. mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.## 3. LANDASAN HUKUMDalam penyusunan RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2012-2016, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Landak (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);- i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);- j. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);- k. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);- l. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);- m. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);- n. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;- o. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;- p. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;- q. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;- r. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;- s. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;- t. Peraturan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;- u. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan No. 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010, No. PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014;- v. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 - 2013;- w. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak ( Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13 );- x. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak ( Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 );## 4. HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYADalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2004, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnnya adalah sebagai berikut:## a. RPJMD dan RPJPD Kabupaten LandakRPJMD Kabupaten Landak Tahun 2012-2016 merupakan RPJMD Kedua dari tahapan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2006-2011. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan memuat visi, misi, dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Landak masa bakti tahun 2011-2016, juga berpedoman pada visi, misi, dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Landak Tahun 2007-2027.## b. RPJMD dan RTRW Kabupaten LandakPenyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Landak sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Landak.## c. RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat DaerahRPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Landak.## d. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Landak Tahun 2012-2016 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Landak yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD.RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Landak yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi.Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2.## 5. KERANGKA PIKIR DAN SISTEMATIKA PENULISAN## 5.1. Kerangka PikirPenyusunan RPJMD diawali dengan analisis kondisi masa lalu dan saat ini, yang menyangkut hasil yang telah dicapai dan masalah serta tantangan yang dihadapi, kemudian dilakukan identifikasi lingkungan strategik internal dan eksternal. Perumusan visi dan misi, analisis kondisi yang diharapkan, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah serta program pembangunan dilakukan dengan mengacu hasil analisis lingkungan strategik dan tahapan lima tahunan dalam RPJPD. Alur Pikir yang digunakan dalam penyusunan RPJM Kabupaten Landak Tahun 2012 - 2016 ini adalah sebagai berikut:Gambar 1.1.## Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan LainnyaAlur Pikir integrasi RPJM Kabupaten Landak Tahun 2012 - 2016 dengan proses penganggaran adalah sebagai berikut :Gambar .1.2 Hubungan RPJMD dan Proses Penganggaran## 5.2 Sistematika PenulisanRPJMD Kabupaten Landak Tahun 2012-2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :BAB. 1 PENDAHULUAN- BAB. 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH- BAB. 3 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN- BAB. 4 ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS- BAB. 5 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN- BAB. 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN- BAB. 7 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH- BAB. 8 RENCANA INDIKASI PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAANBAB. 9 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAHBAB.10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAANBAB.11 PENUTUP## BAB II## GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAHStaablad nomor 50 tahun 1926 jo Staablad nomor 186 tahun 1938 menetapkan pembagian wilayah Kalimantan Barat menjadi 12 daerah swapraja dan 3 neo swapraja. Salah satu dari 12 daerah swapraja itu adalah Swapraja Landak.Dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri nomor PEM 20/6/10 tanggal 8 September 1951 dilakukan pembagian wilayah administratif baru, dan Kalbar waktu itu berdasar surat tersebut dibagi dalam 6 kabupaten administratif dan satu kota administratif.Dalam tahun 1962 sebagaimana juga swapraja lainnya di Kalbar, pemerintahan Swapraja Landak ikut dihapus dan mulai saat itu bekas wilayah kekuasaan administratifnya dihimpun ke dalam Kabupaten Pontianak.Mulanya ibukota Kabupaten Pontianak berkedudukan di Kota Pontianak. Pada tahun 1963, dengan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah nomor 51/1/9-11 tanggal 5 Februari 1963, maka ibukota dialihkan ke Mempawah. Sebelum ditetapkannya Mempawah, ada dua alternatif untuk dijadikan ibukota Kabupaten Pontianak waktu itu, yakni Mempawah dan Ngabang.Kemudian karena luasnya wilayah administratif Kabupaten Pontianak, guna mempermudah jangkauan pembinaan dan mengawasi jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, didasarkan Keputusan Mendagri Nomor 821.26-224 tanggal 13 Maret 1985, ditetapkan Organisasi Pembantu Bupati Wilayah Ngabang yang berkedudukan di Ngabang. Pembantu Bupati Wilayah Ngabang ini terdiri dari Kecamatan Ngabang, Air Besar, Sengah Temila dan Menyuke.Kemudian dilakukan pemekaran wilayah otonom dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 55 tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak yang beribukota Ngabang. Kabupaten Landak membawahi 10 kecamatan, 149 desa dan 528 dusun.Secara administratif, Kabupaten Landak merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat hasil pemekaran/pecahan dari Kabupaten Pontianak, sejak tahun 1999 yang beribukota di Ngabang, berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 55 tahun 1999 tanggal 04 Oktober 1999 dan Lembaran Negara Indonesia tahun 1999 Nomor 183 yang kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak. Pertimbangan pokok terbentuknya Kabupaten Landak didasarkan pada perkembangan dan kemajuan Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya dan Kabupaten Pontianak pada khususnya serta adanya aspirasi masyarakat yang berkembang dalam masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Pontianak dipandang perlu membentuk Kabupaten Landak sebagai pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Pembentukan Kabupaten Landak akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam memanfaatkan potensi yang ada di wilayahnya untuk menyelenggarakan otonomi daerah.Pemanfaatan moment dan peluang otonomi daerah untuk Kabupaten Landak dilakukan dengan menyusun berbagai program dan rencana pembangunan serta kebijakan-kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya dan keamanan serta ketertiban masyarakat. Di dalam mendukung upaya meningkatkan kondisi dimaksud, Kabupaten Landak memiliki potensi yang memadai. Potensi-potensi dimaksud berupa potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia dan potensi letak geografis yang apabila didayagunakan secara optimal akan memiliki nilai tambah yang sangat diperlukan sebagai sumber daya pembangunan.## 2.1. KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS## 2.1.1.Posisi Geografis dan Wilayah AdministrasiMulai tahun 2007, Kabupaten Landak terdiri atas 13 Kecamatan (sebelum dimekarkan, terdiri 10 Kecamatan) dan 156 Desa serta 553 Dusun. Kabupaten Landak terletak pada koordinat 1°00' LU - 0°52' LS dan 109°10'42' 110°10' BT. Secara administratif batas Kabupaten Landak adalah :- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dan Sanggau ;- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sanggau;- Sebelah selatan berbatasan dengan Sanggau dan Kubu Raya;- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pontianak.Apabila dicermati, letak Kabupaten Landak sangat strategis. Dikatakan sangat strategis karena kabupaten ini terletak di tengah-tengah Propinsi Kalimantan Barat, juga merupakan daerah lintasan jalur Pontianak - Entikong Kuching - Brunei Darussalam maupun jalur Pontianak - Jagoibabang - Kuching. Letak ini memiliki dampak sosial dan ekonomi yang besar sebagai konsekuensi logis dari berbagai kegiatan yang dilakukan di sepanjang jalur tersebut. Letak demikian ini meru