Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2015
Tentang PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS
Berlaku: 6 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan
- penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan daya saing daerah dan kemajuan daerah maka pembangunan ketenagakerjaan melalui peningkatan kemampuan dan kompetensi setiap tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan;
- c. bahwa peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, hal ini sejalan dengan falsafah hidup bangsa dan negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu memetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktivitas.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- Mengingat : Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/IX/2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 338);
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 339);
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 338);
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendanaan Sistem Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 339);
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kerjasama Penggunaan Balai Latihan Kerja oleh Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 340);
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
20. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kewenangan Urusan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11) sebagaimana telah diubah Kedua dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 9);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
dan
BUPATI PANGKEJENE DAN KEPULAUAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah yang Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang meliputi sekretaris daerah, sekretaris dewan perwakilan rakyat,lembaga dinas daerah, dan lembaga tehnis daerah.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani dan bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut UPTD-BLK adalah unit penyelenggara pelatihan kerja berbasis kompetensi di daerah yang dikoordinasikan oleh Dinas.
10. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
11. Instruktur atau sebutan lainnya adalah seseorang yang memiliki kompetensi teknis dan metodologis serta diberikan tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan.
12. Tenaga Pelatihan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan diberikan tugas serta wewenang untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan.
13. Produktivitas adalah sikap mental yang selalu berusaha melakukan perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas.
14. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
15. Sistem Pelatihan Kerja Nasional yang selanjutnya disingkat Sislatkernas, adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen pelatihan kerja untuk mencapai tujuan pelatihan kerja nasional.
16. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disebut LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
17. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
18. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikat profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI.
19. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Standar Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan organisasi multinasional, yang dapat diterapkan dengan mendapatkan registrasi dari Menteri.
21. Standar Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerjasama dengan organisasi yang bersangkutan, yang dapat diterapkan dengan mendapatkan registrasi dari Menteri.
22. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka, penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberi pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
23. Pelatihan berbasis kompetensi kerja adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
24. Akreditasi adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja.
25. Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disebut Lembaga Akreditasi LPK adalah lembaga yang bersifat independen dan ditetapkan oleh Menteri yang berfungsi untuk mengembangkan sistem dan melaksanakan akreditasi LPK.
26. Analisis Kebutuhan Pelatihan adalah kegiatan yang sistematis untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai pelatihan yang harus diberikan kepada peserta pelatihan karena adanya kesenjangan antara kompetensi yang telah dimiliki calon peserta pelatihan dengan kompetensi yang harus dimiliki setelah mengikuti pelatihan.
27. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan, mengolah menjadi informasi jabatan, menyajikan untuk programprogram kelembagaan, kepegawaian serta ketatalaksanaan, serta memberikan layanan pemanfaatannya bagi pihak-pihak yang memerlukan.
28. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan dan keahlian tertentu.
29. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang bersifat sementara.
30. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disebut BNSP, adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dan memiliki kewenangan untuk memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
31. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1). Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktivitas berasaskan :
- a. asas kejelasan tujuan;
- b. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- c. asas keterbukaan;
- d. asas persamaan; dan
- e. asas efisiensi.
- (2). Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktivitas bertujuan :
- a. meningkatkan kapasitas lembaga pelatihan kerja dalam menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi;
- b. mengintegrasikan program-program pelatihan daerah ke dalam pelatihan kerja berbasis kompetensi pada unit pelaksana pelatihan kerja;
- c. meningkatkan program pelatihan berbasis kompetensi pada unit pelaksana pelatihan kerja
- d. meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja;
- e. mengurangi jumlah pengangguran;
- f. meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat; dan
- g. mengintegrasikan data informasi tenaga kerja.
BAB III - PRINSIP DASAR PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS
Pasal 3

- (1) Prinsip dasar pelatihan kerja yakni :
- a. berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. berbasis pada kompetensi kerja;
- c. tanggung jawab bersama antara dunia usaha, pemerintah daerah dan masyarakat;
- d. bagian dari pengembangan profesionalisme sepanjang hayat; dan
- e. diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif.
- (2) Prinsip dasar produktivitas adalah :
- a. berorientasi pada peningkatan dan perluasan kesempatan kerja;
- b. harmonisasi hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja
- c. keseimbangan bagi hasil peningkatan produktivitas terhadap kesinambungan usaha dan kesejahteraan pekerja dan/atau masyarakat.
BAB IV - TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelatihan kerja, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab :
- (1). melakukan sosialisasi dan promosi pelatihan berbasis kompetensi;
- (2). mendorong perusahaan/industri untuk menerima/melaksanakan pelatihan kerja di tempat kerja, pemagangan dan atau peningkatan kompetensi tenaga kerja;
- (3). melakukan pemetaan kompetensi kerja sesuai dengan kebutuhan industri;
- (4). menginisiasi penyusunan SKKNI dan mengusulkannya kepada Menteri, bidang pekerjaan/profesi yang SKKNI-nya perlu disusun, khususnya bidang pekerjaan yang bersifat khas dan atau menjadi unggulan ekonomi daerah; dan
- (5). memfasilitasi penerapan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan diterapkan. Fasilitasi penerapan standar kompetensi oleh Pemerintah daerah dalam bentuk :
- a. Sosialisasi penerapan standar kompetensi kepada lembaga pelatihan kerja pemerintah dan swasta, perusahaan dan masyarakat.
- b. Bimbingan teknis penerapan standar kompetensi di lembaga pelatihan kerja.
- c. Monitoring dan evaluasi penerapan standar kompetensi kerja.
BAB V - PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA
Pasal 5

Penyelenggaraan pelatihan kerja bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu ;
- a. standar kompetensi kerja;
- b. pelatihan kerja berbasis kompetensi; dan
- c. sertifikasi kompetensi.
BAB V - PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA
Pasal 6

Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. analisis kebutuhan pelatihan kerja;
- b. penyusunan program pelatihan kerja;
- c. penyiapan instruktur dan tenaga kepelatihan;
- d. penyiapan sarana dan prasarana pelatihan kerja;
- e. rekruitmen dan seleksi peserta pelatihan kerja;
- f. pelaksanaan pelatihan kerja; dan
- g. monitoring dan evaluasi program pelatihan.
BAB V - PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA
Pasal 7

- (1) Analisis kebutuhan pelatihan kerja meliputi :
- a. analisis informasi pasar kerja daerah;
- b. analisis jabatan;
- c. analisis kompetensi;
- d. analisis lembaga pelatihan kerja dan produktivitas.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk Tim Analisis Kebutuhan Pelatihan, yang keanggotaannya dapat terdiri dari :
- a. dinas;
- b. UPTD-BLK;
- c. asosiasi industri;
- d. industri;
- e. pakar pelatihan dan kompetensi;
- f. perguruan tinggi; dan
- g. pihak-pihak yang dianggap memiliki kapasitas untuk melaksanakan Analisis Kebutuhan Pelatihan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati atas usulan Dinas.
BAB V - PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA
Pasal 8

- (1) Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
- (2) Penyusunan program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Analisis Kebutuhan Pelatihan.
BAB V - PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA
Pasal 9

- (1) Program pelatihan kerja dapat disusun secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (2) Program pelatihan kerja yang disusun secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jenjang KKNI.
- (3) Program pelatihan kerja yang tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan unit kompetensi atau kelompok unit kompetensi.
- (4) Jenjang KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB V - PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA
Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pelatihan kerja dan produktivitas, UPTD-BLK wajib memiliki tenaga fungsional instruktur dan tenaga kepelatihan.
- (2) Tenaga fungsional instruktur dan tenaga kepelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya.
- (3) Tenaga fungsional instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di UPTD-BLK.
- (4) Tenaga fungsional instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Aparatur Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau Pegawai Tidak Tetap Pemerintah yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Tenaga fungsional instruktur dari Aparatur Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditempatkan pada UPTD-BLK, tidak dapat mengajukan mutasi, kecuali dengan persetujuan Bupati.
BAB V - PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA
Pasal 11

Pengembangan karir tenaga fungsional instruktur dilakukan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menetapkan angka kredit tenaga fungsional dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB V - PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA
Pasal 12

- (1) Tenaga kepelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sekurangkurangnya terdiri atas :
- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- b. Bagian Program Pelatihan Kerja;
- c. Bagian Penyelenggaraan Pelatihan Kerja; dan
- d. Bagian Kerjasama.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan kompetensi yang dimiliki serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB V - PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA
Pasal 13

- (1) Lembaga Pelatihan Kerja Swasta atau Perusahaan wajib memiliki instruktur dan tenaga kepelatihan yang kompeten sesuai dengan bidangnya.
- (2) Tugas dan fungsi instruktur dan tenaga kepelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB V - PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA
Pasal 14

Lembaga Pelatihan Kerja Swasta atau Perusahaan harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan untuk menjamin terselenggaranya pelatihan kerja yang efektif dan efisien.
BAB V - PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA
Pasal 15

- (1) UPTD-BLK harus memiliki sarana dan prasarana pelatihan kerja, termasuk menyediakan sarana dan prasarana pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Sarana dan prasarana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjadi tempat uji kompetensi setelah dilakukan verifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
BAB V - PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA
Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pelatihan kerja pada UPTD-BLK harus dilaksanakan melalui proses rekruitmen dan seleksi yang dilaksanakan secara terbuka, obyektif, adil, dan tidak diskriminatif.
- (2) Peserta pelatihan kerja dapat berasal dari pencari kerja, pekerja, penyandang disabilitas dan unsur masyarakat lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja.
- (3) Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat disabilitas, dan kemampuan tenaga kerja penyandang disabilitas yang bersangkutan.
- (4) Peserta pelatihan kerja wajib memenuhi Persyaratan dan Peraturan Lembaga Pelatihan Kerja sesuai dengan jenis dan program pelatihan kerja yang akan diikuti.
BAB V - PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA
Pasal 17

- (1) Pelatihan kerja dilakukan melalui pelatihan di lembaga pelatihan kerja (off the job) dan pelatihan di tempat kerja (on the job training) .
- (2) Pelatihan kerja dilaksanakan dengan metode yang memungkinkan peserta untuk memulai dan mengakhiri program pelatihan pada waktu dan jenjang yang berbeda sesuai penguasaan peserta terhadap program pelatihan kerja.
- (3) Pelaksanaan pelatihan ditempat kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan melalui kerjasama antara UPTD-BLK dengan Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta atau dengan Perusahaan.
BAB VI - PEMAGANGAN
Pasal 18

- (1) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan.
- (2) Perusahaan dan lembaga pelatihan kerja swasta wajib menerima peserta pelatihan di tempat kerja dari UPTD-BLK melalui kerjasama pemagangan.
- (3) Perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan kerja dengan sistem pemagangan, dapat memiliki unit pelatihan kerja.
- (4) Dalam hal perusahaan tidak memiliki unit pelatihan kerja, perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja atau unit pelatihan kerja lainnya.
- (5) Pelaksanaan pelatihan kerja dengan sistem pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disahkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima setelah persyaratan lengkap.
- (6) Pemangaman dalam rangka untuk pengembangan kurikulum lembaga pendidikan sesuai dunia kerja, tidak dapat ditempatkan diluar jam kerja normative perusahaan.
- (7) Perusahaan yang menerima dan menyelenggarakan pemagaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menyampaikan laporan kepada dinas selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan pemagaman.
BAB VII - PELAYANAN PRODUKTIVITAS
Pasal 19

- (1) Pelayanan produktivitas dilaksanakan secara terpadu dan harmonis antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat.
- (2) Pelayanan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. penyadaran produktivitas;
- c. pemeliharaan produktivitas.
- b. peningkatan produktivitas; dan
BAB VII - PELAYANAN PRODUKTIVITAS
Pasal 20

- (1) Penyadaran produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk membangun kesadaran dan komitmen antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka peningkatan produktivitas.
- (2) Penyadaran produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan promosi melalui media elektronik, media cetak, seminar, workshop, sosialisasi dan/atau Bulan Mutu Produktivitas.
BAB VII - PELAYANAN PRODUKTIVITAS
Pasal 21

- (1) Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk mengembangkan budaya kerja yang produktif, etos kerja, inovasi teknologi serta efisiensi kegiatan ekonomi.
- (2) Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pelatihan produktivitas, bimbingan dan konsultasi dengan metode serta teknik peningkatan produktivitas.
- (3) Pelatihan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan metode pelatihan berbasis kompetensi.
BAB VII - PELAYANAN PRODUKTIVITAS
Pasal 22

- (1) Pemeliharaan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, merupakan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat produktivitas yang telah dicapai.
- (2) Pemeliharaan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pengukuran dan pemberian penghargaan produktivitas.
BAB VII - PELAYANAN PRODUKTIVITAS
Pasal 23

- (1) Untuk mendukung pelayanan produktivitas yang efektif, dapat dibentuk Forum Komunikasi Peningkatan Produktivitas Daerah (FKPPD) yang beranggotakan lintas instansi Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Forum Komunikasi Peningkatan Produktivitas Daerah (FKPPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Lembaga Produktivitas Provinsi dan Lembaga Produktivitas Nasional.
BAB VIII - SERTIFIKASI
Pasal 24

- (1) Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan program pelatihan, berhak mendapatkan sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi kerja.
- (2) Sertifikasi kompetensi kerja dilaksanakan melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- (3) Uji kompetensi dilaksanakan di tempat uji kompetensi yang telah diverifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (4) Sertifikasi kompetensi kerja dilaksanakan berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus, dengan pengelompokan sebagai berikut:
- a. Kualifikasi nasional mengacu pada KKNI.
- b. Klaster atau pengelompokan unit kompetensi yang terdiri atas:
- 1) Jabatan (okupasi) mengacu pada uraian jabatan (job description) tertentu.
- 2) Kelompok unit kompetensi tertentu, sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
- c. 1 (satu) unit kompetensi.
- (5) Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB IX - KELEMBAGAAN PELATIHAN
Pasal 25

- (1) Lembaga pelatihan kerja terdiri atas lembaga pelatihan kerja pemerintah atau lembaga pelatihan kerja swasta atau perusahaan.
- (2) Lembaga pelatihan kerja swasta wajib memiliki ijin penyelenggaraan pelatihan kerja dari Pemerintah Daerah.
- (3) Lembaga pelatihan kerja pemerintah atau perusahaan wajib memiliki tanda daftar lembaga pelatihan kerja dari Pemerintah Daerah.
- (4) Lembaga pelatihan kerja wajib melaporkan kegiatannya kepada Dinas secara periodik 6 (enam) bulan sekali dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Izin dan tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Dinas.
BAB IX - KELEMBAGAAN PELATIHAN
Pasal 26

- (1) Pengelolaan lembaga pelatihan kerja mengacu pada sistem manajemen mutu kelembagaan.
- (2) Sistem manajemen mutu kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat dan tatanan untuk mencapai tujuan dan sasaran lembaga pelatihan kerja.
- (3) Perangkat dan tatanan sistem manajemen mutu kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan mengenai instruktur dan tenaga kepelatihan, sarana dan prasarana, program pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, dan uji kompetensi.
BAB X - PENDANAAN
Pasal 27

- (1). Pembiayaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Besaran anggaran yang dialokasikan oleh Daerah untuk penyelenggaraan pelatihan kerja disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan tetap memperhatikan kapasitas dan kapabilitas penyelenggaraan pelatihan di UPTD-BLK.
- (3). Sumber dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari perusahaan dan masyarakat atau pihak lain dalam bentuk iuran, bantuan, sponsorship atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (4). Penggunaan, pengelolaan, serta tanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan pendanaan pelatihan kerja dan pelayanan produktivitas mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XI - KERJASAMA
Pasal 28

- (1) Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pelatihan berbasis kompetensi harus didukung oleh semua pihak yang terkait.
- (2) Untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD-BLK, Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta atau Perusahaan dapat melakukan kerjasama dibidang pelatihan kerja.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XII - SISTEM INFORMASI PELATIHAN KERJA
Pasal 29

- (1) Sistem informasi pelatihan kerja memuat informasi antara lain:
- a. standar kompetensi;
- b. program pelatihan kerja;
- c. penyelenggaraan pelatihan kerja;
- d. instruktur dan tenaga kepelatihan; serta
- e. sertifikasi.
- (2) Pengembangan sistem informasi pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat.
- (3) Sistem informasi pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bagian dari pelayanan bursa kerja terpadu.
- (4) Pelayanan bursa kerja terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Dinas.
BAB XII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 30

- (1). Pengusaha wajib memberikan informasi secara rutin sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun terkait kebutuhan tenaga kerja pada perusahaan yang dipimpinnya kepada Kepala SKPD.
- (2). Perusahaan yang mempekerjakan 100 (seratus) orang pekerja/buruh atau lebih, wajib meningkatkan kompetensi pekerja/buruhnya melalui pelatihan kerja.
- (3). Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mencakup sekurangkurangnya 5% (lima persen) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut setiap tahun.
- (4). Pelaksanaan pelatihan kerja oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikerjasamakan dengan lembaga pelatihan kerja pemerintah dan lembaga pelatihan kerja swasta sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (5). Perusahaan yang melaksanakan pelatihan kerja dengan baik, dapat diberikan penghargaan.
BAB XIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 31

- (1). Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelatihan kerja dan produktivitas dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2). Pembinaan pelatihan kerja dan produktivitas oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi pengembangan standar kompetensi, penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi dan pengembangan sistem informasi pelatihan kerja daerah.
- (3). Pemerintah Daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan pelatihan kerja yang dilaksanakan lembaga pelatihan kerja.
- (4). Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan instansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 32

- (1) Perusahaan dan lembaga pelatihan swasta yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- b. peringatan tertulis;
- a. teguran;
- c. penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja; dan
- d. penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prosedur, tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 33

- (1) Lembaga pelatihan kerja yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
- b. penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja; dan
- a. peringatan tertulis;
- c. penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja.
- (2) Prosedur, tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
- (1). Pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh UPTD-BLK berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD-BLK Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2015 dan selanjutnya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3). Program-program pelatihan berbasis masyarakat di daerah wajib diintegrasikan dalam pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh UPTD-BLK.
- (2). Ketentuan-ketentuan mengenai pelatihan kerja, pemagangan, dan produktivitas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 1 September 2015
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 28 September 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
Cap/ttd
ANWAR RECCA
ANWAR RECCA
LEMBARAN
DAERAH
KABUPATEN
PANGKAJENE
DAN
KEPULAUAN
TAHUN 2015 NOMOR 6 KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 6
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN, PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2015 DAN KEPULAUAN, PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2015
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Menyiapkan tenaga kerja yang trampil dan mampu bersaing bukan merupakan permasalahan yang mudah, hal itu memerlukan perencanaan serta persiapan yang matang dan harus dilaksanakan secara sistematis dan konsisten. Di samping itu, penyiapan tenaga kerja trampil yang berdaya saing bukanlah menjadi tugas Pemerintah Pusat semata, namun juga menjadi tugas dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat.
Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas) memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelatihan kerja. Terkait dengan hal itu, guna menyiapkan tenaga kerja trampil dan berdaya saing di masingmasing daerah, perlu dirumuskan langkah strategis dan sistematis dalam wujud Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktivitas. Peraturan Daerah ini merupakan instrumen untuk melaksanakan kebijakan peningkatan ketrampilan dan daya saing tenaga kerja potensial di Daerah.
Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka urgensi, keberadaan, manfaat maupun konsekuensi dari Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktivitas dalam rangka meningkatkan ketrampilan, kompetensi dan daya saing tenaga kerja sangat penting.
PENJELASAN
Pasal 8

- a. Analisis Kebutuhan Pelatihan Daerah, yang dimaksudkan untuk:

1. Identifikasi potensi penyerapan pasar kerja daerah.2. Analisis ketenagakerjaan daerah.3. Evaluasi lembaga pelatihan daerah.4. Analisis kebijakan ketenagakerjaan daerah.- b. Analisis Kebutuhan Pelatihan Jabatan, yang dimaksudkan untuk :1. Analisis Jabatan.2. Analisis Informasi Pasar Kerja.3. Analisis Standar Kompetensi Kerja.4. Analisis Target Populasi.
PENJELASAN
Pasal 37

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 6