PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 97 Tahun 1999
Tentang No Description
Berlaku: 24 Desember 1999
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bank Mandiri, Pemerintah telah melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Perseroan (PERSERO), PT. Bank Mandiri, namun berdasarkan laporan due dilligence yang dilakukan auditor independen, penambahan penyertaan modal Negara tersebut belum dapat rnencukupi jumlah kebutuhan rekapitalisasi guna meningkatkan dan mengernbangkan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bank Mandiri;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bank Mandiri, dipandang perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bank Mandiri,
- c. bahwa penambahan Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Undangundang Nomor 1 prp Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran- Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Perbankan (Lernbaran Negara Tahun 1998 Nomor 172);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3799);
MEMUTUSKAN : ________________
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) FT. BANK MANDIRI DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM.
BAB I - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bank Mandiri yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998.
BAB I - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan yang berasal dari penerbitan Surat Utang oleh Menteri Keuangan.
- (2) Nilai penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bank Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp 42.200.000.000.000,00 (empat puluh dua triliun dua ratus miliar rupiah).
BAB II - PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IlI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Terhadap penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Keuangan :
- a. menetapkan tata cara pelaksanaan penarnbahan penyertaan modal Negara dan divestasinya lebih lanjut, berikut menetapkan besarnya nilai final penambahan penyertaan modal Negara pada Bank tersebut;
- b. melaksanakan dan atau menetapkan tata cara pelaksanaan hak-hak Pemerintah yang timbul berdasarkan penambahan penyertaan modal Negara tersebut.
BAB IlI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
BAB IlI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd
ABDURRAHMAN WAHID
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
BUPATI SELUMA
PERATURAIT BUPATI SELI'IIIA NOMOR 29 TAITUN 2OL4
rENTAITG
PERUBAIIAIT ATAS PTRATURAIT BT'PATI SELT'MA ITOilOR 15 TATIINT 2Ot3 TENTAIYG PER.TALANAN DntAS BAGI PATABAT IVEGIARA, PIMPINAN DAN AITGGOTA DEUTAN PERWAKILIIN RAI(YAT DAERAII, PBGAUTAI NSGERI SIPIL DAIT PBGAqTAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMTRINTAII KABUPATEN SELT'MA
DEIYGAIY RAIIMAT TUHAII YAIVG MA}IA ESA
BUPATI SELUMA,
- €l. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, telah diatur Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- bahwa perlu melakukan penyesuaian beberapa ketentuan mengenai Biaya Perjalanan Dalam Dan Luar Negeri Bagr Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Penvakilan Ralqyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Seluma; c.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tanrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
r
I
I
2. undang-Undang Nomor 3 Tahun 2oo3 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten seluma dan Kabupaten Kaur di provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a437l;
3. undang-undang Nomor 1 Tahun 2oa4 tentang Pembendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor s, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a356) ;
4. undang-undang Nomor g2 Tahun 2oa4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor LZS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443T1, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 12 Tahun 200g tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor g2 Tahun 2oo4 tentang pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor s9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48aa);
4. Undang-Undang Nomor L2 Tahun ZAll tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2orl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S23al ; 5.
5. undang-undang Nomor 2T Tahun 2oog tentang Majelis Permusyawaratan Ralryat, Dewan perwakilan Ralryat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 6.
6. undang-undang Nomor s rahun 2ol4 tentang Aparatur sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a\ 7.
8. Peraturan Pemeriniah Nomor 24 Tahwn 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44lrl sebagaimana telah diubah beberapa ka\_li, terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2oor tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Frotokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTI2l ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4STSI ; 9.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2I Tahun 2orr tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2ao6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1L Nomor 31O;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang pedoman perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A11\_ Nomor 60)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2or2 tentang Pedoman PenJrusunan Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah rahun 2als sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan Menteri
Menetapkan
Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Pen;rusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2AI3;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37IPMK.O2|2AL2 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2Al3;
2. L4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.A5/2An tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2OO5 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2OO5 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Seluma;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor O3 Tahun 2OO9 tentang Pokok*Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2OOg Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Nomor O3);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PE.IABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA,
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, diubah sebagai berikut :
1. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6A
Bagi Istri/Suami Pejabat Negara yang mendampingi suami/istri dalam rangka menunjang kegiatan tugas Suami/Istri selaku Pejabat Negara, dapat diberikan perjalanan dinas dengan ketentuan bahwa hanya diberikan biaya transportasi dan uang saku yang besarnya sa$la dengan uang saku Pejabat Negara yang di dampingi.
2. Ketentuarr Pasal 13 ayat (8) diubah, sehingga Pasal 13 ayat (8) berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 13

- (8) Uang Representatif diberikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan I (satu) Bab yaitu Bab IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB IV - PERJALANAN DINAS KELUAR NEGERI
Pasal 15

A
- Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di (1)
.i
//
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma dapat melakukan Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri.
- (2) Perjatanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A, dilakukan dengan selektif untuk kepentingan yang sangat tinggr dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan kinerja pemerintahan.
- (3) Pedalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila tidak ada tugastugas yang mendesak di dalam Daerah.
3. (a) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. hanya diikuti oleh pejabat yang membidangi sesuai substansi yang akan dibahas; dan
- b. jumlah rombongan dibatasi secara selektif dan rasional.
6. {5) Istri/suami Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang, untuk melakukan/mengikuti Perjalanan Dinas ke h-rar negeri golongannya disamakan dengan golongan suami/ istrinya.
BAB IV - PERJALANAN DINAS KELUAR NEGERI
Pasal 158

Pejabat/Pegawai yang akan melakukan negeri harus mendapatkan izin tertulis yang berwenang. perjalanan dinas ke luar dari Bupati atau Pejabat
BAB IV - PERJALANAN DINAS KELUAR NEGERI
Pasal 15

C
- (1) Perjalanan dinas ke luar negeri paling lama dilaksanakan T (tujuh) hari.
{21 Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) jika ada hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan Pejabat/PNS atau PTT yang bersangkutan meninggalkan tugas;
BAB IV - PERJALANAN DINAS KELUAR NEGERI
Pasal 15

D
Pembayaran Perjalanan berdasarkan pengeluaran pengeluaran yang sah. dinas keluar negeri dibayarkan riil yang dibuktikan dengan bukti
lanjut mengenai tata cara perjalanan dinas ke luar negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2}ll tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagr Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 60). Ketentuan lebih
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.
Diundangkan di Tais pada tanggal ?A"V 2OL4
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUNLA,/
&lt; H. SYAFRUDTN. DA,SH. MM
BERITA DAERATI I(ABUPATEN SELT'IIIA TATIUN 2AI4 NOMOR 2-q
/
LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR : )9 TAHUN 2014
TANGGAL : )q .)uni 2014
UAITG REPRESDI{TATIF BAGI BUPATI / IPAKIL BUPATI/ PIMPTITAT{ DPRD/ SEI(DA / ANGCIOTA DPRD/ PE.IABAT ESPLO$ U
| ro. | TAHAJABATAIC | BE$ARIIYA {RBl | I{E"TERANGAI{ |
|-------|----------------------------------------|------------------|-----------------|
| I | fiu | t3t | {4} |
| I | Elupati / Wakil Bupati I Pimpinan DPRD | 3.500.o0o | Per-hari |
| 2 | Sekda /Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II | 1.OOO.OOO | Per-hari |
N/A
Preamble

Menimbang :
- a.bahwa sehubungan dengan pembentukan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Kabinet Gotong Royong dan dalam rangka meningkatkan kinerja dan efisiensi Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN), telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
- b.bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dipandang perlu untuk melakukan penegasan kembali ketentuan pelimpahan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat :
- 1.Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana
- telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; 2.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
- Negara Nomor 4286);
- 3.Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
- 4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
- 5.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
- 6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3928);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELIMPAHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO), PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAN PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) KEPADA MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA.
N/A
Pasal 2

Kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan yang dilimpahkan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah yang mewakili Pemerintah selaku:
- a.Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia;
- b.Wakil Pemerintah pada Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM); dan
- c.Pembina Keuangan pada Perusahaan Jawatan (PERJAN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN).
N/A
Pasal 3

Pelimpahan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak meliputi:
- a.penatausahaan setiap penyertaan modal Negara berikut perubahannya ke dalam PERSERO/Perseroan Terbatas dan PERUM, serta kegiatan penatausahaan kekayaan Negara yang dimanfaatkan oleh PERJAN;
- b.pengusulan setiap penyertaan modal Negara ke dalam PERSERO/Perseroan Terbatas dan PERUM yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta pemanfaatan kekayaan Negara dalam PERJAN;
- c.pendirian PERSERO, PERUM, atau PERJAN dan perubahan bentuk hukum PERJAN.
- (2)Dalam melaksanakan kedudukan, tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara wajib memperoleh persetujuan Menteri Keuangan terlebih dahulu, dalam hal penggunaan sisa penerimaan PERJAN pada akhir tahun anggaran.
N/A
Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan
Usaha Milik Negara, dinyatakan tidak berlaku.
N/A
Pasal 5

Segala peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku.
Segala ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, tetap berlaku sepanjang belum diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
N/A
Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2003 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd
BAMBANG KESOWO
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2003 TENTANG
PELIMPAHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO), PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAN PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) KEPADA MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
UMUM
Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditegaskan bahwa Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan pada Perusahaan Negara.
Dalam rangka mengoptimalkan perekonomian nasional, maka terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku unit usaha pelaku kegiatan ekonomi perlu dilakukan efisiensi, efektivitas dan peningkatan kinerja sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.
Dalam rangka mengoptimalkan kontribusi BUMN, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 telah ditetapkan pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
Dalam Peraturan Pemerintah tersebut kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku pemegang saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada PERSERO sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO), Wakil Pemerintah pada PERUM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM), serta selaku Pembina Keuangan pada PERJAN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) dialihkan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Dalam kaitannya dengan tugas Menteri Keuangan selaku pengelola kekayaan Negara, maka penatausahaan setiap penyertaan modal Negara berikut perubahannya ke dalam PERSERO/Perseroan Terbatas dan PERUM, serta penatausahaan kekayaan Negara yang dimanfaatkan oleh PERJAN, tetap diselenggarakan oleh Menteri Keuangan guna terlaksananya tertib administrasi kekayaan Negara. Hal ini termasuk pula terhadap pendirian PERSERO, PERUM atau PERJAN. Selain itu, dalam rangka menciptakan koordinasi yang berkelanjutan sehubungan dengan pembinaan Badan Usaha Milik Negara, maka dalam hal penggunaan sisa penerimaan PERJAN pada tahun anggaran yang telah dialihkan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, maka Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Adanya pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerntah Nomor 64 Tahun 2001 tersebut, dinilai telah menunjukkan hasil yang positif dalam upaya mengoptimalkan kinerja dari Badan Usaha Milik Negara. Oleh karena itu, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dipandang perlu untuk melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Berkaitan dengan hal tersebut, pelimpahan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tetap dilanjutkan dan pengaturannya dengan Peraturan Pemerintah.
PASAL DEMI PASAL
- Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Dalam rangka penatausahaan setiap penyertaan modal Negara pada PERSERO dan PERUM, serta penatausahaan kekayaan Negara yang dimanfaatkan oleh PERJAN, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dalam melaksanakan kedudukan, tugas dan kewenangannya, melaporkan kepada Menteri Keuangan dalam hal: a.pembubaran BUMN; b.penggabungan, peleburan, atau pemecahan PERSERO; c.perencanaan pembagian dan penggunaan laba PERSERO; d.perubahan bentuk hukum BUMN; e.pengalihan aktiva tetap pada PERUM dan PERSERO ; f.penyertaan modal yang bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Huruf b Pengusulan yang dimaksudkan dalam ketentuan ini meliputi penambahan dan pengurangan penyertaan modal Negara. Huruf c Dengan ketentuan dalam ayat (1) ini, Pendirian sebagai akibat dari peleburan PERSERO dan PERUM serta perubahan bentuk hukum pada PERSERO dan PERUM, termasuk kewenangan Menteri Keuangan yang dilimpahkan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Dengan ketentuan dalam ayat (1) huruf c ini, pendirian sebagai akibat dari peleburan PERSERO dan PERUM serta perubahan bentuk hukum pada PERSERO dan PERUM, termasuk kewenangan Menteri Keuangan yang
dilimpahkan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4305
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dan Lampung Tengah dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
Mengingat
: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN 6 (ENAM) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN DAN LAMPUNG TENGAH DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.
N/A
Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Jati Agung di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Marga Agung;
- b. Desa Banjar Agung;
- c. Desa Fajar Baru;
- d. Desa Gedung Agung;
- e. Desa Gedung Harapan;
- f. Desa Jati Mulyo;
- g. Desa Karang Anyar;
- h. Desa Margo Dadi;
- i. Desa Margo Kaya;
- j. Desa Margo Lestari;
- k. Desa Margo Mulyo;
- l. Desa Purwotani;
- m. Desa Rejo Mulyo;
- n. Desa Sidodadi Asri;
- o. Desa Sinar Rejeki;
- p. Desa Sidoharjo;
- q. Desa Sumber Jaya;
- r. Desa Way Hui.
- 3 -
- (2) Wilayah Kecamatan Jati Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tanjung Bintang.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Jati Agung, maka wilayah Kecamatan Tanjung Bintang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Jati Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Jati Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Marga Agung.
N/A
Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Tegineneng di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Tri Mulyo;
- b. Desa Kejadian;
- c. Desa Batang Hari Ogan;
- d. Desa Negara Ratu Wates;
- e. Desa Gunung Sugih Baru;
- f. Desa Gedung Gumanti;
- g. Desa Kresno Widodo;
- h. Desa Sinar Jati;
- i. Desa Margo Rejo;
- j. Desa Gerning;
- k. Desa Panca Bakti;
- l. Desa Margo Mulyo;
- m. Desa Rejo Agung;
- n. Desa Kota Agung;
- o. Desa Bumi Agung;
- (2) Wilayah Kecamatan Tegineneng sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Natar.
- 4 -
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Tegineneng, maka wilayah Kecamatan Natar dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tegineneng sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tegineneng sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Tri Mulyo.
N/A
Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Negeri Katon di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Negeri Katon;
- b. Desa Purworejo;
- c. Desa Pujo Rahayu;
- d. Desa Kalirejo;
- e. Desa Kagungan Ratu;
- f. Desa Tanjung Rejo;
- g. Desa Roworejo;
- h. Desa Lumbirejo;
- i. Desa Sidomulyo;
- j. Desa Ponco Kresno;
- k. Desa Sinar Bandung;
- l. Desa Bangun Sari;
- m. Desa Tri Rahayu;
- n. Desa Tresno Maju;
- o. Desa Halangan Ratu;
- p. Desa Pejambon;
- q. Desa Negara Saka.
- (2) Wilayah Kecamatan Negeri Katon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Gedong Tataan.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Negeri Katon, maka wilayah Kecamatan Gedong Tataan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Negeri Katon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Negeri Katon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Negeri Katon.
N/A
Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Marga Tiga di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Tanjung Harapan;
- b. Desa Negeri Tua;
- c. Desa Negeri Katon;
- d. Desa Negeri Agung;
- e. Desa Negeri Jemanten;
- f. Desa Sukaraja Tiga;
- g. Desa Gedungwani;
- h. Desa Jaya Guna;
- i. Desa Sukadana Baru;
- j. Desa Nabang Baru;
- k. Desa Surya Mataram;
- l. Desa Gedungwani Timur.
- (2) Wilayah Kecamatan Marga Tiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sukadana.
- 6 -
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Marga Tiga, maka wilayah Kecamatan Sukadana dikurangi dengan wilayah Kecamatan Marga Tiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Marga Tiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Tanjung Harapan.
N/A
Pasal 5

- (1) Membentuk Kecamatan Terusan Nunyai di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Gunung Batin Udik;
- b. Desa Gunung Batin Ilir;
- c. Desa Gunung Batin Baru;
- d. Desa Gunung Agung;
- e. Desa Bandar Agung;
- f. Desa Bandar Sakti;
- g. Desa Tanjung Anom.
- (2) Wilayah Kecamatan Terusan Nunyai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Terbanggi Besar.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Terusan Nunyai, maka wilayah Kecamatan Terbanggi Besar dikurangi dengan wilayah Kecamatan Terusan Nunyai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Terusan Nunyai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Gunung Batin Udik.
N/A
Pasal 6

- 7 -
Daerah Tingkat II Lampung Tengah, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Pugung Raharjo;
- b. Desa Mengandung Sari;
- c. Desa Tuba;
- d. Desa Banjar Agung;
- e. Desa Bojong;
- f. Desa Gunung Agung;
- g. Desa Sindang Anom;
- h. Desa Bauh Gunung Sari;
- i. Desa Gunung Pasir Jaya;
- j. Desa Gunung Sugih Besar;
- k. Desa Sidorejo;
- l. Desa Brawijaya.
- (2) Wilayah Kecamatan Sekampung Udik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jabung.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sekampung Udik, maka wilayah Kecamatan Jabung dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sekampung Udik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sekampung Udik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Pugung Raharjo.
N/A
Pasal 7

Batas wilayah Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
N/A
Pasal 8

Pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan nama dan batas Desa/Kelurahan dalam Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah Kecamatan, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
N/A
Pasal 9

- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 6 (enam) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.
N/A
Pasal 10

Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.
N/A
Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
pada tanggal 26 Mei 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PROF. DR. H. MULADI, SH
LAMPIRAN LIHAT FISIK
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dengan adanya perubahan paradigma rumah sakit dari lembaga sosial menjadi lembaga sosio-ekonomik, berdampak pada perubahan status rumah sakit yang dapat dijadikan subyek hukum, maka dari itu perlu adanya antisipasi dengan kejelasan tentang peran dan fungsi dari masing-masing pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan rumah sakit;
- b. bahwa untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, pengelola rumah sakit dan staf medis fungsional maka perlu dibuatkan Peraturan Internal (Hospital Bylaws) Rumah Sakit sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit ( Hospital Bylaws ) Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang - Undang Nomr 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3.Undang-Undang. . . . . . . .
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaranb Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah keduakali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Daerah. . . . . . .
Memperhatikan
Menetapkan
:
:
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelola Keuangan Daerah (lembaran Daerah kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159.b/1988 tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/ PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :436/Menkes/SK/VI/1993 tentang berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medik;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1333/Menkes/ SK/XII/1999 Tanggal 8 Desember tentang Penerapan Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medik;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/ SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit ( Hospital By Laws );
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 56 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit
MEMUTUSKAN
- PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BYLAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI ABDOEL MADJID BATOE KABUPATEN BATANG HARI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe yang selanjutnya disingkat RSUD HAMBA adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid batoe Kabupaten Batang Hari.
5.Pemilik adalah...
5. Pemilik adalah Bupati Batang Hari sebagai representasi bidang pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
6. Dewan Pengawas ( Governing Body ) adalah kelompok pengawas atau penasehat rumah sakit yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, unsur rumah sakit dan unsur tenaga ahli yang ditunjuk Bupati.
7. Direktur RSUD HAMBA adalah sebutan bagi pemimpin tertinggi rumah sakit yang diberi wewenang oleh Bupati dalam mengelola dan menyelenggarakan manajemen perumahsakitan.
8. Staf medis adalah tenaga yang mandiri terdiri dari dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit, yang mempunyai kebebasan dalam mengambil keputusan klinis pada pasien dan tidak terikat oleh jam kerja khususnya dalam penanganan kasus gawat darurat.
9. Peraturan Internal Rumah Sakit ( Hospital Bylaws ) adalah seperangkat aturan dasar dalam penyelenggaraan organisasi rumah sakit yang meliputi pengorganisasian peran, fungsi, tugas, dan tanggungjawab, serta hak, dan wewenang dari pihak-pihak internal rumah sakit yang terdiri dari pemilik atau yang mewakili ( Governing Body ).
10. Unit pelayanan adalah rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intesif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium dan rehabilitasi medis.
11. Pelayanan medis dasar adalah dasar pelayanan medis yang diselenggarakan oleh dokter umum.
12. Pelayanan medis spesialitik dasar adalah pelayanan medis spesialistik penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak.
13. Pelayanan medis spesilialistik telinga, hidung dan tenggorokan (THT), mata, saraf, Paru,radiologi, rehabilitasi medis, laboratorium dan pelayanan spesilialistik lain sesuai dengan kebutuhan;
14. Unit kerja adalah tempat staf medis menjalankan profesinya. Unit kerja RS berbentuk, sekretariat, bidang dan instalasi.
15. Komite Medis adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal dari ketua kelompok medis dan atau yang mewakili.
16. Sub komite medis adalah kelompok kerja di bawah komite medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus. Anggota sub komite medis terdiri dari staf medis dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio .
17. Komite keperawatan adalah kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan, bertanggungjawab pada pemimpin, dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan keputusan pemimpin.
18. Tenaga administrasi adalah orang atau sekumpulan orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugastugas staf medis, komite medis, sub komite, dan komite keperawatan khususnya yang terkait dengan etik dan mutu medis.
19. Instalasi adalah fasilitas penyelenggara pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta pemeliharaan rumah sakit.
20. Rapat rutin adalah rapat yang diselenggarakan secara rutin terjadwal;
21. Rapat khusus adalah rapat di luar rapat rutin yang diselenggarakan dewan pengawas maupun direksi atau keduanya yang dilakukan sewaktu-waktu untuk membahas masalah urgen dan mengambil keputusan.
22. Panitia adalah kelompok kerja dibawah komite medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
23. Pelayanan penunjang medis adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang menunjang pelayanan medis sesuai dengan standar yang berlaku.
24. Clinical Previlages adalah kewenangan dokter untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan atau layanan medis berdasarkan kriteria tertentu.
25. Tilik sejawat adalah tinjauan terhadap kegiatan medis pada dokter sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk melihat sejauh mana kegagalan dan keberhasilan tindakan pengobatan dan operatif yang telah dilaksanakan selama bekerja di rumah sakit sebagai referensi dan/atau studi kasus.
26. Konsil kedokteran adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil kedokteran dan Kedokteran Gigi.
27. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.
28. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.
29. Registrasi ulang adalah pencatatan ulang terhadap dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku;
30. Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
31. Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
32. Surat pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi.
33.Pasien . . . . . . . .
33. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh dokter atau dokter gigi.
34. Profesi kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.
35. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk Dokter Gigi.
36. Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.
37. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi.
38. Satuan Pemeriksa Internal (SPI) adalah melakukan pengawasan terhadap pe laksanaan tugas semua satuan kerja, baik 6struktural , fungsional maupun yang non 6struktural seperti panitia, tim dan sebagainya, agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
BAB IV - KEDUDUKAN , TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 4

RSUD HAMBA berkedudukan sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah dan merupakan unsur pendukung atas tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan.
BAB IV - KEDUDUKAN , TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan
Pasal 5

RSUD HAMBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (1) Tugas pokok RSUD HAMBA adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan sedangkan THT serta Syaraf sebagai pelayanan tambahan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- (2) Fungsi RSUD HAMBA dalam menunaikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dibidang pelayanan;
- c. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan medis;
- e. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- f. pelayanan keperawatan;
- g. pelayanan rujukan;
- h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
pengelolaan. . . . . .
- i. pengelolaan keuangan dan akutansi; dan
- j. pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.
BAB V - DEWAN PENGAWAS Bagian Kesatu Organisasi Pasal 11
Pasal 23

- (1) Rapat Dewan Pengawas hanya dapat dilaksanakan bila kuorum tercapai.
- (2) Kuorum memenuhi syarat apabila dihadiri oleh 2/3 dari seluruh anggota Dewan Pengawas.
- (3) Bila kuorum tidak tercapai dalam waktu setengah jam dari waktu rapat yang telah ditentukan, maka rapat ditangguhkan untuk dilanjutkan pada suatu tempat hari dan jam yang sama minggu berikutnya.
- (4) Bila kuorum tidak juga tercapai dalam waktu setengah jam dari waktu rapat yang telah ditentukan pada minggu berikutnya, maka rapat segera dilanjutkan dan segala keputusan yang terdapat dalam risalah rapat disahkan dalam rapat Dewan Pengawas berikutnya.
Paragraf 8
Risalah Rapat
BAB V - DEWAN PENGAWAS Bagian Kesatu Organisasi Pasal 11
Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan setiap risalah rapat Dewan Pengawas menjadi tanggung jawab Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Risalah rapat Dewan Pengawas harus disahkan/ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari setelah rapat diselenggarakan, dan segala putusan dalam risalah rapat tersebut yang berupa rekomendasi agar dilaksanakan oleh RSUD HAMBA.
Paragraf 9
Pemungutan Suara
BAB V - DEWAN PENGAWAS Bagian Kesatu Organisasi Pasal 11
Pasal 25

- (1) Setiap masalah yang diputuskan melalui pemungutan suara dalam rapat Dewan Pengawas ditentukan dengan mengangkat tangan atau bila dikehendaki oleh para anggota Dewan Pengawas, pemungutan suara dapat dilakukan dengan amplop tertutup.
- (2) Putusan rapat Dewan Pengawas didasarkan pada suara terbanyak setelah dilakukan pemungutan suara.
Paragraf 10
. . . . . . . . . . .
Paragraf 10
Pembatalan Putusan Rapat
BAB V - DEWAN PENGAWAS Bagian Kesatu Organisasi Pasal 11
Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas dapat merubah atau membatalkan setiap putusan yang diambil pada rapat rutin atau rapat khusus sebelumnya, dengan syarat bahwa usul perubahan atau pembatalan tersebut dicantumkan dalam pemberitahuan atau undangan rapat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal usul perubahan atau pembatalan putusan Dewan Pengawas tidak diterima dalam rapat tersebut, maka usulan tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditolaknya usulan.
Paragraf 11 Peran Terhadap Staf Medis Fungsional
BAB V - DEWAN PENGAWAS Bagian Kesatu Organisasi Pasal 11
Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas berperan mendorong dan mendukung dalam bentuk kebijakan dalam upaya memberdayakan Staf Medis Fungsional (SMF) untuk mencapai tujuan Rumah Sakit sesuai dengan Visi, Misi, Falsafah dan tujuan RSUD HAMBA.
- (2) Peran terhadap Staf Medis Fungsional (SMF) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui integrasi dan koordinasi secara terus-menerus dan berkesinambungan.
- (3) Integrasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan melalui pemberdayaan fungsi-fungsi dalam Organisasi Komite Medik Rumah Sakit melalui Subkomite kredensial, Subkomite Mutu Profesi dan Subkomite Etika dan Disiplin Profesi.
BAB VI - Bagian Kedua Tugas pokok pejabat pengelola Direktur Pasal 29
Pasal 28

- (1) Pejabat Pengelola Rumah Sakit adalah seluruh pejabat struktural baik Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi maupun Kepala Subbagian pada Rumah Sakit yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSUD HAMBA.
Pejabat. . . . . . . . .
- (2) Pejabat Pengelola Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Direktur bertanggungjawab terhadap operasional rumah sakit kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Komposisi Pejabat Pengelola Rumah Sakit dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah dilakukan analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan dengan mengusulkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Perubahan komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.
- (1) Direktur mempunyai tugas pokok untuk memimpin pelaksanaan tugas pengelolaan RSUD HAMBA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur mempunyai tugas :
- a. memimpin dan mengurus rumah sakit sesuai dengan tujuan rumah sakit yang telah ditetapkan;
- b. menetapkan kebijakan operasional Rumah Sakit;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Rumah Sakit;
- d. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan;
- e. mengevaluasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- f. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- h. menilai hasil kerja bawahan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh atasan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (3) Direktur Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan rumah sakit yang dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
Evaluasi. . . . . . .. . .
- (4) Evaluasi/penilaian kinerja Direktur dilakukan oleh Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Direktur rumah sakit yang merupakan Pegawai Negeri Sipil menjadi pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (6) Dalam hal Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil pejabat keuangan rumah sakit wajib dari Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
Kepala bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana dan program kerja Rumah Sakit;
- b. merumuskan kebijakan umum Rumah Sakit serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kegiatan administrasi umum, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, bina program, kepegawaian, pengembangan SDM dan kegiatan kehumasan;
- d. mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan perencanaan strategis/ (Renstra) serta profil Rumah Sakit dan laporan tahunan Rumah Sakit;
- e. mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Rumah Sakit;
- f. mengkoordinasikan penyusunan Tata Kelola Rumah Sakit dan Hospital bylaws ;
- g. menyusun rencana dan program kerja Bagian;
- h. mengkoordinasikan rencana dan program kerja bagian;
- i. mengkoordinasikan pada Kepala Subbagian;
- j. mengatur dan mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan;
- k. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Subbagian;
- l. melaksanakan penatausahaan urusan tata usaha dan kearsipan;
- m. melaksanakan urusan Rumah Tangga dan perlengkapannya;
- n. melaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian serta penyelenggaraan Diklat;
- o. melaksanakan pengawasan terhadap kebersihan, kenyamanan dan keamanan kantor, laundry dan sanitasi Rumah Sakit;
```
melaksanakan. . . . . . .
```
- p. melaksanakan kegiatan protokoler;
- q. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan penyelenggaraan kerjasama dan MOU dengan pihak pemerintah, swasta atau lembaga lainnya;
- r. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap sarana dan prasarana non medik;
- s. mengkoordinasikan instalasi terkait lainnya untuk pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- t. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- u. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggung jawabkan hasil kerja bawahan;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada direktur
Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian;
- b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan;
- c. membimbing dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
- d. menyusun standar prosedur operasional (SPO) dan rencana kebutuhan rumah tangga dan barang serta peralatan non medis;
- e. memelihara kenyamanan, keamanan, ketertiban, kebersihan kantor, sanitasi rumah sakit serta laundry;
- f. menyelenggarakan urusan tata usaha/surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan, rumah tangga dan perlengkapannya;
- g. melaksanakan pengendalian naskah dinas yang masuk dan keluar rumah sakit;
- h. melakukan pengendalian dan pengawasan konsumsi;
- i. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan penyelenggaraan kerjasama dan MOU dengan pihak pemerintah, swasta atau lembaga lainnya;
- j. menyusun dan meneliti rancangan produk hukum;
- k. mengkoordinasikan instalasi sarana dan prasarana khususnya mengenai pengadaan dan pemeliharaan alat-alat non medis;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern;
menilai. . . . . . .
- m. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggung jawabkan hasil kerja bawahan;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian Tata Usaha
Paragraf 2 Kepala Subbagian Kepegawaian Pasl 32
Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. menyusun standar prosedur operasional (SPO) tentang administrasi kepegawaian dan rencana program kerja Subbagian;
- b. mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan;
- c. membimbing dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
- d. membuat buku penjagaan pegawai;
- e. mengadakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka perencanaan diklat pegawai;
- f. mengkoordinasikan dengan instansi terkait untuk penyelenggaraan dan pelaksanaan diklat pegawai;
- g. menyiapkan bahan usul kepangkatan, pembinaan, pemberhentian, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, jaminan kesehatan, taspen;
- h. membuat konsep usul pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, mutasi, kenaikan pangkat termasuk kenaikan pangkat melalui angka kredit jabatan fungsional, gaji berkala, cuti, penghargaan dan usul lainnya;
- i. melakukan analisis jabatan pegawai;
- j. membuat rekapitulasi absensi pegawai;
- k. membuat, menghimpun dan memelihara daftar urut kepangkatan (DUK);
- l. menyiapkan blanko-blanko kepegawaian;
- m. menyiapkan rekapitulasi prosedur kepegawaian secara periodik;
- n. menata dan menyimpan berkas kepegawaian;
- o. menyelenggarakan kegiatan upacara bendera baik kedinasan maupun kenegaraan atau nasional;
- p. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- q. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan
melaksanakan. . . . . . .
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian Tata Usaha
Kepala Subbagian Rekam Medik Dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan-bahan/materi perangkat Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas dan mempelajarinya ;
- b. melaksanakan koordinasi rencana kebutuhan pelayanan medis pada instansi rawat inap, rawat jalan, darurat, perawatan intensif, bedah sentral dan rehabilitasi medis ;
- c. menghimpun, mengelola dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan tertib administrasi data/jenis penyakit ;
- d. menghimpun, mengelola dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan tertib administrasi BOR, LOS, TOI, NDR, GDR dan jenis penyakit serta perkembangan data tempat tidur ;
- e. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap penerimaan dan pemulangan pasien ;
- f. memantau dan mengawasi terhadap kegiatan pelayanan medis ;
- g. menghimpun, mengelola dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan tertib peraturan dibidang Rekam Medik ;
- h. meneliti hasil data harian pasien dengan membaca dan mencermati kebenaran datanya ;
- i. menelitian terhadap konsep laporan mobilitas rawat jalan dan rawat inap pasien ;
- j. menelitian terhadap konsep laporan mingguan DHF (Dengue Heneragic Fever), DSS (Dengue Schoc Syndrome) dan penyakit menular lainnya ;
- k. membuatan Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan Tahunan Rawat Jalan dan Rawat Inap;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan dibidang tugasnya.
Bagian Ketiga
. . . . . . . . . .
Kepala Bidang Pelayanan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja bidang;
- b. mengkoordinasikan rencana dan program kerja bidang;
- c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
- d. memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- e. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan;
- f. melaksanakan penerapan mekanisme pengaturan dan pengelolaan kegiatan pelayanan medik;
- g. menyusun rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana prasarana, tenaga, peralatan medis dan kebutuhan lainnya;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan medis di instalasi terkait;
- i. mengkoordinasikan penyusunan dan mengawasi pelaksanaan Medical Staf By Laws ;
- j. mengkoordinasikan instalasi terkait lainnya untuk memberikan informasi/ penjelasan dan meminta persetujuan (informed consent) atas tindakan medis yang dilaksanakan;
- k. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahannya;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur.
Kepala Seksi Pelayanan Medis Dan Penunjang Medis mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan dan mempelajari bahan-bahan/materi serta perangkat Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan bidang tugasnya ;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Instalasi Radiologi, Laboratorium, Farmasi, Gizi dan Instalasi Penunjang Medis lainnya dalam rangka pemberian pelayanan medis ;
- c. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelayanan medis dan penunjang medis ;
- d. melaksanakan koordinasi dibidang pelayanan medis dan penunjang medis ;
mengevaluasi . . . . . . . .
- e. mengevaluasi dan membuat laporan realisasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan medis dan penunjang medis dan menyampaikannya kepada Kepala Bidang Pelayanan ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Kepala Seksi Penggunaan Fasilitas Penunjang Medis mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan-bahan/materi perangkat Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan mempelajarinya ;
- b. melaksanakan koordinasi rencana kebutuhan penunjang medis pada Instansi Radiologi, Laboratorium, Farmasi, Gizi dan Instalasi Penunjang Medis lainnya;
- c. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas penunjang medis ;
- d. melaksanakan pengawasan dan penilaian terhadap penggunaan fasilitas penunjang medis dalam pemberian pelayanan kepada pasien ;
- e. melaksanakan koordinasi dibidang tugasnya dengan unit kerja dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah ;
- f. mengevaluasi dan membuatan laporan realisasi pelaksanaan tugas dibidang penggunaan fasilitas penunjang medis dan menyampaikannya kepada Kepala Bidang Pelayanan ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Kepala Bidang Keperawatan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana dan program kerja bidang;
- b. mengkoordinasikan rencana dan program kerja bidang;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- d. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan;
- e. mengkoordinasikan pengaturan kegiatan pelayanan perawatan di seluruh instalasi terkait;
mengkoordinasikan. . . . . . . .
- f. mengkoordinasikan rencana pelaksanaan dan evaluasi dan asuhan pelayanan keperawatan di instalasi rumah sakit;
- g. mengadakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan mutu pelayanan asuhan keperawatan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan;
- h. menyusun rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana prasarana, tenaga, peralatan keperawatan dan bahan kebutuhan lainnya;
- i. menyiapkan, mengatur dan melakukan pengawasan serta evaluasi kebutuhan peralatan/logistik pelayanan dan asuhan keperawatan;
- j. melaksanakan penerapan mekanisme pengaturan dan pengelolaan kegiatan pelayanan keperawatan;
- k. menyusun dan menerapkan pelaksanaan standar prosedur operasional (SPO) dan ijin kerja tenaga perawat;
- l. mengevaluasi kegiatan hasil kerja dan laporan untuk bahan perencanaan berikutnya;
- m. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- n. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur.
Paragraf 1
Kepala Seksi Asuhan Keperawatan dan Diklat mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan-bahan/materi dan perangkat Peraturan PerundangUndangan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta mempelajarinya ;
- b. menghimpun, pengelola dan mempertanggungjawabkan terhadap penyelenggaran asuhan keperawatan dan rencana kegiatan Diklat Keperawatan ;
- c. menginventarisasi data tenaga keperawatan sebagai pengembangan SDM tenaga keperawatan ;
- d. membuat usulan program pelatihan bagi tenaga keperawatan dilingkungan Rumah Sakit;
- e. melaksanakan pembinaan dan orientasi terhadap tenaga perawat yang baru ;
- f. menerima utusan mahasiswa/mahasiswi Akademi Keperawatan yang akan praktek kerja lapangan di RSUD HAMBA dan membantu kelancaran kegiatan praktek ;
menyusun. . . . . . .
- g. menyusun rencana kerja Seksi Asuhan Keperawatan dan Diklatuntuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas ;
- h. membuat jadwal mahasiswa/mahasiswi yang praktek di RSUD HAMBA;
- i. mengkoordinasikan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan dengan seksi lain ;
- j. melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan realisasi tugas kepada Kepala Bidang Keperawatan ;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 2
Kepala Seksi Etika dan Mutu Keperawatan
BAB VI - Bagian Kedua Tugas pokok pejabat pengelola Direktur Pasal 29
Pasal 39

Kepala Seksi etika dan Mutu Keperawtaan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana dan program kerja seksi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan;
- d. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan pedoman pelaksanaan penerapan dan pengendalian mutu pelayanan asuhan keperawatan pengembangan profesi dan etika keperawatan;
- e. merencanakan program pendidikan dan pengembangan profesi keperawatan;
- f. melaksanakan pengembangan mutu pelayanan dan asuhan keperawatan;
- g. memantau, membimbing dan menilai pelaksanaan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- h. melaksanakan orientasi serta uji kompetensi bagi tenaga baru maupun tenaga pindahan;
- i. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggung jawabkan hasil kerja bawahan;
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepala Kepala Bidang.
Bagian Kelima
. . . . . . . . . .
Bagian Kelima
Kepala Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana dan program kerja bagian;
- b. mengkoordinasikan recana dan program kerja bagian;
- c. mengkoordinasikan para Kepala Subbagian;
- d. menyusun rencana strategis rumah sakit (Renstra), menyusun rencana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Rencana Biaya dan Anggaran (RBA), rencana program dan kegiatan;
- e. menyusun rencana pengadaan peralatan dan fasilitas pelayanan rumah sakit;
- f. pengolahan data dan menyusun laporan tahunan, profil rumah sakit serta pertanggungjawaban kinerja rumah sakit/Laporan Kinerja Rumah Sakit (LAKIP) dan Laporan Kinerja BLUD;
- g. mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan;
- h. melakukan koordinasi untuk pengembangan rumah sakit antara lain, penelitian, BLUD dan jenis pelayanan rumah sakit, SIM rumah sakit;
- i. melakukan koordinasi untuk pengembangan mutu rumah sakit antara lain, akreditasi, ISO, Citra Pelayanan Prima dan yang lainnya;
- j. melakukan promosi, pemasaran sosial pelayanan, penanganan pengaduan/ komplain, publikasi rumah sakit dan kegiatan kehumasan;
- k. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;
- l. mengevaluasi kegiatan hasil kerja dan laporan untuk bahan perencanaan berikutnya;
- m. mengkoordinasikan instalasi terkait lainnya untuk pelaksanaan rekam medik;
- n. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- o. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggung jawabkan hasil kerja bawahan;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur.
Paragraf 1
. . . . . . .. ..
Paragraf 1 Kepala Seksi Perencanaan
BAB VI - Bagian Kedua Tugas pokok pejabat pengelola Direktur Pasal 29
Pasal 41

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Rumah Sakit mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana dan program kerja seksi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menyusun dan menyiapkan standar prosedur operasional (SPO) tentang perencanaan dan pengembangan Rumah Sakit antara lain, penelitian, BLUD dan jenis pelayanan rumah sakit;
- d. menyusun rencana program, rencana strategis rumah sakit dan RBA (Rencana Biaya Anggaran);
- e. menyusun penetapan kinerja rumah sakit;
- f. menyusun rencana pengadaan peralatan dan fasilitas pelayanan rumah sakit;
- g. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan;
- h. mengatur pelaksanaan kegiatan perencanaan, penelitian dan pengembangan rumah sakit;
- i. menyusun dan merencanakan pengembangan mutu rumah sakit antara lain akreditasi, ISO, IKM (Indek Kepuasan Masyarakat), Citra Pelayanan Prima;
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- k. menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggung jawabkan hasil kerja bawahan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
Paragaf 2
Kepala seksi Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan sekaligus mempelajari bahan-bahan/materi dan perangkat Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. menghimpun, mengelolalan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan administrasi keuangan ;
- c. melaksanakan penatausahaan keuangan pada rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
membuat. . . . . . . . .
- d. membuat laporan realisasi pendapatan dan belanja serta pengelolaan administrasi sebagai bahan pengukuran pencapaian kinerja ;
- e. melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan realisasi kegiatan dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Keuangan dan Program ;
- f. mengawasi dan memantau terhadap penggunaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- g. mengevaluasi terhadap surat-surat pertanggungjawaban pengelolalan keuangan pada rumah sakit.
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Keenam Wewenang Direktur
BAB VI - Bagian Kedua Tugas pokok pejabat pengelola Direktur Pasal 29
Pasal 43

Direktur mempunyai wewenang untuk :
- a. memimpin dan mengelola Rumah Sakit sesuai dengan tujuan RSUD HAMBA dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- b. menggunakan, memelihara dan mengelola aset Rumah Sakit;
- c. mewakili Rumah Sakit baik di dalam dan di luar Pengadilan;
- d. menetapkan kebijakan anggaran modal dan operasional rumah sakit;
- e. menetapkan Kebijakan dan prosedur, menyetujui pendidikan, penelitian dan pengembangan para profesional dibidang kesehatan;
- f. pengembangan usaha dalam mengelola RSUD HAMBA sebagaimana yang telah digariskan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari ;
- g. menyiapkan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD HAMBA Kabupaten Batanghari;
- h. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi RSUD HAMBA Kabupaten Batanghari sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi Rumah Sakit.
- i. mengusulkan Organisasi dan Tata Kerja RSUD HAMBA lengkap dengan susunan jabatan dan rincian tugasnya untuk disetujui oleh Bupati;
- j. menyetujui kebijakan dan prosedur serta menyetujui pendidikan para profesional kesehatan dan penelitian;
- k. mengangkat dan memberhentikan tenaga honorer dan/atau kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tenaga honorer dan/atau kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
menyiapkan. . . . . . .
- m. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala.
- (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Direktur adalah sebagai berikut :
- a. seorang Dokter yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman dibidang perumahsakitan;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian Rumah Sakit;
- c. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit;
- d. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat di Rumah Sakit; dan
- e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi Direktur yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
BAB VIII - KOMITE-KOMITE Pasal 46
Pasal 48

- (1) Komite Medik dibentuk oleh Direktur RSUD HAMBA;
- (2) Susunan organisasi Komite Medik terdiri dari:
- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Subkomite.
- (3) Keanggotaan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi dan perilaku.
- (4) Jumlah keanggotaan Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan jumlah staf medik di rumah sakit.
- (5) Anggota Komite Medik terbagi kedalam Subkomite.
- (1) Ketua Komite Medik ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan masukan dari staf medik yang bekerja di rumah sakit;
- (2) Sekretaris Komite Medik dan Ketua-ketua Subkomite ditetapkan oleh Direktur berdasarkan rekomendasi dari Ketua Komite Medik dengan memperhatikan masukan dari staf yang bekerja di rumah sakit.
Paragraf 3
. . . . . .. . . . .
Paragraf 3 Tugas dan Fungsi Komite Medik
BAB VIII - KOMITE-KOMITE Pasal 46
Pasal 50

- (1) Komite Medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medik yang bekerja di rumah sakit dengan cara :
- a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di RSUD HAMBA;
- b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
- c. menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas kredensial Komite Medik memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan dan pengkompilasian daftar Kewenangan Klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
- b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian:
1. kompetensi;
2. kesehatan fisik dan mental;
3. perilaku;
4. etika profesi.
- c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran berkelanjutan;
- d. wawancara terhadap permohonan Kewenangan Klinis;
- e. penilaian dan pemutusan Kewenangan Klinis yang adekuat;
- f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi Kewenangan Klinis kepada Komite Medik;
- g. melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku Surat Penugasan Klinis dan adanya permintaan dari Komite Medik; dan
- h. rekomendasi Kewenangan Klinis dan penerbitan Surat Penugasan Klinis
- (3) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis Komite Medik memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan audit medis;
- b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medik;
- c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medik rumah sakit; dan
- d. rekomendasi proses pendampingan bagi staf medis yang membutuhkan.
Dalam. . . . . . . . . .
- (4) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medik Komite Medik memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran.
- b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- c. rekomendasi pendisiplinan prilaku profesional di rumah sakit; dan
- d. pemberian nasehat/pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.
Komite medik mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis/ delineation of clinical privilege .
- b. memberikan rekomendasi surat penugasan klinis/ clinical appointment .
- c. memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis/ clinical privilege .
- d. memberikan rekomendasi perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis/ delineation of clinical privilege .
- e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis.
- f. memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan.
- g. memberikan rekomendasi pendampingan/ proctoring ; dan
- h. memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.
- (1) Ketua Sub Komite ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit berdasarkan rekomendasi dari Ketua Komite Medik dengan memperhatikan masukan dari staf medik yang bekerja di rumah sakit.
- (2) Sub Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Sub Komite Kredensial;
- b. Sub Komite Mutu Profesi;
- c. Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi.
Untuk memproteksi masyarakat, Komite Medik memiliki peran melakukan penapisan (kredensial/rekredensial) bagi seluruh staf medik di rumah sakit melalui Sub Komite Kredensial.
Paragraf 7
. . . . . .. . . .
- (1) Susunan Organisasi Sub Komite Kredensial terdiri dari:
- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota.
- (2) Proses kredensial dilaksanakan dengan semangat keterbukaan, adil, obyektif sesuai prosedur dan terdokumentasi.
- (3) Sub Komite Kredensial melakukan penilaian kompetensi seorang staf medis dan menyiapkan berbagai instrumen kredensial yang disahkan Direktur Rumah Sakit.
- (4) Instrumen tersebut paling sedikit meliputi kebijakan rumah sakit tentang kredensial dan kewenangan Klinis, pedoman penilaian kompetensi klinis, formulir yang diperlukan.
- (5) Pada akhir proses kredensial, Komite Medik menerbitkan rekomendasi kepada RSUD HAMBA tentang lingkup Kewenangan Klinis seorang staf medis.
- (6) Sub Komite Kredensial melakukan rekredensial bagi setiap staf medis yang mengajukan permohonan pada saat berakhirnya masa berlaku Surat Penugasan Klinis.
- (1) Staf medis mengajukan permohonan Kewenangan Klinis kepada Direktur Rumah Sakit dengan mengisi formulir daftar rincian Kewenangan Klinis yang telah disediakan rumah sakit dengan dilengkapi bahan-bahan pendukung.
- (2) Berkas permohonan staf medis yang telah lengkap disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit kepada Komite Medik.
- (3) Kajian terhadap formulir daftar rincian Kewenangan Klinis yang telah diisi oleh pemohon.
- (4) Pengkajian oleh Subkomite Kredensial meliputi elemen:
- a. kompetensi:
1. berbagai area kompetensi sesuai standar kompetensi yang disahkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang untuk itu;
2. kognitif;
3. afektif;
4. psikomotor;
kompetensi. . . . . . .
- b. kompetensi fisik;
- c. kompetensi mental/perilaku; dan
- d. perilaku etis;
- (5) Kewenangan Klinis yang diberikan mencakup derajat kompetensi dan cakupan praktik;
- (6) Daftar rincian Kewenangan Klinis diperoleh dengan cara :
- a. menyusun daftar Kewenangan Klinis dilakukan dengan meminta masukan dari setiap Kelompok Staf Medis;
- b. mengkaji Kewenangan Klinis bagi pemohon dengan menggunakan daftar rincian Kewenangan Klinis; dan
- c. mengkaji ulang daftar rincian Kewenangan Klinis bagi staf medis dilakukan secara periodik;
- (7) Rekomendasi pemberian Kewenangan Klinis dilakukan oleh Komite Medik berdasarkan masukan dari Sub Komite Kredensial;
- (8) Sub Komite Kredensial melakukan rekredensial bagi setiap staf medis yang mengajukan permohonan pada saat berakhirnya masa berlaku Surat Penugasan Klinis
11. (SPK) dengan rekomendasi berupa :
- a. kewenangan klinis yang bersangkutan dilanjutkan;
- b. kewenangan klinis yang bersangkutan ditambah;
- c. kewenangan klinis yang bersangkutan dikurangi;
- d. kewenangan klinis yang bersangkutan dibekukan untuk waktu tertentu;
- e. kewenangan klinis yang bersangkutan diubah/ dimodifikasi; dan
- f. kewenangan klinis yang bersangkutan diakhiri;
- (9) Bagi staf medis yang ingin memulihkan Kewenangan Klinis yang dikurangi atau menambah Kewenangan Klinis yang dimiliki dapat mengajukan permohonan kepada Komite Medik melalui Direktur Rumah Sakit. Selanjutnya, Komite Medik menyelenggarakan pembinaan profesi antara lain melalui mekanisme pendampingan ( proctoring ).
Paragraf 9
Sub Komite Mutu Profesi
BAB VIII - KOMITE-KOMITE Pasal 46
Pasal 56

Untuk menjaga mutu profesi para staf medis, Komite Medik mempunyai peran melakukan audit medis, merekomendasikan pendidikan berkelanjutan dan memfasilitasi proses pendampingan staf medis melalui Sub Komite Mutu Profesi.
Paragraf 10
. . . . . . . . . .
Paragraf 10
Susunan Organisasi Sub Komite Mutu Profesi terdiri dari :
- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota.
Paragraf 11 Tata Kerja Sub Komite Mutu Profesi
BAB VIII - KOMITE-KOMITE Pasal 46
Pasal 58

- (1) Tata kerja sub komite mutu profesi dalam pelaksanaan audit medis harus dapat memenuhi 4 (empat) peran penting yaitu :
- a. sebagai sarana untuk melakukan penilaian terhadap kompetensi masingmasing staf medis pemberi pelayanan di rumah sakit;
- b. sebagai dasar untuk pemberian Kewenangan Klinis/ Clinical Privilege sesuai kompetensi yang dimiliki;
- c. sebagai dasar bagi Komite Medik dalam merekomendasikan pencabutan atau penangguhan Kewenangan Klinis/ Clinical Privilege;
- d. sebagai dasar bagi Komite Medik dalam merekomendasikan perubahan/modifikasi rincian Kewenangan Klinis Seorang staf medis
- (2) Langkah-langkah pelaksanaan audit medis terdiri dari :
- a. pemilihan topik yang akan dilakukan audit;
- b. penetapan standar dan kriteria;
- c. penetapan jumlah kasus/sampel yang akan diaudit;
- d. membandingkan standar/kriteria dengan pelaksanaan pelayanan;
- e. melakukan analisis kasus yang tidak sesuai standar dan kriteria;
- f. menerapkan perbaikan; dan
- g. rencana reaudit.
- (3) Subkomite Mutu Profesi dapat merekomendasikan pendidikan berkelanjutan bagi staf medis terdiri dari :
- a. menentukan pertemuan ilmiah yang harus dilaksanakan oleh masing-masing kelompok staf medis dengan pengaturan waktu yang disesuaikan;
- b. pertemuan tersebut dapat pula berupa pembahasan kasus antara lain meliputi kasus kematian ( death case ), kasus sulit maupun kasus langka;
setiap. . . . . . .
- c. setiap kali pertemuan ilmiah harus disertai notulensi, kesimpulan dan daftar hadir peserta yang akan dijadikan pertimbangan dalam penilaian disiplin profesi;
- d. notulensi beserta daftar hadir menjadi dokumen/arsip Sub Komite Mutu Profesi;
- e. sub Komite Mutu Profesi bersama-sama dengan kelompok staf medis menentukan kegiatan ilmiah yang akan dibuat oleh Sub Komite Mutu Profesi yang melibatkan staf medis rumah sakit sebagai narasumber dan peserta aktif;
- f. setiap kelompok staf medis wajib menentukan minimal satu kegiatan ilmiah yang akan dilaksanakan dengan Sub Komite Mutu Profesi pertahun;
- g. sub Komite Mutu Profesi bersama dengan bagian pendidikan dan penelitian rumah sakit memfasilitasi kegiatan tersebut dan dengan mengusahakan satuan angka kredit dari ikatan profesi;
- h. menentukan kegiatan ilmiah yang dapat diikuti oleh masing-masing staf medis setiap tahun dan tidak mengurangi hari cuti tahunannya;
- i. memberikan persetujuan terhadap permintaan staf medis sebagai asupan kepada Managemen.
- (4) Sub Komite Mutu Profesi dapat memfasilitasi proses pendampingan ( proctoring ) bagi staf medis yang membutuhkan :
- a. menentukan nama staf medis yang akan mendampingi staf medis yang sedang mengalami sanksi disiplin/mendapatkan pengurangan Kewenangan Klinis;
- b. komite medik berkoordinasi dengan Direktur Rumah Sakit untuk memfasilitasi semua sumber daya yang dibutuhkan untuk proses pendampingan ( proctoring ) tersebut.
Peran Komite Medik dalam upaya pendisiplinan staf medis dilakukan oleh Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi.
Paragraf 13
. . . . . .
Susunan organisasi Sub Komite Etika dan Displin Profesi terdiri dari:
- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota.
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Komite Etika dan Displin Profesi memiliki semangat yang berlandaskan :
- a. peraturan internal rumah sakit;
- b. peraturan internal staf medis;
- c. etika rumah sakit; dan
- d. norma etika medis dan norma-norma bioetika;
- (2) Tolok ukur dalam upaya pendisiplinan perilaku profesional staf medis yaitu:
- a. pedoman pelayanan kedokteran di rumah sakit;
- b. prosedur kinerja pelayanan di rumah sakit;
- c. daftar Kewenangan Klinis di rumah sakit;
- d. kode etik kedokteran Indonesia;
- e. pedoman perilaku profesional kedokteran/buku penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik;
- f. pedoman pelanggaran disiplin kedokteran yang berlaku di Indonesia;
- g. pedoman pelayanan medik/klinik; dan
- h. standar prosedur operasional asuhan medis.
- (3) Penegakan disiplin profesi dilakukan oleh sebuah panel yang dibentuk oleh Ketua Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi.
- (4) Panel terdiri dari 3 (tiga) orang staf medis atau lebih dalam jumlah ganjil dengan susunan sebagai berikut :
- a. 1 (satu) orang dari Sub Komite Etika dan Disiplin
Profesi yang memiliki disiplin ilmu yang berbeda dari yang diperiksa;
- b. 2 (dua) orang atau lebih staf medis dari disiplin ilmu yang sama dengan yang diperiksa dapat berasal dari dalam rumah sakit atau luar rumah sakit, baik atas permintaan Komite Medik dengan persetujuan Direktur RSUD HAMBA atau Direktur Rumah Sakit terlapor.
Mekanisme. . . . . . .
- (5) Mekanisme pemeriksaan pada upaya pendisiplinan perilaku profesional, adalah sebagai berikut:
- a. sumber laporan:
1. perorangan:
- 1) manajemen rumah sakit;
- 2) staf medis lain;
- 3) tenaga kesehatan lain atau tenaga non kesehatan;
- 4) pasien atau keluarga pasien;
2. non perorangan:
- 1) hasil konferensi kematian;
- 2) hasil konferensi klinis;
- b. dasar dugaan pelanggaran disiplin profesi menyangkut hal-hal antara lain:
1. kompetensi klinis;
2. penatalaksanaan kasus medis;
3. pelanggaran disiplin profesi;
4. penggunaan obat dan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kedokteran di rumah sakit;
5. ketidakmampuan bekerja sama dengan staf rumah sakit yang dapat membahayakan pasien;
- c. pemeriksaan:
1. dilakukan oleh panel pendisiplinan profesi;
2. melalui proses pembuktian;
3. dicatat oleh petugas sekretariat Komite Medik;
4. terlapor dapat didampingi oleh personil dari rumah sakit tersebut;
5. panel dapat menggunakan keterangan ahli sesuai kebutuhan;
6. seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh panel disiplin profesi bersifat tertutup dan pengambilan keputusannya bersifat rahasia;
- d. keputusan:
Keputusan panel yang dibentuk oleh Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi diambil berdasarkan suara terbanyak, untuk menentukan ada atau tidak pelanggaran disiplin profesi kedokteran di rumah sakit. Bilamana terlapor merasa keberatan dengan keputusan panel, maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatannya dengan memberikan bukti baru kepada Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi yang kemudian akan membentuk panel baru. Keputusan ini bersifat final dan dilaporkan kepada Direktur RSUD HAMBA melalui Komite Medik.
rekomendasi . . . . . .
- e. rekomendasi pemberian tindakan pendisiplinan profesi pada staf medis oleh Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi di rumah sakit berupa:
1. peringatan tertulis;
2. limitasi (reduksi) Kewenangan Klinis;
3. bekerja dibawah supervisi dalam waktu tertentu oleh orang yang mempunyai kewenangan untuk pelayanan medis tersebut;
4. pencabutan Kewenangan Klinis sementara atau selamanya.
- f. pelaksanaan Keputusan:
7. Keputusan Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi tentang pemberian tindakan disiplin profesi diserahkan kepada Direktur RSUD HAMBA oleh Ketua Komite Medik sebagai rekomendasi, selanjutnya Direktur Rumah Sakit melakukan eksekusi.
- (5) Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi menyusun materi kegiatan pembinaan profesionalisme kedokteran.
- (6) Pelaksanaan pembinaan profesionalisme kedokteran dapat diselenggarakan dalam bentuk ceramah, diskusi, simposium, lokakarya yang dilakukan oleh unit kerja rumah sakit seperti unit pendidikan dan penelitian atau komite medik
- (7) Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi mengadakan pertemuan pembahasan kasus dengan mengikutsertakan pihak-pihak terkait yang kompeten untuk memberikan pertimbangan pengambilan keputusan etis.
- (1) Rapat Komite Medik terdiri dari :
- a. rapat rutin bulanan dilakukan bersama dengan staf medis yang diselenggarakan setiap 1(satu) bulan sekali;
- b. rapat koordinasi dengan pejabat pengelola Rumah Sakit yang diselenggarakan minimal dalam 3 (tiga) bulan sekali;
- c. rapat khusus, dilakukan sewaktu-waktu guna membahas yang sifatnya urgent ; dan
- d. Rapat tahunan, diselenggarakan sekali setiap tahunan.
- (2) Rapat Rutin dipimpin oleh Ketua Komite Medik atau Sekretaris apabila ketua tidak dapat hadir;
- (3) Rapat Rutin dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Komite Medik atau dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai maka Rapat dinyatakan sah setelah ditunda dalam batas waktu 15 menit, selanjutnya rapat dianggap kuorum;
Setiap. . . . . . . .
- (4) Setiap Rapat khusus dan rapat tahunan wajib dihadiri oleh pejabat pengelola Rumah Sakit dan pihak-pihak lain yang ditentukan oleh Ketua Komite Medik;
- (5) Keputusan rapat komite medik didasarkan atas suara terbanyak;
- (6) Dalam hal jumlah suara yang diperoleh adalah sama maka Ketua berwenang untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang;
- (7) Perhitungan suara hanyalah berasal dari anggota Komite Medik yang hadir;
- (8) Direktur Rumah Sakit dapat mengusulkan perubahan atau pembatalan setiap keputusan yang diambil pada Rapat Rutin, Rapat Khusus sebelumnya dengan syarat usul tersebut dicantumkan dalam pemberitahuan atau undangan rapat;
- (9) Dalam hal usulan perubahan atau pembatalan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak diterima dalam rapat maka usulan tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat ditolaknya usulan tersebut.
- (1) Rapat khusus diadakan apabila :
- a. ada permintaan dan tanda tangan paling sedikit 3 (tiga) anggota staf medis;
- b. ada keadaan atau situasi tertentu yang sifatnya mendesak untuk segera ditangani oleh komite medik; dan
- c. rapat khusus dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Komite Medik, atau dalam hal kourum, tidak tercapai maka rapat khusus dinyatakan sah setelah dilaksanakan pada hari berikutnya.
- (2) Undangan rapat khusus harus disampaikan oleh ketua komite medik kepada seluruh anggota paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum rapat dilaksanakan;
- (3) Undangan rapat khusus harus mencantumkan tujuan spesifik dari rapat tersebut;
- (4) Rapat khusus yang diminta oleh anggota staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilakukan 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan rapat tersebut.
Paragraf 17
. . . . . . . .
- (1) Rapat Tahunan Komite Medik diselenggarakan sekali dalam setahun;
- (2) Rapat Komite Medik wajib menyampaikan undangan tertulis kepada seluruh anggota serta pihak-pihak lain yang perlu diundang paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan.
Bagian Kedua
KOMITE KEPERAWATAN
Organisasi Komite Keperawatan
- (1) Komite Keperawatan merupakan organisasi non struktural yang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah perwakilan dari staf keperawatan;
Organisasi dan Keanggotaan Komite Keperawatan
- (1) Komite Keperawatan dibentuk oleh Direktur RSUD HAMBA;
- (2) Susunan organisasi Komite Keperawatan terdiri dari :
- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Sub Komite;
- (3) Keanggotaan Komite Keperawatan terbagi kedalam Subkomite.
Paragraf 3
- (1) Ketua Komite Organisasi Komite Keperawatan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit dengan memperhatikan masukan dari tenaga keperawatan yang bekerja di RSUD HAMBA;
Sekretaris. . . . . . . .
- (2) Sekretaris dan Sub Komite diusulkan oleh Ketua Komite Keperawatan dan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit dengan memperhatikan masukan dari tenaga keperawatan yang bekerja di RSUD HAMBA.
Paragraf 4
- (1) Komite Keperawatan mempunyai tugas pokok membantu Direktur Rumah Sakit dalam melakukan kredensial, pembinaan disiplin dan etika profesi tenaga keperawatan serta pengembangan profesi berkelanjutan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Keperawatan mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan konsultasi keperawatan;
- b. penyelenggaraan tukar pendapat, kebijakan, dan pelaksanaan pelayanan;
- c. pemberian motivasi dalam pemecahan masalah profesi keperawatan melalui pembelajaran;
- d. penggalian inovasi dan ide-ide yang membangun dan pembaharuan ke arah perbaikan profesi keperawatan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran kepada profesi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki;
- f. penyelenggaraan advokasi dengan memberikan perlindungan dan dukungan kepada profesi dalam menerima hak-haknya termasuk masalah hukum.
Wewenang Komite Keperawatan
Komite keperawatan mempunyai wewenang sbagai berikut :
- (1) Membuat dan membubarkan panitia kegiatan keperawatan (Panitia Ad Hoc) secara mandiri maupun bersama Bidang Keperawatan;
- (2) Mengusulkan rencana kebutuhan tenaga keperawatan dan proses penempatan tenaga keperawatan berdasarkan tinjauan profesi;
- (3) Mengsusulkan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana keperawatan;
- (4) Membimbing perawat dalam kesuksesan kerja dan karir;
- (5) Memberikan pertimbangan tentang bimbingan dan konseling keperawatan.
- (1) Ketua Sub Komite ditetapkan oleh Direktur RSUD HAMBA berdasarkan rekomendasi dari Ketua Komite Keperawatan dengan memperhatikan masukan dari staf keperawatan yang bekerja di rumah sakit.
- (2) Sub Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Sub Komite Kredensial;
- b. Sub Komite Mutu Profesi; dan
- c. Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi.
- (1) Sub Komite Kredensial mempunyai tugas :
- a. menyusun daftar rincian kewenangan klinis;
- b. menyusun buku putih;
- c. menerima hasil verifikasi persyaratan kredensial;
- d. merekomendasikan tahapan proses kredensial;
- e. merekomendasikan pemulihan kewenangan klinis bagi setiap tenaga keperawatan;
- f. melakukan kredensial ulang secara berkala setiap 5 (lima) tahun;
- g. membuat laporan seluruh proses kredensial kepada Ketua Komite Keperawatan untuk diteruskan kepada Direktur.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Sub Komite Kredensial dapat mengusulkan dibentuknya team ad hoc , kepada Ketua Komite Keperawatan.
BAB VIII - KOMITE-KOMITE Pasal 46
Pasal 72

- (1) Sub Komite Mutu Profesi mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktek;
- b. merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan tenaga keperawatan;
- c. melakukan audit asuhan keperawatan;
- d. memfasilitasi proses pendampingan tenaga keperawatan sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Sub Komite Mutu Profesi dapat mengusulkan dibentuknya team add hoc kepada Ketua Komite Keperawatan baik insidental atau permanen.
- (1) Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan;
- b. melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan;
- c. melakukan penegakan disiplin profesi keperawatan;
- d. merekomendasikan penyelesaian masalah-masalah pelanggaran disiplin dan masalah-masalah etik dalam kehidupan profesi dan asuhan keperawatan;
- e. merekomendasikan pencabutan kewenangan klinis dan/atau surat penugasan klinis;
- f. memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan.
- (2) Guna menindaklanjuti rekomendasi dari Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Keperawatan membentuk team ad hoc baik insindentil atau permanen.
- (3) Hasil kerja team ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibawa dalam rapat pleno.
- (1) Komite Keperawatan dan Bidang Keperawatan melaksanakan kerja dan koordinasi secara berkala dan berkesinambungan melalui rapat koordinasi keperawatan.
- (2) Rapat Koordinasi Keperawatan terdiri dari:
- a. Rapat Kerja :
1. rapat Kerja Keperawatan dilaksanakan dalam setahun sekali dan bersifat terbuka;
2. rapat Kerja Keperawatan dipimpin oleh Ketua Komite Keperawatan atau Kepala Bidang Keperawatan dan dihadiri oleh Sekretaris Komite Keperawatan;
3. sub komite, kasi keperawatan, panitia-panitia keperawatan dan kepala ruang keperawatan;
4. agenda rapat kerja adalah membuat rencana kerja keperawatan dalam 5 (lima) tahun.
Rapat Rutin :
1. rapat rutin keperawatan dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali diikuti oleh Bidang Keperawatan, Komite Keperawatan, Kepala Ruang Keperawatan dan seluruh anggota Komite Keperawatan;
2. agenda rapat rutin adalah membahas masalah-masalah Keperawatan;
3. rapat rutin Keperawatan dipimpin oleh Kepala Bidang Keperawatan atau Ketua Komite Keperawatan.
- c. Rapat Pleno :
1. rapat pleno keperawatan diadakan sewaktu-waktu bila dibutuhkan;
2. rapat pleno dipimpin oleh Ketua Komite Keperawatan atau Kepala Bidang Keperawatan dan dihadiri oleh Sekretaris Komite Keperawatan, Sub Komite dan Kasi Keperawatan;
3. agenda rapat pleno adalah membahas persoalan etik dan displin staf keperawatan.
Sidang Tahunan
1. Sidang tahunan Keperawatan diadakan satu kali dalam setahun;
2. sidang Tahunan dipimpin oleh Ketua Komite Keperawatan atau Kepala Bidang Keperawatan dan dihadiri oleh Sekretaris Komite Keperawatan, Sub Komite, Kasi Keperawatan, Panitia-Panitia Keperawatan dan Kepala Ruang Keperawatan;
3. agenda sidang tahunan adalah membuat rencana kerja keperawatan dalam 1 (satu) tahun dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang telah lalu;
4. keputusan yang diambil harus disetujui sekurang-kurangnya oleh 2/3 peserta yang hadir.
- (1) Komite Etik dan Hukum dibentuk guna membantu Direktur untuk mensosialisasikan kewajiban rumah sakit kepada semua unsur yang ada di rumah sakit meliputi kewajiban umum rumah sakit, kewajiban rumah sakit terhadap masyarakat, kewajiban rumah sakit terhadap staf, menyelesaikan masalah medikolegal dan etika rumah sakit serta melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum dan
HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Batanghari dan Tim Penasehat/Advokasi Hukum yang ditunjuk Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari dalam menyelesaikan masalah medikolegal;
- (2) Komite Etik dan Hukum merupakan badan non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD HAMBA;
- (3) Komite Etik dan Hukum dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mempertimbangkan masukan dari para Kepala Bagian dan bidang.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Komite Etik dan Hukum berfungsi :
- a. menyelenggarakan dan meningkatkan komunikasi medikoetikolegal , baik internal maupun eksternal RSUD HAMBA;
- b. menyelenggarakan dan meningkatkan pengetahuan etika dan hukum bagi petugas di RSUD HAMBA;
- c. menyelenggarakan dan meningkatkan kemampuan resiko manajemen terhadap masalah-masalah etika dan hukum di RSUD HAMBA;
- (5) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (4) disampaikan secara tertulis kepada Direktur dalam bentuk rekomendasi;
- (6) Bahan pertimbangan berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), adalah berdasarkan penugasan dari Direktur.
Bagian Keempat Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
BAB VIII - KOMITE-KOMITE Pasal 46
Pasal 76

- (1) Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi ( PPI ) dibentuk guna membantu Direktur dalam pencegahan dan pengendalian infeksi.
- (2) Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) mempunyai tugas:
- a. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam Pencegahan dan Pengendalian infeksi;
- b. menyusun serta menetapkan, mensosialisasikan dan mengevaluasi kebijakan pencegah dan pengendalian infeksi (PPI) rumah sakit;
- c. melaksanakan investigasi dan penanggulangan masalah Kejadian Luar Biasa (KLB) bersama Tim Pencegah dan Pengendali Infeksi (PPI) Rumah Sakit;
- d. merencanakan, mengusulkan pengadaaan alat dan bahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi dan aman bagi yang menggunakan;
- e. membuat pedoman tata laksana pencegahan dan pengendalian infeksi;
- f. melaksanakan pemantauan terhadap upaya pencegahan dan pengendalian infeksi;
- g. memberikan penyuluhan masalah infeksi kepada tenaga medik, non medik dan tenaga lainnya serta pengguna jasa rumah sakit; dan
- h. menerima laporan atas kegiatan tim PPI dan membuat laporan berkala kepada Direktur;
- (3) Komite PPI merupakan badan non struktural yang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Komite PPI dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mempertimbangkan masukan dari para Kepala Bagian dan Kepala Bidang
.
Bagian Kelima
- (1) Komite Farmasi dan Terapi dibentuk guna membantu Direktur dalam rangka mencapai budaya pengelolaan dan penggunaan obat secara rasional.
- (2) Komite Farmasi dan Terapi mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membuat pedoman diagnosis dan terapi, formularium rumah sakit, pedoman penggunaan antibiotika;
- b. melaksanakan pendidikan dalam bidang pengelolaan dan penggunaan obat terhadap pihak-pihak terkait;
- c. melaksanakan pengkajian pengelolaan dan penggunaan obat serta memberikan umpan balik;
- d. membina hubungan kerja dengan unit terkait didalam rumah sakit yang sasarannya berhubungan dengan obat;
- e. mengkaji penggunaan produk obat baru atau dosis obat yang diusulkan oleh anggota staf medis;
- f. mengelola obat yang digunakan dalam katagori khusus; dan
- g. membantu instalasi farmasi dalam mengembangkan tinjauan terhadap kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan mengenai penggunaan obat sesuai peraturan yang berlaku secara lokal maupun nasional.
- (3) Komite Farmasi dan Terapi merupakan badan non struktural yang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Direktur
- (4) Komite Farmasi dan Terapi dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mempertimbangkan masukan dari para Kepala Bidang.
BAB IX - STAF MEDIS FUNGSIONAL (SMF)
Pasal 78

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja dibidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya staf medis fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
BAB XII - KOMITE PENJAMIN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN (UPMKP)
Pasal 82

- (1) Ketua Unit Penjamin Mutu dan Keselamatan Pasien (UPMKP) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun kebijakan dan strategi dan membuat program Manajemen Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
- b. melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam penyusunan program penjamin mutu dan keselamatan pasien;
- c. mengevaluasi terhadap implementasi standar Prosedur Operasional (SPO) Pelayanan dan administrasi, program penjamin mutu serta menjalankan peran dan melakukan motivator, edukator, konsultasi, monitoring, evaluasi implementasi program keselamatan pasien rumah sakit;
- d. menyusun dan mensosialisasikan laporan hasil pencapaian program penjamin mutu dan keselamatan pasien;
- e. menyusun jadwal besar kegiatan akreditasi nasional dan internasional;
- f. memfasilitasi kegiatan terkait penyelenggaraan pengembangan, inovasi dan gugus kendali mutu;
- g. melakukan koordinasi Kepada Bagian/Bidang/Komite/Unit terkait terhadap implementasi standar pelayanan yang berfokus pada pasien dan manajemen;
- h. bersama-sama dengan bagian diklat rumah sakit melakukan pelatihan internal mutu dan keselamatan pasien rumah sakit;
- i. menghadiri rapat, pertemuan, workshop dan atau seminar terkait pengembangan mutu klinik dan manajemen baik internal atau eksternal rumah sakit;
- j. melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam RCA( Root Cause Analysis) dan FMEA ( Failure Mode Effect Analysis) ;
- k. memproses laporan insiden keselamatan pasien (eksternal) ke KKPRS PERSI;
- l. mengkoordinir investigasi dan masalah terkait:
- 1) Kondisi Potensial Cedera (KPC),
- 2) Kejadian Nyaris Cedera (KNC),
- 3) Kejadian Tidak Cedera (KTC),
- 4) Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), dan
- 5) Kejadian Sentinel;
- (2) Koordinator Mutu Klinik mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membuat rencana strategis dan menyusun panduan Manajemen Mutu Klinik;
- b. mengevaluasi implementasi Standar Prosedur Operasional (SPO) Pelayanan;
- c. berkoordinasi dengan unit terkait dalam penyelenggaraan pemantauan indikator mutu klinik;
- d. menganalisa hasil pencapaian indikator dan membuat laporan hasil pemantauan mutu klinik;
- e. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi internal rumah sakit tentang pencapaian indikator mutu klinik;
- f. menyusun dan mendistribusikan bahan rekomendasi terhadap pencapaian indikator mutu klinik;
- g. menghadiri rapat, pertemuan, workshop dan seminar terkait pengembangan mutu klinik baik internal atau eksternal rumah sakit;
- h. menyusun dan melaksanakan panduan pelaksanaan validasi data internal khusus indikator mutu klinik;
- i. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan, inovasi dan gugus kendali mutu;
- j. membuat laporan kegiatan pengembangan, inovasi dan gugus kendali mutu.
- (3) Koordinator Mutu Manajemen mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membuat rencana stategis dan menyusun panduan Manajemen Mutu Manajemen;
- b. mengevaluasi implementasi Standar Prosedur Operasional (SPO) administrasi dan sumber daya;
- c. berkoordinasi dengan unit terkait dalam penyelenggaraan pemantauan indikator mutu manajemen;
- d. menganalisa hasil pencapaian indikator dan membuat laporan hasil pemantauan mutu manajemen;
- e. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi internal rumah sakit tentang pencapaian indikator manajemen;
- f. menyusun dan mendistribusikan bahan rekomendasi terhadap pencapaian hasil pemantauan mutu manajemen;
- g. menghadiri rapat, pertemuan, workshop dan atau seminar terkait pengembangan mutu manajemen baik internal atau eksternal rumah sakit;
- h. menyusun dan melaksanakan panduan pelaksanaan validasi data internal khusus indikator mutu manajemen;
- i. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan, inovasi dan gugus kendali;
- j. membuat laporan kegiatan pengembangan, inovasi dan gugus kendali mutu.
- (4) Koordinator Keselamatan Pasien mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membuat rencana strategis dan menyusun panduan Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
- b. melakukan pencatatan, pelaporan dan analisa masalah terkait dengan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), kejadian Nyaris Cidera (KNC) dan Kejadian Sentinel;
- c. memproses laporan insiden keselamatan pasien (eksternal) ke KKKRS PERSI;
- d. mengkoordinir investigasi dan masalah terkait Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), Kejadian Nyaris Cidera (KNC) dan Kejadian Sentinel;
- e. secara berkala membuat laporan kegiatan ke pimpinan rutin
BAB XV - PERATURAN INTERNAL STAF MEDIK
Pasal 85

Pengakhiran Kewenangan Klinis
- (1) Pengakhiran Kewenangan Klinis dilaksanakan oleh Direktur RSUD HAMBA atas rekomendasi Komite Medik berdasarkan usulan dari Subkomite Etika dan Disiplin Profesi dan Subkomite Kredensial.
- (2) Pengakhiran Kewenangan Klinis dilaksanakan apabila Surat Penugasan Klinis (SPK) habis masa berlakunya.
BAB XVII - PENUGASAN KLINIS ( CLINICAL APPOINTMENT )
Pasal 94

- (1) Setiap staf medis yang melakukan asuhan medis harus memiliki Surat Penugasan Klinis (SPK) dari Direktur RSUD HAMBA berdasarkan rincian Kewenangan Klinis setiap staf medis yang direkomendasikan Komite Medik.
- (2) Tanpa Surat Penugasan Klinis (SPK) maka seorang staf medis tidak dapat menjadi anggota kelompok ( member ) staf medis sehingga tidak boleh melakukan pelayanan medis di RSUD HAMBA.
BAB XX - KERAHASIAN INFORMASI MEDIS Bagian Kesatu
Pasal 97

- (1) Setiap pegawai rumah sakit wajib menjaga kerahasiaan informasi tentang pasien;
- (2) Pemberian informasi medis yang menyangkut kerahasiaan pasien hanya dapat diberikan atas persetujuan Direktur/Kepala Bidang Pelayanan Medis.
Bagian Kedua
- (1) Hak-hak pasien yang dimaksud adalah hak-hak pasien sebagaimana yang terdapat didalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- (2) Informasi medis yang harus diungkapkan dengan jujur dan benar adalah mengenai :
- a. keadaan kesehatan pasien;
- b. rencana terapi dan alternatifnya;
- c. manfaat dan resiko masing-masing alternatif tindakan;
- d. prognosis; dan
- e. kemungkinan Komplikasi.
- (1) Hak pasien meliputi :
- a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di RSUD HAMBA;
- b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
- c. memperoleh layanan kesehatan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi
- d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur oparasional;
- e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
- f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapat;
- g. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- h. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Ijin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
- i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
- j. mendapat informasi yang meliputi diagnosa dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
- k. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
- l. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
- m. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
- n. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
- o. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
- p. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- q. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
- r. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kewajiban Pasien meliputi :
- a. mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit ;
- b. memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang keluhan riwayat medis yang lalu, hospitalisme medikasi/pengobatan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kesehatan pasien;
- c. mengikuti rencana pengobatan yang diadviskan oleh dokter termasuk instruksi para perawat dan profesional kesehatan yang lain sesuai instruksi dokter;
- d. memberlakukan staf rumah sakit dan pasien lain dengan bermartabat dan hormat serta tidak melakukan tindakan yang mengganggu pekerjaan rumah sakit;
- e. menghormati privasi orang lain dan barang milik rumah sakit;
- f. tidak membawa alkohol dan obat-obat yang tidak mendapat persetujuan/senjata kedalam Rumah Sakit;
- g. menghormati bahwa Rumah Sakit adalah area bebas rokok;
- h. mematuhi jam kunjungan dari Rumah sakit;
- i. agar meninggalkan barang berharga di Rumah dan membawa barang-barang yang diperlukan saja selama tinggal di Rumah Sakit;
- j. memastikan bahwa kewajiban finansial atas asuhan pasien sebagaimana kebijakan Rumah Sakit ;
- k. melunasi/memberikan imbalan jasa atas pelayanan rumah sakit/dokter;
- l. bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya sendiri bila menolak pengobatan atau advis dokter; dan
- m. memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah disepekati bersama.
Paragraf Keempat Hak dan Kewajiban Dokter
BAB XX - KERAHASIAN INFORMASI MEDIS Bagian Kesatu
Pasal 100

- (1) Hak dokter meliputi :
- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional;
- b. memberikan pelayanan medis sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional;
- c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien; dan
- d. menerima imbalan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku di RSUD HAMBA
.
- (3) Kewajiban Dokter meliputi :
- a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional serta kebutuhan medis;
- b. merujuk ke dokter lain, bila tidak mampu;
- c. merahasiakan informasi pasien, meskipun pasien sudah meninggal;
- d. melakukan pertolongan darurat, kecuali bila yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu; dan
- e. menambah dan mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Paragraf Kelima
Hak dan Kewajiban Rumah Sakit
BAB XX - KERAHASIAN INFORMASI MEDIS Bagian Kesatu
Pasal 101

- (1) Hak Rumah Sakit meliputi :
- a. menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit;
- b. menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi/jasa pelayanan, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan;
- d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
- f. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan;
- g. memprosmosikan layanan kesehatan yang ada di RSUD HAMBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (2) Kewajiban Rumah Sakit meliputi :
- a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan RSUD HAMBA Kabupaten Batanghari kepada masyarakat;
- b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan dengan kemampuan pelayanannya;
- e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
- f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusian;
- g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di RSUD HAMBA sebagai acuam dalam melayani pasien
- h. menyelenggarakan rekam medis;
- i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak dan lanjut usia;
- j. melaksanakan sistem rujukan;
- k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
- m. menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
- n. melaksanakan etika Rumah Sakit;
- o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
- p. melaksanakan program pemerintah dibidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
- q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya;
- r. menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws);
- s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan
- t. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.
BAB XXII - KERJASAMA / KONTRAK
Pasal 103

- (1) Direktur menjamin keberlangsungan pelayanan klinis dan manajemen yang memenuhi kebutuhan pasien yang dapat dilakukan dengan jalan melalui perjanjian kerjasama/kontrak;
- (2) Para pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama/kontrak mengenai objek tertentu;
- (3) Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerima rencana kerjasama/kontrak tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama/kontrak yang paling sedikit memuat:
- a. subjek kerjasama/kontrak.
- b. objek kerjasama/kontrak.
- c. ruang lingkup kerjasama/kontrak.
- d. hak dan kewajiban para pihak.
- e. jangka waktu kerjasama/kontrak.
- f. pengakhiran kerjasama/kontrak.
- g. keadaan memaksa.
- h. penyelesaian perselisihan
- (4) Isi materi perjanjian kerjasama/kontrak dikoreksi dan disepakati melalui pembubuhan paraf/fiat para pejabat yang berwenang yaitu :
- a. Kontrak klinis diajukan oleh unit pelayanan secara berjenjang kepada pejabat berwenang sesuai hirarkhi pelayanan. Kepala Bidang Pelayanan berpartisipasi dalam seleksi kontrak klinis dan bertanggung jawab atas kontrak klinis.
- b. Kontrak manajemen diajukan oleh unit yang mengelola administrasi sumber daya secara berjejang kepada pejabat berwenang sesuai hirarkhi administrasi sumber daya, Kepala Bagian Tata Usaha berpartisipasi dalam seleksi kontrak manajemen dan bertanggung jawab atas kontrak manajemen
- (5) Setelah dibubuhi paraf/fiat kedua belah pihak dan lanjut diberi nomor oleh para pihak.
- (6) Penandatanganan dilakukan oleh Direktur dan pihak yang berwenang dengan pemberian materai yang cukup.
- (7) Hasil kerjasama/kontrak dapat berupa uang, surat berharga, barang, hasil pelayanan, pengobatan, laboratorium, jasa lainnya dan atau nonmaterial berupa keuntungan.
- (8) Hasil kerjasama/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa uang harus menjadi pendapatan rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Hasil kerjasama/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa barang harus dicatat sebagai aset rumah sakit secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Hasil kerjasama/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa hasil pelayanan, pengobatan, laboratorium dan jasa lainnya harus sesuai dengan kesepakatan yang tertuang didalam perjanjian kerjasama/kontrak yang telah ditandatangani atau sesuai hasil addendum.
- (11) Evaluasi kerjasama/kontrak dilaksanakan oleh unit pelaksana yang diketahui secara berjenjang sesuai hirarkhi pejabat yang berwenang.
- (12) Bila hasil evaluasi kerja sama/kontrak dinegosiasi kembali atau diakhiri, unit pelaksana dan para pejabat secara berjenjang menjaga kontinuitas pelayanan kepada pasien.
BAB XXIII - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 104

- (1) Rumah sakit menyusun Rencana Strategis (Renstra) Bisnis rumah sakit;
- (2) Renstra bisnis rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan rumah sakit;
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan;
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan rumah sakit dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik;
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul;
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisa dan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja;
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun;
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (1) Rumah sakit menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan yang berpedoman kepada Renstra bisnis rumah sakit;
- (2) Penyusunan Renstra Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pendapatan rumah sakit lainnya.
BAB XXIII - PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 106

- (1) Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, memuat:
- a. kinerja tahunan berjalan;
- b. asumsi makro dan mikro;
- c. target kinerja;
- d. analisis dan perkiraan biaya satuan
- e. perkiraan harga;
- f. anggaran pendapatan dan biaya;
- g. besaran persentase ambang batas;
- h. prognosa laporan keuangan;
- i. perkiraan maju (forward astimate);
- j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
- k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
- (1) Renstra Bisnis rumah sakit sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran serta evaluasi kinerja.
- (2) Rencana Bisnis dan Anggaran Pasal 106 ayat (1) mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan rumah sakit dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan rumah sakit.
BAB XXIV - AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 108

- (1) RSUD HAMBA menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan RSUD HAMBA harus dicatat dalam dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
- (3) RSUD HAMBA menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (4) Penyelengaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (5) RSUD HAMBA mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi yang berlaku untuk Rumah Sakit.
- (6) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, Direktur menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (7) Kebijakan akuntansi RSUD HAMBA digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.
- (1) Laporan keuangan RSUD HAMBA terdiri dari :
- a. laporan neraca;
- b. laporan operasional;
- c. laporan arus kas;
- d. laporan realisasi anggaran;dan
- e. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran rumah sakit.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap triwulan RSUD HAMBA menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (5) Setiap semesteran dan tahunan RSUD HAMBA wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Direktur untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah, paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan selesai.
BAB XXV - PEMBINAAN , PENGAWASAN, EVALUASI DAN PENILAIAN
Pasal 110

- (1) Pembinaan teknis rumah sakit dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan pembinaan keuangan rumah sakit dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Pengawasan Operasional rumah sakit dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal (SPI) sebagai internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Direktur.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit selain dilakukan oleh Bupati, PPKD, Internal Auditor juga dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (1) Visi dan Misi dipergunakan sebagai pedoman untuk membuat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan penilaian kinerja bagi RSUD HAMBA. Review/perubahan Visi dan Misi dilakukan akibat terjadinya perubahan kebijakan oleh Bupati.
- (2) Review/perubahan Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe diajukan oleh Direktur kepada Bupati sesuai hasil rapat Tim Evaluasi Visi dan Misi RSUD HAMBA.
- (3) Visi dan Misi rumah sakit disahkan melalui Keputusan Bupati dan dipublikasikan oleh Kepala Subbagian Umum RSUD HAMBA.
- (4) Evaluasi dan penilaian kinerja Direktur RSUD HAMBA dilaksanakan melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan selanjutnya berdasarkan Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan melalui Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) yang mulai diterapkan pada tahun 2014.
- (5) Evaluasi dan penilaian kinerja rumah sakit dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (6) Evaluasi dan penilaian kinerja dilakukan bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan Rumah Sakit sebagaimana ditetapkan dalam renstra bisnis dan RBA. Sesuai pula yang tercantum dalam BAB IV Laporan Akuntabilitas Kinerja Pasal 12 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa laporan Akuntabilitas Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.
- (7) Hasil pengukuran kinerja RSUD HAMBA dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun disampaikan kepada Bupati.
- (8) LAKIP RSUD HAMBA berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
BAB XXVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 113

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.
Ditetapkan di : Muara Bulian
BUPATI BATANG HARI
SYAHIRSAH SY
Diundangkan di : Muara Bulian
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
ttd
BAKHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017 NOMOR : 33