PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 61 Tahun 2008
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENGELOLAAN ASET
Berlaku: 4 September 2008
N/A
Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk melakukan:
- a. pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional setelah pengakhiran tugas dan pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional, untuk dan atas nama Menteri Keuangan;
- b. restrukturisasi dan/atau revitalisasi Badan Usaha Milik Negara;
- c. kegiatan investasi; dan
- d. kegiatan pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi dan revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (3) Pengelolaan aset negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. restrukturisasi aset;
- b. kerjasama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan nilai aset;
- c. penagihan piutang; dan
- d. penjualan.
- (4) Restrukturisasi dan/atau revitalisasi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. restrukturisasi perusahaan untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Negara; dan
- b. revitalisasi perusahaan untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Negara.
- (5) Kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. investasi langsung maupun tidak langsung; dan
- b. investasi dalam bentuk instrumen surat berharga termasuk kuasi ekuitas.
- (6) Kegiatan pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. pengembangan dan pendayagunaan aset dalam rangka peningkatkan nilai aset termasuk melalui kerjasama dengan pihak lain; dan
- b. jasa pengelolaan aset termasuk jasa konsultasi pengelolaan aset.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 5

Pengaturan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan restrukturisasi dan revitalisasi Badan Usaha Milik Negara oleh Persero diatur oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara setelah dikonsultasikan dengan Menteri Keuangan.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd
ANDI MATTALATTA
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri,
Setio Sapto Nugroho