PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 28 Tahun 2016
Tentang STANDAR HARGA BARANG DAN JASA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Berlaku: 28 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
(
BUPATIKOTAWARINGINBARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG
STANDAR HARGA BARANG DAN JASA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2015, biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga perlu menetapkan standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan kepala desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang dan Jasa untuk Belanja Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016.
1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan · Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
SALINAN
]
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21. Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran · Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 5).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALADESA
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yan dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desan ya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang didukung oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan tingkat kabupaten adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang diadakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang diselenggarakan di daerah secara serentak satu kali atau bergelombang;
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan tingkat desa adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa di desa;
11. Bak.al Calon Kepala Desa adalah seseorang penduduk desa setempat yang ikut serta dalam penjaringan bakal calon kepala desa;
12. Calon Kepala Desa adalah Baka! Calon Kepala Desa yang telah lulus penjaringan dan ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
13. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
14. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
15. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
BAB II - STANDAR BIAYA
Pasal 2

Standar biaya pemilihan kepala Desa terdiri atas harga satuan, tarif dan/ atau indeks.
BAB II - STANDAR BIAYA
Pasal 3

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berfungsi sebagai estimasi untuk menghasilkan biaya komponen keluaran (output) yang berisi perkiraan besaran biaya dengan mempertimbangkan:
- a. Harga pasar;
- b. Ketersedian alokasi anggaran; dan
- c. Prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas.
BAB II - STANDAR BIAYA
Pasal 4

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 digunakan oleh Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah dalam menyusun DPA› SKPD untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
BAB III - BIAYA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pasal 4.
- (2) Estimasi biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
,
BAB IV - KETENTUANPENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 31 Mei 2016
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
BAMBANG PURWANT0
Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 2 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
MASRADIN
BUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016 NOMOR: 28 an aslinya UKUM, Salinan KEPALA
M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si NIP. 19600429 199311 1 002
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 28 TANGGAL :
TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN KOTAWARINGIN TAHUN 2016
A. STANDAR PENETAPAN PERHITUNGAN HONORARIUM
| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA TA. 2016 | BIAYA TA. 2016 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| 1. HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA | 1. HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA | | | |
| | a. Ketua | OB | Rp | 500.000 |
| | b. Wakil Ketua | OB | Rp | 450.000 |
| | c. Sekretaris | OB | Rp | 400.000 |
| | d. Bendahara | OB | Rp | 350.000 |
| | e. Anggota | OB | Rp | 300.000 |
| 2. HONORARIUM KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) | 2. HONORARIUM KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) | | | |
| | a. Ketua | ok | Rp | 350.000 |
| | b. Anggota | OK | Rp | 300.000 |
| | c. Linmas | OK | Rp | 250.000 |
| 3. HONORARIUM PETUGAS PENDAFfARAN PEMILIH (GASTARLIH) | 3. HONORARIUM PETUGAS PENDAFfARAN PEMILIH (GASTARLIH) | | | |
| | | OB OK | Rp Rp | 500.000 |
| 4. HONORARIUM PENGAMANAN | 4. HONORARIUM PENGAMANAN | 4. HONORARIUM PENGAMANAN | | |
| - | a. Distribusi Logistik | | | 250.000 |
| | b. Penyimpanan Logistik di Kabupaten | OK | Rp | 200.000 |
| | c. Kampanye dan Masa Tenang | OK | Rp | 300.000 |
| | d biaya pengantar undangan pemilihan | OK/und | Rp | 500 |
B. STANDAR PENETAPAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA TA. 2016 | BIAYA TA. 2016 | KET. |
|------|---------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|--------|
| 1. | PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN | | | | |
| | a. Cetak Surat Suara (Model K) | Lembar | Rp | 2.500 | |
| | b. Penggandaan Formulir/Blangko Pendaftaran Calon Kepala Desa | | | | |
| | 1) Model F | Lembar | Rp | 1.000 | |
| | 2) ModelG | Lembar | Rp | 1.000 | |
| | 3) ModelH | Lembar | Rp | 2.000 | |
| | 4) Model I | Lembar | Rp | 2.000 | |
| | 5) ModelJ | Lembar | Rp | 1.000 | |
| | c. Penggandaan Formulir untuk Perincian TPS | | | | |
| | l) Model L | Lembar | Rp | 1.000 | |
| | 2) Model M | Lembar | Rp | 1.000 | |
| | 3) ModelN | Lembar | Rp | 2.000 | |
| | 4) Modelo | Lembar | Rp | 11.000 | |
| - | 5) ModelP | Lembar | Rp | 1.000 | |
| | 6) Model Q | Lembar | Rp | 2.000 | |
| | 7) ModelR | Lembar | Rp | 2.000 | |
| 2. | PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA LAINNYA | | | | |
| | a. Alat Coblos/Paku | Buah | Rp | 1.000 | |
| | b. Bantalan Coblos/Busa | Buah | Rp | 14.000 | |
| | c. Tali Pengikat Alat Coblos | Rol | Rp | 6.000 | |
| | d. Tanda Pengenal | Buah | Rp | 11.000 | |
| | e. Karet Pengikat Surat Suara | Ons | Rp | 3.500 | |
| | f. Sticker Nomor Kotak Suara | Buah | Rp | 1.500 | |
| | g. Gembok Kotak Suara | Buah | Rp | 20.000 | |
| | h. Segel Amplop Surat Suara | Lembar | Rp | 1.500 | |
| | i. Tinta | Botol | Rp | 26.000 | |
| | j. Kantong Plastik Besar | Lembar | Rp | 1.200 | |
| | k. Kantong Plastik Kecil | Lembar | Rp | 600 | |
| | I. Lem Perekat | Botol | Rp | 6.000 | |
| | m. Ballpoint | Buah | Rp | 3.000 | |
| | n. Spidol Kecil | Buah | Rp | 2.000 | |
.
| , • NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA TA, 2016 | BIAYA TA, 2016 | KET. |
|----------|------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| p. | Sticker Label Kotak Suara | Buah | Rp | 1.500 | |
| q. | Lakban3 cm | Buah | Rp | 13.000 | |
| | r. Amplop Besar | Buah | Rp | 10.000 | |
| s. | Lem Kertas Kecil | Buah | Rp | 3.000 | |
| t. | Daftar Calon Tetap | Lembar | Rp | 10.000 | |
| 3. | DISTRIBUSI - PP (TERMASUK BONGKAR MUAT) | | | | Sewa Kendaraan berikan secara at cost lbiava riill |
| | - Dari Kabupaten ke Kecamatan | pp | Rp | 2.500.000 | |
| | - Dari Kecamatan ke Desa | PP | Rp | 500.000 | |
| | - Dari Desa ke KPPS (TPS) | pp | Rp | 100.000 | |
| 4. | PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | | | | |
| a. | Panitia Pemilihan Tingkat Desa | | | | |
| | - ATK | Paket | Rp | 300.000 | |
| b. | Petugas Pendaftaran Pemilih (Gastarlih) | | | | |
| - | ATK | OK | Rp | 200.000 | |
| c. | Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) | | | | |
| | ATK | | Rp | 300.000 | |
| - - | Tenda | | Rp | 500.000 | |
| - | Meja | | Rp | 10.000 | |
| - - | Kursi | | Rp | 4.000 | |
| | Soundsystem | | Rp | 800.000 | |
| '• ', - | Backdrop | | Rp | 1.000.000 | |
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
BAMBANG PURWANTO