PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 9 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 9 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
SALINAN
BUPATI SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 77 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERUYAN,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015;
- b. bahwa dengan ditetapkannnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2016 sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan diatasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2016.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
Menetapkan :
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
13. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2015 Nomor 38 Seri A).
MEMUTUSKAN :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 77 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2016
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2016 diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8
- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- c. ketentuan huruf c dihapus.
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati;
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
- c. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b kepada Bupati paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati;
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus);
- c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Ketentuan Pasal (6) dihapus.
- (7) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan syarat:
- a. Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati;
- b. Setelah mendapat rekomendasi dari Camat dan berkas kelengkapan administrasi sudah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
- c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan meneruskan Berkas Permohonan berikut Lampirannya kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- b. Ketentuan huruf b dihapus;
- c. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu kedua bulan Februari Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun sesuai format Lampiran II nomor urut 9 yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.
Diundangkan di Kuala Pembuang pada tanggal 22 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN,
HARYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2016 NOMOR 9
Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 21 April 2016
BUPATI SERUYAN,
SUDARSONO
9. Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAP...TAHUN ANGGARAN ...
PEMERINTAH DESA ...
KECAMATAN ...
KABUPATEN/ KOTA ...
| KODE REKENING | URAIAN | NO DAN BUKTI TANGGAL PENYALURAN | PENERIMAAN (DEBET) (Rp) | PENGELUARAN (KREDIT) (Rp) | PENGELUARAN (KREDIT) (Rp) | JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp) | SALDO (Rp) |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------|
| | | | | Tahap I | Tahap II | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5+6) | 8 |
| | PENDAPATAN | | | | | | |
| | Pendapatan Transfer | | | | | | |
| | Dana Desa | | | | | | |
| | - TAHAP PERTAMA | | | | | | |
| | - TAHAP KEDUA | | | | | | |
| | BELANJA BANTUAN KE DESA | | | | | | |
| | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | | | |
| | Kegiatan ... | | | | | | |
| | Bidang Pelaksanaan Pembangunan | | | | | | |
| | Kegiatan ... | | | | | | |
| | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | | | | | |
| | Kegiatan ... | | | | | | |
| | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | |
| | Kegiatan ... | | | | | | |
| | JUMLAH | | | | | | |
Disetujui oleh
Kepala Desa
(...)
Bendahara Desa
(...)
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATUA N BUPATI SINTAN@
NOMOR 9/ TAHUN
2014 TENTANG
pETUNJUK TEKNIS PELAYAN DI LINGKUNGAN":uPESERTA JAMINAN KESEHATAN DAERAH ADE MUHR,K,"," SAKrT 0MUM AERAH TAHU D DJOEN SINTANG ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG, a.
bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga negara, k . . he ' .arena 1tu setiap orang mempunya1 ak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman bermutu dan t . k ' ' erangkau dan pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan Jaminan Keschatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kesehatan perorangan;
- b. bahwa dalam rangka mencapai Universal Health Coverage, maka masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum teregister atau belum menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), ditanggung oleh Pemerintah Daerah dengan Sumber biaya dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka efektifitas, efisiensi dan akuntabel dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, serta guna untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat Kabupaten Sintang, untuk itu dipandang perlu diatur dengan Petunjuk Teknis Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Daerah Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
1.
2.Undang-Undang ...
Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang p etapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 3j's @entang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kali antan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, ~~nan Lembaran Negara Republik Indonesia am g52) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Nomor . Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, ~,l";it,it Lembaran Negara Reub honest% Nomor 1820);
000370
•
- Undang-Und Hukum,''Hang Nomor 8 Tahun 1981 tentang cara Pid Indonesia Ta, 'na (Lembaran Negara Republik Lembaran N, \an 1981 Nomor 76, Tambahan egara Republik Indonesia Nomor 3209); 2.
- Undang- U:d Penyej, 'ang Nomor 28 Tahun 1999 tentang pa'[garaan Negara Yang Bersih Dan Bcbas N rupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran \_"Bara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 'Rmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 385); 3.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 5.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tangggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 9.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10.
C
t
- Undang-Undan Peri»tang.a,, '''\_Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dan Pemetic,\_,"Pean Antara Pemerintah Pusat Republik Ina, \an Daerah (Lembaran Negara Tamb: tonesia Tah 2 26 ahan Ler ib un 2004 Nomor 1. », Nomor 443%. Paran Negara Republik Indonesia 11.
- Undang-Undan Sistem Jan,' Nomor 40 Tahun 2004 tentang Republik ;"" Sosial Nasional (Lembaran Negara Tambaj. 'onesia Tahun 2004 Nomor 150, Nomor 4 � 6) � mbaran Negara Republik Indonesia 12.
- [;"&amp;-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang " Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran \_"gara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 13.
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sak.it (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- 18 P tu ran Pemerintah Nomor . era tentang Tenaga Kesehatan Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637); 32 Tahun 1996 (Lembaran Negara 1996 Nomor 49, Republik Indonesia
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pe elolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara ~[""{ta ndonesi~ Tahu 2005 Nomor i4o, ,r['ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
•
21. Peraturan Pe, .. Pedomar merintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang P Pernbi enyelenggaraan 'naan Dan Pengawasan Negara Reput; '°merintahan Daerah (Lembaran Tambahan Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Nomor 45g.baran Negara Republik Indonesia
22. Peraturan P, Pembaes. emerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pea,";"rusan Pemerintahan Antara Pe 1:n , Pemenntahan Daerah Provinsi, Dan menntahan D ah Ne ar aer: Kabupaten/Kota (Lembaran \_88ra Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, '@mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 4737);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372); 23.
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Ka bu paten Sin tang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
29. P a turan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 er: Pe ah Thun 2008 tentang Urusan emennt Kabupaten s;tang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
C
¢
Menetapkan
30.
- 31.
· Peraturan D Tahun 200g"rah Kabupaten Sintang Nomor 2 Daerah Ka,""tang susunan organisasi Perangkat Kabupaten g 'Paten Sintang (Lembaran Daerah Lembara ?'ang Tahun 2068 Nomor 2, Tambahan b: :. 'aerah Kab :. " sebagaimana telah . upaten Sintang Nomor 2) Kabupaten Sir iubah dengan Peraturan Daerah Daerah Ka, 'ng Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Tambaha,","""" Sintang Tahun 2013 Noror 5, Nomor 3) baran Daerah Kabupaten Sintang
- Peraturan D Tahun 20,. 'rah Kabupaten Sintang Nomor 7 Pada R,, 'f 'entang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di ah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Joen Sintang (Le ib . Tah 2 m aran Daerah Kabupaten Smtang \_,"2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah a0upaten Sintang Nomor 7);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sintang ;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Sintang;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
- Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Sintang;
- Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
9.Rumah ...
[
- % Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit rakan pelayanan :esehatan se it yang menyelenggar .a d . pelayan d epada rnasy ak kit an1 1an lasar san .; 'are :at untuk semua jenis penya emampuannya; pa1 dengan subspesialis sesuai dengan
40. Direktur adalah Direktur Ruman Muhammad Djoen Sintang; Sakit Umum Daerah Ade
11. Praktik Kedokteran adalah re . dokter dan dokter gigi 'angkaian kegiatan yang dilakukan oleh kesehatan; terhadap pasien dalam melaksanakan upaya
12. Standar Biaya adalah bi :. . . . :. bc ik aya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa an secara send; k l h k 1 In maupun gabungan yang diperlukan untu memperoiel eluaran tert b b . ki . er:entu dalam rangka penyusunan anggaran eras1s mnerja;
13. Pelayanan rawat jalan dalah :. tk : · . . ax pelayanan kepada pasien untu diobservasi, didiagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap;
- 14.Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
15. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat;
16. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya;
17. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang diberikan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik di rumah sakit;
18. Pelayanan Penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang penegakkan diagnosis yang terdiri dari Laboratorium Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Mikrobiologi, Radiodiagnostik, Elektromedik diagnostik, endoscopy dan dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya;
19. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik dan keperawatan yang terdiri dari Pelayanan Medikolegal, Pelayanan Pemulasaraan Jenazah dan Pelayanan Ambulance;
20. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan seperti Diklat, Sewa Gedung, Kantin dan fasilitas lain dilingkungan rumah sakit;
- 2l. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan mobilisasi rujukan pasien dari te t tinggal pasien ke rumah sakit dan atau pelayanan ru . kan e mpa . dan· rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu Ju pas1en
r
C
c
92. Jaminan Kesehatan Daerah sd aadalah program bantuan Jang selanjutnya disingkat Jamkesd a masyarakat miskin dan tida. l untuk pelayanan kesehatan bag Jaminan Kesehatan ,,\_ Bampu di luar Sasaran peserta (kuota) Bupati/Walikota, ye asyarakat yang ditetapkan oleh Daerah dengan &lt;,[" PR"biayaannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah dalam rang.\_ "Va dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja menyeluruh bagi ma~~"""judkan pelayanan kesehatan yang yr t miskin dan tidak mampu;
23. Peserta P!Sam Jamkesda adalah Masyarakat Miskin dan tdak mampu .abupaten Sintang be :. lah an erta (kuota) · 8 yang elum masuk jumla sasar pese 1ot jamkesmas dan tidak dijamin oleh Jaminan kesehatan lainnya;
4. Tindakan Medik adalah operasi, anestesi, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan khusus: '
25. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
26. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
27. Klinik konseling dan tes sukarela atau Voluntary counseling and testing yang selanjutnya disingkat VCT adalah pelayanan yang diberikan untuk membantu setiap orang mendapatkan akses semua pelayanan, baik inforrnasi, edukasi, terapi dan dukungan psikososial dalam menanggulangi HIV/ AIDS.
28. Juran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/ atau Pemerintah.
29. Bantuan iuran jaminan kesehatan yang selanjutnya disebut Bantuan iuran adalah iuran program jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayar oleh pemerintah.
30. Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang selanjutnya disebut PB! Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.
31. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.
32. Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji, atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
•
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- ( 1) Maksud ditetapkannya p 1 P eraturan B · . Pelayanan eserta Jaminan Ke 'upat tentang Petunjuk Teknis sakit Umum Daerah Aa, batan Daerah Di Lingkungan Rumah dijadikan acuan dam""ammad Djoen Sintang adalah untuk Daerah (jamkesda) \_,Sl &lt;sanaan Progr a m Jaminan Kesehatan Kabupaten Sintang ya,,",\_masyarakat miskin dan tidak mampu Penerima Bantuan tu~["ium teregister atau belum menjadi peserta dilayani di Rumah s.,,"inan Kesehatan Nasional (KN) yang Sintang. t Umum Daerah Ade Muhammad Djoen
- 0l """;\_"""apkanya Peratran ii adatan uata tercapainya etek It ts lan efisiensi ta aku . J: " Ke :he sert untabilitas pengelolaan program ","""" sesenatan Daerah (amkesda) bagi masyarakat miskin dan ti . mampu yang belum teregister atau belum menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Smtang yang dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 dengan menerapkan prinsip kendali biaya dan mutu.
BAB III - JENIS PELAYANAN
Pasal 3

Jenis Pelayanan yang dilayani dalam program Jamkesda adalah sebagai berikut:
- b. pelayanan rawat jalan di klinik VCT;
- a. pelayanan rawat jalan bagi fakir miskin dan orang tidak marnpu yang belum teregister;
- c. pelayanan gawat darurat untuk pasien yang selanjutnya di rawat inap;
- d. pelayanan rawat inap di ruang perawatan kelas III dan rawat inap non kelas (isolasi, perinatologi, ICU);
- e. pelayanan penunjang;
- f. pelayanan tindakan medik;
- g. pelayanan obat-obatan sesuai dengan formularium Nasional (generik).
BAB V - PESERTA JAMKESDA
Pasal 5

peserta program jamkesda terdiri dari .
- terdiri atas: mampu yang belum teregister, yang
- a. masyarakat Miskin dan tidak m. masuk dalam penetapan ampu Kabupaten Sintang yang belum dan tidak dijamin olei \_,\_ P"nerima bantuan iuran jaminan kesehatan b r1 ,;r rniskin dan O arnman kesehatan lainnya· . Ianrang tidak '
- a) gelandangan;
- b) pengernis;
- c) perseorangan dari komurite de
- k b e) :orban tindak kekerasan:
- d) perempuan rawan sos~r'[""alat terpenceil; . nom1;
- f) pekerja migran bermasalah sosial:
- h) perseorangan penerima manfaat lembaga kesejahtaraan sosial;
- g) masyarakat miskin akibat b ' . . a encana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan l (satu) tahun setelah kejadian bencana;
- i) penghuni rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan;
- k) penderita thalasseaimia mayor; dan
- j) penghuni pantia suhan;
- l) penderita kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
- c. pasien yang melakukan pemeriksaan di klinik VCT.
BAB V - PESERTA JAMKESDA
Pasal 6

- (1) Persyaratan bagi peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal 5 adalah sebagai berikut:
- a. foto copy Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Sintang, bagi yang sudah memiliki;
- c. bagi bayi baru lahir dan anak-anak yang belum mernpunyai NIK menggunakan NIK dan atau KK orang tua, surat keterangan lahir dari bidan/ surat keterangan dari kepala Desa;
- b. surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah;
- d. pada kasus gawat darurat, dimana peserta belum dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dan persyaratan lainnya diberi waktu 2 x 24 jam hari kerja untuk memenuhi persyaratan peserta dan terlebih dahulu mengisi formulir pernyataan peserta Jamkesda.
6. P b eserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam ersyaratan ag p . huruf b Pasal 5 adalah sebagai berikut: 02)
7. desa/ lurah dan/atau &lt;e?' lembaga pemasyarakatan dengan ' penghuni rumah t""~ate lembaga pemasyarakatan/kepala melampirkan surat 1ar rumah tahanan setempa!
8. 1 d an, pengemis, perseorangan penenma manfaat a. untuk ge an«tang ·» d · k · le ·jahtaraan sosial, perseorangan tan :omunitas adat embaga kese ~an rawan sosial ekonomi, korban tindak terpencil, peremPria migran bermasalah sosial dengan kekerasan dan ~[jemendasi dari dinas sosial / camat/ kepala melampirkan sura! ·jahteraan sosial; ,n
•
t
- c. penderita thalasseahr '. ' thalassaemia Ima mayor d I d . Tnayor y engan me} . . ndonesia dan b. 'ang diterbita. lampirkan kartu penderita keterangan a; "" Penderita u.,[,"""" oleh Yayasan Talassaemia direktur ruma, 'a Yayasan \_,""Dgan menunjukkan surat keterangan ba,, "akit, dan/ata ""Saemia Indonesia cabang, mayor; 1wa yang bersang.,,,Pala puskesmas dengan g tan me d .
2. bag' ke, e. 1g1 &lt;eluarga peserta p, Iain-lain; melampirkan foto copy, ~.,""am Keluarga Harapan (PKH), dengan disamping membawa foe, PKH, sedangkan bagi anggota keluarga keluarga atau keteran.,'\_,"?PY kartu PKH dilengkapi dengan kartu
3. h · d. penderita kejadian ikt nerta thalassaemia pelayanan keseh.,\_' 3'an paska imuni. seperti NIK, e\_ 'an dengan met. }Sasi (KIPI) dapat memperoleh Sartu keluarga da, ,"pirkan foto copy kartu identitas
- f. bagi penerima Bant 1an1 pendamping; d uan Langs Se " ng Jementara Masyarakat (BLSM),
5. perseorangan l. :. penerima '
6. engan melampirkan foto , g. bagi Py Kartu Perlindungan Sosial;
7. melampirkan foto copy Ke Drogram beras miskin dengan h. masyarakat miskin aia,""}Perlindungan sosial; dan
8. tanggap darurat de orban bencana alam dan sosial pasca ditetapkan oleh Bu.,,' melampirkan daftar/keputusan yang
- (3) Untuk pasien ke klinik VCT tid . menjaga kerahasiaan pas. ' lak dikenakan persyaratan karena untuk sIen.
BAB VI - SUMBER DANA
Pasal 7

Sumber dana Program pelayanan jamkesda adalah atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 8

Tata cara dan mekanisme pembayaran peserta Jamkesda adalah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

- (l) Sebagai petunjuk pelaksanaan yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Peserta daminan Kesehatan Daerah di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang Tahun Anggaran 2012 , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lag.
BAB 1
Pasal 10

Peraturan ini mulai berlak : Agar setiap orang m,"Rk tanggal diundangkan. Peraturan Bupati ini 4'ahuinya, memerintahkan pengundangan Kabupaten Sintang. ngan penempatannya dalam Berita Daerah
Ditetapkan di Sintang pada tanggal 2 e
2014
Diundangkan di Sintang pada tanggal 2 ke 2014
PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
&lt;(
YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR ?¥