PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 35 Tahun 2011
Tentang PENETAPAN TEMPAT-TEMPAT DAN FASILITAS UMUM TERTENTU SEBAGAI KEGIATAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN BANYUWANGI
Berlaku: 35 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban, keindahan, dan kelancaran lalu lintas terkait dengan pertumbuhan jumlah pedagang kaki lima yang menempati fasilitas umum, perlu dilakukan penataan kembali tempat-tempat kegiatan usaha PKL di Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penetapan Tempat-Tempat dan Fasilitas Umum Tertentu Sebagai Kegiatan PKL di Kabupaten Banyuwangi dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi , kondisi dan perkembangan Yang ada, sehingga perlu diubah dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.
Mengingat
1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lints Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah cengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor4844); 59,
4. 4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 1988 Nomor 3/C) ;
Menetapkan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Tahun 1990 Nomor 8/B);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 2 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan di Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 1993 Nomor 2/B).
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TEMPAT-TEMPAT DAN FASILITAS UMUM TERTENTU SEBAGAI KEGIATAN PKL DI KABUPATEN BANYUWANGI.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
4. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah semua pedagang atau penjual yang menjual barang dan/atau jasa yang dalam menjalankan usahanya mempergunakan jalan umum atau trotoar dan/atau tempat-tempat yang dipergunakan untuk kepentingan umum;
5. Lokasi Kegiatan adalah lokasi atau tempat yang telah ditetapkan penggunaannya atau fasilitas umum tertentu sebagai tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima;
6. Kawasan Relokasi adalah kawasan alternatif yang dipergunakan untuk menampung pengalihan kegiatan usaha pedagang kaki lima;
7. Kawasan Penyangga adalah kawasan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha pedagang kaki lima;
8. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
9. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyuwangi.
N/A
Pasal 2

Setiap PKL yang melakukan kegiatan usaha di tempat-tempat dan fasilitas umum tertentu wajib memperhatikan dan mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 5 tahun 1990 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut:
- a. Penetapan dan penggunaan tempat;
- b. Lokasi kegiatan;
- c. Waktu kegiatan.
BAB III - PENETAPAN DAN PENGGUNAAN TEMPAT
Pasal 4

Penetapan dan penggunaan tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a diatur sebagai berikut:
1. Media tempat dasaran beserta kelengkapannya tidak boleh mengganggu trotoar;
2. Tempat dasaran harus berbentuk kereta dorong (rombong);
3. Payung tempat dasaran maksimum seluas tempat dasaran, tidak boleh menutup seluruh trotoar;
4. Penutup/tenda tidak boleh dibuat permanent harus bongkar pasang;
5. Bagi yang mengunakan tempat duduk pembeli, harus diatur sesuai jalur jalan/trotoar dan tidak boleh menghabiskan trotoar.
BAB IV - LOKASI KEGIATAN
Pasal 5

Lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b adalah tempat-tempat dan fasilitas umum tertentu yang boleh digunakan sebagai kegiatan usaha PKL, meliputi:
1. Kawasan Relokasi untuk pemusatan kegiatan usaha PKL, meliputi:
- a. Kawasan Pasar Sobo;
- b. Jalan Agus Salim kanan kiri;
- c. Jalan Brigjen Katamso sebelah Utara dan Selatan;
- d. Jalan Letjen Sutoyo kanan kiri;
- e. Jalan M.H. Thamrin Sebelah Barat Jembatan.
2. Kawasan penyangga meliputi jalan umum, trotoar dan atau fasilitas umum tertentu di luar kawasan larangan bagi PKL;
3. Penggunaan kawasan relokasi diatur sebagai berikut:
- a. PKL yang melakukan kegiatan usahanya harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk pendataan/inventarisasi;
- b. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus diketahui oleh Ketua RT/RW dan Lurah setempat serta dilampiri surat tidak keberatan dari pemegang hak milik atau pihak yang diberi kuasa atas tanah, rumah, toko/warung, serta tempat usaha dan bangunan lainnya yang langsung berhadapan dengan trotoar yang akan digunakan oleh PKL;
- c. Memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan sebagaimana di atur dalam Peraturan ini.
4. Penggunaan kawasan penyangga diatur sebagai berikut:
- a. PKL yang melakukan kegiatan usahanya harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a harus diketahui oleh Ketua RT/RW dan Lurah setempat serta dilampiri surat tidak keberatan dari pemegang hak milik atau pihak yang diberi kuasa atas tanah, rumah, toko/warung, serta tempat usaha dan bangunan lainnya yang langsung berhadapan dengan trotoar yang akan digunakan oleh PKL;
- c. Memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan sebagaimana di atur dalam Peraturan ini.
5. Untuk wilayah kecamatan di luar kawasan relokasi dan kawasan penyangga sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, pengaturan PKL diserahkan kepada masing-masing Camat dengan memperhatikan situasi dan kondisi wilayah setempat serta berpedoman pada peraturan ini.
BAB IV - LOKASI KEGIATAN
Pasal 6

Kawasan yang tidak diperbolehkan/dilarang bagi semua PKL adalah:
1. Kawasan Pasar Banyuwangi meliputi:
- a. Jalan Susuit Tubun;
- b. Jalan Diponegoro;
- c. Jalan Banterang.
2. Kawasan Jalan Protokol Poros Utama Kota meliputi:
- a. Jalan S.Parman;
- b. Jalan Adi Sucipto;
- c. Jalan Ahmad Yani;
- d. Jalan P.B.Sudirman; dan
- e. Jalan Basuki Rahmat.
3. Kawasan Seputar Taman Sritanjung;
4. Kawasan Seputar Taman Blambangan.
BAB IV - LOKASI KEGIATAN
Pasal 7

Dalam melakukan kegiatannya, setiap PKL dilarang:
1. Berjualan atau berdagang di lingkungan instansi pemerintah dan swasta;
2. Berjualan atau berdagang di pintu masuk toko, rumah tempat tinggal dan atau tempat strategis lainnya;
3. Berjualan atau berdagang menggunakan sarana yang bersifat permanen atau menetap, kecuali pada lahan-lahan di luar jalan umum atau trotoar atau tempat-tempat yang dipergunakan untuk kepentingan umum dengan seizin pemilik lahan;
4. Meninggalkan sarana berdagang atau gerobak dorong pada tempatnya setelah melakukan kegiatan.
BAB IV - LOKASI KEGIATAN
Pasal 8

Dalam melakukan kegiatan, setiap PKL wajib:
1. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan;
2. Menjaga ketentraman dan ketertiban;
3. Memberi lampu penerangan yang memadai (tidak boleh memakai lampu remang-remang).
BAB V - WAKTU KEGIATAN
Pasal 9

Pengaturan waktu kegiatan usaha PKL dimulai pukul 17.00 sampai dengan 05.00 WIB.
BAB VI
Pasal 10

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 7 dan 8 Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penetapan Tempat-Tempat dan Fasilitas Umum Tertentu Sebagai Kegiatan Usaha Pedagang kaki Lima (PKL) di Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
Pembina Utama NIP, 19560225 198212 1 002 Madya
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 27/
2011
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi . Agar setiap
Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 26
2011
BUPATI BANYUWANGI