Unknown Unknown Nomor 2 Tahun 2006
Tentang PRODUK HUKUTil OESA
Berlaku: 29 Tahun 2007
N/A
Preamble

Mengingat" yang harus rnernuat chsar huk-um bagi pembuabn pro&lt;iuk hukum. Pada bagian ini p,er{u ciimuat pula jika ada peraturan psrundatgundangan yalg rnennerintahran
dibenhrknya Peraw*ran Desa, Pei'aturan Kepala Desa dan Keptrtusan Kepala Desa atau yang menlpunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.
2) Dasar ilukum ciapat dibagi 2, yaitu :
- a) Landasan yuridis kewenangaa rnembuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa; dan
- b) Landasan yuridis materi yang diatur.
- 3) Yang dapat dipakai seba-oai dasar hukum hanyalah Jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya letrih tinggi atau sama denqan produk hukum yang dibual
4. Catatan :
KepuUsan yang bersifat penetapan, Instrr:lsi dan Surat Edaran tidak daoat dipakai sebagi dasar hukum karena tidak terrnasuk jenis peraturan perundangundangan.
- Dasar hukum dirumuskan secara konologis sesuai dengan hierarkhi perahrran perundang-undangan, abu apabila perafuran perundang-unCangan tersebut sama tingkatannya, maka ditttliskan berdasarkan urutan bhun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yanq sarna, maka dihtliskan berdasart&lt;an nomor urutan pembuab n peraturan peru n cian g-u ncia noan tersebut. 4)
- Penulisan dasar hukurr han-rs lengkap dengarr Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Reputilik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (kalau ada). f,
- iika ciasar hukum lebih dari satu peraturan perundangundangan, rnak; tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2,3, ff dan diakhiri dengan tanda baca ttil.: koma (;) 6)
Contoh Penulisan Dasar Hukum:
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun
- 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundanE-Undangan (Lembaran Negara Republik Incionesia Tahun 2004 Nomor 53' Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 4389);
'
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RePublik indonesia Tahun 2O05 Nomor 158' Iambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 4546);
3. Perahrran Menteri Nomor"' Tahun ... tentang -.-...
3. 4- Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Tahun Nornoi' , Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...)
- e. Frasa "Dengan perseh'r;uan bersanna Badan Permusyawaratan Desa dan repaia Desi" Kata frasa yang berbunyi "Dengan p"".t rt.n 'u"ti.ti Badan eermusyJwaratan Desa dan Kepala Desa', *ouptfton. kalimat yall F:it-..1itTtumkan daiam Perafuran Desa dan cara penulisannya ciiiakuran sebagai berikut:
- 1) Ditulis sebelum kata MEMUTUS$N;
- 2) Kata "Dengan Persetujuan Bersama"' hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kaPital;
- 3) Kata "antai'a" serta "dan", semua ditulis dengan huruf kecil; dan
- 4) lcta "Bacan Pci-musyawaratan- Desa dan Kepala Desa" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital'
Ccntoh:
Dengan Fersefiryuan Bersarna BADAN PERII USYAI''ARATAII DESA TELAGO UNDAI{G dan
KEPAI.A DESA TETAGO UNDAilG
Memufuskan {
Kata "Memuuskan" ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri aenganbnrlaincatiijkdua(z).Peletakankata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin'
9. MenetaPkarr
Kata nmanetapkan:" dican$mkan sesudah kata MEMLTUSIGN '/ang disejajarkan ke bawah dengan kab ;M"nituung' 'dari "M-engingaf. Huruf awal kata "Menetapka-n'ditulis &amp;ngan huruf kapital dan dial'lhiri dengan tanda baca titik dua (:).
Contoh :
MEi,IUTUSKAN:
Menetapkan : ..,...-'--'.-.--. dst penulisan kenrbali nama Peratui'an Desa, Perafuran Kepala Desa aiau Kepuh,rsan Keoala Desa .iang .hersangkrutan diiakukan ses,.rdah kaia "menetapkan" dan rh'a Oenulisannya aciaiah :
- . Menuliskan kernbali nama yang tercantum dalam judul;
- . il.iu Can jinis peraturan te.sebut, dltr,rlis dengn huruf kapitai dan diakhiri tiengan
- o Nama tefsebut di atas, didahului dengan jenis penturan yang bersangkutan;
- . tanda baca fiUk (.).
patja peraturaa Dess sebelum kata "MEMLTTUSXAN" dicanhrmkan frasa:
Dengan PersefrrJuan Bersama
BADAI{PER},|USYAWARATA!{DESATELAGoUt{DAilG
dan
.
KEPAIA DESA TEI.AGO UHDAI{G
Contoh:
a) Jenis Perahrran Desa
!,|EI'IUTUSI(AN:
lrlenetapkan: PERATURAN DESA TEAGS LU{DAI|G TEI{TANG KEDUD{'rAN' TUGAS DAII F1RI€SE ORGANISASI PEiIERINTAH DASA TELAGO UI{DAHG.
b) Jenis Peratrnn KePala Desa
}IEIIUTUSKAN:
r,reneilapkan:
+Effi3ffit*5=#**m CARA PU!{GUTAII uAt{G $,fl!!pl}l'
c) Jenls F.ePubrsan F-ePala Desa
ilEHUirrsKAll:
l,lenetapkan :
KEPIFTSAN KEPALA DESA TELAGO UIIDANG TEIff.AilG PENUT{'UKAN PETUGAS JAGA STSKAUl.IHG.
Catabn:
C.ontoh pembukaan Perahlran Desa, Perahtran Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa secara keseluruhan dapat &lt;iirumuskan seoagai berikut:
a. Pei'afuran Desa
DEITGAII RAH}IAT TUHAH YANG MAHA ESA KEPALA DESA TELAGO UI{DANG,
Menimbang
?. r...r...r...t...t
b ...r.r...rr..r..r...r1..r...t..r...r.i
C ... r.. r. r... r.. rr...dSt
la
aaaaaraaaaaararaaraaaaaaaraat.a.aa.a.aata.af
2. ...r...1...r..r...!
3. .r... r. tr... r... r.. r...dStf
Hengingat:
Dengan Persefr{uan Bersama
BADAN PERIIUSYAWARATAil DESA TELAGO UI{DANG dan KEPALA DESA TELAGO UNDAI{G
tqEtltlTUSliAl{:
illenetapkan:
PER.ATURAN DESA TEI.AGO UNDAITIG TEi{TATIG KEDUDUKAN, TUGAS DAI{ FUI{GSI ORGANISASI PETTIERINTAH DESA TEI.AGO UNDANG.
- b.PeraftranKepaiaDesaDittrlhsepertil:ur"ufatap!deegnn petsetujuan bersama iidak usah diketik'
l,lEl,lUTUSI(AN:
l.ienetapkan:
PERATUMN KEPALA q€+ TEI.AGO UilDAfiG TENTANG TATA CANN PU}IGUTAN UANG SAIiIPAH'
c. KePutusan KePala desa
DEHGAII RAIIi.IATTUHAN YAI{G }TiAHA ESA KEPAI.A DESA TELAGO UI{DANG,
l,lenimbang:
l.lengingat:
l,ten#pkan :
KESATU
KEDUA
KSTIGA
?.
...ttt"t"'l"ttt"ttttttttttttttttl
b
...rt...tt"""r"t"'""t"tttttttttttl
C
...""""""'rtttttttttttdSQ
1a
aaaaaat.ataa"'ttt"t"t"ttttttttttttttttl
2
t...t..'..""'tt""'r"ttttttttttttttttt
3.
t...tttt"t""tt"l'i"tttttttttdSQ
KEPUTUSAN KEPAT-A' SESA TFI.AGO UNONNE TETSIAHG PEHETAPAN PETUGAS SISKATiUilG.
!
...a.a..a.at"""""""""1"""'rt""'F'
:
...r...t..t...:.""t"'t""'i'r"'r!"'r'8"'
:
...
..c..'..t"""!""'tt't""rtrt""tt-'dSt
dst
'dst
~dst
Batang Tubuit C
Batang Tubuh mernuat semua matef yang dirumuskan dalam pasa!-Pasa! atau diktum-diKum'
Batang tubuh yarig dirumuskan datam pasal-oasal adalah jenis t"[t "unceia Jan Pera$ran' Kepala Desa yang bersifat ;;;;il; Eegerrins), iedanskan i?it Kepubrsan Kepala ;;ilya ne b..iirut deneta pan lBesehikkin g)' bata n g tu buhnva dirumuskin dalam diktum-diktum'
Uraian masing-masing batang tubuh' sebagai berikut :
1. Batang Tubuh Peraturan Desa
- a. Batang Tubuh Peraturan Desa
- 1) Ketenhran Umum;
- 2) Materi Yang dlatur;
- 3) Keienhran Peralihan (kalau ada); dan
- 4) Ketenhran PenutuP'
- b. Pengelonrpokan materi dalam Bab' Bagian dan eara-g raf tidak meru pakan kdtarusa n'
8. lika Perafirran Desa mems$yai materi yang ruang lingkupnya singat tuas dan fempunyai banyak pasal' maka pasuf-pisat tersebut dapat dikelompokkan menjadi euU,' eugitn d9n. Paragraf' Pe.ngelompokan materi-mate.'i auiut Bdb, Bagian dan .Paragraf dilakukanat:sdasarkesarnaankategoriataukesatuan iingkup isi materi yang diaftr' Urutan penggunaan kelomPok acialah :
- 1)
BAB II
Pasal 2

hA* inrtum Desa dibenfuk berdasarkan pacla asas pembentukan ftrfrran perundang-undangan meliputi :
- L hjebsan tr$uan;
- f. Hersagaan abu organ Pembentukan yanE tePat;
- c. hssldan antara jenis dan rnater! muatan;
- a' OF daksanakan;
- c" Hyagurnan dan kehasilgunaan;
- [. btchcan nmttsan; dan
- 3 Hnrhtkaan.
BAB II
Pasal 3

'$t Gtetgi mustan FtoCuk Hukum Desa mengandung azas:
- a- penlFlotnan;
- b. lannanusiaan;
- c- kirangsaan;
- ' tl- lE ilsilnbraan;
- e lekduargaan;
- fi. :f*nei&lt;a tunggal ika;
- g. hadEla:'r;
ir,
- h. kesarnaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- J. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- (2) Setain azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Huk-um Desa dapat memuat azas lain sesuai dengan subtansi , Produk Hukum Desa yang bersanglobn.
BAB I - SIFAT DAT{ ]EHIS
Pasal 4

Plofuk Hukum Desa bersfat pengail'lran dan penetapan.
BAB I - SIFAT DAT{ ]EHIS
Pasal 5

- (li Foduk Hukum Desa bersiiat pengahrran sebagaimana dmaksxl pada Pasal4 meiiPttti :
- a perafuran desa; dan
- b. perahrran kepala desa.
- Gl Proerk Hukum Desa bersiffi Penetapan sebagaimana dirnaksud pada Pasal4 meliputi :
- a. Kepirtrsan Kepala Desa; tian
- b. Insfruksl Kepala Desa.
3AS IV
"jffi pern/usunan rancangan Produk Hukunn Desa adaiah ilh$ryffra tercantum datam Lampiran PeraFuran Daerah ini yang 615lq#i Bagian yang tidak terpisahkan dari Penturan Daerah ini.
- c. BatangTubuh;
fi'gfanfjr,a penytEunan Produk Hukum Desa pada umumnya tf':din &amp;i:
- L ludul;
'
- b. Ferrrbukaani
- d. PenutuPj
- f. Lampiran fiika diPerlukan).
4. a Fenjelasan [i'ka diperlukan); dan
Paal S
- tLl l{,at€fi muatan Peraturan Desa rnerupakan seluruh rnaEi nnrahn dalam rangka penyelenggaraan pemerinbhan &amp;sa, penrbangunan desa, dan pemberdayaan masTarakat =rta ;-td"baran lebih lanjut dari pe'aturan perundang-unda*an prg lebih tinggi.
- gl t|3Efi muatan Perahrran Kepala Desa merupakan penjahran pebksanaan Peraturan Desa dan perahrran perundang lndangnn yang lebih tinggiyang bersifat pengaturan'
- @l 5tfr;i muatan Kepuhrsan Kepala Desa merupakan penjabrat pdaksanaan Peraturan Desa dan Peratr.rran Kepala Desa rar€ bs=ifat PenebPan.
- {4 lla@fi muatan insfuksi Kepala Desa merupakan befisi pefhlatt d;ri Kepaia Desa keoada bavrahannya untuk -ri':elaksaoakan urgas-hr$s pemerinEnan caniatau melaksarrakan percturcn perur-rda n g-un da n ga n.
EAE VI PERSHPA}I DAIII PERET{CANAAIi PEM AENTUKAH
Bagian Kesatu Perahrran Desa
Paragaf L Program Legislasi Desa
BAB I - SIFAT DAT{ ]EHIS
Pasal 9

- ttl Ferencanaan PembenUkan Perafuran Desa dilakukan dalam srah.r Program Legislasi Desa.
- flt *otegdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat fogram Pembenfukan Peraturan Desa dengan pokok materi Iilrg akan diatur serta keterkaitan dengan peraturan perundang-unda n ga n lainnya.
- ss Hok materi yang akan diabrr serta keterkaihnnya dengan per&amp;ran pen-lndang-undangan lainnva sebagaimana dimaksud peda ayat (2i merupakan penjelasan serara lerrgkep mengenai lurse;ri ranangan Perah.rran Desa yang meliputi:
- a- hr bdakang dan tujuan pembenUkan;
- b. kr hulcrm;
- &amp; pokok pikiran, iingkup, atau objek yang akan diatur;
- L sas:rritrr yang ingin diwujudkan;
- c. ing*auan sefta arah pengaturan; dan
- f, hcleitan dengan perairlnn perunCang-unriangan ta!n.
Pasa! 10
- &amp;n keadaan tertenil, Kepala Desa dapat ffi€nlusurr kqan Peraturan Desa di luar Prolegdes. MW
- lllurgan PeraUran D€sa di luar Prolegdes sebagaimana fimkcd pada ayat (1i yang diusulkan ole-h BPD dapat tffirfui sesuai dengan mekanisme yang diairlr dalam ilm
Perafuran Tata Terrjb BpD dengan meriperhaUkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 uyut 1:1.---
- a' menetapkan peraturan desa yang merupakarr pcr-intah fangsung dari peraturan p*runiani-uncinian yang ieuih tinggi.
- (3t Keadaan tertentu sebagaimana ciimaku d padaayat (1) adalah:
- b- Keadaan tertenhr rainnya yang memastikan adanya urgensi desa atas suatu rancangan perafuran desa.
BAB I - SIFAT DAT{ ]EHIS
Pasal 11

wes ditetapkan setiap tahun berdasarkan skara prioritas pmbernnon rancangan peratulan Desa.
- hn'rs'rnan proregdes di ringkungan pemerintah Desa ffcorcfinasikan oteh Seketaris D*". rffi
- hntfr sunan proregdes di ringkungan BpD dikoordinasikan creh h.*b lqisiasi yang bersifat naa[tetap. rffi
BAB I - SIFAT DAT{ ]EHIS
Pasal 13

- fH fenyusunan,.. prolegces sebagalmana dimakud pada F d 12 ayat (2) dibahas bersama uitu' BpD can pemerintah FT png peiaksanaannya dikoordinasikan oteh BpD merarui Hia !-egis!asi. 'ffi0n
- mdbgdes yang telan nneftperoleh kesep:kaian bersarra antara @ dan Pernerintah Desa ditetapkan dengan reputusin xepot. k{mr
- F -ranangan perafuran Desa yang tersusun dalam tryT sebagaimana dimakud padi rvrt til-oiumumtan spla diketahui oleh masyarakaL lW
Pe,-sla pa n Pembentu ka n
- (1) Rancangan Perafuran Desa disusun oleh Kepala Urusan sesuai tugas dan fungsinYa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa serta naskah akademik disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Seketaris Desa untuk diproses lebih lanjuL
BAB I - SIFAT DAT{ ]EHIS
Pasal 15

- (1) Dalani rangka Denyusunan Rancangan Peraturarr D--s?, Kepala Desa dapat membentuk lim Penyusunan.
2. {2) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kehra, Wakil Kehta, Seketads dan Anggota:
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada apt (2) bertugas:
- b. membuat daftar inventarisasi masalah;
- a. mengurnpulkan bahan-bahan 1'ang Ciperlu.k-an;
- c. membahas dan menyempumakan rancngnn perafuran desa;
- d. menpsun jadwal pembahasan.
- (4) Tim sebagaimana dirnakerd a1at (1) , aY?t (2) dan a'pt {3) dibenErk dan diietapkan dengan Keputrsan Kepala Desa.
lrasa! 16
- {1) Dalam perrrbahasan di lingkrngan Pemeiintah Desa, Pemrakarsa dapat puia mengundang t€jabaVpan ahii dari Pemerintah Daerah dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan daiam penyllsunan ranangan Peraturan Desa.
- (2i Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberaticn permasaiahan yang bersifat prinsip mengenai cbjek yang diafur, jatrgl..auan dan erah pengahlran.
- (1) Ranatrg?fi Pera$ran Desa yang telah dibahas mendapadcen paraf koordinasi Seketaris Desa Can Kepala l.rrrsan Pemrakarsa.
2. (4 Kepala Urusan Pemrakarsa abu pcjabat fang 65sjuk' mengajukan rancangan Peraturan Dea yang telah men&amp;pat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa melalui Seketar's Desa.
BAB I - SIFAT DAT{ ]EHIS
Pasal 18

- (1) UnUk pen-vempumaan Rancangan Perafuran Desa dan dalam rangka pengumprlan &amp;6, tanggapan dan pertimbargan sebagalmana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) hun'f a, Seketaris llesa dapat menlebarluaskan Rancargan Peraturan Desa kepada rnasprakat dan/atau crganisasi ksnas1rarak#rn.
2. ,(2) Penyebarluasan Rancangan Peratunn Desa sebagainana cJirnaksuo paCa ayat (1) rJilakukan melaiui papan p€spuffitfriarr da,/aau pertemuan.
- (3) Hasil penyebarlurean sebagaimana dimaksud pada a1rdt (2) dijadikan bahan oleh Tim Penyusunan Rancargan Peratran Desa unh:k penyernslrnaan.
BAB I - SIFAT DAT{ ]EHIS
Pasal 19

Rancangan PeraU:'an Desa sebelum dtsampaikan oleh Kepala 9esa kepada BPD u;rLck dibahas le-sih lanjtrt, dapat Edebih dr,rulu dikonsultasikat kepada Bupati.
BAB I - SIFAT DAT{ ]EHIS
Pasal 20

Rancangan Peraturan Desa yang merupakan hak inbiatif 8PD, sebelum dibahas lebih lanjut dengan Kepala Desa, dapat terbbih dahulu dikonsrrtiasikan kepada Bupati.
- (1) Perencanaan Fembentukan Perahlran Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Urusan Pernrakarsa. ,
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Perafuran Kepala Desa, Pemrakarsa dapat membenfuk Tim Penyusunan.
3. t3) Tab cara penyu$,lnan, pengharmonisan dan penyampaian Rancangan Peraturan Kepala Desa kepada Kepala Desa berlaku lebih kurang sama dengan ketenfuan Bagian Kesatu.
- tli Kepaia Urusan adalah pemrakarsa Kepuhsan Kepala D€sa sesuai dengan fugas pokok dan fungsl masing-masing.
- (2) Tata czlra pengharmonisan, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Keputusan Kepata Desa kepada Kepala Desa berlaku lebih kurang sama dengan ketenftan Bagian Kesahr.
Bagian Keempat
Instniksi Kepala Dcsa Pasai ?3
- (1) Kepaia Urusan adalah pemrakasa lrsilksi Kefala Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mas'ing-masing.
- (2) Tata cara pengharmonisan, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Insbuksi Kepala Desa kepada Kepala Desa berlakr ketentuan Bagian Ksatu.
BAE VIi
PEMBAHASJIT{ PERATURAil DESA
Bagian Kesattr Penyampaian Rancangan Percfiiran Desa
Parag:af 1 Pemerintah Desa Kepada BPD
BAB I - SIFAT DAT{ ]EHIS
Pasal 24

- (1) Rancangan Peratur:an Desa yang telah disetujui olefr Kepalr: Desa disampaikan kepada BPD unhrk dilakukan pembahasan.
- (2) Seketaris Desa mmylapkan surat pengantar Kepala Desa kepada pimpinan BPD guna maryampaikan Rancangan krafui'an Desa dan keterangan Pemerintah Desa mengenai Rancangan Peraftran Desa.
3. (3i Surat pengantar K+ala Desa sebagalmana dimaks.rd pada afat (2) memuat:
'
- a. pejabat yang diugasl untuk nrendampingi Kepala Desa dalam p:rnbahasan Rancangan Peraturan Desa di 3PD,
- b. JudulRarrcangan Peraturan Dca yang diaJu untukd bahas.
3. {4) Keterangan Pemerinbh D€sa sebagaimana dimaksud pada arct (2) memuat:
4. a- hhr belakang;
- b. hjuan dasar dan sasaran;
- c. pokck-poLok dan ruang lingirup pengaturan;
- (5) Surat penganhr dan keterangan Penerintah Desa mengena! Rancangan Perafuran Desa sebagaimana dimalcsrd pada ayat (2) dilampiri dengan naskah Rancangan Feraturan Desa.
- (6) Dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa di EPD, Pernerintah Desa memperbanyak Rancangnn Peraturan Desa Eisebut dalam jumlah yang diperlukan.
ffirg lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan hrahrran Desa cfeh BPD, BPD harus sudah melakukan pembahasan ffi Rancangan Peraturan Desa dimaksud sesuai dengan mekanisme pqg diatr.rr dalam Peraturan Tata Tertib BPD.
Paragmf 2 BPD Kepada Pemerintah Desa
BAB I - SIFAT DAT{ ]EHIS
Pasal 26

- (1) Tab cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.
- (2) Rancangan Pei'aturan t)€sa yang disiapkan oleh BPD disampaikan kepada Kepala Desa dengan surat pengantar pimpinan BPD untuk dilakukan pembahasan.
- tl) Terhadap Rancangan Peraturan Desa yang disarnpaikan oletr BPD, Kepala Desa menugaskan Seketaris Desa untuk mengkoordinasikan pembahasannya.
- f2) Pembahasan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyiapkan pandangan dan pendapat Pemerintah Desa ser€ menyiapkan saran penyempurnaan yang dlperlukan dalam bentuk Daftai' Inventarisasi i4asalah.
BAB I - SIFAT DAT{ ]EHIS
Pasal 28

- Sekrebris Eresa menyiapkan Surat Keoals tr:sa kepada Pimpinan 8PD guna menyampaikan pandangan cian pendaoat Pemerintah Desa atas Rancangan Pei'aturan De-&lt;a prakarsa BPD dalam jangka waKu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat Pimpinan BPD diterima. {li
- Surat Kepala Desa sebagaimana dirnaksuci pada ayat (1) memuat pejabat yang ditugasi trntuk merrdannpngi Kepala Desa dalam pemb3hasn Encangan Ferat'-.lran Desa Ci BP9. (2)
- ayat (2) dilampiri dengan saran p€nyempumaan dalam bentuk Daftar Inventarisasi Masalah kepada Pimpinan 8PD' {1) dan ayat pada
BAB I - SIFAT DAT{ ]EHIS
Pasal 29

@rila dalam satu masa sidang BPD, BPD dan Kepala Desa lntH'tyampaikan Rancangan Perafuran Desa margenai materi yang ff*, maka yahg dibahas adalah Ranczngan Perafuran Desa yang dsarnpaikan oleh BPD, sedangkan ranGr,gan Peraturan Desa yang O-r-piifun oleh Kepala D&amp; digunaran sebagai bahan untuk @rsandingkan.
Bag'nn Kedua
- {1) Pennbahasan Rancangan Peraturan Desa di BPD dilakukan oleh BPD bersama K:Pala Desa.
- {2) Dalam rangka pembahasan Rancangan Perah.rran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Asistensi yant dikebrai oldr Kepala Desa dan Seketaris Desa atau i.-;a Uat ya n g ci itu nju k berked u du ka: seba ga i Sekreta ris'
- {3) Ke:nggoban Tim Asisi'.ensi sebagirnana dlrnaksud pada ayat ?) teridiri atas unsur yar€ terkait denpn suirtansi Rancangan Peraturan Desa.
- (4) llnr Asisteitsi seixgalnrana Cinlak-o.rc! pad" a;.rot (2) ditetaokan dengan KePutusan KePala Desa.
BAB I - SIFAT DAT{ ]EHIS
Pasal 31

- (1) Pembahasan bersama sebagainnna yang dimaksud oada Pasal 39 dilakukan melalui tingkat-Ingkat pembicaraan'
- ,flI rrgftat-tingkat pernbicaraan se'oagalmana dimaksud trxlda atat (1) dilakukan dalam rapat komid/panitia/alat kelengkapan BFD yang khusus menangani bidang legislasi.
- Gl l(ekntran mengenai tata cara pembahasan Rancangan Feratrr:an Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Tata Tertib BPD.
BAB I - SIFAT DAT{ ]EHIS
Pasal 32

kr&amp;ahasan Rancangan Perafuran Desa abs inisiatif BPD &amp;ordinasikan oleh Seketaris Desa.
BAB I - SIFAT DAT{ ]EHIS
Pasal 33

Enbahasan Rancangan Peraturan Desa di BPD, baik atas inisia$f kmefintah Desa maupun atas lnisiatif BPD, ciiben^ilkTinr Asistensi.
BAB I - SIFAT DAT{ ]EHIS
Pasal 34

- {$ Rancangan Peraturan Desa clapat dibrik kembal! sebelum dibahas bersama BPD dan Kepala Desa.
- (!t Rancangan Perahrran Desa hanya dapat ditarik kernbafi hrdasarkan Frsehrjuan bersama BPD dan Kepala Desa.
- f$ Ketentuan mengenai tata cara penarikan kernbali Rancangan Peraturan Desa diatur dengn Tata Tertib BPD.
Bagha Ketign Evaluasi Caa Pengarrvasan Percturan Dess
Faragraf 1 Evaluasi
BAB I - SIFAT DAT{ ]EHIS
Pasal 35

- tU Poncangan Perahrran Desa tentang APB Desa, pungutan desa dan penataan ruang yang tslah disetujui bersama oleh Kepala Llesa dan BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (iiga) hari sejar tanggal peisehduatr disarnpaikarr
- k+ada Bupati atau p,ejabot yang ditunJuk oleh Eupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pa&amp; ayat (1) disampaikan deh Bupati kepada Kepaia Desa paiing iama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebu'c diterima.
- {3) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangn Peraturan Desa tenbng APB Desa, pungutan desa dan penataan ruang sudah iesuai dengan kepenUngan umurn dan Peraturan Perundang-undangnq yang lebih tinggi, Kepala Desa menetaplon Rancangan dimaksud menjadi Perab.ran Desa.
- (4) Apablla Bupati menyabkan hasil evaluasi Rancargan Perahlran Desa sebagaimana dmaksud pada ayat (3) berteniangan dengnn kepentingan urnum dan PeraUran Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BFD melakukan penyempumaan paling hnna 7 (h{uh) hari kerja brlritring muia diterimanya hasil oraluasi.
- (Sl Penyempumaan sebaqaimana dimaksud paCi alat (5) dilakukan sesuai denca:r kraturan Tata Tertib BPD.
BAB I - SIFAT DAT{ ]EHIS
Pasal 36

- (1) 6pabiia hasil evaluasi sebagairnana dimaksud &amp;:lam rrrnl 44 ayat (5) ticiak ditndak lanjuti oleh Kepala Desa dan BPQ dan Kepala Desa tetap menetapkn Rancangan Perahrran Desa teniang APB Desa, punguEn desa dan penataan ruarg rnorJadi Pei:t-rran D€sa,. maka Bupati sesuai cengan peraF;ran perundang-uMangan mernbatalkan Ftrahiran Desa.
2. (2') Daiann hal pernbatalan sebagaimana dimaksud paCa ayat (1) untuk PeraErran tlesa tentang APB Desa, pernbablan te.aebut sekaligus menlatakan bedakunya APB Desa tahun sebelumnya.
BAB I - SIFAT DAT{ ]EHIS
Pasal 37

Evaluasi Rancangan Perah:ralr Dca iantang APB Desa sebagaimana dimaksud daiam Pasa!44 dapat dideiegasikan kepada Camat.
Paragraf 2
Pengawasan
BAB I - SIFAT DAT{ ]EHIS
Pasal 38

Feraturarr Desa disampaikan kepada Bupati paling lama 7 (tuJuh) hari kerja setelah ditehpkarr oleh Kepala Desa. ,
BAB I - SIFAT DAT{ ]EHIS
Pasal 39

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang bertentangan dengan kepentingan umum dan perafuran perundang-undangan yang lebih tinggi dibablkan oleh Bupati sesuai perafu ran perunda ng-undangan.
- (2) Paling lama 7 (Urjuh) han kerja setelah kepubrsan pembatalan sebagaimana dimaksud paCa ayat (1), Kepala Desa harus menghentikan pdaksanaan Peiaturan Oesa dengan Kepuhrsan Kepala Desa dan selanjutnya BPD bersama Kepala Desa mencabut Perafuran D€sa dalam benfuk Peraturan Desa teniang Pencabutan Peraturan Desa.
BAB I - SIFAT DAT{ ]EHIS
Pasal 40

Apatrila Pemerintah Desa tidak dapat menerima kepufusan pembatalan Peraturan Desa dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh perabrran perundang-undangan, Kepala Desa ciapat mengajukan keberatan kepada Bupati.
BA8 VIII PE*ETAPAH
Bagian Kesatu Peraturan Desa
BAB I - SIFAT DAT{ ]EHIS
Pasal 41

- (1) Rancangan Perahrran Desa yang teiah riisefujui bersann oieh 3PD dan Kepala Desa disampaikan oleh Plmprnan BpD kepada Kepala Desa uni'-rk citetapkan merrjadi Pe.'afuran lresa.
- (21 Perryantpaian i'ancangan Peraturan Desa seLagaimara dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 itujuh) hai terhitung sejak tanggal persefujuan bersarna.
BAB I - SIFAT DAT{ ]EHIS
Pasal 42

Sekretaris Desa melakukan penyiapan naskah rancangan Peratu*n Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 guna penetapannya o;.h Kepala Desa.
BAB I - SIFAT DAT{ ]EHIS
Pasal 43

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud N'a Pasat 41 ditetapkan oleh Kepala Dea dengan membubuhkan tanda Gngan dalam Jangka waktu paling lambat 30 (ttga puluh) hari sejaknya Rancangan Peraturan Desa.
2. (2i Naskah Peraturan Desa yang telah ditandatangerni oleh Kepal: Desa sebagaimana cimaksud pada ayat (1) dibr-rbuhi Nonor cjaa Tahun oleh seketaris Desa dan diundangkan oleh sekreEris Daeran.
- (3) Penomoran Perab-iran )esa sebagaimana dimaksud paja ayat (1) nnenggunakan nomor bulat.
BAB I - SIFAT DAT{ ]EHIS
Pasal 44

- (1) Dalam hal Rancangan Peraturan Dea tidak ditandatangni oleh Kepala Desa dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa disetujui, maka Rancangan Peraturan Desa teisebut sah menjadi Peraturan D"-'e dan walb ciiundangkan.
- (2) Dala,t hal sahnva Rancangan Peraturan Desa seirapimana dimaksud pada ayat (i), maka kalimat Pengesahannya ircrbunyi: oPeraturan Desa ini dinyatakan sah'.
- (3) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hants ciibrrbunkan pada halaman ierakiit' Peiaturan Desa sebeium pengundangan naskah Peratural D*a ke dalam Berib Daerah.
Eagian Kedua
Peraturan Kepala Desa
BAB I - SIFAT DAT{ ]EHIS
Pasal 45

- (1) Kepala Desa menetapkan Rancangan Pelaturan Kepala Desa sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. (Z) Sekretaris Desa melakukan penyiapan naskah Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna penetapannya oleh Kepala Desa'
- (3) Naskah Rancangan Peraturan Kepala Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dan capl stempel.
Pasai ui6
- (1) Naskah Peraturan Kepala Desa yang telah diGtapkan sebagaimana dimakud pada Pasal 45 dibubuhi nomor cian tahun oleh Seketaris Desa dan diundangkan oleh Seketaris Daerah.
- (2) Penomoran Peraturan Kepala Desa setragaimana dinnaksud pada ayat (1) menggunakan ncmor bulat.
Bagian K-etiga
- (1) Kepala Dea menetapkan Rancangan Keputusan Kepala Desa aan Instruksi Keoala Desa sebagaimana dimacsud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a 'dan huruf b sesuai peraruran perundangundangan yang beriaku.
- (2) Seketaris D€sa melakukan penyiapan naskah Rancangan Keputusan Kepala Desa dan Instruksi Kepala Desa sebagainnana dimaksud pada ayat (1) guna penetapannya olett Kepaia Desa.
- P) Naskah Rancangan Keputusan Kepala Desa dan Instr"uksi Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1i ditetapkart oleh Kepala Desa dengan mernbubuhkan tanda tangan dan caplstempel.
- (4) Penandatanganan Keputusan Kepala Desa dan Instruksi Kepaia Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) iiapat didelegasikan kepada Sekretaris Desa.
BAB I - SIFAT DAT{ ]EHIS
Pasal 48

- (1) Naskah Keputusan Kepala Desa dan Instruksi Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimakud pada ayat (2) dibubuhi norrlor dan tahun oleh Sekretaris Desa.
- (2) Penomoran KepuU.san Kepala Desa dan isniruksi Kepala Desa menggunakan nomor kode klasifikasi.
3. t3) Kode klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KePala Desa.
8AB IX
PENGU N DAT{GAN DAT{ PENYEBARTUASAN Baghn Kesahl Pengundangan
BAB I - SIFAT DAT{ ]EHIS
Pasal 49

- (1) Aga:' seUap orang mengetahuinya Seketaris Daerah mengtrnciangkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dengan menemoa*annYa dalam Bei'ita Daerah.
- (2) Seketaiis Daerah mennbubuhi Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nomor.
- (3) Pengundangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat didelegasikan kepada Seketaris Desa atau Pejabat yang ditunjuk
Pasai SO
Seffiris Daerah menandatangani pengundangan peraturan dw'rgan nrembubuhkan tanda tangan pada Naskah perafuran , Fsauran Kepala Desa tersebul Desa Desa
Baglan Kedua
Penyebarluasan
BAB I - SIFAT DAT{ ]EHIS
Pasal 51

- Pemerintah Daerah menyebaduaskan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang telah diundangkan dalam Berib Daerah. , ltJ
- Penyebarluasan Perahrran Desa dan perahrran Kepala Desa sebagaimana dimakud. pada ayat (1) dimaksudkan agar masvargkat mengerti dari memahami maksu*maksud yang terkandung dalam Peraturan Desa dan perafuran Kepala Desa dimaks-rd sehingga dapat melaksanakan ketenhran penturan perundang-undangan dimaksud. {2}
- Penyebarluasan Prodtik Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : (3)
- b. media elektronlk; dan
- a. media cetak;
- c. cara lainnya.
BAB I - SIFAT DAT{ ]EHIS
Pasal 52

- Dala:'n 1angk9 pen-veearluasan picdiirr Huku'ri: Daerah dengan cara -lain sebagaimana dimakud dalam pasa! g: al,at ?+) huruf g Pemerintah Desa dapat melakukan scsialisa$'prociuk Hukum Dsa baik sendiri-sendiri maupun berkerjasama dengan lembaga terkait lainnya. (1)
- smialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (t) dilakukan dengan cara talap muka aEu dialoq tangsung. berupa ceramah, workshop/seminar, pertemuan ilmiah, dan cara lainnya. (2)
Bagbn Kedga
Furgggndaan, pendisbibusian dan pendokumentasian Prcduk Hukur' Dsa dilakukan oleh Sekretaris Desa.
BAB X - PEI,IBIAYAAH Pasal 54
Pasal 56

- ii)PeralrranDesasejakdiundangkan,dinyatakanmulaibedaFtdan t"*prny.i i&lt;ekuatan frutum fang mengrkat kecual ditentukanlaindida|arnPerattrranDesateisebut.
- (l) Peraruran Desa sebagaimana dinnaksud Dada arai (1) tdai bdeh berlaku surut.
ftraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
lgar setiap orang mengebhuinya, memerintahkan pengundangan ' kratrlran Desa ini dengan penempatannya daram Lembaian oaerat fafupaten Kerinci.
Ditetaplen di Sungnipenuh pada bnggal 2 tubruari 200?
BUPATI KERIilCL dto H. FAUZI SIIH
Diundangkan di Surrgaipenuh pada bnggai 10 Februari 2009
""i-
LET4SARAN DAERAH IGBLIPATEil KERI!{CI TAHUil 2OO9 NOMOR ?
rEKt{rK PENYUSUHAN PERATURAN DES&amp; ;ERATURAH KEPAI.A DESA, DAN KEPUTUSAN KEPAI.A DESA
L UMUM
sesuai dengan prinsip desenfalisasi dan otonorni daerah, Desa atau sebutan iain diberi kewenangan untuk mengafur d.l mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usui dan adat isgidat setempat yang diakui. Dalam rangka pengafuran kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan oesa bersama Pernerinhh Desa menwsun Peraturan Desa dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaaflf,YE, yaitu Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa'
Peraturan Desa, Perah.rran Kepala Desa dan Keput"rsan Kepala D.-sa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Unurk ifu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi benfuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa'
TL TEKNIK PEI{YUSUNAN
i/.e:.angka strukfur Pei'aturan Desa, Peraturan Kepaia Desa dan Keputusan Kepala Desa terdiri Carl :
- A. Penamaan/Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Babng Tubuh;
- D. PenutuP; dan
- E. Lampiran (trila diPei-lukan)'
iizbn dari maslng-nnasing substansi kerangka Perahtran Desa, ftrailran Kepala Desa dan Kepufusan Kepala Desa, sebagal bikut :
A" Penamaan'JuCui
1. Setiap Perabrran Desa, PeraUran Kepala Desa dan Kepuhrsa n Kepa la Desa mempunyal penamaar/judu l-
2. Penamaan/judul Peraturan Desa, Perafuran Kepala Desa dan Kepuhrsan Kepala Desa memuat keterangn mengenaiJenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan atau kepufilsan yang diafur.
3. Nama Perafuran Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keprtusan Kepala Desa dibuat singkat dan mencenninkan isiPeratrran Desa, Perahrran Kepala Desa dan Kepufusan Kepala Desa.
4. ludul ditulis dengan huruf lcpitaltanpa diakhiti tanda baca.
Contoh Penulisan Penamaan0udul:
- a. Jenis Perabrran Desa
1. Setiap Perah.rran Desa, Penhrran Kepala Desa dan KegrHsan KePala Desa memPrnYai penamaan/judul.
2. Penamaan/judul Perahrran Desa, Pe-ailran Kepala Desa dan Keputtrsan Kepala Desa rnemuat keterangn mengenai jenis, ncmo!" iahun dan tentang nama pei'afuran atau kepuHsan yang diatur.
3. Nama Perahrran Desa' Peratr-rran Kepala Desa dan Kepuhrsan Kepala Desa dibuat dngkat dan mencermlnkan isi Peraturan Desa, PeraUran Kepala Desa dan Kepuiusan Kepala Desa.
4. ludul ditulis dengan truruf kaftbi tanpa Ciakhiri tanda oaca.
r
r
i
C.ontoh Penulisan Penarnaanf udul :
Jenis Peraturan Desa
PERATURAN DESA TELAGO UHDIJ{G
AilGGARAITI PEHDAPATAfl DAN BEI.AII'A
IIOMOR 13 TAHUN 2006 TENTAI{G DESA
Jenis Peraturan KePala Desa
PERATURAI{ HEPAIA DES.A TElAq} Uf{DAf{G l{oirloR 22 TAHUiI 2005
TEF{TAITG
IU RAil PEI,I BAI{GUT{AH JE}.I BATAI{ DESA
c Jenis Keprtran KePala Desa
KEPUTUSAII XEPALA DESA TEI.A6O UIiDANG
PEiIEEI{TUI(AII PANITH HARI UI.AIIG
HOlloR tl4 TAHUN 2005 TENTAITG TAHUI{ RI KE 61
E. Pembukaan
- t. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :
2. Fiasa " Dengan RahmatTuhan Yang Maha Esa'; a,
3. labatan pemben$k Perahtran Desa. b.
4. Konsiderans; c.
5. Dasar Hukum; d.
6. Frasa "Dengan persetujuan bersama Badarr Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa'; e.
7. Memutuskan; dan f.
8. Menehpkan. g.
2. Pembukaan pada Peraturan Kepala Desa terdiridar!:
- Frasa n Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Es'a"; a.
- lababn pembentuk Peraturan Kepala Desa. b.
- Konsidq'ans; €.
- Dasar Hukum; d.
- Memutrskan; dan e.
- t'lenetapkan. f.
3. Pembukaan pada Kepuhrsan Kepala Desa terdiri dari:
- a. Frasa "Dengan RahmatTuhan Yang l"laha Esa";
- Konsiderans; c
- b- Jabatan pembentuk Keputusan Kepala Desa;
- Dasar Hukum; dan d.
- Memutuskan; a
PEilJEtAS.Sf{
- a. Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang i'laha Esa";
Kata frasa yang berbunyi "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esan merupakan kata yang harus dittlis dalam Peraturan Desa, Perahtran Kepah Desa dan Kepufusan Keoala Desa, cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan iidak diakhiri tanda baca.
Controh:
DEHGA'I RAfIT{AT TU!{AN YAHG !.IAHA ESA
Jabatan b.
labatan pembenhrk Perafi.lran Dca, perah.rran Xepbla pesa dan Keputrsan Kepala Desa, ditrlts dengan huruf kepital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).-
Contotr:
KEPATA DES'I TEI.AGO UflDAflG,
Konsicierans
Kcnsiderars harus diawali dengan lob-Afunimbang. png mernuat uraian singbt rner':genai pokok-pnkoic pr.kiran yang menJacii latar belakang, alasan-alasan seria landasa;i yuridis; filosofis, sosiologis, dan potitjs dibentukrp Perafuran DeJa, Peraturan Kegeia Dea dan Keputusan Kepala Desa.
Jika konsiderans tsdri dari lebih satr pokok pikiran, maka taptiag polok gikiran dirumuskan pengertian, dari tiap tiap pokok pfkiran dawali dangan huru,r d, b, g dsf din diakhirl dengnn tanda titik koma (;).
C-ontoh:
Menirnbang
:
..-...
...;
c=...
...-.--.i
Dasar Hukum d.
- 1) Dasar Hukum dawali dengan kata tBab dengan pasal-pasd' tanpa bagian dan Paragraf;
- 3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdin dari oasai-Pasal'
- 2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa Paragraf;
- Tata cara penullsan Bab, Eagian; Parag:'af' Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut : C\_
- 1) Bab dib€ri nomor urut dengan angka Romawi dan ' judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital'
Contoh :
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5

- 5) Ayat adalah merupakan rinian dari pasal, penulisannya diberi nomor unit dengan angka arab di anbrz tanda baca kurung tanpa dialfiiri tanda baca. Sahr ayat hanya mengahrr satu hal dan dirurnuskan dalam safu kalimal
C-ontoh :
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 21

...,.,..,.r.r..,*r.,.
:.::.:.:: ________________,,.o...r.r,.,...r...r
...r...rrt...r...atat.l.tr.att..t.ttt..aa.a'ata"ttt"'ttt
iika satr pasal atau a,vat rnemuat rincian unsu!', make cii samping dii'ulituskan ciaianl bentuk keiimat yang biasa, dapat pula dipertimbartgkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.
Contoh:
Kartu tanda iui'an pedagang sekurangrkui'angnya harus rnemuat nama pedagang, jenis ciagangan.besarnya iuran, alarnat pedagang, !$ pasal inl
dapat lebih mudah dipaharni dan jike d!rumuskarr sebagai berikut:
lGrtr tanda memuat: luran sekurangrkurangnva harus
- a. nama pedagang;
- b. jenis dagangan;
- c. besamya iuran; dan
- d. alamat pedagang.
Dalarr membuat rumu;an pasal abu ayai Cengan tabulas!, hendaknya diperhafi&lt;an ha!-hal sebagm berlkut:
- a. Se{iap rindan hans dapat dibaca sebagai saE: rangkaian kesahran dengn kalimat berilaft:
- b. -cetiap rincian diawafi dengn huruf abjad kecil;
3. c Setiap dncian dialdriri dergan tanda baca titik koma (;);
- d. lika suahl rincian dibagi lagi ke dalam unsurunsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebfi k.ecil dihrnskan agak ke dalam.
- e. lGlimat yang masih mempunyai rincian letftt lanjut dibef tanda baca tiiik dua (:);
- f. Perrbagian rincian henctaknya f;dak meiebiid empat tingkat lika rincian lebih dari emp:t tingkaf maka periu dipertimbangkan pemecahan pasa! yang bersangkutan ke daiam bebenpa pasl.
lika unsur atar.r rincian dalam tabuiasi dirnaksudican sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata 'dan" di belakang rincian kedua dari belakang.
Contoh:
- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengn huruf a dan seterusnY'a.
- (3) ..tt.rta...l..tat.tt."ttaa"ttr"tttrt
3. a ...r...r...tttttt'i d?l!
4. b ...t.tttt."tt"""t""tt'
5. b, Jika suatu rincian memeilukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu dibndai dengan angka t,2, dan seterusnYa.
6. (4i .t...t...t.!.t...t..t..t't"ottttttt"'
- a. ti...i...j...4...rta't"ttttttttttl
- b. ..r...e.t.tl.t...r.t..rr...tt.ttttti d?ti
9. Ca raa.aaaataar.aaataataaaaaaaaaaaattaataat
1. .a... a.. a..t..a..a..aa...a.aa."t1
11. Z .t...r...t...id!11
3. ...4a..4.tt...t..a..4...4a.=i
- 3) ...tt...ri
- b) ...t...t..i dill
- C) G...r..t..tr.t...totr..!
- 1) ...'...!
- 2) ...r&lt;...t...r.r..; dan
- 3) ..t...t...t...t...i
Gambaran penulisan kelornpct F€rattg secara keselurdran a@h : Tubuh
BAB II
Pasal 1

Dalam Peraturan De= ini Fqg dimaksud dengan:
1. Penrenntah Daerah adalah Peri."erintah Daerah KabuPaten Sukabumi.
L
a:ttt.a..aa"'r"t""'r""'l'1"""t""""""'
3.
.at..a...
ttt
'1""'
"t
"t
"t""t""""""""
Urubn pengertlan aiau istiiah '63tn W Keten[ran Umum hendaknYa mangikf ketentuan sebagai berikut :
1. Pengertian atau lstjiah yang ditemuktt': lebih dahulu cialam materi yang diatur ditempa$can teratas.
2. Jika pengertian atau istilah mempnyaf hubungan atau kaibn dengar pengertian atau istilah terdahulu, m&amp; pengertian atau istitah YarE &amp; hubungannya ihr diletakkan dalarn sd-r kelompok berdekatan.
- b. Kebntuan Fiateriyang akan diatur.
4. Mate!'i yang diabrr adalah' sernua obyek yag diatrr secara sisbmatik sesuai cengn h= lingkup dan pendekatan yang dipergnakantlaieri yang diafi.rr harus memPerhatk dasar{asar dan kaidah-kaidah yao49 &amp;, seperti :
- 1) Landasan hukum materi yang dia'tr artinya dalam menyusun materi Perafuran Desa haru me.mperhatihn dasar hul+lmnYa.
- 2) Landasan filosofis, aitinya alasan 1q rnendasari clite6itkannl'a Peraturzr Desa.
- 3) Landasan soiologis, maksuCnp aga Perafuran Desa yang drterbitkan iangBn sampai bertentangan dengan nilai*fbyang hiduP di tengatrEngeh masyarakat misalnya adat istia€t, agarna.
- 4) Landasan politis, maksudn,va agar Peraturan Desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak &lt;ii tengah-tengah masyarakat.
- s) Tata cara penulisan rnateri yang diatur adalah :
- a) I'lateri yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengeloi'npokan dalam bab.
- b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. t'lateri yang akan dijaCikan materi Ketentuan [ain-lain, hendaknya ditempatkan dalarn kelompok mated yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut Ketenfuan lain-tain hanya dicanUmkan untrk ketenhran yang lain dari materi yang diahrr, namun mempunyai icaitan dan perlu diatur. Penempatan bab Ketentuan Lain{ain dicantumkan pada bab atau pasi terakhii' sebelum Bab Ketentuan Peralihan.
Keient.aan Peralihan C.
Ketentuan Peralihan Umbul sebagai cam mempertemukan anbra azas mengenai akibat kehaciiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itr-t berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua perafuran lama beserta akibai-akibatnva meniadi tiCak beriaku. Kalau
azas ini diterapkan tanpa memperhiF"tft-dffi keadaan yang sudah berlaku, mak'a &amp;-fi. timbul kekacauan hukum, ketidakpazt hukum atau kesewcnang-wenangan hukur.'
Unh:k menamfiJng akibat berlakrn'fa peraturan baru terhadap peraturan lama atal pelaksanaan perah.rran lama, dia&amp;k' ketentuan atau aturan peralihan. D€'96' demikian Ketentuan Peralihan berfungi '
- 1) Menghidari kemungkinan teqaeitrp kekosongan hukum (Rechtwacuum)-
- 2) Menjarnin, kepastian hdc-r:l (Rechbzekerheici)'
Perlindungen hukum (Recft tsbesehenn-ngi, bagi rakyat atau kelompok terientu a?: orang tertenfu.
ladi pada dasamya, KetenL:an Per"iil-'a' merupakan "PenYimPangan" terhade perahtran baru itu sendiri.
Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (Necessery evi!) cialam t"rigis ntencapai atau mempertahankan btttuan hukum secara keseiuruhan (ketertba*' keamanan dan keadilan). Penyimpangen -t{ bersfat sementara, karena itu calr' rurnusan Ketenhian Pei'aiihan harus dmu+ keadaan atau syarat-syarat yang ekan mengak-hiri masa peralihan tersebuL Keadaan atau syarat tersebut daPat beru= pembuatan perafuran pelaksanaan ba-,t (dalam rangka rnelaksanakan peraburan 5ar:; atau penentuan jangka wakb't tertenh; ata..l niengakui secara penuh keadaan lang l3;s rnenjad! keaCaan t'aru.
Kctenhian PenufuP d.
Ketenhran Penu$P meruPakan bagian terakfrir Batang Tubuh Perafuran Desa, yang biasanya berisi ketenh:an-ketentuan sebagai berikut :
- 1) Penunjukan orgn atau alat kelengkapan yang OiituSertafan dalam melaksanakan Peratr.rran Desa, Yaitr beruPa :
- a) Pelaksanaan sesuatu yary bersifat menjalankan (eksekutif), Yaiiu menunjuk Pejabat tertentu Yang diberi kewenangan unUk melaksanakan hal-hal tertentu.
- b) Pelaksanaan sesuahl yang bersifat mengatur (legislati$, )aitt pendelegasian kewenangan. unfuk mernbuat Perahrran Peiakanaan (Peratrran KePala Desa).
- 2) Nama singkaian (Oteer litel).
- 3) Ketenhran tentang saat mulai berlakunla Perahtran Desa dapat melalui ctnl-Gtra sebagai berikut:
- a) Penebpan ;nu!a! berlakunya Perahiran Desa pada suahl Anggaltertenw;
- b) Saat mulai berlakunya ?erafuran Desa tdak harus sarna ttnfuk seuruhnYa (unUk beberaPa bagian daPat berbeda).
- 4) Ketenh-ran tenbng pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap pumluran Desa )'an9 lain'
2. Batang Tribuh Peraturan Keprala Desa
- a. Peraturan Kepala Dcsa adalah bersifat Menga ar (Regelling).
- 1) Batang hrbuh Peraturan Kepaia D"T rnerruat semua maieri yang akan dirumuskan dalarn pa'€alpasal.
- 2) Pengelompokan dalam batang h.rbuh terdiri abs:
- a) Ketentuan Umum;
- b) Materi Yang diatur;
- c) Ketenhran Peralihan (kalau ada);
- d) Ketenhian PenuilP.
- 3) Maten muatan Peraturan Kepala Dgsa affih merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa'
- 4) Tata cara perumusan dan penulisan maEd rnu&amp;n batang tubuh Perafuran (epala Desa, sama hahp dengai tata cara frerum:san dan penulisan mgi muatan Perafuran Desa-
- b. Kepuhrsan Kepala Desa adaiah ttersifat pen@n (Besehiking).
- 1) Batang Tubuh Keptrtrsan Kepala Desa msrrlat semua materi muatan kepuhrsan yang dirunudan dalam diktum-dikhm.
- 2) Pengelompokan Calam babng tubuh tErfri &amp;s maten Yang akan diatur.
- 3) Diictum teraicirir menyatakan Keputusan drrya*n rnulai berlafqr pada tangga! ditetapkan-
Contoh :
KESATU I .'...
KEDUA :
...
.-.-.-.-----to.-@
Cai.atan :
Ketentuan umum dan Ketentuan Peralihan tidak perlu ada dalam Batang Tubuh, karena Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan adalah konkrit, individual dan final.
D. PenutrrP
penuhjp suahr Perafuran Desa, Perafuran Kepala Dsa atau xeputusan Kepala Desa, memuat hal.hal sebagai berikut :
- a. Rumusan tempat dan tanggal pcnetapan, diletakkan di sebelah kanan;
- b. Nama jababn ditulis dengan huruf (apital, can pada akhir kata dit€i tanda baca koma;
3. c.Namalengkappejabatyangmenandatangani,ditulis dengan truruf kapital tanpa gelar dan pangka[
- d. Penetapan Perahrran Desa, Peraturan Fepala Dsa abu fepuubn Kepala Desa ditandatangani oletr Kepala Desa;