PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PtrNGHASILAN DESA
Berlaku: 1 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI TEMANGGUNG t
PROVINSI JAWA TBNGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 1
TAHUN 2016
TENTANG
PBNGHASILAN PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,
- 4. bahwa berdasarkan Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, rPenghasilan Pemerintah DesA diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Pemerintah Desa;
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
- Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2)ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tarqbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\; 3.
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2O),4 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95); 4.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20i5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negira Republit&lt; Indon'esia Tahun 2Ol4 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor. 6. 157 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
LYOIIIOI
;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.
- Peratuian Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repubtit&lt; Indon'esia Tahun 2OL4 Nomoi 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s7 t7);
- Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201,4 Nomor 199); 7 Peraturan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
MEMUTUSKAN:
MCNCTAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PBNGHASILAN PEMERINTAH DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung. 2.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung. ,J.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan plakarsa masyarakat, hak asal usul, danlatau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4.
5. Pemerintahan Desa adaiah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Perangkat Desa adalah pembantu kepala desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
- g. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara dimokratis. t
11. 1 1. Tanah kas desa adalah tanah milik desa yang terdiri dari tanah bondho desa dan tanah bengkok.
12. Tanah bondho desa adalah tanah milik desa yang digunakan sebagai sumber pendapatan asli desa.
13. 14, Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Tanah bengkok adalah tanah milik desa yang digunakan sebagai tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
15. Penghasilan Pemerintah Desa adalah penghasilan kepala desa dan . perangkat desa.
16. Penghasilan adalah Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah yang diterima Kepala Desa dan Perangkal Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor s7);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PtrNGHASILAN DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. 3" Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan plakarsa masyarakat, hak asal usul, danlatau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelen ggara pemerintahan desa.
8. Perangkat Desa adalah pembantu kepala desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. )
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
11. 1 1. Tanah kas desa adalah tanah milik desa yang terdiri dari tanah bondho desa dan tanah bengkok.
12. Tanah bondho desa adalah tanah milik desa yang digunakan sebagai sumber pendapatan asli desa.
13. Tanah bengkok adalah tanah milik desa yang digunakan sebagai tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
14. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Penghasilan Pemerintah Desa adalah penghasilan kepala desa dan perangkat desa.
16. Penghasilan adalah Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah yang diterima Kepala Desa dan Perangkal Desa.
17. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang bersifat teratur dan dialokasikan dalam ADD yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa.
PEMERINTAH
- '"'adhlah tarnbahan penghasilan yang dan Perangkat desa.
19. Tambahan Tunjangan adalah tunjangan yang berasal dari tanah bengkok.
BAB II - PENGHASILAN PEMERINTAH DBSA
Pasal 2

- (1) Penghasilan Pemerintah Desa terdiri dari :
- a. Penghasilan Tetap;
- c. Penerimaan lainnya yang sah.
- b. Tunjangan; dan
- (2) Selain penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Pemerintah Desa juga mendapatkan Tambahan Tunjangan.
BAB III - PENGHASILAN TETAP
Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa diberikan penghasilan tetap yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Pemerintah Desa menggunakan perhitungan sebagai berikut :
- b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen);
- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 6Ooh (enam puluh persen);
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,- ( tiga ratus lima puluh juta rupiah ) sampai dengan paling banyak 4Oo/o (empat puluh persen); dan
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,- ( tiga ratus enam puluh juta rupiah ) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
BAB III - PENGHASILAN TETAP
Pasal 4

Pengalokasian batas paling sedikit dan batas paling banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat desa, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.
BAB III - PENGHASILAN TETAP
Pasal 5

Ketentuan tentang penghitungan besaran penghasilan tetap Pemerintah Desa diatur sebagai berikut ;
- a. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh pBrsen) dan paling banyak 8Oo/o ( delapan puluh persen )dari penghasilan tetap Kepala Desa setiap bulan; dan
- b. Perangkat Desa Lainnya selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh lima persen) dan paling banyak 60% ( enam puluh persen ) dari penghasilan tetap Kepala Desa setiap bulan.
BAB IV - TUNJANGAN PEMERINTAH DESA
Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Tunjangan Kesejahteraan; dan
- b. Tunjangan Kesehatan.
BAB IV - TUNJANGAN PEMERINTAH DESA
Pasal 7

- (1) Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dihitung dengan batas paling banyak 30% dari sisa anggaran belanja desa setelah dikurangi Penghasilan tetap, Tunjangan Kesehatan, Operasional Pemerintah Desa, operasional BPD (an Insentif RT/RW dan diberikan setiap bulan dengan perincian :
- a. Sekretaris Desa paling banyak 7Oo/o dart tunjangan Kepala Desa; dan
- b. Perangkat Desa lainnya paling banyak 50% dari tunjangan Kepala Desa.
- (2) Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.
- (1)Tunjangan kesehatan bagi Pemerintah Desa sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2\ huruf b, diberikan kepada :
- a. Kepala Desa;
- c. Suami / istri Kepala Desa/Perangkat Desa; dan,
- b. Perangkat Desa;
- d. Paling banyak 2 (dua) orang anak yang masih menjadi tanggungan Kepala Desa/ Perangkat Desa.
- (2) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui program yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (3) Besaran tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB IV - TUNJANGAN PEMERINTAH DESA
Pasal 9

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan tetap dan tunjangan terhitung mulai bulan berikutnya sejak tanggal pelantikan.
t
PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH
BAB IV - TUNJANGAN PEMERINTAH DESA
Pasal 10

- (1) Penerimaan lainnya yang sah Pemerintah Desa terdiri dari :
- a. honorarium pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa;
- b. honorarium Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa; dan
- c. penerimaan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Besaran Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mengacu pada standar biaya yang ditetapkan Bupati.
BAB IV - TUNJANGAN PEMERINTAH DESA
Pasal 1

1
Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c diberikan sesuai dengan rencana kinerja kegiatan.
BAB VI - TAMBAHAN TUNJANGAN
Pasal 12

- (1) Tambahan Tunjangan bagi Pemerintah Desa berasal dari tanah bengkok.
- (2) Besaran Tanah bengkok yang digunakan sebagai Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
BAB VII - KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PNS
Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil diberikan Tunjangan Kesejahteraan, penerimaan lainnya yang sah dan Tambahan Tunjangan.
- (2) Penjabat Kepala Desa diberikan tunjangan Kesejahteraart, penerimaan lainnya yang sah dan Tambahan Tunjangan.
I
BAB VIII - PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Penghasilan Pemerintah Desa dilakukan oleh BPD, Camat dan Bupati.
- (2) Penyalahgunaan pelaksanaan Penghasilan Pemerintah Desa dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

r
Sekdes yang diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2OO7 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4745) tidak mendapatkan tunjangan dan tambahan tunjangan.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pemerintah Desa harus sudah menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan Desa.
V
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penghasilan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.
.v
Ditetapkan di Temanggung pada tanggal r...??.{ep.g€r*..?9t5.
i
BUPATI TEMANGGUNG,
BAMBANG SUKARNO
AF*r'** &amp; * $q e.,, Fq
fi{f}?ffi*t}
'i{ | \11
22/-16
M .
Diundangkan di Temanggung pada tanggal t ?.2. ?.Jangqr.i..Pf.6...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,
BAMBANG AROCHMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN flIf.. NoMoR ..5..'...