PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 95 Tahun 2000
Tentang No Description
Berlaku: 7 November 2000
N/A
Preamble

Menimbang: a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM), maka peraturan tentang Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan dan Koperasi (PERUM PKK) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985 perlu disesuaikan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan nasional, maka kegiatan dan pertumbuhan Koperasi, Perusahaan Kecil dan Menengah lainnya perlu lebih ditingkatkan sehingga mampu berperan serta secara efektif dalam menunjang struktur perekonomian nasional yang tangguh, sehat dan efisien;
- c. bahwa sejalan dengan akan diperluasnya sasaran dan lingkup usaha Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (PERUM PKK) sehingga mencakup pengembangan kegiatan Perusahaan Kecil dan Menengah, maka kegiatan Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (PERUM PKK) perlu dikembangkan dan diubah namanya;
- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali peraturan tentang Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (PERUM PKK) dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
(PERUM) SARANA PENGEMBANGAN USAHA.
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 3

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Perusahaan melakukan usaha-usaha berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku Hukum Indonesia.
Bagian Kedua Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu
BAB III - ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
BAB III
Pasal 6

Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengurusan Perusahaan.
BAB III
Pasal 7

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan jalan melakukan kegiatan usaha penjaminan, memberikan pinjaman dengan pola bagi hasil dan bantuan konsultasi manajemen.
Bagian Keempat Kegiatan dan Pengembangan Usaha
BAB III
Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perusahaan, sebagai Lembaga Keuangan, menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut:
- a. melakukan penjaminan atas kredit yang diberikan bank atau badan usaha kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. melakukan penjaminan atas pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan pembiayaan pola bagi hasil yang diberikan oleh Lembaga Pembiayaan kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. melakukan penjaminan atas pembelian barang secara angsuran yang dilakukan oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. melakukan penjaminan atas transaksi kontrak jasa yang dilakukan oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e. memberikan pinjaman dengan pola bagi hasil kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- f. memberikan bantuan konsultasi manajemen kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- g. menerbitkan surety bond atas pembelian barang secara angsuran dan kontrak jasa yang dilakukan oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- h. melakukan kegiatan usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan persetujuan Menteri Keuangan.
BAB III
Pasal 9

Untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan persetujuan Menteri Keuangan Perusahaan dapat :
- a. melakukan kerjasama usaha atau patungan (joint venture) dengan badan usaha lain;
- b. membentuk anak Perusahaan;
- c. melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.
Bagian Kelima
BAB III
Pasal 10

- (1) Modal Perusahaan merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
- (2) Besarnya modal Perusahaan pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan adalah sebesar seluruh nilai penyertaan modal Negara yang tertanam dalam Perusahaan.
BAB III
Pasal 11

Setiap penambahan dan pengurangan penyertaan modal Negara yang tertanam dalam Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III
Pasal 12

- (1) Penerbitan obligasi dalam rangka pengerahan dana masyarakat oleh Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Rencana penerbitan obligasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diberitahukan oleh Perusahaan kepada para kreditor.
BAB III
Pasal 13

- (1) Dalam hal Perusahaan menerbitkan obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dan selanjutnya Negara melakukan pengurangan penyertaan modal pada Perusahaan, maka pengurangan penyertaan modal Negara tersebut harus diberitahukan kepada kreditor sebelum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pengurangan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak boleh merugikan kepentingan pihak ketiga.
Bagian Keenam
Pembinaan
BAB III
Pasal 14

- (1) Pembinaan Perusahaan dan pelaksanaan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Pembinaan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menetapkan kebijakan pengembangan usaha.
- (3) Kebijakan pengembangan usaha merupakan arah dalam mencapai tujuan Perusahaan, baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha Perusahaan dan kebijakan pengembangan lainnya.
- (4) Pembinaan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memberikan pedoman bagi Direksi dan Dewan Pengawas dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan.
- (5) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disusun berdasar-kan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (6) Dalam rangka memantapkan pembinaan dan pengawasan Perusahaan, Menteri Keuangan sewaktu-waktu apabila diperlukan dapat meminta keterangan dari Direksi dan Dewan Pengawas.
BAB III
Pasal 15

Menteri Keuangan tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dilakukan Perusahaan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan melebihi nilai kekayaan Negara yang telah dipisahkan ke dalam Perusahaan, kecuali apabila:
- a. Menteri Keuangan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perusahaan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- b. Menteri Keuangan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perusahaan; atau
- c. Menteri Keuangan langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perusahaan.
Bagian Ketujuh Direksi Perusahaan
BAB III
Pasal 16

- (1) Kepengurusan Perusahaan dilakukan oleh Direksi.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling banyak 5 (lima) orang, dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Penambahan jumlah anggota Direksi melebihi jumlah sebagai-mana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan dengan persetujuan Presiden.
BAB III
Pasal 17

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang:
- a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman dan berkelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemajuan Perusahaan;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau PERUM dinyatakan pailit; dan
- c. berkewarganegaraan Indonesia.
BAB III
Pasal 18

- (1) Antara anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (2) Jika hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi sesudah pengangkatan anggota Direksi, maka anggota Direksi tersebut harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk dapat melanjutkan jabatannya.
- (3) Permohonan kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya hubungan keluarga.
- (4) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat melanjutkan jabatannya sampai dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan bagi anggota Direksi tersebut mengenai dapat atau tidak dapat melanjutkan jabatan.
- (5) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan.
- (6) Dalam hal Keputusan Menteri Keuangan belum dikeluarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Menteri Keuangan dianggap memberikan keputusan bahwa anggota Direksi dapat melanjutkan jabatannya.
BAB III
Pasal 19

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap:
- a. Direktur Utama atau Direktur pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan kepengurusan perusahaan;
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga
Pemerintah Pusat atau Daerah;
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III
Pasal 20

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali.
BAB III
Pasal 21

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Menteri Keuangan apabila berdasarkan kenyataan anggota Direksi:
- a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan Peraturan Pemerintah ini;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;
- d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan perusahaan.
- (2) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Menteri Keuangan tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan dapat
-13 - melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Menteri Keuangan tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal.
- (6) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Direksi berakhir dengan dikeluarkan-nya keputusan pemberhentian oleh Menteri Keuangan.
BAB III
Pasal 22

- (1) Direksi diberi tugas dan mempunyai wewenang untuk:
- a. memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan;
- b. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;
- c. mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
- d. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengurus Perusahaan yang telah digariskan Menteri Keuangan;
- e. menetapkan kebijakan Perusahaan, sesuai dengan pedoman kegiatan operasional yang ditetapkan Menteri Keuangan;
- f. menyiapkan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- g. mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan;
- h. menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
- i. melakukan kerjasama usaha, membentuk anak Perusahaan dan
-14 - melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan Menteri Keuangan;
- j. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. menetapkan gaji, pensiun/jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perusahaan serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. menyiapkan Laporan Tahunan dan laporan berkala.
<!-- formula-not-decoded -->
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direksi berwenang menetapkan kebijaksanaan teknis dan non teknis sesuai dengan kebijakan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e.
BAB III
Pasal 23

- (1) Dalam menjalankan tugas-tugas Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 :
- a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi berdasarkan persetujuan para anggota Direksi lainnya;
- b. para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, masing-masing untuk bidang yang menjadi tugas dan wewenangnya.
- (2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan tersebut dipangku oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Menteri Keuangan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak
-15 - terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Menteri Keuangan menunjuk anggota Direksi yang baru untuk memangku jabatan yang terluang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat, maka sementara waktu pengurusan Perusahaan dijalankan oleh Dewan Pengawas.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, Direksi dapat melaksanakan sendiri atau menyerahkan kekuasaan tersebut kepada:
- a. seorang atau beberapa orang anggota Direksi; atau
- b. seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama; atau
2. c.
3. orang atau badan lain;
4. yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut.
BAB III
Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi wajib mencurahkan perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan.
BAB III
Pasal 25

Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf a tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:
- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang
bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.
BAB III
Pasal 26

Besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III
Pasal 27

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Untuk setiap rapat dibuatkan risalah rapat.
BAB III
Pasal 28

- (1) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f, sekurang-kurangnya memuat:
- a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
- b. posisi Perusahaan saat penyusunan Rencana Jangka Panjang;
- c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang;
- d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana Jangka Panjang beserta keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.
- (2) Rancangan Rencana Jangka Panjang yang telah ditandatangani bersama
-17 - dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri Keuangan, untuk disahkan.
BAB III
Pasal 29

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f sekurang-kurangnya memuat:
- a. Rencana Kerja Perusahaan;
- b. Anggaran Perusahaan;
- c. Proyeksi Keuangan Pokok Perusahaan;
- d. hal-hal lain yang memerlukan pengesahan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Menteri Keuangan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai, untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disah-kan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
Bagian Kedelapan Dewan Pengawas
BAB III
Pasal 30

- (1) Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas disesuaikan dengan kebutuhan
Perusahaan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan.
BAB III
Pasal 31

Yang dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas adalah orang perorangan yang:
- a. memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau PERUM dinyatakan pailit.
BAB III
Pasal 32

Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan.
BAB III
Pasal 33

Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat Departemen Keuangan dan departemen/instansi lain yang kegiatannya ber-hubungan dengan Perusahaan, atau pejabat lain yang ditetapkan Menteri Keuangan.
BAB III
Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan dapat diangkat kembali.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktu-nya dengan pengangkatan anggota Direksi.
BAB III
Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Menteri Keuangan, apabila berdasarkan kenyataan anggota Dewan Pengawas:
- a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan peraturan pendirian Perusahaan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan; atau
- d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan dalam perusahaan.
<!-- formula-not-decoded -->
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Menteri Keuangan tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masih dalam proses, maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Menteri Keuangan tidak memberikan keputusan pember-hentian anggota
Dewan Pengawas tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal.
- (6) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Menteri Keuangan.
BAB III
Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas bertugas untuk:
- a. melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;
- b. memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan Perusahaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan:
- a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- b. ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
- c. kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- d. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III
Pasal 37

- (1) Dewan Pengawas dalam melakukan tugasnya berkewajiban:
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Keuangan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan;
- c. melaporkan dengan segera kepada Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
- d. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri Keuangan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
BAB III
Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
- b. melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
- c. memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
- d. meminta penjelasan dari Direksi dan atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
- e. meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Pengawas;
- f. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- g. berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini, memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu;
- h. berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini atau keputusan rapat pembahasan bersama, melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam hal Direksi tidak ada; dan
- i. memberhentikan sementara Direksi, dengan menyebutkan alasannya.
BAB III
Pasal 39

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Menteri Keuangan dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas atas beban Perusahaan.
BAB III
Pasal 40

Jika dianggap perlu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli yang diikat dengan kontrak untuk waktu tertentu atas beban Perusahaan.
BAB III
Pasal 41

Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Perusahaan dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
BAB III
Pasal 42

- (1) Rapat Dewan Pengawas diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajiban Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.
Bagian Kesembilan Satuan Pengawasan Intern
BAB III
Pasal 43

- (1) Satuan Pengawasan Intern melaksanakan pengawasan intern keuangan dan operasional Perusahaan.
- (2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
BAB III
Pasal 44

Satuan Pengawasan Intern bertugas:
- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan operasional Perusahaan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perusahaan serta memberikan saran-saran perbaikannya;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direksi.
BAB III
Pasal 45

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.
BAB III
Pasal 46

Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b.
BAB III
Pasal 47

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Pengawasan Intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
Bagian Kesepuluh Sistem Akuntansi dan Pelaporan
BAB III
Pasal 48

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim, kecuali jika ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
BAB III
Pasal 49

Perhitungan Tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
BAB III
Pasal 50

Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 ayat (1) huruf l kepada Menteri Keuangan, yang memuat sekurang-kurangnya :
- a. Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. laporan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan serta hasil yang telah dicapai;
- c. kegiatan utama Perusahaan dan perubahan selama tahun buku;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan;
- e. nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
- f. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas.
BAB III
Pasal 51

- (1) Laporan Tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta disampaikan kepada Menteri Keuangan.
- (2) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
BAB III
Pasal 52

- (1) Perhitungan Tahunan disampaikan oleh Direksi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk diperiksa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan ketentuan bahwa hasil pemeriksaannya disetujui oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (3) Apabila Perusahaan mengerahkan dana masyarakat, pemeriksaan Perhitungan Tahunan dilakukan oleh Akuntan Publik.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Direksi kepada Menteri Keuangan, untuk disahkan.
- (5) Perhitungan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diumumkan dalam surat kabar harian.
BAB III
Pasal 53

- (1) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) membebaskan Direksi dari tanggung jawab terhadap segala sesuatunya yang termuat dalam Perhitungan Tahunan tersebut.
- (2) Dalam hal dokumen Perhitungan Tahunan yang diajukan dan disahkan tersebut ternyata tidak benar dan atau menyesatkan maka anggota Direksi dan Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang dirugikan.
- (3) Anggota Direksi dan Dewan Pengawas dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.
BAB III
Pasal 54

- (1) Laporan berkala baik laporan triwulan, laporan semester maupun laporan lainnya tentang kinerja Perusahaan disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Tembusan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan.
BAB III
Pasal 55

Laporan Tahunan, Perhitungan Tahunan, laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Bagian ini, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kesebelas Pegawai Perusahaan
BAB III
Pasal 56

Pengadaan, pengangkatan, penempatan, pemberhentian, kedudukan, kepangkatan, jabatan, gaji/upah, kesejahteraan dan penghargaan kepada pegawai Perusahaan diatur dan ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III
Pasal 57

- (1) Segala ketentuan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri tidak berlaku bagi pegawai Perusahaan.
- (2) Direksi dapat mengatur dan menetapkan ketentuan eselonisasi jabatan tersendiri bagi pegawai Perusahaan.
Bagian Keduabelas
Penggunaan Laba
- (1) Setiap tahun buku, Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan tujuan, penyusutan dan pengurangan lainnya yang wajar.
- (2) Empat puluh lima persen (45%) dari sisa penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipakai untuk:
- a. cadangan umum yang dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 2 (dua) kali lipat dari modal yang ditempatkan;
- b. sosial dan pendidikan;
- c. jasa produksi;
- d. sumbangan dana pensiun;
- e. sokongan dan sumbangan ganti rugi.
- (3) Penetapan persentase pembagian laba bersih Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
BAB III
Pasal 59

- (1) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 disetorkan sebagai Dana Pembangunan Semesta.
- (2) Dana Pembangunan Semesta yang menjadi hak Negara wajib disetorkan ke Bendahara Umum Negara segera setelah Laporan Tahunan disahkan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
Bagian Ketigabelas Ketentuan lain-lain
BAB III
Pasal 60

Perusahaan serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
BAB III
Pasal 61

Pengadaan barang dan jasa Perusahaan yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
BAB III
Pasal 62

- (1) Selain organ Perusahaan, pihak lain manapun dilarang turut mencampuri pengurusan Perusahaan.
- (2) Organ Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Departemen/instansi Pemerintah tidak dibenarkan membebani Perusahaan dengan segala bentuk pengeluaran.
- (4) Perusahaan tidak dibenarkan membiayai keperluan pengeluaran Departemen/Instansi Pemerintah.
BAB III
Pasal 63

- (1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar Perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan.
- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perusahaan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- (3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.
BAB III
Pasal 64

- (1) Anggota Direksi dan semua pegawai Perusahaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap anggota Direksi diatur oleh Menteri Keuangan, sedangkan terhadap pegawai Perusahaan diatur oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III
Pasal 65

Semua surat dan surat berharga yang termasuk kelompok pembukuan dan administrasi Perusahaan disimpan di tempat Perusahaan atau tempat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III
Pasal 66

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likuidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi, menjadi milik Negara.
- (3) Likuidatur mempertanggungjawabkan likuidasi kepada Menteri Keuangan.
- (4) Menteri Keuangan memberi pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan likuidatur.
BAB III
Pasal 67

Pimpinan satuan organisasi dalam Perusahaan bertanggung jawab melakukan pengawasan melekat dalam lingkungan tugasnya masing-masing.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 68

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan pelaksanaan yang telah ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan baru yang ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
BAB V
Pasal 69

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985 dinyatakan tidak berlaku.
BAB V
Pasal 70

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 November 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 November 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. DJOHAN EFFENDI
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGG.\RA NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI /HET) PUPUK l'.ERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E.SA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
- ba.hwa dalam rangka mewujudkan !&lt;C"tahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas clan prccluksi komoditas pertanian; a.
- b. bahwa untuk meningkatkan kemarn pu an peta n i dalam penerapan pemupukan benmbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa agar dalam pelaksanaan su bsidi pupuk dapat berjalan Jancar clan berhasil baik, perlu menerapkan ;(ebutuhan dan 1-larga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran �() 16;
- cl. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b clan huruf c, perlu di.e.apkan clengan �;; Peraturan Bupati.
- l . Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 1 992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (LI:mbaran Negara Republik Indonesia Tahun l 992 Norncr 46, Tambahan Lernbaran Negara Republik indonesia Nornor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 9 99 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 );
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
4. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871. sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tarnbahan Lembaran Negara Republik I ndonesia 5679);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 ten tang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
c
Menetapkan
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
2. 1 0 . Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/ PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian:
3. 1 1 . Peraturan Menteri Pertar ian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat clan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
4. 1 2 . Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/ SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor DAG/PER/4/2013 ten tang Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersu bsidi ; Untuk Pertanian; 1 5 / M ­ dan Sek tor
6. 1 4 . Pera tu ran Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/ 12/2015 tenrang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) =&gt;upuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
7. 1 5 . Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 6·69 / Kpts/OT. 160 / 2/2012 tentang Pembentukan Kelornpok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
9. 1 7 . Keputusan Menteri Pertanian Norn or 1871/Kpts/OT.160/5/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016.
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam \_Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Provin si adalah Provinsi Sulawesi Utara;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kahupaten Minahasa Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa Tenggara;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pcternakan Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Pupuk adalah bahan kimia atau organismc yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung; 6.
7. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kirnia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk;
8. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/ atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, k.mia dan biologi tanah;
- Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pen.gadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan atau petani di sektor pertanian; 9.
10. Pernupukan berimbang adalah pernberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk rnencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan;
- 1 1 . Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per Kabupaten yang dihitung berdasarkan usulan dari Dinas yang membidangi sektor pertanian di Kabupaten;
C,
- 1 2 . Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
- 1 3 . Sek..:or Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanarnan pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/ a tau udang;
- 1 4 . Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu;
15. Petambak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan atau udang dengan luasan tertentu;
16. Kelompok Tani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas, dan ceakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya:
17. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Sadan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk;
18. Penyalur di Lini III atau lokasi gudang pu.puk wilayah Kabupaten adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
19. Distributor adalah badan usaha sah yang ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan sorta pernasaran pupuk bersubsidi dalarn partai besar untuk clijual kepada konsumen melalui pengecernya
20. Penyalur di Lini IV atau lokasi gudang pengecer adalah Pengecer Resmi sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
21. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan rnusyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian;
22. Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestiside (KPPP) adalah wadah 'koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati;
23. T1m Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi adalah Tim yang dibentuk Kepala Dinas dan bertugas untuk melaksanakan pengecekan keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen tagihan dan penyaluran pupuk bersubsidi;
24. Direktur Jenderal Adalah Eselon I Di Lingkungan Kementrian Perta.nian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan yang peraturan perundangan.
BAB III - KEBUTUHAN PUPUK BER.SUBSIDI
Pasal 3

- ( 1 ) · Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau Petambak dengan luasan maksimal I (satu} hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, . hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.
BAB III - KEBUTUHAN PUPUK BER.SUBSIDI
Pasal 4

- . ' r'. j , ( 1 ) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dcngan anjuran Pemupukan Berimbang spesifik lokasi dcngan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Sadan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) kepada Kepala Dinas.
- (2) · Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dirinci menurut jenis, jumlah, sub-sektor, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum clalam Lampiran I , Lampiran II, dan Lampiran I l l , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagairnana dimaksud pada Pasal 4}l.Y�.t (2), dirinci lebih lanjut menurut kecarnatan, jeriis. jurnlah sub sektor dan sebaran bulanan.
Untuk menjamin terpenuhinya Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.
BAB III - KEBUTUHAN PUPUK BER.SUBSIDI
Pasal 7

Dina s bersama kelembagaan penyulu han tingkat Kabu paten wajic melaksanakan pembinaan kepada Petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani dalam penyusunan RDKK sesuai areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi di tingkat Petani, Petambak, dan/atau Kelornpok Tani di wilayahnya.
BAB IV - REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 8

Dalam hal Kebutuhan Pupuk Bersuusidi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 dan Pasal 5 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
BAB IV - REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 9

Apabila Alokasi Pupuk Bersubsidi suatu Kecamatan pada bulan berjaran tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/ a tau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi I (satu) tahun , melalui realokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
PENYALURAN PUPUK BER.SUBSIDI
BAB IV - REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 10

- ( I ) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan keten tuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyaluran Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
- a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh Penyalur di l i n i I V ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untu k Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan cat:atan dan/atau nota pembelian kepada Petani/petambak dan/atau Kelompok Tani
- b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagairnana dimaksud pada huruf a, memperhatikan kebuti, han Petani/Petambak da.n/atau Kelompok Tani dan aloka.si di wilayah ma smg­ masing.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV l«: petard atau kelompok tani sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh .
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV kc Petani/ Petambak dan/ atau Kelompok Tani dilakukan oleh petugas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Kornisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten.
- (6) Dinas yang memperoleh a]okasi dan dekonsentrasi dan Tugas Pernbantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan VaJidasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Tim Verifikasi dan Validasi Penyalura n Pupu k Bersubsidi Provinsi.
- (7) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyalu ran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Valida.si PenyaJuran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Direktur JenderaJ.
BAB IV - REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 1

1
- ( 1 ) Pe]aksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Penyalur di Lini I I I dan Penyalur di Lini I V wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saa: clibutuhkan Petani. Petambak, dan/ a tau Kelornpok Tani di wilayah tanggu ng jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Unt.uk menjarnin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen pelaksana subsidi pupuk berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB VI - Pasa] 1 2
Pasal 1

3
Kemaaan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah. mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :
"Pupuk Bersubsidi Pemerintah" Barang Dalam Pengawasan
BAB VI - Pasa] 1 2
Pasal 14

- Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange).
BAB VII - PENGAWASAN DAN PELJ!J&gt;ORAN
Pasal 1

5
- ( 1 ) Pelaksana subsidi pupuk wajib rnelakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi Lini IV ke petani/petambak dan/atau Kelornpok Tani.
- (2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani dan atau Kelompok Tani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal.
BAB VII - PENGAWASAN DAN PELJ!J&gt;ORAN
Pasal 1

6
- ( 1 ) Komisi Pengawasan Pu pu k clan Pestisida ( K PPP) Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan, dan harga pupuk bersu bsidi di wilayahnya;
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.
\
�
«-.
Komisi Pengawasan Pupuk dan Pcstisida (!&lt;PPP) Kabupatcn wajib mcnyampaikan laporan pengawasan pupuk bcrsubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 1 1 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eccran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Ketentuan lain mengenai pelaksanaan dan nal-hal teknis di dalam Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Kcpala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa Tenggara.
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
Ditetapkan di Ratahan
Pada tanggal 2. 9 �l)RuARl 2016
BUPATI MINAHASATENGGARAt
JAMES SUMENDAP
-·
| NO | PEJ.,USAT PENOOLAll | PARAF KOORDINASI | KET, |
|------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | KABID SUMBER DAYA | �/ | |
| 2 | SEKRETARIS DINAS | � | |
| 3 | KABAO HUKUM DAN PERUNDANG·UNDANOAN | v f | |
| 4 | KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN | 1 | |
| 5 | INSPEKTUR | � ... | |
| 6 | ASISTEN II | · ,1, | |
| 7 | SEKRETARIS DAERAH | "' "( | |
| 8 | WAKII.. BUPATI | L -1� | |
| 9 | BUPATI | Dh. Untuk mohon ditanda rangani | Dh. Untuk mohon ditanda rangani |
Diundangkan di Ratahan Pada tanggal 1.C J ttl&gt;�WIR.\ 2016 SEKRETARIS DAERAII
KABUP�INAHASA TENGGARA,
FARRY F. LIWE BERITA DAERAII KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016
NOMOR .��.
'
Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten wajib menyampaikan laporan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupat i Minahasa Tenggara Nomor 1 1 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pcrtanian Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Ketentuan lain mengenai pelaksanaan dan hal-hal teknis di dalam Peraturan Bupati i n i , akan ditetapkan dcngan Keputusan Kcpala Dinas Pcrtanian dan Peternakan Kabupaten Miuahasa Tcnggara.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintankan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
Ditetapkan di Ratahan
Pada tanggal 29 ��lAARI 2016 L BUPATI MINAHASA TENGGARA, .{:
JAMES SUMENDAP
Diundangkan di Ratahal\ Pada tanggal '2J} �Flt...AR \ 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPAT�AHASA TENGGARA,
FARRY F. LIWE DERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASATENGGARA TAHUN 2016 NOMOR . ? -. l b .
Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten wajib menyampaikan laporan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET} Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Ketentuan lain mengenai pelaksanaan dan hal-hal teknis di dalam Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa Tenggara.
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
Ditetapkan di Ratahan
Pada tanggal 2. 9 tteRW\�I 2016
| NO | PEJABAT PENGOLAll | PARAF KOORDINASI | KET. |
|------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| l. | KABID SUMBER DAYA | ' """A' | |
| 2. | SEKRETAR!S DINAS | � - | |
| 3. | KABAG HUKUM DAN PERUNDANO-UNDANGAN | - IV | |
| 4. | KEPALA D!NAS PERTANJAN DAN PETERNAKAN | - . | |
| 5. | JNSPEKTUR | ;I ... | |
| 6. | ASISTEN I l | v | |
| 7. | SEKRETARJS DAERAH | | |
| 8. | WAKlL BUPATl | - I | |
| 9. | OUPATl | Dh. Untuk mohon d1tanda u,.ngani | Dh. Untuk mohon d1tanda u,.ngani |
Diundangkan di Ratahan Pada tanggal 'Z. 9 f�fl.,Rv.tiRl 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPArINAHASA TENGGARA,
FARRY F. LIWE
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR .. '!/!'J
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
- -----------==
JAMES SUMENDAP
w
0
M
N
;;!
z
'-'
z s z ;o � w c, cc 0 !;; w � � :, r z :, B " m :, � � w m � :, e, :, � .=-w � '-' '-' z " � w r z ;;! w u w " '-' � " " " " , 0 z " « :, r z :, :, m " w s � '-' z ;o w r
;;! " '-' '-' � z fl w r w " � M � z 0 N " " &lt; z z :, e; " £ " s « r s il' z ;;! � :, � " r 0 e ;;! " '-' z z w 0 s e, z
'-'
z
z
a:
;;!
5
"
w M z 0 5 N z :, :, m " � w ;o e, z z ;;! ;;! " z ;.\ " " r w '-' ec � '-' w z z � ;l w � r 0 � " ,, :, � " w c, " � :, " B � z " "' " z m w :, -z � w � . r w � " m o � ,, :, � :, w m e, � � m :, :, e, � z r « " :, � :, :, r z :, w m " w �
| " z -c "' � 0 | 0 0 M • M M | 0 0 m · M | 0 o . • | 0 0 . - M | 0 0 M • | 0 0 ..; � M |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| s | 0 0 M • � | 0 � | 0 o . M | 0 0 ..; | 0 0 M • | 0 0 .,; � |
| � � z | 0 0 w · 00 | 0 0 M • | 0 "- M | 0 0 ..; | 0 0 M • | 0 0 0 m |
| w M "- � | 0 0 m · 00 M | 0 0 ..; M | 0 :;; | 0 0 " M | 0 0 M • | 0 0 ..; • N |
| -c w � :, | 0 0 0 � w | 0 � w | 0 0 .; N | 0 0 .,; 00 | 0 0 0 N | 0 0 '" w 00 |
| � 0 ,, w � m :, � | z -c o z -c c, z " s < z ;, | ;;! :, c; :, � " � 0 | z " � « z � w t;; � | z -c z :, m w � � w � | z " z " � - � w � | " 5 " :, - |
| 0 z | M | " N | M | • | � | |
.
c
l,O '"4 0 N z ::, ::t: �
. .
.
.
-'
a:
,c
:i:
0 c,
O z
s c( c, "' z w ... c( i � i � a. Q � i w a.
c, z �
z
a:
�
:i:
!5
z � z � w a. a: � w II) ::.:: � :::, Q � :::, � w CCI ::.:: :::, a. ::, a. E" :. cj \!) z � w ... z s w u w � '° a: .-4 � � z z � � � i � � : :::, ::, CiCI ::t: � :3 . . "' z � w ...
� c( \!) \!) z � cC i cC z z ... ::, CCI �
l,O .-4 z 0 :$ N z :::, :::, CCI ::t: a: s w a. z z � � z -e � ffi a: II) ... z a. -e a: Q � � ... a. II) ::, - a. Q Ill iii z :E CCI I.LI ::, ... �a: ' � � 0 a. ::.:: � ::, w a. Ill ::, m a. ::, z Ill � s ::, a: ________________ ::, ::, z CCI w w :i: ::.::
| :!:!: z <( � 0 | 0 5 ..t ..t | 0 0 CT\ .-1 | 0 0 ori | 0 � ..t | 0 0 rri · | 0 0 .-1 · Ill ..t |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| s | 8 .-t ' ... | 0 C!. N | 0 0 .-i' | 0 0 .-t ' | 0 0 .-i' | 8 \() ... |
| :..:: a.. z | 0 0 I.D . co | 0 0 .-i' | 0 0 .-t ' | 0 0 ..t ' | 0 0 .-i' | 0 0 o· (1\ |
| \D rri 0.. Ill | 8 111 · 00 ,-t | s m | 0 0 rti' | 0 0 r-,. ' ,-t | 8 .-i' | 0 C!. ..t � N |
| � a: ::> | s · =i · ., ' .I) | 8 'i | 0 0 rti' N | 8. \D 00 | 0 0 0 N | 0 0 rt) \D co |
| a: 0 � w Ill cc :::> Ill | z <( ' .!) z <( Q. z -c � -c z -c �- | � :::> !:i ::> ::.:: � 0 ::t: | z s <( z a: w � a.. | z <( z :, cc w :..:: a: I.LI c, | z f.<C z s a: w Q. | ::t: :5 � ::> ... |
| ci z | . . ..• | N | m | � | .,, | |
.
..
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MINAHASA
,;iGARA
NOMOR
: l !&gt;
TAHUN 2016
TANGGAL
TENT ANG
:
19 +�n�v.t!Rl
,:iol6
PERATURAN BUPATI MINAHASA
,;iGARA
NOMOR
: l !&gt;
TAHUN 2016
TANGGAL
TENT ANG
:
19 +�n�v.t!Rl
,:iol6
: KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGG1 (HET) PUPUK BERSUBSIOI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016 MENU RUT SUBSEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN PERBULAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
JENIS PUPUK
UREA
| No. | SUB SEKTOR | JUMLAH | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOP | DES |
|-------|----------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 1 | TANAMAN PANGAN | 670,00 | 56,00 | 45,00 | 67,00 | 50,00 | 49,00 | 58,00 | 52,00 | 48,00 | 51,00 | 42,00 | 42,00 | 110,00 |
| 2 | HORTIKULTURA | 64,00 | 5,00 | 5,00 | 9,00 | 2,00 | 14,00 | 2,00 | 8,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 8,00 |
| 3 | PETERNAKAN | 23,00 | 2,00 | 5,00 | . | 1,00 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 0,00 | . | . | . | 5,00 |
| 4 | PERKEBUNAN | 86,00 | 9,00 | 3,00 | 10,00 | 8,00 | S,00 | 6,00 | 7,00 | 1,00 | 6,00 | 13,00 | 5,00 | 13,00 |
| s | PERlKANAN | 20,00 | 4,00 | . | 4,00 | . | 4,00 | . | 4,00 | 0,00 | 4,00 | . | . | . |
| | JUMLAH | 863,00 | 76,00 | 58,00 | 90,00 | 61,00 | 74,00 | 72,00 | 73,00 | 50,00 | 65,00 | 59,00 | 49,00 | 136,00 |
| NO PEJABAT PENGOLAH | PARAF KOORDINA.51 | KET |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-------|
| 1 KEPALA SIDANG SUMBER DAYA | � | |
| 2 SEKRETARIS | /'-!- | |
| KEPALA BAG!AN HUKUM DAN PERUNDANG- 3 UNOANGAN | | |
| 4 KEPALA OINAS | ,; | |
| 5 INSPEKTUR | � | |
| 6 ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | /!> | |
| 7 SEKRETAR!S DAERAH | | |
| 8 WAKIL BUPATI | | |
| 9 BUPATt | Oh. Untuk d,tandatangani | |
t
= 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1
�
a.
::::&gt;
:::::, a.
Vl
w
z
...
| Vl w 0 . | c c o· ... ... | 0 0 00 | 0 0 vi | 0 0 rri ... | | 0 0 \D (tl ... |
|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| a. 0 z | - 6 0 ,..; ' · •:r | 8 N• | • | 8 Ill . | . | 0 0 ai ...: |
| � 0 | 0 0 N n 't! ' | a. � | • | 8 rri ... | • | 8 gf |
| ... a. w Vl | 0 0 ... U'\ | 8 ...: ' | . | 0 0 ID • | 8 ...: · | 0 0 vi ID |
| ... Vl l!l -c | 0 0 oc � <:: | 0 0 ... · | 0 0 o· | 8 ... . | 0 0 0 | 0 0 d Ill |
| ::::; ::::> ... | - 0 0 ,,; Lh | 0 � | 0 0 r-i | 0 0 ,.. · | 0 0 ...: ' | 0 0 rri ,... |
| z ::::> ... | 0 c, oo ' Ill | 0 0 r-i | 0 0 \D | 0 0 \D | . | 0 0 N• ,... |
| w � | 0 �-, | 0 0 ...: · ... | 0 0 N | 0 q Ill | 8 o:r · | 8 ...: · ,... |
| a: a. < ' , . | 0 0 0... Ill | 0 0 r-i | 0 0 ... | 0 0 00 | . | 0 0 ...i ID |
| a: -c � | - 0 0 ,...:- \C | 8 ai | . | 0 � ... | 0 0 -:i | 0 0 0 en |
| al w a. | ' · 0 0 LI'\ o:t , | a. 11'1 | 0 0 in ' | 8 rri | . | 8 00 Ill |
| z < ... | 0 0 \D 1.1'1 | 8 vi | 0 0 r-i | 0 0 ai | 8 -,t ' | s \D ,... |
| ::c 5 � ::::> -. | ::, 0 d ,... "' | 0 o. '<t ID | 8 rri N | 0 0 ID . co | 0 0 0 N | 0 0 rri ID co |
| 0::: g w Vl a, ::::> Vl 0 z | z ct (!I z -c a. z <( � < z � ; ... ··; | � ::::> � :::, � � 0 ::c N | z s <( z ex: w Gj a. (tl | z <( z ::::> al w � a: w a. o:t | z < z � a: w a. Ill | ::c :5 s ::::> -. |
' ·
.
&lt;
Q
w
z
�
u,
::&gt;
u,
w
...
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016 MENURUT SUBSEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN PERBULAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
JENIS PUPUK : SP · 36
| No. | SUBSEKTOR | JUMLAH | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOP | DES |
|------------------|------------------|----------------|--------|----------|------------|-------|-------|--------|--------|---------|--------|-------|---------|----------------|
| 1 TANAMAN PANGAN | 1 TANAMAN PANGAN | 189.00 | 19.00 | 14.00 | 18.00 | 18 | 17 | 16.00 | 19.00 | 17.00 | 12.00 | 16 | 9.00 | 14.00 |
| 2 HORTIKULTURA | 2 HORTIKULTURA | 31.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 7.00 | 3.00 | 2.00 ·- | 3.00 | 3 | 0.00 | 4.00 |
| 3 PffiRNAKAN | | ' . �.3:00 . . | ' 0.00 | 0.00 · - | 0.00 ----· | 3 | 0 | 0.00 - | 0.00 | to.oo | 0.00 | 0 | 0.00 ·- | 0.00 ...: _________________ |
| 4 | PERKEBUNAN | 17.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 1 | 1.00 | I 0.00 | 0.00 | C.00 | 1 | 3.00 | 2.00 |
| 5 BUDIDAYA | PERIKANAN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | JUMLAH | 241.00 | 25.00 | 20.00 | 22.00 | 23 | 19 | 24.00 | 22.00 | 19.00 | 15.00 | 20 | 12.00 | 20.00 |
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016 MENURUT SUBSEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN PERBULAN KABUPATEN MINAHASATENGGARA
JENIS PUPUK
NPK
| No. | SUBSEKTOR | JUMLAH | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOP | DES |
|------------------------|------------------------|----------|-------|-------|-------------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 1 TANAMAN PANGAN . . . | 1 TANAMAN PANGAN . . . | 86 | 24.00 | - | 12.00 ... | - - .. | . | 13.00 | . | 13.00 | . | 12.00 | - | 12.00 |
| 2· 'HORTIKULTURA | 2· 'HORTIKULTURA | 1 | . | - | - | . | - | 1.00 _J | - | . | . | - | - . . | _, - |
| 3 | PETERNAKAN | 1 | - | - | . | 1.00 | . | - | - | . | . | - | . | . ·, - |
| 4 | PERKEBUNAN | 1 | . | - | . | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | . | - | - |
| s | BUDIDAVA PERIAKAN | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | - | - | . | - | - | - |
| JUMLAH | JUMLAH | 90 | 24.00 | - | 12.00 | 2.00 | - | 15.00 | . | 13.00 | . | 12.00 | - | 12.00 |
c
c
z s ::&gt; m a: 1/J Q. z � &lt; m 1/J II) z &lt; Q :.:: ::&gt; a. ::&gt; a. !!! z w ... °' � w II) m ::&gt; II) !5 a: ::&gt; z 1/J :E \0 .-4 fi3 z ::&gt; :i: .! Q iii m ::&gt; � "" m ¥ ::&gt; Q. ::&gt; a. z &lt; :i: i:! ::&gt; m "" ¥
� &lt; " " z � &lt; � :i: &lt; z � z � Q. ::&gt; m �
s
�
a..
::,
::,
VI
a.
z
w
-,
| VI w 0 | 0 0 ci | 0 0 ci | 0 0 c::i | 0 0 ci | 0 0 ci | 0 0 ci |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|
| a. 0 z | 0 0 "' | 8 ci | � 0 | 0 0 c::i | 0 0 ci | 0 q Ill |
| � 0 | 0 0 "' | 0 0 ci | 0 q 0 | 0 0 c::i | 0 0 ci | 0 0 "' |
| I- a.. w VI | 0 q ,... | 0 0 c::i | I 8 ci | 0 C! ... | 0 0 c::i | 0 C! 00 |
| t;; I!> <( | � c | s ··:(?. | 8 ci | 8 ci | 8 ci | 8 ci |
| :::; ::, -, | 0 0 "' ... | 0 ' 0 ci | 0 0 ci | 0 0 ci | 0 0 ci | 0 0 "' ... |
| z ::, -, | 0 q ('ii | 0 q ... | 0 0 ci | 0 0 ci | 0 0 0 | 0 q -e- |
| w :E | � ,... | � ... . | 8 0 | 0 C! 0 | 0 0 c::i | 0 q 00 |
| a: Q. <( | 0 q 0 | 8 ci | 0 0 ci | 0 0 ci | 0 0 ci | 0 0 ci |
| a: <( � | 0 0 C"i ... | - 0 C· d | 0 q ... | 0 0 c::i | 0 0 .-l | 0 0 .,; ... |
| cc w a. | 8 c::i | - 0 0 c::i | 0 C! 0 | 0 0 c::i | 0 0 c::i | 0 q 0 |
| z <( -, | 0 0 .,; N | I 0 I 0 c::i | 0 0 I c::i | 0 0 c::i | 0 0 ci | 0 0 .,; N |
| :c s :E ::, ... | 0 0 .-l . ,... | 0 ,0 N '. | 0 C! ... | 0 0 .-l | 0 0 .-l | 0 0 '° ,... |
| a: � w VI m ::, Ill | z <( I!> z <( Q. z <( � <( z � ... | '· <( a' . ::, � ::, ;� � � � 0 :c N | z � <( z a: � Q. ('ii | z <( z ::, cc w � a: w Q. � | z <( z s a: w Q. s <( 0 0 ::, cc Ill | ::c s s ::, ... |
| 0 z | | | | | | |
-
� �\_)
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016 Sub Sektor (Tanaman Pangan, Hotikultura, Petemakan, Perkebunan dan Budidaya Perikanan) MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN SE KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
JENIS PUPUK:
ORGANIK
I
| No. | KECAMATAN | TOTAL (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) |
|---------|------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | JAN | PEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEP | OKT | NOP | DES --- -· |
| 1 | Touluaan Setatan | 10.0C | 2.00, | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 I | .. , ., ... 0.00 | 2.001 | 0.00 | o.oo] | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Touluaan | 11.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Silian Raya | 13.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Tombatu Utara | 17.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5 | Tombatu | 16.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 2.50 | 1.00 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Tombatu Timur | 15.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Pasan | 14.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
| 8 | Ratahan | 13.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Ratahan Timur | 11.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1n ... | Pusornaen | 10.CO | 2.00• | 0.00 | (U)O | 4.00 | o.oo: | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2 on | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Belang | 11.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | C.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Ratatotok | 10.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Jumlah | 151.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 17.00 | 2.00 | 30.00 | 3.00 | 2.00 | 26.00 | 1.00 | 2.00 |
...
. . "" \_ . \_
lAMPIRAN 111
PERATURAN BUPATl MINAHASA TENGGARA
NOMOR
l '!&gt;
TAHUN 2016
TANGGAL
:
'2. 9 'fi;('\,l'l1&gt;4R I
.:;? c:, / b
TENT ANG
: KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016 (TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN PERIKANAN) MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
| No. | KECAMATAN | JENIS·JENIS PUPUK (An-Or.e:anik) | JENIS·JENIS PUPUK (An-Or.e:anik) | JENIS·JENIS PUPUK (An-Or.e:anik) | JENIS·JENIS PUPUK (An-Or.e:anik) | PUPUK |
|-------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|
| No. | KECAMATAN | UREA | SP-36 | NPK | ZA | ORGANIK |
| 1 | Touluaan Selatan | 43,00 | 10,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 |
| 2 | Touluaan | 56,00 | 19,00 | 7,00 | 8,00 | 11,00 |
| 3 | Silian Raya | 60,00 | 16,00 | 7,00 | 8,00 | 13,00 |
| 4 | Tombatu Utara | 92,00 | 25,00 | 7,00 | 7,00 | 17,00 |
| 5 | Tombatu | 81,00 | 26,00 | 10,00 | 5,00 | 16,00 |
| 6 | Tombatu Timur | 106,00 | 27,00 | 7,00 | 7,00 | 15,00 |
| 7 | Pasan | 75,00 | 18,00 | 7,00 | 7,00 | 14,00 |
| 8 | Ratahan | 88,00 | 25,00 | 7,00 | 6,00 | 13,00 |
| 9 | Ratahan Timur | 55,00 | 22,00 | 8,00 | 6,00 | 11,00 |
| 10 | Pusomaen | 67,00 | 23,00 | 7,00 | 6,00 | 10,00 |
| 11 | Belang | 77,00 | 23,00 | 8,00 | 7,00 | 11,00 |
| 12 | Ratatotok | 63,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 10,00 |
| | Jum!ah | 863,00 | 241,00 | 90,00 | 82,00 | 151,00 |
| ,o | PEJABATPENGOLAH | PA'-" KOOROINASI | "' |
|------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | K tPALA BIOANG SUMBER DAYA | 11-/ | |
| 2 | SEKRETARIS | , � '/ | |
| 3 | KEPAtA BAGIAN HUKUM DAN PERUNOANG- l,1Nr'>ANr.AN | | |
| • | KEPAtA OINAS | � | |
| s | INSPEKTUR | .,,t | |
| 6 | ASISTEN PEREKONOMIAN OAN PEMBANGUNAN | L' | |
| 7 | SEKRETARIS OAERAH | , , | |
| 8 | WAKILBUPATI | | |
| 9 | BUPATI | Oh. Untuk ditandotanganl | Oh. Untuk ditandotanganl |
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
d
JAMES SUMENDAP
1
=
1
1
|
5
1 1 1
1
1
..
I
· �
•I
. I
I . , · . , '.
-, t ,
· ,
.
f
. - ,
•
.
.
1
1
1
..:
· ..,.. . \_
SUB SEKTOR: TANAMAN PANGAN
JENIS PUPUK: UREA
| No. | KECAMATAN | TOTAL (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) |
|-------|------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| No. | KECAMATAN | TOTAL (TON) | JAN | PEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEP | OKT | NOP | DES |
| 1 | Touluaan Selatan | 35.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 |
| 2 | Touluaan | . . . 44.00 | . 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 . . | 3.00 | 3.00 | 7.00 |
| 3 | ,Sili:i!'l R�y;i | 45.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | S.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 | 2.00 | ' 4.00 I | 3.00 | 3.00 | 8.00 |
| 4 | Tombatu Utara | 66.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 |
| 5 | Tombatu | 64.00 | 5.00 | 2.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 10.00 |
| 6 | Tombatu Timur | 81.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 |
| 7 | Pasan | 57.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 10.00 |
| 8 | Ratahan | 71.00 | 5.00 | 4.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 10.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 |
| 9 | Ratahan Timur | 38.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 10.00 |
| 10 | Pusomaen | 54.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 11 | Belang | 64.00 | 4.00 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 10.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 10.00 |
| 12 | Ratatotok | 51.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 10.00 |
| | Jumlah | 670.00 | 56.00 | 45.00 | 67.00 | 50.00 | 49.00 | 58.00 | 52.00 | 48.00 | 51.00 | 42.00 | 42.00 | 110.00 |
-
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
SUB SEKTOR: PITTRNAKAN
JENIS PUPUK: SP-36
| No | KECAMATAN | | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) |
|-------|----------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | TOTAL | JAN | PEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEP | OKT | NOP | DES |
| 'i'·l | Touluaan Selatan . • . · . ; · t | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ·- . | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | lTculuaan | 0.00 | 0.00 | I 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | o.oc .UV | 0.00 | - 0.00 | 0.00 | o.ool | o.oo |
| 3 | Silian Raya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Tombatu Utara | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Tombatu | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Tombatu Timur | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Pasan | 0.00 | o.oo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Ratahan | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Ratahan Timur | 0.00 | 0.00 | 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ! 10 | Pusornaen --t-- | 0.00 | 0.00 ·- - | 0.00 | 0.00 | O.Ou, | 0.00 - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (1.00 - |
| 11 | Bel.::1g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Ratatotok | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Jumlah | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
SUB SEKTOR : PmRNAKAN
JENIS PUPUK: NPK
| No. | KECAMATAN | TOTAL (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) |
|-------|------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| No. | KECAMATAN | TOTAL (TON) | JAN | PEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEP | OKT | NOP | DES |
| 1 | Touiuaan Selatan | 0.00 I | 0.00 . . | . . 0.00 . . | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | , . . 0.00 | · · · · · I 0.00 | . 0.00 -·- |
| 2 | Touluaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | I 0.00 | • 0.00 |
| 3 | Silian Raya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Tombatu Utara | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Tombatu | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Tombatu Timur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Pasan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Ratahan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Ratahan Timur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Pusomaen | 0.00 | 0.00. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -- | 0.00 | 0.00 I | 0.00 - | 0.00 |
| 11 | Belang | 0.00 | 0.00 | C.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | I 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ·- |
| 12 | Ratatotok | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Jumlah | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
SUB SEKTOR : PITTRNAKAN
JENIS PUPUK: ZA
| No. | KECAMATAN | TOTAL (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) |
|-------|--------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | - | | JAN | PEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEP | OKT | NOP | DES |
| 1 | Touluaan Selatan . | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 . | 0.00 | 0.00 ·-1- | 0.00 | 0.00 --- |
| 2 | Touluaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Silian Raya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Tombatu Utara | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| s | Tombatu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Tombatu limur | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Pasan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Ratahan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Ratahan Timur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 -- | Pusomaen | 0.00' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Belang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | I 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Ratatotok | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Jumlah | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
.,C.
::.:.·
o
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
SUB SEKTOR: PETERNAKAN
JENIS PUPUK: ORGANIK
1
| NO. | KECAMATAN | TOTAL(TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) |
|-------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| NO. | KECAMATAN | TOTAL(TON) | JAN 1.---·· | PEB. . . � •, | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEP | OKT ·-· . | NOP �-·"" | DES ·- ·- |
| 1 | Touluasn St-Iatan | 0.00 | 0.00 1 | 0.60 | 0.00 | o.co | 0.00 | 0.00 | 0.001 | o.eo | 0.00 | 000 | ·:';..".� 0.00 | _o.on 1 |
| 2 | Touluaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Silian Raya | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Tombatu Utara | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Tombatu | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Tombatu Timur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Pasan | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Ratahan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | o.oc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Ratahan Timur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | ,PlJsomaen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = ·- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Belang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ,-. 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Ratatotok · | 0.00 | 0.00 | 0.00 | · 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Jumlah | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIOI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
SUB SEKTOR : PERKEBUNAN
JENIS PUPUK: UREA
| No. | -. .. . | | . KEBUTUHAN PUPUK (TON) | . KEBUTUHAN PUPUK (TON) | . KEBUTUHAN PUPUK (TON) | . KEBUTUHAN PUPUK (TON) | . KEBUTUHAN PUPUK (TON) | . KEBUTUHAN PUPUK (TON) | . KEBUTUHAN PUPUK (TON) | . KEBUTUHAN PUPUK (TON) | . KEBUTUHAN PUPUK (TON) | . KEBUTUHAN PUPUK (TON) | . KEBUTUHAN PUPUK (TON) | . KEBUTUHAN PUPUK (TON) |
|-------|-------------------|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | --- !<EGA.MATAN " | TOTAL | JAN | PEB | MAR | · APP.JL | MEI | JUNI | JULI | AGSf | SEP | OKT | NOP | DES· , |
| 1 | Touluaan Selatan | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ! 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Touluaan | 7.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | LOO |
| 3 | Silian Raya | 8.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
| 4 | Tombatu Utara | 7.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5 | Tombatu | 8.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6 | Tombatu Timur | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 7 | Pasan | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8 | Ratahan | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 -- |
| 9 | Ratahan Timur | 8.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.GO | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 |
| 10 | Pusomaen | 7.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 |
| 11 | Belang | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 |
| 12 | Ratatotok | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| | Jumlah | 86.00 | 9.00 | 3.00 | 10.00 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 1.00 | 6.00 | 13.00 | 5.00 | 13.00 |
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
SUB SEKTOR: PERKEBUNAN
JENIS PUPUK: SP-36
| No. | KECAMATAN | TOTAL | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) | KEBUTUHAN PUPUK (TON) |
|---------|-----------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | JAN | PEB · - · . | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEP | OKT | NOP . . . | DES |
| 1 | Touh..aan !;�l:.t�!'I | 100 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | o.oo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 I | -�·.,,. -· 0.00 | 0.00 |
| 2 | Touluaan | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 |
| 3 | Silian Raya | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | Tombatu Utara | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| s | Tombatu | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Tombatu Timur | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | o.oo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Pasan | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Ratahan | 1.00 | 0.00 | 1.0IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Ratahan Timur - --· | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 - - | 0.00 | 0.00 |
| 10 ... | Pusomaen | 1.00 | I 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | U.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Belang | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Ratatotok | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Jumlah | 17.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 |
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
SUB SEKTOR : PERKEBUNAN
JENIS PUPUK: NPK
| No. | KECAMATAN . . | TOTAL | KEBUTUHAN