PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 10 Tahun 2005
Tentang PAJAK HOTEL
Berlaku: 10 TAHUN 2005
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

- (I Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak atas pelayanan di hotel.
- (2) Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel.
- (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini meliputi:
- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain gubuk
- priwisate@gel motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen dan rumah pens p termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 15 atau lebih yang menyediakan failitas seperti rumah penginapan;
- b Pelayanan penunjang antara lain telepon, faximil, telex, foto copy, pelayanan cui, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel;
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan, antara lain pusat kebugaran (fitness center), kolam renag, tennis, golf, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel;
- d Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 3

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah:
- a Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
- b Asrama dan pesantren;
- c. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh umum dihotel;
- b Fasilitas oleh raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;
- d Pelayanan perjalanan Wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 4

- (I) Subyek Pajak Hotel adalah orang Pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah Pengusaha Hotel.
BAB Ill - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.
BAB Ill - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen ), dari dasar pengenaan pajak
BAB IV - WIL.AYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 7

- (I) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Melawi.
- (2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal b dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud Pasal 5
UPAH PUNGUT
BAB IV - WIL.AYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 8

- liepx da instansi pengelola dan pembantu pemungutan pajak, diberikan upah pungut etsar 5, dari seluruh penerimaan yang telah disetorkan ke Kas Daerah;
- (lat ara Permintaan Pembayaran upah pungut dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksarakan berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
BAB VI - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 9

Masa Pajak adalah Jangka waktu yang lamanya l (satu) bulan takwin.
BAB VI - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 10

Pajak terutang dalam mnasa Pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel.
BAB VI - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 11

- (I) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Pajak atau Kuasanya.
- ( sPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (ima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan keputusan Bupati.
BAB VII - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 12

- (l) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (l), Bupati menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini, tidak atau kurang bayar setelah lewat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
BAB VII - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 13

- ( Wajib Pajak yang, membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat I digunakan untuk menghitung dan menetapkan Pajak sendiri yang terutang.
- ' Dalam Jany,ha waktu (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbtkan
- a SKPDKB,
- b. SKPDKBT,
- e SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini huruf a Pasal ini diterbitkan:
- a Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- c. Apabila Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi, berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, sejak dihitung sejak terutangnya Pajak.
- b. Apabil SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutang,nya pajak
- (4) SKPDLBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar Pajak terutang dalam SKPDK8 dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini tidak dikenakan, apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

- () Pe byaran Pajak dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuaii waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan $1PD
- ( Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya l x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bu pati
- l f Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15

- () Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau Lunas.
- ( Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- ) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- 4 bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dengan dikenakan denda 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- () Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran, serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, diatur dengan Peraturan Bupati
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

- (I) Setiap Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IX
Pasal 17

- fl) Surat Teguran atau surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagthan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo Pembayaran.
- ( Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran atau surat Peringatan tau surat lain yang sejenis, wajib Pajak harus melunasi pajak terutang.
- () Surat Teguran, surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat () Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat. '
BAB IX
Pasal 18

- (l) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- 2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat Teyuran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
BAB IX
Pasal 19

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penvitaan.
BAB IX
Pasal 20

Setelah dilakukan Penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari, sejak tanggal surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pejabat mengajukan penetapan tanggal Pelelangan Kepada Kantor Lelang Negara.
BAB IX
Pasal 21

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat Pelaksanaan lelang Juru Sita memberitahukan dengan segera dengan secara tertulis kepada Wajib Pajak.
BAB IX
Pasal 22

Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
P»CLAN GAN. KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
BAB IX
Pasal 23

- tl' Bpati berdasari.an permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, erganan dan pembebasan Pajak.
'
- ( Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 24

- (l) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
- a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
- b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
- c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- [2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan, sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat () Pasal ini, Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
BAB XII - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk atas sesuatu
- a. SKPD,
SKPDKB ...
'
- l $PD
- SkPDKT
- d sxPDtT
- SkPDL
l
- £ SkPDN
- ferrohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tnggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLBT, SKPDLB, SKPDN diterima oleh wajib peak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipatuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- DJ bupati atau Pejabat dalam rangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberi keputusan.
- 4) Apabila setelah lewat 12 (dua belas bulan) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan
- t Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat () Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.
BAB XII - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 26

- (I) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam waktu (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan
- (2) Pengajuan banding, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.
BAB XII - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) ebulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
BAB XII - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
- a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
- b. Masa Pajak;
- d. Alasan yang jelas.
- c. Desarnya kelebihan pembayaran pajak;
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat ( Pasal ini, harus memberi keputusan.
Apabila ...
- lw w c Pet t pl pl laal(sa d peat Peal irni dilampaui, Bu pati i permohoran pengembalian kelebihan la a da SPDLB harus diterbitkan dalam waktu
- ' Agn bda Wajib Pajak ryaiutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak bgairana dimaksud pada yat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi eriebih dahulu utang pajak dimaksud.
- Pengambilan kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak tu bitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak SPMKP)
- .l Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak
BAB XII - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya bagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara emindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XIII - KEDALUWARSA
Pasal 30

- fl) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

- (l) Wajib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melarpirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 32

..•
a 2
.g4 roar+all, tidak dituntut setelah melampaui aw.altu 0(sept t el sat terutangny a pajak atau berkhirnya Masa Pajak
BAB XV - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 33

- Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Ferpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- ( Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
- a Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan perkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi jelas dan lengkap;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah tersebut;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku atau catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga Ahli dalam rangka Pelaksaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- g. Menyuruh berhenti atau melarang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi,
- j Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasi penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
BAB XVI
Pasal 34

Dergan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Ketentuan dan Peraturan yang bertentangan engan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVI
Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanny a akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
'
BAB XVI
Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
gar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.
Ditetapkan di Nanga Pinoh pada tanggal 26 Deember 2005
Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal 5 Jumt 2006 SEKRET ARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,
MARTIN LUTHER.D
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2006 NOMOR 9