PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 98 Tahun 1999
Tentang UMUM
Berlaku: 27 Desember 1999
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pembentukan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Kabinet Persatuan Nasional, dipandang perlu untuk mengalihkan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perusahaan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
- b. bahwa efisiensi dan efektivitas pembinaan PERSERO berhubungan erat dengan optimalisasi penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menyempurnakan pengalihan dimaksud dengan Peraturan Pemerintah;
Menetapkan
:
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Indische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 850);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) ATAU PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DAN PERSEROAN TERBATAS YANG SEBAGIAN SAHAMNYA DIMILIKI OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI NEGARA PENANAMAN MODAL DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.
N/A
Pasal 1

- (1) Kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan yang mewakili Pemerintah selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, dialihkan kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi:
- a. PERSERO yang bergerak di bidang usaha perbankan;
- b. PERSERO yang bergerak dibidang usaha perasuransian;
- c. PERSERO yang bergerak dibidang usaha jasa dan keuangan lainnya.
N/A
Pasal 2

- (1) Pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak meliputi kegiatan penatausahaan setiap penyertaan modal Negara tidak berikut perubahannya ke dalam PERSERO dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, yang tetap dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.
- 4 -
- (2) Dalam melaksanakan kedudukan, tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara wajib memperoleh persetujuan Menteri Keuangan dalam hal;
- a. pembagian laba PERSERO/Perseroan Terbatas;
- b. pengangkatan dan pemberhentian Direksi serta Komisaris PERSERO/Perseroan Terbatas;
- c. Penggabungan, peleburan, pemecahan dan pembubaran PERSERO/Perseroan Terbatas;
- d. pemberian jaminan Pemerintah;
N/A
Pasal 3

Pengadministrasian dan penetapan alokasi dana pembinaan usaha kecil dan koperasi yang berasal dari pembagian laba PERSEROAN setiap tahunnya dilakukan oleh Menteri Keuangan.
N/A
Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
N/A
Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
ABDURRAHMAN WAHID
pada tanggal 27 Desember 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. ALIRAHMAN
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
Dengan ketentuan dalam uyat ini, pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini PERSERO-PERSERO yang pembinaannya tetap berada pada Menteri Keuangan, adalah :
PERSERO di bidang usaha Perbankan
PT Bank Negara Indonesia Tbk.
PT Bank Mandiri
PT Bank Tabungan Negara
PT Bank Rakyat Indonesia
PT Bank Ekspor Indonesia
PERSERO di bidang usaha Perasuransian
PT Jasa Raharja
PT Jamsostek
PT Taspen
PT Asuransi ABRI
PT Asuransi Kesehatan Indonesia
PT Asuransi Jasa Indonesia
PT Asuransi Jiwasraya
PT Asuransi Ekspor Indonesia
PT Asuransi Kredit Indonesia
PT Reasuransi Umum Indonesia
PERSERO di bidang usaha Jasa Keuangan Lainnya
PT Bahana PUI
PT Danareksa PT Permodalan Nasional Madani PT Kliring dan JBK PT PANN Multi Finance
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Memperhatikan bahwa dana yang digunakan dalam rangka pembinaan terhadap usaha kecil dan koperasi berasal dari pembagian laba PERSERO dan merupakan bagian laba Pemerintah dalam bentuk dividen yang tidak disetorkan kepada Kas Negara, maka pengadministrasian dan penetapan alokasi dananya dilakukan oleh Menteri Keuangan.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3920