Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN KABUPATEN TEBO.
Berlaku: 10 TAHUN 2005
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN KABUPATEN TEBO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEBO,
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 127 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu penataan Kelembagaan Kelurahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa penataan Kelembagaan Kelurahan dalam Kabupaten Tebo dimaksud didasarkan pada kebutuhan dengan memperhatikan aspek personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efesiensi, efektifitas serta rasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Tebo;
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3041)sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembara~ Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3/
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
· Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO dan BUPATITEBO,
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN KABUPATEN TEBO. Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tebo;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Otonomi Daerah adalah hak,wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah,adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah,Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah,Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah;
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kata;
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kata di bawah Kecamatan;
11. Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina aleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyangan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan;
12. Eselan adalah tingkatan Jabatan Struktural;
BAB II - KEDUDUKAN ,TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Kepala Kelurahan dibidang pemerintahan dan pelayanan umum.
- (2) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai fungsi:
- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan, dan pelayanan umum.;
- b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, dan pelayanan umum;
- d. Membantu tugas-tugas dibidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- e. Membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum(PEMILU);
- f. Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga;
- h. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan dan pelayanan umum;
BAB II - KEDUDUKAN ,TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Kepala Kelurahan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:
- a. Mengumpulkan,mengolah,dan mengevaluasi data dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- b. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang Ketentraman dan Ketertiban umum.
- c. Melakukan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban umum.
- d. Membantu kegiatan administrasi Pertahanan Sipil.
- e. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang Ketentraman dan Ketertiban umum.
BAB II - KEDUDUKAN ,TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

- (1) Seksi sosial mempunyai tugas membantu Kepala Kelurahan dibidang Agama, Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan, Olah Raga, Wanita, Sosial kemasyarakatan dan Keluarga Berencana.
- (2) Seksi sosial mempunyai fungsi:
- a. Mengumpulkan,mengolah,dan mengevaluasi data dibidang Agama, Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan, Olah Raga, Wanita, dan Keluarga Berencana.
- b. Melakukan pelayanan dan pembinaan mengenai bidang sosial.
- c. Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang Agama, Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan, Olah Raga, Wanita, dan Keluarga Berencana.
- d. Membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan bidang sosial.
- e. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang Agama, Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan, Olah Raga, Wanita, dan Keluarga Berencana.
- f. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
BAB II - KEDUDUKAN ,TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Kelurahan dibidang pembangunan.
- (2) Seksi Pembangunan mempunyai fungsi;
- a. Mengumpulkan,mengolah,dan mengevaluasi data dibidang pembangunan.
- b. Melakukan pelayanan dan pembinaan mengenai bidang pembangunan.
- c. Membantu pelaksanaan tugas tugas pembangunan.
- d. Membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan.
- e. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kegiatan yang berkaitan dengan bidang pembangunan.
BAB III - Susunan Organisasi
Pasal 9

Kelurahan terdiri dari Lurah,Sekretaris Kelurahan dan seksi serta Jabatan fungsional.
BAB III - Susunan Organisasi
Pasal 10

- (1) Susunan organisasi kelurahan terdiri dari:
- a. Lurah
- b. Sekretaris Lurah
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Sosial
- f. Seksi Pembangunan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktural organisasi Kelurahan adalah sebagaimana tertera pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III - Susunan Organisasi
Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.
BAB III - Susunan Organisasi
Pasal 12

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari APBD yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya.
- (2) Alokasi anggaran Kelurahan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah serta variabelvariabel penentu,antara lain:
- a. Besaran kewenangan yang dilimpahkan:
- b. Jumlah penduduk;
- c. Kepadatan penduduk;
- d. Luas wilayah;
- e. kondisi geografis/karakteristik wilayah;
- f. Jenis volume pelayanan;
BAB VI - ESELONERING
Pasal 13

: Eselon IV a
: Eselon IV b
:Eselon IV b
Lurah
Sekretaris Kelurahan
Kepala Seksi
Eselon jabatan Struktural dilingkungan Kelurahan terdiri dari :
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-7n.
Diundangkan di Muara Tebo pada tanggal 28 Maret 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO PELAKSANA TUGAS,
RIDHAM PRISKA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2005 NOMOR 15
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

Lurah diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasi teknis Pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 31 Tahun 2001 tentang Organisasi Pemerintah Kelurahan dalam Kabupaten Tebo dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.
Disahkan di Muara Tebo pada tanggal 24 Maret 2005
H. A. MADJID MU'AZ
4
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR
10 T AHUN 2005
TANGGAL :
24 MARET 2005
LAMP IRAN
STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN
H.A. MADJID MU' AZ