Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 16 lvlqrcl 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA K(yIATOBAGU PROVII|AI EULIIWESI UTARA
ffi
PERA"TIR,AX WALIT'MA XOTAUOBAG{' IfofoR s TAEITT 2015 TIIITAITG
BEBITfl'EAI|DATEARGAECERATTERUTGGITEEfIPT'PT'EBENSI'BSIDI IITI'B SEBTOR PERT/TXIAT T(}TA T(}fATOBAGU TAEI'I{ ATGGARAT 2015
DEIIGAIr RAEXAT TI'EAT YAIiC IAEA BAA
SALITOTA EOCAf,OBAG{''
- 4. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan prcduktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi PuPuk; b
- bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 di KotaKotamobagu;
- l. Undang-undang Nomor 47 W. Tahun 196O Jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
,'...,..,'4c
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 6, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a680);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 20O9 tentang Peternakan dan Kesehatan; 5.
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2O14 tentang Perkebunan; 6
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah; 7.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO1 tentang Pupuk BudidaYa Tanaman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 9.
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahrn 2OO5 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan; 10.
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4O / Permentan lOT.l4O/4l2OO7 tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K pada Padi Sawah Spesiftk Lokasi ; 11.
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 lMDAGlPE,Rl6l2OlL tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; t2.
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 431 Permentan/SR.l4} l8l2ol1 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik; 13.
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7OlPermentan/SR.140/ 1O/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah; t4.
lst
Menetapkan
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAGIPER/4|2O|3 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13O/ Permentan/SR. 130/ I 1/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2O15.
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2Ol5 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2O15.
UEUUTUSKAII:
:PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HE*T) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015
BAA I
KETEI|TUAI{ I'UUU
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan ini dimaksud dengan :
1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bag' keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
2. Pupuk An-Organik adalah pupuk proses rekayasa secara kimia, fisika dan/ atau biologi' dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk;
t
?U
3. Rrpuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/ atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanarnan untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanj utan;
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV;
6. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat Desa/ Kecamatan) yang dibeli oleh Wt:Lrri I kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
7. Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah biaya pengadaan penyaluran pupuk bersubsidi oleh Produsen pupuk dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
8. Sektor Pertanian ada-lah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan temak, dan budidaya ikan dan/ atau udang;
- g. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu;
10. Pekebun adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanarnan perkebunan dengan luasan tertentu;
trc
11. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesra yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu;
2. t2. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha;
13. Produsen adalah Perusahaan yang memproduksi pupuk An-organik dan pupuk Organik di dalam Negeri;
4. t4. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Yang berlaku;
15. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Yang berlaku;
16. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
17. Rencana Defrnitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang, anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi;
18. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota Kotamobagu;
19. Direktur Jendral adalah Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan Perundang-undangan ;
10. 2O. Dinas adalah Instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/ atau perikanan di kota Kotamobagu.
184
BAB II - PERTIITTT'XAIT PI'PI'K BERST'BSIDI
Pasal 2

- Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagt petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan / atau udang paling luas 1 (satu) hektar; (1)
- Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakal atau perusahaan perikanan budidaya' (2)
BAB III - KEBUTI'HAIT PUPI'I( BERSI'BSIDI
Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kecamatan serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2O15;
.2c
- (2t Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan;
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/ atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh Camat, Lurah, Koordinator BP3K Kecamatan dan PPL setempat serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada tahun berjalan.
BAB III - KEBUTI'HAIT PUPI'I( BERSI'BSIDI
Pasal 4

- Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan; (1)
- Rincian kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana ayat (f) sebagaimana dalam l,ampiran Peraturan Walikota ini. (2\
BAB III - KEBUTI'HAIT PUPI'I( BERSI'BSIDI
Pasal 5

- Kebutuhan pupuk bersubsidi pada pasal 4, memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/ atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh Camat, Lurah, Koordinator BP3K Kecamatan dan PPL setempat serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada tahun berjaian. (1)
BAB III - KEBUTI'HAIT PUPI'I( BERSI'BSIDI
Pasal 6

- Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu wajib melaksanakan pembinaan pada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani diwilayahnya; (l)
2a
- (2) Rincian kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan bagran tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
BAB III - KEBUTI'HAIT PUPI'I( BERSI'BSIDI
Pasal 7

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan, dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah;
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kota Kotamobagu ditetaPkan Walikota;
- (3) Untuk memenuhi Kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat dilaksanakan lebih dahutu sebelum penetapan dari Walikota berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pertanian, Perikanan, Petemakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu;
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/ atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi I (satu) tahun;
BAB IV - PEITYALT'RAI| PT'PTIK BERSI'BSIDI
Pasal 8

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/ atau diadakan oleh Produsen.
- (l) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini tV di petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
- a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawab;
- b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada hurrf a, memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing Kecamatan;
- c. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga' tempat, waktu, dan tePat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini tV atau ke petani atau kelompok tani sebagaimana di maksud pada ayat (2), Pemerintah Kecamatan melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5;
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh PenYuluh;
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kota Kotamobagu.
- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/ atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan;
2. (21 Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
BAB IV - PEITYALT'RAI| PT'PTIK BERSI'BSIDI
Pasal 11

- Penyalur di Lini IV yang ditunjuk menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET); (1)
- Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : (2t
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/ atau udang di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- Pupuk Urea = Rp. 1.80o,- Per kg;
- Pupuk SP-36
- PupukZA = Rp. 1.4O0,- per kg;
- PupukNPK = Rp. 2.3O0,- Per kg;
- = Rp. 2.O0O,- per kg;
- Pupuk Organik = RP- 5OO,- Per kg;
- PupukUrea = 50 kg;
- PupukSP-36
- 5O kg;
- PupukZA =Sokg;
- hrpuk NPK = 5O kg;
- hrpuk Organik = 40 kg;
BAB IV - PEITYALT'RAI| PT'PTIK BERSI'BSIDI
Pasal 12

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1l ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/ terhapus, yang bertuliskan :
h; nuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan
BAB V - PENGAWASAI{ DAN PELAFORAN
Pasal 13

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini fV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Yang Berlaku.
BAB V - PENGAWASAI{ DAN PELAFORAN
Pasal 14

- Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kota Kotamobagu wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya; (1)
- Komisi Pengawasan hrpuk dan Pestisida (KPPP) Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh. (21
BAB V - PENGAWASAI{ DAN PELAFORAN
Pasal 15

- (1) KPPP di Kota Kotamobagu wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota;
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur; C
BAB VI - ITEf,EI|TI'AIf PErIIrt'P
Pasal 16

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis di dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.
BAB VI - ITEf,EI|TI'AIf PErIIrt'P
Pasal 17

Peraturan \tr/alikota ini mulai berlaku pada tanegal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Januari 2014, agat setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.
Ditetapkan di Kotamobagu Pada Tanggal 16 lvlqrcl 2015
| No | Pengelola Paraf |
|-----------------------------------|-------------------|
| I Kepala Dinas | ( |
| ) Kabag Hukum | L |
| 3 Asisten Ekonomi Dan Pembangunan | I |
| 4 Sekretaris Daerah | lz |
| 5 Wakil Walikota | r |
Diundang[an di: Kotamobagu
Pada tanggal :
16 Maral
DAIRAII,
Drs. MUSTAFA LIMBALO
lwar,n&lt;orl xorAMoBAGU,(
2015
| | s | (r) | N | | z o |
|-----------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|
| c- c = t. | x *l o EO o C t0 n -t | x o -t = o tr o c U) t{ E -t z | FI , o t0 o C -l C N | x o -l 3 o t0 o c c -) n | x tt o > = b Fl z |
| o o (I | t') .9 o | g) o -(,l ..I (I | \o \o -(,l | { s,, (rl | c n E' |
| g) f\) | -N @ | { -o | tlo -o | O) '(,l N | FI c.l ElI 2t ol q E g) o |
| \) o o | @ | o | o o | t\) t\) | lxl E1 lo Itt i nl t! 4 i6 x |
| or o | t\) \ N) | O) { -+ | N -o + | { -+ o | N |
| <, o | N | \) -l -(,| | (n | Ol (rl | ,r, E d x o F o z x |
-{
o
=
'
t.
.il.r
o
\_Tt
p
H'-
:
E er[ -{l E -F s F= FBH sE -ie B9^E 6(,,?
E 1Z c-N HE ztd HEH 5HE EEH 9HB DU'I' EEE EE EE EE ea \) F
CE t o (,l
:
| | (n | s | (r) | N | | z o |
|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|
| C. q - F | ld c I U 'u E a X z z | 'd 15 7 t5 t0 c z z | '0 t5 -i 15 n z F z | o F I X c 5 C v | t z = z ,U z o z c c o E x .l | o o F |
| o o (l | N t\) | t\) | t\) 5 | \o (I | (, @ (rl | q n E, |
| o) \) | o | i\) | (, | (I | \) t\) | E' c o Cr FI z o o ! g) o |
| li) t | t\) | t\) o | | @ | + \o | tl E o rl CT D E r I E x |
| o o | o | @ | o | N | UI @ | N |
| ol o | o | | | o | $ @ | t d E x o fr o z x |
{
o
E' ts ! B p =
EH EIE E =;F EEiEg UI
tf;
E XF E 9c.G rEB EEE EEH E5H 8Es Ei EE EE Hp
ar)
p
s
d
:
b
| | (n | + | C,) | N | | z o |
|-------------|------------------|--------------|--------------|----------|----------------------------------------|-----------|
| Cr t 3 p It | td U U t! fr X z | 111 N ts z z | FN -l t! z z | o n -l 5 | , z ? z 'o z lrl z o c E a F' x tl o n | |
| (,l o | N | @ | C,) | u | N @ | Ci F E |
| o) @ | N | N | t\) | | \o | t o g |
| (,l (.r) | t\) | -.1 | | + | t\) o | = D o |
| o (,l | N) | N Co | | N | A N | > t |
| o o | tJ | t\) N) | c,) | o | C,) O) | = o |
| .l + | | \) + | N) | o | CD { | C{ t E |
| l (,| | | (n | | o\ | N N | Cr t |
| s { | | + | A | (I | N (, | D m t o |
| N -l | | | N | N) | | o o E |
| q) o | | t\) | | (, | | o F |
| 0t, { | | t\) | | u | 00 | z o t |
| lo o | + | OJ (,D | s | \o | + \o | U o 0 |
| o o (,l | t\) o | N o | N 00 | { N | C,) N \o | -rl B9 2> |
| | A | O) | l.) | | z o |
|-----------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------|----------------|
| Cr I p It | o .J (J EO L] -] | 5 -l 3 o td a t5 E ,l z | o , EO L./ i = F | i\ \J -l o o C --l | X r, o = d > z |
| (,r o\ | 5 | + | A | 5 | Cr F tr |
| go @ | o | o | o | | E o c |
| (,t g) | N | (n | C^) | (, | = p o |
| @ q | N o | N) (.^) | N | N | D tt |
| o o | (, | @ | -{ | o | = o |
| ..t D | o | N | \o | @ | Cr t E |
| . (,l | | N | | | Cr t |
| D { | | + | i\) | | D oe t ID |
| to { | (n | \o | --l | o | o o t |
| g) o | o | t\) | \o | \o | o F |
| GJ .l | & | | \t | o | z o t |
| 10 o | N CD | N { | N u | t.) + | U G o |
| o o (,r | (n o | @ Ol | o ! | o t\) | d9 a> |
a d E o t{ x rl o EE EE E EEE E:E EFE qz;r tt HIEE xoEl EEH FSE EE E EBg EEg HEE iEE Quts EgE ou!i EBT -! !t n x D z D 2
L
lt, a,
3
c
a
t
i
i
it
| | $ | | N | | z o |
|------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| Cr I B F E | o J o E lrl t0 n -t | X o ,l w U) Lrl E -l z | o -l = (J EO o .-] F | ,{ o -l td C -t n | x H o = rl z |
| UI | | (,l | (,l | | C{ p E |
| t\) | I (n | I (,l | (I | 9 C'I | ! o c |
| 6) | <n | | | P CN | = p o |
| TJ | | o | P (n | (^ | D t |
| F | | 9 (I | i\) i, | | = o |
| -l | | (,) | t\) | | ({ t FI |
| o | 9 (,t | !o (n | l\J | | Cr t |
| (,l | (n | (n | N | | D m t o |
| (,l | (n | gl | N | | (n o t |
| o | cn | l.) (n | I\) | | o F |
| P o | (,) | 00 | o | I\) | z o t |
| 5 | t) | 9 (n | | (^ | U o o |
| o o | \) | (, I (,l | n) J (n | o.) | ^Fi B3 z> |
la TtJ C zd @a EX Bts xro ;; n '.1 sE x C t. -t C I
| | -A | | t\) | | z o |
|------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------|
| Cr t E D u | o J = o t0 o TU fr t | X o .l (J TD L.l (/) l! E -l z | X o I CU -, 3 c F LJ .J IJ EE .l x | x r, o D =, ri 4 | |
| N o | -.1 | -.1 | -1 { | Ci p E | |
| \) -l | (.rl | | o\ | o | t o I |
| g, | or | | @ | -l | = P (D |
| I Or | o | 5 | | | € rl |
| g) r.) | co | @ | 00 | co | = o |
| (,! @ | t.) | -l | Ul | + | C. t l! |
| C.) C,) | o | o | @ | o | Cr t |
| C') (,r | o | N | | @ | n t a |
| (,l | t'.) | | $ | (, | o o t |
| l.) (n | (,) | \o | -.1 | o | o F |
| | | <t | o.) | N | a o r, |
| (tr I | o | -l | | CD | U o o |
| (.) o ol | -l CN | \) o | | \o (, | -rl B9 z> |
c-a tr,C Z@ Aa PE !t xu C'l n&gt; trl Z = z 5 z z
o,
3
c
o-
f
oa
?
| | + | | N) | | 2 o |
|-------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|
| C. t E P It | o -l o TIJ o ld -l | o .l w o U) ts a -J z | i\ o , t0 *l = C N | o -l EO -J | tt o > = ,l z |
| @ | (n | P Ul | o | t) | Cr p 5 |
| o\ | | t\) | | N) | t o c |
| o | Ul | P (, | + | N | = p o |
| L) (,r | t\) | (, | -l | (, | E |
| (r | in | J (n | + | N) | x H E' q ,l = o |
| o | \) | N) | t\) | \) | d z Cr t E |
| a | I (rl | in | | | t q E e x Cr t |
| N | I (, | UI | u | I (n | D m t o E1 |
| + | (n | ar | | | o o tt |
| o | | t, | N | in | o r |
| t\) | I (.Il | 9 (n | (n | (n | 4 o E |
| A) (,) | N) | 9 Ul | J\, o | N | o o |
| t) 'o | l (n | (rr s,, (n | A in | I (rr | B9 z> |
c-a tr,E ZV Aa EX PE x7d C"o n lr) la1 n &gt;x trl IE c z z
| | + | Cl) | t\) | | z o |
|-------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Cr I E p lr | -l o t0 o EO 7 -l | ,l IE v) tr, E , z | o .l td c -] fr | -l = Ed o "l F | x tr, o > = ,l > z |
| g) | (rl | | | P (rr | C. p EI |
| | o | I CN | I (n | O | lt o c |
| o | | | o | O | = D o at |
| o | | o | o | o | t |
| o | 9 (n | P gl | l\) | | = o |
| o | o | o | o | | C{ t E |
| | | (rr | (n | O | C{ t |
| + | P (,l | | i^ | | > GI I t, |
| IJ | | | | o | u, o t |
| o | o | o | o | | o F |
| a) | o | (,l | | 9 (n | z o t, |
| 5 | I (n | \) | (,l | | U o o |
| t) + | N | | co | + | -Fl B3 z> _F |
c-a tr,C z@ AA EX -(J xru C'o iu t{ gd n z E z
| | + | (, | N | | z o |
|-------------|---------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Cr t E E It | X -, = o EO o A) -] | o , = o TD o U) trl f. -l z | x t o tr o J c n | X o .J o TU x -l fr | x E o = D rl z |
| IJ | | | | Cr F E | |
| t) | o | | | o | E o e |
| fr) | o | t\) | | o | = p o |
| \) | o | | | o | U x |
| to | (n | Ui | P CN | 9 (n | = o |
| | | (rl | P (Jr | o | Cr t tr |
| | o | u | P (n | o | Ci t |
| | o | (n | 9 (n | | m t a |
| | o | 9 (rr | (n | | a o U |
| | o | (n | UI | o | o F |
| \) | O | | | O | 4 o r, |
| 5 | (n | | t\) | 9 Cn | U o o |
| to \) | | o | O | | -rl B3 4> |
c-a Itc z@ AA Fd rrl ix F3 xro CED fri! ii &gt;= \J 'U a X z z
o,
g
3
c
0q
a
F
| | Ol | A | o) | t\) | | z o |
|-------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------------------------|--------------------|
| Cr t E p lf | t5 fr X z z td g U | 'u 15 v X 111 EO z z | 'U t5 ,J E z z | o ,J l. ,l N | 1 z 3 z z o z a E' o It x Fl o n | |
| r) | o | | l',) | | @ | Cr , tr |
| o | o | o | o | o | o | t o c |
| o | | | | o | | = F o |
| o\ | o | o | | | CN | tt |
| o | o | o | o | O | o | t{ iE c = o |
| o | | o | o | O | | 'l d 2 Q t E |
| (, | | o | o | | | ,t ru d Cr |
| o | o | | O | o | o | 0a t o la lo lz t- |
| o | o | | o | o | o | (o o t |
| o | | o | o | O | o | o F |
| lo | | | | N | (n | z o E |
| o | o | o | o | o | o | tr o o |
| o) t) | o | \) | (, | Ul | N I\) | -Fl B9 ti> |
| | 5 | CD | t.) | | z o |
|----------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Cr t 5 p | o -l t0 o t0 P ,A) -] | i\ + o t0 U) tr, E -] z | o --l (J tr !J -] C F | X o ,J = o o C -t 7 | E o = rt > z |
| \) | (,) | (, | (, | (, | Cr p ll |
| o | O | o | o | o | E o c |
| o | o | | | o | = D ll o |
| (n | | N) | | t'.) | D tt |
| o | o | o | o | o | = o |
| o | o | | o | o | Cr t E |
| <tr | | l9 | | | Cr t |
| o | o | o | o | | > OQ t a |
| o | O | o | o | | o o tt |
| o | o | o | | | o F |
| o | | (,) | (,) | N) | z o E |
| o | o | o | o | o | tr o o |
| o, \) | or | o | @ | co | -t B3 z> |
E E o EI ,l o ET EEE H=! E:E EEE X' tr FIE!E xoE =14 HXE EEE EF g 8ua EEH HEE o-'&gt; :lUll PD.r xzr; Q,rts EEE oxP EEH 42 t! c U E &gt; r(
3
c
o\_
a
a
\
c-a ltlC =@ AA &gt;n lrl ix "d? CL,) xid A\. 'ux co L/ 6\A I X t. ,l C g
| | $ | (r) | N | | z o |
|-------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| Ci F E D It | o -l Ed EO 7 -l | l.\ -l o t0 o (/) t5 F -) z | o , o w -l C n | o .J 3 EO o .-l | E' o D 3 > rt z |
| | o | an | P (^ | | Cr F E |
| o | o | o | O | o | ! o d |
| o | O | o | | o | 3 D rt o |
| | | P a | I (rl | | > E |
| o | o | o | | o | x E' tE d = o |
| o | O | o | | o | 'l z Cr t E |
| | O | UI | (, | | E e E c x Cr F |
| o | | | o | o | > 0e t o l; lo lz t- |
| o | o | o | o | o | o o E |
| o | o | | o | | o F |
| to | o | o, | | I (n | z o t |
| o | | | o | o | U o o |
| (,l | o | t\) | P (n | 9 ol | B3 z> |
a-a ttl c =@ AA lr1tr cx Fts xE (, Ft !t oi 3 z 'U z o z
| | + | C,) | N) | | z o |
|-------------|----------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| C{ t E F It | a..l -t o td o EO .l | o { o (/) t5 E -l z | -J o EO o -l = F | o , o EU o -t n | H o 3 Ft z |
| @ | | (, | o) | | C{ p EI |
| o | o | O | | o | t o c |
| o | | o | o | o | = p o ,+ |
| cll | (n | t\) | t\) | P (,l | D t, |
| o | | o | o | o | x E' E q 'l = o |
| o | | o | o | | c z Cr t E |
| a | in | | t\) | 9 a | c a I C.. t |
| o | O | | | | rl o 4 > ,q t o |
| o | o | | o | | o o t |
| o | | o | o | o | o r |
| (,l | (rl | N | N) | 9 (n | z o tt |
| o | o | o | o | o | U o 0 |
| t\) t) | P (n | @ | \o | P (n | -ri d9 z> |
o,
E
3
c
(n
,
i
:
i\
c.a lqC z6 au) PX ;,1 -: a\ *E a,n rrj H4 t5 EO C z z
| | A | | N | | z o |
|-------------|---------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| Cr t It p i | o -l o EO o t0 P -i | -) IE o C a t'J E -l z | o -l o ID o J F | , o EO C -l n | -: ! E' o = > rl z |
| | o | Ol | CA | o | Cr D tr |
| o | o | o | o | | E o g |
| o | | | | o | = F o |
| o | | | | o | D E |
| o | | O | o | | x E' EE c ri = o |
| o | | o | | | z C{ t tr |
| o | o | o | o | | n c a Cr t |
| o | o | o | o | o | m t o lEl |
| o | o | o | o | o | o o !, |
| o | | | | | o F |
| | o | 9 qr | I (n | | z o t |
| o | | | o | | o a |
| l) | | | | | B9 z> |
c-a tr,C zd AA tl! iX -: .\ *7 a,n 35 oFi n z E z
| | + | q) | N | | z o |
|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| C{ t B F It | X o -l 3 o td o c0 E ,i | ,t o o U) 15 E ,t z | o , o @ o 'J fr | J 11 EO o .l x | x F' o = ti 2 |
| r.) | | | (rl | 9 (rl | C{ p tr |
| o | o | | | | t o E |
| o | | o | | | E D o |
| o | | o | o | o | It |
| o | | | o | | lx IE, llE lq t'l = o |
| o | | o | | | ld IE IE C{ t E |
| o | | | | | lr t(1 Itt lc! C. t |
| o | | | | | I t o |
| o | | | | o | o o d |
| o | o | | | | o r |
| | | ar | (n | | z o o |
| o | | | | | U o o |
| 6) | | | | I (,| | B3 z> |
a
p
E
T
.A
c-a tr,c zd aa EX F3 x70 Aa ! rrj HE z z t0 c g U
| | + | | t\) | | z o |
|-------------|--------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| Cr t E F It | o , o t0 o t0 7 -l | x o -l = o ld o q a E ,J z | x ar ..; o EE c .l N | ,( -l o l0 o C c -l 7 | E' o D = D .l z |
| o | | o | | | C< F tr |
| o | | | O | o | ru o f |
| o | | o | | | E P x o |
| o | | | | o | t |
| o | | | | | = o |
| o | | | | | Cr , E |
| o | | o | | | Cr t |
| o | o | o | | o | n t o |
| o | O | | | o | a o ! |
| o | o | | | | o F |
| o | o | o | | | z o t |
| o | | o | o | O | U o o |
| o | | | o | o | B9 z> |
o,
(r
3
c
oe
f
:
:
\
c.
z
'0
| | (n | + | | t\) | | z o |
|-----------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| Cr E , It | Y E 7, > z z ID c U U | a t5 F X rq ID z z | a 15 'l t! N 2 E z | o n , x C t. -l C 7 | -) z z t z o z to E' a E' x rl o | n |
| o | | <J\ | | t\) | o | Cr F tr |
| N | o | | | \) | o\ | E o c |
| @ | | Ol | | t.) | \o | = D o |
| \) lo | | (n | | (, | (, | D t |
| 5 | o | (n | | N) | \t | EI E' c = o |
| or | o | o | | t\) | { | rl D z Cr t E |
| t) 5 | | o | | | N | nt c E (1 I q t |
| | o | (n | | | o | ,l o 3 D GI u o |
| lo | | C,) | | t\) | | @ o E' |
| -t | | | | | | o E |
| \) ol | | @ | | 5 | (,) | z o t |
| t\) o | | @ | | 5 | o) | tr G 6 |
| tJ o o | | 01 | o\ | N -n | | -rl B9 z> -F |
(.
| | + | Co | t) | | z o |
|-------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Cr t E F It | o -l o td o c t0 x P rt | o -l = o EO C U) FJ t. -) z | X o .l o ID o c = c | o -l 3 LJ EO o -:l v | x tt, o = ,l > I |
| Ol | 5 | | + | A | Ci F tr |
| TJ | o) | (, | !^) | (, | ! o c |
| @ | | Or | (n | 5 | = F o |
| \) t) | (n | | o | (,l | tt t.t |
| 5 | C^) | $ | | (, | x (r, EE = o |
| q | N | o\ | + | o) | .l c > z Cr t E |
| to + | or | cI1 | o | o\ | E e n d x q F |
| | | (,1 | | t,) | D 0a t o ,l o z |
| 0 | | | N | N) | o o t |
| -l | | (, | \) | | o t |
| N) Or | ql | o | -I | o\ | z o tt |
| t\) 6 | (,l | co | -I | o | U o t |
| \) o o | (, \o | o (, | UI | 5 Ol | ^l d9 z> |
E t! o E' x r|, o aEe E:E EFE E-= x rrEE xo6 2n7t EEH FSE fiE E EEE o-'&gt; BE= xz$ Q,uts EEE oxP EE; a2 E E U r(
o,,
(t
3
c
(E
)
i
c-a tr,C z@ aa FX tr-l io xu 4A xx ,j E E C F
| | + | o) | N | | I o |
|-------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| Cr t B F It | X o ,J o tr o EO -l | x o j , o t0 c a r{ E d z | o -l = o EO o c = = c F | o -l o tr o c c -l n | E o D = rl z |
| o | o | | | | Cr F E |
| r.) | o | | | o | t (D E |
| o | | | o | | E F o |
| o, | o | | | | D t |
| | o | | | | E' E q = o |
| o | | | | | -l d 2 Cr t E |
| o | o | | o | | t E e Cr t |
| o | | o | o | | D GI t o ; o |
| i | | | | | = o o t |
| o | o | | | | o F |
| a | | | | | z o tt |
| I | | | | | U o a |
| o | (,) | o\ | o | | ^, B3 d> |
la trc z@ Aa EX Ets xE z-, 'o&gt; xz = z '6 z o z
| | + | cl) | N | | z o |
|-------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|
| Cr t E t ET | X o .l !0 o C t0 n -l | X o -l EO o c a 15 E -l z | X o -l o EO o c j = c F | x o -l = t0 o c C -l v | tt o > = Fl z |
| ct | \) | | | + | Ci p tr |
| o | | 5 | (, | l\) | E (D (t |
| @ | t) | -l | 5 | CN | = F o |
| o) | | -l | o) | t) | D tt |
| o | | 01 | | in | x E' t! q = o |
| (,l | t.) | o\ | | 5 | rl c > z Cr t F |
| t) F | | @ | | or | ! d E Cr F |
| | N | | c, | t.) | D m t 6 -l o 3 |
| cll | | tn | | (,r | o o t |
| or | | i\) | | N | o E |
| i | t\) | o\ | t\) | | 4 o tt |
| o | C,) | o\ | l\) | CN | tr o a |
| + lo | t\) t.) | (n \o | t) \o | (,) \o | -, B9 4> -ti |
3
g
ct
f
GI
i
F
la
tr,C z@ aa EX co xiU z\ '0 lrl AV x c, ID c z z
| | A | | t\) | | z o |
|-------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Cr t E E It | X o *l 3 o EO C TD -i | o -J 3 o td o c a t5 E -l z | X .l o -l = N | ,l o EO o c Fl t' 7 | t{ o = Fi 2 |
| o | | o | | | Cr F E |
| o | | o | o | | t o q |
| o | o | | | | = F o |
| (,r | | | i\) | | t |
| gl | N | | | | x E' E' o |
| o | o | | o | | rl d z Cr t E |
| o | o | o | o | | t d E e x q t |
| o | o | o | | | D m t o IE |
| o | | | | | o o E |
| o | o | o | | | o x |
| (,l | | N) | | | d o t |
| (,r | t\) | | | | tr o ! |
| IJ o | o | (n | gl | 5 | -Fl B9 z> |
c-a F'C =d AU, EX io xv za "d rt i{e 15 n z F z
| | A | OJ | N) | | z o |
|----------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| C{ t E p | o ,l = o IU o C t0 7 .l | X o -l o tr o c a t5 E -l z | -l o EO o J C F | x o -l = EO o c -j 7 | (r, o = b ,l z |
| o | o | | o | | Cr P It |
| o | o | o | | o | t o c |
| o | | o | o | | = F o |
| o | o | | | | rt ra |
| g) | o | | N) | | x E LE ic! = o |
| o | | | o | | Fl d IE Cr t E |
| OJ | I ul | gl | | | lr tc It t6 II Cr |
| o | | o | | | l,l to l3 m t o |
| o | | o | | o | to o t |
| | o | I (n | (,rl | o | o r |
| o) | o | (I | | CN | z o t |
| | | 9 Ul | (n | | U o o |
| | (^ | <Jr | OI | Cl | B3 z> |
(t)
!D
5
d
0a
F
| | $ | | t\) | z o |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Cr t E F u | x o -l = o TD EO 7 -l | o -l Z w a ItJ E -l z | x -J = o EO o I = c F | x E' o = ri D z |
| | (rl | I gr | | Cr , E |
| o | o | | | E o 6 |
| o | | | | = P o |
| | | I (rl | I (,l | o |
| o | | o | | x ts u, c = o |
| o | | | | E E z C{ t tr |
| o | o | | o | e u e Cr t |
| o | | | | > n t o rt o 4 |
| o | | o | | o o r, |
| o | | | o | o r |
| o | o | | o | z o d |
| o | | | o | U o o |
| t) | 9 (, | | (,r | -rl d3 z> |
c-a (!C zd aa ,d FJ rrx Fd xru za 'dtrl ^a F z z EO c g U
| | Ol | + | | t\) | | z o |
|------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------|------------------|----------------------|
| Cr t 5 D u | 'd rtj F t( z z l0 FI U | ,o t5 F X 15 @ C z z | 'd t5 -l lq N z X z | F .l ( 4 | t z = z ,o z o z | @ d E @ tt, x rt o F |
| o | | t\) | | | (, | Cr p E |
| \) | o | | o | o | | E o c |
| o | o | C,) | | N | A | E F o |
| G,) | | | | | | t |
| g) | | | | | | tr, !E c E o |
| o, | o | | o | | | rl e z Cr t E |
| | o | | o | t) | <Jl | ! d E d x q I |
| IJ | | | | | | ! m t o E |
| o | | (l) | o | N) | c,l | o o ! |
| | | o | o | o | | o F |
| a | o | | | | t) | z o t |
| 5 | | | | | N) | t o o |
| o o | | \o | o | t\) | (j) -.1 | B9 1> |
| | + | O) | N | | z o |
|--------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| C.. t E E It | o -J o EO O c td n .l | x o , o EO o c a t{ E ,l z | 5 -l o l0 o -i 3 c 7 | -t o l0 C -l F | x EI o b 3 d > z |
| o | Ol | (/) | (^ | | Ci P tr |
| r) | UI | (,l | I q | I (, | rE o c |
| 'o | t\) | $ | \) | | E p o |
| CO | (D | $ | (, | (, | D tt |
| o) | 9 (rl | in | I (rl | I (rl | lx lE IE = o |
| 0) | (rl | L^ | 9 (^ | I (n | lil IE IE C{ i tr |
| | N | <Jr | l\) | N | lr tc IE II Cr t |
| r.) | P (,l | I (rr | (^ | 9 <, | D GI t o |
| o | t') | 5 | t\) | l.) | o o t |
| | | | o | o | o F |
| 5 | | | | | z o tt |
| 5 | | | | | tr o ! |
| o o | !, or | n) -I | Q' | (,) | -tl B9 z> -F |
o
E o t{ x , o En EEE E-= E:E HFH qzi: tr H!IE xoEl EEE ;F E EEH EEE oD :aUZ IET Q"ots ?E'C EA'l oxP EEE 42 E E' E r(
t,
C'
3
E
a
)
I
i
i
;^
&lt;-a zw
t5c aaD
EE
CU
t=
x7
N'r
a
&gt;6
-l t.
C
-)
n
| | + | c,) | t\) | | z o |
|-------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| Ci u E D It | X o ,J o EO o td N q | .l = o t0 o C U) It t. -l z | X o -l o l0 o C I = F | o .l o EO o c C -i I | E' o b = b Fl z |
| o | o | o | o | | Cr F E |
| o | o | | o | o | E G c |
| o | | | o | | E I o |
| o | o | | | | > tt |
| | o | (n | I (,l | o | x tr, ut c E o |
| | o | (,l | (,l | o | tl z Cr t E |
| o | o | o | | | t ! c x a |
| o | o | | | o | Gl t o IEI |
| o | o | o | o | o | o o ! |
| o | | | | o | o F |
| o | o | | o | | z o t |
| o | o | o | o | | U o o |
| \) | | | | o | -F, B9 zlD |
la T'jC z@ AA FH ;.t ar(J xrd NB z 3 z 'U z z
| | A | | N | | z o |
|-----------|---------------------|---------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Cr E p It | X o ,l o EO td F -t | X o -J o t0 o a 15 s -l z | o -l o o c I c F | o -) o tr o c c -l n | tt o > = .l z |
| (,r | | \) | | | Cr p tr |
| t\) | I (n | 9 (,r | I (, | 9 (n | E o c |
| @ | | (,) | (,) | | = D o |
| IJ | t) | 5 | $ | N | tt |
| | o | I (,l | 9 (,rl | o | E' td .l = o |
| | o | UI | I (,l | o | z Cr t E |
| F | N) | | (, | i\) | E E d Cr |
| | o | I o | (,r | | D GI t o I'r lo l3 |
| o | t\) | (, | (, | i.) | o o ! |
| | o | I or | (n | | o E |
| o, | | | | | z o E |
| o) | | | | | tr o , |
| o o | I (n | t) I (n | P u | P UI | -Fl B9 2> _F |
o,
ET
3
c
GI
l
i
:
:!
QA It' c z6 aU) PE Ei FU x7u IE F X tr, tu c z z
| | A | C,) | N | | z o |
|-------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------------|------------------|
| Cr t E D It | , o @ o AJ -l | o -l = o EU c a 15 E -l z | o ,l o -l = F | X o -l o td C .J F | E' o b = rl 2 |
| | o | CA | (rr | Cr P E | |
| o | | o | | o | ! o c |
| | o | (n | Ol | o | = F o |
| | | (n | o | I o | t |
| | | I ql | UI | o | x EI E' e ,l = o |
| | | I (,l | Ol | | d z C{ , E |
| o | | | | | E E Cr F |
| | o | I (n | (rl | | GI t o lEl |
| o | | | o | o | o o t |
| o | | o | | o | o x |
| | | <Jl | I (^ | o | z o t |
| | o | | | o | tr o a |
| o | o | i (n | | I Ul | -, d9 4> |
c-a tr,C zd aa 'u It cn 'd= ar (J X7u SE -l FJ 7 z F
| | | o) | N | | z o |
|-------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| Cr t E P It | o -l o EO o C t0 N -t | x o -l o ED o c a (5 E -t z | o -l o EO c *l 3 c v | X o ,l o to o + g | x tt, o = b ,l z |
| o | o | | o | | C{ p ll |
| o | | o | | o | t o e |
| o | | | o | | = F o |
| o | | o | o | | U |
| o | o | o | | | x !t E rl = o |
| o | | | | o | e z lr, C. u E |
| o | | o | o | o | e E e I Cr t |
| o | | | o | | ,l o I t 0 |
| o | | | o | | = o (i g |
| o | o | | o | o | o F |
| o | | | | | z o t |
| o | | o | | | U o o |
| o | o | o | | | B9 z> |
z
a
!
o
d
t
:
.F
| | + | C, | N) | | z o |
|-------------|------------------|----------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Cr t E D It | o -) o TU t0 n , | o ,-f f o tr o a Iq E -] z | , = o t0 c .l = C F | ,.1 o EE C + v | x It' o > = r.l z |
| o | | | o | | Cr p EI |
| o | o | o | | o | n o c |
| o | | | o | o | = D o |
| o | | | o | | D d |
| o | o | | o | | x tr, E' a rl = o |
| o | o | | o | o | d z Cr t E |
| o | | | o | | e E C. |
| o | o | | | o | m t o rl o |
| o | o | | o | o | = o o g |
| o | o | | o | o | o F |
| o | o | o | | o | 4 o t, |
| o | | | o | | U o 6 |
| o | | | o | | -rl B9 z> |
c-a trc zd aa ,u lrj arx Ei tl) xru NE 7 z z u, c g U
3
c
CT
f
a
i
:
: ;C
| | ot | $ (, | t\) | | z o |
|-----------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------|
| Cr E , It | ,o tr, n z z w C U U "0 I{ N t5 EU z z | 'o t{ -l 15 F z r z | v -l X 5 'J z z 'U z o z | a E' o G' x Fl o | n |
| ot | o | | o (n | Cr D tr | |
| o) | o | o | o | C,) | ! o g |
| I | | | | A | E D o |
| t) | | o | | t\) | E |
| 0,) | | | o | (,) | x E' E c E o |
| a | o | | | (, | Fl q e Cr t tr |
| a | | o | | (, | ld lc lrd e x Cr tr |
| I | o | | | s | t; to l3 GI t 0 |
| g) | | o | | (,) | o o ! |
| ot | | o o | | (n | o F |
| o) | | o | o | Cr) | z o tt |
| o | | o | o | | U o a |
| (,l o | o | | | 5 co | -Fl B9 z> |
| | 5 | (,r) | N | | 4 o |
|-------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| C{ t E D lr | X o -l o l0 o c tr n .l | x -t o @ v) 15 t. -l z | 11 .l o TU i o ., = ID o c C -l n | x F' o = .l D z | |
| (ll | I (,t | N) | t\) 9 O1 | Cr p E | |
| o) | | | | ! o g | |
| 5 | | | | E ! o | |
| to | | | | t | |
| o, | | | | o | x t{ E = o |
| . | | | | Cr t tr | rt d > z |
| a | | | | q t | rd e E d I |
| 5 | | | | 0a t o | l+ to l3 |
| g) | | | | o | @ (t t, |
| (D | | \) | | o F | |
| !) | | | | z o | t |
| o | N | (^) | (, | t\) | U o o |
| (,l o | aJl | o | q | J Ol | -rl B9 z> |
@ E B x rl o EF EE 6 EEE E:E EEe HE H l,lEE xoEr ?74 EEg EEE EEE HEE BE: xz$ Qrts =E d EEz grB 836 a2 l! q U E r{
3
c
cr
l
GI
I
:
:
:^
c-a tr,C z@ (D v) EX EE 9x 9E XC
E c fr
| | + | O) | t\) | | z o |
|------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|----------------|
| Cr t E D u | }{ o -t 3 o Ed o C EO F -l | X o -, (J EO o C U) 15 E -t z | o -t o t0 o c I C N | o .J o EO C -l n | X E' o rl z |
| o | | | o | | Cr p tr |
| o | O | | o | | E o E |
| o | | | | o | = D o |
| o | o | | o | | tt i |
| o | | | | | x E' E' ri = o |
| o | | o | | | e > z Cr t tr |
| o | o | | o | | ! e tl, d Cr |
| o | o | | | | m t o t; lo lz |
| o | O | | | o | o 6 t, |
| o | o | | o | | o x |
| o | o | o | | o | z o E |
| o | o | | | | U o o |
| o | | o | o | | -Fl B3 2> |
a.a trl c =d Aa "Ulq cn F6 *F O'l n&gt; az 22, 7E -t, z o z
| | A | C,) | N | | z o |
|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| Cr t E D It | X o -l 3 o td EO x -l | o -.1 EO o a TtJ E 'l z | o .l = o IE o -:l C n | o -j o !0 o c -l a | EI o = ,l > z |
| ol | (,l | P (rl | (^ | (rr | C{ p E |
| g) | | | | o | E o c |
| 5 | | | | | = D o |
| r.) | | | | | tt |
| g) | | i.) | o | | E' E' = o |
| o) | | o | t\) | | rl z Cr t E |
| OJ | | | | O | n E c q t |
| 5 | | | | | GI t 6 l; lo l3 |
| C') | | | | | a o E |
| gl | I (,l | | | o | o r |
| g) | o | | l.) | | z o tt |
| o | | (D | 5 | N) | U o o |
| a @ | -l | :'l UT | I (, | -t | B3 1> |
3
q
CT
(E
)
:
:
:
I
t(\
LA Ir' c =@ AA EX PB xE O'o i0 tr, an &gt;x zv1 =t0 },\ c z z
| | + | C,) | N | | z o |
|-------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Cr t E D It | 4 LJ -l t0 c0 v -l | X o + o t0 o U) t4 E ,j z | o ,l o EO o .l C fr | o , o It o c t n | x EI o = > ,l z |
| o | | o | o | | Cr D tr |
| o | o | | o | o | t o E |
| o | o | o | | o | = , o |
| o | o | | | | E |
| o | | o | | o | x E E e = o |
| | | (r1 | o | UI | t, c z Cr I E |
| o | o | | o | | n d ! c q I |
| o | | | | | D m t C l; to lz t- |
| o | | | o | | o o E |
| o | o | | o | | o F |
| o | o | | o | | z o t |
| o | o | | | o | tr o a |
| | | I (n | | 9 (,l | B3 z> |
c-a rrc z@ a(a 'n ltl ix P6 ^F O"o n lr) EH i1 F3 E
| | + | (.,) | t\) | z o |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| C{ t E D It | o -l = o @ EO -l | X o -l EO o C U) t{ E -l z o -l 3 IE o c -l = c F | X X o .J o td c C -l n | x tt o b = ,{ > z |
| o | | | | Cr F E |
| o | o | o | | ru o e |
| o | | o | | = F :t o |
| o | o | o | o | D It |
| o | | o | | x E' E = o |
| o | O | o o | | z C{ t E |
| | | I (,l (n | o | E d C{ t |
| o | | | o | !e t o rl o z |
| o | o | | | o o t |
| o | | | | o r |
| o | | o o | | 4 o € |
| o | o | | | U o o |
| | | I UI | I (rl | -rl B9 z> -t- |
a C c0 xru O'd nF ax &gt;;: zg x7 z tr c g o
| | s | | N | | 2 o |
|-------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| Cr t E , lr | X o .l = o c0 o C t0 a -l | x o -l o IE o C a E -l z | x J i = o EO o c j c N | X o -t = o l0 o C c -t n | x t! o D I rl I |
| o | | | o | o Cr D E | |
| o | o | o | o | o | E o u |
| o | o | o | o | | = p o |
| o | | | o | | D t |
| o | o | | | | X EI E G E o |
| o | | | | | Fl > z Cr E |
| o | o | | o | o | rlu G t c x Cr I |
| o | o | o | o | o | ; o z > GI t o |
| o | | | o | | o o g |
| o | | | | | o F |
| o | o | o | | | z o rt |
| o | | o | o | | U o t |
| o | o | o | o | o | B9 a> |
.{
,l
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
BUPATI TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULANG BAWANG,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Perundangundangan;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa pemberian tambahan penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, agar pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan dapat berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka mcningkatkan kinerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
1.
- Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembcntukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3667);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Kelas Jabatan diLingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai negeri Sipil;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomot 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 14);
21. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 29).
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang yang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah/llnit Kerja yang selanjutnya disingkat SKPD/ Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah /Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota atau dipekerjakan diluar instansi induknya.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahkan tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
12. Jabatan Fungsional umum adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
14. Tipe Perangkat Daerah adalah klasifikasi pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel umum dan variabel teknis.
15. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses yang sistematis untuk menilai setiap jabatan yang ada dalam struktur organisasi dalam rangka menetapkan nilai jabatan atas dasar sejumlah kriteria yang disebut faktor jabatan.
16. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan.'
17. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang diluar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
18. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan besaran pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu jabatan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efeektif sesuai ketentuan yang berlaku.
19. Metode Factor Evaluation System adalah sebuah metode umum yang digunakan dalam menentukan tingkatan dalam sebuah organisasi.
20. Penyeliaan adalah manajemen pada tingkat terendah, yang disebut pula manajemen lini pertama atau lower manajemen.
21. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
BAB II - MAKSUD DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dimaksudkan untuk memacu produktifitas, meningkatkan kualitas pengabdian dan pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
BAB II - MAKSUD DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada:
- a. Pegawai Negeri Sipil ; dan
- b. Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dikelompokan berdasarkan kelas jabatan.
BAB II - MAKSUD DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan setiap bulan.
- (2) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai bagi Calon Pegawai Negeri sipil diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang tidak diberikan tambahan penghasilan :
- a. PNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- b. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- c. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan/dititipkan pada Badan/instansi lain diluar Badan Pendapatan Daerah;
- d. PNS yang menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- e. Bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
BAB III - KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
Pasal 5

- (1) PNS yang telah melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan hari dan jam kerja efektif diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNS berdasarkan prestasi kehadiran, besaran bobot jabatan masing-masing PNS dan besaran harga satuan yang telah ditetapkan.
BAB III - KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
Pasal 6

- (1) Besaran bobot jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) bagi masing-masing Pegawai Negeri Sipil ditentukan dengan rumusan sebagai berikut :
Bobot Jabatan = Nilai Jabatan x Skor Tertinggi Urusan SKPD
Keterangan :
Skor tertinggi urusan SKPD =
.
- Jumlah klasifikasi pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel umum dan variabel teknis (Merupakan hasil pemetaan kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18/2016 yang sudah divalidasi oleh kementrian / lembaga.
- (2) Besaran Nilai Jabatan (penentuan kelas jabatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan metode factor Evaluation System /FES).
- (3) Metode factor Evaluation System /FES) dilakukan secara sistematis dengan memberikan penilaian terhadap bobot pekerjaan yang dilaksanakan oleh setiap PNS berdasarkan faktor-faktor jabatan.
- (4) Faktor-Faktor Jabatan yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap bobot pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , terdiri atas :
- a. Faktor Jabatan untuk jenis evaluasi kelompok jabatan manajerial meliputi:
1. Ruang lingkup dan dampak program berdasarkan rincian tugas jabatan;
2. Pengaturan organisasi berdasarkan letak jabatan hasil analisis jabatan;
3. Wewenang penyeliaan dan manajerial berdasarkan wewenang jabatan hasil analisis jabatan;
4. Hubungan personal berdasarkan hubungan jabatan hasil analisis jabatan;
5. Kesulitan dalam pengarahan pekerjaan berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan pekerjaan dasar utama dalaam unit kerja;
6. Kondisi lain berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggungjawab.
- b.Faktor jabatan untuk jenis evaluasi kelompok jabatan non manajerial meliputi: J
1. Pengetahuan yang dibutuhkan jabatan berdasarkan rincian tugas jabatan;
2. Pengawasan penyelia berdasarkan pengawasan pejabat struktural atau pejabat yang jenjangnya lebih tinggi;
3. Pedoman berdasarkan jenis peraturan dan prosedur yang dibutuhkan untuk melakukan uraian pekerjaan serta pertimbangan yang diperlukan;
4. Kompleksitas berdasarkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan melaksanakan pekerjaan;
5. Ruang lingkup dan dampak berdasarkan cakupan pekerjaan dan dampak dari hasil kerja atau jasa di dalam dan di luar organisasi;
6. Hubungan personal berdasarkan jabatan yang dihubungi dan cara berkomunikasi;
7. Tujuan hubungan berdasarkan jabatan maksud dari komunikasi pada angka 6 sesuai dengan hasil analisis jabatan;
8. Persyaratan fisik berdasarkan persyaratan dan tuntutan fisik minimal dalam pelaksanaan tugas berdasarkan hasil analisis jabatan;
9. Lingkungan pekerjaan berdasarkan kondisi kerja hasil analisis jabatan.
- (5) Kelompok Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hurufa, merupakan kelompok jabatan struktural pada SKPD yang tanggungjawabnya mencakup pemberian pengarahan yang bersifat teknis dan administratif kepada pegawai yang dipimpinnya dan mencakup tugas bersifat manajemen strategik.
- (6) Kelompok Jabatan non manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan kelompok jabatan fungsional, yang terdiri dari jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu. Kelompok jabatan fungsional dirumpunkan menjadi. 4 (empat) rumpun terdiri darai :
1. Rumpun jabatan teknis;
2. Rumpun jabatan operasional;
3. Rumpun jabatan administrasi;
4. Rumpun jabatan pelayanan.
BAB IV - KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2), juga dipengaruhi oleh tingkat kehadiran dan besaran harga satuan.
- (2) Tingkat kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran pegawai.
- (3) Prestasi kehadiran dirumuskan sebagai berikut :
Prestasi kehadiran = Tingkat kehadiran pegawai
Jumlah hari kerja
BAB IV - KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 8

- (1) Bobot jabatan untuk masing-masing jabatan dan besaran harga untuk harga satuan dalam rangka pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diterima oleh PNS/CPNS ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- (2) Ketentuan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud diberikan dengan rumusan sebagai berikut :
TP PNS = Prestasi kehadiran x bobot jabatan x harga satuan
BAB V - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PAJAK
Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya.
- (2) Percepatan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dapat dilakukan pada waktu tertentu antara lain :
- a. Pelaksanaan Cuti bersama menjelang idul fitri;
- b. Pada Bulan Desember setiap tahun anggaran;
- c. Tahun Ajaran Baru.
- (3) Pembayaran Tambahan penghasilan beban kerja dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan mekanisme sesuai ketentuan perundang-undangan.
BAB V - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PAJAK
Pasal 10

Pembayaran tambahan penghasilan pegawai dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
BAB V - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PAJAK
Pasal 11

- (1) Terhadap pengurangan penerimaan insentif akibat tingkat kehadiran pegawai, dana tersebut akan diberikan kepada PNS/CPNS yang beban kerjanya tinggi.
- (2) Tata cara pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
Bagian Kedua
Pajak
BAB V - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PAJAK
Pasal 12

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal '21 yang dihitung dari jumlah besaran Tambahan Penghasilan PNS dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. PNS Golongan I dan Golongan II tidak dikenakan pajak;
- b. PNS Golongan III dikenakan pajak sebesar 5 % (lima persen); dan
- c. PNS Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen).
BAB V - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PAJAK
Pasal 13

- (1) Pembiayaan akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang DPA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- (2) Perubahan terhadap besaran tambahan penghasilan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme pertanggungjawaban APBD.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Bagi Pegawaï Negeri Sipil dapat diberikan tambahan berupa insentif atau sebutan lainnya diluar yang diatur dalam Peraturan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan peraturan lainnya.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan ke-13 (tiga belas) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Ketentuan Tambahan Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Negeri dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tidak berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
Diundangkan di Menggala
pada tanggal IS
2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATENTULANG BAWANG, ttd
SOBRI
BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR :
45
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALABAGIANHUKUMDAN PERUNDANG · UNDANGAN,
SAUT SINURAT, SH PEMBINA TK 1/ IV.B NIP 19690110 199403 1 007
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak januari 2017. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
Ditetapkan di Menggala pada tanggal ( 5 Mqfel 2017
BUPATI TULANG BAWANG, ttd
HANAN A. ROZAK
N/A
Preamble

Mengingat
WALIKOTA MANADO
PERA TURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 33 TAHUN 2014
TENT ANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA MANADO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MANADO, o·
Menimbang
- a. bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan W alikota Manado yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
- b. bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 harus segera diterapkan namun memerlukan masa transisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu metetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Manado;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
0
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM AKUNTANSI
Menetapkan PEMERINTAH DAERAH KOTA MANADO
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan W alikota Manado mi yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Manado.
3. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikh ti saran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
4. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerin tah daerah.
5. Sistem Akuntansi selanjutnya disingkat Pemerintah Daerah, yang SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan orgarusasi pemerintah Kota Manado.
6. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kota Manado dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
7. Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS, adalah kode perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri dari kumpulan akun nominal dan akun riil secara lengkap yang digunakan di dalam
c
c
pembuatan jurnal, buku besar, neraca lajur, neraca percobaan, dan laporan keuangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
10. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
11. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.
12. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
13. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
14. Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
c
c
15. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/ defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masingmasing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
16. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
17. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
18. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan -entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
19. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pad a tanggal pelaporan.
20. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
G
c
21. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.,
24. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun la po ran keuangan un tuk digabungkan pada entitas pelaporan.
25. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
26. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
27. Pendapatan-LRA adalah semua penenmaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo
c
c
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
28. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
29. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
30. Pendapatan- LO adalah hak pemerin tah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
31. Beban adalah penurunan mahfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
32. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangku tan.
33. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun
c
L
masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
34. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
35. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
36. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
37. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
38. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
c
c
BAB II - SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH Pasal 2
Pasal 3

- (1) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.
- (2) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, be ban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.
- (3) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
c
BAB II - SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH Pasal 2
Pasal 4

- (1) BAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi mencakup akun-akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.
- (2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level 1 sampai dengan level 5, meliputi:
- a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
- b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
- c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
- d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan
- e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.
- (3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB III - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan mulai Tahun 2015.
- (2) Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014 mengacu kepada sistem akuntansi sebelumnya yang berlaku pada pemerintah daerah.
(
'--.. ..
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota mi dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Manado.
| No | Jabatan | Parat | Ket |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 1 | Walikota Manado | M>honditandatangani | M>honditandatangani |
| 2 | Wakil Walikota Manado | ~ | |
| 3 | Sekretaris Daerah Kola | .v | .v |
| 4 | Asisten Adminstrasi Umum | ~ | |
| 5 | lnspektur Kola Manado | rs-:» | |
| 6 | Kepala BPK-BMD | • ., ... | |
| 7 | Kabag.Hukum dan Perundang-undangan -,;_ | Kabag.Hukum dan Perundang-undangan -,;_ | |
| 8 | Sekretaris BPK-BMD | :.;:,:. | |
| 9 | Kabid Akuntansi | :fl~ | |
Ditetapkan di Manado pada tanggal 28 Mei 2014 WALIKOTA MANADO,
M. H. F. SENDOH
BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014 NOMOR