PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 3 Tahun 2013
Tentang No Description
Berlaku: 6 Februari 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta guna menunjang kegiatan operasional pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi sehari-hari, perlu disediakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013.
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Menetapkan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 39/E).
MEMUTUSKAN:
:
PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2013.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi;
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
8. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD adalah Dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD seharihari.
BAB II - KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 2

Kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
- a. Tinggi;
- b. Sedang;
- c. Rendah.
BAB II - KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 3

- (1) Penentuan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
- (2) Pendapatan Umum Daerah dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah ditambah Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum;
- (3) Belanja PNSD dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji dan tunjangan PNSD yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan (PPh pasal 21).
BAB II - KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013;
- (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
BAB II - KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 5

- (1) Atas dasar penghitungan dimaksud dalam pasal 4 Peraturan ini, Kabupaten Banyuwangi termasuk kelompok tinggi, yaitu di atas Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah);
- (2) Penetapan kelompok tinggi dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penghitungan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta penghitungan penyediaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi.
BAB II - KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 6

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi diberikan 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD;
- (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD disediakan sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
BAB II - KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 7

- (1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta penyediaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013.
Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 6 Februari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,
Ttd.
Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Muda NIP 19561008 198409 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 3
BAB IV
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak Tanggal 1 Januari 2013.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 6 Februari 2013
BUPATI BANYUWANGI,
Ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BERIT A DAERAH KABUPATEN NIAS SELAT AN
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 38 TAHUN 2011
TENT ANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS SELATAN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Kesehatan dan guna kelancaran pelaksanaan pembebasan biaya kesehatan, perlu diatur mekanisme penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Oaerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nemer 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
SERI: E
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten I Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 738/ Menkes/SK/Vll/1995 tentang Penyerahan Secara Nyata Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/ Menkes/Per/111/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/ Menkes/PerN/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/Menkes/PerNl/2011 tentang Petunjuk Teknis Pembebasan Biaya Kesehatan;
17. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93A/Menkes/SKB/l/1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/ Menkes/SK/111/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nornor 06 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Kesehatan;
23. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH . Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan.
5. JAMKESDA adalah Jaminan Kesehatan Daerah.
6. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
7. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan.
8. Rujukan adalah keterangan yang diberikan oleh tenaga medis yang berwenang menyangkut pelayanan penyakit pasien.
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat:
WALIKOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAIT WALIKOTA PAYAKUMBUH NoMoR 3 53 TAHVN 2Ol7
TEITTANG
NOMENI(LATUR JABATAN PELATISANA BAGI PEGAtrTAI ITEGERI SIPIL DI LINGKUNGAIT PTMTRINTATI KOTA PAYAKUMBUTI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel, perlu melakukan penataan jabatan pelaksana di lingkungan
2. pemerintah kota Payakumbuh;
- b. bahwa nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh belum ada keseragaman antara jabatan dan kualifikasi pendidikan;
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OI5 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791 ;
\,
Menetapkan
- 2 Peraturan Pemerintal Nomor 18 taiun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6037);
- 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dart Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan;
- 5 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25).
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH.
N/A
Pasal 1

Da1am Peraturan Wa,likota ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah wa-rga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai apa.ratur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenaagan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil nega,ra dan pembinaan malajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,pemindahan, dan pemberhentianpegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
5. Pejabat Administrasi adalah pegawai apa-ratur sipil negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
6. Jabatan Pelaksana adalal sekelompok pegawai apa-ratur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Kualifikasi Pendidikan adalah pendidikal yalg diperoleh melalui pendidikan forma.l.
8. Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam pelaksanaan pemerintahal dan pembangunan.
9. Klasifikasi Jabatan adalah pengelompokan jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerl'a.
N/A
Pasal 2

- (1) Jabatan Pelaksana apa,ratur sipil negara dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kery'a.
- (2) Kesamaan karakteristik, mekanisme darr pola keq'a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana.
- (3) Nomenklatur Jabatan pela-ksana sebagaimana dimaksud pada ayat (21 didasarkan kepada kualiflkasi pendidikan formal sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.
.l
N/A
Pasal 3

Peraturan Wa-likota ini dimaksudkan sebagai pedoman Perangkat Daerah untuk menetukan kaedah dan kriteria dalam pemberian nama jabatan pelaksana yang bersifat spesifik berdasarkan kualifikasi pendidikan formal sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.
Pasa-l 4
Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan kejelasan tugas dar fungsi Calon Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Negeri Sipil dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi jabataa manajerial terenda,h di setiap Perangkat Daerah serta memberikan kejelasaa tugas dan fungsi sesuai dengan latar belakang pendidikan.
N/A
Pasal 5

Nomenklatur Jabatan Pelaksana dilengkapi dengan pembagiaa urusan pemerintah, jabatan, kualifikasi pendidikan serta tugas jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
N/A
Pasal 6

Nomenklatur Jabataa Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal (5), dapat disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
Pasa-l 7
Daftar nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupa-kan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
J
N/A
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.
Ditetapkal di Payakumbuh
pada tanggal t r tucr 2Ol7
\yA''no'o
W--"'"
/
lj" RIZA FALEPI
Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal tt 6uct 2ol7 SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,
B
IS
BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR q9
V
| No | Urusan Pemerintahan | Jabatan | Kuelifikasi Pendidikan | Tugas Jabatan |
|------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Pen5rusunan 22. Rencana Rehabilitasi | Sarjana (S1)/ Diploma IV di bidang Ilneu Hukum/ Psikologi Umum/Psikologi Masyarakat/ kriminolog atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pengumpulan, pengklasifikasian dan data objek kerja dibidang rencana rehabilitas i |
| | | 23. Polisi Khusus | SLTA/ Dtl Dttl DIII di bidang yang relevan dengan tugas jabatan | Melakukan kegiatan yang meliputi penjagaan, pengawasan, dan pemeriksaan di lembaga pemasyarakatan |
| | | 24. Pranata Peradilan | Minimal Diploma III di bidang Ilnou Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugasjabatan | Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan, penJrusun€rn dan pelaksEula€ul administrasi perkara- |
Ditetapkan di Payakumbuh
pqdatanggal !t luct 2Ot7
N/^""o,offi:u,,
I
I
u" RT,AFALEPI
\