PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 06...TAHUN Tahun 2011
Tentang SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
Berlaku: 28 Tahun 1999
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 06...TAHUN 2011 TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,
: a. bahwa untuk terselenggaranya pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Barat secara tepat, terarah, efektif dan efisien serta berkesinambungan perlu didukung dengan perencanaan pembangunan yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu di susun sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan daerah serta rencana tata ruang dan rencana sektoral dalam suatu siklus perencanaan terpadu yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasioanal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat Dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku (Lembaran
6. Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan PerundangUndangan;
22. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor );
23. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 62);
24. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian BaratTahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 63);
25. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 64);
26. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 65);
27. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 66);
28. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 67);
29. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 68);
30. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 69);
31. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 70);
32. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Penanaman Modal Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 71);
33. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 72);
34. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 74);
35. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Seram Bagian Barat Tahun 2008 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 74);
36. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 75);
37. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 Nomor 74, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 76);
38. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 77);
39. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 78);
40. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 79);
41. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 80);
42. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 Nomor 79, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 81);
43. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 82);
44. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 83);
45. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 84);
46. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 85);
47. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 86);
48. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 87);
49. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 Nomor 86, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 88);
50. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 89);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERAM BAGIAN BARAT dan
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah atau instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan peraturan daerah tentang struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah.
9. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kerja daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
11. Desa atau dengan sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan desa dan badan perwakilan desa.
13. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
15. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
16. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJP Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (RENSTRASKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (RENJA-SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Rencana Kerja Pembangunan Desa selanjutnya disingkat RKP - Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM -Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah daerah dan RPJM - Desa.
26. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
27. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.
28. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
29. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
30. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
31. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
32. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh badan perencanaan pembangunan daerah.
33. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
34. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
35. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dan pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
36. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen, yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
37. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan ( input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
38. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
BAB II - AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat diselenggarakan secara demokrasi dan berdasarkan pada azas umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
BAB II - AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat bertujuan untuk :
- a. mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan;
- b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- c. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan;
- d. menjamin terciptanya sinergitas antar level perencanaan.
BAB III - RUANGLINGKUPPERENCANAAN
Pasal 5

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat mencakup penyelenggaraan perencanaan seluruh fungsi pemerintahan, meliputi perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh pemerintah daerah dan perencanaan pembangunan Desa atau dengan sebutan lain/Kelurahan yang berada dalam pembinaan pemerintah daerah
- (2) Perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara terpadu oleh pemerintah daerah meliputi :
- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. RENSTRA SKPD;
- d. RKPD; dan
- e. RENJA SKPD.
- (3) Perencanaan pembangunan Desa atau dengan sebutan lain/Kelurahan yang berada dalam cakupan wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat harus bersinergi dengan perencanaan pembangunan daerah diwujudkan dalam bentuk :
- a. RPJM-Desa atau dengan sebutan lain;
- b. RKP-Desa atau dengan sebutan lain/Kelurahan;
BAB IV
Pasal 6

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan suatu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
BAB IV
Pasal 7

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terarah, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
- (2) Perencanaan Pembanngunan Daerah dirumuskan dengan spesifik ( specific ), terukur ( measurable ), dapat dilaksankan (achievable ), memperhatikan ketersediaan sumberdaya ( resources availability ) dan memperhatikan fungsi waktu ( times) , yang disingkat SMART
BAB V - PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 8

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat menggunakan pendekatan :
- a. teknokratis;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. top - down dan bottom - up.
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 9

- Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :
- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 10

- (1) Penyusunan RPJP Daerah dilakukan melalui urutan :
- a. Penyusunan rancangan awal RPJP Daerah ;
- b. Pelaksanaan Musrenbang RPJP Daerah ;
- c. Penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah ;
- d. Penetapan RPJP Daerah.
- (2) Penyusunan RPJMD dilakukan melalui urutan :
- a. Penyusunan rancangan awal RPJMD;
- b. Penyusunan rancangan RPJMD;
- c. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
- d. Penyusunan rancangan akhir RPJMD;
- e. Penetapan RPJMD.
- (3) Penyusunan Renstra SKPD dilakukan dengan urutan :
- a. Penyusunan rancangan Renstra SKPD;
- b. Pelaksanaan forum Kosultasi Publik penyusunan Renstra SKPD;
- c. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD;
- d. Penetapan Renstra SKPD.
- (4) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan :
- a. Penyusunan rancangan awal RKPD;
- b. Penyusunan Hasil Musrenbang Kecamatan;
- c. Penyusunan rancangan RKPD;
- d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- e. Penyusunan rancangan akhir RKPD;
- f. Penetapan RKPD.
- (5) Penyusunan Renja SKPD dilakukan melalui urutan :
- a. Penyusunan rancangan Renja SKPD;
- b. Pelaksanaan forum SKPD;
- c. Penyesuaian rancangan Renja SKPD;
- d. Penetapan Renja SKPD.
- (6) Penyusunan RPJM-Desa atau dengan sebutan lain dilakukan melalui urutan :
- a. Penyusunan rancangan RPJM-Desa atau dengan sebutan lain;
- b. Pelaksanaan musrenbang RPJM-Desaatau dengan sebutan lain;
- c. Penetapan RPJM-Desaatau dengan sebutan lain;
- (7) Penyusunan RKP-Desa atau dengan sebutan laindilakukan melalui urutan:
- a. Penyusunan rancangan RKP-Desaatau dengan sebutan lain;
- b. Pelaksanaan musrenbang RKP-Desaatau dengan sebutan lain;
- c. Penetapan RKP-Desaatau dengan sebutan lain.
Bagian Kedua RPJPD
Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Awal RPJPD
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 11

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJPD memuat Visi dan Misi serta arah Pembangunan Daerah dengan tetap mengacu pada :
- a. RPJPN dan RPJPD Provinsi;
- b. berpedoman pada RTRW Kabupaten ; dan
- c. memperhatikan RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya.
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 12

Penyusunan Rancangan Awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) terdiri atas:
- a. perumusan rancangan awal RPJPD; dan
- b. penyajian rancangan awal RPJPD.
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 13

- (1) Rancangan awal RPJPD yang disusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12 dikoordinasikan oleh kepala Bappeda kepada para kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (3) Bappeda mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bupati dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam musrenbang RPJPD.
Paragraf 2
Pelaksanaan Musrenbang RPJPD
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 14

- (1) Musrenbang RPJPD diselenggarakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3).
- (2) Rangkaian kegiatan Musrenbang RPJPD meliputi penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.
- (3) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi dan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan mengikutsertakan anggota DPRD, LSM/NGO, Ormas, Lembaga-lembaga internasional, keterwakilan gender dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
- (4) Musrenbang RPJP daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJP Daerah periode sebelumnya.
- (5) Hasil musrenbang RPJPD dirumuskan dalam Berita Acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Musrenbang RPJPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Paragraf 3
Perumusan Rancangan Akhir RPJPD
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 15

- (1) Rancangan Akhir RPJPD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (5).
- (2) Rancangan Akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum RPJPD yang berlaku berakhir.
Paragraf 4
Penetapan RPJPD
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 16

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.
- (2) RPJPD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dilakukan uji publik.
- (3) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur dengan melampirkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD dan surat Gubernur perihal hasil konsultasi Rancangan Akhir RPJPD.
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 17

Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 1 (satu) bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang membidangi.
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 18

- (1) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada masyarakat melalui media masa.
- (2) Media masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. media cetak; dan
- b. media elektronik.
Bagian Ketiga RPJMD
Paragaraf 1
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 19

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJMD memuat Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten serta memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda mendapat masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan di daerah untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (4) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman SKPD dalam menyusun rancangan renstra SKPD.
- (5) Rancangan renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan rancangan RPJMD.
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 20

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) terdiri atas:
- a. perumusan rancangan awal RPJMD; dan
- b. penyajian rancangan awal RPJMD.
Paragaraf 2
Penyusunan Rancangan RPJMD
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 21

- (1) Bappeda menyampaikan Rancangan Awal RPJMD kepada para kepala SKPD dengan surat edaran Bupati.
- (2) Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Bupati dan DPRD menjadi acuan kepala SKPD merumuskan kegiatan dalam rancangan Renstra - SKPD.
- (3) Rancangan Renstra -SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam forum SKPD menjadi Renstra-SKPD, kemudian disampaikan kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (4) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan hasil verifikasi dan integrasi Renstra-SKPD.
- (5) Bappeda mengajukan Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam musrenbang.
Paragraf 3
Pelaksanaan Musrenbang RPJMD
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 22

- (1) Musrenbang RPJMD diselenggarakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud padaPasal 21 ayat (5).
- (2) Rangkaian kegiatan Musrenbang RPJMD meliputi penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD.
- (3) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi dan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan mengikutsertakan anggota DPRD, LSM/NGO, Ormas, Lembaga-lembaga internasional, keterwakilan gender dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
- (4) Hasil musrenbang RPJMD dirumuskan dalam Berita Acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Musrenbang RPJMD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Paragraf 4
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 23

- (1) PerumusanRancangan Akhir RPJMD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud padaPasal 22 ayat (4).
- (2) Rancangan Akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh Kepala SKPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan program pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD telah tertampung dalam rancangan akhir RPJMD.
- (4) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat dilakukan pada akhir bulan ke-4 (keempat) setelah Bupati terpilih dilantik.
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 24

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir RPJMD kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Bupati menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.
- (3) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Bupatisebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima Gubernur.
Paragraf 5
Penetapan RPJMD
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 25

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati terpilih dilantik.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 26

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 27

- (1) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat melalui media masa.
- (2) Media masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. media cetak; dan
- b. media elektronik.
Bagian Keempat
Renstra - SKPD
Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 28

- (1) SKPD menyusun Renstra - SKPD.
- (2) Rancangan Renstra - SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan yang mengacu pada visi dan misi pemerintah daerah, serta tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang termuat dalam rancangan RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang bersifat indikatif.
- (3) Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD terdiri atas :
- a. perumusan rancangan Renstra-SKPD; dan
- b. penyajian rancangan Renstra-SKPD.
- (4) Perumusan rancangan Renstra-SKPD merupakan proses yang tidak terpisahkan, dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 21.
Paragraf 2
Pelaksanaan Forum Konsultasi Penyusunan Renstra - SKPD
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 29

- (1) Rancangan Renstra - SKPD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan SKPD dan selanjutnya dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum SKPD.
- (2) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan SKPD.
Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Akhir RENSTRA - SKPD
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 30

- (1) Penyusunan rancangan akhir Renstra -SKPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra -SKPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 26.
- (2) Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.
Paragraf 4 Penetapan RENSTRA - SKPD
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 31

- (1) Rancangan akhir Renstra -SKPD sebagaimana dimaksud dalamPasal 30, disampaikan kepala SKPD kepada kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan Bupati.
- (2) Rancangan akhir Renstra -SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi akhir oleh Bappeda.
- (3) Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2),harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan Rancangan akhir Renstra - SKPD lainnya;
- (4) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Renstra - SKPD, Kepala SKPD menetapkan Renstra - SKPD menjadi pedoman unit kerja di Lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja - SKPD.
- (6) Pengesahan rancangan akhir Renstra - SKPD dengan keputusan Bupati, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (7) Penetapan Renstra - SKPD oleh kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra - SKPD disahkan oleh Bupati.
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 32

Kepala SKPD wajib menyebarluaskan Renstra-SKPD kepada Camat dan Kepala Desa atau dengan sebutan lain/Lurah.
Bagian Kelima RKPD
Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Awal RKPD
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 33

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RKPD
- (2) Rancangan awal RKPD disusun:
- a. berpedoman pada RPJMD Kabupaten;
- b. mengacu pada RPJMD Provinsi; dan
- c. mengacu pada RPJMNasional.
- (3) Berpedoman pada RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui penyelarasan:
- a. prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah kabupaten dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten; dan
- b. rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah kabupaten dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten.
- (4) Mengacu pada RPJMD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah Kabupaten dengan pembangunan Provinsi.
- (5) Program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mencakup dua wilayah Kabupaten atau lebih, dan wilayah perbatasan antar Kabupaten.
- (6) Mengacu pada RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah Kabupaten dengan prioritas Pembangunan Nasional.
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 34

Penyusunan rancangan awal RKPD,sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) terdiri atas:
- a. perumusan rancangan awal RKPD; dan
- b. penyajian rancangan awal RKPD.
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 35

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 dikoordinasikan oleh kepala Bappeda kepada para kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RKPD.
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 36

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan surat edaran Bupati kepada kepala SKPD perihal penyampaian rancangan awal RKPD yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik, sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD.
- (2) Surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum SKPD dan musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan Renja SKPD kepada kepala Bappeda untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Rancangan awal RKPD merupakan bahan acuan musrenbang RKP-Desa atau dengan sebutan lain/kelurahan dan bahasan dalam musrenbang RKPD di Kecamatan.
Paragraf 2
Musrenbang RKP Desa/Kelurahan
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 37

- (1) Musrenbang RKP-Desa atau dengan sebutan lain/kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (3) terdiri dari unsur-unsur penyelenggara pemerintah desa dan unsur masyarakat.
- (2) Musrenbang RKP-Desa atau dengan sebutan lain/kelurahan dilaksanakan dengan memperhatikan RPJM-Desa atau dengan sebutan lain/kelurahan, kinerja implementasi tahun berjalan serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi serta rancangan awal RKPD.
- (3) Kepala desa atau dengan sebutan lain/lurah menyelenggarakan Musyawarah rencana pembangunan dalam rangka penyusunan RKP-Desa atau dengan sebutan lain/kelurahan.
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 38

- (1) Musrenbang RKP-Desa atau dengan sebutan lain dalam rangka penyusunan RKP-Desa atau dengan sebutan lain menghasilkan :
- a. Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa atau dengan sebutan lain yang bersangkutan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa serta swadaya gotong royong masyarakat desa atau dengan sebutan lain;
- b. Daftar kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke kecamatan untuk dibiayai melalui APBD dan APBD Provinsi;
- c. Daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil musrenbang Desa atau dengan sebutan lain pada forum musrenbang Kecamatan.
- (2) Musrenbang RKPKelurahan dalam rangka penyusunan RKP-Kelurahan menghasilkan :
- a. Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh kelurahan yang bersangkutan yang akan dibiayai dari anggaran Kelurahan yang bersumber dari APBD serta swadaya gotong royong masyarakat kelurahan;
- b. Daftar kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke kecamatan untuk dibiayai melalui APBD provinsi;
- c. Daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil musrenbang kelurahan pada forum musrenbang kecamatan.
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 39

Keputusan musrenbang RKP-Desa atau dengan sebutan lain/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa atau dengan sebutan lain/Lurah, Ketua BPD atau dengan sebutan lain, dan perwakilan unsur masyarakat yang dipilih dalam musyawarah RKP Desa atau dengan sebutan lain.
Paragraf 3 Musrenbang Kecamatan
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 40

- (1) Camat menyelenggarakan musrenbang RKPD di kecamatan dalam rangka membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa atau dengan sebutan lain/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan, kegiatan dan prioritas pembangunan di kecamatan yang belum cukup dalam prioritas pembangunan desa atau dengan
sebutan lain, serta pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- (2) Musrenbang RKPD di kecamatan diikuti oleh para kepala Desa atau dengan sebutan lain dan Lurah, delegasi musrenbang RKP-Desa atau dengan sebutan lain/Kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD asal daerah pemilihan yang bersangkutan, perwakilan SKPD, tokoh masyarakat, keterwakilan gender dan kelompok masyarakat rentan termaginalkan, serta pemangku kepentingan lainnya di kecamatan.
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 41

- (1) Musrenbang RKPD di Kecamatan dalam rangka penyusunan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan di Kecamatan, kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berjalan.
- (2) Musrenbang RKPD di Kecamatan menghasilkan:
- a. Daftar kegiatan Prioritas yang berasal dari usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan serta dikelompokkan menurut tugas pokok dan fungsi SKPD;
- b. Daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa;
- c. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Musrenbang RKPD.
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 42

- (1) Hasil kesepakatan Musrenbang RKPD di Kecamatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur kepentingan yang menghadiri musrenbang RKPD di kecamatan.
- (2) Salinan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD di kecamatan disampaikan oleh Camat kepada Bupati sebagai bahan penyusunan RKPD dan kepada Kepala SKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD yang akan dibahas dalam Forum SKPD.
Paragraf 4 Pelaksanaan Forum SKPD
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 43

- (1) Bappeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja SKPD dalam forum SKPD.
- (2) Forum SKPD merupakan wahana antar pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan SKPD sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Forum SKPD bertujuan menyelaraskan program dan kegiatan SKPD yang tercakup dalam rancangan Renja SKPD dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan, mempertajam indikator serta target program dan kegiatan SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD dan menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD.
- (4) Forum SKPD dilaksanakan paling lambat pada minggu terakhir bulan Februari.
- (5) Penyelenggaraan forum SKPD dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi, dan efektifitas.
- (6) Dengan pertimbangan aspek-aspek penyelenggaraan forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka forum SKPD dapat diselenggarakan oleh masingmasing SKPD atau dilaksanakan secara gabungan beberapa SKPD di bawah koordinasi Bappeda.
- (7) Peserta forum SKPD terdiri dari delegasi yang mewakili Musrenbang RKPD di Kecamatan, unsur SKPD, Bappeda, dan unsur lain yang terkait di wilayah daerah yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.
- (8) Rangkaian kegiatan forum SKPD meliputi pembahasan program dan kegiatan SKPD dalam rangka penajaman indikator serta sinkronisasi program dan kegiatan lintas SKPD.
- (9) Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD, dan ditandatangai oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum SKPD Kabupaten Seram Bagian Barat.
- (10) Petunjuk mengenai pedoman teknis pelaksanaan forum SKPD akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 44

- (1) Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (9), dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPD.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada kepala Bappeda sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (3) Penyampaian rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat minggu pertama bulan Maret.
Paragraf 5
Penyesuaian Rancangan Renja SKPD
- (1) Penyesuaian rancangan Renja SKPD dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum SKPD.
- (2) Dokumen rancangan Renja SKPD yang telah disesuaikan selanjutnya dikirimkan kepada Bappeda dengan tembusan disampaikan kepada SKPD Provinsi dan Kementrian/lembaga terkait, khususnya daftar program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditangani dan/atau dibiayai provinsi dan/atau pemerintah pusat melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau APBD Provinsi.
- (3) Rekomendasi Bappeda terhadap rancangan akhir Renja SKPD dijadikan sebagai bahan untuk penetapan Renja SKPD.
Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RKPD
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 46

- (1) Penyusunan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD dengan Rancangan Renja SKPD dan hasil sinkronisasi dengan kebijakan Nasional/Provinsi tahun rencana.
- (2) Penyusunan Rancangan RKPD dilakukan oleh Kepala Bappeda dengan berkoordinasi dengan Kepala SKPD
- (3) Penyusunan Rancangan RKPD diselesaikan paling lama minggu kedua pada bulan Maret
- (4) Kepala Bappeda mengajukan Rancangan RKPD kepada Bupati untuk mendapat persetujuan dan dibahas dalam Musrenbang RKPD.
Paragraf 7
Pelaksanaan Musrenbang RKPD
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 47

- (1) Musrenbang RKPD merupakan wahana antar pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Musrenbang RKPD dimulai dari Musrenbang RKP-Desa atau dengan sebutan lain/Kelurahan dan Musrenbang RKPD di Kecamatan.
- (3) Musrenbang RKPD diselenggarakan oleh Bappeda paling lambat Minggu ke dua bulan Maret tahun berjalan.
- (4) Peserta Musrenbang RKPD terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Pemerintah Pusat, pejabat Bappeda dan SKPD Provinsi, pejabat SKPD, para delegasi mewakili peserta Musrenbang Kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, Lembaga-lembaga internasional, tokoh masyarakat,
unsur pengusaha/investor, keterwakilan gender dan kelompok masyarakat pinggiran, serta unsur lain yang dipandang perlu.
- (5) Hasil musrenbang RKPD dituangkan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (6) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai pedoman Musrenbang RKPD akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 48

- (1) Musrenbang RKPD dilaksanakan pada bulan Maret setiap tahunnya untuk rencana satu tahun ke depan.
- (2) Musrenbang RKPD menghasilkan :
- a. Kesepakatan sasaran dan prioritas daerah, rencana program dan kegiatan prioritas yang disertai indikator dan target kinerja serta kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD;
- b. Kesepakatan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RKPD beserta alasannya.
Paragraf 8 Penetapan RKPD
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 49

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD Provinsi ditetapkan.
- (2) RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.
- (3) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD.
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 50

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada Gubernur.
- (2) Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 51

- (1) RKPD yang telah ditetapkan oleh Bupati digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.
Bagian Keenam
Renja SKPD
Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Renja SKPD
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 52

- (1) SKPD menyusun Renja SKPD.
- (2) Renja - SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun :
- a. mengacu pada Rancangan Awal RKPD;
- b. mengacu pada Renstra SKPD;
- c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
- d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
- e. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat hasil musrenbang RKPD di Kecamatan.
- (3) Penyusunan Rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. perumusan Rancangan Renja SKPD; dan
- b. penyajian Rancangan Renja SKPD.
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 53

- (1) Penyempurnaan rancangan Renja SKPD dilakukan untuk mendapatkan masukan dari usulan masyarakat melalui musrenbang RKP-Desa atau dengan sebutan lain/Kelurahan dan Musrenbang RKPD di Kecamatan.
- (2) Penyempurnaan rancangan renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bahan masukan yang diperoleh dari hasil kajian Musrenbang RKPD di kecamatan dan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD.
- (3) Kegiatan penyempurnaan rancangan renja SKPD dilakukan sebelum Musrenbang RKPD di kecamatan diselenggarakan.
- (4) Rancangan Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD.
Paragraf 2
Penetapan RENJA SKPD
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 54

- (1) Kepala SKPD menyempurnakan Rancangan Renja SKPD dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan Renja SKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan Rancangan Renja SKPD telah sesuai dengan RKPD.
- (4) Kepala Bappeda menyampaikan Rancangan Renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 55

- (1) Rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD Kabupaten ditetapkan.
Bagian Ketujuh RPJM-Desa
Paragraf 1 Rancangan Awal RPJM-Desa
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 56

- (1) Rancangan awal RPJM-Desa atau dengan sebutan lain terdiri dari naskah rancangan kebijakan pembangunan desa atau dengan sebutan lain dan rencana kegiatan pembangunan desa atau dengan sebutan lain.
- (2) Rancangan awal RPJM-Desa atau dengan sebutan lain menjadi bahan bagi Musrenbang RPJM-Desa atau dengan sebutan lain.
Paragraf 2 Pelaksanaan Musrenbang RPJM-Desa
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 57

- (1) Musrenbang RPJM-Desa atau dengan sebutan lain membahas rancangan awal RPJM-Desa atau dengan sebutan lain diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah desa atau dengan sebutan lain dan unsur-unsur masyarakat, antara lain :
- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau dengan sebutan lain (LPMDesa) membantu pemerintah Desa atau dengan sebutan lain dalam menyusun RPJM-Desa atau dengan sebutan lain dan RKP-Desa atau dengan sebuatan lain;
- b. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai narasumber;
- c. Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala Dusun, dan unsur lain sebagai anggota; dan
- d. Warga masyarakat sebagai anggota, antara lain wakil kelompok masyarakat (Ormas dan/atau LSM), wakil kelompok perempuan, dan unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu.
- (2) Kepala Desa atau dengan sebutan lain menyelenggarakan Musrenbang RPJMDesa atau dengan sebutan lain.
- (3) Keputusan Musrenbang RPJM-Desa atau dengan sebutan lain di tandatangani oleh unsur pemerintah desa atau dengan sebutan lain dan perwakilan dari unsur masyarakat yang dipilih dalam Musrenbang RPJM-Desa atau dengan sebutan lain.
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 58

Kepala Desa atau dengan sebutan lain menyusun rancangan akhir RPJM-Desa atau dengan sebutan lain berdasarkan hasil musyawarah Jangka Menengah Desa atau dengan sebutan lain.
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 59

RPJM Desa atau dengan sebutan lain ditetapkan dengan Peraturan Desa atau dengan sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa atau dengan sebutan lain dilantik.
Bagian Kedelapan
RKP-Desa/Kelurahan
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 60

- (1) Kepala Desa atau dengan sebutan lain/Lurah menyiapkan rancangan awal RKPDesa atau dengan sebutan lain/Kelurahan tahun yang akan datang sebagai penjabaran dari RPJM-Desa atau dengan sebutan lain.
- (2) RKPDesa dilaksanakan paling lambat minggu ke dua bulan Januari tahun berjalan.
- (3) RKP-Desa atau dengan sebutan lain/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa atau dengan sebutan lain, prioritas pembangunan desa atau dengan sebutan lain, rencana kerja dan pendanaannya
4. baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa atau dengan sebutan lain maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada RKPD.
- (4) Rancangan awal RKP-Desa atau dengan sebutan lain/Kelurahan dibahas dan disepakati dalam Musrenbang RKP-Desa atau dengan sebutan lain/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38.
- (5) Keluaran musrenbang RKP-Desa atau dengan sebutan lain/Kelurahan adalah keputusan musrenbang RKP-Desa atau dengan sebutan lain/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 61

- (1) Kepala Desa atau dengan sebutan lain/Lurah menyusun rancangan akhir RKPDesa atau dengan sebutan lain/Kelurahan berdasarkan hasil musyawarah pembangunan desa atau dengan sebutan lain sebagaiman a dimaksud pada Pasal 59 ayat (4).
- (2) RKP-Desa atau dengan sebutan lain/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau dengan sebutan lain/Lurah.
BAB VI - TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 62

- (1) RKP-Desa atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 menjadi bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau dengan sebutan lain.
- (2) Bagian yang berisi usulan kegiatan diluar kewenangan desa atau dengan sebutan lain/kelurahan dalam RKP-Desa atau dengan sebutan lain/Kelurahan diajukan kepada pemerintah daerah melalui Musrenbang RKPD di Kecamatan.
- (3) Tata cara pelaksanaan Musrenbang RPJM Desa atau dengan sebutan lain dan RKP-Desa atau dengan sebutan lain/Kelurahan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
BAB VII - TANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH
Pasal 63

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dibantu oleh Kepala Bappeda.
- (3) Pimpinan SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
- (4) Kepala Desa dan atau dengan sebutan lain/Lurah menyelenggarakan perencanaan pembangunan desa atau dengan sebutan lain/kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
BAB VIII - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH
Pasal 64

- (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi yang akurat, serta rencana tata ruang.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Organisasi dan tata kerja pemerintahan daerah;
- c. Kepala Daerah, DPRD, Perangkat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- d. keuangan daerah;
- e. Potensi sumberdaya daerah;
- f. Produk hukum daerah;
- g. Kependudukan;
- h. Informasi dasar kewilayahan;
- i. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- j. Profil desa dan kelurahan yang terdiri atas data dasar keluarga, potensi desa dan kelurahan, serta tingkat perkembangan desa dan kelurahan.
BAB VIII - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH
Pasal 65

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
- (3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB VIII - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH
Pasal 66

Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Pengolahan Sumber Data
Paragraf 1 Umum
BAB VIII - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH
Pasal 67

- (1) Data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 diolah melalui proses :
- a. analisis daerah;
- b. identifikasi kebijakan Nasional yang berdampak pada daerah;
- c. perumusan masalah pembangunan daerah;
- d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan;
- e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
Paragraf 2
Analisis Daerah
BAB VIII - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH
Pasal 68

- (1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda bersama pemangku kepentingan pembangunan.
- (3) Bappeda menyusun kerangka studi dan instrumen analisis daerah, serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.
Paragraf 3
Identifikasi Kebijakan Nasional yang Berdampak pada Daerah
BAB VIII - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH
Pasal 69

- (1) Identifikasi kebijakan Nasional yang berdampak pada daerah merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas Nasional dalam pembangunan Daerah.
- (2) Sinkronisasi kebijakan Nasional dan kebijakan daerah dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran daerah.
Paragraf 4
Identifikasi Kebijakan Daerah yang Berdampak pada Desa/Kelurahan
BAB VIII - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH
Pasal 70

- (1) Identifikasi kebijakan daerah yang berdampak pada Desa atau dengan sebutan lain/Kelurahan merupakan upaya Pemerintah Desa atau dengan sebutan lain atau aparat kelurahan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas daerah dalam pembangunan di Desa atau dengan sebutan lain/Kelurahan.
- (2) Sinkronisasi kebijakan daerah dan kebijakan Desa atau dengan sebutan lain/Kelurahan dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran daerah Desa atau dengan sebutan lain atau kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan di Kelurahan.
Paragraf 5 Perumusan Masalah Pembangunan Daerah
BAB VIII - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH
Pasal 71

- (1) Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke depan.
BAB VIII - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH
Pasal 72

Perumusan masalah pembangunan daerah di desa atau dengan sebutan lain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) dan (2).
Paragraf 6
Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan
BAB VIII - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH
Pasal 73

- (1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan :
- a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang ditetapkan berdasarkan mekanisme seleksi usulan program dan kegiatan berbasis kebijakan pembangunan sektoral dan kewilayahan;
- c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat;
- d. rekomendasi hasil-hasil reses anggota DPRD.
- (2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- (3) Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas APBD dan sumber lain yang sah.
BAB VIII - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH
Pasal 74

Tata cara pelaksanaan penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendapatan di daerah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1), (2), dan (3), yang pengaturannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
BAB VIII - TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH
Pasal 75

- (1) Koordinasi penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD dilakukan oleh masingmasing SKPD.
- (2) Koordinasi penyusunan RPJP Daerah, RPJMD dan RKPD dilakukan oleh Bappeda.
- (3) Koordinasi penyusunan RPJM-Desa atau dengan sebutan lain/Kelurahan dan RKP-Desa atau dengan sebutan lain/Kelurahan dilakukan oleh Kepala Desa atau dengan sebutan lain/Lurah.
BAB IX - Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Daerah
Pasal 76

Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah
BAB IX - Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Daerah
Pasal 77

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 dilaksanakan terhadap :
- a. kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
BAB IX - Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Daerah
Pasal 78

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 dilaksanakan oleh Bappeda, Sekretariat Daerah, dan Kepala SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
- (2) Pengendalian yang dilakukan oleh Bappeda, meliputi pemantauan hasil implementasi dan supervisi serta tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, yang sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Pengendalian yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah, meliputi pemantauan proses implementasi, supervisi dan koreksi penyimpangan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai administrasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan oleh SKPD meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (5) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan disampaikan kepada Bupati, dengan ketentuan :
- a. untuk laporan bulanan disampaikan melalui Sekretariat Daerah;
- b. untuk laporan triwulan disampaikan melalui Bappeda.
- (6) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.
Bagian Kedua
Evaluasi
BAB IX - Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Daerah
Pasal 79

Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
BAB IX - Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Daerah
Pasal 80

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 meliputi :
- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- c. hasil rencana pembangunan daerah.
BAB IX - Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Daerah
Pasal 81

- (1) Evaluasi Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 dilaksanakan oleh Bappeda, Sekretariat Daerah, dan SKPD.
- (2) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda, meliputi :
- a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- b. penghimpunan, penganalisisan dan penyusunan hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (3) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, meliputi penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Evaluasi oleh SKPD meliputi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
BAB IX - Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Daerah
Pasal 82

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (3) menjadi bahan perbaikan administrasi pelaksanaan program, pengelolaan dan penatausahaan program dan kegiatan pada tahun berjalan dan periode berikutnya.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (4) menjadi bahan perbaikan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD pada tahun berjalan dan periode berikutnya.
BAB IX - Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Daerah
Pasal 83

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Daerah
Pasal 84

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Bupati menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan masukan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD.
- (4) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
BAB X - PERUBAHAN TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 85

Perencanaan pembangunan daerah dapat diubah, dalam hal :
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. terjadi perubahan yang mendasar;
- c. merugikan kepentingan Nasional dan/atau daerah.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 86

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dan/atau dilaksanakan, masih tetap berlaku sampai ditetapkannya perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 87

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan dan/atau keputusan Bupati.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Di tetapkan di Piru
Pada tanggal 15 Desember 2011
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
JACOBUS F. PUTTILEIHALAT
Diundangkan di Piru Pada tanggal 15 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, MANSUR TUHAREA
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Seram Bagian Barat
H.Sy. SILAWANE, SH. M.Si NIP. 630 008 276
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2011 NOMOR 110
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya sistim perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.
Penyelenggaraan Sistim Perencanaan Pembangunan daerah dimaksudkan untuk:
1. Meningkatkan konsistensi antarkebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan pelaksanaan sesuai dokumen perencanaan, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.
Penyelenggaraan Sistim Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah ( top down ) dan bawah-atas ( bottom up ).
Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Bupati secara langsung adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan Bupati. Oleh karena itu, penyusunan rencana pembangunan Kabupaten adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Bupati pada saat proses pemilihan Bupati ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan.
Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan para pemangku kepentingan adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
Sedangkan pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan di tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
Dilaksanakan tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.
Penyelenggaraan Sistim Perencanaan Pembangunan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) yang terdiri dari :
- (1) Penyusunan kebijakan ;
- (2) Penyusunan program ;
- (3) Penyusunan alokasi pembiayaan ;dan
- (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program.
Sistim Perencanaan Pembangunan daerah dilakukan oleh lembaga atau badan perencanaan di lingkup pemerintahan pusat dan daerah maupun unit organisasi publikmeliputi :
- (1) Lembaga Negara Dan Lembaga Daerah,
- (2) Kementerian/Non Kementerian dan Dinas/NonDinas Daerah.
Proses kegiatan penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik pada masingmasing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) maupun koordinasi antarlingkup pemerintahan melalui suatu proses dan mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan nasional.
Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.
Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antarlembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain.
Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.
PENJELASAN
Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas.Huruf bCukup Jelas.Huruf cCukup Jelas.Huruf dCukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Huruf aCukup Jelas.Huruf bCukup Jelas.Huruf cCukup Jelas.Huruf dCukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)##
PENJELASAN
Pasal 7

## Pasal 8

Cukup Jelas.Ayat (3)Cukup Jelas.Yang dimaksud dengan : Transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara/daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah. Efisien yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal. Efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal. Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Partisipatif yaitu merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. Terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan caracara untuk mencapainya. Berkeadilan adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia. Berwawasan lingkungan yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.## Huruf aYang dimaksud dengan Pendekatan teknokratis adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas menyusun perencanaan.Huruf bYang dimaksud dengan pendekatan partisipatif adalah pendekatan dengan mengikutsertakan pemangku-pemangku kepentingan dan stakeholdersHuruf c
PENJELASAN
Pasal 9

Yang dimaksud dengan pendekatan politis yaitu programprogram calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang ditawarkan pada saat kampanye disusun kedalam RPJPD.

Huruf dYang dimaksud dengan pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down) yakni hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.Huruf aCukup Jelas.Huruf bCukup Jelas.Huruf cCukup Jelas.Huruf dCukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 10

Ayat (1)

Huruf aHuruf bHuruf cHuruf dAyat (2)Huruf aHuruf bHuruf cHuruf dCukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.## Huruf e
PENJELASAN
Pasal 11

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)Huruf aHuruf bHuruf cYang dimaksud dengan memperhatikan RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota lainya adalah perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan pemanfaatan struktur serta pola ruang kabupaten/kota lainnya.
PENJELASAN
Pasal 12

Huruf a

Cukup Jelas.Huruf bCukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3)Cukup Jelas.Cukup Jelas.Yang dimaksud dengan mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi adalah perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang kabupaten/kota dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional dan provinsi.Yang dimaksud dengan berpedoman pada RTRW Kabupaten/Kota adalah perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten/kota.
PENJELASAN
Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan LSM/NGO, lembaga non pemerintah maupun kelompok swadaya masyarakat adalah pemangku kepentingan yang bersinergi dengan pemerintah daerah dalam merumuskan serta melaksanakan program/kegiatan dalam rangka pembangunan daerah.Yang dimaksud dengan Lembaga-lembaga Internasional adalah perwakilan lembaga Internasional yang berada dibawah naungan Perseriaktan Bangsa-Bangasa yang berdomisili dan sementara melaksanakan tugas pelayanan masyarakat serta bersinergi dengan program-program pemerintah daerah setempat. Contah: UNDP,UNESCO, UNICEF,dllKeterwakilan gender adalah partisipasi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.Yang dimaksud dengan DPRD adalah DPRD yang mewakili daerah pemilihan (DAPIL) pada pemilihan Umum, dalam proses perencanaan pembangunan daerah.Ayat (4)Cukup Jelas.Ayat (5)Cukup Jelas.Ayat (6)Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3)Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aHuruf b
PENJELASAN
Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan Berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten/kota adalah perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan :- a. Menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, stratergi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan- b. Menyelaraskan pencapaian visi, misi,tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kotaYang dimaksud memperhatikan RPJMN adalah perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dengan :- a. Arah, kebijakan umum dan prioritas pembangunan nasional;- b. Arah, kebijakan, dan prioritas bidang-bidang pembangunan; dan- c. Pembangunan kewilayahan.Ayat (3)Cukup Jelas.Ayat (4)Cukup Jelas.Ayat (5)Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

Huruf a

Cukup Jelas.Huruf bCukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3)Cukup Jelas.Ayat (4)Cukup Jelas.Ayat (5)Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan LSM/NGO, lembaga non pemerintah maupun kelompok swadaya masyarakat adalah pemangku kepentingan yang bersinergi dengan pemerintah daerah dalam merumuskan serta melaksanakan program/kegiatan dalam rangka pembangunan daerah.Yang dimaksud dengan Lembaga-lembaga Internasional adalah perwakilan lembaga Internasional yang berada dibawah naungan Perseriaktan Bangsa-Bangasa yang berdomisili dan sementara melaksanakan tugas pelayanan masyarakat serta bersinergi dengan program-program pemerintah daerah setempat. Contah: UNDP,UNESCO, UNICEF,dllKeterwakilan gender adalah partisipasi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.Yang dimaksud dengan DPRD adalah DPRD yang mewakili daerah pemilihan (DAPIL) pada pemilihan Umum, dalam proses perencanaan pembangunan daerah.Ayat (4)Cukup Jelas.Ayat (5)Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3)Cukup Jelas.Ayat (4)Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3)Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3)Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aCukup Jelas.## Huruf bCukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3)Cukup Jelas.Ayat (4)Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3)Cukup Jelas.Ayat (4)Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Huruf a```Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 37

```

Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 38 Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Pasal 39 Cukup Jelas. Pasal 40 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Pasal 41 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Pasal 42 Ayat (1)

```Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3)Cukup Jelas.Ayat (4)Cukup Jelas.Ayat (5)Cukup Jelas.Ayat (6)Cukup Jelas.Ayat (7)Cukup Jelas.Ayat (8)Cukup Jelas.Ayat (9)Cukup Jelas.Ayat (10)Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3)Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3)Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3)Cukup Jelas.Ayat (4)Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3)Cukup Jelas.Ayat (4)Yang dimaksud dengan LSM/NGO, lembaga non pemerintah maupun kelompok swadaya masyarakat adalah pemangku kepentingan yang bersinergi dengan pemerintah daerah dalam merumuskan serta melaksanakan program/kegiatan dalam rangka pembangunan daerah.Yang dimaksud dengan Lembaga-lembaga Internasional adalah perwakilan lembaga Internasional yang berada dibawah naungan Perseriaktan Bangsa-Bangasa yang berdomisili dan sementara melaksanakan tugas pelayanan masyarakat serta bersinergi dengan program-program pemerintah daerah setempat. Contah: UNDP,UNESCO, UNICEF,dllYang dimaksud dengan Keterwakilan gender adalah partisipasi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.Yang dimaksud dengan DPRD adalah DPRD yang mewakili daerah pemilihan (DAPIL) pada pemilihan Umum, dalam proses perencanaan pembangunan daerah.Serta semua unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang yang langsung maupun tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari program dan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan.Ayat (5)```Cukup Jelas. Ayat (6) Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 48 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Pasal 49 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Pasal 50 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Pasal 51 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Pasal 52 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Huruf a

```Cukup Jelas.Huruf bCukup Jelas.Huruf cCukup Jelas.Huruf dCukup Jelas.Huruf eCukup Jelas.Ayat (3)Huruf aCukup Jelas.Huruf bCukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3)Cukup Jelas.Ayat (4)Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 54

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3)Cukup Jelas.Ayat (4)Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 55

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.```
PENJELASAN
Pasal 56 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Pasal 57 Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Pasal 58 Cukup Jelas. Pasal 59 Cukup Jelas. Pasal 60 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5)

```Cukup Jelas```
PENJELASAN
Pasal 61 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Pasal 62 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Pasal 63 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Pasal 64 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas.

```Huruf eHuruf fHuruf gHuruf hHuruf iHuruf j
PENJELASAN
Pasal 65

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3)Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 67

Ayat (1)

Huruf aHuruf bHuruf cHuruf dHuruf eCukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 68

Ayat (1)

```Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 69 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Pasal 70 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Pasal 71 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Pasal 72 Cukup Jelas. Pasal 73 Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas.

```Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3)Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 75

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3)Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 77

Huruf a

Cukup Jelas.Huruf bCukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 78

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Cukup Jelas.Ayat (3)Cukup Jelas.Ayat (4)Cukup Jelas.Ayat (5)Huruf aCukup Jelas.Huruf bCukup Jelas.Ayat (6)Cukup Jelas.```
PENJELASAN
Pasal 79 Cukup Jelas. Pasal 80 Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Pasal 81 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Pasal 82 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Pasal 83 Cukup Jelas. Pasal 84 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3)

```Cukup Jelas.Ayat (4)Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 85

Huruf a

Cukup Jelas.Huruf bCukup Jelas.Huruf cCukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 88

Cukup Jelas.

TAMBAHANLEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2011 NOMOR 112