PERATURAN DAERAH Unknown Nomor 2011 Tahun 2023
Tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Berlaku: 28 tahun 2009
N/A
Preamble

Mengingat
1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092 ),
2
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
.
3. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
10. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
dan
BUPATI DELI SERDANG
MEMUTUSKAN:
:
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Menetapkan
BAB II - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 2

- (1 ) Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang sumber daya alam, barang, parasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Jenis Retribusi Perizinan tertentu adalah :
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuraan Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek;
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Dengan nama izin mendirikan bangunan dipungut retribusi atas setiap biaya pemberian izin mendirikan suatu bangunan.
BAB II - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan atau menambah suatu bangunan.
- (2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) adalah :
- a. prasarana bangunan.
- b. renovasi bangunan.
- c. tangki, menara, gapura/tugu dan/ atau bangunan lainnya yang tidak dapat dihitung luasnya.
- d. teras, balkon/selasar, dan koridor .
- e. perubahan/revisi Izin Mendirikan Bangunan dan/atau perubahan fungsi Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ke 47 peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agai tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
BAB II - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang berkewajiban untuk membayar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Retribusi izin mendirikan bangunan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.
Tingkat penggunaan jasa atas pemberian pelayanan perizinan mendirikan bangunan diukur menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan untuk bangunan, serta indeks untuk prasarana bangunan.
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, pengecekan, pengukuran, pemeriksaan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, pengendalian dan pembinaan dari pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (1) Besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan dihitung dari perkalian antara indeks terintegrasi x harga satuan/tarif retribusi x luas lantai bangunan dalam meter persegi.
- (2) Besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk prasarana bangunan yang meliputi konstruksi pembatas/penahan/pengaman dihitung dari perkalian antara harga satuan/tarif retribusi x panjang bangunan dalam meter.
- (3) Besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk prasarana bangunan yang meliputi konstruksi penanda masuk lokasi, konstruksi perkerasan, konstruksi penghubung, konstruksi kolam/reservoir bawah tanah, konstruksi menara non telekomunikasi, konstruksi monumen,
konstruksi instalasi/gardu, konstruksi reklame/papan nama, dan/atau bangunan lainnya yang tidak dapat dihitung luasnya adalah 3,50% (tiga koma lima puluh persen) dari Rencana Anggaran Biaya yang disetujui oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Besamya retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk pekeijaan renovasi yang tidak dapat dihitung luasnya adalah 1,50% (satu koma lima puluh persen) dari biaya renovasi bangunan.
- (5) Besamya retribusi Izin Mendirikan Bangunan menara telekomunil ' Qci adalah 10% (sepuluh persen) dari Rencana Anggaran Biaya 49 disetujui oleh pejabat yang berwenang sedangkan besamya reu untuk perpanjangan izin sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi izin saat pertama kali diterbitkan.
- (6) Besamya retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk bagian bangunan sejenis teras, balkon/selasar, koridor, overstek/luifel/dak beton adalah 50%(lima puluh persen) dari biaya retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada bagian bangunan tersebut.
- (7) Besamya retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk perubahan fungsi bangunan adalah 20% x indeks terintegrasi x harga satuan retribusi x luas bangunan yang berubah fungsi dalam meter persegi.
- (8) Untuk setiap bangunan, baik terbuka maupun tertutup, yang ketinggian tutup tiangnya atau jarak tinggi lantai dengan lantai diatasnya melebihi 6 (enam) meter, untuk setiap penambahan sampai dengan 1 (satu meter) dikenakan retribusi tambahan yang besamya 20% (dua puluh persen) dari retribusi lantai tersebut.
- (9) Retribusi untuk plank Izin Mendirikan Bangunan adalah sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah).
- (10) Besamya retribusi perubahan/revisi Izin Mendirikan Bangunan dihitung sesuai dengan lingkup perubahan dan biaya retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang berlaku pada saat permohonan perubahan/revisi Izin Mendirikan Bangunan.
BAB II - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 10

- (1) Harga satuan/tarif retribusi untuk bangunan ditetapkan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) / mJ
- (2) Harga satuan/tarif retribusi untuk jenis bangunan konstruksi pembatas/penahan/pengaman ditetapkan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) / m.
- (1) Indeks terintegrasi untuk penghitungan besarnya tarif retribusi Izin mendirikan Bangunan ditetapkan berdasarkan fungsi dan klasifikasi bangunan dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan, yang meliputi :
- a. tingkat kompleksitas;
- b. tingkat permanensi;
- c. kepadatan bangunan di lokasi pembangunan;
- d. ketinggian ataujumlah lantai bangunan;
- e. kempemilikan bangunan;
- f. resiko kebakaran;
- g. zonagempa;
- h. jangka waktu penggunaan bangunan.
- (2) Skala indeks ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa.
- (3) Indeks Terintegrasi sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
| FUNGSI | FUNGSI | KLASIFIKASI | KLASIFIKASI | KLASIFIKASI | KLASIFIKASI | WAKTU PENGGUNAAN | WAKTU PENGGUNAAN |
|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| PARA METER | INDEKS | PARA METER | BO BOT | PARA METER | IND EKS | PARA METER | IND EK S |
| I Human 2 Keagamaan i. ' J - aha 4.Sosial dan Budaya | 0.05 / 0.5 0,00 1.00 3, 00 | I . Kompleksitas | 0.25 | aSederhana b.Tidik Sederhana c.Khusus | 0,40 0 , 70 1,00 | l.Sementara jangka pendek 2. Sementara jangka mene | 0,40 0,70 |
| 5.Khusus | 2 , 00 3, | 2 Permanensi | 0 , 20 | iDarnai b Semi Pcimancn c . Permancn aRenggang b Scdang c Pad 41 aRcndah b Scdang c .Tinggj a.BUMN/ | 0 , 40/ 0 , 00 0 , 70/ 0 , 00 1.00 0 , 40 0.70 1,00 | ngah . Telap | 1,00 |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 6.Campuran | 00/4, 00 | 3 Kep & daan Bangunan | 0, 10 0, 10 | | 0 , 40 0, 70 1, 00 0,40 0 , 40 0, 70 | 3 | |
| | | Gedung 4 Kelinggian Bangunan Gcdung j.Kcpcmilikan 6 Resiko Kcbataran | 0, 05 0.15 | BUMD b. Yayasan c . Perorangan d. Swasta a.Ren ! nh b Scdang c.Tinggj | 1 , 00 0 , 40 0,70 1 , 00 | | |
dengan ketentuan :
- a. Indeks 0,05 (nol koma nol lima) pada fungsi hunian ditetapkan untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana dengan luas bangunan &lt; 21 m 2 .
- b. Indeks 3,00 (tiga koma nol) pada fungsi campuran ditetapkan untuk bangunan fungsi campuran dengan jenis bangunan Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan).
- c. Indeks 0,00 (nol koma nol) pada fungsi hunian untuk rumah tinggal tunggal yang darurat dan semi permanen.
- (4) Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengaJi tambahan 1,30 (satu koma tiga puluh).
- (1) Masa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Saat terutang retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pada saat diterbitkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen Iain yang dipersamakan.
Dengan nama izin tempat penjualan minuman beralkohol dipungut retribusi atas setiap pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol di tempat tertentu.
BAB II - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 14

Objek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
BAB II - RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 15

- (1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan untuk
memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran Retribusi.
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol termasuk digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
Tingkat Penggunaan Jasa izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur berdasarkan jenis tempat/lokasi pengedaran dan penjualan, luas ruangan, jumlah/golongan minuman beralkohol dan waklu penjualan minuman.
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, pengecekan, pemeriksaan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, pengendalian dan pembinaan dan pemberian Izin Tempat Minuman Penjualan Beralkohol.
Besarnya retribusi di tetapkan sebagai berikut :
- a. untuk minuman beralkohol golongan A diminum di tempat penjualan :
Rp. 300.000, - /thn
1. Hotel berbintang 3, 4, dan 5sebesar
2. Restoran dengan tanda talam kencana selaka dan sejenisnya sebesar...
3. Bar, Pub dan Club malam
Rp.250.000, - /thn
4. Tempat tertentu yang diizinkan oleh Bupati
Rp. 200.000, - /thn
Rp. 300.000, /thn
- -
- b. untuk minuman beralkohol golongan B dan C diminum di tempat penjualan :
- 1.
2. Restoran dengan tanda talam kencana selaka dan sejenisnya sebesar
- Hotel berbintang 3, 4, dan 5 sebesar -
Rp. 200.000, /thn
3. Bar, Pub dan Club malam
Rp. 300.000, /thn
4. Tempat tertentu yang diizinkan oleh Bupati
Rp. 250.000, -/thn
- c. untuk minuman beralkohol untuk dijual secara eceran dalam kemasan :
- a. Di toko sebesar
- b. Di Pasar Swalayan
4. dan sejenisnya Sebesar ..
- c. Di toko bebas bea (Duty Free Shop) sebesar
Rp. 200.000, /thn
. Rp. 250.000, /thn
- .Rp. 200.000, -
Bagian Keenam
- (1) Masa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk mendapatkan jasadari Pemerintah Daerah.
- (2) Saat terutang retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pada saat diterbitkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
/thn
- .Rp. 250.000, -
/thn
BAB V - RETR1BUSIIZIN GANGGUAN
Pasal 21

Dengan nama Izin Gangguan dipungut Retribusi atas setiap pemberian Izin Gangguan Daerah.
BAB V - RETR1BUSIIZIN GANGGUAN
Pasal 22

- (1) Subjek retribusi izin gangguan adalah tiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan untuk mendapatkan Izin Gangguan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang berkewajiban untuk membayar Retribusi Izin Gangguan.
BAB V - RETR1BUSIIZIN GANGGUAN
Pasal 23

- (1) Objek Retribusi Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah teijadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan keija .
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 24
Relribusi izin gangguan termasuk golongan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan atas :
- h. indeks jenis usaha;
- i. indeks kriteria usaha;
- j. indeks lokasi;
- k. indeks tingkat gangguan;
5. L indeks waktu kegiatan;
- m. indeks luas tempat usaha; dan
- n. indeks penggunaan mesin.
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, pengecekan, pemeriksaan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, pengendalian dan pembinaan dari pemberian Izin Gangguan.
Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 27
- (1) Perhitungan Retribusi Izin Gangguan Perusahaan Industri yaitu indeks jenis usaha x indeks kriteria usaha x indeks lokasi x indeks tingkat gangguan x indeks waktu kegiatan x indeks luas tempat usaha x indeks penggunaan mesin x tarif usaha Izin Gangguan.
- (2) Perhitungan Retribusi Izin Gangguan Perusahaan Non Industri yaitu indeks jenis usaha x indeks kriteria usaha x indeks lokasi x indeks tingkat gangguan x indeks waktu kegiatan x indeks luas tempat usaha x tarif usaha Izin Gangguan.
- (3) Besamya tarif usaha Izin Gangguan adalah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- (4) Klasifikasi indeks jenis usaha, indeks kriteria usaha, indeks lokasi, indeks tingkat gangguan, indeks waktu kegiatan, indeks luas tempat usaha, indeks penggunaan mesin dan tarif usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini adalah sebagai berikut :
| KLASIFIKASI | KLASIFIKASI | KLASIFIKASI | KLASIFIKASI | KLASIFIKASI | KLASIFIKASI |
|------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| JENIS USAHA | BOBOT USAHA | TARIF USAHA | PARAMETER | SKALA | INDEKS |
| 1. Industri | 3 | Rp.5.000 , - | I . Kriteria Usaha | a.Mikro b.Kecil c .Sedang/Menengah d . Besar | 2 3 4 5 |
| 2 . Non Industri | 2 | | 2.Lokasi | a . Kawasan niaga/perkantoran/Indus tri/Kawasan Industri/Pergudangan b.Campuran (petkantoran , petnukiman, kawasan niaga, industri ) c . Pendidikan dan Pemukiman a.Kecil | 2 3 4 |
| | | | 3.Tingkat Gangguan | b.Sedang/Menengah c.Besar | I 2 3 |
| | | | 4.Waktu Kegiatan | a .Siang dan Malam Hari b.Malam Hari c Siang Hari | 5 3 2 |
| S . Luas Tempai Usaha | a. 1 s/d 230 M2 b. 251 s/d 500 M2 c.50l s /d 1000 M2 d.1001 s/d 5000 M2 e. Dialas 5000 M2 | I 2 3 4 5 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 6.Pcnggunaan Mesa | a . I s/d 50 DK b . 51 s/d 100OK c . 10! s/d 150 DK d . 151 s/d 200 DK e. Dialas 200 DK | 0,50 0.75 1 1,25 1,5 |
dengan ketentuan :
1. Indeks tingkat gangguan diatur berdasarkan kriteria usaha dan lokasi usaha yaitu :
- a. Usaha Industri yang berada dalam Kawasan Industri memiliki Tingkat Gangguan Kecil.
- b. Usaha Non Industri yang berada di dalam Kawasan Non Industri / Perdagangan / Kawasan Niaga memiliki Tingkat Gangguan Kecil.
- c. Usaha Non industri yang berada di dalam Kawasan Industri memiliki Tingkat Gangguan Kecil.
- d. Usaha Industri besar yang berada di luar Kawasan Industri memiliki Tingkat Gangguan Besar.
- e. Usaha Industri kecil dan menengah yang berada di luar Kawasan Industri memiliki Tingkat Gangguan menengah.
- f. Usaha non industri besar yang berada di dalam kawasan pendidikan dan pemukiman memiliki tingkat gangguan besar.
- g. Usaha non industri kecil dan menengah yang berada di dalam kawasan pendidikan dan pemukiman memiliki tingkat gangguan kecil.
2. Lokasi berskala campuran adalah lokasi yang memiliki lebih dari 1 fungsi.
3. Untuk waktu siang dan malam adalah untuk usaha yang melakukan sistem shift (pergantian kaiy'awan antar waktu) atau yang dilakukan secara terus menerus selama 24 jam setiap hari selama izin berlaku.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai keterangan indeks tingkat gangguan dan klasifikasi jenis usaha, tarif usaha, parameter, skala dan indeks sebagaimana dimaksud dalam tabel di atas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
5 Untuk Perusahaan Klasifikasi Jenis Usaha :
- a. Jasa Konstruksi (Baru)
2. -Grade 7 Rp 750.000, -
3. -Grade 5 Rp500.000, -
4. -Grade 6 Rp 600.000, -
5. -Grade 4 Rp 400.000, -
6. -Grade 3 Rp300.000, -
7. -Grade 2 Rp 200.000, -
Jasa Leveransir/Konsultansi (Baru)
- Besar Rp 750.000, -
- Menengah Rp 500.000, -
- Kecil Rp 300.000, -
Jasa Konstruksi (Perpanjangan)
- -Grade 7 Rp 600.000, -
- -Grade 5 Rp 400.000, -
- -Grade 6 Rp500.000, -
- -Grade 4 Rp300.000, -
- -Grade 2 Rp 100.000, -
- -Grade 3 Rp 250.000, -
Jasa Leveransir/Konsultansi (Perpanjangan)
- Besar
Rp600.000, -
- Menengah Rp 400.000, -
- Kecil Rp 200.000,-
Pass! 28
Setiap perubahan izin dipungut retribusi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari retribusi izin gangguan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
BAB V - RETR1BUSIIZIN GANGGUAN
Pasal 29

- (1) Berdasarkan perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 dan Pasal 27, diterbitkan SKRD atau SKRD Jabatan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan retribusi yang terhutang, maka diterbitkan SKRD tambahan.
- (1) Masa Retribusi Izin Gangguan adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan balas waktu bagi Wajib Retribusi selama perusahaan melakukan usahanya dan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali bagi perusahaan industri dan setiap 3 (tiga) tahun sekali bagi perusahaan non industri.
- (2) Saat terutang retribusi Izin Gangguan adalah pada saat diterbitkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB VI - RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Pasal 31

Dengan nama izin trayek dipungut Retribusi atas setiap pemberian izin trayek daerah
BAB VI - RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Pasal 32

- (1) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. izin trayek/wilayah operasi;.
- b. buku trayek (kartu pengawasan).
- c. buku wilayah operasi/kartu operasi.
- d. izin insidentil.
BAB VI - RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Pasal 33

- (1) Subjek retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan untuk memperoleh izin trayek yang diberikan oleh pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran Retribusi.
Retribusi izin trayek termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.
Bagian Ketiga
Tingkat penggunaan jasa retribusi izin trayek diukur berdasarkan jumlah unit kendaraan, jenis kendaraan, dan jumlah roda kendaraan
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, pengecekan, pemeriksaan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, pengendalian dan pembinaan dari pemberian Izin Trayek.
- (1) Besarnya Retribusi Izin Trayek :
| a. | mobil bus besar (28 tempat duduk keatas) | Rp | 50.000/kend/5 thn |
|------|--------------------------------------------|------|---------------------|
| b. | mobil bus sedang (17 - 27 tempatduduk) | Rp | 40.000/kend/5 thn |
| c. | mobil bus kecil (9 - 16 tempat duduk) | Rp | 35.000/kend/5 thn |
| d. | mobil penumpang (1 - 8 tempat duduk) | Rp | 30.000/kend/5 thn |
| e. | taxi | Rp | 50.000/kend/5 thn |
| f. | becak Bermotor | Rp . | 10.000/kend/5 thn |
- (2) Besar Retribusi Buku Trayek (Kartu Pengawasan) pertahun
2. perkendaraan ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan sebagai berikut :
- a. mobil Penumpang (1 - 8 tempat duduk) sebesar... Rp. 30.000,-/Kend/thn
- b. bus Kecil (9 - 16 tempat duduk) sebesar
Rp. 30.000, - /Kend/thn
- c.
- .Rp. 35.000, - /Kend/thn bus Sedang (17 - 27 tempat duduk) Sebesar.
- d. bus Besar (28 tempat duduk keatas) Sebesar Rp. 40.000, - /Kend/thn
- (3) Besar Retribusi Buku Operasi per tahun per kendaraan ditetapkan sebagai
beikut :
- a. taksi sebesar
- b. kendaraan Bermotor Roda Tiga Sebesar.
Rp. 40.000, - /Kend/thn
Rp. 10.000, - /Kend/thn
(4) Besarnya Retribusi Izin Insidentil ditetapkan sebesar Rp. 25.000, -/kend
- i. Masa Retribusi Izin Trayek adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk mendapatkan jasa dan Pemerintah Daerah.
- ii. Saat terutang retribusi izin trayek adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB VII - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 39

Dengan nama izin usaha perikanan dipungut Retribusi atas setiap pemberian izin usaha perikanan daerah.
BAB VII - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 40

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepad orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. a
- (2) Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi :
- a. usaha pembudidayaan ikan di perairan umum.
- b. usaha pembudidayaan ikan di kolam air deras.
- c. usaha pembudidayaan ikan di kolam air tenang.
- d. usaha pembudidayaan ikan hias.
7. e . usaha pembudidayaan ikan atau udang di tambak.
- f. usaha pembenihan ikan dan atau udang di Hatchery.
- g. usaha penampungan ikan di kolam pemancingan.
- h. usaha pengumpulan, penampungan, pengepakan, penjualan atau pemasaran yang dilakukan di luar pasar.
- (3) Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kapal perikanan berukuran di atas 5 (lima) GT (Gross Ton) sampai dengan 10 (sepuluh) GT (Gross Ton), dan/atau jenis alat tangkap ikan meliputi :
- a. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis purse seine.
- b. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis seine net.
- c. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis gill net.
- d. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis line fishing.
- e. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis trap.
- f. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis dredge.
- g. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis scoop net.
- h. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis long bag seine net.
- i. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis lift net.
7. j . kapal perikanan sebagai carrier boat.
- k. alat tangkap ikan jenis stow net.
- l. perahu tanpa motor.
- m. pengolahan hasil perikanan.
BAB VII - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 41

- (1) Subjek retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi dan atau Badan yang memerlukan pelayanan untuk memperoleh izin usaha perikanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran Retribusi.
Retribusi Izin Usaha Perikanan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.
Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 43
Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan pembinaan dan pengawasan teknis usaha perikanan.
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, pengecekan, pemeriksaan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, pengendalian dan pembinaan dari pemberian Izin Usaha Perikanan.
Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
BAB VII - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 45

Besarnya tarif Retribusi Izin Perikanan untuk usaha pembudidayaan ikan ditetapkan sebagai berikut :
| a. usaha pembudidayaan ikan di perairan umum dengan luasan diatas 25 m 2 | Rp | 1.000/m 2 /tahun |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| b . usaha pembudidayaan ikan di kolam air deras dengan luasan 50m 2 | Rp | 200/m 2 /tahun |
| c. usaha pembudidayaan ikan di kolam air tenang dengan luasan 100 m 2 | Rp | 100/m 2 /tahun |
| d . usaha pembudidayaan ikan hias | Rp | 500/m 2 /tahun |
| e. usaha pembudidayaan ikan dan/atau udang di tambak : 1. tambak teknologi sederhana dengan luasan 5000 m | Rp. | 50/m 2 /tahun |
| 2. tambak teknologi madya budidaya udang | Rp. | 50/m 2 /tahun |
| 3. tambak teknologi madya budidaya ikan | Rp. | 50/m 2 /tahun |
4. tambak teknologi maju budidaya udang
5. tambak teknologi maju budidaya udang
Rp.
50/m 2 /tahun
Rp.
- 50/mJ/tahun
- f. usaha pembenihan ikan dan/atau udang di hatchery :
1. pembenihan ikan kapasitas produksi sampai dengan 1 juta ekor setiap tahun sebesar Rp.O, - /tahun.
2. pembenihan ikan kapasitas produksi lebih dari 1 juta ekor setiap tahun sebesar Rp. 100.000, - /tahun.
3. pembenihan udang di hactry kapasitas produksi sampai dengan 1 juta ekor setiap tahun sebesar Rp. 250.000, - /tanun.
4. pembenihan udang di hactery kapasitas produksi lebih dari 1 juta sampai dengan 2 juta ekor setiap tahun sebesar Rp. 300.000,-/tahun.
5. pembenihan udang di hactery kapasitas produksi lebih dari 2 juta ekor setiap tahun sebesar Rp. 500.000, - /tahun.
- g. usaha pengumpulan, penampungan, pengepakan, penjualan atau pemasaran ikan yang dilakukan di luar pasar dengan produksi + 20.000 Kg/thn besar Rp. 50.000, - /unit usaha/tahun sedangkan yang dibawah 20.000 Kg Rp. 0/tahun.
BAB VII - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 46

Besamya tarif Retribusi Izin Perikanan untuk usaha penangkapan ikan ditetapkan sebagai berikut :
- a. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Purse Seine dan lain- lain sejenisnya sebesar Rp. 50.000, - /unit/tahun.
- b. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan Seine Net dan lain- lain sejenisnya sebesar Rp. 5.000, - / unit/tahun.
- c. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Gill Net (jaring insang) dan lain-lain sejenisnya sebesar Rp. 3.000, - / unit/tahun.
- d. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Line Fishing (pancing) dan lain -lain sejenisnya sebesar Rp. 5.000, - / unit/tahun.
- e. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Trap (perangkap) dan lain- lain sejenisnya sebesar Rp. 5.000, - / unit/tahua
- f. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Dredge (penggaruk) dan lain - lain sejenisnya sebesar Rp. 5.000, - / unit/tahua
- g. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Scoop Net dan lain-lain sejenisnya sebesar Rp. 5.000, - / unit/tahun.
- h. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Long Bag Seine Net Oaring kantong, pukat apung) sebesar Rp. 5.000, - / unit/tahun.
- i. kapal perikanan sebagai Carrier Boat (kapal pengangkutan hasil perikanan) sebesar Rp. 50.000, - /unit/tahun.
- j. kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Lift Net (bagan tangkul, tangkul kepiting, jaring angkat dan lain - lain sejenisnya) sebesar Rp. 5.000/ unit/tahun.
- k. perahu tanpa motor ukuran kecil (5 - 7 m) sebesar Rp. 0, - /unit/tahun, ukuran sedang (7 - 9 m) sebesar Rp. 0, -/unit/tahun, ukuran besar (9 -12 m) sebesar Rp. 0, - /unit/tahun.
- l. pengolahan hasil perikanan sebesar Rp. 100.000, - /unit/tahun.
- m. kapal tangkap dengan alat tangkap dibawah standard, perahu tanpa motor Rp. 0/unit/tahun.
- (1) Masa Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Saat terutang retribusi izin usaha perikanan adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB VIII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 48

Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
BAB IX - PENENTUAN PEMBAYARAN,TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 49

- ( 1 ) Besamya retribusi vang terutang ditetapkan dengan mencrbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PENENTUAN PEMBAYARAN,TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 50

- ( 1 ) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Ketcntuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PENENTUAN PEMBAYARAN,TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 51

- (1) Retribusi yang terutang hams dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan ternpat pembayaran retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - PENENTUAN PEMBAYARAN,TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 52

- (1) Penentuan pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Ternpat Pembayaran Retribusi dilakukan di K.as Daerah atau ternpat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi temtang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dilakukan secara tertentu dan berturut- turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2%(dua persen) sebulan dari jumlah retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran retribusi sebagai dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - SANKSIADMINISTRATIF
Pasal 53

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratsi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besamya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XI - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 54

- ( 1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran atau peringatan surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
BAB XII - PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 55

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Ketentuan iebih lanjut mengenai tata cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 56

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi. Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hams memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi teriebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 57

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat
- (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana diraaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - KEBERATAN
Pasal 59

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan - alasan yang jelas.
- (3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang teijadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB XV - KEBERATAN
Pasal 60

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus member keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
i
!
- d. memeriksa buku - buku, Catalan- catatan dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 65

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaiinana yang telah ditetapkan sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurang : kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya .
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran .
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 66

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), merupakan penerimaan negara.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Sebagai Berikut di bawah ini :
I
!
'
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.
Ditetapkan di Lubuk Pakam pada tanggal 14 Desember 2011
BUPATI DELI SERDANG, dto
Drs. H. AMRITAMBUNAN
Diundangkan di Lubuk Pakam Pada tanggal 14 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
dto
Drs. AZWAR S, MSi PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19530112 197601 1 002
Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahnn 2011 Nomor 8
;