PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 12 Tahun 2002
Tentang PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN EMAS (GOLONGAN B )
Berlaku: 12 TAHUN 2002
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan rakyat Bahan Galian Emas (Golongan B) serta untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta sumber daya alam, perlu diatur pertambangan rakyat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertambangan Rakyat Bahan Galian Emas (Golongan B).
Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) ;
2. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) ;
3. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
4. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 );
6. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
7. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbanganan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
8. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ( Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916);
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3124);
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3258)
12. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3838 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BATANG HARI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN EMAS ( GOLONGAN .B ).
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Batang Hari.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batang Hari.
7. Kantor Pertambangan adalah Kantor Pertambangan Kabupaten Batang Hari.
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pertambangan Kabupaten Batang Hari.
9. Surat Izin Pertambangan Rakyat di singkat SIPR adalah Izin Pertambangan yang berisikan hak untuk melakukan usaha pertambangan rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat.
10. Pertambangan Rakyat adalah pertambangan bahan galian emas (Golongan B) yang diusahakan oleh penduduk setempat untuk penghidupan mereka sehari-hari yang dilakukan secara sederhana.
11. Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, biji-bijian dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.
12. Eksploitasi/penambangan adalah usaha pertambangan untuk dapat mengambil atau mengeluarkan bahan galian dari keterdapatannya.
13. Air Raksa atau mercury adalah bahan kimia dengan nama latin Hidrogoryum dengan symbol atom Hg yang digunakan dalam proses pengolahan bahan galian emas.
14. Penduduk setempat adalah orang-orang yang tinggal atau berdomisili dalam satu wilayah Kecamatan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, polotik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
BAB II - PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN EMAS (GOLONGAN B)
Pasal 2

- (1) Setiap Usaha Pertambangan Rakyat untuk bahan galian emas dapat dilaksanakan setelah mendapat SIPR ;
- (2) SIPR hanya dapat diberikan kepada Perorangan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal diwilayah tempat terdapatnya bahan galian;
BAB II - PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN EMAS (GOLONGAN B)
Pasal 3

Surat Izin Pertambangan Rakyat tidak dapat diberikan pada :
- a. Wilayah yang termasuk Kawasan Lindung.
- b. Wilayah Pemakaman atau tempat yang dianggap Suci oleh Masyarakat.
- c. Dekat dengan Sarana Umum, tempat tinggal, kecuali atas izin pemilik atau pengelolanya.
BAB III - WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 4

- (1) Wilayah Pertambangan rakyat ditetapkan oleh Bupati atas usul Kantor Pertambangan Kabupaten Batang Hari.
- (2) Surat Izin Pertambangan Rakyat ( SIPR ) hanya dapat diberikan didalam wilayah pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud ayat (1) ;
- (3) Bahan Galian yang dimohon dalam SIPR harus sesuai dengan bahan galian yang terdapat dalam wilayah Pertambangan Rakyat.
BAB III - WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 5

Pengusulan Wilayah Pertambangan Rakyat dimaksud pasal 4 ayat (1) dilakukan setelah :
- a. Usaha Pertambangan rakyat yang telah berjalan secara tradisional yang terdapat di Kabupaten Batang Hari sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib diinventarisasi dan didaftarkan ke Kantor Pertambangan Kabupaten Batang Hari.
- b. Terhadap wilayah Pertambangan rakyat dimaksud huruf a pasal ini dapat diberikan batas sementara oleh Kantor Pertambangan Kabupaten Batang Hari.
- c. Pendaftaran dan batas sementara dimaksud huruf b pasal ini dilaporkan kepada Bupati.
- d. Keputusan Wilayah Pertambangan Rakyat, hanya dapat diusulkan untuk satu jenis bahan galian .
BAB IV - WEWENANG PEMBERIAN SIPR
Pasal 6

- (1) SIPR untuk bahan galian Emas di dalam wilayah Pertambangan Rakyat dikeluarkan oleh Kantor Pertambangan Kabupaten Batang Hari atas nama Bupati ;
- (2) Sebelum memberikan SIPR, terlebih dahulu diminta rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat dan Instansi Pemerintah yang berkompeten tentang adanya hak-hak atas tanah serta masalah gangguan dan pencemaran lingkungan.
BAN V...
BAB V - TATA CARA MEMPEROLEH SIPR
Pasal 7

- (1) Permohonan SIPR diajukan kepada Bupati Cq. Kepala Kantor Pertambangan Kabupaten Batang Hari dengan melampirkan persyaratan sebagia berikut :
- a. Peta Lokasi yang menunjukan batas-batas yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
- b. Photo Copy KTP, bagi pemohon perorangan atau Kelompok;
- c. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.
- d. Surat Keterangan Atas Tanah ( SKT ).
- e. Surat Pernyataan tidak menggunakan Air Raksa.
- f. Rekomendasi Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
- (2) Selambat - lambatnya 7 ( tujuh ) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, sesuai dengan yang dipersyaratkan, Kepala Kantor Pertambangan wajib mengeluarkan SIPR.
BAB VI - MASA BERLAKUNYA SIPR
Pasal 8

Masa berlakunya SIPR 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya SIPR.
BAB VI - MASA BERLAKUNYA SIPR
Pasal 9

- (1) SIPR dapat dicabut apabila :
- a. Kondisi penambangan membahayakan bagi kelestarian lingkungan hidup dan keselamatan rakyat setempat.
- b. Terjadi persengketaan tentang hak atas tanah yang tidak dapat diselesaikan.
- c. Tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- d. Berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan pemegang SIPR menyalahgunakan hak dan kewajibannya.
- e. Dipergunakan untuk kepentingan Umum.
- (2) Pencabutan SIPR seperti dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Bupati atau atas usul dari Kantor Pertambangan Kabupaten Batang Hari.
BAB VII - HUBUNGAN PEMEGANG SIPR DENGAN HAK-HAK ATAS TANAH
Pasal 10

- (1) Pemegang SIPR diwajibkan mengganti kerugian akibat usahanya yang merusak lingkungan kepada yang berhak atas tanah dilingkungan wilayah SIPR, dengan tidak memandang apakah perbuatannya dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja ;
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diselesaikan secara musyawarah oleh keduabelah pihak ;
- (3) Apabila tidak ada mufakat antara kedua belah pihak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, besarnya ganti rugi ditetapkan oleh Bupati.
BAB VIII - HUBUNGAN PEMEGANG SIPR DENGAN USAHA PERTAMBANGAN LAINNYA
Pasal 11

- (1) Usaha pertambangan yang dilaksanakan berdasarkan Kuasa Pertambangan (KP) atau Kontrak Karya (KK) harus melakukan Pembinaan Usaha Pertambangan Rakyat ;
- (2) Pemegang SIPR tidak dibenarkan menghalang-halangi penelitian yang dilakukan oleh pemegang Kuasa Pertambangan (KP) atau Kontrak Karya (KK) pada wilayah pemegang SIPR.
BAB IX - KEWAJIBAN PEMEGANG SIPR
Pasal 12

Setiap pemegang SIPR berkewajiban untuk :
- a. Membayar Iuran tetap yaitu Iuran atas SIPR yang diperoleh atas jumlah bahan galian yang dihasilkan.
- b. Memelihara keselamatan kerja dan pengamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku .
- c. Mengembalikan tanah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan sekitarnya dan tidak merugikan kepentingan umum.
- d. Mencegah terjadinya pencemaran sungai akibat penggalian yang dilakukan yang dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat.
- e. Menyampaikan laporan berkala 1 (satu) bulan sekali tentang pelaksanaan SIPR dan laporan produksi kepada Bupati melalui Kantor Pertambangan Kabupaten Batang Hari dengan tembusannya kepada :
1. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari
2. Camat setempat.
BAB IX - KEWAJIBAN PEMEGANG SIPR
Pasal 13

- (1) Setiap pemegang SIPR dilarang :
- a. Menggunakan alat-alat Berat dan bahan Peledak.
- b. Menggunakan peralatan dengan jumlah tenaga melebihi 10 (sepuluh) orang untuk satu wilayah SIPR.
- c. Memindah tangankan SIPR.
- d. Menggunakan Air Raksa dan zat kimia lainnya yang dapat merusak lingkungan dan masyarakat sekitarnya..
- (2) Kelalaian memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat berakibat dicabutnya SIPR
BAB IX - KEWAJIBAN PEMEGANG SIPR
Pasal 14

- (1) Iuran tetap sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf a sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) SIPR ;
- (2) Pelaksanaan pembayaran Iuran tetap sebagaimana ayat (1) dibayar lunas pada saat pengambilan SIPR ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Pembantu Penerima Kantor Pertambangan Kabupaten Batang Hari selambat - lambatnya 2 x 24 jam.
BAB IX - KEWAJIBAN PEMEGANG SIPR
Pasal 15

- (1) Produksi lain terhadap operasi pertambangan rakyat seperti kerikil dan pasir dikenakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C ;
- (2) Apabila SIPR berakhir karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud pasal 9, maka Iuran tetap yang terhutang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah SIPR berakhir.
BAB IX - KEWAJIBAN PEMEGANG SIPR
Pasal 16

Bagi Desa yang terdapat lokasi penambangan bahan galian emas (Golongan B) mendapat penyisihan sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah hasil produksi yang dihasilkan dari lokasi penambangan tersebut.
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pembinaan dibidang pertambangan, permodalan, dan tata cara pelaporan serta mengarahkan Usaha Pertambangan Rakyat untuk membentuk wadah kegiatan pertambangan melalui Koperasi Pertambangan Rakyat / KUD ;
- (2) Bupati melalui Pejabat, Dinas/Instansi yang ditunjuk mencatat hasil laporan produksi dan seluruh kegiatan usaha Pertambangan Rakyat yang terdapat dalam kabupaten Batang Hari.
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

Pengawasan Umum terhadap usaha Pertambangan Rakyat dilakukan oleh Bupati atau melalui Pejabat yang ditunjuk dan Dinas Instansi terkait dalam Kabupaten Batang Hari.
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19

- (1) Pengawasan teknis meliputi teknis, Penambangan Keselamatan Kerja dan Pengelolaan lingkungan ;
- (2) Untuk pelaksanaan pengawasan teknis sebagaimana yang dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk Pejabat / Dinas Tehnis sebagai pelaksanaan pengawasan teknis kegiatan pertambangan rakyat ;
- (3) Pelaksanaan untuk pengawasan tehnis sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah melaporkan hasil pengamatan dan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan penggunaan teknis peralatan kerja dan pengolahan lingkungan hidup kepada Bupati.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

- (1) Barang siapa melakukan usaha pertambangan rakyat tanpa SIPR diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
BAB XIII - PENYIDIKAN
Pasal 21

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana .
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut dalam hal tindak pidana.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam hal tindak pidana.
- j. Menghentikan penyidikan dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Setiap usaha pertambangan rakyat yang dilakukan berdasarkan adat istiadat kebiasaan setempat yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengadakan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.
Disahkan di Muara Bulian Pada tanggal
BUPATI BATANG HARI
ABDUL FATTAH.
Diundangkan di Muara Bulian
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
SALIM JUFRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2002 NOMOR
PENJELASAN
Pasal 1

cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

cukup jelas
Pasal
4 cukup jelas
Pasal
5 ....
| Pasal | 5 | cukup jelas |
|---------|-----|---------------|
| Pasal | 6 | cukup jelas |
| Pasal | 7 | cukup jelas |
| Pasal | 8 | cukup jelas |
| Pasal | 9 | cukup jelas |
| Pasal | 10 | cukup jelas |
| Pasal | 11 | cukup jelas |
| Pasal | 12 | cukup jelas |
| Pasal | 14 | cukup jelas |
| Pasal | 15 | cukup jelas |
| Pasal | 16 | cukup jelas |
| Pasal | 17 | cukup jelas |
| Pasal | 18 | cukup jelas |
| Pasal | 19 | cukup jelas |
| Pasal | 20 | cukup jelas |
| Pasal | 21 | cukup jelas |
| Pasal | 22 | cukup jelas |
| Pasal | 23 | cukup jelas |
| Pasal | 24 | cukup jelas |