Unknown Unknown Nomor 53 Tahun 2023
Tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHON ANGGARAN 2015
Berlaku: 53 TAHON 2015
N/A
Preamble

Menimbang a. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, dinyatakan RKPD Tahun 2015 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dan perubahan RKPD Tahun 2015 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
b.
- bahwa sesuai dengan maksud pada huruf a, rencana kerja pemerintah daerah menjadi pedoman penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan .. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015. -.
•
Mengingat
- T h 1959 tentang Undang-Undang Nomor 27 a un Penetapan Undang-Undang Darurat Nornor 3 Tahun 0 . 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II . 1 Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 1820); 1.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebernpn knli ternkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Ren can a Kerja Dan Anggaran Kementerian Ne\_gara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
15. Peraturan � aerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
Menetapkan
- l6. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang N � mor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2010-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 20112015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang, Nomor 10);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2015
BAB lll - PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Pasal 5
Pasal 6

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan RKPD dengan melakukan Perubahan Rencana Kcrja Saluan Kerja PerangkatDaerah.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 rnernuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sarnpai dengan Triwulan II tahun berjalan dan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015.
- (3) Hal-hal yang tidak mengalami perubahan sebagairnaria drmaksud dalarn Pasal 2 dilaksanakan sesuai dcngan keteruuan Peraturan Bupari Kabupaten Sin tang Nomor 23 Tahun 2014 teruang Ren na Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015.
- (4) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2015 dirnuut d lam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahk 111 ddf1 Peraturan Bupati ini.
Pai,iul 7
DaJam haJ Perubahan RKPD Tuhun 20 I 5 y11ni;: ditetupkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengnn l � l,;l'I) Tuhun 2ll IS maka dq,:um1kan program dan kegiatan hasil Perubahan RKPL) Tahun 2U 15.