PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 42 Tahun 1960
Tentang PELEBURAN BANK RAKYAT INDONESIA KEDALAM BANK KOPERASI, TANI DAN NELAYAN
Berlaku: 31 Oktober 1960
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
: a. bahwa lapangan usaha Bank Rakyat Indonesia hanya merupakan sebagian dari dan karena itu sudah diliputi oleh tugas dari Bank Koperasi Tani dan Nelayan;
- b. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas Bank Rakyat Indonesia dengan segenap perlengkapan seyogyanya dilebur kedalam Bank Koperasi, Tani dan Nelayan;
- c. bahwa karena keadaan mendesak soal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
1. pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946;
3. Undang-undang No. 12 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 80) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 14 tahun 1960. (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 41);
4. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 37) dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 17);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 41 tahun 1960 tentang Bank Koperasi, Tani dan Nelayan.
Mendengar
:
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 18 Oktober 1960.
Memutuskan :
Mencabut
:
Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1951 (lembaran-Negara tahun 1951 No. 37) tentang Peraturan Bank Rakyat Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 17) tentang perubahannya dan:
Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Peleburan Bank Rakyat Indonesia kedalam Bank Koperasi, Tani dan Nelayan.
N/A
Pasal 1

.
Bank Rakyat Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 37) dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 17) dengan ini dilebur kedalam Bank Koperasi, Tani dan Nelayan termaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 41 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 128).
N/A
Pasal 2

.
Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha Bank Rakyat Indonesia dialihkan kepada Bank Koperasi, Tani dan Nelayan.
N/A
Pasal 3

.
Anggota-anggota Direksi dan anggota-anggota Badan Pengawas dan Pembantu Bank Rakyat Indonesia diperbantukan kepada Bank Koperasi, Tani dan Nelayan.
N/A
Pasal 4

.
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diatur oleh Menteri Keuangan.
N/A
Pasal 5

.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 1960.
Diundangkan di Jakarta. pada tanggal 26 Oktober 1960. Sekretariat Negara,
TAMZIL.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 129.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1960. Presiden Republik Indonesia,
SUKARNO
PENJELASAN
Pasal 1

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

.
- (1) Disamping menerima pengalihan segala usaha, hak dan kewajiban serta kekayaan, Bank Koperasi, Tani dan Nelayan mengover pula perlengkapan Bank Rakyat Indonesia. Yang dimaksud dengan "perlengkapan" ialah segenap pegawai dan aparatur Bank Rakyat Indonesia.
Dalam istilah "hak dan kewajiban" tersebut pada pasal 2 termasuk segala perbuatan-perbuatan serta hak-hak dan kewajiban- kewajiban yang sudah diadakan oleh Bank Rakyat Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 yuncto Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 37) dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 17) tetap berlaku dan diselenggarakan selanjutnya menurut peraturanperaturan itu, sepanjang peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- (2) Segala ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang berlaku bagi Bank yang termaksud dalam pasal 2 Undang-undang No. 12 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 80) tetap berlaku bagi Bank, sepanjang Undang-undang dan Peraturan-peraturan ini belum diganti.
PENJELASAN
Pasal 3

.
Agar segala sesuatu dalam masa peralihan ini dapat berjalan lancar maka Direksi Bank Rakyat Indonesia dan anggota-anggota Badan Pengawas dan Pembantu Bank Rakyat Indonesia diperbantukan kepada Bank Koperasi, tani dan Nelayan, sampai ada ketentuan lebih lanjut yang mengatur kedudukan mereka masing-masing.
PENJELASAN
Pasal 4

dan 5.
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2066
--------------------------------
CATATAN
Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG