Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2013
Tentang No Description
Berlaku: 18 Oktober 2013
N/A
Preamble

Mengingat:
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
Nomor : 08 Tahun 2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERANG,
Menimbang : a.
bahwa sistem perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dalam menyusun, menetapkan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah agar berjalan efektif, efisien, akuntable, tepat sasaran, sehingga terdapat keterpaduan perencanaan pembangunan antara pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, perlu mengatur tahapan, tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan desa serta pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang...
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 783);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 812);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
17.Peraturan.....
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 832);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 001);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
dan
BUPATI SERANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Banten.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Daerah adalah Kabupaten Serang.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Serang.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Bupati adalah Bupati Serang.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Serang yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
12.Satuan...
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Serang.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Serang.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
16. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
18. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
19. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
20. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
21. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
22. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan daerah dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat Kabupaten Serang.
23. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
24. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
27.Recana...
27. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
28. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa y a n g selanjutnya disebut RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program prioritas kewilayahan.
30. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
31. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
33. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
34. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang yang selanjutnya disingkat dengan RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah daerah, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah daerah, rencana struktur ruang wilayah daerah, rencana pola ruang wilayah daerah, penetapan kawasan strategis daerah, arahan pemanfaatan ruang wilayah daerah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
36. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
37. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
38. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
39. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
40. Kerangka Regulasi adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
41. Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
42. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
43. Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
44. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
45. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
46. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
47. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
48. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
49. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
50. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
51. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
52. Bersifat Indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
53. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
54. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
55. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
56. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
57.Keluaran...
57. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
58. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
59. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
60. Musyawarah RPJP Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang RPJP Daerah merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJP Daerah.
61. Musyawarah RPJMD yang selanjutnya disebut Musrenbang RPJMD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJMD.
62. Musyawarah RKPD yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RKPD.
63. Musrenbang RKPD di Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang Kecamatan merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas pembangunan desa yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD.
64. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang RPJM-Desa adalah forum musyawarah desa secara khusus diselenggarakan untuk menyepakati rencana pembangunan desa 5 (lima) tahunan dan diadakan 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
65. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang RKP-Desa adalah forum musyawarah tahunan yang melibatkan stakeholder desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
66. Forum SKPD adalah wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
67. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang partisipatif dan efektivitas kegiatan.
68. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
69. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam menyusun, menetapkan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah dan desa.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan :
- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
BAB III - METODA PENDEKATAN
Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan daerah dan desa menggunakan metoda pendekatan :
- a. teknokratis;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas-bawah dan bawah atas.
- (2) Metode pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (3) Metode pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (4) Metode pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hasil :
- a. penjabaran visi misi dan program Bupati meliputi tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
- b. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan Nasional dan pembangunan daerah; dan
- c. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.
- (5) Metode pendekatan atas bawah dan bawah atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai jenjang pemerintahan.
BAB III - METODA PENDEKATAN
Pasal 5

Selain metode pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perencanaan pembangunan daerah dan desa dilakukan melalui penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan.
BAB III - METODA PENDEKATAN
Pasal 6

- (1) Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun berdasarkan :
pendekatan...
- a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- c. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD.
- (2) Pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
- (3) Kerangka pengeluaran jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
- (4) Perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.
- (5) Kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, diutamakan untuk penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD.
- (6) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk penyusunan RKPD dan Renja SKPD.
- (7) Urusan wajib yang mengacu pada SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan perumusan capaian kinerja setiap program dan kegiatan, harus berpedoman pada rencana pencapaian SPM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.
BAB IV - PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 7
Pasal 8

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara :
- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan; dan
- i. berwawasan lingkungan.
BAB V - RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 9

- (1) Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan :
- a. tata cara penyusunan;
- b. pengendalian; dan
- c. evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh pemerintah daerah; dan
- b. perencanaan pembangunan desa yang berada dalam pembinaan pemerintah daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara terpadu oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan dalam bentuk :
- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. Renstra SKPD;
- d. RKPD; dan
- e. Renja SKPD.
- (4) Perencanaan pembangunan desa yang berada dalam pembinaan pemerintah daerah sebagaimana dimasud pada ayat (2) huruf b, harus bersinergi dengan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk :
- a. RPJM-Desa; dan
- b. RKP-Desa.
BAB VI - DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 10

- (1) Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilakukan oleh BAPPEDA secara periodik sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Data...
- (2) Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah
- c. Bupati, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
- d. keuangan daerah;
- e. potensi sumber daya daerah;
- f. produk hukum daerah;
- g. kependudukan;
- h. informasi dasar kewilayahan; dan
- i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA secara optimal membangun dan memutakhirkan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sub-sistem dari sistem informasi daerah yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis, dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.
- (6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang bersifat makro, bersumber dari Badan Pusat Statistik atau sumber resmi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang bersifat sektoral bersumber dari SKPD atau sumber resmi lainnya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB VII - RPJPD
Pasal 11

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BAPPEDA dengan tahapan sebagai berikut :
- a. persiapan penyusunan RPJPD;
- b. penyusunan rancangan awal RPJPD;
- c. pelaksanaan musrenbang RPJPD;
- d. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan
- e. penetapan RPJPD.
Paragraf 1 Persiapan Penyusunan RPJPD
BAB VII - RPJPD
Pasal 12

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJPD;
- b. orientasi mengenai RPJPD;
- c. penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RPJPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RPJPD
BAB VII - RPJPD
Pasal 13

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. perumusan rancangan awal RPJPD; dan
- b. penyajian rancangan awal RPJPD.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. mengacu pada RPJPN dan RPJPD provinsi;
- b. berpedoman pada RTRW Kabupaten Serang; dan
- c. memperhatikan RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota perbatasan.
BAB VII - RPJPD
Pasal 14

Perumusan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RTRW Kabupaten Serang dan RTRW Kabupaten/Kota perbatasan;
- c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- d. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- e. penelaahan RPJPN, RPJPD provinsi dan RPJPD Kabupaten/Kota perbatasan;
- f. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang daerah;
- g. perumusan visi dan misi daerah;
- h. perumusan arah kebijakan;
- i. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- j. penyelarasan visi, misi, dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota perbatasan.
BAB VII - RPJPD
Pasal 15

Penyajian rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, paling sedikit dengan sistematika sebagai berikut :
- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
analisis.....
- c. analisis isu-isu srategis;
- d. visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- e. arah kebijakan pembangunan daerah; dan
- f. kaidah pelaksanaan.
BAB VII - RPJPD
Pasal 16

- (1) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dalam penyusunannya dikoordinasikan oleh kepala BAPPEDA kepada para Kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh Kepala BAPPEDA kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan selanjutnya dibahas dalam musrenbang RPJPD.
Paragraf 3
Pelaksanaan Musrenbang RPJPD
BAB VII - RPJPD
Pasal 17

- (1) Pelaksanaan musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD.
- (2) Penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. penajaman visi dan misi daerah;
- b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;
- c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
- d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah; dan
- e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan daerah.
- (3) Pelaksanaan musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
- (4) Dalam hal pelaksanaan musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengundang Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat, pemerintah provinsi atau dari unsur lain terkait untuk menjadi narasumber.
BAB VII - RPJPD
Pasal 18

Hasil musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh unsur pemerintah daerah, instansi vertikal dan keterwakilan unsur masyarakat yang hadir dalam musrenbang RPJPD.
Paragraf 4
Perumusan Rancangan Akhir RPJPD
BAB VII - RPJPD
Pasal 19

Perumusan rancangan akhir RPJPD disusun berdasarkan hasil musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dan dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum RPJPD yang ditetapkan berakhir.
BAB VII - RPJPD
Pasal 20

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikonsultasikan oleh Bupati kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bupati menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur dan dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Bupati diterima Gubernur.
- (3) Surat permohonan konsultasi kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut :
- a. rancangan akhir RPJPD;
- b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD; dan
- c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.
BAB VII - RPJPD
Pasal 21

Konsultasi kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk memperoleh saran pertimbangan meliputi landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJPD, sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPN, RPJPD dan RTRW Provinsi, serta RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota perbatasan.
BAB VII - RPJPD
Pasal 22

Hasil konsultasi kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 berupa saran penyempurnaan rancangan akhir RPJPD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.
BAB VII - RPJPD
Pasal 23

Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan hasil konsultasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Paragraf 5
Penetapan RPJPD
BAB VII - RPJPD
Pasal 24

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai :
- a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD; dan
- b. surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJPD.
BAB VII - RPJPD
Pasal 25

Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan RPJPN, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - RPJPD
Pasal 26

Mekanisme pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - RPJPD
Pasal 27

- (1) Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan klarifikasi.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan saran penyempurnaan hasil konsultasi dari Gubernur telah ditindaklanjuti.
BAB VII - RPJPD
Pasal 28

- (1) Hasil klarifikasi dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah telah menindaklanjuti hasil konsultasi, disampaikan kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Daerah tentang RPJPD diterima.
- (2) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Peraturan Daerah tentang RPJPD dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - RPJPD
Pasal 29

Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang tidak menindaklanjuti hasil konsultasi atau tidak dikonsultasikan, dibatalkan oleh Presiden berdasarkan usulan Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri.
BAB VII - RPJPD
Pasal 30

Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang telah ditetapkan, menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati.
BAB VIII - RPJMD
Pasal 31

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, memuat :
- a. visi, misi, dan program Bupati;
- b. arah kebijakan keuangan daerah;
- c. strategi pembangunan daerah;
- d. kebijakan umum;
- e. program SKPD;
- f. program lintas SKPD;
- g. program kewilayahan;
- h. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
- i. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Bagian Kedua
Penyusunan RPJMD
BAB VIII - RPJMD
Pasal 32

- (1) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilakukan oleh BAPPEDA.
- (2) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut :
- a. persiapan penyusunan RPJMD;
- b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
- c. penyusunan rancangan RPJMD;
- d. pelaksanaan musrenbang RPJMD;
- e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
- f. penetapan RPJMD.
Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RPJMD
BAB VIII - RPJMD
Pasal 33

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RPJMD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD
BAB VIII - RPJMD
Pasal 34

Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. perumusan rancangan awal RPJMD; dan
- b. penyajian rancangan awal RPJMD.
BAB VIII - RPJMD
Pasal 35

Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengan ketentuan :
- a. memuat visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- b. berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten Serang; dan
- c. memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota perbatasan.
BAB VIII - RPJMD
Pasal 36

Perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi :
- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RTRW Kabupaten Serang dan RTRW Kabupaten/Kota perbatasan;
analisis....
- c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- d. analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- e. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- f. penelaahan RPJMN, RPJMD provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota perbatasan;
- g. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah;
- h. penelaahan RPJPD;
- i. perumusan penjelasan visi dan misi;
- j. perumusan tujuan dan sasaran;
- k. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- l. perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- m. perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- n. penetapan indikator kinerja daerah;
- o. pembahasan dengan SKPD;
- p. pelaksanaan forum konsultasi publik;
- q. pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan
- r. penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan.
BAB VIII - RPJMD
Pasal 37

Penyajian rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, paling sedikit dengan sistematika sebagai berikut :
- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- d. analisis isu-isu srategis;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi dan arah kebijakan;
- g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan; dan
- i. penetapan indikator kinerja daerah.
BAB VIII - RPJMD
Pasal 38

- (1) Penyajian rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA kepada para Kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
BAB VIII - RPJMD
Pasal 39

- (1) Bupati mengajukan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (2) Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) minggu sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik.
Pembahasan...
- (3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan Bupati.
- (4) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan ketua DPRD.
BAB VIII - RPJMD
Pasal 40

- (1) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 menjadi pedoman SKPD dalam menyusun rancangan renstra SKPD.
- (2) Rancangan renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan rancangan RPJMD.
Paragraf 3
Penyusunan Rancangan RPJMD
BAB VIII - RPJMD
Pasal 41

- (1) BAPPEDA menyampaikan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 kepada para Kepala SKPD.
- (2) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Bupati dan DPRD menjadi acuan kepala SKPD merumuskan kegiatan dalam rancangan renstra SKPD.
- (3) Rancangan renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disusun disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala BAPPEDA paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya rancangan awal RPJMD oleh Kepala SKPD.
- (4) BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD dalam rangka :
- a. memecahkan isu-isu srategis sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing SKPD;
- b. menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;
- c. menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;
- d. mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
- e. mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan.
- (5) Rancangan renstra SKPD yang telah diverifikasi oleh BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
BAB VIII - RPJMD
Pasal 42

- (1) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5), disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- d. analisis isu-isu srategis;
visi....
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi dan arah kebijakan;
- g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
- i. penetapan indikator kinerja daerah.
- (2) BAPPEDA mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam musrenbang RPJMD.
Paragraf 4
Pelaksanaan Musrenbang RPJMD
BAB VIII - RPJMD
Pasal 43

- (1) Pelaksanaan musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
- b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati;
- d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
- e. capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;
- f. komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah; dan
- g. sinergi dengan RPJMN, RPJMD provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota perbatasan.
- (3) Pelaksanaan musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
- (4) Dalam hal pelaksanaan musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengundang Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat, pemerintah provinsi atau dari unsur lain terkait untuk menjadi narasumber.
BAB VIII - RPJMD
Pasal 44

Hasil musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
Paragraf 5
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD
BAB VIII - RPJMD
Pasal 45

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf e berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD.
Perumusan.....
- (2) Perumusan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh Kepala SKPD.
- (3) Pembahasan oleh seluruh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka memastikan program pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD telah tertampung dalam rancangan akhir RPJMD.
- (4) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat dilakukan pada akhir bulan ke-4 (keempat) setelah Bupati terpilih dilantik.
BAB VIII - RPJMD
Pasal 46

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir RPJMD kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Bupati menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.
- (3) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Gubernur.
- (4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut :
- a. rancangan akhir RPJMD;
- b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD; dan
- c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
BAB VIII - RPJMD
Pasal 47

Konsultasi rancangan akhir RPJMD kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), untuk memperoleh saran pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti kesepakatan hasil musrenbang RPJMD, serta keselarasan dengan RPJPD, RTRW Kabupaten Serang, RTRW provinsi, RPJMN, RPJMD provinsi, RTRW provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota perbatasan
BAB VIII - RPJMD
Pasal 48

Hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berupa saran penyempurnaan rancangan RPJMD dari Gubernur paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.
BAB VIII - RPJMD
Pasal 49

- (1) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan hasil konsultasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan memperoleh persetujuan penetapan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) bulan setelah Bupati dilantik.
- (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan lampiran rancangan akhir RPJMD yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur disertai :
- a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD; dan
- b. surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD
Paragraf 6 Penetapan RPJMD
BAB VIII - RPJMD
Pasal 50

- (1) Penetapan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf f, paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik.
- (2) Mekanisme pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - RPJMD
Pasal 51

- (1) Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan saran penyempurnaan hasil konsultasi dari Gubernur telah ditindaklanjuti.
BAB VIII - RPJMD
Pasal 52

- (1) Hasil klarifikasi dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Daerah tentang RPJMD diterima.
- (2) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah tentang RPJMD dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - RPJMD
Pasal 53

Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 yang tidak menindaklanjuti hasil konsultasi atau tidak dikonsultasikan, dibatalkan oleh Presiden berdasarkan usulan Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri.
BAB VIII - RPJMD
Pasal 54

Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
BAB IX - RENSTRA SKPD Bagian Kesatu Umum Pasal 55
Pasal 56

- (1) Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sebagaimana dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.
- (2) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf g, dapat berupa program SKPD, program lintas SKPD, atau program kewilayahan.
- (3) Pencapaian sasaran program SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan pencapaian SPM yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, perumusan sasaran program disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan SKPD.
Bagian Kedua
Penyusunan RENSTRA SKPD
BAB IX - RENSTRA SKPD Bagian Kesatu Umum Pasal 55
Pasal 57

- (1) SKPD menyusun Renstra SKPD.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut :
- a. persiapan penyusunan Renstra SKPD;
- b. penyusunan rancangan Renstra SKPD;
- c. penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan
- d. penetapan Renstra SKPD.
Paragraf 1
Persiapan Penyusunan Renstra SKPD
BAB IX - RENSTRA SKPD Bagian Kesatu Umum Pasal 55
Pasal 58

Persiapan Penyusunan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD;
- b. orientasi mengenai Renstra SKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra SKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
Paragraf 2
Penyusunan Rancangan RENSTRA SKPD
BAB IX - RENSTRA SKPD Bagian Kesatu Umum Pasal 55
Pasal 59

Penyusunan rancangan Renstra SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b, melalui tahapan :
- a. perumusan rancangan Renstra SKPD; dan
- b. penyajian rancangan Renstra SKPD.
BAB IX - RENSTRA SKPD Bagian Kesatu Umum Pasal 55
Pasal 60

- (1) Perumusan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, meliputi :
- a. pengolahan data dan informasi;
- b. analisis gambaran pelayanan SKPD;
- c. review renstra kementerian/lembaga dan Renstra SKPD provinsi;
- d. penelaahan RTRW Kabupaten Serang;
- e. analisis terhadap dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
- f. perumusan isu-isu strategis;
- g. perumusan visi dan misi SKPD;
- h. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD;
- i. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD;
- j. mempelajari surat edaran Bupati perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD;
- k. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD, guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;
- l. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
- m. perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; dan
- n. pelaksanaan forum SKPD.
- (2) Perumusan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
BAB IX - RENSTRA SKPD Bagian Kesatu Umum Pasal 55
Pasal 61

Penyajian rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan SKPD;
- c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
- d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
- e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
- f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB IX - RENSTRA SKPD Bagian Kesatu Umum Pasal 55
Pasal 62

- (1) Penyusunan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berpedoman pada surat edaran Bupati.
- (2) Penyusunan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dengan seluruh unit kerja di lingkungan SKPD untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam Forum SKPD.
- (3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan SKPD.
BAB IX - RENSTRA SKPD Bagian Kesatu Umum Pasal 55
Pasal 63

- (1) Kepala SKPD menyampaikan rancangan Renstra SKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), kepada kepala BAPPEDA, paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk dilakukan verifikasi setelah Surat Edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) diterima.
- (2) Dengan berpedoman pada surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), BAPPEDA melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rancangan renstra SKPD, sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
- (3) Dalam haL verifikasi yang dilakukan BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, maka hasil penyempurnaan rancangan renstra SKPD disampaikan kembali oleh Kepala SKPD kepada kepala BAPPEDA paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.
Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD
BAB IX - RENSTRA SKPD Bagian Kesatu Umum Pasal 55
Pasal 64

- (1) Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2) huruf c, merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyempurnaan rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.
Paragraf 4
Penetapan Renstra SKPD
BAB IX - RENSTRA SKPD Bagian Kesatu Umum Pasal 55
Pasal 65

- (1) Rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, disampaikan Kepala SKPD kepada Kepala BAPPEDA untuk dihimpun, diteliti dan dilakukan verifikasi akhir untuk diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan.
- (2) Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.
- (3) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang pengesahan Renstra SKPD paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD.
- (5) Penetapan Renstra SKPD oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh Bupati.
BAB X
Pasal 66

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, memuat :
- a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b. program prioritas pembangunan daerah; dan
- c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.
- (2) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Bagian Kedua
Penyusunan RKPD
BAB X
Pasal 67

- (1) Penyusunan RKPD dilaksanakan oleh Bappeda.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan sebagai berikut :
- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan musrenbang RKPD;
- e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.
Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RKPD
BAB X
Pasal 68

Persiapan penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a, meliputi :
penyusunan....
- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPD;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- e. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RKPD
BAB X
Pasal 69

- (1) Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b, disusun dengan mengacu pada :
- a. RPJMD;
- b. RPJMD provinsi; dan
- c. RPJMN.
- (2) Penyusunan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. perumusan rancangan awal RKPD; dan
- b. penyajian rancangan awal RKPD.
BAB X
Pasal 70

Perumusan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a, mencakup :
- a. pengolahan data dan informasi;
- b. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- d. evaluasi kinerja tahun lalu;
- e. penelaahan hasil reses DPRD;
- f. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- g. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- h. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- i. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
- j. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
- k. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
- l. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- m. penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.
BAB X
Pasal 71

- (1) Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
- b. pendahuluan;
- c. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
- d. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- e. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
- f. rencana program prioritas daerah.
Penyajian...
- (2) Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA kepada para Kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD.
- (3) Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum SKPD, pelaksanaan forum gabungan SKPD dan musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan Renja SKPD kepada Kepala BAPPEDA untuk dilakukan verifikasi.
Paragraf 3
Penyusunan Rancangan RKPD
BAB X
Pasal 72

- (1) Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c, merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja SKPD.
- (2) Verifikasi Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD dengan berpedoman pada Surat Edaran Bupati
- (3) Dalam hal verifikasi Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, maka hasil penyempurnaan rancangan Renja SKPD disampaikan kembali kepada kepala BAPPEDA paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.
- (3) Program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk RKA SKPD 2.2.1 dengan menggunakan aplikasi SIMDA.
- (4) Penentuan program dan kegiatan prioritas masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BAPPEDA dengan mepertimbangkan :
- a. prioritas pembangunan RPJMD;
- b. renstra SKPD;
- c. aspirasi masyarakat dalam musrenbang RKPD di kecamatan; dan
- d. hasil reses DPRD.
BAB X
Pasal 73

- (1) Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
- c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
- e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) BAPPEDA mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan yang dibahas dalam musrenbang RKPD.
- (3) Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lama minggu kedua pada bulan Maret.
Paragraf 4
Pelaksanaan Musrenbang RKPD
BAB X
Pasal 74

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf d, terdiri dari :
- a. Musrenbang RKPD; dan
- b. Musrenbang RKPD di kecamatan.
- (2) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD.
- (3) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan provinsi;
- b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang RKPD di kecamatan dan / atau sebelum musrenbang RKPD dilaksanakan;
- c. Usulan program dan kegiatan dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD yang telah disampaikan DPRD kepada pemerintah daerah;
- d. Indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
- e. Prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan
- f. Sinergi dengan rancangan awal RKP dan rancangan awal RKPD provinsi.
- (4) Dalam hal pelaksanaan musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat SKPD provinsi dan pejabat SKPD atau dari unsur lain terkait untuk menjadi narasumber.
- (5) Hasil musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (6) Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD dan bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD provinsi dalam musrenbang RKPD provinsi.
- (7) Pelaksanaan musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama akhir bulan Maret.
BAB X
Pasal 75

- (1) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
- a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang tertuang dalam berita acara musrenbang desa yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
- b. kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
5. c.pengelompokan.....
- c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.
- (3) Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mengacu pada program dalam rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.
BAB X
Pasal 76

- (1) Pelaksanaan musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dilaksanakan oleh Camat setelah berkoordinasi dengan Kepala BAPPEDA paling lama minggu ke dua pada bulan Februari.
- (2) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dengan menggabungkan penyelenggaraan beberapa musrenbang RKPD di kecamatan pada kecamatan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Hasil musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (4) Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan renja SKPD.
Paragraf 5
Perumusan Rancangan Akhir RKPD
BAB X
Pasal 77

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf e, berdasarkan Berita Acara Kesepakatan hasil musrenbang RKPD, musrenbang RKPD provinsi dan musrenbangnas RKP.
- (2) Perumusan rancangan akhir RKPD yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh kepala SKPD dengan memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing- masing SKPD telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD.
- (3) Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada akhir bulan Mei.
Paragraf 6
Penetapan RKPD
BAB X
Pasal 78

- (1) Penetapan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf f, ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD provinsi ditetapkan.
- (2) Penetapan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.
- (3) Prioritas program dan kegiatan dalam RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam prioritas PPAS.
- (4) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diluar RKPD tidak dapat masuk dalam PPAS kecuali dalam kondisi darurat yang belum direncanakan dalam RKPD.
BAB X
Pasal 79

- (1) RKPD provinsi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan akhir RKPD.
- (2) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan, dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD.
BAB X
Pasal 80

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada Gubernur.
- (2) Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Dalam hal memastikan APBD yang telah disusun berlandaskan RKPD, Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
BAB XI - Paragraf 1
Pasal 81

Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e, memuat :
- a. program dan kegiatan;
- b. lokasi kegiatan;
- c. indikator kinerja;
- d. kelompok sasaran; dan
- e. pagu indikatif dan prakiraan maju.
Bagian Kedua
Penyusunan Renja SKPD
BAB XI - Paragraf 1
Pasal 82

- (1) Penyusunan Renja SKPD disusun oleh SKPD.
- (2) Penyusunan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan sebagai berikut :
- a. persiapan penyusunan Renja SKPD;
- b. penyusunan rancangan Renja SKPD;
- c. pelaksanaan forum SKPD; dan
- d. penetapan Renja SKPD.
Paragraf 1
Persiapan Penyusunan Renja SKPD
BAB XI - Paragraf 1
Pasal 83

Persiapan penyusunan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a, meliputi :
penyusunan.....
- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD;
- b. orientasi mengenai Renja SKPD;
- c. penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renja SKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Renja SKPD
BAB XI - Paragraf 1
Pasal 84

- (1) Penyusunan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b dibahas oleh Forum SKPD berdasarkan :
- a. rancangan awal RKPD;
- b. Renstra SKPD;
- c. hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
- d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
- e. usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- (2) Penyusunan rancangan Renja SKPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. perumusan rancangan Renja SKPD; dan
- b. penyajian rancangan Renja SKPD.
- (3) Perumusan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. persiapan penyusunan rancangan Renja SKPD;
- b. pengolahan data dan informasi;
- c. analisis gambaran pelayanan SKPD;
- d. mereview hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
- e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
- f. penelaahan rancangan awal RKPD;
- g. perumusan tujuan dan sasaran;
- h. penelaahan usulan masyarakat; dan
- i. perumusan kegiatan prioritas.
- (4) Penyajian rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
- c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
- d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
- e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
- f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
- g. penutup.
Paragraf 3 Pelaksanaan Forum SKPD Pasal 85
Pelaksanaan.....
- (1) Pelaksanaan Forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c di selenggarakan oleh SKPD untuk membahas rancangan Renja SKPD.
- (2) Rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BAPPEDA dalam Forum SKPD dan Forum gabungan SKPD.
- (3) Pembahasan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
- b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
- c. penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD; dan
- d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD, sesuai dengan Surat Edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.
BAB XI - Paragraf 1
Pasal 86

- (1) Peserta Forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) terdiri dari pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang Pimpinan dan/atau anggota Komisi DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD menjadi narasumber dalam pembahasan Forum SKPD.
- (3) Pimpinan dan/atau anggota komisi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan usulan program dan kegiatan berdasarkan hasil reses dan pokok-pokok pikiran DPRD.
- (4) Forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD sekaligus dalam satu forum, dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.
- (5) Penyelenggaraan Forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Forum Gabungan SKPD dilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Februari.
- (6) Hasil kesepakatan pembahasan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dirumuskan ke dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangai oleh unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Forum SKPD dan Forum gabungan SKPD.
- (7) Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPD
BAB XI - Paragraf 1
Pasal 87

- (1) Kepala SKPD menyampaikan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), kepada Kepala BAPPEDA sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (2) Penyampaian rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat minggu pertama bulan Maret.
Paragraf 4 Penetapan Renja SKPD
BAB XI - Paragraf 1
Pasal 88

- (1) Kepala SKPD menyempurnakan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) untuk disempurnakan dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan Renja SKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja SKPD telah sesuai dengan RKPD.
- (4) Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.
BAB XI - Paragraf 1
Pasal 89

- (1) Rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.
BAB XII - Bagian Kedua
Pasal 90

- (1) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa.
- (2) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
- c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
- d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.
- (3) Periode waktu perencanaan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan periode RPJMD.
Bagian Kedua
Penyusunan RPJM-Desa
BAB XII - Bagian Kedua
Pasal 91

- (1) Penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, disusun oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut :
persiapan....
- a. persiapan penyusunan RPJM-Desa;
- b. penyusunan rancangan awal RPJM-Desa;
- c. pelaksanaan musrenbang RPJM-Desa;
- d. penyusunan rancangan akhir RPJM-Desa;
- e. penetapan RPJMD-Desa; dan
- f. pelembagaan RPJM-Desa.
- (3) Penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan di setiap kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di Desa.
BAB XII - Bagian Kedua
Pasal 92

Penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan berdasarkan :
- a. masukan;
- b. proses;
- c. hasil; dan
- d. dampak.
Paragraf 1
Persiapan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a meliputi :
- a. menyusun jadwal dan agenda;
- b. mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang desa;
- c. membuka pendaftaran dan/atau mengundang calon peserta; dan
- d. menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.
Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RPJM-Desa
BAB XII - Bagian Kedua
Pasal 94

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b, disusun Kepala Desa untuk dibahas dalam musrenbang RPJM-Desa.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan :
- a. memuat visi, misi dan program Kepala Desa terpilih; dan
- b. berpedoman pada RPJMD dan RTRW Kabupaten Serang.
- (3) Penyusunan rancangan awal RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. perumusan rancangan awal RPJM-Desa; dan
- b. penyajian rancangan awal RPJM-Desa
BAB XII - Bagian Kedua
Pasal 95

Perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf a, meliputi :
pengolahan.....
- a. pengolahan data dan informasi profil/potensi desa;
- b. penelaahan RTRW kabupaten;
- c. analisis gambaran umum kondisi desa;
- d. analisis pengelolaan keuangan desa serta kerangka pendanaan;
- e. perumusan permasalahan dan potensi pembangunan desa;
- f. penelaahan RPJMD;
- g. perumusan penjelasan visi dan misi;
- h. perumusan tujuan dan sasaran;
- i. perumusan strategi dan kebijakan;
- j. perumusan program pembangunan desa; dan
- k. perumusan indikasi rencana program prioritas desa yang disertai kebutuhan pendanaan.
BAB XII - Bagian Kedua
Pasal 96

Penyajian rancangan awal RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut :
- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi desa;
- c. gambaran pengelolaan keuangan desa serta kerangka pendanaan;
- d. analisis permasalahan dan potensi pembangunan desa;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi dan kebijakan;
- g. program pembangunan desa;
- h. indikasi rencana program prioritas desa yang disertai kebutuhan pendanan; dan
- i. penetapan indikator kinerja desa.
BAB XII - Bagian Kedua
Pasal 97

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dikoordinasikan oleh Kepala Desa kepada seluruh Perangkat Desa dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJM-Desa.
Paragraf 3
Pelaksanaan Musrenbang RPJM-Desa
BAB XII - Bagian Kedua
Pasal 98

- (1) Pelaksanaan musrenbang RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. pendaftaran peserta;
- b. pemaparan Kepala Desa atas prioritas kegiatan pembangunan di desa;
- c. pemaparan Kepala Desa atas hasil evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya;
- d. pemaparan Kepala Desa atas prioritas program kegiatan untuk 5 (lima) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJM-Desa;
penjelasan....
- e. penjelasan Kepala Desa mengenai informasi perkiraan jumlah Pembiayaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) tahunan di Desa;
- f. penjelasan koordinator Musrenbang yaitu Ketua LKMD/LPM mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah;
- g. pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, antara lain Ketua Kelompok Tani, Komite Sekolah, Kepala Dusun;
- h. pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Desa dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan;
- i. perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta;
- j. penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan desa, dan
- k. penetapan daftar nama 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang masyarakat yang komposisinya ada perwakilan perempuan delegasi dari peserta musrenbang desa untuk menghadiri musrenbang Kecamatan.
- (2) Peserta pelaksanaan musrenbang RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) membantu pemerintah Desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa;
- b. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai nara sumber;
- c. Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kampung, dan lain-lain sebagai anggota; dan
- d. Warga masyarakat sebagai anggota.
- (3) Waktu pelaksanaan musrenbang RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan musrenbang RPJMD.
- (4) Hasil musrenbang RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
Paragraf 4
Penyusunan Rancangan Akhir RPJM-Desa
BAB XII - Bagian Kedua
Pasal 99

- (1) Penyusunan rancangan akhir RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf d berdasarkan Berita Acara Kesepakatan hasil musrenbang RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4) yang dibahas oleh seluruh perangkat Desa.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memastikan program pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Desa telah tertampung dalam rancangan akhir RPJM-Desa paling lambat dilakukan setelah RPJMD ditetapkan
BAB XII - Bagian Kedua
Pasal 100

- (1) Kepala Desa mengkonsultasikan rancangan akhir RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 kepada Bupati melalui Camat, yang dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Bupati melalui Camat.
Konsultasi.....
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Kepala Desa diterima Bupati melalui Camat.
- (3) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dengan disertai lampiran :
- a. rancangan akhir RPJM-Desa; dan
- b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJM-Desa.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh saran pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti kesepakatan hasil musrenbang RPJM-Desa, serta keselarasan dengan RPJMD dan RTRW Kabupaten Serang.
- (5) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa saran penyempurnaan rancangan akhir RPJM-Desa dari Bupati melalui Camat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.
- (6) Dalam hal Bupati melalui Camat tidak menyampaikan hasil konsultasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa kepada BPD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
Paragraf 5
Penetapan RPJM-Desa
BAB XII - Bagian Kedua
Pasal 101

- (1) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa kepada BPD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 3 (tiga) bulan setelah dilantik.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan lampiran rancangan akhir RPJM-Desa beserta :
- a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJM-Desa; dan
- b. surat Bupati melalui Camat perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJM-Desa.
- (3) Peraturan Desa tentang RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan setelah RPJMD ditetapkan.
- (4) Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII - Bagian Kedua
Pasal 102

- (1) Peraturan Desa tentang RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada BAPPEDA untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan saran penyempurnaan hasil konsultasi dari Bupati telah ditindaklanjuti.
- (3) Hasil klarifikasi berupa saran penyempurnaan Peraturan Desa tentang RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1 paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Desa tentang RPJM-Desa diterima.
Dalam...
- (4) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peraturan Desa tentang RPJM-Desa dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Peraturan Desa tentang RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menindaklanjuti hasil konsultasi atau tidak dikonsultasikan, dibatalkan oleh Bupati berdasarkan usulan Camat.
- (6) Peraturan Desa tentang RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RKP-Desa dan digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (7) Peraturan Desa tentang RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijabarkan dalam RKP-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Paragraf 6
Pelembagaan RPJM-Desa
BAB XII - Bagian Kedua
Pasal 103

- (1) Pelembagaan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf f melalui pemasyarakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di desa.
- (2) Pemasyarakatan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum atau pertemuan warga baik formal maupun informal, papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain.
BAB XIII
Pasal 104

- (1) RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah, arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa.
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyiapkan:
- a. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP-Desa) tahunan yang sifatnya baru, Rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan dasar RKPD; dan
- b. DU-RKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB Desa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.
Bagian Kedua
Penyusunan RKP-Desa
BAB XIII
Pasal 105

- (1) Penyusunan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 104, disusun oleh Pemerintah desa.
Penyusunan.....
- (2) Penyusunan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut :
- a. persiapan penyusunan RKP-Desa;
- b. penyusunan rancangan awal RKP-Desa;
- c. pelaksanaan musrenbang RKP-Desa;
- d. penyusunan rancangan akhir RKP-Desa;
- e. penetapan RKP-Desa; dan
- f. pelembagaan RKP-Desa.
- (3) Penyusunan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan di setiap kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di Desa.
- (4) Penyusunan RKPD-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. masukan;
- b. proses;
- c. hasil; dan
- d. dampak.
Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RKP-Desa
BAB XIII
Pasal 106

- (1) Persiapan penyusunan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a dengan dibentuk tim penyusun RKP-Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim penyusun RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagai berikut :
3. Pengendali Kegiatan
4. : Kepala Desa
5. Penanggungjawab Kegiatan : Sekretaris Desa
Penanggungjawab
Pelaksana Kegiatan
Anggota
Nara Sumber
Pemandu
- Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa /LPM
- Pengurus TP-PKK Desa
KPM
- Tokoh masyarakat dan Tokoh agama
- selaku pendamping dalam proses penyusunan RKP- Desa
Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RKP-Desa
BAB XIII
Pasal 107

- (1) Rancangan awal RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf b disusun dengan berpedoman pada :
- a. RPJM-Desa; dan
- b. Pra Rancangan Awal RKPD.
- (2) Penyusunan rancangan awal RKP-Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. perumusan rancangan awal RKP-Desa; dan
- b. penyajian rancangan awal RKP-Desa.
BAB XIII
Pasal 108

Perumusan rancangan awal RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. pengolahan data dan informasi pembangunan desa;
- b. analisis gambaran umum kondisi desa;
- c. analisis ekonomi dan keuangan desa;
- d. evaluasi kinerja tahun lalu;
- e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- f. penelaahan pokok-pokok pikiran BPD;
- g. perumusan permasalahan dan potensi pembangunan desa;
- h. perumusan kebijakan keuangan desa;
- i. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan desa;
- j. perumusan program prioritas pembangunan desa;
- k. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- l. penyelarasan rencana program prioritas desa.
BAB XIII
Pasal 109

Penyajian rancangan awal RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RKP-Desa tahun lalu;
- c. rancangan kerangka pendanaan desa;
- d. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan
- e. rencana program prioritas desa.
BAB XIII
Pasal 110

- (1) Rancangan awal RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, dikoordinasikan oleh Kepala Desa kepada seluruh Perangkat Desa dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RKP-Desa.
- (3) Kepala Desa mengajukan rancangan awal RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dibahas dalam musrenbang RKP-Desa.
Paragraf 3
Pelaksanaan Musrenbang RKP-Desa
BAB XIII
Pasal 111

- (1) Pelaksanaan musrenbang RKD-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf c dengan tahapan sebagi berikut :
- a. pendaftaran peserta;
- b. pemaparan Kepala Desa atas prioritas kegiatan pembangunan di desa;
- c. pemaparan Kepala Desa atas hasil evaluasi pembangunan 1 (satu) tahun sebelumnya;
- d. pemaparan Kepala Desa atas prioritas program kegiatan untuk 1 (satu) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJM-Desa;
penjelasan.....
- e. penjelasan Kepala Desa mengenai informasi perkiraan jumlah Pembiayaan Kegiatan Pembangunan 1 (satu) tahunan di Desa;
- f. penjelasan koordinator Musrenbang yaitu Ketua LKMD/LPM atau sebutan lain mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah;
- g. pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, antara lain Ketua Kelompok Tani, Komite Sekolah, Kepala Dusun;
- h. pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Desa dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan;
- i. perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta;
- j. penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan desa, dan
- k. penetapan daftar nama 3 sampai dengan 5 orang (masyarakat yang komposisinya ada perwakilan perempuan) delegasi dari peserta musrenbang desa untuk menghadiri musrenbang Kecamatan.
- (2) Peserta pelaksanaan musrenbang RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) membantu pemerintah Desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa;
- b. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai nara sumber;
- c. Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kampung, dan lain-lain sebagai anggota; dan
- d. Warga masyarakat sebagai anggota.
BAB XIII
Pasal 112

Hasil musrenbang RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
Paragraf 4
Penyusunan Rancangan Akhir RKP-Desa
BAB XIII
Pasal 113

- (1) Penyusunan rancangan akhir RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf d berdasarkan Berita Acara Kesepakatan hasil musrenbang RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112.
- (2) Penyusunan rancangan akhir RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh Perangkat Desa dengan memastikan program pembangunan tahunan desa sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Desa telah terakomodir dalam rancangan akhir RKP-Desa.
- (3) Pembahasan rancangan akhir RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat dilakukan pada akhir bulan Februari
- (4) Rancangan akhir RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu kepada RPJM-Desa dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat berupa :
- a. pemeringkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa;
- b. indikasi program pembangunan Desa dari RPJM-Desa;
rencana...
- c. rencana kerja pembangunan Desa sebagai bahan APB-Desa;
- d. daftar usulan rencana kerja pembangunan Desa; dan
- e. berita acara kesepakatan musrenbang Desa.
BAB XIII
Pasal 114

- (1) Kepala Desa mengkonsultasikan rancangan akhir RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Bupati melalui Camat, dan dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Kepala Desa diterima Bupati melalui Camat.
- (3) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut :
- a. rancangan akhir RKP-Desa; dan
- b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKP-Desa.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh saran pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti kesepakatan hasil musrenbang RKP-Desa, serta keselarasan dengan RPJM-Desa
Paragraf 5
Penetapan RKP-Desa
BAB XIII
Pasal 115

RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Paragraf 6
Pelembagaan RKP-Desa
BAB XIII
Pasal 116

- (1) Pelembagaan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf f melalui pemasyarakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di desa.
- (2) Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum atau pertemuan warga baik formal maupun informal, papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain.
BAB XIV
Pasal 117

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan :
- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;
- c. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPD provinsi dan RTRW provinsi;
- d. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW kabupaten;
- e. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- f. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.
BAB XIV
Pasal 118

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan
Pembangunan Daerah
BAB XIV
Pasal 119

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a, meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dapat menjamin perumusan:
- a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
- b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan RTRW Kabupaten Serang;
- c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten/Kota perbatasan;
- d. rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW Kabupaten/Kota perbatasan;
prioritas....
- e. prioritas pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
- f. pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan
- g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD.
- (5) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakanperencanaan pembangunan jangka panjang daerah, telah mengacu pada RPJPD provinsi dan berpedoman pada RTRW Kabupaten Serang serta memperhatikan RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota perbatasan.
- (6) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan dan/atau penyempurnaan.
BAB XIV
Pasal 120

- (1) Kepala BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
BAB XIV
Pasal 121

- (1) Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) mencakup kebijakan perencanaan strategis SKPD dan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra SKPD ditetapkan.
- (4) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dapat menjamin perumusan:
- a. visi dan misi SKPD berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah;
- b. strategi dan kebijakan SKPD berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah;
- c. rencana program, kegiatan SKPD berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
- d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah;
indikator...
- e. indikator kinerja SKPD berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah; dan
- f. pentahapan pelaksanaan program SKPD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah.
- (5) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis SKPD, telah berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.
- (6) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (5) ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan atau penyempurnaan.
BAB XIV
Pasal 122

- (1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (5) dan menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA.
- (2) laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan strategis SKPD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan evaluasi oleh Kepala BAPPEDA.
- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Kepala BAPPEDA menyampaikan rekomendasi dan langkahlangkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (4) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala BAPPEDA.
BAB XIV
Pasal 123

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan :
- a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten Serang;
- b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah;
- c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah;
program.....
- d. program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten/Kota perbatasan;
- e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah; dan
- f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten Serang, mengacu pada RPJMD provinsi dan memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota perbatasan.
- (5) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan atau penyempurnaan.
BAB XIV
Pasal 124

- (1) Kepala BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123.
- (2) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (4) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup perumusan kebijakan Renja SKPD dan kebijakan RKPD
BAB XIV
Pasal 125

- (1) Pengendalian kebijakan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (4), mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD.
- (2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja SKPD ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja SKPD mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah RKPD serta selaras dengan Renstra SKPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja SKPD telah berpedoman pada RKPD dan Renstra SKPD.
- (5) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan atau penyempurnaan.
BAB XIV
Pasal 126

- (1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja SKPD.
- (2) Laporan hasil evaluasi kebijakan penysunan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi oleh Kepala BAPPEDA.
- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, kepala BAPPEDA menyampaikan rekomendasi dan langkahlangkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (4) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala BAPPEDA.
BAB XIV
Pasal 127

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, mencakup perumusan prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
- a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD, sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD;
- b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD;
- c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi;
- d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi; dan
- e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD.
- (4) hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKPD provinsi.
- (5) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan atau penyempurnaan.
BAB XIV
Pasal 128

- (1) Kepala BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan tahunan daerah kepada Bupati.
Bagian Ketiga
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
BAB XIV
Pasal 129

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD yang dilaksanakan oleh BAPPEDA.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan atau penyempurnaan.
- (6) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD kepada Bupati.
BAB XIV
Pasal 130

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, mencakup pelaksanaan Renstra SKPD, dan RPJMD.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPD mencakup indikator kinerja SKPD serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD, dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD.
- (3) Kepala SKPD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA.
- (4) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
- a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra SKPD, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja SKPD; dan
- b. visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja SKPD.
- (5) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja SKPD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD, telah dilaksanakan melalui Renja SKPD.
- (6) Dalam hal hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, maka Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan atau penyempurnaan.
Hasil....
- (7) Hasil perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dilakukan oleh Kepala SKPD dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA.
BAB XIV
Pasal 131

- (1) Kepala BAPPEDA menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (7), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Bupati melalui Kepala BAPPEDA menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan tindaklanjut hasil perbaikan atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA.
BAB XIV
Pasal 132

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
- a. program pembangunan jangka menengah daerah telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah; dan
- b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.
BAB XIV
Pasal 133

- (1) Kepala BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan atau penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Bupati.
BAB XIV
Pasal 134

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, mencakup Renja SKPD dan RKPD.
Pengendalian...
- (2) Pengendalian pelaksanaan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja serta kelompok sasaran yang dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-SKPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun kedalam RKA-SKPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA-SKPD sesuai dengan Renja SKPD.
BAB XIV
Pasal 135

- (1) Kepala SKPD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan,Kepala SKPD mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-SKPD sesuai dengan Renja SKPD.
- (3) Penyempurnaan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Kepala SKPD disampaikan melalui laporan triwulan kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA.
BAB XIV
Pasal 136

- (1) Kepala BAPPEDA melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja SKPD yang disampaikan oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Bupati melalui Kepala BAPPEDA menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA-SKPD untuk ditindaklanjuti oleh kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA.
BAB XIV
Pasal 137

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD dilakukan oleh Kepala BAPPEDA.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.
Dalam....
- (5) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan atau penyempurnaan.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Kepala Bappeda kepada Bupati.
Bagian Keempat
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah
BAB XIV
Pasal 138

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Kepala BAPPEDA melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
- a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD; dan
- b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang provinsi.
- (5) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan atau penyempurnaan, selanjuntnya dilaporkan kepada Bupati.
- (6) Hasil evaluasi RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya.
- (7) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi.
BAB XIV
Pasal 139

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Kepala Bappeda melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
- a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD; dan
- b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi.
Evaluasi....
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD.
- (5) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan atau penyempurnaan.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya, selanjutnya Kepala Bappeda melaporkan kepada Bupati.
- (7) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.
BAB XIV
Pasal 140

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif yang dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Kepala SKPD melalui penilaian terhadap realisasi DPA-SKPD yang digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja SKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi Renstra SKPD serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan atau penyempurnaan.
- (5) Hasil evaluasi Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan bagi penyusunan Renja SKPD untuk tahun berikutnya.
- (6) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.
BAB XIV
Pasal 141

- (1) Kepala BAPPEDA melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (4).
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Bupati melalui Kepala BAPPEDA menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui kepala Bappeda.
BAB XIV
Pasal 142

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 mencakup prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
Evaluasi....
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
- a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
- b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan provinsi.
- (5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja SKPD.
BAB XIV
Pasal 143

- (1) Kepala BAPPEDA melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala BAPPEDA melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.
BAB XV - PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 144

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila :
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
- d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
Merugikan.....
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJPD dilaksanakan melalui mekanisme musrenbang RPJPD.
- (5) Visi dan misi RPJPD tidak dapat dirubah kecuali disepakati dalam musrenbang RPJPD.
- (6) Periode waktu RPJPD tidak dapat dirubah keculai diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) RPJPD perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (8) Mekanisme pembahasan dan penetapan perubahan RPJPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XV - PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 145

Dalam hal pelaksanaan RPJPD terjadi perubahan capaian sasaran lima tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang, penetapan perubahan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Perubahan RPJMD dan Renstra SKPD
BAB XV - PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 146

- (1) Perubahan RPJMD dan Renstra SKPD dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
- d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD dilaksanakan melalui mekanisme musrenbang RPJMD.
- (5) Visi, misi dan periode waktu RPJMD tidak dapat dirubah.
- (6) Selain visi, misi dan periode waktu RPJMD dapat dirubah dengan mengacu pada hasil kesepakatan musrenbang RPJMD.
- (7) RPJMD perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (8) Mekanisme pembahasan dan penetapan perubahan RPJMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (9) RPJMD perubahan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi pedoman bagi SKPD untuk menetapkan Renstra SKPD perubahan.
BAB XV - PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 147

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Perubahan RKPD dan Renja SKPD
BAB XV - PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 148

- (1) Perubahan RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dan terdapat program atau kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD tahun berjalan tetapi tidak tercantum dalam RKPD tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaiman dimaksud pada ayat (1), seperti:
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam perturan perundang-undangan.
BAB XV - PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 149

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan untuk dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD menjadi pedoman bagi SKPD untuk menetapkan Renja SKPD perubahan.
Bagian Keempat
Perubahan Rencana Pembangunan Desa
BAB XV - PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 150

- (1) Dalam hal RPJMD mengalami perubahan, maka RPJM-Desa menyesuaikan dengan perubahan RPJMD.
- (2) Perubahan RPJMD-Desa ditetapkan dengan peraturan desa.
- (3) Perubahan RPJM-Desa ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan setelah perubahan RPJMD ditetapkan.
- (4) Perubahan RPJM-Desa menjadi pedoman penyusunan RKP-Desa.
- (5) Perubahan RKP-Desa ditetapkan denagn keputusan Kepala Desa.
- (6) Mekanisme dan tata cara perubahan RPJM-Desa dan RKP-Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 151

Bentuk peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah meliputi:
- a. Memberikan usulan, tanggapan dan koreksi atas rencana pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah maupun SKPD, termasuk ikut serta mensepakati hasil pembahasan rencana pembangunan pada saat penyelenggaraan musrenbang.
- b. Memperoleh dan mengetahui rencana pembangunan yang telah ditetapkan, baik oleh pemerintah daerah maupun SKPD.
- c. Meminta penjelasan kepada pemerintah daerah maupun SKPD terhadap adanya perubahan materi antara hasil kesepakatan musrenbang dengan rencana pembangunan yang ditetapkan.
- d. Turut serta memantau pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah maupun SKPD.
- e. Melaporkan pelaksanaan rencana pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yang disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- f. Materi dan tata cara permintaan masyarakat terkait perencanaan pembangunan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB XVII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 152

Dokumen rencana pembangunan daerah dan desa yang telah ditetapkan dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya perubahan dan/atau penggantian rencana pembangunan daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 153

Pedoman tata cara pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, tata cara penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, RPJM-Desa, RKP-Desa, tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 154

Pedoman tata cara pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD, RPJM-Desa dan RKP-Desa, forum SKPD dan forum gabungan SKPD serta peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 155

...
Diundangkan di Serang pada tanggal 18 Oktober 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,
Cap/ttd
LALU ATHARUSSALAM RAIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 NOMOR 08
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 155

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.
Ditetapkan di Serang pada tanggal 18 Oktober 2013 BUPATI SERANG,
Cap/ttd
A. TAUFIK NURIMAN