PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 14 Tahun 2012
Tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
Berlaku: 14 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang a Biaro Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokokdisusun Daerah
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; perlu pokok
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasksud huruf a di atas, ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; perlu pada
- Mengingat 1 dari Negara Tambahan
- Nomor 28 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Negara yang Bersih dan Bebas Penyelenggaraan Korupsi; Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Republik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 2 Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Negara 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6 Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
- 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 14 . Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 17 . Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 4 Tahun 2011 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 4)-
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAN Menetapkan PROSEDUR
BUPATI TENTANG SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.
BAB KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama Pengertian
N/A
Pasal 2

Pengelolaan keuangan daerah meliputi
- b azas umum dan struktur APBD; penyusunan rancangan APBD;
- a kekuasaan pengelolaan keuangan daerah,
- C. penetapan APBD
- d pelaksanaan APBD
- e perubahan APBD\_
- f pengelolaan kas,
9. penatausahaan keuangan daerah;
- h. akuntansi keuangan daerah,
- pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
- 1 pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ,
- k kerugian daerah, dan
- pengelolaan keuangan BLUD.
N/A
Pasal 3

Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi
- a Mekanisme dan alur operasional tahapan penyusunan pengelolaan keuangan daerah;
- b Pelaksanaan keuangan daerah;
- Penatausahaan keuangan daerah;
- d Akuntansi keuangan daerah;
- e Pelaporan pengelolaan keuangan daerah;
- f Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah termasuk tata cara penunjukkan pengelola keuangan daerah.
Bagian Ketiga
Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
N/A
Pasal 4

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif , efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan; kepatutan; dan manfaat untuk masyarakat. pada
- (3) Taat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman peraturan perundang undangan. pada pada pada
- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud (1) adalah bahwa daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang keuangan didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. ayat pada
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil: ayat pada yaitu
- (5) Efisien sebagaimana dimaksud ayat merupakan keluaran yang maksimum dengan masukan pencapaian tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. pada
- (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah
- (7) Transparan sebagaimana dimaksud ayat merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. pada
- (8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. daya
- (9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya danlatau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. pada
BAB II - PENUNJUKKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Pasal 6

- Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah (1) Sekretaris dimaksud dalam Pasal 5 (3) huruf a berkaitan dengan sebagaimana dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan peran urusan pemerintahan daerah dan mengkoordinasikan penyelenggaraan termasuk pengelolaan keuangan daerah. ayat
- dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; a penyusunan
- Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah (2) Sekretaris koordinasi di sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas bidang: pada
- dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah; b penyusunan
- rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; penyusunan
- d penyusunan Raperda APBD; perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- e tugas-tugas pejabat perencana daerah; PPKD; dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
- (3) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud (2) Sekretaris Daerah mempunyai tugas: ayat pada
- a memimpin TAPD;
- C. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
- b menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
- d memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPDIDPPA-SKPD; dan melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah
- Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas (4) pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada (2) dan (3) kepada Bupati. ayat ayat
- e lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, BUDIKuasa BUD
BAB II - PENUNJUKKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Pasal 7

- SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) Kepala (3) huruf b mempunyai tugas: ayat
- rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; b menyusun
- dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan a menyusun daerah;
- melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan C. dengan Peraturan Daerah;
- d melaksanakan fungsi BUD;
- f melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- keuangan daerah dalam rangka e menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- (2) PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
- a menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- b melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- C menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- d melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- e menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- (3) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- f melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
BAB II - PENUNJUKKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Pasal 8

- (1) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
2. a menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
3. b mengesahkan DPA-SKPDIDPPA-SKPD;
4. d memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
5. C melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
6. e menetapkan SPD;
7. 9 melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
8. f menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
9. h menyajikan informasi keuangan daerah; dan 1 melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud ayat (3), mempunyai tugas: pada
- (2) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Kuasa BUD dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan SPD;
- C. menerbitkan SP2D;
15. e memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank danlatau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- f mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
9. menyimpan uang daerah;
- h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelolalmenatausahakan investasi daerah;
- j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- k melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
- 1 melakukan penagihan piutang daerah.
- (4) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.
Bagian Keempat
Pejabat Pengguna AnggaranlPengguna Barang, Kuasa Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Barang
BAB II - PENUNJUKKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Pasal 9

- (1) Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaranlpengguna barang dimaksud dalam Pasal 5 (3) huruf C mempunyai sebagaimana tugas ayat
- a. menyusun RKA-SKPD;
3. b menyusun DPA-SKPD;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- C. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
6. e melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
7. ikatanlperjanjian kerjasama dengan lain dalam batas 9 mengadakan anggaran yang telah ditetapkan; pihak
8. f melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- h. menandatangani SPM;
10. barang milik daerahlkekayaan daerah yang menjadi mengelola tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
11. 1 mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
12. dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang k menyusun dipimpinnya;
13. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaranlpengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
2. n bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah
- (2) Pejabat pengguna anggaranlpengguna barang dalam melaksanakan tugastugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaranlkuasa pengguna barang.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut (2) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah; besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola; beban kerja, lokasi, kompetensi danlatau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. pada ayat
5. Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.
- (5) Kuasa pengguna anggaranlkuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaranlpengguna barang.
BAB II - PENUNJUKKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Pasal 10

Dalam rangka pengadaan barangljasa; Pengguna Anggaran juga dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pengadaan BaranglJasa Pemerintah:
Bagian Kelima
Prosedur Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD
BAB II - PENUNJUKKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Pasal 11

- (1) Pejabat pengguna anggaranlpengguna barang danlatau kuasa pengguna anggaranlkuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat unit kerja SKPD selaku PPTK. pada
- (3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaranlpengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaranlpengguna barang.
- (2) (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan; anggaran kegiatan; beban kerja, lokasi; danlatau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. ayat
- (4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaranlkuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaranlkuasa pengguna barang. pada
- (5) PPTK mempunyai tugas mencakup:
3. a mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
4. b melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
5. C menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada (5) huruf C mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. ayat
7. Penunjukan PPTK SKPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat pengguna anggaranlpengguna barang danlatau kuasa pengguna anggaranlkuasa pengguna barang.
Bagian Keenam
Prosedur Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
BAB II - PENUNJUKKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Pasal 12

- (1) dimuat dalam DPA-SKPD; kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD
- (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud (1) mempunyai tugas: pada ayat
- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahuildisetujui oleh PPTK;
4. b meneliti kelengkapan SPP-UP SPP-GU SPP-TU dan SPP-LS dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; gaji
5. C melakukan verifikasi SPP;
6. d menyiapkan SPM;
7. e melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
8. f melaksanakan akuntansi SKPD; dan
9. menyiapkan laporan keuangan SKPD
- (3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negaraldaerah, bendahara; danlatau PPTK
- (4) Penunjukkan PPK-SKPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat pengguna anggaranlpengguna barang danlatau kuasa pengguna anggaranlkuasa pengguna barang.
Bagian Ketujuh Prosedur Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
BAB II - PENUNJUKKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Pasal 13

- (1) Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada
- (2) Bendahara penerimaan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud (1) adalah pejabat fungsional. dan ayat pada
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan daerah danlatau negara lainnya.
- (5) Bendahara penerimaan dan atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan atau bendahara pengeluaran pembantu.
- (4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan\_ pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatanlpekerjaanlpenjualan; serta membuka rekeninglgiro pos atau menyimpan uang suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi. pada
- (6) Pengguna Anggaran dapat mengangkat Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan sesuai beban pekerjaan:
- (8) Prosedur penunjukkan Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran sebagaimana tercantum dalam lampiran A 1 Peraturan Bupati ini.
- (7) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
- (1) Bendahara Penerimaan/Pengeluaran yang melakukan perjalanan dinas cuti; sakit atau karena sesuatu hal berhalangan hadir, maka
2. b apabila melebihi (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan harus ditunjuk pejabat Bendahara PenerimaanIPengeluaran oleh PPKD selaku BUD dan diadakan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Kas dikirimkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala yang Inspektorat Daerah dan Pengguna Anggaran SKPD selama-lamanya 5 (lima) hari kerja setelah serah terima;
3. a apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan 1 (satu) bulanBendahara PenerimaanlPengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoranl pembayaran dan tugas-tugas Bendahara Penerimaan/Pengeluaran atas tanggung jawab yang bersangkutan dengan diketahui Kepala SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD;
4. Bendahara PenerimaanlPengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan apabila belum juga dapat melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan Bendahara dianggap PenerimaanlPengeluaran. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kas, PPKD selaku kas dan BUD melakukan penggantian dengan mempertimbangkan masukan dari kepala SKPD dengan tembusan kepada Kepala Inspektorat Daerah selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.
5. PenerimaanPengeluaran yang baru harus sudah ditetapkan e Bendahara selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah usulan diterima.
6. dimaksud huruf c diatas berlaku bagi Bendahara d. Ketentuan yang meninggal dunia atau dimutasikan. pula pada
7. Bendahara PenerimaanlPengeluaran yang baru ditetapkan Sebelum oleh Bupati atas usul PPKD selaku BUD, semua tugas penatausahaan dilakukan oleh Pengguna Anggaran atau Pembantu keuangan Bendahara PenerimaanlPengeluaran yang ditunjuk.
BAB II - PENUNJUKKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Pasal 15

- 1) Kepala SKPD yang bertindak sebagai atasan langsung Bendahara perjalanan dinas, cuti, sakit atau karena sesuatu hal melakukan berhalangan hadir maka apabila
- a apabila melebihi 7 (tujuh) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan; atasan langsung tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas atasan langsung atas tanggungjawab atasan langsung yang bersangkutan;
- b apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan; Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dapat menunjuk pejabat atasan langsung dan diadakan Berita Acara Serah Terima pada waktu penggantian dan Berita Acara Serah Terima waktu atasan langsung yang digantikan aktif kembali; pada
- apabila atasan langsung sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan atasan langsung dan oleh karena itu Bupati mengangkat penggantinya.
BAB II - PENUNJUKKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Pasal 16

Persyaratan untuk menjadi BendaharalPembantu Bendahara sebagai berikut
- a Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun:
- Tidak merangkap jabatan dalam pengelolaan keuangan danlatau barang;
- b Memiliki kemampuan teknis kebendaharaan dengan serendah-rendahnya golongan Illa;
- d Usia maksimal 50 (limapuluh) tahun.
BAB III
Pasal 17

- (1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah; rencana kerja yang terukur dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. ayat
- (3) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud (2) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ayat pada
BAB III
Pasal 18

- (1) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan; penganggaran; pelaksanaan; dan pengawasan.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud (1) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. ayat pada
- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.
- (4) Tata cara penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) berpedoman peraturan perundang-undangan. pada pada
Bagian Kedua Prosedur Penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
BAB III
Pasal 19

- Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS (1) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- a pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud (1) memuat antara lain: ayat pada
- b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
- C. teknis penyusunan APBD; dan
- d hal-hal khusus lainnya.
- (1) Dalam menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud Pasal (1), Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah ayat
- (2) Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud (1) disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada kepala daerah; paling lambat minggu pertama awal bulan Juni. pada ayat pada
BAB III
Pasal 21

- (1) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah; asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah; kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah; dan strategi pencapaiannya.
- (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud (1) memuat langkahlangkah konkrit dalam mencapai target. ayat
BAB III
Pasal 22

- (1) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud Pasal 20 (2) disusun dengan tahapan sebagai berikut: ayat pada
2. b menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun; dan
3. a menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- C. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing programlkegiatan.
BAB III
Pasal 23

- (1) Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pertengahan pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS dimaksud paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan: pada
3. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD (2) bersama Badan Anggaran DPRD
- (4) Format KUA dan PPAS tercantum dalam lampiran B.2.1 dan B.2.2 Peraturan Bupati ini.
BAB III
Pasal 24

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal masing-masing dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandantangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan
- (2) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (4) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran B.2.3 Peraturan Bupati ini. pada
- (3) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap; penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh penjabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
Bagian Ketiga Prosedur Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
BAB III
Pasal 25

- Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam (1) (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. ayat
- a Prioritas pembangunan daerah dan programlkegiatan yang terkait;
- (2) Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup pada
- b Alokasi plafón anggaran sementara untuk setiap programlkegiatan SKPD;
- C Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
- (3) Surat edaran kepala daerah pedoman penyusunan RKA-SKPD dimaksud ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan sebagaimana Agustus tahun anggaran berjalan. perihal pada
- d Dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA; PPAS; analisis standar belanja dan standar satuan harga.
BAB III
Pasal 26

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimanadimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), kepala SKPD menyusun RKA-SKPD
- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
BAB III
Pasal 27

- (1) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (2) dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju. ayat
- (2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan
- (3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan; belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
- (4) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (2) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. ayat
BAB III
Pasal 28

- (1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (2) dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. ayat
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan danlatau belum diselesaikan tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan danlatau diselesaikan tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan pada pada
- (3) Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan tahun yang direncanakan pada
BAB III
Pasal 29

- (1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (2) berdasarkan indikator kinerja\_ capaian atau target kinerja; analisis standar belanja; standar satuan harga; dan standar pelayanan minimal. pada ayat
- (3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada (1) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas , kuantitas , efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. ayat
- (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud (1) adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan. ayat pada
- (4) Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada (1) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. ayat
- (6) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud ayat (1) tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu merupakan pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah. pada
- (5) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud (1) merupakan satuan setiap unit barangljasa yang berlaku di suatu daerah yang harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. ayat pada
BAB III
Pasal 30

- dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memuat (1) pendapatan; rencana belanja untuk masing-masing program dan rencana serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci kegiatan, rincian objek pendapatan; belanja; dan pembiayaan serta sampai dengan prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- dimaksud (1) juga memuat informasi (2) RKA-SKPD sebagaimana urusan pemerintahan daerah; organisasi, standar biaya; prestasi tentang kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan. ayat pada
- Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) memuat kelompok; jenis; obyek dan rincian obyek pendapatan daerah yang dipungutdikelolal diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud (1) atau undang-undang ayat pada
- (4) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 (1 memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. ayat
- 3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) memuat kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masingmasing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (5) Urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) memuat bidang urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- Prestasi kerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 (2) terdiri dari indikator; tolok ukur kinerja dan target kinerja: ayat
- (6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 (2) memuat nama organisasi atau nama SKPD selaku pengguna anggaranlpengguna barang . ayat
- (8) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan:
- (9) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan .
BAB III
Pasal 32

- Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 (7) meliputi (1) masukan; keluaran dan hasil. ayat
- (2) Tolok ukur kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula mempertimbangkan faktor kualitas , kuantitas, efisiensi dan dengan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. ayat
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7) merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan:
BAB III
Pasal 33

Belanja langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa; serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPD masingmasing SKPD. pada
BAB III
Pasal 34

- Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud memuat programlkegiatan. ayat pada
- (3) RKA-PPKD digunakan untuk menampung
- b belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah, belanja bantuan sosial; belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga; dan
- a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
- C penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
BAB III
Pasal 35

- RKA-SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) dan RKA-PPKD 1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikerjakan sesuai dengan alir yang tercantum dalam Lampiran B.3.1 Peraturan Bupati ini: bagan
- (2) Format RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran B.3.2 Peraturan Bupati ini. ayat pada
- (1)
Bagian Keempat
Prosedur Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
BAB III
Pasal 36

- RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD (1) untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD
- (2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk menelaah pada
- a. Kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju RKA SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu; dan dokumen perencanaan lainnya; pada
3. b kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga;
4. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
5. d proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
6. e sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD\_
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud ayat (2) kepala SKPD melakukan penyempurnaan. pada
BAB III
Pasal 37

- (1) RKA-SKPD yang telah disempurnakan SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD\_
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari: pada ayat
3. a ringkasan APBD;
4. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi; pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
6. d rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah; organisasi; program dan kegiatan;
7. f daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
8. e rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
9. daftar piutang daerah;
- h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
11. 1 daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- 1 daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- k daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 1 daftar dana cadangan daerah; dan
- m. daftar pinjaman daerah.
- (3) Format rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampiran sebagaimana dimaksud (1) sebagaimana tercantum Lampiran B.4.1 Peraturan Bupati ini. pada ayat pada
BAB III
Pasal 38

- Rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas: ayat
- a. ringkasan penjabaran APBD;
- peraturan Bupati tentang penjabaran APBD wajib memuat (2) Rancangan penjelasan sebagai berikut:
- b penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah; organisasi; program; kegiatan; kelompok, jenis , obyek, rincian obyek pendapatan; belanja dan pembiayaan.
- a untuk pendapatan mencakup dasar hukum;
- mencakup dasar hukum dan sumber pendanaan untuk pembiayaan sumber penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan
- untuk belanja mencakup lokasi kegiatan dan belanja yang bersifat b. khusus danlatau sudah diarahkan penggunaannya, sumber pendanaannya dicantumkan dalam kolom penjelasan; dan
- peraturan Bupati dimaksud (1 beserta (3) Format rancangan tercantum Lampiran B.4.2 Peraturan Bupati lampiran sebagaimana ini. ayat pada pada
BAB III
Pasal 39

- (2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada (1) masyarakat. pada ayat
2. daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD (1) Rancangan peraturan disampaikan kepada kepala daerah.
- (3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan. ayat pada
- (4) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah
Bagian Kelima
Prosedur Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
BAB III
Pasal 40

- (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. pada
- (2) Penyampaian rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan nota keuangan. pada
- (3) Dalam pimpinan maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabatpelaksana tugas kepala daerah danlatau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
- (4) Format susunan nota keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran B.5.1 Peraturan Bupati ini.
BAB III
Pasal 41

- Penetapan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) disesuaikan dengan tata tertib DPRD masingmasing daerah. agenda
- (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah ditekankan kesesuaian rancangan APBD dengan KUA dan PPAS. pada
- (3) Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD; DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan programlkegiatan tertentu:
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD. pada
- (5) Persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (6) Dalam hal kepala daerah danlatau pimpinan DPRD berhalangan tetap; maka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku penjabatpelaksana tugas kepala daerah danlatau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama
3. Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada (4), kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. ayat
- (8) Format persetujuan bersama sebagaimana dimaksud (5) tercantum dalam Lampiran B.5.2 Peraturan Bupati ini. ayat pada
BAB III
Pasal 42

- (1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari: pada
BAB III
Pasal 43

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 (5) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya ayat
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud ayat (2) belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus merupakan dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan; seperti belanja pegawai; belanja barang dan jasa. pada
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib . ayat pada
- (4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pemenuhan pendidikan dan kesehatan danlatau melaksanakan kewajiban kepada ketiga pihak
BAB III
Pasal 44

- Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud (2) Rancangan dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari (1) dapat gubernur. pada ayat
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 (1) (1) Rencana pengeluaran disusun dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD. ayat
- Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana (3) Pengesahan dimaksud (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur. ayat pada
- Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud (4) Rancangan (3) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari pada ayat
- a ringkasan APBD;
- pemerintahan daerah, organisasi;
- APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; b ringkasan
- C rincian APBD menurut urusan kegiatan; kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan; program, belanja dan pembiayaan;
- belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan e rekapitulasi pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- d rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah; organisasi; program dan kegiatan;
- f daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
9. daftar piutang daerah;
- i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- h daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- tahun anggaran sebelumnya yang belum k daftar kegiatan-kegiatan diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 1 daftar dana cadangan daerah; dan
- m. daftar pinjaman daerah.
- peraturan kepala daerah beserta lampiran dimaksud (5) Format rancangan tercantum Lampiran B.5.3 Peraturan (4) sebagaimana Bupati ini pada ayat pada
BAB III
Pasal 45

Kepala daerah dapat melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) setelah Peraturan Bupati tentang APBD tahun berkenaan ditetapkan
BAB III
Pasal 46

- Penyampaian Rancangan Peraturan Bupati untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 (3) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD ayat
- (2) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja gubernur tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menetapkan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud menjadi Peraturan Bupati.
BAB III
Pasal 47

Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 43 (1 dapat dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan dan tunjangan pegawai negeri sipil, bagi hasil daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang; kewajiban pembayaran pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali pemerintah daerah. ayat pajak gaji pokok
Bagian Keenam
Prosedur Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
BAB III
Pasal 48

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh kepala daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi:
- a. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD;
- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud dengan ayat pada
- b KUA dan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD;
- C. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; dan
- d nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD\_
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten umum; peraturan yang lebih tinggi danlatau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh kabupaten bersangkutan
- (4) Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah yang terkait. pada
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan Gubernur dan disampaikan kepada kepala daerah paling lama 15 (lima betas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (6) Apabila gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati:
- (8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati dan DPRD dan bupati tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati; gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan bupati dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
- Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (9) Pembatalan peraturan daerah dan peraturan bupati dan pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud (8) ditetapkan dengan peraturan gubernur. pada ayat
BAB III
Pasal 49

- Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 (7), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut peraturan daerah dimaksud. ayat
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 (8) ditetapkan dengan peraturan bupati. ayat
- (2) Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud (1) dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang APBD. ayat pada
BAB III
Pasal 50

Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal kepala 48 (3), berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri. pada ayat
BAB III
Pasal 51

- hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Penyempurnaan ayat (7) dilakukan kepala daerah bersama dengan badan anggaran DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD. pada
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD. ayat pada
- pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud (3) bersifat Keputusan final dan dilaporkan sidang paripurna berikutnya. ayat pada pada
- (6) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud (4) kepada gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah disampaikan keputusan tersebut ditetapkan. ayat pada
- (5) Sidang paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud (4) setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD. yakni ayat pada
- Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap; maka yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan pimpinan DPRD. pejabat
Bagian Ketujuh Prosedur Penetapan Perda tentang APBD dan
Perkada tentang Penjabaran APBD
BAB III
Pasal 52

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (3) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap; maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh yang berwenang selaku penjabatpelaksana tugas kepala daerah yang menetapkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. pejabat
- (2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud Desember tahun anggaran sebelumnya. pada
4. Kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (6) Format penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dimaksud (2) sebagaimana tercantum Lampiran B.7.1 Peraturan Bupati ini; pada ayat pada
- (5) Untuk memenuhi asas transparansi, Kepala Daerah wajib menginformasikan substansi Perda APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam lembaran daerah.
7. Format penetapan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dimaksud ayat (2) sebagaimana tercantum Lampiran B.7.2 Peraturan Bupati ini; pada pada
8. APBD sebagaimana tercantum Lampiran B.7.3 (8) Jadwal penyusunan Peraturan Bupati ini; pada
BAB IV - SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN
Pasal 53

- (1) Secara administratif, bendahara penerimaan SKPD bertanggungjawab pada Pengguna Anggaran atas pengelolaan uang yang menjadi tugasnya.
- (2) Secara fungsional; bendahara penerimaan SKPD bertanggung jawab pada PPKD selaku BUD
BAB IV - SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN
Pasal 54

- Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.
- 2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut danlatau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan danlatau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.
- 3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran; kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- 4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling\_lama 1 (satu) hari\_kerja
- 5) Untuk daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran maka hal ini akan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.
- 6) Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah bank pemerintah yang ditunjuk dan kemudian bank mengirimkan nota kredit sebagai pemberitahuan atas setoran tersebut. pada
- Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan; maka:
- a. 1 bulan, bendahara penerimaan wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD.
- b. Apabila melebihi 1 bulan sampai selama-lamanya 3 bulan; harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan dan diadakan berita acara serah terima.
- C. Apabila bendahara penerimaan sesudah 3 bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.
BAB IV - SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN
Pasal 55

- (1) Bendahara penerimaan menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. wajib
- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan: pada
3. a buku kas umum;
4. b buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan
5. buku rekapitulasi penerimaan harian.
- (3) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah);
8. b Surat Ketetapan Retribusi (SKR);
- C. Surat Tanda Setoran (STS);
10. d surat tanda bukti pembayaran; dan
11. e bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Bendahara penerimaan SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. pada
- (5) Bendahara penerimaan SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. pada
- (6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud (4) dan ayat (5) dilampiri dengan: pada ayat
15. a buku kas umum;
16. b buku rekapitulasi penerimaan bulanan; dan
- C. bukti penerimaan lainnya yang sah\_
- PPKD selaku BUD melakukan verifikasi; evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD sebagaimana dimaksud pada (5) ayat
- (8) Verifikasi , evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud ayat (7) dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan. pada
- Mekanisme dan tata cara verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam peraturan kepala daerah.
- (8) Format buku kas umum, buku pembantu per rincian objek penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran C.1.1 peraturan bupati ini.
- (9) Format surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi; surat tanda setoran, dan surat tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada (3) tercantum dalam Lampiran C 1.2 Peraturan Bupati ini. ayat
- (10) Format laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) tercantum dalam Lampiran C.1.3 Peraturan Bupati ini. ayat
BAB IV - SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN
Pasal 56

- 1) Dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan danlatau penerimaan pendapatan daerah melalui Bendahara Penerimaan, PPKD memiliki wewenang untuk menetapkan SKP (Surat Ketetapan Pajak)-Daerah.
- 2) Dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan danlatau penerimaan pendapatan daerah melalui Bendahara Penerimaan, Pengguna Anggaran memiliki wewenang untuk
3. a Menetapkan SKR (Surat Ketetapan Retribusi) .
4. b Menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dari Bendahara Penerimaan melalui PPK-SKPD
- 3) Dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan danlatau penerimaan pendapatan daerah melalui Bendahara Penerimaan, PPK-SKPD memiliki wewenang untuk melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
- 4) Dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan danlatau penerimaan pendapatan daerah melalui Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan memiliki tugas sebagai berikut
- a. Menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada SKP DaerahISKR dari Wajib Pajak/Retribusi.
- b Memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan dokumen SKP-Daerah yang diterimanya dari PPKD.
- Memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan dokumen SKR yang diterimanya dari Pengguna Anggaran.
- d Membuat Surat Tanda Setoran (STS) dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah.
- e Menyerahkan Tanda Bukti Pembayaranltanda bukti lain yang sah kepada Wajib PajaklRetribusi.
- f Menyerahkan STS (Surat Tanda Setoran) beserta uang yang diterimanya pada Bank.
9. Membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan kepada Pengguna Anggaran dan PPKD selaku BUD.
- 5) Dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan danlatau penerimaan pendapatan daerah melalui Bendahara Penerimaan, PPKD Selaku BUD memiliki tugas sebagai berikut
- a. Menerima Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dari Bendahara Penerimaan
- b. Melakukan verifikasi , evaluasi, serta analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.
- 6) Format SKP-Daerah (Surat Ketetapan Pajak Daerah), SKR (Surat Ketetapan Retribusi) , STS (Surat Tanda Setoran) dan Surat Tanda Bukti Pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C.1.4 Peraturan Bupati ini.
BAB IV - SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN
Pasal 57

- 1) PPKD menyerahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan untuk keperluan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan.
- 2) Pengguna Anggaran menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan untuk keperluan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan.
- 3) Wajib PajakMajib Retribusi menyerahkan uang (setoran pajaklretribusi) .
- 4) Bendahara Penerimaan kemudian melakukan verifikasi penerimaan uang dengan SKP DaerahISKR yang bersangkutan.
5. Setelah melakukan verifikasi , Bendahara Penerimaan mengeluarkan Surat Tanda Bukti PembayaranlBukti Lain yang Sah.
- 6) Bendahara Penerimaan menyiapkan Surat Tanda Setoran (STS) kemudian melakukan penyetoran kepada bank disertai STS.
- 7) STS yang telah diotorisasi oleh bank kemudian diterima kembali oleh Bendahara Penerimaan untuk kemudian menjadi bukti pembukuan.
- 8) Bagan Alir Pendapatan Daerah Melalui Bendahara Penerimaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C.1.5 Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua Prosedur Pendapatan Daerah
Melalui Bendahara Penerimaan Pembantu
BAB IV - SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN
Pasal 58

- 1) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar dan dengan pertimbangan kondisi geografis wajib pajak danlatau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada badan; lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, maka dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu.
- 2) Suatu SKPD hanya akan terdapat satu bendahara penerimaan, dan dimungkinkan memiliki lebih dari satu bendahara penerimaan pembantu:
- 3) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling\_lama 1 hari\_kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima
- 4) Bendahara penerimaan pembantu melakukan pembukuan bendaharawan tersendiri dan secara periodik melakukan pertanggungjawaban disertai bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan.
BAB IV - SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN
Pasal 59

- 1) Dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan danlatau penerimaan pendapatan daerah melalui Bendahara Penerimaan Pembantu, PPKD memiliki tugas menyerahkan SKP (Surat Ketetapan Pajak)-Daerah kepada Bendahara Penerimaan Pembantu.
- 2) Dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan danlatau penerimaan pendapatan daerah melalui Bendahara Penerimaan Pembantu; Pengguna Anggaran memiliki tugas sebagai berikut
- a. Menyerahkan SKR (Surat Ketetapan Retribusi) kepada Bendahara Penerimaan Pembantu.
- b. Menerima Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dari Bendahara Penerimaan melalui PPK-SKPD
4. 3): Dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan danlatau penerimaan pendapatan daerah melalui Bendahara Penerimaan Pembantu; Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas sebagai berikut
- a. Menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada SKP DaerahISKR dari Wajib Pajak/Retribusi.
6. b Memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan dokumen SKP-DaerahISKR yang diterimanya dari Pengguna Anggaran.
7. Membuat Surat Tanda Setoran (STS) dan Surat Tanda Bukti PembayaranlBukti lain yang sah-
8. d Menyerahkan Tanda Bukti Pembayaranltanda bukti lain yang sah kepada Wajib PajaklRetribusi.
9. e Menyerahkan uang yang diterimanya dan STS Surat Tanda Setoran) Bank. pada
10. f Menerima STS yang telah diotorisasi dari Bank dan menyampaikan ke BUD
9. Membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan kepada Bendahara Penerimaan.
- 4) Dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan danlatau penerimaan pendapatan daerah melalui Bendahara Penerimaan Pembantu; Bendahara Penerimaan memiliki tugas sebagai berikut
- a. Menerima Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dari Bendahara Penerimaan Pembantu melalui PPK-SKPD
- b. Melakukan verifikasi , evaluasi, serta analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan yang disampaikan bendahara penerimaan Pembantu.
- 5) Format SKP-Daerah (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan SKR (Surat Ketetapan Retribusi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran C.2.1 Peraturan Bupati ini.
- 6) dan Surat Tanda Bukti Pembayaran Bendaharawan Penerimaan Pembantu sebagaimana tercantum dalam Lampiran C.2.2 Peraturan Bupati ini.
BAB IV - SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN
Pasal 60

- 1) PPKD menyerahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu untuk keperluan melakukan verifikasi saat penerimaan pendapatan. pada
- 2) Pengguna Anggaran menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu untuk keperluan melakukan verifikasi saat penerimaan pendapatan. pada
- 3) Wajib PajakWajib Retribusi menyerahkan uang (setoran pajaklretribusi) .
- 4) Bendahara Penerimaan Pembantu kemudian melakukan verifikasi penerimaan uang dengan SKP DaerahISKR yang bersangkutan untuk selanjutnya mengeluarkan Surat Tanda Bukti PembayaranlBukti Lain yang Sah.
- 5) Bendahara Penerimaan Pembantu menyiapkan Surat Tanda Setoran (STS) kemudian melakukan penyetoran kepada bank disertai STS
- 6) STS yang telah diotorisasi oleh bank kemudian diterima kembali oleh Bendahara Penerimaan Pembantu untuk kemudian menjadi bukti pembukuan.
- 7) Bagan Alir Pendapatan Daerah Melalui Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana tercantum dalam Lampiran C.2.3 Peraturan Bupati ini.
Bagian Ketiga Prosedur Pendapatan Daerah Melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk, Bank Lain; Badan, Lembaga Keuangan, danlatau Kantor Pos
BAB IV - SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN
Pasal 61

- 1) Kepala daerah dapat menunjuk bank, badan; lembaga keuangan danlatau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
- 2) Bank, badan; lembaga keuangan danlatau kantor pos menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling\_lama 1 hari\_kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima:
- 3) Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada kepala daerah melalui BUD
- 4) Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah dengan disetor langsung ke bank tidak membutuhkan Surat Tanda Setoran dari Bendahara Penerimaan.
- 5) Bank yang ditunjuk untuk menerima setoran tersebut akan membuat Bukti Setoran untuk diserahkan kepada Pihak dan Nota Kredit untuk diberikan kepada BUD. Ketiga
BAB IV - SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN
Pasal 62

- (1) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya pada rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (2) Khusus wilayah Buhias, Makalehi dan Biaro penyetoran dilakukan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan.
BAB IV - SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN
Pasal 63

- 1) Dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan danlatau penerimaan pendapatan daerah melalui bank, badan; lembaga keuangan danlatau kantor pos yang ditunjuk, PPKD memiliki tugas menyerahkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) Daerah kepada Wajib Pajak/Retribusi dan Bendahara Penerimaan.
- 2) Dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan danlatau penerimaan pendapatan daerah melalui bank, badan; lembaga keuangan danlatau kantor pos yang ditunjuk, Pengguna Anggaran memiliki tugas menyerahkan SKR (Surat Ketetapan Retribusi) kepada Wajib PajaklRetribusi dan Bendahara Penerimaan.
- 3) Dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan danlatau penerimaan pendapatan daerah melalui bank, badan; lembaga keuangan danlatau kantor pos yang ditunjuk, Bank yang ditunjuk, Bank Lain; Badan, Lembaga Keuangan; danlatau Kantor Pos Daerah memiliki tugas sebagai berikut
- a. Menerima pembayaran sejumlah yang tertera SKP DaerahISKR dari Wajib PajaklRetribusi. pada uang
- b. Menerbitkan Slip Setoran/Bukti Setoran Lain yang sah dan Nota Kredit.
- C. Menyerahkan Slip Setoranl bukti lain yang sah kepada Wajib Pajak/Retribusi dan Nota Kredit kepada BUD
- 4) Dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan danlatau penerimaan pendapatan daerah melalui bank, badan, lembaga keuangan danlatau kantor pos yang ditunjuk, Bendahara Penerimaan memiliki tugas menerima Slip SetoranlBukti lain yang sah dari Wajib Pajak/Retribusi.
Bagian Keempat
Prosedur Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
BAB IV - SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN
Pasal 64

- 1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 2) Selain itu, bendahara penerimaan wajib mempertanggungjawabkan secara
3. a Administratif atas pengelolaan uang dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- b. Fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 3) Laporan pertanggungjawaban diatas dilampiri dengan
- a. Buku Kas Umum
7. b Buku Rekapitulasi Penerimaan Bulanan
- C. Bukti Penerimaan Lainnya yang sah
BAB IV - SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN
Pasal 65

- 1) Dalam proses pertanggungjawaban oleh Bendahara Penerimaan; Bendahara Penerimaan memiliki tugas sebagai berikut
- a. Melakukan penatausahaan penerimaan berdasarkan dokumen SKP sah.
- b. Menyusun BKU Penerimaan, BKU Pembantu (Rincian Objek Penerimaan) , dan Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian.
- C. Membuat SPJ Penerimaan dan lampiran-lampirannya yaitu BKU, Buku Rekapitulasi Penerimaan Bulanan; Bukti Penerimaan lainnya yang sah.
5. d Menyerahkan SPJ Penerimaan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD (pertanggungjawaban administratif) dan kepada BUD (pertanggungjawaban fungsional) .
- 2) Dalam proses pertanggungjawaban oleh Bendahara Penerimaan; PPKSKPD memiliki tugas sebagai berikut
- a. Menerima dan memverifikasi SPJ Penerimaan dari Bendahara Penerimaan.
8. b Menyerahkan SPJ Penerimaan tersebut pada Pengguna Anggaran.
- 3) Dalam proses pertanggungjawaban oleh Bendahara Penerimaan; Pengguna Anggaran memiliki tugas sebagai berikut
- a. Menerima SPJ Penerimaan dari PPK-SKPD
11. b Mengesahkan SPJ penerimaan.
- 4) Dalam proses pertanggungjawaban oleh Bendahara Penerimaan; Bendahara Umum Daerah memiliki tugas sebagai berikut
- a. Menerima SPJ Penerimaan SKPD dari Bendahara Penerimaan
14. b rangka rekonsiliasi penerimaan.
15. c Mengesahkan SPJ Penerimaan.
BAB IV - SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN
Pasal 66

- 1) Untuk SKPD yang mempunyai Bendahara Penerimaan Pembantu maka Bendahara Penerimaan akan menerima SPJ Bendahara Penerimaan Pembantu.
- 2) SPJ Bendahara Penerimaan Pembantu diverifikasi, evaluasi, analisis untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan pertanggungjawaban penerimaan.
- 3) Berdasarkan dokumen-dokumen ayat 2) di atas , Bendahara Penerimaan membuat dokumen SPJ Penerimaan. pada
- 4) SPJ Penerimaan diserahkan kepada PPK SKPD; selambat-lambatnya tanggal 7 bulan berikutnya; untuk dilakukan pengujian.
- 5) Format SPJ Penerimaan oleh Bendahara Penerimaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C.4.1 Peraturan Bupati ini.
4. alir penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C.4.2 Peraturan Bupati ini.
Bagian Kelima
Prosedur Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu
BAB IV - SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN
Pasal 67

- 1) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- 2) Penatausahaan atas penerimaan menggunakan:
- a. Buku kas umum
- b. Buku rekapitulasi penerimaan harian pembantu
- 3) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat tanqgal 5 bulan berikutnya.
BAB IV - SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN
Pasal 68

- 1) Dalam proses pertanggungjawaban oleh Bendahara Penerimaan Pembantu; Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas sebagai berikut
2. a Melakukan penatausahaan penerimaan berdasarkan dokumen SKP Daerah SKR, STS, dan Surat Tanda Bukti PembayaranlBukti lain yang sah;
- b. Menghasilkan dokumen BKU Penerimaan Pembantu dan Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu;
- C. Membuat SPJ Penerimaan Pembantu
5. d Menyerahkan SPJ Penerimaan Pembantu Bendahara Penerimaan. pada
6. Dalam proses pertanggungjawaban oleh Bendahara Penerimaan Pembantu; Bendahara Penerimaan memiliki tugas sebagai berikut
- a. Menerima SPJ Penerimaan Pembantu dari Bendahara Penerimaan Pembantu;
8. 2)
- b Memverifikasi, mengevaluasi; dan menganalisis SPJ Penerimaan Pembantu;
- C Menggunakan SPJ Penerimaan Pembantu dalam penatausahaan
BAB IV - SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN
Pasal 69

- 1) Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan penatausahaan penerimaan berdasarkan SKP DaerahlSKR STS , dan Surat Tanda Bukti PembayaranlBukti Lain yang Sah.
- 2) Dari penatausahaan penerimaan Bendahara Penerimaan Pembantu menghasilkan:
3. b: Buku Kas Umum Penerimaan Pembantu
4. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu
- 3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bendahara Penerimaan membuat SPJ Penerimaan Pembantu untuk selanjutnya diserahkan Bendahara Penerimaan. pada
- 4) Penerimaan Pembantu tersebut.
- 5) Bila dinyatakan sesuai maka SPJ Penerimaan Pembantudikonsolidasikan dalam proses penyusunan SPJ Penerimaan oleh Bendahara Penerimaan.
- 6) BKU Penerimaan Pembantu, Buku Pembantu per-Rincian Objek Penerimaan, Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu SPJ Penerimaan Administrasi Bendara Penerimaan Pembantu sebagaimana tercantum dalam Lampiran C.4.3 Peraturan Bupati ini.
- 7) Bagan alir penatausahaan dan pertanggungjawaban Penerimaan dengan Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana tercantum dalam Lampiran C.4.4 Peraturan Bupati ini.
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 70

- (1) Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, PPKD wajib menyampaikan Rancangan DPA-SKPD sesuai RKA-SKPD yang telah disetujui DPRD
- (2) Rancangan dimaksud (1) merinci sasaran yang hendak dicapai, program\_ kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut; dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan. pada ayat
- (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah ditandatangani kepada PPKD paling lama (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran D.1.1 Peraturan Bupati ini.
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 71

- (1) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD
- (2) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program kegiatan
- (3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung
- a. Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
- b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga; dan
6. C Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah\_
- (4) Format DPA-PPKD tercantum dalam Lampiran D.1.2 Peraturan Bupati ini
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 72

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah ayat pada
- (3) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada kepala SKPD dengan tembusan Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan. pada
- (4) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaranlpengguna barang. pada
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 73

- (1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran SKPD. kas
- (2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD\_
- (3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 74

- (1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaranpengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.
- (2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. guna
- (3) Mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah
- (4) Format anggaran kas pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran D.1.3 Peraturan Bupati ini
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 75

- Dalam proses penyusunan dan pengesahan DPA-SKPD; PPKD memiliki tugas
- a DPA-SKPD berdasarkan Peraturan Daerah APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
- b Mengesahkan Rancangan DPA-SKPD dan Rancangan Anggaran Kas menjadi DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- Menyampaikan DPA-SKPD kepada Kepala SKPD dengan tembusan Inspektorat; dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- 2) Dalam proses penyusunan dan pengesahan DPA-SKPD; SKPD memiliki tugas sebagai berikut
- a. Menyusun Rancangan DPA-SKPD\_
3. b Menyerahkan Rancangan DPA-SKPD pada PPKD dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
- 3) Dalam proses penyusunan TAPD memiliki tugas sebagai berikut
5. a Melakukan verifikasi Rancangan DPA-SKPD bersama Kepala SKPD
6. b Menyerahkan Rancangan DPA-SKPD yang telah diverifikasi kepada Sekretaris Daerah
- 4) Dalam proses penyusunan dan pengesahan DPA-SKPD; Sekretaris Daerah memiliki tugas menyetujui Rancangan DPA-SKPD.
Bagian Kedua
Penyusunan dan Pengesahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL)-SKPD
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 76

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
- a menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja; pada
- b mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
- C. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 77

- (1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b didasarkan DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya. pada
- (2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan. pada
- (3) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:
- a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD danlatau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
3. b sisa SPD yang belum diterbitkan SPP , SPM atau SP2D; atau
4. SP2D yang belum diuangkan
- (4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran. ayat
- (5) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria:
- a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan
8. b keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaranlbarang atau rekanan, namun karena akibat dari force major.
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 78

- 1) Dalam proses penyusunan dan pengesahan DPAL-SKPD; SKPD memiliki tugas
- a. Menyusun laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan.
- b. Menyusun Rancangan DPAL-SKPD
4. Menyerahkan Rancangan DPAL-SKPD dan laporan akhir realisasi PPKD dalam batas waktu yang telah ditetapkan. pada
- 2) Dalam proses penyusunan dan pengesahan DPAL-SKPD; PPKD memiliki tugas
6. Melakukan verifikasi Rancangan DPAL-SKPD yang telah diserahkan Pengguna Anggaran SKPD.
- b. Mengesahkan Rancangan DPAL-SKPD menjadi DPAL-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
8. Memberikan DPAL-SKPD kepada Kepala SKPD dengan tembusan Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- 1) SKPD menyusun rancangan DPAL-SKPD menggunakan formulir DPAL SKPD untuk merencanakan belanja langsung dari setiap kegiatan yang diprogramkan yang tidak dapat diselesaikan di tahun anggaran berjalan
- 2) Apabila dalam 1 (satu) program terdapat 1 (satu) atau lebih kegiatan maka setiap kegiatan dituangkan dalam formulir DPAL-SKPD masing-masing:
3. proses verifikasi terhadap kebenaran DPAL baik dari segi material maupun formal.
- 4) Proses verifikasi yang dimaksud ayat (3) meliputi
- a. Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD danlatau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan bersangkutan
6. b Sisa SPD yang belum diterbitkan SPZD
7. SP2D yang belum diuangkan
- 5) Terhadap DPAL yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud ayat (4)
tersebut
- a jika tidak disetujui, PPKD akan mengembalikan rancangan DPAL-SKPD kepada SKPD untuk dibahas kembali.
- b jika disetujui, menetapkan DPAL tersebut dan kemudian menyerahkan ke SKPD.
- 6) Setelah PPKD mengesahkan Rancangan DPAL-SKPD menjadi DPAL-SKPD, dibuat rangkap empat
- a Dokumen pertama untuk SKPD
- Dokumen kedua untuk Inspektorat Daerah.
- Dokumen ketiga untuk Badan Pemeriksa Keuangan.
- Dokumen keempat dipakai oleh PPKD sebagai dasar pembuatan SPD
- 7) Penyerahan dokumen DPAL-SKPD kepada SKPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak disahkan.
- 8) Dokumen DPAL-SKPD yang diterima oleh SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaranlpengguna barang.
- 9) Dokumen Rancangan DPAL-SKPD dibuat arsip oleh PPKD.
- 10) Bagan alir Pengesahan Rancangan DPA-L sebagaimana Lampiran D.2.1 Peraturan Bupati ini. pada
- 11) Format Formulir DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran D.2.2 Peraturan Bupati ini. pada
Bagian Ketiga
Prosedur Penyusunan dan Pengesahan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)-SKPD
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 80

- (1) Setelah Pergeseran Anggaran disetujui oleh pejabat yang berwenang dan atau DPRD; PPKD wajib menyampaikan Rancangan Kerja dan Anggaran Perubahan SKPD (RKAP-SKPD) kepada Kepala SKPD.
- (2) Setelah Perubahan Anggaran disetujui DPRD, PPKD wajib menyampaikan Rancangan DPPA-SKPD sesuai RKAP-SKPD kepada Kepala SKPD dengan tembusan Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) DPA-SKPD yang mengalami perubahan harus seluruhnya disalin kembali dalam DPPA-SKPD
4. Penambahan atau pengurangan anggaran pergeseran terhadap rincian pendapatan, belanja atau pembiayaan harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan. pada
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 81

- DPA-SKPD yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 (2) dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula. ayat
- (2) Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diformulasikan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD). pada
- (3) jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.
- (4) Format DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran D.3.1 Peraturan Bupati ini. pada
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 82

- 1) DPPA-SKPD adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran.
- 2) Rancangan DPPA-SKPD adalah rancangan yang berisi
- a. sasaran yang hendak dicapai.
- b. program dan kegiatan.
- C. latar belakang perubahan penerimaan pendapatan, belanja atau pembiayaan.
- d. rincian anggaran sebelum dan setelah perubahan.
- e. rencana penarikan dana SKPD serta pendapatan yang diperkirakan. tiap-tiap
- 3) PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD melalui surat pemberitahuan untuk menyusun rancangan DPPA-SKPD paling lambat 3 (tiga) hari terhitung setelah Peraturan Daerah tentang perubahan APBD disahkan.
- 4) SKPD menyusun Rancangan DPPA-SKPD berdasarkan atas Surat pemberitahuan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tersebut dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- 6) TAPD membahas rancangan DPPA-SKPD dan kemudian menyerahkan kepada Sekretaris Daerah untuk disetujui.
- 5) Kepala SKPD kemudian menyerahkan rancangan DPPA-SKPD yang telah dibuat kepada TAPD.
- 7) Rancangan DPPA-SKPD yang telah disetujui, diserahkan ke PPKD untuk disahkan menjadi DPPA-SKPD.
- 8) DPPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud ayat (7 disampaikan kepada Kepala SKPD Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal disahkan.
- 9) Bagan alir Pembahasan Rancangan DPPA-SKPD dan pengesahan Rancangan DPPA-SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran D.3.2 Peraturan Bupati ini
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 83

- 1) Dalam proses penyusunan dan pengesahaan DPPA-SKPD; PPKD memiliki tugas
- a. Membuat Surat Pemberitahuan pembuatan rancangan DPPA-SKPD berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- b. Menyerahkan Surat Pemberitahuan SKPD\_ pada
- C. Mengesahkan Rancangan DPPA-SKPD yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah menjadi DPPA-SKPD.
- d. Memberikan tembusan DPPA-SKPD kepada SKPD
- 2) Dalam proses penyusunan dan pengesahaan DPPA-SKPD; SKPD memiliki tugas
- a. Menyusun Rancangan DPPA-SKPD.
3. b Menyerahkan Rancangan DPPA-SKPD pada PPKD dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
- 3) Dalam proses penyusunan dan pengesahan DPPA-SKPD; TAPD memiliki tugas
- a. Melakukan verifikasi Rancangan DPPA-SKPD
- b. Menyetujui rancangan DPPA-SKPD menjadi DPPA-SKPD
7. Menyerahkan Rancangan DPPA-SKPD yang telah diverifikasi kepada Sekretaris Daerah\_
- 4) Dalam proses penyusunan dan pengesahaan DPPA-SKPD Sekretaris Daerah memiliki tugas untuk menyetujui Rancangan DPPA-SKPD.
Bagian Keempat
Prosedur Penyusunan Anggaran Kas
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 84

- 1) Berdasarkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusun; Kepala SKPD menyusun rancangan anggaran kas yang diserahkan kepada PPKD selaku BUD paling lama 6 (enam) hari kerja
- 2) Penyusunan anggaran kas pemerintah daerah dilakukan guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.
- 3) Anggaran kas memuat perkiraan' arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
- 4) Dalam proses penatausahaan, anggaran kas mempunyai peran penting sebagai alat kontrol dan pengendalian.
- 5) Anggaran kas pemerintah daerah disahkan oleh PPKD selaku BUD sebagai dasar pembuatan SPD.
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 85

- 1) Dalam proses penyusunan anggaran kas, PPKD memiliki tugas melakukan pengesahan rancangan anggaran kas menjadi anggaran kas sebagai dasar penyusunan SPD di SKPD
- 2) Dalam proses penyusunan anggaran kas, SKPD memiliki tugas menyusun rancangan anggaran kas SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD yang telah dibuat; dengan memperhatikan jadwal kegiatan dan kebutuhan riil.
- 3) Dalam proses penyusunan anggaran kas, TAPD memiliki tugas melakukan verifikasi rancangan anggaran kas SKPD bersama Kepala SKPD.
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 86

Prosedur pengesahan rancangan anggaran kas SKPD menjadi anggaran kas SKPD dan anggaran kas pemerintah daerah dilakukan secara bersamaan dengan DPADPPA
Bagian Kelima Prosedur Pembuatan Surat Penyediaan Dana
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 87

- (1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD
- (2) SPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD. pada
- (3) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD
- (4) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada (1) dilakukan pertriwulan sesuai dengan ketersediaan dana. ayat
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 88

- (1) Dalam proses pembuatan SPD; kuasa BUD mempunyai tugas
- a. Menganalisa DPA-SKPD, anggaran kas SKPD dan anggaran kas pemerintah daerah;
- b. Menyiapkan draft SPD;
- C. Mendistribusikan SPD kepada Pengguna Anggaran.
- (2) Dalam proses pembuatan SPD; PPKD mempunyai tugas
- a. Meneliti draft SPD yang diajukan Kuasa BUD;
- b. Menetapkan SPD;
- (3) Dalam proses pembuatan SPD; Pengguna Anggaran mempunyai tugas
- a. Memberikan keterangan yang diperlukan oleh Kuasa BUD;
- b. Mengarsipkan SPD yang diterima.
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 89

- (1) Setelah menganalisa DPA-SKPD anggaran kas SKPD dan anggaran kas pemerintah daerah; Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD
- (2) Rancangan SPD yang telah dibuat, diserahkan kepada PPKD untuk ditetapkan.
- (3) SPD memuat jumlah penyediaan dana yang dibutuhkan; baik untuk mengisi Uang Persediaan (UP), Ganti Persediaan (GU), Tambah Persediaan (TU), dan pembelian barang dan jasa modal, maupun penggajian dan tunjangan (LS) . Uang Uang
- (4) SPD dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing
- a. Dokumen pertama diserahkan kepada Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran yang akan dipakai sebagai dasar dalam pembuatan SPP;
- b. Dokumen kedua sebagai arsip.
- (5) Bagan alir Penyediaan Dana dan format SPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran D.5.1 dan D.5.2 Peraturan Bupati ini
Bagian Keenam
Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 90

- (1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari pada
- a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
- b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);
- C. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan
- d. SPP Langsung (SPP-LS);
- (3) SPP sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja pada
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 91

- (1) Penerbitan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian persediaan. uang
- (2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
- a. surat pengantar SPP-UP;
4. b ringkasan SPP-UP;
5. d salinan SPD;
6. e draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
7. f lampiran lain yang diperlukan.
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 92

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan.
- (2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. surat pengantar SPP-GU;
4. b ringkasan SPP-GU;
5. rincian penggunaan SP2D-UPIGU yang lalu;
- d. bukti transaksi yang sah dan lengkap;
7. e salinan SPD;
8. f draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan ganti uang
9. lampiran lain yang diperlukan
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 93

Ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.
- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaranlbendahara pengeluaran pembantu untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan.
- (2) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. surat pengantar SPP-TU;
- b. ringkasan SPP-TU;
- C. rincian rencana penggunaan TU;
6. d salinan SPD;
7. e draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
8. f surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; dan
9. lampiran lainnya.
- (3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (4) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan; maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah
- (5) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk:
- a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
- b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna AnggaranIKuasa Pengguna Anggaran;
- (6) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran D.6.1 Peraturan Bupati ini pada
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 95

- (1) Pengajuan dokumen SPP-UP SPP-GU dan SPP-TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1) digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan.
- (2) Format draft surat pernyataan pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf e, Pasal 95 ayat (2) huruf f, dan Pasal 97 ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran D.6.2 Peraturan Bupati ini
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 96

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran melalui PPKSKPD gaji
- (2) Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada (1) terdiri dari: ayat
- a. surat pengantar SPP-LS;
- b. ringkasan SPP-LS;
5. rincian SPP-LS; dan
- d. lampiran SPP-LS.
- (3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran dan tunjangan serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d mencakup: gaji pada
8. a pembayaran induk; gaji
9. b gaji susulan;
- C. kekurangan gaji;
- d. gaji terusan;
12. e uang duka wafattewas yang dilengkapi dengan daftar induklgaji susulanl kekurangan gajiluang duka wafatltewas; gaji
13. f SK CPNS;
9. SK PNS;
15. h SK kenaikan pangkat;
16. i SK jabatan;
1. kenaikan gaji berkala;
18. k surat pernyataan pelantikan;
19. 1 surat pernyataan masih menduduki jabatan;
- m. surat pernyataan melaksanakan tugas;
- n. daftar keluarga (KP4);
22. 0 fotokopi surat nikah;
- (2) Format draft surat pernyataan pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf e Pasal 95 ayat (2) huruf f, dan Pasal 97 ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran D.6.2 Peraturan Bupati ini
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 96

- Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD\_
- (2) Dokumen SPP-LS untuk pembayaran dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: gaji
- a surat pengantar SPP-LS;
- b ringkasan SPP-LS;
- C rincian SPP-LS; dan
- d lampiran SPP-LS
- (3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran dan tunjangan serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup: gaji
- a. pembayaran induk; gaji
- b. gaji susulan;
- C. kekurangan gaji;
- d gaji terusan;
- e uang duka wafattewas daftar gaji induklgaji susulanl kekurangan gajiluang duka wafatltewas;
- f SK CPNS;
9. SK PNS;
- h. SK kenaikan pangkat;
- 1 SK jabatan;
- j. kenaikan berkala; gaji
- k surat pernyataan pelantikan;
1. surat pernyataan masih menduduki jabatan;
- m surat pernyataan melaksanakan tugas;
- n daftar keluarga (KP4);
- 0 fotokopi surat nikah;
- p. fotokopi akte kelahiran;
9. surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;
3. r daftar potongan sewa rumah dinas;
4. surat keterangan masih sekolahlkuliah;
5. t surat pindah;
6. u surat kematian;
7. V SSP PPh Pasal 21; dan
8. W peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerahlwakil kepala daerah.
- (4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya. gaji ayat
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 97

- (1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
- (2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
3. a surat pengantar SPP-LS;
4. b ringkasan SPP-LS;
5. C rincian SPP-LS; dan
- d. lampiran SPP-LS.
- (3) Lampiran dokumen SPP-LS\_ untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud (2) huruf d mencakup: pada ayat
8. a salinan SPD;
- b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
10. C SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib dan wajib pungut; pajak
11. d surat perjanjian kerjasamalkontrak antara pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
12. e berita acara penyelesaian pekerjaan;
13. f berita acara serah terima barang dan jasa;
9. berita acara pembayaran;
- h kwitansi bermeterai , notalfaktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK sertai disetujui oleh pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran;
- 1 surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
- J. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pirrjamanlhibah luar negeri;
- k berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketigalrekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
- surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
- m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
- n fotolbukuldokumentasi tingkat kemajuanl penyelesaian pekerjaan;
- 0 potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlakulsurat pemberitahuan jamsostek); dan
- p khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate) berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaanlpembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran\_
- (4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya. ayat
- (5) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi. pada
- (6) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD
- (1) Permintaan pembayaran untuk suatu dari SPP-LS danlatau SPP-UPIGUITU.
- (2) SPP-LS sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak danlatau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. pada
- (3) SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (4) SPP-UPIGUITU sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk pembayaran pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga. pada
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 99

Format dokumen SPP-UP SPP-GU SPP-TU, dan SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 (1), Pasal 95 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), Pasal 99 ayat (1) tercantum dalam Lampiran D.6.3 Peraturan Bupati ini ayat
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 100

bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan; dan pembiayaan oleh bendahara pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD.
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 101

- (1) Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup:
2. a buku kas umum;
- b. buku simpananlbank;
4. buku pajak;
5. d buku panjar;
6. e buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan
7. f register SPP-UPIGUITUILS.
- (3) Buku-buku sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b huruf c, huruf d huruf e, dan huruf f dapat dikerjakan oleh pembantu bendahara pengeluaran. ayat
- (2) Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk setiap kegiatan dibuatkan kartu kendali kegiatan:
- (4) Dokumen yang digunakan oleh PPK-SKPD dalam menatausahakan penerbitan SPP mencakup register SPP-UPIGUITUILS.
- (5) Kartu kendali kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran D.6.4 Peraturan Bupati ini
- (6) Format buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan Lampiran D.6.5 Peraturan Bupati ini
- (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d huruf e, dan huruf f, serta ayat (4) tercantum dalam Lampiran D.6.6 Peraturan Bupati ini
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 102

- (1) Pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD\_
- (3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap; PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP , SPP-GU SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi.
Bagian Ketujuh Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 103

- (1) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM.
- (2) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap danlatau tidak sah, pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.
- (3) Dalam hal pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM\_
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 104

- (1) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP
- (2) Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP
- (3) Format SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran D.7.1 Peraturan Bupati ini
- (4) Format surat penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran D.7.2 Peraturan Bupati ini
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 105

SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D\_
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 106

- (1) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam menatausahakan pengeluaran perintah membayar mencakup:
2. a SPM-UPISPM-GUISPM-TUISPM-LS; dan register
3. b surat penolakan penerbitan SPM. register
- (2) Penatausahaan pengeluaran perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran D.7.3 Peraturan Bupati ini
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 107

Setelah tahun anggaran berakhir , pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan
- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (3) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SPZD mencakup:
- a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran;
- b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap;
- (4) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SPZD mencakup:
- a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran; dan
- b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan tidak lengkap danlatau tidak sah danlatau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran; kuasa BUD menolak menerbitkan SPZD. pada
- (8) Dalam hal kuasa BUD berhalangan; yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D
- (9) Format SPZD sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum dalam Lampiran D.8.1 Peraturan Bupati ini pada
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 109

- (1) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 (6) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM. ayat
- (2) Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (7) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
- (3) Format surat penolakan penerbitan SPZD sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran D.8.2 Peraturan Bupati ini pada
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 110

- (1) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaanlganti uang persediaanltambahan uang persediaan kepada pengguna anggaranlkuasa penggguna anggaran.
- (2) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 111

- (1) Dokumen yang digunakan kuasa BUD dalam menatausahakan SP2D mencakup:
2. a register SPZD;
- b. register surat penolakan penerbitan SPZD; dan
- C. buku kas penerimaan dan pengeluaran:.
- (2) Format dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran D.8.3 Peraturan Bupati ini pada
Bagian Kesembilan
Prosedur Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 112

- (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaanlganti uang persediaanltambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup:
3. a register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
4. b register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
5. surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SP));
6. d register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SP)); dan
7. e register penutupan kas
- (3) Format dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran D.9.1 Peraturan Bupati ini pada
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan; dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. buku kas umum;
11. b ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud;
- C. bukti atas penyetoran PPNIPPh ke kas negara; dan
13. d register penutupan kas.
- (5) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditutup bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran. setiap
- (6) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai; pengguna anggaran menerbitkdn surat pengesahan laporan pertanggungjawaban.
3. Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam peraturan kepala daerah\_
- (8) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung kepada pihak ketiga
- (10) Bendahara pengeluaran SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. pada
- (11) Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran.
Format laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran D.9.2 Peraturan Bupati ini
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 113

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan; PPKSKPD berkewajiban:
- a meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
- b menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;
- menghitung pengenaan PPNIPPh atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan
- d menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya
Bagian Kesepuluh Prosedur Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
Pengeluaran Pembantu
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 114

- (1) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya
- (2) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran pembantu dalam menatausahakan pengeluaran mencakup:
- a. buku kas umum;
4. b buku pajak PPNIPPh; dan
5. buku panjar .
- (3) Bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
- (4) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:
9. a buku kas umum;
10. b buku pajak PPNIPPh; dan
- C. bukti pengeluaran yang sah.
- (6) Bendahara pengeluaran melakukan verifikasi , evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada (5). ayat
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 115

- (1) Pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas. pada
- (4) Berita acara pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada (3) disertai dengan register penutupan kas sesuai dengan Lampiran D.10.1 Peraturan Bupati ini ayat
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 116

Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga; subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan; belanja tidak terduga; dan pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 117

Pengisian dokumen penatausahaan bendahara pengeluaran dapat menggunakan aplikasi komputer danlatau alat elektronik lainnya.
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 118

Dalam hal bendahara pengeluaran berhalangan; maka:
- a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas bendahara pengeluaran atas tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD;
2. b apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan; harus ditunjuk pejabat bendahara pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima;
3. apabila bendahara pengeluaran sesudah 3 (tiga bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya
BAB V - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN Bagian Pertama Prosedur Penyusunan &amp; Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD
Pasal 119

- (1) Ringkasan prosedur penatausahaan bendahara pengeluaran tercantum dalam Lampiran D.10.2 Peraturan Bupati ini
- (2) Bagan alir Pembuatan SPJ Bendahara Pembantu Pengeluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran D.10.3 Peraturan Bupati ini
BAB VI - SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 120

Prosedur akuntansi SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pengumpulan data, pencatatan; pengikhtisaran; sampai ' dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. pada
BAB VI - SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 121

- 1) Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja perangkat daerah;
- 2) Kegiatan akuntansi satuan kerja perangkat daerah meliputi pencatatan pendapatan; belanja; aset dan selain kas; pada
- 3) Kegiatan akuntansi sebagaimana ayat (2) di atas dilaksanakan oleh PPK-SKPD berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara
- 4) PPK-SKPD melakukan pencatatan transaksi pendapatan jurnal khusus pendapatan; transaksi belanja pada jurnal khusus belanja serta transaksi aset dan selain kas jurnal umumpada pada
- 5) Secara berkala, PPK-SKPD melakukan posting buku besar dan secara periodik menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan; yang terdiri atas pada
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
7. b Neraca dan
- C. Catatan Atas Laporan Keuangan.
BAB VI - SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 122

- 1) Dalam proses akuntansi satuan kerja perangkat daerah, PPK-SKPD memiliki tugas
- a. Mencatat transaksi-transaksi pendapatan; belanja, aset dan selain Kas berdasarkan bukti-bukti yang terkait.
- b dalam buku besarnya masing-masing.
- C. Membuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
- 2) Dalam proses akuntansi satuan kerja perangkat daerah Bendahara SKPD memiliki tugas menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi SKPD;
- 3) Bagan alir akuntansi satuan kerja perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.1 Peraturan Bupati ini.
BAB VI - SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 123

Akuntansi Anggaran SKPD
- 1) Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan; belanja; transfer dan pembiayaan.
- 2) Akuntansi anggaran diselenggarakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan oleh PPKD
3. Dalam melakukan akuntansi anggaran, SKPD tidak diwajibkan melakukan jurnal akuntansi anggaran yang harus dikelola dalam sebuah sistem sehingga nilai mata anggaran untuk setiap kode rekening muncul dalam
4. 1 Buku besar (sebagai header) .
2. Neraca saldo
6. 3 Laporan Realisasi Anggaran.
BAB VI - SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 124

Akuntansi Pendapatan SKPD
- 1) Komisi, rabat; potongan; atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapatdinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi danlatau pengadaan barang atau pendapatan dana anggaran bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah. pada
- 2) Pendapatan daerah dirinci menurut organisasi; rincian obyek pendapatan
- 3) Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas dengan membukukan penerimaan bruto; dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) yaitu
- 4) Akuntansi pendapatan SKPD dilakukan hanya untuk mencatat pendapatan asli daerah yang dalam wewenang SKPD
BAB VI - SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 125

- 1) PPK-SKPD menerima SPJ Penerimaan dari Bendahara Penerimaan.
- 2) Berdasarkan dokumen SPJ Penerimaan dan lampirannya; PPK-SKPD melakukan pencatatan jurnal transaksi pendapatan;
- 3) Dalam kondisi tertentu, dimungkinkan terjadi pengembalian kelebihan pendapatan yang harus dikembalikan ke pihak ketiga;
- 4) Jika pengembalian kelebihan pendapatan sifatnya berulang (recurring) baik yang terjadi di perode berjalan atau periode sebelumnya, PPK-SKPD mencatat transaksi pengembalian kelebihan tersebut dibukukan sebagai pengurangan pendapatan;
- 5) Pencatatan transaksi pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud ayat (4) juga berlaku bagi pengembalian yang sifatnya tidak berulang tetapi terjadi dalam periode sama;
- 6) Jika pengembalian kelebihan pendapatan tersebut bersifat tidak berulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya, pencatatan tidak dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah tetapi dicatat oleh Akuntansi PPKD sebagai pengurangan ekuitas dana lancar;
- 7) Jurnal transaksi pendapatan; transaksi penyetoran dan pengembalian kelebihan pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini
- 8) Jurnal-jurnal tersebut di atas akan diposting ke Buku Besar SKPD sesuai dengan kode rekening pendapatan periode. pada tiap
BAB VI - SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 126

- 1) Setiap periode, jurnal-jurnal di atas akan diposting ke Buku Besar SKPD sesuai dengan kode rekening pendapatan.
- 2) Format Buku Besar SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.3 Peraturan Bupati ini
- 3) Di akhir periode tertentu; PPK-SKPD memindahkan saldo-saldo yang ada di buku besar ke dalam Neraca Saldo. tiap
- 4) Format Neraca Saldo sebagaimana tercantum dalam Lampiran E1.4 Peraturan Bupati ini
- 5) llustrasi jurnal transaksi pendapatan; antara lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.5 Peraturan Bupati ini
BAB VI - SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 127

Akuntansi Belanja SKPD
- 1) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
- 2) Belanja daerah diklasifikasikan menurut fungsi; urusan pemerintahan, organisasi, program, kegiatan; kelompok; jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- 3) Akuntansi belanja disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan.
- 4) Akuntansi belanja dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.
- 5) Akuntansi belanja satuan kerja perangkat daerah dilakukan oleh PPKSKPD meliputi akuntansi belanja Uang Persediaan (UP)I Ganti (GU)I Tambah Uang (TU) dan akuntansi belanja Langsung (LS) . pada Uang
BAB VI - SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 128

- 1) Dalam proses akuntansi belanja UPIGUITU PPK-SKPD menerima SP2D dari Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran;
- 2) Berdasarkan SP2D, PPK-SKPD mencatat transaksi penerimaan persediaan; uang
- 3) Secara berkala, PPK-SKPD menerima SPJ dari Bendahara Pengeluaran yang dilampiri dengan bukti transaksi;
- 4) Berdasarkan SPJ dan bukti transaksi sebagaimana dimaksud (3), PPK-SKPD mencatat transaksi-transaksi belanja tersebut. pada ayat
- 5) Jurnal transaksi penerimaan uang persediaan dan transaksi belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.6 Peraturan Bupati ini
- 6) Setiap periode; jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar sesuai dengan kode rekening belanja;
- 7) Di akhir bulan, PPK-SKPD memindahkan saldo-saldo yang ada di buku besar ke dalam Neraca Saldo; tiap
- 8) Format Neraca Saldo sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.7 Peraturan Bupati ini
BAB VI - SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 129

- 1) Belanja langsung (LS) meliputi
2. a Belanja Gaji dan Tunjangan;
3. b Belanja BaranglJasa; dan
4. Belanja Modal.
- 2) Dalam Belanja LS, akuntansi mempunyai asumsi bahwa dana pada SP2D dari BUD langsung diterima oleh pihak ketigalpihak lain yang telah ditetapkan.
- 3) PPK-SKPD menerima SPZD dari Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran.
- 4) Berdasarkan SP2D terkait, PPK-SKPD jenisnya.
- 5) PPK-SKPD mencatat belanja dan tunjangan dalam jumlah bruto meskipun dana yang diterima oleh pegawai adalah jumlah netto setelah dikurangi potongan. gaji
- 6) PPK-SKPD tidak mencatat potongan belanja gaji dan tunjangan karena pencatatannya sudah dilakukan oleh BUD dalam sub sistem Akuntansi PPKD perlu
10. PPK-SKPD mencatat belanja barangljasa dan belanja modal dalam jumlah bruto meskipun dana yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah netto setelah dikurangi potongan pajak dicatat sebagai Hutang di jurnal umum.
- 8) Ketika bukti Surat Setoran Pajak (SSP) telah diterima, dilakukan penghapusan hutang pajak.
12. 1O)Jurnal transaksi belanja gaji dan tunjangan; belanja barangljasa dan belanja modal potongan pajak, penghapusan hutang pajak dan penambahan aset sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.8 Peraturan Bupati ini
- 9) Khusus untuk transaksi belanja yang menghasilkan aset tetap; PPK-SKPD juga mengakui penambahan aset.
14. 11)Setiap periode; jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar sesuai dengan kode rekening belanja.
- 12)Format Buku Besar sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.3 Peraturan Bupati ini
- 13)Di akhir bulan; PPK-SKPD memindahkan saldo-saldo yang ada di buku besar ke dalam Neraca Saldo. tiap
- 14)Format Neraca Saldo sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.4 Peraturan Bupati ini
- 17)llustrasi jurnal belanja LS sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.9 Peraturan Bupati ini
BAB VI - SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 130

Akuntansi Aset SKPD
- 1) Prosedur akuntansi aset dan pelaporan dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasaildigunakan SKPD pada
- 2) Transaksi-transaksi tersebut secara besar digolongkan dalam 2 kelompok besar transaksi, Penambahan nilai Aset dan Pengurangan nilai Aset. garis yaitu
BAB VI - SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 131

- Bukti transaksi yang digunakan dalam akuntansi aset meliputi
- Berita acara penerimaan barang;
- b Surat keputusan penghapusan barang;
- Surat keputusan mutasi barang (antar SKPD);
- d Surat keputusan mutasi barang;
- e berita acara serah terima barang
- f berita acara penilaian; dan
9. berita acara penyelesaian pekerjaan.
- 2) Berdasarkan bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada (1) PPKSKPD dapat membuat bukti memorial yang dikembangkan dalam format sesuai dengan kebutuhan sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai ayat
- a. Jenislnama aset tetap;
- b Kode rekening terkait;
- Klasifikasi aset tetap;
- d. Nilai aset tetap;
- e Tanggal transaksi.
- 3) Dalam kasus penambahan nilai aset; berdasarkan bukti memorial tersebut pada ayat (2), PPK-SKPD mengakui penambahan aset dengan menjurnal "Aset sesuai jenisnya' di debit dan 'Diinvestasikan dalam Aset di kredit. Tetap
- 4) Dalam kasus pengurangan aset, berdasarkan bukti memorial, PPK-SKPD mengakui pengurangan aset dengan menjurnal "Diinvestasikan dalam Aset di debit dan "Aset sesuai jenisnya' di kredit. Tetap
3. Secara periodik, buku jurnal atas transaksi aset tetap tersebut diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.
- 6) Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.
5. 7): Jurnal transaksi penambahan dan pengurangan nilai aset sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.10 Peraturan Bupati ini
- 8) llustrasi jurnal tranbsaksi penambahan dan pengurangan nilai aset sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.11 Peraturan Bupati ini
BAB VI - SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 132

Pelepasan Aset Tetap SKPD
- 1) Pelepasan aset tetap dapat dilakukan dengan persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Pelepasan aset yang dijual, hasil penjualannya dicatat sebagai penerimaan lain-lain PAD yang Sah di SKPD yang bersangkutan. tetap
- 3) PPK-SKPD mencatat Jurnal pengurangan aset tetap dan penerimaan pendapatan dari hasil pelepasan aset tetap sebagaimana Lampiran E.1.11d Peraturan Bupati ini
- 4) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- 5) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah tidak memenuhi aset dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. tetap
BAB VI - SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 133

Akuntansi Selain Kas SKPD
- 1) Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan; pengikhtisaran; sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
- 2) Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
- a. koreksi kesalahan pencatatan; merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar.
- b. merupakan pengakuan terhadap perolehan aset yang dilakukan oleh SKPD. Pengakuan aset sangat terkait dengan belanja modal yang dilakukan oleh SKPD.
5. C Jurnal depresiasi, merupakan jurnal depresiasi terhadap aset yang dimiliki oleh SKPD
6. d Jurnal terkait dengan transaksi yang bersifat accrual dan prepayment; merupakan jurnal yang dilakukan dikarenakan adanya transaksi yang sudah dilakukan SKPD namun pengeluaran kas belum dilakukan (accrual) atau terjadi transaksi pengeluaran kas untuk belanja di masa yang akan datang (prepayment)
- 3) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas berupa bukti memorial yang dilampiri dengan bukti-bukti transaksi meliputi
- a. Berita acara penerimaan barang;
9. b Surat keputusan penghapusan barang;
- C. Surat keputusan mutasi barang (antar SKPD);
- d. Surat keputusan mutasi barang;
12. e Berita acara serah terima barang
13. f Berita acara penilaian; dan
14. Berita acara penyelesaian pekerjaan.
BAB VI - SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 134

- 1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi danlatau kejadian selain kas membuat bukti memorial.
- 2) Bukti memorial tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi danlatau kejadian, kode rekening; uraian transaksi danlatau kejadian; dan jumlah rupiah.
- 3) PPK-SKPD mencatat bukti memorial ke dalam buku jurnal umum; Secara periodik jurnal atas transaksi danlatau kejadian selain kas diposting ke dalam buku besar rekening yang berkenaan.
4. laporan keuangan SKPD\_
- 5) Ilustrasi jurnal pencatatan akuntansi selain kas sebagaimana Lampiran E.1.12 Peraturan Bupati ini
Bagian Kedua
Prosedur Akuntansi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
BAB VI - SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 135

Prosedur akuntansi pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan pengikhtisaran; sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer .
BAB VI - SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 136

- 1) Akuntansi PPKD merupakan sebuah entitas akuntansi yang dijalankan oleh fungsi akuntansi di SKPKD; yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Sub sistem Akuntansi PPKD melaksanakan fungsi sebagai konsolidator yang mencatat akun-akun kontrol selama periode pelaksanaan anggaran dan melakukan penyusunan laporan konsolidasi di akhir periode.
3. SKPKD sebagai satuan kerja yang mempunyai tugas khusus untuk mengelola keuangan daerah.
4. 4): SKPKD dikelola oleh suatu entitas tersendiri Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. yaitu
- 5) Dalam pelaksanaan anggaran transaksi yang terjadi di SKPKD dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:
- a. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD sebagai satuan kerja perangkat daerah.
7. b Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD pada tingkatan Pemerintah Daerah
8. 1 pendapatan dana perimbangan;
9. 2 lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- 3 belanja bunga;
- 4 belanja subsidi;
- 5 belanja hibah;
- 6 belanja bantuan sosial;
- 7 . belanja bagi hasil;
- 8 bantuan keuangan;
- 9 belanja tidak terduga;
- 10.pembiayaan;
- 11.pencatatan investasi; dan
- 12.hutang jangka panjang.
BAB VI - SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 137

- Tata cara dan perlakuan akuntansi oleh SKPKD sebagai satuan kerja perangkat daerah mengikuti tata cara dan perlakuan akuntansi satuan kerja perangkat daerah-
- 2) Tata cara dan perlakuan akuntansi bagi SKPKD berfungsi menjalankan transaksi-transaksi pada tingkatan pemerintah daerah, meliputi:
- a Akuntansi Pendapatan (Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya);
- b Akuntansi Belanja (belanja bunga, subsidi, hibah; bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga);
- C. Akuntansi Pembiayaan;
- d Akuntansi Aset (Investasi Jangka Panjang);
- e Akuntansi Hutang;
- f Akuntansi Konsolidator;
9. Akuntansi Selain Kas
BAB VI - SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 138

- 1) Dalam fungsi akuntansi SKPKD; PPKD menpunyai tugas pada
- a. Mencatat transaksi-transaksi Pendapatan; Belanja, Pembiayaan, Aset, Hutang dan Selain Kas berdasarkan bukti-bukti yang terkait.
3. b Memposting jurnal-jurnal ke dalam buku besar\_
- C. Membuat laporan keuangan terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran; Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
5. 2): Dalam proses akuntansi PPKD Bendahara SKPKD mempunyai tugas menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait. pada
BAB VI - SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 139

Akuntansi Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
- 1) Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.
2. Akuntansi anggaran diselenggarakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan oleh PPKD dengan jurnal sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.13 Peraturan Bupati ini.
- 3) Dalam melakukan akuntansi anggaran, SKPD tidak diwajibkan melakukan jurnal akuntansi anggaran yang harus dikelola dalam sebuah sistem sehingga nilai mata anggaran untuk setiap kode rekening muncul dalam
- a. Buku besar (sebagai header) .
5. b Neraca saldo
- C. Laporan Realisasi Anggaran.
BAB VI - SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 140

Akuntansi Pendapatan SKPKD
- 1) Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
- 2) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pendapatan SKPKD mencakup:
3. a bukti transfer;
4. b nota kredit bank; dan
- C. Surat perintah pemindahbukuan:
- 3) Fungsi Akuntansi di SKPKD menerima Laporan Posisi Kas Harian dari BUD dilampiri bukti transaksi sebagamana dimaksud ayat (2) menjadi dokumen sumber untuk penjurnalan akuntansi pendapatan. pada
- 4) Fungsi Akuntansi SKPKD mempunyai tugas:
- a) mengidentifikasi penerimaan kas;
- b) mencatat sesuai jenis pendapatan;
- c) melakukan jurnal penerimaan kas.
- 5) Jurnal sebagaimana dimaksud pada (4) huruf C tercantum dalam ayat
- 6) Jurnal transaksi pendapatan yang telah dibuat kemudian di posting ke Buku Besar .
- 7) Secara periodik, Fungsi Akuntansi di SKPKD memindahkan saldo-saldo yang ada di setiap buku besar ke dalam Neraca Saldo
- 8) Ilustrasi jurnal transaksi pendapatan SKPKD sebagaimana pada Lampiran E.1.15 Peraturan Bupati ini
BAB VI - SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 141

Akuntansi Belanja SKPKD
- 1) Akuntansi Belanja SKPKD merupakan langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk mencatat belanja bunga, subsidi; hibah, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
- 2) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas mencakup:
3. a surat perintah pencairan dana (SP2D); atau
4. b nota debet bank.
- 3) Fungsi akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada (2) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal pengeluaran kas berkenaan. ayat
- 4) Jurnal transaksi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud (3) tercantum dalam Lampiran E.1.16 Peraturan Bupati ini. pada ayat
- 5) Setiap periode; jurnal tersebut diposting ke Buku Besar sesuai dengan kode rekening belanja berkenan.
- 7) Fungsi Akuntansi SKPKD memindahkan saldo-saldo yang ada di buku besar ke dalam Neraca laporan keuangan SKPKD. tiap
- 6) Ilustrasi jurnal transaksi belanja SKPKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.17 Peraturan Bupati ini.
- 8) Contoh format Buku Besar tercantum dalam Lampiran E.1.3 Peraturan Bupati ini.
- 6) Contoh format Neraca Saldo tercatat dalam Lampiran E.1.4 Peraturan Bupati ini.
Akuntansi
BAB VI - SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 142

Pembiayaan SKPKD
- 1) Akuntansi Pembiayaan SKPKD merupakan langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- 2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
3. a sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
4. b pencairan dana cadangan;
5. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
6. d penerimaan pinjaman daerah;
7. e penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
8. f penerimaan piutang daerah.
- 3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup: pada
10. a pembentukan dana cadangan;
11. b penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah;
12. C pembayaran pokok utang; dan
13. d pemberian pinjaman daerah.
14. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pembiayaan mencakup:
- a. Surat tanda setoran (STS)
- b. Nota kredit bank
17. C Surat perintah pencairan dana (SP2D)
18. d Nota debet bank
19. e Bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan lainnya.
20. melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan berkenaan.
- 6) Jurnal transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada (5) tercantum dalam Lampiran E1.18 Peraturan Bupati ini ayat
- 7) Setiap periode, jurnal tersebut diposting ke Buku Besar sesuai dengan kode rekening pembiayaan berkenan\_
- 8) Ilustrasi jurnal transaksi pembiayaan SKPKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.19 Peraturan Bupati ini
- 9) Fungsi Akuntansi SKPKD memindahkan saldo-saldo yang ada di buku besar ke dalam Neraca Saldo diakhir periode sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD tiap
- 10) Contoh format Buku Besar tercantum dalam Lampiran E.1.3 Peraturan Bupati ini
3. 11)Contoh format Neraca Saldo tercatat dalam Lampiran E.1.4 Peraturan Bupati ini
BAB VI - SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 143

Akuntansi Aset SKPKD
- 1) Prosedur akuntansi aset pada SKPKD meliputi serangkaian proses pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan; rehabilitasi, penghapusan; pemindahtanganan; perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasaildigunakan SKPKD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
- 2) Prosedur akuntansi aset pada SKPKD digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasaildigunakan SKPD danlatau SKPKD
- 3) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset SKPKD meliputi:
4. a berita acara penerimaan barang;
5. b surat keputusan penghapusan barang;
- C. surat keputusan mutasi barang (antar SKPKD);
- d. berita acara pemusnahan barang;
8. e berita acara serah terima barang; berita acara penilaian; dan
9. f berita acara penyelesaian pekerjaan.
- 4) Fungsi akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi danlatau kejadian sebagaimana dimaksud ayat (3) membuat bukti memorial. pada
- 5) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
- a. Jenislnama aset tetap
13. b Kode rekening
- C. Klasifikasi aset tetap
15. d Nilai aset tetap
16. e Tanggal transaksi danlatau kejadian.
- 6) Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat bukti memorial ke dalam buku jurnal sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.20 Peraturan Bupati ini
2. Secara periodik, jurnal transaksi danlatau kejadian aset tetap diposting ke dalam buku besar rekening berkenan.
- 6) Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.
4. dalam Lampiran E.1.21 Peraturan Bupati ini
BAB VI - SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 144

Akuntansi Konsolidator SKPKD
- 1) Dalam pelaksanaan transaksi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah '(SAPD), SKPKD sebagai kantor pusat (home office) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai kantor cabang (branch office). pada
- 3) Akun sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas disebut RK Pusat dan RK SKPD\_ pada
- 2) Pada pelaksanaannya antara akuntansi SKPKD dan akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah terdapat akun perantara yang berfungsi sebagai penghubung
- 4) Fungsi Akuntansi SKPKD menerima Laporan Posisi Kas Harian dari BUD.
- 5) Laporan dimaksud akan menjadi dokumen sumber untuk penjurnalan akuntansi konsolidator SKPKD pada
- 6) Dari Laporan Harian di atas, Fungsi Akuntansi SKPKD harus mengidentifikasi aliran kas dari BUD kepada bendahara pengeluaran SKPD (berdasarkan dokumen sumber SP2D) dan sebaliknya aliran kas dari bendahara penerimaan SKPD ke BUD (berdasarkan dokumen sumber Nota Kredit)
- 7) Pencatatan transaksi dan ilustrasi jurnal dari transaksi di atas sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.22 dan E.1.23 Peraturan Bupati ini
BAB VI - SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 145

Akuntansi Selain Kas SKPKD
- 1) Prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan; pengikhtisaran; sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer .
- 2) Prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. koreksi kesalahan pembukuan;
- b. penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka menyusun laporan keuangan akhir tahun; pada
- C. reklasifikasi belanja modal menjadi aset tetap; dan
5. d reklasifikasi akibat koreksi yang ditemukan dikemudian hari.
- 3) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan: pada
- a. berita acara penerimaan barang;
8. b surat keputusan penghapusan barang;
- C. surat keputusan mutasi barang (antar SKPKD);
- d. berita acara pemusnahan barang;
11. e berita acara serah terima barang;
12. f berita acara penilaian; dan
9. berita acara penyelesaian pekerjaan.
BAB VI - SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 146

- 1) Fungsi Akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi danlatau kejadian selain kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 148 (3) membuat bukti memorial. ayat
- 2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi danlatau kejadian, kode rekening, uraian transaksi danlatau kejadian; dan jumlah rupiah.
- 3) Fungsi Akuntansi di SKPKD mencatat bukti memorial ke dalam buku jurnal umum
- 4) Secara periodik jurnal atas transaksi danlatau kejadian selain kas diposting ke dalam buku besar sesuai kode rekening yang berkenan\_
- 5) Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.
- 1) Laporan Keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan.
- 2) Laporan Keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 3) Laporan Keuangan dari masing-masing SKPD dijadikan dasar dalam membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 4) Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
- 5) Tujuan umum laporan keuangan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- 6) Tujuan khusus laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya
6. Untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud ayat (5) dan (6) laporan keuangan dapat menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: pada
- a. Aset;
8. b Kewajiban;
9. Ekuitas Dana;
- d. Pendapatan;
11. e Belanja;
12. f Transfer;
13. 9 Pembiayaan; dan
- h. Arus kas.
- 8) Pembuatan Laporan Keuangan dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja.
- 9) . Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (8) akan di konsolidasikan oleh sub sistem akuntansi SKPKD menjadi Laporan pada
17. Keuangan Pemerintah Daerah
- 10) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari
19. a Laporan Realisasi Anggaran;
20. b Neraca;
21. Laporan Arus Kas;
- d. Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dalam bentuk
- a Laporan Semester (laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja daerah) yang mencakup periode Januari Juni disusun paling lambat minggu ketiga bulan juli tahun anggaran berkenaan:.
- b Laporan Tahunan (setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan), yang mencakup periode Januari 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
BAB VI - SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 148

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1) Laporan Keuangan yang disusun pada tingkat SKPD dihasilkan melalui proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh PPK-SKPD
- 2) Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan.
BAB VI - SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 149

- 1) PPK-SKPD menyiapkan kertas kerja (worksheet) 10 lajur sebagai alat untuk menyusun Laporan Keuangan.
- 2) Kertas kerja merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan Laporan Keuangan.
- 3) Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer.
- 4) Format dokumen dalam Lampiran E.1.24 Peraturan Bupati ini.
- 5) PPK-SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo\_
6. Angka-angka neraca saldo tersebut diletakkan di kolom "Neraca Saldo' yang terdapat Kertas Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.25 Peraturan Bupati ini pada
- 7) PPK-SKPD membuat jurnal penyesuaian untuk melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat accrual sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.26 Peraturan Bupati ini.
- 8) Jurnal penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom 'Penyesuaian' yang terdapat Kertas Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.27 Peraturan Bupati ini. pada
- 9) Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk:
- a. Koreksi kesalahan Pemindahbukuan
- b. Pencatatan jurnal yang belum dilakukan (accrual atau prepayment)
5. C Pencatatan piutang; persediaan dan atau aset lainnya pada akhir tahun 1O)PPK-SKPD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya.
6. 11)Nilai yang telah disesuaikan diletakkan kolom "Neraca Saldo Setelah Penyesuaian' yang terdapat Kertas Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.28 Peraturan Bupati ini pada pada
7. 12)Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan; PPK-SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan memindahkannya ke kolom 'Laporan Realisasi Anggaran' yang terdapat Kertas Kerja. pada
- 13) Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, PPK-SKPD dalam komponen Neraca dan memindahkannya ke kolom "Neraca' yang terdapat Kertas Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.29 Peraturan Bupati ini pada
Dari kertas kerja yang telah selesai diisi, PPK-SKPD dapat menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran; Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
- 15) Neraca yang dihasilkan 14) di atas sifatnya belum final karena PPK-SKPD belum membuat Jurnal Penutup. ayat pada
BAB VI - SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 150

- 1) Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo nominal menjadi nol akhir periode akuntansi. pada
- 3) Jurnal penutup akan mempengaruhi nilai SILPA di neraca menjadi jumlah yang benar.
- 2) Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran; Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. yaitu
- 4) Contoh Jurnal Penutup untuk Neraca Saldo diatas dan Neraca Saldo setelah penutupan sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.30 Peraturan Bupati ini.
BAB VI - SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 151

- 1) Laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD yang dihasilkan oleh sistem ini menggunakan struktur akun belanja yang berbeda dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 2) Untuk mengatasi perbedaan sebagaimana dimaksud di atas, diperlukan sebuah langkah konversi.
- 3) Bagan konversi dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.31 Peraturan Bupati ini
- 4) Contoh Laporan Keuangan yang dihasilkan Satuan Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.32, E.1.33 dan E.1.34 Peraturan Bupati ini
BAB VI - SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 152

Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD
- 1) Fungsi Akuntansi di SKPKD menyiapkan kertas kerja (worksheet) 10 lajur sebagai alat untuk menyusun Laporan Keuangan.
- 2) Kerta kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan Laporan Keuangan.
- 3) Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual.
- 4) Format dokumen kertas kerja (worksheet) sebagaimana pada Lampiran E.1.24 Peraturan Bupati ini.
- 5) Fungsi Akuntansi di SKPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo.
- 6) Angka-angka neraca saldo tersebut diletakkan di kolom "Neraca Saldo yang terdapat Kertas Kerja. pada
- 7) Contoh Neraca Saldo sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.25 Peraturan Bupati ini.
- 8) Fungsi Akuntansi di SKPKD untuk melakukan penyesuaian atas saldo akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.26 Peraturan Bupati ini. pada
- 9) Jurnal penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom 'Penyesuaian" yang terdapat Kertas Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.27 Peraturan Bupati ini. pada
Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk:
- a. Koreksi kesalahan
- b Pencatatan jurnal yang belum dilakukan
- Pemindahbukuan
- d Pencatatan piutang dan persediaan pada akhir tahun
Fungsi Akuntansi di SKPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya.
- 12)Nilai yang telah disesuaikan diletakkan pada kolom "Neraca Saldo Setelah Penyesuaian' yang terdapat Kertas Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.28 Peraturan Bupati ini pada
- 13)Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan Fungsi Akuntansi di SKPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan memindahkannya ke kolom "Laporan Realisasi Anggaran' yang terdapat pada Kertas Kerja.
- 14)Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan; Fungsi Akuntansi di SKPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Neraca dan memindahkannya ke kolom "Neraca yang terdapat Kertas Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.29 Peraturan Bupati ini. pada
Dari kertas kerja yang telah selesai diisi; Fungsi Akuntansi di SKPKD dapat menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran; Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
BAB VI - SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 153

- 1) Fungsi akuntansi di SKPKD kemudian membuat jurnal penutup untuk menutup saldo nominal menjadi nol akhir periode akuntansi. pada
- 2) Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan; Belanja, dan Pembiayaan. yaitu
3. di neraca menjadi jumlah yang benar.
- 4) Contoh Jurnal Penutup untuk Neraca Saldo dan Neraca Saldo setelah penutupan sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.30 Peraturan Bupati ini.
BAB VI - SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 154

- 1) Fungsi akuntansi di SKPKD kemudian melakukan langkah konversi karena Laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPKD yang dihasilkan menggunakan struktur akun belanja yang berbeda dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 2) Bagan konversi dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.31 Peraturan Bupati ini
- 3) Contoh Laporan Keuangan yang dihasilkan Akuntansi SKPKD antara lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.32, E.1.33 dan E.1.34 Peraturan Bupati ini
BAB VI - SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 155

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Keuangan konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD-SKPD dan Laporan Keuangan SKPKD yang juga bertindak sekaligus sebagai konsolidator.
- 2) Proses pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dasarnya sama dengan proses pembuatan Laporan Keuangan yang telah dijelaskan dalam prosedur sebelumnya. pada
- 3) Perbedaan utama adalah adanya jurnal eliminasi untuk menghapus reciprocal account (akun RK Pusat di Laporan Keuangan SKPD dan Akun RK SKPD di Laporan Keuangan SKPKD).
BAB VI - SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 156

- 1) Fungsi Akuntansi di SKPKD menyiapkan kertas kerja (worksheet) 10 lajur sebagai alat untuk menyusun Laporan Keuangan.
- 3) Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan komputer.
- 2) , Kertas kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan Laporan Keuangan: pada
- 4) Format dokumen kertas kerja (worksheet) sebagaimana Lampiran E.1.24 Peraturan Bupati ini. pada
- 6) Nilai tersebut diletakkan di kolom "Neraca Saldo' yang terdapat pada Kertas Kerja.
- 5) Fungsi Akuntansi di SKPKD melakukan rekapitulasi Neraca Saldo Setelah Penyesuaian baik dari SKPD-SKPD maupun dari SKPKD
- 7) Contoh untuk proses di atas sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.25 Peraturan Bupati ini
- 8) Fungsi Akuntansi di SKPKD kemudian membuat jurnal eliminasi untuk melakukan eliminasi atas saldo akun-akun yang bersifat "reciprocal' \_ pada
- 9) Akun Reciprocal merupakan akun-akun Rekening Koran (RK) yang merupakan jenis akun perantara dan bersifat sementara
Contoh jurnal eliminasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.35 Peraturan Bupati ini
- 11)Fungsi Akuntansi melakukan penyesuaian neraca saldo berdasarkan jurnal eliminasi yang telah dibuat sebelumnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.36 Peraturan Bupati ini pada
- 12)Nilai yang telah disesuaikan diletakkan kolom "Neraca Saldo Setelah Penyesuaian" yang terdapat Kertas Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.37 Peraturan Bupati ini pada pada
- 14)Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan; Fungsi Akuntansi di SKPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Neraca dan memindahkannya ke kolom "Neraca' yang terdapat Kertas Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.38 Peraturan Bupati ini pada
- 13)Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan; Fungsi Akuntansi di SKPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan memindahkannya ke kolom "Laporan Realisasi yang terdapat pada Kertas Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.38 Peraturan Bupati ini
- 15)Dari kertas kerja yang telah selesai diisi; Fungsi Akuntansi di SKPKD dapat menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca Konsolidasi dan Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasi:
- 16) Contoh Laporan Keuangan hasil Konsolidasi di tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran E.1.39 Peraturan Bupati ini:
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 158

- 1) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- 2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi , supervisi dan bimbingan teknis; serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 159

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal ditetapkan. pada
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro\_
Ditetapkan di Ondong Siau pada tanggal 25 Mei 2012
BUPATI KEPYLAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
Diundangkan di Ondong Siau pada tanggal
SEKREFARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
BERITA DhERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2012 NOMOR
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 14 TAHUN 2012 TANGGAL 25 MEI 2012
LAMPIRAN A
LAMPIRAN A.1
PERATURAN BUPATI
NOMOR
TAHUN 2012
TANGGAL
MEI 2012
ALUR PENUNJUKAN BENDAHARA
| Uraian | Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran | PPKD | BUPATI |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Setiap . Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran Sebelum Pelaksanaan APBD menyampaikan Usulan Bendahara kepada Bupati melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan (PPKD) Setelah menerima Usulan Bendahara, PPKD melakukan seleksi atas nama-nama usulan bendahara PPKD membuat surat kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengusulkan kembali nama bendahara apabila Usulan Bendahara ditolak sedangkan usulan Yang diterima setelah diseleksi sampaikan kepada Bupati dalam bentuk draft SK (melalui proses penetapan SK) SK Penetapan Bendahara di sampaikan oleh PPKD kepada Pengguna Anggaran IKuasa Pengguna Anggaran dan kepada Bendahara | Usulan Bendahara Surat Pengusulan Kembali SK Penetapan Bendahara | Usulan Bendahara seleksi Draft SK SK Penetapan Bendahara | Draft SK Proses penetapan SK Penetapan Bendahara |
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 14 TAHUN 2012 TANGGAL 25 MEI 2012
LAMPIRAN B
BELANJA DAERAH (RAPBD)
LAMPIRAN B.2.1
PERATURAN BUPATI
NOMOR
14 TAHUN 2012
TANGGAL
1 MEI 2012
FORMAT
KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) TAHUN ANGGARAN
BAB VI
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran. sebagai berikut
- 1 Pendapatan Daerah
Rp.
- 2 Belanja Daerah
Rp.
Surplus (defisit)
- 3 Pembiayaan Daerah
- a Penerimaan
- b Pengeluaran
Rp.
Jumlah Pembiayaan Netto
Rp.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Rp.
Rp.-
Rp.
BAB VI
Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
- a Pendapatan Asli Daerah
Rp.
- b Dana Perimbangan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- (2)
- Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari pendapatan pada
- a Pajak Daerah
- b Retribusi Daerah
Rp.
- C.
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Rp.
- (3)
- Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan ayat
- a Dana Bagi Hasil
Rp.
- b Dana Alokasi Umum
- Dana Alokasi Khusus
Rp.
- (4).
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan pada
- a. Hibah
Rp
- Dana Darurat
Rp.
- Dana Bagi Hasil Pajak
Rp
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Rp
- e Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
Rp.
BAB VI
Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
- a Belanja Tidak Langsung
Rp.
- b. Belanja Langsung
Rp.
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a terdiri dari jenis ayat
belanja
- a. Belanja Pegawai sejumlah
Rp
- b Belanja Bunga sejumlah
Rp.
- Belanja Subsidi sejumlah
Rp.
Rp.
RP.
Rp.
Rp.
Rp.
- (3).
- d. Belanja Hibah sejumlah
- e Belanja Bantuan Sosial sejumlah
- f. Belanja Bagi Hasil sejumlah
- 9 Belanja Bantuan Keuangan sejumlah
- h Belanja Tidak Terduga sejumlah
- Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belanja
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- b Belanja- Belanja Barang dan Jasa sejumlah
Rp
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp
- Belanja Modal sejumlah
Rp
Rp.
BAB VI
Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
- a. Penerimaan sejumlah
3. b Pengeluaran sejumlah
4. (2).
5. (3).
Rp.
Rp
- Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah
Rp
- C. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
2. e Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah
- b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah
4. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah
Rp
Rp.
Rp.
- f Penerimaan Piutang Daerah sejumlah
Rp.
- Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan
- a Pembentukan Dana Cadangan sejumlah
Rp.
- C. Pembayaran Pokok Utang sejumlah
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp.
- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah
Rp
Rp
BAB VI
Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari
- 1
- Lampiran
2. Lampiran II
Ringkasan APBD;
- 3 Lampiran III
- 4
- Lampiran IV
Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD;
Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD; Pendapatan; Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD; Program dan Kegiatan;
- 5 Lampiran V
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara;
- 6
- Lampiran VI
Daftar jumlah pegawai per Golongan dan Daftar per Jabatan; Piutang Daerah;
- 7 . Lampiran VII
- 8 Lampiran VIII
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- 9 Lampiran IX
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah; Tetap
- 10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan
- 11.Lampiran XI
Daftar Pengurangan Aset Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; Lainnya;
- 12.Lampiran XII
Daftar Dana Cadangan Daerah;
- 13.Lampiran XIII
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
BAB VI
Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional pelaksanaan APBD:
BAB VI
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. mengetahuinya, Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Agar setiap
Ditetapkan di Ondong Siau pada tanggal
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
Diundangkan di Ondong Siau pada tanggal SEKRETARIS DAERAH,
PANGKAT
NIP\_
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN NOMOR
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
BAB VI
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
sebagai berikut
- (1) Pendapatan
- a. Pendapatan Asli Daerah
Rp.
- b. Dana Perimbangan
Rp
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Jumlah Pendapatan
Rp
- (2) . Belanja Daerah
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Belanja Pegawai
Rp
- 2) Belanja Bunga
Rp.
- 3) Belanja Subsidi
- 4) Belanja Hibah
- 5) Belanja Bantuan Sosial
Rp
- 6) Belanja Bagi Hasil kepada
- Prop IKablKota dan Pemerintah Desa
- 7) Belanja Bantuan Keuangan
Rp
- 8) Belanja Tidak Terduga
Rp
Jumlah Belanja Tidak Langsung
Rp
- b Belanja Langsung:
- 1) Belanja Pegawai
Rp.
- 2) Belanja- belanja Barang dan Jasa
- 3) Belanja Modal
Rp
Jumlah Belanja Langsung
Rp
Jumlah Belanja
Rp
Surplus/(Defisit)
Rp
- (3) Pembiayaan
- a Penerimaan
Rp
- b Pengeluaran
Rp.
Jumlah pembiayaan neto
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
Rp
BAB VI
Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
BAB VI
Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Il Peraturan Bupati ini
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp
BAB VI
Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro\_
BAB VI
Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ketentuan perundang-undangan.
BAB VI
Pasal 6

Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
Ditetapkan di Ondong Siau pada tanggal
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
Diundangkan di Ondong Siau tanggal SEKRETARIS DAERAH, pada
PANGKAT
NIP
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN NOMOR
LAMPIRAN B.5.1
PERATURAN BUPATI
NOMOR
TAHUN 2012
TANGGAL
MEI 2012
FORMAT SUSUNAN NOTA KEUANGAN
SUSUNAN NOTA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Bab VL
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran:.
sebagai berikut
- 1 Pendapatan Daerah
Rp.
- 2 Belanja Daerah
Rp.
Surplus (defisit)
Rp
- 3 Pembiayaan Daerah
- a Penerimaan
- b Pengeluaran
Rp.
Jumlah Pembiayaan Netto
Rp
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Rp.
Rp.
Bab VL
Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a Pendapatan Asli Daerah
Rp
- b Dana Perimbangan
Rp
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pendapatan
- a Pajak Daerah
Rp
- b. Retribusi Daerah
Rp.
- C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Rp.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- (3). Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan
- a. Dana Bagi Hasil
Rp.
- b. Dana Alokasi Umum
Rp.
- C. Dana Alokasi Khusus
Rp.
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan
- a. Hibah
Rp
- b Dana Darurat
- C. Dana Bagi Hasil Pajak
Rp
- d Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Rp.
- e Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
Rp
Bab VL
Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
- a Belanja Tidak Langsung
- b Belanja Langsung
Rp
- (2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
belanja
- a. Belanja Pegawai sejumlah
Rp
- b. Belanja Bunga sejumlah
Rp
- Belanja Subsidi sejumlah
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
- d. Belanja Hibah sejumlah
2. e Belanja Bantuan Sosial sejumlah
3. f Belanja Bagi Hasil sejumlah
9. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah
- h. Belanja Tidak Terduga sejumlah
- (3) . Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b terdiri dari jenis ayat
Rp
Rp
Rp
Rp.
belanja
- a. Belanja Pegawai sejumlah
2. b Belanja- Belanja Barang dan Jasa sejumlah
3. C Belanja Modal sejumlah
Rp.
Rp.
Rp
Bab VL
Pasal 4

- (1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
- a Penerimaan sejumlah
Rp.
- b. Pengeluaran sejumlah
Rp.
- Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pada
pembiayaan
Rp
- a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah
Rp.
Rp.
Rp
Rp
- C Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- b Pencairan Dana Cadangan sejumlah
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah
- e Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah
- f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah
Rp.
- (3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b terdiri dari jenis ayat
pembiayaan
- a Pembentukan Dana Cadangan sejumlah
Rp.
- b Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp.
- c Pembayaran Pokok Utang sejumlah
Rp
- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah
Rp
Bab VL
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari
- 1 Lampiran
Ringkasan APBD;
- 2 Lampiran II
Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD;
- 3 Lampiran III
- 4 .
- Lampiran IV Rekapitulasi Pemerintahan
Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan SKPD Pendapatan; Belanja dan Pembiayaan;
Belanja menurut urusan Daerah, Organisasi SKPD; Program dan Kegiatan;
- 5
Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara;
- 6 .
- Lampiran VI
Daftar jumlah pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- 7 Lampiran VII
Daftar Piutang Daerah;
- 8
- Lampiran VIII
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- 9
- Lampiran IX
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah; Tetap
- 10.Lampiran X
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; Daftar Dana Cadangan Daerah;
- 11.Lampiran XI
- 12.Lampiran XII
- 13.Lampiran XIII
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional pelaksanaan APBD
Bab VL
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
Ditetapkan di Ondong Siau tanggal pada
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
(Nama Lengkap)
Diundangkan di Ondong Siau pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH,
(Nama Lengkap)
NIP\_
Pangkat
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN NOMOR
BUPATYKÊPULAUÄN SIAU TAGULANDANG BIARO, 0
Bab VL
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebagai berikut
- (1) Pendapatan
- a. Pendapatan Asli Daerah
Rp.
- b. Dana Perimbangan
Rp
- C Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Jumlah Pendapatan
Rp.
Rp.
- (2) Belanja Daerah
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Belanja Pegawai
Rp.
- 2) Belanja Bunga
- 3) Belanja Subsidi
Rp.
- 4) Belanja Hibah
Rp.
- 5) Belanja Bantuan Sosial
- 6) Belanja Bagi Hasil kepada
- Prop /KablKota dan Pemerintah Desa
- 7) Belanja Bantuan Keuangan
- 8) Belanja Tidak Terduga
- Jumlah Belanja Tidak Langsung
- b Belanja Langsung:
- 1) Belanja Pegawai
Rp.
- 2) 'Belanja- belanja Barang dan Jasa
- 3) Belanja Modal Jumlah Belanja Langsung
Rp.
Rp
Jumlah Belanja
Rp
Surplus/(Defisit)
Rp
- (3).Pembiayaan
- a Penerimaan
- b Pengeluaran
Rp.
Jumlah pembiayaan neto
Rp
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
Rp
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Bab VL
Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
Bab VL
Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Il Peraturan Bupati ini
Bab VL
Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
Bab VL
Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 'Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.