PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 30 Tahun 2015
Tentang PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS
Berlaku: 30 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAR NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN PENERIMAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL [JKN] DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASOHI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
bahwa Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa Perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberkan kepada setiap orang yang telah membayar iurannya atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
- bahwa bertambahnya pelayanan Kesehatan Rumah Masohi di butuhkan untuk memenuhi Sakit Umum Daerah standar pelayanan Kesehatan; pada
- b bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk Hukum yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan;
- d. bahwa dan hurup c menetapkan lampiran atas Peraturan Bupati tentang Tahun 2014 tentang Peraturan Bupati Nomor 09 Jaminan Kesehatan Peraanfaatan Penerimaan Pelayanan Dacna Nessonal [JKN] di Rumah Sakit Umum Penetapan perlu pada perubahan Masohi.
1
Nomor 60 Tahun 1958 tentangsRenentang Tingkat [ Pembentukan ISwantantra Tingkat Lmbaga Negara Wilayah Daerah Nomor 80, Negara Tahun 1957 Tabun dalam (Lembaga Maluku Tambahan
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negarayang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Lembaga Negara Tahun 1999 Nomer 175 Tambahan Lembaran Negara Nomer 3851];
- 3 Undang-Undang No 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Barat jo. Undang-Undang No 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang Undang No 46 Tahun 19999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor Tambahan Lembaga Negara Nomor 3896) Utara, 174,
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4473) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 20O4tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815)
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentng Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438];
- 9 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedoktera [Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431];
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tenang sistim Jaminan Sosial Nasional [Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456] ;
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (Lembaran Tahun 2009 Nomor Lembaran Negara Nomor 5063) 144 tentang Negara Kesehatan Tambahan
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Rumah Lembaran Negara Nomor Tambahan tentang 153, 5072)
13. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lenbaang Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ; tentang
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 1116,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256];
15. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 31377);
16. Peraturan Pemerinah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tahun 2005 Nomor 140,Tembahan Lembaran Negara Nomor 4278)
7. Pemeritah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 17. Peraturan antara Pemerintah, Pembagian Urusan Pmerintah, Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, dan 2007 Nomor Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun
8. 51 Tahun 2009 tentang 18. Peraturan Pemerintah Nomor Iahun 2009 Pekerjaan kefarmasin [Lembaran Norcor 124, Tambahan embaran Negara
9. tentang Tahun Nomor 2013 2013
10. tentang Nomor 101 Tahun 19. Peraturan Pemerintah Jaminan Keschatan [Lembaran Penerima Bantuan Iuran 264, Tambahan Tahun 2009 Nomor Negara Negara Nomor 5372] ; 2009 [Lembaran
11. Nomor 12 20. Peraturan Presiden Negara Tahun Jaminan Kesehatan 29] ; 71 Nomor 2013 [Lembaran Tahun Kesehatan
21. Peraturan
Mentri
Pada
Kesehatan
Jaminan tentang Pelayanan
Kesehatan
Nasional;
Menëtapkan
- 22 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang mbentukan Susunan Organisasi dan Taata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21) ;
23. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Masohi (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40)
24. Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemrintahan yang menjdi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 45)
25. Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rincian Bidang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengahh (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 07)
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL [JKN] DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASOHI.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah
3. 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
4. 4 Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Tipe C selanjutnya disingkat [RSUD] Masohi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah.
5. Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatanungar 6 Jaminan memperoleh dalam memenubi peserta
6. adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Tipe C. 5. Direktur
7. kepada setiap orang yang telah kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan
8. Jaminan Sosial Kesehatan yang 7 Badan penyelenggara adalah badan hukum yang dibentuk disingkat BPJS Kesehatan Kesehatan. menyelenggarakan program Jaminan selanjutnya untuk
- 8 Peserta adalah orang; termaksud singkat 6 [enam] bulan di indonesia, orang yang yang telah setiap asing bekerja
10. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas untuk menyelenggarakan promotif, proventiv, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau yang dilakukan oleh Masyarakat.
9. Manfaat adalah faedah jaminan social anggota keluarganya yang menjadi hak paling membayar iuran. Peserta dan/atau
11. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah perorangan yang bersifat non spesialis primer) pelayanan kesehatan jalan dan rawat meliputi pelayanan rawat inap
- 12 Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah yang bersifat non spesialistik pelayanan kesehatan perorangan kesehatan lainnya observasi; diagnosis dan /atau pelayanan
13. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan besifat non spesialistik dan dilaksanakan pada fasilitas perorangan yang pertama untuk keperluan observasi, perawatan kesehatan tingkat dan atau pelayanan medis lainya, dimana anggota keluarganya, di rawat inap paling singkat 1 [ satu] hari
14. Pelayanan Kesehaan Rujukan Tingkat Lanjut adalah kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spsialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjut, rawat dan rawat di ruangan perawatan khusus. inap, inap
15. Pelayanan Kesehatan Darurat Medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan,adan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan
- tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan memulihkan kesehatan manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. pada
18. Sistem Rujukan adalah Penyelenggaraan pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan balik vertikal maupun horisontal. di mengatur pemerintah
17. Formularium Nasional adalah daftar obat yang disusun oleh komite nasional yang ditetapkan oleh Mentri Kesehatan, didasarkan bukti ilmiah mutakhir berkhasiat, aman, dan yangdisediakan jaminan kesehatan nasional. pada
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan kesehatan konsultasi masalah bidang
20. Pasien adalah setiap Orang yang baik secara Jangsung maupun tidak langsung
21. Obat adalah bahan setiap paduan bahan, termasuk produk digunakan untuk mempengaruhi atau mcnyelidiki systcmn keadaan patologi dalam rangka penetapan biologi yang fisiologi alau diagnosa,
22. Tenaga Kesehatan adalah setiap bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan /atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jcnis tcrtcntu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya keschatan
N/A
Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan perubahan lampiran atas Dengan Bupati Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Pelayanan Jaminan
N/A
Pasal 3

- Jaminan kesehatan nasional badan [1] Tarif pelayanan kesehatan claim oleh rumah sakit umum dacrah penyelenggara jaminan sosial di INA CBG' s yang ditetapkan oleh masohi sesuai dengan pembayaran menteri kesehatan. bulan di sebut dengan total pola
- (2) dananya di sediakan oleh [3] Total claim sebagaimana dimaksud pada
- [2] Tarif pelayanan kesehatan dalam 1 [satu] claim:
- Pemerintah melalui Badan Penyelenggara
N/A
Pasal 4

- 3 (2), [1} Total Claim sebagaimana dimaksud Pelayanan Medis puluh empat persen] dimanfaatkn sebagai Jasa Sakit Umum Daerah Masohi [empat ayat pasal Rumah pada
- kebutuhan
- [2] 56 % [ima puluh enam persen dari total claim] dimanfaatkan untuk
- a Medis Habis Pakai; Bahan
- C. Pemeliharaan; Biaya
- b. Operasional Biaya
- d. Biaya Obat;
- f Biaya Administrasi;
- e Biaya Darah;
N/A
Pasal 5

Sakit Umum Daerah Masohi Sakit ke kas Daerah oleh Bendahara Ketentuan untuk selanjutnya Penyelenggara Kesehatan dan/atau [1] Jaminan Penerimaan Claim program Rumah Kesehatan Rumah Nasional , khusus disetor Umum Daerah dimanfaatkan Badan Masohi, Peraturan ketentuan Menteri Jaminan Sosial.
sesuai
- Pemanfaatan atau pengguna total claim sebagaimana di maksud [1] dan 2 [dua] harus dilaporkan kepada Bupati pasal 4 rumah sakit Maluku Tengah selaku [2]. ayat ayat pemilik
N/A
Pasal 6

- Pelayanan Medis \_ Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dijamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berupa dana program Jaminan Kesehatan Nasional
- [2]; Pemerintah menyediakan dana program Jaminan Kesehatan Nasional bagi yang telah terdaftar secara resmi, dan claim dana dilakukan setelah pelayanan medis. peserta
N/A
Pasal 7

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka lampiran Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Penerimaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dinyatakan dirubah untuk ditetapkan kembali.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Penerimaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dinyatakan tidak beraku.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Agar setiap
Ditetapkan di Masohi tanggal 2C Mei 2015 pada
BERITA DAERAH KABUPATEN MAIUKU TENGAH TAHUN =
NOMOR
2015
189
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR
20 TAHUN 2015
TANGGAL
2C MEI 2015
TENTANG
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR
20 TAHUN 2015
TANGGAL
2C MEI 2015
TENTANG
PERATURAN BUPATI HAMPIRAN ATAS PATATURENTAG TAHUN 2014 09 NASIONAL (JKN) DI RUMAH KESEHATAN DAERAH MASOHI SAKIT UMUM PERUBAHAN NOMOR
1. Rawat Inap Selain ICU
| NO | JENIS PELAYANAN | DOKTER AHLI | DOKTER UMUM | PARAMEDIS | |
|------|-------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 1 | VISITE | 40 | 20 | | 30 |
2. Rawat Inap ICU
| NO | JENIS PELAYANAN | DOKTER KONSULTAN | DOKTER AHLI | PARAMEDIS | GIZI | KONSUL |
|----------|-------------------|--------------------|---------------|-------------|--------|----------|
| 1 VISITE | 1 VISITE | 100 | 50 | | | 30 |
3. Rawat Jalan
| NO | JENIS PELAYANAN | DOKTER | PARAMEDIS |
|------|-------------------|----------|-------------|
| 1 | UG D | 20 | 32 |
| 2 | [POLIKLINIK | 20 | 10 |
4 Laboratorium
| NO | JENIS PELAYANAN | LAB. | DOKTER | [PARAMEDIS | |
|------|-------------------|--------|----------|----------------|
| | LAB RUTIN | 16 | '4.000 | 1.000 |
| 2 | KIMIA DARAH | 8 | 2.000 | |
5. 'USG, EKG &amp; Rontgen
| [NO | JENIS PELAYANAN | OPERATOR | ASISTEN |
|-------|-------------------|------------|-----------|
| 1 | USG | 52.500 | 22.5 |
| 2 | EKG | 30.000 | 10.5 |
| 3 | [RONTGEN | | 18 |
| 4, | | | 30 |
6. Tindakan
| | OPERATOR ASISTEN | OPERATOR ASISTEN |
|--------------|--------------------|--------------------|
| 1. |PAKET úA | 24 | 12000 |
| 2 |PAKET MB | 30 | 13.000 |
| 3 | 180 | '75.000 |
| [No ENIS PELAYANAN | OPERATOR ASISTEN | OPERATOR ASISTEN |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 INORMAL | | 120 |
| 2 | | 75 |
8 Operasi
| | OPERATQR' | ASISTEN | ANASIESI |
|----|-------------|-----------|------------|
| 1 | 600 | | 487.500/ |
| 2 | 918 | | |
| 3 | 1 | | |
9\_ Apotik
| NO | RESEP | JASA |
|------|-------------------------|--------|
| 1 | OBAT JADI | 5.1 |
| 2 | RACIKAN (PULV 1 CAPSUL) | 6.8 |
10.Patologi Anatomi
| | | DOKTER | DOKTER | |
|----|-----------------------------|---------------|-----------------|--------|
| NO | JENIS PELAYANAN | Dgn Alkes BHP | Tanpa Alkes BHP | |
| 1 | PEMERIKSAAN JARINGAN KECIL | 351.000 | 171.000 | |
| 2 | PEMERIKSAAN JARINGAN SEDANG | 555.750 | 270.750 | 14,250 |
| 3 | [PEMERIKSAAN JARINGAN BESAR | 731.250 | 356.250 | 18.750 |
| 4. | ASPIRASI JARUM HALUS (FNAB) | 292.500 | 142.500 | 7.500 |
| 5 | [PAPS SMEAR | 117.000 | 57.000 | 3.000 |
| 6. | SITOLOGI CAIRAN | 234.000 | 114.000 | 6.000 |
1l. Forensik
| NO | JENIS PELAYANAN | DOKTER | PARAMEDIS | MEDIKAL RECORD |
|------|-------------------|----------|-------------|------------------|
| 1 | VISUM | 75 | | 10.000 |
| 2 | AWET MAYAT | 400 | 100.000 | |
| 3 | BEDAH MAYAT | 550 | 150.000 | |
12.Onit Transfusi Darah
[TRANSFUSI
50.000
20.000
1
[DARAH
12,5 % dari Jasa Pelayanan
Management
- Direktur
Terdiri dari
- 2 Kepala Bidang
3. Kepala Seksi
4. Administrasi
5. Medical Record
6. [PSRS
12,5 % dari Jasa Pelayanan Pengelola