UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1957
Tentang PEMBUBARAN DAERAH BONE DAN PEMBENTUKAN DAERAH BONE, DAERAH WAJO DAN DAERAH SOPPENG
Berlaku: 17 Januari 1957
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan dan untuk memenuhi keinginan rakyat di daerah Swa praja-swapraja Bone, Wajo dan Soppeng serta melancarkan jalannya pemerintahan daerah, bertalian dengan usaha Pemerintah untuk mengembalikan keamanan di Sulawesi Selatan, dipandang perlu sambil menunggu berlakunya Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang berlaku untuk seluruh Indonesia, membubarkan Daerah Bone dan membentuk daerah-daerah otonom Bone, Wajo dan Soppeng sebagai dimaksud dalam Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950;
- b. bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak pengaturan pembetulan ketiga Daerah dimaksud perlu dilakukan dengan Undangundang Darurat;
Mengingat : a. Pasal-pasal 96, 131 jo 132 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara;
b. Undang-undang Negara Indonesia Timur No.44 tahun 1950;
Mendengar Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 51 tanggal 2 Januari 1957;
Memutuskan
Menetapkan :
Undang-undang Darurat tentang pembubaran Daerah Bone dan pembentukan Daerah Bone, Daerah Wajo dan Daerah Soppeng.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Swapraja-swapraja Bone, Wajo dan Soppeng yang berturut-turut meliputi onderafdeling-onderafdeling seperti tersebut di bawah ini No.1 sampai dengan No. 3 masing-masing dibentuk sebagai daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dimaksud dalam Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950 dengan nama seperti berikut;
1. Onderafdeling Bone dimaksud dalam ketetapan Gubernur Timur Besar dahulu tanggal 20 Pebruari 1940 No. 21 (Bijblad No. 14377) jo surat ketetapan Menteri Urusan Dalam Negeri Indonesia Timur dahulu tertanggal 19 Januari 1950 No. UPU 1/1/45 jo tanggal 20 Maret 1950 No. UPU 1/6/23, sebagai daerah Bone;
2. Onderafdeling Wajo dimaksud dalam ketetapan-ketetapan Gubernur Timur Besar dan Menteri Urusan Dalam Negeri Indonesia Timur tersebut ad 1 di atas, sebagai Daerah Wajo;
3. Onderafdeling Soppeng dimaksud dalam ketetapan-ketetapan Gubernur Timur Besar dan Menteri Urusan Dalam Negeri Indonesia Timur tersebut ad 1 di atas, sebagai Daerah Soppeng.
Daerah-daerah tersebut sub 1 s/d 3 di atas mempunyai tingkatan yang dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia sama dengan Kabupaten No. 22 tahun 1948.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (1) Daerah Bone yang telah terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 48 tahun 2952) sejak telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1953 (lembaran Negara No. 2 tahun 1953) dibubarkan.
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam "Zelfbestuursregelon 1938" dimaksud dalam Keputusan Gubernur Jenderal Hidia Belanda dahulu tertanggal 14 September 1938 No. 29, Staatsblad 1938 No. 529 tidak berlaku lagi bagi Daerah Bone, Daerah Wajo dan Daerah Soppeng.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

- (1) Tempat kedudukan pemerintahan:
- a. Daerah Bone adalah di Watampone,
- b. Daerah Wajo di Sengkang dan
- c. Daerah Soppeng di Watansoppeng.
- (2) Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka tempat kedudukan pemerintah Daerah tersebut dalam ayat (1) di atas usul Dewan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan, setelah mendapat pertimbangan Gubernur Propinsi Sulawesi, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dipindahkan ke satu tempat lain dalam lingkungan daerah yang bersangkutan.
- (3) Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan pemerintah Daerah seperti tersebut dalam ayat (1) di atas untuk sementara waktu oleh Gubernur Sulawesi dapat dipindahkan ke lain tempat.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

Dalam ketentuan-ketentuan yang berikutnya, jika tidak diterangkan yang berlainan, maka perkataan "Daerah" harus diartikan Daerah Bone; Daerah Wajo atau Daerah Soppeng.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- a. Daerah Bone terdiri dari 25 orang anggota,
- b. Daerah Wajo terdiri dari 20 orang anggota dan
- c. Daerah Soppeng terdiri dari 20 orang anggotan
- (2) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah terkecuali anggota Kepala Daerah adalah sebanyak-banyaknya 5 orang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6

Dewan Pemerintah Daerah mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan.
TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA DAN KEWAJIBAN
BAB II - DAERAH
Pasal 7

Daerah dengan ## Pasal 10
Untuk kepentingan urusan kesehatan di dalam lingkungan Daerahnya, Dewan Pemerintah Daerah dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi membeli obat-obat dan alat-alat kedokteran yang diperlukan, terutama dari persediaan Pemerintah Pusat.
II
Tentang pencegahan penyakit
BAB II - DAERAH
Pasal 11

Daerah menyelenggarakan dan mengurus pengeringan tanah, pengusahaan air minum, pembuangan kotoran dan lain-lain yang bersangkutan dengan pencegahan penyakit dalam lingkungan Daerahnya
BAB II - DAERAH
Pasal 12

Daerah menyelenggarakan pendidikan rakyat dalam pengetahuan kesehatan di dalam lingkungan daerahnya, kecuali di tempat-tempat yang oleh Menteri Kesehatan dijadikan daerah percobaan dan percontohan.
BAB II - DAERAH
Pasal 13

Daerah berusaha mengadakan anjuran-anjuran dan peneranganpenerangan menuju ke arah perbaikan kesehatan dan perumahan rakyat.
BAB II - DAERAH
Pasal 14

Dewan Pemerintah Daerah meyelenggarakan usaha pemberantasan dan pencegahan penyakit rakyat yang ditugaskan kepadanya oleh Menteri Kesehatan atau instansi yang ditunjuk olehnya.
BAB II - DAERAH
Pasal 15

Daerah menyelenggarakan penyelidikan atau pemeriksaan tentang kesehatan rakyat, termasuk juga pekerjaan mengadakan dan memelihara statistik mengenai kesehatan rakyat.
III
Tentang hal-hal lain
BAB II - DAERAH
Pasal 16

- (1) Jika di suatu tempat atau daerah lain timbul bencana alam, penyakit menular atau penyakit rakyat yang membahayakan, Menteri Kesehatan dapat meminta kepada Pemimpin Dinas Kesehatan Daerah agar pegawai-pegawai yang dibutuhkan diperintahkan guna membantu pekerjaan di tempat atau daerah dimana peristiwa dimaksud itu terjadi.
- (2) Biaya guna keperluan tersebut dalam ayat (1) menjadi beban Kementerian Kesehatan.
Bagian III
Urusan Pekerjaan Umum Tentang urusan jalan-jalan, bangunan-bangunan gedung-gedung dan lain-lain pekerjaan umum yang bersifat setempat
BAB II - DAERAH
Pasal 17

Daerah:
- a. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai jalan-jalan umum beserta bangunan-bangunan turutannya, dan segala sesuatu yang perlu untuk keselamatan lalu lintas di atas jalan-jalan tersebut dan lain-lain sebagainya.
- b. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunanbangunan penyehatan, seperti pembuluh air minum, pembuluh pembilas dan lain-lain sebagainya di dalam Daerahnya.
- c. membikin, membeli, menyewa, memperbaiki, memelihara dan menguasai gedung-gedung untuk keperluan urusan yang termasuk rumah tangganya.
- d. mengatur dan mengawasi pembangunan, pembongkaran, perbaikan dan perluasan rumah, gedung, bangunan dan lain-lain sebagainya yang didirikan di tempat-tempat tertentu atau di tepi jalan-jalan umum Daerah yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah.
- e. mengurus dan mengatur hal-hal lain sebagai berikut:
1. lapangan-lapangan dan taman-taman umum;
2. tempat-tempat pemandian umum;
3. rumah penginapan;
4. tempat perhentian mobil-mobil dan lain-lain kendaraan;
5. pasar-pasar dan los-los pasar;
6. pencegahan bahaya kebakaran;
7. penerangan jalan-jalan;
8. pembersihan kota;
9. lain-lain pekerjaan untuk umum yang bersifat setempat.
- f. menjalankan peraturan perumahan penduduk.
II
Ketentuan-ketentuan lain
BAB II - DAERAH
Pasal 18

Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 17 tidak mengurangi hak Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk mengadakan pengawasan serta merancangkan dan menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan dalam lingkungan Daerah guna kemakmuran umum, tentang hal mana Menteri tersebut dapat mengadakan peraturan-peraturannya.
BAB II - DAERAH
Pasal 19

- (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengadakan pekerjaan membangun, memperbaiki atau memperluas pekerjaanpekerjaan yang menurut ketentuan Pasal 17 termasuk urusan rumah tangga Daerah yang biayanya melebihi jumlah yang akan ditentukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tidak boleh dijalankan sebelum proyek-proyek yang bersangkutan disetujui oleh Menteri tersebut.
- (2) Dalam hal-hal istimewa Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan Bab II ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak mengatur dan mengurus hal-hal yang termasuk kepentingan daerahnya, yang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat, kecuali apabila kemudian oleh peraturan perundangan lain diadakan ketentuan lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan hal-hal termaksud dalam ayat (1) pasal ini, Daerah mengikuti petunjuk-petunjuk yang dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat atau instansi yang ditunjuk olehnya.
BAB II - DAERAH
Pasal 37

Tiap-tiap waktu dengan Bab II ini, dapat ditambah dengan Peraturan Pemerinttah.
BAB II - DAERAH
Pasal 38

Selain dari pada hal-hal yang ditentukan dalam Bab II ini, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menjalankan kewenangan, hak, tugas, dan kewajiban yang menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan lama dijalankan oleh daerah-daerah , sepanjang peraturan-peraturan lama itu masih berlaku, kecuali apabila kemudian oleh Pemerintah Pusat diadakan ketentuan lain.
BAB III
Pasal 39

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Daerah untuk mengangkat pegawainya maka utnuk menyelenggarakan hal-hal yang termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat:
- a. diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Daerah;
- b. diperbantukan pegawai Negara untuk diperkerjakan kepada Daerah.
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah atau dengan Peraturan Menteri yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai Negara yang diangkat menjadi pegawai Daerah atau diperbantukan kepada Daerah dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan tentang pegawai Negara yang ada.
- (3) Penempatan dan pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah yang dilakukan dalam lingkungannya, diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah dengan memberitahukan hal itu kepada Kementerian yang bersangkutan, melalui Gubernur Sulawesi.
- (4) Pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah ke daerah lain diselenggarakan oleh Kementerian yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (5) Penentuan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan menurut ayat (1) sub b pasal ini diselenggarakan oleh Dewan Kementerian yang berwajib, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturanperaturan yang berlaku bagi Negara mengenai hal tersebut.
BAB IV - PERATURAN PERALIHAN
Pasal 40

- (1) Apabila sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini dalam waktu yang singkat penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih belum dapat dilaksanakan menurut Undang-undang pemilihan anggota DPRD yang berlaku untuk seluruh Indonesia, maka untuk secepat-cepatnya dapat mengatasi kekosongan pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pertama dibentuk menurut Undang-undang No. 14 tahun 1956 (Lembaran Negara No. 30 tahun 1956).
- (2) Menanti tersusunnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud di atas maka untuk sementara waktu segala tugas kewajiban pemerintahan Daerah dijalankan menurut Undang-undang No. 10 tahun 1956;
BAB IV - PERATURAN PERALIHAN
Pasal 41

Urusan-urusan Swapraja Bone, Wajo dan Soppeng yang masih dijalankan oleh Swapraja-swapraja tersebut dan yang sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini tidak lagi termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah Bone, Daerah Wajo dan Daerah Soppeng dan tidak telah dijalankan oleh instansi-instansi Pemerintah Pusat, untuk sementara waktu sampai diadakan ketentuan lain, dijalankan terus oleh Pemerintah Daerah masing-masing yang bersangkutan.
BAB IV - PERATURAN PERALIHAN
Pasal 42

Kepala Daerah Bone dan Soppeng yang pertama pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini diangkat oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB IV - PERATURAN PERALIHAN
Pasal 43

- (1) Pegawai-pegawai Swapraja-swapraja Bone, Wajo dan Soppeng yang hingga pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini masih menjalankan tugas pemerintahan di dalam wilayah Swapraja-swapraja tersebut dan tidak telah diangkat menjadi Pegawai Negeri, menjadi Pegawai Daerah masingmasing yang bersangkutan.
- (2) Pegawai-pegawai Swapraja-swapraja Bone, Wajo dan Soppeng yang telah diangkat menjadi pegawai Daerah Bone yang dibubarkan ini atau yang diperbantukan, pada waktu mulai berlakunya Undangundang Darurat ini untuk sementara waktu menjadi pegawai Daerah yang bersangkutan dimana mereka itu berkedudukan, sampai diadakan ketentuan-ketentuan yang tertentu-mengenai statusnya.
- (3) Pegawai-pegawai bekas Daerah Bone tidak termasuk pegawai dimaksud dalam ayat (2) di atas, sesudah mulai berlakunya Undangundang Darurat ini menjadi pegawai Daerah yang bersangkutan, dimana mereka itu berkedudukan. Kesulitan-kesulitan yang timbul mengenai penyelesaian pembagian pegawai-pegawai ini diputus oleh Gubernur Sulawesi.
- (4) Sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini gaji pegawai-pegawai dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini beserta segala penghasilan-penghasilan lain yang sah dibayar oleh masing-masing pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (5) Pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Daerah Bone dahulu, sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini diperbantukan kepada Daerah yang bersangkutan.
- (6) Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, mengenai ayat (1), (2) dan (4) diputus oleh Menteri Dalam Negeri dan mengenai ayat (5) oleh Menteri yang bersangkutan.
BAB IV - PERATURAN PERALIHAN
Pasal 44

- (1) Barang-barang milik bekas Bone yang dibutuhkan oleh Daerah yang yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas kewajibannya, bagitu pula segala penghasilan dan beban-beban serta hak-hak dan kewajiban bekas Daerah Bone itu diserahkan kepada Daerah yang bersangkutan dan karenanya dalam hal ini untuk selanjutnya pemerintah Daerah masing-masing wajib dan harus membayar segala tagihan-tagihan yang oleh pemerintah Daerah Bone dahulu belum dapat dilunasi.
- (2) Barang-barang bergerak milik bekas Daerah Bone termasuk barangbarang inventaris yang dibutuhkan oleh pemerintah Daerah diserahkan kepada pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Gubernur Sulawesi diberi tugas untuk melaksanakan ketentuanketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas.
- (4) Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal ini diputus oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB IV - PERATURAN PERALIHAN
Pasal 45

- (1) Peraturan-peraturan "Reglementen en keuren van politic" begitu pula peraturan-peraturan Swapraja-swapraja Bone, Wajo dan Soppeng yang masih berlaku, sepanjang peraturan-peraturan dimaksud mengatur-hal-hal yang menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini berlaku terus dalam daerah hukumnya semula sebagai peraturan Daerah yang bersangkutan dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan-peraturan Swapraja-swapraja Bone, Wajo dan Soppeng yang menurut ketentuan-dalam Undang-undang Darurat ini tidak termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah, sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini berlaku sebagai peraturan-peraturan Pemerintah Pusat, terkecuali apabila peraturanperaturan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat.
- (3) Peraturan-peraturan bekas Daerah Bone, sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, berlaku terus sebagai peraturan Daerah yang bersangkutan dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh pemerintah Daerah.
- (4) Keputusan-keputusan lain beserta peraturan-peraturan tata usaha pemerintah Daerah Bone, pada waktu mulai berlakunya Undangundang Darurat ini dijalankan terus oleh pemerintah Daerah yang bersangkutan hingga keputusan dan peraturan tata usaha itu diubah, ditambah atau dicabut oleh pemerintah Daerah yang bersangkutan.
BAB IV - PERATURAN PERALIHAN
Pasal 46

Pelaksanaan hak-hak dan kewajiban Pemerintah Pusat dimaksud dalam Undang-undang Negara Indonesia Timur tahun 1950 termaktub dalam Pasal- Pasal 6 ayat (3), 7 ayat (2), 21 ayat (2), 23 ayat (2) dan (3), 25 ayat (2), 26, 28, 30 ayat (2) dan (3), 31 ayat (1), 32 ayat (1) dan 33 ayat (1) diserahkan kepada Gubernur Sulawesi sampai diadakan ketentuan lain.
BAB IV - PERATURAN PERALIHAN
Pasal 47

Akibat-akibat keuangan yang timbul karena pembubaran Daerah Bone dan pembentukan Daerah Bone, Wajo dan Soppeng dimaksud dalam Undang-undang Darurat ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Undang-undang Darurat ini dinamakan "Undang-undang Darurat tentang pembubaran Daerah Bone dan pembentukan Daerah Bone, Daerah Wajo dan Daerah Soppeng".
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penetapan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO
MENTERI DALAM NEGERI, ttd SUNARJO
Diundangkan pada tanggal 17 Januari 1957. MENTERI KEHAKIMAN a.i., ttd SUNARJO
LEMBARAN NEGARA NOMOR 4 TAHUN 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Preamble

I. Umum.
1. Dimasa pemerintahan Negara Indonesia Timur dahulu di Sulawesi Selatan telah terbentuk "Daerah Gabungan Sulawesi Selatan" yaitu suatu ikatan federasi yang terdiri dari Swapraja-Swapraja termasuk Swapraja-Swapraja Bone, Wajo dan Soppeng. Dengan berlakunya Undang-Undang pokok pemerintahan daerah Negara Indonesia Timur, yaitu Undang-Undang No.44 tahun 1950, Daerah Gabungan tersebut diakui statusnya sebagai suatu "Daerah" yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri.
2. Kemudian dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk memenuhi keinginan rakyat daerah-daerah yang bersangkutan yang masing-masing menghendaki supaya mereka itu diberi hak untuk mengatur dan mengurus sendiri hal-hal yang termasuk urusan daerahnya serta untuk memperbaiki susunan alat-alat pemerintahan dan melancarkan jalannya pemerintahan diseluruh Sulawesi Selatan yang dewasa itu masih mengalami kekalutan dan pertentangan politik, Pemerintah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.48) telah mengambil tindakan-tindakan sementara yang dimaksudkan untuk secepat-cepatnya dapat mengatasi kesukaran-kesukaran di Sulawesi Selatan itu. Dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Daerah Gabungan Sulawesi Selatan telah dibubarkan dan sebagai gantinya telah dibentuk 7 buah daerah-daerah otonom lain, yaitu antara lain Daerah Bone yang wilayahnya meliputi wilayah Swapraja-Swapraja Bone,Wajo dan Soppeng. Bahwa tindakantindakan yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat itu tidak sepenuhnya akan dapat
memenuhi...
-2 - memenuhi keinginan rakyat daerah dapat diduga semula, akan tetapi mengingat akan kepentingan Negara serta keadaan dewasa itu Pemerintah menganggap perlu sementara dibentuk ke-7 daerah-daerah dimaksud saja dengan pengharapan sambil menanti perkembangan politik lebih lanjut memperbaikinya sesuai dengan keinginan penduduk daerah yang sewajarnya.
3. Kemudian berhubung dengan perkembangan keadaan di daerah Bone, maka timbullah keinginan serta tuntutan dari rakyat Swapraja-Swapraja Wajo dan Soppeng yang menghendaki agar supaya wilayahnya masing-masing dibentuk sebagai Daerah otonom dimaksud dalam Undang-Undang N.I.T. No. 44 tahun 1950 yang setingkat dengan Kabupaten otonom dimaksud dalam Undang-Undang No.22 tahun 1948, keinginan mana disampaikan kepada pemerintah Daerah Bone. Untuk memenuhi keinginan rakyat Swapraja-Swapraja Wajo dan Soppeng tersebut maka D.P.R.D.S. Bone sesudah menyelidikinya dengan saksama yaitu dengan meninjaunya dari segi histori, politik, ekonomi, sosiologi dan sebagainya berpendapat bahwa wilayah-wilayah tersebut sudah memenuhi syarat-syarat cukup untuk dibentuk sebagai Daerah otonom setingkat Kabupaten dimaksud dalam Undang-Undang No.22/1948, hal mana dinyatakan dalam mosi kepada Pemerintah Pusat tanggal 18 Januari 1954 No.2/54 dan No.3/54 yang dimaksud mendesak kepada Pemerintah supaya daerah Wajo dan Soppeng itu diberi status Kabupaten.
4. Dengan dibentuknya Daerah otonom Wajo dan Soppeng maka oleh karena kedua Daerah tersebut bersama-sama dengan Swapraja Bone adalah terlingkung Dalam satu ikatan yaitu Daerah Bone dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.34 tahun 1952 yo. Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1953, maka perlu "Daerah Bone" yang ada itu dibubarkan dan Swapraja yang ketinggalan itu yaitu Swapraja Bone dibentuk pula menjadi "Daerah sendiri yang setingkat pula dengan Kabupaten otonom dengan nama "Daerah Bone".
5. Perlu dijelaskan bahwa pembentukan ketiga Daerah otonom dimaksud di atas itu telah disetujui dalam konperensi Pemerintahan Propinsi Sulawesi yang diadakan di Makasar tanggal 7, 8 dan 9 Desember 1954.
6. Pembentukan Swapraja-Swapraja tersebut sebagai "Daerah" yang dimaksud dalam Undang-Undang N.I.T. No. 44 tahun 1950 dengan sendirinya membawa banyak akibat yang perlu diadakan penyelesaiannya dalam Undang-Undang Darurat ini. Sebagai maklum Swapraja-Swapraja tersebut berdasarkan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku sekarang masih dapat menjalankan pemerintahannya sesuai dengan dasar-dasar yang diletakkan dalam "Zelfbestuursregelen 1938",
7. Sebagaimana telah diketahui maka Undang-Undang No.44 tahun 1950 ialah satusatunya Undang-Undang dari Pemerintah Negara Indonesia Timur dahulu yang berlaku di Indonesia Timur dan yang mengatur pokok-pokok tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang ini disamping nama-nama Daerah, Daerah bahagian dan Daerah anak-bahagian, tidak mengenal istilah Daerah Istimewa sedangkan menurut pasal 17 yo pasal 2 Undang-Undang tersebut antara lain Kepala Daerah yang menjabat Ketua dan Anggota Dewan Pemerintahan Daerah, harus diangkat oleh Pemerintah Pusat (Presiden Negara Indonesia Timur) dari sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon, yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Selanjutnya telah ditentukan bahwa menurut ayat 5 pasal 17 Kepala Daerah Swapraja diangkat oleh Pemerintah Pusat dari keturunan keluarga Swapraja dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran dan kesetiaan dan dengan mengingat adat-istiadat di daerah atas pencalonan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Swapraja yang bersangkutan itu.
8. Di Swapraja Bone pada waktu sekarang ini tidak ada seorang keturunan keluarga Swapraja Bone yang memegang tampuk pimpinan pemerintahan Swapraja Bone. Bahwa tidak ada keturunan keluarga Swapraja Bone yang menguasai daerahnya sekarang ini, disebabkan karena Kepala Swapraja Bone yang masih memegang kekuasaan sesudah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia kemudian sesudah Belanda berhasil menduduki dan menguasai kembali daerah-daerah di Sulawesi telah disingkirkan oleh pihak Pemerintah Belanda. Kepala Swapraja Bone itu diberhentikan dari kedudukannya sebagai Kepala Swapraja Bone berhubung dengan pendiriannya menyokong penuh perjuangan bangsanya dengan menentang keras kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda dan baru sesudah penyerahan kedaulatan ia dikembalikan ke daerahnya. Walaupun keturunan keluarga Swapraja yang dimaksud di atas kini tidak menguasai daerahnya, tetapi ia masih juga mempunyai pengaruh yang tidak sedikit dalam kalangan masyarakat Swapraja itu. Akhir-akhir ini rakyat Swapraja Bone pada umumnya menuntut supaya Kepala Swapraja itu dikembalikan dalam kedudukannya semula. Pribadi bekas Kepala Swapraja Bone itu mempunyai pengaruh yang benar dalam usaha-usaha Pemerintah untuk secepat-cepatnya mengembalikan keamanan di dalam daerah.
9. Kepala Swapraja Soppeng, yang sampai sekarang ini masih dapat mempertahankan kedudukannya, masih pula mempunyai kedudukan tradisionil yang pada umumnya diterima oleh masyarakat Swapraja Soppeng.
10. Meskipun dalam Undang-Undang N.I.T. 44/1950 ditetapkan bahwa seorang Kepala Daerah itu diangkat oleh Pemerintah atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal ini Pemerintah harus memperhitungkan keadaan yang nyata, bahwa di daerah Swapraja Bone dan Soppeng yang memegang peranan yang paling penting disegala lapangan Kepala Swapraja yang sekarang dan maksudnya dari pada ketentuan ini tidak lain dan tidak bukan untuk mengangkat Kepala Swapraja Bone dan Soppeng yang sekarang menjadi Kepala Daerah yang pertama.
11. Berbeda dengan kedudukan Kepala Daerah Bone dan Soppeng, pemerintahan Swapraja Wojo sejak dahulu kala sudah bersifat kerakyatan (demokratis). Kedudukan Swapraja Wajo mempunyai tradisi sendiri. Disini berlaku pribahasa Bugis yang berbunyi: "Mangalle pasang". Artinya: dari bawah ke atas (kedaulatan rakyat). Hingga sekarang tidak ada terdengar suatu tuntutan untuk mempertahankan kedudukan Kepala Swapraja Wajo seperti di Bone dan Soppeng. Dalam masa perjuangan sejak timbulnya revolusi di Sulawesi pada tahun 1950 sebahagian besar dari pemerintah-pemerintah Swapraja-Swapraja digulingkan oleh revolusi rakyat, diantaranya pemerintah Swapraja Wajo, yang hingga sekarang ini hanya dijalankan saja oleh pegawai pamong-praja.
12. Kepala-kepala Swapraja Bone dan Soppeng yang diangkat menurut cara yang ditentukan dalam pasal 42 Undang-Undang Darurat ini, disamping kedudukannya sebagai alat Pemerintah Daerah adalah juga petugas dan alat dari Negara Kesatuan. Selaku Kepala Daerah, disamping kedudukannya sebagai seorang pegawai Pemerintah Pusat yang harus menjalankan tugas kewajibannya di dalam wilayah daerahnya atas nama dan untuk Pemerintah Pusat dan karenanya harus bertanggung jawab pula kepada Pemerintah Pusat; ia juga sebagai alat (orgaan) dari pemerintah Daerah Bone atau pemerintah Daerah Soppeng, mengenai hal-hal pelaksanaan tugas pemerintah Daerah Soppeng, mengenai hal-hal pelaksanaan tugas pemerintahan Daerah-Daerah dimaksud, untuk mana Kepala Daerah sendiri atau bersama-sama dengan anggota-anggota lain dari Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan bertanggung-jawab kepada D.P.R.D. Bone atau Soppeng.
Sebagai alat Pemerintah Pusat Kepala Daerah Bone dan Soppeng tidak dapat ditumbangkan oleh D.P.R.D. yang bersangkutan. Hanya Pemerintah Pusat dapat mencabut mereka dari kedudukan mereka tersebut.
13. Pun pula telah dimaklumi, bahwa isi rumah tangga Daerah harus ditetapkan dalam Undang-Undang (Undang-Undang pembentukan). Menurut Undang-Undang Darurat ini maka Swapraja-Swapraja Bone dan Soppeng dibentuk menjadi "Daerah" yang mempunyai tingkatan sama dengan Kabupaten otonom di Jawa dimaksud dalam Undang-Undang No.22/1948 R.I. Kabupaten-kabupaten otonom itu adalah suatu badan pemerintahan daerah modern yang telah mempunyai riwayat dan pengalaman yang banyak sekali dalam urusan pemerintah otonom yang merata mengenai seluruh golongan penduduk yang berdiam di dalam batas-batas lingkungan daerahnya. Di sini tidak terdapat perbedaan antara golongan-golongan penduduk dalam Kabupaten yang dilepaskan dari lingkungan kekuasaan hukum daripada peraturan-peraturan daerah Kabupaten seperti di dalam SwaprajaSwapraja dimana kekuasaan Swapraja itu dahulu tidak mengenai golongangolongan penduduk yang disebut dengan istilah "gouvernements-onderhorigen". Karena itu, maka dalam menentukan isi rumah-tangga Daerah, yaitu Daerah Bone, Daerah Soppeng dan Daerah Wajo pokok pangkal kekuasaan pemerintah Daerahdaerah tersebut disesuaikan dengan isi rumah-tangga Kabupaten otonom pula, dan dalam hakekatnya tidak akan lebih kurang daripada isi rumah-tangga "Daerah Bone" yang dibubarkan itu (Lihat pasal 7 s/d 35, pasal-pasal 36, 37 dan 38).
14. Sesungguhnya isi rumah-tangga sesuatu Swapraja itu adalah berbeda dari isi rumah-tangga Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri dengan tingkatan ke-II (Kabupaten otonom) berdasarkan U.U. N.I.T. No. 44/1950 dan berpedomankan pula pada U.U.R.I.No. 22/1948.
Menurut Undang-undang Darurat ini, maka Swapraja Bone, Soppeng dan Wajo dibentuk menjadi Daerah yang sama tingkatannya dengan Kabupaten otonom (Lihat pasal 1). Adapun urusan-urusan rumah-tangga Swapraja-Swapraja tersebut, yang termaktub dalam "Zelfsbestuursregelen 1938" yang berdasarkan UndangUndang Darurat ini tidak lagi termasuk urusan rumah-tangga Daerah-daerah Bone, Soppeng dan Wajo, atau yang tidak telah dijalankan oleh instansi -instansi
Pemerintah Pusat, untuk sementara waktu sampai diadakan ketentuan lain, masih dapat terus dijalankan oleh pemerintah-pemerintah Daerah Bone, Soppeng dan Wajo, walaupun dalam pasal 45 ayat (2) dinyatakan, bahwa peraturan-peraturan Swapraja-Swapraja Bone Soppeng dan Wajo dimaksud yang mengatur hal-hal yang tidak termasuk lagi dalam urusan rumah-tangga Daerah-daerah tersebut berlaku terus sebagai peraturan Pemerintah Pusat. Untuk jelasnya mengenai peraturan-peraturan Swapraja-Swapraja Daerah yang bersangkutan dan yang dapat mengubah, menambah atau mencabutnya ialah hanya Pemerintah Pusat saja (Lihat pasal 41 dan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Darurat).
15. Mengenai tugas-kewajiban Daerah seluruhnya lihat ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 7 s/d 38 Bab II Undang-Undang Darurat.
2. Tentang penyelesaian soal-soal mengenai pegawai-pegawai Swapraja dan hal-hal lain lagi tentang pegawai-pegawai lihat pasal 39 dan 43.
16. Dalam menetapkan urusan rumah-tangga Daerah-daerah dimaksud telah diusahakan untuk mencari suatu sistem mengadakan batas-batas kewenangan, hak, tugas dan kewajiban pemerintah Daerah tersebut dengan sejelas-jelasnya, sehingga pada waktu mulai berlaku Undang-Undang Darurat ini sudah dapat diketahui dengan nyata dan jelas hal-hal apa yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah.
Sudah barang tentu cara-cara menentukan batas-batas kewenangan, hak tugas dan kewajiban pemerintah Daerah ini masih belum sempurna dan lengkap seperti yang dimaksud dalam pasal 131 Undang-Undang Dasar Sementara. Akan tetapi Pemerintah yakin, bahwa yang demikian itu tidak akan menjadi tantangan bagi perkembangan Daerah. Hal-hal yang belum dapat ditetapkan dalam UndangUndang Darurat ini pada waktunya berangsur-angsur akan ditetapkan menurut cara yang diperolehkan, yaitu dengan Peraturan Pemerintah (Lihat pasal 37).
17. Tidak hanya secara positip saja telah ditentukan jenis macamnya urusan dan kewajiban daripada pemerintah Daerah sehingga Daerah pada saat pembentukannya sudah dapat mengetahui benar luas sempitnya tugas-tugas dan kewajiban yang harus dapat dijalankannya, akan tetapi secara negatip pula telah ditetapkan, bahwa Daerah itu dengan kehendaknya sendiri yang bebas (uit eigen vrij initiatief) dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 24 Undang-Undang N.I.T. No. 44 tahun 1950 dapat mengatur dan mengurus sendiri segala sesuatu yang menurut sifatnya adalah termasuk rumahtangga Daerah (lihat juga pasal 36 Undang-Undang Darurat).
II.Pasal demi pasal.
Pasal 1 s/d 4
Cukup jelas.
## Pasal 5
Daerah Bone mempunyai penduduk kl. 500.000 jiwa, Daerah Wajo kl. 300.000 jiwa dan Daerah Soppeng 200.000. Oleh sebab Daerah-daerah tersebut dipersamakan tingkatannya dengan Kabupaten otonom, maka dasar yang diambil untuk menetapkan jumlah banyaknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sedapat-dapatnya disesuaikan dengan pokok prinsip tentang penetapan jumlah banyaknya anggota D.P.R.D. Kabupaten di Jawa, yaitu mengingat keadaan di Sulawesi tiap-tiap 20.000 penduduk diwakili oleh seorang anggota dengan batas jumlah sekurang-kurangnya 20 dan sebanyak-banyaknya 30 orang anggota.
## Pasal 6.
Maksud ketentuan pasal ini kiranya sudah jelas. Hanya perlu diterangkan lebih lanjut bahwa dalam ketentuan termaksud tersimpul kemungkinan bahwa Kepala Daerah dapat bertindak atas nama Dewan Pemerintah Daerah, dengan pengertian bahwa tiap tindakan tentunya Pemerintah Daerah, dengan pengertian bahwa tiap tindakan tentunya dilakukan dengan persetujuan Dewan Pemerintah Daerah,
Maksud tindakan Kepala Daerah tersebut tiada lain agar supaya pelaksanaan urusan-urusan dapat berjalan lebih praktis, oleh karena dengan demikian tidak perlu setiap kali semua anggota Dewan Pemerintah Daerah bersama-sama melaksanakanya.
## Pasal 7 s/d 9
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10

.
Obat-obat dan sebagainya yang diperlukan oleh Daerah terutama harus dibeli dari persediaan Negara menurut peraturan dan harga Pemerintah, akan tetapi di dalam keadaan luar biasa Pemerintah Daerah diperkenankan membeli obat-obat dan sebagainya dari luar untuk dapat melakukan pengobatan dengan segera.
PENJELASAN
Pasal 11

Dengan adanya pasal ini pemerintah Daerah antara lain dapat mengadakan peraturan-peraturan daerah yang mengatur pembikinan dan penjualan makanan dan minuman untuk umum dengan syarat yang ditujukan untuk menjaga kesehatan umum sebaik-baiknya. Daerah dapat minta bantuan tenaga-tenaga ahli Kementerian Kesehatan untuk memberi nasehat-nasehat, rencana-rencana dan sebagainya yang diperlukan oleh Daerah yang bersangkutan.
PENJELASAN
Pasal 12

Menteri Kesehatan mengadakan percobaan-percobaan tentang cara-cara mengorganisir dan menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan hygiene disesuatu daerah; daerah percobaan dan percontohan sedemikian ini dipakai sebagai teladan bagi Daerah.
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

Biaya penyelenggaraan urusan tersebut dalam pasal ini ditanggung oleh Kementerian Kesehatan.
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16

Perlunya Menteri Kesehatan langsung meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah ialah agar supaya Kepala Dinas tersebut lekas dapat bertindak. Dalam hal ini tentulah Dewan Pemerintah Daerah tidak dikesampingkan.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

dan 19
Maksud ketentuan ini ialah untuk menyatakan dengan tegas hak-hak Pemerintah Pusat (dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga) untuk mengadakan pengawasan tehnis terhadap penyelenggaraan tugas Daerah guna kemakmuran umum. Pengawasan ini tidak hanya mengenai pengawasan dalam arti biasa, akan tetapi juga mengandung suatu hak untuk membenarkan (mengesahkan) segala sesuatu dalam penyelenggaraan pekerjaan-pekerjaan dan menghentikan atau menunda untuk sementara waktu sesuatu urusan yang dikerjakan tidak sebagaimana mestinya.
PENJELASAN
Pasal 20

Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga memberikan sokongan yang dapat dibagi dalam dua jenis :
- a. sokongan tetap untuk pemeliharaan dan perbaikan kecil
- b. sokongan untuk pekerjaan perbaikan besar, pembaharuan atau pekerjaan baru yang biayanya tidak dapat dipikul oleh Daerah.
Sokongan ini ditetapkan menurut pekerjaan-pekerjaan termaksud yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22

s/d 24
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

.
Syarat-syarat tersebut dalam ayat (2) diadakan dengan maksud untuk memajukan peranan pada umumnya dan memperbaiki penghidupan sosial-ekonomis pada nelayan yang ada dalam lingkungan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 26

Yang dimaksud dengan kursus-kursus vak yang sesuai dengan keperluan Daerah ialah misalnya kursus tik, kursus jahit, kursus tukang dan lain-lain sebagainya (bukannya sekolah-sekolah sejenis dengan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan).
PENJELASAN
Pasal 27

.
Tentang urusan yang mengenai isi kursus-kursus vak tersebut seperti pengawas dan pimpinan tehnis serta penetapan rencana pelajaran diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan adalah mengingat :
- a. penetapan penghargaan ijazah-ijazahnya;
- b. agar ada pemusatan dalam cara mengatur dan mengawasi urusan-urusan itu.
PENJELASAN
Pasal 28

s/d 31
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32

Tentang kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten ialah sebagai dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1951 tentang mengubah peraturan lalu lintas jalan (Wegverkeersverordening, Stbl. 1936 No. 451). Dalam peraturan tersebut antara lain ditetapkan penguasa-penguasa sekarang ini yang harus menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban penguasa-penguasa lama.
PENJELASAN
Pasal 33

s/d 35
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 36

.
Maksud ketentuan ini ialah untuk memberikan kesempatan bagi Daerah untuk menyelenggarakan segala sesuatu dengan inisiatip sendiri, serta mengembangkan pemerintahannya dengan mengindahkan pimpinan dan petunjuk-petunjuk dari Pemerintah Pusat atau instansi yang ditunjuk olehnya. (Lihat penjelasan umum sub 12).
PENJELASAN
Pasal 37

s/d 47.
Cukup jelas.
Lihat penjelasan umum.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1139