Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang UPAYA PENGEJ:jOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA PEMANTAUAN -, LINGKUNGAN HIDUP (UKLUPL) DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)
Berlaku: 07 TAHON 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Meogiogat
.,,
'
PERATURANBUPATIKOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
...
NOMOR 07 TAHON 2014
TENTANG
UPAYA PENGEJ:jOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA PEMANTAUAN -, LINGKUNGAN HIDUP (UKLUPL) DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)
DENGAN RAHMAT TOBAN YANG MAHA ESA
BUPATIKOLAKA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (2) dan pasal 121 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 05 tabun 2010tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini;
- c. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) wajib memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauao Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dan yang tidak termasuk wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) wajib membuat Surat Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka.
U}
- Undang - undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2.
- Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan ~ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor J.2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor · 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3
'·
'..
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
:\
•
..
..
~
..
Menetapkan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten I kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4737);
5. Peratura.n Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
5. ·8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 tahun 2005 tentang Penerapan Instrumen AMDAL, UKL dan UPL;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 tahun 2009 tentang Urusan pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kah. Kolaka.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL - UPL) DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN BIDUP (SPPL)
BAB ill - PENYUSUNAN UKL - UPL DAN SPPL
Pasal 3

- (1) UKL - UPL disusun oleh pemrakarsa berdasarkan kualifikasi penyusun atau mempunyai pengalaman menyusun dokumen UKL - UPL
- (2) Penyusunan dokumen UKL - UPL sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan jasa konsultan
- (3) Dokumen UKL - UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ·memuat :
4. a Identitas pemrakarsa;
- b. Rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. . Dampak lingkungan yang akan terjadi dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
- d. Jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan
- e. Pernyataan komitm.en pemraka.rsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL - UPL
- f. Daftar pustaka
- g. Lampiran
- (4) Penyusunan dokumen UKL - UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan UKL - UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Ht
'
- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) berisi:
2. a Identitas pemrakarsa;
- b. Informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
- c. Keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
- d. Pemyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- e. Tandatangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai
- (2) Pengisian SPPL sebagairoana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format SPPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran ID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
.
..
":
- (1) Pemrakarsa mengajukan UKL - UPL atau SPPL kepada Badan Lingkungan Hidup (2) Kepala Badan Lingkungan Hidup wajib :
- a. melakukan pemeriksaan UKL - UPL yang pelaksaoaaonya dilakukan oleh Kelompok \_ Kerja Penilai UKL - UPL dan berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dao/atau kegiatan serta menerbitkan rekomendasi UKL - UPL paling lama 14 ( empat belas) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap; atau
- b. melakukao pemeriksaan SPPL dao memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 . (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL secara lengkap.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan data dao/atau informasi dalam UKL - UPL atau SPPL, · pemrakarsa wajib menyempumakan dao/atau melengkapinya sesuai basil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Dalam hal Kepala Badao Lingkungan Hidup tidak melakukan pemeriksaan atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL - uPL atau persetujuan SPPL dalam jaogka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UKL - UPL atau SPPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dao disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup i lt
BAB ill - PENYUSUNAN UKL - UPL DAN SPPL
Pasal 6

- (1) Rekomendasi UKL - UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai dasar untuk :
- a. Memperoleh Izin Liogkungan; dan
- b. Melakukan pengelolaan dan pemantauan liogkungan hidup
- (2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL - UPL sebagairoaoa dimaksud pada ayat (1) ke dalam Izio Liogkungan
BAB ill - PENYUSUNAN UKL - UPL DAN SPPL
Pasal 7

Pemrakarsa wajib melakukan pelaporan basil kegiatan pengelolaan dao pemantauan lingkungan secara berkala kepada Kepala Badao Lingkungan Hidup dan/atau Kepala Instansi yang ditunjuk