PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 25 Tahun 2017
Tentang PEMBIAYAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK KOTA SURABAYA YANG DIBIAYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA
Berlaku: 23 Mei 2017
N/A
Preamble

Menimbang:
a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Surabaya, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 6A Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, telah dilaksanakan pembiayaan iuran jaminan kesehatan bagi penduduk kota Surabaya diluar kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional dan program Jaminan Kesehatan Daerah bagi kelompok masyarakat tertentu oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kota Surabaya yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan sasaran kelompok masyarakat yang didaftarkan dan dibiayai iuran jaminan kesehatannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kota Surabaya yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kota Surabaya yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 264 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 226 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5746);
Menetapkan :
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 62);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBIAYAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK KOTA SURABAYA YANG DIBIAYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.
7. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya
8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.
10. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya.
11. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya.
12. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah adalah Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
13. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
14. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
15. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat adalah Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
17. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
19. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar masyarakat/peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada masyarakat atau peserta yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan
21. Penduduk Kota Surabaya adalah masyarakat yang mempunyai identitas kependudukan Kota Surabaya berupa KTP dan/atau Kartu keluarga serta bersedia dibiayai oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam Program Jaminan Kesehatan dengan didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan Kelas III.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mendaftarkan dan membiayai iuran jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan bagi penduduk yang termasuk dalam kelompok tertentu beserta keluarga sebagaimana tercantum dalam kartu keluarga.
- (2) Keluarga kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi suami/istri beserta anak-anaknya.
- (3) Penduduk yang termasuk dalam kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. kelompok relawan HIV/relawan TB;
- b. kelompok Ibu Pemantau Jentik (Bumantik);
- c. kelompok kader sanitasi;
- d. kelompok kader Tanaman Obat Keluarga (TOGA);
- e. kelompok Upaya Kesehatan Kerja (UKK);
- f. kelompok kader Posyandu Lansia;
- g. kelompok kader Paliatif;
- h. kelompok kader Posyandu Balita;
- i. kelompok kader Pendampingan Ibu Hamil/Nifas;
- j. kelompok kader Posyandu Remaja;
- k. kelompok kader Kelurahan Siaga;
- l. kelompok petugas pemungut sampah kampung/RT/RW;
- m. kelompok juru kunci makam;
- n. kelompok pengurus panti asuhan;
- o. kelompok pengurus yayasan;
- p. kelompok tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan;
- q. kelompok Taruna Siaga Bencana;
- r. kelompok Pekerja Sosial Masyarakat;
- s. kelompok karang taruna;
- t. kelompok pengurus rumah ibadah;
- u. kelompok Modin;
- v. kelompok Guru Tidak Tetap;
- w. kelompok Bunda PAUD;
- x. kelompok penjaga sekolah;
- y. kelompok guru ngaji;
- z. kelompok kader IMP;
12. aa. kelompok peserta pelatihan pemberdayaan masyarakat;
13. bb. kelompok akseptor KB Pria;
- cc. kelompok pertanian/perikanan/peternakan;
- dd. kelompok petambak garam;
16. ee. kelompok nelayan;
17. ff. kelompok pedagang pasar tradisional;
18. gg. kelompok pedagang sentra wisata kuliner;
19. hh. kelompok atlit dan pelatih berprestasi;
- ii. kelompok federasi olahraga dan rekreasi masyarakat;
21. jj. kelompok Organisasi Masyarakat;
22. kk. kelompok pemuda;
- ll. kelompok relawan PMI;
- mm. kelompok penyandang disabilitas;
25. nn. kelompok Penghuni Rumah Susun;
26. oo. kelompok Pengemudi Angkutan Umum;
27. pp. kelompok Tukang Becak;
28. qq. kelompok Tukang Tambal Ban;
29. rr. kelompok Wartawan; dan
30. ss. kelompok Veteran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l dan huruf m ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf mm dan huruf ss ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.
- (7) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf v, huruf w, huruf x dan huruf y ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf z, huruf aa dan huruf bb ditetapkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (9) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cc, huruf dd dan huruf ee ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (10) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ff dan huruf gg ditetapkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
- (11) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf hh, huruf ii, huruf jj dan huruf kk ditetapkan oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.
- (12) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ll ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan usulan dari Kepala Palang Merah Indonesia yang berkedudukan di daerah.
- (13) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf nn ditetapkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.
- (14) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf oo ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (15) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf pp dan huruf qq ditetapkan oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- (16) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf rr ditetapkan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat.
BAB III - PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM
Pasal 3

- (1) Penduduk yang termasuk dalam kelompok tertentu beserta keluarganya, yang dapat diusulkan sebagai penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai peserta jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. salah satu atau lebih anggota keluarga tergabung dalam kelompok tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);
- b. memiliki Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui pejabat yang berwenang; dan
- c. belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan
- (2) Penduduk yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengundurkan diri dari kepesertaan jaminan kesehatan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah berhak menghentikan pembayaran iuran kepesertaan jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi terpenuhi.
BAB IV - MEKANISME PENDAFTARAN
Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menetapkan penduduk yang termasuk dalam kelompok tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menyerahkan data nama dan alamat penduduk yang bersangkutan kepada Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Berdasarkan data yang diterima dari masing-masing Perangkat Daerah, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat melakukan sinkronisasi data penduduk yang termasuk dalam kelompok tertentu dalam rangka pengajuan usulan pendaftaran kepada BPJS Kesehatan.
- (3) Pelaksanaan sinkronisasi data penduduk oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dimaksudkan guna :
- a. mengetahui daftar keluarga penduduk yang bersangkutan; dan
- b. memastikan tidak terjadi pendataan ganda bagi penduduk/keluarga penduduk yang tergabung dalam suatu kelompok tertentu namun juga menjadi anggota/bagian dari kelompok tertentu lainnya.
- (4) Dalam melaksanakan sinkronisasi data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Hasil sinkronisasi data oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan guna ditetapkan sebagai penduduk yang diusulkan untuk didaftarkan kepada BPJS Kesehatan sebagai peserta jaminan kesehatan.
- (6) Keputusan tentang daftar calon penduduk yang didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya diserahkan kepada BPJS Kesehatan guna dilakukan migrasi data.
- (7) Hasil migrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) oleh Kepala Dinas Kesehatan dilaporkan kepada Walikota Surabaya.
- (8) Berdasarkan hasil migrasi data yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan, maka bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan pada BPJS, maka Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan mendaftarkan penduduk yang bersangkutan sebagai peserta jaminan kesehatan.
- (9) Pendaftaran penduduk sebagai peserta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendaftarkan penduduk yang bersangkutan sebagai peserta jaminan kesehatan kelas III pada BPJS Kesehatan.
- (10) Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagai peserta jaminan kesehatan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku terkait dengan tata cara pendaftaran peserta jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan.
- (11) Sebagai bukti bahwa penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah didaftarkan dalam kepesertaan jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah, maka BPJS kesehatan memberikan kartu kepesertaan yang memuat nomor identitas tunggal atau bukti kepesertaan jaminan kesehatan lainnya yang disampaikan kepada peserta Jaminan Kesehatan melalui Pemerintah Daerah.
- (12) Pendistribusian kartu kepesertaan yang memuat nomor identitas tunggal atau bukti kepesertaan jaminan kesehatan lainnya kepada penduduk, dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait lainnya.
BAB IV - MEKANISME PENDAFTARAN
Pasal 5

- (1) Perubahan data kepesertaan yang dibiayai Pemerintah Daerah dalam program Jaminan Kesehatan dapat dilakukan setiap bulan.
- (2) Perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penghapusan data penduduk yang dibiayai Pemerintah Daerah dalam program Jaminan Kesehatan, karena :
- 1) tidak terpenuhinya lagi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
- 2) yang bersangkutan menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi;
- 3) yang bersangkutan meninggal dunia; dan/atau
- 4) yang bersangkutan pindah kependudukan ke luar wilayah daerah;
- b. penambahan data penduduk yang dibiayai Pemerintah Daerah dalam program Jaminan Kesehatan karena adanya penambahan data penduduk yang termasuk dalam kelompok tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan/atau penambahan anggota keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga.
BAB IV - MEKANISME PENDAFTARAN
Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan pembiayaan program jaminan kesehatan bagi penduduk yang termasuk dalam kelompok tertentu beserta keluarganya, diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani antara Kepala Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan.
BAB V - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 7

Pertanggungjawaban yang digunakan oleh Kepala Dinas Kesehatan dalam rangka pembiayaan program jaminan kesehatan bagi penduduk yang termasuk dalam kelompok tertentu beserta keluarganya meliputi :
- a. Keputusan tentang daftar calon penduduk yang didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- b. hasil migrasi data yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan;
- c. surat tagihan pembayaran dari BPJS Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan setiap bulan yang memuat daftar nama dari kelompok tertentu yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai peserta jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan;
- d. bukti transfer pembayaran iuran jaminan kesehatan ke BPJS Kesehatan setiap bulan.
BAB V - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8

Seluruh pengeluaran dalam rangka pelaksanaan pembiayaan program Jaminan Kesehatan bagi penduduk Kota Surabaya didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :
- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kota Surabaya yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 58); dan
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kota Surabaya yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 33),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 23 Mei 2017
WALIKOTA SURABAYA, ttd.
TRI RISMAHARINI
Diundangkan di Surabaya pada tanggal 23 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA ,
ttd.
HENDRO GUNAWAN
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 25