PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 9 Tahun 2013
Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS KABUPATEN SELUMA
Berlaku: 23 des 2013
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan dibidang organisasi perangkat daerah, khususnya aturan tentang organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Kelembagaan Perangkat Badan/Kantor Kesbangpol daerah, serta Hasil Monitoring dan Evaluasi, maka perlu mengatur kembali struktur organisasi dan tata kerja lembaga teknis dilingkungan pemerintah Kabupaten Seluma;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan keuangan, cakupan tugas, kepadatan penduduk, potensi, karakteristik serta sarana dan prasarana daerah;
Mengingat
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma;
2. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementrian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementrian Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SELUMA
Dan
BUPATI SELUMA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR
16 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS KABUPATEN SELUMA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2007 Nomor 16) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:
- a. Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2009 Nomor 07);
- b. Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 Nomor 08);
Diubah sebagai berikut :
1.
N/A
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan ditata Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Seluma yang terdiri dari :
- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Dihapus;
- d. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- f. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
- g. Dihapus;
8. g1. Badan Kepegawaian Daerah;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Kantor Penghubung;
- j. Rumah Sakit Umum Daerah Tais;
- k. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- l. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- m. Kantor Ketahanan Pangan.
2. Bab II Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dihapus, ayat (6) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 3

- (1) Inspektorat Kabupaten Seluma terdiri dari :
- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Sub Bagian Administrasi dan Umum
10. (2a) Inspektur Pembantu terdiri dari :
- a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- (3) Dihapus;
- (4) Dihapus;
- (5) Dihapus;
- (6) Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Seluma sebagaimana terlampir dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Bab II Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis, Pasal 4 ayat (1) huruf d, ayat (4) serta ayat (7) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang;
- e. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
- f. Bidang Statistik dan Telematika; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Monev.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Penelitian; dan
- b. Sub Bidang Pengembangan.
- (4) Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang terdiri dari :
- a. Sub Bidang Fisik dan Prasarana; dan
- b. Sub Bidang Tata Ruang.
- (5) Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya terdiri dari :
- a. Sub Bidang Ekonomi; dan
- b. Sub Bidang Sosial dan Budaya.
- (6) Bidang Statistik dan Telematika terdiri dari :
- a. Sub Bidang Statistik; dan
- b. Sub Bidang Telematika.
- (7) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana terlampir dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Bab II Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis, Pasal 9a ayat (1) diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf e1, ayat (2) huruf b diubah dan setelah huruf b ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c, ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a diubah, diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan satu ayat yaitu ayat (5a), ayat (6) diubah, sehingga Pasal 9a berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 9

a
- (1) Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Mutasi dan Jabatan Fungsional ;
- d. Bidang Formasi dan Pengembangan Karir;
- e. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
5. e.1.Bidang Informasi Kepegawaian;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Monev; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Mutasi dan Jabatan Fungsional terdiri dari :
- a. Sub Bidang Mutasi; dan
- b. Sub Bidang Jabatan Fungsional.
- (4) Bidang Formasi dan Pengembangan Karir terdiri dari :
- a. Sub Bidang Formasi dan Analisis Jabatan; dan b. Sub Bidang Pengembangan Karir.
- (5) Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai; dan b. Sub Bidang Kesejahteraan dan Pensiun.
18. (5a) Bidang Informasi Kepegawaian terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian; dan
- b. Sub Bidang Kearsipan dan Pelaporan.
- (6) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana terlampir dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Bab II Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis, Pasal 10 ayat (1) huruf e dan huruf f diubah, diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf e1, ayat (2) huruf b diubah, dan setelah huruf b ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c, ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a dan huruf b, ayat (5) huruf a dan huruf b serta ayat (6) diubah, diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- d. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur;
7. e1. Bidang Perlindungan Masyarakat;
- f. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Program.
- (3) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari :
- a. Seksi Kerja Sama;
- b. Seksi Operasi dan Pengendalian.
- (4) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri dari
- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- (5) Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari :
- a. Seksi Pelatihan Dasar;
- b. Seksi Teknis Fungsional.
23. (5a) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Seksi Satuan Linmas; dan
- b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- (6) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Bab II Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis, Pasal 12b diubah, sehingga Pasal 12b berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 12

b
- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik;
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional; dan
- e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Penyusunan Program;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (3) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik terdiri dari:
- a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
- b. Sub Bidang Politik.
- (4) Bidang Kewaspadaan Nasional terdiri dari :
- a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing; dan
- b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
- (5) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi terdiri dari :
- a. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya; dan
- b. Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
- (6) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana terlampir dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Bab III Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 18

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan tata ruang;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan tata ruang;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan dan tata ruang daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.
8. Bab III Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 24

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman, ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketentraman, ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan operasional di lapangan dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap pelanggar ketertiban umum dan ketentraman serta pelanggaran terhadap peraturan daerah;
- d. Pelaksanaan penyidikan, pemeriksaan, pengusutan dan pengajuan bantuan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman serta pelanggaran peraturan daerah ke Badan Peradilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.
9. Bab III Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Pasal 26b diubah, sehingga Pasal 26b berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 26

b
- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu bupati dalam merumuskan kebijakan teknis dibidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan nasional, bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi, serta bidang politik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :
- a. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik komunal dan sosial, pengawasan orang asing dan lembaga;
- b. Koordinasi, fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nlai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten;
- c. Koordinasi penetapan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik komunal dan sosial;
- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik komunal dan sosial, pengawasan orang asing;
- e. Koordinasi penetapan kebijakan teknis dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran atau akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penaganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten;
- f. Pengawasan penyelanggaraan pemerintahan dibidang ketahan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten;
- g. Koordinasi penetapan kebijakan teknis dibidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan ormas pereknonomian skala kabupaten;
- h. Koordinasi penetapan kebijakan teknis dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pemilukada skala kabupaten;dan
- i. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dibidang kesbangpol dan sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pemilukada skala kabupaten.
- (4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.
Ditetapkan di Tais pada tanggal 23 des 2013
BUPATI SELUMA, ttd
H. BUNDRA JAYA
Diundangkan di Tais pada tanggal 23 des 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,
H. SYAFRUDIN, DA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2013 NOMOR ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,
BUPATI SELUMA,
H. BUNDRA JAYA
H. SYAFRUDIN DA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,
BUPATI SELUMA,
H. BUNDRA JAYA
H. SYAFRUDIN DA