PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 07 Tahun 2012
Tentang TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Berlaku: 07 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
1 1
1
1
I
I
1
1 1 .
BUPATI MINAHASA TENGGARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 07 TAHUN 2012
T E N T A N G
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Ke�angan Daerah, rnenetapkan Tata Cara P�rgeseran Anggart3n Penaturan Bupatl. . · · 1 1 1 1 1 1 1 tentang perlu dengan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 Peraturan
I
- 1 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun . 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Neg 9 ra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Norl'lior 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonibr 4�86);
I
'
11
3. Undang-Undang Nornor · 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik · I ndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun - 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lnponesia Tah 1 un 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
1
1
I
I
I
I
r
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KJuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di .Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 1 1 1 1 , 1 Ttmb�han Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4686); 1 ·
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
4. 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. 1 1 . Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok­ pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
7. 1 2 . Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenqqara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2012;
8. 1 3 . Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2012;
I
I
1
1
I
I
, ,
1
1
I
1
I
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SABI
KETENTUAN UMUM
'
·
Pasal .1
'
I
1 1
I
1
,
1
I
'
1
I
1
1
1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
3. An9garan Pendapatan, dan Belanja · Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana ��uangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 1 ],ole� pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 11 ,
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran /pengguna barang;
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah:
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah; I I
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yaJg selanjuthya disingkat 'rAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesual dengan kebutuhan;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selaniutnya disingkat DPA-SKPD adalah do�umen1 ly,�g mer.nuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
9. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selahjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.