PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Berlaku: 29 Tahun 2003
N/A
Preamble

Menimbang\_:
- a. bahwa keuangan desa harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka memberlkan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa, perhitungan anggarari pendapatan dan belanja desa, dan pertanggun~awaban ~ggaran pendapatan dan belanja desa kepada desa perlu menetapkan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf. a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
Mengingat 1.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten· Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
•
&lt;••
,,~,.
•\_\_
•
,\_I..,
.)
.•.,.~
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 54'95);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran ,Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6' Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5558) sebagairnana . telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 ten tang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, ten tang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
6. Peraturan Menteri Dalam Negerei Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;
11..
.
,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yg memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa
8. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari Sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur wilayah.
9. Sekretaris Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang mengepalai Sekretariat Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
&lt;
L.,.
\_
,.'
,:u",
1
,I"
"\_
.11.\_
.. ...
,;
, \_\_ •. "
\_
i,11 1
~.
\_••.•
,:1.. 1.1-,,;-,
...
:1
\_\_',
.~;;,.,-\_-J;'
.
.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untukjangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuai':l berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa; adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
16. Pendapatan desa adalah semua penerimaan yang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
17. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan ( belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
20. Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
21. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan I atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Rekening kas desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh pendapatan desa dan digunakan untuk membayar seluruh belanja desa pada bank yang ditetapkan.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih Iebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Surplus anggaran desa adalah selisih Iebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
. -.
~. ~-
"
..
,\_ i.
,,1
&lt;0.
...
.,
•
1.1.,
I
~••••
~~L..- ...
,·..
25. Defisit anggaran desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
26. Pelaksana kegiatan adalah unsur perangkat desa dari sekretariat desa dan pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan di bidangnya.
27. Rencana anggaran biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan rencana biaya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa.
28. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari unsur staf sektretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan desa.
29. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dilmiliki Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
30. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan I atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Pasal2
APBDesa berfungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Pasal3
- (1) APBDesa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran .
.\_
--.-1.-;
.I,.,
• -
11...
I
K\_
.1..•..
I \_\_
~\_(\_ .,.'
- (2) APBDesadikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
BABII
SUMBER-SUMBERPENDAPATAN DAN KETENTUAN PENGGUNAAN BELANJA APBDESA
Bagian Pertama
Sumber-Sumber Pendapatan APBDesa
Pasal4
Pendapatan Desa bersumber dari:
- a. pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- d. alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah;
- e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
6. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan f.
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
Pasal5
- (1) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
- a. hasil usaha;
- b. hasil aset desa;
- c. .swadaya dan partisipasi;
- d. gotong royong; dan
- e. lain-lain pendapatan asli desa.
- (2) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersumber dari bagi hasillaba BUMDesa.
- (3) Hasil aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
- a. tanah Desa, terdiri dari:
I
.
,
1. tanah kas desa;
2. tanah bengkok/lungguh; dan
3. tanah pengarem-arem.
- b. pasar Desa;
- c. pasar Hewan;
- d. bangunan Desa, antara lain:
1. kios desa;
2. gedung pertemuan desa;
3. gedung olah raga desa; dan
4. bangunan milik desa lainnya.
- e. hutan milik desa;
- f. mata air milik desa;
- g. pemandian umum;
- h. obyek rekreasi desa;
- i. lapangan desa; dan
- j. aset lain milik desa.
- (4) Swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang dan atau barang yang dinilai dengan uang.
- (5) Gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk jasa yang dinilai dengan uang.
- (6) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e, terdiri dari:
- a. pungutan desa;
- b. hasil penjualan kekayaan desa selain tanah desa yang dipisahkan;
- c. hasil pelepasan tanah desa tahun berjalan; dan
- d. bunga simpanan uang di bank.
Pasal6
- (1) Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
--,
,
•.
1,;
'.-
•
I
,\_"
;"
i., j \_
Ll.,\_"
.,
\_.
..\.1-",..".-
!
'
I
-
...
...;...1., ...
,.,.,.. ~.-
.\_.
- (2) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (3) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g antara lain:
- a. pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga; dan
- b. bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.
Bagian Kedua
Ketentuan Penggunaan Belanja APBDesa
Pasal 7
- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
- a. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
2. operasional Pemerintah Desa;
3. tunjangan dan operasional BPD;dan
- b. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. pelaksanaan pembangunan Desa;
3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
4. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Belanja desa untuk operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 merupakan belanja untuk menunjang penyelenggaraan operasional perkantoran pemerintah desa.
- (3) Belanja desa untuk operasional Pemerintah.an Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat diberikan dalam bentuk uang operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa.
,
.
.
r·o-
".,.~
",1..',1,,\_
I\_,I
.•
I
.1.1.\_"""
'-L ...
,-II
.
I
•
,.,
•••••
,
,·1 .••
,.,1
"
- (4) Belanja desa untuk operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 merupakan belanja untuk menunjang penyelenggaraan operasional perkantoran dan biaya sidang BPD.
Pasal8
- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat ditambahkan penggunaannya antara lain untuk:
- a. penghasilan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. tunjangan penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- d. penghasilan dan tunjangan staf pemerintah desa.
- (2) Belanja desa untuk penghasilan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b masuk dalam belanja penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1.
- (3) Belanja desa untuk tunjangan penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa dan penghasilan dan tunjangan staf pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d masuk dalam belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)huruf a.
- (4) Belanja desa untuk penghasilan tambahan kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a bersumber dari tanah bengkokJlungguh.
- (5) Belanja desa untuk tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bersumber dati tanah pengarem-arem.
\_ .&lt;,
I,.
,~"
i. \_I ...
-\_.
II·
I.
&lt;
...
".
L \_
,~ .. \_. \_
.~.\_... ",
.•
\_.• '
;· .. 111. 1.1".
"I.II..• ,\_
i.l·
••
:.~"\_I. ::
Pasal9
- (1) Persentase belanja desa untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1 adalah selain untuk belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) hurufa.
- (2) Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf a setelah dikurangi dengan pendapatan asli desa berupa swadaya dan partisipasi, gotong royong, tanah bengkok/Iungguh, tanah pengarem-arem dan hasil pelepasan tanah desa.
- (3) Bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang bersifat khusus tidak digunakan untuk belanja APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)huruf a.
BABIlI STRUKTUR APBDESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal10
- (1) APBDesamerupakan satu kesatuan terdiri dari:
- a. pendapatan desa;
- b. belanja desa; dan
- c. pembiayaan desa.
- (2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, rincian dan obyek pendapatan.
- (3) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, jenis, dan rincian belanja.
- (4) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
\_.-.) .••
,..•'.,."1 ~.I.\_.l.~l •.
1.•
11.\_"
•
1\_1·.·'-
Pasal11
- (1) Setiap bagian struktur APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)mempunyai kode rekening.
- (2) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua
Pendapatan Desa
Pasal12
- (1) Pendapatan desa terdiri dari kelompok:
- a. pendapatan asli desa;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. pendapatan lain-lain.
- (2) Pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis:
- a. hasil usaha;
- b. hasil aset desa;
- c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
- d. lain-lain pendapatan asli desa.
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis:
- a. dana desa;
- b. bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- c. ADD;
- d. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
- e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri darijenis:
- a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- b. Lain-lain pendapatan desa yang sah.
Bagian Ketiga Belanja Desa
Pasal13
- (1) Belanja desa terdiri dari kelompok:
- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan pembangunan desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam jenis belanja terdiri dari:
- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang danjasa; darr/atau
- c. belanja modal.
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e menjadi kelompok belanja sendiri.
- (5) Setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari obyek dan rincian belanja.
Pasal14
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a terdiri dari jenis belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran antara lain:
- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa;
- b. penghasilan staf Pemerintah Desa;
- c. penghasilan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
- e. tunjangan penjabat Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan perangkat Desa;
- g. tunjangan anggota BPD;
- h. tunjangan pengelola aset dan keuangan desa;
- i. insentif rukun tetangga/ rukun warga;
- J. uang sidang BPD; dan
- k. honorarium kegiatan.
,~, i.
,l.--,l-&gt;
j,
.1,
~ 1.'~.L,\_
~ .'
\_.
\_
.1'
\_\_
" ,.
,
.\_
.•\_,\_ ...••••..
\_, ••\_. ~
•• \_,
... ).11
.•
I,L ••
.\_.t.ll&gt;~.,.
1\_·.1 ... ~\_.~.:~"';.'..,\_.;..
\_\_~
\_- \_\_ "
~
1.1 ..
I
••..
,i.;\_\_\_,.J:.
'''''
.i.~LI~.:;r,\_.\_.
••
. . "-
Pasal15
- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b terdiri dari jenis belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran, antara lain:
- a. bahan;
- b. jasa kantor;
- c. pemeliharaan;
- d. cetak dan penggandaan;
- e. sewa alat berat;
- f. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- g. makanan dan minuman;
- h. pakaian dinas;
1. perjalanan dinas;
- J. bahan bakar minyak;
- k. upah tenaga kerja;
1. honorarium narasumber I ahli;
- m. pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat;
- n. pemberian barang luang kepada masyarakat/kelompok masyarakat; dan
- o. pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tanah kas desa.
- (2) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf m dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pemberian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n diberikan dalam bentuk uang penghargaan, beasiswa, uang operasional dan santunan.
- (4) Pemberian uang penghargaan danj'atau uang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dapat diberikan antara lain kepada:
- a. lembaga pendidikan tingkat desa;
- b. lembaga kesehatan tingkat desa;
- c. lembaga ekonomi tingkat desa;
- d. lembaga sosial dan budaya tingkat desa;
- e. lembaga keagamaan tingkat desa; dan
- f. lembaga kernasyarakatan desa.
~,r!r-,.-,
, .. \_ ., ...1..
,-I.",~ .•.
11-
I·
- (5) Pemberian uang beasiswa danjatau santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dapat diberikan antara lain kepada:
- a. siswa berprestasi;
- b. masyarakat berprestasi;
- c. masyarakat miskin; dan
- d. masyarakat atau orang terlantar.
Pasal16
- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, digunakan untuk belanja dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran antara lain:
- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal sarana dan prasarana perkantoran;
- c. belanja modal sarana dan prasarana transportasi;
- d. belanja modal pembangunan sarana dan prasarana produksi;
- e. belanja modal pembangunan sarana dan prasarana perekonomian;
- f. . belanja modal pembangunan sarana dan prasarana sosial dan atau keagamaan;
- g. belanja modal sarana dan prasarana pendidikan; dan
- h. belanja modal sarana dan prasarana kesehatan.
Pasal17
- (1) Pemerintah Desa dalam keadaan darurat danfatau kejadian luar biasa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat danjatau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang danj atau keperluan mendesak.
- (3) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang danj atau keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kriteria sebagai berikut:
- a. kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam APBDesatahun berjalan; dan
~r"
.\_,
\_'I.o'r
...
L•• I,\_.1
.\_iJ
...
-'·
•.••
,
...
\_1·1·\_·.·.\_·
.• • \_
- b. keperluan mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah desa dan masyarakat.
- (4) Keadaan darurat dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)antara lain:
- a. bencana; dan
- b. kerusakan sarana dan prasarana.
- (5) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang danl atau keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
- (6) Keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh Bupati.
Bagian Keempat
Pembiayaan Desa
Pasal18
- (1) Pemhiayaan desa terdiri dari ke1ompok:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pemhiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a terdiri dari jenis:
- a. SiLPAtahun sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan; dan
- c. hasil kekayaan desa yang dipisahkan.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis:
- a. pembentukan dana cadangan; dan
- b. penyertaan modal desa.
Pasal19
- (1) SiLPAsebagaimana dimaksud dalam Pasal18 ayat (2)huruf a, antara lain:
- a. pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
- b. penghematan belanja; dan
- c. sisa dana kegiatan lanjutan .
j'"'
.
I
.,
\_ ,~I.\_,
.'
L.,..
-..•. ,\_
-\_
..
1-1 ...
,...
- (2) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal18 ayat (2) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Hasil kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf cantara lain digunakan untuk penyertaan modal BUMDesa.
Pasal20
- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligusjsepenuhnya dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Penganggaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan melebihi tahun akhir masajabatan Kepala Desa.
- (3) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintahan desa yang diinvestasikan pada BUMDes.
BABIV PENYUSUNAN APBDESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal21
- (1) Pemerintah Desa menyusun APBDesa dengan berpedoman pada RPJMDesa dan RKPDesa.
- (2) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kemampuan keuangan desa.
- (3) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1.) setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
I
\_,.~J
...
\_I·.
~
., .. ~ •.,
Bagian Kedua
Perencanaan dan Pembahasan
Pasa122
- (1) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa ten tang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPDuntuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan APBDesa disepakati bersama oleh Kepala desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun sebelumnya.
Bagian Ketiga
Evaluasi dan Penetapan
Pasa123
- (1) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati bersama untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
\_\_
...
1..,.
\_
.\_.r.\_
J
.Ld, ..•·\_d...
'" ,\_
,.
!I
\_
- (5) Penetapan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
Pasal24
- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan usulan pembatalan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Bupati membatalkan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pembatalan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal Peraturan Desa dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (5) Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa dan BPD mencabut Peraturan Desa.
Pasal25
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesaditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
Pasal zo
Bentuk dan format rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatiini.
..
...~ b
...
·
:
\_,
J.
i
./,... ~."
.\_~ ...1.1--, ..•
BABV
PELAKSANAAN APBDESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal27
- (1) APBDesa dilaksanakan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (2) Pelaksanaan APBDesa dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Desa.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Pendapatan Desa
Pasal28
- (1) Setiap pendapatan desa wajib dicatat dalam APBDesa.
- (2) Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Setiap pendapatan diadministrasi sesuai dengan kode rekening pendapatan.
- (4) Setiap pendapatan dimasukkan di rekening kas desa atas nama Pemerintah Desa.
Pasal29
- (1) Kepala Desa wajib mengintensifkan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.
Pasal30
- (1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang. bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang s~a.
,
~
... ,~ ...
~.\_
'"
. ;•.•\_
\_tJI.
I.
\_.\_.
•
.\_1.11
.•;••.•
':;.1 ..•\_'..•
\_,·ioi.·, •.\_.
;. \_\_.
\_
'.
.;,'
:.'
,\_\_
.l. ,-\_"..
,\_.:.'...
"'I&lt;: ________________ ~
"".
h;.:h'
,.•,... ;..:..
- (2) Pengembalian kelebihan pendapatan yang diterima pada tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (3) Pengembalian kelebihan pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
Bagian Ketiga
Pelaksanaan Belanja Desa
Pasal31
- (1) Setiap belanja dilaksanakan melalui kode rekening belanja.
- (2) Setiap belanja desa atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi .oleh Sekretaris Desa atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud dan disahkan oleh Kepala Desa.
Pasa132
- (1) Belanja desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dila.kukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (3) Penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu harus dibuat RAByang telah disahkan oleh Kepala Desa.
Pasal33
- (1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur Perangkat Desa dari sekretariat desa dan pelaksana teknis.
- (3) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
~ I·'
,I\_,
-\_j
I,:
i.
,
~. ,\_\_,\_ .j
I.
\_,
.\_
I
\_ I
'
.~
.. I·".··I'~ '~".
\_\_' ...
:
.
..\_., .. ,.•\_
u',
\_,\_'\_,
.-.HI
I...
,,;Ir\_',)
', .••
'
.1 .. '.
- (4) Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- (5) Format RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan buku pembantu kas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal34
- (1) Pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Kepala Desa tahap pertama untuk satu kegiatan dengan melampirkan RABsebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (2) Pengajuan surat permintaan pembayaran untuk tahap selanjutnya dan surat permintaan pembayaran untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa dilampiri dengan:
- a. Pernyataan tanggung jawab belanja; dan
- b. Lampiran bukti transaksi.
- (3) Surat permintaan pembayaran tahap selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ .atau jasa diterima.
- (4) Format surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pernyataan tanggungjawab anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal35
- (1) Dalam pengajuan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa berkewajiban melakukan verifikasi dengan:
- a. meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam surat permintaan pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- d. menolak pengajuan surat permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaraan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan surat permintaan pembayaran yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menyetujui surat permintaan pembayaran dan bendahara desa melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pencatatan pengeluaran oleh bendahara desa.
Pasal36
Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal37
Pengadaan barang dan jasa di desa berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang pengadaan barang dan jasa di desa.
Bagian Keempat
Pelaksanaan Pembiayaan Desa
Pasal38
- (1) Setiap pembiayaan desa wajib dicatat dalam APBDesa.
- (2) Setiap pembiayaan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Setiap pembiayaan desa diadministrasi sesuai dengan kode rekening pembiayaan.
Pasal39
- (1) SilPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf a merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
,•. ~
• \_\_
•
Pasal40
- (1) Pembentukan dana cadangan oleh Pemerintah Desa ditetapkan deng
BAB VIII - PEMBINAAN DANPENGAWASAN APBDESA
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian
sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp..
- b. Bidang Pembangunan
Rp.-
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- e. Bidang Tak Terduga
- Jumlah Belanja
Rp.-
Surplus\_ Defisit
3. Pembiayaan Desa
- a. Penerimaan Pembiayaan
Rp.
- b. Pengeluaran Pembiayaan
Rp.
Selisih Pembiayaan a - b )
Rp..
BAB VIII - PEMBINAAN DANPENGAWASAN APBDESA
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:
1. Lampiran I Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran
2. Lampiran II Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai dengan 31 Desember
2. Lampiran II Laporan Program Sektoral 'dan Program Daerah yang masuk ke desa.
i
BAB VIII - PEMBINAAN DANPENGAWASAN APBDESA
Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
BAB VIII - PEMBINAAN DANPENGAWASAN APBDESA
Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa
Ditetapkan di
Pada tanggal
KEPALA DESA
Tanda tangan
(NAMA)
Diundangkan di Desa
tanggal pada
SEKRETARIS DESA
Tanda tangan
(NAMA)
LEMBARAN DESA.
TAHUN
NOMOR
Lampiran I Peraturan Desa Nomor Tahun Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN.
| KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | URAIAN | KODE REKENING | KODE REKENING | [LEBIH | [KURAN (Rp) |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | | | 2 | 3 | | 5 |
| | | | PENDAPATAN DESA | | | |
| 1 | | | Hasil Usaha | | | |
| | | | Hasil laba BUMDesa | | | |
| | 2 | | Hasil Aset Desa | | | |
| | | | Tanah desa | | | |
| | | | Tanah kas desa | | | |
| | 2/ 1 | 2 | Tanah bengkokllungguh | | | |
| | | 3 | Tanah pengarem-arem | | | |
| | 222 | | Pasar desa | | | |
| | | | Pasar hewan | | | |
| | | | Bangunan desa_ | | | |
| | 2/4 2/4 | | Kios dese | | | |
| # 11 | 214 | 2 | Gedung pertemuan desa | | | |
| | 214 | 3 | Gedung oah raga desa _ | | | |
| 1l | 2/4 | 4 | Banguan desa lainnya | | | |
| | | | Hutan milik desa | | | |
| # | 2/6 | | Mata air milik desa | | | |
| | | | Pemandian umum | | | |
| | 2188 | | | | | |
| | 219 | | Lapangan desa | | | |
| | 2 | 10 | | Aset desa_Jainnya | | | |
| | | | Swadaya; Partisipasi dan Gotong | | | |
| | | | Royong Swadava dan partisipasi | | | |
| | | | Gotong royong | | | |
| | 4 | | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | | | |
| # | 4 / 1 | | Pungutan desa | | | |
| | | | Hasil penjualan kekayaan desa selain tanah yang dipisahkan | | | |
| | | | Hasil pelepasan tanah desa tahun berialan | | | |
| | | | Bunga simpanan uang di bank_ | | | |
| 1l2 | | | Pendapatan Transfer | | | |
| | | | Dana Desa | | | |
| 1 | 2 | 2 | | | Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah | |
|-----|-----|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| | | 4 | | | Alokasi Dana Desa | |
| | | 5 | | | Bantuan keuangan dari APBD Provinsi Bantuan keuangan dari APBD | |
| | | | | | Kabupaten | |
| | | | | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga | |
| | | | | | yang tidak mengikat Lain-lain Pendapatan Desa yang gah | |
| 1 | | | 1 2 | | Hasi kerjasama dengan pihak ketiga Bantuan perusahaan yang berlokasi d desa | |
| 2 2 | 1 | | | | BELANJA DESA BIDANG PENFEDENGGARAAN | |
| 2 | 1 | | | | PEMERINTAHAN DESA Pembayaran Penghasilan Tetap | |
| | | | | | dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | |
| 2 | | | | | Belania Pegawai | |
| | 1 | | | | Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat | |
| | | | | | Penghasilan tetap Kepala Desa | |
| | | | | | 2 Penghasilan tetap Perangkat Desa | |
| | | | | | Penghasilan staf Pemerintah Desa | |
| | | | | | Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | |
| | | | | | Tunjangan Kepala Desa | |
| | | | | | Tunjangan Kesehatan Tunjangan Kecelakaan Tuniangan Kematian | |
| | | | | | Tunjangan lain-lain 2 Tunjangan Perangkat Desa | |
| | | | | | Tunjangan Kesehatan Tunjangan Kecelakaan | |
| | | | | | Tunjangan Kematian Tunjangan lain-lain | |
| | | | | 6 | Tunjangan Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Tunjangan Penjabat Kepala Desa_ | |
| | | | | | 2 Tunjangan Peniabat Perangkat Desa | |
| 2 | 1 | 2 2 | 2L1 1 | | Operasional Perkantoran Desa | |
| | | | | 10 | | |
| | | | | 10 | Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa | |
| | | 2121 | | 10 | | |
| | | | | | Operasional Kepala Desa Operasioan Perangkat Desa | |
| | | | | 11 | Tunjangan pengelola aset dan keuangan | |
| | | | | | desa Tunjangan Bendahara Desa_ | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 . | 1 11 | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | | Tunjangan Pengurus Barang Desa | |
| | | 1 | | | | |
| | | | | | | 3 |
| | | | | | 2 | |
| 2 | | 1 | 1 11 | Tunjangan Pembantu Pengurus Barang Desa |
|-----|-------|---------|--------|------------------------------------------------------------|
| 2 | 1l 2 | | | Belania Barang dan Jasa |
| 2 | 122 | | | Belanja Bahan |
| 2 | | | | Belanja alat tulis kantor |
| 2 | | | | Belanja perlengkapan kantor |
| 2 | | | | Belanja peralatan kantor |
| | 1l | 2 | 2 | Belanja Jasa Kantor_ |
| | 1 | | 2 | Belanja telepon_ |
| | 1 | | 2 | Belanja air |
| | 1 | | 2 | Belanja listrik |
| | 4 | | | |
| | 1l | | | |
| | | | 2 | |
| | | | | Belanja langganan Belanja lain-lain |
| | | | 2 | Belanja Pemeliharaan |
| 2 | | 2 | 3 3 | Belanja pemeliharaan bangunan dan |
| | | | 3 | @tau gedung |
| | | | | Belanja pemeliharaan peralatan kantor |
| 2 | 1 | 2 | 2 3 | Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor |
| 2 | | | | Belanja pemeliharaan komputer |
| 2 | | | | Belanja pemehnaraan kendaraan dinas |
| | | | 3 | Belanja pemeliharaan taman |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana transportansi |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana produksi |
| | | | | Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian |
| | | | 3 | Belanja pemeliharaan sarana dan |
| | | | 3 | prasarana sosiallkeagamaan Belanja pemeliharaan sarana dan |
| 2 | | | | prasarana pendidikan_ Belanja pemeliharaan sarana dan |
| | | | 3 | |
| | | | | prasarana kesehatan Belanja Pemeliharaan lainnya_ |
| | | | 4 | Belanja penggandaan |
| | | | | Belanja cetak dan ffld |
| | | | 2 6 | Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor |
| | | | | Belanja sewa meja dan kursi |
| | | | 6 6 | Belanja sewa tenda Belanja sewa soundsystem_ |
| | | | 2 | |
| | | IL | | Belanja Makanan dan minuman |
| 2 | | 2 | | Belanja makanan dan minuman rapat |
| | 1 | 2 | 7 | Belanja makanan dan minuman peninjauan |
| 2 | | | | Belanja pakaian dinas |
| | | 2L1L2L2 | 8 8 | Belanja pakaian dnas Kepala Desa |
| | | | | Belanja pakaian dinas perangkat |
| | 2 | 1 | | 8 | |
| | | 21 2 | 8 | Belanja pakaian dnas staf desa |
| | | 2 | 9 | Belanja perjalanan dinas |
| | | | | Perialanan dinas dalam daerah |
| | 2Ll | | 9 | |
| | | | 2 9 | Perjalanan dinas luar daerah |
| | 2 | 10 | | Belanja bahan bakar minyak BBM |
|-------|-------|-------|----|-------------------------------------------------------|
| | | | | Upah tenaga kerja_ |
| | | | 12 | Honorarium narasumber _ ahli |
| | | 3 | | Belanja Modal_ |
| | | | | Belanja Modal Tanah |
| | | | | Belanja modal tanah_ |
| 2 1 | | 3 | 2 | Belanja modal sarana prasarana perkantoran |
| | 1l2 3 | | 2 | Belanja printer]komputer |
| 2 1 | 2 | 3 | 2 | Belanja meia kursi |
| | | 3 | | Belanja lemari |
| 2 1 | 2 | 312 | | |
| 1 | 2 | 3 | 2 | Belanja rak @rgip |
| 1l | | 21312 | | Belanja modal gedung kantor |
| | | | 2 | Belania kendaraan dinas |
| 2 1 | | | | Pembayaran Tunjangan BPD dan Operasional BPD |
| | | 3| 1 | | Belania Pegawai |
| | | | | Tunjangan BPD |
| | | | | Tuniangan Ketua BPD |
| | | | | Tunjangan Sekretaris BPD_ Tuniangan Anggota BPD |
| | | | | Uang SidangBPD |
| | | | | Belanja Barang dan Jasa |
| | | | | Belanja bahan Belanja alat tulis kantor |
| | | | | Belanja perlengkapan kantor |
| | | | | Belanja peralatan kantor |
| | | | | Belanja cetak dan penggandaan |
| | | | | Belanja penggandaan |
| | | | | Belanja cetak dan jilid |
| | | | | Belanja makanan dàn minuman |
| 2] | | | 7 | |
| | | | | Belania makanan dan minuman rapat |
| 2 | | 2 | | Belanja makanan dan minuman peninjauan |
| | | | 8 | Belanja pakaian dnas Pakaian dinas anggota BPD |
| 21 | | | | Fembayaran Insentif RITRW dan |
| 1l | 4 | | | Operasional RTI RW |
| | | | 9 | Insentif RTIRW |
| 2 | 1l | | | Belanja Peqawai |
| 2 | 1 | | 9 | Insentif RT |
| | | | 9 | |
| | | | | Insentif RW |
| 2uLAL | | | 1 | Belania perlengkapan kantor Belanja peralatan kantor_ |
| | | | 4 | Belanja cetak dan penggandaan |
| | | | | Belanja penggandaan_ |
| | | | 2 | Belanja cetak dan jilid | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2 | 1 | 5 | | | Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tambahan dan Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | Belanja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | Penghasilan Tambahan_ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Penghasilan Tambahan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | 2 | Penghasilan Tambahan Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 4 | Tunjangan akhir masa jabatan Kepala Dese dan Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | Tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | Tunjangan àkhir masa jabatan Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | | | Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Belanja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Honorarium kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pembayaran PBB P2 Tanah Kas Desa_ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | dst Belanja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Belanja Barang dan jasa Belanja Modal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | | | BIDANG PELARSANAN PEMIBANGUNAN DESA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | Kegiatan_ Belania Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Honorarium kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9 | | Belania Barang dan jasa_ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 7 | | | Belanja bahan Belanja alat tulis kantor | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2122 | | | | Upah tenaga keria | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | Honorarium narasumber ahli | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11 12 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2122 | | 5 5 | | Sewa alat berat Belania sewa eskavator | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 272 | | 2 | | Belanja sewa bego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2122 | | | | Belanja Modal Pembangunan sarana dan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | | 3 | 3 | 2 3 | prasarane transportasi Belanja modaljalan Belanja modaljembatan Belanja modal drainase | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 133 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1l | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | | Belanja modal talud jalan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | Belanja Modal Pembangunan sarana dan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | | 2 3 | prasarana produksi Belanja modal dambendungan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | Belania modalirigasi Belanja modal bangunan gedung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | pertanian | pertanian | pertanian | pertanian | pertanian | pertanian | pertanian | pertanian | pertanian | pertanian | pertanian | pertanian | pertanian | pertanian | pertanian | pertanian | pertanian |
| 2 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Belanja modal peralatan pertanian_ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | 5 | | Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana perekonomian | 2 |
|---------|----|------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| | | | | | Belanja modal pasar desa | |
| | | | | 2 | Belanja modal kios desa | |
| | | 1/ 3 | 6 | | Belanja Modai Pembangunan sarana dan prasarana sosial [keagamaan | |
| | | | 6 | | Belanja modal pembangunan tempat ibadah | |
| | | | | | Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan | 2 | 2 |
| | | | | | Belanja modal gedung untuk kegiatan pendidikan | |
| | | | | 2 | | |
| | | | | 3 | Belanja modal peralatan pendidikan | |
| | | | | | Belanja Modai Fembangunan sarana dan prasarana kesehatan | |
| | | | 8 | 1 | Belanja modal bangunan untuk kegiatan | |
| | | | | | kesehatan | |
| | | | | 2 | Belanja modal bahan kesehatan_ | |
| | | | | 3 | Belanja modal peralatan kesehatan_ | |
| | | | | | dst | |
| 22 | 2 | | | | | |
| | | | | | Belanja Pegawai | |
| | | | | | Belanja Barang dan jasa_ | |
| | | | | | Belanja Modal | |
| 3 | | | | | BIDANG PEMBINAAN | 2 |
| | | | | | KEMASYARAKATAN Kegiatan | |
| | | | | | Belanja Pegawai_ | |
| | | | | | Honorarium kegiatan | |
| | | | 1 | | | |
| | | | | | Belanja bahan | |
| | | | | | Belanja alat tulis kantor_ Upah tenaga kerja | |
| | | | 12 | | Honorarium narasumber ahli | |
| | | | 13 | | Pemberian barang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | | | | |
| 2 / 3 | | 2 | 14 | | Pemberian uang kepada masyarakat] kelompok masyarakat Uang penghargaan operasional | |
| | | | | | Lembaga pendidikan Lembaga kesehatan Lembaga ekonomi | |
| | | | | | Lembaga sosial dan budaya Lembaga keagamaan | |
| | | | | | Lembaga kemasyarakatan desa_ | |
| | | | | | Kegiatan _ dst | |
| 2 7 3 | | | | | | Belania Pegawai Belanja Barang dan Jasa | |
| | | | | | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | |
| 4 | | | | | | 2 |
| | | | | | Kegiatan_ | |
| | | | | | Belanja Pegawai | |
| | | | | | Honorarium kegiatan | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa_ |
|-----|-----------|-----|-----|----|----|---------------------------------------------------------------|
| | | | 2 | 1 | | Belania bahan |
| | | | | 1 | | Belanja alat tulis kantor |
| | | | 2 2 | 1l | | Upah tenaga kerja |
| | | | | 12 | | Honorarium narasumber ahli |
| | | 1 | 2 | 13 | | Pemberian barang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat |
| | | | | 14 | | Pemberian uang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat |
| | | | | | 2 | Beasiswa santunan |
| | | | | | | Siswa besprestasi |
| | | | | | | Masyarakat besprestasi |
| | | | | | | Masyarakat miskin |
| | | | | | | Masyarakat orang terlantar |
| | 2 | 4 | 2 | | | | | Kegiatan = dst |
| | | | | | | Belanja Pegawai |
| | | | | | | Belanja Barang dan Jasa_ |
| | | | | | | BIDANG TÆK TERDUGA |
| | | | | | | JUMLAH BELANJA |
| | | | | | | SURPLUS DEFISIT |
| 3 | | | | | | PEMBAYAAN |
| 3 | 1 | | | | | Penerimaan Pembiayaan_ |
| | 3 | 1 | 1 | | | | | SILPA |
| | 3 | 1 | 2 | | | | | Pencairan Dana Cadangan |
| | | | | | | JUMLAH RP |
| | | | | | | Pengeluaran Pembiayaan |
| | | | | | | Pembentukan Dana Cadangan |
| | | | | | | Penyertaan Modal Desa |
| | | | | | | JUMLAH RP |
| | | | | | | Pembiayaan Netto (Penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran |
| | | | | | | pembiayaan) SiLPA tahun berjalan (Selisih antara |
| | | | | | | pembiayaan netto dengan hasil surplus[defisit) |
Tanggal.
KEPALA DESA
Tanda Tangan
(NAMA)
Lampiran II Peraturan Desa Nomor Tahun Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20.
| URAIAN | TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan) | TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| I: ASET DESA A: ASET LANCAR 1 Kas Desa a. Uang kas di Bendahara Desa b: Rekening Kas Desa 2 Piutang a. Piutang Sewa Tanah b Piutang Sewa Gedung C. dst.. 3 Persediaan a. Kertas Segel b. Materai C. dst.. | | |
| B. ASET TIDAK LANCAR 1 Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Desa 2 Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan bangunan Jalan, Jaringan dan Instalasi dst.- 3. Dana Cadangan Dana Cadangan 4. Aset tidak lancar Lainnya | | |
| JUMLAH ASET TIDAK LANCAR JUMLAH ASET (A + B) | | |
| II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
Tanggal
KEPALA DESA.
Tanda Tangan (NAMA)