Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 16 tahun 2011
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI SINTANG
P!,RA1'11RAN BuPATI Sil'fTANG uOMOR '\e TAHUl'f 2015
TENT ANG
KOIIUNJTAS INTELIJEN DAERAH KABuPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BuPATI SJNTANG
- a. bahwa fungsi intelijen sangat penting . dalarn penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai up � ya untuk dan memelihara Kedaulatan Negara, untuk iru dalam pelaksanaan fungsinya harus dilakukan secara terpadu, efisien dan efektif yang disertai dengan langkahlangkah perencanaan dan operasional yang mantap tanggap dalarn komunitas intelijen;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2006 dan dalam rangka mengoptimalkan kinerja Komunitas Intelijen Daerah perlu didukung dengan koordinasi yang baik antara unsur Intelijen secara profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Sintang.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor g Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noma � 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan\_ Negara Yang. Bersih Dan Be bas Dari K rupsi Kolus1 Dan Nepotisme (Lembaran Negara R O blik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan i.:::i � ar-an Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2.
�
I
I
I
I
3. Kepolisian Undang-Unda.ng Nomor 2 Tahun 2002 tentang Republik Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara . Tahun Indonesia (Lembaran Negera Republik Indones1; ublik 2 oo2 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara ep Indonesia Nornor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahan 0an o 2 2 N ( . d ia Tahun egara Lembaran Negara Repubhk In onesi · Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuan20g �� N (Le ik I d sia Tahun egara mbaran Negara Republi n one Re ublik Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara p Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, ten � g P N Repubhk embendaharaan Negara (Lembaran egara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentarlg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor g 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noma; 5234);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Inteli" Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 J �� Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
13. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegah dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terori an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No ��� 50 Tambahan Lembaran Negara Republik lndo . , nes1a Nomor 5406);
14. 2014 ten � g Undang-Undang · Nomor 23 Tahun bl"k Indonesia Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repu 1 Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lem � ::a telah Republik Indonesia Nomor 5587) sebagatd Undang di b · Un ang-. ru ah beberapa kali ter-akh ir dengan Repubhk Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Negara Indonesia Nornor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
15. 9 98 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1 di oaerah Koordinasi Kegiatan lnstansi � ertikal 1998 Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu:i.k Indonesia 10, Tambahan Lembaran Negara Repu 1 Nomor 3373);
16. ah 2005 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 58 T un Negara Penggelolaan Keuangan Daerah (Lembar � bahan Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 104, am Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 78 );
17. p . Tah 2005 tentang eraturan Pemenntah Nomor 79 un . h Pembina Dan Pengawasan Penyelangar � Pemen;i � 5 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintahan, Pemeritahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahaan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 89, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 4 7 41);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahu 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupate � Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor. 2, Tambahan Lembar � Daerah Daerah Kabupaten Smtang Nomor 2); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMuTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG INTELIJEN DAERAH KABUPATEN SINTANG
BABJ KETENTUAN UMUM
Paaal 1
Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang:
2. . . kat oaerah Pemenntah Daerah adalah Bupati dan Perang Sebagai Unsur;
3. Bupati adalah Bupati Sintang;
4. Daerah otonomi adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang Yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwewenang Mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Unsur Pimpinan Daerah Provinsi adalah Gubemur, Panglima Kodam/Komandan Korem, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi dan unsur Pimpinan Daerah lain yang tertinggi di Provinsi;
6. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Negeri dan Unsur Pimpinan Daerah lain yang tertinggi di Kabupaten;
7. Unsur Pimpinan Intelijen Pusat adalah Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Asisten Intelijen Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Badan Intelijen Stategis, Kepala Badan Intelijen Keamanan Jaksa Ag � .mg \_Muda Intelijen Kejaksaan dan Direktur I � telijen Irnigrasi;
8. Anggaran Pendapa � dan B � l � nja Daerah Kabupaten Sintang yang S � lanJutnya d1smgkat APBD Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang dan ditetapkan dengan Persatuan Daerah Kabupaten Sintang;
9. Intelijen adalah Segala Usaha, Kegiatan, dan Tindak yang Terorganisir dengan Menggunakan metode terten � untuk menghasilkan produk tentang masalah y dihadapi dari sel � Aspek .kehidupan un:f disampaikan pada punpman sebagai bahan pertimb dalam mengambil keputusan; angan
.
.
.
210439
KOMUNITAS
Ill
�
I
10. . disingkat Kom � nitas Intelijen Daerah yang � ela � JUtn � a Koordinas! Kommda adalah Forum Komumkasi da h diprovins1 unsur Intelijen dan unsur Pimpinan Daera Kabupaten/Kota;
11. J . perorangan, anngan Intelijen adalah hubungan antar dapat kelompok maupun instansi tertentu yang b hari be . . · atau a mem nkan data dan/ a tau mformasi . . . keterangan untuk kepentingan tugas IntehJen,
12. . tan baik dari Ancaman adalah setiap Usaha d � \_K � gia mbahayakan dalam maupun luar negeri yang d1mlai me Republik kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan sa dan Indonesia, dan Keselamatan Segenap bang Kepentingan tugas nasional lainnya;
13. . dalah Bupati, Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten a ah Kepala Ko � andan Kodim, Kepala Kepolisian Daer ' Kejaksaan Negeri dan Unsur Pimpinan Daerah Iain yang Tertinngi diKabupaten;
BABll PENYELANGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
Pasa12
Penyelenggaraan Kominda di Kabupaten Sintang menjadi tugas tanggung jawab Bupati
Pasal 3
- ill Tugas dan Kewajiban Bupati sebagai dimaksud dalam pasal 2 meliputi :
- a. membina dan memilihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di Kabupaten Sin tang;
- b. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal Kabupaten Sintang sebagai jaringan Intelijen;
- c. menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di Kabupaten Sintang.
- � I Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada\_ ayat (1) huruf b pasal ini,didelegasikan kepada unsur intelijen Kepolisian Resort Smtang.
BABIIl
KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
Pasal 4
- I\.. . "tllgan peraturan ini dibentuk Kominda Kabupaten Smtang. '
- i(on,;\_ · ( 1) iliki bers""":"1da sebagaimana dimaksud sebagru a!'at , me\_m11 Hubungan Yang ifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horizontal,
(3) Hubungan ...
·
·
(
- bungan secara vertikal b .. ) asal ini, f'IU rupakan hubungan Korni � agaimana dimaksud pada ayat (3 d'f! asi dan IJl � konsultasi dengan Komind n Pr a � b':1paten Sin tang untuk berkoor in t,e a ovmsi Kalimantan Barat.
- ,,.0bungan secara horizontal seba . . (4) merupakan (4) n bungan an tar unsur Int 1 .. gaunana dimaksud pada ayat , 0 u e 1Jen.
Paaal 5
- I{ anggotaan Kominda Kabu t . . d dalam Pasal 4 (1) e di kan . pa en Sintang sebagaimana dirnakau ayat (1), itetap Bupati dengan susunan :
- (2) susunan Keanggotaan K?minda Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud �� d � ayat (1) Pasal mi sebagaimans tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati mi, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Bupati :
Unsur Intelijen dari Kepolisian Republik Indonesia
- K � pala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sm tang. .
- Unsur intelijen dari Badan lntelijen Negara, Tentara � asional Indonesia, Kepolisia Negara Republik Indonesia, KeJaksaan Negeri, lmigrasi, Bea dan Cukai, Pajak, Perbankan dan Unsur tekait lainnya.
!{eanggotaan
!{etua
peJaksana Harian : sekretaris
Pasal 6
- (I) Untuk membantu Kominda Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dapat dibentuk Sekretariat.
- (2) Keanggotaan Sekretariat Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Kominda Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat [l], mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan atau intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Kabupaten Sintang.
- b. memberi rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah kabupaten kota mengenai kebijakan yang berkait dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional daerah Kabupaten Sin tang.
BAB IV - PEMBIN.AAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 8

pembiayaan bagi penyelen . . . ada Angaran Pendapatan � araan K � mmda di Kabupaten Smtang dibebankan P an BelanJa Daerah Kabupaten Sintang.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Sintang Nornor 17 Tahun\_ 2012 tent � g Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Sintang, dicabut dan dmyatakan tidak berlaku Iagi.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal J.:, Juli
2015
NTANG It
/ � ILTON CROSBY
D· �� dangkan di Sintang : � tangga1 2015 S �� ARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG
� � t � O&amp;tP&amp;A HASNAH, )I.Si ANG TAHUN 2015 NOMOR 4c, � DAERAH KABUPATEN SINT
�
-
w1441t
.
.
2(.
I
'
I,
Ii
I.
·
�
pIRAN
--
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
TANGGAL
TENT ANG
4b
TAHUN 2015
� ":JU1-1
2015
S PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN KOMUNITA lNTELIJEN DAERAH KABUPATEN SINTANG.
SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMUNJTAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN SINTANG
| NO | JABATAN POKOK | JABATAN DALAM TIM |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| � , � | 2 | 3 |
| 1. ,__ | BUPATI SINTANG | KETUA |
| 2. | KAPALA SATUAN INTELIJEN IffiAMANAN POLIS! RESORT SINTANG | PELAKSANA HARIAN |
| - 3. | KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SINTANG | SEKRETARIS |
| '-4. � | KEPALA SEKSI INTELIJEN KODIM 1205 SINTANG | ANGGOTA |
| 5. | KEPALA SEKSI KEWASPADAAN NASIONAL KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SINTANG | ANGGOTA |
| 6. | KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI SINTANG | ANGGOTA |
| 7. | KEPALA POS DAERAH BADAN INTELIJEN NEGARA SINTANG | ANGGOTA |
| 8. | KEPALA SEKSI INTELIJEN BATALYON 642 KAPUAS | ANGGOTA |
| 9. | KEPALA SEKSI INTELIJEN DAN POM VI/4-3 SINTANG | ANGGOTA |
| 10. | KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN SINTANG | ANGGOTA |
| 11. | ASISTEN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG | ANGGOTA |
| 12. | KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG | ANGGOTA |
| 13. | KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINTANG | ANGGOTA |
| 14. | KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAH DESA KABUPATEN SINTANG | ANGGOTA |
| 15. | KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG | ANGGOTA |
| 16. | KEPALA BADAN KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SINTANG | ANGGOTA |
| 17. | KAPALA BAGIAN OPERAS! POLIS! RESORT SINTANG | ANGGOTA |
| 18. | KEPALA TATA USAHA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SINTANG | ANGGOTA |
| 19. | EOLOGI DAN WAWASAN KEPALA SEKSI BIN'b � KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEBAGSAAN KANT | ANGGOTA |
| ' 20. ...___ | KABUPATEN SINTANG TAR LEMBAGA KANTOR KEPALA SEKSI HUBUNGAN � TIK KABUPATEN SINTANG KESATUAN BANGSA DAN | ANGGOTA |
| 21. | MASYARAKAT BADAN KEPALA SEKSI PERLINDU; � KABUPATEN SINTANG SATUAN POLIS! PAMONG | ANGGOTA |
,&amp;\_ � NTANG ?j
,
\VMILTON CROSBY
N/A
Preamble

Menimbang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1976 TENTANG
PENGESAHAN PENYATUAN TIMOR-TIMUR KE DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMBENTUKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR-TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa delegasi Rakyat dan Pemerintah Sementara Timor Timur telah mengajukan petisi kepada Pemerintah Republik Indonesia, yang menyatakan kehendaknya secara resmi untuk menyatukan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di wilayah Timor Timur, telah diperoleh keyakinan, bahwa Rakyat Timor Timur benarbenar mempunyai kehendak yang kuat dan bebas untuk menyatukan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa kehendak Rakyat dan Pemerintah Sementara Timor Timur tersebut dalam huruf a telah diterima oleh Pemerintah dan Rakyat Indonesia dan karena itu perlu ditetapkan undangundang yang mengesahkan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang membentuk Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur;
- Mengingat : Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) Pasal 18, dan Pasal 20 ayat
1. (1)Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PENYATUAN TIMOR TIMUR KE DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMBENTUKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR.
N/A
Pasal 1

Mengesahkan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1976 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
SUDHARMONO, SH.
N/A
Pasal 2

Membentuk propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur yang wilayahnya meliputi wilayah bekas koloni Portugis di Timor.
N/A
Pasal 3

Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan tersendiri, dengan memperhatikan keadaan dan perkembangan di wilayah Timor Timur.
N/A
Pasal 4

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undangundang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1976 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEHARTO
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

Mengenai pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, perlu diatur lebih lanjut dengan memperhatikan keadaan dan perkembangan yang khusus di wilayah Timor Timur. Sambil menunggu penyesuaianpenyesuaian lebih lanjut, maka aparatur-aparatur pemerintahan yang sekarang ada menjalankan pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kepala Pemerintah Sementara Timor Timur menjadi Gubernur Kepala Daerah Timor Timur. Demikian juga badan-badan Perwakilan Rakyat yang ada di Timor Timur menjadi Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas.
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa pemerintah, berdasarkan Pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar sementara Republik Indonesia telah menetapkan "Undangundang Darurat Nomor 9 tahun 1951 tentang memperpanjang waktu berlakunya opsenten atas beberapa macam cukai" (Lembaran Negara Nomor 43 tahun 1951);
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;
Mengingat : Pasal 97 jo Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANGUNDANG DARURAT NOMOR 9 TAHUN 1951 TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA OPSENTEN ATAS BEBERAPA MACAM CUKAI" SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pasal I.
Peraturan-peraturan termaktub dalam Undang-undang Darurat Nomor 9 tahun 1951 (Lembaran Negara Nomor 43 tahun 1951) ditetapkan sebagai Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

.
Anak kalimat "tijdelijk tot i Juli 1951 dalam:
- A. Pasal 2 dari ordonansi 22 Agustus 1949, yang dimuat dalam Staatsblad 1949 Nomor 223;
- B. Pasal 2 ayat 2 dari ordonansi 29 Agustus 1949, yang dimuat dalam Staatsblad 1949 Nr 232;
- C. Pasal 1 dari ordonansi 29 Agustus 1949 yang dimuat dalam Staatsblad 1949 Nr 233; dan
- D. Pasal 1 dan 2 dari ordonansi 5 September 1949, yang dimuat dalam Staatsblad 1949 Nr 236;
5. diubah menjadi "tot i Januari 1954".
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut hingga 1 Juli 1951.
Diundangkan pada tanggal 28 Desember 1953 Menteri Kehakiman, ttd DJODY GONDOKUSUMO.
LEMBARAN NEGARA NOMOR 78 TAHUN 1953
Agar supaya setiap orang dapat mengetauinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta, pada tanggal 18 Desember 1953. Presiden Republik Indonesia, ttd
SOEKARNO
Menteri Keuangan, ttd ONG ENG DIE
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 9 TAHUN 1951,TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA OPSENTEN ATAS BEBERAPA MACAM CUKAI" (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 43 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG
Untuk menambah pendapatan Negara, berhubung dengan keadaan keuangan Negara yang menyedihkan, maka dalam tahun 1949 diadakan tambahan pokok cukai (opsenten) sementara atas beberapa barang yang dikenakan cukai.
Opsenten atas cukai tadi mengenai barang-barang sebagai berikut; cukai gula sebesar Rp. 6,-/1OO kg. ditambah dengan 350 opsenten; cukai bier, barang-barang sulingan, minyak tanah dan bensin, berturut-turut sebesar Rp. 15,- satu hl., Rp. 200,- satu hl. dengan 50% alcohol, Rp. 3,50 satu hl. dan Rp. 10,- satu hl., ditambah dengan 100 opsenten.
Keadaan keuangan Negara dewasa ini tidak mengizinkan untuk melepaskan pendapatan-pendapatan sementara tersebut di atas.
Berhubung dengan ini, maka dengan Undang-undang ini waktu berlakunya peraturan-peraturan tambahan pokok cukai diperpanjang untuk sementara waktu hingga 1 Januari 1954.
Diketahui:
MENTERI KEHAKIMAN,
DJODY GONDOKUSUMO.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 483 TAHUN 1953