Unknown Unknown Nomor 14 Tahun 2012
Tentang RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Berlaku: 14 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang
Penyidik
Pegawai
Negeri
Sipil di
Lingkungan
Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Kotamobagu;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Unit pelayanan perijinan terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk Badan dan/atau Kantor pelayanan perijinan terpadu yang merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perijinan.
6. Izin gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
7. Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tertentu;
8. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
9. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya yang tidak terutang;
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak dan retribusi daerah.
14. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Rertribusi atas pemberian izin gangguan oleh Pemerintah Daerah.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma kesehatan dan keselamatan kerja.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan oleh Pemerintah Daerah.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi / indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah setiap lantai.
- (3) Indeks lokasi/indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- (4) Kawasan -kawasan sebagaimana ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
| - Kawasan Industri | indeks..... (1) |
|------------------------------------|-------------------|
| - Kawasan Perdagangan | indeks..... (2) |
| - Kawasan Pariwisata | indeks..... (3) |
| - Kawasan Perumahan dan Permukiman | indeks..... (4) |
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas atau ruang tempat usaha.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- Luas 1 sampai dengan 20 m2 Rp. 200.000,-
- Luas 21 sampai dengan 40 m2 Rp. 300.000,-
- Luas 41 sampai dengan 80 m2
Rp. 500.000,-
- Luas 81 sampai dengan 160 m2
Rp. 1.000.000,-
- Luas 161 m2 dan seterusnya
Rp. 1.500.000,-
Perhitungan luas yang dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kriteria gangguan lingkungan, sosial kemasyarakat dan ekonomi di sekitar lokasi tempat usaha.
BAB VII - CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 9

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).
BAB VIII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin gangguan diberikan.
BAB IX - MASA RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11

Masa Izin gangguan berlaku selama orang pribadi dan atau badan melakukan usaha.
BAB IX - MASA RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12

- (1) Setiap pemegang izin gangguan wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari :
- a. Perubahan sarana usaha;
- b. Penambahan kapasitas usaha;
- c. Perluasan lahan dan bangunan usaha; dan atau
- d. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi parubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pemegang izin tidak wajib mengajukan permohonan izin.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Pemerintah Kota Kotamobagu dapat mencabut izin usaha.
BAB IX - MASA RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 13

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB X - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang pelayanan perijinan;
- (5) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (6) Tata cara pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

- (1). Retribusi terutang berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Instansi yang membidangi piutang dan lelang Negara.
- (2). Penagihan retribusi melalui instansi yang membidangi piutang dan lelang negara dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk;
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XIII - K E B E R A T A N
Pasal 19

- (1). Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daaerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4). Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib retribusi.
- (5). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB XIII - K E B E R A T A N
Pasal 20

- (1). Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2). Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21

- (1). Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2). Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaiman dimaksud pada ayat (1), seharusnya memberikan keputusan.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4). Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 22

- (1). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. Nama dan alamat wajib retribusi
- b. Masa retribusi
- c. Besarnya kelebihan pembayaran
- d. Alasan yang singakt dan jelas
- (2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;
- (3). Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 23

- (1). Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan retribusi.
- (2). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XV - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 24

- (1). Walikota dapat memberikan pengurungan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2). Pemberian pengurungan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusuhan.
- (3). Tata cara pengurungan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.
BAB XV - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota
BAB XVI - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.
BAB XVII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundangundangan.
BAB XVIII - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 28

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian
- (3) Penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan kauangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
BAB XX - PENYIDIKAN
Pasal 30

- (1). Pajabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang penyidik sebagaiman dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti serta orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, menurut hokum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentanh Hukum Acara Pidana.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Ganguan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Diundangkan di Kotamobagu pada tanggal April 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH,
Drs. MUSTAFA LIMBALO
LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2012 NOMOR
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.
Ditetapkan di Kotamobagu pada tanggal April 2012
WALIKOTA KOTAMOBAGU,
Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT, ME
P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR
TAHUN 2012
T E N T A N G
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
I. U M U M
Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab.
Pembiayaan Pemerintahn dan Pembangunan perlu ditunjang oleh kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum, peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.
Penggunaan retribusi daerah atas penyediaan jasa Pemerintah Daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggilongan jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu.
Retribusi Izin Gangguan adalah salah satu objek retribusi perizinan tertentu.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Cukup Jelas
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR