PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 20 Tahun 2015
Tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016
Berlaku: 26 Mei 2015
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 - 2015 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Nomot 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 -2015.
MEMUTUSKAN :
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAPUAS HULU TAHUN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur peyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya di singkat BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia;
9. Rencana Pembangunan Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016, yang selanjutnya disebut dengan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2016 yang mulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
BAB II - KEDUDUKAN DAN FUNGSI
Pasal 2

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 menjadi :
- a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016.
BAB II - KEDUDUKAN DAN FUNGSI
Pasal 3

Dalam rangka penyusunan usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 :
- a. Pemerintah Daerah menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPRD;
- b. SKPD menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan BAPPEDA.
BAB II - KEDUDUKAN DAN FUNGSI
Pasal 4

- (1) SKPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masingmasing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BAPPEDA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.
BAB II - KEDUDUKAN DAN FUNGSI
Pasal 5

Kepala BAPPEDA menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2016 hasil pembahasan bersama DPRD dengan Rencana Kerja Pembangunan Tahunan SKPD (RenjaSKPD).
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 26 Mei 2015 April BUPATI KAPUAS HULU, ttd
A.M. NASIR
Diundangkan di Putussibau Pada tanggal 27 mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ttd MUHAMMAD SUKRI BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 20