Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 2023
Tentang PERT'BAIIA.IT I(EDUA ATAS PERATT'RAI| DA.ERAII I{OUOR 01 TAIIT'N 2OO3 TEI{TAI|G PEI|CEGAIIAIT, PEIYII|DAXAIY DAIT PEUBERAITTASAIY PEITYAIST UASYARAI{AT DAIT UAI(SIAT
Berlaku: 12 TAIIUI 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PAYAI(IMBI'H PROVIITSI SI'MATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAJ(IMBUH
NOMOR 12 TAIIUI 2016
TENTANG
PERT'BAIIA.IT I(EDUA ATAS PERATT'RAI| DA.ERAII I{OUOR 01 TAIIT'N 2OO3 TEI{TAI|G PEI|CEGAIIAIT, PEIYII|DAXAIY DAIT PEUBERAITTASAIY PEITYAIST UASYARAI{AT DAIT UAI(SIAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YAT{G MAIIA ESA
WAJ,IKOTA PAYAKTIMBT'H,
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini dirasa perlu menyempurnakan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor Ol Tahun 2OO3 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Penyakit masyarakat dan maksiat;
- b. bahwa untuk menyempurnakan sebagaimana dimaksud point a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun f956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab UndangUndang Hukum Pidana (kmbaran Negara Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 166O);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (kmbaran Negara
6. Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan l,embaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokokpokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1O0, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun L997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 1O Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahtun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Nomor 67, Tambahan l,embaran Negara Nomor 3698);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (l,embaran Negara Tahun 1999 Nomor 6O, Tambahan lrmbaran Negara Nomor 385);
8. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2OO4 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2O04 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);
9. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 20O4 Nomor 53, Tambahan l,embaran Negara Nomor 4389);
11. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 67);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M/DAG/PER|3/2006 tentang Pengawasandan Pengendalian Import, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Berakohol;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men-Kes/"ERliY /77 tentang Minuman Keras;
15. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor O4.PW-O7-05 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 153/B/SK/ 1980 tentang Tatacara P et'tzinan M inuman Keras ;
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor O3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor O3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (kmbararr Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor O3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2O13 Nomor O3);
Memperhatikan 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Larangan dan Pengawasan Penerbitan mengenai Judi, Pornograli, dan Minuman Keras atau Alkohol.
2. Pernyataan Sikap Pimpinan DPRD Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat tanggal 25 September 2O02.
3. Pendapat dan Saran-saran dari Muspida dan berbagai La.pisan Masyarakat (Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Bundo Kandung. LSM, Ormas, dan Generasi Muda) melalui Rapat Dengar Pendapat, pengamatan langsung dan lain sebagainya, tentang maraknya penyakit masyarakat dan maksiat di Kota Payakumbuh.
Dengan PersetuJuan Bersama
DTWAJT PERWAXILIII| RAI(YA'T DAERAII KOTA PAYAI{I'UBI'II dan WALIKOTA PAYAI{I'UBIIII
MEMUTUSKAN:
MenetapLan:
PERI'BAIIAIT XEDUA ATAS PERATI'RA"IT DA.ERAII NOUOR 01 TAHIII{ 2fi'3 TEI{TAITG PEITCEGAIIAIT, PEI{IITI'AKAIT I'AIT PEUBERAITTASAN PEITYAIqT UASYARANAT DAN UAI(SIAT
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2OO3 tentang Pencegahan, Penindakan, dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat/Maksiat (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2003 Nomor Ol) diubah dan ditukar sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal I diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pa&amp;l 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
5. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kota Payakumbuh yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh sebagai unsure Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNSD adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewen€rng khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Pencegahan adalah tindakan awal merintangi, menolak atau melarang agar tidak terjadinya suatu perbuatan yang berkaitan dengan Penyakit masyarakat dan maksiat.
8. Penindakan adaiah suatu tindakan memproses pelaku perbuatan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat dan maksiat.
9. Pemberantasan adalah tindakan memerangi, untuk melenyapkan, dan atau membasmi perbuatan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat dan maksiat.
10. Penyakit Masyarakat adalah perbuatan/ tindak tanduk seseorang atau sekelompok orang yang te{adi ditengahtengah masyarakat, yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat, tidak sesuai dengan tata krama kesopanan, agama, adat dan peratur€rn perundang-undangan yang berlaku.
11. Maksiat adalah setiap perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norrna-nonna agama dan adat istiadat baik yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan atau belum.
12. Backing (pelindung) adalah Seseorang atau lebih yang melakukan perbuatan melindungi atau menjadi pengaman, sehingga dengan perlindungan/ pengamanan itu terjadi atau dapat terjadi penyakit masyarakat dan maksiat.
13. Perzinaan adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan diluar ikatan pernikahan.
14. Mengarah kepada perzinaan adalah perbuatan / kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berlawanan jenis kelamin yang tidak terikat dalam ikatan pemikahan yang menurut norma agama dan/ atau adat istiadat setempat perbuatan tersebut termasuk hal yang dilarang atau melanggar nonna kesopanan.
15. Pelacur adalah perempuan atau laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya atau sesama jenis dengan maksud untuk mendapatkan kepuasan dan/atau materi.
16. Pelacuran adalah suatu bentuk pekerjaan untuk melakukan hubungan seksual diluar pernikahan atau kegiatan seksual lainnya untuk mendapatkan kepuasan dan/ atau materi.
17. Penyalah qtna pemakaian zat pengobatan atau zat kimia olahan lainnya. t7.
18. Vidio Game dan Play Station atau sejenisnya adalah permainan yang diprogram melalui layar kaca. 18.
19. Bilyard/ Kerambol adalah suatu permainan yang menggunakan bola kecil atau sejenisnya yang mempergunakan tongkat panjang diatas meja persegi. 19.
20. Diskotik dan sejenisnya adalah ruangan atau gedung hiburan tempat mendengarkan music dan/atau berdansa mengikuti irama musik. 20.
21. Caf6 adalah tempat minum-minum yang pengunjungnya dihibur dengan musik. 2t.
22. Panti Pijat adalah suatu tempat yang memberikan pelayanan pemijatan untuk tujuan kesehatan dan/ atau pengobatan. 22.
23. Salon kecantikan adalah suatu tempat untuk memberikan pelayanan, untuk merawat dan/ atau mempercantik diri. 23.
24. Warnet adalah suatu jenis usaha menyediakan tempat dan jaringan internet untuk mendapatkan informasi/ komunikasi dan atau kebutuhan lainnya 24.
25. Organ Tunggal adalah jenis usaha yang memberikan jasa hiburan dengan menggunakan media organ dan penyanyi sebagai penghibur. 25.
26. Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86/Men-Kes/PerllY 177 tentang minuman keras atau minuman yang diolah yang dapat memabukkan. 26.
27. Minumam berakohol adalah minuman sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PERI 3 12006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Import, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Berakohol. 27.
2. Pasal 6A ditambahkan satu ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:
Passl 6A
Setiap orang atau kelompok dilarang :
- (1) Melakukan kegiatan atau perbuatan pelacuran, atau melakukan transaksi, atau sebagai p€rantara kearah terjadinya perbuatan maksiat, dan atau member kesempatan, tempat tinggalnya, atau tempat usahanya atau kendaraannya sebagai tempat terjadinya perbuatan maksiat.
2. (21 Memperganakan Zat pengobatan dan zat kimia lainnya secara jelas dalam indikasi m.erusak diri sendii dan orang lain
- (3) Meminum-minuman keras atau menyediakan untuk orang lain atau memperjual belikannya kecuali yang telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan.
- (4) Membawa, menyediakan, mengedarkan, menguasai, menerima, menyimpar!, memperjual belikan minuman keras di daerah tanpa izin Pemerintah.
- (5) Menjalankan usaha atau kegiatan hiburan atau keramaian melebihi ketentuan jam operasional yang berlaku.
- (6) Menjadi backing (pelindung) terhadap perbuatan yang diatur Ayat (l), (2), (3), (4), (5) Pasal ini.
7. (71 lzin sebagaimana dimaksud Ayat (4) diatas diberikan dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pasal 13 A ayat 2 (dua) dirubah sehingga keselumhan pasal berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 13

A
Dalam rangka penertiban berdasarkan masukan dari masyarakat atau pengamatan atau temuan di lapangan, Walikota atau pejabat yang dihrnjuk berwenang :
- (1) Melakukan tindakan Prefentif maupun tindakan refresif sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku terhadap pelaku perbuatan maksiat.
- (2) Menutup atau menghentikan seluruh kegiatan rumah bilyard, diskotik, cafe, video game, play station, panti pijat, Warnet, Organ Tunggal dan salon kecantikan.
- (3) Melakukan pembekuan izin sementara tanpa meminta persetujuan kepada pemilik izin.
4. Ketentuan dalam Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi:
N/A
Pasal 15

- (l) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 6A Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 50.OOO.OOO,- (lima puluh juta) rupiah.
- (2) Bila Pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dijalankan maka kepada terpidana dikenakan Pidana pengganti berupa kerja sosial paling lama l0O jam.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (4) Setiap barang bukti yang disita akibat pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dimusnahkan.
5. Ketentuan dalam Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan pasal 16 berbunyi:
N/A
Pasal 16

- (l) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana, keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap, dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengu.mpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau barang tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
- d. Memeriksa Buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen yang berkenaan dengan tindak pidana;
- e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- f. Menyuruh berhenti, melarang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemerinksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan I atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. Menghentikan penyidikan;
- j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang hukum yang dapat dipertanggungiawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri sesuai daya ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.
Ditetapkan di Payakumbuh pada tanggal o' f:l lltlJl:]ll ! PI
TALEPI
Diundangkan di Payakumbuh pada tangga
SEKRETARIS DAERAH KOTA
BENNI WARLIS
LTUBARAI{ DAERAII KOTA PAYAKIMBT'II TAIIUN 2016 I|OMOR..!}.. I{OREIG PERATI'RAN DAIRAII KOTA PAYAI(MBIIII PROVINSI SI'ilATERA BARAT: ll'212016l
PEITJELAS/IIT ATAS
PERATT'RAIT DAERAII KOTA PAYAI('UBI'H
I|OMOR \A TATIT'IT 2016
.TEIMA]IG
PERI'BAHAIC I(EDUA ATAS PERATI'RA.IT DATRAII IIOUOR (}1 TNII'I| 2OO3 TEITTANG PEI|CEGAIIAN,PEIIIIYDANAIT DAIT PtsUBENAISTASAIT PEIVYAIIIT UASYARAI(AT DAIT UAI(SIAT
L UTT'T
Sesuai dengan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat maka penyakit masyarakat dan maksiat juga ikut meningkat. Untuk itu diperlukan upaya secara terus menerus dan berkesinambungan untuk dapat memberantasnya. Guna mewujudkan tersebut perlu adanya kajian-kajian terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan penyakit masyarakat dan maksiat tersebut.
Pasal I
Angka 17
Penyalah guna pemakaian ".at pengobatan at:'u ?al kimia olahan lainnya adalah orang/kelompok/badan usaha yang menggunakan suatu zat pengobatan atau zat kimia lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukkannya seperti: zat pengawet mayat yang digunakan untuk makanan, Penghisap I-.em.
An.dka24
Yang dimaksud Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86/Men-Kes/Per/lY 177 tentang minuman keras atau minuman yang diolah yang dapat memabukkan seperti T\rak, Arak atau sebutan lainnya.
```
N/A
Pasal 6

A Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas
```
Ayat (s)
Cukup Jelas
N/A
Pasal 16

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Ayat (a)
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
TAMBAHAIT LEMBARAI{ DAERAII I(OTA PAYAKI'MBUH I{OIUOR..J.:.