PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 4 Tahun 2015
Tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Berlaku: 4 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang : a.
- b.
Mengingat
BUPATI NIAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS UTARA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4) tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pedoman tentang Badan - Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 1.
N/A
Pasal 18

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ' Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
1
6. Undang-Undang Nomor ' 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana t: elah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 ' T ' ahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Merited Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
dan
BUPAT1 NIAS UTARA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH
PERMUSYAWARATAN DESA.
TENTANG
BADAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
1 .
\
2.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah yang memimpin pekiksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati sebagai unsur penyelenggara
4. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Camat adalah Pimpinan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara.
7. Desa adalah desa dan desa adut atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwetiang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.
- Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggaralcan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggaralcan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah panitia yang di bentuk oleh Kepiila Desa dalam rangka proses pemilihan keanggotaan Badan Permusyawarahan Desa.
14. Penjaringan adalah suatu tahapan kegialan yang dilakukan oleh Panitia Pengisian untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat Desa yang bersangkutan.
15. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan, kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang - undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
\
- Keputusan Kepala Desa adalali semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahari dan Pembangunan Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan utnum maupun peraturan perundangundangan. 17.
BAB II - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 2

- Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa setempat berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisianya dilakukan seeara demokratis. ( 1 ) ,
- Keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masing-masing dusun di Desa yang bersangkutan. ( 2 )
- Anggota Badan Permusyawaralan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur tokoh masyarakat, golongan profesi dan menjamin keterwakilan perempuan. (3)
BAB II - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 3

- Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pengucapun sumpah / janji. (1)
- Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali seeara berturut-turut atau tidak seeara berturut-turut. ( 2 )
- Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa. (3)
- Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu dengan ketentuan : (4)
- a. Jumlah penduduk s / d 1000 jiwa sebanyak = ; 5 Anggota BPD b. Jumlah penduduk antara 1001 s / d 1500 jiwa sebanyak = 7 anggota BPD c. Jumlah penduduk di atas 1500 jiwa sebanyak = 9 anggota BPD.
- untuk menjamin keterwakilan wilayah bagi anggota BPD, maka jumlah penduduk terbanyak dalam 1 (satu) dusun yang memiliki keanggotaan BPD terbanyak. (5)
BAB II - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 4

- Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris. ( 1 )
- Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa seeara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan seeara khusus. ( 2 )
- Rapat pemikhan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. ( 3 )
1
1
?
Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. bertaqwa kepada Tuhan yang maha l.Osa
- b. memegang teguh dan mengarnalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tuggai Ika. serta
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah / pemah menikah dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah / STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) dan atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari instansi yang berwenang.
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa.
6. f . terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan penduduk;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang - ulang;
- bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa dan wajib bertempat tinggal di dusun dan di Desa setempat selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah Wakil penduduk dusun / atau Desa yang dipilih secara demokratis.
BAB III - TATA CARA PEHGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMU8YAWARATAN DESA Pasal 6
Pasal 7

Panitia pengisian mempunyai tugas:
\
melakukan penjaringan dan penyaringan bakai calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir. menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jurnlahnya atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan paling lambat 3 ( tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir. menyelenggarakan pengisian calon anggota Badan Permusyawaratan Desa melalui proses pemilihan langsung dimasing- masing dusun di Desa yang bersangkutan. sama
- menyampaikan hasil pemilihan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) had sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.
BAB III - TATA CARA PEHGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMU8YAWARATAN DESA Pasal 6
Pasal 8

Mekanisme penyelenggaraan pengisian calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf c adalah:
- Panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan tata cara penjaringan dan penyaringan; a.
- b.
- setelah penetapan tata cara penjaringan dari penyaringan, panitia pengisian melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakai calon anggota Badan Permusyawaratan Desa melalui pengumuman di tiap dusun atau pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat Desa.
g - h.
- isi pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf b antara lain :
1. Tempat pendaftaran bakai calon anggota Badan Permusyawaratan Desa;
2. Waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran bakai calon anggota Badan Permusyawaratan Desa;
3. Persyaratan kelengkapan administrasi bakai calon anggota Badan Permusyawaratan Desa.
pengumuman dan pendaftaran bakai calon dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh hari);
- Panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa melakukan penelitian administrasi terhadap persyaratan bakai calon yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari;
- penelitian kelengkapan administrasi bakai calon sebagaimana dimaksud pada huruf e disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan yang berwenang;
berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf f panitia pengisian menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- Panitia pengisian memfasilitasi pelaksanaan pemilihan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditiap dusun di Desa yang bersangkutan;
- Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sehagai anggota Badan Permusyawaratcin Desa terpilih yang dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Kepala Desa.
- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon anggota Badan Permusyawaratan Desa memperoleh jumlah dukungan suara tcrbanyak dengan jumlah yang sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf i, . maka diadakan sama pemilihan ulang selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan pemilihan hanya untuk para calon anggota. Badan Permusyawaratan Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak yang sama.
- (3) Apabila pemilihan ulang calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menentukan calon lerpilih anggota Badan Permusyawaratan Desa menggunakan seleksi tambahan yaitu kriteria pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.
- (2) Penentuan waktu pelaksanaan pemilihan ulang diumumkan dan disampaikan kepada para calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama oleh Ketua Panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Repala Desa.
PasaJ 10
- (1) Bagi calon tunggal anggota Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sebagai calon terpilih apabila memperoleh dukungan suara sekurangkurangnya Va (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih.
- (2) Apabila calon tunggal anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak bisa memperoleh dukungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) maka diadakan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada pasal 9.
BAB III - TATA CARA PEHGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMU8YAWARATAN DESA Pasal 6
Pasal 11

.
- ( 1) Hasil pemilihan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf i , disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setempat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati Nias Utara paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung dari Kepala Desa.
BAB III - TATA CARA PEHGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMU8YAWARATAN DESA Pasal 6
Pasal 12

- (1) Sebelum memangku jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa bersumpah dan berjanji menurut agamanya secara bersama-sama dihadapan masyarakat dengan didampingi oleh rohaniawan yang dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.
1
- (2) Sumpah / janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut ' Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah / beijanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujumya, dan seadil - adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang- undangan dengan seluruslurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia'. :
BAB IV - FUNGSI, HiOK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUYAWARATAN DESA
Pasal 13

Badan Permusyawaratan Desa mepunyai fungsi:
- a. Membahas dan menyepakati rancangan perat uran desa bersama kepaia desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepaia desa.
BAB IV - FUNGSI, HiOK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUYAWARATAN DESA
Pasal 14

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak:
- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
- c. Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dim fungsinya dari APBDesa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
BAB IV - FUNGSI, HiOK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUYAWARATAN DESA
Pasal 15

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:
- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan / atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. memperoleh biaya operasional;
- g. memperoleh pengembangan kapasitas;
- h. memperoleh penghargaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Nias Utara.
BAB IV - FUNGSI, HiOK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUYAWARATAN DESA
Pasal 16

Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan
I
I
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi c. menyerap, menampung, masyarakat desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan / atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
BAB IV - FUNGSI, HiOK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUYAWARATAN DESA
Pasal 17

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa;
- b. melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme, menerima uang, barang, dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang aJkan dilakukan;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah / janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai polotik; dan / atau
- i. menjadi anggota dan / atau pengurus organisasi terlarang.
BAB V - MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 18

- (1) Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2 / 3 dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (5) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (4) dinyatakan sah apabila disetujui Va (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir.
\
1
1
- (6) Hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.
BAB VI - PEMBERHENTLAN DAN PENGGATLAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 19

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena :
- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. berakhir masa keanggotaan.
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- d. melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
BAB VI - PEMBERHENTLAN DAN PENGGATLAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 20

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diadakan penggantian yang diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati Nias Utara melalui camat Setempat.
- (2) Mekanisme penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat yaitu :
- a. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi musyawarah pemilihan langsung dilokasi dusun yang keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa nya terjadi penggantian;
- b. Berdasarkan hasil pemilihan langsung yang diadakan di dusun yang bersangkutan, maka anggota Badan Permusyawaratan Desayang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu;
- c. Hasil pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desakepada Bupati Nias Utara melalui Camat setempat untuk diresmikan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu.
- (3) Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan.
1
1
BAB VII - TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 21

- (1) Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit memuat:
- a. waktu musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
- b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
- c. tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
- d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- e. pembuatan Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
- b. tempat musyawarah;
- c. jenis musyawarah; dan
- d. daftar hadir anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawiirah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
- b. penetapan pimpinan musyawarali apabila ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan hadir;
- c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
- d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
- b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
- c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepaia Desa; dan
- d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepaia Desa atas pandangan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepaia Desa; dan
- d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
- b. penyusunan berita acara;
- c. format berita acara;
- d. penandatanganan berita acara; dan
- e. penyampaian berita acara.
BAB VIII - PEMBLAYAAN
Pasal 22

- (1) Biaya peresmian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Nias Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Utara.
- (2) Biaya peresmian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa yang bersangkutan.
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23

Pemerintah Kabupaten Nias Utara berhak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penggantian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2012 Nomor 10 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2012 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga
t
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahainya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara.
Ditetapkan di Lotu pada langgal 14 September 2015
BUPATI NIAS UTARA,
EDWARD ZEGA
Diundangkan di Lotu pada tanggal 15 September 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,
IDAMAN ZEGA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2015 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA : (4 / 2015).
!
1
I
?
PENJELASAN
Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'demokratis' adalah suatu kegiatan proses pemilihan secara langsung.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah tokoh keagamanaa, tokoh adat, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya.
PENJELASAN
Pasal 15

Humf a

Cukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasHuruf eCukup jelasHuruf fCukup jelasHuruf gYang dimaksud dengan pengembangan kapasitas yaitu pengembangan melalui pendidikan, pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis dan kunjungan lapangan.Huruf hCukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas

1Pasai 21 Cukup jelas Pasai 22 Cukup jelas Pasai 23 Cukup jelas Pasai 24 Cukup jelas Pasai 25 Cukup jelas Pasai 26 Cukup jelasPasai 27Cukup jelasTAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR