PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 02 Tahun 2016
Tentang PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
Berlaku: 5 Januari 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BERITA DAERAH KOTA BEKASI
2016
PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 02 TAHUN 2016
2 TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Batas Ganti Uang Persediaan pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
SERI : A
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 1 Seri A);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 6 Seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 11 Seri A);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 9 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 10 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 /Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 9 Seri D);
21. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi (Lembar Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 11 Seri D);
Memperhatikan
:
Menetapkan :
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 18 Seri A).
1. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor Seri A);
2. Berita Acara Rapat Nomor: 900/BA.01/BPKAD Tanggal 4 Januari 2016 tentang Pembahasan Penetapan Besaran Uang Persediaan SKPD dan Batas Ganti Uang Persediaan Tahun Anggaran 2016.
M E M U T U S K A N :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor seharihari.
7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
8. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
9. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
10. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
11. Idle cash adalah dana tunai yang belum digunakan (menganggur).
12. Bend 17 adalah tanda bukti setoran ke kas daerah.
BAB II - BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN Pasal 2
Pasal 3

Uang Persediaan sebagaimana dimaksud Pasal 2, hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh Kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.
Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 5 Januari 2016
WALIKOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI
Diundangkan di Bekasi pada tanggal 5 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAYENDRA SUKARMADJI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 2 SERI A
LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BEKASI
Nomor :
02 Tahun 2016
Tanggal
:
5 Januari 2016
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016
| NO. | NAMA SKPD | BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) (Rp) |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | JUMLAH: | 17,190,000,000.00 |
| 1 | Dinas Pendidikan | 1,500,000,000.00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 1,000,000,000.00 |
| 3 | Dinas Bangunan dan Permukiman | 500,000,000.00 |
| 4 | Dinas Bina Marga dan Tata Air | 500,000,000.00 |
| 5 | Dinas Kebersihan | 500,000,000.00 |
| 6 | Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisataan | 500,000,000.00 |
| 7 | Dinas Pendapatan Daerah | 500,000,000.00 |
| 8 | Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum | 450,000,000.00 |
| 9 | Dinas Perekonomian Rakyat | 400,000,000.00 |
| 10 | Dinas Perhubungan | 400,000,000.00 |
| 11 | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi | 400,000,000.00 |
| 12 | Dinas Tata Kota | 350,000,000.00 |
| 13 | Dinas Sosial | 340,000,000.00 |
| 14 | Dinas Tenaga Kerja | 340,000,000.00 |
| 15 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 250,000,000.00 |
| 16 | Inspektorat Kota | 400,000,000.00 |
| 17 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat | 400,000,000.00 |
| 18 | Rumah Sakit Umum Daerah | 30,000,000.00 |
| 19 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 1,500,000,000.00 |
| 20 | Sekretariat Daerah | 700,000,000.00 |
| 21 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 650,000,000.00 |
| 22 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 600,000,000.00 |
| 23 | Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 400,000,000.00 |
| 24 | Badan Kepegawaian Daerah | 400,000,000.00 |
| NO. | NAMA SKPD | BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) (Rp) |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 25 | Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 350,000,000.00 |
| 26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 350,000,000.00 |
| 27 | Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah | 320,000,000.00 |
| 28 | Badan Pelayanan Perizinan Terpadu | 250,000,000.00 |
| 29 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 200,000,000.00 |
| 30 | Kantor Pemberdayaan Masyarakat | 300,000,000.00 |
| 31 | Kantor Pemadam Kebakaran | 250,000,000.00 |
| 32 | Kecamatan Bekasi Timur | 180,000,000.00 |
| 33 | Kecamatan Bekasi Barat | 180,000,000.00 |
| 34 | Kecamatan Bekasi Utara | 180,000,000.00 |
| 35 | Kecamatan Bekasi Selatan | 180,000,000.00 |
| 36 | Kecamatan Jatiasih | 180,000,000.00 |
| 37 | Kecamatan Pondokgede | 180,000,000.00 |
| 38 | Kecamatan Bantargebang | 180,000,000.00 |
| 39 | Kecamatan Jatisampurna | 180,000,000.00 |
| 40 | Kecamatan Rawalumbu | 180,000,000.00 |
| 41 | Kecamatan Mustikajaya | 180,000,000.00 |
| 42 | Kecamatan Medansatria | 180,000,000.00 |
| 43 | Kecamatan Pondokmelati | 180,000,000.00 |
Diundangkan di Bekasi pada tanggal 5 Januari 2016
WALIKOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAYENDRA SUKARMADJI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 2 SERI A