Unknown Unknown Nomor 7 Tahun 1959
Tentang PENGUBAHAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN
Berlaku: 26 September 1959
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan keadaan keuangan Negara pada dewasa ini dianggap perlu untuk mengadakan beberapa perubahan dalam Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (Staatsblad 1932 No. 405), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undangundang No.21 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 41);
- b. bahwa karena keadaan yang memaksa perubahan tersebut perlu segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang;
Mengingat
:
pasal 23 ayat (2) jo. pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;
Mendengar
:
Menteri Keuangan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERATURAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932 (STAATSBALD 1932 NO. 405).
N/A
Pasal 2

.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan untuk pertama kali dilakukan terhadap pengenaan pajak kekayaan tahun 1960.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 1959.
Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 100;
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Bogor pada tanggal 26 September 1959. Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO
PENJELASAN
Pasal 1

Dalam menghitung pajak kekayaan, maka benda yang merupakan kekayaan seseorang nilainya dihitung menurut nilai jual atau nilai uang pada waktu membelinya. Dalam keadaan yang biasa maka kedua-dua ukuran untuk menetapkan nilai benda itu mustahil jauh perbedaannya.
Oleh karena nilai uang rupiah dewasa ini, jika dibandingkan dengan uang rupiah zaman yang lampau, sangat turunnya, maka timbullah suatu keadaan yang janggal, bahwa barang-barang seperti tanah, perhiasan dan lain-lainnya, yang dibeli dizaman yang lampau, jika harganya dinilai dengan nilai uang (pasa saat membelinya), akan sangat rendah, jauh sekali berbeda harganya apabila dijual pada waktu ini. Oleh karena nilai sesuatu barang umumnya terikat pada penghargaan terhadap barang itu pada sesuatu waktu, maka dianggaplah tepat, dalam penilaian kekayaan diturut nilai jual, apabila nilai uangnya terlampau jauh lebih rendah dari pada nilai jual yang lazim didapat untuk barang itu.
Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini batas pengenaan pajak kekayaan dinaikkan dari Rp. 250.000,- menjadi Rp. 500.000,-
Mengingat meningkatnya harga-harga maka batas yang semula Rp. 1.50.000,tidak mempunyai arti lagi, karena hampir setiap orang yang agak mampu terkena pajak kekayaan.
Hal ini akan memberi akibat pula penambahan beratus-ratus wajib pajak, yang mengingat alat perlengkapan Jawatan Pajak pada waktu ini mustahil dapat ditampung.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1856.
Diketahui:
Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO.