UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 1951
Tentang PENIMBUNAN BARANG-BARANG
Berlaku: 22 September 1951
N/A
Preamble

Menimbang
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1951 TENTANG
PENIMBUNAN BARANG-BARANG
Presiden Republik Indonesia,
- a. bahwa Pemerintah berhubung dengan keadaan dalam dan luar negeri perlu mendapat pemandangan tentang jumlah dan dislokasi persediaan-persediaan barang penting di Indonesia yang tertentu, agar dapat mengambil tindakan-tindakan terhadap persediaan-persediaan itu tentang cara menambahnya atau mempergunakannya guna kepentingan umum;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu segera dikeluarkan suatu peraturan tentang larangan penimbunan barang;
- c. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan tentang larangan penimbunan barang-barang itu perlu segera diadakan;
Mengingat
:
akan pasal 96 dan pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Mendengar :
- Dewan Menteri dalam rapatnya ke 29 tanggal 21 Agustus 195 1;
Memutuskan ;
Dengan mencabut :
- a. Hamsterordonnantie Suiker 1949 (Staatsblad 1949 No. 340);
- b. Hamsterordonnantie Koffie 1949 (Staatsblad 1949 No. 416) dan
- c. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan ordonansiordonansi ini,
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG
DARURAT
TENTANG
PENIMBUNAN
BARANG-
BARANG."
N/A
Pasal 1

.
Dalam Undang-undang Darurat ini dalam peraturan-peraturan pelaksanaan, yang dimaksud dengan :
- a. menteri : menteri yang mengurus soal-soal perekonomian;
- b. barang-barang : barang-barang yang bergerak;
- c. barang dalam : barang-barang yang menurut Undang- undang ini berada dalam pengawasan pemerintah;
- d. mempunyai simpanan : menyimpan atau menguasai baik untuk sendiri, untuk orang lain atau bersama-sama dengan orang lain.
- e. badan hukum : tiap perusahaan atau perseroan, perserikatan atau yayasan, dalam arti yang seluas-luasnya, juga jika kedudukan sebagai badan hukum itu baik dengan jalan hukum ataupun berdasarkan kenyataan tidak diberikan kepadanya.
N/A
Pasal 2

.
1. Oleh Menteri dapat ditunjuk untuk kepentingan persediaan barang yang teratur barang-barang yang tertentu, sebagai barang-barang dalam pengawasan.
2. Dilarang mempunyai persediaan barang dalam pengawasan dengan tiada surat idzin sejumlah yang lebih besar dari pada jumlah yang ditetapkan pada waktu penunjukan barang itu sebagai barang dalam pengawasan.
3. Berlakunya peraturan-peraturan larangan ini dapat dibatasi dalam daerah-daerah tertentu.
4. Menteri berhak menetapkan, bahwa untuk pemberian surat idzin termaksud dalam ayat 2 dipungut retribusi setinggi-tingginya tiga perseribu dari harga barangbarang.
5. Menteri menetapkan cara diumumkan penunjukan sebagai barang-barang dalam pengawasan menurut Undang-undang ini.
N/A
Pasal 3

.
1. Oleh Menteri atau pegawai yang berkuasa atas namanya dapat diberikan petunjukpetunjuk tentang pembelian, penimbunan, penjualan, pengangkutan, penyerahan dan cara mengusahakannya, terhadap barang-barang dalam pengawasan.
2. Oleh Menteri atau pegawai yang berkuasa atas namanya dapat diberikan peraturan-peraturan terhadap administrasi barang-barang dalam pengawasan.
N/A
Pasal 4

.
1. Oleh Menteri atau pegawai yang berkuasa atas namanya dapat diberikan pembebasan terhadap larangan yang dimaksud dalam pasal 2.
2. Pada pembebasan ini dapat dihubungkan syarat-syarat.
N/A
Pasal 5

.
1. Pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan berdasarkan pasal 2, 3 atau 4 termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 6 tahun dan hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman ini.
2. Pelanggaran dari peraturan-peraturan berdasarkan pasal 2, 3 atau 4, termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman tutupan selama-lamanya 1 tahun dan hukuman denda sebanyak- banyaknya seratus ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman ini.
3. Perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ayat 1 adalah kejahatan, perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ayat 2 pelanggaran.
N/A
Pasal 6

.
1. Barang-barang dengan mana atau terhadap mana telah dilakukan perbuatan yang boleh dihukum menurut pasal 5, dapat dirampas beserta alat pembungkusnya, juga bilamana barang-barang tersebut bukan milik yang mendapat hukuman.
2. Hak untuk menjalankan rampasan itu tidak hilang dengan meninggalnya yang dihukum.
N/A
Pasal 7

.
1. Barang-barang terhadap mana perampasan dapat diperintahkan, pada waktu disita boleh dikuasai pula oleh pegawai yang berkuasa, yang ditunjuk oleh Menteri. Tentang penguasaan ini ia memberitahu kepada Menteri, dan seketika menyerahkan barang-barang itu pada pemakai, kecuali apabila Menteri memberi petunjuk-petunjuk lain terhadap barang tersebut.
2. Jika barang-barang, yang menurut ayat 1 dikuasai tidak dihukum rampas, yang berhak dapat menuntut penggantian kerugian, yang jumlahnya di mana perlu ditentukan oleh hakim, yang memeriksa perkara, atau yang berhak untuk memeriksanya.
N/A
Pasal 8

.
Dalam menghukum berkenaan suatu perbuatan yang boleh dihukum menurut pasal 5, selanjutnya dapat dikenakan hukuman tambahan dan tindakan-tindakan seperti di bawah ini :
- a. pengumuman keputusan hakim tentang perbuatan itu.
- b. kewajiban untuk membayar sejumlah uang jaminan paling banyak seratus ribu rupiah.
N/A
Pasal 9

.
1. Uang jaminan itu atas tuntutan Kejaksaan dapat dirampas seluruhnya atau sebahagian oleh hakim, yang mewajibkan pembayaran uang jaminan itu, bilamana yang-dihukum dalam masa percobaan setinggi-tingginya tiga tahun yang ditetapkan dalam keputusan hakim itu, berulang melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum berdasarkan Undang-undang ini.
2. Masa percobaan ini mulai berlaku pada saat keputusan hakim itu menjadi mutlak dan telah diberitahukan kepada yang dihukum dengan cara menurut hukum. Masa percobaan ditunda selama masa yang dihukum menurut hukum kehilangan kemerdekaannya.
3. Perampasan tidak dapat lagi diputuskan, bilamana masa percobaan telah berakhir, kecuali apabila yang dihukum, sebelum masa percobaan itu berakhir, dituntut karena dalam masa percobaan itu melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dan tuntutan itu berakhir dengan suatu hukuman yang mutlak. Dalam keadaan demikian karena melakukan perbuatan itu, dalam masa dua bulan sesudah hukumnya menjadi mutlak, perampasan uang jaminan masih dapat dilakukan.
N/A
Pasal 10

.
1. Hukuman denda yang dijatuhkan berdasarkan Undang-undang ini, demikian pula uang jaminan, termaksud dalam pasal 8, harus dipenuhi dalam waktu yang ditetapkan oleh pegawai yang diserahi menjalankan keputusan hakim itu.
2. Bilamana pembayaran tidak dipenuhi dalam waktu yang ditetapkan, penagihan ganti kerugian atas kekayaan yang dihukum dilakukan dengan cara yang bersama dengan yang ditetapkan untuk menjalankan hukuman membayar ongkos perkara.
3. Bilamana penagihan ganti kerugian juga tidak mungkin, maka hukuman. denda, dan uang jaminan diganti dengan hukuman kurungan. Atas hukuman kurungan pengganti itu berlaku pasal 30 ayat 3, 4, 5 dan 6, dan pasal 31 ayat 2 dan 3 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
N/A
Pasal 11

.
1. Bilamana suatu perbuatan yang boleh dihukum berdasarkan Undang-undang ini, dilakukan oleh suatu badan hukum, maka tuntutan itu dilakukan dan hukuman dijatuhkan terhadap badan hukum itu atau terhadap orang-orang termaksud dalam ayat 2, atau terhadap kedua-duanya.
2. Suatu perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan Undang-undang ini dilakukan oleh satu badan hukum, jika dilakukan oleh seorang atau lebih yang dapat dianggap bertindak masing-masing atau bersama-sama melakukan atas nama badan hukum itu.
N/A
Pasal 12

.
Bilamana satu tuntutan hukuman dilakukan terhadap suatu badan hukum, maka badan hukum ini selama tuntutan, diwakili oleh seorang pengurus, yang jika perlu ditunjuk oleh Kejaksaan. Surat-surat pengadilan yang berhubungan dengan tuntutan ini, diberitahukan dengan resmi di kantor badan hukum atau di rumah pengurus itu.
N/A
Pasal 13

.
1. Menteri atau pegawai yang ditunjuk olehnya, untuk menghindarkan tuntutan pengadilan terhadap semua perbuatan yang boleh dihukum berdasarkan pasal 5 ayat 2 Undang-undang ini, dapat memperdamaikan atau memerintahkan memperdamaikan.
2. Menteri atau pegawai yang ditunjuk olehnya, yang mengadakan perdamaian termaksud dalam ayat pertama, memberitahukan hal itu kepada Jaksa Agung atau kepada pegawai yang ditunjuk olehnya sebagai orang yang berkuasa.
N/A
Pasal 14

.
Barang siapa dengan sengaja menghindarkan kekayaan dari penagihan penggantian rugi atau pelaksanaan hukuman atau tindakan yang dikenakan karena sesuatu perbuatan yang boleh dihukum berdasarkan pasal 5, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun. Perbuatan ini adalah kejahatan.
N/A
Pasal 15

.
1. Perbuatan-perbuatan hukum bertentangan dengan pasal 14 adalah batal.
2. Pembatalan ini tidak mempunyai akibat-akibat hukum terhadap seseorang yang tidak mengetahui tentang hukuman atau tindakan itu, kecuali kalau adanya hal itu olehnya patut dapat diduga.
3. Terhadap suami, keluarga sedarah atau keluarga lantaran perkawinan sampai dalam derajat ketiga dari, dan orang-orang yang bekerja pada orang, kepada siapa hukuman atau tindakan itu dijatuhkan, dianggap patut dapat menyangka adanya hukuman atau tindakan itu, kecuali kalau ada bukti sebaliknya.
N/A
Pasal 16

.
Pengusutan perbuatan-perbuatan yang boleh dihukum berdasarkan Undang-undang ini juga turut diwajibkan kepada mereka, yang telah ditunjuk untuk itu oleh Menteri.
PERDANA MENTERI,
SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.
MENTERI PEREKONOMIAN,
WILOPO.
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,
M.A. PELLAUPESSY.
Diundangkan pada tanggal 22 September 1951. MENTERI KEHAKIMAN a.i.,
M.A. PELLAUPESSY.
N/A
Pasal 17

.
Mereka yang diwajibkan mengusut perbuatan-perbuatan yang boleh dihukum menurut Undang-undang ini senantiasa berhak :
- a. mensita, demikian pula untuk pensitaan menuntut penyerahan dari semua barang, yang perampasannya dapat diperintahkan;
- b. menuntut diperlihatkannya semua surat, yang perlu dilihat untuk melakukan kewajibannya dengan baik;
- c. menuntut semua keterangan yang diperlukan untuk kepentingan pengawasan barang-barang;
- d. mengambil contoh-contoh barang;
- e. memasuki tempat-tempat yang dianggap perlu dimasukinya untuk melakukan kewajibannya dengan baik, dalam hal mana mereka boleh disertai orang-orang yang ditunjuk olehnya.
Pasal penutup.
Undang-undang Darurat ini disebut "Undang-undang Darurat tentang Penimbunan Barang tahun 195 1 " dan mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 September 1951. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.