Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang IZIN LOKASI DAN PENETAPAN LOKASI
Berlaku: 34 Tahun 2003
N/A
Preamble

Menimbang: a.
bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang kebijakan Nasional dibidang Pertanahan dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, maka sehubungan dengan kepentingan pemberian izin lokasi dan penetapan lokasi perlu diadakan pengaturan mengenai tata cara memperoleh Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi.
.
.
.
- Mengingat 1 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183) Undang­ Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara R1 Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2106);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara RI Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2943);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2853) sebagaimana telah d.iubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang­ Undang Nomor 6 Tahun 1968 (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI 2944);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3469);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 te�tang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun · 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Uridang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tah1:1n 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
- 1 1 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerinta.han Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4 723);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ten tang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4 724);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah · Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pulau-pulau Terluar (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4739);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3643);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3745);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4385);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
- 23.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran N�gara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833);
- 24.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5100);
25. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
26. Keputusan Presiden Nomor 7 4 Tahun 2001 ten tang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 60);
28. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 ten tang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2007-2011 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 3 Seri E).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE dan
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGmE TENTANG IZIN LOKASI DAN PENETAPAN LO KASI.
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Kantor adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara;
8. BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah;
9. PMA adalah Penanaman Modal Asing;
10. PMDN adalah Penanaman Modal Dalam Negeri;
- 1 1 . Tim Koordinasi Izin Lokasi adalah Tim Koordinasi Izin Lokasi yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe;
12. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Orang Pribadi atau Badan hukum untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
13. Penetapan Lokasi adalah bentuk Izin Lokasi yang diberikan kepada Pemerintah, BUMN dan BUMD dan atau Lembaga Negara lainnya yang menggunakan Anggaran Pemerintah untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
14. Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
15. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan diatas tanah yang bukan miliknya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
16. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
17. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlak.u;
18. Grup Perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian saharnnya dimiliki oleh orang atau badan hukum yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat kepemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui kepemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha;
19. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama atau bentuk apapun, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya;
20. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB II - IZIN LOKASI DAN PENETAPAN LOKASI
Pasal 2

- ( 1) Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi diperlukan bagi pengadaan/ penggunaan tanah yang luasnya diatas 5000 (lima ribu) m 2;
- (2) Pengadaan/penggunaan tanah yang luasnya sampai dengan 5000 (lima ribu) m2 ditetapkan dengan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
- (3) Untuk memperoleh Izin Lokasi / Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , perusahaan mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati;
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Surat persetujuan Penanaman Modal bagi PMDN dan persetujuan dari Presiden/Mentri bagi PMA;
- b. Biodata Perusahaan;
- c. Proposal Rencana Kegiatan;
- d. Surat Pemyataan Kesanggupan ganti rugi tanah;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Keanggotaan REI (bagi pembangunan perumahan);
- g. Peta Lokasi peruntukan ruang;
- h. UKL, UPL dan AMDAL
1. Rekomendasi teknis.
- (5) Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat vane diberi wewenanz untuk itu;
- (6) Bagi usaha dan atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar kepada masyarakat atau lingkungan, Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat Persetujuan DPRD.
Bagian Kedua
Proses Penetapan dan Perpanjangan Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi
BAB II - IZIN LOKASI DAN PENETAPAN LOKASI
Pasal 3

- ( 1 ) Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempersiapkan dan mengadakan rapat koordinasi dengan Tim Koordinasi Izin Lokasi/Penetapan Lokasi dengan melibatkan Pemohon dan pihak yang berbatasan/ tokoh masyarakat setempat;
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempersiapkan dan mengadakan peninjauan lapangan ke lokasi yang diajukan pemohon bersama-sama dengan Tim Koordinasi Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi;
- (3) Keputusan Bupati atas permohonan Izin Lokasi/Penetapan Lokasi sudah harus dikeluarkan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap;
- (4) Keputusan Izin Lokasi / Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada instansi yang berkepentingan;
- (5) Berdasarkan Keputusan Izin Lokasi/Penetapan Lokasi, pemohon dapat memulai kegiatan perolehan tanah.
BAB II - IZIN LOKASI DAN PENETAPAN LOKASI
Pasal 4

- ( 1 ) Permohonan Perpanjangan harus diajukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jangka waktu Izin Lokasi/Penetapan Lokasi berakhir, disertai alasan perpanjangan dan bukti perolehan tanah minimal 50% (Lima Puluh) persen dari luas yang diijinkan;
- (2) Bupati menerbitkan keputusan perpanjangan Izin Lokasi/Penetapan Lokasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya berkas permohonan perpanjangan secara lengkap;
- (3) Keputusan perpanjangan Izin Lokasi/Penetapan Lokasi disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada Dinas/Instansi terkait.
Bagian Ketiga Jangka Waktu Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi
BAB II - IZIN LOKASI DAN PENETAPAN LOKASI
Pasal 5

- (1) Jangka waktu Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi ditetapkan sebagai berikut:
- a. Luas sampai dengan 25 hektar, berlaku selama 1 (satu) tahun;
- b. Luas 25 s/d 50 Ha, berlaku selama 2 (dua) tahun;
- c. Luas 50 Ha lebih, berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Batas maksimal luasan untuk Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi adalah 1.000 Ha (seribu hektar), apabila lebih dari 1.000 Ha harus mendapat persetujuan DPRD.
BAB II - IZIN LOKASI DAN PENETAPAN LOKASI
Pasal 6

- ( 1 ) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, perolehan tanah tidak dapat diselesaikan, maka Izin Lokasi/Penetapan Lokasi dapat diperpanjang untukjangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya;
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus diajukan secara tertulis kepada Bupati, disertai alasan-alasan yang jelas 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo.
BAB III - PENGADMN TANAH
Pasal 7

- ( 1 ) Pengadaan Tanah dilakukan setelah pemohon memperoleh Izin Lokasi/Penetapan Lokasi dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang berstatus Izin Lokasi dapat dilaksanakan oleh pemegang izin, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah atau Instansi yang berwenang;
- (3) Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus Penetapan Lokasi, dilakukan melalui panitia pengadaan tanah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
•
- (4) Apabila sampai dengan waktu 5 (lima) tahun tanah yang telah dibebaskan tidak digarap/ditelantarkan, Pemerintah Daerah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk meninjau kembali status hak kepemilikan tanah melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 8

- ( 1 ) Barang siapa melakukan kegiatan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal atau dalam rangka pengadaan tanah bagi kepentingan umum tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan atau memiliki izin lokasi/ penetapan lokasi, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB IV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 9

- ( 1 ) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini adalah:
- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan . atau laporan terse but menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokurnen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
•
- e . . Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
1. Menghentikan penyidikan;
- J. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

1
Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
•
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Ditetapkan di Tahuna
Pada tanggal, 31 :Jesemb�r 2011
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
Diundangkan di Tahuna
Pada tanggal, 38 Jeae11ber 2,11
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,
c
�····
L.
\_\_ -- \_\_
--
\�
,.
MAURITS .BERHANDUS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2011 NOMOR 1 t
•
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, terdapat 9 (sembilan) jenis urusan yang kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten yang salah satunya kewenangan pemberian izin lokasi . .
Bahwa mengingat pemberian izin lokasi merupakan urusan yang kewenangannya sudah diserahkan kepada daerah otonom, maka diperlukan adanya Peraturan Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan kewenangan tersebut,
Dalam Peraturan Daerah ini mengatur pemberian izin lokasi untuk kegiatan usaha pembangunan dan pengembangan perumahan dan pemukiman, usaha industri dan usaha lainnya yang lokasinya 1 (satu) hektar ke atas untuk pelayanan izin lokasi dimaksud.
PENJELASAN
Pasal 6 Cukupjelas Pasal 7 Cukupjelas Pasal 8 Cukupjelas Pasal 9 Cukupjelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 1 1 Cukupjelas Pasal 12 Cukupjelas

*****