PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 16 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 16 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
&lt;.
BUPATISAROLANGUN PROVINS! JAMBI
PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 16 TAHUN 2016
TENT ANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
1.
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008} sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Vahunaten
~
l
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas/Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai pengghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data obyek pajak dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
10. Pihak lain adalah pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan/ atau retribusi daerah
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sarolangun
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatuhan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnva tangoung iawab kebutuhan serta
BAB II - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 3

- ( 1) Insentif diberikan kepada SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan/ atau retribusi daerah
- (2) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penangggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan;
- d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
- e. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum;
- f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- g. Pejabat dan pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan/ atau retribusi daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
- h. Pihak lain yang membantu pemungutan pajak daerah dan/ atau retribusi daerah.
Bagian Kedua
Pemberian Insentif
BAB II - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada SKPD pemungut pajak daerah dan/atau retribusi daerah atas dasar pencapaian kinerja tertentu
- (2) Pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:
- a. 1. Sampai dengan triwulan I
4. :
15% (lima belas perseratus);
2. Sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus);
3. Sampai dengan triwulan
III : 75% (tujuh puluh lima perseratus);
4. Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus);
- b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II
- c. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II
- d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh
- e. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus], Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III
- f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV
- g. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV
- h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan
1. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
- a. Kinerja SKPD;
- b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
- c. Pendapatan daerah; dan
- d. Pelayanan kepada masyarakat
Bagian Ketiga Sumber Insentif
BAB II - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Bagian Keempat Besaran Insentif
BAB II - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 6

- (1) Besaran Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan,
- (3) Besaran pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h ditetapkan sebesar 7% (tujuh perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan ayat (1)
- (4) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, wajib disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.
BAB III - PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8

- (1) Kepala SKPD pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah menyusun penganggaran Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan pajak serta rincian objek belanja pajak.
- (3) Penganggaran Insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan retribusi serta rincian objek belanja retribusi.
BAB III - PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9

Dalam hal target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada awal tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian lnsentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Pemberian Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahun anggaran 2016 dapat dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2016 dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.
Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal &lt;:J pehruorr 2016
r
BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2016 NOMOR 10
Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 9 fehroor-r 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,
THABRONI ROZALI