Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 55 Tahun 2005
N/A
Preamble

Mengingat
1. Undang-Undan . 0 0 :i flt Peneta g Nomor 27 Pan Undang-Un Tahun 1959 tentang tentang Pembentukan d;g Daru � at Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Re aerah Tmgkat II Di Kalimantan 9, Tarnbahan Le b publik Indonesia Tahun 1953 Nomor 352) Sebagai Un: aran Negara Republik Indonesia Nomor Indonesia Tahun a � ; � ndang (Lembaran Negara Republik Negara Republik I d Nornor 72, Tambahan Lembaran n ones1a Nornor 1820);
2. Undang-Undang N Bumi Dan 8 ornor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Indonesia Tah angunan (Lembaran Negara Republik Negara Re un l985 Nomor 68, Tambahan Lembaran telah diub!hublik Indonesia Nomor 3312) sebagairnana 1994 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun N (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 omor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N � mor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l 999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200 I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nornor 2'1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. 7 . Undang-Undang Nomor 17RTahubn l .k2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara epu I Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 B. Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik Lembaran
9. Undang-Undang ...
10. 9 · 0 O!ifl, . Undang-Unda Pemeriksaa ng Nomor 15 Negara (Le nbPengelolaan Dan T Tahun 2004 tentang Nornom aran Negara R anggung Jawab Keuangan I d 66, Tambah epubltk Indonesia Tahun 2004 n onesia N an Lemb omor 4400); aran Negara Republik
10. Undang-Undan Pern · g Norno32 T enntahan Daeralahun 2004 tentang Indonesia Tahun 200 1 (Lembaran Negara Republik Negara Republik I d4 Nc,mor 125, Tarnbahan Lembaran telah diubah b b n onesia Nornor 4437) sebagaimana U d e erapa kali t khi n ang Nomor 12 1 era ir dengan UndangRepublik lndon . Tahun 2008 (Lembaran Negara Lembaran Negares � Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan a epubhk Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undan Perimba g Nomor 33 Tahun 2004 tentang p . ngan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan emenntahan D h ( lndo . T aera Lembaran Negara Republik Ne nesra ahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran gara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian HasiI Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4593);
18. 17 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemenntahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4737);
19. 18 . Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Menetapkan l9. Peraturan D O 05!1! 2006 tent aerah Kabupaten s· Daerah Kang Pengeloiaan K mtang Nomor 25 Tahun Tambah abupaten Sintan euangan Daerah (Lembaran 25) seb an . Lembaran Daer g Tahun 2006 Nomor 26, K b agaimana telah ct· t Kabupaten Smtang Nomor D a upaten Sintang N ru ah dengan Peraturan Daerah T aerah Kabupaten Somor 3 Tahun 2013 (Lembaran ambahan Lemba mtang Tahun 2013 Nomor 3 3)· ran Daerah K b ' , a upaten Sintang Nomor 20. Peraturan
D aerah K b . 2008 tentang Urus a upaten . Sintang Nomor 1 Tahun (Lembaran Dae h Kan Pemenntah Kabupaten Sintang 1, Tambahan �� abupaten Sintang Tahun 2008 Nomor l); baran Daerah Kabupaten Sintang Nomor
21. Peraturan D h 2008 aera Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun K b tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah T ah upaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang a un 2008 Nomor 2. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 10);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN PAJAK 2011 DARI PEMERlNTAH PUSAT UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SINTANG.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah adalah Pemerintah Repubhk Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
3. 3 . Pemerintah Daerah adalah Bupatihdan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Oaera .
4. 4 . Bupati adalah Bupati Sintang, selaku Kepala Daerah Kabupaten Sintang.
5. 5 \_ Pejabat adalah pegawai. yang diberikan tugas tertentu di bidang l l PaJ·ak Bumi dan Bangunan sesuai dengan peraturan penge o aan d perun ang- Un dangan yang berlaku.
6. pajak Yang selanJ.Utny . ;i [) . kepada aerah yang te a disebut p . rnemaksa berdasark rutang oleh orang � ak'. adalah kontribusi wajib irnbalan secara Ian an Undang-Undanin d adi a tau badan yang bersifat ebesar-besarnya k gsung dan digunakan' engan tidak mendapatkan 5 emakmuran rakyat untuk keperluan Daerah bagi 0
2. 7 . Sadan adalah sekumpul · kesatuan baik y an orang dan/ t ang melakuk a au modal yang merupakan usaha meliputi perseroan ta � usaha maupun yang tidak melakukan Jainnya, Badan Usaha Milik e � ea � rs, perseroan komanditer, perseroan Daerah (BUMD) dengan n d g a (BUMN) atau Sadan Usaha Milik koperasi, dana pensiun pam e akuan dalam bentuk apapun , firma kongsi, . ' rse tuan ku ' massa, orgamsasi sosial p litik , per mpulan, yayasan, organisasi bentuk badan Jainnya terr:: 1 1 k atau organisasi lainnya, lembaga dan usaha tetap. asu kontrak mvestasi kolektif dan bentuk
8. Pajak Bumi dan Banguna . atas bumi dan/ t bn yang selanJutnya disingkat PBB adalah pajak dimanfaatkan ole: : � angunai:i yang dimiliki, dik � asai dan/atau di k ang pnbad1 atau Sadan kecuali kawasan yang iguna an untuk kegiatan usaha perkebunan perhutanan dan pertambangan. ' '
9. lnsent!f PBB adalah dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemenntah Pusat yang dibagikan kepada kabupaten/kota yang realisasi penenmaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan pada Tahun Pajak 2011 mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.
5. 10.Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. 11.Pengelola PBB adalah pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupten Sintang yang melaksanakan pengelo\aan langsung maupun tidak Jangsung PBB di wilayah Kabupten Sintang.
BAB II - PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN INSENTIF PAJAK BUMI DAN BA NGUNAN
Pasal 5

Kegiatan pengadaan gedu k ng an tor dan/ atau sarana dan prasarana p � ndukung pengelolaan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan sesuai dengan K t t p e en uan erundang-undangan yang berlaku.
BAB II - PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN INSENTIF PAJAK BUMI DAN BA NGUNAN
Pasal 6

Pelaksanaan pembayaran Insentif bagi Pengelola PBB dan pengadaan gedung kantor dan/ atau sarana dan prasara pendukung pengelolaan PBB dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sintang dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Hal-ha! yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai Pembagian dan Penggunaan lnsentif PBB akan diatur sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembagian Dan Penggunaan Jnsentif Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2010 Da.ri Pemerintah Pusat Untuk Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Be!anja Daerah Kabupaten Smtang Tahun Anggaran 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal g
O O 5 (} !
peraturan Bupati ini berlak u pad a tanggal di Agar setiap orang menget h . IUndangkan. . . . d a uinya me . Bupatl 1n1 engan penempatannya' d I menntahkan pengundangan Peraturan a am Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang padatanggal
2013
Diundangkan di Sintang, pada tanggal 2013
�
SEKR/"E
�
,...
ZULKIFLI HAJJ AHMAD
SERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2Gl3 NOMOR