PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 5 Tahun 2015
Tentang PRODUK UNGGULAN KOTA PONTIANAK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN
Berlaku: 2 Februari 2015
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PRODUK UNGGULAN KOTA PONTIANAK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PONTIANAK,
- a. bahwa sektor pertanian dan perikanan mempunyai peranan penting bagi penyediaan pangan dan kehidupan, oleh karena itu perlu dikelola dan diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa beberapa produk pertanian dan perikanan di Kota Pontianak merupakan sumber daya unggulan, yang berpotensi untuk dikembangkan bagi kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa perkembangan penyelenggaraan Otonomi Daerah dan demokrasi menuntut adanya produk hukum daerah dalam memberikan perlindungan terhadap produk unggulan sektor pertanian dan perikanan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Produk Unggulan Sektor Pertanian dan Perikanan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang PembentukanDaerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
Menetapkan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 12/ MEN/2010 tentang Minapolitan;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 13 Nomor 10);
19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/ MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/ MEN/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
dan
WALIKOTA PONTIANAK
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG PRODUK UNGGULAN KOTA PONTIANAK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Pontianak.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
6. Pertanian adalah pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
8. Produk unggulan adalah produk yang potensial untuk dikembangkan di Kota Pontianak dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi serta ramah lingkungan sehingga tercipta keunggulan bersaing yang siap menghadapi persaingan global.
9. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
10. Perwilayahan komoditas adalah penentuan wilayah yang diperuntukan bagi pengembangan suatu komoditas karena dinilai sesuai dengan pertimbangan agroekologi, sosial ekonomi dan pemasaran serta ketersediaan sarana prasarana, dan teknologi.
11. Sertifikasi adalah suatu proses pemberian jaminan bahwa suatu produk telah memenuhi persyaratan standar atau spesifikasi tertentu.
12. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumberdaya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
13. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
14.
Budidaya adalah upaya pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam melalui kegiatan manusia yang dengan modal teknologi dan sumberdaya
lainnya menghasilkan barang/ produk guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
15. Koperasi Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Koperasi adalah badan usaha bersama yang beranggotakan petani, pembudidaya ikan, dan setiap orang yang bermata pencaharian di lingkup agribisnis yang berfungsi sebagai agen perantara atau yang melakukan pembelian dari para anggota untuk dijual ke pasar agribisnis dan/atau subterminal agribisnis.
16. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah organisasi nonpartisan yang dibentuk oleh, untuk dan dikelola anggota masyarakat dengan kegiatan pokok di bidang agrobisnis dalam arti luas.
17. Tata kelola adalahserangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses pengembangan produk unggulan yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penyelenggaraan, sertifikasi dan jaminan mutu, pemberdayaan dan pembinaan.
18. Kelompok Tani adalah kumpulan petani dan peternak yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena mempunyai keserasian mengenai tujuan, motif, dan minatnya.
19. Gabungan kelompok Tani kumpulan atau gabungan dari beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
20. Asosiasi pertanian adalah kumpulan dari Gabungan Kelompok Tani yang mempunyai tujuan bersama dengan jenis usaha yang sama.
21. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan dan/atau hortikultura termasuk perkebunan yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha yang tidak mencapai skala tertentu, peternak yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha dan pembudidaya ikan dan/atau udang yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha.
22. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
23. Kelompok Pembudidaya Ikan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir.
24. Gabungan Kelompok Perikanan adalah kumpulan atau gabungan dari kelompok-kelompok perikanan dari beberapa bidang yang mempunyai tujuan bersama.
25. Asosiasi Perikanan adalah kumpulan dari gabungan kelompok perikanan yang mempunyai tujuan bersama dengan jenis usaha yang sama.
26. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas, dan percepatan.
27. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
28. Sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran adalah kumpulan unit produksi pengolahan, dan/atau pemasaran dengan keanekaragaman kegiatan di suatu lokasi tertentu.
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Pengaturan produk unggulan sektor pertanian dan perikanan berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan produk, keterpaduan dan kemitraan, serta kerakyatan dan keadilan.
Bagian Kedua Tujuan
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Pengaturan produk unggulan sektor pertanian dan perikanan bertujuan:
- a. penyelarasan hubungan antara produsen, pedagang, dan konsumen demi terwujudnya pasar prospektif;
- b. peningkatan mutu dan keamanan produk;
- c. pencapaian tingkat unggulan bersaing setiap produk di pasar domestik maupun pasar global;
- d. meningkatkan kinerja, produktivitas dan pendapatan petani, pembudidaya ikan, dan pedagang;
- e. penguatan kelembagaan petani, pembudidaya ikan, dan pedagang;
- f. optimalisasi distribusi agar tercipta harga yang berdaya saing;
- g. memenuhi kebutuhan konsumsi dan kebutuhan bahan baku industri olahan;
- h. meningkatkan pendapatan daerah; dan
- i. menciptakan lapangan kerja.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan perencanaan, pengorganisasian, penyelenggaraan, dan pengendalian yang efektif dan efisien.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan mengenai produk unggulan sektor pertanian dan perikanan meliputi:
- a. jenis produk unggulan;
- b. tata kelola;
- c. kerja sama; dan
- d. pengawasan.
BAB III - JENIS PRODUK UNGGULAN
Pasal 5

- (1) Jenis produk unggulan sektor pertanian dan perikanan, yaitu:
- a. Sektor Pertanian, meliputi:
1. lidah buaya; dan
2. pepaya Pontianak.
- b. Sektor Perikanan, meliputi:
1. ikan cupang;
2. ikan mas;
3. ikan lele; dan
4. ikan nila.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan jenis produk unggulan sektor pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi dan perkembangan usaha pertanian dan perikanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan produk unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IV - TATA KELOLA
Pasal 6

- (1) Walikota melalui SKPD terkait menyusun rencana pengembangan produk unggulan sektor pertanian dan perikanan.
- (2) Perencanaan pengembangan produk unggulan sektor pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. peningkatan kualitas produk unggulan sektor pertanian dan perikanan;
- b. peningkatan kualitas infrastruktur;
- c. peningkatan peran serta masyarakat, lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan/atau swasta;
- d. peningkatan promosi dan investasi; dan
- e. peningkatan kerja sama.
- (3) Peran Pemerintah Daerah dalam perencanaan pengembangan produk unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pengaturan, yaitu mencakup pelaksanaan kebijakan pemerintah dengan menggunakan produk hukum yang berkaitan dengan perekonomian dan niaga;
- b. fasilitasi, yaitu Pemerintah Daerah membantu perbaikan sistem maupun sarana usaha dan tataniaga yang tidak mungkin dilakukan pihak swasta; dan
- c. intervensi, yaitu adanya campur tangan Pemerintah Daerah dalam masalah pemasaran barang/produk yang dianggap penting bagi kesejahteraan masyarakat.
Bagian Kedua Pengorganisasian
BAB IV - TATA KELOLA
Pasal 7

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan pengembangan produk unggulan sektor pertanian dan perikanan perlu dilakukan pengorganisasian melalui penguatan kelembagaan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
- (2) Kelompok Tani, Kelompok Pembudidaya Ikan, Gabungan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Pembudidaya Ikan, Kelompok Swadaya Masyarakat, Koperasi, dan/atau Asosiasi di bidang pertanian dan/atau perikanan berperan aktif dalam pengembangan produk unggulan melalui SKPD terkait.
- (3) Lembaga Pemerintah, nonpemerintah, dan/atau Swasta dapat berperan aktif bersama-sama Pemerintah Daerah dalam pengembangan produk unggulan sektor pertanian dan perikanan pada wadah yang telah ditentukan.
BAB IV - TATA KELOLA
Pasal 8

- (1) Dalam rangka penguatan organisasi Kelompok Tani, Kelompok Pembudidaya Ikan, Gabungan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Pembudidaya Ikan, Kelompok Swadaya Masyarakat, Koperasi, dan/atau Asosiasi di bidang pertanian dan/atau perikanan, Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan secara terencana, berkelanjutan dan bertanggung jawab.
- (2) Penguatan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meningkatkan peran serta organisasi dan menjadikan para anggota organisasi lebih profesional dan berjiwa wirausaha.
Bagian Ketiga Penyelenggaraan
BAB IV - TATA KELOLA
Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan program pengembangan produk unggulan sektor pertanian dan perikanan, Pemerintah Daerah menetapkan perwilayahan atau kawasan komoditas produk unggulan yang memuat karakteristik agroekologi, luas lahan, jumlah produksi, mutu produksi dan kontinuitas produksi.
- (2) Pemerintah Daerah membina tumbuh kembangnya produk unggulan sektor pertanian dan perikanan di masing-masing wilayah atau kawasan komoditas.
BAB IV - TATA KELOLA
Pasal 10

- (1) Perwilayahan komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) secara geografis dapat berlokasi dalam satu kecamatan atau beberapa kecamatan.
- (2) Pengembangan perwilayahan komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wilayah administrasinya berada di dua atau lebih kecamatan, pelaksanaannya dapat diselenggarakan secara sinergis dengan kerjasama antar kecamatan yang dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi pertanian dan perikanan.
BAB IV - TATA KELOLA
Pasal 11

Usaha pertanian dan perikanan diselenggarakan oleh masyarakat petani dan pembudidaya ikan yang dibina oleh SKPD terkait berdasarkan perencanaan dengan memperhatikan kemampuan teknologi pendukung, sumber daya alam, ketersediaan biaya dan prospek pasar.
BAB IV - TATA KELOLA
Pasal 12

- (1) Ruang lingkup usaha pertanian dan perikanan meliputi proses kegiatan praproduksi, produksi, sampai dengan pasca produksi dengan tetap memperhatikan perwilayahan komoditas.
- (2) Usaha pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip kemanfaatan, kelestarian dan keberlanjutan dengan tidak menimbulkan dampak ekonomi biaya tinggi.
- (3) Dalam mengembangkan usaha pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD yang membidangi pertanian dan perikanan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman dalam mengembangkan usaha produk unggulan.
BAB IV - TATA KELOLA
Pasal 13

- (1) Usaha pertanian dan perikanan diselenggarakan dengan tujuan:
- a. meningkatkan dan memperluas penganekaragaman pascapanen produk unggulan;
- b. meningkatkan efisiensi usaha, mutu dan produksi;
- c. meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan pembudidaya ikan; dan
- d. memenuhi permintaan pasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha pertanian dan perikanan diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keempat
Sertifikasi dan Jaminan Mutu
BAB IV - TATA KELOLA
Pasal 14

- (1) Produk unggulan harus memiliki sertifikasi.
- (2) Penerapan fungsi sertifikasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin mutu dan keamanan produk.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan sertifikasi perlu dijalin kerjasama antara SKPD terkait dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama antara SKPD terkait dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IV - TATA KELOLA
Pasal 15

Setiap produk pertanian dan perikanan yang termasuk kategori produk unggulan yang masuk dan keluar dari daerah harus mempunyai sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan atau sebutan lain yang dipersamakan.
BAB IV - TATA KELOLA
Pasal 16

Bukti jaminan mutu dan keamanan pangan teraplikasi dalam bentuk label dan/atau bentuk lainnya yang pelaksanaannya dilakukan melalui penilaian mulai dari proses dan/atau sampai dengan produk akhir.
Bagian Kelima Pemberdayaan dan Pembinaan
BAB IV - TATA KELOLA
Pasal 17

- (1) Pemberdayaan petani dan pembudidaya ikan dilakukan dengan memberikan pembinaan bagi peningkatan produksi, promosi, pemasaran dan daya saing.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. akses sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi; dan
- b. pembinaan kemitraan dalam peningkatan sinergi antar komunitas petani dan pembudidaya ikan.
- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan petani dan pembudidaya ikan.
BAB IV - TATA KELOLA
Pasal 18

- (1) Program pembinaan dilaksanakan secara terpadu dan tepat sasaran melalui penyuluhan, kursus, diskusi dan pelatihan kerja oleh SKPD terkait.
- (2) Program pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik dan berkelanjutan dengan disertai evaluasi untuk tindak lanjutnya.
BAB IV - TATA KELOLA
Pasal 19

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan oleh Penyuluh, Lembaga Pendidikan lainnya atau sebutan lain, dan SKPD terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB V - KERJASAMA
Pasal 20

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani dan pembudidaya ikan, Pemerintah Daerah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam kaitannya dengan pengembangan produk unggulan sektor pertanian dan perikanan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan sarana prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 21

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola produk unggulan sektor pertanian dan perikanan dan pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Diundangkan di Pontianak pada tanggal 2 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd
MOCHAMAD AKIP
LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2015
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
ZETMAWATI, SH, MH Pembina Tk. I NIP. 19620811 198607 2 002
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 2 Februari 20152
Februari 2015
WALIKOTA PONTIANAK, ttd
SUTARMIDJI
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Kota Pontianak memiliki kekayaan alam dan kekayaan hayati yang cukup banyak dan beragam yang harus dijaga, dilestarikan, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemanfaatan dan pengelolaan berbagai potensi yang ada tersebut untuk sebesar-besarnya digunakan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Kalimantan Barat mempunyai komoditi buah-buahan tropis unggulan, yaitu jeruk siam, durian, langsat, pepaya, salak, nenas, manggis, jagung dan pisang. Dari komoditi tersebut, ada 2 (dua) komoditi ditambah dengan 1 (satu) komoditi lain yang dianggap memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yaitu jagung, lidah buaya, dan pepaya. Dari ketiga komoditi tersebut, hanya tanaman lidah buaya dan pepaya (papaya mini) yang dikembangkan di Kota Pontianak.
Lidah Buaya (Aloe vera) merupakan tanaman obat keluarga sekaligus sebagai tanaman hias, tetapi penanaman secara besar-besaran belum umum dilakukan. Tanaman lidah buaya sudah dikenal oleh masyarakat Pontianak sebagai tanaman obat dan tanaman hias yang biasa ditanam di pekarangan rumah. Manfaat tanaman lidah buaya adalah untuk mengobati panas dalam, luka bakar, menghentikan pendarahan dan lain-lain. Selain itu, tanaman lidah buaya juga bermanfaat untuk melebatkan dan menghitamkan rambut.
Pada awalnya masyarakat menanam lidah buaya semata-mata hanya sebagai tanaman sela yang ditanam bersama-sama dengan tanaman sayuran. Pemanfaatannya juga masih terbatas, yaitu sebagai tanaman hias dan bahan baku kosmetika (shampo). Masyarakat belum terlalu memperhatikan atau menghiraukan keuntungan yang diperoleh jika mereka membudidayakan dan berbisnis lidah buaya, karena pada umumnya petani mempunyai kegiatan lain yaitu berdagang. Namun saat ini sudah banyak masyarakat di Kota Pontianak yang mengembangkan tanaman lidah buaya, karena mereka sudah mengetahui keuntungan atau manfaat yang dapat diperoleh dari tanaman lidah buaya, seperti untuk minuman, dodol, tepung, selai, cokelat, teh, dan jelly. Bahkan sekarang sedang dikembangkan amplang lidah buaya, yaitu dengan memadukan tanaman lidah buaya dengan jenis ikan yang termasuk unggulan Kota Pontianak.
Selain lidah buaya jenis tanaman pertanian yang sedang dikembangkan di Kota Pontianak adalah Pepaya Pontianak. Keunggulan papaya pontianak ini antara lain buahnya dapat dikonsumsi tanpa dikupas (dimakan dengan menggunakan sendok). Citra rasanya lebih manis dibandingkan dengan papaya yang berukuran besar. Harga jualnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan papaya tipe besar, karena papaya pontianak ini diminati oleh kalangan menengah ke atas dan umumnya dijual di pasar swalayan atau supermarket/ toko buah.
Selain produk pertanian berupa lidah buaya dan pepaya pontianak, di Kota Pontianak juga potensial dikembangkan produk perikanan, seperti ikan lele, ikan mas, ikan nila (jenis ikan konsumsi), dan ikan cupang (jenis ikan hias). Pengembangan sektor perikanan ini dilakukan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan revitalisasi perikanan dalam rangka pembangunan perikanan berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan.
Keragaman produk unggulan Kota Pontianak Sektor Pertanian dan Perikanan merupakan potensi ekonomi untuk menggerakkan roda perekonomian yang dapat menciptakan pendapatan, peluang usaha, kesempatan kerja, serta keterkaitan hulu-hilir dan dengan sektor lain. Sehubungan dengan potensi ekonomi tersebut, diperlukan pengaturan yang menuntut kejelasan kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah, serta hak dan kewajiban petani, pelaku usaha dan masyarakat, yang dijamin oleh kepastian hukum.
Dalam percepatan usaha peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, diperlukan instrumen hukum guna memperkuat keberadaan organisasi Pemerintah Daerah sebagai sarana untuk menggerakkan perekonomian daerah. Instrumen hukum dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa politik hukum penyelenggara pemerintah daerah adalah terselenggaranya otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang seluas luasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan keadilan yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi.
Otonomi Daerah yang dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kota Pontianak memiliki kekayaan alam dan kekayaan hayati yang cukup banyak dan beragam yang harus dijaga, dilestarikan, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemanfaatan dan pengelolaan berbagai potensi yang ada tersebut untuk sebesar-besarnya digunakan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Kalimantan Barat mempunyai komoditi buah-buahan tropis unggulan, yaitu jeruk siam, durian, langsat, pepaya, salak, nenas, manggis, jagung dan pisang. Dari komoditi tersebut, ada 2 (dua) komoditi ditambah dengan 1 (satu) komoditi lain yang dianggap memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yaitu jagung, lidah buaya, dan pepaya. Dari ketiga komoditi tersebut, hanya tanaman lidah buaya dan pepaya (pepaya pontianak) yang dikembangkan di Kota Pontianak.
Lidah Buaya ( Aloe vera ) merupakan tanaman obat keluarga sekaligus sebagai tanaman hias, tetapi penanaman secara besar-besaran belum umum dilakukan. Tanaman lidah buaya sudah dikenal oleh masyarakat Pontianak sebagai tanaman obat dan tanaman hias yang biasa ditanam di pekarangan rumah. Manfaat tanaman lidah buaya adalah untuk mengobati panas dalam, luka bakar, menghentikan pendarahan dan lain-lain. Selain itu, tanaman lidah buaya juga bermanfaat untuk melebatkan dan menghitamkan rambut.
Pada awalnya masyarakat menanam lidah buaya semata-mata hanya sebagai tanaman sela yang ditanam bersama-sama dengan tanaman sayuran. Pemanfaatannya juga masih terbatas, yaitu sebagai tanaman hias dan bahan baku kosmetika (shampo). Masyarakat belum terlalu memperhatikan atau menghiraukan keuntungan yang diperoleh jika mereka membudidayakan dan berbisnis lidah buaya, karena pada umumnya petani mempunyai kegiatan lain yaitu berdagang. Namun saat ini sudah banyak masyarakat di Kota Pontianak yang mengembangkan tanaman lidah buaya, karena mereka sudah mengetahui keuntungan atau manfaat yang dapat diperoleh dari tanaman lidah buaya, seperti untuk minuman, dodol, tepung, selai, cokelat, teh, dan jelly. Bahkan sekarang sedang dikembangkan amplang lidah buaya, yaitu dengan memadukan tanaman lidah buaya dengan jenis ikan yang termasuk unggulan Kota Pontianak.
Otonomi Daerah menekankan usaha-usaha mewujudkan perekonomian yang Iebih adil dan merata serta mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat. Untuk mewujudkan tujuan dan peran tersebut, pembangunan perekonomian perlu dilaksanakan dengan menekankan pada daya saing yang berbasis efisiensi serta menjamin pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, campur tangan pemerintah dalam usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tetap diperlukan, mengingat mekanisme pasar tidak mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat bila
terjadi perubahan.
Sudah saatnya Pemerintah Kota Pontianak melakukan penataan dalam pengembangan produk pertanian dan perikanan dengan mengacu pada pangsa pasar, nilai ekonomi, sebaran wilayah produksi dan kesesuaian agroekosistem. Peningkatan produksi harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan yang berkualitas dan aman dimakan. Dengan demikian peningkatan mutu dan daya saing produk merupakan kegiatan yang terprogram dibarengi dengan pengembangan pasar, distribusi dan promosi bertaraf nasional maupun internasional. Selain itu, penerapan teknologi produksi, bimbingan yang intensif kepada petani dan pelaku usaha, penguatan kelembagaan petani, peningkatan peran serta kelompok swadaya masyarakat, koperasi dan penguatan modal juga harus dilakukan secara berkelanjutan.
Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang Produk Unggulan Kota Pontianak Sektor Pertanian dan Perikanan ini merupakan pedoman dan memberikan landasan hukum terhadap pengembangan dan tata kelola produk unggulan Kota Pontianak Sektor Pertanian dan Perikanan guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
PENJELASAN
Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan dan keberlanjutan adalah bahwa pengaturan mengenai produk unggulan sektor pertanian dan perikanan harus dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas keamanan dan kesehatan produk adalah bahwa produk unggulan sektor pertanian dan perikanan harusmenjamin produknya aman, layak dikonsumsi dan menjamin ketenteraman masyarakat.Yang dimaksud dengan asas keterpaduan dan kemitraan adalah bahwa penyelenggaraan tata kelola produk unggulan sektor pertanian dan perikanan dilakukan dengan cara terpadu dari hulu sampai hilir dan terjalin usaha bersama saling menguntungkan.Yang dimaksud dengan asas kerakyatan dan keadilan adalah penyelenggaraan tata kelola produk unggulan sektor pertanian dan perikanan memberi peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua masyarakat petani, pembudidaya, pedagang dan anggota masyarakat lain dalam berkarya sesuai kemampuannya sehingga dapat tercapai tingkat kemakmuran secara adil.
PENJELASAN
Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penguatan kelembagaan" adalah upaya terprogram berupa kegiatan peningkatan kemampuan kelompok swadaya masyarakat untuk menuju kualitas organisasi yang sesuai dengan kebutuhan produsen dan pelaku usaha terkait tata kelola produk unggulan sektor pertanian dan perikanan.Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan "lembaga sertifikasi" adalah lembaga/ laboratorium yang sudah terakreditasi untuk melakukan proses penelitian atau pengujian suatu produk untuk bisa diberi sertifikat mutu dan keamanan produk.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Pasal 22

```Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.```TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 137