Unknown Unknown Nomor 25 Tahun 2017
Tentang ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA CILEGON
Berlaku: 5 Mei 2017
N/A
Preamble

Mengingat :
BERITA DAERAH KOTA CILEGON
TAHUN : 2017
NOMOR : 25
PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA CILEGON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA CILEGON,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Derah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk mengukur kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang tersusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Organisasi Perangkat Daerah, diperlukan acuan sebagai pedoman Standar Belanja dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Cilegon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Cilegon.
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan ...
Menetapkan :
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2004 Nomor 2);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KOTA CILEGON.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Cilegon;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cilegon;
3. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cilegon selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
4. Analisis Standar Belanja selanjutnya disingkat ASB adalah Penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
5. Belanja Utama merupakan komponen belanja yang paling menentukan tingkat volume dari suatu output yang dihasilkan. Belanja utama bersifat variabel, yaitu belanja yang jumlahnya berubah sesuai dengan perubahan volume output kegiatan. Adapun biaya per unit dari belanja utama relatif tetap;
6. Belanja penunjang semi variabel terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel yang dibatasi. Belanja Penunjang dapat diartikan sebagai komponen belanja yang dialokasikan sebagai pelengkap belanja utama dalam menghasilkan output dalam pencapaian target kinerja kegiatan;
7. Alat Tulis Kantor selanjutnya disingkat ATK adalah benda-benda yang dipakai habis dalam pelaksanaan dalam pekerjaan sehari-hari dari pegawai-pegawai tata usaha;
8. Belanja penggandaan adalah belanja dalam rangka memperbanyak dokumen dan sejenisnya melalui proses foto copy dalam satuan lembar;
9. Tim Internal adalah tim kepanitian yang dibentuk tidak melibatkan Organisasi Perangkat Daerah lain, serta menghasilkan output berupa dokumen perencanaan/pelaksanaan/pertanggungjawaban yang ditetapkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
10. Monitoring dan Evaluasi dilingkup Perangkat Daerah adalah pnyediaan data dasar untuk menjawab permasalahan, sedangkan evaluasi adalah memposisikan data-data tersebut agar dapat digunakan dan diharapkan memberikan nilai tambah. Tanpa monitoring, evaluasi tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki data dasar untuk dilakukan analisis, dan dikhawatirkan akan mengakibatkan spekulasi, oleh karena itu Monitoring dan Evaluasi harus berjalan seiring;
11. Keikutsertaan pameran (Hut Kota Cilegon) adalah kegiatan promosi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon dalam rangka memperingati HUT atau Hari Jadi Kota Cilegon yang mengikutsertakan kelompok, organisasi, perkumpulan tertentu dalam bentuk menampilkan display produk kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Keikutsertaan Pameran merupakan kegiatan yang dianggarkan untuk mendukung keikutsertaan suatu organisasi (dalam penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana) dalam pameran HUT Kota Cilegon;
12. Fasilitasi/ Pendampingan merupakan salah satu kegiatan penting yang dilakukan oleh pendamping dalam upaya memberikan kemudahan, kepada siapa saja agar mampu mengerahkan potensi dan sumber daya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Biasanya tindakan ini diikuti dengan pengadaan personil, tenaga pendamping, relawan atau pihak lain yang berperan memberikan penyuluhan, penerangan, bimbingan, terapi psikologis penyadaran agar masyarakat yang 'tidak tahu' menjadi 'tahu' dan sadar untuk berubah;
13. Penatausahaan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengelolaan keuangan Daerah, dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan keuangan, penerimaan/ pengeluaran keuangan serta proses pelaporan keuangan;
14. Kegiatan penyusunan laporan keuangan lingkup perangkat daerah adalah Penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah menghasilkan laporan bulanan, triwulanan, semesteran, prognosis dan laporan akhir tahun;
15. Rapat Koordinasi merupakan kegiatan yang dianggarkan sebagai upaya untuk mengharmoniskan atau menserasikan sesuatu hal dalam rangka menghasilkan suatu kesepakatan dan kesepahaman tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan. Rapat koordinasi dilakukan antara Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerahn Lain, atau antara Perangkat Daerah dengan lembaga atau instansi lain yang terkait;
16. Penyusunan dokumen laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Kegiatan Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan wujud pelaporan kinerja yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran;
17. Pelaksanaan dialog audiensi kecamatan adalah kegiatan tahunan yang memfasilitasi diseminasi informasi kebijakan publik yang mencakup prioritas pembangunan, agenda serta berbagai program pembangunan kepada masyarakat luas;
18. Bimbingan teknis adalah kegiatan untuk memberikan bantuan yang biasanya berupa tuntunan dan nasehat untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis serta meningkatkan pengetahuan peserta yang sifatnya dapat langsung diaplikasikan dalam menjawab permasalahan teknis yang dihadapi aparatur sesuia peraturan dan perundangan (bersifat problem solving );
19. Pelatihan/ workshop Pelatihan (workshop) merupakan pelatihan kerja, yang meliputi teori dan praktek dalam satu kegiatan terintegrasi. Workshop bisa juga memanfaatkan instrumen atau alat peraga atau bahan simulasi;
20. Sosialisasi adalah suatu kegiatan yang mengenalkan, memberikan pengetahuan/informasi/gagasan baru melalui pertemuan/tatap muka antara pemberi informasi dan penerima informasi, sehingga terjadi transfer pemahaman yang seragam antara pemberi informasi dan penerima informasi;
21. Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kelurahan yang dilaksanakan secara demokratis antara Pemangku Kepentingan Pembangunan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya, yang dilaksanakan secara demokratis berbasis masyarakat kelurahan;
22. Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan secara demokratis antara Pemangku Kepentingan Pembangunan untuk menyusun rumusan kegiatan pembangunan dari kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas kelurahan dalam wilayah kecamatan disinergikan dengan Rancangan awal Renja OPD;
23. Penyusunan Rencana Strategis OPD Kegiatan penyusunan arah kebijakan, kerangka pendanaan serta program dan kegiatan OPD baik yang bersifat prioritas daerah dan/atau kegiatan teknis lainnya dengan mengacu terhadap RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
24. Penyusunan Rencana Kerja OPD Kegiatan penyusunan arah kebijakan, kerangka pendanaan serta program dan kegiatan OPD baik yang bersifat prioritas daerah dan/atau kegiatan teknis lainnya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mengacu kepada arah kebijakan dan kerangka pendanaan tahunan yang tercantum dalam RKPD.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini disusun dengan maksud sebagai alat ukur belanja kegiatan dalam menyusun RKA OPD;
- (2) Peraturan Wali Kota ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Analisis Standar Belanja Kota Cilegon meliputi:
- a. BAB I KLASIFIKASI UMUM
1. Alat Tulis Kantor;
2. Belanja Penggandaan; dan
3. Tim Internal.
1. Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Dilingkup Perangkat Daerah;
2. Keikutsertaan pameran (Hut Kota Cilegon);
3. Kegiatan fasilitasi/ pendampingan;
4. Kegiatan penatausahaan keuangan;
5. Kegiatan penyusunan laporan keuangan lingkup perangkat daerah;
6. Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi;
7. Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
8. Pelaksanaan Dialog audiensi kecamatan;
9. Bimbingan Teknis;
10. Pelatihan/ Workshop;
11. Sosialisasi;
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan;
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan;
14. Penyusunan Rencana Strategis OPD;
15. Penyusunan Rencana Kerja OPD.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.