Unknown Unknown Nomor LRT Tahun 2023
Tentang WAKTU DAN TEMPAT PTMT'NGUTAIII SUARA PEMILIHATIT KTPALA DESA
Berlaku: 9 TATIUil 2015
BAB II - JEITIS PEMILIHAIT KEPALA DESA Pasal 2
Pasal 3

- (u Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan satu kali pada hari yang sama di seluruh daerah.
- (21 Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sarna di seluruh Desa se-Kabupaten untuk pertama kali pada tahun 2A25.
- (3) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebelum Pemilihan Kepala Desa secara serentak tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Tahun 2016 dan Tahun 2AL9.
- (4) Pemilihan Kepala Desa Bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah;
- b. kemampuan keuangan Daerah; dart/a[au
- c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
6
- (s) Pemilihan Kepala Desa Bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka walrtu 6 (enam) tahun.
- (6) Pemilihan Kepala Desa Bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (71 Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB II - JEITIS PEMILIHAIT KEPALA DESA Pasal 2
Pasal 4

- (1) Dalam rangka pemilihan Kepata Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
2. (21 Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meriputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap panitia Pemilihan;
- c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
- d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- e. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh Bupati.
8. susunan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas : (3)
- b. Penanggung jawab
- a. Pengarah
Bupati
- c. Ketua
- d. Wakil Ketua
- e. Sekretaris
Wakil Bupati
Sekretaris Daerah
Asisten Sekretaris Daeratr yang membidangr urus€ur pemerintahan
- Kepala Bagran pada Satuan Keda Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan desa
- f. Wakil Sekretaris
- g. Anggota
: Kepa1a Sub pelaksana pemerintahan Satuan Kerja Daerah Bagran urusan desa pada Perangkat yang urusan bidang melaksanakan pemerintahan di pemerintahan desa terkait : SKPD/unit kerja dan Camat terkait.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.
BAB II - JEITIS PEMILIHAIT KEPALA DESA Pasal 2
Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.
BAB III - PERSIAPAIT PEMILIHAIT Baglan Kesatu Perslapan dan pembentukan Panltta pemillhan Paragraf 1 Umum
Pasal 6

- (U BPD menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan secara tertulis yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
- (21 Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk panitia pemilihan.
Paragraf 2
- Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD. (1)
- Keputusan BPD tentang pembenhrkan panitia Pemilihan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui camat. (21
8
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertanggung jawab kepada BPD.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kelancaran, ketertiban, dan keamanan proses pemilihan Kepala Desa secara demokratis berdasarkan asas langsung, umuffi, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (21, mempunyai tugas: (s)
- a. merencanakan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada jadwal pemilihan Kepala Desa yang telah ditentukan oleh Bupati;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, yang paling sedikit memuat rincian kebutuhan dana yang dianggarakan, biaya honorariuffi, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan, biaya dokumentasi, belanja makan dan minum rapat, dan biaya pengadaan sarana dan prasarana peralatan pemungptan suara dan lainnya yang dipandang perlu;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS;
- e. melakukan pendaftaran dan penetapan daftar pemilih;
- f. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
- g. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
12. menetapkan tata cara pelaksana€rn kampanye; i.
13. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara; j.
- k. melaksanakan pemungutan suara;
- l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Kepala Desa;
- m. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dan menyampaikannya kepada BPD; dan
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepda Desa.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
3. (71 Unsur Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari:
- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi;
- c. Kepala Urusan; dan/atau
- d. Kepala Dusun.
- (8) Unsur Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari:
- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LpM) Desa;
- b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa;
- c. Karang Tartrna;
- d. Rukun Warga (RW);
- e. Rukun Tetangga (RT); dan/atau
- (9) unsur Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari:
- f. Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.
- a. tokoh egama;
- b. tokoh adat;
- c. tokoh pendidikan; dan/atau
- d. tokoh masyarakat lainnya antara lain perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin.
- (10) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) be{umtah ganjil paling sedikit 1s (lima belas} orang dan paling barryak 27 (duapuluh tqiuh) orang.
- (11) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terdiri dari:
- a. seorang ketua merangkap anggota;
- b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
- d. seorang bendahara merangkap anggota; dan
- c. seorang sekretaris merangkap anggota;
- e. seksi-seksi sebagai anggota.
27. (L2l Jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1 1) dipilih secara demokratis dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan.
- (13) Kepala Desa dan Anggota BPD dilarang menjadi Anggota Panitia Pemilihan.
- (14) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilarang menjadi anggota KPPS.
Baglan Kedua Pembentukan KPPS
BAB III - PERSIAPAIT PEMILIHAIT Baglan Kesatu Perslapan dan pembentukan Panltta pemillhan Paragraf 1 Umum
Pasal 8

- (u Dalam merryelenggarakan pemilihan Kepala Desa, Panitia Femilihan membenhrk KPPS dan menur$uk pehrgas keamanan dari satuan perlindungan masyarakat.
- (2t KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (U berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari masyarakat Desa setempat, terdiri dari: a. seorang ketua merangkap anggota; b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
- c. anggota-anggota.
- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Panitia Pemilihan dalam melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TpS.
- (s) Untuk melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di setiap TPS diperbantukan petugas keamanan dari satuan perlindungan masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.
- (6) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (U berkewajiban membuat dan menandatangani berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS untuk disampaikan kepada Panitia pemilihan.
- (71 KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan jumlah TPS.
Baglan Ketlga
- (l) Pendaftaran Pemilih dan penetapan daftar pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (21 Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pembentukan Panitia Pemilihan.
BAB III - PERSIAPAIT PEMILIHAIT Baglan Kesatu Perslapan dan pembentukan Panltta pemillhan Paragraf 1 Umum
Pasal 1

O
- (U Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- {21 Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur LT (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah menikah;
- b. bukan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
- c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- e. berdomisili di Desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagr memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
BAB III - PERSIAPAIT PEMILIHAIT Baglan Kesatu Perslapan dan pembentukan Panltta pemillhan Paragraf 1 Umum
Pasal 11

- (U DPT Pemilihan Umurn terakhir digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan Kepala Desa.
- (21 DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (U dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (3) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan dengan cara mencatat atau menghapus daftar penduduk Desa yang :
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tarrggal pemungutan suara sudah berumur LT (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur LT (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
- c. telah diangkat/berhenti menjadi anggota TNI/Potri;
- d. telah meninggal dunia;
- e. pindah domisili; atau
- f. belum terdaftar di dalam daftar pemilih.
- (4) Berdasarkan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan men5rusun dan menetapkan DPS.
BAB III - PERSIAPAIT PEMILIHAIT Baglan Kesatu Perslapan dan pembentukan Panltta pemillhan Paragraf 1 Umum
Pasal 12

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (a) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempattempat yang mudah dilihat/d{jangkau masyarakat dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
2. (21 Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari sejak penetapan DPS.
BAB III - PERSIAPAIT PEMILIHAIT Baglan Kesatu Perslapan dan pembentukan Panltta pemillhan Paragraf 1 Umum
Pasal 13

- (U Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud daram Pasal L2 ayat (2) pemilih atau anggota keluarganya dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (21 selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. pemitih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- b. pemilih yang sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
- c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur lT (tujuh belas) tahun;
- d. pemilih yang terdaftar ganda;
- e. pemilih yang diangkat sebagai anggota TNl/polri; dan/atau
- f. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudatr tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DpS.
BAB III - PERSIAPAIT PEMILIHAIT Baglan Kesatu Perslapan dan pembentukan Panltta pemillhan Paragraf 1 Umum
Pasal 14

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/ Rukun Warga.
- (21 Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) had setelah pengumuman DPS.
- (4) Berdasarkan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tambahan.
BAB III - PERSIAPAIT PEMILIHAIT Baglan Kesatu Perslapan dan pembentukan Panltta pemillhan Paragraf 1 Umum
Pasal 16

- (1) Daftar Pemilih Tambatran sebagairnana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) diumumkan oteh panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dilihat/dijang!&lt;au oleh masyarakat dengan banhran perangfuat desa, pengurus Rulmn Tetangga atau Rukun Warga unhrk mendapat tanggapan masyarakat.
2. Jangka waktu pengumuman Daftar pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tisa) hari sejak penetapan Daftar pemilih Tambahan. (21
BAB III - PERSIAPAIT PEMILIHAIT Baglan Kesatu Perslapan dan pembentukan Panltta pemillhan Paragraf 1 Umum
Pasal 17

DPS dan Daftar Pemilih rambahan yang sudatr diperbaiki, ditetapkan dan diumumkan menjadi Dpr oleh Panitia Pemilihan.
BAB III - PERSIAPAIT PEMILIHAIT Baglan Kesatu Perslapan dan pembentukan Panltta pemillhan Paragraf 1 Umum
Pasal 18

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam pasal lT diumumkan oleh Panitia pemilihan pada tempattempat yang mudah dilihat/dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga
2. (21 Jangka waktu pengumuman Dpr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari sejak DPT ditetapkan.
- (3) DPT yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak dapat diubah kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DpT pada kolom keterangan "meninggal dunia,.
BAB III - PERSIAPAIT PEMILIHAIT Baglan Kesatu Perslapan dan pembentukan Panltta pemillhan Paragraf 1 Umum
Pasal 19

- (1) Pemilih yang telah ditetapkan dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan surat panggilan untuk ditukarkan dengan surat suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
2. (2t Panitia Pemilihan melakukan pengisian surat panggilan untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam DPT.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berisi nomor pemilih, narna lengkap pemilih, tempat /tanggal lahir, jenis kelamin, alamat pemilih, hari dan tanggal pemungutan suara serta TPS.
- (4) Pengadaan surat panggilan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
BAB III - PERSIAPAIT PEMILIHAIT Baglan Kesatu Perslapan dan pembentukan Panltta pemillhan Paragraf 1 Umum
Pasal 2

O
- (U Panitia Pemilihan dengan dibantu oleh pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyeratrkan surat panggrlan.
- (21 Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (U dibawa pemilih untuk ditukarkan dengan surat suara pada hari dan tanggal pemungptan suara.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) han.s sudah diserahkan kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilih belum menerima surat panggilan, maka pada hari dan tanggal pemungutan suara pemilih dapat mendatangi TPS dengan menunjukkan dokumen kependudukan.
BAB III - PERSIAPAIT PEMILIHAIT Baglan Kesatu Perslapan dan pembentukan Panltta pemillhan Paragraf 1 Umum
Pasal 21

- (U Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT.
- (21 Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke masing-masing TPS untuk keperluan pemungutan suara.
BAB III - PERSIAPAIT PEMILIHAIT Baglan Kesatu Perslapan dan pembentukan Panltta pemillhan Paragraf 1 Umum
Pasal 22

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam DPT, digunakan sebagai bahan penyusun€ul kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan Pemilihan Kepda Desa.
BAB IV - PENCAI,OITAN Baglan Kesatu PenJarlngan Bakal Calon Kepala Desa
Pasal 23

- (U Panitia Pemilihan melakukan penjaringan Bakat Calon Kepala Desa dengan membuka pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (21 Jangka waktu pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 9 (sembilan) had.
- (3) Penduduk Desa mendaftar kepada Panitia Pemilihan dilengkapi persyaratan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan bakal calon pemilihan Kepala Desa secara demokratis dan transparan.
- (1) Penduduk Desa yang mendaftar sebagai calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3), harus memenuhi persyaratan :
- a. warga neg€rra Republik Indonesia;
- b. bertakrnra kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Lg4S, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penJara;
3. tidak pernah diiatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singfuat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelatr selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagei pelaktr kejahatan berulang-ulang; l.
4. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; J.
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernatr sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kati masa jabatan;
- m. bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obatobatan terlarang.
8. (21 Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (U harus dibuktikan dengan:
- a. surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Pejabat tingkat Kabupaten;
- b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- c. Surat pernyataan untuk memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
- d. fotokopi ijasah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijaa,ah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang benrenang atau surat pernyataan dari pejabat yang bemrenang;
- e. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup; f.
- g. fotokopi Karhr Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rulmn warga dan Kepala Desa setempat;
- surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; h.
- surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; i.
- surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daeratr; J.
- surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; k.
- surat keterangan bebas penyalatrgunaan narkotika, obat-obatan terlarang lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas;dan l.
- rjin tertulis dari pejabat yang bennrenang bag PNS, karyawan BUMD/BUMN atau anggota TNr/POLRr. m.
Baglan Ketlga
- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan Bat&lt;al Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 23 ayat (4) dengan melakukan penelitian kelengfuapan dan kea.bsahan administrasi persyaratan pencalonan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
2. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (U dapat disertai klarifikasi pada instansi berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi berwenang. (21
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan bagl Panitia Pemilihan untuk menetapkan Calon Kepa1a Desa yang berhak dipilih.
- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih paling sedikit 2 (dua) orang dan pating banyak 5 (lima) orang calon.
2. (21 Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Setelah pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 Panitia Pemilihan melakukan undian nomor urut.
- (4) Nama Calon yang telah ditetapkan dan nomor ururt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
?as€,l27
- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
2. (21 Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perparljangan wakhr pendaftarag sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaarL Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkas kemudian.
- (3) Apabila dalam perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengalgkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
BAB IV - PENCAI,OITAN Baglan Kesatu PenJarlngan Bakal Calon Kepala Desa
Pasal 28

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) lebih dari S (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan berupa tes potensi akademik.
2. (21 Pelaksanaan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerl'asama dengan pihak yang berkompeten, dilakukan secara transpar€ur, dan hasilnya diumumkan secara terbuka baik kepada Bakal calon Kepala Desa maupun masyarakat.
- (4) Bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti tes potensi akademik.
- (3) Pelaksanaan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip obyekttf, transparan, dan masing-masing bakal calon Kepala Desa mempunyai kesempatan yang safira.
- (5) sebelum mengikuti tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, Panitia Pemilihan menyampaikan kepada Bakal calon Kepala Desa mengenai tata cara pelaksanaan ujian tertulis, pengoreksian, dan penitaian hasil tes.
- (6) Tempat dan waktu pelaksanaan tes potensi akademik ditentukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa Kabupaten.
7. (71 Pelaksanaan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model soal pilihan ganda.
- (8) Materi tes potensi akademik pating kurang memuat materi antara lain :
- a. Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Lg4S;
- b. Bahasa Indonesia;
- c. Pemerintahan Daerah; dan
- (9) Dalam hal pengoreksian hasil tes potensi akademik dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
- d. Pemerintahan Desa.
- (10) Hasil ujian ditakukan perangkingan dan diumumkan pada hari pelaksana,rn ujia,.
15. (1 1) Hasil pelaksanaan tes potensi akademik dituanskan dalam Berita Acara Tes potensi Akademik oleh panitia pemilihan sebagai dasar penetapan Calon Kepala Desa.
- (L2l Bakal Calon Kepala Desa yang berhak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yaitu yang mendapatkan ranking/ nilai tertinggi 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).
- (13) Dalam hal perolehan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang menduduki peringkat S (lima), maka diadakan ujian ulang hanya bag yang memperoleh nilai yang sama.
Baglan Kellma
- (1) calon Kepala Desa yang berhak dipilih melaksanakan kampanye dalam janska waktu 3 (tiga) hari sebelum masa tenang.
2. (21 Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab.
- (4) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat desa;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan /atau
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembuatan alat peraga kampanye dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) untuk kepentingan kampanye, calon Kepala Desa dapat membentuk Tim Kampanye dari pendukung utama calon Kepala Desa yang bersangkutan dengan kewajiban melaporkan susunan tim kampanye dimaksud kepada panitia pemilihan.
13. (71 Pada saat masa tenang seluruh atribut kampanye calon Kepala Desa yang terpasang harus sudah diturunkan/ditertibkan oleh panitia pemilihan.
BAB V - PEMTINGI'TAN SUARA Baglan Kesatu Perrlapan Pemungutan Suara
Pasal 3

O
- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan waktu serta tempat pemungutan suara dengan keputusan Panitia Pemilihan.
2. (21 Penetapan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan: a. hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- b. waktu dimulai dan berakhimya pemungutan suara-
- (3) Penetapan wal&lt;tu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Kepuhrsan Bupati tentang penetapan waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan waktu pelaksanaan pemungutan suara selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
Perlengkapan Pemungutan Suara
- (U KPPS menerima perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari Panitia Pemilihan, terdiri dari:
- a. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilihan Kepala Desa;
- b. bilik suara sebanyak 2 (dua) buah atau disesuaikan dengan kebutuhan DPT;
- c. surat suara dicetak sebanyak jumlah pemilih dalam DPT ditambah paling banyak 2,5o/o (dua koma lima perseratus) dari jumlah pemilih dalam DPT;
- d. kelengkapan administrasi lainnya:
1. tanda khusus/tinta paling banyak 2 (dua) botol;
2. paku sebagai alat untuk mencoblos surat suara masing-masing 2 (dua) buah atau sesuai jumlah bilik suara;
3. formulir Berita Acara Penghitungan Suara ;fritihan Kepala Desa untuk setiap TPS; Pemilihan
4. alat kelengkapan lainnya seperti kertas segel, baltpoinf/spidol kecil, amplop coklat ukuran folio, lem, karet/tali pengiht, label, kantong plastik, dan sebagainya sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
2. daftar calon yang terdiri dari nama, foto, dan nomor urut beserta visi dan misinya untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS masingmasing 1 (satu) berkas/ bendel; e.
3. DPT untuk TPS sebanyak 3 (tiga) rangkap atau lebih yang salah satunya ditempatkan di dekat pintu masuk TPS atau ditempat yang mudah dilihat oleh pemilih; f
- g. tanda pengenal KPPS sebanyak S (tima) buah, 2 (dua) orang petugas keamanan da, tanda pengenal saksi sebanyak yang diperlukan;
- h. gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah; dan
- i. kelengkapan lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Panitia pemilihan.
7. (21 Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (3) Perlengkapan di Tps sebrgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masingmasing TPS.
9. (41 Ketua KPPS dibantu oleh anggota Kpps lainnya, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluaan pemungutan dan penghitungan suara di Tps sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
Baglan KeHga
Pelaksanaan pemungutan Suara
BAB V - PEMTINGI'TAN SUARA Baglan Kesatu Perrlapan Pemungutan Suara
Pasal 92

- (1) sebelum melaksanakan tahapan pelaksana€ul pemungutan suara di Tps, Kpps harus melakukan:
- b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
- a. pembukaan kotak suara;
- c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
- d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
- e. memperlihatkan kepada para saksi Calon Kepala Desa, BPD dan penduduk desa bahwa kotak suara dalam keadaan kosong; dan
- f. menutup kembali, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
4. (21 saksi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, harus membawa surat mandat dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KppS.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sel&lt;retaris Kpps, serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon Kepala Desa.
- (4) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan sekretaris Kpps, serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon Kepala Desa.
BAB V - PEMTINGI'TAN SUARA Baglan Kesatu Perrlapan Pemungutan Suara
Pasal 33

- (1) setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1), Kpps memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
2. (21 Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Tahapan pelaksanaan pemungutan suara di TpS dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa.
- (5) untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (4) Pemberian suara sebagaim€rna dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan mencoblos nomor, foto, atau n€una calon Kepala Desa dalam surat suara.
- (6) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di rps dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain dengan disaksikan oleh saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa.
- (71 Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetro, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (8) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisny&amp;, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.
- (9) Apabila pemilih keliru dalam memberikan suara, dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS hanya 1 (satu) kali.
- (10) Apabila pemilih menerima surat suara rusak, dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS hanya 1 (satu) kali.
BAB V - PEMTINGI'TAN SUARA Baglan Kesatu Perrlapan Pemungutan Suara
Pasal 34

- (U Pemilih yang telatr memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- (21 Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
BAB V - PEMTINGI'TAN SUARA Baglan Kesatu Perrlapan Pemungutan Suara
Pasal 35

- Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat. (1)
- Apabila pada saat berakhirnya pelaksanaEul pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya tetapi sudah berada di lokasi pemilihan, tetap dapat menggunakan hak pilihnya. {21
- Tahapan pelaksanaan penghitungan suara di TPS, dilakukan oleh KPPS setelah tahapan pelaksanaan pemungutan suara berakhir. (1)
- Pelaksanaan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 14.00 waktu setempat sampai selesai. (21
- (3) Sebelum penghitungan suara di TPS dimulai, KPPS menghitung:
- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT di TPS;
- b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
- (4) Penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi calon Kepala Desa, BpD dan penduduk desa.
- c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru memilih.
- (5) Penghitungan suara di rPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2l., dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi Calon Kepa1a Desa, KppS, BPD dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (6) calon Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa yang hadir pada saat penghitungan suara di rps, dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh Kpps apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. (71 Dalam hal keberatan yang diajukan oleh calon Kepala Desa atau saksi calon Kepa1a Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (8) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara setelah selesai penghitungan suara di Tps, yang ditandatangani oleh ketua Kpps dan dapat ditandatangani oleh calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa.
- (9) KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada masing-masing saksi calon Kepala Desa yang hadir sebanyak masing-masing 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (10) Berita acara beserta kelengkapurnnya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagran luar ditempel label atau seger oleh Kpps.
- (11) KPPS menyampaikan berita acara hasil penglritungan suara di Tffi, surat suara, dan atat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghihrngan suaxa kepada Pardtia Pemilihan pada hari dan tanggat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
2. (l2l Jika KPPS tidak menyampaikan berita acara hasil penghitungan suara di TPS, maka tugas-tugas KPPS dapat dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (13) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Kepala Desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.
- (1) Tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di kantor Kepala Desa, dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan setelah menerima seluruh berita acara hasil penghitungan suara masing-masing TPS dari KPPS.
2. Rekapitulasi hasil perhitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan oleh Panitia Pemilihan setelah Panitia Pemilihan menerima seluruh berita acara hasil penghitungan suara masing-masing TPS dari KPPS. (21
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (U dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, dan sekurangkurangnya 2 /3 (dua per tiga) jumlah anggota, dan dapat ditandatangani oleh para calon Kepala Desa.
- Calon Kepala Desa yang memperoleh suana sah terbanyak ditetapkan sehgai Calon Kepla Desa Terpi1ih. (1)
- Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak. (21
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
BAB VI - PEilEIAPAN
Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepa}a Desa kepada BpD paling Lambat 7 (trrjuh) had terhitung sejak tanggal ditandatangarrinya berita acara hasil penghitungan suara.
2. (21 Berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (U, BpD menyampaikan calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui camat paling lambat T (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia pemilihan.
- (3) Dalam hal BPD tidak menyampaikan usul calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat dapat menyampaikan usulan calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penyampaian calon Kepala Desa Terpilih dari BpD atau Camat.
- (5) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantjk calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tisa puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturErn perundang-undangan.
- (6) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditempat lain karena alasan tertentu yang dapat dipertanggu ngi awabkan .
7. (71 Apabila terjadi proses hukum berkaitan dengan adanya keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati tetap melantik Kepala Desa terpilih, kecuali ditetapkan lain oleh pengadilan.
BAB VII - p'rycAwAsAn, *onifr#c DAn MEKAnrsrlrE PENGADUAN DAIT PEITYTLESAIAIY MASALAII Pasal 4O
Pasal 41

- (U Keberatan terhadap adarrya dugaan pelanggaran baik oleh panitia pmilihan maupun paxa calon dapat dieiukan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (21 Laporan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi :
- a. nama dan alamat pelapor;
- b. waktu dan tempat kejadian pelanggaran;
- c. nama dan alamat pelanggar;
- d. nama dan alamat saksi-saksi;
- e. uraian kejadian dilengkapi bukti pendukung.
- (3) I"aporan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadi pelanggaran.
- (4) Berdasarkan pengadu€Ln sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan rapat untuk mengkaji, menelaah, dan memverifkasi setiap laporan perrnasalatran pemilihan kepala desa.
- (5) Panitia Pemilihan KabuFten dengan memperhatikan pertimbangan dari BPD dan panitia pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 paling lambat T (tqjuh) hari setelah Laporan diterima.
- (6) Dalam hal panitia pemilihan kabupaten memerlukan keterangan tambahan dalam melengkapi laporan permasalatran dilakukan paling Lambat t4 (empat belas) hari setelah laporan diterima.
- (71 Dalam hal laporan permasalahan yang bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana penyelesaiannya diteruskan kepada aparat yang benrenang/ penegak hukum.
BAB VII - p'rycAwAsAn, *onifr#c DAn MEKAnrsrlrE PENGADUAN DAIT PEITYTLESAIAIY MASALAII Pasal 4O
Pasal 42

- (1) Keberatan terhadap hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh calon kepala desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
2. (2t Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (3) Apabila dalam pelaksanan perhitungan suara terbukti terdapat kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada salah satu calon, maka panitia Pemilihan Kabupaten dapat membatalkan hasil pemilihan dan menjadwalkan pelaksanaan pemilihan ulang paling lama 30 (tiga puruh) hari.
- (4) Pembatalan hasil pemilihan juga dapat dilakuhan melalui Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. (s) Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan kepala desa dikenakan tindakan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB VIII - PEMILIHAIT I(TPALA DESA AITTAR WAITTU MEI"ALI,I MUSYAWARATI DESA
Pasal 43

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar waktu dilaksanakan dalam janska waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
2. (21 Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. Tokoh adat;
- b. Tokoh agama;
- c. Tokoh masyarakat;
- d. Tokoh pendidikan;
- e. Perwakilan kelompok tani;
- f. Perwakilan kelompok nelayan;
- g. Perwakilan kelompok pera.iin;
- h. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
10. i.Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
11. selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. (s)
12. Jumlah wakil dari masing-masing unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (s) ditentukan secara proporsional. (6)
13. setiap unsur masyarakat yang menjadi peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat yang diwakilinya sebagai bahan yang akan dibawa pada forum Musyawarah Desa. (71
Baglan Kedua
- Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BpD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan. (u
- Ketentuan mengenai pembentukan panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal T berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (2)
- Pengajuan biaya pemilihan dengan beban ApB Desa oleh Panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tisa puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk, paling kurang memuat: (3)
- a. dana yang dianggarkan;
- b. honorarium Panitia Pemilihan, Pengamanan Desa, dan lain-lain;
- c. biaya alat tulis kantor;
- d. biaya fotokopi;
- e. braya sewa;
- f. belanja makanan dan minuman rapat;
- g. biaya dokumentasi; dan
- h. biaya pengadaan sarana dan prasarana/peralatan pemungutan suara serta lainnya yang dipandang perlu.
- (4) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam janska waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (5) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepa1a Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 1s (lima belas) hari.
11. (71 Penetapan calon Kepala Desa Antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tisa) orang Kepala Desa calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa dalam musyawarah Desa.
- (8) Dalam hat Bakal calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (Tl lebih dari 3 (tisa) orang, panitia pemilihan Kepala Desa Antar waktu dapat mengadakan seleksi tambahan berupa tes potensi akademik.
Baglan Kefiga Penyelenggaraan Musyawarah Desa
BAB VIII - PEMILIHAIT I(TPALA DESA AITTAR WAITTU MEI"ALI,I MUSYAWARATI DESA
Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan.
2. (21 Pengesahan calon Kepala Desa oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (3) Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa.
- (4) Pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam Musyawarah Desa.
- (6) Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih.
- (5) Pengesahan calon Kepala Desa terpilih dilakukan dengan Musyawaratr Desa.
4. (71 Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) had setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.
BAB VIII - PEMILIHAIT I(TPALA DESA AITTAR WAITTU MEI"ALI,I MUSYAWARATI DESA
Pasal 46

- Kepala Desa Antar waktu yang terpilih melalui musyawah desa ditetapkan oleh Bupati paring lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD. (1)
- Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Pengesahan Pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21
- I\4asa jabatan Keeala Desa Antar walm.l adahtr @ sisa masajabatan I(eeala Desa yang terpflft. (3)
BAB D
Pasal 47

- contoh, benfirk, dan format dokumen administrasi dalam pnoses pemilihan Kepala Desa tercanfum dalam L^ampiran dan mempakan bagan yang tidak terpisatrkan dari Perattrran Bupati ini. (1)
- Tata naskah dan pengetikan terhadap dokumen administrasi produk hukum desa mengacu pada ketenttran penyusunan produk hukum desa. (21
BAB X - TI'NJAITGAIT AI(HIR MASA JABATAIV KTPALA DESA Baglan Kesatu Maksud dan TtrJuan Pasal 48
Pasal 49

'Iuluan diberikannya tunjangan akhir masa jabatan kepala desa adalah :
- a. meningkatkan kesejahteraan kepala desa;
- b. menarnbah penghasilan kepala desa.
- (1) Kepala Desa yang diberhentikan karena habis masa jabatan atau mencapai batas usia pensiun diberikan tunjangan akhir masa jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan desa paling banyak 5 (lima) kali penghasilan tetap kepala desa yang diberikan dalam bentuk uang yang bersumber dari APBDesa dan dialokasikan dalam APBDesa.
2. (21 kmberian turdangan alddr masa. jabatan lGpala Desa sebagaimana dimaksud pada alxat (1) diberit&lt;an oleh kmerintah Desa yang dibahas melalui mugrawanatr desa
- (4) Keeala Desa yang merringal sbelum habis masa jabatan dan/atau sebelum mencapai batas usia pensiun, diberilanr turUangan/santunan suai dengan kenrarnpr,ran Desa yang dibatras dalam Mus5nawarah Desa
- (3) Kepata Desa yang diberhentikan sementara, diberikan tunjangan sebesar SU/o (1ima puluh perserahrs) dari nitai hrnjangan yang seharusnya diterima.
- (5) Penjabat Kepala Desa menerima hrnjangan dan penerimaan lain yang sah sejumlatr sarna dengan yang diterima Kepala Desa.
- (6) Kepala desa yang diberhentikan tidak dengan hormat, tidak diberil€n tunjangan atftir masajabatan.
7. (71 Ketentuan mengenai narna penerima dan besaran tunjangan alrtrir masa jabatan Kepala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
BAB X - TI'NJAITGAIT AI(HIR MASA JABATAIV KTPALA DESA Baglan Kesatu Maksud dan TtrJuan Pasal 48
Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaktr, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2013 tentang pehrnjuk Pelaksanaan Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan dan Pelantikan Kepata Desa sebagaimana telatr diubatr dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2013 dicabut dan dinyatatran tidak berlaku.
Diundangkan di Situbondo pada tanggal 3 0 JUN 2016 STKR TARIS DATRAII KABUPATEIY SITT'BOIYDO,
BTRITA DATRAH IGBI'PATEIT SITUBOITDO TAHUIT 2OL6ITOMOR T9
BAB X - TI'NJAITGAIT AI(HIR MASA JABATAIV KTPALA DESA Baglan Kesatu Maksud dan TtrJuan Pasal 48
Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 3 0 JUN 2016
BI'PATI SITI'BOIYDO,
LAMPIRAIT Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal :
Nomor :
Tahun 2016
1. COIYIlOH BEIITITI(, DAII FORITAT CAP/STEMPEL PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
60 mm
PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN
25 mm
2. COIVTOH BTNTI'K DAN FORMAT SI'RAT SUARA PEMILIIIAIT I{TPALA DESA
TAMPAI( DIPAIY
SURAT SUARA
PEMILIHAIY KEPALA DESA
DBSA...
fiECAIUATAN. .. ... . .. ... ... .. ... .. ...
I(ABI'PATEN SITUBOIYDO
TAIIUil .t...
PAITITIA
PEMILIIIAIT KEPALA DESA
DESA...
KECAMATAII... o... r..
KABI'PATEIT SITI'BOITDO
KEIUA
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaataaa
TAMPAIT BELAI(AIYG
Keterangan :
Ukuran Kertas HVS
tl
(l
3. CONTOH FORMAT KTPI,TUSAN BPD TIITTAITG PEMBEtrTUKAIT PAITITIA PEMII,IHAI{ IEDPAIiA DEEA
KOP DESA
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... KECAMATAN .. K,ABUPATEN SITUBONDO
NOMOR: I
I
TENTANG
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN ... KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ...
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
KESATU
bahwa guna pelaksanaan ketenhran Pasal 16 Perattrran Daeratr Kabrrpaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, perlu menetapkan Panitia pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan l(abupaten Situbondo Tatrun yang pelaksanaarurya ditetapkan dengan. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ... Kecama.tan ... Kabupaten Sitrbondo;
1. undang-undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daeratr Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. undang-undang Nomor 6 Tahun 2oL4 tentang Desa;
3. undang.uncang Nomor 23 Tahun 2oL4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telatr beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2ot4 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nornor 6 Tahun 2oL4 tentang Desa sebagaimana telah diubah d.engan peraturErn pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Kabupaten situbondo Nomor g Tahun 2Al5 tentang Kepala Desa;
6. Peraturan Bupati situbondo Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
MEMUTUS*hN:
Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten situbondo Tahun dengan susunan keanggotaan sehagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
''
rl,
KEDUA
KETIGA
- Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan,
- b. merencanakan dan mengajukan braya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling kurang memuat dana yang dianggarakan, biaya,.honorariuffi, braya alat tulis kantor, biaya penggandaan, biaya dokumentasi, belanja makan dan minum rapat, dan biaya pengadaan sarana dan prasarana peralatan pemungutan suara dan lainnya yang dipandang perlu;
- mengkoordinasikan, menyelerrggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada jadwal pemilihan Kepala Desa yang telah ditentukan oleh Bupati;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- menyampaikan surat sua.ra dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada KppS; e
- melakukan pendaftaran dan penetapan daftar pemilih; f
- mengadakan penjaringhn dan penyaringan Bakat Calon Kepala Desa; g.
- menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan; h.
- menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; i
- k. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- j. menetapkan tata cara pelaksana.an kampanye;
1. melaksanakan pemunguta! suara;
- m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Kepala Desa;
- o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- n. menetapkan calon Kepala Desa Terpilih dan menyampaikannya kepada BpD; dan
segala biaya yang berkenaan dengan pelaksan aan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan ...!. Kabupaten situbondo Tatrun sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun ...
r
I
1[
..
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KEEMPAT .-
Ditetapkan di Desa ... pada tanggal
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,
tanda tangan &amp; stempel
NAMA (tanpa gelar)
Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Camat
...;
4. Sdr. Kepala Desa
,
...
.
..;
5. Sdr. Anggota BPD yang bersangkutan.
If
-- rt.-\_.
l
LAMPIRAN Keputusan Badan Permusyawaratan
Dgsa ...
Tanggal :
Nomor :
/
I
SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ..O"'
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (NAMA DESA) KETUA,
tanda tangan &amp; stempel
,
NAMA (tanpa gelar)
rl
'u,l-.\_
{[
4. CONTOH FORMAT KTPUTUSAN PANITIA PTMILIHAN TTIYTANG TAIIAP.AIT PELAKSANAAN PTMILIHAN KTPAI,A DE}SA
PANITIA FEMILIHAN KBPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SITUBONDO
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN ... KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR: I
/
TENTANG
TAFIAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DI DESA... .. KECAMATAN
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,
Menimbang
Mengingat
- a. bahwa guna kelancaran proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten situbondo Tahun , perlu ditetapkan tahapan pelaksani"r, Pemilihan Kepala Desa;
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 19s0 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan :*::T..:m""" :: sil"T::ti":,"Ti;3"tr yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo;
2. undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4z rahun 2ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2ol4 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4z rahun 201s;
3. undang-undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telatr beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor g Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2AL5 tentang Kepala Desa;
6. Peraturan Bupati situbondo Nomor ... Tahun 2016 tentang Pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
/l
,.t i:l
*
MEMUTUSKAN:
Menetaplon :
KEsAru ' :i::.*',.mH'" :;r*ffir"t*,Jffi.i'ri"ff ... sebagaimana tersebut dalam I^ampiran Keputusan ini. KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ol "*rkan di Desa ... pada tanggal PANITI^ *tlX',#ffi:ll,-A DESA (NAMA DESA)
KETUA,
tanda tangan &amp; stempel
NAMA (tanpa gelar)
Tembusan disampaikan kepada yth.:
1. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala Bagran Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Camat
4. Sdr. Kepala Desa
. . . ...
.
.;
5. t9r, Anggota BPD yang bersangkutan.
'll
,,l
LAMPIRAIII Keputusan Panitia Pemilihan Kepala
Desa
Tanggal :
Nomor :
I
I
TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN SITUBONDO TAHUN
| NO. | JENIS KEGIATAN | WAKTU PELAKSANAAN | PELAKSANA |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pendaftaran pemilih | .s.d. | Panitia Pemilihan |
| 2. | Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepa1a Desa (penjaringan) | .s.d. | Panitia Pemilihan |
| 3. | Perpanjangan pendaftaran bakal calon Kepala Desa | .s.d. | Panitia Pemilihan |
| 4. | Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa (penyaringan) | .s.d. | Panitia Pemilihan |
| 5. | Pengumuman hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa | .s.d. | Panitia Pemilihan |
| 6. | Seleksi tarnbahan | .s.d. | Panitia Pemilihan |
| 7. | Penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih | .s.d. | Panitia Pemilihan |
| 8. | Pengumuman calon Kepala Desa | .s.d. | Panitia Pemilihan |
| 9. | Pengundian nomor urut | .s.d. | Panitia Pemilihan |
| 10. | Kamparrye | .s.d. | Panitia Pemilihan |
| 11. | Pelaksanaan pilkades | | Panitia Pemilihan |
| 12. | Penetapan calon Kepala Desa terpilih/ penyampaian usul calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati | .s.d. | BPD |
| 13. | Pengesahan pengangkatan Kepala Desa | .s.d. | Bupati |
| L4. | Pelantikan | .s.d. | Bupati / Camat |
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
:*''^*TffiFr*DESA
tanda tangan &amp; stempel
NAMA (tanpa gelar)
5. CONTOH E'ORMAT KTPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KTPALA DTSA TENTANG WAKTU DAN TEMPAT PTMT'NGUTAIII SUARA PEMILIHATIT KTPALA DESA
DESA.
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
...KECAMATAN
KABUPATEN SITUBONDO
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN ... KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR: /
/
TENTANG
WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
PANITIA PEMIL,IHAN KEPALA DESA,
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
KESATU
: bahwa guna kelancaran proses pelaksanaan Pemilihal Kepala Desa di Desa ... Kecamatan ... Kabupaten situbondo, perlu menetapkan waktu dan Tempat Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan . Kabupaten situbondo Tahun ... yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan panitia pemilihan Kepala Desa Kecamatan . Kabupaten Situbondo;
2. undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. : 1. undang-undang Nornor t2 Tahun 19s0 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
3. undang-undang Nomor 23 Tahun 2oL4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telatr beberapa kati diubah terakhir dengan undang-unda*g Nomor g Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4s Tahun 2oL4 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2Ot4 tentang Desa sebagaimana telatr diubah dengan Peraturan Pemerintatr Nomor 4T Tahun 2015;
6. Peraturan Bupati situbondo Nomor Tahun 2oL6 tentang Pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; MEMUTUSI(AN:
5. Peraturan Daerah Kabupaten Siflrbondo Nomor 9 Tatrun 20L5 tentang Kepala Desa;
Waktu Pemungutan Suara pemilihan Kecamatan . Kabupaten Situbondo berikut : Hari : ________________ Kepala Desa Tahun sebogai
{l
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
Tanggal : ________________
Waktu : mulai
: pukul .. WIB
berakhir : pukul
.. WIB;
: L,okasi Tempat Pemungutarr Suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan di (sesuai jumlafi TPS dengan rincian sebagaimana tereanttrma dalam Lampiran Keputusan ini. : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Tempat dan Lokasi Pemungutan Suara Pemilihan Kepa1a Desa . Kecamatan Kabupaten Sittrbondo Tahun ... sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo.
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Desa ... pada tanggal PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA '-
... (NAMA DESA)
KETUA,
tanda tangan &amp; stempel
NAMA (tanpa gelar)
Tembusan disampaikan kepada yth.:
1. Sdr. Kepala Bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Situbondo;
2. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
3. Sdr. Camat
4. Sdr. Kepala Desa ...;
5. Sdr. Anggota BPD yang bersangkutan.
.,...*.1
fi"
',1
LAIITPTRAIY Keputusan Panitia pemilihan Kepala
Desa.
Tanggal :
Nomor :
I
/
LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN I(AETUPATEN SITUBONDO TAHUN
| NO. | NAMA TPS | LOKASI |
|-------|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | TPS 1 | |
| 2 | TPS 2 | |
| 3 | TPS 3 | |
| 4 | dan seterusnya | |
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
... (NAMA DESA)
KETUA,
tanda tangan &amp; stempel
NAMA (tanpa gelar)
iI\_
,"1
"[
/
6. COITTOH FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PTMILIHAN KTPALA DTSA TEI'ITANG PTNETAPAN CAI,ON KIPALA DISA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.
. KABUPATEN SITUBONDO
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN ... IGBUPATEN SITUBONDO
NOMOR: I
/
TENTANG
CAI,ON KEPALA DESA ... KECAMATAN
KABUPATEN SITUBONDO PERIODE TAHUN ...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
KESATU
- batrwa guna meiaksanakan ketentuan Pasa1 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor g Tahun zols tentang Kepala Desa, dipandang perlu menetapkan Situbondo Periode Tahun , yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa... Kecamatan ... Kabupaten situbondo; Calon Desa Kecamatan
2. undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
1. Undang-undang Nomor L2 Tahun 19s0 tentang Pembentukan Daeratr-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Frovinsi Jawa Timur;
3. undang-undang Nomor 23 Tahun 2oL4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor g Tahun 2015;
- 4- Peraturan Pemerintah Nomor 4s rahun zol4 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2oL4 tentang Desa sbbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4T Tahun 2015;
6. Peraturan Bupati. situbondo Nomor Tatrun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sihrbondo Nomor 9 Tatrun 2OL5 tentang Kepala Desa;
MEMUTUSKAN:
calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Periode Tahun dengan daftar narna calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten situbondo sebagaimana tercantum dalam L.a.mpiran Keputusan ini.
{t".'
1l
KEDUA : Keputusan ini rrruleri berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Desa ... pada tanggal PANITI^ *ffiT[3li* DESA
KETUA,
tanda tangan &amp; stempel
NAMA (tanpa gelar)
Tembusan disampaikan kepadd. yth. :
| 1. | Sdr. Kepala Bagran pemerintatran Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Sdr. Kepala Bagran Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sitrrbondo; |
| 3. | Sdr. Camat |
| 4. | Sdr. Kepala Desa -k |
| s | aJ; t3i:L rffiJ; p*; y",s |
i+
50
LAMPIRAN Keputuszrn Panitia Pemilihan Kepala Desa
Tanggal :
Nomor :
/
I
DAFTAR NAMA CALON KEPALA DESA ... KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO PERIODE TAHUN ...
| NO. | NAMA CALON YANG BERHAK DIPILIH | TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR | PENDIDIKAN TERAKHIR | PEKERJAAN | ALAMAT | KETERANGAN |
|-------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|----------|--------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
.
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA) KETUA,
tanda tangan &amp; stempel
NAMA (tanpa gelar)
trt 7. COITTOH FORMAT KTPUTUSAIT PANITI.A PEMITIIIAN KEPATA DESA TENTANG PEITEIAPAIT DATTAR PEMILIH TEIAP
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN... ...KABUPATEN SITUBONDO
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN ... KABUPATEN SITUBONDO
OMOR: /
/
TENTANG
DAFTAR PEMILIH TETAP DESA ... KECAMATAN
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN
PANITIA PEMILIHAN KEPAI,A DESA,
- Menimbang : bahwa guna meLaksanakan ketentuan pasal 25 peraturan
- Daerah Kabupaten Situbondo Nornor 9 Tahun 2Ol5 tentang Kepala Desa, dipandang perlu menetapkan Daftar pemilih Tetap Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputus€ut Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan Kabupaten Situbondo;
- X*il:;:;r"xff:.":L'1T,#::lffi Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
Mengingat :1
2. undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. undang-undang Nomor 2g Tahun 2oL4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah teraktrir dengan undang-Undang Nomor g
3. -. ;}J}ilt?"-urirrt"r, Nomor 43 rahun 2o14 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2Ol5;
- S. Peraturan Daerah l(abupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
6. peraturan Bupati Situbondo Nomor ... Tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan pemilihan Kepal,a Desa;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU
: Daftar Pemilih Tetap Desa t(6sellraf4n Kabupaten Situbondo Tahun sebagaimana tercanturn dalam I"ampiran Kepdtusan ini.
l
,r..+.
{1,
:I
KEDUA I
Keputusan ini mulai berlakrr pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Desa ... pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
(NAMA DESA)
KETUA,
tanda tangan &amp; stempel
NAMA (tanpa gelar)
Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Sdr. Kepala
Bagran
pemerintahan
Sekretariat Daerah
Kabupaten
Situbondo;
2- Sdr. Kepala Bagran Hukum sekretariat
Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Camat ""''
4. Sdr. Kepala Desa
5. sa.. c"ro" Gp"r" o"o vrrrs'il.i"*tgkrt"rr.
53
DAFTAR PEMILIH TETAP DESA
... KECAMATAN
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN
TPS
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
SITUBONDO
| NO. | NIK | NAMA | TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR | UMUR/ USIA | STATUS PERKAWINAN | JENIS KELAMIN | ALAMAT | KET, |
|-------|----------------|--------|----------------------------|--------------|---------------------|-----------------|----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ,5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | Dan Seterusnya | | | | | | | |
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA}
KETUA, tanda tangan &amp; stempel
NAMA (tanpa gelar)
IAIIPIRAII Keputusan Panitia Pemilihan Kepala
Desa
Tanggal :
Nomor :
/
8. COilIOH r|ONftIAT XPPUTUSEN PANITIA PEMITIHAN KEPATA DESA TTilTANG KTBUTI'HAN SURAT SUARA DAN KOTAK SUARA
PANITIA PtrMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.
... KABUPATEN SITUBONDO
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN ... KAEIUPATEN SITUBONDO
NOMOR: /
/
TENTANG
KEBUTUHAN SURAT SUARA DAN KOTAK SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA ..:: ________________ KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,
bahwa dengan selesainya pelaksanaan rekapitulasi jumlah pemilih tetap pada pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dipandang perlu menetapkan Kebutuhan Surat Suara dan Kotak Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputus€rn Panitia pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo;
2. undang-undang Nomor 6 Tahun 2oL4 tentang Desa;
1. undang-undang Nomor L2 Tahun 19s0 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
3. undang-undang Nomor 23 Tahun 2oL4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telatr beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2Ol5;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2ot4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2oL4 tentang DEo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahlun 2015;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Kepala Desa;
6. Peraturhn Bupati Situbondo Nomor Tahun 2}rc tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
MEMUTUSKAN:
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
,l
KESATU
KEDUA
- Kebutuhan Surat Suara d.an Kotak Suara pada pemilihan Kepala Desa .. ... Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun ... dengan daftar sebagaimana tercantum dalam l.ampiran Keputusan ini.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Desa ...
pada i:anggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
(NAMA DESA)
KETUA,
tanda tangan &amp; stempel
NAMA (tanpa gelar)
Tembusan disampaikan kepada Yth.:
- 1 Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
- Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
- 3
- Sdr. Camat
- 4 . Sdr. Kepala Desa
- Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
I
TAMPIRAN Keputusan panitia pemilihan Kepala
Desa
Tanggal :
Nomor :
/
/
DAFTAR KEBUTUHAN SURAT SUARA DAN KOTAK SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... ... KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ...
| NO. | NAMA TPS | ALAMAT | JUMLAH SURAT SUARA | JUMLAH KOTAK SUARA |
|-------|----------------|----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TPS 1 | | | |
| 2 | TPS 2 | | | |
| 3 | TPS 3 | | | |
| 4 | dan seterusnya | | | |
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA)
KETUA, tanda tangan &amp; stempel
NAMA (tanpa gelar)
r
[...
[*'
-
9. COrIQH TORMAT KEPUTUSAIT PANITIA PEMITIHAIT TEPATA DESA TEITTANG PEMBEITTI'KAN KEI,OMPOK PEilY:ELEITGGARA PEMUNGUTAIY SUARA IKPP8I
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN SITUBONDO
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN .I... KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR: I
/
TENTANG
KELOMPOK PEI{YELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA ...
.. KECAMATAN ...
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN
PANITIA PEI\,IILIHAN KEPALA DESA,
- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran proses pelaksasaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten situbondo, perlu dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KppS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara di Desa -... Kecamatan ... Kabupaten situbondo Tahun ... yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo;
Mengingat
Memperhatikan :
1. undang-undang Nomor L2 Tahun 19so tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. undang-undang Nomor 23 Tahun 20L4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor g Tahun 2A15;
4. Peraturan Pemerintatr Nomor 43 Tahun 2oL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tatrun 2oL4 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Kepala Desa;
6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun 2oLG tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
Berita Acara Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara (KPPS) di Desa Kecamatan
... nomor : ________________
... Kabupaten Situbondo tanggal
dl"-'
rl.
f
l
Menetapkan
KESATU
KEDUA
MEMUTUSKAN:
Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara di Desa Kecamatan Kabupaten situbond.o Tahun ... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam L"ampiran Keputusan ini.
- Menugaskan kepada Kelcnrrpok penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU,untuk:
- b. melaksanakan penghitungan suara di TpS;
- a. melaksanakan pemungutan suara di TpS;
- c. membuat dan menandatangani berita acara pemungutan suara di TpS; dan
- penghitungan suara di TpS.
- d. membuat dan menandatangani berita acara
KETIGA
Keputusan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Desa ... pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
(NAMA DESA)
KETUA,
tanda tangan &amp; stempel
Tembusan disampaikan kepada yth.:
1. sdr. Kepala Bagran pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
- 2- Sdr. Kepala Bagran Hukum sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
- 3, Sdr. Camat ...o...r
4. Sdr. Kepala Desa
...:.:..: ________________;
5. sdr. Ketua Badan permusyawaratan Desa
NAMA (tanpa gelar)
f, rl
l
I
LATIPTRAN Keputusan panitia pemilihan Kepala
Desa
Tanggal :
Nomor :
/
/
SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PEI{YELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA ...
.. KECAMATAN ... KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN ...
| NO. | TPS | NAMA | KEDUDUKAN | UNSUR | KETERANGAN |
|-------|--------|----------------|----------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | TPS I | 1. 2. 3. 4. 5. | Ketua/anggota Sekretaris/anggota Anggota Anggota Anggcta | | |
| 2 | TPS II | 1. dst | | | |
| 3 | TPS II | 1. dst | | | |
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
(NAMA DESA)
KETUA,
tanda tangan &amp; stempel
NAMA (tanpa gelar)
,,I
10. CONTOH TORMAT KEPUTUSAN PAITITIA PEIIIII,IHAIT I(EPALA DESA TINTANG PTLAIISANAAN ITAMPAITru
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.
... KABUPATEN SITUBONDO
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN ... KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR: /
/
TENTANG
PELAKSANAAN KAMPAI\TYE PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
... KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
KESATU
bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 4L ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor g Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dipandang perlu menetapkan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepara Desa Kecamatan Kabupaten situbondo Tahun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo;
1. undang-undang Nomor t2 Tahun 19s0 tentang Pembentukan Daerah-daeralr Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2oL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tatrun 2oL4 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. undang-undang Nomor 23 Tahun 2al4 tentang Pemerintahan Daerah sgfoagaimtrna telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor g Tahun 2OL5; '-
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2AL5 bntang Kepala Desa;
6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor ... Tahun 2OL6 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
MEMUTUSI(AN:
Pelaksanaan Kecamatan dengan jadwal Keputusan ini. Kampanye Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Situbondo Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran
l"[-
,l
I
KEDUA
KETIGA
- pelaksanaan Kampanye pemilihan Kepala Desa ... Keeamatan Kabupaten Situbondo Tahun. ... sebagaimana &lt;limaksud Dilitum KESATU dilaksanakan dafam jangka walrtu 3 (rign) hari sebelum masa tenang yang digusun bcrdasarl&lt;afl nomor urut calon IGpala Dcea,
- pada pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan sebagaimana dimaksud datam diktum kesatu dilaksanakan melalui:
- pelaksanaan
- a. pertemuan terbatas;
- c. dialog;
- b. tatap muka;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat;
- f. kegiatan lain yan{' tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- e. pernasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan/ atau
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berraku pada tanggar d.itetapkan.
Ditetapkan di Desa ... pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
(NAMA DESA)
KETUA,
tanda tangan &amp; stempel
Tembusan disampaikan kepada yth.:
1. Sdr. Kepala Bagran pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala Bagran Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sitrrbondo;
3. Sdr.Camat
...;
4. Sdr. Kepala Desa
5. Sd.r. Kelua Badan eermusy"*"r*t n Desa
NAMA (tanpa gelar)
62
-"
'i
1:,
i
LAMPIRAN Keputusan Panitia Pemilihan Kepala
Desa ... ...
Tanggal :
Nomor :
/
/
JADWAL PEI,AKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ...
| NO. | NAMA CALON KEPALA DESA | NOMOR URUT | JADWAL KAMPANYE | JADWAL KAMPANYE | JADWAL KAMPANYE | KETERANGAN |
|-------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| NO. | NAMA CALON KEPALA DESA | NOMOR URUT | TANGGAL | WAKTU | TEMPAT | KETERANGAN |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,
tanda tangan &amp; stempel
NAMA (tanpa gelar)
:l-
l
11. CONTOH T'ORMAT BERITA ACARA PIRPANJANGAN JAIYGKA WAI(TU PTNDATTTARAN
BERITA ACARA PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA NOMOR : ________________ / PANPILKADES / ... .. I 20...
Pada hari ini tanggal (ditulis dengan hurrf) bulan tahun (ditulis dengan huruf), Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo menyatakan sebagai
berikut :
- a. bahwa pendaftaran Calon Kepala Desa telah dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari dan sampai saat berakhirnya waktu pendafilaran yang ditentukan, belum terdapat paling sedikit 2 (dua) orang yang mendaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (21 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, waktu pendaftaran diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari;
Berdasarkan pertimbangan sebagaima.na huruf a dan huruf b, maka Panitia Pemilihan perhr melakukan perpanjangan waktu pendaftaran Calon :::ii ::ru;; ::: : .: 1* ,il,ffi" ;;;;; ;ffi":ffi}%ffiiffi ... (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis
dengan huruf)
Demikian Berita Acara Perpanjangan Pendaftaran Calon Kepala Desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN SITUBONDO
KETUA,
SEKRETARIS,
{-
12. COITTOH NORMAT BERITA ACARA PEMILIH TAMBAIIAN
BERITA ACARA PEMILIH TAMBAHAN DALAM PEMIL KEPALA DESA
NOMOR:. . / PANPILKADES /.../ 2O...
Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf), dalam Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Situbondo terdapat Pemilih Tambahan sebanyak ... orang, dengan rincian jumlatr Pemilih Tambahan pada masing-masing TPS sebagai berikut:
| NO. | DUSUN | JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN | KETERANGAN |
|--------|---------|---------------------------|--------------|
| 1. | DUSUN.. | orang | |
| 2. | DUSUN.. | orang | |
| 3. | dst .. | orang | |
| JUMLAH | JUMLAH | orang | |
Demikian Berita Acara Pemilih Tambahan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN SITUBONDO
KETUA,
SEKRETARIS,
t"
.f
't..
I
13. CONTOH FORMAT BTRITA ACARA IIASIL STLTKSI TAIUBAHAIT
BERITA ACARA HASIL SELEKSI TAMBAHAN
NOMOR:. ./PANPILKADES/ ../2O...
Pada hari ini ... tansgal (ditulis dengan huruf) bulan tahun ... (ditulis dengan huruf) bertempat di Kantor Kepal,a Desa ... Kecamatan , telah dilakukan seleksi talrbahan bagi calon KepaLa Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.
Dari hasil pelaksanaan seleksi tambahan, diketahui peringkat masing- masing bakal calon kepala Desa, sebagai berikut:
- l. Qwmal ..
peringkat 1 (satu);
2. (rnm@ ..
peringkat 2 (dua);
3. (namQ .. peringftat 3 (tiga);
4. (namd
..
peringfuat 4 (empat);
5. Qnma) ..
peringkat 5 (fima);
'l dan seterusnya sejumlah bakal calon kepala Desa
Demikian Berita Acara Seleksi Tambahan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ... KECAMATAN ...
.. KABUPATEN SITUBONDO
KETUA,
SEKRETARIS,
)(
,1
,4.-
'.L
,l
14. COITTOII FOR}IAI BERNA ACARA. PEIIBI'APAIT BAXAL CAI.oII KEPAI.ADBIIA MEtrJADI CAIOil I(EPALA DESA
BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON KEPAI,A DESA
MENJADI CAI,ON KEPALA DESA NOMOR, ... IPANPILKADES / ... / 2O...
Pada hari ini ... tanggat (dituts dengan hurug bulan ... tahun ...-... (ditulis dengan huruf) bertempat di Kantor Kepala Desa .,... Kecamatan , setelah melakukan pemeriksaan dan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah I(abupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, kami berkesimpulan bahwa Balal Calon Kepala Desa yang dapat ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa, sebagai berikut:
1. ...
...
;
2. ...
...;
3. ...
...,...;
4. ...,...
...;
5. dst
... (datalengkapterlampir) ;
Demikian Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ..t..t... KECAMATAN ... KABUPATEN SITUBONDO
KETUA,
SEKRETARIS,
)(
ANGGOTA-ANGGOTA :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
)
ir
.,1
15. CONTOII FORMAT BTRITA ACARA MASI'KAN MASYARAKAT TERIIADAP HASIL PENTLITIAN BAKAL CAI,ON KTPALA DTSA
BERITA ACARA MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP HASIL PENELITIAN BAKAL CALON KEPALA DESA
NoMoR:.
./PANPILKADES/ ../2O...
Pada hari ini tanggal ... (ditulis dengan huruf) bulan ... tahun . ... (ditulis dengan huruf) bertempat di Kantor Kepala Desa Kecamatan , Panitia Pemilihan telah mengumumkan hasil penelitian Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan
kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
Bahwa sejak pengumuma.n terdapat/ tidak terdapat*) masukan dad masyarakat untuk menjadi pertimbangan bag Panitia Pemilihan dalam menetapkan Calon Kepala Desa.
Bahwa masukan dari masyarakat terhadap Bakal Calon Kepa1a Desa adalah sebagai berikut:
1. Nama
Alamat
Masukan
Bukti
dalrrl
saksi
2. Nama
Alarnat
Masukan
Bukti
darrr/
saksi
atau
atau
3. dan seterusnya sebanyak masyarakat yang memberikan masukan
Demikian Berita Acara masukan masyarakat terhadap hasil penelitian bakal calon kepala desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ... KECAMATAN ...
.. KAE}UPATEN SITUBONDO
KETUA,
..
SEKRETARIS,
,.I
16. GONTOH FORIVIAT BTRITA ACAR.A. PEMTTNGUTAIT SUARA DAII PTNGHITUNGAIT SUARA PIMILIHAIIT KEPALA DTSA I'NTTJI( SEIIAP TTMPAT PEMUNGUTAIT SUARA
BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) bertempat di