PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 25 Tahun 2013
Tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS FARMASI
Berlaku: 15 Juli 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG
Tahun 2013
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS FARMASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang perlu menata kembali Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 778) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822) ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS FARMASI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Farmasi selanjutnya disebut UPTD Farmasi adalah UPTD Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
10. Kepala adalah Kepala UPTD Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok.
12. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, dan perbekalan kesehatan.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Organisasi UPTD Farmasi.
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

Kedudukan UPTD Farmasi merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Tugas Pokok
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

Tugas pokok UPTD Farmasi yaitu melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian sediaan farmasi dan pelayanan informasi kefarmasian sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
Bagian Ketiga
Fungsi
BAB III - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UPTD Farmasi mempunyai fungsi :
- a. perencanaan program kegiatan pengadaan, penyimpanan dan pendistribuasian sediaan farmasi dan pelayanan informasi kefarmasian;
- b. pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan ( stakeholder ) dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perencanaan program kegiatan pengadaan, penyimpanan dan pendistribuasian sediaan farmasi dan pelayanan informasi kefarmasian;
- c. pelaksanaan administrasi dan teknis operasional bidang farmasi;
- d. pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengadaan, penyimpanan, pendistribuasian sediaan farmasi dan pelayanan informasi kefarmasian;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan atas proses kegiatan penyelenggaraan pengadaan, penyimpanan, pendistribuasian sediaan farmasi dan pelayanan informasi kefarmasian.
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Farmasi terdiri dari:
- a. Kepala;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur dari Susunan Organisasi UPTD Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh koordinator jabatan fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
Bagian Kedua
Bidang Tugas Susunan Organisasi
Paragraf 1
Kepala
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 8

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta mengawasi seluruh kegiatan penyelenggaraan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian sediaan farmasi dan pelayanan informasi kefarmasian.
Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertanggungjawab kepada Kepala dan mempunyai tugas pokok sebagai berkut :
- a. melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, rumah tangga dan perjalanan dinas;
- b. mengelola administrasi kepegawaian;
- c. memelihara, dan melakukan kegiatan administrasi barang daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. mengelola administrasi keuangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
Paragraf 3
Pelaksana
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 10

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c bertanggungjawab kepada Kepala dan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyiapan materi, data informasi dan kegiatan penyelenggaraan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian sediaan farmasi dan pelayanan informasi kefarmasian;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan kegiatan penyelenggaraan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian sediaan farmasi dan pelayanan informasi kefarmasian;
- c. melaksanakan kegiatan perluasan akses layanan dalam kegiatan penyelenggaraan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian sediaan farmasi dan pelayanan informasi kefarmasian; dan
- d. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Kepala.
Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - ORGANISASI
Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d bertanggung jawab kepada Kepala dan mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahliannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
BAB V
Pasal 12

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dalam melaksanakan tugas pokoknya wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di dalam maupun di luar UPTD Farmasi;
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
- c. memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahannya yang berada dalam tanggungjawabnya.
BAB V
Pasal 13

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dalam melaksanakan tugas pokoknya wajib menerapkan prinsipprinsip sebagai berikut:
- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dengan Kepala, Pelaksana maupun Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD Farmasi;
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala; dan
- c. memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahannya.
BAB V
Pasal 14

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dalam melaksanakan tugas pokok wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simpifiksi baik dengan Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha maupun Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD Farmasi; dan
- b. melaksankan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.
BAB V
Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dalam melaksanakan tugas pokok wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simpifiksi baik dengan Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha maupun Pelaksana di lingkungan UPTD Farmasi; dan
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.
Bagian Kedua
Pelaporan
BAB V
Pasal 16

Kepala wajib menyampaikan laporan tentang pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
BAB V
Pasal 17

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala tentang pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu.
BAB V
Pasal 18

Pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
Bagian Ketiga Kewenangan Mewakili
BAB V
Pasal 19

Dalam hal Kepala berhalangan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional dapat mewakili sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat
Kepegawaian
BAB V
Pasal 20

- (1) Kepala dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Kepala Dinas.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (4) Kepala berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pembinaan kepegawaian di lingkungan UPTD Farmasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Wajib menilai dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urutan Kepangkatan Pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kepala wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan UPTD Farmasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB VII - KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 22

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
BAB VII - KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Farmasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 24

...
Diundangkan di Serang pada tanggal 15 Juli 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,
Cap/ttd
LALU ATHARUSSALAM RAIS
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 NOMOR 25
BAB VII - KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 24

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.
Ditetapkan di Serang pada tanggal 15 Juli 2013
BUPATI SERANG,
Cap/ttd
A. TAUFIK NURIMAN
LAMPIRAN
: PERATURAN BUPATI SERANG
Nomor
: 25 Tahun 2013
Tanggal
: 15 Juli 2013
Tentang :
Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Dinas Farmasi
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS FARMASI
PELAKSANA
BUPATI SERANG,
Cap/ttd
A. TAUFIK NURIMAN