PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 12 Tahun 2002
Tentang KERJASAMA ANTAR DESA
Berlaku: 12 TAHUN 2002
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 12 TAHUN 2002
TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Sub sistem dalam penyelenggaraan Pemerintah Nasional sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada sub a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Kerjasama Antar Desa.
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Desa atau yang disebut dengan kata lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- b. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah kota di bawah Kecamatan
- c. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar desa/kelurahan yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Tingkat Desa/Kelurahan.
- d. Badan Perwakilan Desa adalah Badan Perwakilan yang teridiri dari atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
BAB II - BENTUK KERJASAMA ANTAR DESA Pasal 2
Pasal 3

Kerjasama Antar Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi Urusan di Bidang Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan baik yang mengakibatkan beban maupun yang menguntungkan bagi Masyarakat Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
BAB II - BENTUK KERJASAMA ANTAR DESA Pasal 2
Pasal 4

- (1). Kerjasama Antar Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bersama
- (2). Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memuat Ketentuan -ketentuan tentang hal-hal sebagai berikut;
- a. Ruang Lingkup
- b. Susunan Organisasi dan Personalia
- c. Tatacara dan Ketentuan pelaksanaan lingkup kerjasama bidang yang dikerjakan;
- d. Pembiayaan;
- e. Jangka Waktu
- f. Lain-lain ketentuan yang dipandang perlu
- (3). Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh masingmasing kepala desa yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan bersangkutan setelah mendengar pertimbangan dari BPD, untuk Kelurahan dengan ketentuan Diketahui oleh Camat yang bersangkutan.
BAB III - PELAKSANAAN KERJASAMA Pasal 5
Pasal 6

Biaya pelaksanaan Kerjasama Antar Desa / Kelurahan dibebankan kepada masing-masing Desa/Kelurahan,
BAB III - PELAKSANAAN KERJASAMA Pasal 5
Pasal 7

Untuk memperluas serta mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Desa/Kelurahan, Camat yang bersangkutan wajib memberikan petunjuk, bimbingan dan Pengawasannya.
BAB III - PELAKSANAAN KERJASAMA Pasal 5
Pasal 8

- (1). Apabila dalam pelaksanaan kerjasama antar desa terjadi perselisihan, maka perselisihan tersebut adalah perselisihan mengenai pemerintahan dalam arti perselisihan yang bersifat Hukum Publik;
- (2). Perselisihan yang bersifat Hukum Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, meliputi urusan bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Desa dan Sosial Masyarakat di desa yang bersangkutan.
BAB III - PELAKSANAAN KERJASAMA Pasal 5
Pasal 9

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, dilakukan secara musyawarah baik antar kepala Desa maupun antar BPD yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan bersama yang ditandatangani oleh masing-masing kepala desa yang bersangkutan dan diketahui oleh BPD masing-masing desa serta diketahui oleh Camat setempat.
BAB III - PELAKSANAAN KERJASAMA Pasal 5
Pasal 10

- (1). Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, belum dapat diselesaikan, maka pemerintah daerah wajib menyelesaikan perselisihan tersebut
- (2). Pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Bupati, bagi desa yang bekerjasama berada dalam satu wilayah kabupaten
- b. Bupati masing-masing, bagi desa yang bekerjasama berada dalam wilayah Kabupaten yang berlainan tetapi berada dalam satu propinsi ;
- c. Gubernur masing-masing atau pejabat yang ditunjuk bagi desa yang bekerjasama berada dalam wilayah propinsi yang berlainan.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup Jelas