PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 2 Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 2 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
u bahwa sesuai dengan Pedoman mum ak 8 Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Tahun 2015, 11:1 a upa sesuai kewenangannya menyusun Petur�juk Tekn1s Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun 2015,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksu� dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Btrpa.ti Sintang tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2015;
2. Mengingat 1.
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3\_ Tru:iun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kal1mantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambaha� Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Sadan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Perub�an Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
,.-.
t\_\_ Menetapkan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan);
5. 1 1 . Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 ten tang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015
BABt KETENTUAN UM:UM
DEFINISI
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sintang.
"
r:
'
I I
a
- ah B ti clan Perangkat Daerah 2. Pemerintah Kabupaten adal up� Kabu aten Sintang. sebagai Unsur Penyelenggara Pemenntah P
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
- di · gk t (BAST) 4. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya ism� S t dalah p . taan Beras Raskin berdasar ura. ;ermintaa.:r':r�li::-kasi yang selanjutnya disingk�t (SPA) dar� dit · k yang ditandatangani Bupati atau Pejabat ya�g . 1 ui:iJu Satker Raskin Pelaksana Distribusi.
5. Daftar Penerima Manfaat Satu yang selanjutnyMa djsi�gk�t (DPM-1) adalah Model Daftar Peneri°:a an aa � desa/kelurahan setelah dilakukan pemutakhi�an dat�-�umt t Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanJutnyad ismgt a k d · B sis Data Terpa u un u (RTS-PM) yang bersumber an a . ah Desa Program Raskin 2015 melalui mekamsme Musyawar (Mudes),Musyawarah Kelurahan (Muske!). . .
- Daftar Penerima Manfaat Dua yang selanjutnya diksmgkadt 6 · Oaf p njualan Ras m I (DPM-2) adalah Model tar e desa/ kelurahan.
7. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya ditn;�ai� (FRP) adalah formulir pencatatan RTS-PM penggan 1 s perubahan data RTS-PM Ras�in melalui musyawarah desa/ kelurahan/ pemerin tahan setmgka t.
8. Harga Tebus Raskin yang selanjutnya disingkat (HTR) di titik Distribusi (TD) adalah Rp.1.600 I kg netto.
9. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut (POKJA) . �dalah sekelompok masyarakat desa/kelurahan yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
10. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat (POKMAS) adalah lembaga masyarakat dan/ atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
- 1 1 . Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disingkat (BULOG) dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karnng.
12. Kualitas Beras Raskin adalah beras medium hasi pengadaan Perum BULOG sesuai dengan inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
13. Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disebut (MUDES/MUSK.EL) adalah forum pertemuan musyawarah di tingkat desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan {TKSK) dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat yang selanjutnya disingkat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
14. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disingkat (MUSCAM) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan carnat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jurnlah pagu Kecamatan.
" ,., f f t '
-
j
- . . lah Rumah Tangga Sasaran 15. Pagu Raskin adalah alo�as1 jurn selanjutnya disingkat (RTSPenerima Manfaat Raskin yang . ka ikan bagi RTS-PM PM) atau jumlah beras Y:m� d � � o K:�upaten/Kota pada Raskin untuk tingkat Provinsi a tahun tertentu. R ki
- . alah sistem Penyaluran as n 16. Padat Karya Raskm ad ik itk dengan pemberdayaan kepada RTS-.PM yang �T;� p:{1 diwaj i bkan bekerja u� tuk masyarakat dirnana para d ah dengan dibenkan meningkatkan produktivitash aer Tebus Raskin oleh kompensasi pembayaran . a;.\_ga aran Pendapatan dan Pemerintah Daerah rnelalui ngg Belanja Daerah (APBD). .
- . . . kin adalah Kelompok Kerja yang 17. Pelaksana D1s.�bus1 Ras OK..JA) di Titik Distribusi atau selanjutnya disingkat (P k Mas arakat yang selanjutnya Warung Desa atau Kelompo d'i t kan oleh Kepala disingkat (POKMAS) yang I e ap Desa/Lurah. .
- . Manfaat adalah kegiatan 8 P takhir Daftar Penenma d 1 . emu an . k ada Basis Data Terpa u validasi RTS-PM yang didasar an K ilkan RTS-PM Raskin oleh Mudes/Muskel untuk meng ast yang tepat dan dituangkan dalam DPM - 1 .
19. Petunjuk Pelaksanaan yang selanjutnya d�si:t�tJt������ dalah anduan pelaksanaan Program a . . ;rovinsi pyang disusun sesuai dengan situasi danR kok�d1s1 · · d ri Pedoman Umum as m. setempat sebagai penajarnan a
- 20 Petunjuk Teknis yang selanjutnya disingkat (JUK�IS) �dalah . panduan pelaksanaan Program \_Raskin di t1:1gkat kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan s1\_tuas1 �an kondisi di kabupaten/kota sebagai penajaman dari Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Umum Raskin.
- 21 Pendataan Program Perlindungan Sosial yang selanjutnya . disingkat (PPLS) 2011 adalah Pendataan yang dilakukan oleh BPS yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat (TNP2K).
22. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin (RTS-PM) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2015 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingat (PPLS) 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat (TNP2K), yang telah dimuktahirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/ musyawarah kelurahan tahun 2014 yang tertuang didalarn Formulir Rakapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah di laporkan ke Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sesuai tenggang waktu yang telah ditetapkan/ disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan Data Rumah Tangga hasil pemuktahiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat. Kepesertaan RTS-PM dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kot.a.
(
1
£
23. Satker Raskin adalah Satuan Kerja Pela��)�a Di tribusi Raskin yang 5 dibentuk dan ditctapkan oleh Perum BU . . disingkat
24. M' kin yang selanjutnya Surat Keterangan Rumah Tangga 1· 8 . ke ada Rumah Tangga (SKRTM) 2015 adalah Surat yang dibenkan 201 f sebagai penanda Pengganti hasil Mudes/Musk�l Ta.hun kepesertaan pada Program Raskin. . . gk (SPA) dibuat
25. . Janjutnya diain at Surat Permintaan Alokasi yan� se ditunjuk kepada Perum oleh Bupati/Walikota atau pejabat y�ng BULOG berdasarkan Alokasi Pagu Raskm. di . gkat
26. selanjutnya ism Surat Perintah Penyerahan Bararig !'�� tertulis yang diterbitkan (SPPB)/Delivery Order (DO) adalah pen; dan menyerahkan beras oleh Perurn BULOG untuk mengeluar an
27. Raskin. . . . B) adalah fasilitas publik d! Titik Bagi yang selanJutn)'.a dismgkats�:a ai tempat atau lokasi desa/kelurahan yang . d1teta\_pk� k gDistribusi Raskin kepada penyerahan beras Raskm dari Pe a sana selanjutnya disingkat RTS-PM, termasuk �arung Desa Y�� terbatas pada: Kantor (Wardes). Fasilitas P':lbhk te�asukk fS:: dan tempat-tempat lain yang Desa/lurah, Koperasi, Korarnil, Se o a disepakati oleh masyarakat. .
28. . TD) dalah fasilitas publik sebagai Titik Distribusi yang selanjutnya ( a . d · p BULOG tempat atau lokasi penyerahan �era� Rask/1� l a� e�u lokasi kepada Pelaksana Distribusi Raskin di desa . e ur an, lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemenntah Kabupaten/Kota dengan Perum BULOG.
29. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang sel�jutnya disingkat (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, \_fungs1,\_ dan �ewena�ga? oleh Kementerian Sosial dan/atau dinae /Instansi Sosial Provirisi, Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecarnatan.
30. Tim Koordinasi Raskin yang selanjutnya disingkat (TIKOR) adalah wadah Iintas sektor dan lintas pemangku kepentingan yang mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran,sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima dan menagani pengaduan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Raskin secara berjenjang.
31. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat (TKPK) adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). TKPK diketuai oleh Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur,Wakil Bupati/Walikota) dan Sekretaris TKPK adalah Kepala Bappeda di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
32. Warung Desa yang selanjutnya disingkat (Wardes) adalah lembaga ekono�i di desa/kelurahan, baik rnilik masyarakat, koperasi maupun Pemenntah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas b�gunan/tempat penjual� baJ:ian pangan dan barang Iainnya yang d1tetapkan oleh Tim Koordmas1 Raskin Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG.
PELAKSANAAN
PasaJ 2
- ( 1 ) Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Sintang Tahun 2015 mengacu kepada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Marrusra dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 62 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Program Beras Raskin Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Provinsi KaJimantan Barat Tahun 2015 serta Petunjuk Teknis (JUKNIS) Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Sinta1\_1g . Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupall 101.
- (2) Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2015 di Kecamatan se Kabupa�en Sintang mengacu kepada Pedoman Umum Raskin Tahun 2\_01?, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Beras Raskin Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Provinsi KaJimantan Barat Tahun 2015, Petunjuk Teknis (JUKNIS) Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Sintang Tahun 2015 serta Petunjuk Teknis (JUKNIS) Program Raskin Kecamatan se Kabupaten Sintang yang ditetapkan dengan Peraturan Carnat.
BAB III - RUANG LINGKUP /SISTEMATIKA
Pasal 4

Ruang lingkup/sistematika petunjuk pelaksanaan penyal b b b ·d· b · uran eras ersu si 1 agi masyarakat berpendapat rendah atau ki 1· · ras n me iputi :
- a. Pendahuluan
- b. Tujuan, Sasaran dan Manfaat
- c. Pengelolaan dan Pengorganisasian
- d. Perencanaan dan Penganggaran
- e. Mekanisme Pelaksanaan
- f. Pengendalian dan Pelaporan
- g. Pengaduan
- h. Lain - Lain
- i. Penutup
I
f
,.
7
•
5
Rincian ruang lingkup/sistematika sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 hurup a sampai i yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.