PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 24 Tahun 2013
Tentang PEMBERIAN NAMA JALAN DI WILAYAH KOTA BITUNG.
Berlaku: 20 Desember 2013
N/A
Preamble

Mengingat
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN NAMA JALAN DI WILAYAH KOTA BITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- Menimbang : a. bahwa jalan mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung pembangunan dan mengintegrasikan setiap wilayah dalam kesatuan Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum terhadap jalan yang ada di Kota Bitung perlu dilakukan identifikasi;
- c. bahwa guna memberi kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan, perlu pedoman dalam penataan dan pemberian nama terhadap jalan;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Nama Jalan di Wilayah Kota Bitung;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahu 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG DAN WALIKOTA BITUNG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN DI WILAYAH KOTA BITUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung yang selanjutnya disingkat DPRD.
4. Walikota adalah Walikota Bitung.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
6. Pengembang atau pelaku usaha adalah perusahaan yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan dari berbagai jenis dalam jumlah yang besar diatas suatu areal tanah yang merupkan suatu kesatuan lingkungan pemukiman yang dilengkapi dengan prasarana-prasarana lingkungan dan fasilitas-fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat penghuninya.
7. Rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur alam dan unsur buatan manusia, misalnya sungai, danau, gunung, tanjung, desa, dan bendungan.
8. Pembakuan adalah proses penetapan nama rupabumi yang baku oleh lembaga yang berwenang baik secara nasional maupun internasional.
9. Unsur Rupabumi adalah bagian permukaan bumi yang berada di atas atau di bawah permukaan laut yang dapat dikenali identitasnya sebagai unsur alam atau unsur buatan manusia.
10. Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Tingkat Kota adalah Panitia yang melaksanakan pembakuan nama rupabumi tingkat Kota Bitung.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1). Pengaturan mengenai pemberian nama jalan dimaksudkan agar jalan di Wilayah Kota Bitung yang merupakan unsur rupabumi buatan manusia, dapat dikenal identitasnya.
- (2). Pemberian nama jalan di wilayah Kota Bitung dilakukan dengan tujuan :
- a. memberikan landasan hukum bagi pemberian nama jalan di wilayah Kota Bitung;
- b. menjamin tertib administrasi wilayah Kota Bitung; dan
- c. mewujudkan data dan informasi akurat mengenai nama jalan diwilayah Kota Bitung.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini adalah mencakup pemberian nama jalan di wilayah Kota Bitung.
BAB IV - PEMBERIAN NAMA JALAN
Pasal 4

Tujuan pemberian nama jalan adalah sebagai berikut;
- a. untuk memudahkan mengidentifikasi;
- b. untuk memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
- c. sebagai penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu pembangunan fisik dan non fisik yang dilakukan untuk bangsanya, daerahnya atau lingkungannya;
- d. sebagai pengawasan atas aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Kota Bitung; dan
- e. memudahkan masyarakat untuk mengetahui identitas jalan tersebut.
BAB IV - PEMBERIAN NAMA JALAN
Pasal 5

Jalan yang merupakan unsur rupabumi buatan manusia, harus mempunyai nama.
BAB IV - PEMBERIAN NAMA JALAN
Pasal 6

- (1). Nama jalan yang diusulkan diambil dari :
- a. nama pahlawan, baik tingkat nasional, tingkat regional maupun tingkat lokal;
- b. nama tokoh masyarakat yang dianggap berjasa baik pada masa sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaan sampai saat ini;
- c. nama-nama flora dan fauna;
- d. nama-nama tempat dan profesi;
- e. nama-nama yang mencerminkan membangun, kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan dalam rangka penanaman jiwa dan semangat Pancasila;
- f. nama dari bahasa daerah khususnya bahasa daerah yang ada di Kota Bitung; dan
- g. nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan kesusilaan.
- (2) Terhadap jalan-jalan tertentu yang berdasarkan latar belakang sejarah dan lain-lain yang sejak lama sudah dikenal masyarakat dengan nama atau sebutan tertentu, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Khusus untuk penggunaan nama seseorang ditulis sesuai dengan aksara aslinya.
BAB IV - PEMBERIAN NAMA JALAN
Pasal 7

Sebelum perubahan dan penggantian nama jalan, disosialisasikan kepada masyarakat.
BAB V - TATACARA PEMBERIAN PENAMAAN
Pasal 8

- (1) Pemberian nama jalan dapat diusulkan oleh masyarakat kepada Walikota melalui Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Tingkat Kota.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Panitia melakukan pengkajian terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setelah dilakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka panitia memberikan pertimbangan kepada Walikota.
- (5) Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Walikota menetapkan nama jalan.
- (6) Penetapan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian nama jalan diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VI - TIANG DAN PAPAN NAMA
Pasal 9

Untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi identitas jalan, maka setiap jalan yang telah diberi nama, dipasangkan tiang dan papan nama.
BAB VI - TIANG DAN PAPAN NAMA
Pasal 10

- (1) Ketentuan mengenai bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan tiang, papan/plat diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama yang menjadi kewenangan Daerah dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan jalan yang berada di lingkungan kompleks perumahan dibiayai oleh pengembang, sepanjang fasilitas jalan itu belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
BAB VII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 11

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya merusak, memindahkan atau mencabut tiang serta papan nama jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggitingginya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
Diundangkan di Bitung Pada tanggal 20 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA,
Drs. EDISON HUMIANG, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19610804 198603 1 016
LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 45
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, nama jalan yang telah ada tetap berlaku, namun apabila dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dapat disesuaikan.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.
Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 20 Desember 2013
WALIKOTA BITUNG ,
HANNY SONDAKH