PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 11 Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Berlaku: 14 Desember 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a.
bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara berkualitas dan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar lainnya untuk membangun sumberdaya manusia yang bermutu, religius, berbudaya dan partisipatif sehingga harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
- b. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa pengelolaan pendidikan menengah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2 );
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan
WALIKOTA MAGELANG
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.
Menetapkan :
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 11), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum angka 39, angka 40, angka 41, angka 42, dan angka 43 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kota Magelang.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Walikota adalah Walikota Magelang.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pendidikan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Pendidikan.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Pendidikan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwewenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
12. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
13. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan system pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
14. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
15. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelengaraan pendidikan.
16. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
17. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
18. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
19. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
20. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah ,masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing.
21. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstrukur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
22. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
23. Lembaga Pendidikan Asing yang selanjutnya disingkat LPA adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.
24. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
25. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
26. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
27. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
28. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
29. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
30. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
31. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
32. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
33. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
34. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
35. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
36. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
37. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
38. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
39. Dihapus.
40. Dihapus.
41. Dihapus.
42. Dihapus..
43. Dihapus.
44. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
45. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
46. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk tujuan pendidikan tertentu.
47. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
48. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
49. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
50. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
51. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
52. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
53. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
54. Warga Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Magelang.
55. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
56. Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolok ukur minimal kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran, dan manfaat pendidikan.
57. Sarana pendidikan adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
58. Prasarana pendidikan adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.
2. Ketentuan huruf b Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 3

Misi Pendidikan Daerah adalah:
- a. melaksanakan pelayanan prima di bidang administrasi dan informasi pendidikan serta pelayanan pengembangan karier tenaga pendidik dan kependidikan, secara transparan dan akuntabel;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar yang responsif gender;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga pendidikan pada jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal menuju tercapainya sumber daya manusia yang profesional;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pada jalur Pendidikan Non Formal menuju tercapainya sumber daya manusia berdaya saing tinggi, maju, mandiri dan produktif;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan minat baca dan budaya baca;
- f. melaksanakan pembinaan dan kepengawasan secara umum;
- g. membangun budaya sekolah yang meliputi budaya akademik dan budaya sosial dengan memperhatikan budaya lokal;
- h. mewujudkan manusia yang memiliki dan mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.
3. Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat 3a sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar 9 (sembilan) tahun.
- (2) Setiap Warga Daerah yang berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (3) Setiap Warga Daerah yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
7. (3a) Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Walikota.
4. Pasal 8 dihapus.
5. Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 11

Penyelenggaraan pendidikan formal dalam di Daerah meliputi:
- a. pendidikan anak usia dini; dan
- b. pendidikan dasar.
6. Ketentuan Pasal 16 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 18 dihapus.
9. BAB X dihapus.
14. Ketentuan Pasal 39 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 40 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 41 dihapus.
13. Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 43

- (1) Pemerintah , Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dapat mendirikan satuan pendidikan dan wajib mengajukan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penghapusan dan/atau penggabungan beberapa satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi satu satuan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. jumlah peserta didik di bawah 10 (sepuluh) orang tiap rombongan belajar; dan/atau
- b. tidak memenuhi standar pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 44

- (1) Masyarakat dapat mendirikan satuan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendirian pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar oleh Masyarakat wajib mendapatkan izin dari Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penghapusan dan/atau penggabungan beberapa satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat menjadi satu satuan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. jumlah peserta didik di bawah 10 (sepuluh) orang tiap rombongan belajar pada pendidikan jalur formal;
- b. sarana-prasarana tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan pada pendidikan jalur formal; dan/atau
- c. tidak menjalankan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan/atau tidak memperpanjang izin operasional pada pendidikan jalur non formal.
15. Ketentuan ayat (4) Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 48

- (1) Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berkewajiban:
- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
- c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
- f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
- g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
- h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
- i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
- j. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
- k. mematuhi semua peraturan yang berlaku.
- (2) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal berhak :
- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi siswa yang berprestasi;
- d. mendapatkan jaminan bantuan kesehatan;
- e. mendapatkan jaminan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu;
- f. pindah program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
- h. mendapatkan bimbingan, pembelajaran, dan pelatihan secara layak minimal sesuai dengan SNP; dan
- i. mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan pada satuan pendidikan non formal berhak:
- a. mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
- b. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
- c. mendapatkan bimbingan, pembelajaran, dan pelatihan secara layak minimal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- d. mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Peserta didik berkelainan berhak mendapat pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peserta didik Warga Negara Indonesia yang belajar pada LPA yang diselenggarakan di Daerah berhak mendapatkan pendidikan agama yang dianutnya dan pendidikan kewarganegaraan.
- (6) Tata cara dan mekanisme memperoleh beasiswa, jaminan bantuan kesehatan, jaminan pendidikan dan pindah program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f serta penerimaan peserta didik baru di tiap jenjang dan jalur pendidikan formal diatur dengan Peraturan Walikota.
16. Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf h ayat (2) Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 50

- (1) Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, pamong pendidikan anak usia dini, dan nara sumber teknis serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. guru sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar;
- b. konselor sebagai pendidik professional memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar;
- c. pamong belajar sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal;
- d. tutor sebagai pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan nonformal;
- e. instruktur sebagai pendidik profesional memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan;
- f. fasilitator sebagai pendidik profesional melatih dan menilai pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
- g. pamong pendidikan anak usia dini sebagai pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis pada jalur pendidikan nonformal;
- h. dihapus.
- i. nara sumber teknis sebagai pendidik profesional melatih keterampilan tertentu bagi peserta didik pada pendidikan kesetaraan.
17. Ketentuan huruf d, huruf e, huruf j, huruf k, dan huruf l ayat (2) Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 52

- (1) Tenaga kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. pengelola satuan pendidikan mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal atau nonformal;
- b. penilik melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan nonformal;
- c. pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. peneliti melakukan penelitian di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal;
- e. pengembang atau perekayasa melakukan pengembangan atau perekayasaan di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal;
- f. tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada satuan pendidikan;
- g. tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan;
- h. teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan;
- i. tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada satuan pendidikan;
- j. psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini;
- k. pekerja sosial pendidikan memberikan layanan bantuan sosiologispedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini;
- l. terapis memberikan pelayanan bantuan fisiologis-kinesiologis kepada peserta didik pada jenjang pendidikan dasar; dan
- m. tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan satuan pendidikan.
18. Ketentuan ayat (4) Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 70

- (1) Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Komite sekolah/madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.
- (4) Komite sekolah/madrasah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar.
- (5) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite sekolah/madrasah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang sejenis.
- (6) Komite sekolah/madrasah berkedudukan di satuan pendidikan.
- (7) Pendanaan komite sekolah/madrasah dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. masyarakat;
- d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- e. sumber lain yang sah.
19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 73

- (1) Kurikulum program kegiatan belajar pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berpedoman pada SNP .
- (2) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan non formal dan pendidikan berbasis keunggulan daerah berpedoman pada SNP, potensi, dan keunggulan lokal.
- (3) Kurikulum Pendidikan bertaraf Internasional mengacu pada SNP dengan merujuk pada pengujian standar internasional atau manajemen standar internasional.
- (4) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didiversifikasikan sesuai dengan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.
- (5) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketersediaan kurikulum yang didiversifikasikan sesuai dengan potensi daerah dan satuan pendidikan, menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan.
20. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 85 diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 85

- (1) Untuk mencapai SNP, setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Untuk mencapai SNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan pembinaan dan pengendalian baku mutu pendidikan
- (3) Pembinaan dan pengendalian baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (4) Pembinaan dan pengendalian baku mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) mengacu pada SNP.
21. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 87 diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 87

- (1) LPA yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga pendidikan di Indonesia pada tingkat program studi atau satuan pendidikan.
- (3) LPA pada tingkat pendidikan dasar wajib memberikan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik dan pendidikan kewarganegaraan Indonesia, bagi peserta didik WNI.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar bekerja sama dengan satuan pendidikan di Indonesia yang berakreditasi A atau yang setara dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah atau dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal sesuai kewenangannya.
- (6) Kepemilikan lembaga asing dalam program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) wajib mengikutsertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pendidik warga negara Indonesia.
- (8) Program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) wajib mengikutsertakan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) tenaga kependidikan warga negara Indonesia.
22. Ketentuan ayat (1) Pasal 90 diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 90

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dapat bekerja sama dalam bidang akademik dengan satuan pendidikan asing dalam pengelolaan pendidikan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- a. meningkatkan mutu pendidikan;
- b. memperluas jaringan kemitraan; dan/atau
- c. dihapus.
- (3) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
- a. pertukaran pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
- b. pertukaran peserta didik;
- c. pemanfaatan sumber daya;
- d. penyelenggaraan program kembaran;
- e. penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
- f. kerja sama lain yang dianggap perlu.
23. Ketentuan Pasal 112 diubah, sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 112

- (1) Pengelolaan satuan atau program pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis Sekolah/Madrasah.
- (2) Pengelolaan satuan atau program pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.
24. Ketentuan ayat (2) Pasal 114 diubah, sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 114

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar dituangkan dalam:
- a. rencana kerja tahunan satuan pendidikan;
- b. anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan pendidikan; dan c. peraturan satuan atau program pendidikan.
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat bagi:
- a. satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- b. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- c. peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- d. orang tua/wali peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan; dan
- f. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Kebijakan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjabaran dan selaras dengan:
- a. kebijakan Pemerintah;
- b. kebijakan Pemerintah Provinsi;
- c. kebijakan Pemerintah Daerah; dan
- d. kebijakan Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103.
- (5) Satuan atau program pendidikan mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
25. Pasal 116 diubah sehingga Pasal 116 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 116

Satuan atau program pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan.
26. Ketentuan ayat (2) Pasal 118 diubah, sehingga Pasal 118 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 118

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat, serta SNP.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengikuti:
- a. akreditasi program pendidikan;
- b. akreditasi satuan pendidikan;
- c. dihapus.
- d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
- e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
27. Ketentuan ayat (1) Pasal 127 diubah, sehingga Pasal 127 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 127

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Ketentuan ayat (2) Pasal 128 diubah, sehingga Pasal 128 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 128

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal di wilayah yang menjadi kewenangannya.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.
Ditetapkan di Magelang pada tanggal 14 Desember 2016
WALIKOTA MAGELANG, ttd
SIGIT WIDYONINDITO
Diundangkan di Magelang pada tanggal 14 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG, ttd
SUGIHARTO
LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR, PROVINSI JAWA TENGAH : (11/2016)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang pendidikan mengalami perubahan dari rezim pengaturan yang sebelumnya. Perubahan pengaturan di bidang pendidikan tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang di bidang pendidikan hanya meliputi:
- a. Pengelolaan pendidikan dasar;
- b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- d. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota;
- e. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- f. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- g. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota. Sementara lingkup pendidikan menengah dan pendidikan khusus tugas dan wewenangnya dialihkan kepada Pemerintah Provinsi.
Guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pendidikan di Kota Magelang maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kota Magelang di bidang pendidikan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan dilakukan sebagai konsekuensi atas dianutnya sistem berjenjang (stuffenbau theory) dalam pemberlakun hukum di Indonesia dan dimaksudkan agar tidak terjadi disharmoni dalam hal pembagian urusan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota.