PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 11 Tahun 2007
Tentang PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Berlaku: 16 April 2007
N/A
Preamble

Menimbang : a. Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan.
Mengingat
: 1.
Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status desa menjadi kelurahan.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI Dan BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 2

Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 3

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat:
- a. jumlah penduduk paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 KK;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
- e. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- g. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 4

- (1). Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (2). Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun;
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 5

Tata cara pembentukan desa adalah sebagai berikut:
- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama kepala desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa.
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui camat disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk.
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa , Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati.
- f. bila rekomendasi tim observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.
- g. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk.
- h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD.
- i. DPRD bersama bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa.
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- k. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- m. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah tersebut didalam Lembaran Daerah.
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 6

- (1). Sebagai tanda pemisah antar wilayah desa yang satu dengan wilayah desa yang lain, ditetapkan batas desa.
- (2). Batas desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dituangkan dalam peta batas desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 7

- (1). Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun atau sebutan lain yang merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh kepala dusun atau sebutan lain dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2). Dalam pembentukan dusun harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Luas wilayah terjangkau secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- b. kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 8

Pembentukan desa diluar desa yang telah ada, diusulkan oleh kepala desa kepada Bupati melalui camat dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
BAB III - PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
Pasal 9

- (1). Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan desa lain atau dihapus.
- (2). Penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing.
- (3). Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam keputusan bersama kepala desa yang bersangkutan.
- (4). Keputusan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5). Hasil penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB III - PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
Pasal 10

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
BAB III - PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
Pasal 11

- (1). Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2). Pembina dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.
BAB IV - PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Pasal 12

- (1). Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2). Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.
- (3). Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400KK;
- c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
- f. meningkatnya volume pelayanan.
BAB IV - PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Pasal 13

- (1). Desa yang berubah status menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia dikabupaten.
- (2). Kepala Desa dan perangkat desa serta anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan.
BAB IV - PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Pasal 14

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status desa menjadi kelurahan adalah sebagai berikut:
- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah statusnya menjadi kelurahan.
- b. masyarakat mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada BPD dan kepala desa.
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara hasil rapat BPD tentang perubahan status desa menjadi kelurahan.
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada Bupati melalui camat disertai berita acara hasil rapat BPD.
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan tim kabupaten bersama tim kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan diubah statusnya menjadi kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati.
- f. Bila rekomendasi tim observasi menyatakan layak untuk merubah status desa menjadi kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan.
- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan dalam forum rapat paripurna DPRD;
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- j. Penyampaian Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf I, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- l. Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah tersebut didalam Lembaran Daerah.
BAB IV - PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Pasal 15

- (1). Perubahan status desa menjadi kelurahan, seluruh kekayaan dan sumbersumber pendapatan desa menjadi kekayaan daerah kabupaten.
- (2). Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
BAB V - PEMBIAYAAN
Pasal 16

Pembiayaan pembentukan, penggabungan, dan penghapusan desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

- (1). Pembiayaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan oleh pemerintah kabupaten.
- (2). Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, dan pelatihan arahan dan supervisi.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2002 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 16 April 2007
BUPATI MUARO JAMBI,
dto
H. BURHANUDDIN MAHIR
Diundangkan di Sengeti pada tanggal 20 April 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, Pelaksana Tugas, dto
H. ABDUL LATIEF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 11 SERI E NOMOR 11