PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor URUT Tahun 2008
Tentang LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR URUT 7 TAHUN TAHUN 2008 SERI D-6
Berlaku: 7 TAHUN 2008
N/A
Preamble

Menimbang
:
a.
bahwa dengan telah dikeluarkanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu disesuaikan dan disempurnakan:
- b
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka penyesuaian dan penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Setatan perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:
Mengingat 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Ort. Tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25):
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890), 2
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389): 3
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-urua:ig Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: 4.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438): 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
184
Nomor 4578):
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedaman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593): 8
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ kota 9. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ):
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741):
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah:
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah:
13. Peraturan Menteri Dalam Nageri No 59 Tahun 2007 tentang Perobahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DALAM KABUPATEN PESISIR SELATAN.
KETENTUAN UMU
BAB. I Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UtangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah: 3
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah: 4.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pesisir Selatan: 5
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan: 6
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,
- Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kecamatan datam Kabupaten Pesisir Selatan: 8
- Camat adalah Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan: 9
10. Sekretariat Kecamatan adalah Sekretariat Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris:
11. Seksi adalah Seksi pada Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi:
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelmook Jabatan Fungsional Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
BAB. II
PEMBENTUKAN Pasal 2
- 2) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah :
1. Kecamatan Koto XI Tarusan
4. Kecamatan Bayang 2.
5. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara 3.
6. Kecamatan IV Jurai 4.
5. Kecamatan Batang Kapas
6. Kecamatan Sutera
7. Kecamatan Lengayang
8. Kecamatan Ranah Pesisir
9. Kecamatan Linggo Sari Baganti
10. Kecamatan Pancung Soal
11. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
12. Kecamatan Lunang Silaut
BAB Ii - ORGANISASI KECAMATAN
Pasal 3

- Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu. f KY
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (1) Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum pemerintahan dan menangani sebahagian urusan wajib dan urusan pilihan dari pelaksanaan otonomi daerah serta melakukan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), kecamatan melaksanakan fungsi :
- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayas' masyarakat: Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pengawasan dan pembinaan teknis Administrasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari:
4. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum: b
5. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan:
6. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum: d
7. Mengkoordinasikan pemeliharaan &amp; pengamanan pasar inpres dan pasar nagari e
8. Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari: f
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dapat dilaksanakan Pemerintahan Nagari
- h. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah Kabupaten.
- i. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan umum Kecamatan.
4. ji. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Susunan Organisasi
- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
- a. Camat.
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perencanaan dan Program
3. Sub Bagian Pengelolaan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan.
- d. Seksi Ketertiban dan ketentraman umum
- e. Seksi ekonomi Pembangunan
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
11. G Seksi Pelayanan.
- h. Kelompok jabatan fungsional!
Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB Ii - ORGANISASI KECAMATAN
Pasal 6

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dari Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 7

- (1) Pada Organisasi Kecamatan dapat ditetapkan Jabaian Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis, Jenjang dan kelompok jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-tangkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkaia
BAB VI - KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING
Pasal 10

Kepegawaian dan kepangkatan diatur sszsuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Eselonering
BAB VI - KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING
Pasal 11

Eselonering dilingkungan Kecamatan adalah :
1. Camat adalah jabatan struktural eselon Ill.a
2. Sekretaris Kecamatan adalah jabatan strukturai eselon III.b
3. Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a
4. Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.b
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 12

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas berkaitan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
BAB Vill - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Camat, Pejabat Struktural lainnya tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasanya sampai ditetapkannya Camat, Pejabat Struktural lainnya dilingkungan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Ditetapkan di :
Painan
Pada Tanggal:
1 September 2008
BUPATI PESISIR SELATAN dto
NASRUL ABIT
Diundangkan di Painan
Pada tangga! 1 September 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
ito
H.ROSMAN EFFENDI,SE, SH,MM,MBA Pembina Utama Muda/Nip.010122943
Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2008 Nomor 7 Seri D-6
PENJELASAN
Pasal 1

sampai dengan Pasal 14
Cukup Jelas.
«