Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 2012
Tentang PEMBENTUKAN DESA PERIGI , DESA BAYAM RAYA, DAN DESA PANGKALAN PAKET KECAMATAN JELAI HULU
Berlaku: 22 Nopember 2012
N/A
Preamble

Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERIGI , DESA BAYAM RAYA, DAN DESA PANGKALAN PAKET KECAMATAN JELAI HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,
Menimbang : a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan Kecamatan Jelai Hulu pada umumnya dan Desa Deranuk, Desa Biku Sarana dan Desa Tanggerang pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan aspirasi dan hasil Penilaian dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi desa, dan pertimbangan dari aspek sosial budaya dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Deranuk, Desa Biku Sarana dan Desa Tanggerang dipandang perlu membentuk Desa Perigi, Desa Bayam Raya, dan Desa Pangkalan Paket di wilayah Kecamatan Jelai Hulu;
- c. bahwa pembentukan Desa Perigi, Desa Bayam Raya dan Desa Pangkalan Paket diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi desa ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Perigi, Desa Bayam Raya, dan Desa Pangkalan Paket Kecamatan Jelai Hulu;
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Menetapkan
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERIGI, DESA BAYAM RAYA, DAN DESA PANGKALAN PAKET KECAMATAN JELAI HULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
2. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Perigi, Desa Bayam Raya, dan Desa Pangkalan Paket Kecamatan Jelai Hulu.
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 3

- (1) Desa Perigi berasal dari sebagian wilayah Desa Deranuk.
- (2) Desa Perigi terdiri atas cakupan wilayah :
- a. Dusun Perigi; dan
- b. Dusun Kedaung.
- (2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Desa Perigi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 4

Dengan terbentuknya Desa Perigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Deranuk dikurangi dengan wilayah Desa Perigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2).
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 5

- (1) Desa Bayam Raya berasal dari sebagian wilayah Desa Biku Sarana.
- (2) Desa Bayam Raya terdiri atas cakupan wilayah :
- a. Dusun Bayam; dan
- b. Dusun Lalang.
- (3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Desa Bayam Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 6

Dengan terbentuknya Desa Bayam Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Biku Sarana dikurangi dengan wilayah Desa Bayam Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2)
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 7

- (1) Desa Pangkalan Paket berasal dari sebagian wilayah Desa Tanggerang.
- (2) Desa Pangkalan Paket terdiri atas cakupan wilayah :
- a. Dusun Kali Seberuangan; dan
- b. Dusun Selandai Indah.
- (3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Desa Pangkalan Paket sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB II - PEMBENTUKAN DESA
Pasal 8

Dengan terbentuknya Desa Pangkalan Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Tanggerang dikurangi dengan wilayah Desa Pangkalan Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
BAB III - BATAS WILAYAH DESA
Pasal 9

- (1) Desa Perigi mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Air Dua Kecamatan Jelai Hulu;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Riam Batu Gading dan Desa Runjai Jaya Kecamatan Marau;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Teluk Runjai Kecamatan Jelai Hulu;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Deranuk Kecamatan Jelai Hulu.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
BAB III - BATAS WILAYAH DESA
Pasal 10

Batas wilayah administrasi Desa Perigi dicantumkan dengan titik koordinat yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - BATAS WILAYAH DESA
Pasal 11

- (1) Desa Bayam Raya memiliki batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Biku Sarana Kecamatan Jelai Hulu;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Harapan Baru Kecamatan Air Upas;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bantan Sari Kecamatan Marau; dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kelampai Kecamatan Manis Mata.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
BAB III - BATAS WILAYAH DESA
Pasal 12

Batas wilayah administrasi Desa Bayam Raya dicantumkan dengan titik koordinat yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - BATAS WILAYAH DESA
Pasal 13

- (1) Desa Pangkalan Paket mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mahawa Kecamatan Tumbang Titi dan Desa Sidahari Kecamatan Jelai Hulu;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanggerang Kecamatan Jelai Hulu;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Belaban Kecamatan Marau; dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanggerang Kecamatan Jelai Hulu.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
BAB III - BATAS WILAYAH DESA
Pasal 14

Batas wilayah administrasi Desa Pangkalan Paket dicantumkan dengan titik koordinat yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati
BAB IV - PUSAT PENGEMBANGAN DESA
Pasal 15

Pusat pengembangan Desa Perigi berkedudukan di Dusun Perigi.
BAB IV - PUSAT PENGEMBANGAN DESA
Pasal 16

Pusat pengembangan Desa Bayam Raya berkedudukan di Dusun Lalang.
BAB IV - PUSAT PENGEMBANGAN DESA
Pasal 17

Pusat pengembangan Desa Pangkalan Paket berkedudukan di Dusun Kali Seberuangan.
BAB V
Pasal 18

- (1) Luas wilayah Desa Perigi ± 3.162 Ha.
- (2) Jumlah penduduk Desa Perigi pada saat pembentukan Desa ini berjumlah 167 KK / 1.701 jiwa.
BAB V
Pasal 19

- (1) Luas wilayah Desa Bayam Raya ± 2.745 Ha.
- (2) Jumlah penduduk Desa Bayam Raya pada saat pembentukan Desa ini berjumlah 113 KK/ 389 jiwa.
BAB V
Pasal 20

- (1) Luas wilayah Desa Pangkalan Paket ± 2.333 Ha.
- (2) Jumlah penduduk Desa Pangkalan Paket pada saat pembentukan Desa ini berjumlah 145 KK/ 502 jiwa.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, Desa induk masih tetap melaksanakan tugastugas pemerintahan sampai terbentuknya pemerintahan desa yang baru.
- (2) Pemerintahan Desa dan kelembagaan desa lainya harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya peraturan daerah ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.
Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 22 Nopember 2012
BUPATI KETAPANG, ttd.
HENRIKUS
Diundangkan di Ketapang pada tanggal 23 Nopember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, ttd. ANDI DJAMIRUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2012 NOMOR 12