PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 40 Tahun 2011
Tentang RINCIAN TUGAS; FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUWANGI
Berlaku: 40 TAHUN 2011
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Inspektorat mempunyai fungsi:
- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 5

Inspektur mempunyai tugas:
- a. merencanakan program pengawasan;
- b. merumuskan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan;
- c. melakukan penilaian atas kinerja pelaksanaan pengawasan;
- d. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan, saran serta pertimbangan dibidang pengawasan dan pembinaan kepada bupati;
- f. melakukan pemantauan dan pemuktahiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Sekretaris mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Sekretariat berdasarkan rencana kerja Inspektorat;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- c. menghimpun, mengelola, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- d. menyusun bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- e. menyusun, menginventarisasi dan mengkoordinasikan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- f. melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan rencana kerja Inspektorat;
- b. mengkoordinasikan penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
- c. menyusun anggaran Inspektorat;
- d. menyiapkan laporan dan statistik Inspektorat;
- e. menyiapkan peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan;
- f. menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (2) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan rencana kerja Inspektorat;
- b. melaksanakan penginventarisasian hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan.
- c. mengadministrasikan laporan hasil pengawasan;
- d. melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- e. menyusun statistik hasil pengawasan;
- f. menyelenggarakan kerjasama pengawasan;
- g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (3) Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Sub Bagian Administrasi dan Umum sesuai dengan rencana kerja Inspektorat;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
- g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Bagian Ketiga Inspektur Pembantu
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), huruf c, d, dan e mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaaan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan penanganan kasus pengaduan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:
- a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Inspektur Pembantu mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Inspektur Pembantu sesuai dengan rencana kerja Inspektorat;
- b. mengusulkan program pengawasan di wilayah kerjanya;
- c. menkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;
- e. melakukan penilaian atas pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
- f. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (4) Inspektur pembantu dibagi atas wilayah I, II dan III membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintah kabupaten dan kecamatan serta desa;
- (5) Penetapan wilayah kerja Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Inspektur.
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 9

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), (4), dan (5), huruf a mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan dan menyusun bahan usulan program dibidang pemerintahan untuk penyusunan program pengawasan sesuai wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan dibidang pemerintahan sesuai dengan wilayah kerjanya;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang pemerintahan sesuai dengan wilayah kerjanya;
- d. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian dalam rangka pengawasan dibidang pemerintahan sesuai wilayah kerjanya;
- e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- f. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), (4), dan (5), huruf b mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan dan menyusun bahan usulan program dibidang pembangunan dan kemasyarakatan untuk penyusunan program pengawasan sesuai wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan dibidang pembangunan dan kemasyarakatan sesuai wilayah kerjanya;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang pembangunan dan kemasyarakatan sesuai wilayah kerjanya;
- d. melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian dalam rangka pengawasan dibidang pembangunan dan kemasyarakatan sesuai wilayah kerjanya;
- e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- f. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - URAIAN TUGAS
Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri atas tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan dilingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- (3) Pejabat Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
- (4) Dalam melaksanakan tugas pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola objek yang diawasi, Auditor memiliki wewenang:
- a. Memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh objek yang diawasi dan pihak yang terkait;
- b. Melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang dan barang milik daerah, ditempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan daerah serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, suratsurat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnnya yang terkait dengan penugasan;
- c. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
- d. Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan
- e. Menggunakan tenaga ahli diluar tenaga auditor, jika diperlukan.
- (5) Jumlah Tenaga Fungsional Auditor dan tenaga fungsional lainnya ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur;
- (7) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB V - TATA KERJA Pasal 11
Pasal 12

- (1) Inspektur wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan membuat laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (2) Setiap pimpinan unit/satuan organisasi dalam lingkungan Inspektorat berkewajiban:
- a. menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Inspektorat, mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat;
- c. memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
- (3) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut.
BAB VII - PENUTUP Pasal 14
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Ditetapkan di Banyuwangi. Pada Tanggal 26 Agustus 2011
BUPATI BANYUWANGI
H. ABDULLAH AZWAR ANAS