PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 4 TAHUN 2016
N/A
Pasal 8

- ( 1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- {2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan secara bertahap:
- a. tahap I pada bulan April sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus)
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilalrukan setelah Kepala Desa · menyampaikan kepada Bupati:
- a. peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilalrukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati:
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa ta.hap I.
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus}.
- c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- d. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan November.
- (6) Rincian Dana Desa tahap I dan tahap II yang diterima oleh setiap Desa, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.
Pada saat Peraturan Bupati ini muJai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2016 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan · Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
Ditetapkan di Ratahan
Diundangkan di Ratahan
Pada tanggal
3 taez:
2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATE�SA TENGGARA,
FARRY FREYKE LIWE
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2016 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
| KO | PE.JAB.AT PEJIGELOLA | PAARM lrlu,,...RDDfA.81 | KETERAKGA1f |
|------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| I. | KASUBAG | \\., " | |
| a. | KABlD PEMBERDAYMN MASYARAKAT BPM-PD | "0 | |
| 3. | SEKR£TARIS BPM-PD | // / | |
| ,. | KABAO HUKUM | • | |
| 5. | KEPAIJ. BPM-PD | / | |
| 6. | KEPALA BPKBMD | | |
| 7. | tNSPEKTUR | 7&:" | |
| 8. | ASlSTEN BIOANO PEMERINTAHAN e KESRA | . \� | |
| 9. | SEKRETARIS DAERA!l | .,, | |
| 10. | WAKJL BUPATI MINAHASA TENOGARA | -1-- | |
| c- | BUPATI MlNAHASA TENGOAR A | Oh. Mohon Untuk Ditundnur.ngani | Oh. Mohon Untuk Ditundnur.ngani |
Diundangkan di Ratahan
Pada tanggal
'.s ""El
2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATE INAHASA TENGGARA,
FARRY FREYKE LIWE
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 2'33
Ditetapkan di Ratahan
Pada tanggal s ME I 2016
BUPATI M NAHASA TENGGARA,
JAMES SUMENDAP
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2000
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA IV
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) Pelabuhan IV, dipandang perlu untuk menambah penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia IV;
- b. bahwa kekayaan Negara Republik Indonesia yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 yang berupa bangunan dan instanlasi fasilitas pelabuhan, kapal, tanah, jalan dan bangunan, serta emplasemen, dapat ditetapkan sebagai tambahan penyertaan modal Negara Republik INdonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia IV;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
Menetapkan
:
4.
Peraturan ...
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) PT Pelabuhan Indonesia IV Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 77);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3920), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3978);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANGPENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV.
BAB I - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia IV yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991.
BAB I - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp 90.950.764.512,14 (sembilan puluh milyar sembilan ratus luma puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua belas rupiah empat belas sen), dengan rincian sebagaiaman terlampir.
BAB II - PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd
DJOHAN EFFENDI
N/A
Preamble

Menimbang : a. Timur Nomor
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung 7 Tahun 2013 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 ten tang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor60);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/ OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaterr/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor6);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATITENTANGPERUBAHAN ATASPERATURAN BUPATI TANJUNGJABUNG TIMUR NOMOR 7 TAHUN2013 TENTANG PENYALURANCADANGANPANGANPEMERINTAH KABUPATEN TANJUNGJABUNGTIMUR.
i
,
I
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 7) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Preamble

Menimbang
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150 TAHUN 2000 TENTANG
PENGENDALIAN KERUSAKAN TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa tanah sebagai salah satu sumber daya alam, wilayah hidup, media lingkungan, dan faktor produksi termasuk produksi biomassa yang mendukung kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya;
- b. bahwa meningkatnya kegiatan produksi biomassa yang memanfaatkan tanah maupun sumber daya alam lainnya yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa, sehingga menurunkan mutu serta fungsi tanah yang pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem BudidayaTanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478 );
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 98; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
5. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGENDALIAN KERUSAKAN TANAH UNTUK
Menetapkan : PRODUKSI BIOMASSA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
2. Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbulan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang bersifat mantap atau mendaur;
3. Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah;
4. Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan akar, termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman;
5. Produksi biomassa adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa;
6. Pengendalian kerusakan tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan tanah serta pemulihan kondisi tanah;
7. Kondisi tanah adalah sifat dasar tanah di tempat dan waktu tertentu yang menentukan mutu tanah;
8. Sifat dasar tanah adalah sifat dasar fisika, kimia, dan biologi tanah;
9. Status kerusakan tanah adalah kondisi tanah di tempat dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
10. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang, berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa;
11. Pencegahan kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah upaya untuk mempertahankan kondisi tanah melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya proses kerusakan tanah;
12. Penanggulangan kerusakan tanah adalah upaya untuk menghentikan meluas dan meningkatnya kerusakan tanah;
13. Pemulihan kondisi tanah adalah upaya untuk mengembalikan kondisi tanah ke tingkatan yang tidak rusak;
14. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum;
15. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan;
16. Instansi yang bertanggung jawab di daerah adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan atau pengelolaan lingkungan hidup daerah;
17. Instansi teknis adalah instansi yang membidangi kegiatan di bidang produksi biomassa;
18. Menteri adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup;
19. Menteri lain adalah Menteri yang membidangi kegiatan di bidang produksi biomassa;
20. Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi;
21. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
BAB II - RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi :
- a. penetapan kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa, tidak termasuk biomassa dari kegiatan budi daya perikanan; dan
- b. tata laksana pencegahan dan penanggulangan kerusakan tanah serta pemulihan kondisi tanah.
BAB II - RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengendalikan kerusakan tanah untuk produksi biomassa.
BAB III - KRITERIA BAKU KERUSAKAN TANAH
Pasal 4

Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa meliputi :
- a. kriteria baku kerusakan tanah nasional; dan
- b. kriteria baku kerusakan tanah daerah.
Bagian Kedua Kriteria Baku Kerusakan Tanah Nasional
BAB II
Pasal 5

meliputi :
- a. kriteria baku kerusakan tanah akibat erosi air;
- b. kriteria baku kerusakan tanah di lahan kering;
- c. kriteria baku kerusakan tanah di lahan basah.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.
Bagian Ketiga
Kriteria Baku Kerusakan Tanah Daerah
BAB II
Pasal 6

- (1) Kriteria baku kerusakan tanah daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
- (2) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Kriteria baku kerusakan tanah daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari kriteria baku kerusakan tanah nasional.
- (4) Gubernur/Bupati/Walikota dapat menambah parameter kriteria baku kerusakan tanah di daerah sesuai dengan kondisi tanah di daerahnya.
- (5) Dalam menetapkan tambahan parameter, Gubernur/ Bupati/Walikota wajib melakukan koordinasi dengan Menteri.
- (6) Apabila kriteria baku kerusakan tanah di daerah belum ditetapkan, maka berlaku kriteria baku kerusakan tanah nasional.
Bagian Keempat
Tata Cara Pengukuran Kerusakan Tanah
BAB II
Pasal 7

Tata cara pengukuran kriteria baku kerusakan tanah nasional dan daerah ditetapkan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab.
BAB IV - PENETAPAN KONDISI TANAH DAN STATUS KERUSAKAN TANAH
Pasal 8

- (1) Kondisi tanah untuk penetapan status kerusakan tanah ditetapkan berdasarkan hasil :
- a. analisis, inventarisasi, dan/atau identifikasi terhadap sifat dasar tanah; dan
- b. inventarisasi kondisi iklim, topografi, potensi sumber kerusakan, dan penggunaan tanah.
- (2) Penetapan kondisi tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap areal tanah yang berpotensi mengalami kerusakan tanah.
- (3) Bupati/Walikota menetapkan kondisi tanah di daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Kondisi tanah untuk daerah kabupaten dipetakan dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 100.000 dan untuk daerah kota 1 : 50.000.
BAB IV - PENETAPAN KONDISI TANAH DAN STATUS KERUSAKAN TANAH
Pasal 9

- (1). Analisis sifat dasar tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan oleh laboratorium tanah yang memenuhi syarat di daerah.
- (2). Gubernur/Bupati/Walikota menunjuk laboratorium tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penunjukan laboratorium tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab.
BAB IV - PENETAPAN KONDISI TANAH DAN STATUS KERUSAKAN TANAH
Pasal 10

Bupati/Walikota melakukan evaluasi untuk menetapkan status kerusakan tanah sesuai dengan parameter yang dilampaui nilai ambang kritisnya berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi, analisis dan pemetaan
BAB V - TATA LAKSANA PENGENDALIAN
Pasal 11

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa wajib melakukan upaya pencegahan kerusakan tanah.
Bagian Kedua
Penanggulangan Kerusakan Tanah
BAB V - TATA LAKSANA PENGENDALIAN
Pasal 12

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa wajib melakukan penanggulangan kerusakan tanah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.
Bagian Ketiga
Pemulihan Kondisi Tanah
BAB V
Pasal 13

-8 - produksi biomassa wajib melakukan pemulihan kondisi tanah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.
Bagian Keempat Pengawasan
BAB V
Pasal 14

- (1). Bupati/Walikota melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan tanah di daerahnya.
- (2). Gubernur melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan tanah yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak lintas kabupaten dan kota.
- (3). Menteri dan/atau Kepala Instansi yang bertanggung jawab, melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengendalian kerusakan tanah yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak lintas propinsi.
BAB V
Pasal 15

Pengawasan atas pengendalian kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan terhadap:
- a. pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang tercantum di dalam izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan;
- b. pemenuhan kriteria baku kerusakan tanah bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memerlukan izin.
BAB V
Pasal 16

Pelaksanaan pengawasan atas pengendalian kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilakukan :
- a. secara periodik untuk mencegah kerusakan tanah;
- b. secara intensif untuk menanggulangi kerusakan tanah dan memulihkan kondisi tanah.
Bagian Kelima Pelaporan
BAB V
Pasal 17

- (1) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya kerusakan tanah, wajib melaporkan kepada pejabat daerah setempat.
- (2) Pejabat daerah setempat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencatat :
- a. identitas pelapor;
- b. tanggal pelaporan;
- c. waktu dan tempat kejadian;
- d. sumber yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan tanah;
- e. dampak kerusakan tanah yang terjadi.
- (3) Pejabat daerah setempat terdekat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya laporan, wajib meneruskannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan.
- (4) Gubernur/Bupati/Walikota setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya laporan, wajib melakukan verifikasi tentang kebenaran terjadinya kerusakan tanah.
Bagian Keenam Hasil Pengawasan dan Pelaporan
BAB V
Pasal 18

- (1) Apabila hasil pengawasan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17, membuktikan telah terjadi kerusakan tanah maka Gubernur/Bupati/Walikota wajib memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menghentikan pelanggaran yang dilakukan dan melakukan tindakan penanggulangan kerusakan tanah serta pemulihan kondisi tanah.
- (2) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur/Bupati/Walikota dapat melaksanakan atau menugaskan pihak
-10 - ketiga untuk melaksanakan penanggulangan kerusakan tanah dan pemulihan kondisi tanah atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
BAB V
Pasal 19

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang wajib atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau ayat (2) wajib menyampaikan laporan penanggulangan kerusakan tanah dan pemulihan kondisi tanah kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan.
BAB VI - PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT
Pasal 20

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Instansi yang bertanggung jawab/Pimpinan instansi teknis/Menteri berkewajiban meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk aparatur akan hak dan tanggung jawab serta kemampuannya untuk mencegah timbulnya usaha dan/atau kegiatan yang merusak kondisi tanah.
- (2) Peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan mengembangkan dan mempertahankan nilai-nilai dan kelembagaan adat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat tradisional yang mendukung perlindungan tanah.
BAB VII - KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 21

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota wajib memberikan informasi kepada masyarakat tentang:
- a. kondisi tanah;
- b. status kerusakan tanah;
- c. rencana, pelaksanaan, dan hasil pengendalian kerusakan tanah; dan
- d. kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan tanah.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media
-11 - elektronik atau papan pengumuman.
BAB VII - KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 22

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi tentang:
- a. kondisi tanah;
- b. status kerusakan tanah;
- c. kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan tanah;
- d. rencana, pelaksanaan, dan hasil pengendalian kerusakan tanah.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 23

Biaya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang\_undangan yang berlaku.
- b. Pasal 5 ayat (2), Pasal 7, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15, dan Pasal 20 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang\_undangan yang berlaku.
BAB VIII
Pasal 24

-12 - dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 6 diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd
DJOHAN EFFENDI
PENJELASAN
Pasal 5

Penetapan kriteria baku kerusakan tanah nasional tersebut didasarkan pada sifat-sifat dasar tanah yang menentukan mutu dan fungsi tanah sebagai faktor produksi biomassa.
Cukup jelas
Cukup jelas
Kerusakan tanah untuk produksi biomassa dapat terjadi karena tindakan orang, baik di areal produksi biomassa maupun karena adanya kegiatan lain di luar areal produksi biomassa yang dapat berdampak terhadap terjadinya kerusakan tanah untuk produksi biomassa. Bagi pengendalian kerusakan tanah di luar areal produksi biomassa diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Selain dari pada itu, kerusakan tanah dapat pula terjadi akibat proses alam. Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur kerusakan akibat tindakan manusia. Meskipun demikian, kerusakan yang terjadi karena proses alam tidak berarti tidak ditanggulangi. Namun, tanggung jawab penanggulangannya merupakan kewajiban Pemerintah.
PASAL DEMI PASAL
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Pengendalian kerusakan tanah dilakukan dalam rangka konservasi sehingga sumber daya tanah dapat didayagunakan sesuai dengan atau tidak melebihi daya dukungnya.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Kegiatan inventarisasi, identifikasi dan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tanah dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi terkait yang telah ada (data sekunder) dan/atau melakukan pengamatan dan pengukuran sejumlah parameter langsung di lapangan, jika data sekunder belum mencukupi atau diperlukan data yang lebih mutakhir dari lapangan karena diduga telah terjadi perubahan yang mendasar. Pengamatan dilakukan untuk semua parameter sifat dasar tanah, potensi sumber kerusakan, kondisi iklim dan topografi, serta penggunaan tanah.
Sifat dasar tanah mencakup sifat fisik, sifat kimia dan sifat biologi tanah. Sifat fisik tanah antara lain meliputi kedalaman tanah, tekstur, pori, kandungan air. Sifat kimia tanah antara
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Penetapan kriteria baku kerusakan tanah di daerah yang lebih ketat diterapkan apabila kondisi tanah di daerah tersebut lebih rentan terhadap kerusakan dibandingkan kondisi rata-rata nasional.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

...
-4 - lain meliputi pH, kandungan garam. Sifat biologi tanah terutama berkaitan dengan jumlah jasad renik (mikroba) yang terkandung di dalam tanah.
Kondisi iklim dan geografi yang perlu diteliti meliputi antara lain curah hujan, intensitas penyinaran matahari, ketinggian (elevasi), dan morfologi.
Potensi sumber kerusakan tanah berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan penggunaan tanah untuk pertanian, perkebunan dan hutan tanaman, termasuk kegiatan lainnya yang berada di luar areal produksi biomassa antara lain kegiatan pertambangan, permukiman dan industri.
Penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan hasil bentukan alami (misalnya hutan, alang-alang dan semak), maupun hasil bentukan buatan sebagai cerminan budaya (misalnya permukiman, kebun, dan taman).
Cukup jelas
Cukup jelas
Ayat(4)
Peta kondisi tanah daerah kabupaten/kota dapat digunakan untuk menyusun peta propinsi dengan cara menggabungkan peta kondisi tanah daerah kabupaten/kota. Peta kondisi tanah daerah Propinsi digambarkan dengan skala minimal 1 : 250.000 agar bisa diintegrasikan dengan peta tematik lain untuk merumuskan arahan kebijakan pembangunan daerah.
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Yang dimaksud dengan evaluasi adalah membandingkan antara kondisi tanah dengan kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa sehingga dapat diketahui rusak tidaknya tanah. Tanah dikatakan rusak apabila salah satu parameter kriteria baku kerusakan tanah terlampaui.
PENJELASAN
Pasal 11

Pencegahan kerusakan tanah untuk produksi biomassa dapat dilakukan dengan cara antara lain:
- a. Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib menyesuaikan kegiatannya dengan peruntukan lahan
PENJELASAN
Pasal 13

Pemulihan kondisi tanah dilakukan dengan cara antara lain:
- a. penanaman dengan tumbuhan yang cocok dengan kondisi tanah dan lingkungan sekitarnya;
- b. melakukan melakukan tindakan ameliorasi dengan menggunakan bahan-bahan seperti pupuk, bahan organik dan kapur; dan/atau
- c. melakukan tindakan konservasi tanah seperti pembuatan teras atau bangunan sipil teknis lain,
-5 - sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap tanah untuk produksi biomassa wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan;
- c. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan tidak menimbulkan dampak besar dan penting terhadap tanah untuk produksi biomassa wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL), untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
Yang dimaksud dengan usaha dan/atau kegiatan meliputi usaha dan/atau kegiatan yang memerlukan izin dan yang tidak memerlukan izin.
Usaha dan/atau kegiatan yang memerlukan izin antara lain kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dan melakukan UKL dan UPL.
Contoh izin yang dimaksud antara lain izin usaha pertanian untuk usaha di bidang pertanian, izin usaha perkebunan untuk usaha di bidang perkebunan, izin usaha kehutanan untuk usaha di bidang hutan tanaman.
Usaha dan/atau kegiatan yang tidak memerlukan izin antara lain kegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (subsisten).
PENJELASAN
Pasal 12

Penanggulangan kerusakan tanah dapat dilakukan dengan cara antara lain:
- a. memperbaiki pengolahan dalam proses produksi; dan/atau
- b. mengurangi produksi.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15

-6 - penanaman tanaman penutup.
Yang dimaksud dengan instansi teknis yang bersangkutan adalah:
- a. instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang pertanian dan perkebunan untuk kegiatan di bidang pertanian dan perkebunan; atau
- b. instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang kehutanan untuk kegiatan di bidang hutan tanaman.
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Yang dimaksud dengan pengawasan secara periodik misalnya pengawasan yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Sedangkan pengawasan intensif dilakukan dengan frekuensi yang lebih sering daripada pengawasan periodik.
PENJELASAN
Pasal 17

...
Yang dimaksud pejabat daerah setempat antara lain Kepala Desa, Lurah, Camat.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Tindakan penghentian pelanggaran tersebut dimaksudkan untuk menghentikan kerusakan dan memulihkan kerusakan tanah yang terjadi, sehingga kerugian dapat dicegah sekecil mungkin.
Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang yang dinilai memiliki kemampuan untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan kerusakan tanah.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas
Peningkatan kesadaran masyarakat tersebut dapat dilakukan antara lain melalui:
- a. peningkatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang konservasi tanah;
- b. bimbingan teknis;
- c. pendidikan dan pelatihan;
- d. pemberian insentif bagi orang yang dianggap berjasa dalam bidang konservasi tanah untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pengendalian kerusakan tanah.
Yang dimaksud dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang mendukung perlindungan tanah antara lain membiarkan lahan pertanian tidak ditanami dalam kurun waktu tertentu, pergiliran tanaman, tumpang sari dan pembuatan terrasering.
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Hak atas informasi tentang kondisi tanah, status kerusakan tanah untuk produksi biomassa, rencana dan pelaksanaan serta hasil pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa, dan kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak tanah merupakan suatu konsekuensi logis dari hak
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25

-8 - berperan dalam pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi tersebut akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran dalam pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa, disamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi tersebut dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat.
Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi merupakan pendorong bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengendalian kerusakan tanah.
Peran masyarakat meliputi antara lain menyampaikan saran dan pendapat tentang kebijakan pengendalian kerusakan tanah serta berpartisipasi aktif dalam pengendalian kerusakan tanah.
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4068
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- bahwa dengan adanya jabatan tertentu diberikan kedudukan setingkat dengan Menteri Negara atau diberikan hak keuangan/administratif sama dengan Menteri Negara, dipandang perlu mengatur hak keuangan/administratif Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat lain yang kedudukannya setingkat atau disetarakan dengan Menteri Negara dengan Peraturan Pemerintah;
:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3184) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 122);
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN: ________________
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF JAKSA AGUNG, PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PEJABAT LAIN YANG KEDUDUKANNYA ATAU PENGANGKATANNYA SETINGKAT ATAU DISETARAKAN DENGAN MENTERI NEGARA
N/A
Pasal 1

Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung dan Panglima Tentara nasional Indonesia dan pejabat lain yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan Menteri Negara adalah sama dengan hak keuangan/administrasi Menteri Negara serta Janda/dudanya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000.
N/A
Pasal 2

Hak keuangan/administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berlaku pula bagi mantan Jaksa Agung, mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan mantan Pejabat lain yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan Menteri Negara serta Janda/Dudanya.
N/A
Pasal 3

Besarnya gaji pokok Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pajabat lain yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan Menteri Negara adalah Rp 5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah) sebulan.
N/A
Pasal 4

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1985 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Bank Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1993, dinyatakan tidak berlaku.
N/A
Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 2000.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2000 Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
MARSILLAM SIMANDJUNTAK
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 151.