PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor : Tahun 2003
Tentang PAJAK PARKIR
Berlaku: 8 TAHUN 2003
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang -undang Nomor 34 Tahun 2000, Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 2 ayat ( 2 ) jenis Pajak Kabupaten / Kota antara lain adalah Pajak Parkir ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir harus diubah dan disesuaikan dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
1
Mengingat
- c. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf b, dari Retribusi menjadi Pajak Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.
2. : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) ;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186) ;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Linta dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480) ;
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839 ) ;
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ( Lembaran Negera RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851 ) ;
7. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890 );
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3529 );
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022 );
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang -Undangan dan Bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 8 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 1999 Nomor 13 ).
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PAJAK PARKIR.
BAB II - NAMA ,OBYEK DAN SUBYEK PAJAK Pasal 2
Pasal 3

- (1). Obyek Pajak Parkir adalah Penyelenggaraan Tempat Parkir di luar badan jalan.
- (2). Obyek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Di luar Badan Jalan.
- b. Pelataran / Lingkungan Parkir.
BAB II - NAMA ,OBYEK DAN SUBYEK PAJAK Pasal 2
Pasal 4

Subyek Pajak adalah Orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK Pasal 5
Pasal 6

Besarnya tarif pajak parkir di tepi jalan umum ;
1. Kendaraan bermotor roda 2 ( dua) setiap kali parkir Rp. 300,- / sekali
2. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih setiap kali parkir yaitu :
- a. Parkir biasa
Rp. 500,- / sekali
- b. Parkir bongkar / muat
Rp. 2000,- / sekali
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK Pasal 5
Pasal 7

Besarnya Tarif Pajak Parkir di Pelataran Tempat Parkir ;
1. Parkir di pelataran tempat parkir untuk kendaraan bermotor jenis :
- a. Sedan, Mini bus
Rp. 500,- / sekali
- b. Mini Bus (Angkutan umum)
Rp. 750,- / hari
- c. Pic Up dan sejenisnya
Rp. 500,- / sekali
- d. Truk, Bus
Rp. 1.000,- / sekali
- e. Sepeda Motor
Rp. 300,- / sekali
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK Pasal 5
Pasal 8

Besarnya tarif Pajak Parkir jenis kendaraan tersebut di bawah ini :
- a. Sepeda Motor Ojek
Rp. 500,- / hari
- b. Becak Bermotor
Rp. 500,- / hari
- c. Dokar / Bendi
Rp. 300,- / hari
BAB IV - WILAYAH PUNGUTAN Pasal 9
Pasal 10

Masa pajak adalah jangka yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.
BAB V - SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENETAPAN PAJAK Pemberitahuan Pajak
Pasal 11

- (1). Setiap wajib pajak mengisi SPTPD ;
- (2). SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap ;
- (3). SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati.
Penetapan pajak
BAB V - SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENETAPAN PAJAK Pemberitahuan Pajak
Pasal 12

- (1). Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Bupati menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD ;
- (2). Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan penerbitan STPD.
BAB VII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 14

- (1). Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak.
- (2). Tata cara pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA Pasal 15
Pasal 16

Tindak Pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 15 tidak di tuntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP Pasal 18
Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP Pasal 18
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.
Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 28 Agustus 2003.
BUPATI JENEPONTO
BAHARUDDIN BASO TIKA
Diundangkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 1 September 2003.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
H. SYAHRIR WAHAB
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2003 NOMOR 90