Unknown BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 12 Tahun 1950
BAB VI - PBIIBIILUII DAIi PBIIGAWASAII
Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan ANDALALIN oleh Bupati.
2. (2} Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
3. (3} Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VD - SANKSI ADIIIIIISTRASI
Pasal 15

Bupati betwenang memberikan sanksi adrninistratsi kepada
- pengembang atau pembangun berupa :
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pelayanan um.um;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. denda administratif;
- e. pembatalan izin; dan/atau
- f. Pencabutan izi.n.
BAB VD - SANKSI ADIIIIIISTRASI
Pasal 16

- ( 1) Bupati berwenang menghentikan pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ), Pasal 4, Pasal 12 ayat (2) dan/atau Pasal 13 ayat (4).
- (2) Bupati bcrwenang membcrikan peringatan, membekukan dan/atau mencabut persetujuan ANDALALIN dalam hal pengembang atau pembangun yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
- (3) Setiap Pengembang atau pembangun yang mela.kukan kegiatan dan/atau usaha yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, Pasal 12 ayat (2) dan/atau Pasal 13 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).