Unknown Unknown Nomor TX: Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 5 Tahun 1962
N/A
Preamble

Menimbang
- Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
PERA TURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
'
TENT ANG
'
NOMOR :
Cb
TAHUN 2008
PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKO BATUAH SAROLANGUN
BUPATI SAROLANGUN,
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Sarolangun serta meningkatkan pembangunan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di perlukan upaya -upaya nyata untuk menambah, membina dan memupuk sumber pendapatan daerah melalui usaha - usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga;
- b. bahwa untuk penertiban pengelolaan dalam pengembangan usaha usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huru fa, maka perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Pe rusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Sarolangun.
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang -undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pernbentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang -undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
,,
f
3. Undang --undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diuba.i dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 3:~, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yar g telah ditetapkan dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang -undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Nqgara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahar. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
6. Undang -undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuanga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
7. Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara }Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang --undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang --undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. 1 u. Peraturan r'emenntah Nomor .:,8 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuanagn Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten I Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun .J,bor 29 Tahun 2004, Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2004 Nomor29).
Dengan Persetujgan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
MEMUTUSKAN
Menetapkan
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SAKO BA TUAH KABUPA TEN SAROLANGUN.
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dirnaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun
2. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun
4. Perusahaan Daerah Air Minurn Tirta Sako Batuah yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun .
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun
6. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah ( yang belurn dipisahkan ) baik berbentuk uang rnaupun barang yang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang antara lain tanah, bangunan, rnesin - mesin, inventaris, surat - surat berharga, fasilitas dan hak hak lainnya.
7. Penyertaan Modal adalah Setiap usaha dalarn rnenyertakan modal daerah pada suatu usaha bersarna dalam hal ini PDAM Tirta Sako Batuah dengan hasil usaha atas modal yang telah disertakan.
8. Rapat Urnum Pernegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pernegang Saharn PDAM Thia Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
9. Kornisaris Perusahaan daerah Air Minurn Tirta Sako Batuah yang selanjutnya disebut Kornisaris adalah yang bertugas rnelakukan secara urnum dan I atau khusus serta rnernberikan nasehat Kepada Direksi dalarn rnenjalankan Peseroan.
10. Direksi Perusahaan Daerah Air Minurn Tirta Sako Batuah yang selanjutnya disebut Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minurn Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
BAB II - NAMA, KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN BIDANG USAHA
Pasal 2

- (1) Narna Perusahaan adalah Peiusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Bntuah, atau nama lain yang disetujui oleh Departemen Kehakirnan dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (2) Apabila setelah Peraturan )aerah ini diundangkan dan narna Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) mengalami perubahan, rnaka perubahan narna tersebut ditetapkan dalarn Akta Notaris.
r
)
- (1) Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Sako Batuah bertujuan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip -prinsip ekonomi perusahaan yang saling menguntungkan.
BAB II - NAMA, KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN BIDANG USAHA
Pasal 4

PDAM Tirta Sako Batuah bergerak dalam bidang Usaha Jasa Air Minum yang dilaksanakan secara sehat sesuai dln.gan ketentuan perundang - undangan yang berlaku-,
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Sako Batuah dilakukan dalam bentuk uang yang telah disediakan atau dianggarkan dari APBD dan dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saham Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Sako Batuah.
- (3) Modal yang tertanam pada PDAM Tirta Sako Batuah merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
NILAI PENYERTAAN MODAL
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 6

- (1)' Nilai Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Sako Batuah sesuai dengan yang telah disediakan atau dianggarkan dalam APBD
- (2) Basaran Nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan di atur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun setelah APBD disahkan dan sekurang - kurangnya memuat
- a. Jumlah Penyertaan Modal Keseluruhan dan
- b. Jumlah Penyertaan Modal Pertahun
LABA PENYERTAAN MODAL
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 7

- (1) Laba yang didapat Pemerintah Daerah dari Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Sako tlaLUllil aciaian seuap caiiun.
- (2) Laba sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil RUPS yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
I
.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap ta.bun setelah APBD disahkan dan sekurang= kurangnya memuat
- a. Besaran Laba Pertahu 1
- b. Ketentuan Pembagian Laba dan,
- c. Sistem Laba
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah iru, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.
GUN,
Ditetapkan di Sarolangun
Pada Tanggal to ~vioi'C r
2008
H.HASAN BASRI AGUS
Pembina Tk. I Ir M BASYARI
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN
LANGUN
Di undangkan di Sarolangun
Pada Tanggal
lO ~"'1cir&lt;:t-
2008
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2008 NOMOR. (/;:,
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan Pertumbuhan, perkembangan, Perekonomian Kabupaten Sarolangun diperlukan upaya - upaya dan usaha - usaha salah satunya adalah Penyertaan Modal pada pihak ketiga dalam hal ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
Mengenai tata cara penyertaan modal daerah pada pihak ketiga telah diatur
Akan tetapi perlu diatur lebih lanjut secara pesipik artinya pihak ketiga yang mana yang akan dilakukan penyertaan modal.
Berdasarkan undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor J8 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten I Kota telah mengamanatkan Kepada Peme rintah Daerah untuk Menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah Seluas luasnya dengan tidak bertentangan perturan yang berlaku baik itu bernpa sumber yang sudah tersedia maupun st unber yang baru dibuat.
Penyertaan Modal Daerah merupakan Omset Daerah yang dapat mendatangkan Sumber Pendapatan bagi Daerah yang pengelolaan maupun pemakaian sepenuhnya menjadi ,wewenangan dan tanggung jav.ab Pemerintah Daerah .
. Oleh karena itu dalam rangka pengelolaan dan pengembangan penyertaan modal daerah .dimaksud Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577 ) maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
'
.,
N/A
Preamble

Menimbang Menimb
Mengingat Me in
- a. bahwa dengan dialihkannya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah menguatkan upaya Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak sebagai penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pemerin tahan; a. bah den diali pemungutan Pajak B d Ba Perdes dan Per a (PBB-P2) dari Pem ah kep Pem tah D ah menguatkan u y Pem ri D ah untu teru meningkatkan p yan kep d W ji P jak sebagai penerapan As Um Pemer yan Bai (AUPB) ses ai dengan keten pe atu a perundang-undangan mengenai admini tr pem tahan
- b. bahwa pemilik dan/atau pengelola lapangan golf merupakan Wajib Pajak atas objek pajak khusus yang memiliki konstruksi khusus sehingga diperlukan upaya penyesuaian pengaturan aspek teknis lapangan golf di wilayah daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); b. bah pem dan/ata pen el lapangan golf meru ak W ji P jak at o je p jak kh yang mem ki kons ru khus sehingga diperlukan upaya pen ai p at an asp tekn lapangan golf d wi ah d e dal pe ak an an pemungutan Pajak Bu d Ba gu an Perd an d Pe o a (PBB-P2);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; c. b ber ark per m an an sebagaimana di ak u d h ru a d huru b pe l menetapkan Pe a u an Wali ten Peru ahan Ked A Pe t Wal No 16 Tah 2012 tentang Ta C Pen e Paja Bu dan Bangunan Perde d Per ot an;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1. Pas 18 aya (6 Un ng-U Da ar Negara Republik In T 1945;
I
I
2
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); . an an ah 19 3 tan tuan an ar erpajakan Le ar ar e li d nes ah 9 3 9, ambahan aran ar epu li n o 262) aiman ah e al ubah, erakh an ndan -U an 6 ahun 0 entan en ta an e tu an emeri tah engganti an an ah 00 entan erubahan ee Ata ndan an ah 98 en et an d T Car Perp jak m ja Undang U (Le aran N ar R li In one Tah 2009 No 62, Tambahan Le aran N ar Repu li In ones No 4999);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935); 3. Undang-U an No 51 Tah 2008 tentan Pembe Kot Tange an Se an Di Provins Ban (Le aran N ar Rep li Ind nes Tah 008 No 188, Tambahan Lem aran N ar Rep lik In on Nom 4935);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undan Nom 12 Tah 011 tentan Pembentu an Pe tu an Perundang-undan an (Le an Ne ar R li Indones Tahu 2011 o 82, Tambahan Lem aran Ne ar Repu li Indonesi Nomo 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tah 2014 tentan Pemerintahan Dae ah (Lem aran N ar Repu ik Indon s Tahu 2014 Nom r 244, Tambahan Lem aran Ne ar Rep li Indon s Nomor 5587) se aiman telah d ubah de an Per uran Pemeri tah Pengganti Undang-Undang Nom r 2 Tah 2014 tentang Perubahan Ata Undang-Undang Nom r 23 Tahu 2014 tentan Pemerintahan Dae ah (Lem aran Ne ar Repu li Indones Tah 2014 No 246, Tambahan Lem an Ne ar Republi Indones Nomor 5589);
Menetapkan tap an
3
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); . an an ahun 014 tan d tr em ri tahan Le aran ara li n ah 014 92, am ahan Le aran gara ep lik n 601);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); . tu an res ah 014 entan e tu an e ak an an an Undang 2 ah 011 tan em tu an aturan eru angan an Lembaran ar li ah 014 99, ambahan aran ar li n ones om 234);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); . an ri alam ri ah 014 en an em tukan Pr ku ah rita ar epu li ah 014 2);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0710); . e tu an ah ta an an tan ah 010 tan jak ah Le aran ah ang 010 , ambahan Le aran ah ta angeran tan 710);
10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 19); 0. e tu an al ta an an tan 6 ah 012 te an ta ar en an jak an angu an erdes an an e an rita ah ta an an 012 o 6 ai an e ah an e al an an e tan 9 ahun 014 e tan ru ahan ta turan al angeran tan 6 ah 2012 en an ta ar en an jak an Bangu an erdes an an taan rita ah ta ange h 014 9);
MEMUTUSKAN: E TUSKAN:
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. P RATURA ALI OTA AN ERU KE A ERATURA ALI OTA OMO 6 AHU 012 AN T RA ENG LAA AJ UM BAN PERDE AA ER AAN.
Pasall asal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Tangerang Sela tan Tahun 2014 Nomor 19) diubah sebagai berikut: era tuan alam atu al ta 16 Tah n 012 t tan ta ara e laa ajak an angu an aan an P kotaan rita ah ta an an latan ah n 012 r 6) s bagai an e ah u ah ngan e aturan al ta Tan ang Selatan Nomor 19 Tahun 014 an ru ahan an Wal a a an Selatan N r 6 ah n 2012 e tan Tata ara P laan Pajak B i dan Bangunan erdesaan an e taan erita Daerah Ko a Tan erang Selatan Tahun 2014 9 ah ga riku
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, dan angka 9 diubah, serta diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 4 (empat) angka yakni angka 6a, angka 6b, angka 6c, dan angka 6d, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 1. t an al an ka , an an ka 9 d ah, rta antara an ka 6 an an ka isipkan pat) angka y kni angka 6a, angka 6 , angka , an an ka s ingga al erbunyi sebagai riku
N/A
Pasal 1

al
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: alam atura W li a i i an ak d an
- 1 . Daerah adalah Kota Tangerang Selatan. . erah alah K a an an la an.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang Selatan. . rintah aerah alah rintah ta an ang Se atan.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan. . al ta a alah li Tange an l an
4. Dinas adalah dinas yang berwenang dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. . alah yan rw an dalam pengelolaan Pajak B mi an angunan P aan an an.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. . ajak an angu an saan dan P rkotaan yang selanjutnya ebut ajak alah aj atas i dan/atau bangunan yang imiliki, ku ai dan atau anfaatkan oleh o ang pribadi atau an k al an yang d gunakan u tuk k giatan u aha p unan rhutanan an rtam an an.
6. Basis Data adalah lrumpulan informasi Objek Pajak dan Subjek Pajak serta data pendukung lainnya dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan tertentu serta disimpan dalam media penyimpanan data. . ata a alah ku i form i Obj k Pajak dan Subj k Pajak ta ta duku lainnya dalam suatu wilayah a strasi ri tahan tu rta d simpan dal m m ia peny mpanan ta.
- 6a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. je ajak m an Bangunan P aan dan P kotaan yang lanj tnya ebu bje ajak a alah B mi dan/ atau Bangunan an d ki ku ai d / atau d manfaatkan ol h orang pribadi tau B ali k w n yang d gunakan u tuk k giatan usaha an, p rh tanan, dan p rtambangan sebagaimana dimaksud alam al 106 P raturan Daerah Kota Tan erang Selatan Nomor 7 ah 2010 t ang Pajak Dae ah.
- 6b. Objek Pajak Umum adalah Objek Pajak yang memiliki jenis konstruksi dan material pembentuk yang umum digunakan dan terbagi 2 (dua) jenis yaitu Objek Pajak Standar dan Objek Pajak Non Standar. Objek Pajak U m a alah Objek Pajak y g m iliki jenis k struksi an rial p mbentuk yang umum digunakan dan terbagi 2 (dua) jenis yaitu Obj k Pajak Standar dan Obj k Pajak Non S an ar.
- 6c. Objek Pajak Khusus adalah Objek Pajak yang memiliki jenis konstruksi khusus baik ditinjau dari segi material pembentuk maupun keberadaannya yang memiliki arti khusus, mencakup pelabuhan udara, pelabuhan laut, lapangan golf, pabrik semen/kimia, jalan tol, dan sejenisnya. 6c. O je P jak Khusus adalah Obje P jak yan memiliki jenis onstru khusus bai diti ja dari segi material pembentuk m up keb a ny yan memiliki arti khusus, mencaku uhan udara, pe buhan laut, lapan an go , pabri semen/kimia, alan tol, dan s jenis ya.
- 6d. Barga Dasar Tanah adalah harga pasar tanah di lokasi wilayah Daerah setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan prinsip dasar penilaian dengan mempertimbangkan peruntukan tata guna tanah. 6d. Bar Dasar Tanah adalah harga pasar tanah di lokasi wilayah Dae ah setelah dilakukan penyes aian berdasarkan prinsip dasar pe ilaian den an mempertimbangkan peruntukan tata guna tanah.
7. Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut SIMPBB adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/ data Objek Pajak dan Subjek Pajak sejak dari pengumpulan data melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian, pemberian identitas Objek Pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan Basis Data, pencetakan hasil keluaran (berupa surat pemberitahuan pajak terutang, surat tanda terima setoran, daftar himpunan ketetapan dan pembayaran, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan Pajak sampai dengan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui pelayanan satu pintu. 7. Si lnform i Manaj P jak Bumi dan Bangunan Perdes an dan Perkotaan yan se anjutnya dise t SIMPBB adalah sis em yang terin gra u tuk mengolah informasi/ data Objek Pajak dan Subjek P jak s jak dari pengu lan da a melalui pen aftaran, pen taan an penilaian, pemberian identita O je P jak (Nomor Objek Pajak), pe aman data, pe li ar an Basis Data, pe takan hasil kel aran (beru s pem ri p jak terutang, su tand terima setoran, daftar h punan ketetapan dan pe yaran, dan se gainya), pe an uan pen ri an dan pelak an an pe gi an jak sam ai d an ayana kep W ji Pajak me al p a anan tu pintu.
8. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek Pajak dan Objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. . S em ri ah an je P jak Da ah yan s anjutn di adalah su yan digu akan ol W ji P jak untuk e an S je jak an Obje P jak se ai dengan e tuan p tu an peru an an an rpajakan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. . Anggaran en tan B nja yan s anju ny d k A BD adalah rencan k an an ahuna D ah an d ta an an p atu an daerah.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 0. ja t dalah gawa an beri u entu dibidan perpajakan ah ai an e p an perundang-undangan rp jakan.
- 1 1 . Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 1. an alah ku an oran an/ a odal yan merupakan es tuan, ai an aku an sah u yan ti ak me aku an ah an li ti e an Terbatas, Pers an oman r er an ai an ah ili ar at Ba an Usah Mili ah an am an alam tu apapun, firma kongsi, e n, er ekutuan, perkumpulan, yayasan, an si assa ani a o al liti organisasi lainnya, g an tu an ain y erm o trak vesta ko tif an tu ah etap.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 2. je jak dalah an pri a B an yan s ar ny pu yai tu hak ata B dan/ a mempe man a at u i, dan/a memiliki, menguasai, dan/a mem manfa Bangunan.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 3. ji P jak ad ah o an prib ata Ba an yan se ar ny ta m u yai su tu hak ata Bu dan/ ata memp ol man a ata Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ at mempe o e man a ata Bangunan.
14. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 14. Prasaran adalah kel pan dasar fis li un an hunian yan mem uh stan ar tertentu untu keb tu an bert tinggal yang l yak se aman, dan nyaman se aiman dimak dalam Pasal 1 an 21 Undang-Undan Nom 1 Tahu 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
15. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 15. Saran adalah fasilita dalam lin kun an hunian yang berfungsi untu e ku pe yele ggar an dan pe an an kehidupan sos al, bu ya, dan ekono seb aiman dimak dalam Pasal 1 an 22 Undang-U an No or 1 Tahu 2011 ten an Perumahan dan Kawasan Permukiman.
16. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 16. Utilita Um adalah kele pan pe jang untuk p yanan lin ku an hunian seb gaimana dimak dalam Pasal 1 an k 23 Undang-Undang Nom r 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender. 17. Tahun P jak adalah jan wakt yang lamany 1 (s tu tahun kalender.
18. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. 18. Nom Pokok W ji P jak yan se anjutn di NPW adalah Nomor yang diberi an kepada Wajib P jak sebagai sarana dalam administra perpaja an yan dipergu an sebagai tanda pengenal ata identita Waji Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perp jakan.
19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. 19. Nomor Pokok Wajib Pajak Dae ah yang se anjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Wajib Pajak seb ai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perp jakan.
20. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas Objek Pajak yang bersifat unik, tetap dan standar. 20. Nomor Objek Pajak yang se anjutn a disingkat NOP adalah nomor identitas Objek Pajak yang bers fat unik, tetap dan standar.
21. Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. 1. ai al jak yan anjutn NJOP adalah har ata ta an pero dari transak al e an terja s ar jar an ilaman ti ak e d transak ual beli, NJOP d tu an al pe ban an ar an je ai an jeni tau ilai an aru u JOP gganti.
22. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batas nilai jual objek pajak yang tidak kena Pajak. 2. ai al je jak i en ajak an anjutn i JOPTKP dalah il ual je jak an ti ak en jak.
23. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual Bumi atau nilai jual Bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP bumi dan NJOP bangunan. 3. Kl fi alah an ilai al tau ilai al angu an an gunakan s ai an ta an JO an JOP angunan.
24. Pajak Yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar dalam Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 4. jak an erutan ah ajak an aru ayar alam Tah jak se ai an et tuan tu an ru an an an rpajakan daerah.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek Pajak dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak Yang Terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 5. gu an adalah u an ai egi an u ai ari him an ta je jak an je jak tuan sarny jak an ru egi an gi an jak aji jak ta a an a.
26. Tempat Pembayaran adalah Bank Umum/Kantor Pos yang ditetapkan oleh Walikota untuk menerima pembayaran Pajak dan memindahbukukan ke Bank Persepsi/Pos Persepsi. 6. ayaran alah an um/Kanto o an tap an al tu ri mbayaran jak an ah ku an an ersepsi/P s ersep i.
7.
27.
- Bank Persepsi/Pos Persepsi adalah Bank Umum/Kantor Pos yang ditetapkan oleh Walikota untuk menerima pemindahbukuan hasil penerimaan Pajak dari tempat pembayaran dan melimpahkan hasil penerimaan Pajak ke rekening kas umum daerah. an ersepsi/P ersep dalah an mum/Kan os an ta an al ta tu ri ah kuan il ri an jak ri e bayaran an li an il ri an jak en ah
28. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 8. ah alah yi anan an ah yan tukan al u am ru ri an ah an gu akan bay ru geluaran erah.
29. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 9. ah alah e e yim anan an ah an entu an al ta tuk menampung ru ri an ah an bayar ru geluaran ah an an an.
30. Pelayanan Satu Tempat yang selanjutnya disingkat PST adalah tempat untuk memberikan pelayanan urusan Pajak kepada Wajib Pajak secara cepat dan bersifat aktif. 0. ayanan tu t an lanj tny gk dalah tempat tu ri an ayanan ru aj ep W ji Pajak ara an fa ti .
31. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 1. tuan en an ah el m anan p kan yang y ggarakan an al ormal onformal, an formal t p enjan an e n.
32. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman wilayah Daerah. 32. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pe alaman wi yah Daerah.
33. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman. 33. Bangunan adalah konstru tekni yang ditanam ata dil tkan secara tetap pada tanah dan/ atau perai an pedalaman.
34. Rumah Sakit Privat adalah rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 34. Rumah Saki Priv adalah rumah saki yang dikelol ol badan h ku d an tujuan profi yang berbentuk Perse oan Terb ta atau Pers ro se ai ana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang N 44 ahu 2009 tentan Rumah Sakit.
35. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 35. Jalan adalah rasarana transpo tasi darat yang meliputi segala bagian alan, term bangunan pe gk dan perl gk an yang p ru tukkan bagi lal lintas, yang berada pada perm aan tanah, di ata p rm aan tanah, di b wah perm an tanah dan/atau air, s rta d ata p rm an air kec al jalan kereta api, jalan lori, dan alan kabel.
5. 35a. Jalan Toi adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol. 35a. Jalan Toi adalah jalan umu yang merupakan bagian sistem jarin an alan dan s ai jalan nasional yang pe ggu anya d wajibkan me bayar tol.
36. Badan Usaha di Bidang Jalan Toi yang selanjutnya disebut BUJT adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol. 6. B an Usaha d Bidan Jalan Toi yan se anjutn dis B T adalah b dan hukum yan be e ak di bidan pengusah an jalan tol.
37. Ruang Manfaat Jalan Tol yang selanjutnya disebut Rumajatol adalah suatu ruang sepanjang jalan tol yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan yang terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamannya, dan badan jalan yang meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, ambang pengaman jalan terletak di bagian paling luar dari ruang manfaat jalan dan dimaksudkan untuk mengamankan bangunan jalan. 7. Ruan Manfa Jalan Toi yan s anjutn dis Rum jato adalah s tu ruan se anjan jal tol yang dimanfa tkan un konstru si jalan an te ri ata ba an jalan, sal an tep jalan, serta amban aman a, dan b an jalan yan meli ti jal lal lintas, de an tanp jal pemi ah dan bah jalan, amban pe aman jalan erl tak d b an paling l ar dari ruan manfa jalan dan d mak an un u men aman bangu an jalan.
8.
38.
Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rum.ija adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang. uan Mili Jalan yan s anjutn dis Rumija adalah s jalur tanah ertentu d luar ruan manfa ja an yang mas me jad bagian dari ruan mili jal yan di tas oleh ba as rua mili jalan yan ak an untu memenuhi p syar an keluasan keamanan ggu an jalan antar lai untu kep an pe aran ruang anfa alan m yan akan datang.
39. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu yang terletak di luar ruang milik jalan dan penggunaannya berada di bawah pengawasan Menteri agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan apabila ruang milik jalan tidak cukup luas, dan tidak mengganggu fungsi jalan. 39. R an Pen wasan Ja an yan s anju diseb Ruwa ja adalah ruan er e yan terletak di luar ruan mili jalan dan ggu an b d b ah p wasan Menteri agar tidak anggu an an an pen emudi, konstruk bangunan jalan pabil ruan ili jal tidak c luas, da tidak mengganggu ungs alan.
40. Ruas Jalan Tol adalah bagian atau penggal dari jalan tol tertentu yang pengusahaannya dapat dilakukan oleh BUJT tertentu. 0. alan dalah bagian a pe ggal dari jalan to tertentu yang gu ahaanny d dilaku an ol B tertentu.
41. Jalan Penghubung adalah jalan yang menghubungkan jalan tol dengan jalan umum yang ada. 1. alan dalah alan yan m an jalan to d an alan an da.
42. Jalan Layang adalahjalan yang berada di atas permukaan tanah. 2. alan yan dalah alan yan b d a p an tanah.
43. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. 3. an sah ili ar yan s anj tn di BUMN adalah an ah an ru ata s gian besar m aln d miliki o e N ar elal rt an se lang yan ber al dari y an a ipisahkan.
44. Kawasan lndustri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. 4. Kawasan ustri dalah wasan tem pe tan k gi tan tri de an aran an p asaran p jan an e an an an l Perusah an Kawasan I u tri yan elah iliki Iz sah awasan Industri.
45. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 5. awasan ennukiman d ah gi dari li un an h d luar wasan li dung ai eru was an m upu pe des an, an rfung ai li ku an em ti al ata li kun an an an e egi an an men ku peri pan dan e hidupan.
46. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 6. e ahar ah an se anj tny di gk BUD adalah KD an rti ak alam k pa se ai be ahar um aerah.
47. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Walikota. 7. ur an P jak D ah yan s anjutn d SS adalah ti p ayaran ata p an P jak yan telah dilaku an de an m gu ak for uli a tel dil ku an de car lai k Ka U Da ah m al tem p yaran yan d tetapkan ol al ota.
8. 4 7 a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau Bangunan. a. Be Per e an Hak ata Tan d Bangu an yan s anj tny dis B adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ at Bangunan.
9. 47b. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. 47b. Pejaba Pem A Tana yan se ju di P adalah p ja u yan diberi kewenan untu mem akta otentik men enai pe tan huku tertentu men enai hak atas tanah ata hak mili ata sa uan rumah susun.
10. 47c. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yang selanjutnya disingkat PPATS adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di Daerah yang belum cukup terdapat PPAT. 47c. jab Pe A Tanah Se ar yan se anjutn a disingkat P T adalah pejab pemeri ah yang ditunjuk karena jabatannya untu melaksanak tuga P A den membua akt P A d Da ah yan bel cuku terdapa PPAT.
11. 47d. Mutasi adalah perubahan atas data Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak yang diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah, dan lain-lain. 47d. Mutasi adalah perubahan atas data Objek P jak dan/atau Subjek P jak yan diakib tkan oleh jual beli, waris, hibah, dan lain-lain.
- 47e. Restitusi adalah kelebihan pembayaran Pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak dalam bentuk uang tunai melalui pemindahbukuan. 47e. Restitusi adalah kelebihan pembayaran Pajak yang dikembalikan kep da Wajib Pajak dalam bentuk uang tunai melalui emin ah ukuan.
- 47f. Kompensasi adalah kelebihan pembayaran Pajak yang diperhitungkan dengan Utang Pajak lainnya atau diperhitungkan dengan ketetapan Pajak yang akan datang. f. ompens alah e an mbayara ajak an tungkan de gan Utan Pajak l i nya atau d erhitungkan dengan k etapan Pajak yan akan datang.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besamya jumlah pokok Pajak Yang Terutang. 48. S rat Keteta an Pajak aerah yan selanjutnya d singkat SKPD adalah su at keteta an ajak yan ntukan b samya umlah jak Yan erutang
49. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Yang Terutang kepada Wajib Pajak. 49. S at Pem ritahuan ajak eru an yang lanjutnya d singkat SPPT adalah at yan digu akan eritahukan sarnya Pajak an eru an e ji jak
50. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tanda bukti pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak ke Tempat Pembayaran. 0. urat an eri etoran an lanjutnya ingkat TTS a alah a an gu akan Pem rintah aerah baga an ti mbayaran jak ji jak at P aran.
51. Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran yang selanjutnya disebut DHKP adalah formulir yang digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai himpunan ketetapan dan pembayaran Pajak untuk menatausahakan ketetapan dan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak. 1. aftar an an an mbayaran an lanjutnya bu HK alah ormuli an gu akan o rintah erah agai an mbayaran ajak u tuk usahakan an mbayaran Pajak ari ji ajak
52. Surat Keputusan Pemberian lmbalan Bunga Pajak yang selanjutnya disingkat SKPIBP adalah surat keputusan yang menentukan besamya jumlah pemberian imbalan bunga Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak. 2. t e utu an em rian I al ga jak an lanj tnya ingk ah at tusan ang entukan samya ah rian alan jak an rikan ad ji jak
53. Surat Perintah Membayar lmbalan Bunga Pajak yang selanjutnya disingkat SPMIB adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas untuk membayar imbalan bunga Pajak. 3. urat ri ta mbaya an a Pajak an lanj tnya di k alah at tah an tkan K ala tu bayar alan jak
54. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda. 4. gi an jak rah elanj tny singkat PD a alah akuka gi an ajak dan a au an i stratif ru un an au
55. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 5. at u an tula ah at tu an yang an alahan tulis, alahan h dan/ tau liru alam ra an tu t rt ntu alam raturan ru an angan rpajakan rah yang apat alam PT, KP , ta an ajak rah an ayar urat Ketetapan ajak ae ah ang ayar amba a , urat K te apan Pajak aerah eta an jak ayar at Tag han Pajak ah rat tu n betu , tau rat Keputusan tan
56. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 56. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan ter PT SKPD, S Ketet an P jak Da ah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan P jak Daerah Nihil, S Ketetapan Pajak Da Lebih B yar, at u terhada pemoton an atau pemungu an oleh pihak keti a yan d jukan oleh Wajib Pajak.
57. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat SPMKPP adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membayar kelebihan pembayaran Pajak. 57. Sur Perintah Membayar Kelebihan Pem ayaran Pajak yang s anjutn dis SP KPP adalah sura perintah yang diterbitkan ole Kepal S uan Kerja Peran Daerah untuk me yar elebi an p yaran Pajak.
58. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 58. S Perintah Pencai an Dana yang se anjutny dis ngkat SP2D adalah dokumen yang digunakan se ai dasar pencairan dana yan dite bitkan oleh BUD berda ar an SPM.
59. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam SKPD atau surat keputusan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. 59. Utang P jak adalah P jak yang masih harus di ayar terma uk sanksi administras beru bunga, denda at u kenaikan yang tercantum dalam SK ata su keputusa lai ses ai de an pe turan perun an an an perpajakan.
60. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. 60. Penagihan P jak adal seran kaian tindakan agar penanggu g pajak me unas an Paja da bi y pen an Pajak de n menegu atau mem ringatkan, melaksanakan pen gihan seketi a dan se aligus memberitahukan surat paksa, mengu an pencegahan, melaksanakan pe yitaan, mel akan penyanderaan, me jual baran yan telah disita.
61. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh Utang Pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan Tahun Pajak. 61. Penagi an Se ti a dan Se aligus adalah tindakan pen gihan P jak yan dilak anakan l jurusi p jak kep d pena gung p jak tanp gu tang ja uh tem pe ayaran yang meli ti se ru n P jak dari semua jenis pajak, mas p jak dan Tahun Pajak.
62. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak. 62. Tegu adal u yang di tk ole p jab untu menegu Waji jak melunasi U an Pajak.
63. Surat Peringatan adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya. 3. Sur eri an adala sur yang diter tkan oleh peja untu rin tkan kepada ji aja untuk meluna utan P jaknya.
64. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak. 4. aks adalah peri m ayar Uta Pajak dan bi a e an jak.
65. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan. 5. uru ta P jak a al elaksa a in an pe gi an p jak yang li ti Pe gi an e da Sekaligus, pe ritah an sur ak dan pen anderaan.
66. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 66. Pemeriksaan adalah ser ng ian kegiat n menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/at bukt yang dil n seca obyektif da profesional berdasar an sua standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban per jakan daer h dan/at unt k tujua lain dalam rang a melaksanakan ketentuan per ura perundang-und per ajakan daerah.
67. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 67. Put s Band n adala put s badan peradilan pajak atas banding terha sur t kep tusan kebe yang di juk n oleh Wajib Pajak.
68. Surat Uraian Banding yang selanjutnya disingkat SUB adalah surat Walikota yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon banding. 68. Sur t Uraian Banding yang selanjut a dis g at SUB adalah surat Walikota yang berisi ja ban atas alasan banding yang di jukan oleh pemohon banding.
69. Peninjauan Kembali adalah pembatalan ketetapan Pajak yang tidak benar yang telah diajukan banding yang isi putusannya tidak dapat diterima. 69. Pen jauan Kembali adalah pemb t ketetapan Pajak yang tidak ben yang telah diaju n banding yang isi putusann a tidak dapat diterima.
2. Diantara Pasal 3 1 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3 lA, yang berbunyi sebagai berikut: 2. Di Pasal 31 da Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3 lA, an be seb i berikut:
Ketentuan mengenai petunjuk teknis Penilaian Objek Pajak atas Jalan Tol diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri. Ket a mengena pet juk teknis Penilaian Objek Pajak atas Jalan Toi di r dalam Peratur n Walikot tersendiri.
3. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut: 3. Keten a Pasa 34 ayat (1) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehi g Pasal 34 ber seb berikut:
- ( 1 ) Penilaian tanah dalam penentuan NJOP untuk padang golf (golf course) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, didasarkan atas Harga Dasar Tanah ditambah biaya investasi, dengan rumusan: 1) enila a anah dalam penen an NJOP unt k padang golf (golf rs ebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, di n atas Ha Dasar Tanah ditambah biaya investasi, den umusan:
NILAI TANAH = Harga Dasar Tanah + Biaya Investasi (pengembangan) IL TAN = Ha Da Tana + Bi lnvestasi (pen n)
- (2) Dihapus. 2) ihapus.
- (3) Komposisi nilai tanah untuk padang golf (golf course), dengan urutan berdasarkan nilai terendah sampai dengan nilai tertinggi, yaitu: 3) omposisi nilai tanah unt k padang golf (golf course), dengan urutan er a nil terenda sampa den n nila tertinggi, yaitu:
- a. natural lakes; . atu l lak
- b. bushes; . us ;
- C. rough; C. rough;
- d. fairway; . fa rw
- e. bunker, e. unk r,
- f. tee box; atau x; t
- g. green. . green
- (4) Perhitungan penentuan NJOP untuk padang golf (golf course) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. (4) Perhit g penent an NJOP untuk padang golf (golf cou s seba aimana dimaks d pada ayat (1), tercantum dalam Lampir VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Berdasarkan biaya investasi per meter persegi ( M), lapangan golf dibagi menjadi: 5) Berda biay invest si per meter perseg (M 2), lapang n golf di menjadi:
- a. kelas 1 atau internasional; a. kelas 1 at nternasional;
- b. kelas 2 atau baik; b. kelas 2 atau baik;
- c. kelas 3 atau sedang; atau c. kelas 3 atau sedang; atau
- d. kelas 4 atau sederhana. d. kelas 4 ata sederhana.
- (6) Biaya i
N/A
Pasal 34

A Pasa 34A
- ( 1 ) Tanah untuk fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b meliputi: 1) a n fasilit s eb imana dima su ala Pasal 33 aya (1) huruf b meliputi:
- a. driving range (practical hole dan putting green); a. ri a (p ti hol an putti green);
- b. lapangan tenis / squash; . a g tenis/ quash
- c. kolam renang; . ol enang;
- d. restoran dan rumah minum ( bar); . est r a ruma minum bar);
- e. ruang rapat (conference room); . ru g rapa confe en oom);
- f. banquet dan function room; f. ue a fu ti oom;
- g. pusat kebugaran (fitness centre) dan sauna; . us b (fit e re dan sauna;
- h. salon/panti pijat (massage); . alon/pa ijat (ma ge);
1. wahana olahraga anak (kids sport playground)/kiub olahraga ( sport club); dan 1. ahana l r ana ( k sport layground)/ klu b ola r a port club); a
- J . fasili tas lain. J. fasilitas ain.
- (2) Tanah untuk Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat ( 1 ) huruf d meliputi: 2) an nt angun sebagaimana dimaksud alam asal 33 ayat 1) uruf eliputi:
- a. kantor administrasi; . n dministrasi;
- b. club house; . club ous
- c. Bangunan pemeliharaan (maintenance building); . a gun emelihar maintena building);
- d. jembatan/terowongan/tangga berjalan (escalator); . e tan/tero ng n/tangg e ja e calator);
- e. golf cart path; . lf rt th;
- f. caddy house; f. a o ;
- g. starter house/ generator room/ pump house; . rte ou room/ mp ous
- h. bak penampungan air; dan . a en ir; a
1. Bangunan lain. 1. anguna ain.
N/A
Pasal 34

B asa 4B
Tanah yang belum dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b meliputi: ana el i eb im a ima sud a asa 2 y 3) uru eliputi:
- a. perluasan lapangan gol; . er ga ol;
- b. pengem bangan fasili tas; dan . en m a fasilitas; a
- c. komponen lainnya. c. komponen ain a.
Tanah yang tidak dapat dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c meliputi: a a ida apa i eb ima im a a asa 2 ya 3) ur f eliputi:
- a. tebing curam/ jurang; . ebin uram/ju ng;
- b. hutan; . utan;
- C. tanah terj al; C. anah rj l;
- d. batu-batuan; dan . atu-b tuan; a
- e. komponen lainnya. . komponen lainn a.
N/A
Pasal 340

Pasa 340
Nilai tanah atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c, dan Pasal 33 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d ditentukan berdasarkan Harga Dasar Tanah. ila t atas tana seb aima a i dal Pas 2 aya (3) huru c, d Pasa 33 ayat (1) huruf b samp deng n hur f d dit n ber a Ha Das Tanah.
N/A
Pasal 34

E Pasal 34E
Faktor yang mempengaruhi nilai Objek Pajak Khusus lapangan golf dengan keterkaitannya dalam penetapan NJOP meliputi: Faktor yang mempengaruhi nil Objek Pajak Khusus lapan n golf de keter ai n dalam pen NJOP meliputi:
- a. lokasi; a. lokasi;
- b. konsep desain (landscape); b. konsep desain (l scape);
- c. fasili tas; dan c. fasilitas; da
- d. prospek. d. prospek.
5. Ketentuan Pasal 106 ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut: . eten s 06 ya ihapus, seh Pas 106 be seb erikut:
N/A
Pasal 106

asa 106
- ( 1 ) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan meliputi piutang Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD dan STPD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi. (1) iuta Paja ang apa ihapusk n meliput iutang Pajak yang erca m al PPT, K da TP ang tida dapat at tida ung n i ih agi.
- (2) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan: (2) iutang ja yan ida a at ida ung in di h la eb m im a a ya (1), isebabkan:
- a. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; . ji ja e ingg uni en ida eni g lk n ha aris a e hli aris t ahli waris tid a i emukan;
- b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; . ajib ja ida em ha kek lagi;
- c. hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa; atau c. a n e en ha sudah da rsa; at
- d. sebab lainnya. . eb ain a.
- (3) Pejabat yang membidangi Pajak melakukan penelitian setempat dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian setempat terhadap ketentuan piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b. 3) ejaba ang emb Pajak mel uk n penel t an setem dan a il i a a a a ap asil eneli set mp t er etent a iut ng ja ang ida apat t u tidak ung in dit ih eba ima di ada aya (2) huruf a, dan huruf b.
- (4) Pejabat yang membidangi Pajak melakukan penelitian administrasi dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian administrasi terhadap ketentuan piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. (4) jaba ang em P ja mela k n penel administ si a hasil i dal lap r hasil pene a admini si erha et n iut ng P jak yang tida dapat a tida un di h a eb imana dim sud pada ayat (2) huruf c.
- (5) Pejabat yang membidangi Pajak melakukan penelitian administrasi atau penelitian setempat dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat terhadap piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dalam hal adanya sebab lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d. 5) ejaba ang em ja mel k n penelit an admini si en li etemp a hasil di ang an da am lapor n hasil eneli a dmini s apor hasil peneli setemp erha a iut ng ja yang tidak dapat at tida mung n dit ih a dala a da sebab lainn a sebagaimana dimaksud pada ayat 2) u f .
- (6) Dihapus. ihapus.
6. Ketentuan Pasal 107ayat (1) diubah, sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut: 6. Keten ua Pasa 107ay (1) diubah, sehi Pasa 107 be seb berikut:
N/A
Pasal 107

Pas 107
- ( 1 ) Pejabat yang membidangi Pajak menatausahakan piutang Pajak kedalam daftar piutang Pajak terhadap Wajib Pajak yang akan dilakukan penelitian administrasi atau penelitian setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) sampai dengan ayat (5). 1) Pejabat yang memb Paja menatausa a an piut ng Pajak eda da tar piutang Pajak terhadap Wajib P ja yang akan dila k peneli adminis si at peneli etempat eb aimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) samp de aya 5).
- (2) Penelitian administrasi atau penelitian setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) sampai dengan ayat (5) dapat dilakukan secara perorangan per Wajib Pajak atau secara kolektif per kelurahan. 2) Peneli n adminis si ata penelit n setempat sebagaimana dimaks dal m Pasal 106 ayat (3) sampai dengan ayat (5) dapat di sec per r per Wajib Pajak atau seca kolektif per kelurahan.
- (3) Penelitian administrasi atau penelitian setempat secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak atau Objek Pajak yang memenuhi kriteria yang terdiri atas: 3 eneli n administrasi at penelit a setempat secara kolektif seb im a dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan terhadap W jib P ja a Objek Paja yang memenuhi kriteria yang terdi i atas:
- a. ketetapan Pajak sampai dengan Rp 100.000,(seratus ribu rupiah); a. ketet a Pajak sampai deng n Rp 100.000,(ser us ribu rupiah);
- b. data administrasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak dapat ditelusuri lagi; atau b. da adminis s a tidak dapat dipertanggungja abkan atau tida dapat ditel s lagi; atau
- c. terke na bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. . er na bencana ala at seb b lain yang luar biasa.
- (4) Laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat dibuat secara perorangan per Wajib Pajak atau secara kolektif per kelurahan. 4) Lapo hasil penel t administ asi atau laporan hasil penelitian set m dibu seca perorangan per Wajib Pajak atau seca ol per kelurahan.
- (5) Berdasarkan laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat yang membidangi Pajak menatausahakan dalam buku register usulan penghapusan piutang pajak. 5 e lapor n hasil peneli a adminis asi atau lapor n hasil peneli setempa seb imana dima d pada ayat (4), Pejabat y ng membidang Paja menatausaha n dalam buku register usulan penghapusan piut ng pajak.
7. Ketentuan Pasal 1 1 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 1 1 3 berbunyi sebagai berikut: . Ket n Pasal 113 aya (1) diubah, sehi g Pasal 113 berbun i seb gai berikut:
N/A
Pasal 1

1 3 Pasal 113
- ( 1 ) Surat permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan untuk Pajak yang Terutang yang tercantum dalam SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 2 ayat (3) huruf a dan huruf b, harus memenuhi persyaratan: (1) Su permohona pengu g n yang di jukan secara perseor ng n unt P ja yang Terutang yang tercantum dalam SKPD at SPPT seb imana dim sud dala Pasa 112 aya (3) huruf a dan huruf b, harus memenuhi persyaratan:
- a. setiap permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD; a. set a permohon n untuk 1 (sat ) SPPT at u SKPD;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas; b. diaju sec tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menca m be a persentase pengurangan yang dimohon dis alasan yang jelas;
- c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas; c. di jukan kepada Walikot melalui Kepala Dinas;
- d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan; d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang dim honk n pengurangan;
- e. ditandatangani oleh Wajib Pajak; e. ditandatangani oleh Wajib Pajak;
- f. diajukan dalam jangka waktu tertentu; f. juka a a aktu ertentu;
- g. tidak memiliki tunggakan Pajak tahun sebelumnya; dan . d emili ung ja ahu ebelumnya; da
- h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dimaksud dan tidak diajukan Banding. . da i juk ebe t s PPT t u SKPD yang dim n engu ngan, t a a di juk keb telah i ur ep tus eb dimaksud da ida ju anding.
- (2) Dalam hal Surat Permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf e ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, berlaku ketentuan: (2) a u ermohon engur ng n seb imana dim pada yat (1) uruf it ndatangani bukan oleh Wajib Pajak, ber a etentuan:
- a. dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak Yang Terutang lebih dari Rp2.000.000,- (dua juta rupiah); atau . i p en u kuas khusus unt k Wajib Paja Ba a ji ja rang ribadi den Pajak Yang Terut leb d ri p2.000.000,- (d ju rupiah); at
- b. dilampiri dengan surat kuasa untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak Yang Terutang sampai dengan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). . ilampiri e sur uasa unt k Wajib Pajak orang pribadi e ga ja ang erut ng samp de Rp2.000.000,- (du u rupiah).
- (3) Jangka waktu pengajuan surat permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf f, yaitu: (3) a wa en jua sur t permohon pengu e ima i a ya (1) huruf f, yaitu:
- a. paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT; . ali a 3 t bula terhitung sejak tang l di man PPT;
- b. paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD; . ali a 1 s ) bulan terhitung sejak tan l di riman KPD;
- c. paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat keputusan keberatan; . aling la 1 s bula terhitung sejak tanggal di ur eputus keberatan;
- d. paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau . alin a 3 t g bul n terhit ng sejak tang l terjadi en lam; a
- e. paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa. . alin la 3 (t bul terhit n seja tang terjadi seb a ang lu biasa.
- (4) Jangka waktu pengajuan surat permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3), dapat dilampaui apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) a wak pengaju n sur t permohonan pengu eb aim a i d pada ayat (3), dapat dilam i apabila Wajib P ja da at en jukkan bah dalam ja g wakt terseb t tida a ipenuhi karena kea di luar kekuasaannya.
ANVIG IHOVI NIHTV ANVI VI NIHIV
deo/p3 deo/)
'NVLVIS DNVHDNVL VLOHITVM NVL I3IS NVHD VLOHI
Io 1aquas re8Bue pd ·uee[g Bue1ouej p uerdea( o aqua e8Bue pe u [g u ou L p uerdea(
·uee[9$ ·uee[9$
Buer8uj eoy ueroe erag urerep eAuueedurouod ueuop u e0[M ueme.rod uBuepun8uod ueueurourour 'eKupnueoBuou Bue.Io degos re8y ueyBuepunp pe8Bue eped nreoq re[nu uy eoxeM ueme.rad u .1oBu o ero rag urerep e~uueedurouod ueuop u eo{[M .r BuepunBud eyueurour ur 'eKupnueoBuou Bue.o dego reB 'ueyBuepunp re3Bu eped nreprq pmnu tu eon[eM ue.me1ro
I O O I I 0 9 66I S I Z 0 € 9 6 1 'dIN q/AI I exBuj euqurod 'TN tefs inf H ij IOO I I0966I SIZO€961 'dIN q/AI I exBuj euqurod ' @tr@ itN H Hj
de/p3 de/p3
'umnmH ueeg redoy d eu[sY ueuog pensos ueues 'ummH ueeg redo d eu[sY ueBuog pensos ueures
' 8€ MONON IOZ NHVL NVLVIS DNVIIONVL HLOI HVHIVG VLIH3I vragxIa a 9Nana '8€ ONON IOZ NH NV VIS DNV ONV VLO HVHI G VLIH3I vPaHIa '3I 5Nana
deo/p) de/p)
'NVLVIS DNVIDNVL VLOY HVI3VG SIHVLHIIS 'NVL IS DNVIDN VLOY HVHZVG SI LHYS
IO 1quas [e8Bue eped ueeos BuerouL Ip ueyuepung IO rqurasa [e8Bu ep uees uerouj Ip ueyuepung
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM I. UMUM
Prinsip peralihan kewenangan Pemungutan PBB-P2 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07 /2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 1 ) menguatkan itikad Pemerintah Daerah menuju penerapan AUPB dalam pemungutannya. rins e li ewen emungut PBB-P seba aimana l i et e e Men Keua da e a e omor 5/P K.07 2014 da Nomor 10 Tahu 014 en ahap er a a ela Pen li P ja Bu i a angun erdes a er ot eb i Pajak Da (S Ne epublik ndones ahun 2014 Nomor 11) meng a n itik d emer n a en ju penerapa AUPB al m pemu gu n a.
Sebagai wujud kesiapan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan itikad tersebut, telah ditetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Serita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tanger ang Selatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 19). e wuju kesi Pemer n Da ses de ket n pe erundang-un da t tersebut, tel di eratur ali Tan g Se n Nomor 16 Tahun 2012 tentang T Ca Pengelol Paja Bumi dan Bangunan Perdesaan da Perkot (Se Da r h Kot Tangerang Selat n Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana tela di den Per tur Walikot Tanger ang Sel Nomor 19 Tahun 2014 tent ng Perubahan Atas Per tura Walikot Tangerang Se Nomor 16 Tahun 2012 tent g Tat Ca Pengel P ja Bumi da Bangunan Perdes n dan Perkot an (Ber t Da r Kota Tangerang Sel Tahun 2014 Nomor 19).
Seiring dilaksanakannya peralihan kewenangan Pemungutan yang diberikan tentunya tidak terlepas dari suatu dinamika Pemungutan PBB­ P2 yang memerlukan penyempurnaan pelayanan terhadap Wajib Pajak disertai dengan norma, standar, prosedur, dan manual (NSPM). Seir ng dilaksana peralihan kewenangan Pemungutan yang diber k tentun tidak terlepas dari suatu dinamika Pemungu n PBBP2 yang memerlukan penyempurna n pelayanan terhadap Wajib Pajak dis den norma, standar, prosedur, dan manual (NSPM).
Berdasarkan pertimbangan tersebut maka disusun Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Ber a n pertimb tersebut maka disusun Peratur n Walikot tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tangerang Sel n Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi da Banguna Perdesaan dan Perkotaan.
PENJELASAN
Pasal 1 Cukup jelas. Angka 2 Pasal 31A Cukup jelas. PasalI Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas. Ang a 2 Pasa 31A Cukup jelas.

```Angka 3 nPasal32 Cukup jelas. Angka 4 Pasal34 Cukup jelas. Angka 5
PENJELASAN
Pasal 34

A Ayat ( 1) Huruf a Yang dimaksud dengan "driving range" adalah tempat berlatih para pemain golf. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan "restoran" adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah sebagaimana diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang pariwisata. Yang dimaksud dengan "rumah minum (bar)" adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non beralkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/ atau penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah sebagaimana diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang pariwisata. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. asal32 u p elas. asal34 u p elas. Ang 5 as 4 ya (1) u f ang ima s en "drivin ran e" adalah temp t erla h a em n ol u u elas. u c uk elas. uru i e r s da s e edi a a in il e er a er engkapan n roses embuatan, penyimpanan, an en jian i alam s empat et p ang idak erpindah-pi h ebagaima a iat r leh e ang menyel ng k n rusan ibida g ariwisata. a i en ru inum b r)" s en ed inum eralkoho a on eralkohol ile pi e g er la a er en p n roses pembuatan, enyimpanan, an/ ji a s ern et id erpindah-pi d eb m e en el n g rus ibid g ariwisata. u f u elas. u elas. u u p elas.Huruf h Yang dimaksud dengan "panti pijat adalah Huru h Yang dimaksud dengan "panti pijat (massage))" adalah(massage))" usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.sebagaimana diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang pariwisata. usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pem jat deng n tena pem ja yang terlatih.seb imana di r oleh Menteri yang menyele urus ibidang pariwisata.Huruf i Cukup jelas. Huruf i Cu p jelas.Huruf j Cukup jelas. Hu f j Cuk p jelas.Ayat (2) ya (2)Huruf a Cukup jelas. Huruf a Cu p jelas.## Huruf b ur f bYang dimaksud dengan "club house" adalah tempat berkumpulnya para pemain golf. Biasanya terdiri dari: Ya g di den n "club house" adala tempat ber ump pa pemain golf. Bi terdiri dari:- a. kantor; a. kantor;- b. restoran; . restoran;- c. ruang pertemuan; c. uang ertemuan;- d. ruang ganti; dan d. uang ganti; dan- e. tempat lain sejenis. . empat lain sejenis.## Huruf c u cCukup jelas. u p jelas.Huruf d Cukup jelas. u u jelas.## Huruf e uruYang dimaksud dengan "golf cart adalah kendaraan roda 3 (tiga) atau 4 (empat) yang digerakkan oleh tenaga baterai yang digunakan khusus di lapangan golf. Yang dimaksud den "golf cart adalah kend an oda 3 t at 4 (empa yang di oleh en ater i yang diguna n khusus di lapangan olf.## Huruf f u fYang dimaksud dengan "caddy house" adalah tempat berkumpulnya para caddy (orang yang bertugas untuk membantu para pemain golf dengan mendapat sejumlah im balan (fee). ang im k d deng n "caddy house" adal tempat ber umpul par caddy (orang yang bert gas unt k mem pa pemain golf den n mendapat sejuml imbala (fee).## Huruf g HurufCukup jelas. u elas.Huruf h Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas.Huruf i Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 34

BCukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 34

CCukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 34

DCukup jelas. Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 34

ECukup jelas. Cukup jelas.Angka 6 Angka 6
PENJELASAN
Pasal 107 Cukup jelas. Pasal 107 Cukup jelas.

Angka 7 Angka 7
PENJELASAN
Pasal 1 1 3 Pasal 113

Cukup jelas. Cukup jelas.Pasal II Pasal IICukup jelas. Cukup jelas.