PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 9 Tahun 2015
Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
Berlaku: 9 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Mengingat :
BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,
Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakti bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD pada tanggal 5 Agustus 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Menetapkan
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Noomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
Dan
BUPATI SERANG
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
N/A
Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 558.067.021.750,00
Dana perimbangan Rp. 1.561.780.731.000,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 430.726.122.500,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak daerah sejumlah
Rp. 281.430.000.000,00
- b.
- Retribusi daerah sejumlah Rp. 34.238.211.000,00
- c. Sejumlah
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Rp. 16.196.627.000,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Sejumlah Rp. 226.202.183.750,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:
- a. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Sejumlah
Rp. 72.720.880.000,00
- b. Dana alokasi umum sejumlah Rp.1.090.140.139.000,00
- c. Dana alokasi khusus sejumlah
Rp. 398.919.712.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah sejumlah
Rp. 0,00
- b. Dana darurat sejumlah
Rp. 0,00
- c. Dana bagi hasil pajak sejumlah Rp. 132.387.316.000,00
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus Sejumlah
Rp. 206.570.728.000,00
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya Sejumlah Rp. 91.768.078.500,00
N/A
Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
- a.
Belanja Tidak Langsung Rp. 1.517.958.398.000,00
- b.
Belanja Langsung Rp. 1.373.951.028.687,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp.1.124.537.377.000,00
- b. Belanja bunga sejumlah Rp. 0,00
- c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00
- d.
Belanja hibah sejumlah Rp. 36.187.640.000,00
- e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 3.960.000.000,00
- f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 31.566.900.000,00
- g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 318.706.481.000,00
- h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 3.000.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 81.939.418.600,00
- b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 667.520.350.533,00
- c.
Belanja modal sejumlah Rp. 624.491.259.554,00
N/A
Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :
2. a.
3. Penerimaan sejumlah Rp. 347.735.551.437,00
4. b.
Pengeluaran sejumlah Rp. 6.400.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis penerimaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Sejumlah Rp. 347.735.551.437,00
3. b.
4. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Sejumlah Rp. 0,00
- d. Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah Sejumlah Rp. 0,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Sejumlah Rp. 0,00
8. f.
9. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00
- g. Penerimaan pembiayaan bagi hasil laba BUMD Sejumlah Rp. 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pengeluaran :
12. a.
13. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
14. Penyertaan modal/investasi pemerintah daerah
Rp. 6.400.000.000,00
- b. Sejumlah
N/A
Pasal 5

- (1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai Pasal 4 tercantum dalam Lampiran, sebagai berikut:
- a. Lampiran I
Ringkasan APBD;
- b.
- Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;
- c. Lampiran II.a
Ringkasan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan;
| d. | Lampiran III | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e. | Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |
| f. | Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| g. | Lampiran VI | Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; |
| h. | Lampiran VII | Daftar Piutang Daerah; |
| i. | Lampiran VIII | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Methode Pembiayaan; |
| j. | Lampiran IX | Daftar Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah. |
| k. | Lampiran X | Daftar Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset lainnya; |
| l. | Lampiran XI | Daftar Kegiatan Tahun Sebelumnya yang belum Selesai dan Dianggarkan Kembali Tahun dalam Tahun Anggaran Ini; |
| m. | Lampiran XII | Daftar dana cadangan daerah; dan |
| n. | Lampiran XIII | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
N/A
Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
N/A
Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Pendanaan Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurangkurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
N/A
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.
Ditetapkan di Serang pada tanggal, 30 Desember 2015 Pj. BUPATI SERANG,
H U D A Y A
Diundangkan di Serang pada tanggal, 30 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,
LALU ATHARUSSALAM RAIS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2015 NOMOR 09
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG,BANTEN: (9/2015)