PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 1 Tahun 2016
Tentang PEMBENTUKAN PANITIA
Berlaku: 1 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
- a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, perlu pemimpin untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa serta untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa perlu menetapkan Kepala Desa melalui Pemilihan Kepala Desa baik yang bersifat langsung yang didukung sepenuhnya oleh masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum diperlukan pengaturan mengenai Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
5. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pereturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanakan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipilih Menjadi Kepala Desa Atau Dipilih/Diangkat Menjadi Perangkat Desa.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN
dan
BUPATI SERUYAN
MEMUTUSKAN:
Menetapakan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Seruyan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
4. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan.
6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Seruyan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Seruyan.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
12. Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka/tokoh masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
16. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
17. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
18. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintaha Daerah.
19. Perangkat Desa adalah unsur pemerintah desa yang terdiri dari unsur staf yaitu sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana Teknis diangkat oleh oleh Kepala Desa.
20. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
21. Kepala Dusun adalah unsur perangkat desa sebagai pelaksana wilayah yang keberadaannya diangkat/dipilih oleh penduduk setempat.
22. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
23. Bakal Calon adalah Warga Masyarakat Desa yang berdasarkan penjaringan oleh Panitia pemilihan yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
24. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
25. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
26. Penjabat Kepala Desa adalah Seorang Penjabat yang disahkan oleh Pejabat yang berwewenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban sebagai Kepala Desa dalam waktu tertentu.
27. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak untuk memberhentikan dan mengesahkan Pengangkatan Kepala Desa.
28. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
29. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
30. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
31. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
32. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
33. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat.
34. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon.
35. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dialakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
36. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dimaksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
Bagian Kedua
Tujuan
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa bertujuan untuk:
- a. Menjamin Hak warga negara atau masyarakat untuk dapat dipilih sebagai calon kepala desa dan memilih calon kepala desa di daerah.
- b. Menjamin agar penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dapat berjalan lancar demokratis, transparan, jujur dan adil.
Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup PeraturanDaerah ini mencakup:
- a. Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa;
- b. Larangan bagi Kepala Desa;
- c. Pemilihan Kepala Desa;
- d. Pemberhentian Kepala Desa;
- e. Biaya Pemilihan Kepala Desa.
BAB III - PEMILIHAN
Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa setempat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu selama 6 (enam) tahun.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk periode selanjutnya mengikuti akhir masa jabatan Kepala Desa tahun bersangkutan.
- (5) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Seruyan;
- b. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau;
- c. Ketersedian ASN dilingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (6) Gelombang Pertama dalam pemilihan kepala desa dilaksanakan pada tahun 2016, gelombang kedua dilaksanakan pada tahun 2018 dan gelombang ke tiga dilaksanakan pada tahun 2020.
- (7) Waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dalam ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PEMILIHAN
Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi percetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;
- f. memfasilitasi penyelesaiaan permasalahan pemilihan Kepala Desa;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan;
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 8

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas kegiatan:
- a. Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat desa membahas pemberitahuan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. Pemberitahuan akhir masa jabatan kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua BPD dengan tembusan kepada Bupati dan Camat Setempat;
- c. Rapat pembentukan panitia pemilihan dihadiri oleh unsur perangkat desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat;
- d. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- e. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- f. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia melalui Kecamatan.
Paragraf 2
Pembentukan Panitia Pemilihan
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 9

- (1) Hasil dari rapat pembentukan anggota panitia pemilihan dituangkan dalam berita acara rapat BPD dan disampaikan kepada Camat sebagai laporan.
- (2) Panitia Pemilihan dipilih dan berasal dari:
- a. Unsur Perangkat Desa;
- b. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. Tokoh Masyarakat; dan
- d. Tokoh Agama.
- (3) Struktur anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari:
- a. Ketua 1 (satu) orang;
- b. Wakil Ketua 1 (satu) orang;
- c. Sekretaris 1 (satu) orang;
- d. Bendahara 1 (satu) orang;
- e. Anggota.
- (4) Pembentukan anggota panitia pemilihan yang dilaksanakan oleh BPD harus bersifat profesionalisme dan netral.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 10

Ketentuan dalam jumlah panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sebagai berikut:
- a. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 500 (lima ratus) orang, jumlah panitia Pemilihan paling banyak 5 (lima) orang;
- b. Desa dengan jumlah penduduk sampai 501 (lima ratus satu) orang sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jumlah Panitia pemilihan paling banyak 7 (tujuh) orang;
- c. Desa dengan jumlah penduduk diatas 1.501 (seribu lima ratus satu) orang, jumlah panitia pemilihan paling banyak 10 (sepuluh) orang.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 11

Struktur Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD paling lama 10 (sepuluh) hari setelah disampaikannya pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 12

- (1) Masa jabatan panitia pemilihan terhitung sejak ditetapkan sampai dengan dilantiknya Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan yang mempunyai hubungan keluarga harus mengundurkan diri/diberhentikan yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (4) Panitia pemilihan dilarang menjadi Bakal Calon Kepala Desa.
- (5) Panitia pemilihan dilarang berasal dari BPD.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 13

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:
- a. Menetapkan tata tertib Pemilihan Kepala Desa;
- b. Merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- c. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat setempat setelah mendapat persetujuan BPD;
- d. Melakukan pendaftaran yang berhak memilih dan penetapan pemilih yang disusun dalam daftar pemilih yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris Panitia Pemilihan serta disahkan oleh BPD;
- e. Mengadakan penjaringan dan penyaringan yang ditentukan berdasarkan verifikasi bakal calon yang bersifat verfikasi kelayakan administrasi dan kelayakan tentang ilmu pengetahuan pemerintahan desa;
- f. Menetapkan calon pemilih yang telah memenuhi persyaratan;
- g. Mengumumkan nama-nama Calon Kepala Desa beserta nomor urutnya, dan daftar penduduk yang berhak memilih ditempat-tempat yang dapat dibaca penduduk;
- h. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berdasarkan pedomanan dari pemerintah Kabupaten;
- i. Melaksankan pencabutan nomor urut calon Kepala Desa, disaksikan oleh masing-masing calon, BPD, Aparatur Desa dan perwakilan tim sukses calon;
- j. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye berdasarkan pedoman dari Pemerintah Kabupaten;
- k. Menyiapkan surat undangan bagi para calon Kepala Desa dan penduduk yang berhak memilih;
- l. Memfasilitasi penyedian peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- m. Melaksanakan pemungutan suara dan pemilihan dengan langsung, umum, rahasia, jujur, adil dan netral;
- n. Mengusulkan pemberitahuan kepada panitia dalam hal terdapat anggota panitia yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- p. Menandatangani Berita Acara perhitungan suara;
- q. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- r. Membuat berita acara pemilihan kepala desa, laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- s. Membuat laporan pertanggungjawaban biaya pemilihan, paling lambat 15 hari setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- t. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 14

- (1) Tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan BPD.
- (2) Setiap tahapan dalam pemilihan yang sudah dilalui tidak dapat dipermasalahkan lagi apabila sepakat masuk ketahap selanjutnya.
- (3) Bakal Calon Kepala Desa dan Calon Kepala Desa wajib menyetujui dan mentaati tata tertib pemilihan.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 15

- (1) Bagi panitia pemilihan Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugasnya atau telah mengundurkan diri dari kepanitiaan, maka BPD dapat menggantikannya dengan keanggotaan yang lain dari unsur yang sama.
- (2) Anggota Panitia yang tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan karena:
- a. Meninggal dunia;
- b. Sakit yang tidak bisa melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- c. Mengundurkan diri; dan
- d. Mempunyai hubungan keluarga dengan calon Kepala Desa.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling lambat sebelum penetapan calon Kepala Desa.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 16

- (1) Syarat untuk menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa:
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga negara Republik Indonesia;
- c. Sehat jasmani dan Rohani;
- d. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun atau sudah pernah menikah;
- e. Berdomisili di desa setempat paling singkat 1 (satu) tahun;
- f. Terdaftar sebagai pemilih;
- g. Tidak menjadi pengurus partai politik;
- h. Tidak menjadi tim sukses salah satu calon kepala desa; dan
- i. Memiliki komitmen kuat untuk menegakan demokrasi dalam bersikap netral.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 3 Penetapan Pemilih
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 18

- (1) Pemilih yang berhak menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Pada hari pemungutan suara pemilih telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
- b. Penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan bukti Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
- (3) Berdomisili di desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 19

- (1) Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), diberikan tanda bukti pendaftaran.
- (2) Seorang pemilih hanya terdaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 20

- (1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari.
- (2) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (3) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan 1 (satu) diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.
- (4) Pemuktahiran sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan karena:
- a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
- c. Telah meninggal dunia;
- d. Pindah domisili ke desa lain; atau
- e. Belum terdaftar.
- (5) Berdasarkar daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pemilihan penyusunan dan menetapkan DPS.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 21

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), diumumkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan petugas Desa, petugas Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih sementara.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 22

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usulan perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- b. Pemilih sudah tidak berdomisili didesa tersebut;
- c. Pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;
- d. Pemilih yang sudah nikah dibawah umur 17 tahun; atau
- e. Pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilih kepala desa segera mengadakan perbaikan DPS.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 23

- (1) Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (3), secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan sebagai pemilih tambahan.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 24

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan kepala desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih tambahan.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 25

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 26

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diumumkan di Kantor Desa, Dusun, RT/RW atau tempat yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan akan memberikan surat panggilan kepada pemilih yang namanya tercantum dalam DPT dengan tanda terima paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun belum menerima surat panggilan dapat meminta surat panggilan kepada panitia pemilihan sebelum pemungutan suara ditutup.
- (3) Apabila surat panggilan hilang, maka pemilih dapat meminta pergantian blangko yang disediakan panitia pemilihan Kepala Desa.
- (4) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan pemilih untuk mendapatkan surat suara di TPS pada hari yang telah ditentukan.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 28

- (1) Jika pada hari pemungutan suara masih terdapat warga masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, warga masyarakat tersebut tetap diberikan kesepatan untuk menggunakan hak pilihnya atas persetujuan Ketua Panitia dengan memuhi persyaratan sebagai pemilih.
- (2) Warga masyarakat yang ingin menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukan KTP dan/atau Kartu Keluarga.
- (3) Penggunanaan hak pilih oleh pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan dalam Berita Acara oleh Panitia Pemilihan.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 29

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (2) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 30

DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan 'meninggal dunia'.
Bagian Ketiga Pencalonan Paragraf Tahapan Pencalonan
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 31

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
- a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. Pengumuman lowongan jabatan Kepala Desa dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui RT/RW dan/atau ditempelkan pada tempat yang strategis;
- c. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- d. Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- e. Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- f. Masa tenang selama 3 (tiga) hari.
Paragraf 2
Pendaftaran dan Persyaratan Calon Kepala Desa
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 32

- (1) Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa yang memenuhi persyaratan calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- d. Berkelakuan baik, jujur, adil, mampu dan berwibawa;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulangulang;
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran/larangan adat dari kepala Adat;
- h. Sehat Jasmani rohani, nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatanya yang dinyatakan oleh Dokter Pemerintah;
- i. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) atau sederajat;
- j. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- k. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- l. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 18 (delapan belas) tahun atau 3 (tiga) kali masa jabatan kapala desa;
- m. Mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- n. Bersedia bertempat tinggal di desa setempat apabila sudah terpilih menjadi kepala desa;
- o. Bagi calon kepala desa yang berasal dari ASN, TNI/POLRI, dan pegawai BUMN/BUMD harus mendapat izin tertulis dari pimpinan instansinya masing-masing;
- p. Memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan kepala desa.
- (3) Kelengkapan Dokumen pesyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai 6000;
- b. mengisi formulir pendaftaran bakal calon Kepala Desa yang ditandatangani diatas materai 6000;
- c. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai sesuai dengan ketentuan Perundangundangan;
- d. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. fotocopy ijazah formal dan Non formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- f. fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- g. surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Seruyan;
- h. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian;
- i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- j. daftar riwayat hidup;
- k. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai 6000;
- l. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat apabila sudah menjadi kepala desa yang dibuat di atas kertas bermaterai 6000;
- m. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
- n. foto copy kartu tanda penduduk dan Kartu keluarga yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh Camat setempat;
- o. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- p. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai 6000;
- q. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang disertai materai 6000;
- r. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai 6000;
- s. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai 6000;
- t. Melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon kepala desa;
- u. Surat keterangan tidak pernah dihukum melakukan pelanggaran dan atau larangan adat dari damang kepala adat.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 33

- (1) Calon Kepala Desa mendaftarkan diri pada panitia pemilihan Kepala Desa selama masa pendaftaran.
- (2) Masa pendaftaran bakal calon Kepala Desa adalah 9 (sembilan) hari sejak tanggal pengumuman.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 34

- (1) Pada saat pendaftaran Calon Kepala Desa wajib menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus hadir pada saat pendaftaran.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan tanda terima pendaftaran kepada Calon Kepala Desa.
Penelitian Bakal Calon, Penetapan dan Pengumuman
Paragraf 3 Calon
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 35

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan admnistrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan ayat (2) kepada bakal calon kepala desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya masa penelitian persyaratan.
- (4) Dalam hal berkas pencalonan tidak lengkap, bakal calon kepala desa wajib melengkapi dan/atau memperbaiki berkas persyaratan.
- (5) Berkas persyaratan pencalonan yang telah diperbaiki oleh bakal calon kepala desa diserahkan kembali kepada panitia pemilihan.
- (6) Panitia pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap berkas persyaratan pencalonan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Panitia pemilihan memberitahukan secra tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada bakal calon kepala desa.
- (8) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat melengkapi berkas dan/ atau tidak dapat memenuhi syarat, maka bakal calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pencalonan.
- (9) Jangka waktu penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan jangka waktu perbaikan persyaratan serta penetapan dan pengumuman calon adalah 20 (dua puluh) hari setelah ditutup pendaftran calon Kepala Desa.
- (10) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (9), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (11) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (10), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 36

- (1) Jumlah calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan pencalonan dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Bakal calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan pencalonan dinyatakan gugur sebagai calon Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan panitia pemilihan kepala desa dengan mencantumkan alasan gugurnya bakal calon.
- (4) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan Berita Acara dan diketahui oleh BPD.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 37

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan kepala desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Panitia pemilihan kepala desa setiap diadakan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) panitia pemilihan kepala desa harus membuat berita acara dan paling lambat pada hari pertama masa perpanjangan.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan kepala desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Aparatur Sipil Negara dilingkungan pemerintah Kabupaten Seruyan.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 38

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dan tingkat pendidikan.
- (2) Pelaksanaan seleksi penetapan bakal calon sebagaimana ayat (1) yaitu pantia pemilihan Kabupaten.
- (3) Hari dan tanggal pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam tahapan pemilihan Kepala Desa.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 39

- (1) Apabila seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (1) tidak terpenuhi, maka panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menyiapkan soal ujian.
- (2) Soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi ujian pengetahuan umum, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan dan bidang agama dan budaya.
- (3) Bakal calon Kepala Desa dinyatakan sebagai calon kepala desa berdasarkan nilai tertinggi dengan cara berurutan, dari hasil ujian sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 40

- (1) Sebelum pengundian nomor urut calon kepala desa, panitia menetapkan penggunaan tanda gambar atau foto yang akan digunakan pada surat suara dan kelengkapan pemilihan lainnya.
- (2) Pengudian nomor urut calon kepala desa dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (4).
- (3) Apabila surat suara dan kelengkapan pemilihan lainnya menggunakan tanda gambar, maka penggunaan nomor urut dan tanda gambar berdasarkan hasil pengundian.
- (4) Apabila surat suara dan kelengkapan pemilihan lainnya menggunakan foto calon kepala desa maka penggunaan nomor urut pada calon berdasarkan pengundian.
- (5) Penatapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan kepala desa.
- (6) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon, wakil tim sukses dari tiap calon, BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa.
- (7) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan dituangkan dalam berita acara oleh panitia pemilihan.
- (8) Panitia pemilihan mengumumkan melalui papan pengumuman dan tempat-tempat strategis lain tentang nama calon dan nomor urut yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (9) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.
- (10) Nomor urut dan nama calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (7) dijadikan dasar pembuatan kertas suara.
Bagian Keempat Kampanye Pragaraf 1 Pelaksanaan dan Bentuk Kampaye
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 41

- (1) Calon Kepala Desa dapat membentuk tim kampanye atau tim sukses.
- (2) Tim kampanye atau tim sukses dilaporkan secara tertulis kepada panitia pemilihan kepala desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum jadwal kampanye dilaksanakan.
- (3) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan.
- (4) Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan diseluruh wilayah Desa.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 42

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia untuk pemilihan Kepala Desa.
- (3) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh panitia pemilihan.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 43

- (1) Calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta tanggung jawab.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 44

- (1) Kampanye sebagimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 45

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka dan dialog;
- c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
- d. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
- e. Penyebaran bahan kempanye kepada umum;
- f. Pemasangan alat peraga ditempat umum;
- g. Rapat umum;
- h. Debat publik/debat terbuka antar calon dan atau
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar perundangundangan.
- (2) Alat peraga kampanye sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) huruf f harus sudah dibersihkan paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 46

- (1) Calon Kepala Desa diberikan kesempatan untuk melakukan kampanye selama 3 (tiga) hari sampai dengan saat mulai berlakunya jam malam.
- (2) Tata tertib dan jadwal pelaksanan kampanye serta penetapan jam malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pemaparan Visi dan Misi dimaksud pada pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Calon Kepala Desa menyerahkan naskah tertulis visi, misi dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Panitia Pemilihan.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 47

- (1) Pelaksanaan Kampanye dilarang :
- a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/ calon yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan gambar dan atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
- j. Menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
- k. Dilarang memberikan dan/atau menjanjikan akan memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan Kepala Desa, kecuali hidangan makanan dan minuman yang disajikan di tempat tinggal calon sebagai jamuan bagi tamu yang datang;
- l. Kampanye tidak dibenarkan dalam bentuk arakarakan/pawai dan bentuk lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
- m. Bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali menjadi Kepala Desa tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas pemerintahan desa;
- n. Melakukan kegiatan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan Kampanye dilarang mengikusertakan:
- a. Kepala Desa dan /atau Penjabat Kepala Desa;
- b. Perangkat Desa
- c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 48

Pelaksanaan Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) panitia memberikan sanksi:
- a. Panitia memberikan peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. Penghentian kegiatan Kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar kewilayah lain; dan/atau
- c. Apabila dalam melaksanakan kampanye calon kepala Desa melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun penjara, maka Panitia Pemilihan dapat mengusulkan kepada BPD untuk menggugurkan calon Kepala Desa yang bersangkutan.
- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
Bagian Kelima
Pemungutan dan Perhitungan Suara
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 50

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara secara serentak sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 51

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.
- (2) Pengadaan surat suara dilakukan didaerah pemilihan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.
- (3) Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kabupaten dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 52

- (1) Bentuk dan spesifikasi kartu pemilih serta formulir yang diperlukan untuk kegiatan pemilihan kepala desa ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten.
- (2) Petunjuk teknis yang diperlukan untuk pendftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan, perhitungan suara, dan penetapatan calon kepala desa terpilih diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tata Naskah Dinas, kartu suara, blangko format isian dan kelengkapan lainnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang merupakan satu kesatuan dalam petunjuk teknis sebagaimana diamaksud pada ayat (2).
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 53

- (1) Selama proses percetakan surat suara berlangsung perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan oleh panitia pemilihan Kabupaten dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (2) Pantia pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses percetakan, penyimpanan, dan pendistribusian ketempat tujuan.
- (3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh pihak percetakan dan panitia pemilihan kabupaten.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 54

- (1) Panitia pemilihan di desa menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan dan disampaikan kepada panitia pemilihan kabupaten.
- (2) Pendistibusian surat suara dilakukan oleh panitia pemilihan Kabupaten dan Panitia pemilihan di desa.
- (3) Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan harus sudah diterima paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 55

- (1) Jumlah surat suara pemilihan calon Kepala Desa dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih tersebut.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 57

Paling lama 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara , panitia pemilihan harus sudah menyampaikan informasi tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa pada papan-papan pengumuman dan tempat strategis lainnya paling sedikit memuat:
- a. Hari, tanggal, wilayah dan waktu pemungutan suara;
- b. Tata tertib pemilihan kepala desa;
- c. Nama, Gambar dan nomor urut calon kepala desa;
- d. Daftar pemilih yang berhak memberikan suara;
- e. Membagikan kartu undangan kepada pemilih.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 58

- (1) Dalam 1 (satu) desa hanya terdiri dari 1 (satu) TPS.
- (2) Dalam hal lokasi pemilihan dalam hal memiliki jarak yang sangat jauh dan susah untuk dicapai, maka panitia dapat menambahkan TPS baru dengan ijin panitia pemilihan Kabupaten.
- (3) Jumlah penyebaran pemilih di desa yang terdiri dari lebih dari 1 (satu) TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (4) Dalam hal TPS pada desa terdiri lebih dari 1 (satu) TPS, maka panitia pemilihan dapat membentuk TPS baru.
- (5) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 59

- (1) Sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara dilaksanakan, Panitia harus menyiapkan tempat pemungutan dan penghitungan suara yang terdiri dari:
- a. ruang Panitia;
- b. ruang pemungutan dan penghitungan suara;
- c. tempat duduk para Calon disertai tanda gambar masing-masing Calon;
- d. tempat duduk para Saksi;
- e. ruang tunggu para pemilih;
- f. bilik suara;
- g. alat dan alas coblos;
- h. kotak suara atau kotak;
- i. Surat Suara dalam bentuk gambar atau dalam bentuk foto calon;
- j. kertas dan alat penghitungan suara;
- k. meja dan alat kelengkapan pemberian suara;
- l. perlengkapan lain yang dipandang perlu.
- (2) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dibuat sedemikian rupa oleh Panitia sehingga memberikan jaminan bagi para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan rahasia.
- (3) Jumlah bilik suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan jumlah pemilih dan penempatannya harus memperhatikan aspek penerangan ruangan serta harus menjamin kerahasiaan.
- (4) Dalam bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipasang nomor urut, foto, dan nama Calon.
- (5) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibuat sedemikian rupa dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektivitas sehingga mudah dilipat dan sedapat mungkin terhindar dari duplikasi atau dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (6) Dalam Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan nomor urut, foto, nama Calon dan gambar.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 60

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Pemilih yang sakit dirawat dirumah sakit/puskesmas pada saat pemilihan, maka panitia mendatangi tempat pemilih dirawat untuk dapat memberikan suaranya.
- (3) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 61

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan :
- a. Pembukaan kotak suara;
- b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
- c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
- d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (4) Pemungutan suara dimulai dari jam 07.00 sampai dengan jam 13.00 WIB.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 62

Suara untuk kepala desa dinyatakan sah apabila :
- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau;
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kota segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 63

- (1) Perhitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum perhitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan menghitung:
- a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
- b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
- c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga.
- (4) Saksi calon dalam perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia.
- (5) calon kepala desa dan saksi calon kepala desa yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan surat suara kepada panitia pemilihan, apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
- (6) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh calon kepala desa dan saksi calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterima, maka panitia pemlihan mengadakan pembetulan.
- (7) Panitia membuat berita acara hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurangkurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (8) Panitia memberikan salinan berita acara hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil perhitungan suara ditempat umum.
- (9) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukan ke dalam kotak suara yang pada bagian luarnya ditempel lebel atau segel.
- (10) Panitia menyerahkan berita acara hasil perhitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan admnistrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
Penetapan Kepala Desa Terpilih
- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih melalui berita acara hasil perhitungan suara.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilihan terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilihan terbesar.
- (4) Apabila terjadi kesamaan jumlah suara kepala desa terpilih pada 1 (satu) TPS berdasarkawan wilayah tinggal maka akan dilakukan pemilihan ulang dalam waktu 30 hari setelah diterbitkannya Berita Acara hasil perhitungan suara.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 65

- (1) Pantia pemilihan Kepala Desa membuat laporan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara dengan tembusan kepada camat, dengan dilampiri dokumen hasil pemilihan kepala desa.
- (2) BPD membuat laporan mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemlihan kepala desa, dengan dilampiri dokumen hasil pemilihan kepala desa.
- (3) Apabila BPD tidak melaporkan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka camat melaporkan calon terpilih kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD atau Camat.
- (1) Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati.
- (2) Urutan upacara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan kepala desa adalah sebagai berikut :
- a. Pembukaan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya;
- b. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
- c. Pengambilan Sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- d. Penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah/janji dan penyerahan memori pelaksanaan tugas;
- e. Kata-kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- f. Penyematan/pemasangan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- g. Sambutan atau pembacaan amanat Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- h. Pembacaan Doa;
- i. Penutup.
- (3) Pakaian pada acara pelantikan ditentukan sebagai berikut :
- a. Kepala desa yang dilantik memakai Pakaian Dinas Upacara (PDU) lengkap;
- b. Istri kepala desa yang dilantik memakai kebaya/busana muslim;
- c. Suami kepala desa yang dilantik memakai pakai sipil lengkap (Jas berdasi);
- d. Penjabat Kepala Desa yang akan dilantik memakai Pakaian Dinas Upacara (PDU) lengkap;
- e. Undangan menyesuaikan.
- (4) Sebelum memangku jabatan, kepala desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (5) Sumpah/janji sebagaiamana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
14. ' Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan
Bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruslurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia'.
BAB IV - PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7
Pasal 67

- (1) Dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan harus dilampirkan memori pelaksanaan tugas.
- (2) Memori pelaksanaan tugas Jabatan adalah sebagai berikut :
- a. Pendahuluan;
- b. Profil Desa;
- c. Pelaksanaan Program;
- d. Rencana Program Tahun yang akan datang;
- e. Kegiatan-kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan dan yang telah di rencanakan tahun terakhir;
- f. Hambatan yang dihadapi;
- g. Daftar Inventarisasi Barang dan Kekayaan Desa;
- h. Penutup.
- (3) Memori pelaksanaan tugas Jabatan Kepala Desa diserahkan kepada BPD paling lambat setelah berakhir masa jabatan.
BAB V - KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, ANGGOTA BPD, APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI CALON KEPALA DESA
Pasal 69

- (1) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon kepala desa sampai selesainya pelaksanaan dan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setempat.
Calon Kepala Desa dari Anggota BPD
- (1) Bagi Pimpinan/anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa maka yang bersangkutan harus mengajukan penguduran diri secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam hal Ketua BPD mencalonkan diri, maka Wakil Ketua BPD bertindak sebagai penjabat Ketua BPD sebelum diadakan pemilihan ketua oleh anggota.
- (3) Dalam hal Ketua BPD dan Wakil Ketua BPD mencalonkan diri, maka Sekretaris BPD bertindak sebagai penjabat Ketua BPD sebelum diadakan pemilihan ketua dan Wakil Ketua oleh anggota.
- (4) Dalam hal Pimpinan BPD mencalonkan diri, maka penjabat Ketua BPD diambil dari anggota BPD secara Musyawarah mufakat.
- (5) Pimpinan dan Anggota BPD yang mencalonkan diri tidak mempunyai hak suara dalam menentukan Keputusan BPD.
- (6) Dalam hal Pimpinan BPD tidak terpilih dalam pemilihan, dengan sendirinya yang bersangkutan tidak menduduki jabatan BPD lagi.
Bagian Ketiga
Calon Kepala Desa dari ASN, TNI/POLRI DAN BUMN/BUMD
BAB V - KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, ANGGOTA BPD, APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI CALON KEPALA DESA
Pasal 71

- (1) Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Bagi Aparatur Sipil Negara yang dilantik menjadi kepala desa harus bertempat tinggal di desa bersangkutan.
- (3) Dalam hal Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Aparatur Sipil Negara.
- (4) Aparatur Sipil Negara yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan kepala desa dan penghasilan lainnya yang sah sesaui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud ayat (2) dilarang menggunakan fasilitas kedinasan milik Pemerintah Daerah.
- (6) Aparatur Sipil Negara yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa hanya dapat menerima tunjangan Kepala Desa tanpa mendapakan tunjangan daerah dan tunjangan jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara.
BAB VI - PENGAWASAN PEMILIHAN
Pasal 72

- (1) Dalam rangka proses pemilihan kepala desa dan pemilihan kepala desa antar waktu dibentuk Tim Pengawasan pemilihan kepala desa.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pengawas Pemilihan Desa Terdiri atas:
- a. Tim Pengawas Kabupaten;dan
- b. Tim Pengawas Kecamatan.
- (4) Susunan anggota tim pengawas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari Asisten Pemerintahan selaku ketua, Kepala Bagian Admnistrasi Pemerintahan Umum selaku wakil ketua, Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa selaku Sekretaris, dan Unsur Inspektorat, unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan unsur Bagian Hukum selaku anggota.
- (5) Susunan anggota tim pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari Camat selaku ketua, Sekretaris Camat selaku sekretaris, Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum pada Kecamatan.
BAB VI - PENGAWASAN PEMILIHAN
Pasal 73

- (1) Tim pengawas Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
- b. Menerima laporan pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala desa dari panitia pengawas tingkat kecamatan;
- c. Memberikan petunjuk atau rekomendasi atas penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa kepada panitia pengawas tingkat kecamatan;
- d. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang dilaporkan oleh panitia pengawas tingkat kecamatan;
- e. Merekomendasikan kepada Bupati untuk menyelesaikan permasalahan terkait pemilihan kepala desa.
- (2) Tim pengawas Kecamatan mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Mengawasi semua tahapan persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
- b. Menerima laporan pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
- c. Memberikan petunjuk dan rekomendasi atas penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa;
- d. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada panitia pengawas tingkat kabupaten, dan;
- e. Merekomendasikan kepada panitia pengawas tingkat kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan terkait pemilihan.
BAB VI - PENGAWASAN PEMILIHAN
Pasal 74

Tim pengawas pemilihan dibentuk sebelum pendaftaran pemilihan serta tugasnya berakhir dan dibubarkan 14 (empat belas) hari setelah Pelantikan.
BAB VI - PENGAWASAN PEMILIHAN
Pasal 75

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia pengawas tingkat Kecamatan oleh masyarakat maupun oleh calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lisan atau tertulis berisi:
- a. Nama dan alamat pelapor dilengkapi dengan fotocopy data diri;
- b. Waktu dan tempat kejadian perkara;
- c. Nama dan alamat pelanggar;
- d. Nama dan alamat saksi-saksi; dan
- e. Uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimakasud pada ayat (2), disampaikan kepada panitia pengawas tingkat Kecamatan selambat-lambat 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran.
BAB VI - PENGAWASAN PEMILIHAN
Pasal 76

- (1) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten.
- (2) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur pidana, penyelesaian diteruskan kepada pihak kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PENGAWASAN PEMILIHAN
Pasal 77

- (1) Tim pengawas tingkat Kabupaten dalam menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui tahapan:
- a. Musyawarah dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan;
- b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a, pengawas pemilihan tingkat Kabupaten membuat keputusan yang berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku;
- c. Keputusan tersebut pada huruf b, bersifat final dan mengikat.
- (2) Penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1), paling lambat 14 (empat belas) hari.
BAB VII - PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU Pasal 78
Pasal 79

- (1) Penetapan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan kepala desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (2) Apabila calon kepala desa tidak mencapai 2 (dua) orang maka pemilihan kepala desa antar waktu ditunda dan kekosongan jabatan kepala desa diisi oleh penjabat kepala desa sampai dengan adanya musyawarah desa kembali dan atau sampai dengan adanya kepala desa defenitif.
- (3) Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) camat melaporkan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Apabila bakal calon memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang maka panitia pemilihan mengadakan seleksi dalam bentuk ujian.
- (5) Panitia membuat dan menyiapkan soal paling sedikit 50 (lima puluh) butir soal ujian untuk dikerjakan dan diselesaikan oleh bakal calon serta diumumkan hasilnya oleh pantia pada hari itu juga.
- (6) Penetapan calon kepala desa ditetapkan berdasarkan perolehan nilai tertinggi nomor 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga).
- (7) Dalam hal perolehan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila peringkat nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) mempunyai nilai yang sama maka peringkat tersebut diadakan ujian ulang sampai dengan adanya perolehan nilai tertinggi.
- (8) Penetapan calon kepala desa oleh panitia pemilihan dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan.
BAB VII - PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU Pasal 78
Pasal 80

- (1) Dalam forum musyawarah Desa, BPD mengundang peserta musyawarah yang terdiri dari:
- a. BPD;
- b. Panitia pemilihan;
- c. Panitia pengawas kecamatan;
- d. Penjabat kepala desa;
- e. Perangkat desa;
- f. Pengurus lembaga kemasyarakatan desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekertaris dan anggota;
- g. Calon kepala desa;
- h. Unsur masyarakat desa setempat.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan.
- (3) Teknis pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tata tertib pemilihan kepala desa yang disusun oleh panitia pemilihan.
- (4) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanda tangani oleh ketua pemilihan dan pantia pengawas kecamatan.
- (5) Pengesahan calon kepala desa terpilih oleh musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara peserta musyawarah.
- (6) Pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitian pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara peserta musyawarah ditentukan dan disepakati oleh musyawarah desa.
BAB VII - PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU Pasal 78
Pasal 81

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemilihan calon kepala desa menggunakan mekanisme pemungutan suara oleh peserta maka panitia pemilihan mengundi nomor urut calon berdasarkan nama dan menyiapkan perlengkapan pemungutan suara;
- (2) Dalam hal pemungutan suara oleh perserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pengawas dan panitia pemilihan tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan;
- (3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Bilik suara yang tertutup dibagian depan, samping kiri dan kanan;
- b. Dalam bilik suara disediakan meja, alat dan alas pencoblosan;
- c. Kotak suara dan surat suara jumlahnya disesuaikan dengan jumlah peserta musyawarah;
- d. Penataan tempat dan denah pemungutan suara disesuaikan dengan kondisi dan lokasi musyawarah di desa;
- e. Lokasi musaywarah dipasang pembatas untuk menghindari pihak-pihak yang tidak berkempentingan masuk kedalam tempat musyawarah desa;
- f. Dokumentasi foto untuk merekam pelaksanaan pemilihan.
BAB VII - PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU Pasal 78
Pasal 82

- (1) Panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada musyawarah desa.
- (2) Musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa terpilih dengan berita acara musyawarah desa yang ditanda tangani oleh ketua pemilhan.
- (3) Panitia melaporkan hasil pemilihan kepala desa secara tertulis kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setalah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa.
- (4) Pelaporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.
- (5) Penerbitan surat keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (6) Pelantikan kepala desa oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan.
BAB VIII - MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN PEJABAT YANG MENGISI KEKOSONGAN DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN
Pasal 83

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periode masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
Bagian Kedua
Pemberhentian Kepala Desa
BAB VIII - MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN PEJABAT YANG MENGISI KEKOSONGAN DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN
Pasal 84

- (1) Kepala desa berhenti karena :
- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
- a. Berakhirnya masa jabatanya;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat Kepala Desa;
- d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Kepada Desa;
- e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa;
- f. Melanggar larangan Kepala Desa;
- g. Adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- h. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan Pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
- (6) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan Para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
BAB VIII - MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN PEJABAT YANG MENGISI KEKOSONGAN DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN
Pasal 85

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) huruf a, dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f dan huruf h, Bupati mengangkat Aparatur Sipil Negara dari Pemerintahan Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
BAB VIII - MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN PEJABAT YANG MENGISI KEKOSONGAN DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN
Pasal 86

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) huruf a, dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f dan huruf h, Bupati mengangkat Aparatur Sipil Negara dari Pemerintahan Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.
Bagian Ketiga
- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut, yang melaksanakan tugas seharihari Kepala Desa adalah Sekretaris Desa.
- (2) Dalam hal kepala desa berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut, BPD mengangkat Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Harian Kepala Desa dengan Keputusan BPD.
BAB IX - TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN KEPALA DESA
Pasal 88

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang:
- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. mengakat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesarbesarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- h. mengembangkan sumber pendapat Desa;
- i. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- j. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupanb sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN KEPALA DESA
Pasal 89

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tungal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perudangundangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintah Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. melaksanakan perselisihan masyarakat Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. mebina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan din Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban yang diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
BAB IX - TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN KEPALA DESA
Pasal 90

- (1) Dalam hal malaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 84 dan pasal 85, Kepala Desa mempunyai Hak:
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta jamina kesehatan;
- d. Mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
BAB IX - TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN KEPALA DESA
Pasal 91

Kepala Desa dilarang :
- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, da/atau kewajiban;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, meneriman uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Rakyar Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Daerah Kabopaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
BAB X - SANKSI DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA
Pasal 93

- (1) Kepala Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas, kewajiban, serta melanggar larangan sebagai Kepala Desa diberikan sanksi oleh Bupati.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksankan, Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (4) Dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati memberikan peringatan tertulis kepada Kepala Desa.
BAB X - SANKSI DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA
Pasal 94

- (1) Pemberian sanksi kepada Kepala Desa berdasarkan atas laporan hasil pemeriksaan oleh instansi yang mempunyai kewewenangan untuk memeriksa.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara oleh Bupati tidak diberikan haknya sebagai Kepala Desa.
BAB XI - PENDANAAN
Pasal 95

- (1) Pendanaan kegiatan pemilihan kepala desa serentak dibebankan pada APBD Kabupaten Seruyan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi;surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, biaya pelantikan.
- (3) Besarnya anggaran pemilihan kepala desa yang bersumber dari APBD dihitung berdasarkan jumlah pemilih, jumlah TPS, tingkat kesulitan dan kewilayahan.
- (4) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal penggadaan, pendistribusian, pengamanan dan belanja panitia pemilihan, dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntebel.
- (5) Dana bantuan dari anggaran pendapatan belanja dan desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (6) Dalam pembiayaan pemilihan kepala desa, panitia pemilihan kepala desa dapat menggunakan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sepanjang diketahui oleh BPD.
- (7) Sumber pendapatan lain yang sah yang digunakan oleh panitia pemilihan kepala desa, wajib dilaporkan kepada bupati melalui camat dalam laporan akhir kegiatan.
- (8) Sumber pendapatan lain yang sah wajib disertai dengan tanda bukti bantuan dan nama penyumbang.
- (9) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pembiayaan tidak boleh berasal dari dana bantua partai politik.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 96

- (1) Panitia pemilihan kepala desa yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap diakui sampai dengan selesainya pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintah desa yang sudah ada wajib menyelesaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 23 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.
Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 20 Juni 2016
BUPATI SERUYAN,
SUDARSONO
Diundangkan di Kuala Pembuang pada tanggal 20 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN,
HARYONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2016 NOMOR 54 SERI E
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: ( 02, 11/ 2016)
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR TAHUN 2016 TANGGAL 2016
FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA .....
KECAMATAN ......
KEPUTUSAN BADAN PERMUSAYARATAN DESA
DESA.....
NOMOR /BPD/.../20...
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA...
KECAMATAN..... TAHUN.....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...,
- a. Bahwa menindaklanjuti ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
2. Menimbang :
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan..... Tahun.....;
Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor Tahun 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan :
KESATU
- Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Tahun ...
KEDUA
- Dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
3. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
4. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
5. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
6. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
7. Menetapkan tata cara pelaksanaan kmapenye;
8. Memfasilitasi penyedissn peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
9. Melaksanakan pemungutan suara;
10. Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
11. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
12. Membuat dan menyampaikan berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Bupati melalui Camat;
13. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tetang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor .... Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa.
MEMUTUSKAN:
KETIGA
KEEMPAT
- Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran.... Dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa .... Tahun....
- Keputusan ini Berlaku pada tanggal ditetapkan.
Badan permusyawaratan Desa
Ditetapkan di Pada tanggal DESA.... KETUA,
Tembusan:
1. Bapak Bupati Seruyan di Kuala Pembuang
2. Bapak Camat...
Lampiran
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa...
Kecamatan...
Nomor: ________________ tentang Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan......
Tahun.....
SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.... KECAMATAN... TAHUN...
| No | Nama | Jabatan | Unsur | Alamat | Ket |
|------|--------|-----------|---------|----------|-------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| Dst | | | | | |
Badan Permusyawaratan Desa
Desa ...
KETUA,
FORMAT PENGUMUMAN PEMILHAN KEPALA DESA
PANITIA PEMLIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN .... TAHUN ....
Alamat: Desa.... Kecamatan.....
PENGUMUMAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor: ________________
Disampaikan kepada warga masyarakat desa .... Kecamatan .... Bahwa berdasarkan peraturan Daerah kabupaten Seruyan Nomor ..... Tahun ..... tentang pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan membuka kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa .... Periode ..... s/d ..... dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Waktu pendaftaran mulai tanggal ..... s/d ..... 20..... setiap jam kerja di sekretariat Panitia Pemilihan ....
2. Persyaratan umum:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- d. Berkelakuan baik, jujur, adil, mampu dan berwibawa;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran/larangan adat dari kepala Adat;
- h. Sehat Jasmani rohani, nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatanya yang dinyatakan oleh Dokter Pemerintah;
- i. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) atau sederajat;
- j. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- k. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- l. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 18 (delapan belas) tahun atau 3 (tiga) kali masa jabatan kapala desa;
- m. Mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- n. Bersedia bertempat tinggal di desa setempat apabila sudah terpilih menjadi kepala desa;
- o. Bagi calon kepala desa yang berasal dari ASN, TNI/POLRI, dan pegawai BUMN/BUMD harus mendapat izin tertulis dari pimpinan instansinya masing-masing;
- p. Memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan kepala desa.
3. Persyaratan administrasi:
- a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai 6000;
- b. mengisi formulir pendaftaran bakal calon Kepala Desa yang ditandatangani diatas materai 6000;
- c. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai sesuai dengan ketentuan Perundangundangan;
- d. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. fotocopy ijazah formal dan Non formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- f. fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- g. surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Seruyan;
- h. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian;
- i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- j. daftar riwayat hidup;
- k. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai 6000;
- l. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat apabila sudah menjadi kepala yang dibuat diatas kertas bermatrai 6000;
- m. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
- n. foto copy kartu tanda penduduk dan Kartu keluarga yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh Camat setempat;
- o. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- p. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai 6000;
- q. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang disertai materai 6000;
- r. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai 6000;
- s. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai 6000;
- t. Melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon kepala desa;
- u. Surat keterangan tidak pernah dihukum melakukan pelanggaran dan atau larangan adat dari damang kepala adat.
4. Hal - hal yang belum jelas dapat dikonfirmasi langsung pada Panitia Pemilihan di Sekretariat ..... setiap jam kerja/Hp No...
Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.
...., .... 20.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
....
Kecamatan .... Tahun .....
Ketua Sekretaris
Diketahui Ketua BPD .....
FORMAT PERMOHONAN MENJADI MENJADI CALON KEPALA DESA
...,...,...
Nomor :
Lepas
Kepada
Lampiran
Hal
:
:
1 (satu) Berkas
Permohonoan Menjadi Calon
Kepala Desa ...
Yth.
Panitia Pemilihan Kepala Desa ...
di \_
Tempat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
: ________________
Tempat /Tanggal Lahir : ________________
Jenis Kelamin
: ________________
Agama
: ________________
Pekerjaan
: ________________
Alamat
: ________________
Pendidikan
: ________________
Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak/ibu agar dapat diterima menjadi calon Kepala Desa ... Kecamatan ...
Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu maka bersama ini saya lampirkan:
- a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai 6000;
- b. mengisi formulir pendaftaran bakal calon Kepala Desa yang ditandatangani diatas materai 6000;
- c. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai sesuai dengan ketentuan Perundangundangan;
- d. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. fotocopy ijazah formal dan Non formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- f. fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- g. surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Seruyan;
- h. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian;
- i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- j. daftar riwayat hidup;
- k. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai 6000;
- l. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat apabila sudah menjadi kepala yang dibuat diatas kertas bermatrai 6000;
- m. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
- n. foto copy kartu tanda penduduk dan Kartu keluarga yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh Camat setempat;
- o. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- p. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai 6000;
- q. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang disertai materai 6000;
- r. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai 6000;
- s. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai 6000;
- t. Melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon kepala desa;
- u. Surat keterangan tidak pernah dihukum melakukan pelanggaran dan atau larangan adat dari damang kepala adat.
Demikian permohonan ini saya sampaikan, agar Bapak/Ibu dapat mempertimbangkannya, diucapkan terima kasih.
Pemohon,
Materai 6000
(...)
FORMAT SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA
Yang bertanda tangan di bawah ini :
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
N a m a
:
...
Tempat/Tgl. Lahir :
.../...
Jenis Kelamin
:
...
Agama
:
...
Pekerjaan :
...
Alamat
:
...
...,
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
, ...
Yang Membuat Pernyataan
Materai
(...)
FORMAT SURAT PERNYATAAN SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 1945, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH
Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a
:
...
Tempat/Tgl. Lahir :
.../...
Jenis Kelamin :
...
Agama :
...
Pekerjaan :
...
Alamat
:
...
...,
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
, ...
Yang Membuat Pernyataan
Materai
(...)
FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA
Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a
:
...
Tempat/Tgl. Lahir :
.../...
Jenis Kelamin :
...
Agama :
...
Pekerjaan :
...
Alamat
:
...
...,
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa..., Kecamatan ...dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.
, ...
Yang Membuat Pernyataan
Materai
(...)
FORMAT SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL DARI KEPALA DESA
Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a
:
...
Tempat/Tgl. Lahir :
.../...
Jenis Kelamin :
...
Agama :
...
Pekerjaan :
...
Alamat
:
...
...,
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya telah bertempat tinggal di RT... RW... Desa ... Kecamatan ... sekurang-kurangnya dengan tidak terputus-putus selama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.
, ...
Kepala Desa
(...)
FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA TIGA KALI MASA JABATAN BAIK BERTURUT- TURUT ATAU TIDAK BERTURUT-TURUT
Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a
:
...
Tempat/Tgl. Lahir :
.../...
Jenis Kelamin :
...
Agama :
...
Pekerjaan :
...
Alamat
:
...
...,
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak berturut-turut.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.
, ...
Yang Membuat Pernyataan
Materai
(...)
FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA DENGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a
:
...
Tempat/Tgl. Lahir :
.../...
Jenis Kelamin :
...
Agama :
...
Pekerjaan :
...
Alamat
:
...
...
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak ada hubungan keluarga keluarga dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa... Kec ...
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila terdapat kesalahan dalam surat pernyataan ini, saya siap dituntut secara hukum.
, ...
Yang Membuat Pernyataan
Materai
(...)
FORMAT SURAT UNDANGAN
SURAT UNDANGAN PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATA...
KABUPATEN SERUYAN
Bersama ini diberitahukan bahwa Pantia Pemilihan Kepala Desa...mengudang saudara/saudari:
Nama pemilih
: ________________
Laki-laki/perempuan
: ________________
Umur
: ________________
Alamat
: ________________
Untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ...Kabupaten Seruyan Provinsi
Kalimantan Tengah yang dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal
: ________________
Pukul
: ________________sampai dengan ...
Tempat Pemungutan (TPS)
: ________________
Alamat
: ________________
PERHATIAN :
Untuk pemberian suara, surat pemberitahuan ini harus dibawa oleh Pemilih sendiri yang namanya tercantum diatas dan diserahkan kepada Panitia sekali-kali tidak boleh diwakilikan
Diisi dengan huruf cetak
, ...
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua
(...)
Catatan :
Pemilih Penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara
Potong disini
Yang menyerahkan,
(...)
Nama Jelas
Yang menerima,
(...)
Nama Jelas
SURAT UNDANGAN PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATA...
KABUPATEN SERUYAN
Bersama ini diberitahukan bahwa Pantia Pemilihan Kepala Desa...mengudang saudara/saudari:
Nama pemilih
: ________________
Laki-laki/perempuan
: ________________
Umur
: ________________
Alamat
: ________________
Untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ...Kabupaten Seruyan Provinsi
Kalimantan Tengah yang dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal
: ________________
Pukul
: ________________sampai dengan ...
Tempat Pemungutan (TPS)
: ________________
Alamat
: ________________
PERHATIAN :
Untuk pemberian suara, surat pemberitahuan ini harus dibawa oleh Pemilih sendiri yang namanya tercantum diatas dan diserahkan kepada Panitia sekali-kali tidak boleh diwakilikan
Diisi dengan huruf cetak
, ...
Panitia Pemilihan Kepala Desa Ketua
(...)
Catatan :
Pemilih Penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara
Potong disini
Yang menyerahkan,
(...)
Nama Jelas
Yang menerima,
(...)
Nama Jelas
Nama Pemilih
: ________________
No DPT
: ________________
RT/RW
: ________________
Diterima Tanggal
: ________________
Nama Pemilih
: ________________
No DPT
: ________________
RT/RW
: ________________
Diterima Tanggal
: ________________
FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGGATI SELURUH BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, APABILA CALON MENGUNDURKAN DIRI SEHINGGA MENGAKIBATKAN BATALNYA PEMILIHAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a
:
...
Tempat/Tgl. Lahir :
.../...
Jenis Kelamin :
...
Agama :
...
Pekerjaan :
...
Alamat
:
...
...,
Dengan ini menyatakan Saya Bersedia Menggati Seluruh Biaya Penyelenggaraan Pemilihan, Apabila Calon Mengundurkan Diri Sehingga Mengakibatkan Batalnya Pemilihan.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
, ...
Yang Membuat Pernyataan
Materai 6000
(...)
FORMAT SURAT PERNYATAAN SIAP MENERIMA DAN MENGAKU HASIL PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN SADAR DAN PENUH TANGGUNG JAWA
Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a
:
...
Tempat/Tgl. Lahir :
.../...
Jenis Kelamin :
...
Agama :
...
Pekerjaan :
...
Alamat
:
...
...,
Dengan ini menyatakan Saya Siap Menerima dan Mengaku Hasil Proses Pemilihan Kepala Desa Dengan Sadar dan Penuh Tanggung Jawab.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
, ...
Yang Membuat Pernyataan
Materai 6000
(...)
FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MELAKUKAN POLITIK UANG
Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a
:
...
Tempat/Tgl. Lahir :
.../...
Jenis Kelamin :
...
Agama :
...
Pekerjaan :
...
Alamat
:
...
...,
Dengan ini menyatakan Saya tidak akan melakukan politik uang.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
, ...
Yang Membuat Pernyataan
Materai 6000
(...)
74
FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DESA SETEMPAT APABILA SUDAH TERPILIH MENJADI KEPALA DESA
Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a
:
...
Tempat/Tgl. Lahir :
.../...
Jenis Kelamin
:
...
Agama :
...
Pekerjaan :
...
Alamat
:
...
...,
Dengan ini menyatakan Saya Siap Bertempat tinggal di desa setempat apabila sudah terpilih menjadi Kepala Desa ... Kecamatan.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
, ...
Yang Membuat Pernyataan
Materai 6000
(...)
FORMAT BERITA ACARA PENGGUNAAN TAMBAHAN SURAT SUARA PEMILHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ...
Pada Hari ini ... tanggal ... tahun ... kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Seruyan berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor ... Tahun ... tentang Pemilihan, Penggantian dan Pemberhentian Kepala Desa , telah selesai melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Seruyan dan menggunakan Tambahan Surat Suara sebanyak ... lembar, dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Pemilihan yang melaksanakan hak pilihanya sesuai dengan Daftar Pemilihan Tetap dan Daftar Pemilihan Tambahan,
- b. Mengganti Suarat Suara yang rusak sebelum digunakan dan Suarat Suara yang keliru memilih
...
...
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dipergunakan sebagaimana mestinya.
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA...KECAMATAN...
KETUA,
( ... )
FORMAT DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PENGGUNAAN TAMBAHAN SURAT SUARA PEMILHAN
KEPALA DESA ... KECAMATAN ...
Desa
:
TPS
| No | NIK | Nama Pemilih | Tempat lahir | Tanggal lahir | Umur | L/P | Alamat | Ket |
|------|-------|----------------|----------------|-----------------|--------|-------|----------|-------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| Dst | | | | | | | | |
:
PANITIA PEMILIHAN, KETUA,
:
:
FORMAT DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN KEPALA DESA .... KECAMATAN ....
TAHUN ....
Desa TPS
| No | NIK | Nama Pemilih | Tempat lahir | Tanggal lahir | Umur | L/P | Alamat | Ket |
|------|-------|----------------|----------------|-----------------|--------|-------|----------|-------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| Dst | | | | | | | | |
PANITIA PEMILIHAN, KETUA,
:
:
FORMAT DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)
PEMILIHAN KEPALA DESA .... KECAMATAN ....
TAHUN ....
Desa TPS
| No | NIK | Nama Pemilih | Tempat lahir | Tanggal lahir | Umur | L/P | Alamat | Ket |
|------|-------|----------------|----------------|-----------------|--------|-------|----------|-------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| Dst | | | | | | | | |
PANITIA PEMILIHAN, KETUA,
(.....)
FORMAT DAFTAR PEMILIH TETAP
PENGGUNAAN TAMBAHAN SURAT SUARA PEMILHAN
KEPALA DESA ... KECAMATAN ...
Desa
:
TPS
| No | NIK | Nama Pemilih | Tempat lahir | Tanggal lahir | Umur | L/P | Alamat | Ket |
|------|-------|----------------|----------------|-----------------|--------|-------|----------|-------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| Dst | | | | | | | | |
:
PANITIA PEMILIHAN, KETUA,
(.....)
FORMAT REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TETAP
REKAPITULASI PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ...
Desa
:
TPS
| No | RT | L | P | JUMLAH | ALAMAT | KET |
|--------|--------|-----|-----|----------|----------|-------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| Dst | | | | | | |
| JUMLAH | JUMLAH | | | | | |
:
PANITIA PEMILIHAN, KETUA,
(.....)
FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT CALON
BERITA ACARA
PENETAPAN NOMOR URUT CALON
PEMILIHAN KEPALA DESA .... KECAMATAN .... TAHUN ....
Pada hari ini .... Tanggal ... Bulan ... Tahun Dua Ribu .... Di desa .... Kecamatan ..., kami yang bertanda tangan dibawah ini masing - masing:
1.
..... ketua panitia pemilihan;
2.
..... sekretaris panitia pemilihan;
3.
..... calon kepala desa;
4.
..... calon kepala desa;
5.
..... calon kepala desa;
6.
..... calon kepala desa;
7.
..... calon kepala desa;
Setelah melaksanakan pengundian nomor urut calon pemilihan kepala desa .... Kecamatan .... Tahun .... Maka kami menyetujui pengundian nomor urut calon sebagai berikut:
1. Nomor urut 1 dengan nama calon ....
2. Nomor urut 2 dengan nama calon ....
3. Nomor urut 3 dengan nama calon ....
4. Nomor urut 4 dengan nama calon ....
5. Nomor urut 5 dengan nama calon ....
Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya dan sejujur - jujurnya.
Diperbuat di Desa .... Pada tanggal tersebut diatas.
PARA CALON KEPALA DESA:
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan ..... Tahun ....
1.
....
Ketua Panitia
2.
....
Sekretaris Panitia
SURAT SUARA
PANITIA PEMILIH
KEPALA DESA (CETAK NAMA DEASA) (CETAK NAMA KECAMATAN) KABUPATEN SERUYAN TAHUN (CETAK TAHUN)
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN : SERUYAN
KECAMATAN : ________________
DESA : ________________
NOMOR TPS : ________________
NAMA KETUA : ________________
TANDA TANGAN
(...)
FORMAT BERITA ACARA HASIL PERHITUNGAN SUARA
BERITA ACARA
HASIL PERHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA .... KECAMATAN .... TAHUN ....
Pada hari ini ... tanggal ... Bulan ... Tahun Dua Ribu ...., di Desa
... kecamatan ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini masimg - masing:
1. Ketua panitia pemilihan kepala desa;
2. Sekretaris panitia pemilihan kepala desa;
3. Anggota panitia pemilihan kepala desa;
4. Anggota panitia pemilihan kepala desa;
5. Anggota panitia pemilihan kepala desa;
6. Calon kepala desa;
7. Calon kepala desa;
8. Calon kepala desa;
9. Calon kepala desa;
10. Calon kepala desa;
Menyatakan dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya bahwa:
1. Pelaksanaan perhintungan hasil pemungutan surat suara dalam pemilihan kepala desa di desa ..... kecamatan ... tahun ...yang berlangsung pada tanggal ... bulan ..... tahun ....dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:
- a. Calon dengan nomor urut 1 atas nama .... Memperoleh .... Suara
- b. Calon dengan nomor urut 2 atas nama .... Memperoleh .... Suara
- c. Calon dengan nomor urut 3 atas nama .... Memperoleh .... Suara
- d. Calon dengan nomor urut 4 atas nama .... Memperoleh .... Suara
6. e.
7. Calon dengan nomor urut 5 atas nama .... Memperoleh .... Suara
2. Jumlah pemilih terdaftar
9. : ________________ Orang
10. 3.
11. Jumlah pemilih yang hadir memberikan suara: ________________ Orang
4. Jumlah pemilih yang tidak hadir
13. : ________________ Orang
5. Jumlah surat suara yang batal
: ________________ Orang
6. Dalam pelaksanaan perhitungan surat suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur pada peraturan daerah kabupaten Seruyan nomor .... Tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa.
7. Dalam perhitungan hasil pemungutan surat suara dimaksud dihadiri oleh saksi-saksi yang di tunjuk dengan surat kuasa oleh para calon kepala desa serta dihadiri oleh Camat dan Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten, Panitia Pemilihan dan Masyarakat.
8. Kami bersedia ditindak dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku apabila pernyataan dan keterangan dalam berita acara ini tidak sesuai dengan kenyataan.
Demikian berita acara ini kami perbuat dengan sebenarnya dan sejujur-jujurnya.
Dibuat di Desa .... Pada tanggal tersebut diatas.
PARA CALON KEPALA DESA:
1.
.....
2.
.....
3.
.....
4.
.....
5.
.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa ....
Kecamatan .... Tahun ....
1.
.....
Ketua Panitia
2.
.....
Sekretaris Panitia
3.
.....
Anggota Panitia
4.
.....
Anggota Panitia
5.
.....
Anggota Panitia
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dalam rangka melaksanakan amanat UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
Proses pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Seruyan sebelumnya sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, namun dengan adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentiam Kepala Desa, perlu dilakuan penyesuaian-penyesuaian dengan pengaturan kembali.
Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan yang jelas dalam hal penegasan persyaratan pencalonan, mekanisme pencalonan, pelaksanaan pemilihan secara langsung maupun pemilihan secara musyawarah desa melalui pemilihan Kepala Desa antar waktu, biaya pemilihan Kepala Desa, mekanisme pengangkatan penjabat Kepala Desa serta Pemberhentian Kepala Desa.
PENJELASAN
Pasal 28 Cukup Jelas. |

|-----------------------------------------------------------------------------||
PENJELASAN
Pasal 29 |

| Cukup Jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 30 |

| Cukup Jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 31 |

| Cukup Jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 32 |

| Ayat (2) || Huruf a || Cukup Jelas || Huruf b || Cukup Jelas || Huruf c || Cukup Jelas || Hufur d || Cukup Jelas || Huruf e || Cukup Jelas || Huruf f || Cukup Jelas || Huruf g || Cukup Jelas || Huruf h || Cukup Jelas || Huruf i || Cukup Jelas || Huruf j || Cukup Jelas || Huruf k || Cukup Jelas || Huruf l Cukup Jelas || Huruf m || Cukup Jelas || Yang dimaksud bersedia bertempat pemilihan kepala desa berlangsung. Huruf o || Cukup Jelas Huruf p || Cukup Jelas || Ayat (3) || Huruf a Cukup Jelas || Huruf b || Cukup Jelas || Huruf c || Cukup Jelas || Hufur d || Cukup Jelas || Huruf e Cukup || Jelas Huruf f || Cukup Jelas || Huruf g ||--------------------------------------|| Cukup Jelas || Huruf h || Cukup Jelas || Huruf i || Cukup Jelas Huruf j || Cukup Jelas || Huruf k || Cukup Jelas || Huruf l || Yang dimaksud desa yang melaksanakan || Huruf m || Cukup Jelas || Huruf n || Cukup Jelas || Huruf p || Cukup Jelas || Hurup q || Cukup Jelas || Hurup r || Cukup Jelas || Hurup s || Cukup Jelas || Hurup t || Cukup Jelas || Hurup u || Cukup Jelas ||
PENJELASAN
Pasal 33 |

| Cukup Jelas. 34 || Pasal Cukup Jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 38 |

| Cukup || Jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 39 |

| Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 40 |

| Cukup Jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 41 |

| Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 42 |

| Cukup Jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 43 |

| Cukup Jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 44 |

| Cukup || Jelas.
PENJELASAN
Pasal 45 |

| Cukup Jelas. |
PENJELASAN
Pasal 71

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4)Yang dimaksud dengan 'dilarang menggunakan fasilitas kedinasan milik Pemerintah Daerah' adalah larangan penggunaan fasilitas milik Pemerintah Daerah oleh Aparatur Sipil Negara ketika yang bersangkutan telah dilantik menjadi Kepala Desa.Ayat (5)Cukup Jelas.Ayat (6)Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 94 Cukup Jelas. Pasal 95 Cukup Jelas. Pasal 96 Cukup Jelas. Pasal 97 Cukup Jelas. Pasal 98 Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR . . .