UNDANG-UNDANG Unknown Nomor 1 Tahun 1950
Tentang PENYERAHAN PENYELENGGARAAN SELURUH TUGAS PEMERINTAH DARI NEGARA JAWA TIMUR KEPADA KOMISARIS PEMERINTAH
Berlaku: 15 Januari 1950
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa berhubung dengan berhentinya wali Negara Jawa-Timur dianggap perlu dengan segera mengadakan peraturan untuk penyelenggaraan tugas-pemerintahan bagi daerah-bagian tersebut oleh Republik Indonesia Serikat;
Mengingat :
Menetapkan :
Pasal-pasal 54 (1) dan 139 Konstitusi Republik Indonesia Serikat
MEMUTUSKAN:
Undang-undang darurat sebagai berikut :
N/A
Pasal 1

.
Untuk daerah Negara Jawa-Timur ditetapkan jabatan Komisaris-Pemerintah.
N/A
Pasal 2

.
Komisaris-Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
N/A
Pasal 3

.
- 1) Komisaris-Pemerintah diserahi menyelenggarakan seluruh tugas-Pemerintahan dari Negara Jawa-Timur, sebanyak mungkin dalam kerjasama dengan perlengkapanperlengkapan dari Negara itu.
- 2) Seterusnya Komisaris-Pemerintah diserahi penyelenggaraan di Negara-Jawa Timur dari pada tugas-pemerintahan Republik Indonesia Serikat.
N/A
Pasal 4

.
Presiden menetapkan sebuah instruksi untuk Komisaris-Pemerintah dalam hal mana jika perlu dapat menyimpang dari pada penetapan-penetapan Undang-undang dan peraturan-peraturan ketatanegaraan lainnya, termasuk pula "Regeling Staatsrechterlijke Organisatie Negara JawaTimur" (Stbl. 1949
No. 250).
N/A
Pasal 5

.
Dengan menunggu terbentuknya instruksi seperti tersebut dalam pasal 4, KomisarisPemerintah menjalankan tugasnya dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Dalam Negeri, kepada siapa seterusnya dikuasakan untuk mengambil segala tindakantindakan seperlunya untuk penyelenggaraan peraturan ini.
N/A
Pasal 6

.
Kepada jabatan Komisaris-Pemerintah diletakkan pula kewajiban-kewajiban dari pada pembesar yang tersebut dalam Regeringsbesluit tanggal 19 Juli 1974 No. 2A (Stbl. No. 121).
N/A
Pasal 7

.
Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan, serta berlaku surut sampai pada tanggal 12 Januari 1950.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, ttd SOEKARNO.
PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
MOHD. HATTA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG,
Diumumkan pada tanggal 19 Januari 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
SOEKARNO