PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 4 Juli 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 ayat (5) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistim Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
1
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Keuangan nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 228/MENKES/ SK/III/ 2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 10/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/C) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 Nomor 33/E).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTIM REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yaitu RSUD Blambangan dan RSUD Genteng;
5. Direksi adalah Direktur, Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan;
6. Staf Direksi adalah pejabat struktural dibawah direktur dilingkungan RSUD;
7. Direktur adalah Direktur RSUD;
8. Wakil Direktur Pelayanan dan Wakil Direktur Umum dan Keuangan adalah Wakil-wakil Direktur pada RSUD;
9. Dokter adalah dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi yang merupakan pegawai organik, kecuali dokter tamu;
10. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan pegawai organik RSUD tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di RSUD;
11. Pegawai adalah pegawai RSUD yang berstatus PNS atau non PNS;
12. Remunerasi adalah imbal jasa yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, tambahan penghasilan pegawai, pesangon, dan/atau pensiun;
13. Sistim Remunerasi adalah sistim insentif atau imbal jasa yang meliputi gaji, insentif, merit atau bonus, tunjangan dan uang lembur sesuai dengan kinerjanya;
14. Gaji adalah sebagai balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja yang diberikan secara teratur setiap bulan;
15. Insentif adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai yang dananya bersumber dari jasa pelayanan, farmasi dan atau dari sumber penerimaan sah lainnya;
16. Honorarium adalah insentif yang dananya bersumber dari biaya operasional rumah sakit yang diberikan atas pekerjaan tertentu;
17. Merit adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai yang dananya bersumber dari sisa hasil usaha dan atau dari biaya operasional rumah sakit;
18. Jasa Farmasi adalah pendapatan kelompok farmasi yang dihasilkan dari pelayanan kefarmasian yang merupakan bagian dari jasa pelayanan kefarmasian;
19. Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana ,dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya perunit layanan;
20. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
21. Pejabat pengelola BLUD yang selanjutnya disebut pejabat pengelola, adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis;
22. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD dan bukan pegawai organik;
23. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau rehabilitasi medis;
24. Pelayanan reguler adalah pelayanan terhadap pasien yang datang kerumah sakit dan tidak memilih dokter, berlaku untuk semua kelas perawatan;
25. Pelayanan eksekutif adalah pelayanan kepada pasien yang dibawa oleh masing masing dokter atau pasien yang berobat ke poliklinik eksekutif baik pagi maupun sore, pasien yang dengan sengaja datang ke RSUD dan meminta pelayanan melalui jalur pelayanan eksekutif;
26. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa di rawat inap;
27. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan rawat inap;
28. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau kecacatan;
29. Pelayanan Ambulance (ambulance service) adalah pelayanan transportasi terhadap penderita gawat-darurat, evakuasi medis, jenazah dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal/tempat kejadian pasien kerumah sakit atau sebaliknya dan atau pelayanan rujukan pasien dari RSUD kerumah sakit lain atau sebaliknya;
30. Tindakan medis adalah perasat/tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan;
31. Tindakan keperawatan adalah suatu tindakan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosial-spiritual yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat baik yang sehat maupun yang sakit yang mencakup seluruh siklus hidup manusia;
32. Tindakan keperawatan murni adalah tindakan keperawatan yang menjadi kewenangan perawat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh perawat;
33. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, radiologi diagnostik, elektromedis diagnostik, endoskopi, dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya;
34. Pelayanan pemulasaraan jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, dan pelayanan lainnya terhadap jenazah;
35. Tarif pelayanan kesehatan rumah sakit adalah pembayaran atau imbal jasa atas pelayanan kesehatan di RSUD , terdiri dari jasa sarana dan prasarana rumah sakit dan jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada pasien atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya;
36. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional rumah sakit;
37. Jasa Pelayanan adalah jasa bagi para pelaksana pelayanan di rumah sakit, yang terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan/setara, jasa farmasi, jasa penunjang dan jasa pelayanan administrasi, sebagai sumber pembiayaan insentif pada sistim remunerasi;
38. Distribusi Insentif adalah cara menentukan besaran insentif bagi jabatan struktural, dokter, apoteker, perawat, bidan, penunjang, administrasi dan teknis berdasarkan sistim remunerasi yang terdiri dari insentif langsung dan insentif tidak langsung;
39. Indexing adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran skor individu pegawai sesuai dengan beban kerjanya.
BAB II - AZAS, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 2

Sistim remunerasi berazaskan tiga hal yaitu:
- (1) Proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan RSUD;
- (2) Kesetaraan yang memperhatikan pelayanan sejenis;
- (3) Kepatutan yang melihat kemampuan rumah sakit dalam memberikan insentif kepada pegawai.
- (1) Setiap pegawai rumah sakit berhak mendapat remunerasi;
- (2) RSUD berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk remunerasi pegawai rumah sakit yang dianggarkan melalui anggaran rumah sakit/Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
- (3) Setiap kelompok penghasil jasa pelayanan, berkewajiban memberikan kontribusi ke POS Remunerasi yang besaran persentasenya ditentukan dalam sistim remunerasi;
- (4) Yang tergolong kepada kelompok penghasil jasa pelayanan, adalah:
- a. Instalasi Gawat Darurat;
- b. Instalasi Rawat Jalan;
- c. Instalasi Rawat Inap;
- d. ICU;
- e. Instalasi Bedah Sentral;
- f. Instalasi Farmasi;
- g. Instalasi Radiologi;
- h. Instalasi Laboratorium;
- i. Instalasi Rehabilitasi Medik;
- j. Ambulance;
- k. Medical Check Up;
- l. Klinik executive;
- m. Pengolahan Limbah;
- n. Pemulasaraan Jenazah;
- o. Diklat;
- p. Gizi;
- q. Usaha-usaha lain.
- (5) Dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai standar pelayanan minimal dan produktif;
- (6) Setiap pegawai berhak mendapatkan gaji / honorarium/ jasa dan dapat diberikan tunjangan, tunjangan perbaikan penghasilan, insentif, merit, uang lembur berlandaskan proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan yang besarannya diatur dalam sistim remunerasi.
BAB III - SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 4

- (1) Gaji pegawai Rumah Sakit PPK-BLUD dapat bersumber dari Pemerintah dan atau Operasional rumah sakit;
- (2) Sumber biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari Pemerintah untuk pegawai BLUD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, sedangkan untuk pegawai BLUD non Pegawai Negeri Sipil bersumber dari biaya operasional rumah sakit dan atau APBD Kabupaten Banyuwangi;
- (3) Insentif pegawai RSUD bersumber pada komponen jasa pelayanan dan atau keuntungan usaha-usaha lain atau biaya operasional rumah sakit;
- (4) Merit/bonus bersumber dari keuntungan rumah sakit dan atau biaya operasional rumah sakit.
BAB IV - KELOMPOK PENERIMA REMUNERASI
Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Anggota, Sekretaris Dewan Pengawas, dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan;
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun;
- (3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas diberikan dalam bentuk honorarium;
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) remunerasi dapat diberikan kepada dokter tamu dan tim/panitia yang ditunjuk oleh Bupati/Sekretaris Daerah/Direktur RSUD yang menunjang pelaksanaan BLUD.
BAB V
Pasal 7

- (1) Penetapan remunerasi pemimpin BLUD, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
- a. Ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLUD,tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. Pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
- c. Kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan
- d. Kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.
BAB V
Pasal 8

- (1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
- a. Pengalaman dan masa kerja (basic indekx);
- b. Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency index);
- c. Resiko kerja (risk index);
- d. Tingkat kegawatdaruratan (emergency index);
- e. Jabatan yang disandang (position index); dan
- f. Hasil capaian kinerja (performance index).
- (2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan.
- (1) Pegawai rumah sakit yang memegang jabatan srtuktural atau fungsional berhak mendapat tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Tunjangan perbaikan penghasilan dapat diberikan melalui sistim remunerasi sesuai dengan kemampuan anggaran BLUD rumah sakit;
Bagian Kedua
Tunjangan
BAB V
Pasal 9

- (3) Tunjangan dapat diberikan kepada Ketua Komite Medik, ketua komite Keperawatan, Ketua tim/panitia, Kepala Instalasi, Kepala ruangan dan SPI yang sumber dananya dari operasional rumah sakit atau melalui sistim remunerasi dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran RSUD.
Bagian Ketiga Honorarium
BAB V
Pasal 10

Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut:
- a. Honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD;
- b. Honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji pemimpin BLUD; dan
- c. Honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD.
BAB V
Pasal 11

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, dan sekretaris dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan;
- (2) Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di BLUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.
BAB VI - INSENTIF
Pasal 14

Pengaturan distribusi insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 akan diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.
Insentif Langsung
Bagian Ketiga Pasal 15
Jasa pelayanan pada insentif langsung:
- a. Instalasi Rawat Jalan, terdiri dari:
1. Proporsi jasa pelayanan administrasi;
2. Proporsi jasa pelayanan medis, perawat/bidan dan penunjang.
- b. Instalasi Rawat Inap, terdiri dari:
1. Proporsi jasa pelayanan administrasi;
2. Proporsi jasa pelayanan medis, perawat/bidan dan penunjang.
- c. Instalasi Gawat Darurat, terdiri dari:
1. Proporsi jasa pelayanan administrasi;
2. Proporsi jasa pelayanan medis, perawat/bidan dan penunjang.
- d. Instalasi Penunjang, terdiri dari:
1. Proporsi jasa pelayanan administrasi;
2. Proporsi jasa pelayanan medis, perawat/bidan dan penunjang.
- e. Instalasi Bedah Sentral, terdiri dari:
1. Proporsi jasa pelayanan administrasi;
2. Proporsi jasa pelayanan medis, perawat/bidan dan penunjang.
BAB VI - INSENTIF
Pasal 16

Besaran proporsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.
Distribusi insentif tidak langsung diberikan berdasarkan pada:
- (1) Berdasarkan scoring yang ditentukan dengan perhitungan indexing yang ditetapkan dalam sistim remunerasi;
- (2) Skor individu dihitung oleh atasan yang bersangkutan atau oleh tim remunerasi;
- (3) Total skor individu seluruh pegawai dijumlahkan menjadi Total Skor RSUD;
- (4) Skor individu bisa berubah setiap bulan bergantung kepada perubahan masing-masing indeks pegawai dan skor rumah sakit;
- (5) Besaran insentif bagi setiap pegawai bisa berbeda setiap bulan bergantung kepada besar kecilnya POS Remunerasi;
- (6) Seluruh pegawai dapat menerima insentif tidak langsung sesuai dengan besaran total skor individu pegawai yang bersangkutan dengan rumus INSENTIF = (Skor individu : Total Skor RS) x Total Dana POS Remunerasi;
- (7) Insentif tidak langsung selain dengan skore indeks dapat berupa tunjangan perbaikan penghasilan pegawai dengan mempertimbangkan kinerja pegawai.
.
Bagian Kelima
Indexing
BAB VI - INSENTIF
Pasal 18

- (1) Indexing adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran skor individu pegawai sesuai dengan beban kerjanya;
- (2) Indexing diberikan berdasarkan:
- a. Basic index atau index dasar untuk penghargaan sebagai insentif dasar bagi seluruh pegawai;
- b. Kualifikasi/capacity index adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi/capacity berdasarkan pendidikan pegawai atau keterampilan yang bersertifikat;
- c. Risk Index adalah nilai untuk resiko yang diterima pegawai akibat pekerjaannya.
- d. Emergency index, adalah nilai untuk tenaga atau pegawai yang bekerja pada daerah emergency yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu.
- e. Position index, adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang pegawai;
- f. Performance index, adalah untuk mengukur hasil/pencapaian kerja pegawai dan kinerja pegawai.
BAB VI - INSENTIF
Pasal 19

Penentuan nilai indek dan rating pada masing-masing komponen index akan diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.
<!-- formula-not-decoded -->
- (1) Pasien rumah sakit yang dirujuk oleh masing-masing dokter atau pasien yang berobat ke poliklinik dapat meminta pelayanan secara eksekutif kepada RSUD Kabupaten Banyuwangi;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menganut asas kewajaran;
- (3) Dokter yang menangani pasien eksekutif harus dapat membagi waktu dengan pasien rumah sakit pada umumnya;
- (4) Tata cara pengaturan kerja dokter yang menangani pasien eksekutif diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.
BAB VI - INSENTIF
Pasal 21

Besaran insentif Dokter sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur RSUD .
BAB VIII - MERIT/BONUS, REWARD, TUNJANGAN, UANG LEMBUR DAN PESANGON/PENSIUN
Pasal 22

- (1) Merit/Bonus diberikan atas dasar prestasi kinerja pegawai yang besarannya ditetapkan oleh Direktur RSUD;
- (2) Merit/Bonus bisa berupa Bonus atau penghargaan lain dalam bentuk reward;
- (3) Reward dapat diberikan kepada pegawai berprestasi yang besarannya ditetapkan oleh Direktur RSUD;
- (4) Tunjangan Jabatan Tenaga Fungsional seperti Komite, Kepala Instalasi, Koordinator, Kepala Ruangan dapat deberikan dan diatur tersendiri berdasarkan keputusan Direktur RSUD;
- (5) Uang lembur dapat diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas lembur atau tugas diluar jam dinas;
- (6) Pesangon/pensiun dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Anggota Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas,dan pegawai BLUD yang purna tugas atau berhenti dari jabatannya;
- (7) Pemberian pesangon/pensiun dalam bentuk tali asih sesuai dengan kemampuan RSUD.
N/A
Preamble

Mengingat
[ SALINAN
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
No.60,2015
PROVINSI BANTEN
FETERITT TOT TAINEIRNC SELTAN. Perubahan Atas\_ Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 36 tahun 2014 Tentang Penge1olaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah.
PERATURAN WALIKOTA KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 60 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
Menimbang a. bahwa pengelolaan bantuan operasional sekolah daerah
- telah diatur dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan bantuan operasional sekolah daerah perlu adanya penyesuaian terhadap Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan penyelenggaraan bantuan operasional sekolah daerah, sehingga Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
l
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
3. 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1961);
14. Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 22034);
Menetapkan
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);
16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 08 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0811);
3. 1 7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 0412, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4935);
18. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 36);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH.
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 27 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
- 1 . Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
6. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar.
7. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah program Pemerintah Daerah yang pada dasarnya untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan pendanaan biaya operasional bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Madrasah Ibtidaiyah Negeri, yang selanjutnya disingkat MIN, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari basil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Ml.
- 1 1 . Madrasah Tsanawiyah Negeri, yang selanjutnya disingkat MTsN, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Ml.
12. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
13. Madrasah Aliyah Negeri, yang selanjutnya disingkat MAN, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
14. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMPN, MTsN, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
2. 1 7. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
19. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang .melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai Negeri Sipil pada masing-masing sekolah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan selaku Pengguna Anggaran untuk mendukung kelancaran tugas Bendahara Pengeluaran.
24. Kegiatan adalah sebagian dari program yang dilaksanaan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
25. Rencana Kegiatan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran SKPD.
26. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen yang memuat tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran oleh sekolah.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat DPA BOSDA adalah dokumen yang memuat rincian belanja kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh sekolah.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
29. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
30. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan Uang Muka Kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
31. SPP Pengembalian Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GUP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pengembalian atas uang persediaan. untuk
32. SPP Langsung untuk pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
33. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
34. SPM Pengembalian Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas pengembalian uang persediaan.
35. SPM Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat ( 1 ) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 6

- ( 1 ) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
- a. BOSDA SMAN dan SMPN dijabat oleh Kepala Sekolah;
- b. BOSDA SMKN dan MAN dijabat oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah;
- c. BOSDA MTsN dan MIN dijabat oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar; dan
- d. BOSDA SDN di wilayah Kecamatan dijabat oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA.
- (3) Selain melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh PA, KPA bertugas:
- a. menyetujui RKAS yang disusun oleh PPTK;
- b. menyusun rancangan RKA; dan
- c. menyetujui bukti pengeluaran.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat ( 1 ) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 8

- ( 1 ) PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:
- a. BOSDA SDN dan SMKN dijabat oleh Kepala Sekolah;
- b. BOSDA MIN dijabat oleh Kepala Seksi Bina SD;
- c. BOSDA SMPN dan SMAN dijabat oleh Kepala Tata Usaha Sekolah;
- d. BOSDA MTsN dijabat oleh Kepala Seksi Bina SMP; dan
- e. BOSDA MAN dijabat oleh Kepala Seksi Bina SMA.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) mempunyai tugas:
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- c. menyusun dan mendatangani RKAS;
- d. menghitung uang persediaan;
- e. menandatangani bukti pengeluaran; dan
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan.
- (3) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PA.
4. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 15 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 16 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 17

- ( 1 ) PPTK mengajukan usulan perhitungan uang persediaan berdasarkan DPA BOSDA.
- (2) Perhitungan uang persediaan dilakukan dengan cara menghitung nilai kegiatan DPA BOSDA dibagi menjadi 8 (delapan).
- (3) Perhitungan uang persediaan DPA BOSDA ditandatangani oleh PPTK.
- (4) Perhitungan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PA.
- (5) Format Perhitungan uang persediaan DPA BOSDA sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
8. Ketentuan Pasal 18 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 19 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 20

- uang perhitungan ( 1 ) PPK-SKPD memverifikasi persediaan BOSDA.
- (2) Hasil verifikasi perhitungan uang persediaan BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PA.
- 1 1 . Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 22

- ( 1 ) Berdasarkan SP2D UP, BUD mentransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran.
- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mentransfer ke rekening giro sekolah sesuai dengan pengajuan kebutuhan kegiatan BOSDA.
- (3) Pembantu Bendahara Pengeluaran mencairkan dana sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam DPA BOSDA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembantu Bendahara Pengeluaran menyelesaikan dan menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kegiatan berakhir.
- 1 2 . Ketentuan Lampiran III diubah.
Diundangkan di Tangerang Selatan. Pada tanggal 28 Desember 2015. Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd/cap
MMUHAMAD
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 60. Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum, ttd/cap
Dra. Kunti Bratajaya Atmaianingsih, S.Ip.
Pembina Tingkat I IV /b Nip. 19680410 199403 2 009
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.
Ditetapkan di Tangerang Selatan. Pada tanggal 28 Desember 2015. WALIKOTA TANGERANG SELATAN, ttd/cap
AIRIN RACHMI DIANY