PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 46 Tahun 1960
Tentang PERUBAHAN NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM SERTA PEMINDAHAN TEMPAT KEDUDUKAN "N.V. NEDERLANDCHE-INDISCHE AARDOLIE MAATSCHAAPPIJ"
Berlaku: 3 Desember 1960
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa semua perusahaan minyak bumi, yang kini sedang berusaha dalam lapangan pertambangan minyak bumi di Indonesia, seharusnya mempunyai tempat kedudukan (domisili) di Indonesia dan tunduk sepenuhnya kepada hukum Indonesia;
- b. bahwa N.V. N.I.A.M. sejak tanggal 1 Januari 1959 secara de facto telah merubah namanya, (de facto) telah memindahkan tempat kedudukannya dari Negeri Belanda ke Indonesia dan (de facto) telah bertindak sebagi Perseroan Terbatas Indonesia;
- c. bahwa berhubung dengan itu perlu diberi dasar hukum untuk tindakan-tindakan tersebut diatas yang memang sudah sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang pertambangan minyak bumi;
- d. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
Mengingat
:
Pasal 33 ayat (2) dan (3) dan pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;
Mendengar
:
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 29 Nopember 1960;
Memutuskan :
Menetapkan
:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan nama dan kedudukan hukum serta pemindahan tempat kedudukan "N.V. Nederlandsche-Indische Aardolie Maat-schappij".
N/A
Pasal 1

.
Nama "Nederlandsch-Indische Aardolie Maatschappij" atau dengan singkat "N.I.A.M." dirubah menjadi "Pertambangan Minyak Indonesia" yang dapat disingkat dengan "Permindo".
N/A
Pasal 2

.
"Permindo" bertempat kedudukan di Indonesia.
N/A
Pasal 3

.
"Permindo" adalah suatu Perseroan Terbatas yang tunduk pada hukum Indonesia yang berlaku untuk Perseroan Terbatas.
N/A
Pasal 4

.
Kekuasaan-kekuasaan yang dilakukan oleh Minister van Kolonien (Minister van Overzeesche Gebiedsdelen) mengenai "NederlandschIndische Aardolie Maatschappij" dilakukan oleh Presiden terhadap "Permindo".
N/A
Pasal 5

.
Semua peraturan yang berlaku untuk dan terhadap "NederladschIndische Aardolie Maatschappij" terus berlaku untuk dan terhadap "Permindo", sekedar tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini dan disesuaikan dengan kedudukan Republik Indonesia dan konstelasi ketata-negaraan Republik Indonesia.
N/A
Pasal 6

.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1959.
Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 3 Desember 1960.
Pejabat Sekretaris Negara,
SANTOSO.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 150.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 1960. Presiden Republik Indonesia,
SUKARNO
PENJELASAN
Pasal 1

, 2 dan 3.
Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian umum, maka dalam pasal-pasal ini terdapat penyesuaian termaksud dalam penjelasan umum tersebut.
PENJELASAN
Pasal 4

.
Untuk menghindarkan keragu-raguan tentang siapakah yang berwenang untuk melakukan kekuasaan Minister van Kolonien (Minister van Overzeesche Gebiedsdelen), maka dalam Peraturan ini ditentukan bahwa kekuasaan-kekuasaan tersebut dilakukan oleh Presiden terhadap Permindo.
PENJELASAN
Pasal 5

menentukan, bahwa semua peraturan terhadap N.I.A.M. pada prinsipnya berlaku untuk dan terhadap Permindo. Bahwa dengan diadakannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang merubah nama, merubah kedudukan hukum dan pemindahan tempat kedudukan N.I.A.M., ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini tidak berlaku lagi, itu sudah semestinya.
Begitulah pula ketentuan yang masih dapat berlaku harus disesuaikan dengan perubahan nama, perubahan kedudukan hukum dan pemindahan tempat kedudukan
N.I.A.M.
Jadi misalnya jika suatu pasal menunjuk kepada peraturan Negeri Belanda, maka yang berlaku adalah peraturan Indonesia yang serupa : misalnya jika ditunjuk Arrondissementsrechtbank di 's-Gravenhage, maka ini harus diartikan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta.
Bahwa peraturan-peraturan masih berlaku harus disesuaikan dengan kedudukan Republik Indonesia dan konstelasi ketata-negaraan kita juga sudah semestinya misalnya Minister van Kolonien (Minister van Overzeesche Gebiedsdelen) dan Gouverneur General harus dibaca Presiden.
Untuk menghilangkan keragu-raguan, maka tentang pindahnya wewenang dari Minister van Kolonien (Minister van Overzeeche Gebiedsdelen) kepada Presiden, ditentukan dalam pasal 4 Peraturan ini.
Contoh dari pada penyesuaian dengan konstelasi ketatanegaraan Indonesia adalah misalnya:
"Leden van de Raad van State" harus dibaca "Anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung" dan "Leden van De Staten-Generaal" harus dibaca "Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat".
PENJELASAN
Pasal 6

.
Berhubung semua perubahan sebagaimana termaksud dalam Peraturan ini de facto dijalankan semenjak tanggal Januari 1959 yang sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang pertambangan minyak bumi, maka Peraturan ini dilakukan surut hingga tanggal 1 Januari 1959.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2100.
--------------------------------
CATATAN
Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG