PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 4 Tahun 2017
Tentang BUPATI LAMONGAN
Berlaku: 3 Januari 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMONGAN PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI LAMONGAN
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, Pegawai dituntut untuk meningkatkan disiplin, produktivitas dan kinerja;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, perlu memberikan Tambahan Perbaikan Penghasilan;
- c. bahwa dalam rangka obyektivitas pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, perlu dipertimbangkan kinerja berdasarkan tingkat kehadiran Pegawai melalui presensi sidik jari {finger print);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamongan tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
[
SAUNAN
l
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Menetapkan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
4. 14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamongan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
- dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD clan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, yang selanjutnya disebut Pegawai, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) atau Tenaga Kontrak Kerja (TKK) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) atau Tenaga Kontrak Kerja (TKK), yang selanjutnya disingkat PPPK/TKK, adalah Pegawai yang bukan merupakan PNS, yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja dengan/pada Pemerintah Daerah.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (setara eselon II) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Jabatan Administrasi adalah jabatan yang fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan (setara eselon Ill) yang meliputi Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas clan Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrarnpilan tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Tambahan Perbaikan Penghasilan yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam bentuk tunjangan kesejahteraan clan diberikan dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
15. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
16. Prestasi kerja adalah basil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
17. Presensi adalah suatu daftar yang diisi dan ditandatangani untuk mengetahui kehadiran seseorang dilihat dari adanya tanda tangan yang bersangkutan.
18. Presensi Sidik Jari adalah suatu sistem yang terdiri dari aplikasi komputer, infrastruktur identifikasi sidik jari, sidik jari dan prosedur yang digunakan untuk mengetahui PNS masuk kerja dan mematuhi jam kerja melalui identifikasi sidik jari.
19. Operator adalah PNS yang ditunjuk untuk mengoperasikan perangkat presensi sidik jari.
20. Perangkat Presensi Sidik Jari adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang dipergunakan untuk pelaksanaan presensi sidik jari yang terdiri dari aplikasi komputer dan infrastruktur identifikasi sidik jari.
BAB II - KLASIFIKASI PEMBERIAN
Pasal 2

- (!) TPP diberikan berdasarkan 2 (dua) variabel, yaitu:
- a. jabatan; dan
- b. kehadiran pegawai.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( !) diberikan kepada seluruh PNS yang terdiri dari kelompok Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi serta jabatan fungsional dengan beberapa pengecualian.
- (3) TPP tidak diberikan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (!) tidak diberikan bagi PNS yang telah memperoleh Tambahan Tunjangan Penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
- a. P'-.J"S yang mendapatkan Tunjangan Sertifikasi Guru dan Non Sertifikasi Guru;
- b. P:'1S yang mendapatkan Tunjangan Penghasilan yang bersumber dari pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
- c. P::-JS yang mendapatkan Tunjangan Penghasilan yang bersumber dari pengelolaan dana Jaminan Kesehatan (JKN).
BAB III - PENGHITUNGAN DAN BESARAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN
Pasal 3

- (!) Penghitungan besaran TPP yang diterima oleh PNS dan PPPK/TKK setiap bulan diperoleh dari hasil variabel jabatan dan kehadiran, dengan bobot poin masing-masing yang telah ditentukan.
- (2) Besaran TPP yang diberikan kepada pegawai dirumuskan berdasarkan pertimbangan jenis/level jabatan dan evaluasi tingkat kehadiran.
- (3) Jumlah besaran TPP yang diberikan maksimal setiap bulan dengan rincian sebagaimana terse but dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
BAB IV - PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN
Pasal 4

Perhitungan TPP didasarkan pada jabatan dan hasil evaluasi tingkat kehadiran, khususnya dari print out perangkat presensi sidik jari (finger print).
BAB IV - PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN
Pasal 5

Perhitungan TPP berdasarkan variabel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan kelompok Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi serta jabatan fungsional.
- {l) Perhitungan TPP berdasarkan variabel kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan dikurangi berdasarkan indikator ketidakhadiran pegawai, yang meliputi :
- a. keterlambatan masuk kerja;
- b. kepulangan mendahului jam kerja;
- c. ketidakhadiran kerja karena cuti;
- d. ketidakhadiran kerja karena alasan selain cuti.
- (2) Kehadiran pegawai setiap bulan dicetak melalui Sistem Informasi Manajemen Kinerja Kehadiran Pegawai atau perangkat presensi sidik jari [finger print).
- (3) Ketidakhadiran pegawai karena keterlambatan masuk kerja, kepulangan mendahului jam kerja, dan ketidakhadiran kerja karena alasan selain cuti se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, huruf b dan huruf d tanpa keterangan yang sah, dihitung mengurangi jam kerja.
- (4) Ketidakhadiran pegawai karena menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti bersalin tidak dihitung sebagai pengurangan dalam pemberian TPP.
- (5) Pegawai yang sedang menjalankan tugas dinas luar berdasarkan surat tugas pimpinan, antara lain mengikuti diklat, melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung penuh masuk kerja.
- (6) Pegawai yang sedang menjalankan tugas dinas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan surat tugas resmi dari pimpinan yang dilampirkan dalam daftar presensi masing-masing pegawa1.
- (7) Pegawai yang tidak hadir kerja karena alasan sakit dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dan atas sepengetahuan Kepala PD masing› masmg.
BAB IV - PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN
Pasal 7

- (1) Tanpa keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) adalah tidak membuat surat keterangan (izin/pemberitahuan) dan/ a tau tidak mendapat persetujuan pimpinan atas keterlambatan masuk kerja dan kepulangan mendahului jam kerja (pulang cepat).
- (2) Keterangan yang sah adalah surat keterangan yang dibuat secara tertulis oleh pegawai yang bersangkutan dan mendapat persetujuan Kepala PD masing-masing.
BAB IV - PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN
Pasal 8

- (I) Jumlah kehadiran pegawai melalui Si stem lnformasi Manajemen Kinerja Kehadiran Pegawai atau perangkat presensi sidik jari (Finger Print) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah menit kehadiran pegawai dan direkapitulasi akhir dalam bentuk prosentase kehadiran pegawai setiap bulan.
- (2) Berdasarkan penghitungan dan rekapitulasi dalam bentuk prosentase kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. pegawai yang tingkat kehadirannya 90% 100%, TPP diberikan sebesar 100%;
- b. pegawai yang tingkat kehadirannya 70% - 89,99%, TPP diberikan sebesar 75%;
- c. pegawai yang tingkat kehadirannya 50% 69,99%, TPP sebesar 50%;
- d. pegawai yang tingkat kehadirannya 0% 49,99%, TPP tidak diberikan.
- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, setiap PD mempersiapkan/menyediakan dan/atau memanfaatkan perangkat presensi sidik jari (finger print).
- (2) Apabila dalam melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Kinerja Kehadiran Pegawai atau perangkat presensi sidik jari (finger print) terjadi kendala/tidak dapat dioperasionalkan karena error sistem atau error perangkat atau karena listrik mati atau perangkat belum mendukung pelaksanaan presensi sidik jari (finger print) maka metode penghitungan skor kehadiran pegawai dapat dilaksanakan secara manual.
PEMBIAYAAN
BAB IV - PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN
Pasal 10

TPP dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing PD berikut perubahannya.
BAB IV - PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN
Pasal 11

- Pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

- (1) PNS dan PPPK/TKK melaksanakan presensi masuk kerja sebelum jam masuk kerja sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku.
- (2) PNS dan PPPK/TKK melaksanakan presensi pulang kerja setelah jam pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku.
- (3) PNS dan PPPK/TKK yang melaksanakan presensi masuk kerja setelah jam masuk kerja tanpa keterangan yang sah dianggap terlambat masuk kerja dan dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
-
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

TPP berdasarkan jabatan dan kehadiran pegawai dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2017.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.
Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 3 Januari 2017
BUPATl LAMONGAN, ttd. FADEL!
Diundangkan di Lamongan pada tanggal 3 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN ttd, YUHROHNUR EFENDI
-SERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 NOMOR 4
-
-
Lampiran Peraturan Bupati Lamongan
Nomor
: 4 Tahun 201 7
Tanggal: 3 Januari 2017
BESARAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
| No | Jabatan | Besaran Tambahan Perbaikan Penghasilan (Rp) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Jabatan Pimpinan Tinggi (setara Eselon II.a) | 10.000.000,00 |
| 2 | Jabatan Pimpinan Tinggi (setara Eselon IL b) | 7.000.000,00 |
| 3 | - Jabatan Administrator (setara Eselon III.a) - Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Utama | 5.000.000,00 |
| 4 | - Jabatan Administrator (setara Eselon lll. b) - Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya | 3.000.000,00 |
| 5 | - Jabatan Pengawas (setara Eselon IV.a) - Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Muda - Jabatan Fungsional Jenjang Terampil Penvelia | 2.000.000,00 |
| 6 | - Eselon IV.b - Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Pratama - Jabatan Fungsional Jenjang Terampil Pelaksana lan_iutan | 1.500.000,00 |
| 7 | - PNS Jabatan Pelaksana (staij - PNS Jabatan Fungsional Tingkat Terampil Jeniang Pelaksana | 600.000,00 |
| 8 | Tenaga Kontrak Kerja (Keputusan Bupati) | 350.000,00 |
BUPATI LAMONGAN, ttd. FADEL!
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,
~-
YOSEP DWI PRIHATONO NIP. 19670629 199803 1 004