PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 18 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 18 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI MINAHASA UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR 18 TAHUN 2012
TENT ANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MINAHASA UTARA
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
- Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2013 maka perlu memperoleh pengesahan Bupati Minahasa Utara;
- b. bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut merupakan penyelarasan Program dan Kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pengesahan Rencana ,Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2013.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangr:m Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4400);~
Menetapkan
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran ·Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pela~sanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010-2015.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2012.
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2013.
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- a. dalam rangka meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah Iayak huni melalui peningkatan kualitas dan pemnbangunan baru sebagai upaya pencegahan dan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik perlu dibentuk pedoman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Yang bersumber Dana Alokasi Khusus Fisik; ·
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nam.or 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor364);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tah un 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 l ten tang Pedoman Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebgaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hi bah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
Menetapkan
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantu.an Stimulan Perumahan Swadaya (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 664);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT /M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1941);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kata Singkawang Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kata Singka.wang Nomor 11 );
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
MEMUTUSKAN:
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA BANTU AN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK.
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota Singkawang selanjutnya disebut Walikota adalah Kepala Daerah yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Kota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disingkat DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekret.aris Daerah Kota Singkawang.
6. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus dengan prioritas nasional.
7. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang selanjutnya disebut OAK Bidang lnfrastruktur adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khusunya untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana Bidang lnfrastruktur masyarakat yang belum mencapai Standar Pelayanan
8. Minimal dan Norma Standar Pedoman dan Kriteria atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Badan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara UmumDaerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah badan Keuangan Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
12. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Singkawang selaku pengguna anggaran/barang.
13. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan yang disebut DISPERKIMTA adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan, yang mempunyai tugas salah satu adalah memferifikasi, mengevaluasi dan monitoring usulan/ proposal belanja bantuan sosial.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan W alikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Assisten, pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPS.
16. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA­ PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggara.n Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA­SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA­PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA­SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SK.PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
20. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakatyang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
21. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial,
krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana a1am yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
22. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah Pejabat Fungsional yang clitunjuk untuk menyalurkan uang dari Pemerintah daerah kepada Penerima Bantuan Sosial sesuai dengan Keputusan Walikota.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi petunjuk pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dalam pelaksanaan belanja bantuan sosial kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang bersumber dari DAK Fisik.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa uang yang diberikan melalui transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima bantuan sosial.
BAB III - PELAKSANAAN, MEKANISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah memberikan bantuan sosial yang bersumber dari DAK Fisik.
- (2) Penerima bantuan sosial adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah layak huni.
Bagian Kedua Pelaksanaan dan Penatausahaan
BAB III - PELAKSANAAN, MEKANISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 5

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA­ PPKD.
Pasa.16
- (1) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan W alikota. berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial berdasarkan pad.a daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung.
BAB III - PELAKSANAAN, MEKANISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 7

- (1) Persyaratan dalam pencairan bantuan sosial:
- a. surat permohonan dari Kepala DISPERKIMTA yang ditujukan kepada Walikota melalui Badan Keuangan Daerah selaku PPKD dengan memuat daftar nama-nama penerima bantuan sosial;
- b. rencana penggunaan dana;
- d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak penerima bantuan sosial bermaterai;
- c. Keputusan Walikota tentang alokasi dan nama penerima;
- e. surat pernyataan tanggungjawab mutlak Kepala DISPERKIMTA;
- f. daftar rekening bank penerima bantuan sosial;
- g. kuitansi bermaterai yang telah ditandatangani basah oleh salah satu penerima dan dilengkapi dengan daftar nama-nama penerima bantuan yang telah ditanda tangani oleh penerima dan diketahui oleh bendahara pengeluaran dan Kepala DISPERKIMTA; clan
- h. berkas difotocopy dalam 4 rangkap.
- (2) Tahapan penyaluran bantuan sosial kepada penerima diberikan sesuai dengan pengajuan dari DISPERKIMTA.
- (3) Format surat pernyataan tanggungjawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
Bagian Ketiga Mekanisme Pencairan Dana
BAB III - PELAKSANAAN, MEKANISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8

- (1) Berkas yang sudah lengkap disampaikan oleh DISPER.KIMTA kepada PPKD melalui Bendahara Pengeluaran PPKD untuk diperiksa kebenarannya sesuai persyaratan.
- (2) Pengajuan berkas yang tidak lengkap akan clikembalikan kepada DISPERKIMTA yang sebagai pemohon bantuan sosial.
- (3) Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD membuat nota dinas yang ditujukan kepada PPKD untuk persetujuan pembayaran.
- (4) Persetujuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat Surat Perintah Membayar oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD.
- (5) Berkas Surat Perintah Membayar yang sudah ditandatangani dan dinyatakan lengkap disampaikan pada Bidang Perbendaharaan melalui Kasi Pengendalian dan Pencairan Dana untuk diteliti kelengkapan berkasnya.
- (6) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan lengkap dengan memberikan ciklist lembar penelitian berkas.
- (7) Apabila berkas dinyatakan tidak lengkap, maka dikembalikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD untuk diperbaiki dan dilengkapi.
- (8) Apabila berkas dinyatakan lengkap, maka diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk dipindahbukukan ke rekening penerima bantuan sosial.
Bagian Keempat Pemanfaa tan Bantuan Sosial
BAB III - PELAKSANAAN, MEKANISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9

- (1) Pemanfaatan dana rekening dilakukan oleh penerima bantuan dalarn 2 (dua) tahap, dengan besaran masing-masing 50% dari nilai bantuan.
- (2) Dalam hal penerima bantuan rumah swadaya tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan Pembangunan Baru atau Peningkatan Kualitas, maka bantuan rumah swadaya daJam bentuk uang dapat digunakan untuk upah kerja, sebanyak-banyaknya 15% dari nilai bantuan dengan persetujuan Lurah.
- (3) Penerima bantuan rumah swadaya yang tidak memiliki kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
- b. penyandang disabilitas.
- a. lanjut usia, sekurang-kurangnya 58 tahun; dan/atau
- (4) Pembelanjaan bahan bangunan dilakukan dengan membuat Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan.
- (5) Penyampaian Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan ke toko/penyedia bahan bangunan merupakan bukti pemesanan barang
- (6) Toko/penyedia bahan bangunan melakukan pengiriman bahan bangunan berdasarkan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan.
- (7) Penerima bantuan rumah swadaya memeriksa dan menerima bahan bangunan yang dikirimkan toko/penyedia bahan bangunan berdasarkan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan.
- (8) Pembayaran bahan bangunan ke toko/penyedia bahan bangunan dilakukan oleh penerima bantuan rumah swadaya dengan cars. transfer/pemindahbukuan rekening, penerima bantuan rumah swadaya menunjukkan dokumen kepada pihak bank berupa :
- b. Nota pengiriman barang bahan bangunan yang ditandatangani penerima bantuan;
- a. Kartu Tanda Penduduk;
- c. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan; dan
- d. Surat Rekomendasi Penyaluran Dana.
- (9) Penerima bantuan rumah swadaya melaksanakan Pembangunan Baru atau Peningkatan Kualitas rumah secara swadaya didampingi oleh TFL.
- (10) Pemanfaatan dana bantuan tahap 2 sebesar 50% dapat dilakukan apabila progres fisik Pembangunan Baru atau Peningkatan Kualitas rumah telah mencapai minimum 30% atau dana tahap 1 telah dibelanjakan dan telah mulai dilakukan pelaksanaan Pembangunan Baru atau Peningkatan Kualita.s rumah serta bahan bangunan tahap 2 telah diterima.
BagianKelima Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Sosial
Pasa.110
- (1) Penerima bantuan rumah swadaya bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan fisik Peningkatan Kualitas rumah atau Pernbangunan Barurumah.
- (2) Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana/uang bantuan tahap 1 dan tahap 2 kepada DISPERKIMTA dilengkapi dengan foto rumah sesuai tahapan, yaitu :
- a. Laporan penggunaan dana/uang bantuan tahap 1 d.ilengkapi foto kondisi 0% dan kondisi selama proses pelaksanaan Peningkatan Kualitas;
- b. Laporan penggunaan dana/uang bantuan tahap 2 dilengkapi foto kondisi selama proses pelaksanaan Pembangunan Baru atau Peningkatan Kualitas dan kondisi 100%.
- (3) Bukti-bukti pengeluaran yang lengk.ap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DISPERKIMTA paling lambat 1 (satu) bulan setelah dana bantuan sosial diterima.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf dalam bentuk salinan foto copy dalam rangkap 4 (empat).
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disimpan clan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
Pasa.l 11
Bank penyalur wajib menyampaikan bukti transfer atau rekening koran terhadap penerimaan, penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan kepada DISPERKIMTA.
Bagian Keenam Pertanggungjawaban DISPERKIMTA
BAB III - PELAKSANAAN, MEKANISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 12

- (1) DISPERKIMTA wajib melaporkan kemajuan/perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada W alikota melalui PPKD.
- (2) Bukti-bukti pembelian oleh penerima bantuan sosial disimpan oleh DISPERKIMTA, sebagai bahan pemeriksaan/pertanggungjawaban.
- (3) DISPERKIMTA wajib menagih Penerima bantuan sosial yang tidak menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan sosial.
Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban PPKD
BAB III - PELAKSANAAN, MEKANISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 13

Pertanggungjawaban PPKD atas pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. Semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat ( 1) huruf a sampai dengan huruff;
- c. Menyimpan semua berkas pengajuan dan laporan yang disampaikan oleh DISPERKIMTA; dan
- b. Bukti transfer uang atas pemberian bantuan sosial berupa rekening koran kas daerah;
- d. Laporan realisasi belanja bantuan sosial yang disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
BAB III - PELAKSANAAN, MEKANISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 14

Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam Tahun Anggaran berjalan.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 15

Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada APBD Kota Singkawang.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 16

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 29 Agustus 2017
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd
AWANG ISHAK
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 29 Agustus 2017
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd BUJANG SYUKRIE
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 NOMOR 15
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum
YASMALIZAR, SH. NIP. 19681016 199803 1 004
LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NO MOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA MASY ARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH YANG BERSUMBER DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Alamat
NoKTP
Dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana Bantuan Sosial Kota Singkawang Tahun Anggaran 201 7 akan bertanggungjawab mutlak terhadap pengguna dana Bantuan Sosial yang kami terima sesuai peraturan perundang­ undangan yang berlaku dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.
Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang­ undangan yang berlaku.
Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Singkawang, 20 ..
Penerima Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni
(
)
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum
LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH YANG BERSUMBER DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Perumahan, Pemukirnan dan Pertanahan Kota Singkawang menyatakan akan bertanggungjawab mutlak terhadap bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus Fisik sesuai dengan Keputusan Walikota.
Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Singkawang, 2017
Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
(
NIP.
)
W ALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum
/
YASMALIZAR. SH. ,
' NIP. 19681016 199803 1 004