Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2015
Tentang PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Berlaku: 28 Desember 2015
N/A
Preamble

Mengingat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Serang yang aman, selamat, tertib lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian daerah, maka perlu pengaturan tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 22 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan Darat, perlu dilakukan penyesuaian dengan pengaturan kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
6. Peraturan.....
Tahun 2015
Menetapkan :
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
dan
BUPATI SERANG
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Bupati adalah Bupati Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pembinaan, pemba-ngunan dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
10. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
11. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat RIJLLAJ adalah gambaran keadaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang ingin diwujudkan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan daerah.
12. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau dan/atau bandar udara.
13. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
14. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
15. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
16. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
17. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
18. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
19. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
20. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
21. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
23. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan penumpang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
24. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
25. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
26. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
27. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
28. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.
29. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
30. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
31. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
32. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang dan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadual tetap maupun tidak berjadual.
33. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
34. Jaringan Lintas adalah kumpulan dari lintasan-lintasan yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang
35. Kelas Jalan adalah pengklasifikasian jalan berdasarkan kekuatan tonase jalan dan lebar jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan sesuai dengan muatan sumbu terberat.
36. Pangkalan Angkutan Penumpang Umum adalah lokasi yang ditetapkan sebagai prasarana transportasi jalan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal.
37. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh perubahan tingkat pelayanan lalu lintas yang diakibatkan oleh suatu kegiatan pembangunan dan aktivitas lainnya pada unsur-unsur jaringan transportasi.
38. Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.
39. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada kendaraan yang dioperasikan di jalan.
40. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus, yang dioperasikan di jalan.
41. Petugas Penguji adalah tenaga penguji kendaraan bermotor yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat.
42. Bongkar Muat adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan untuk menaikan dan menurunkan barang ke dan dari mobil barang yang dilakukan pada tempat dan waktu tertentu serta tidak mengganggu lalu lintas umum.
43. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
44. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dala satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
45. Tempat Parkir Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
46. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
BAB II - SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN SISTEM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 2

Sasaran sistem lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka menuju transportasi yang berkelanjutan di Daerah yaitu :
- a. meningkatkan keselamatan, pelayanan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sesuai standar pelayanan minimal;
- b. meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- d. mewujudkan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan.
BAB II - SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN SISTEM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 3

Arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah yaitu :
- a. meningkatkan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dengan sistem jaringan prasarana lainnya;
- b. mengembangkan RIJLLAJ daerah berbasis wilayah;
- c. mengembangkan angkutan massal;
- d. meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu;
- e. meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu melalui penataan, sistem jaringan dan terminal, serta manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- f. meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan angkutan di Daerah, termasuk aksesibilitas untuk penyandang cacat;
- g. meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia, aparatur dan operator serta disiplin pengguna jasa, peningkatan kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi dan dukungan pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi massal yang efisien.
BAB II - SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN SISTEM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 4

- (1) Untuk mendukung sasaran dan arah kebijkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, perlu didukung dengan penyelenggaraan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi :
- a. penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- d. perizinan angkutan umum;
- e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus.
- (2) Penyelenggaraan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
BAB III - FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan secara terkoordinasi melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Forum lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan forum lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi dan masyarakat
- (4) Forum lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Untuk mendukung tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) forum lalu lintas dan angkutan jalan berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah.
BAB III - FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 6

Dalam hal mendukung tugas dan fungsi forum lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah secara berkala memfasilitasi pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan jalan.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dilakukan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan untuk menghubungkan semua wilayah di daratan.
- (2) Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RIJLLAJ.
- (3) Proses penyusunan dan penetapan RIJLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakuakan dengan memperhatikan :
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- b. RIJLLAJ Nasional;
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- d. RIJLLAJ Provinsi; dan
- e. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (4) RIJLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah;
- b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
- c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul di Daerah; dan
- d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas di Daerah.
- (5) RIJLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan arahan dan pedoman untuk :
- a. pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. integrasi antar dan intra moda transportasi;
- c. penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. penyusunan rencana umum jaringan jalan Daerah;
- e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan/atau perdesaan;
- f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang;
- g. pembangunan simpul Daerah; dan
- h. pengembangan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai RIJLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Gubernur dan Menteri.
- (7) Peraturan Bupati tentang RIJLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit dalam 5 (lima) tahun.
- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas jalan berdasarkan :
- a. fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
- (2) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu lalu lintas pada setiap ruas jalan dan dimuat dalam dokumen jalan.
Bagian Kedua
Ruang Lalu Lintas
Paragraf 1
Kelas Jalan
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 8

Paragraf 2
Penggunaan dan Perlengkapan Jalan
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 9

- (1) Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara Nasional.
- (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. batas kecepatan jalan bebas hambatan;
- b. batas kecepatan jalan antar kota;
- c. batas kecepatan jalan pada kawasan perkotaan; dan
- d. batas kecepatan jalan pada kawasan permukiman.
- (3) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. paling rendah 60 KM (enam puluh kilometer) per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 KM (seratus kilometer) per jam untuk jalan bebas hambatan;
- b. paling tinggi 80 KM (delapan puluh kilometer) per jam untuk jalan antarkota;
- c. paling tinggi 50 KM (lima puluh kilometer) per jam untuk kawasan perkotaan; dan
- d. paling tinggi 30 KM (tiga puluh kilometer) per jam untuk kawasan permukiman.
- (4) Batas kecepatan paling rendah dan batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 10

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan sesuai kebutuhan, antara lain berupa :
- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan;
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pengawasan, pengarahan, pengamanan dan pengendalian lalu lintas.
- (3) Pembangunan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan pengguna jalan penyandang cacat.
- (4) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g harus dilengkapi dengan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, penerangan jalan, serta alat pengawasan dan pengaman jalan yang diberi tanda khusus untuk penyandang cacat.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menempelkan sesuatu atau menambah pada rambu lalu lintas, sehingga mengurangi arti rambu lalu lintas;
- b. memasang sesuatu yang menyerupai rambu lalu lintas;
- c. membuat atau membongkar alat pembatas kecepatan dan pita penggaduh;
- d. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- e. menutup bukaan jalan atau putaran jalan;
- f. membongkar pemisah jalan, pulau lalu lintas dan pagar pengaman jalan;
- g. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman;
- h. menggunakan bahu jalan atau trotoar tidak sesuai dengan fungsinya; dan
- i. melakukan perbuatan yang dapat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan merubah fungsi jalan.
- (3) Dalam hal untuk kepentingan tertentu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas.
BAB IV - JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 12

- (1) Selain perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1`), untuk mendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung.
- (2) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. trotoar;
- b. lajur sepeda;
- c. tempat penyebrangan pejalan kaki;
- d. halte; dan/atau
- e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.
- (3) Pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
BAB V - LALU LINTAS
Pasal 13

- (1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan meliputi kegiatan :
- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.
- (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
- b. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
- c. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas dan aksesibilitas;
- d. pemaduan berbagai moda angkutan;
- e. pengendalian lalu lintas pada persimpangan;
- f. pengendalian lalu lintas pada ruas jalan; dan/atau
- g. perlindungan terhadap lingkungan.
BAB V - LALU LINTAS
Pasal 14

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi :
- a. identifikasi masalah lalu lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
- g. penetapan tingkat pelayanan; dan
- h. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas
BAB V - LALU LINTAS
Pasal 15

- (1) Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan jalan tertentu; dan
- b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (2) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. penetapan kecepatan paling tinggi dan/atau maksimum pada jalan;
- b. penetapan lintasan satu arah dan/atau dua arah, baik yang bersifat permanen atau sewaktu-waktu untuk seluruh kendaraan atau jenis kendaraan tertentu;
- c. penetapan lintasan dan jam operasi kendaraan angkutan barang, kendaraan angkutan peti kemas dan kendaraan angkutan alat berat pada ruas jalan tertentu;
- d. perintah wajib mematuhi ketentuan berlalu lintas yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pengatur lalu lintas;
- e. larangan menggunakan isyarat bunyi pada ruas jalan tertentu;
- f. larangan dan/atau perintah menggunakan jalan untuk seluruh atau jenis kendaraan tertentu;
- g. larangan membongkar atau memotong atau menghilangkan fasilitas perlengkapan jalan;dan
- h. larangan menyimpan barang atau material yang dapat mengganggu lalu lintas.
- (3) Penetapan kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - LALU LINTAS
Pasal 16

- (1) Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
- b. perencanaan, pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
- c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran dan efektivitas penegakan hukum,
yang dapat dilakukan dengan menggunakan alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu lalu lintas, serta alat pengarah lalu lintas dan pembagi lajur yang bersifat sementara.
- (2) Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam rencana umum kebutuhan perlengkapan jalan.
- (3) Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam situasi :
- a. perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
- b. alat pemberi isyarat lalu lintas tidak berfungsi;
- c. adanya pekerjaan jalan;
- d. kerusakan infrastruktur;
- e. adanya kecelakaan lalu lintas;
- f. adanya bencana alam;
- g. adanya konflik sosial; dan/atau
- h. adanya peristiwa terorisme.
- (4) Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Kepolisian dan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui :
- a. pengaturan arus lalu lintas di ruas jalan;
- b. pengaturan arus lalu lintas di persimpangan;
- c. penertiban lajur jalan; dan/atau
- d. penertiban hambatan samping.
- (5) Dalam hal pelaksanaan optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat membantu dengan menempatkan personel pada lokasi rawan kemacetan atau secara mobile untuk membantu peningkatan kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan.
BAB V - LALU LINTAS
Pasal 17

Kegiatan pemberdayaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d meliputi :
- a. arahan;
- b. bimbingan;
- c. penyuluhan;
- d. pelatihan; dan
- e. bantuan teknis.
BAB V - LALU LINTAS
Pasal 18

Kegiatan pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e meliputi :
- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan; dan
- c. tindakan penegakan hukum.
BAB V - LALU LINTAS
Pasal 19

....
Dalam hal keadaan tertentu Dinas dapat melakukan pengawalan bersama dengan Kepolisian dalam rangka memberikan kelancaran bagi kendaraaan yang digunakan oleh pejabat Pemerintah Daerah dan/atau mendukung penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua
Analisis Dampak Lalu Lintas
BAB V - LALU LINTAS
Pasal 20

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
- a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
- b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
- c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
- d. tanggung jawab pemerintah daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
- e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
- f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Kegiatan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
BAB V - LALU LINTAS
Pasal 21

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas berdasarkan kriteria :
- a. perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas Jalan;
- b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
- c. kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
- a. pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan, kendaraan barang, sepeda motor dan kendaraan tidak bermotor, pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
- b. pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi jalan; dan
- c. pembatasan ruang parkir pada kawasan atau ruang milik jalan tertentu dengan batasan ruang parkir maksimal yang dapat dilakukan dengan pembatasan, waktu parkir, durasi parkir, tarif parkir, kuota parkir dan/atau lokasi parkir.
- (3) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi :
- a. mengendalikan lalu lintas di ruas jalan tertentu dan persimpangan;
- b. mempengaruhi penggunaan kendaraan pribadi;
- c. mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan, serta memfasilitasi peralihan moda dari penggunaan kendaraan pribadi ke penggunaan kendaraan angkutan umum;
- d. mempengaruhi pola perjalanan masyarakat dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi atau ruang, waktu dan rute perjalanan; dan
- e. mendorong dan memfasilitasi perencanaan terpadu antara tata ruang dan transportasi, baik yang direncanakan maupun yang telah tersedia.
- (4) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dievaluasi secara berkala setiap tahun oleh Dinas dengan melibatkan instansi terkait.
BAB VI - PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 22

- (1) Kendaraan bermotor wajib uji meliputi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan juga terhadap kendaraan bermotor yang diubah bentuk dan/atau fungsinya.
- (3) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
- a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan
- b. pengesahan hasil uji.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 23

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat berupa peralatan pengujian statis dan peralatan pengujian keliling dan dilaksanakan di lokasi yang bersifat tetap atau tidak tetap.
- (2) Untuk menjamin keakurasian peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikalibrasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas penguji yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi teknis penguji dan/atau yang memiliki sertifikasi penguji.
BAB VI - PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 24

- (1) Dalam hal kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dinyatakan tidak lulus uji, maka petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis mengenai perbaikan yang harus dilakukan, waktu, serta tempat untuk dilakukan pengujian ulang.
- (2) Dalam hal pemilik/pemegang kendaraan bermotor tidak menyetujui keputusan petugas penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (3) Keputusan atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah mendengar penjelasan dari petugas penguji yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, maka harus dilakukan uji ulang dan tidak dikenakan retribusi.
- (5) Dalam hal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak dan/atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka keputusan penolakan permohonan keberatan disampaikan secara tertulis disertai alasannya, dan pemillik/pemegang kendaraan tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.
BAB VI - PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 25

- (1) Dalam hal hasil pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diberikan tanda lulus uji sebagai bukti hasil lulus uji berkala yaitu berupa buku uji atau kartu uji dan tanda uji berupa sticker tanda samping dan plat uji dengan masa uji berkala kendaraan wajib uji berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (2) Tanda lulus uji sebagai bukti hasil lulus uji berkala berupa buku uji atau kartu uji sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dinyatakan tidak berlaku atau dicabut, dalam hal :
- a. sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
- b. melakukan perubahan atau mengganti spesifikasi teknik kendaraan sebagian atau seluruhnya, sehingga tidak sesuai dengan data yang ada pada sertifikat registrasi uji tipe dan bukti lulus uji berkala kendaraan yang bersangkutan;
- c. kendaran bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal yang secara objektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan; dan/atau
- d. mengalihkan pemilikan kendaraan sehingga nama pemilik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam buku uji atau kartu uji dan tanda uji.
BAB VI - PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 26

- (1) Dalam hal kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan harus didahului dengan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi kendaraan bermotor milik:
- a. Instansi Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan
- e. Badan Usaha Milik Swasta atas permintaan sendiri.
- (3) Penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan Retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
BAB VI - PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 27

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas, selain sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan hasil pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati
BAB VII - PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
Pasal 28

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
BAB VII - PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
Pasal 29

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilarang menggunakan mobil barang, kecuali dalam hal :
- a. rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi wilayah secara geografis, dan prasarana jalan di Daerah belum memadai serta keperluan khusus tertentu;
- b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Angkutan orang dengan menggunakan mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh surat keterangan mobil barang mengangkut penumpang yang dikeluarkan oleh Dinas dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. ruangan muatan dilengkapi dengan dinding yang tingginya paling kurang 0,6 M (nol koma enam meter);
- b. luas lantai ruang muatan paling kurang 0,4 M 2 (nol koma empat meter persegi) per penumpang; dan
- c. memiliki dan membawa surat keterangan mobil barang mengangkut penumpang.
- (3) Surat keterangan mobil barang mengangkut penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sepanjang pada lintasan yang bersangkutan belum dilayani oleh angkutan penumpang umum dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Kedua
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
BAB VII - PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum untuk jasa angkutan orang di Daerah dengan menyusun rencana umum jaringan trayek.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah menjamin tersedianya angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum untuk jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penetapan rencana umum jaringan trayek dan kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek;
- b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan angkutan umum;.
- d. penyediaan kendaraan bermotor umum;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan orang yang telah ditetapkan;
- f. penciptaan persaingan yang sehat pada perusahaan angkutan dan/atau industri jasa angkutan umum; dan
- g. pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan umum.
- (3) Penyediaan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
- (4) Pelaksanaan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu kewajiban penyelenggara pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum untuk memenuhi jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus diperoleh penumpang selama dalam pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang meliputi :
- a. keamanan;
- b. keselamatan;
- c. kenyamanan;
- d. keterjangkauan;
- e. kesetaraan; dan
- f. keteraturan.
BAB VII - PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
Pasal 31

- (3) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi dalam trayek dan tidak dalam trayek di tetapkan dengan Keputusan Bupati, berdasarkan pertimbangan :
- a. RIJLLAJ;
- b. pembagian kawasan bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah daerah;
- c. tingkat permintaan jasa angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
- d. kemampuan penyediaan kapasitas kendaraan dan jenis pelayanan angkutan;
- e. jaringan jalan yang dilalui dengan hirarki status dan fungsi jalan yang sama sesuai dengan jenis pelayanan angkutan yang disediakan; dan
- f. simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan berupa terminal dan stasiun kereta api.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunanan rencana umum jaringan trayek, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 1
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek
BAB VII - PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
Pasal 32

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas :
- a. angkutan perkotaan; atau
- b. angkutan perdesaan.
- (2) Kriteria pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
- a. memiliki rute tetap dan teratur;
- b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal untuk angkutan antarkota; dan
- c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.
- (3) Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor umum yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. mobil penumpang umum; dan/atau
- b. mobil bus umum.
Paragraf 2
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor tidak dalam Trayek
BAB VII - PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
Pasal 33

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas :
- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi; dan
- b. angkutan orang di kawasan tertentu.
- (2) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu di Daerah.
- (3) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilaksanakan melalui pelayanaan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan harus menggunakan mobil penumpang umum.
Bagian Ketiga
Angkutan Massal
BAB VII - PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan penumpang orang dengan kendaraan bermotor umum.
- (2) Pola Pengembangan angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
- a. meningkatkan aksesibilitas dan keterpaduan pelayanan angkutan umum di wilayah daerah dan sekitarnya;
- b. menata ulang jenis moda angkutan umum sesuai dengan hirarki jaringan trayek;
- c. meningkatkan efisiensi penggunaan ruang jalan pada jaringan trayek utama dan peningkatan mobilitas masyarakat;
- d. mengurangi penggunaan kendaraan pribadi baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang berlebihan untuk berpindah kepada angkutan umum dengan pelayanan prima; dan
- e. mengurangi tingkat pencemaran akibat transportasi di daerah.
- (3) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan :
- a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
- b. lajur khusus;
- c. trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal;
- d. angkutan pengumpan;
- e. fasilitas pendukung; dan
- f. penerapan dan pengembangan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan.
BAB VII - PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
Pasal 35

Penyelenggaraan angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dengan memperhatikan :
- a. keseimbangan antara penyediaan angkutan massal berbasis jalan dengan kebutuhan masyarakat akan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
- b. melibatkan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan angkutan massal, meliputi Pemerintah Daerah, perusahaan manajemen bus, perusahaan angkutan massal, masyarakat pengguna layanan angkutan massal, dan masyarakat umum.
Bagian Keempat
Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor
BAB VII - PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
Pasal 36

- (1) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan mobil barang.
- (2) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. angkutan barang umum; dan
- b. angkutan barang khusus.
- (3) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib :
- a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
- b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
- c. memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan;
- d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
- e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- f. mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
BAB VII - PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan barang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditetapkan dalam jaringan lintas, dengan memperhatikan :
- a. kebutuhan angkutan;
- b. kelas jalan;
- c. tingkat keselamatan angkutan;
- d. tingkat pelayanan jalan;
- e. tersedianya terminal barang atau tempat bongkar muat barang;
- f. rencana tata ruang wilayah daerah; dan
- g. kelestarian lingkungan.
- (2) Ketentaun lebih lanjut mengenai jaringan lintas sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Angkutan dengan Kendaraan tidak Bermotor
BAB VII - PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
Pasal 38

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan tidak bermotor dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia atau tenaga hewan.
- (2) Untuk menjamin ketertiban, kelancaran, keselamatan dan keamanan lalu lintas angkutan orang dengan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mentaati ketentuan peraturan perundangundangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
Bagian Keenam
Peremajaan Kendaraan Umum
BAB VII - PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
Pasal 39

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan peremajaan kendaraan umum.
- (2) Proses peremajaan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan :
- a. penghapusan atau pemusnahan kendaraan lama apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan laik jalan; dan
- b. perubahan bentuk dan status kendaraan penumpang dan penghapusan dokumen atau surat-surat kendaraan lama.
- (3) Peremajaan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :
- a. kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan atau karena kendaraan hilang; dan
- c. usia operasional kendaraan lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
Bagian Ketujuh
Pemasangan Reklame
BAB VII - PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
Pasal 40

- (1) Pada kendaraan bermotor umum dapat dipasang reklame dengan ketentuan tidak menutupi identitas kendaraan, meliputi :
- a. pada bagian tengah badan kendaraan, bidang kiri dan kanan dijadikan ruang untuk mencantumkan tulisan jenis angkutan dan tanda samping atau sticker hasil uji;
- b. pada bagian belakang kendaraan dijadikan ruang untuk mencantumkan nomor kendaraan dan nomor uji, serta informasi papan trayek; dan
- c. tidak boleh dipasang pada kaca kendaraan yang dapat menghalangi pandangan pengemudi dan penumpang.
- (2) Selain pada kendaraan bermotor umum, pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang pada :
- a. fasilitas pemberhentian angkutan umum;
- b. jembatan/terowongan penyeberangan orang; dan
- c. ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan untuk iklan dan media informasi.
- (3) Pemasangan reklame pada kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan reklame pada kendaraan umum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - PARKIR
Pasal 41

- (1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di dalam dan luar ruang milik jalan, dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
- (2) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati dan harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. usaha khusus perparkiran; atau
- b. penunjang usaha pokok.
- (4) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan kebutuhan tempat parkir yang direkomendasikan hasil analisis dampak lalu lintas, yang dapat diselenggarakan oleh perorangan atau badan.
- (5) Dalam hal penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memungkinkan, dapat diupayakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan umum lainnya.
- (6) Pemerintah Daerah dapat melakukan manajemen pada kawasan atau ruang milik jalan tertentu dengan batasan lokasi maksimal, waktu parkir dan/atau tarif parkir.
BAB VIII - PARKIR
Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan dapat dipungut tarif dengan memperhatikan fasilitas pelayanan, kondisi sosial dan kebijakan Pemerintah Daerah dengan formula perhitungan tarif dihitung berdasarkan :
- a. penggunaan fasilitas parkir per jam atau per hari;
- b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;
- c. biaya operasional; dan
- d. asuransi.
- (2) Penyelenggaran fasilitas parkir yang dikelola oleh perorangan atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak parkir yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
BAB VIII - PARKIR
Pasal 43

- (1) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan :
- a. rencana tata ruang wilayah daerah;
- b. analisis dampak lalu lintas;
- c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
- d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi tempat parkir dan pembangunan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor, wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi, dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, orang pribadi atau badan.
- (2) Bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (3) Bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
- a. bengkel umum agen tunggal pemegang merek kendaraan bermotor; dan
- b. bengkel umum swasta bukan agen tunggal pemegang merek kendaraan bermotor.
- (4) Bengkel umum yang melakukan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :
- a. memiliki peralatan dan fasilitas uji berkala;
- b. memiliki izin usaha bengkel kendaraan bermotor dari Bupati berdasarkan rekomendasi dari menteri yang bertanggung jawab di bidang industri dan rekomendasi dari Kepolisian, dan pelaksanaan kegiatan usahanya setelah memperoleh sertifikasi bengkel umum dari Dinas yang bertanggung jawab di bidang industri.
BAB X - PEMINDAHAN, PENGUNCIAN DAN PENYITAAN KENDARAAN Bagian Kesatu
Pasal 45

- (1) Untuk kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, Dinas dapat melakukan pemindahan kendaraan bermotor di jalan dengan kendaraan derek ke tempat yang tidak mengganggu kelancaraan lalu lintas.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal kendaraan bermotor:
- a. mengalami kerusakan teknis;
- b. berhenti atau parkir pada tempat-tempat yang dilarang; dan/atau
- c. ditinggalkan oleh pemiliknya di jalan lebih dari 2 X 24 jam (dua kali dua puluh empat jam).
- (3) Sebelum dilakukan pemindahan kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir pada tempat-tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terlebih dahulu dilakukan penguncian kendaraan bermotor.
- (4) Penguncian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penguncian roda kendaraan bermotor dan/atau penggembosaan ban kendaraan bermotor dengan batas maksimal 1 X 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).
- (5) Dalam hal pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara usaha pemindahan kendaraan bermotor dapat diselenggarakan oleh Dinas, badan dan/atau orang pribadi dengan menggunakan kendaraan derek umum yang memenuhi persyaratan.
Bagian Kedua
Penyitaan Kendaraan
BAB X - PEMINDAHAN, PENGUNCIAN DAN PENYITAAN KENDARAAN Bagian Kesatu
Pasal 46

- (1) Kendaraan bermotor dapat dilakukan penyitaan dalam hal :
- a. melakukan pelanggaran yang sama paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
- b. kendaraan tidak memenuhi persyaratan laik jalan; dan/atau
- c. tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan dan bukti lulus uji kendaraan bermotor yang sah pada saat dilakukan penertiban/pengawasan.
- (2) Penyitaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. dibuatkan Berita Acara Penyitaan; dan
- b. ditempatkan di lokasi penyimpanan kendaraan yang ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Penyitaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan selama 1 X 24 Jam (satu kali dua puluh empat jam) dan selanjutnya diserahkan kepada penyidik Kepolisian.
BAB X - PEMINDAHAN, PENGUNCIAN DAN PENYITAAN KENDARAAN Bagian Kesatu
Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan, penguncian dan penyitaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - TERMINAL
Pasal 48

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda, ditempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan terminal berupa terminal penumpang.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai perwujudan RIJLLAJ.
- (3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan dan/atau angkutan pedesaan.
BAB XI - TERMINAL
Pasal 49

Penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban yang dilaksanakan oleh Dinas.
BAB XI - TERMINAL
Pasal 50

- (1) Pengelolaan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasional terminal penumpang.
- (2) Kegiatan perencanaan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan;
- b. penataan fasilitas penumpang;
- c. penataan fasilitas penunjang terminal;
- d. penataan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal;
- e. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
- f. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan;
- g. pengaturan jadwal petugas di terminal; dan
- h. evaluasi sistem pengoperasian terminal.
- (3) Kegiatan pelaksanaan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam terminal;
- b. pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal perjalanan;
- c. pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan;
- d. pemungutan jasa pelayanan terminal;
- e. pemberitahuan tentang pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum kepada penumpang;
- f. pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal;
- g. pencatatan dan pelaporan pelanggaran; dan
- h. pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. tarif angkutan;
- b. kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan;
- c. kapasitas muatan yang diizinkan;
- d. pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan; dan
- e. pemanfaatan terminal serta fasilitas penunjang sesuai dengan peruntukannya.
BAB XI - TERMINAL
Pasal 51

- (1) Pemeliharaan dan penertiban terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 untuk menjamin agar dapat berfungsi sesuai dengan fungsi utamanya.
- (2) Pemeliharaan dan penertiban terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan perawatan terhadap :
- a. menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal dan pelataran terminal;
- b. rambu, marka dan papan informasi;
- c. saluran-saluran air;
- d. instalasi listrik dan lampu penerangan;
- e. terhadap alat komunikasi; dan
- f. sistem hidran dan alat pemadam kebakaran.
BAB XI - TERMINAL
Pasal 53

- (1) Dalam hal mendukung penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, perlu dilengkapi fasilitas terminal penumpang terdiri atas :
- a. fasilitas utama; dan
- b. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi :
- a. jalur keberangkatan kendaraan umum;
- b. jalur kedatangan kendaraan umum;
- c. ruang tunggu penumpang, pengantar dan/atau penjemput;
- d. tempat naik turun penumpang;
- e. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk didalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum;
- f. kantor penyelenggara terminal;
- g. perlengkapan jalan; dan
- h. media informasi.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di terminal sebagai penunjang kegiatan pokok terminal.
- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas :
- a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyususi;
- b. pos kesehatan;
- c. fasilitas kesehatan;
- d. fasilitas peribadatan;
- e. pos polisi;
- f. alat pemadam kebakaran; dan
- g. fasilitas umum, meliputi:
1. toilet;
2. fasilitas kebersihan;
3. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum; dan/atau
4. fasilitas perdagangan, pertokoan.
BAB XI - TERMINAL
Pasal 54

- (1) Dalam hal asal dan tujuan pelayanan angkutan penumpang umum tidak tersedia terminal penumpang, maka untuk menunjang operasional yang lebih tertib dan teratur dapat dibangun fasilitas perpindahan angkutan penumpang umum berupa pangkalan angkutan penumpang umum.
- (2) Penyelenggaraan pangkalan angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan untuk mendukung sebagian fungsi terminal penumpang sepanjang di wilayah yang bersangkutan belum dibangun terminal penumpang yang memadai.
- (3) Kriteria pangkalan angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. merupakan asal atau tujuan trayek angkutan penumpang umum;
- b. lokasi pangkalan angkutan penumpang mempunyai akses ke jalan daerah dan/atau jalan desa; dan
- c. tersedia area parkir kendaraan angkutan penumpang umum paling sedikit untuk 10 (sepuluh) kendaraan.
- (4) Penetapan pangkalan angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua
Terminal Barang
BAB XI - TERMINAL
Pasal 55

- (1) Penyelenggaraan terminal barang meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal barang yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang, serta perpindahan intra dan/atau moda angkutan barang, konsolidasi barang atau pusat kegiatan logistik dan/atau tempat parkir mobil barang.
BAB XI - TERMINAL
Pasal 56

- (1) Pengelolaan terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasional terminal barang.
- (2) Kegiatan perencanaan operasional terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. penataan pelataran terminal barang;
- b. penataan fasilitas gudang atau lapangan penumpukan;
- c. penataan fasilitas parkir kendaraan untuk melakukan kegiatan bongkar dan/atau muat barang;
- d. penataan fasilitas penunjang terminal barang;
- e. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
- f. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan;
- g. pengaturan jadwal petugas di terminal barang; dan
- h. evaluasi sistem pengoperasian terminal barang.
- (3) Kegiatan pelaksanaan operasional terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam terminal;
- b. pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal perjalanan;
- c. pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan;
- d. pemungutan jasa pelayanan terminal barang;
- e. pemberitahuan tentang keberangkatan dan kedatangan kendaraan barang kepada awak angkutan kendaraan barang;
- f. pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal;
- g. pencatatan dan pelaporan pelanggaran; dan
- h. pencatatan jumlah kendaraan dan barang yang datang dan berangkat.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. tarif angkutan;
- b. kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan;
- c. kapasitas muatan yang diizinkan;
- d. pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan; dan
- e. pemanfaatan terminal barang serta fasilitas penunjang sesuai dengan peruntukannya.
BAB XI - TERMINAL
Pasal 57

Pemeliharaan terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), meliputi kegiatan perawatan terhadap :
- a. keutuhan dan kebersihan bangunan dan pelataran terminal barang;
- b. rambu, marka dan papan informasi;
- c. saluran-saluran air;
- d. instalasi listrik dan lampu penerangan;
- e. alat komunikasi; dan
- f. sistem hidran dan alat pemadam kebakaran.
BAB XI - TERMINAL
Pasal 58

- (1) Dalam hal penyelenggaraan terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, perlu dilengkapi fasilitas yang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. jalur keberangkatan;
- b. jalur kedatangan;
- c. tempat parkir kendaraan;
- d. fasilitas pengelolaan kualitas lingkungan hidup;
- e. perlengkapan jalan;
- f. media informasi;
- g. loket;
- h. tempat bongkar muat barang;
- i. penyimpanan barang;
- j. pergudangan;
- k. pengepakan barang;
- l. penimbangan;
- m. bangunan kantor terminal; dan/atau
- n. peralatan bongkar muat barang.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pos kesehatan;
- b. kesehatan;
- c. peribadatan;
- d. pos polisi;
- e. alat pemadam kebakaran; dan/atau
- f. fasilitas umum, meliputi :
1. toilet;
2. rumah makan;
3. fasilitas telekomunikasi;
4. tempat istirahat awak kendaraan;
5. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan lingkungan;
6. fasilitas alat pemantau kualitas udara dan emisi gas buang;
7. fasilitas kebersihan;
8. fasilitas perdagangan, industri, pertokoan; dan/atau
9. fasilitas penginapan.
- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf f angka 1, angka 4, dan angka 7 merupakan fasilitas yang harus ada dalam Terminal barang.
BAB XI - TERMINAL
Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan terminal barang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - POOL KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 60

- (1) Setiap pengusaha angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan angkutan barang dengan kendaraan bermotor, wajib menyediakan pool kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai tempat pemberangkatan dan/atau kedatangan penumpang dan barang dengan terlebih dahulu harus melintasi ke dalam terminal penumpang dan terminal barang.
- (2) Pool kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi sebagai :
- a. tempat menyimpan kendaraan bermotor;
- b. tempat istirahat awak kendaraan; dan
- c. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.
- (3) Setiap pool kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki fasilitas yang dapat menampung kendaraan angkutan umum yang diusahakan, sehingga tidak berdampak terhadap penggunaan jalan umum; dan
- b. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar lokasi pool.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pool kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - AGEN PENJUALAN TIKET
Pasal 61

- (1) Agen penjualan tiket berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan tiket angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.
- (2) Agen penjualan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan tempat pemberangkatan dan/atau kedatangan penumpang yang keberadaannya menjadi bagian dan tanggung jawab perusahaan induknya.
- (3) Agen penjualan tiket dapat berada di terminal penumpang, pool kendaraan bermotor, atau di tempat lain yang dimungkinkan.
BAB XIII - AGEN PENJUALAN TIKET
Pasal 62

- (1) Penyelenggaraan agen penjualan tiket dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, orang pribadi atau badan.
- (2) Penyelenggaraan agen penjualan tiket yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan agen penjualan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan guna mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan kebutuhan data, informasi, dan komunikasi tentang lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. dukungan tindakan cepat terhadap kemacetan dan kejadian yang berdampak terhadap lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. analisis dan evaluasi terhadap kemacetan lalu lintas;
- d. dukungan pengendalian lalu lintas dengan pengaturaan, penjagaan, pengawalan dan patroli;
- e. dukungan pengendalian pergerakan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- f. pemberian informasi tentang kondisi Jalan dan pelayanan publik.
BAB XV - KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 64

Dalam upaya meningkatkan kualitas kesadaran berlalu lintas di jalan Dinas menetapkan kebijakan dan program dan bertanggung jawab membangun, dan mewujudkan budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, dengan menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan keselamatan kepada masyarakat, melalui :
- a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
- b. sosialisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. pemberian penghargaan terhadap tindakan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan
- e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.
BAB XVI - PERIZINAN
Pasal 65

- (1) Setiap kegiatan usaha dibidang lalu lintas dan angkutan jalan harus dilengkapi dengan perizinan penyelengaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Perizinan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perizinan angkutan;
- b. perizinan reklame pada kendaraan angkutan umum;
- c. perizinan penyelenggaraan fasilitas parkir;
- d. perizinan usaha pemindahan kendaraan;
- e. perizinan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor;
- f. perizinan pool kendaraan bermotor; dan
- g. perizinan agen penjualan tiket.
- (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai Perizinan penyelengaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 66

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, mengetahui dan memberi masukan mengenai penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
- d. dukungan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dalam hal pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
BAB XVIII - PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 67

- (1) Pemerintah daerah melalui Dinas melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemberian penyuluhan dan penyebarluasan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kegiatan usaha lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan usaha lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. pemantauan dan evaluasi untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan kegiatan usaha lalu lintas dan angkutan jalan.
BAB XVIII - PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 68

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 yaitu terhadap jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, teknik lalu lintas, angkutan, terminal, pengujian kendaraan bermotor, sistem perizinan, pembinaan pemakai jalan serta fasilitas perlengkapan jalan.
- (2) Dalam upaya pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemeriksaan dan penertiban.
- (3) Untuk kepentingan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang baik perorangan maupun badan wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan.
Pelaksanaan...
- (4) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di jalan dan/atau di terminal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XIX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 69

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berwenang untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;
- c. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- d. meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, atau perusahaan angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian kendaraan bermotor dan perizinan;
- e. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
- (4) Dalam hal kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemeriksaan kendaraan bermotor dilaksanakan di Jalan, wajib didampingi oleh Kepolisian.
BAB XIX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 70

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) meliputi pemeriksaan :
- a. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
- b. fisik Kendaraan Bermotor;
- c. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang;
- d. izin penyelenggaraan angkutan; dan/atau
- e. izin operasi untuk kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
- (2) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau insidentil sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala dan insidentil dilakukan di tempat dan dengan cara yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
Penyidik...
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian dan Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (5) Dalam hal ditemukannya pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan serta administrasi, maka penyidik berhak :
- a. menyita Tanda Bukti Lulus Uji, Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan (Izin Usaha, Izin Trayek, Kartu Pengawasan), dan/atau surat-surat lainnya sebagai jaminan;
- b. memerintahkan secara tertulis kepada pemilik/ pemegang untuk dilakukan uji ulang; dan/atau
- c. melakukan penahanan kendaraan bermotor.
- (6) Dalam hal ditemukan pelanggaran langsung (tertangkap tangan) oleh personel yang ditempatkan pada lokasi rawan kemacetan atau secara mobile sebagaimana Pasal 68 ayat (4) yang bukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka personel dimaksud dapat melakukan penahan barang bukti sementara dan melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk ditindaklanjuti dengan proses penyidikan.
BAB XX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 71

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif, termasuk yang:
- a. tidak melakukan daftar ulang selama 2 (dua) kali berturut-turut tanpa penjelasan/keterangan yang dapat diterima;
- b. melaksanakan pembangunan pusat kegiatan dengan tidak melakukan analisis dampak lalu lintas dan/atau tidak melaksanakan rencana pengelolaan dampak lalu lintas yang telah direkomendasikan dan dipersyaratkan dalam site plan dan/atau izin bangunan dapat dilakukan penghentian kegiatan.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. teguran tertulis;
- b. pembekuaan izin;dan
- c. pencabutan izin;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XXI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 72

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29, Pasal 60 ayat (2), Pasal 61, Pasal 65 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan/atau dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tindak.....
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelanggaran.
- (4) Pelanggaran terhadap penyelenggaraan angkutan umum, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan penundaan pengoperasian kendaraan.
BAB XXII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 74

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan bagi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Izin tersebut.
- (2) Perizinan yang sedang diproses pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XXIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 22 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 743) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XXIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.
Ditetapkan di Serang pada tanggal 28 Desember 2015 Pj. BUPATI SERANG ttd
H U D A Y A
Diundangkan di Serang pada tanggal 28 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, ttd
LALU ATHARUSSALAM R
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2015 NOMOR 06
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,
SYAMSUDDIN,SH., M.Si NIP. 19690424199901 1 001
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9

yang dimaksud dengan pengelompokan jalan menurut kelas jalan adalah terdiri dari :
- a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
- b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
- c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
- d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Alat pengendali pengguna jalan terdiri dari :
- a. alat pembatas kecepatan ( speed harm );
- b. alat pembatas tinggi dan lebar (portal);
Alat pengaman pengguna jalan terdiri dari :
- a. pagar pengaman (guardrail);
- b. cermin tikungan;
- c. patok lalu lintas ( delineator) ;
- d. pulau-pulau lalu lintas (kanalisasi, sparator dan lain-lain);
- e. pita penggaduh (rumble strip).
- f. Jalur penghentian darurat; dan
- g. Pembatas lalu lintas
Alat pengawasan dan pengaman jalan, berupa alat penimbangan yang dipasang secara tetap atau yang dapat dipindah-pindahkan adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan barang dalam memenuhi ketentuan;
- a. Tata cara pemuatan;
- b. Daya angkut;
- c. Dimensi kendaraan;
- d. Kelas jalan;
5. Pasal 12 : Ayat (1) Cukup Jelas
6. Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas
7. Ayat (3) Yang dimaksud dengan 'kepentingan tertentu' adalah kepentingan yang memerlukan penangan segera serta bertujuan untuk kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, antara lain adanya perbaikan sarana dan prasaran jalan, adanya bencana alam, terjadi gangguan lalu lintas berupa kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, pemasangan perlengkapan jalan dalam kawasan tertentu.
PENJELASAN
Pasal 13

:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14

:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15

:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16

:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17

:
Huruf a
Yang dimaksud dengan 'perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan' pada huruf a, meliputi antara lain patok-patok pengarah, patok kilometer, patok hektometer, patok ruang milik jalan, batas seksi, pagar jalan, fasilitas yang mempunyai fungsi sebagai sarana untuk keperluan memberikan perlengkapan dan pengamanan jalan dan tempat istirahat.
Huruf b Cukup Jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan 'alat pengarah lalu lintas' antara lain kerucut lalu lintas.
Yang dimaksud dengan 'pembagi lajur' antara lain concrete barrier atau water barrier
Yang dimaksud dengan 'perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional' adalah kondisi lalu lintas yang terjadi akibat sistem lalu lintas tidak berfungsi atau adanya kegiatan khusus yang perlu pengamanan yang mengakibatkan gangguan terhadap kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan pengguna jalan di luar kepentingan lalu lintas dengan ketentuan jangka waktu terjadinya tidak berlangsung secara terus menerus/permanen lebih dari 30 (tiga puluh) hari
Cukup Jelas
Huruf a
Huruf b
Huruf c yang dimaksud dengan 'pekerjaan jalan' antara lain pembangunan atau perbaikan atau perawatan jalan, perlengkapan jalan, saluran air kotor, jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, jaringan gas, papan iklan dan lain-lain.
Huruf d Cukup Jelas
Huruf e Cukup Jelas
Huruf f yang dimaksud dengan 'bencana alam' adalah kondisi darurat yang waktunya sulit diprediksi.
Huruf g yang dimaksud dengan 'konflik sosial' adalah kondisi darurat yang waktunya sulit diprediksi.
Huruf a
Yang dimaksud dengan 'pengaturan arus lalu lintas di ruas jalan' antara lain sistem satu dan/atau dua arah, pengendalian akses, buka tutup dan pengaturan arus pasang surut ( tidal flow )
Huruf b Cukup Jelas
Huruf c Cukup Jelas
Huruf d yang dimaksud dengan 'hambatan samping' antara lain pasar tumpah, pedagang kaki lima, parkir liar dan pelanggaran parkir
Mobile dapat berupa kegiatan dengan pemantauan pengaturan lalu lintas secara berkala dan pemantauan secara dinamis dengan menggunakan kendaraan bermotor.
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18

:
huruf a
huruf b
huruf c .....
PENJELASAN
Pasal 19

- huruf c kegiatan penyuluhan dilksanakan terhadap masyarakat, pengusaha yang menyediakan jasa dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yang berupa :
- a. maksud dan tujuan dilaksanakannya kebijakan lalu lintas; dan
- b. hak dan kewajiban masyarakat dalam kebijakan lalu lintas yang diterapkan.
- huruf d Pemberian pelatihan antara lain dilakukan dengan pemberian :
- a. pelatihan teknis kepada pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam rangka penetapan kebijakan lalu lintas; dan
- b. pelatihan teknis kepada petugas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam rangka penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- huruf e kegiatan bantuan teknis meliputi pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan dan/atau persimpangan.
- huruf a
Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh bupati, berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten dan jalan desa.
Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan dilakukan berdasarkan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya, dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu
- huruf b lintas.
- huruf c
Tindakan penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan, terminal, dan/atau tempat penimbangan.
PENJELASAN
Pasal 20

:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21

:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22

:
- Ayat (1)
- yang dimaksud dengan 'meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas' adalah keterkaitan manfaat dan dampak terhadap penggunaan ruang lalu lintas, misalnya penghematan penggunaan bahan bakar, kualitas dan daya dukung lingkungan, serta daya dukung lalu lintas dan angkutan.
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b Cukup Jelas
huruf c .....
PENJELASAN
Pasal 23

:
Huruf c
Yang dimaksud dengan 'waktu parkir' adalah jam pada puncak kepadatan lalu lintas dan jam pada tidak puncak kepadatan lalu lintas.
Yang dimaksud dengan 'durasi parkir' adalah lamanya kendaraan tersebut berada pada ruang parkir.
Yang dimaksud dengan 'tarif parkir' adalah biaya yang dikeluarkan oleh pengguna jasa parker sesuai dengan ketentuan.
Yang dimaksud dengan 'kuota parkir' adalah jumlah maksimal kendaraan yang dapat ditampung pada suatu ruang parker.
Yang dimaksud dengan 'lokasi parkir' adalah area yang disediakan untuk menempatkan kendaraan pada ruang parkir.
Huruf a
Mengendalikan lalu lintas di ruas jalan tertentu dan persimpangan antara lain dilakukan melalui penerapan alat pemberi isyarat lalu lintas, system alat pemberi isyarat lalu lintas terkoordinasi ( Area Traffic Control System ), bundaran dan pemanfaatan teknologi untuk kepentingan lalu lintas ( Intellegent Transport System ).
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c Cukup Jelas
Huruf d Cukup Jelas
Huruf e Perencanaan terpadu antara tata ruang dan transportasi dapat berupa antara lain pengembangan tata ruang dengan konsep pembangunan berorientasi angkutan umum ( Transit Oriented Development/TOD ) dan konsep kota/kawasan terpadu mandiri ( compact city ).
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Yang dimaksud dengan 'mobil penumpang' adalah
Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
Yang dimaksud dengan 'mobil bus' adalahKendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
Yang dimaksud dengan 'mobil barang' adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
Kereta ...
PENJELASAN
Pasal 31

:
Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24

: Kalibrasi adalah pemeriksaan dan pengukuran fungsi peralatan agar laik operasi sehingga ketepatan alat yang dioperasikan dapat lebih akurat.
PENJELASAN
Pasal 25

:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26

:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 27

:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 28

:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 29

:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 30

:
Yang dimaksud dengan wilayah yang sarana transportasinya belum memadai adalah daerah yang belum dilayani oleh kendaraan umum berupa bus umum dan mobil penumpang umum dengan trayek tetap dan teratur.
Apabila dalam keadaan tertentu dengan adanya masalah keamanan, masalah sosial dan/atau keadaan darurat (antara lain; kampanye politik, acara keagamaan, pengerahan atau pelatihan TNI/POLRI) untuk transportasinya belum memadai dapat digunakan mobil barang
Cukup Jelas
Ketentuan ini dimaksudkan agar mobil barang yang digunakan untuk mengangkut penumpang, tetap terjamin keselamatannya serta diperlakukan sebagai angkutan perintis, dengan masa berlaku Surat Keterangan Mobil Barang Mengangkut Penumpang sesuai dengan masa berlaku angkutan perintis.
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
a. keamanan yaitu untuk menjamin terhindarnya setiap orang yang menggunakan angkutan orang, baik di tempat tunggu maupun selama di dalam kendaraan dari risiko kriminalitas (tindak pidana kecopetan, asusila dan lainnya);
- b. Keselamatan yaitu untuk menjamin terhindarnya setiap orang yang menggunakan angkutan umum dari risiko kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia dan faktor kendaraan;
- c. kenyamanan yaitu untuk menjamin dimana pengguna angkutan umum merasakan kondisi yang nyaman, bersih, indah dan tersedianya sirkulasi udara;
- d. keterjangkauan yaitu untuk memenuhi kebutuhan terhindarnya pengguna dari kesulitan mendapatkan akses angkutan umum dan kemampuan daya beli masyarakat;
- e. kesetaraan yaitu untuk menjamin tersedianya sarana fasilitas bagi penyandang cacat, wanita hamil, orang lanjut usia, anak-anak, wanita dan orang sakit; dan
- f. keteraturan yaitu untuk menjamin konsistensi pelayanan kepada pengguna jasa.
PENJELASAN
Pasal 32

:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 33

:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 34

:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 35

:
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Huruf a :
Cukup Jelas
Huruf b :
Yang dimaksud dengan 'lajur khusus' adalah lajur yang disediakan untuk angkutan missal berbasis jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf c :
Huruf d :
Huruf e :
Huruf f
Yang dimaksud dengan 'tidak berhimpitan' adalah trayek angkutan umum memiliki kesamaan dengan trayek angkutan massal sehingga memungkinkan timbulnya persaingan yang tidak sehat.
Yang dimaksud dengan 'angkutan pengumpan ( feeder )' adalah angkutan umum dengan trayek yang berkelanjutan dengan trayek angkutan massal.
'fasilitas pendukung' angkutan umum massal antara lain halte, fasilitas pejalan kaki, fasilitas penyeberangan, fasilitas integrasi moda dan fasilitas park and ride .
- 'penerapan dan pengembangan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan' angkutan umum massal antara lain pemasangan sistem informasi bus ( bus information system ), penerapan prioritas untuk bus ( bus priority ) pada persimpangan,
Pemasangan ...
PENJELASAN
Pasal 39

:
pemasangan fasilitas informasi di setiap bus/halte, penerapan sistem tiket elektronik ( electronic ticketing system ) dan penerapan sistem kendali operasiangkutan umum
PENJELASAN
Pasal 36

: huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan angkutan umum massal mempunyai peran:
- a. Pemerintah Daerah berperan sebagai regulator yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum massal;
- b. Perusahaan Manajemen Bus mempunyai peran sebagai penyelenggara layanan angkutan umum massal dan bertanggung jawab tersedianya pelayanan prima bagi pengguna dan perlindungan atas keberlangsungan usaha kepada Perusahaan Angkutan Umum;
- c. Perusahaan Angkutan Umum sebagai operator berkewajiban menjalankan kontrak pengoperasian angkutan umum massal untuk menjamin keberlanjutan usaha berdasarkan standar pelayanan minimal;
- d. Masyarakat sebagai pengguna layanan angkutan umum massal berkepentingan memperoleh pelayanan yang prima dalam mendukung pergerakan masyarakat;
- e. Masyarakat Umum mempunyai peran untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan penyelenggaraan angkutan umum massal, untuk menjamin kualitas layanan sesuai Standar Pelayanan Minimal.
: Cukup Jelas
- Ayat (2) : a.
Angkutan barang umum adalah angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus
- b. Angkutan barang khusus terdiri dari barang berbahaya dan barang tidak berbahaya;
1. Barang berbahaya antara lain terdiri atas; barang yang mudah meledak, gas mampat, gas cair, cairan mudah menyala, racun dan bahan mudah menular;
2. Barang tidak berbahaya antara lain terdiri atas; peti kemas, tumbuhan, hewan hidup dan/atau alat berat.
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Kendaraan tidak bermotor antara lain dapat berupa sepeda, gerobak, becak, kereta dorong dan kereta kuda.
| Pasal 40 | : | Cukup Jelas | Cukup Jelas |
|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 41 | : | Ayat (1) | Cukup Jelas |
| | | Ayat (2) | Cukup Jelas |
| | | Ayat (3) | Huruf a : fasilitas pemberhentian angkutan umum berupa Halte / Shulter |
| | | Jelas | Huruf b : Cukup |
| | | | Huruf c : Ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan untuk iklan dan media informasi dimaksud berupa reklame jenis baliho, banner, spanduk, umbul - umbul. |
| Pasal 42 | : | Cukup Jelas | |
| Pasal 43 | : | Cukup Jelas | |
| Pasal 44 | : | Cukup Jelas | |
| Pasal 45 | : | Cukup Jelas | |
| Pasal 46 | : | Cukup Jelas | |
| Pasal 47 | : | Cukup Jelas | |
| Pasal 48 | : | Cukup Jelas | |
| Pasal 49 | : | Cukup Jelas | |
| Pasal 50 | : | Cukup Jelas | |
| Pasal 51 | : | Cukup Jelas | |
| Pasal 52 | : | Cukup Jelas | |
| Pasal 53 | : | Cukup Jelas | |
| Pasal 54 | : | Cukup Jelas | |
| Pasal 55 | : | Cukup Jelas | |
| Pasal 56 | : | Cukup Jelas | |
| Pasal 57 | : | Cukup Jelas | |
| Pasal 58 | : | Cukup Jelas | |
| Pasal 59 | : | Cukup Jelas | |
| Pasal 60 | : | Cukup Jelas | |
| Pasal 61 | : | Cukup Jelas | |
| Pasal 62 | : | Cukup Jelas | |
| Pasal 63 | : | Cukup Jelas | |
| Pasal 64 | : | Cukup Jelas | |
| Pasal 65 | : | Cukup Jelas | |
| Pasal 66 | : | Cukup Jelas | |
| Pasal 67 | : | Cukup Jelas | |
| Pasal 68 | : | Alat penimbangan adalah seperangkat alat untuk kendaraan bermotor dengan alat yang dapat yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta | menimbang dipindah-pindahkan |
PENJELASAN
Pasal 69

:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 70

:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 71

:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 72

:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 73

:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 74

:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 75

:
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 76

:
Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 30