PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor URUT Tahun 2008
Tentang LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR URUT 2 TAHUN 2008 SERI D-1
Berlaku: 2 TAHUN 2008
N/A
Preamble

Mengingat
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tertang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Seiatan.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otcnom Kabupaten dalam Lingkungan Proninsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ):
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Undangundang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara 2
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379):
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150): 3
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138), 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor &amp; Tahun 1988, tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah: 6
- '| Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ):
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593): 8
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737). 9
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741):
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah:
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah:
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perobahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN dan
BUPATI PESISIR SELATAN E UTUSKAN
enetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.
BAB |
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
BAB III - ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah.
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
1. Bagian Alministrasi Pemerintahan Umum, membawahi :
- 1) Sub Bagian Pengawasan dan Tugas Pembantuan.
- 2) Sub Trantib, Perlindungan Masyarakat dan
7. Kependudukan.
- 3) Sub Bagian Pertanahan dan Kerjasama
9. Pembangunan.
2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
- 1) Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan.
- 2) Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 3) Sub Bagian Keluarga Berencana dan Agama.
|
3. Bagian Administrasi Kemasyarakatan, membawahi :
- 1) Sub Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 2) Sub Bagian Kepemudaan.
- 3) Sub Bagian Keolahragaan.
4. Bagian Pemerintahan Nagari.
- 1) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat.
- 2) Sub Bagian Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan Nagari.
- 3) Sub Bagian Bina Keuangan Pemerintahan Nagari.
- C. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
1. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
- 1) Sub Bagian Perencanaan Pembangunan, Litbang dan Statistik.
- 2) Sub Bagian Ke PU an, Perhubungan, Budaya dan Pariwisata.
- 3) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan, Evaluasi dan Pelaporan.
2. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, membawahi :
- 1) Sub Bagian Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
- 2) Sub Bagian Peternakan, Kelautan dan Perikanan.
- 3) Sub Bagian Pertambangan / Energi dan Lingkungan Hidup.
3. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahi :
- 1) Sub Bagian Koperasi dan UKM.
- 2) Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan.
- 3) Sub Bagian Penanaman Modal dan BUMN/D.
4. Bagian Humas dan Dokumentasi, membawahi :
- 1) Sub Bagian Pemberitaan dan Publikasi.
- 2) Sub Bagian Protokol, Sandi dan Telekomunikasi.
- 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Pengolahan Data Elektronik.
Asisten Administrasi Umum, terdiri dar :
1. Bagian Umum, membawahi :
- 1) Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian.
- 2) Sub Bagian Perlengkapan.
- 3) Sub Bagian Rumah Tangga.
2. Bagian Hukum dan Perundang-undangan, membawahi
- 1) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.
- 3) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
3. Bagian Organisasi dan Tatalaksana, membawahi
- 1) Sub Bagian Kelembagaan.
- 2) Sub Bagian Ketatalaksanaan.
- 3) Sub Bagian Analisis Jabatan.
4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi :
- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Program.
- 2) Sub Bagian Administrasi Pengelolaan Keuangan.
- 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pasal 7

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara Terus operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (1 Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (3), Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :
2. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan OPRD: »
3. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD : CT
4. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD: »
5. Fasilitasi hubungan kemasyarakatan: NA h
6. p Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
- a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari :
1. Bagian Umum, membawahi :
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
6. 2.Bagian Humas dan Dokumentasi.
- 1) Sub Bagian Humas.
- 2) Sub Bagian Komunikasi dan Dokumentasi.
- 3.Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahi :
- 1) Sub Bagian Persidangan dan Risalah.
- 2) Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
4. Bagian keuangan, membawahi :
- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah.
- 2) Sub Bagian Administrasi Pengelolaan Keuangan.
- b. Kelompok jabatan fungsional.
- (2 Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pasal 10

Penjabaran Tugas pokob, Fungsi dan Uraian tugas dari Sekretariat Dasrah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengarnbil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya
- 3) Setiap pimpinan satsvan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petuniuk dan bertanggung jawah kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan
5. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (5)
- (8) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB VII - KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING Bagian Kesatu Kepegawaian
Pasal 17

Eselonering dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah :
1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon II.b
2. Kepata Bagian adatah Jabatan Struktural Eselon Ili.a
3. Kepala Sub Bagian adatan Jabatan Strukturai Eselon IV.a
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 18

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas berkaitan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Struktural lainnya tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasanya sampai ditetapkannya Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Struktural lainnya pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

- (1) Dengan beriakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dan Peraturan Daerah 36
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupzicn Pesisir Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Diundangkan di Painan
Ditetapkan di
:
Painan
Pada Tanggal
:
1 September 2008
BUPATI PESISIR SELATAN
dto
NASRUL ABIT
Pada tanggal 1 September 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dto
H. ROSMAN EFFENDI,SE,SH,MM,MBA Pembina Utama Muda/ NIP. 010122943
Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2008 Nomor 2 Seri D-1
PENJELASAN
Pasal 1

sampai dengan Pasai 20
Cukup Jelas.
DTO