PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 06 Tahun 2014
Tentang No Description
Berlaku: 2 Oktober 2014
N/A
Preamble

Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tentram, damai, bersih dan indah, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pemeliharaan hewan ternak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Penertiban Pemeliharan Hewan Ternak.
Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang­Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang­Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang­Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Undang­Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Undang­Undang Nomor 12 Tahun
- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat Peternakan dan Kesehatan Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 10);
10.
11.
Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa
dan
Bupati Gowa
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG
PENERTIBAN HEWAN TERNAK
PEMELIHARAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Gowa;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Gowa;
5. Dinas adalah Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Gowa;
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa;
7. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer , Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Penertiban adalah Usaha untuk mengambil tindakan administratif agar pemeliharaan hewan ternak sesuai dengan ketentuan perundang­ undangan yang berlaku;
9. Pengawasan adalah Segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah menurut ketentuan peraturan perundang­undangan ;
10. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit
dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya;
11. Hewan Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian;
12. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu;
13. Peternak adalah setiap orang atau Badan Hukum dan/atau buruh peternak yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber pada peternakan;
14. Tempat peternakan adalah suatu tempat untuk ditempati usaha peternakan yang telah ditentukan.
15. Tanda Identitas adalah suatu tanda yang dilekatkan pada badan ternak dalam bentuk apapun sebagai tanda pengenal;
16. Buku Register Ternak yang selanjutnya disebut BRT adalah buku tempat mencatat jenis dan jumlah ternak yang dimiliki oleh setiap peternak di Kabupaten Gowa;
17. Kartu Pemilik Ternak yang selanjutnya disebut KPT, adalah kartu yang memuat secara rinci identitas peternakan dan identitas ternak yang dimiliki.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3

Penertiban pemeliharaan hewan ternak bertujuan:
- a. mengelola sumber daya hewan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk sebesar­besarnya bagi kemakmuran rakyat;
- b. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- c. memberi kepastian hukum untuk berusaha dalam bidang peternakan.
BAB III - PEMELIHARAAN
Pasal 4

- (1) Setiap pemilik hewan ternak diharuskan mengurus, menjaga atau memelihara hewan ternak diwaktu siang dan malam hari sehingga tidak mengganggu kepentingan umum serta tanaman dan pekarangan orang lain.
- (2) Hewan ternak dipelihara dan diamankan dalam kandang atau diikat sehingga tidak lepas atau berkeliaran.
- (3) Lokasi kandang atau penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jauh dari:
- a. pemukiman penduduk;
- b. rumah ibadah;
- c. tempat pendidikan;
- d. sungai­sungai/sumber­sumber air bersih;
- e. pasar­pasar;
- f. terminal; dan
- g. tempat­tempat keramaian lainnya.
BAB IV - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 5

- (1) Pemilik hewan ternak dan/atau penggembala yang menggiring ternak melewati jalan umum, wajib mengangkat kotoran/membersihkan kotoran ternak pada saat ternak mengeluarkan kotorannya di jalan.
- (2) Dalam hal kandang ternak yang dekat dengan pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui lurah/kepala desa setempat.
BAB IV - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 6

Pemilik ternak dilarang :
- a. melepas/menggembalakan hewan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan;
- c. keamanan masyarakat serta keselamatan/kelancaran lalu lintas bagi
- b. melepas/menggembalakan hewan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat­tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan; melepas hewan ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan umum dan/atau tempat lainnya yang dapat mengganggu ketertiban dan
4. pengguna jalan; memotong ternak untuk usaha komersil di luar Rumah Potong Hewan (RPH) atau tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah; dan menggiring hewan ternak melalui jalan umum atau memanfaatkan ruang lalu lintas jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan tanpa menggunakan tali pengikat yang dipegang oleh 1 (satu) Penggembala
- d. untuk 1 (satu) ekor hewan ternak.
BAB IV - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 7

- (1) Hewan ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa penggembala maka dianggap sebagai ternak liar dan dapat ditangkap dan diamankan;
- (2) Penangkapan dan pengamanan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa.
[
[
BAB VI - PENAMPUNGAN
Pasal 8

Ternak liar ditangkap, diamankan dan ditampung pada Rumah Potong Hewan dan tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
BAB VI - PENAMPUNGAN
Pasal 9

- (1) Penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan biaya pengamanan dan biaya makanan hewan ternak.
- (2) Batas waktu penampungan hewan ternak pada Rumah Potong Hewan paling lama 14 (empat belas) hari.
- (3) Apabila selama dalam masa penampungan hewan ternak mati, maka tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
BAB VI - PENAMPUNGAN
Pasal 10

- (1) Hewan Ternak yang ditangkap oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar uang tebusan.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Bank Sulselbar Cabang Sungguminasa atau Bank lain yang ditunjuk, sebelum Pemilik hewan ternak mengambil ternaknya di tempat penampungan.
- (2) Uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemilik hewan ternak yang wajib disetor ke Kas Daerah ;
- (4) Ketentuan mengenai besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VII - KESEHATAN TERNAK DAN PEMBERIAN IDENTITAS TERNAK
Pasal 11

- (1) Untuk mencegah penyakit hewan menular, setiap ternak diwajibkan untuk divaksinasi sesuai dengan penyakit hewan menular.
- (2) Pemilik ternak yang mengetahui ternaknya mengidap penyakit menular atau terjadi penularan di sekitarnya wajib segera melaporkan
kepada Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Gowa.
BAB VII - KESEHATAN TERNAK DAN PEMBERIAN IDENTITAS TERNAK
Pasal 12

- (1) Setiap Peternak wajib memberi identitas ternaknya untuk membedakan ternaknya dengan ternak orang lain.
- (2) Pemberian identitas ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa anting (ear tag) pada telinga atau dengan cara lain sebagai petunjuk kepemilikan.
- (3) Selain identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi juga dengan Buku Register dan Kartu Ternak.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 14

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang­undangan hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan­undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang­undang hukum acara pidana.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 1988 tentang Ketentuan Pemeliharaan Teknak dalam Kabupaten Dati II Gowa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.
Ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal 2 Oktober 2014
BUPATI GOWA,
H. ICHSAN YASIN LIMPO
Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 2 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,
H. BAHARUDDIN MANGKA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2014 NOMOR 06
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN ... TAHUN 2014 Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG­UNDANGAN,
AMBO, SH, MH Nip. 19610627 198603 1 011