Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2017
Tentang No Description
Berlaku: 14 Maret 2017
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017-2037
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA, bahwa untuk melaksanakan kententuan Pasal 9 ayat (5) UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2017-2037;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
14. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 266);
15. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah.
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMENKP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1);
Menetapkan :
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
dan
GUBERNUR SULAWESI UTARA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017-2037.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Utara;
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara yang mempunyai pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara;
7. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi Sulawesi Utara;
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
10. Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) adalah sumberdaya hayati, sumberdaya non-hayati; sumberdaya buatan,dan jasa-jasa lingkungan; sumberdaya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumberdaya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumberdaya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energy gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir;
11. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RPWP-3-K adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan dizona yang ditetapkan;
12. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin;
13. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disingkat RZWP3K Provinsi adalah Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap- tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur ruang, alokasi ruang dan pola ruang;
14. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
15. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil;
16. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil;
17. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi;
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan Aspek Administratif dan/atau Aspek Fungsional;
19. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut;
20. Perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna;
21. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya;
22. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan di sekitarnya;
23. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya;
24. Alokasi Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah;
25. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya;
26. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diprioritaskan dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang, dan menunjang pertumbuhan wilayah;
27. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya;
28. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir;
29. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas;
30. Kawasan pemanfaatan umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan;
31. Kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah;
32. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan Negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional;
33. Alur laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut;
34. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;
35. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
36. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi;
37. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
38. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumberdaya industry sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri;
39. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah;
40. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan;
41. Konservasi Pesisir adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir serta ekosistimnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keberagamannya;
42. Konservasi Maritim adalah perlindungan adat dan budaya maritime yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarah kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
43. Konservasi Perairan adalah perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan;
44. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat;
45. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
46. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Pesisir akibat adanya kegiatan Setiap Orang sehingga kualitas Pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan Pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
47. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
48. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan,atau drainase;
49. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudi daya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat;
50. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
51. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu;
52. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
53. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional; dan
54. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
BAB II - RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN RZWP-3-K
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan RZWP-3-K Provinsi meliputi:
- a. ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir;
- b. ke arah laut paling sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan
- c. pengaturan dalam wilayah perencanaan daratan wilayah pesisir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang yang berlaku.
BAB II - RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN RZWP-3-K
Pasal 3

RZWP-3-K Provinsi didasarkan atas asas:
- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas;
- k. keadilan; dan
- l. budaya.
BAB II - RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN RZWP-3-K
Pasal 4

RZWP-3-K Provinsi bertujuan untuk:
- a. Melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan; dan
- d. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.
BAB III - JANGKA WAKTU, KEDUDUKAN DAN FUNGSI RZWP3K
Pasal 5

- (1) Jangka Waktu RZWP-3-K Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penetapannya.
- (2) Peninjauan kembali RZWP-3K dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZWP-3K dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
- a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/ atau.
- c. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (4) Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi.
BAB III - JANGKA WAKTU, KEDUDUKAN DAN FUNGSI RZWP3K
Pasal 6

RZWP-3-K Provinsi sebagai instrumen kebijakan Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serasi, selaras dan seimbang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota.
BAB III - JANGKA WAKTU, KEDUDUKAN DAN FUNGSI RZWP3K
Pasal 7

Fungsi RZWP-3-K Provinsi adalah:
- a. Sebagai dasar perencanaan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. Sebagai dasar pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulaupulau kecil; dan
- c. Sebagai dasar pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
BAB IV - KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (WP3K)
Pasal 8

Kebijakan Penataan Ruang WP3K meliputi :
- a. Pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan;
- b. Perwujudan Sulawesi Utara sebagai beranda depan di utara NKRI yang sejahtera dan aman;
- c. Pelestarian dan pengembangan potensi sumberdaya alam secara optimal sesuai daya dukung wilayah;
- d. Pengembangan sistem pusat kegiatan kelautan dan perikanan yang efisien dan efektif secara hirarkis; dan
- e. Peningkatan pengamanan wilayah terhadap potensi bencana alam.
BAB IV - KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (WP3K)
Pasal 9

- (1) Strategi untuk mewujudkan kebijakan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, terdiri dari:
- a. Mendorong implementasi rencana tata ruang yang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang yang bersinergis, serasi, dan berkelanjutan;
- b. Mengelola sumber daya alam terbarukan baik di darat dan di laut secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab;
- c. Mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat sumber daya alam yang terbarukan secara seimbang;
- d. Mengelola sumber daya air yang diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan ketersediaan air tanah;
- e. Melakukan mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geologi Sulawesi Utara; dan
- f. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara efektif dan konsisten di segala bidang.
- (2) Strategi untuk mewujudkan kebijakan perwujudan Sulawesi Utara sebagai beranda depan di utara NKRI yang sejahtera dan aman sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, terdiri dari:
- a. Menetapkan dan menegaskan batas laut, serta mengoptimalkan penegakan kedaulatan di laut;
- b. Mengurangi kejahatan trans-nasional berdimensi maritim;
- c. Mengurangi maraknya aktivitas illegal fishing , barang, obat terlarang, dan senjata api dan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas tersebut;
- d. Mengurangi potensi konflik dengan negara tetangga terkait perbatasan negara;
- e. Memantapkan lokasi terisolasi yang sulit dijangkau oleh aparat hukum dan keamanan;
- f. Meningkatkan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan di pulau-pulau perbatasan;
- g. Menambah personil di bidang pertahanan, keamanan dan ketertiban;
- h. Meningkatkan semangat dan rasa nasionalisme, serta kesadaran hukum dan politik;
- i. Mengurangi eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali di pulau-pulau kecil terluar;
- j. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan ## BAB V
RENCANA ALOKASI RUANG WP3K
BAB IV - KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (WP3K)
Pasal 10

- (1) Rencana Alokasi Ruang WP3K terdiri atas rencana pengelolaan dalam kawasan dan zona.
- (2) Rencana Alokasi Ruang WP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 dan 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
BAB IV - KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (WP3K)
Pasal 11

- (1) Rencana alokasi ruang WP3K terdiri dari:
- a. kawasan pemanfaatan umum;
- b. kawasan konservasi;
- c. kawasan strategis nasional tertentu; dan
- d. alur laut.
- (2) Rencana alokasi ruang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh ditetapkan berdasarkan:
- a. Kawasan Perhatian Investasi (KPI);
- b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Manado-Bitung;
- c. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
- d. Kawasan Konservasi Taman Nasional Bunaken (KK-TNB);
- e. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bunaken dan sekitarnya; dan
- f. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bitung, Lembeh dan sekitarnya.
- (3) Indikasi Program Rencana Pemanfaatan Alokasi Ruang WP-3-K Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037 tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VI - ZONA PEMANFAATAN RUANG WP3K
Pasal 12

- (1) Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. zona pariwisata;
- b. zona permukiman;
- c. zona pelabuhan;
- d. zona pertambangan;
- e. zona perikanan tangkap;
- f. zona perikanan budidaya;
- g. zona industri; dan
- h. zona fasilitas umum.
- (2) Selain zona sebagaimana di maksud pada ayat (1), dtetapkan lokasi sentra kelautan dan perikanan terpadu oleh Menteri di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud.
- (3) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf b dikategorikan atas:
- a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
- b. Kawasan Konservasi Perairan.
- (4) Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) sebagaimana dimaksud pada pasal 11ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pertahanan dan keamanan negara;
- b. pengelolaan batas-batas maritim kedaulatan negara;
- (5) Alur Laut sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. alur pelayaran;
- b. pipa/kabel bawah laut; dan
- c. migrasi biota laut.
- (6) Alokasi ruang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh meliputi wilayah:
- a. wilayah pesisir Kota Bitung;
- b. wilayah pesisir Kota Manado;
- c. wilayah pesisir Kabupaten Minahasa Utara; dan
- d. wilayah pesisir Kabupaten Minahasa, di bagian barat.
- (7) Kawasan yang belum dijabarkan sampai zona maka akan diatur lebih lanjut melalui perubahan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
BAB VII - PENETAPAN PEMANFAATAN RUANG WP3K
Pasal 13

- (1) Ketentuan peraturan pemanfaatan ruang WP3K adalah ketentuan yang diperuntukkan sebagai alat pengaturan pengalokasian ruang WP3K meliputi:
- a. ketentuan umum pemanfaatan kawasan dan/atau zona;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif;
- d. ketentuan pemberian disinsentif; dan
- e. arahan pengenaan sanksi.
- (2) Ketentuan peraturan pemanfaatan ruang WP3K berfungsi:
- a. sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
- b. menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang WP3K dengan rencana tata ruang wilayah;
- c. menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang WP3K yang telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; dan
- d. mencegah dampak pembangunan yang merugikan.
- (3) Pemanfaatan ruang WP3K dapat dilakukan dengan azas kemitraan bersama BUMD dan pihak lainnya yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
Bagian kedua
Ketentuan Umum Pemanfaatan Kawasan dan/atau Zona
BAB VII - PENETAPAN PEMANFAATAN RUANG WP3K
Pasal 14

- (1) Ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan dan/atau zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 huruf a adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.
- (2) Ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan dan/atau zona sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
- a. penjelasan/deskripsi/definisi alokasi ruang WP3K yang telah ditetapkan dalam rencana alokasi ruang WP3K;
- b. ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan dan kegiatan yang tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin;
- c. ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang WP3K; dan
- d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang WP3K, seperti kawasan konservasi dan kawasan rawan bencana.
- (3) Ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan dan/atau zona sebagaimana dimaksud, berfungsi sebagai:
- a. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang WP3K disetiap zona;
- b. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang WP3K; dan
- c. salah satu pertimbangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang WP3K.
Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
BAB VII - PENETAPAN PEMANFAATAN RUANG WP3K
Pasal 15

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, merupakan alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan WP3K dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang WP3K yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. izin lokasi; dan
- b. izin pengelolaan.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
- (4) Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya perairan pesisir.
- (5) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan Gubernur kepada:
- a. orang perseorangan warga Negara Indonesia;
- b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
- c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.
- (6) Ketentuan perizinan sebagaimana pada ayat (1) mengacu pada pasal 13 ayat (3).
BAB VII - PENETAPAN PEMANFAATAN RUANG WP3K
Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir secara menetap wajib memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan dari Gubernur.
- (2) Gubernur memberikan Izin Lokasi perairan pesisir sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai kecuali yang menjadi kewenangan Menteri yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin lokasi dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan RZWP-3-K.
- (4) Izin Lokasi pulau-pulau kecil diberikan oleh gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang WP3K dan sumberdaya perairan pesisir untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- (7) Pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir pada wilayah masyarakat hukum adat oleh masyarakat hukum adat menjadi kewenangan masyarakat hukum adat setempat.
- (8) Pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, dan berakhirnya izin lokasi dan izin pengelolaan diatur dengan Peraturan Gubernur.
Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
BAB VII - PENETAPAN PEMANFAATAN RUANG WP3K
Pasal 17

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c adalah ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. rencana pemanfaatan ruang WP3K;
- b. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona;
- c. kriteria pemberian akreditasi; dan
- d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Standar dan pedoman pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. relevansi isu prioritas;
- b. proses konsultasi publik;
- c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
- d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. kemampuan implementasi yang memadai; dan
- f. dukungan kebijakan dan program pemerintah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
BAB VII - PENETAPAN PEMANFAATAN RUANG WP3K
Pasal 18

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d adalah ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang WP3K, yang berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan pemanfaatan ruang WP3K.
- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. rencana pemanfaatan ruang WP3K;
- b. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona;
- c. kriteria pemberian akreditasi; dan
- d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Tata cara dan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Bagian Kelima Arahan Pengenaan Sanksi
BAB VII - PENETAPAN PEMANFAATAN RUANG WP3K
Pasal 19

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e adalah tindakan penertiban yang dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang WP3K yang berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana;
- (2) Pelanggaran pemanfaatan ruang WP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K;
- b. pemanfaatan ruang WP3K yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang WP3K yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang; dan
- c. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Pengenaan sanksi diberikan kepada pemanfaat ruang WP3K yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan` ruang WP3K dan kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana zonasi.
- (4) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan:
- a. hasil pengawasan pemanfaatan ruang WP3K;
- b. tingkat simpangan implementasi RZWP-3-K;
- c. kajian antar instansi yang berwenang; dan
- d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara;
- c. denda administratif; dan
- d. pencabutan izin.
- (6) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
- (7) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
- b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
- e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan RZWP-3-K dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.
- (9) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah penghentian yang disampaikan, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
- c. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
- d. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan pencabutan izin;
- e. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
- f. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB VIII - PENGAWASAN
Pasal 20

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan WP3K secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan Pengelolaan WP3K, oleh pejabat tertentu yang berwewenang sesuai dengan sifat pekerjaaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus yang selanjutnya disebut Polisi Khusus, Polisi Pamong Praja dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil pengelolaan WP3K.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan/atau pengendalian pengelolaan WP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB VIII - PENGAWASAN
Pasal 21

- (1) Pengawasan RZWP-3-K meliputi perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan WP3K.
- (2) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
- a. pengumpulan dan perolehan dokumen rencana pengelolaan;
- b. pertukaran data dan informasi;
- c. tindak lanjut laporan/pengaduan; dan
- d. pemeriksaan sampel;
- (4) Pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alokasi ruang WP3K yang telah ditetapkan dalam peraturan ini, berupa kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan alur laut serta kegiatan lain seperti rehabilitasi WP3K, reklamasi di WP3K, dan mitigasi bencana di WP3K.
- (5) Pengawasan di WP3K harus memperhatikan kearifan lokal dan masyarakat adat.
- (6) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan RZWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB IX - REKLAMASI
Pasal 22

- (1) Reklamasi yang dilakukan pada kawasan perairan bertujuan untuk membuat suatu lahan perairan menjadi kawasan daratan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemerintah daerah dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi.
- (3) Wilayah yang dapat di reklamasi adalah pada zona pariwisata, zona pelabuhan, zona industri dan zona fasilitas umum, sesuai dengan alokasi ruang setelah memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Lokasi reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan di WP3K, kecuali di:
- a. Zona inti kawasan konservasi; dan
- b. Alur laut.
- (5) Tujuan dari reklamasi perairan ini adalah untuk:
- a. mengubah perairan pantai menjadi daratan untuk memenuhi kebutuhan akan lahan daratan;
- b. meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir;
- c. memperbaiki lingkungan pesisir yang mengalami degradasi; dan
- d. mengubah perairan pantai menjadi lahan untuk pemukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa, pusat perbelanjaan, rumah toko, rumah sakit, sarana pariwisata, restoran, hotel, apartemen, jalan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, dermaga nelayan lokal dan jetty , serta ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru.
- (6) Peta sebagai salah satu persyaratan reklamasi harus peta dengan Skala 1:1.000 dan lokasi sumber material dengan skala 1: 10.000 dengan sistem koordinat lintang ( longitude ) dan bujur ( latitude ) pada lembar peta.
- (7) Lokasi reklamasi dan lokasi sumber material harus dilakukan pra-studi kelayakan dan kajian lingkungan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk memperoleh Surat Rekomendasi Gubernur.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan reklamasi, perizinan reklamasi, dan pelaksanaan reklamasi diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB X - HAK, KEWAJIBAN, PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 23

- (1) Masyarakat berhak untuk:
- a. mengetahui RZWP-3-K Provinsi;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang, sebagai akibat penataan zonasi di daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan RZWP-3-K Provinsi diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Provinsi; dan
- e. mengajukan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Provinsi kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang perikanan dan kelautan harus memberikan sosialisasi RZWP-3-K Provinsi melalui media informasi dan/atau langsung kepada aparat dan masyarakat di daerah.
Bagian kedua Kewajiban Masyarakat
BAB X - HAK, KEWAJIBAN, PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 24

- (1) Masyarakat wajib:
- a. menaati RZWP-3-K Provinsi; dan
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin.
- (2) Masyarakat berkewajiban:
- a. memberikan informasi berkenan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran dan/atau perusakan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. memantau pelaksanaan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau
- e. melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang disepakati di tingkat Kelurahan dan Desa.
Bagian ketiga Peran Serta Masyarakat
BAB X - HAK, KEWAJIBAN, PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 25

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pesisir dan pulau kecil dilakukan melalui:
- a. proses perencanaan ruang;
- b. pemanfaatan ruang;
- c. pengawasan ruang; dan
- d. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian keempat Pemberdayaan Masyarakat
BAB X - HAK, KEWAJIBAN, PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya.
- (3) Dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:
- a. pengambilan keputusan;
- b. pelaksanaan pengelolaan;
- c. kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah Daerah;
- d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup;
- e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
- g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; dan
- h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pemberdayaan Masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 27

- (1) Penyelesaian sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditempuh melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 28

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu guna mencegah terjadinya atau terulangnya dampak besar sebagai akibat tidak dilaksanakannya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk membantu penyelesaian sengketa.
- (4) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 29

- (1) Setiap Orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang melawan hukum dan mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini wajib membayar ganti kerugian kepada negara dan/atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk melakukan rehabilitasi dan/atau pemulihan kondisi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Pelaku perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar biaya rehabilitasi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kepada negara.
- (4) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim dapat menetapkan sita jaminan dan jumlah uang paksa (dwangsom) atas setiap hari keterlambatan pembayaran.
BAB XI - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang mengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bertanggung jawab secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan dengan kewajiban mengganti kerugian sebagai akibat tindakannya.
- (2) Pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebabkan oleh salah satu alasan berikut:
- a. bencana alam;
- b. peperangan;
- c. keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia ( force majeure ); atau
- d. tindakan pihak ketiga.
- (3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan kesengajaan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti kerugian.
BAB XII - GUGATAN PERWAKILAN
Pasal 31

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.
- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan berikut:
- a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
- b. berbentuk badan hokum;
- c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan dengan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan
- d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (4) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata-nyata dibayarkan.
BAB XIII - PENYIDIKAN
Pasal 32

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu dan polisi khusus yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil dan polisi khusus berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. melakukan pemeriksaan prasarana Wilayah Pesisir dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- e. menyegel dan/atau menyita alat-alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai alat bukti;
- f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- h. melakukan penghentian penyidikan; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil dan polisi khusus memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil dan polisi khusus menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 33

- (1) Setiap orang yang tidak mentaati RZWP-3-K Provinsi dan memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b dipidana kurungan dan/atau denda sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:
- a. semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di laksanakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang membatalkan/mencabut izin.
- d. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
2. yang sudah sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini, di percepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- f. pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penggantian yang layak di atur dengan Peraturan Gubernur.
BAB XV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
Diundangkan di Manado Pada tanggal 14 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA, ttd
EDWIN. H. SILANGEN
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA: (1/33/2017)
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Ditetapkan di Manado Pada tanggal 14 Maret 2017
GUBERNUR SULAWESI UTARA, ttd
OLLY DONDOKAMBEY
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat Indonesia dilakukan dengan penguasaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara, termasuk Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan secara umum untuk mengusulkan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, serta Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; pengaturan mengenai Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Setiap Orang dan Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pengaturan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil serta perairan di sekitarnya; serta sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 memberikan kewenangankepada Gubernur dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bagi daerah Provinsi yang bercirikan kepulauan.
## 1. Dasar Pemikiran
Sebagai amanat Perencanaan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, dalam pasal 9 pasal 10 dan pasal 11 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Rencana Zonasi WP3K Provinsi yang mencakup wilayah perencanaan pesisir dan pulau-pulau kecil kearah daratan sampai batas kecamatan di wilayah pesisir, dan wilayah perairan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari pasang tertinggi garis pantai ke arah perairan kepulauan Provinsi kearah dalam wilayah laut Nusantara dan kearah luar laut teritorial dalam satu hamparan ruang yang saling terkait antaraekosistem daratan dan perairan lautnya. Skala peta Rencana Zonasi disesuaikan dengan tingkat ketelitian peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan di serasikan, diselaraskan, serta diseimbangkan dengan Undang-Undang tentang Penataan Ruang. Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disusun dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian, dengan memperhatikan norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini merupakan landasan hukumserta hubungan saling melengkapi dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang lain seperti:
- a. undang-undang yang mengatur wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah;
- c. undang-undang yang mengatur penataan ruang;
- d. undang-undang yang mengatur perikanan;
- e. undang-undang yang mengatur kelautan;
- f. undang-undang yang mengatur kepariwisataan;
- g. undang-undang yang mengatur konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- h. undang-undang yang mengatur kehutanan;
- i. undang-undang yang mengatur minyak dan gas;
- j. undang-undang yang mengatur mineral dan batubara;
- k. undang-undang yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- l. undang-undang yang mengatur pelayaran;
- m. undang-undang yang mengatur kepelabuhanan;
- n. undang-undang yang mengatur penerbangan;
- o. undang-undang yang mengatur perairan;
- p. undang-undang yang mengatur peraturan dasar pokok agraria;
- q. undang-undang yang mengatur perindustrian;
- r. undang-undang yang mengatur perdagangan;
- s. undang-undang yang mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional;
- t. undang-undang yang mengatur arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa;
- u. undang-undang yang mengatur penanggulangan bencana;
- v. undang-undang yang mengatur penanaman modal;
- w. undang-undang yang mengatur pertahanan negara;
- x. undang-undang yang mengatur wilayah negara, dan
- y. undang-undang lainnya yang berhubungan dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Peraturan Daerah ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan oleh berbagai sektor terkait. Dengan demikian, dapat dihindarkan terjadinya tumpang tindih wewenang dan benturan kepentingan.
## 2. Tujuan penyusunan Peraturan Daerah ini adalah:
- a. menyiapkan peraturan di bawah peraturan daerah mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil khususnya yang menyangkut perencanaan, pemanfaatan, pariwisata, hak akses dan pemberdayaan masyarakat, penanganan konflik, konservasi, mitigasi bencana, reklamasi pantai, dan rehabilitasi kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- b. membangun sinergi dan saling memperkuat antar lembaga Pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang terkait dengan Rencana Zonasi WP3K sehingga tercipta kerja sama antar lembaga yang harmonis dan mencegah serta memperkecil konflik pemanfaatan dan konflik kewenangan antar kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- c. memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta memperbaiki tingkat kemakmuran masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pembentukan peraturan daerah yang dapat menjamin akses dan hak-hak masyarakat pesisir serta masyarakat yang berkepentingan lain, termasuk pihak pengusaha.
## 3. Ruang Lingkup:
Peraturan Daerah ini diberlakukan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan pesisir dan ke arah perairan kepulauan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari pasang tertinggi garis pantai ke arah perairan kepulauan provinsi ke arah dalam wilayah laut nusantara dan ke arah luar laut teritorial.
## a. Perencanaan
Perencanaan dilakukan melalui pendekatan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu ( Integrated Coastal Management ) yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dan saling penguatan pemanfaatannya. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu merupakan pendekatan yang memberikan arah bagi pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai perencanaan pembangunan dari berbagai tingkat pemerintahan, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen.
Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan agar dapat mengharmonisasikan kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta memperhatikan karakteristik dan keunikan wilayah tersebut. Perencanaan terpadu itu merupakan suatu upaya bertahap dan terprogram untuk memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara optimal agar dapat menghasilkan keuntungan ekonomi secara berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat. Rencana bertahap tersebut disertai dengan upaya pengendalian dampak pembangunan sektoral yang mungkin timbul dan mempertahankan kelestarian sumber dayanya.
Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibagi ke dalam empat tahapan: (i) rencana strategis; (ii) rencana zonasi; (iii) rencana pengelolaan; dan (iv) rencana aksi.
## b. Pengelolaan
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mencakup tahapan kebijakan yang meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mencakup tahapan kebijakan pengaturan sebagai berikut:
1. Pemanfaatan Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan melalui pemberian izin. Izin pemanfaatan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan masing-masing instansi terkait.
2. Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir diberikan di kawasan perairan budidaya atau zona perairan pemanfaatan umum kecuali yang telah diatur secara tersendiri.
3. Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rentan terhadap perubahan perlu dilindungi melalui pengelolaan agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan dalam pengelolaannya sehingga dapat menyeimbangkan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk kepentingan ekonomi tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang melalui pengembangan Kawasan Konservasi dan Sempadan Pantai.
## c. Pengawasan dan Pengendalian dilakukan untuk:
1. Mengetahui adanya penyimpangan pelaksanaan rencana zonasi, dalam pengelolaan pesisir, serta implikasi penyimpangan tersebut terhadap perubahan kualitas ekosistem pesisir;
2. Mendorong agar pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan rencana pengelolaan wilayah pesisirnya; dan
3. Memberikan sanksi terhadap pelanggar, baik berupa sanksi administrasi seperti pembatalan izin atau pencabutan hak, sanksi perdata seperti pengenaan denda atau ganti rugi; maupun sanksi pidana berupa penahanan ataupun kurungan.
PENJELASAN
Pasal 11

Ayat (1) huruf a

Kawasan pemanfaatan umum yang setara dengan kawasan budidaya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, merupakan kawasan yang dipergunakan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya, seperti kegiatan perikanan, prasarana perhubungan laut, industri maritim, pariwisata, pemukiman, dan pertambangan.## Ayat (1) huruf bKawasan Konservasi dengan fungsi utama melindungi kelestarian sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang setara dengan kawasan lindung dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.Ayat (1) huruf cKawasan Strategis Nasional Tertentu memperhatikan kriteria; batas-batas maritim kedaulatan negara; kawasan yang secara geopolitik, pertahanan dan keamanan negara; situs warisan dunia; pulau-pulau kecil terluar yang menjadi titik pangkal dan/atau habitat biota endemik dan langka.Ayat (1) huruf dAlur laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
PENJELASAN
Pasal 31

Ayat (2)

Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan berikut:- a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;- b. berbentuk badan hukum;- c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan- d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
PENJELASAN
Pasal 36

Cukup jelas

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K) PROVINSI SULAWESI UTARA## PETA RENCANA ALOKASI RUANG## UUGMAUlO -AV ft IA## KETERANOAN6ARAMHN*T•A» l* 4MUUi• i•nwnuuinwww*RKMOTAKAIRlPATINROIAKEOIMUN.IHBA1A.bAtAMAUt Tf AllOAUU*mm mmrnBATASPHOVtftV.## * IEI * U JAMINOAN TRANBAONfA« l » ,IMUMVONA |• • IP lPlB »» AS»ONAlIP IOPA1 IM MUA/A•.MLAHUIOM4IIIAI KMIMUfMt-tiB miTtVMAitaAKAHtANrpov-i mptiitriRANcut«NIMKAAMOIArtlABUHAMPENMAN**--*PtkA8UMA&gt;4PtM&gt; AAt4MAMA-'f*TCI ABUHAK PCBIKAMAKHt-» A » «TABAL»»UMAMf » fcf » lKANAN HAUJlXR *r/Hr ^ iAl At**PFNPARAt,KAWAftANPtWANTAAIAHUUUWtrn lOUAPfRMARAN JAUOAAIEDm:GD!EDim/Oil inRMCAHAH ( MlDlOAYA/TINA PARlYtlSATA*/ONAPflAFlIMANOM *MOU» | NI»AS»ifA?UMuMED.KAKA./OIMPtfIWunUANVAAHKOMkERVAVlHI^WAIYASAt,KnNSFRVASlPFRAlRAf,VAYAH SIMMEClIfiNAftlOKAl HRTENfU| K®W |.PUkAUKECK TERkU**SEKI1AQPERAIRAIR,## KETERANGAN I RIWAYAT PETAPolo ini d ' poroleh danponaoloKnndnln • tokundci ym» a divanlikoBi drtngnn survo&lt; lafiangan dan AORIISK Inhiin 2014 - 2015 - Polo ini liuknn nwn | «di iBlHionsi resmi mengmai gnus Qfltin t &gt; nla * admtnIMrasi National dan Intarnafclnnal## SUMBER1PolnlRill . DISHIDROS (2002)2Polo Dnsolmo &amp; Tomalik MCRMP (200*.)3 Pula IPI BnkoHiutHnftl (2010)4Polo RTRW Prov Sulnwom Ulmn (2014)5 Dala Diljen Punkaumi Tangkait - KKP Rl (2014)6 Dola Diljon Porikonnn DudidaynKKPRl (2014)7BuivoiIH| &gt;HII( JRII danAnalit.it &gt;( 2014 -2010)KAN,*DANM •% l « S 0*PMAkHABiirAltnU»IAAt C AUAIAN- .l»»l PRL1VBMAk \WAYAMPtMlNCANAAN(LAtlTtBAIAk HECAUA1ANI * f VS **ItJKAnMrAMMANPtHIMMAMMimMtANKOULKtORAA PHSAT P(I 4&gt; FBARA &gt; &lt;&amp;»«.BU»UI** •***BUfMPUSA»r «NrtPRAI4AtUR UNIASHEPtHAUAM IMDOMUMAAlURPHAVAAAINASONAl,AkURPHAiAAAI,Rt( * Lf«AiAtURPtLAI ARAI4 kCRAiA\_UH ft|ATAMAt,AhUMI .AkURHABH UAVYAMlAill'AlURMM«MAAlOOtA t»T»»U|Polo ini dipocoloh dan pongolahan data cukundcu yang divanfiKaci rfenQan RiirvMi Mp - my ^ n dun annlieiB Inhun 2014 - 2O1S - Pain liAins HitminiHiirtKi Nftitionnl d «n IntorMNBioi bukan menjadi iclmnnsi rosmi mnnornai Qurit -gaiis mal1PolaLaiH.OISHiDROS (2002)- 2 Pc? 1 n Qnsnlinn &amp; Tnmnlik MCRMP ( 200 ft )3 Peta LPI Bakosurlaoal (2010)4Peta RTRW ProvSulawesi Utaia (2014)f»Data Ditjen Peiikanan Tanukap - KKP Rl6 Data Dit|en PenkannnBudidi aya7Snivel lApangau dan Anaiisit ( 2014-2016)(2014)I (2014 )'^## RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K) PROVINSI SULAWESI UTARA## PETA RENCANA ALOKASI RUANGPioyeksiTienaveise MeruMorSistem GridDatum HorizontalDatum VemkalPfTUNJUK lOKAUPTTA## KETERANGANuualAan« «rr . uaPtiAtAlur"FTk.4rriat r ABCI RAMAMLAUIKAIVA-.AUKETERANGAN I RIWAYAT PETA - Pole mi diperoieh dan pengolahan data inkunder yang d -venfikas . dengan survei lapangan lahun 2014 2015 - Pole mi bukan moniadi retcrensi resmi mengenai gans-garis balas admmistrasi National danIntemasonal## SUMBERtPetalaut DISHIDROS(2002)23 PelaLPI Bakosurtsnal (2010)Pela Baseline &amp; Temalik MCRMP (2005 »4PataR1RW Prov Sulawesi Ulara (2014)5 Data Diljcn Penkanan TangkapKKPRl (2014)6 Dale DKien Penkanan BuddayaKKP Rl (2014)7Kompilasi Survei lapangan dan Anaksis (2014 - 2016)Grid Geograti dan Grid UTMVVGS-84Muka taut intompal## DIAGRAMLOKASIPEIALAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARANOMOR: 1 TAHUN 2017TANGGAL: 14 Maret 2017TENTANG: TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017-2037## Indikasi Program Rencana Pemanfaatan Alokasi Ruang WP-3-K Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | TAHAP I (Tahun ke) TAHAP II (Tahun ke) 2 3 4 5 1 2 3 4 5 | ||------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|| A. | RENCANA KAWASAN PEMANFAATAN UMUM | RENCANA KAWASAN PEMANFAATAN UMUM | RENCANA KAWASAN PEMANFAATAN UMUM | RENCANA KAWASAN PEMANFAATAN UMUM | RENCANA KAWASAN PEMANFAATAN UMUM | RENCANA KAWASAN PEMANFAATAN UMUM || 1. | Zona Perikanan Tangkap | Zona Perikanan Tangkap | Zona Perikanan Tangkap | Zona Perikanan Tangkap | Zona Perikanan Tangkap | Zona Perikanan Tangkap || a | Sosialisasi aturan alat tangkap, besar armada pada jalur penangkapan ikan | Seluruh Kabupaten/Kota Pesisir | APBN, APBD | DKP, Kem KP | | || b | Studi kelayakan pembangunan PP, PPI dan TPI | Seluruh Kabupaten/Kota Pesisir | APBN, APBD, Swasta | DKP, DisPU Kem KP, Swasta | | || c | Revitalisasi alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan untuk meningkatkan produksi tangkapan; | Seluruh Kabupaten/Kota Pesisir | APBN, APBD, Swasta | DKP, KemKP, Swasta | | || d | Pengembangan diversivikasi alat penangkapan ikan | Seluruh Kabupaten/Kota Pesisir | APBN, APBD, Swasta | DKP, KemKP, Swasta | | || e | Pengembangan alat bantu penangkapan ikan | Seluruh Kabupaten/Kota Pesisir | APBN, APBD, Swasta | DKP, KemKP, Swasta | | || f | Pemberdayaan kelompok nelayan | Seluruh Kabupaten/Kota Pesisir | APBN, APBD, Swasta | DKP, KemKP, Swasta | | || g | Penerapan teknologi rantai dingin pasca tangkap untuk menjaga kualitas hasil tangkapan. | Seluruh Kabupaten/Kota Pesisir | APBN, APBD, Swasta | DKP, KemKP, Swasta | | || 2. | Zona Perikanan Budidaya | Seluruh Kabupaten/Kota Pesisir | APBN, APBD, Swasta | DKP, KemKP, Swasta | | || a | Pembangunan dan Optimalisasi Balai Benih Ikan | Seluruh Kabupaten/Kota Pesisir | APBN, APBD, Swasta | DKP, Kem KP,Swasta | | || b | Pengembangan/diversifikasi bibit/benih unggul perikanan budidaya | Seluruh Kabupaten/Kota Pesisir | APBN, APBD, Swasta | DKP, Kem KP,Swasta | | || c | Pengembangan metode budidaya laut | Seluruh Kabupaten/Kota Pesisir | APBN, APBD, Swasta | DKP, Kem KP,Swasta | | || | Pengembangan prasarana dan sarana laut | Seluruh Kabupaten/Kota Pesisir | APBN, APBD, Swasta | DKP, Kem KP,Swasta | | || d | budidaya | Seluruh Kabupaten/Kota Pesisir | APBN, APBD, Swasta | DKP, Kem KP,Swasta | | || e | Pengembangan budidaya laut terintegrasi dengan pariwisata (minawisata) Pemberdayaan kelompok pembudidaya | Seluruh Kabupaten/Kota Pesisir | APBN, APBD, Swasta | DKP, Kem KP,Swasta | | || f | ikan | Seluruh Kabupaten/Kota Pesisir | APBN, APBD, Swasta | DKP, Kem KP,Swasta | | || | Pengembangan kawasan perikanan budidaya laut terpadu | Seluruh Kabupaten/Kota Pesisir | APBN, APBD, Swasta | DKP, Kem KP,Swasta | | || g | | Seluruh Kabupaten/Kota Pesisir | APBN, APBD, Swasta | DKP, Kem KP,Swasta | | || h | Pemberdayaan keluarga pembudidaya | Sentra Budidaya | APBN, APBD | DKP, Kem KP | | || i | Peningkatan ketrampilan pembudidaya | Sentra Budidaya | APBN, APBD | DKP, Kem KP | | || No | Program Utama | Lokasi | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | TAHAP I (Tahun ke) 1 2 3 4 5 | TAHAP II (Tahun ke) | TAHAP III (Tahun ke) | TAHAP IV (Tahun ke) 3 4 5 | | | | | | | | | | ||------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|| 3. | Zona Pariwisata | Zona Pariwisata | Zona Pariwisata | Zona Pariwisata | 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 | 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 | 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 | 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 | 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 | 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 | 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 | 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 | 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 | 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 | 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 | 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 | 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 | 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 || a | Peningkatan daya tarik dan destinasi wisata; | Seluruh Kabupaten/Kota Pesisir | APBN, APBD, Swasta | Disbudpar, DKP, Swasta | | | | | | | | | | | | | | || b | Peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan; | Seluruh Kabupaten/Kota Pesisir | APBN, APBD, Swasta | Disbudpar, DKP, Swasta | | | | | | | | | | | | | | || c | Peningkatan produk wisata yang sesuai dengan sifat dan karakteristik; | Seluruh Kabupaten/Kota Pesisir | APBN, APBD, Swasta | Disbudpar, DKP, Swasta | | | | | | | | | | | | | | || d | Peningkatan manajemen kepariwisataan; dan | Seluruh Kabupaten/Kota Pesisir | APBN, APBD, Swasta | Disbudpar, DKP, Swasta | | | | | | | | | | | | | | || e | Pengendalian dampak negatif kegiatan pariwisata di wilayah pesisir. | Seluruh Kabupaten/Kota Pesisir | APBN, APBD, Swasta | Disbudpar, DKP, Swasta | | | | | | | | | | | | | | || 4. | Zona Pelabuhan | Zona Pelabuhan | Zona Pelabuhan | Zona Pelabuhan | | | | | | | | | | | | | | || a | Pengembangan pelabuhan penyebrangan antar pulau Seluruh Kabupaten/Kota Pesisir | APBN, APBD | DisHub Swasta | Kominfo, DKP, | | | | | | | | | | | | | | || b | Peningkatan pelayanan kepelabuhanan; | APBN, APBD | DisHub Swasta | | | | | | | | | | | | | | | || c | Revitalisasi sarana dan prasarana pelabuhan; | APBN, APBD | DisHub Swasta | | | | | | | | | | | | | | | || d | Peningkatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan; | APBN, APBD | DisHub Swasta | | | | | | | | | | | | | | | || e | Penyusunan aturan dan Pembinaan, Pengendalian dan Pelaksanakaan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan | APBN, APBD | DisHub Swasta | | | | | | | | | | | | | | | || f | Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran. | APBN, APBD | DisHub Swasta | | | | | | | | | | | | | | | || 5. | Zona Industri | Zona Industri | Zona Industri | Zona Industri | Zona Industri | Zona Industri | Zona Industri | Zona Industri | Zona Industri | Zona Industri | Zona Industri | Zona Industri | Zona Industri | Zona Industri | Zona Industri | Zona Industri | Zona Industri | Zona Industri || a | Pelaksanaan Studi Kelayakan, Studi AMDAL, serta Studi ANDAL; Kab. Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Manado, Kabupaten Minahasa, | APBN, APBD, Swasta | Disperindag, DKP, Swasta | | | | | | | | | | | | | | | || b | Penetapan zona industri; | APBN, APBD, Swasta | Disperindag, DKP, Swasta | | | | | | | | | | | | | | | || c | Kabupaten Selatan, Pengembangan kawasan hijau; | APBN, APBD, Swasta | Disperindag, DKP, Swasta | | | | | | | | | | | | | | | || d | Kabupaten Pengawasan dan pengendalian perkembangan fungsi peruntukan lain di dalam zona industri; | APBN, APBD, Swasta | Disperindag, DKP, Swasta | | | | | | | | | | | | | | | || e | Pengawasan dan pengendalian efisiensi biaya produksi, biaya pemulihan-keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial; | APBN, APBD, Swasta | Disperindag, DKP, Swasta | | | | | | | | | | | | | | | || f | Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan metoda atau teknologi industri; dan | APBN, APBD, Swasta | Disperindag, DKP, Swasta | | | | | | | | | | | | | | | || g | Pengawasan dan pengendalian terhadap kemungkinan adanya bencana akibat keberadaan industri. | APBN, APBD, Swasta | Disperindag, DKP, Swasta | | | | | | | | | | | | | | | || No | Program Utama | Lokasi | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | TAHAP I (Tahun ke) 2 3 4 5 1 | TAHAP II (Tahun ke) 2 3 4 | TAHAP III (Tahun ke) 2 3 4 | TAHAP IV (Tahun ke) 2 3 4 5 | | | | | | | | ||------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|| 6. | Zona Fasilitas Umum | Zona Fasilitas Umum | Zona Fasilitas Umum | Zona Fasilitas Umum | Zona Fasilitas Umum | 1 5 1 5 1 | 1 5 1 5 1 | 1 5 1 5 1 | 1 5 1 5 1 | 1 5 1 5 1 | 1 5 1 5 1 | 1 5 1 5 1 | 1 5 1 5 1 | 1 5 1 5 1 | 1 5 1 5 1 | || a | Penetapan zona fasilitas umum | Seluruh Kabupaten/Kota Pesisir | APBN, APBD, Swasta | DKP, Dinas PU | | | | | | | | | | | | || b | Pengawasan dan pengendalian perkembangan di dalam zona fasilitas umum; | Seluruh Kabupaten/Kota Pesisir | APBN, APBD, Swasta | DKP, Dinas PU | | | | | | | | | | | | || B. | RENCANA KAWASAN KONSERVASI | RENCANA KAWASAN KONSERVASI | RENCANA KAWASAN KONSERVASI | RENCANA KAWASAN KONSERVASI | RENCANA KAWASAN KONSERVASI | RENCANA KAWASAN KONSERVASI | RENCANA KAWASAN KONSERVASI | RENCANA KAWASAN KONSERVASI | RENCANA KAWASAN KONSERVASI | RENCANA KAWASAN KONSERVASI | RENCANA KAWASAN KONSERVASI | RENCANA KAWASAN KONSERVASI | RENCANA KAWASAN KONSERVASI | RENCANA KAWASAN KONSERVASI | RENCANA KAWASAN KONSERVASI | RENCANA KAWASAN KONSERVASI || a | Penetapan kawasan konservasi | Seluruh kabupaten/Kota Pesisir | APBN, APBD, Swasta | DKP, Kem KP, Kelompok Masyarakat | | | | | | | | | | | | || b | Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi yang adaptif, berbasis ekosistem, keterpaduan dan kelestarian; | Seluruh kabupaten/Kota Pesisir | APBN, APBD, Swasta | DKP, Kem KP, Kelompok Masyarakat | | | | | | | | | | | | || c | Peningkatan kapasitas kelembagaan yang partisipatif dalam pemanfaatan sumber daya; | Seluruh kabupaten/Kota Pesisir | APBN, APBD, Swasta | DKP, Kem KP, Kelompok Masyarakat | | | | | | | | | | | | || d | Pengintegrasian dan pensinergian fungsi kawasan dengan pembangunan di WP3K; | Seluruh kabupaten/Kota Pesisir | APBN, APBD, Swasta | DKP, Kem KP, Kelompok Masyarakat | | | | | | | | | | | | || e | Pemberdayaan kelompok sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kawasan konservasi; Pelaksanaan monitoring dan evaluasi | Seluruh kabupaten/Kota Pesisir | APBN, APBD, Swasta | DKP, Kem KP, Kelompok Masyarakat | | | | | | | | | | | | || f | pemanfaatan sumber daya di kawasan konservasi; dan | Seluruh kabupaten/Kota Pesisir | APBN, APBD, Swasta | DKP, Kem KP, Kelompok Masyarakat | | | | | | | | | | | | || g | Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian sumber daya dan ekosistemnya melalui pengendalian pemanfaatan di kawasan konservasi. | Seluruh kabupaten/Kota Pesisir | APBN, APBD, Swasta | DKP, Kem KP, Kelompok Masyarakat | | | | | | | | | | | | || C. | RENCANA KAWASAN STRATEGIS | RENCANA KAWASAN STRATEGIS | RENCANA KAWASAN STRATEGIS | RENCANA KAWASAN STRATEGIS | RENCANA KAWASAN STRATEGIS | RENCANA KAWASAN STRATEGIS | RENCANA KAWASAN STRATEGIS | RENCANA KAWASAN STRATEGIS | RENCANA KAWASAN STRATEGIS | RENCANA KAWASAN STRATEGIS | RENCANA KAWASAN STRATEGIS | RENCANA KAWASAN STRATEGIS | RENCANA KAWASAN STRATEGIS | RENCANA KAWASAN STRATEGIS | RENCANA KAWASAN STRATEGIS | RENCANA KAWASAN STRATEGIS || 1. | KSNT | KSNT | KSNT | KSNT | KSNT | KSNT | KSNT | KSNT | KSNT | KSNT | KSNT | KSNT | KSNT | KSNT | KSNT | KSNT || a | Sosialisasi koordinat-koordinat batas Negara/wilayah | P. Miangas, P. Marampit, P. Intata, P. Kabaruan, P. Marore, P. Batu Bawaikang, P. Kawaluso, P. Kawio, P. Makalehi, P. Matewaru (Mantehage), P. Bangkit (Bongkil), Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kota Manado, Kab. Minahasa Utara, Kab. Kepl. Sangihe, Kota Bitung, Kab. Kepl. Sitaro dan Kab. Kepl. Talaud | APBN, APBD | TNI, Polair, DKP, Kem KP, Badan Perbatasan | | | | | | | | | | | | || b | Pemasangan dan pemeliharaan rambu dan tanda batas Negara/wilayah | P. Miangas, P. Marampit, P. Intata, P. Kabaruan, P. Marore, P. Batu Bawaikang, P. Kawaluso, P. Kawio, P. Makalehi, P. Matewaru (Mantehage), P. Bangkit (Bongkil), Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kota Manado, Kab. Minahasa Utara, Kab. Kepl. Sangihe, Kota Bitung, Kab. Kepl. Sitaro dan Kab. Kepl. Talaud | APBN, APBD | TNI, Polair, DKP, Kem KP, Badan Perbatasan | | | | | | | | | | | | || c | Melakukan pengawasan batas Negara/wlayah | P. Miangas, P. Marampit, P. Intata, P. Kabaruan, P. Marore, P. Batu Bawaikang, P. Kawaluso, P. Kawio, P. Makalehi, P. Matewaru (Mantehage), P. Bangkit (Bongkil), Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kota Manado, Kab. Minahasa Utara, Kab. Kepl. Sangihe, Kota Bitung, Kab. Kepl. Sitaro dan Kab. Kepl. Talaud | APBN, APBD | TNI, Polair, DKP, Kem KP, Badan Perbatasan | | | | | | | | | | | | || No | Program Utama | Lokasi | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | TAHAP I (Tahun ke) 1 2 3 4 5 1 | TAHAP II (Tahun ke) 2 3 4 5 | TAHAP III (Tahun ke) 2 3 4 ||------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|| D. | ALUR LAUT | | | | | | || 1. | Alur Pelayaran | | | | | | || a | Penetapan sistem alur pelayaran; | Seluruh kabupaten/Kota pesisir | APBN, APBD | DisHub Kominfo, DKP, Swasta | | | || b | Penetapan tata cara berlalu lintas; | Seluruh kabupaten/Kota pesisir | APBN, APBD | DisHub Kominfo, DKP, Swasta | | | || c | Penetapan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya. | Seluruh kabupaten/Kota pesisir | APBN, APBD | DisHub Kominfo, DKP, Swasta | | | || d | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan mengendalikan alur pelayaran; | Seluruh kabupaten/Kota pesisir | APBN, APBD | DisHub Kominfo, DKP, Swasta | | | || e | Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran; | Seluruh kabupaten/Kota pesisir | APBN, APBD | DisHub Kominfo, DKP, Swasta | | | || f | Pemasangan tanda batas dan rambu pelayaran; | Seluruh kabupaten/Kota pesisir | APBN, APBD | DisHub Kominfo, DKP, Swasta | | | || g | Peningkatan pemeliharaan rutin dan/atau berkala alur pelayaran. | Seluruh kabupaten/Kota pesisir | APBN, APBD | DisHub Kominfo, DKP, Swasta | | | || 2. | Alur Kabel bawah Laut | | | | | | || a | Pemeliharaan alur kabel bawah laut | Seluruh kabupaten/Kota pesisir | APBN, BUMN | Telkom, PLN | | | || 3. | Alur Migrasi Biota Laut | | | | | | || a | Sosialisasi alur migrasi penyu | Seluruh kabupaten/Kota pesisir | APBN APBD | DKP, Kem KP | | | || b | Sosialisasi alur migrasi ikan | Seluruh kabupaten/Kota pesisir | APBN APBD | DKP, Kem KP | | | || c | Pengembangan ekowisata | Seluruh kabupaten/Kota pesisir | APBN APBD | DKP, Kem KP | | | |GUBERNUR SULAWESI UTARA, ttdOLLY DONDOKAMBEY