Unknown Unknown Nomor 16 Tahun 2002
Tentang I. PENJELASAN UMUM
Berlaku: 16 TAHUN 2002
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa dalam usaha untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan serta berdayaguna dan berhasil guna dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu mengatur Pedoman pembentukan, penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi, tentang Pedoman Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.
BAB II - PEMBENTUKAN KELURAHAN
Pasal 2

- (1). Tujuan Pentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.
- (2). Kelurahan dibentuk dikawasan perkotaan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat.
BAB II - PEMBENTUKAN KELURAHAN
Pasal 3

Kelurahan baru dibentuk berdasarkan :
- a. Pemecahan;
- b. Penggabungan;
- c. Pembentukan Desa menjadi Kelurahan.
Syarat-syarat Pembentukan
- (1). Didalam pembentukan Kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Jumlah Penduduk
- Paling sedikit 2500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga
- b. Luas Wilayah
- yaitu mampu dijangkau secara daya guna dalam rangka pelayanan masyarakat;
- c. Sosial Budaya;
- d. Agama dan Adat istiadat;
- e. potensi;
- f. Sarana dan Prasarana Pemerintahan;
- g Perhubungan;
- h. Prasarana;
- i. Sosial;
- j. Prasarana Fisik Pemerintah.
- (2). Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakatnya antara lain:
- a. Majemuk;
- b. Lebih dinamis;
- c. Sensitif dan Kritis;
- d. Dukungan sosial ekonominya mayoritas sudah terpengaruh oleh kehidupan kota.
- (3). Dalam setiap pembentukan kelurahan harus secara tegas ditentukan batas-batas wilayahnya.
- (1). Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat.
- (2). Pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati;
- (3). Usul Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD;
- (4). Atas persetujuan DPRD, Bupati menerbitkan Peraturan Daerah mengenai Pembentukan, Penghapusan atau penggabungan kelurahan.
Bagian Keempat Nama, Batas dan Pembagian Wilayah
BAB II - PEMBENTUKAN KELURAHAN
Pasal 6

- (1). Untuk memperlancar jalannya Pemerintah Kelurahan didalam Kelurahan dibentuk Lingkungan;
- (2). Jumlah lingkungan dalam suatu kelurahan disesuaikan dengan Penduduk, Kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan Pemerintahan.
BAB V - PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN Pasal 9
Pasal 10

Dengan ditetapkannya status desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kewenangan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan.
BAB V - PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN Pasal 9
Pasal 11

- (1). Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah;
- (2). Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan diberhentikan dari jabatan dan diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan daerah.
BAB V - PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN Pasal 9
Pasal 12

- (1). Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa, dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan, disesuaikan dan menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (2). Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan memperhatikan kepentingan kelurahan yang bersangkutan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 13
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti Pada tanggal 6-9-2002
BUPATI MUARO JAMBI,
DTO,
H. AS'AD SYAM
DIUNDANGKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 12 -9-2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DTO,
Drs. MUCHTAR MUIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2002 NOMOR 48 SERI E NOMOR 15 TANGGAL 12-9-2002
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup Jelas