UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 18 Tahun 1951
Tentang MEMBATASI MASA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PEREDARAN 1950
Berlaku: 29 September 1951
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa ternyata perlu terhitung mulai tanggal 1 Januari 1951 diadakan Peraturan untuk mengubah masa berlakunya Undang- undang Pajak Peredaran 1950 (Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1950, Lembaran Negara 1950 No. 19);
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan itu perlu segera diadakan;
Mengingat
:
pasal-pasal 96 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Memutuskan :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MEMBATASI MASA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PEREDARAN 1950.
PENJELASAN
Pasal 1

.
- Ad I. Oleh karena sekarang menyerahkan barang-barang dan melakukan jasa hanya dikenakan pajak selama dilakukan dalam masa I Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951, maka perlu dimuat dalam uraian jumlah harga jual dan penggantian yang pajaknya terhutang menurut Undang-undang ini, yang untuk singkatnya diberi nama "peredaran".
- Ad II. Dengan tambahan ini dicapai, bahwa hanya menyerahkan barang-barang dan melakukan jasa dikenakan pajak selama hal ini dilakukan dalam masa 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951.
- Ad III. Pembatasan masa berlakunya Undang-undang ini meminta, supaya masa yang tersebut dalam pasal 5 ayat 1 dalam mana pajak terhutang, disesuaikan dengan itu.
- Ad IV. Perubahan-perubahan yang diadakan dalam pasal ini pada satu fihak mengenai penyesuaian yang perlu berhubung dengan pembatasan masa berlakunya Undang-undang sekarang ini dan pada lain fihak suatu pembetulan sebagian dari redaksi seperti berbunyi sebelum pasal ini diubah dengan Undang-undang Darurat 1950 nomer 38, oleh karena redaksi yang semula - berlainan dengan yang diubah - memuat juga peraturan untuk halhal dalam mana satu perusahaan atau pekerjaan tidak dilakukan selama setribulan takwim penuh.
- Ad V. Berdasarkan pembatasan masa berlakunya Undang-undang ini pajak harus ditetapkan untuk pajak yang telah terhutang di dalam masa 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951 dan sejumlah pembayaran-pembayaran yang dilakukan untuk penyerahan barang-barang atau jasa yang dilakukan sebelum 1 Oktober 1951 untuk tribulan takwim, dalam mana pembayaranpembayaran ini telah dilakukan.
- Ad VI. Penetapan pajak harus dijalankan selekas mungkin sesudah 30 September 1951 dan selama mengenai pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan selekas mungkin setelah berakhirnya tribulan takwim dalam mana pembayaran-pembayaran ini telah terjadi.
- Ad VII. Dengan tambahan ini dicapai bahwa pajak masuk hanya terhutang selama pemasukan barang-barang terjadi dalam masa 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951.
- Ad VIII. Oleh karena masa berlakunya Undang-undang telah dibatasi maka harus diadakan pengenaan ketetapan pajak selama masa 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951 sebagai ganti ketetapan-ketetapan tahunan.
- Ad IX. Dalam pasal 33 diadakan beberapa perubahan-perubahan, semua berhubung dengan masa berlakunya Undang-undang yang dibatasi sekarang.
- a. selama ketetapan-ketetapan pajak sementara berdasarkan pengiraan peredaran setahun maka dengan mempergunakan ayat lima dari pasal 33 yang harus diubah pula untuk itu hendaknya harus diberikan penundaan pembayaran dari sebagian Ketetapan pajak yang dapat dianggap mengenai masa 1 Oktober 1951 sampai dengan 31 Desember 1951. Pada ketetapan-ketetapan pajak sementara yang masih harus dikenakan dapat diperhatikan masa berlakunya Undang-undang yang dibatasi ini. Dalam keadaan ini maka sepatutnyalah waktu pembayaran diatur demikian rupa, sehingga ketetapan-ketetapan pajak sementara akan lunas pada akhir masa dalam mana pajak dipungut.
- b. ayat pasal ini yang bermaksud mencegah supaya jangan sampai jumlah besar dari pajak harus dilunaskan dalam waktu terlalu singkat, adalah terlalu lunak sebagai suatu pajak seperti pajak peredaran, di mana pembayarannya dapat dianggap sebagai penyetoran uang dari jumlahjumlah yang telah dipungut untuk Negara. Berhubung dengan itu jumlah angsuran diturunkan dari lima menjadi tiga.
- c. ketetapan-ketetapan pajak sementara sebagian besar berdasarkan pengiraan peredaran setahun. Dasar ini sekarang tidak betul lagi. Redaksi yang diubah memungkinkan untuk memberi penundaan pembayaran bilamana dapat ditunjukkan bahwa dasar ketetapan pajak mungkin akan menjadi tiga perempat atau kurang dari ketetapan pajak sementara. Hampir selalu demikian halnya selama ketetapan-ketetapan pajak sementara berdasarkan pengiraan peredaran setahun.
- a. Ayat pasal yang disisipkan menghendaki dengan tidak ragu-ragu bahwa pajak terhutang mengenai pembayaran muka yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang ini dan pembayaran-pembayaran yang dilakukan setelah 30 September 1951 selama pembayaran-pembayaran muka ataupun pembayaran sesudahnya ini mengenai penyerahan barangbarang atau jasa yang dilakukan selama masa 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951. Peristiwa-peristiwa yang menyebabkan diadakan pengenaan pajak ialah penyerahan barang-barang dan jasa yang dilakukan. Selama peristiwa-peristiwa ini terjadi dalam masa 1 Januari 1951 sampai 30 September 1951 maka selalu akan terdapat pajak yang terhutang, juga bilamana pembayaran-pembayaran diadakan untuk itu.
- b. Arti ayat ketiga telah lenyap oleh karena Undang-undang sekarang bukannya berlaku dalam tahun 1950 tetapi baru berlaku mulai 1 Januari 1951. Ayat yang sekarang menggantinya membuka kemungkinan untuk meminta kembali pajaknya yang berhubungan dengan penyerahan barang-barang yang jasa yang dilakukan setelah 30 September 1951 dengan kuasa suatu perjanjian yang diadakan sebelum 1 Oktober 1951, selama masih diperhitungkan pajak peredaran dalam harga jual yang ditetapkan dalam perjanjian itu dalam hal penyerahan barang-barang ataupun melakukan jasa tersebut.
Pajak ini akan tidak terhutang oleh pengusaha karena pembatasan masa berlakunya Undang-undang ini, sehingga adalah suatu syarat keadilan bahwa pajak yang telah diperhitungkan dengan tidak semestinya dalam harga jual atau penggantian, diberikan kembali oleh pengusaha kepada penerima barang atau kepada orang, untuk siapa dilakukan jasa.
Pasal II.
Tidak perlu penjelasan.
LN 1951/93; TLN NO. 156