PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
Berlaku: 22 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Mengingat .
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Burnt dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebaqairnana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Republik Indonesia); 1.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 2.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentanq Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), :..3.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273), 4.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 lenlang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4355), 5.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tenlang Pembenlukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7.
- 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 lentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang - undang 32 Tahun 2004 tenlang pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan peraluran Pemenntah Penqqanti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentag Perubahan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tenlag Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang ( Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548),
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ~
- 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 20Q1 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090 ) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran negara republik Indonesis Nomor 4540);
2. 15 Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
3. 16 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20~5 lentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503),
4. 17 Peraturan Pemenntah Nomor 54 Tahun 2005 tentang PlnJamanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4754),
5. 18 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerinlah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):
7. 20 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577),
8. 21 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4578),
9. 22 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar! Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4585 ),
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentaaq Pehmjuk Tekrus Penggunaan Dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011:
13. 26 Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 Tanggal 14 Februari 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011:
14. 27 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengetolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tenlang Perubahan Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
28. Keputusan Gubemur Sulawesi Utara Nomor 41 Tahun 2011 tanggal 10 Pebruari 2011 tentang Evaluasi Ranperda Kota Tomohon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011
Menelapkan
MEMUTUSKAN
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
N/A
Pasal 1

Dalam Peraluran Walikola irn yang dirnaksud dengan
- 1 Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah Kota Tomohon, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempal menurul prakarsa sendin berdasarkan aspuast masyarakat dalam srstern Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2 Pemerinlah Daerah adalah Wahkola Tomohon dan perangkat daerah sebaqai unsur penyelenggara pernenntahan daerah,
- 3 Kepala Daerah Kola Tomohon adalah Walikota Tomohon
- 4 Sekretaris Daerah Kola Tomohon. adalah Sekretaris Daerah Kola Tomohon,
- 5, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya disrnqkat DPPKAD adalah Dinas Pendapalan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon,
- 6 Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah, selanjutnya disinqkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibanas dan disetujur bersama oleh pemenntah dan DPRD. dan duelapkan" dengan peraluran daerah;
- 7 Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah pergeseran anggaran pendapatan dan atau belanja yang mengakibatkan Pendapatan dan atau Belanja Melarnpauwi target estimasi yang telah ditetapkan yang drakibatkan oleh penambahan volume pendapalan dan atau volume belanja ;
- 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dlslngkat SKPD adalh perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran dan pengguna barang;
9. Pejabat Pengelola Keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja Pengelola Keuangan daerah yang selanjulnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai lugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD);
BABII
N/A
Pasal 2

Pergeseran Anggaran pendapatandan Belanja DaerahTahun Anggaran 2011 terdiri alas
1. Pendapatan
- a. Pendapatan Asli Daerah
Semula
Rp
8.137.372.100,00
Bertambah/(Berkurang)
Rp
0,00
- b. Dana Perimbangan Semula Bertambah/(Berkurang)
Rp
314.989.072.500,00
Rp
0,00
- c. Lain - lain Pendapatan yang Sah
- Semula Bertambah/(Berkurang)
Rp
33.360.350.011,00
Rp
18.648.606.240,00
Jumlah Pendapatan
2. BeJanja
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Belanja Pegawai
- Semula
Rp
179.194.515.808,00
Bertambah/(Berkurang)
Rp
18.648.606.240,00
- 2) Belanja Bunga Semula
Rp
0,00
Bertambah/(Berkurang)
Rp 0,00
- 3) Belanja Subsidi Semula Bertambah/(Berkurang)
Rp 0,00
Rp 0,00
- 4) Belania Hibah Semula
Rp
4.447.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)
Rp
5.041.775.000,00
Rp
375.135.400.851,00
- 5) Belanja Bantuan Sosial Semula Bertambah/(Berkurang)
Rp
3.390.000.000,00
Rp
0,00
- 6) Belanja Bagi Hasil Semula
Rp
0,00
Bertambah/(Berkurang) -
Rp
0,00
- 7) Belanja Bantuan Keuanqan Semula Rp Bertambah/(Berkurang) Rp
100.000.000,00
0,00
- 8) Belanja Tidak Terduqa Semula
Rp
500.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)
Rp
0,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
Rp
211.321.897.048,00
- b. Belanja Langsung
- 1) Belanja Pegawai Semula Bertambah/(Berkurang)
Rp
26.866.030.581,00
Rp
763.162.750,00
27.629.193.331,00
- 2) Belanja Barang dan Jasa Semula Bertambah/(Berkurang)
Rp
60.308.772.984,00
Rp
(6.042.264.200,00)
54.266.508.784,00
- 3) Belanja Modal Semula Bertambah/(Berkurang)
Rp
72.030.475.238,00
Rp
237.326.450,00
72.267.801.688,00
Jumlah Belanja Langsung
Rp
154.163.503.803,00
Jumlah Belanja
Rp
365.485.400.851,00
Surplus I (Defisit)
Rp
9.650.000.000,00
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
Semula
Rp
1.400.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)
Rp
0,00
- b. Pengeluaran
Semula Bertambah/(Berkurang)
Rp
Rp
11.050.000.000,00
0,00
Jumlah Pembiayaan Neto
Rp
(9.650.000.000,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp
6
Ringkasan Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Wahkota iru,
Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dinner lebth laruut dalam larnoiran II Peraturan Wahkota iru,
Pas§JIS
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini,
Pelaksanaan Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. dan akan ditampung pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belania Oaerah Kota Tomohon:
Diundangkan di Tomohon pada tanggal 27 .Luli 2011 SEKRETARIS DAERAH,
Drs. ARNOLD POll, SH, PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196308151988031 019 BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2011 NOMOR
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.
---
Ditetapkan di Tom 0 h 0 n
pada langgal
26 J1l1i 2011
-
- LI OTA TOMOHON, ALIKOTA,
\
\.
'.
"
22
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diunddngkan Agar setiap orang mengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Da~rah Kola Tomohon
Ditetapkan di Tom 0 h 0 n
pada tan9gal
26 J\ili 2011
Oiundanqkan di Tomohon pada langgal 27 JLIi 11 zci i SEKRET ARIS DAERAH,
Drs. ARNOLD POll, SH, PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196308151988031 019 BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2011 NOMOR ?Z