PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 3Ÿ Tahun 2015
Tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KOTA KENDARI
Berlaku: 98 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
- b. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan + - ekonomi di Kota Kendari perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat di Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kota Madya Tingkat II Kendari (Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang * Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan ÿ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
- 6 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
MEMUTUSKAN :
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KOTA KENDARI
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan
- 1 Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kendari dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara.
- Walikota adalah Walikota Kendari.
- 4 Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
6. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha /kegiatan tertentu dalam bentuk Izin Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk satu lembar .
5. Usaha Kecil adalah Usaha Ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan cabang atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro kecil dan menengah.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memudahkan akses dan mendekatkan penyelenggaraan pelayanan pada pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota Ini meliputi pemberian IUMK bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (PUMK) .
BAB IV - PENDELEGASIAN KEWENANGAN
Pasal 4

- (1) Walikota Mendelegasikan Kewenangannya Kepada Camat sebagai pelaksana IUMK;
- (2) Bentuk naskah Izin Usaha Mikro dan Kecil tercantum dalam Lämpirän Peraturan Walikota ini;
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.
Ditetapkan di Kendari pada tanggal 2015
WALIKOTA KENDARI
H. ASRUN
Diundangkan di Kendari
2015
- pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI
ALAMSYAH LOTUNANI
- BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2015 NOMOR
LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR
37
TAHUN 2015
TANGGAL
2
2015
PEMERINTAH KOTA KENDARI
KECAMATAN
JL
SURAT IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL
Nomor
1
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Dana Kecil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil; Peraturan Walikota Kendari Nomor Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK) kepada Camat di Kota Kendari, bersama ini menyatakan dan memberikan izin kepada
Nama
Nomor telepon
Nomor KTP
Alamat
Untuk mendirikan Usaha Mikro dan Kecil yang mencakup perizinan dasar yang berupa Menempati lokasi / domisili, melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang dan jasa, dengan identitas
Nama
Bentuk Perusahaan
NPWP
Kegiatan Usaha
Sarana Usaha Yang
Digunakan
Alamat Usaha
Jumlah Modal Usaha
Nomor Pendaftaran
Foto
4 x 6
berwarna
Ditetapkan di Kendari Pada tanggal CAMAT
Pangkat; Gol Ruang
NIP.
WALIKOTA KENDARI
H. ASRUN
LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR
TAHUN 2015
TANGGAL
3
9
2015
PEMERINTAH KOTA KENDARI
KECAMATAN
JL.
Kendari,
2015
Nomor
Kepada Yth
Lampiran
1 (Satu) Berkas
CAMAT.
Perihal
Permohonan IMK
di
Kendari
Yang bertanda tangan dibawah ini
- 2 Nama Pemilik / Penanggung Jawab
- 1 Nama Usaha Mikro / Kecil
3. Alamat Pemilik / Penanggung Jawab
- 5 Sarana Yang Digunakan
- 4 Kegiatan Usaha
- 6 Jumlah Modal Usaha
7. Waktu Usaha
8. Luas Tempat Usaha
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Dana Kecil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Usaha Mikro Dan Kecil; Peraturan Walikota Kendari Nomor.. Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil kepada Camat di Kota Kendari, bersama ini mengajukan Permohonan Usaha Mikro dan Kecil di lokasi tempat usaha sebagai berikut:
8. Kawasan /Jalan
- b. Kelurahan
3. c Kecamatan
Sebagai Persyaratan Permohonan ini Kami Lampirkan
- 1 Surat Pengantar dari RT atau RW
3. Foto Kartu Keluarga Copy
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Keterangan Domisili
4. Pas Foto Berwarna Ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar
Demikian Permohonan ini kami sampaikan dan diisi dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari Keterangan tersebut ternyata benar maka kami bersedia dicabut IUMK yang telah di terbitkan.
Hormat Kami,
WALIKOTA KENDARI
H. ASRUN