PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 8 Tahun 2017
Tentang No Description
Berlaku: 30 Maret 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMONGAN PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
BIAYA OPERASIONAL PENDISTRIBUSIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG DAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN LAMONGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,
- bahwa dalam rangka mendukung keiancaran pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dan mensinergikan upaya pemungutan PBB-P2 baik tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/ Kelurahan, perlu menetapkan Biaya Operasional Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Lamongan dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang› Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
ISALINANI
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1915 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang› Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. · Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Ka bu paten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2014 Ten tang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 35), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 48).
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA OPERASIONAL PENDISTRIBUSIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG DAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN LAMONGAN
BAB II - BIAY A DISTRIBUSI
Pasal 2

Biaya pendistribusian SPPT PBB-P2 sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) perlembar, dengan komposisi pembagian sebagai berikut :
- a. Camat selaku pembina I sebesar Rpl5,00 (lima belas rupiah) perlembar x jumlah SPPT Kecamatan;
- b. Sekcam selaku pembina II sebesar Rpl0,00 (sepuluh rupiah) perlembar x jumlah SPPT Kecamatan;
- c. Kepala Desa/Lurah selaku ketua sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah) perlembar x jumalah SPPT Desa/kelurahan;
- d. Sekretaris Desa/Kelurahan selaku sekretaris sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) perlembar x jumlah SPPT desa/kelurahan; dan
- e. Anggota sesuai dengan tanggungjawabnya sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) perlembar xjumlah SPPT Desa/kelurahan.
Syarat Pengajuan pencairan biaya pendistribusian SPPT PBB-P2 sebagai berikut :
- a. surat pengantar Camat kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan menjelaskan babwa lembar SPPT PBB-P2 di desa/keluraban sudah disampaikan kepada Wajib Pajak dengan melampirkan jumlah bukti lembar penerimaan SPPT PBB-P2;
- b. batas waktu pengajuan pencairan biaya transport pendistribusian SPPT PBB-P2 paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak (tanggal yang tercantum pada bukti lembar penerimaan SPPT PBB-P2);
- c. apabila melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, dianggap tidak ada pengajuan pencairan biaya transport pendistribusian SPPT PBB-P2.
BAB IV - PEMBENTUKAN TIM
Pasal 7

- I 1 l Kepala Badan Pendapatan Daerah membentuk Tim PBB-P2 Tingkat Pendistribusian SPPT dan Pemungutan Kecamatan, dan Tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pendistribusian dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: sebagaimana
- a. Tim Kecamatan
- 1) Ketua
- 2) Sekretaris
- Camat;
Sekretaris Kecamatan;
- 3) Anggota
Pegawai Kecamatan (sesuai kebutuhan di masing-masing Kecamatan).
- b. Tingkat Desa/Kelurahan
- 1) Ketua
Kepala Desa/Lurah;
- 2) Sekretaris
Sekretaris Desa/Kelurahan;
- 3) Anggota
Perangkat Desa/Pegawai Kelurahan (sesuai kebutuhan di masing-masing Desa/ Kelurahan).
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pendistribusian dan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah atas usulan Camat setempat.
BAB IV - PEMBENTUKAN TIM
Pasal 8

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan tugas Tim Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa konsentrasi pelaksanaan otonomi daerah memberikan perhatian pada sektor kesehatan sebagai kewajiban pelaksanaan oleh pemerintah kabupaten yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang mendukung peningkatan derajat kesehatan dengan memberikan kontribusi kinerja pelayanannya sebagai bagian strategis dalam percepatan peningkatan pelayanan kesehatan yang semakin baik, terarah, tepat guna dan tepat sasaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Distribusi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan Atas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat IT Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per imbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
4. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. 1 1. Peraturan Menteri Dalam Neger i Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menter i Dalam Neger i Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. 12.Peraturan Menter i Dalam Neger i Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. 13.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemer intahan yang Menjadi Kewenangan Pemer intah Kabupaten Bengkayang;
8. 14.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;
9. 15.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retr ibusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN DISTRIBUSI JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN ATAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT UMUM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABU PATEN BENGKAYANG
BABI
KETENTUAN UMUM
BAB II - KOMPONEN PENERIMAAN
Pasal 2

- (1)Komponen penerimaan dari restribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Kabupaten Bengkayang terdiri atas :
- a. Jasa Sarana;
- b. Jasa Pelayanan.
- (2) Komponen penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah imbalan jasa yang diterima RSUD Kabupaten Bengkayang atas pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat berdasarkan penggunaan sarana yang ada di RSUD Kabupaten Bengkayang dan jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh setiap pegawai RSUD Kabupaten Bengkayang.
BAB III
Pasal 3

- (l)Besarnya persentase jasa sarana 40% dar i total restr ibusi RSUD Kabupaten Bengkayang disetorkan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Besarnya persentase jasa pelayanan 60% dar i total restribusi RSUD Kabupaten Bengkayang diserahkan kepada RSUD Kabupaten Bengkayang.
- (3)Distribusi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas :
- a. Jasa Pelayanan Langsung sebesar 75%;
- b. Jasa Pelayanan Tidak Langsung.sebesar 25%.
- (4) Ketentuan mengenai distr ibusi jasa pelayanan atas kesehatan masyarakat umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV
Pasal 4

- (1) Pembagian jasa pelayanan berdasarkan kompetensi berbasis kinerja.
- (2)Jasa pelayanan langsung dan tidak langsung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b dibayarkan paling lambat pada setiap tanggal 10 pada bulan ber ikutnya setelah pelayanan berjalan dalam satu bulan.
- (3)Jasa pelayanan yang belum dapat dibayarkan pada tahun anggaran yang bersangkutan atas pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan, disebabkan alokasi anggaran yang disediakan belum memenuhi kekurangan tersebut, maka akan dibayarkan pada tahun anggaran ber ikutnya.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Uang Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.
m Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 7 Agustos 2014
* UPATI BENGKAYANG/f
, SURYADMAN GIDOT
Diundangkan di Bengkayang padatanggal 8 Agus-tui
2014
N/A
Preamble

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015, Bupati diminta untuk menyusun Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Ketapang Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Ketapang Tahun 2015 ;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonom Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Menetapkan
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 62 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015;
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015;
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang ditandatangani Satker Raskin dan Pelaksana Distribusi.
5. Surat Perintah Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum Bulog Sub Divre Ketapang berdasarkan alokasi pagu Raskin.
6. Surat Perintah Penyerahan Barang yang selanjutnya disingkat SPPB/Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum Bulog untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
7. Daftar Penerima Manfaat 1 yang selanjutnya disingkat DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di desa/ kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2015 melalui mekanisme Mudes/ Muskel.
8. Daftar Penerima Manfaat 2 yang selanjutnya disingkat DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di desa/ kelurahan.
9. Formulir Rekapitulasi Pengganti selanjutnya disingkat FRP adalah formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM Raskin melalui musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat.
10. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin yang selanjutnya disebut RTS-PM Raskin adalah Rumah Tangga Sasaran berdasarkan data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial ( PPLS) 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di desa/ kelurahan yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2015 dan/ atau hasil musyawarah desa/ kelurahan yang dimasukkan dalam Daftar Penerima Manfaat-1 (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/ Lurah yang disahkan oleh Camat.
11. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh Musyawarah Desa/Kelurahan/pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
12. Musyawarah Desa/ Kelurahan yang selanjutnya disebut Mudes/ Muskel adalah merupakan forum musyawarah di tingkat desa/ kelurahan yang melibatkan aparat desa/ kelurahan, kelompok masyarakat desa/ kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/ RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
13. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan Camat, Kepala Desa/ Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
14. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk Kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang pada tahun tertentu.
15. Harga Tebus Beras Raskin yang selanjutnya disingkat HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi (TD).
16. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat desa/ kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan Perum Bulog Sub Divre Ketapang.
17. Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TB adalah fasilitas publik di desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.
18. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Satgas Desa/ Kelurahan di TD yang ditetapkan oleh Kepala Desa/ Lurah yang diberi tugas menerima beras dari Satker Raskin dan menjual/ menyerahkan kepada RTS-PM Raskin di TD serta menyetorkan uang HTR ke rekening HPB Perum Bulog Sub Divre Ketapang yang ditetapkan.
19. Satuan Kerja Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disebut Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum Bulog Sub Divre Ketapang.
20. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
21. Kualitas Beras Bulog adalah beras medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
22. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi di kabupaten/kota sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin dan Petunjuk Pelaksanaan Raskin.
Diundangkan di Ketapang pada tanggal 11 Pebruari 2015 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,
M. MANSYUR
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015 NOMOR 3
N/A
Pasal 2

Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Ketapang Tahun 2015 mengacu kepada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015 dan Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Ketapang Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
N/A
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.
Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 11 Pebruari 2015
BUPATI KETAPANG, TTD HENRIKUS
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR : 3 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015