UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 20 Tahun 1958
Tentang URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH DAN KEWAJIBAN DAERAH
Berlaku: 1 Juli 1958
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
- a. Bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara telah menetapkan Undang-undang Darurat No.22 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran-Negara tahun 1957 No.79).
- b. Bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undangundang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang;
- a. Pasal 97 yo. 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintah daerah (Lembaran-Negara tahun 1957 No.6), sebagaimana sejak itu telah diubah;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANGUNDANG DARURAT REFR DOCNM="57uut022"&gt;NO.22 TAHUN 1957 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I MALUKU (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO.79), SEBAGAI UNDANG-UNDANG
N/A
Pasal 1

.
- (1) Propinsi Maluku termaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.21 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 59) jis pasal 1 dan pasal 2 ayat 2 UU No. 15 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 33) yo. Undang-undang No. 20 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 76) yang wilayahnya meliputi:
1. Wilayah Daerah Maluku Utara, termaksud dalam pasal 14 ayat 1 sub 13 naskah Peraturan Pembentukan Negara Indonesia Timur No.44 tahun 1950 yo. pasal 2 ayat 3 Undang-undang No.15 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No.33) yo. Undang-undang No.20 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.76).
2. Wilayah Daerah Maluku Tengah, termaksud dalam Peraturan Pemerintah No.35 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No.49) yo. Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1955 tentang pembubaran Daerah Maluku Selatan dan pembentukan Daerahdaerah Otonom Maluku Tengah dan Maluku Tenggara (Lembaran-Negara tahun 1955 No.3).
3. Wilayah Daerah Maluku Tenggara termaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut pada sub 2 di atas;
4. Wilayah Daerah Ambon, termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1955 tentang pembentukan Kota Ambon sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara tahun 1955 No.30). dibentuk sebagai daerah swatantra tingkat I
- (2) Untuk selanjutnya Daerah Swatantra Tingkat I Maluku termaksud dalam ayat 1 pasal ini dalam undang-undang ini disebut "Daerah"
N/A
Pasal 2

.
- (1) Pemerintah Daerah berkedudukan di Ambon.
- (2) Jika perkembangan keadaan didaerah menghendakinya, maka setelah mendengar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan keputusan Menteri Dalam Negeri, tempat kedudukan Pemerintah Daerah dapat dipindahkan kelain tempat dalam wilayahnya.
- (3) Dalam keadaan darurat, tempat kedudukan Pemerintah Daerah untuk sementara waktu dapat dipindahkan kelain tempat dalam wilayahnya oleh Pemerintah Daerah.
N/A
Pasal 3

.
- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiridari 35 orang anggota.
- (2) Dewan Pemerintah Daerah beranggota 5 orang, tidak terhitung Kepala Daerah.
BAB II
Pasal 4

.
- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 31 ayat 1 Undangundang No.1 tahun 1957 urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah meliputi :
- A. Urusan tata-usaha Daerah
1. Menyusun dan menyelenggarakan sekretariat serta pembagiannya menurut yang diperlukan.
2. Menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta dan milik daerah, serta lain-lain hal untuk melancarkan pekerjaan daerah.
- B. Koordinasi dari kepentingan bersama dari daerah tingkat bawahan dan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah bawahan itu.
- C. Urusan perhubungan antar kepulauan di daerah Maluku. D. Urusan-urusan lain dilapangan perekonomian dan kesejahteraan.
- (2) Penyerahan urusan tersebut sub C dan D selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB II
Pasal 5

.
Untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga, Daerah berhak membentuk dan menyusun dinas daerah menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri yang bersangkutan.
BAB III - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

.
Menjelang terbentuknya Pemerintah Daerah, maka segala tugas kewajibannya dijalankan oleh seorang petugas yang diangkat atau ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.
BAB III - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

.
Ketentuan-ketentuan mengenai pegawai, keuangan, tanah, bangunan, gedung, inpentaris, hutang-piutang dan peraturan-peraturan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini yang lazim berlaku bagi pembentukan sesuatu daerah swatantra ditetapkan dan soal-soal yang timbul mengenai hal-hal itu diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Menteri yang bersangkutan.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

.
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang pembentukan Maluku".
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 1 Juli 1958.
Menteri Kehakiman, ttd.
G.A. MAENGKOM
Menteri Dalam Negeri, ttd.
SANOESI HARDJADINATA
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 1958. Presiden Republik Indonesia, ttd.
SOEKARNO
MENGENAI
USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 22 TAHUN 1957 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I MALUKU.
Umum.
Sungguhpun Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah sejak hari pengundangannya pada tanggal 18 Januari 1957 sebenarnya telah harus berlaku dalam seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, akan tetapi dalam wilayah bekas Negara Indonesia Timur, Undang-undang No. 1 tahun 1957 belumlah dapat berlaku, oleh karena Daerah-daerah dalam wilayah bekas Negara Indonesia Timur, yang telah dibentuk berdasarkan Undang-undang N.I.T. No. 44 tahun 1950 masih lanjutan dari Daerah-daerah Swatantra bentukan Pemerintah Prea-Federal berdasarkan Swatantra ini masih berbeda dari apa yang dikehendaki oleh Undang-undang No.1 tahun 1957. Dalam wilayah bekas Negara Indonesia Timur ini perlu diadakan secara formil bentukan baru berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1957 untuk dapat memperlakukan Undangundang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dimaksud, seperti ditentukan dalam pasal 73 ayat 4 Undang-undang No. 1 tahun 1957 tersebut.
Di dalam wilayah bekas Negara Indonesia Timur itu berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I.S. No. 21 tahun 1950 baharu didapati Propinsi-propinsi administratip saja, yaitu Propinsi-propinsi:
1. Sulawesi
2. Nusa Tenggara
3. Maluku.
Dari ketiga Propinsi administratip itu, pada waktu hendak mengeluarkan undangundang darurat ini, Pemerintah baharu mendapat bahan-bahan yang sewajarnya untuk mengadakan pembentukan Daerah Tingkat I, mengenai Propinsi Maluku.
Seharusnya pembentukan dilakukan dengan undang-undang. Akan tetapi didorong oleh pergolakan daerah-daerah di waktu Kabinet Karya mulai melakukan tugasnya, diiringi pula dengan pernyataan-pernyataan tentang hasrat murni dari rakyat daerah-daerah yang bersangkutan untuk dengan segera diberi otonomi yang luas, Pemerintah menganggap perlu menyimpang dari prosedure biasa, dan mempergunakan hak yang termaktub dalam pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, yaitu melakukan pembentukan dengan undang-undang darurat. Suasana politik menghendaki agar Pemerintah bertindak dengan cepat, jika tidak ada lagi rintangan-rintangan yang memadai.
Penjelasan pasal demi pasal.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

.
Yang dibentuk menjadi Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ialah wilayah Daerah Propinsi administratip Maluku, setelah dikurangi dengan wilayah dari Daerahdaerah, yang telah termasuk atau dimasukkan ke dalam wilayah Daerah Tingkat I Irian Barat, sebagaimana dapat dimaklumi dalam Undang-undang No. 15 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 33) jo Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 76).
dari pasal ini memberikan perincian secara detail untuk menghindarkan keragu-raguan dengan menyebut dasar-dasar formilnya.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

.
Dalam ayat 2 dari pasal ini perkataan "Presiden", yang tercantum dalam Undangundang Darurat No. 22 tahun 1957 diubah degan kata-kata "Menteri Dalam Negeri", dengan tujuan untuk menyederhanakan administrasi dalam hal ini sesuai dengan jiwa Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah hal-hal serupa.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

.
Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam ayat I dari pasal ini harus disesuaikan dengan jumlah minimum menurut pasal 7 Undang-undang No. I tahun 1957 seperti telah diubah dengan pasal I Undang-undang No. 73 tahun 1957, yaitu harus sama dengan jumlah tertinggi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah-daerah Swatantra tingkat II dalam wilayahnya.
Jumlah tertinggi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Maluku menurut ketentuan dalam pasal 3 Undangundang Darurat No. 23 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah Tingkat I Maluku ialah 35 orang, padahal jumlah penduduk Daerah Tingkat I Maluku menurut bahan-bahan yang 8 ada hanya 1.749.71 1 jiwa.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

.
Selain dari menegaskan tugas Daerah Tingkat I Maluku mengenai urusan tata-usaha, koordinasi dan pengawasan atas daerah-daerah Swatantra bawahan, pasal ini hanya menyebut secara umum bidang urusan rumah tangga bagi Daerah Tingkat I Maluku tersebut, yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Dalam hal ini Pemerintah bekerja berhati-hati sekali, oleh karena berpegang pada pendirian, bahwa hak-hak otonomi yang telah dimiliki oleh daerah-daerah Swatantra yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1957 dan yang dibentuk sebagai Daerah Swatantra Tingkat II berdasarkan Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan tersebut dengan Undang-undang Darurat No. 23 tahun 1957, sebanyak mungkin dipertahankan. Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 4 dari Undang-undang Darurat No. 23 tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah Swatantra tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Maluku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Telah jelas.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

.
Ketentuan ini berdasarkan pasal 75 ayat 3 Undang-undang No. 1 tahun 1957.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

, 8 dan 9.
Telah cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1617
CATATAN
Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-49 pada tanggal 7 Mei 1958 pada hari Rabu, P. 251/1958