Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 11 Tahun 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- bahwa tarif Retribusi sebagaimana \_dia~ur Pa~~I T~h~~a1o~1 : a. Peraturan Oa~rah \_Kabup2tin. Mera~~ray~:nor Oaerah, perlu tentang Retnbus, Perna aian b h dan kemajuan disesuaikan dengan pertum u an . . pembangunan di daerah Kabupaten Merangin,
- bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah b. Kabupaten Merangin Nomor 11 Tahun 2011 tentans Retnbus1 Pemakaian Kekayaan Oaerah, . perubahan tanf dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupat1;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksu~ c. dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupat1 tentang Tarif Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Tanah, Bangunan/Gedung/Ruangan dan Rumah Dinas Pemerintah Oaerah Kabupaten Merangin;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Oaerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Oaerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Oaerah Tlnqkat II Sarolangun Bangko dan Oaerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo~ 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabu~aten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jamb, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
.
'
.
.
I
- 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 3. Undang-Undang NomNo~gara Republik Indonesia Tahun 2002 Retribusi (Lembaran b Negara Republik Indonesia Nomor 27, Tambahan Lem aran Nomor 4189);
- 1 Tahun 2004 tentang 5. Undang-Undang NNom~; (Lembaran Negara Republik Perbendaharaan egNa, 5 Tambahan Lembamn Negara Indonesia Tahun 2004 omor , Republik Indonesia Nomor 4355);
- 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 4. Undang-Undang Nomor R blik Indonesia Tahun 2003 Negara (Lembaran Neglara b e:nu Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan em ar Nomor 4286);
- Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 6. Undang-Undang T ung1·awab Keuangan Negara Pengelolaan dan angg 4 N 66 N Republik Indonesia Tahun 200 omor , ~::::~=~ {2~~aran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undan -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentan~ Perimbangan 7. Keuan~an Antara Pemerintah Pusat da~ Pemenntahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T\_ahun 200~ Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4438);
- 8\_ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tenRtang bpl~kja1k dOaer~h dan Retribusi Oaerah (Lembaran Negara epu I n onesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Ur.dangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang lndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan l3arang Milil&lt; Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92)
Menetapkan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 201 O Nomor 03;
16. Peraturan Daerah Kabupten Merangin Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011 Nomor 11);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PEMAKAIAN KEKA YAAN DAERAH UNTUK BANGUNAN I GE DUNG I RUANGAN DAN RUMAH DINAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERANG{N
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati lni yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Neqara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Dewan Perwakilan Rayat daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Merangin.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
9. Sadan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, BUMN, atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dan pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badari usaha lainnya.
10. Retribusi Jasa Usaha, adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
.
I
I
I
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan dan/atau alatalat milik daerah lainnya.
12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retnbusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi daerah yang selanjutnya disinqkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
16. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retr ibusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SRDLB diajukan oleh wajib retribusi daerah.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan PerundangUndangan Retribusi Daerah.
21. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Anggaran Pendapatan dan BeLanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rlencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
3. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
4. Pengelol,aan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungiawaban keuangan desa.
5. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
6. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
7. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator peLaksanaan pengelolaan keuangan desa.
8. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
9. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
10. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapa.tan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
11. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari ApBDesa melalui rekening Kas Desa.
-
12. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
13. Defrsit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
14. Sisa Iebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, elisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungiawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
BAB II - PENGEI.OI,AAN KEUANGAN DESA
Pasal 3

Pengelolaan Dana Desa dalam APBD Kota Kotamobagu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.
BAB II - PENGEI.OI,AAN KEUANGAN DESA
Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilatrukan dengan tertib dan disiplin anggarErn.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa I (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal I Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
BAB II - PENGEI.OI,AAN KEUANGAN DESA
Pasal 5

Pengelolaan Keuangan Desa meliputi :
- l. Perencanaan;
2. Pelaksanaan;
3. Penatausahaan;
4. Pelaporan; dan
5. Pertanggungiawaban.
Bagran Kesatu Perencanaan
BAB II - PENGEI.OI,AAN KEUANGAN DESA
Pasal 6

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
BAB II - PENGEI.OI,AAN KEUANGAN DESA
Pasal 7

PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (21 berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara.
BAB II - PENGEI.OI,AAN KEUANGAN DESA
Pasal 8

- (1) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a mempunyai tugas men5rusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peratural Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
BAB II - PENGEI.OI,AAN KEUANGAN DESA
Pasal 9

Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
BAB II - PENGEI.OI,AAN KEUANGAN DESA
Pasal 1

O
Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungiawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
Bagian Kedua
Pelaksanaan
BAB II - PENGEI.OI,AAN KEUANGAN DESA
Pasal 11

- (1) Semua penerim€Bn dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada
harus didukung oleh bulrti yang lengkap dan sah.
BAB II - PENGEI.OI,AAN KEUANGAN DESA
Pasal 12

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (Format lihat lampiran).
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungiawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungiawaban pelaksanaan kegiatan di desa (Format lihat lampiran)
BAB II - PENGEI.OI,AAN KEUANGAN DESA
Pasal 13

- Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa (Format lihat lampiran). (1)
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. (21
BAB II - PENGEI.OI,AAN KEUANGAN DESA
Pasal 14

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri atas:
- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungiawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi
BAB II - PENGEI.OI,AAN KEUANGAN DESA
Pasal 15

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Selrretaris Desa berkewajiban untuk:
- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
4. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan c.
5. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan d.
\,.,
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melalrukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara meLakukan pencatatan pengeluaran.
Bagian Ketiga Penatausahaan
BAB II - PENGEI.OI,AAN KEUANGAN DESA
Pasal 16

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungiawabkan uang melalui laporan Pertanggungiawaban-
- (4) Laporan pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepa.la Desa dan paling lambat tanggal 1O bulan berikutnya.
BAB II - PENGEI.OI,AAN KEUANGAN DESA
Pasal 17

Pencatatan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (2), menggunakan:
- a. buku kas umum (Format lihat lampiran)
- b. buku Kas Pembantu Pajak (Format lihat lampiran)
- c. buku Bank (Format lihat lampiran)
BAB II - PENGEI.OI,AAN KEUANGAN DESA
Pasal 18

Bendahara desa wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB II - PENGEI.OI,AAN KEUANGAN DESA
Pasal 19

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
qr
Bagran Keempat
Pelaporan
BAB II - PENGEI.OI,AAN KEUANGAN DESA
Pasal 2

O
- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi peLaksanaan APBDesa kepada Walikota setiap semester tahun berjalan (Format lihat lampiran)
- (2) l,aporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertarna disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan (Format lihat lampiran)
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
BAB II - PENGEI.OI,AAN KEUANGAN DESA
Pasal 21

- (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasat 20 ayat (1), kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Walikota setiap akhir tahun anggaran (Format lihat lampiran)
- (2) laporan realisasi dan laporan pertanggungiawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui camat (Format lihat lampiran).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
Bagian Kelima
Pertanggungiawaban
- Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungiawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Walikota setiap akhir tahun anggaran. (1)
- [.aporan pertanggungiawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. (2t
- Laporan pertanggungiawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. (3)
- Peraturan Desa tentang laporan pertanggungiawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: (4)
- a. la.poran Pertanggungiawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan (Lihat Lampiran);
\_
\-
- b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan (Lihat lampiran); dan
- c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
BAB II - PENGEI.OI,AAN KEUANGAN DESA
Pasal 23

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungiawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta La.poran Pertanggungiawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tercantum dalam Lampiran 5rang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Kotamobagu..
BAB III - ApBDesa
Pasal 24

- (1) APBDesa terdiri atas:
- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifrkasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
Bagran Kesatu Pendapatan
BAB III - ApBDesa
Pasal 25

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat ( l)huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), terdiri atas kelompok:
- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Transfer; dan
- c. Pendapatan Lain-Lain.
BAB III - ApBDesa
Pasal 26

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunalan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
BAB III - ApBDesa
Pasal 27

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
- a. Paling sedikit 7oolo (tujuh puluh perseratus) dari jumlah €rnggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
2. Operasional Pemerintah Desa;
3. T\rnjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.
BAB III - ApBDesa
Pasal 28

- Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok: (1)
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. BelanjaTakTerduga.
- Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. (2)
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja: (3)
- a. Pegawai;
- b. Barang dan Jasa; dan
- c. Modal.
,
v
- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Peranglat Desa serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja Pegawai s6lageim616 dimaksud pada ayat (l) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tereF dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
BAB III - ApBDesa
Pasal 3

O
- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) hurrf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dai 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) antara lain:
- a. alat tulis kantor;
- b. bendapos;
- c. bahan/ material;
- d. pemeliharaan;
- s. sstak/penggandaan;
- f. sewa kantor desa;
- g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- h. makanan dan minuman rapat;
- i. pakaian dinas dan atributnya;
- j. perjalanan dinas;
- k. upah kerja;
- l. honorarium narasumber/ahli;
- m. operasional Pemerintah Desa;
- n. operasional BPD;
- o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
- p. pemberian barang pa.da masyarakat/kelompok masyarakat.
BAB III - ApBDesa
Pasal 3

l
- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian / pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 32

Pemerintah Kota Kotamobagu wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundanglan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.
f,)1f,6+cplcn dt Xotamobegu Pade Taaggaf e{ Met 211
0t YALrr(orA KorAroBAcul{
TXTONG BARA
Diundangkan di Kotamobagu Pada Tanggal 2.S t{€l 2Ol5
UTAMA MADYA 10119 198803 1008 Drs. MUSTAFA LIMBALQ
BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2OI5 NOMOR IS'
Lampiran 1 : Peraturan Walikota Kotamobagu
Nomor : lS Tahun 2O15
Tanggal : 2$ lvloi 2015
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER PERTAMA PEMERINTAH DES4... TAHUN ANGGARAN
| URAIAN | JUMLAH ANGGAR AN (Rp.) | JUMLAH REALISA SI (Rp.) | LEBTHI KURANG (Rp.) | KET. |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|
| 2 | 3 | | | 4 |
| PENDAPATAN | | | | |
| Pendapatan Asli Desa | | | | |
| Hasil Usaha | | | | |
| Swadaya, Partisipasi dan Gotone Rovons | | | | |
| la.inlain Pendapatan Asli Desa yang sah | | | | |
| Dana Desa Bagtan dari | | | | |
| hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota | | | | |
| Alokasi Dana Desa Bantuan Keuanqan | | | | |
| Provinsi | | | | |
| Bantuan | | | | |
| Bantuan Kabupaten / Kota | | | | |
| Pendapatan Lain lain Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang | | | | |
| tidak mensikat l,ain-lain Pendapatan Desa yang sah | | | | |
| JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| Pem.eintatnn Desa Penghasilan Tetap dan T\rniangan | | | | |
| Belania Peeawai: - Penghasilan Terap | | | | |
| Kepala Desa Perang)<at dan Desa | | | | |
| - Tunjangan Kepala dan Perangkat | | | | |
| Tunjangan BPD | | | | |
| - | | | | |
| Operasional |
|---------------------------------------------|
| Perkantoran Belania Barans dan Jasa |
| - Alat Tulis Kantor |
| - Benda POS |
| - Pakaian Dinas dfan Atribut |
| - Pakaian Dinas |
| - Alat dan Bahan Kebersihan |
| - Perialanan Dinas |
| - Pemeliharaan |
| - Air, Listrik,dasn Telepon |
| - Honor |
| - dst... |
| Belania Modal |
| - Komputer |
| - Meia dan Kursi |
| - Mesin TIK |
| - dst... |
| Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa |
| - ATK |
| - Penggandaan |
| - Konsumsi Rapat |
| - dst ... |
| Operasional RT/ RW |
| Belania Barang dan Jasa . ATK |
| - Pengqadaan |
| - Komsumsi Rapat |
| -dst. |
| Bidang Pelalsanaan Pembanzunan Desa Irisasi |
| Perbaikan Saluran Belania Barang dan |
| iasa - Upah Keria |
| - Honor |
| - |
| dst... Belania Modal |
| - |
| Semen - |
| Material |
| - dst... |
| Pengaspalan ialan Belanja Barang dan |
| desa Jasa |
| - Upah Keria |
| - Honor |
| - dst... |
| Belania Modal: |
| - Aspal |
| - Pasir |
v
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ::::3 |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan |
| Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban |
| Belania Barang dan Jasa: - Honor Pelatih - Konsumsi |
| Masyarakat Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Peranekat Belanja Barang dan Jasa: - Honor pelatih - Konsumsi - Bahan pelatihan - dst.. - Kegiatan... |
| Kegiatan... |
| JUMLAH BEU.NJA |
| SURPLUS / DEFISIT |
| PEMBIAYAAN Peneimaan |
| SILPA |
| Pencairan Dana Cadangan |
| Hasil Kekayaan |
| Desa Yane di pisahkan |
| Biilarw TakTerduqa |
| Kegiatan Kejadian Luar |
| Biasa |
| Belanja Barang dan |
| Jasa: |
| - Honor tim |
| - Konsumsi |
| - Obat-obatan |
| - dst... |
| Pembianlaan |
| } |
| RP |
| JUMI,AH |
| Pembentukan Dana Cadangan |
|-----------------------------|
| Penyertaan Modal Desa |
| JUMLAH ( RP |
| I |
DISETUJI.'I OLEH KEPALA DESA
(...)
(ft WALIBOfA EOTAIoBAGU
TATOITG BARA
Lampiran 2 : Peraturan Walikota Kotamobagu
Nomor : lS Tahun 2Ol5
Tanggal : 1$ mei 2015
I..APORAN REALISASI PEI,AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DESA
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA...
TAHUN ANGGARAN
| KODE REKEM NG | KODE REKEM NG | KODE REKEM NG | URAIAN | JUMI,AH ANGGAR AN (Rp.l | JUMI.,AH REALISA SI (Rp.) | LEBIH/ KURANG (Rp.) | KET. |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|
| | 1 | 1 | 2 | | | | 4 |
| | | | PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA ) | 3 | | | |
| 1 | | | PENDAPATAN | | | | |
| 1 | 1 | | Pendapatan AsIi Desa | | | | |
| 1 | 1 | I | Hasil Usaha | | | | |
| I | 1 | 2 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | | | |
| I | 1 | 3 | Lainlain Pendapatan Asli Desa yang sah | | | | |
| 1 | 2 | | Pendapgtan Tlansfer | | | | |
| 1 | 2 | 1 | Dana Desa | | | | |
| 1 | 2 | 2 | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota | | | | |
| 1 | 2 | 3 | Alokasi Dana Desa | | | | |
| 1 | c | 4 | Bantuan Keuangan | | | | |
| I | 2 | 4 | Bantuan Provinsi | | | | |
| 1 | 2 | 4 | Bantuan Kabupaten / Kota | | | | |
| 1 | 3 | | Pend.apatan Lain lain | | | | |
| 1 | .) | 1 | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | | | |
| 1 | 3 | c | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | | | | |
| | | | JUMLq,H PENDAPATAN | | | | |
| | | | BELANJA | | | | |
| 2 .) | | | | | | | |
| | I | | Bidang Peny eleng g araan Pemerintatnn Desa | | | | |
| 2 | 1 | I | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | | | | |
| a | 1 | I | Belanja Pegawai: | | | | |
| | | | - Penghasilan Kepala Desa Perangkat Tetap dan | | | | |
| | | | - Tunjangan Kepala Desa | | | | |
| dan Perangkat |
|---------------------------------------------|
| - Tunjangan BPD |
| Operasional Perkaltoran |
| Belania Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor |
| - Benda POS |
| - Pakaian Dinas |
| dfan Atribut |
| - Pakaian Dinas - Alat |
| dan Bahan Kebersihan |
| - Perjalanan Dinas - Pemeliharaan |
| - Air, Listrik,dasn Telepon |
| - Honor |
| - dst... |
| Belanja Modal - Komputer |
| - Mesin TIK |
| - Meja dan Kursi |
| - dst... |
| Belanja Barang dan Jasa |
| . |
| ATK |
| - Penggandaan |
| - Konsumsi Rapat |
| Operasional RT/ RW Jasa |
| Belanja Barang dan - ATK - Penggadaan |
| - Konsumsi |
| Rapat |
| - dst |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
| Perbaikan Saluran Irieasi dan |
| Belania Barang iasa - Upah Keria |
| - Honor |
| - dst... Belania Modal |
| - Semen |
| - Material |
| - dst... |
| Pengaspalan ialan desa |
| - Upah Kerja |
| - Honor |
| | | | - dst... |
|----------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 2 | 2 | Belania Modal: |
| | | | - Aspal - Pasir - dst .. |
| 2 2 | 3 4 | I , | - dst... Kegiatan... Belanja Barang dan Jasa: - Honor pelatih - Konsumsi |
| c .) 2 2 | 2 3 | 3 | ::::* - Konsumsi - Bahan Pelatihan Masyarakat Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat |
| 2 | 3 3 | | - dst... Kegiatan... |
| 2 2 | 4 4 5 | I I | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Bidang Pemberdayaan |
| | 5 | 1 1 | Ketertiban Belanja Barang dan Jasa: - Honor Pelatih - Bahan pelatihan |
| | 4 | 2 | |
| 2 | | | Bidarw Tak Terduqa |
| 2 2 | | 1 | Kegiatan Kejadian Luar Biasa Belanja Barang dan |
| | | | Jasa: - Honor tim - Konsumsi - Obat-obatan - dst... |
| 2 | 5 | c | Keeiatan... JUMLAH BEI.A.NJA |
| | | | SITRPLUS / DEFISIT |
| | | | PEMBIAYAAN |
| 3 | 1 | | Peneimaan Pembiauaan |
| | I | | |
| 3 | | | |
| | | 1 | |
| 3 | | | SILPA |
| | | , | |
| 3 | 1 | | Pencairan |
| | | | Dana |
| | | | Cadangan |
|----|----|----|--------------------------------------|
| 3 | 1 | 3 | Hasil Kekayaan Desa Yane di pisahkan |
| | | | JUMI,AH ( RP ) |
| 3 | 2 | | Pengehnran Pembiauaan |
| 3 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan |
| 3 | 2 | 2 | Penyertaan Modal Desa |
| | | | JUMLAH ( RP ) |
DISETUJUI OLEH KEPAI,A DESA
(...)
hwALITOTA BOTAUOBAGU*.
Lampiran 3 : Peraturan Walikota Kotamobagu
Nomor : lS Tahun 2Ol5
Tanggal : l$ Mlci 2Ol5
IAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa
PEMERINTAH DESA ...
TAHUN ANGGARAN
| KODE REKENIN G | KODE REKENIN G | KODE REKENIN G | KODE REKENIN G | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | REAIJSA SI (Ro.l | LEBIH/ KURANG (np.) | KET |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 I | 1 | | | PENDAPATAN | | | | |
| | 1 | | | Pendapatan Asli Desa | | | | |
| I I | | 1 | | Swadaya, Partisipasi | | | | |
| I | 1 | 2 | | Hasil Usaha dan Gotons Rovonq | | | | |
| 1 | 1 a | 3 | | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | | | | |
| | | | | Pend.apatan Tla nsfer | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | Dana Desa | | | | |
| 1 I | 2 | 2 | | Bagran dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota | | | | |
| | 2 | 3 | | Alokasi Dana Desa | | | | |
| I | 2 | 4 | | Bantuan Keuanqan | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | | | | |
| I | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten / Kota | | | | |
| 1 | 3 | | | Pendapatan lain lain | | | | |
| I | 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mensikat | | | | |
| I | 3 | 2 | | l,ainlain Pendapatan Desa yang sah | | | | |
| | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| 2 2 | 1 | | | BELANJA Biilang Pengeleng g araan | | | | |
| 2 | 1 | 1 | | Pem.erintahon Desa Penghasilan Tetap dan | | | | |
| c | 1 | 1 | 1 | T\rniangan Belania Pesawai: | | | | |
| | | | | - Penghasilan Kepala Desa Perangkat Tetap dan | | | | |
| | | | | - I\:njangan Kepala Desa dan Perangkat | | | | |
| | | | | - Tunjangan BPD | | | | |
| 2 | 1 | 2 | | Operasional Perkantoran | | | | |
| a | 1 | 2 | 2 | Belania Barang dan Jasa | | | | |
| | | | | - Alat Tulis Kantor |
|-----|----|-----|----|--------------------------------------------|
| | | | | - Benda POS |
| | | | | - Pakaian Dinas dfan Atribut |
| | | | | - Pakaian Dinas |
| | | | | - Alat dan Bahan |
| | | | | Kebersihan |
| | | | | - Perialanan Dinas |
| | | | | - Pemeliharaan |
| | | | | - Air, Listrik.dasn Telepon |
| | | | | - Honor |
| | | | | - dst... |
| 2 | I | 2 | 3 | Belania Modal |
| | | | | - Komputer |
| | | | | - Meia dan Kursi |
| | | | | - Mesin TIK |
| | | | | - |
| | | | | dst... |
| 2 | 1 | | | Operasional BPD |
| 2 | 1 | 3 3 | 2 | BelanJa Barang dan Jasa |
| | | | | - ATK |
| | | | | - Penggandaan |
| | | | | - |
| | | | | Konsumsi Rapat |
| 2 | I | 4 | | Operasional RT/ RW Belanla Barang dan Jasa |
| 2 | 1 | 4 | 2 | - ATK |
| | | | | - |
| | | | | Penggadaan |
| | | | | - Komsumsi Rapat |
| | | | | - dst .. |
| 2 | 2 | | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
| | 2 | I | | Perbaikan Saluran Irisasi |
| 2 , | 2 | I | o | Belania Barang dan iasa |
| | | | | - Upah Keria |
| | | | | - Honor |
| | | | | - dst... |
| 2 | 2 | I | 3 | Belania Modal |
| | | | | - Semen |
| | | | | - Material |
| | | | | - dst... |
| 2 | | | | Pengaspalan |
| | 2 | 2 | | ialan desa |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Belania Barang dan Jasa : |
| | | | | Keria |
| | | | | - Upah |
| | | | | - Honor - dst... |
| 2 | 2 | 2 | 3 | Belania Modal: |
| | | | | -Aspal |
| | | | | - |
| | | | | Pasir |
| | | | | -dst. |
| 2 | 2 | 3 | | Kegiatan... |
| 2 | 3 | | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan |
|-----|-----|----|----|-----------------------------------------------|
| c | 3 | 1 | | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban |
| 2 | 3 | I | 2 | Belania Barans dan Jasa: |
| | | | | - Honor Pelatih |
| | | | | - Konsumsi |
| | | | | - Bahan Pelatihan |
| | | | | - dst... |
| 2 | 3 | 2 | | Kegiatan... |
| 2 | 4 | | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat |
| 2 | 4 | 1 | | Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Peranskat |
| 2 | 4 | 1 | 2 | Belania Barang dan Jasa: |
| | | | | - Honor pelatih |
| | | | | - Konsumsi |
| | | | | - Bahan pelatihan |
| | | | | - |
| | | | | dst... |
| 2 | 4 | 2 | | Kegiatan... |
| c o | 5 5 | 1 | | Biilarq Tak Terduqa Kegiatan Kejadian Luar |
| 2 | 5 | I | 2 | Biasa Belanja Barang dan Jasa: |
| | | | | - Honor tim |
| | | | | - Konsumsi |
| | | | | - Obat-obatan |
| | | | | - dst... |
| c | 5 | 2 | | Kegiatan... |
| | | | | JUMLAH BELANJA |
| | | | | SURPLUS / DEFISIT |
| 3 | | | | PEMBIAYAAN |
| 3 | 1 | | | Peneimaan Pembiauaan |
| 3 | I | 1 | | SILPA |
| 3 | 1 | 2 | | Pencairan Dana Cadangan |
| 3 | 1 | 3 | | Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan |
| | | | | JUMLAH ( RP ) |
| 3 | c | | | Pengefuaran Pembiauaan |
| 3 | 2 | I | | Pembentukan Dana Cadangan |
| 3 | 2 | 2 | | Penyertaan Modal Desa JUMLAH ( RP ) |
| | | | | - Pembiayaan Netto (PENERIMAAN |
TANGGAL
T"tD
(KEPALq DESA ...)
gE wruxorA KOITAUOBAGU(.
l,ampiran 4 : Peraturan Walikota Kotamobagu
Nomor : lS Tahun 2O15
Tanggal : AS lrlal 2Ol5
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...
| URAIAN | TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan) | TAHUN N-l (Tahun Sebelumnya) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| I. ASET DESA A. ASETIANCAR 1. Kas Desa a. Uang kas di Bendahara Desa b. Rekening Kas Desa 2. Piutang a. Piutang Sewa Tanah b. Piutang Sewa Gedung c. dst... 3. Persediaan 0. Kertas Segel b. Materai C. dst... | | |
| B. ASETTIDAK I.ANCAR 1. Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Desa 2. Aset Tetap - Tanah - Peralatan dan Mesin - Gedung dan bangunan - Jalan, Jaringan dan Instalasi - dst... 3. Dana Cadangan - Dana Cadangan 4. Aset tidak lancar Lainnya | | |
| JUMLAH ASET TIDAK I,ANCAR JUMLAH ASET fA + A, | | |
| II. KEWA.'IBAN JANGKA PENDEK JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
TANCTGAL
(KEPALA DESA ...)
Lampiran 5 : Peraturan Walikota Kotamobagu
Nomor : lt
Tahun 2015
Tanggal : ?-t lvrc, 2015
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DESA PEMERINTAH DESA... TAHUN ANGGARAN
| KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | URAIAN | ANGGARAN Bp.) | KETERANGAN |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| | | | , | 3 | 4 |
| 1 | | | PENDAPATAN | | |
| I | I | | Pendapatan Asli Desa | | |
| 1 | I | 1 | Hasil Usaha | | |
| 1 | 1 | 2 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | |
| 1 | 1 | 3 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | | |
| 1 | 2 | | Pertdapatan Transfer | | |
| 1 | 2 | I | Dana Desa | | |
| 1 | 2 | 2 | Bagran dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota | | |
| 1 | 2 | 3 | Alokasi Dana Desa | | |
| 1 | 2 | 4 | Bantuan Keuangan | | |
| 1 | 2 | 4 1 4 | Bantuan Provinsi | | |
| 1 | c | 2 | Bantuan Kabupaten / Kota | | |
| 1 | 3 | | Pendapatan lain tain | | |
| 1 | 3 | 1 | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke- 3 yang tidak mensikat | | |
| 1 | 3 | | yang | | |
| | | 2 | Lain-lain Pendapatan Desa sah | | |
| | | | JUMLAH PENDAPATAN | | |
| 2 2 | I | | BELANJA Bidang Pengelenggaraan Pemerintahan Desa | | |
| 2 | 1 | I | Penghasilan Tetap dan T\.rniangan | | |
| 2 | 1 | 1 1 | Belania Pegawai: | | |
| | | | - Peng[asilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat | | |
| | | | -Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat | | |
| | | | - Tunjangan BPD | | |
| 2 | 1 | 2 | Operasional Perkantoran | | |
| 2 | 1 | 2 2 | Belania Barang dan Jasa | | |
| | | | - AIat Tulis Kantor | | |
| | | | - Benda POS | | |
| | | | - Pakaian Dinas dfan Atribut | | |
| | | | - Pakaian Dinas - | | |
| | | | Alat dan Bahan Kebersihan | | |
| | | | - Pe{alanan Dinas - Pemeliharaaa | | |
| - Air, Listrik,dasn Telepon |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Honor - dst... |
| Belania Modal - Komputer - Meia dan Kursi |
| Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan |
| Belania Modal - Semen - Material - dst... Pengaspalan ialan desa Belania Barang dan Jasa : - Upah Keria - Honor - dst... |
| Belania Modal: -Aspal |
| - Pasir - dst .. |
| Kegiatan... |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan |
| Ketertiban Belania Barang dan Jasa: |
| - Honor Pelatih -Konsumsi - Bahan Pelatihan |
| - dst... |
| Kegiatan... |
| 2 | 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------|-------|
| 2 | 4 | Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat | 1 |
| 2 | 4 | Belania Barans dan Jasa: | 1 2 |
| | | - Honor pelatih | |
| | | - Konsumsi | |
| | | - Bahan pelatihan | |
| | | - dst... | |
| 2 | 4 | Keeiatan... | 2 |
| | | Biilanq TakTerduqa | |
| | | | 4 |
| 2 | | Kesiatan Keiadian Luar | 2 5 |
| 2 | 5 | Biasa Belania Barang dan Jasa: | 1 2 |
| | | - Honor tim | |
| | | - Obat-obatan - | |
| | 5 | dst... | |
| | | SURPLUS DEFISIT | |
| | | / | |
| 3 | 1 | PEMBIAYAAN | 3 |
| 3 | 1 | Peneimaan Pem.biayaan SILPA | |
| 3 | | Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa Yane dipisahkan | 3 1 c |
| | I | | |
| | | | 3 |
| | | JUMLAH (RP) | |
| 3 | | JUMLAH ( RP ) | 2 |
| | | Pengeluaran Pembiagaan Pembentukan Dana Cadangan | |
| 3 | | Penyertaan Modal Desa | c 1 |
| .l | | | |
| | | | 2 2 |
DISETUJUI OLEH KEPALA DESA
(...)
h wALrroTA rorAfoBAcur(
Lampiran 6 : Peraturan lt/alikota Kotamobagu
Tanggal : lf
Mti
Nomor : lS Tahun 2015
2015
RENCANA ANGGARAN BI,AYA
DESA...
KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN
1. Bidang
:
2. Kegiatan : ________________
3. Waku Pelaksanaan :
Rincian Pendanaan
:
| NO. | URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN [Rp.] | JUMI.AH (Rp.) |
|--------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | .) | 4 | 5 |
| JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | |
tanggal
Disetujui/ mengesahkan Kepala Desa
Pelaksana Kegiatan
L,ampiran 7 : Peraturan Walikota Kotamobagu
Nomor : 1l Tahun 2O15
Tanegal : 35 mci 2015
SURAT PERMII.ITAAN PEMBAYARAN ( SPP )
DESA...,...
KECAMATAN
TAHUNANGGARAN
- l. Bidang :
3. Waktu Pelaksanaan :
2. Kegtatarr : ________________
Rincian Pendanaan :
| NO. | URAIAN | PAGU ANGGARAN | PENCAIRAN S.D. YG LALU | PERMIIiITAAN SEKARANG | JUMLAH SAMPAI SAAT INI | SISA DANA |
|-------|----------|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| | | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) |
| | JUMITq,H | | | | | |
+anggal
Telah dilakukan verifikasi Sekretaris Desa
Setujui untuk dibayarkan Kepala Desa
Pelaksana Kegiatan
Telah dibayar lunas Bendahara
Lamptan 8 : Peraturan Walikota Kotamobagu
Nomor : tS Tahun 2015
Tanggal : 1S tlG' 2015
BUKU KAS UMUM KECAMATAN
DESA...
TAHUNANGGARAN
| N : | T 1 | KODE REKEMNG | URAIAN | PENERIMA AN (Rp.) | PENGELUAR AN (Rp.) | NO BUKTI JUMI,AH PENGELUARAN KOMULATIF | KODE REKEMNG | KODE REKEMNG | |
|-----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 1 | | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| JUMI,,q,H | JUMI,,q,H | JUMI,,q,H | JUMI,,q,H | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | JUMI,,q,H | JUMI,,q,H |
tanggal
BENDAI{ARA DESA,
MENGETAHUI KEPALA DESA,
Peraturan Walikota Kotamobagu
: ll Tahun 2O15
2l M(ir 2015
Lampiran 9
Nomor
Tanggal
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
DESA... KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN
1 Bidang
| | | | Penerimaan (Rp) | Penerimaan (Rp) | Nomor Bukti | Pengeluaran(Rp: | Pengeluaran(Rp: | Jumlah an ke Bendahara | |
|-----|---------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| No. | Tanggal | Uraian | Dari Bendahara | Swadaya Masyarakat | | Belanja Barang dan Jasa | Belanja Modal | Pengembali | Saldc Kas (Rp.) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 8 | | 10 |
| | | Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya_ | | | | | | | |
| | | Jumlah | | | | | | | |
| | | Total Penerimaan | | | | Total Pengeluaran | Total Pengeluaran | Total Pengeluaran | |
| | | | | | | Total Pengeluaran Saldo Kas | Total Pengeluaran Saldo Kas | Total Pengeluaran Saldo Kas | |
Desa...,...
... ... .,Tanegal... ...
Pelaksana Kegiatan
Lampiran 1O : Peraturan Walikota Kotamobagu
Nomor
: lS Tahun 2015
Tanggal : 2S lrtsi 2015
BUKU BANK DESA
DES4...
KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN
BUI,AN
:
BANKCABANG :
REK. NO.
| No | TANGGAL TRANSAKSI | URAIAN TRANSA KSI | BUKTI TRANSAK SI | PEMASUKAN | PEMASUKAN | PENGELUARAN | PENGELUARAN | PENGELUARAN | SALDO |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------|
| No | TANGGAL TRANSAKSI | URAIAN TRANSA KSI | BUKTI TRANSAK SI | SETO RAN | BUNGA BANK [RpL | PENARIKAN (Rp.) | PAJAK (Rp.) | BIAYA ADMINISTRA SIRpL | SALDO |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | | 10 |
| TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | | | | | | |
| TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | | | | | | |
MENGETAHUI KEPAII, DESA
BENDAHARA DESA
Lampiran l1 : Peraturan Walikota Kotamobagu
Nomor
: lS Tahun 2Ol5
Tanggal : 2i mei 2Ol5
BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA...
KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN ...
| No. | TANGGAL | URAIAN | PEMOTONGAN (Rp.) | PENYETORAN {Ro.} | SALDO tRp.) |
|--------|-----------|----------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| JUMLAF | JUMLAF | JUMLAF | | | |
tanggal
MENGETAHUI KEPALA DESA
BENDAHARA DESA
Lampiran 12 : Peraturan Walikota Kotamobagu
Tanggal : zs Mci 2015
: lS Tahun 2015
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
KECAMATAN
DESA...
TAHUN ANGGARAN
- l. Bidang
:
2. Kegiatan : ________________
| NO. | PENERIMA | URAIAN | JUMI.AH (Rp.) |
|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| I | 2 | 3 | 4 |
| JUML,AH (Rp.) | JUML,AH (Rp.) | JUML,AH (Rp.) | |
Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan ad:ninistrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan pemndangundangan.
Detnikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
...,tanggaI ...
Pelaksana Kegiatan
Nomor