PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 2 Tahun 2013
Tentang PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN GURU PADA PROGRAM SANGIHE MENGAdAR DI DAERAH TERPENCIL WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Berlaku: 2 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN GURU PADA PROGRAM SANGIHE MENGAdAR DI DAERAH TERPENCIL WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
Menimbang : a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang berbunyi 'Dalam hal terjadi kekosongan Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan Guru pengganti untuk menjamin Keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan';
- b. bahwa Program Sangihe Mengajar adalah merupakan salah satu langkah Inovasi yang digagas Dinas Pendidikan' Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengatasi kekurangan guru khususnya di daerah terpencil dan pulau terluar;
- c. bahwa dalam rangka keberlanjutan gagasan serta hasil positif yang telah di capai melalui Program Sangihe Mengajar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Guru Pada Program Sangihe Mengajar Di Daerah Terpencil wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
: 1.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran~Negara RI Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183) dan Undan-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
2. Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4031);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembara Negara RI Nomor 4941);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
Menetapkan :
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidika;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepuluan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepuluan Sangihe Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Wajib Dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 10);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN GURU PADA PROGRAM SANGIHE MENGAJAR DI DAERAH TERPENCIL WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepualauan Sangihe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
4. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
5. Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.
6. Standar Pelayanan
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
8. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
9. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
10. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan system atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Pendidikan secara efektif dan .efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
11. Guru Sangihe Mengajar adalah guru pengganti dan bukan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan tingkat pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
12. Kontrak Kerja adalah perjanjian tertulis antara guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang undangan.
13. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru sebagai pendidik profesional.
14. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk melaksanakan seleksi Calon Guru Pada Program Sangihe Mengajar.
15. Orientasi adalah peninjauan untuk menentukan sikap, arah, tempat dan sebagainya yang tepat dan benar atau pandangan yang mendasari pikiran, perhatian atau kecenderungan.
16. Supervisi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu guru memperbaiki kinerjanya.
17. Tes Kompetensi pedagosis adalah pengukuran kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik.
18. Tes Kompetensi profesional guru adalah Alat ukur untuk menguji kemampuan guru.
19. Satuan Pendidikan adalah lembaga penyelenggara pelayanan pendidikan.
20. Perlindungan Kerja adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada guru dalam melaksanakan tugas.
21. Daerah Khusus.
- ?aerl , US adakh daemh yan§ terPencil a^ terbelakang daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. 21
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam perekrutan, pengangkatan, penempatan, administrasi, perlindungan kerja, supervisi dan pembinaan, serta pembiayaan untuk Guru Pada Program Sangihe Mengajar di daerah terpencil wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan pengangkatan dan penempatan Guru Pada Program Sangihe Mengajar di daerah terpencil wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah: &amp;
- (l)mengisi kekosongan guru untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan-
- (2) untuk penjaminan mutu tenaga pendidik pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB III - PENGADAAN, ORIENTASI DAN PENETAPAN LOKASI
Pasal 5

- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari pegawai negeri sipil terkait dan unsur masyarakat yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
- (1) Dalam hal pengadaan calon Guru Pada Program Sangihe Mengajar Dmas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga membentuk Tim Seleksi Guru Pada Program Sangihe mengajar;
- (3) Tim Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe.
- (4) Hasil penilaian Tim Seleksi menjadi dasar penetapan Guru Pada Program Sangihe Mengajar;
- (5) Penetapan Guru Pada Program Sangihe Mengajar diumumkan melalui media cetak dan elektronik lokal.
BAB III - PENGADAAN, ORIENTASI DAN PENETAPAN LOKASI
Pasal 6

Guru Pada Program Sangihe Mengajar yang telah ditetapkan mendapatkan orientasi sebelum ditempatkan di satuan pendidikan yang telah ditentukan.
BAB III - PENGADAAN, ORIENTASI DAN PENETAPAN LOKASI
Pasal 7

- (1) Penetapan lokasi satuan pendidikan bagi Guru Pada Program Sangihe Mengajar dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah satuan pendidikan yang belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, khususnya pada beberapa indikator sebagai benkut: &amp;
setiap SD/MI.
- a. setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;
- b. setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik SI atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik; dan /atau
- c. setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
- d. di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki
- e. sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.
- (3) Tahapan proses pengadaan guru serta orientasi Pada Program Sangihe Mengajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8

- (1) Hak dan Kewajiban Guru Pada Program Sangihe Mengajar diatur tersendiri dalam bentuk kontrak Perjanjian Kerja yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- (2) Penugasan Guru Pada Program Sangihe Mengajar di satuan pendidikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan daerah.
BAB V - PENGEMBANGAN PROFESI
Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan kapasitas Guru Pada Program Sangihe Mengajar secara berkesinambungan melalui pendidikan dan pelatihan, lokakarya, atau studi banding sesuai kebutuhan penjaminan mutu satuan pendidikan;
- (2) Pasca pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud ayat (1), Guru Pada Program Sangihe Mengajar melaksanakan fasilitas pengembangan kapasitas guru;
- (3) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud ayat (2) difasilitasi pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- (4) Fasilitas dimaksud berupa dukungan dana, dukungan personil dan sumberdaya lainya guna menunjang Program Sangihe Mengajar.
BAB VI - PERLINDUNGAN KERJA
Pasal 10

- (1) Guru Pada Program Sangihe Mengajar berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (2) Guru Pada Program Sangihe Mengajar berhak mendapatkan perlindungan profesi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pemberian penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum;
- (4) Besarnya penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) ditentukan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang -undangan yang berlaku.
BAB VII - SUPERVISI DAN PEMBINAAN
Pasal 11

- (1) Supervisi dan pembinaan terhadap Guru Pada Program Sangihe Mengajar diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Proses supervisi dan pembinaan Guru Pada Program Sangihe Mengajar dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah.
- (3) Hasil supervisi dan pembinaan yang dilakukan kepala sekolah dan pengawas sekolah dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe setiap akhir semester.
BAB VIII - PENDANAAN
Pasal 12

Pendanaan terkait pengadaan, orientasi, perlindungan kerja, supervisi dan pembinaan Guru Pada Program Sangihe Mengajar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
BAB VIII - PENDANAAN
Pasal 13

Ketentuan yang pernah ada sebelumnya yang berhubungan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Ditetapkan di Tahuna pada tanggal 31 c o r 13 BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
Diundangkan di Tahuna
pada tanggal
31
'k to 0
r
\_ &lt;; 3
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2013 NOMOR 4*
LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
A2 Wi.in 2 •) 1J
31 ,ktob'..-r 2")13
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN GURU PADA PROGRAM SANGIHE MENGAJAR DI DAERAH TERPENCIL WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHAPAN PROSES PENGADAAN, ORIENTASI DAN PENETAPAN LOKASIGURU PADA PROGRAM SANGIHE MENGAJAR DI DAERAH TERPENCIL WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
A. PROSES TAHAPAN PENGADAAN GURU PADA PROGRAM SANGIHE MENGAJAR
Jumlah.kuota Guru Pada Program Sangihe Mengajar tiap tahun ditentukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga berdasarkan analisis kebutuhan guru di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Adapun kriteria calon guru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dibuktikan dengan KTP yang masih berlaku.
2. Mampu berbahasa daerah.
3. Usia maksimum 35 tahun dan belum nikah.
4. Lulusan program studi SI yang teakreditasi dan memiliki Akta Mengajar IV.
5. IPK minimal 2.75 dibuktikan dengan fotocopy transkrip nilai yang telah dilegalisir
6. Berbadan sehat dan bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif (Napza) yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter.
7. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian.
8. Bersedia dan sanggup melaksanakan tugas di daerah terpencil, dibuktikan dengan surat pernyataan.
Pengadaan Calon Guru Pada Program Sangihe Mengajar dilakukan melalui Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
1. Pendaftaran Calon Peserta, Informasi &amp; Penaumuman Program Sangihe Mengajar:
Pendaftaran calon peserta dilakukan sesuai persyaratan yang telah berlaku, informasi dan pengumuman Program Sangihe Mengajar bisa diperoleh melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Ataupun penjelasan menginformasi melalui media cetak dan elektronik, calon pesrta yang lulus seleksi akan di hubungi penyelenggara untuk mengikuti orientasi sebagaimana telah ditentukan.
2. Seleksi Administrasi:
Seleksi administrasi yang dilakukan adalah dengan memverivikasi kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan persyaratan yang telah ditentukan.
3. Seleksi Akademis :
Tujuan dilakukanya seleksi dimaksud adalah untuk menguji pemahaman dan kemampuan calon peserta. Seleksi akademis meliputi :
- a. Tes kompetensi pedagogis.
- b. Tes kompetensi profesional.
4. Tes Kepribadian :
Di lakukan melalui wawancara dengan calon peserta yang bertujuan untuk mengetahui karakter yang bersangkutan apakah sesuai dengan yang dicari oleh penyelenggara untuk menunjang Program Sangihe Mengajar.
5. Pengumuman calon peserta yang lulus seleksi
Pengumuman dilakukan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe. Calon peserta yang lulus seleksi akan mendapatkan undangan untuk mengikuti Pelatihan Guru Pada Program Sangihe Mengajar.
B. ORIENTASI GURU PADA PROGRAM SANGIHE MENGAJAR
Sebelum ditempatkan di satuan pendidikan, peserta yang lulus seleksi akan mendapatkan orientasi melalui pelatihan. Pelatihan diberikan oleh pejabat struktural dan fungsional bekerjasama dengan pihak-pihak lain sesuai dengan kompetensinya.
Pelatihan bagi Guru Pada Program Sangihe Mengajar bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik di daerah terpencil seita memberikan pemahaman mengenai sistem penjaminan mutu pendidikan.
Materi pelatihan terdiri dari:
1. Pemahaman tentang sistem penjaminan mutu pendidikan Kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran :
Menyusun perencanaan pembelajaran
- Kemampuan untuk menyusun rencana pembelajaran dengan memperhatikan pendidikan karakter, kondisi wilayah setempat dan mengembangkan metode-metode pembelajaran yang inovatif :
- Menyusun Program Tahunan
- Menyusun Program Semester
- Menyusun Silabus
- Menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)
- Menyusun bahan ajar
- Membuat alat bantu pembejalaran
Simulasi dan refleksi pelaksanaan pembelajaran
Kemampuan untuk melaksanakan rencana pembelajaran yang telah disusun dengan metode pembelajaran yang inovatif
\
- c. Melaksanakan penilaian hasil pembelajaran
- Menyusun kisi-kisi
3. ' · Menyusun soal (kartu soal dan pembobotan)
Melaksanakan analisis hasil vembelajaran
Kemampuan melakukan analisa hasil pembelajaran untuk menentukan tuntas atau tidaknya materi pembelajaran yang diberikan dan kemampuan daya serap siswa didik
Melaksanakan tindak lanjut pembelajaran
Kemampuan untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan perbaikan dan pengayaan untuk meningkatkan kemampuan siswa didik.
2. Konsep pemberdayaan masyarakat
3. Penanganan kondisi darurat di daerah terpencil
- C. PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN GURU PADA PROGRAM SANGIHE MENGAJAR
Pengangkatan dan penempatan Guru Pada Program Sangihe Mengajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe.
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
\