PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 12 Tahun 2006
Tentang PERLZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA
Berlaku: 12 TAHUN 2006
BAB IV - RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN BAR
PAsal 4

saha restoran, rumah makan dan bar meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum epaaa tamu sebagai usaha pokok serta dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian di dalam gunan sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya.
yelenggaraan hiburan atau kesenian dimak sud pada ayat (I) yang mendatangkan artis, baik dari lam negeri maupun dari luar negeri, harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang herlaku.
Bagian Kedua
Pengaturan Usaha
Paragraf l
Penggolongan Usaha Restoran
BAB IV - RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN BAR
Pasal 5

t pelayanan restoran ditentukan ke dalam 3 (tiga) golongan kelas restoran berdasarkan fasilitas latan yang tersedia serta mutu pelayanan sesuai persyaratan penggolongan kelas restoran, yang an dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN BAR
PAsal 6

toran wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas restoran berdasarkan ketentuan yang erlaku untuk kelas restoran.
Golongan Kelas restoran tertinggi dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwara mas, golongan kelas restoran menengah dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu lerwama perak dan golongan restoran kelas rendah dinyatakan dengan piagam bertanda sendok tarpu berwarna perunggu.
Dalam hal restoran dapat melampaui persyaratan golongan kelas restoran tanda sendok garpu herwarna emas, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan piagam khusus nggolongan restoran.
Fiagam golongan kelas restoran berlaku untuk jangka waktu selama } (tiga) tahun
Penetapan golongan kelas setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Bupati atau pejabat yang itunjuk, sesuai dengan persyaratan golongan kelas yang dapat dipenuhi.
enggolongan kelas restoran dapat dicabut apabila restoran yang bersangkutan tidak memenuhi tersyaratan yang berlaku bagi penggolongan kelas restoran.
ata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan piagam golongan kelas restoran ditetapkan dengan eputusan Bupati
Pa«al 7
golongan kelas restoran harus dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
Paragraf
Rumah Maka
BAB IV - RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN BAR
Pasal 8

rumah makan meliputi penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu rumah , sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Usaha Bar
Pasad 9
bar meliputi penyediaan jasa pelayanan berbagai minuman kepada tamu bar, sesuai dengan aratan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Ketiga
Perizinan
BAB IV - RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN BAR
Pasal 10

menjalank.an kegiatan usaha Restoran, Rumah Makan, dan Bar harus memiliki izin usaha yang oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
lrin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini berlaku sapanjang Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang kembali etiap tahunnya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
lzin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini dapat dipindahtangankan atas izin tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN BAR
Pasal 12

iaan jasa lainnya di lingkungan restoran, rumah makan dan bar yang tidak menjadi bagian dari Usaha, wajib diselenggarakan atas dasar lzin Usaha tersendiri sesuai dengan peraturan perundangyang berlaku.
Bagian Keempat
Tata Cara dan Syarat-syarat Permohonan lzin Usaha
BAB IV - RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN BAR
Pasal 1

cara dan syarat-syarat mengajukan permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 10 Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Kewajiban
BAB IV - RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN BAR
Pasal 14

inan Usaha Restoran, Rumah Makan, dan Bar dalam menjalankan usahanya berkewajiban tuk
- memberi perlindungan kepada pengunjung;
- b. mencegah penggunaan usaha untuk perjudian, penyalahgunaan Narkoba, Anti Psycotropika dan Zat Adiktif (NAPA), kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum;
- c. mencatat, menyimpan barang-barang milik tamu yang tertinggal di lingkungan usaha dan mencatat nama yang menemukan, waktu dan tempat barang tersebut ditemukan serta menyimpan barang tamu tersebut sekurang-kurangnya selama (tiga) bulan;
- d. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyelenggarakan pembukuan perusahaan sesuai denagn peraturan perundang-undangan yang berlakau;
- f. menyampaikan laporan berkala kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
Pimpinan Restoran, Rumah Makan dan Bar berhak untuk mengambil tindakan terhadap tamu yang melanggar ketentuan dimaksud pada ayat () huruf b pasal ini.
am menyelenggarakan perlindungan kepada tamu sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) buruf a Peraturan Daerah ini, pimpinan usaha bertanggung jawab kepada;
- Pencegahan penjualan dan penyerahan minuman keras kepada mereka yang belum dewasa dan penjualan minuman keras hanya dilakukan secara eceran yang diminum di lingkungan tempat usaha
- b. Pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan;
- c. Menjaga kelaikan teknis alat perlengkapan untuk menjamin kepentingan dan keselaratan um um.
tan sanitasi dan kesehatan serta kelaikan teknis alat perlengkapan dimaksud pada ayat ( fbdan e pasal ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN BAR
Pasal 16

la waktu penyimpanan atas barang yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat lruf c Peratruran Daerah ini melampaui 3 (tiga) bulan, maka Pimpinan Restoran, Rumah Makan dan dapat melepaskan tanggung jawabnya dan dapat menetapkan suatu kebijaksanaan untuk lesaiannya.
BAB IV - RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN BAR
Pasal 17

ran berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini lah Laporan Tahunan Statistik Usaha, dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun tak wim pelaporan.
Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dalam eputusan Bupati.
BAB IV - RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN BAR
Pasal 1

pinan Restoran, Rumah Makan dan Bar wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan untuk yelenggarakan kegiatan keramaian dan atau pertunjukkan terbatas, siaran video di dalam unan sendiri, penggunaan antenna parabola untuk penyiaran TV dalam bangunan sendiri.
tuan bagi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal ini akan diatur dalam eputusan Bupati.
Restoran, Rumah Makan dan Bar menetapkan peraturan yang berlaku di dalam lingkungan ya, untuk diketahui oleh tamu sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang­ yang berlaku.
BAB V - USAHA JASA BOGA
Pasal 20

Jasa Boga meliputi penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman untuk umum yang diolah lasar pesanan dan tidak dihidangkan di tempat pengolahannya.
Bagian Kedua
Perizinan
BAB V - USAHA JASA BOGA
Pasal 21

menjalankan kegiatan Usaha Jasa Boga harus memiliki lzin Usaha yang diberikan oleh Bupati pejabat yang ditunjuk.
BAB V - USAHA JASA BOGA
Pasal 22

lzin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini berlaku sepanjang Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang kembali setiap tahunnya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk lzin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal ini dapat dipindahtangankan atas izin tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan peraturan perundang­undangan yang berlaku
BAB V - USAHA JASA BOGA
Pasal 23

ediaan jasa lainnya di lingkungan Usaha Jasa Boga yang tidak menjadi bagian dari Lzin Usaha, diselenggarakan atas dasar lzin Usaha tersendiri sesuai peraturan perundang­undangan yang ku,
Bagian Ketiga
Tata Cara dan Syarat­syarat Permohonan lzin Usaha
BAB V - USAHA JASA BOGA
Pasal 24

ca d syarat­syarat mengajukan permohonan lzin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2L Deerh ini ditetapk.a lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
Bagi Keer pat
Kewajiban
BAB V - USAHA JASA BOGA
Pasal 25

nan Usaha Jasa Boga dalam menjalankan usahanya berkewajiban untuk : Memberikan jaminan makanan dan minuman sesuai dengan standart kesehatan terhadap kesehatan pesanan;
Menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Pemeliharaan sanitasi dan keschatan lingkungan Usaha Jasa Boga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Menyampaikan laporan berkala kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
Paat 26
Dalam memberikan jaminan keschatan scbagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf a Peraturan Daerah ini, Pimpinan Usaha Jasa Boga bertanggung jawab atas :
- Pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan Usaha Jasa Doga;
· Kandungan unsur makanan yang memenuhi ketentuan kesechatan;
k
Kelaikan tcknis alat perlengkapan Usaha Jasa Boga untuk menjamin kepentingan dari keselamatan umum.
ersyaratan sanitasi dan kesehatan serta kelaikan teknis alat perlengkapan dimaksud pada ayat (I) lini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
BAB V - USAHA JASA BOGA
Pasal 27

poran berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e Peraturan Daerah ini adalah poran Tahunan Statistik Usaha, dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari hir tahun Tak wim pelaporan.
ntuk dan isi penyampaian Laporan sebagimana dimaksud ayat (I) Pasal ini ditetapkan dengan eputusan Bupati. ·
BAB VI - PEMINDAHAN USAHA
Pasal 28

indahan atas pemilikan Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga wajib dilaporkan secara ulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
am hal terjadi perubahan nama dan atau lokasi usaha Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa a. harus dilaporkan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
pemindahan atas pemilikan, perubahan nama dan lokasi Restoran, Rumah Makan, Bar dar Boga diwajibkan memperbaharui izin sebagaimana izin baru
BAB VIL - PENCABUTAN IZIN
Pasal 30

abutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalarm Pasal 29 Peraturan Daerah ini setelah berikan peringatan scbanyak 33 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu sebagai berikut :
jangka waktu antara peringatan pertama dan peringatan kedua selama I S (lima belas) hari kerja;
jangka waktu antara peringatan kedua dan peringatan ketiga selama I 5 (lima belas) hari kerja;
terhitung I5 (lima belas) hari kerja diterimanya peringatan ketiga, peringatan tersebut tidak diindahkan, maka izin usaha dicabut.
berian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Bupati atau Penjabat yang ditunjuk.
BA VIL
PEMBATALAN IZIN
Pasat 3l
in Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila:
Pengusaha tidak meneruskan usahanya;
Pemegang izin meninggal dunia atau usahanya bubar;
Dipindahtangankan oleh pemegang lzin Usaha tanpa lzin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
Tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftark:an ulang izin usaha;
Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimasud dalam Pasa 27 ayat (I) Peraturan Daerah n;
Hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang/dihapus;
Als hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.
Pemyataan .•
tidal berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal mr tax pertu putusan pengadilan terlebih dahulu
BAB IX - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 32

mbinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Bupati atau penjabat yang itunjuk dan dapat bekerjasama dengan instansi lain yang terkait upati atau penjabat yang ditunjuk dapat meminta laporan mengenai hal-hal yang dianggap perlu epada pimpinan usaha.
alam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petgas dapat lakukan pemeriksaan di tempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap yaratannya.
ntuk memudahkan pengawasan, maka izin usaha wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat dan ibaca oleh umum
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB IX - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 33

rizinan bagi penanaman modal asing (PMA) atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) uai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
lam memelihara hubungan kerja, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan-ketentuan di dang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
am menyelenggarakan kegiatan usahanya, Pimpinan usaha harus melaksanakan peningkatan utu karyawan secara terus menerus.
BAB XI - PENYIDJKAN
Pasal 35

jabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimak sud dalam dang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana melks l togas penyidikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud try.at()pl ii berwenag
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai rang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tidk pidana;
3. c, meminta keterangan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan mempakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungiawabkan.
12. ) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

gan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Ketentuan dan Peraturan yang bertentangan gan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. "
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

T
yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
I
Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya iap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan patannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.
'
Ditetpkan di Nanga Pinoh pada tanggal, 27 Joni 2006
di Nanga Pinoh tanggal 29 ktL 2006
·""I""Ev.
MARTIN LUTHER.D
IBARAN DAERAH KABUPATEN MELA WI TAHUN 2006 NOMOR 20
'