PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 6 Tahun 2014
Tentang IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Berlaku: 13 Oktober 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
a.
bahwa berdasarkan amanat Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi menyatakan bahwa Badan Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya; yang Usaha
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 2 .
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun Daerah Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Indonesia Nomor 4437) 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59,
- 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara tentang Usaha dan Peran
3955) diubah dengan Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 5.
- 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); Konstruksi (Lembaran Negara
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pemerintahan Pemerintahan Daerah Propinsi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, dan Nomor 82, Tambahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8 .
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14 / PRT / M / 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 9.
- 10 . Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 / PRT / M / 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU dan BUPATI LABUHANBATU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.
BAB II - AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk mengatur pelaksanaan pemberian IUJK.
BAB II - AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundangundangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengguna sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal bidang jasa konstruksi.
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN Bagian Kesatu Prinsip Pemberian IUJK Pasal 6
Pasal 8

IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN Bagian Kesatu Prinsip Pemberian IUJK Pasal 6
Pasal 9

- ' ' U IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) w diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Tata cara pemberian nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN Bagian Kesatu Prinsip Pemberian IUJK Pasal 6
Pasal 10

Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh Unit Kerja / Instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi.
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN Bagian Kesatu Prinsip Pemberian IUJK Pasal 6
Pasal 11

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (2) Tata cara pemberian dan format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (1) Bupati atau Unit Kerja / Instansi yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. permohonan izin barn;
- b. perpanjangan izin;
- c. perubahan data; dan / atau
- d. penutupan izin.
- (3) Persyaratan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (1) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
- (2) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan / atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh Instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Persyaratan, tata cara dan format permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.
- (6) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili di wilayah Kabupaten dimana Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
BAB IV - KETENTUAN PERIZINAN Bagian Kesatu Prinsip Pemberian IUJK Pasal 6
Pasal 14

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Labuhanbatu wajib memiliki klasifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusat.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh unit kerja / instansi pemberi IUJK.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK Pasal 16
Pasal 17

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
- a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
- b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturaan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk-produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
- a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
- b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit Kerja / Instansi Pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan;
- perusahaan yang nama c. memasang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK papan berdomisili.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK Pasal 16
Pasal 18

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf b meliputi:
- a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
- b. institusi / lembaga pengguna jasa; dan
- c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - PENGAWASAN DAN PELAPORAN PENERBITAN IUJK Bagian Kesatu Pengawasan Paragrap 1
Pasal 21

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari Pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - PENGAWASAN DAN PELAPORAN PENERBITAN IUJK Bagian Kesatu Pengawasan Paragrap 1
Pasal 22

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat / Unit Kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi adalah melakukan pendaftaran terhadap usaha orang perseorangan.
- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya disetiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.
- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada Instansi penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB X - SANKSI Bagian Kesatu Sanksi Administrasi Pasal 26
Pasal 29

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud Pasal 28 sebagai berikut:
- a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh Unit Kerja / Instansi pemberi IUJK; dan
- b. Unit Kerja / Instansi pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.
IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB X - SANKSI Bagian Kesatu Sanksi Administrasi Pasal 26
Pasal 31

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah sebagai berikut:
- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Instansi Pelaksana;
- b. unit kerja / instansi pelaksana memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan;
- c. bila berkas permohonan beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka unit kerja / instansi dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- d. unit kerja / instansi dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan
- e. unit kerja / instansi mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan / atau papan pengumuman di unit kerja / instansi penerbit IUJK.
BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila:
- ' - a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. selagi menjalani sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud pada huruf a namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan / atau kegagalan bangunan.
Bagi usaha orang perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 37
Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
Ditetapkan di Rantauprapat pada tanggal 13 Oktober 2014
BUPATI LABUHANBATU, ttd TIGOR PANUSUNAN SIREGAR
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 6 Tahun 2014 Tanggal 13 Oktober 2014
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU : (5 / 2014)