Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 23 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
;
BUPATI KERINCI PROVINS! JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR ~ TAHUN 2015
TENT ANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,
a.
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesur dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran APBD, keadaa yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, anti: kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabka sisa lebih tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubaha APBD Tahun Anggaran 2015;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakh dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentar Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20] tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembars Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksi dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peratun Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2015;
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetap. Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tenta Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tenta Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkung Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undar Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone: Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bu dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repub Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah deng Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Neg, Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tam
bab L - embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Pasal 2

Pendapatan Asli Daerah sejumlah
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah
- 1) Semula
: Rp.186.901.470.462,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
: Rp. 60.555.869.686,00,-
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan Rp.247.457.340.148,00,-
: Rp.679.584.608.062,00,-
: Rp. (11.596.546.850,00)
Rp.667.988.061.212,00,-
Rp. 66.598.697.406,32,-
: Rp. 59.877.570.740,00,-
: Rp. 6.721.126.666,32,-
Dana Perimbangan sejumlah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
- Jumlah Pendapatan Asli daerah setelah perubahan
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah sejumlah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
4. Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan
- b. Retribusi Daerah sejumlah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
: Rp. 10.952.500.000,00,-
: Rp. (2.831.800.000,00,-)
Rp. 8.120.700.000,00,-
3.532.100.000,00,: Rp.
(235.000.000,00,-) : Rp.
- Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan
Rp. 3.297.100.000,00,-
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2. sejumlah
- 1) Semula
: Rp. 7.542.202.465,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
: Rp. (1.088.509.497,59,-)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2. sejumlah
- 1) Semula
Rp. 6.453.692.967,41
: Rp. 37.850.768.275,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
: Rp. 10.876.436.163,91,-
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah peru bahan
Rp. 48.727.204.438,91,-
Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis pendapatan :
6.125.000.000,00,- : Rp.
775.000.000,00.- : Rp.
Rp.496.820.175.050, 14,-
: Rp. 490.047.433.522,00,-
: Rp. 6.772.741.528,14,-
- Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan 2) Bertambah/ (berkurang)
- b. Belanja Hibah sejumlah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ {berkurang}
perubahan Jumlah Belanja langsung setelah
Rp.420.734.972.117,79,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) huruf a terdiri dari . jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- 1) Semula
: Rp. 417.746.406.177,00,-
: Rp. 2.988.565.940,79,-
Rp.621.090.642.050, 14,-
: Rp. 559.163.505.222,00,-
: Rp. 61.927.136.828,14,-
- Jumlah Belanja tidak langsung setelah perubahan 2) Bertambah/ (berkurang}
- b. Belanja Langsung sejumlah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
bab L - embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Pasal 3

- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah
- 1) Semula
Rp. 16.000.000.000,00,-
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
dari Pemerintah
Daerah lainnya
setelah perubahan
: Rp. 16.000.000.000,00,-
- Rp.
00.-
- c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah
Daerah lainnya sejumlah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ {berkurang)
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
- 1) Semula
: Rp. 141.096.190.700,00,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
: Rp. 53.500.445.300,00,-
Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus
setelah perubahan
Rp. 194.596.636.000,00,-
Rp. 36.860. 704.148,00,-
: Rp. 29.805.279. 762,00,-
: Rp. 7.055.424.386,00,-
- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan:
Rp. 61.401.060.000,00,-
: Rp. 61.399.970.000,00,-
: Rp. 1.090.000,00,-
Rp.550.843.627.000,00,-
: Rp.550.843.627.000,00,-
: Rp. 0,00,-
Rp. 55.743.374.212,00,-
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak
setelah perubahan
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan
Dana Alokasi Umum sejumlah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Alokasi Umum setelah perubahan
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Alokasi Khusus setelah perubahan
- a. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ {berkurang)
0,00,-
0,00,-
0,00,-
: Rp
: Rp
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. 67.699.117.482,63,-
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp. 7.917.602.081,02,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 67.699.117.482,63,00,-
- 1) Semula
: Rp. 58.088.464.600,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
: Rp. 9.610.652.882,63,-
Rp. 67.699.117.482,63,-
Jumlah Penerimaan setelah perubahan
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 7.917.602.081,02
- 1) Semula
:Rp. 7.542.202.465,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
==R=-p"--. --=3-C-75=·=3..::;\_9~9=.6=1-=6.z..;:,0=2:..,.\_,-
bab L - embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l terdiri dari:
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 67.699.117.482,63
- 1) Semula
: Rp. 58.088.464.600,00,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
: Rp. 9.610.652.882,63
Rp.183.869.913.754,00,-
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan
: Rp. 183.278. 729.474,00,-
: Rp.
591.184.280,00,-
Rp.193.745.220.543,79,-
- Jumlah Belanja Barang dan jasa setelah perubahan 2) Bertambah/ (berkurang)
- c. Belanja Modal sejumlah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
- Rp. 190. 758.498.508,00,-
: Rp. 2.986.722.035,79,-
Rp.43.119.837.820,00-
- Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan 2) Bertambah/ (berkurang)
- b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah
- 1) Semula
: Rp. 43.709.178.195,00,-
- Rp. (589.340.375,00,-)
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- 1) Semula
000.000.000,00,- Rp.
- Jumlah Belanja Tidak terduga setelah perubahan 2) Bertambah/ (berkurang)
500.000.000,00,-
,00,-
: Rp.
: Rp.
Rp.109.423.267 .000,00,-
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan
- e. Belanja Tidak Terduga sejumlah
- 1) Semula
: Rp. 57.316.821.700,00,-
: Rp. 52.106.445.300,00,-
Rp. 7.447.200.000.00,-
- 5.174.250.000,00,- : Rp.
2.272.950.000,00,-
- Rp.
- c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan
d. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/ (berkurang)
| c. | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | sejumlah | sejumlah | Rp. | 0,00,- | 0,00,- | 0,00,- | 0,00,- |
| | 1) Semula | 1) Semula | 1) Semula | 1) Semula | : Rp. | : Rp. | 0,00,- |
| | 2) Bertambah/ (berkurang) | 2) Bertambah/ (berkurang) | 2) Bertambah/ (berkurang) | 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | Rp. | 0,00,- |
| | Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah | Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah | Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah | Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah | Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah | Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah | Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah |
| | yang Dipisahkan setelah perubahan | yang Dipisahkan setelah perubahan | yang Dipisahkan setelah perubahan | yang Dipisahkan setelah perubahan | Rp. | Rp. | 0,00,- |
| d. Penerimaan Pinjamari Daerah sejumlah Rp | d. Penerimaan Pinjamari Daerah sejumlah Rp | d. Penerimaan Pinjamari Daerah sejumlah Rp | d. Penerimaan Pinjamari Daerah sejumlah Rp | d. Penerimaan Pinjamari Daerah sejumlah Rp | 0,00,- | 0,00,- | 0,00,- |
| | 1) Semula | 1) Semula | 1) Semula | 1) Semula | : Rp. | : Rp. | 0,00,- |
| | 2) | Bertambah/ (berkurang) | Bertambah/ (berkurang) | Bertambah/ (berkurang) | Rp. | Rp. | o,oo,- |
| | Jumlah Pencairan dana cadangan setelah | Jumlah Pencairan dana cadangan setelah | Jumlah Pencairan dana cadangan setelah | Jumlah Pencairan dana cadangan setelah | Jumlah Pencairan dana cadangan setelah | Jumlah Pencairan dana cadangan setelah | Jumlah Pencairan dana cadangan setelah |
| | perubahan | perubahan | perubahan | perubahan | perubahan | Rp. | 0,00,- |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman | e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman | e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman | e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman | e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman | e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman | e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman | e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman |
| | sejumlah Rp. 0,00,- 1) | sejumlah Rp. 0,00,- 1) | sejumlah Rp. 0,00,- 1) | sejumlah Rp. 0,00,- 1) | Rp. | | 0,00,- |
| | 2) | Semula Bertambah/ (berkurang) | Semula Bertambah/ (berkurang) | Semula Bertambah/ (berkurang) | : Rp. | : Rp. | 0,00,- |
| | | Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman | Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman | Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman | Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman | Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman | Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman |
| | setelah perubahan | setelah perubahan | setelah perubahan | setelah perubahan | setelah perubahan | Rp. | 0,00, |
| 0,00,- f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. | 0,00,- f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. | 0,00,- f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. | 0,00,- f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. | 0,00,- f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. | 0,00,- f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. | 0,00,- f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. | 0,00,- f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. |
| | 1) Semula | 1) Semula | 1) Semula | 1) Semula | : Rp. | : Rp. | 0,00,- |
| | 2) | Bertambah/ (berkurang) | Bertambah/ (berkurang) | Bertambah/ (berkurang) | Rp. | Rp. | 0,00,- |
| | | Jumlah Penerimaan Piutang Daerah | Jumlah Penerimaan Piutang Daerah | Jumlah Penerimaan Piutang Daerah | Jumlah Penerimaan Piutang Daerah | Jumlah Penerimaan Piutang Daerah | Jumlah Penerimaan Piutang Daerah |
| | | setelah peru bahan | setelah peru bahan | setelah peru bahan | Rp. | Rp. | 0,00,- |
| Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : |
| a. | Pembentukan Dana Cadangan sejumlah | Pembentukan Dana Cadangan sejumlah | Pembentukan Dana Cadangan sejumlah | Pembentukan Dana Cadangan sejumlah | | | |
| | 1) | Semula | Semula | Semula | Rp. | Rp. | 0,00,- |
| | 2) | Bertambah/ (berkurang) | Bertambah/ (berkurang) | Bertambah/ (berkurang) | Rp. | Rp. | o,oo,- |
| | Jumlah | Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan | Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan | Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan | Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan | Rp. | 0,00,- |
| b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah | b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah | b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah | b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah | b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah | b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah | b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah | b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah |
| | sejumlah Rp. 7.917.602.081,02,- Semula | sejumlah Rp. 7.917.602.081,02,- Semula | sejumlah Rp. 7.917.602.081,02,- Semula | sejumlah Rp. 7.917.602.081,02,- Semula | 7.542.202.465,00,- : Rp. | 7.542.202.465,00,- : Rp. | 7.542.202.465,00,- : Rp. |
| | 1) 2) | Bertambah/ (berkurang) | Bertambah/ (berkurang) | Bertambah/ (berkurang) | Rp. | 375.399.616,00,- | 375.399.616,00,- |
| | | Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah | Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah | Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah | Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah | Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah | Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah |
| | | setelah perubahan | setelah perubahan | setelah perubahan | setelah perubahan | Rp. 7.917.602.081,02,- | |
| c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah | c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah | c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah | c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah | c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah | c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah | c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah | c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah |
| | 1) Semula | 1) Semula | 1) Semula | 1) Semula | : Rp. | : Rp. | 0,00,- |
| | 2) | Bertambah/ (berkurang) | Bertambah/ (berkurang) | Bertambah/ (berkurang) | Rp. | Rp. | 0,00,- |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah | d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah | d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah | d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah | d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah | d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah | d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah | d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah |
| | 1) | Semula | Semula | Semula | : Rp. | : Rp. | 0,00,- |
| | 2) | Bertambah/ (berkurang) | Bertambah/ (berkurang) | Bertambah/ (berkurang) | : Rp. | : Rp. | 0,00,- |
| | | Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan | Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan | Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan | Rp. | Rp. | 0,00,- |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman | e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman | e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman | e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman | e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman | e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman | e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman | e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman |
| | | Semula | Semula | Semula | : Rp. | : Rp. | 0,00,- |
| | 2) | Bertambah/ (berkurang) | Bertambah/ (berkurang) | Bertambah/ (berkurang) | : Rp. | : Rp. | 0,00,- |
| | 1) | | | | | | |
| | | Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah | Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah | Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah | | | |
-
Program kegiatan yang dibiayai dari dana Transfer dan sudah jelas peruntukannya dan pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan / atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan / atau belum dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara :
- a. Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran ABPD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- b. menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA SKPD sebagai dasar Pelaksanaan kegiatan.
- c. ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila Daerah telah menetapkan Perubahan APBD, atau tidak melakukan Perubahan APBD.
bab L - embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Pasal 6

Pemeritah Daerah dapat menggunakan Dana Tanggap Darurat sesuai dengan kriteria keadaan darurat dan mendesak sebagai berikut :
- a. Timbul seketika akibat ulah seseorang atau sekelompok manusia sehingga menyebabkan korban jiwa dan atau harta benda;
- b. terganggunya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- c. berdampak terjadinya konflik berkelanjutan; dan
- d. tragedi yang tidak diharap terulang kembali.
bab L - embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :
- Ringkasan APBD; 1. Lampiran I
- Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 2. Lampiran II
- Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 3. Lampi:an III
- Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan; 4. Lampiran IV
- Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemeritah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 5. Lampiran V
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal ( investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- 10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
- 11.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun ini;
- 12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- 13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
bab L - embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
bab L - embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.
..
Ditetapkan di Sungai Penuh padatanggal 2015
Diundangkan di Sungai Penuh padatanggal 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
ZULFAHMI S.
Nomor Register:
8/2015
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2015 NOMOR
~
...
N/A
Preamble

Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kerinci, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang, perlu adanya pemekaran/pembentukan Kecamatan Sitinjau laut menjadi Kecamatan Sitinjau Laut dan Kecamatan Tanah Kampung;
- b. bahwa untuk membentuk Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan,
habwa pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Pembentukan Kecamatan Tanah Kampung.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN.Tahun 1958 Nomor 108 dan TLN Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 169, TLN Nomor 3890);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (LN Tahun 1999 Nomor 75, TLN. Nomor 3851);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN. Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 125, TLN. Nomor 4437);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 126, TLN. Nomor 4438) ;
7. Peratuan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2005 Nomor 38, TLN. Nomor 9934);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN. Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
DAN
BUPATI KERINCI
M E M U T U S K A N
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TANAH KAMPUNG
B A B 1
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Tanah Kampung di Wilayah Kabupaten Kerinci yang meliputi Desa :
- a. Desa Sembilan
- b. Desa Tanjung Karang
- c. Desa Tanjung Bunga
- d. Desa Koto Panap
- e. Desa Koto Tuo
- f. Desa Koto Tengah
LD. KEC. TANAH KAMPUNG/Zh@-HK05
- g. Desa Koto Baru Tanah Kampung
- h. Desa Koto Pudung
- i. Desa Koto Dumo
- j. Desa Mekar Jaya
- k. Desa Pendung Hiang
- l. Desa Koto Padang
- m. Desa Baru Debai
- (2) Wilayah Kecamatan Tanah Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Bagian dari Wilayah Kecamatan Sitinjau Laut yang dibentuk berdasarkan Undangundang Nomor 58 Tahun 1958.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Tanah Kampung maka Wilayah Kecamatan Sitinjau Laut dikurangi dengan Kecamatan Tanah Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
B A B III
IBUKOTA KECAMATAN
N/A
Pasal 3

Ibu Kota Kecamatan Tanah Kampung adalah Tanah Kampung
B A B IV
BATAS WILAYAH DAN LUAS KECAMATAN
N/A
Pasal 4

- (1) Batas Wilayah Kecamatan Tanah Kampung sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah utara berbatas dengan Kecamatan Hamparan Rawang
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Sitinjau laut
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Sungai Penuh dan Kecamatan Kumun Debai
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Sitinjau Laut
- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berupa peta yang dituangkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Luas Wilayah Kecamatan Tanah Kampung seluas 11,00 Km2. (1.100 Ha)
B A B V
KETENTUAN PENUTUP
N/A
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
LD. KEC. TANAH KAMPUNG/Zh@-HK05
N/A
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.
Ditetapkan di Sungai Penuh. pada tanggal 20 Desember 2005
BUPATI KERINCI
dto
H. FAUZI SIIN