PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 3 Tahun 2017
Tentang PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021
Berlaku: 27 Maret 2017
N/A
Preamble

Menimbang :
PROVINSI SUMATERA BARAT BUPATI PESISIR SELATAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,
- a. bahwa Peraturan Menteri Negara Pend Nomor: Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan ayagunaan Aparatur Negara PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum bahwa Bupati wajib menetapkan Unit Kerja Mandiri Pasal 4 ayat (3) indikator dibawahnya;
- b. bahwa pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan berdasarkan pertimbangan sebag huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama ; aimana dimaksud Tahun 2016-2021
Mengingat
- 1. Indonesia Tahun 1945 ;
- Pasal 18 Ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik
2. Undang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) -Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang n 1957 Nomor 77), jo Undang --;
3. Undang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Korupsi, Kolusi D -Undang Nomor 28 Tahun 1999 an Nepotisme ( Lembaran Negara tentang Bebas Dari Republik
Menetapkan
- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4614);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 20162021.
Diundangkan di Painan Pada tanggal 27 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dto
ERIZON
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 3
N/A
Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut:
- a. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Evaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ;
- e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Perangkat Daerah/Unit Kerja Mandiri.
N/A
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Ditetapkan di Painan Pada tanggal 27 Maret 2017
BUPATI PESISIR SELATAN,
dto
HENDRAJONI
LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR
:
3 TAHUN 2017
TANGGAL
:
27 MARET 2017
TENTANG
:
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016-2021
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021
| Indikator Sasaran | Satuan | Target | Target | Target | Target | Target | Target |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Misi 1 Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan | Misi 1 Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan | Misi 1 Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan | Misi 1 Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan | Misi 1 Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan | Misi 1 Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan | Misi 1 Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan | Misi 1 Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan |
| 1. Penilaian LKD (opini BPK) | opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2. Peringkat penilaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah | skala | BB | BB | BB | A | A | A |
| 3. Peningkatan Nilai LPPD | skor | 3037 | 3130 | 3180 | 3230 | 3300 | 3350 |
| 4. Indeks Kepuasan masyarakat | skala | C | B | B | B | B | B |
| 5. Umur Harapan Hidup | Tahun | 69,8 | 70,00 | 70,2 | 70,4 | 70,6 | 70,8 |
| 6. Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 8.62 | 8.64 | 8.65 | 8.67 | 8.69 | 8.80 |
| 7. Harapan Lama Sekolah | Tahun | 13.51 | 13.76 | 14.01 | 14.27 | 14.53 | 14.80 |
| Misi 2 Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah | Misi 2 Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah | Misi 2 Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah | Misi 2 Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah | Misi 2 Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah | Misi 2 Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah | Misi 2 Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah | Misi 2 Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah |
| 1. Jalan Kabupaten dengan kondisi baik | % | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 2. Irigasi kondisi baik | % | 51.28 | 60.11 | 69.23 | 78.87 | 86.80 | 86.87 |
| 3. Rasio elektrifikasi | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 4. Akses Sanitasi layak | % | 89 | 92 | 96 | 100 | | |
| 5. Cakupan Air Minum bersih | % | 88 | 92 | 96 | 100 | | |
| 6. Sarana dan prasarana moda transportasi dan telekomonikasi | % | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 7. Kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas bencana | % | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 8. Jumlah Kawasan permukiman kumuh | Kawasan | 23 | 21 | 10 | 0 | | |
| 9. Penguatan lembaga ekonomi masyarakat untuk mendukung infrastruktur ekonomi | % | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Misi 3 Meningkatkan Kehidupan Beragama yang Rukun, Toleran dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya ABS-SBK | Misi 3 Meningkatkan Kehidupan Beragama yang Rukun, Toleran dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya ABS-SBK | Misi 3 Meningkatkan Kehidupan Beragama yang Rukun, Toleran dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya ABS-SBK | Misi 3 Meningkatkan Kehidupan Beragama yang Rukun, Toleran dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya ABS-SBK | Misi 3 Meningkatkan Kehidupan Beragama yang Rukun, Toleran dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya ABS-SBK | Misi 3 Meningkatkan Kehidupan Beragama yang Rukun, Toleran dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya ABS-SBK | Misi 3 Meningkatkan Kehidupan Beragama yang Rukun, Toleran dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya ABS-SBK | Misi 3 Meningkatkan Kehidupan Beragama yang Rukun, Toleran dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya ABS-SBK |
| 1. Lahirnya Produk hukum daerah tentang muatan lokal | Dokumen | - | - | 2 | - | - | - |
| 2. Kompetensi dan kualifikasi pemangku adat dan agama | % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| 3. Lembaga adat dan agama yang melaksanakan peran dan fungsinya | % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| 4. Pelestarian Nilai-nilai Seni dan budaya | % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| Misi 4 Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan | Misi 4 Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan | Misi 4 Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan | Misi 4 Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan | Misi 4 Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan | Misi 4 Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan | Misi 4 Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan | Misi 4 Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan |
| 1.Peningkatan produksi utama: | 1.Peningkatan produksi utama: | 1.Peningkatan produksi utama: | 1.Peningkatan produksi utama: | 1.Peningkatan produksi utama: | 1.Peningkatan produksi utama: | 1.Peningkatan produksi utama: | 1.Peningkatan produksi utama: |
| a. Padi | ton | 322,752 | 327,594 | 332,508 | 335,833 | 340,870 | 345,983 |
| b. Jagung | ton | 111,808 | 117,398 | 123,268 | 129,431 | 135,903 | 137,941 |
| c. Daging | kg | 1,205,295 | 1,241,454 | 1,278,697 | 1,317,058 | 1,356,570 | 1,397,267 |
| Indikator Sasaran | Satuan | Target | Target | Target | Target | Target | Target |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| d. Telor | kg | 1,580,747 | 1,618,384 | 1,657,523 | 1,698,253 | 1,740,637 | 1,784,756 |
| e. Ikan | ton | 48,500 | 49,000 | 49,500 | 50,000 | 50,500 | 51,000 |
| 2. Skor pola pangan harapan | % | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| 3. Jumlah sentra industri | unit | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4. jumlah sentra perdagangan | unit | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5. Jumlah Koperasi aktif yang melakukan RAT | % | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 6. Jumlah UMKM | unit | 4,500 | 4,600 | 4,700 | 4,800 | 4,900 | 5,000 |
| 7.Jumlah Kunjungan wisatawan: | | | | | | | |
| a. Wisatawan Nusantara (Wisnu) | Orang | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | 3,000,000 |
| b. Wisatawan Mancanegara (Wisman) | Orang | 1,650 | 1,700 | 1,800 | 1,850 | 1,900 | 2,000 |
| Misi 5 Meningkatkan Peran Struktur Sosial dalam Rangka Mengurangi Tingkat Kejahatan, Kriminalitas dan Peredaran Obat-obatan Terlarang | Misi 5 Meningkatkan Peran Struktur Sosial dalam Rangka Mengurangi Tingkat Kejahatan, Kriminalitas dan Peredaran Obat-obatan Terlarang | Misi 5 Meningkatkan Peran Struktur Sosial dalam Rangka Mengurangi Tingkat Kejahatan, Kriminalitas dan Peredaran Obat-obatan Terlarang | Misi 5 Meningkatkan Peran Struktur Sosial dalam Rangka Mengurangi Tingkat Kejahatan, Kriminalitas dan Peredaran Obat-obatan Terlarang | Misi 5 Meningkatkan Peran Struktur Sosial dalam Rangka Mengurangi Tingkat Kejahatan, Kriminalitas dan Peredaran Obat-obatan Terlarang | Misi 5 Meningkatkan Peran Struktur Sosial dalam Rangka Mengurangi Tingkat Kejahatan, Kriminalitas dan Peredaran Obat-obatan Terlarang | Misi 5 Meningkatkan Peran Struktur Sosial dalam Rangka Mengurangi Tingkat Kejahatan, Kriminalitas dan Peredaran Obat-obatan Terlarang | Misi 5 Meningkatkan Peran Struktur Sosial dalam Rangka Mengurangi Tingkat Kejahatan, Kriminalitas dan Peredaran Obat-obatan Terlarang |
| 1. Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat) | % | | | | | | |
| a.Kasus narkoba | Rata-rata penurunan (%) | 8,03 | < 8,03 | < 8,03 | < 8,03 | < 8,03 | < 8,03 |
| b.angka kriminalitas | Rata-rata penurunan (%) | 6,77 | < 6,77 | < 6,77 | < 6,77 | < 6,77 | < 6,77 |
| c.Jumlah kasus prostitusi | Rata-rata penurunan (%) | 19,70 | <19,70 | <19,70 | <19,70 | <19,70 | <19,70 |
| 2. organisasi kelembagaan kemasyarakatan yang aktif | % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 |
BUPATI PESISIR SELATAN ,
dto
HENDRAJONI