PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 2 Tahun 2017
Tentang PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
Berlaku: 2 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingat:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, salah satu tugas pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah menyusun Peraturan Daerah mengenai Narkotika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika,1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT dan BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah:
- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap risiko bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya meliputi:
- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. menetapkan tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah; dan
- c. mengatur dan mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.
BAB IV - PENCEGAHAN Bagian Kesatu Pasal 6
Pasal 7

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui:
- a. keluarga;
- b. Satuan Pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. institusi Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD;
- e. Badan Usaha;
- f. Tempat Usaha;
- g. Hotel/Penginapan;
- h. Tempat Hiburan; dan
- i. Media Massa.
Upaya Pencegahan melalui Keluarga
Tugas orang tua dalam upaya Pencegahan antara lain:
- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
Bagian Ketiga
Upaya Pencegahan melalui Satuan Pendidikan
BAB IV - PENCEGAHAN Bagian Kesatu Pasal 6
Pasal 9

Penanggung jawab Satuan Pendidikan wajib:
- a. menetapkan tata tertib sekolah mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masingmasing;
- b. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di masing-masing satuan pendidikan;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- e. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikannya.
- f. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan satuan pendidikannya kepada pihak yang berwenang; dan
- g. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Satuan Pendidikannya.
BAB IV - PENCEGAHAN Bagian Kesatu Pasal 6
Pasal 10

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas:
- a. pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bersama dengan PPNS.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.
- (1) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, satuan pendidikan wajib:
- a. memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan
- b. memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, penanggung jawab Satuan Pendidikan dapat memberikan sanksi berupa:
- a. pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan/atau
- b. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (4) Sanksi kepada pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap.
- (5) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat 2), setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (6) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat 3) setelah:
- a. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
- b. selesai menjalani hukuman.
Bagian Keempat
Upaya Pencegahan melalui Masyarakat
BAB IV - PENCEGAHAN Bagian Kesatu Pasal 6
Pasal 12

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dengan cara, antara lain:
- a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di wilayah masing-masing;
- c. membentuk satuan tugas di tingkat rukun tetangga;
- d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta.
BAB IV - PENCEGAHAN Bagian Kesatu Pasal 6
Pasal 13

Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan wilayahnya.
Penanggung jawab Pemondokan dan/atau Asrama selaku anggota masyarakat wajib melakukan pengawasan terhadap Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, dengan cara:
- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Pemondokan dan/atau Asrama serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. meminta kepada penghuni Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi penghuni.
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya.
Bagian Kelima
Pencegahan melalui Institusi Pemerintah Daerah,
Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD
Paragraf 1
Pencegahan Melalui Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah
BAB IV - PENCEGAHAN Bagian Kesatu Pasal 6
Pasal 15

- (1) Setiap Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah berkewajiban mengadakan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan b di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait.
BAB IV - PENCEGAHAN Bagian Kesatu Pasal 6
Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
- a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi pegawai;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.
BAB IV - PENCEGAHAN Bagian Kesatu Pasal 6
Pasal 17

Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, antara lain:
- a. memiliki surat keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah; dan
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
BAB IV - PENCEGAHAN Bagian Kesatu Pasal 6
Pasal 18

- (1) Jika di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah terdapat aparatur sipil Negara (ASN) dan pegawai tidak tetap (PTT) yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, Bupati memberikan sanksi berupa:
- a. Memberhentikan dari jabatannya bagi ASN yang memiliki jabatan;
- b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun;
- c. Memberhentikan PTT dari pekerjaannya;
- d. memerintahkan ASN dan PTT tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Jika di lingkungan Instansi Pemerintah terdapat aparatur sipil Negara dan pegawai tidak tetap yang terbukti mengedarkan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, Bupati memberikan sanksi berupa:
- a. Memberhentikan dari jabatannya bagi ASN yang memiliki jabatan;
- b. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah;
- c. Memberhentikan PTT dari pekerjaannya;
- d. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2
Pencegahan Melalui DPRD
BAB IV - PENCEGAHAN Bagian Kesatu Pasal 6
Pasal 19

- (1) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, dengan cara:
- a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.
BAB IV - PENCEGAHAN Bagian Kesatu Pasal 6
Pasal 20

Jika anggota DPRD terlibat penyalahgunaan dan/atau mengedarkan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, pimpinan dewan memberikan sanksi berupa:
- a. Mengembalikan anggota tersebut ke partai masing-masing;
- b. Mengusulkan untuk pelaksanaan penggantian antar waktu (PAW) ke partai pengusung;
- c. Memerintahkan anggota tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi;
- d. Sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keenam
Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan
BAB IV - PENCEGAHAN Bagian Kesatu Pasal 6
Pasal 21

Penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan wajib mengawasi Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, antara lain dengan cara:
- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya.
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya kepada pihak berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya.
Bagian Ketujuh
Pencegahan melalui Media Massa di Daerah
BAB IV - PENCEGAHAN Bagian Kesatu Pasal 6
Pasal 22

Media Massa di Daerah berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dengan cara, antara lain:
- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
BAB VI - Bagian Kedua
Pasal 25

- (1) Penanggulangan terhadap penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan melalui rehabilitasi;
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Rehabilitasi Medis; dan
- b. Rehabilitasi Sosial;
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
BAB VI - Bagian Kedua
Pasal 26

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara wajib lapor diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati .
BAB VI - Bagian Kedua
Pasal 27

- (1) Selain melalui pengobatan dan/atau Rehabilitasi Medis, penyembuhan Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
- (2) Tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - Bagian Kedua
Pasal 28

Rehabilitasi Sosial mantan Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya diselenggarakan oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat.
Bagian Ketiga
Upaya Penanggulangan terhadap Peredaran Gelap
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya
BAB VI - Bagian Kedua
Pasal 29

Penanggulangan terhadap peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis di Daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di Daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X - PEMBIAYAAN
Pasal 33

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X - PEMBIAYAAN
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah membiayai Pendampingan dan Advokasi bagi Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 16 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 18 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dan Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf d, dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran;
- b. peringatan tertulis; dan
- c. denda administratif.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menaati, terhadap penanggung jawab Satuan Pendidikan, penanggung jawab Pemondokan dan/atau Asrama, pimpinan Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah, Pimpinan DPRD, penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan akan dikenakan denda admnistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menaati, terhadap penanggung jawab Satuan Pendidikan, penanggung jawab Pemondokan dan/atau Asrama, pimpinan Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah, Pimpinan DPRD, penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 36

Bupati sesuai kewenangannya dapat mencabut izin usaha terhadap Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang menjadi tempat peredaran Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
BAB XII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 37

Selain oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.
Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.
Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.
Kabupaten Pasaman Barat sebagai kabupaten perlintasan antarprovinsi memiliki tingkat lalu lintas manusia yang cukup tinggi, sangat memungkinkan menjadi tempat yang potensial bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
Selain itu, dewasa ini kasus tindak pidana Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan generasi muda.
Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredaranya di era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan menyusun suatu regukasi, yakni dengan menyusun yang Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya.
Sedangkan dalam rangka mencegah dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas administrasi daerah, dalam Peraturan Daerah ini telah diatur mengenai kerja sama, baik antara Pemerintah Daerah dalam wilayah Provinsi, antar Pemerintah Daerah maupun antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah maupun Lembaga Nonpemerintah.
Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaanya dan peredaran gelap. Penghargaan tersebut diberikan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Daerah.
PENJELASAN
Pasal 7

Huruf a

Keluarga adalah benteng utama yang dapat mencegah anak dari permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.Huruf bMewujudkan satuan pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun orang tua/wali peserta didik).## Huruf cKeberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sangat tergantung dengan partisipasi aktif masyarakat sehingga secara bertahap masyarakat sendiri harus mempunyai kesadaran hingga memiliki kemampuan untuk menangkal bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di wilayah masing-masing.Huruf dUntuk menjamin aparat Pegawai Negeri Sipil yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, Institusi Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD diperlukan upaya aktif dan komitemen yang tinggi dari para pimpinan instansi Pemerintah Daerah, Institusi Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat.Huruf eCukup jelas.Huruf fSebagian besar penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah di usia produktif, sehingga tempat usaha, perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.Huruf gHotel dan tempat penginapan merupakan salah satu sarana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sering digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga Hotel dan tempat penginapan perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.Huruf hTempat Hiburan merupakan salah satu sarana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sering digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga tempat hiburab juga perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.Huruf iUpaya-upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya tersebut perlu mendapat dukungan penuh dari media massa di Daerah, yang harus memberikan informasi-informasi yang benar dan akurat.
PENJELASAN
Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'terlibat' adalah apabila telah terbukti berdasarkan surat keterangan dari pihak yang berwenang, yakni rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'ketentuan perundang-undangan' adalah undang-undang mengenai perlindungan anak.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Huruf aCukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan 'tertangkap tangan' adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.Yang dimaksud membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundangundangan adalah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/VI/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.## Huruf cYang dimaksud dengan 'belum cukup umur' adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.Ayat (4)Huruf aCukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan 'tertangkap tangan' adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.Yang dimaksud membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundangundangan adalah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.## Huruf cYang dimaksud dengan 'belum cukup umur' adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.Huruf dCukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu penegak hukum dan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anaknya, termasuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di satuan pendidikan.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR ...