PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor Z Tahun 2023
Tentang BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN AKADEMIK 2013/2014
Berlaku: 12 Tahun 1950
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR z, TAHON 2013
TENTANG
BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN AKADEMIK 2013/2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
a.
bahwa dalam rangka menJamm pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global secara terarah &lt;lan berkesinambungan, maka perlu adanya pemberian beasiswa pendidikan khususnya bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak .mampu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Beasiswa kepada Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu di Ka bu paten Situbondo Tahun Akademik 2013/2014.
1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten daJam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang› Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
9. Peratu.ran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
"""'
Menetapkan
3
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peratu.ran Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 11).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN AKADEMIK 2013/2014
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Situbondo.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.
3. Prestasi akademik adalah nilai tertinggi yang dicapai oleh siswa dalam Ujian Akhir Nasional.
4. Prestasi non akademik adalah kemampuan yang menonjol berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Dinas.
5. Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar.
6. Mahasiswa adalah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Situbondo yang sah terdaftar pada Perguruan Tinggi dan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima beasiswa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
N/A
Pasal 2

Pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu pada Perguruan Tinggi berfungsi untuk membantu meringankan beban orang tua mahasiswa serta untuk mendorong aktivitas dan kreativitas mahasiswa.
Bagian Kedua
Tujuan
Pemberian beasiswa bertujuan untuk :
- a. meningkatkan SOM di Kabupaten Situbondo agar lebih berkualitas dan berdaya saing;
- b. meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu dan relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu.
BAB Ill - SASARAN
Pasal 4

- (1) Sasaran pemberian beasiswa adalah lulusan satuan pendidikan SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat di Kabupaten Situbondo Tahun 2013 yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi dan telah sah diterima pada Perguruan Tinggi.
- (2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari :
- a. Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Negeri Jember;
- b. Perguruan Tinggi Swasta (lokal) meliputi: Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Kabupaten Situbondo.
- (1) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat berkelanjutan sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 4 (empat) tahun dengan evaluasi perkembangan akademik setiap semester, dengan lndeks Prestasi Kumulatif serendah-rendahnya 2,75.
BABIV
SIFAT
PERSYARATAN
BAB Ill - SASARAN
Pasal 6

Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan :
6
- a. penduduk asli Situbondo yang dibuktikan dengan akte kelahiran, KTP dan KK;
- b. berasal dari keluarga kurang mampu/ pra sejahtera yang dibuktikan dengan Kartu BLT, Jamkesmas, Raskin dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan/Kecamatan;
- c. memiliki prestasi akademik peringkat 1-10 di SMA/ SMK/ MA/ MAK yang dibuktikan dengan fotokopi raport tahun terakhir yang disahkan oleh Kepala Sekolah, atau prestasi non kademik yang dibuktikan dengan sertifikat penghargaan minimal tingkat Kabupaten;
- d. sah terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dan kartu identitas kemahasiswaan;
- e. mengisi surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.
BAB VII - PENDANAAN
Pasal 10

Anggaran untuk pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2013.
'""
Diundangkan di Situbondo pada tanggal
2 5 JUL 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATENITUBONDO,
SYAIFULLAH
BAB VIII - PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemberian beasiswa secara internal dilakukan oleh panitia seleksi, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.