Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2017
Tentang No Description
Berlaku: 18 Tahun 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BIMA
PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 1C TAHUN 2017
TENT ANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
W ALIKOTA BIMA,
bahwa untuk melaksanakan · ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima;
1.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Negara (Lembaran Negara Republik 4. U ndang-Undang Perbendaharaan
v
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
v
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan .Jaminan Kematian [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah'un 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
5. 2 0 0 6 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menter-i Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor310); 13 Tahun 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 201 7 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah Rota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah N0m0r -1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 79);
Dengan Persetujuan Bersama
WALIKOTA BIMA dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. Menetapkan
v
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memirnpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Walikota adalah W alikota Bima.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bima.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bima sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Bima sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bima.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Bima.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
9. selanjutnya disebut Sekertaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima. Daerah, 9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. U ang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota D PRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
12. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap hullffikeaa-rla- Pimflma-n fllffiAn~1'a 9PR--8 ka-r~na
v
kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
13. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, W akil Ketua, Sekertaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.
14. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
15. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
17. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jerninan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
18. U ang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakahiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
7. disebu t Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasicnal yang berkaitan denaan representasi, selanjutnya 19. Dana Operasional Pimpinan DPRD,
pelayanan, dan kebutuhan lain guna kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
- a. U ang Represen tasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Alat Kelengkapan;
- g. Tunjangan Alat Kelengkapan lain;
- h. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
- I. Tunjangan Reses.
- (2) Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD untuk penghasilan sebagaimana dimaksud ayat ( 1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dibebankan pada APBD;
- (3) Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD untuk penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h dan huruf i dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan
- (4) Pembebanan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pajak penghasilan.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 3

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Walikota.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebessar 80% (delapan puuh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75°/o (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 4

c
- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besamya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Besarnya tunjangan keluarga dan tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 5

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar lOo/o (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
v
Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 7

- ( 1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pem bentukan Perda, Badan Kehormatan, a tau alat kelengkapan lain. 2
- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
- a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); a
- b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen);
- c. Sekretaris, sebesar 4o/o (empat persen); c
- d. Anggota, sebesar 3% (tiga persen);
- dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan dan Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota Alat kelengkapan dan/ a tau Alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksakan tugas.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 8

- ( 1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
2
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat ( 1) huruf i diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil Negara dan dikelompokan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
4. ( 5) Tata cara perhitungan dan standar pengelompokan kemampuan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (6) Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
- a. Tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
- b. Sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan b.
- c. Rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi ketua DPRD.
Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 9

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
- a. Jaminan Kesehatan; a
- b. Jaminan Kecelakaan Kerja;
- c. Jaminan Kematian; dan C.
- d. Pakaian Dinas dan Atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. Rumah Negara dan Perlengkapannya; a.
v
- b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan
- c. Belanja Rumah Tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. Rumah Negara dan Perlengkapannya; dan
- b. Tunjangan Transportasi.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 10

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya iuran Jaminan Kesehatan dan Pemeriksaan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 11

- (1) Jaminan kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan dalam bentuk Iuran
Ketenagakerjaan. Sosial Jaminan Penyelenggara Bad an kepada
- (2) Besarnya Iuran Jaminan Kecelakaan kerja dan jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Jamainan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas dan Aribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun; a 1
- b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun; 2
- d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang disediakan (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan 1
1
- e. Pakaian yang bercirikan Khas Daerah disediakan (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun. e
1
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (3) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan W alikota.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 13

- ( 1) Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah Negara dan Perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pemakaian Rumah Negara dan Perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Pemeliharaan Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pemeliharaan Rumah Negara dan Perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. 1
- (6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan Rumah Negara dan Perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, Rumah Negara dan Perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 14

- (1) Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya. V
- (2) Struktur dan bentuk bangunan Rumah Negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak dapat diubah.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 15

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan Tunjangan Perumahan.
- (3) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu Tunjangan Perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Walikota/Wakil Walikota daerah pada daerah yang sama tidak diberikan Tunjangan Perumahan.
- (7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 16

Rurnah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 13 serta tunjangan perurnahan dan tunjangan transportasi sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pirnpinan dan Anggota DPRD secara bersarnaan.
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 17

- ( 1) Besaran Tunjangan Perurnahan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 15 harus rnernperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga seternpat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rurnah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Besaran Tunjangan Transportasi sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 15 harus rnernperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga seternpat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Besaran Tunjangan Perurnahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rurnah yang berlaku untuk standar Rumah Negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak terrnasuk rnebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- Pim pin an dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional Kendaraan Din as Jabatan. (4) Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar Kendaraan Dinas Jabatan bagi
- rnelebihi besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi. (5) Be saran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh
- v Peraturan W alikota. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi diatur dalarn
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 18

- (1) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada avat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan W alikota.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimaria di.makeud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c.
Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD
BAB II - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 19

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
- a. Masa Bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi;
- b. Masa Bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi;
- c. Masa Bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Rep re sen tasi;
- d. Masa Bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi; dan
- e. Masa Bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan Uang Representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan Uang Jasa Pengabdian.
BAB III - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 20

- ( 1) Belanja Penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
- a. Program, yang terdiri atas:
1. Penyelenggaraan rapat;
2. Kunjungan kerja;
3. Pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
4. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
5. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
6. Program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
- b. Dana Operasional Pimpinan DPRD;
- c. Pernbentukan Kelornpok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD;
- d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi; dan
- e. Belanja Sekretariat Fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 21

Program sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 20 ayat ( 1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 22

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna rnelancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana pada ayat ( 1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. Tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
2. Sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
3. Rendah, paling banyak 2 (dua) kali; dari Uang Representasi Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. Tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
2. Sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
3. Rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali; dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80°/o (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20°/o (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
BAB III - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 23

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling ban yak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
3. dimaksud pada ayat (2). (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Walikota dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 24

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang urituk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prmsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Peraturan W alikota dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 25

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan seauai derigan kemampu an keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan saran.a dan anggaran.
- (3) Penyediaan saran.a meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-uridangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
BAB IV - PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 26

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
BAB IV - PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 27

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap
diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2005 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 50), sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.
~ M. QURAIS H. ABIDIN
WALIKOTA BIMA, ~
Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal ·q- Agv&gt;fU!; 201 7
Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal
1 A9u&gt;+u~ 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,
LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2017 NOMOR..~9.~ NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT: (32/2017)
v
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup Jelas
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Pasal8
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup Jelas
Pasal29
Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR. .~9 ..
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BERIT A DAERAH KABUP A TEN NIAS SELA TAN
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2011
TENT ANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS SELATAN,
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 27 ayat (7) huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf I, serta ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Tata cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33120) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndoensia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Rupublik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4272);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undc ng Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran l~egara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan t.ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentanq Penetapan Peraturan Pemerintah Daerah (Lembaran &gt;Jegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undc ng Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undanq-Unoanq Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan ,Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lemnbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (l.ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11: Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daeretii \_ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 . Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.
Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Ne ~ara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman r-)embinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
18.
- Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 t lornor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Menetapkan
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4737);
20.
- Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Me 1teri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuanqan Daerah;
22. Peraturan M snteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan at as Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Me iteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara · '."'enatausahann dan Penyusunan Laporan Pertanqunqjawaban Sendahara se rta Penyampaiannya;
24. Keputusan M(mteri Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah :&lt;abupaten Nias Selatan;
- 27. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 5 Tahun 201 O tentang Tata Naskah binas di Ling~ ungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
28. Peraturan Buoati Nias Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Dinas-Dinas l)aerah Kabupaten Nias Selatan;
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.
SABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

1. Bupati adalah Bupati Nias Selatan. !\
2. Pemerintah Daerah 'adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dan Perangkat ! Daerah sebagai unsur PenyelenggarM'emerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Nias Selatan.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerar yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai
6. .: tugas melaksanakan pengelolaan J1..PBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah.
7. . 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan Tahunan F:-emerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pengguna Anggaran adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. ~ .
8. Bendahara Pengell!,:aran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPKD yang khusus mengelola Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Subsidi dan Pembiayaan.
9. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen y&amp;ng menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar Penerbitan SPP.
11. 1 O. Pengajuan surat permintaan pembayaran yang selanjutnya disebut SPP - LS PPKD adalah Dokumen yang diterbitkan. Bendahara Pengeluaran PPKD untuk mengajukan permintaan pembayaran. ..,
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk Penerbitan SP2D LS atas beban pengeluaran DPA-PPKD.
12. Surat Perintah Pencairan Dana 13elanja Langsung yang selanjutnya disingkat SP2D - LS ada!ah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan o!eh Bendahara Umum Daerah BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM.
13. Belanja Hibah adalah belanja yanq telah tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diqunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompok masyarakaUperorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,
14. Bantuan Keuangan ~-::lalah bantua 1 yang telah tersedia dalam Anggarannya Pendapatan dan Belanja Daerah (A:-&gt;BD) diqunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uanq kepada kelompok/anggota masyarakat dan Partai Politik secara selektif dan tidak mengikat .serta tidak wajib.
15. Bantuan Keuangan adalah bant ran yang telah tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), digunakan untuk pemberian bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yanc bersifat umum. atau khusus da!am rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
16. Belanja tidak terduga adalah belanja yang telah tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( I\PBD) digunakan untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa,
18. atau tidak diharapka» berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial
19. yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelurnnya, yang telah ditutup.
BAB Ill - TAT A CARA PEMBERIAN
Pasal 11

- 1:1. belanja Tidak Terduga diberikan ~:epala SKPD sesuai dengan Bidang tugasnya menangani tentang kegiatan-kegiatan yang siatnya tidak diharapkan berulang seperti tanggap darurat, penanggulangan bencana alam clan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelurnnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerirnaan daerah tahun-tahun sebelumya yang telah ditutup;
- b. Tanggap Darurat, Penanggulangan Bencana Alam, dan Becana Sosial yang dimaksud pada Pasal 11 Butir a, seperti Bencana Kebakaran, Rumah ditimpa pohon, Bencana Banjir, Bencana Tanah Longsor, Pencarian korban kecelakaan di Laut dan lain-lain.
- c. khusus untuk kegiatan tanggap clarurat, tirn dapat turun langsung ke lokasi bencana dan melakukan tindakan darurat serta rnelaporkan Kepada Bupati;
- d. kepala SKPD mengajukan perrnchonan penggunaan dana belanja Tidak Terduga kepada Bupati secara tertulis;
- e. penyampaian permohonan secara tertulis disertai dengan Serita Acara Kunjungan ke lokasi atau rekomendasi tim yang dibentuk oleh Bupati;
- f. pemberian Belanja Tidak Terdugc agar memperhatikan azas transparansi, tidak merugikan negara, tidak terdapat unsur praktuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang disebut KKN dalam bentuk apapun serta melibatkan unsur pengawasan dari instansi terkait dan harus mentaati peraturan dan ketentuan yang berluku;
- g. belanja Tidak Terduga diberikan SE telah mendapat persetujuan Bupati;
- h. permintaan pencairan Belanja Tioak Terduga disampaikan oleh Kepala Sf(PD yang mengelola kegiatan tersebut sesuai dengan ruqas pokok dan fungsinya kepada Supati disertai dengan lampiran Surat Permintaan Pemt ayaran, Surat Pernyataan Tanggung jawab Pelaksanaan Pekerjaan/Lapangan, Kwintansi Tanda Terima diatas Materai yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Peng:Juna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang disebut PPTK-Bend?hara Pengel aran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pelaksanaan Pekerjaan Pihak (Pinak Ketiga), Serita Acara Pembayaran, Serita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Serita Acara Serah Terima Pekerjaan, Surat Perintah Kerja, Surat Penunjukan Langsung, Surat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
BAB Ill - TAT A CARA PEMBERIAN
Pasal 12

.
Pertanqqungjawaban Belanja Hibah:
- a. · penerima Hibah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir, harus membuat laporan pertanggur,gjawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas belanja hibah yang diterimanya dan menyampaikannya kepada Bupati Nias Selatan;
- b. laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan naskah perjanjicn hibah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya;
- c. khusus belanja hibah kepada Organisasi Non Pemerintah, yang besarnya diatas Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) harus diaudit terlebih dahulu oleh Akuntan Publik/Pejabat yang berwenanq berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan biaya audit rnasinq-rnasmq penerima belanja hibah.
Pertanggungjawaban Belanja Bann Jan Sosial :
- a. penerima bantuan sosial selarnbat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah anggaran berakhir, harus membuat 'aporan pertanggungjawaban pelaksana kegiatan dan pengguna atas bantuan sosial yang diterimanya dalam bentuk realisasi dan menyampaikannya kepada Bupati;
- b. laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan sosial disampaikan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya dan realisasi penggunaan dana dan bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Perundangan yang berlaku. . ,
- (3) Pertanggungjawaban Selanja Tidal&lt; tE!r!:luga :
-e
- a. SKPD Penerima Belanja Tidak Terduga selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir, harus mernbuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan belanja tidak terduga yang diterimanya dan menyampaikannya kepada Bupati; ·
2. '.;j b. laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana Belanja Tidak Terduga disampaikan dalam bentuk realisasi penggunaan dana dan berkas-berkas pendukung yang sah sesuai dengan ketentuan yang bertakr . ,
Diundangkan di Teluk Dalam tanggal 4 Oktober 2011
~--··-
'
SERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2011
PENUTUP
BAB Ill - TAT A CARA PEMBERIAN
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Nias Selatan ini, akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati Nias selatan dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB Ill - TAT A CARA PEMBERIAN
Pasal 14

Peraturan Bupati Nias Selatan ini berlaku sejak bulan Januari 2011.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Nias Selatan ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Nias Selatan.
Ditetapkan di Teluk Dalam pada tanggal 1 Juli 2011
BUPATI NIAS SELATAN, ttd.
IDEALISMAN DACH!