Unknown Unknown Nomor 04TAHUN Tahun 2011
Tentang RETRIBUSI TERMINAL
Berlaku: 28 Tahun 2009
N/A
Preamble

Mengingat I ~
------------------·--·--.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 04TAHUN 2011
TEMTANG
RETR!BUSI TERMINAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT! MERANG!N,
- a. bahwa dalam ranpka cntuk rnelaksanakan Pasal 127 huruf d Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dala.m upaya memberikan pelayanan · ya baik dan optimal kepada rnasyarakat di lokasi terminal pe dilakukan peningkatan fasiftas dan perubahan tarit pemaka sarana terminal;
- b. bahwa calarn rangka mernberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik, dipandang perlu memungut retribusi · jasa usaha atas pelayanan di terminal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah ·tentang Retribusi Terminal.
1. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Suma.tern Tenqah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Norr.or 7 Tahun ·1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingk.at II Tanjung Jabung (l\_emba.ran N~gara Repub!ik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
'
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tenta.ng Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 'i 98'1 Nemer 76, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lnr'onesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nornor 54 Tahun 1999 tentanq Pembentukan Kabupaten Sarolanqun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjunq Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4844) ;
5. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan /\ngkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 96, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5025) ;
•
7. Undang-Undang Nor, ior 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor ·130, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5049) ;
8. Peraturan Pemerint.ah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan La!u Untas Jalan ( L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529).
Dengan Persetujuan Bersama
BUPATl MERANGIN dan DEWAN PERVi/Al&lt;ILAN RAKYAT KABUPATEN MER/.\NGIN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL Menetapkan
N/A
Pasal 1

alarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. ·. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan perangkat daerah sebagai ::. unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
I
- ; Bupati adalah Bupati Merangin.
,1
.'.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daorah yang selanjutnya disetut DPRD adalah Lernbaga Perwakilan Daerah sebaqai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- ·'5. Dinas Penqelolaan Keuanqan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuanqan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin.
- 6. Dinas Perhubunqan adalah Dinas Perhuounqan Kabupaten MfJrangin.
- ; 7. Kas adalah Kas Pernerintah Daerah Kabupaten Merangin.
- \ 8. Pejabat adalah Peqawai yang diberi tuqas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai denagn Perundanq-Undanqan yang berlaku.
,:~rminal adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan menaikkan dan 1i· J~nurunkan orang dan/atau barnng serta mengatur kedatangan dan '.&lt;i! :eh1berangkatan kendaraan umum, yang rnerupakan salah satu wujud simpul ~'ringan transportasi . . ,
'iadan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 'Perseroan komanditer, perseroan lainnya. Sadan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, konqsi koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dan pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
,.1
I
·!
·Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan manganut prinsip-prtnslp komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
2
:·: peron . Retribusi "Termlnal selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas I . pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum tempat kegiatan usaha, fasititas lainnya dilingkungan terminal yang .. dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk pelayanan J·:
. . ; Wajib retribusi adalah orang pribadi atau bad an yang menu rut Peraturan ; · Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran ' retribusi .
. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang rnerupakan batas ·r· waktu bagi wajib retribusi untuk mernanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas / terminal.
': Surat Pendaftaran Objek Retribusi Oaerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-unaangan Retribllsi Daerah.
7. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD : adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi clan atau sanksi administrasi : berupa bunga atau denda.
2. 6.· Surat Keterangan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ( keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
3. a Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberntan terhadap ·· Sl&lt;RD atau dokumen lain yang dipersarnakan dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusL
-
'.! Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan 1 menqelola data dan/atau keterangannya dalam rangka pengawasan ?.J r kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan dan . Perundang-Undangan Retribusi Daerah. &lt; .
BAB II - NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan .':pem1mpang dan bis urnum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di {! lingkungan terminai yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pernerintah Daerah.
- ) .Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) adalah ·!. terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, ·,. · BUMD, dan pihak swasta.
bjek Retribusi adalah orang pribadi atau Sadan yany menggunakan fasilitas rmlnal.
BAB V - WIU\YAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

\_;ttibusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan fasilitas terminal diberikan.
J
BAB VII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

'.tribusi terutang terjadi adalah pada saat terbitnya SKRD atau dokumen lain ·! yang dipersamakan.
'
..
·.
,
BAB Vlll - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
. Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) disetor secara bruto ke Kas daerah.
Ketentuan mengenai tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan bupati.
BAB Vlll - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-larnbatnya 15 (lima belas hari) setelah saat terutang.
Pa..;al 13
) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat !ain yang ditunjuk , oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- ) Pembayaran retrit-usi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) maka hasil 1 retribusi harus disetor ke kas daerah setambat-lambatnya 1 x 24 jam atau ; dalam waktu yang ditentukan ..
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran diatur dengan Peraturan Bupati.
BJI..B IX
TATA CARA PEMBAYARAN
'
- ) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- ) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-larnbatnya 15 (lima belas) hari '' !setelah sejak saat terutang.
BAB Vlll - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15

- ) Pembayaran retribusi dilakukan di kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain ya·ng dipersamakan, SSRD, dan STRD;
- ) Dalarrt ha! pembayaran dilakukan diternpat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi harus disetor ke kas Dae rah selarnbat-larnbatnya 1 x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati; dan/atau
- ) Ketentuan menganai tata cara oernbayaran dan penyetoran hasil retribust ·--diatur dengan Peraturan Bupati.
'
,
1
j
.
Bupati atas permohonan wajib retribusi setelan memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat rnemberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi daiarn kurun waktu tertentu atau menunda pembayaran retribusi sarnpai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan;
Persyaratan untuk dapat mengangsur dan/atau menunda pembayaran sebagaimana dimal&lt;sud pad a ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
BAB Vlll - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 17

Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
Untuk jenls, isl, ukuran buku dan tanda bukti pernbayaran ditetapkan oleh Bupati.
BAB X - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 18

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengaJukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
Perrnohonan pengembalian kelebihan pernbayaran retribus: diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekuranq-kuranqnya menyebutkan :
- a. Nama dan alarnat wajib retribusi;
- b. Masa retribusi;
- c. Besamya kelebihan pembayaran; dan/atau
4. ' d. Alasan yang singkat clan jelas.
5. Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enarn) bulan sejak diterimanya perrnohonan pengemba!ian kelebihan pernbayaran retribusi retribusi harus memberi keputusan;
6. Apabila permohonan pengernbalian kelebihan retribusi dikabulkan harus diterbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak dlterimanya permohonan.
BAB X - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 19

- Apabi!a wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya Kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutanq rotrlbus! tE·rsebut: (1)
'
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dalam jangkn waktu paling :. lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB; dan/atau kelebihan pe. nbayaran retribusi dilakukan setelah fewat
::Apabila pengembalian I 'waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. Bupati memberikan .: imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan ;; pembayaran kelebihan retribusi.
. Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
iApabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi 'lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) pernbayaran dilakukan dengan cara memindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku 'sebaqai bukti pembayaran.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

cukup jelas
Pasal
8 cukup [elas
Pasat
9 cukup [etas
enjelasa Pasal demi pasa!
~asal
1 cukup jelas
Pasal