Unknown Unknown Nomor TAHUN Tahun 2001
Tentang IZIN USAHA PERKEBUNAN
Berlaku: 25 Tahun 2000
N/A
Preamble

Mengingat
PEMERINTAH KABUP A TEN TEBO ,
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO
NOMOR TAHUN 2001
TENTANG
IZIN USAHA PERKEBUNAN
DENGAN RAHMAT TIJHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,
- J, Menimbang
- a. bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (5) angka 4 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsl sebagal Daerah Otonom, Penyelenggaraan Perizlnan Llntas Kabupaten / Kota mellputl pemanfaatan hasll hutan kayu, pemanfaatan flora dan fauna yang tldak dlllndungl, usaha perkebunan dan pengolahan hasil hutan menjadi kewenangan Proplnsi;
- b. bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Proplnsi sebagai Daerah Otonom, ketentuan mengenal kebijakan, standar, norma, krlteria, prosedur dan pedoman dart pemerlntah, dltetapkan selambat-lambatnya enam bulan sejak dltetapkan Peraturan Pemerlntah ini;
- a. bahwa untuk memenuhl maksud pada huruf a dan b dlatas perlu dltetapkan Peraturan Daerah Kabupaten. tebo tentang Ketentuan Perizlnan Usaha Perkebunan di Kabupaten Tebo;
- 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambl dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3909);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor n, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nornor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatl dan Ekosistlmnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Slstim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1160);
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3501 );
10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Llngkungan Hldup (Lernbaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3699);
12. Peraturan Pemerlntah Nornor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pemblnaan dan Pengembangan Industrt (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
13. Peraturan Pernerintah Nomor 51 Tahun 1993 tent.ang Anallsis Mengenai dampak Llngkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
14. Peraturan Pernerlntah Nornor 20 Tahun 1994 tentang Pemlllkan Saham Dalam Perusahaan Yang Dldlrlkan Dalam Rangka Penanaman Modal Aslng (Lembaran Negara Tahun 1994 Nornor 28, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3552);
15. Peraturan Pernerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izln Usaha Industrl (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
16. Peraturan Pemerlntah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nornor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendlrlan Perusahaan Perseroan (Persero) Dibidang Pengelolaan Kekayaan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 78);
--------~-
.. ~,e,t,,,··.r.--
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Proplnsi Sebagal daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
19. Keputusan Preslden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bldang / Jenis Usaha yang Dlcadangkan untuk Usaha Kecll dan Bldang / Jenis Usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan syarat Kemltraan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 112);
20. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknlk Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN
Menetapkan
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah lnl yang di maksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerlntah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tebo;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Wakll Bupatl adalah Waldl Bupati Tebo;
- e. Dinas Perkebunan adalah Dlnas Perkebunan Kabupaten Tebo;
- f. Kepala Dlnas Perkebunan adalah Kepala Dlnas Perkebunan Kabupaten Tebo;
- g. Usaha Perkebunan adalah kegiatan untuk melakukan Usaha Budidaya dan atau Usaha Industri Perkebunan;
- h. Usaha Budidaya Perkebunan adalah usaha budidaya tanaman perkebunan yang mellputi keglatan pra-tanam, penanaman, pemellharaan tanaman dan panen;
- I. Usaha Industrl Perkebunan adalah usaha lndustri pengolahan hasll komodltl perkebunan yang bertujuan untuk menlngkatkan nllal tambah hasll usaha primer perkebunan;
- j. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum mellputl Koperasi, Yayasan, Badan Usaha Mlllk Negara termasuk Badan Usaha Mllik Daerah dan Peusahaan Swasta yang melakukan usaha perkebunan;
- k. Perkebunan Besar adalah usaha perkebunan yang dlusahakan oleh perusahaan perkebunan dan dllakukan di atas lahan Hak Mlllk, Hak Guna Usaha dan atau hak atas tanah lainnya dengan luas areal minimal 25 helctar;
- I. Group Perusahaan adalah perusahaan-perusahaan yang saham rnayoritasnya dimlllki oleh pemegang saham yang sama;
- m. Perkebunan Rakyat adalah usaha budidaya perkebunan yang diusahakan oleh perorangan atau kelompok di atas lahan Hak Mllik, Hak Guna Usaha dan atau hak atas tanah lalnnya dengan luas areal kurang dari 25 helctar;
- n. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya dlsebut IUP adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, untuk melakukan usaha budidaya perkebunan, perubahan jenis tanaman atau usaha lndustri perkebunan kepada Badan Usaha dan Perorangan atau Kelompok yang melakukan usaha perkebunan;
- o. Klasifikasi Kebun adalah salah satu keglatan pemblnaan dalam mendorong perusahaan perkebunan untuk pemanfaatan sumber daya yang tersedla sehlngga dapat tercapai produktifltas yang optimal dan efisien.
Pemberlan IUP bertujuan untuk pengaturan pengendallan dan pembinaan pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka mewujudkan usaha perkebunan yang eflsien, berdaya salng tinggi dan berkelanjutan dalam menlngkatkan pendapatan dan tarap hidup masyarakat pekebun, meningkatkan penertmaan devlsa dan pemenuhan kebutuhan bahan baku lndustrl, serta mendorong penlngkatan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.
Ruang lingkup perizinan usaha perkebunan mellputi Usaha Budldaya Perkebunan dan Usaha Industrt Perkebunan.
- (1) Usaha budidaya perkebunan sebagaimana di maksud dalam pasal 3 meliputl:
- a. Usaha Perkebunan Rakyat adalah usaha budldaya perkebunan dengan luas lahan kurang dart 25 hektar;
- b. Usaha Perkebunan Besar Skala Kecll (UPBSK) adalah usaha perkebunan dengan luas areal 25 hektar sampal dengan 200 hektar;
- c. Usaha Perkebunan Besar Skala Menengah (UPBSM) adalah usaha perkebunan dengan luas areal lebih dart 200 hektar sampai dengan 1.000 hektar;
- d. Usaha Perkebunan Besar Skala Besar(UPBSB) adalah usaha perkebunan dengan luas areal leblh dart 1.000 hektar.
- (2) Luas lahan Usaha Perkebunan Besar Skala Besar sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1) butir d untuk satu perusahaan atau grup perusahaan dlatur sebagai berikut:
- a. Luas makslmum lahan usaha perkebunan besar, kecuali usaha perkebunan tebu, adalah 20.000 hektar dalam satu propinsi;
- b. Luas maksimum lahan usaha perkebunan tebu adalah 60.000 hektar dalam satu propinsi;
Usaha Industrt Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mellputl keglatan industrt pengolahan hasil untuk meningkatkan nilai tambah hasll primer balk hasll utama maupun hasll samping.
Perusahaan Perkebunan dalam mengembangkan usahanya melalui salah satu dari 4 (empat) pola pengembangan, yaltu :
1. Pola Koperasl Usaha Perkebunan yaltu pola pengembangan yang sahamnya 100 % dimiliki oleh Koperasi atau Yayasan Usaha Perkebunan;
2. Pola Kerja sama Investor Koperasl / Yayasan yaitu pola pengembangan yang sahamnya makslmal 80 0/o dlmlllki oleh Investor / Perusahaan dan minimal 20 0/o sahamnya dlmlllkl oleh Koperasl / Yayasan yang dltingkatkan secara bertahap;
3. Pola Kerja sama Koperasl I Yayasan - Investor yaitu pola pengembangan yang sahamnya minimal 65 % dlmHlkl oleh Koperasl / Yayasan dan 35 % atau kurang dlmlllkl oleh Investor/ Perusahaan;
4. Pola pengembangan dlmana Investor / Perusahaan membangun kebun / pabrik yang kemudlan akan dlalihkan pada pemlnat atau pemlllk yang tergabung dalam Koperasl / Yayasan.
PERIDNAN
- (1) Untuk melakukan usaha perk.ebunan, penyelenggara usaha perk.ebunan wajlb memlliki IUP, setelah mendapat lzln pengarahan lahan berdasarkan pertlmbangan teknls dart Dlnas Perkebunan.
2. {2) IUP sebagalmana di maksud dalam ayat (1) berlaku selama perusahaan perkebunan melakukan pengelolaan secara komerslal dan tldak melanggar ketentuan sebagalmana dlmaksud dalam pasal 15.
- (1) Usaha Perkebunan dapat dllakukan oleh :
- a. Warga Negara Republlk Indonesia;
- b. Koperasl;
- c. Yayasan;
- d. Badan Usaha Mlllk Negara;
- e. Badan Usaha Mllik Daerah; atau
- f. Perusahaan Swasta.
- (2) Selain ketentuan sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1), Usaha Perkebunan dapat pula di lakukan oleh Perseroan Terbatas yang di bentuk menurut Hukum Indonesia, berkedudukan di Indonesia oleh Warga Negara Aslng dan Badan Hukum Aslng dan modalnya dlmlllkl secara patungan antara modal asing dengan modal Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia maupun secara langsung dlmillkl Warga Negara Asing dan Badan Hukum Aslng.
- (1). IUP untuk Usaha Perk.ebunan Besar Skala Menengah (UPBSM) dan Usaha Perk.ebunan Besar Skala Besar {UPBSM) sebagalmana dlmaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c dan d, dlberikan oleh Bupatl setelah mendapat pertlmbangan teknis darl Dlnas Perkebunan.
- {2). IUP untuk Usaha Skala Perk.ebunan Rakyat dan Usaha Perkebunan Besar Skala Kecll (UPBSK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, dan b dlllmpahkan kepada Kepala Dlnas Perk.ebunan.
BAB III - SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Perusahaan Perkebunan menyampalkan permohonan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Bappeda dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo.
- (2) Permohonan sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1) dlatas dllengkapi dengan:
- a. Arahan lahan dari Bupati;
- b. Rekomendasi Pertimbangan Teknls Ketersediaan Lahan dari Dinas Perkebunan dan Dlnas Kehutanan;
- c. Izin Lokasi dari Bupati;
- d. Rencana Kerja Usaha Perkebunan;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Akte Pendirlan Perusahaan Perkebunan yang menyatakan berkedudukan di Kabupaten Tebo, serta akte perubahan yang terakhir ;
- g. Peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000;
- h. Surat Pernyataan tidak akan memindah tangankan Izin Usahanya kepada pihak lain sebelum mendapat persetujuan tertulis dart Bupati;
- i. Surat Perjanjlan kerja sama bagi usaha yang melakukan kerja sama antara Koperasi / Yayasan dan Investor;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak memenuhi persyaratan akan di kembalikan kepada pemohon.
- (4) Bllamana permohonan disetujui pemohon diwajibkan membayar Juran Izln Usaha Perkebunan sebesar Rp. 1.000,-/Ha
BAB III - SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 11

Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan memberikan pertimbangan teknis usaha perkebunan dan pertimbangan teknls ketersediaan lahan kepada Bupatl.
BAB III - SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 12

- (1) Bagi pembangunan Pabrlk Kelapa Sawlt (PKS) Perusahaan Perkebunan wajib melakukan secara terpadu dengan jaminan pasokan bahan baku dari kebun sendiri.
- (2) Apablla pasokan bahan baku dari kebun sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mencukupi atau tidak memiliki kebun dipenuhl dari sumber lain melalui kemltraan dengan kelompok tani, koperasi, yayasan dan Perusahaan Perkebunan lain yang diketahul oleh Pemerintah Kabupaten Tebo.
- (3) Pembangunan Pabrik Kelapa Sawlt sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) baru dapat dilaksanakan setelah penanaman mencapai 50% darl kapasltas PKS tersebut.
BAB IV - PENCABUTAN IUP
Pasal 13

- (1) IUP dlcabut oleh Bupati apabila :
- a. HGU dan atau hak atas tanah lainnya berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang / diperbarui;
- b. HGU dan at.au hak at.as t.anah lalnnya dicabut oleh Pejabat Int.ansi yang berwenang;
- c. Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dltentukan dalam pasal 15.
- (2) Pencabut.an sebagaimana dlmaksud dalam ayat (1) dllakukan setelah di berlkan peringat.an 2 (dua) kall berturut - turut dengan selang waktu 60 (enam puluh) harl.
- (3) lldak mampu menjaga dan mengelola sumber daya lahan yang telah diberlkan lzln secara profeslonal dart kerusakan at.au gangguan keamanan.
7. ( 4) Memlndah t.angankan Izln Usaha kepada plhak lain sebelum mendapat persetujuan tertulis darl Bupati.
- (5) Diserahkan kemball oleh pemegang lzln kepada Pemelnt.ah Kabupaten, sebelum masa berlaku izln berakhlr.
- (6) Dengan dlcabutnya IUP karena pelanggaran ketentuan sebagalmana dimaksud dalam pasal 15, maka Bupatl mengusulkan kepada Inst.ans! berwenang untuk mecabut HGU.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB IV - PENCABUTAN IUP
Pasal 14

- ( 1) Dinas Perkebunan melakukan pembinaan dan pengawasan at.as pelaksanaan usaha perkebunan yang dllakukan oleh penyelenggara usaha perkebunan di Kabupaten Tebo.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan dalam bentuk kunjungan langsung ke lapangan maupun melalul pelaporan yang disampalkan setlap trtwulan kepada Pejabat pemberl lzln.
- (3) Dalam rangka pemblnaan dan pengawasan perlzlnan usaha perkebunan dllakukan evaluasi melalul kegiat.an ldaslflkasi kebun satu kall dalam 1 (satu) t.ahun.
BAB IV - PENCABUTAN IUP
Pasal 15

Setlap perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP wajib :
- a. Menyelesalkan hak at.as t.anah selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak IUP dikeluarkan;
- b. Melaksanakan pembangunan paling lambat pada bu Ian ke 12 ( dua belas) terhltung sejak IUP dikeluarkan, dan terus berlanjut sesual rencana usaha perkebunan;
- c. Mengelola usaha perkebunannya secara profeslonal, transparan, partlsipatif, berdaya guna dan berhasll guna;
- d. Mengelola sumber daya alam secara profesional;
- e. Melaksanakan AMDAL at.au UKL/UPL;
- f. Berrnltra dengan Koperasl/Yayasan, Usaha Kecll dan Menengah bagi Usaha Perkebunan Besar Skala Besar (UPBSB) dan Usaha Perkebunan Besar Skala Menengah (UPBSM);
- g. Membuka lahan t.anpa bakar;
- h. Membuat proposal dan at.au studl kelayakan;
- I. Mengajukan perrnohonan persetujuan apablla akan mengadakan perubahan jenls fanaman ucaha inductri'
- j. Melaporkan perkembangan usaha perkebunannya secara berkala pada setiap triwulan.
BAB VI - KETENTUAN PERAUHAN
Pasal 16

Dengan dltetapkannya Peraturan Daerah lnl lni maka :
- a. Perusahaan Perkebunan yang telah memllikl persetujuan prinslp usaha budldaya atau usaha lndustrl perkebunan, namun belum memilikl lzin tetap usaha budldaya dan atau usaha industrl serta lzln usaha Perkebunan, wajlb mengajukan permohonan kepada Bupatl yang dllamplri persyaratan yang dltentukan;
- b. Perusahaan Perkebunan yang telah memlllkl lzln tetap dart Menteri Kehutanan dan Perkebunan atau Menterl Pertanian atau lntansi lain dan atau telah memlliki HGU dan atau arahan lahan dan atau lzln Lokasi tapl belum Memlllki IUP wajlb melakukan pendaftaran selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Daerah ini kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perkebunan.
BAB VII - PENUTUP
Pasal 17

Dengan dltetapkannya Peraturan Daerah ini maka ketentuan tentang Perizinan Usaha Perkebunan yang terblt sebelum dltetapkannya Peraturan Daerah ini tldak berlaku lagi.
BAB VII - PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Daerah lni mulai berlaku pada tanggal dlundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahulnya, memerlntahkan pengundangan Peraturan
Daerah lnl dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.
RA. MADJID MU' AZ
Dltetapkan di ... \_ Muara Tebo
\_
Pada tanggal
9 No ember 2001
BUPAI TEBO,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN 'IEBO TAHUN 2001 NOMOR
Dlundangkan di Muara Tebo\_
-
..
.
.
Pada Tanggal
10 No ember 2001,
SEKRETARIS DAERMHI KABUPATEN TEBO,
HDARKUIN SH Pembina Utama Muda NIP. 430 004 928