PERATURAN DAERAH PROVINSI Unknown Nomor 1 Tahun 2017
Tentang PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
Berlaku: 1 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang : a.
bahwa daerah aliran sungai merupakan salah satu bagran sumber daya aii yang mempunyai arti penting bagr kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia;
- bahwa kerusakan daerah aliran sungai di Provinsi Bengkulu semakin memprihatinkan dan berdampak langsung pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat sehingga harus dikelola dengan memperttatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya; b.
- bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai perlu disusun dan diatur dengan Peraturan Daerah; c.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; d.
Mengingat : 1.
N/A
Pasal 13

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun t945;
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nornor 19, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828l,;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3Oa6);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3ale);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan {I"embaran Negara Republik Indonesia Tahtrn 1999 Nornor 167, Ta*tbahan Lembar:an Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2o0,4 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 L Tahun L999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 86, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaD); 5.
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OQT tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AAT Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup {Lembaran Negara Republik Indonesia ?ahun 2AAg Nomor 14A, Tarnbahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5OSeh
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor I Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285a1;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a833); 10.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OLL tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230); 11.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2A1,2 tentang Izin Lingkungan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al2 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 12.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2Ol2 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al2 Nornor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52921; 13.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU dan
GUBERNUR BENGKULU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampllng, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
5. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanflaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
6. Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualita.s, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah.
7. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
8. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan nrang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.
9. Pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan ka5ru, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta ?.ofla inti dan zorta rimba pada taman nasional, yang dilaksanakan secara optimal dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
10. Penggunaan hutan adalah penggunaa.n kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan di hutan produksi dan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
11. Penggunaan lahan adalah upaya penatagunaan, penyediaan, pengembangan dan pengusaha"an sumberdaya lahan secara optimal dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
12. Pemanfaatan air adalah upaya penatagunaarl, penyediaan, pengguna,an, pengembangan dan pengusahaan sumberdaya air secara optirnal dan berkead.ilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
13. Bagran hulu daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topograli bergelombang, berbukit dan/atau bergunung, dengan kerapatan drainase relatif tinggi, rnerupakan sumber air yang masuk langsung ke sungai utama dan/atau melalui anak-anak sungai, serta sumber erosi yang sebagiannya terangkut ke daerah hilir sungai rnenjadi sedirnent.
9. Bagian tengah daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS yang membentang mulai dari hulu sampai hilir termasuk sempadan sungai, marupakan sumber penghidupan manusia dan satwa lainnya. L4.
10. Bagian hilir daerah aliran sr:ngai adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang rnemiliki ciri topografi, datar sampai landai, merupakan daeratr endapan sediment atau a]Iuvial. 15.
11. Restorasi adalah upaya untuk mengembalikan unsu.r biotik serta unsur abiotik pada kawasan hutan sehingga tercapai keseimbangan hayati. 16.
12. Rehabilitasi adalah usaha memperbaiki, memulihkan kembali dan rneningkatlan kondisi lahan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal. t7.
13. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukkannya. 18.
14. Sumberdaya daerah aliran sungai adalah seluruh sumberdaya dalam kawasan DAS yang dapat didayagunakan untuk memerruhi kebutuh.an pembangunan sosial, ekorromi dan penopang sistim penyanggah kehidupan manusia maupun satwa lainnya. t9.
15. Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat SWP DAS adalah satuan wilayah yang terdiri dari satu atau lebih aliran sungai atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang atau sama dengan 2.OOO km 20.
persegi yang karena kondisi biofisiknya disatukan dalam satu wilayah pengelolaan.
- 2t. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS yang selanjutnya disebut Forum DAS adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS.
22. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang berdiam di daerah aliran sungai atau sekitarnya yakni tokoh adat, tokoh agama dan lain-lain dengan sejumlah pengalaman dan kearifannya dalam menjaga dan mempertatrankan kelestarian sumberdaya alam pada masing-masing kawasan daerah aliran sungai-
BAB II - MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman pengelolaan DAS sebagai salah satu sumber utama kehidupan manusia dan satwa lainnya secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pelaksanaan, pemanfataan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian.
BAB II - MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3

Pengelolaan DAS dilakukan berdasarkan asas :
- otonomi daerah 4.
- manfaat dan lestari; b,
- keralryatan dan keadilan; C
- kebersamaan; d
- keterpaduan;
- keberlanjutan;
- berbasis masyarakat;
- kesatuan wilayah dan ekosistem; h
- keseimbangan;
- pemberdayaan masyarakat; 1
- akuntabel dan transparan; dan k
- pengakuan terhadap kearifan lokal. 1
Pasa1 4
Pengelolaan DAS bertujuan untuk:
- a. Terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS;
- b. Terw'ujudnya kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi jumlah, kualitas dan distribusinya;
- c. Terwujudnya kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS; dan
- d. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
BAB III - RUANG LINGKUP PENGELOLAAN DAS
Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengelolaan DAS meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian DAS yang menjadi kewenangan Daerah.
2. {2) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang dan pola pengelolaan sumher daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan rurang dan sumber daya air.
3. Dalam Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan Instansi Terkait pada lintas wilayah administrasi serta peran serta masyarakat. (3)
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 6

- (1) Perencanaan Pengelolaan DAS dilaksanakan melalui perumusan tujuan, sinkronisasi program dan sistim monitoring serta evaluasi program dalam satu SWP DAS.
2. {2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pihak terkait serta bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas disiplin ilmu.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kajian kondisi biofisik, sosial, ekonomi, politik, kelembagaan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyiapan Rencana Pengelolaan DAS dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Forum DAS.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 7

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan tahapan kegiatan:
- a. inventarisasi DAS;
- b. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS; dan
- c. penetapan Rencana Pengelolaan DAS.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 8

- (1) Inventarisasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurlf a meliputi:
- a. proses penetapan batas DAS; dan
- b. pen5rusunan klasifikasi DAS.
- (2) Proses penetapan batas DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui tahapan kegiatan:
- a. penyiapan bahan;
- b. penentuan batas DAS;
- c. verilikasi batas DAS; dan
- d. penetapan batas DAS.
- (3) Penlrusrrnan Klasilikasi DAS sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menentukan:
- a. DAS yang dipulihkan; dan
- b. DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan inventarisasi DAS diatur dalam Peraturan Gubernur.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 9

- (1) Berdasarkan penetapan Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8 ayat (3), dilakukan penJrusunan Rencana Pengelolaan DAS.
- (2) Pen5rusunan Rencana Pengelolaan DAS, meliputi:
- a. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan
- b. pen5rusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dularngnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pen)rusunan Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 1

O
- (1) Berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan penetapan Rencana Pengelolaan DAS untuk yang dipulihkan daya dukungnya dan/atau DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
2. {21 Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi salah satu dasar dalam pen5rusunan rencana pembangunan sektor dan wilayah Kabupaten/ Kota..
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 11

- Rencana Pengelolaan DAS sebegairnana dimaksud dalam Pasal 1O ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun. (u
- Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan ditiqiau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali. tzl
- Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar Rencana Pengelolaan DAS dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun. (3)
BAB V - PELAKSANAAN
Pasal 12

Kegiatan Pengelolaan DAS dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS yang telah ditetapkan dan menjadi acuan rencana pembangunan sektor dan rencana pembangunan wilayah administrasi.
BAB V - PELAKSANAAN
Pasal 13

Kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan pada:
- a. DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya; dan
- b. DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya.
BAB V - PELAKSANAAN
Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
- a. optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan Daya Dukung wilayah;
- b. penerapan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
- c. pengelolaan vegetasi dilakukan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan;
- d. peningkatan kepedulian dan perarl serta Instansi Terkait dalam pengelolaan DAS; danlatau
- e. pengembangan kelembagaan Pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.
- t2l Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan.
BAB V - PELAKSANAAN
Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagairnana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:
- a. menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan;
- b. bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka penerapan teknik konservasi tanah dan air demi kelangsungan daerah tangkapan air, untuk menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
- c. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan wilayah administrasi dalam rangka mempertahankan kelestarian vegetasi, keanekaragaman hayati dan produktivitas lahan; dan/atau
- d. peningkatan kapasitas kelembagaan Pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinlconisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.
6. (21 Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan.
BAB V - PELAKSANAAN
Pasal 16

Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan wewenang dan tanggung jawab Gubernur.
BAB VI - PEMANFAATAN WILAYAH DAERAH ALIRAN SUNGAI
Pasal 18

Pemanfataan wilayah DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memenuhi:
- a. kriteria teknis sektoral;
- b. persyaratan kelestarian ekosistem DAS;
- c. pola pengelolaan hutan, lahan dan air meliputi:
1. pola pemanfaatan dan penggunaan hutan, penggunaarl lahan dan pemanfaatan air;
2. pola restorasi, rehabilitasi dan reklamasi hutan, lahan dan air;
3. pola konservasi hutan, lahan dan air.
BAB VI - PEMANFAATAN WILAYAH DAERAH ALIRAN SUNGAI
Pasal 19

- (1) Pola pemanfaatan dan penggunaan hutan, penggunaan lahan dan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c angka 1 dilaksanakan dengan cara:
- a. menerapkan teknologi budidaya secara tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. meningkatkan produktivitas hutan dan lahan dengan mencegah dampak negatif pada daerah hilir;
- c. menerapkan teknik konservasi sesuai dengan kondisi tanah pada masing-masing wilayah dengan cara :
1. mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap;
2. pengolahan tanah menurut kontur;
3. pengolahan tanah minimal;
4. pembuatan teras;
5. pembuatan saluran pembuangan air;
- pembuatan terjunan air; 6
- pembuatan dam pengendali; 7
- pembuatan dam penahan; 8
- pembuatan pengendali jurang; 9
- pembuatan sumur resapan dan embung air; 10.
- penerapan koefisien dasar bangunan; 1l ,
- pemanfaatan sisa-sisa tanaman; dan 12.
- menghindari penggun aart nt kimiawi. 13,
- d. mempertahankan keberadaan bentuk-bentuk alam;
- e. menjaga kelestarian penutupan vegetasi tetap; dan
- f. mematuhi prosedur dan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- {2) Pemanfaatan dan penggunaan hutan, penggunaan lahan dan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - PEMANFAATAN WILAYAH DAERAH ALIRAN SUNGAI
Pasal 2

O
- {1) Pemanfaatan dan penggunaan hutan, penggunaan lahan dan pemanfaatan air pada bagian tengah DAS yang dipakai untuk bangunan rumah, tempat usaha atau sarcrna sosial lainnya harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kriteria teknis sektoral, kelestarian ekosistem, dan pola pengelolaan hutan, lahan dan air agar tidak mempersempit penampang sungai dan/atau pengrusakan hutan dan lahan.
- (2) Kerusakan hutan dan lahan sepanjang bagran tengah sebagai akibat pemanfaatan dan penggunaan hutan, laha::, dan air dengan tidak rnengindahkan kriteria sehagaimana dimaksud pada ayat (U, wajib dilakukan restorasi, rehabilitasi dan reklamasi.
BAB VI - PEMANFAATAN WILAYAH DAERAH ALIRAN SUNGAI
Pasal 21

- (1) Pola restorasi, rehabilitasi dan reklamasi hutan, lahan dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c angka 2 dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian ekosistim pada kawasan budidaya dan kawasan lindung yang berada
di bagian hulu DAS, bagran tengah DAS dan bagian hilir DAS.
- (21 Restorasi, rehabilitasi, dan reklamasi hutan lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. meningkatkan penutupan vegetasi tetap;
- c. memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan firngsi budidaya hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS;dan
- d. mematuhi prosedur dan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
BAB VI - PEMANFAATAN WILAYAH DAERAH ALIRAN SUNGAI
Pasal 22

- (1) Pola Konservasi hutan, lahan dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c angka 3 dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistim pada kawasan budidaya dan kawasan lindung yang berada di bagian hulu DAS, bagran tengah DAS dan bagran hilir DAS.
2. t2l Konservasi hutan, lahan dan air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. menerapkan tekhnologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. melindungi dan melestarikan keberadaan dan kualitas sumberdaya hutan, lahan dan air;
- c. menjaga keseimbangan fungsi tata air DAS;
- d. menjaga daya dukung DAS dan daya tampung lingkungan; dan
- e. mematuhi prosedur dan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN
Pasal 23

- (U Pembinaan dan pemberdayaan dalam mengelola DAS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi Pemerintah Daerah, pihak swasta dan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pendanaan.
- t2l Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dan antar Pemerintah Daerah secara berjenjang maupun oleh dan antar swasta dan institusi masyarakat melalui pemberian pedoman, supervisi dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan, pemberian bantuan tekhnis, sosialisasi serta penyediaan sarana dan prasarana.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Swasta maupun institusi masyarakat kepada masyarakat yang mendiami DAS dan sekitarnya secara partisipatif melalui pendidikan dan pelatihan, penlruluhan, pendampingan, pemberian bantuan modal, advokasi, serta penyediaan sarana dan prasarana.
BAB VIII - PENGENDALIAN
Pasal 24

Pengendalian DAS dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
BAB VIII - PENGENDALIAN
Pasal 25

- Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diselenggarakan melalui kegiatan pema:rtau.rn, pengawasan dan penertiban dalam kawasan DAS. (u
- Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dibantu oleh Forum DAS dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan. (2t
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ta.ta- cara pelaksanaan monitoring diafur dengan Peraturan Gubernur.
BAB VIII - PENGENDALIAN
Pasal 26

- (U Evaluasi dilaksanakan untuk menilai keberhasilan pengelolaan DAS.
- (2) Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan dalam perumusan rencana tindak lanjut pengelolaan DAS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan evaluasi diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB IX - FORUM DAS
Pasal 27

- (1) Guna mengefektifkan pengelolaan DAS, Gubernur dapat membentuk Forum DAS.
2. (21 Forum DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Gubernur dalam hal :
- a. merumuskan kebijakan operasional dan strategi Pengelolaan DAS;
- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan dalam Pengelolaan DAS;
- c. men5rusun Perencanaan Pengelolaan DAS;
- d. men1rusun mekanisme pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan hutan dan lahan di sepanjang DAS yang dilakukan oleh instansi sektoral, badan usaha dan masyarakat; dan
- e. mengelola dana Pengelolaan DAS yang bersumber dari dunia usaha dan masyarakat secara transparan dan akuntabel.
- (3) Keanggotaan Forum DAS berasal dari unsur Pemerintah Daerah, Akademisi, Dunia Usaha dan Masyarakat.
- (4) Periode Kepengurusan Forum DAS adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali periode kepengurusan.
- (5) Forurn DAS bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum DAS diatur dalam Peraturan Gubernur.
BAB IX - FORUM DAS
Pasal 28

Pemerintah Kabupateny'Kota, pihak swasta dan/atau masyarakat di Kabupaten/Kota yang memiliki sungai bukan lintas Kabupaten/Kota, dapat memprakarsai pembentukan Forum DAS di wilayah masing-masing sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
BAB X - PEMBIAYAAN
Pasal 29

Pembiayaan pelaksanaan Pengelolaan DAS berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI - PEI{YELESAIAN SENGKETA
Pasal 3

O
- Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. (U
- Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara ptra pihak yang bersengketa. (2t
BAB XI - PEI{YELESAIAN SENGKETA
Pasal 31

- (1) Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana terkait dengan pernanfaatan dan pengelolaan hutan, lahan dan air.
- (2) Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS di luar pengadilan dimaksudkan untuk rnencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugt, dan/atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan kawasan dan fungsi DAS.
3. Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak dan/atau pendampingan organisasi non-pemerintah untuk membantu penyelesaian sengketa. (2t
BAB XI - PEI{YELESAIAN SENGKETA
Pasal 32

- Setiap orang atau masyarakat berhak mengajukan gugatan secara perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan kepada aparat penegak hukum terhadap kerusakan ekosistirn DAS yang merugikan kehidupan masyarakat. (1)
- Organisasi lingkungan hidup berhak mengqiukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi DAS. (21
BAB XII - MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pasal 33

- (U Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya yang secara tumntemurun telah merniliki hak mengusahakan wilayah DAS, tetap diakui, dihormati dan dilindungi haknya dalam pemanfaatan kawasan DAS.
- (21 Hak masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menikmati manfaat berupa barang dan jasa lingkungan yang dihasilkan dari pengelolaan DAS;
- b. melakukan pengelolaan dan pengolahan DAS berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. mengetahui setiap informasi mengenai Pengelolaan DAS;
- d. berperan serta dalam setiap proses pengambilan keputusan mulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian dalam pelaksanaan pengelolaan DAS; dan
- e. memperoleh kompensasi yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan DAS.
- (3) Masyarakat adat berkewajiban untuk :
- a. mengembangkan pemanfaatan sumberdaya DAS yang ramah lingkungan;
- b. mematuhi program Pengelolaan DAS;
- c. memperhatikan keberlanjutan ekosistem sumberdaya hutan, lahan dan air di DAS dalam pemanfaatannya bagi keberlanjutan hidup mereka; dan
- d. melakukan pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya hutan, lahan dan air di DAS.
BAB XIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan pengelolaan DAS baik secara perorangan maupun kelembagaan.
2. (21 Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS dilakukan dengan cara:
- a. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pengelolaan DAS;
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan DAS baik langsung maupun tidak langsung.
- c. ikut serta menjaga dan memelihara DAS dari gangguan dan perusakan;
- ikut serta dalam melaksanakan restorasi, rehabilitasi, reklamasi, dan konservasi kawasan DAS; d.
- f. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila menernukan adanya pelanggaran hukum dalam pengelolaan daerah aliran *ungai'
- melakukan pembinaan, pendampingaa, pelayanan' penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan Pengelolaan DAS; dan e.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap ora-ng mengetahuinya, memerintahkan pengundar]lgarr peratural Daerah ini dengan penempatannya dalam Lemharan Daerah Proviasi Bengkulu'
DitetaPkan di Bengkulu pada tanggai 2A Jal.r;uati 2A17
GUBERNUR BENGKULU'
trd
H. RID\[/AN MUKTI
Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 20 Januari ZALT
Plt. SEKRETARTS DAERAH PRO\rINSI BENGKULU ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN'
H. SUDOTO
LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN Z}fl NOMOR 1 NOREG PERA?URAN DAERAH PRO\flNSI BENGKULU : (t lrc/2A17.
PENJEI,ASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PENGELOI.AAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
T. UMUM
Daerah aliran sungai merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur-unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.
Kerusakan daerah aliran sungai di Provinsi Bengkulu dewasa ini semakin memprihatinkan, sehingga mengakibatkan bencana alam, banjir, tanah longsor, krisis air dan/atau kekeringan yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat.
Pengelolaan dan pengendalian daerah aliran sungai di Provinsi Bengkulu sangat diperlukan ## Pasal 1
Cukup jelas.
Cukup jelas.
huruf a
Yang dimaksud dengan asas otonomi daerah adalah bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengu.rus sendiri urusan pengelolaan daerah aliran sungai yang menjadi kewenangannya.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

huruf b
Yang dimaksud dengan asas manfaat dan lestari adalah bahwa pengelolaan daerah aliran sungai harus memberikan manfaat yang dimaksud dengan asas manfaat dan lestari adalah bahwa pengelolaan daerah aliran sungai harus memberikan manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat dan daerah serta kelestarian lingkungan hidup.
huruf c
Yang dimaksud dengan asas kerakyatan dan keadilan adalah bahwa pengelolaan DAS dilakukan secara adil bagr kepentingan seluruh ra\rat, khususnya yang mendiami kawasan DAS.
huruf d
Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah bahwa pengelolaan DAS disusun dan direncanakan secara bersama oleh pihak pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat.
hurrrf e
Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa pengelolaan DAS harus memperhatikan keterpaduan antara:
1. pertimbangan ekonomi dengan pertimbangan ekologi;
2. ekosistem daratan dengan ekosistem sungai;
3. ilmu pengetahuan dengan manajemen;
4. perencanaan sektor secara horizontal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencana€ul dari sektor dan instansi terkait;
5. perencanaan secara vertikal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari level pemerintahan yang berbeda, seperti Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat;
7. perencanaan Tata Ruang dilakukan secara partisipatif dan transparan, yang mengakomodir kepentingan mayarakat adat.
huruf f
Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
huruf g
Yang dimaksud dengan asas berbasis masyarakat adalah proses pengelolaan sumberdaya daerah aliran sungai yang menjadi penopang masyarakat setempat melalui pemberian hak yang efektif pada masyarakat mengenai penggunaan sumberdaya tersebut dengan prinsip-prinsip sukarela bukan pemaksaan; insentif bukan sanksi; penguatan bukan birokrasi; proses bukan substansi; dan penunjuk arah bukan jalan spesifik.
huruf h
Yang dimaksud dengan asas kesatuan wilayah dan ekosistem adalah wilayah dan ekosistem merupakan dua pokok yang menyatu, di mana secara yuridis berlakunya Peraturan Daerah ini terbatas pada Wilayah Provinsi Bengkulu tetapi karena pencemaran dan perusakan di suatu tempat akan langsung memiliki dampak terhadap lokasi yang berdekatan maka sekalipun bukan merupakan hak pengelolaan, namun memiliki hak untuk setidaknya mengetahui dan mengawasi kegiatan di lokasi yang kemungkinan besar akan berdampak pada masyarakat di daerah yang bersangkutan.
huruf i
Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah tiap kegiatan yang dijalankan harus memperhatikan pemulihan fungsi ekosistem sehingga pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mempertimbangkan kelestarian sumberdaya yang ada.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

hurufj
Yau,:tg dimaksud dengan asas pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan dijalankan bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sehingga masyarakat memiliki akses yang adil dalam pengelolaan sumberdaya daerah aliran sungai.
huruf k
Yang dimaksud dengan asas akuntabel dan transparan adalah mekanisme kegiatan ditetapkan secara transparan, demokratis, dapat dipertanggung-jawabkan, menjamin kesejahteraarl masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum, dijalankan oleh pemerintah, masyarakat, sektor swasta serta berbagai pihak lain yang berkepentingan.
huruf I
Yang dimaksud dengan asas pengakuan terhadap kearifan tradisional masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya daerah aliran sungai adalah trrenerimaan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan-ketentuan memelihara lingkungan alam sekitar oleh kelompok masyarakat yang telah dijalani turun-temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat maupun lingkungan.
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Lahan dalam DAS bisa dipandang sebagai faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, harus diusahakan dalam batas-batas kemampuan sumberdaya alam
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Cukup jelas.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Cukup jelas.
Cukup jelas.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Cukup jelas.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

O
Culmp jelas.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Cukup jelas.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Cukup jelas.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Cukup jel,as.
Pasa] 14
Cukup jelas.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Cukup jelas.
sehingga dapat berproduksi secara berkelanjutan tanpa mengalami degradasi.
huruf d
Cukup jelas.
Cukup jelas.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Cukup jelas.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Cularp jelas.
Pasal L8
Cukup jelas.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Cukup jelas.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

O
Cukup jelas.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Cukup jelas.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Cukup jelas.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Cukrp jelas.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Cukup jelas.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Cukup jelas.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Cukup jelas.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Cukup jelas.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Cukup jelas.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Cukup jel,as.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

O
Cukup jelas.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Cukup jelas.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Cukup jelas.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Cukup jelas.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Cukup jelas.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 1