Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2010
Tentang PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Berlaku: 6 TAHUN 2010
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki potensi mineral dan batubara yang cukup besar untuk dikelola dan dikembangkan pengusahaannya secara optimal, rasional, bijaksana dan partisipatif dalam memenuhi hajat hidup orang banyak;
- c. bahwa dalam pengelolaan potensi pertambangan dimaksud, diperlukan adanya regulasi Peraturan sebagai pedoman untuk terciptanya kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang komparatif, kompetitif dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air bawah tanah ; mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan daerah secara berkelanjutan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b) dan (c) maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
6. Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
11.
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
13.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), Kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14.
15.
16.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2890);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyediaan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Pelaksanaan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
28.
29. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berasal dan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Departemen Kehutanan;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkep Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Pangambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkep Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkep (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepualuan Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 8);
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
3. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia;
5. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara;
8. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya di sebut IPR adalah izin yang di berikan kepada penduduk setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan dengan luas areal tertentu dan menggunakan teknologi sederhana;
7. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya di sebut IUP adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
9. Pertambangan adalah Kegiatan meliputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan;
11. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam dan memiliki susunan kristal yang teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padat;
10. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan mineral atau umpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar minyak dan gas bumi, serta, panas bumi dan air bawah tanah;
12. Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan kayu karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, gas metan yang terkandung dalam batubara;
14. Penyelidikan Umum adalah kegiatan usaha pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi atau endapan bahan galian, dan gambaran umum kualitas, sumber daya tereka dari endapan, yang dilakukan dengan cara penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, dan pengambilan contoh secara acak;
13. Batubara adalah Endapan senyawa organik karbon yang terbentuk di alam dari sisa-sisa tumbuh-tumbuhan;
15.
16.
Eksplorasi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumberdaya terukur dari endapan mineral atau batubara dari hasil penyelidikan umum atau yang telah diketahui dari peneliti terdahulu, dengan pengambilan contoh terhadap singkapan, paritan, lubang bor, sumur uji dan terowongan;
17.
Studi Kelayakan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha pertambangan, termasuk pengeboran sisipan, pengambilan contoh ruah, analisis jumlah cadangan, perencanaan penambangan dan pengolahan/ pemurnian, perencanaan infrastruktur, investasi dan analisis dampak lingkungan;
18.
19.
20.
Konstruksi adalah Kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk persiapan lahan, jalan, fasilitas pengolahan dan pemurnian, termasuk percobaan penambangan dan percobaan pengolahan / pemurnian;
Operasi Produksi adalah kegiatan usaha pertambangan dengan tujuan melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan;
Penambangan adalah kegiatan yang berkaitan langsung untuk memproduksi hasil tambang mineral atau batubara, termasuk pekerjaan sipil yang melakukan penggalian dan menghasilkan mineral serta dimanfaatkan pada tempat lain;
Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk mempertinggi mutu mineral dan batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan yang terdapat di dalamnya;
21. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan bertujuan memindahkan mineral atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat pemasaran;
23. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data potensi dari data informasi geologi;
22. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau Batubara yang berada dalam wilayah Kabupaten Pangkep yang merupakan bagian dari Tata Ruang Nasional ;
24. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada Pemegang IUP;
26. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan dengan maksud memasarkan mineral dan batubara hasil penambangan dan atau pengolahan/pemurnian;
25. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagaian dari WP dimana dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat;
27. Jasa Pertambangan adalah Jasa Usaha Pertambangan bermaksud untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan IUP;
29. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang usaha pertambangan, yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan RI;
28. Reklamasi adalah Upaya memperbaiki atau menata kembali lahan bekas kegiatan pertambangan untuk meningkatkan kegunaan lahan dan kualitas lingkungan hidup di dalam satu blok dan atau seluruh wilayah penambangan;
30. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Perusahaan Pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara;
31. Dana Jaminan penutupan tambang adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Kuasa Pertambangan sebagai jaminan untuk melaksanakan penutupan tambang;
32.
33.
- Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
34. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara invidual ;
- Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL adalah Upaya Pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan pertambangan dan tidak menimbulkan dampak penting dan besar dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang seanjutnya disebut UPL adalah Upaya Pamantauan Komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat rencana usaha dan atau kegiatan pertambangan dan tidak menimbulkan dampak penting dan besar;
35. Hak Atas Tanah, adalah hak atas sebidang tanah dan permukaan bumi menurut hukum di Indonesia;
36.
37.
38.
- Iuran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi pada satu WUP sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- Jaminan Kesungguhan, adalah sebagai bukti kesangggupan dan kemanpuan pemohon IUP guna menjamin pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan/atau Batubara;
- Iuran Produksi adalah iuran produksi yang dibayarkan kepada Negara dan Pemerintah Daerah atas hasil yang diperoleh dan usaha pertambangan eksploitasi satu atau lebih bahan galian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
BAB II - ASAS DAN LINGKUP PENGELOLAAN
Pasal 2

- (1) Asas penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara adalah manfaat, adil, transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (2) Pengelolaan Mineral dan Batubara yang dimaksud dalam ketentuan ayat (1) adalah yang terdapat di wilayah Kabupaten baik di daratan maupun di perairan dalam batas 4 (empat) mill laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan,
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - ASAS DAN LINGKUP PENGELOLAAN
Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada Pasal 2 dilaksanakan oleh Bupati selaku Kepala Pemerintahan Kabupaten meliputi ;
- b. pemberian izin, pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan;
- a. pembuatan peraturan-peraturan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- c. pengelolaan informasi geologi, potensi mineral dan Batubara serta informasi Pertambangan;
- e. penyusunan neraca sumberdaya mineral dan batubara, dan penghitungan deplesi lingkungan;
- d. melakukan inventarisasi, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
- f. pengembangan dan Peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan;
- h. menetapkan wilayah usaha pertambangan (WUP).
- g. pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- i. mendata, menghitung, menetapkan memungut, dan menyetor pajak produksi dan iuran tetap.
- (2) Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
BAB III - PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan wilayah terbuka dan tertutup untuk usaha pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- (2) Bupati dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, dapat menutup sebagian atau seluruh wilayah IUP.
BAB III - PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
Pasal 5

Kegiatan usaha pertambangan diatas wilayah daratan dapat berupa tanah Negara, tanah hak perorangan dan hak pakai pemerintah Kabupaten dan atau badan usaha.
BAB III - PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
Pasal 6

Usaha Pertambangan dikelompokkan atas empat golongan :
- b. pertambangan batubara;
- a. pertambangan mineral logam
- c. pertambangan mineral bukan logam dan;
- d. pertambangan batuan.
BAB III - PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
Pasal 7

Usaha Pertambangan dilaksanakan dalam bentuk :
- b. IPR (Izin Pertambangan Rakyat);
- a. IUP (Izin Usaha Pertambangan);
Bagian Kedua Izin Usaha Pertambangan
BAB III - PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
Pasal 8

[
[
- (1) IUP untuk usaha pertambangan mineral logam dan batubara, dan pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan kepada :
- a. badan usaha yang dapat berupa BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta dan Koperasi ;
- (2) Untuk dapat menjalankan Usaha Pertambangan, Badan Usaha dan Perorangan, harus memenuhi kemampuan teknis, finansial, keahlian dan persyaratan administrative.
- b. perorangan
- (3) Izin Usaha Pertambangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b terdiri atas 2 (dua) tahap :
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan;
- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Studi Kelayakan;
BAB III - PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
Pasal 9

- (1) Usaha Pertambangan pada tahap Eksplorasi dan tahap Operasi Produksi dilaksanakan dalam suatu WUP.
- (3) Dalam hal tertentu, Usaha pertambangan tahap Operasi Produksi untuk kegiatan pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan dapat di lakukan di luar WUP.
- (2) Batas dan luas WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
BAB III - PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
Pasal 10

- (1) WUP untuk pertambangan mineral logam dan batubara diberikan kepada Badan Usaha dan Perorangan, dilaksanakan dengan lelang.
- b. permohonan Pencadangan Wilayah.
- a. lelang; atau
- (2) WUP untuk pertambangan mineral bukan logam dan/atau batuan di berikan kepada Badan Usaha dan Perorangan, dilaksanakan dengan cara Permohonan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara lelang dan Permohonan WUP sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur berdasarkan Peraturan Bupati.
BAB III - PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
Pasal 11

- (1) Untuk menunjang penyiapan wilayah, pencadangan kabupaten, WUP, dan untuk pengembangan teknologi pertambangan, dapat diberikan penugasan penyelidikan mineral dan batubara kepada Instansi Pemerintah Kabupaten yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat penugasan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.
BAB III - PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
Pasal 12

- (1) Data yang diperoleh dari penyelidikan umum, ekspolarasi, operasi produksi adalah milik daerah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten .
- (3) Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari Bupati .
- (2) Data yang diperoleh pemegang IUP dapat digunakan oleh pemegang IUP selama jangka waktu IUP .
- (4) Kerahasiaan data yang diperoleh pemegang IUP dalam WUP berlaku selama jangka waktu yang ditentukan.
- (5) Bupati, mengelola dan memanfaatkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk merencanakan penyiapan pembukaan WUP .
BAB III - PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
Pasal 13

- (1) Usaha Pertambangan mineral logam dan batubara, dan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dilakukan setelah mendapatkan IUP Operasi Produksi dari Bupati .
- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menemukan mineral lain didalam WUP tersebut dapat diberikan prioritas dan berhak menolak untuk mengusahkan mineral lain tersbut .
- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk satu jenis usaha pertambangan .
- (4) Apabila pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak, maka pemegang IUP wajib untuk mengamankan mineral lain tersebut, dan Bupati dapat memberikan IUP kepada pihak lain yang memenuhi persyaratan administratif .
BAB III - PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
Pasal 14

- (1) Pada tahap Eksplorasi Luas pertambangan yang dapat diberikan untuk satu IUP Ekspolitasi maksimal 500 (Lima Ratus) hektar berlaku untuk bahan galian Logam dan Batubara dan maksimal 250 (Dua Ratus Lima Puluh) Hektar untuk bahan galian Non Logam dan Batuan .
- (3) Batas dan Luas WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten .
- (2) Pada tahap Operasi Produksi Luas Wilayah pertambangan dapat diberikan untuk satu IUP maksimal 200 (Dua Ratus) hektar berlaku untuk bahan galian Logam dan Batubara dan maksimal 100 (Seratus) Ha untuk bahan galian Non Logam dan Batuan .
- (4) Dalam hal tertentu, Usaha Pertambangan tahap Operasi Produksi untuk kegiatan pengelolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan dapat dilakukan diluar WUP .
- (5) Pemegang IUP dapat menciutkan wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu atas persetujuan Bupati .
BAB III - PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
Pasal 15

- (1) IUP Eksplorasi diberikan untuk semua jenis bahan galian jangka waktu paling lama 3 (tiga) Tahun, dan dapat diperpanjang dua kali, masingmasing untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun .
- (3) IUP Operasi Produksi untuk bahan galian batuan dan logam diberikan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun .
- (2) IUP Operasi produksi diberikan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk bahan galian Batubara dan Logam, dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing paling lama 5 (lima) tahun .
BAB III - PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
Pasal 16

Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan Pasal 14 dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .
BAB III - PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
Pasal 17

- (1) IUP Operasi produksi diberikan sebagai peningkatan IUP Eksplorasi atau hasil pelelangan WUP yang telah mempunyai data hasil kajian, studi kalayakan dan analisis mengenai dampak lingkungan .
- (3) Apabila pemegang IUP Eksplorasi dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan, menghasilkan bahan galian lain, maka pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan IUP Operasi Produksi untuk melakukan pengangkutan dan penjualan bahan galian lain yang ikut tergali ;
- (2) Dalam kegiatan studi kelayakan dapat dilakukan uji geoteknik, studi geohidrologi, uji penambangan, uji pengolahan/ permurnian, dan pengambilan contoh ruah (Bulk Sampling) ;
- (4) Bahan galian lain yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan Iuran Produksi .
BAB III - PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
Pasal 18

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan/atau permurnian dari sebagian atau keseluruhan hasil penambangan .
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi dilarang melakukan pengolahan/ permurnian dan pengangkutan/penjualan dari hasil penambangan tanpa izin (PETI) .
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerjasama pengolahan dan permurnian dengan pemegang IUP Operasi Produksi lain yang berada dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk bahan galian mineral dan batubara yang sejenis .
BAB III - PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
Pasal 19

- (1) Badan usaha lain yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara sebagai produk sampingan dari kegiatan diluar pertambangan, wajib memiliki IUP Operasi Produksi tanpa memiliki WUP .
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib membayar Iuran Produksi atas penjualan hasil produk sampingan diluar kegiatan pertambangan .
- (3) Ketentuan teknis pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .
BAB III - PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
Pasal 20

- (1) Data eksplorasi, operasi produksi yang dihasilkan oleh pemegang IUP digunakan oleh pemegang IUP selama jangka waktu IUP .
- (3) Ketentuan teknis pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .
- (2) Apabila IUP berakhir, maka pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data dimaksud sebagaimana disebut pada ayat (1), wajib membayar Iuran Produksi atas penjualan hasil produksi sampingan diluar kegiatan pertambangan .
BAB III - PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
Pasal 21

- (1) IUP berakhir karena :
- b. dibatalkan dan atau dicabut oleh Bupati;
- a. dikembalikan oleh pemegang IUP;
- c. berakhirnya masa berlaku IUP tanpa permohonan peningkatan atau perpanjangan;
5. -Pemegang IUP tidak memenuhi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam IUP;
- d. IUP dapat dibatalkan oleh Bupati apabila ;
7. -Pemegang IUP melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- (2) Demi kepentingan negara atau daerah, dan kepada pemegang IUP diberikan ganti rugi yang layak oleh Pemerintah.
Bagian Ketiga Izin Pertambangan Rakyat
BAB III - PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
Pasal 22

- (1) Bupati menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sesuai dengan kriteria dan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) IPR diberikan oleh Pejabat yang ditunjuk kepada perorangan, penduduk setempat, dan luas areal terbatas dengan menggunakan teknologi sederhana.
- (3) Persyaratan dan tatacara pemberian IPR diatur berdasarkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 23

Pemegang IUP berhak :
- a. eksplorasi, meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- (1) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, sebagai berikut :
- b. operasi Produksi, meliputi konstruksi, penambangan/ eksplotasi, pengolahan/pemurnian, dan pengangkutan/ penjualan.
- (3) Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum serta memanfaatkan air untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi setelah selesai melakukan kegiatan eksplorasi dan menemukan cadangan mineral dan batubara yang tidak di sebutkan dalam IUPnya, mendapat prioritas untuk memperoleh IUP Operasi Produksi.
- (4) Pemegang IUP dan IPR berhak memiliki mineral dan batubara serta mineral ikutannya yang telah diproduksi, kecuali mineral ikutan Radioaktif.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 24

- (5) Pemegang IUP dapat memindahkan IUP kepada pihak lain setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapat persetujuan dari Bupati.
- (1) Pemegang IUP wajib :
- a. mematuhi setiap kewajiban dan ketentuan yang tercantum di dalam IUP;
- b. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar meliputi; pengelolaan keuangan, pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, konservasi dan peningkatan nilai tambah seoptimal mungkin;
- d. melakukan reklamasi lahan bekas operasi produksi sesuai dengan tata ruang kabupaten dan atau peruntukannya ;
- c. menjamin penerapan Standar Baku Mutu Lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah;
- e. membayar Pajak, Iuran dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air;
- f. memelihara dan memperbaiki fasilitas umum yang rusak diakibatkan kegiatan pemegang IUP;
- h. ikut membantu Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- j. mengembangkan pola kemitraan dengan masyarakat atau pengusaha kecil dan menengah, serta koperasi setempat berdasarkan prinsip saling menguntungkan;
- i. memelihara daya dukung lahan dan mencegah abrasi/erosi yang dapat menyebabkan pengendapan dan pendangkalan sungai serta berupaya mengamankan bantaran sungai;
- k. memberikan laporan tertulis secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tatacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 25

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) dan atau keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan disampaikan kepada Bupati, dengan menyebutkan kondisi kahar atau yang menghalangi.
- (2) Pemberian penghentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (4) Bupati wajib menerima atau menolak disertai alasan tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.
- (6) Apabila penghentian sementara kegiatan diberikan karena keadaan kahar, maka kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Kabupaten tidak berlaku.
- (5) Jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang satu kali paling lama 1 (satu) tahun.
- (7) Apabila penghentian sementara kegiatan diberikan karena keadaan yang menghalangi, maka kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Kabupaten tidak berlaku.
BAB V - PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
Pasal 26

- (1) Pengelolaan usaha pertambangan harus senantiasa mengacu kepada pengembangan usaha yang berwawasan lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IUP wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi lahan bekas tambang sesuai dengan komitmen yang tercantum di dalam Dokumen AMDAL atau UKL - UPL.
BAB V - PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
Pasal 27

- (1) Apabila kegiatan penambangan telah berakhir pada suatu tempat pekerjaan, pemegang IUP wajib mengembalikan fungsi lahan tersebut sedemikian rupa sesuai peruntukannya agar tidak menimbulkan bahaya/ kritis dan meningkatkan daya dukung lingkungan.
- (3) Tatacara penghitungan, penetapan dan penitipan Dana Jaminan Reklamasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Untuk memfungsikan kembali lahan bekas penambangan, pemegang IUP wajib menyiapkan Dana Jaminan Reklamasi yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan biaya pekerjaan reklamasi.
BAB V - PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
Pasal 28

- (1) Pemegang IUP wajib mempekerjakan tenaga kerja lokal di dalam kegiatan usahanya dengan mengutamakan sebanyak mungkin tenaga kerja setempat.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan masyarakat dilakukan bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat setempat.
- (2) Pemegang IUP yang telah mencapai kegiatan operasi produksi yang sudah berkembang, wajib melaksanakan pengembangan masyarakat setempat, meliputi peningkatan sumberdaya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi, membina dan menumbuh kembangkan usaha kecil, menengah, dan koperasi setempat.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan pengembangan masyarakat sebagaimana disebut pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - USAHA JASA PERTAMBANGAN
Pasal 29

- (1) Pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan yang mempunyai kompetensi untuk menjalankan kegiatan usahanya.
- a. eksplorasi;
- (2) Jenis Usaha Jasa Pertambangan meliputi konsultasi, perencanaan, pelaksanaan serta pengujian peralatan di bidang :
- b. studi kelayakan;
- d. penambangan;
- c. konstruksi pertambangan;
- e. pengolahan dan pemurnian;
- g. lingkungan Pertambangan.
- f. pengangkutan; dan
- (3) Apabila Pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, maka tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap sepenuhnya pada pemegang IUP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha jasa pertambangan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - PENERIMAAN KEUANGAN
Pasal 30

- (1) Pemegang IUP Wajib membayar pajak dan bukan pajak sebagai sumber penerimaan keuangan daerah .
- (3) Penerimaan Keuangan Daerah untuk bahan galian logam dan batubara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku .
- (2) Penerimaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pajak produksi dan iuran tetap bahan galian non logam dan batuan .
- (4) Pajak Produksi sebagaimana disebut pada ayat (2) dikenakan 20%dari Nilai Jual masing-masing bahan galian pada lokasi setempat .
- (6) Tatacara perhitungan, penetapan, pemungutan, dan penyetoran pajak dan iuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) di dalam pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati .
- (5) Besarnya Iuran Tetap, dikenakan perhektar pertahun, diatur lebih lanjut Dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan .
BAB VII - PENERIMAAN KEUANGAN
Pasal 31

Pemegang IUP tidak dikenakan Pajak Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, atas tanah/batuan yang berada di atas, di antara atau di sekeliling mineral dan batubara yang digali atau ikut tergali pada saat penambangan kecuali apabila dimanfaatkan.
BAB VIII - PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 32

- (1) Hak atas WUP tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Penguasaan hak atas tanah untuk usaha pertambangan dapat dilakukan melalui :
- a. izin penggunaan hak atas tanah;
- c. perjanjian bagi hasil;
- b. sewa;
- d. atau kerja sama lainnya.
- a. tempat pemakaman, tempat yang di anggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum ;
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dapat di laksanakan pada :
- b. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta di sekitarnya;
- d. bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara dan daerah;
- c. bangunan rumah tinggal atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, serta tanah milik masyarakat adat;
- e. tempat lainnya yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan menurut peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten, dan untuk ayat (3) huruf c setelah mendapat persetujuan dari masyarakat pemegang hak atas tanah atau masyarakat adat.
BAB VIII - PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 33

Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi akan menggunakan bidang-bidang kepada hak atas tanah, baik yang sudah terdaftar atau belum, atau tanah negara di dalam WUP, maka pemegang IUP yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atas tanah atau pihak yang menguasai tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
BAB VIII - PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 34

Pemegang hak atas tanah harus mengizinkan pemegang IUP untuk melaksanakan usaha pertambangan di atas tanah yang bersangkutan apabila :
- a. sebelum kegiatan dimulai, terlebih dahulu memperlihatkan IUP atau salinannya yang sah, serta memberitahukan maksud dan tempat kegiatan yang akan di lakukan;
- b. dilakukan terlebih dahulu penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pihak yang menguasai tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Daerah ini.
BAB VIII - PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 35

Dalam hal pemegang IUP telah diberikan WUP dan telah melaksanakan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, maka terhadap bidangbidang tanah yang dipergunakan langsung untuk kegiatan usaha pertambangan dan areal pengamannya, dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 36

- (1) Dalam Pengelolaan Usaha Pertambangan tanggung jawab Pembinaan dan Pengawasan merupakan wewenang Bupati Pangkajene dan Kepuluan selaku Kepala Pemerintahan Kabupaten.
- (3) Instansi Teknis yang membidangi Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan urusan dalam pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati, Gubernur dan Menteri.
- (2) Dalam melakukan tugas Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Instansi Teknis yang membidangi Pertambangan sesuai dengan Perundang-Undangan.
BAB IX - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 37

- (1) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 antara lain :
- b. pemasaran;
- a. teknis Penambangan;
- c. keuangan;
- d. pengolahan data mineral dan batubara;
- e. konservasi mineral dan batubara;
- g. pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- j. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan;
- i. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- k. pengelolaan perizinan;
- m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum.
- l. jumlah, jenis dan mutu produksi hasil usaha pertambangan;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf f, dan huruf i; dilakukan oleh Inspektur Tambang/Pelaksana Inspeksi Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan pasal 36 diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektur Tambang/Pelaksana Inspeksi Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lakukan terhadap pemegang penugasan pertambangan, pemegang IUP, pemegang IPR dan Usaha Jasa Pertambangan.
BAB X - P E N Y I D I K A N
Pasal 38

- (1) Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- a. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di maksud pada ayat (1) berwenang :
- b. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
- d. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- c. menggeledah tempat dan atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- e. menyegel dan atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak terdapat cukup bukti dan atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
BAB X - P E N Y I D I K A N
Pasal 39

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Pasal 19 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 29 Peraturan Daerah ini serta peraturan pelaksanaannya.
- a. peringatan tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi.
- c. pencabutan IUP.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin (PETI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 19; dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000; (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000; (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan eksplorasi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000; (dua ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP dan IPR dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000; (satu miliar rupiah).
- (5) Pemegang IUP yang dengan sengaja menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000; (satu miliar rupiah).
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 41

- (1) Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan eksplorasi dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000; (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Operasi Produksi dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000; (satu miliar rupiah).
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 42

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab XI ini, di lakukan oleh Badan Hukum, tuntutan dan pidana yang dikenakan terhadap Badan Hukum dan atau pengurusnya adalah Pidana Denda dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah 1/3 (sepertiga) dari denda.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 43

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan 40, kepada pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana tambahan berupa :
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- a. perampasan barang yang di gunakan dalam melakukan tindak pidana;
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :
- b. Rencana Pasca Tambang yang disampaikan oleh pemegang Kuasa Pertambangan, dan Surat izin Pertambangan Daerah, yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- a. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir, tetapi wajib menjalankan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah ini;
- c. Permohonan Izin Usaha Pertambangan yang telah di ajukan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi sebelum di keluarkan Peraturan Daerah ini wajib di sesuaikan dan diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Ditetapkan di : Pangkajene
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
Cap /Ttd
H. SYAMSUDDIN A. HAMID
Diundangkan
: di Pangkajene
pada tanggal
: 25 September 2010
0
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
H. ANWAR RECCA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2010 NOMOR 6