UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 11 Tahun 1962
Tentang HYGIENE UNTUK USAHA-USAHA BAGI UMUM
Berlaku: 11 TAHUN 1962
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
- 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1962 TENTANG
HYGIENE UNTUK USAHA-USAHA BAGI UMUM
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang tentang Pokokpokok Kesehatan perlu ditetapkan Undang-undang Hygiëne untuk usaha-usaha bagi umum;
- a. pasal 4, pasal 6 ayat (1), pasal 9 ayat (1) dan pasal 15 UndangUndang tentang Pokok-pokok Kesehatan (Undang-undang tahun 1960 No. 9; Lembaran-Negara tahun 1960 No. 131) ;
- b. pasal 3 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar;
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong
Memutuskan :
Menetapkan : Undang-undang tentang Hygiëne untuk usaha-usaha bagi umum.
BAB I - MAKSUD DAN TUDJUAN.
Pasal 1

.
Maksud dan tujuan undang-undang ini ialah untuk melindungi/memelihara/mempertinggi kesehatan masyarakat yang mempergunakan tempat atau hasil usaha-usaha bagi umum.
BAB II - KETENTUAN UMUM.
Pasal 2

.
Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan :
- a. Hygiene ialah segala usaha untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan;
- b. Usaha-usaha bagi umum ialah usaha-usaha yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah, swasta maupun perserorangan yang menghasilkan sesuatu untuk atau yang langsung dapat dipergunakan oleh umum.
BAB II - KETENTUAN UMUM.
Pasal 3

.
Hygiene untuk usaha-usaha bagi umum yang diatur dalam undang-undang ini meliputi :
- a. Hygiene air, susu, makanan dan minuman untuk konsumsi bagi umum;
- b. Hygiene perusahaan-perusahaan;
- c. Hygiene bangunan-bangunan umum;
- d. Hygiene tempat permandian umum;
- e. Hygiene alat-alat pengangkutan umum;
- f. Hygiene untuk usaha bagi umum lain-lainnya yang akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
BAB III
Pasal 4

.
Usaha-usaha bagi umum yang dimaksud dalam pasal 2 sub b harus memenuhi syarat-syarat kesehatan yang ditetapkan dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
BAB IV - USAHA-USAHA.
Pasal 5

.
Usaha-usaha Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Undang-undang ini ialah :
- a. Penerangan dan pendidikan mengenai hygiene;
- b. Bimbingan dalam bidang hygiene untuk usaha-usaha bagi umum;
- c. Pengawasan dan pemeriksaan atas keadaan hygiene lingkungan pada usaha-usaha bagi umum;
- d. Pengawasan dan pemeriksaan hasil produksi dan proses- produksi air, makanan dan minuman untuk konsumsi umum;
- c. Pengawasan dan pemeriksaan atas penggunaan benda-benda, alatalat, yang dapat membahayakan kseshatan;
- f. Usaha-usaha lain yang perlu.
BAB IV - USAHA-USAHA.
Pasal 6

.
Dalam usaha-usaha yang dimaksud dalam pasal 5 Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah perlu mengikut-sertakan masyarakat.
BAB IV - USAHA-USAHA.
Pasal 7

.
Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
BAB V
Pasal 8

.
Jika syarat-syarat hygiene yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam pasal 4 tidak dipenuhi, maka Pemerintah Pusat/Daerah dapat mengambil tindakan yang diperlukan berdasarkan sesuatu Peraturan Pemerintah.
BAB VI - KETENTUAN PIDANA.
Pasal 9

.
- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut dalam pasal 4 sehingga dapat membahayakan kesehatan umum, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 bulan dan/atau pidana denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.
- (2) Barangsiapa karena kesalahannya mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan tersebut dalam pasal 4, pelanggaran mana dapat membahayakan kesehatan umum, dipidana dengan pidana kurangan selama-lamanya tiga bulan dan/atau pidana denda setinggitingginya lima ribu rupiah.
- (3) Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundangan yang dimaksud dalam pasal 7 mengenai ketentuan-ketentuan pasal 5 huruf a, c, e dan f, dapat memuat ketentuan ancaman pidana kurungan selamalamanya tiga bulan atau pidana denda setinggi-tingginya lima ribu rupiah terhadap pelanggaran atas ketentuan- ketentuannya.
- (4) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan ;
tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3) adalah pelanggaran.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 10

.
Undang-undang ini dapat disebut: "Undang-undang Hygiëne untuk usahausaha bagi umum tahun 1962".
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 11

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1962. Presiden Republik Indonesia, ttd
SUKARNO.
Diudangkan di Jakarta, pada tanggal 3 Agustus 1962. Sekretaris Negara, ttd MOHDICHSAN.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 48
PENJELASAN
Pasal 1

.
Dalam kata-kata melindungi/memelihara dan mempertinggi kesehatan termasuk usaha-usaha pencegahan penyakit-penyakit yang membahayakan masyarakat.
PENJELASAN
Pasal 2

.
- (a) Pengertian tentang hygiene dalam Undang-undang ini dimana perlu disesuaikan dengan pengertian yang ditetapkan dalam Undang-undang Umum mengenai Hygiene.
- (b) Usaha-usaha bagi umum yang menghasilkan sesuatu untuk dipergunakan masyarakat adalah umpamanya : perusahaan air minum, pabrik-pabrik minuman dan makanan dan lain-lain.
- (c) Usaha-usaha bagi umum yang langsung dipergunakan oleh masyarakat adalah umpamanya: kereta api, kapal laut, bioskop, tempat pemandian, sekolah dan lain-lain.
PENJELASAN
Pasal 3

.
- (a) Air minum, susu, makanan dan minuman, yang dipergunakan oleh masyarakat umum, perlu diawasi mutu kesehatannya, hingga tidak menimbulkan bahaya untuk kesehatan karena mengandung kuman-kuman penyakit, zat-zat racun dan sebagainya.
- (b) Perusahaan-perusahaan dan lingkunganya perlu memenuhi syarat-syarat kesehatan yang tertentu secara minimal agar supaya para karyawan tidak mudah mengalami bahaya yang ditimbulkan oleh bahan-bahan kimia atau faktor-faktor biologis yang tertentu dan dapat bekerja dalam ruangan dan suasana yang sehat.
- (c) Bangunan-bangunan umum seperti stasiun, pelabuhan, bioskop, sekolah dan lain-lain harus memenuhi syarat-syarat kesehatan antara lain adanya pentilasi, kebersihan, dan sebagainya supaya tidak menjadi sumber penyakit menular.
- (d) Alat-alat pengangkutan umum, seperti kereta api, bis, kapal pesawat terbang dan sebagainya perlu pula memenuhi syarat-syarat kesehatan agar para penumpang dan karyawannya terhindar dari penyakit.
- (e) Tempat pemandian umum harus pula cukup memenuhi syarat-syarat kebersihan dan kesehatan baik airnya maupun lingkungannya, untuk mencegah penyakitpenyakit menular.
- (f) Hygiene untuk usaha-usaha bagi umum lainnya, meliputi hal-hal yang sukar digolongkan dalam usaha-usaha tersebut pada huruf a sampai huruf e umpamanya, reaktor atom dan sebagainya.
PENJELASAN
Pasal 4

.
Syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal ini adalah syaratsyarat yang bersifat tehnis-kesehatan dan ditujukan kepada pelaksanaan usaha untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat yang mempergunakan usaha-usaha bagi umum atau hasilnya. Demikianlah umpamanya dapat ditetapkan bagi perusahaan yang mampu sebagai syarat kesehatan supaya menyediakan tenaga dan alat-alat kesehatan dan sebagainya.
PENJELASAN
Pasal 5

.
Dalam pasal ini ditetapkan kegiatan-kegiatan yang merupakan kewajiban Pemerintah Pusat/Daerah untuk mempertinggi derajat kesehatan masyarakat yang secara langsung menggunakan usaha-usaha bagi umum atau hasilnya.
Pada umumnya kewajiban ini meliputi penerangan, pendidikan, bimbingan (termasuk pemberian fasilitas-fasilitas), baik untuk masyarakat maupun untuk petugas-petugas dan pengusaha-pengusaha disamping pengawasan dan pemeriksaan oleh yang berwajib (termasuk : pemeriksaan laboratorium-laboratirum, lembaga dan lain-lain) terhadap dilaksanakannya syarat-syarat kesehatan yang dimaksud dalam pasal 4.
PENJELASAN
Pasal 6

.
Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan justru dalam soal-soal Hygiene ini perlu masyarakat diikut sertakan sebaik-baiknya.
Dalam pelaksanaannya dibentuk panitia-panitia (ump.: "Panitia Kesehatan"), yang terdiri dari pejabat-pejabat Pemerintah, akhli-akhli, wakil-wakil dari organisasiorganisasi rakyat, D.P.R.G.R. D.P.R.D.-G.R. dan lain-lain.
Lembaga-lembaga seperti Lembaga Hygiene, Lembaga Sosial Desa, dan sebagainya dapat juga diikut sertakan.
PENJELASAN
Pasal 7

.
Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang seperlunya untuk mengatur pelaksanaan usaha-usaha yang dimaksud dalam pasal 5 dan 6 sesuai dengan keadaan dan keperluan didaerah.
PENJELASAN
Pasal 8

.
Tindakan-tindakan harus ditujukan kepada perlindungan kesehatan masyarakat, dengan tidak memandang kepentingan perseorangan atau golongan.
Segala usaha yang berakibat penutupan suatu perusahaan hanya dapat diambil setelah mendengar pendapat Panitia Kesehatan, Dewan Perusahaan dan organisasi Buruh yang bersangkutan dengan mempertimbangkan segala akibatnya.
PENJELASAN
Pasal 9

.
Kesehatan rakyat dan masyarakat sangat penting dan harus dilindungi terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan atau membahayakannya.
Maka oleh sebab itu perlu ada suatu ketentuan pidana, Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini disesuaikan dengan ketentuanketentuan pidana dalam Undang-undang Wabah, Karantina Udara dan Karantina Laut.
Pasal ini tidak mengatur hal-hal yang sekalipun ada hubungannya dengan kesehatan, khususnya hygiene sudah ditetapkan dalam Undang-undang lain seperti dalam K.U.H.P. (ump. : Pasal 202, 203, 204 dan sebagainya).
PENJELASAN
Pasal 10

dan 11 Cukup jelas.
Diketahui :
Sekretaris Negara, ttd
MOHD. ICHSAN.