Unknown Unknown Nomor SUMBER Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 54 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 54 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. UndangUndang....
SALINAN
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11)
MEMUTUSKAN
: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari.
10. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Jabatan fungsional adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Jabatan fungsional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari.
11. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat dengan UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan daerah;
- b. memfasilitasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RT RW Daerah dan RPJMD daerah;
- d. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- e. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan Provinsi daerah;
- f. memfasilitasi penyiapan, penghimpunan dan pengusulan serta pengendalian DAK dan TP daerah;
- g. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan daerah;
- h. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- i. mengkoordinasikan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- j. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan
- k. mengkoordinir pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
BAB IV - SEKRETARIAT Pasal 6
Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
BAB IV - SEKRETARIAT Pasal 6
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas kepegawaian dan pengembangan SDM Aparatur;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga kantor, aset dan administrasi kantor;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan urusan penyusuan dokumen perencanaan, program kerja dan sistem informasi kantor;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan urusan penyusuan dokumen perencanaan, program kerja dan sistem informasi kantor;
- e. mengevaluasi pelaksanaan urusan kepegawaian, pengembangan SDM Aparatur, rumah tangga kantor, aset, administrasi kantor, dokumen perencanaan dan sistem informasi kantor;
- f. pengkoordinasian sinergitas pelaksanaan tugas-tugas urusan perencanaan antar bidang;
- g. menyusun, memelihara dan mengendalikan sistem data dan informasi urusan perencanaan kantor;
- h. pengkoordinasian, mengevaluasi dan mengsinergikan pelaporan kantor;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Sekretariat
BAB IV - SEKRETARIAT Pasal 6
Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
- a. subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. subbagian Keuangan.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
BAB IV - SEKRETARIAT Pasal 6
Pasal 10

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berada di bawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas:
- a. menginventarisir, menganalisis dan menyusun rancangan dokumen perencanaan kantor;
- b. melakukan sinkronisasi terhadap rencana kerja kantor;
- c. melakuKan pengelolaan sistem data informasi kantor;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- e. menganalisis kesesuaian rencana kerja bidang sesuai dengan rencana strategis kantor;
- f. melaksanakan pengelolaan terhadap perpustakaan dan bahan bacaan kebutuhan ASN; dan
- g. melakukan evaluasi dan penyusunan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana kerja kantor.
Paragraf 2
Subbagian Umum dan Kepegawaian
BAB IV - SEKRETARIAT Pasal 6
Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas:
- a. menginventarisir rencana kebutuhan dan pengembangan ASN serta Kebutuhan dan pemeliharaan barang milik kantor;
- b. menyiapkan data dan informasi kepegawaian dan barang milik daerah;
- c. mengkoordinir dan melaksanakan urusan administrasi kepegawaian kantor;
- d. melaksanakan tata kelola aset kantor;
- e. melaksanakan penataan kearsipan kantor; dan
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum kantor.
Paragraf 3
Subbagian Keuangan
BAB IV - SEKRETARIAT Pasal 6
Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan berada di bawah sekretariat.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian Keuangan melaksanakan tugas:
- a. menginventarisir dan Mengkoordinir penyusunan rencana kerja anggaran kantor;
- b. menyusun Dokumen pelaksanaan anggaran kantor;
- c. melakukan penatausahaan keuangan kantor;
- d. melakukan koordinasi lintas bidang dalam penyusunan rencana kebutuhan keuangan;
- e. melakukan verifikasi dan validasi terhadap pertanggungjawaban keuangan kantor; dan
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan urusan keuangan kantor;
BAB V - BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA DAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 13

- (1) Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB V - BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA DAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 14

Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Sumber daya Manusia mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, memferivikasi, mengelola dan pengendalian serta pelaporan pembangunan bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia
BAB V - BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA DAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Sumber daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
- a. mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Sosial, Budaya dan Pembangunan Sumber daya Manusia;
- b. memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Sumber daya Manusia;
- c. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Sumber Daya Manusia;
- d. mengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Sumber Daya Manusia;
- e. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L dan Provinsi Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Sumber Daya Manusia;
- f. mengkoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Sumber Daya Manusia;
- g. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang sosial budaya dan pembangunan Sumber Daya Manusia;
- h. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Sumber Daya Manusia; dan
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang sosial budaya dan Pembangunan Sumber Daya Manusia;
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia
BAB V - BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA DAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 16

Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
- a. subbidang Perencanaan Kesehatan dan Kependudukan;
- b. subbidang Perencanaan Pendidikan dan Sumber Daya Manusia; dan
- c. subbidang Perencanaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Subbidang Perencanaan Kesehatan dan Kependudukan
BAB V - BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA DAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 17

- (1) Subbidang Perencanaan Kesehatan dan Kependudukan dibawah Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Subbidang Perencanaan Kesehatan dan Kependudukan dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Subbidang Perencanaan Kesehatan dan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. menyusun Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kependudukan dan Catatan Sipil;
- b. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kependudukan dan Catatan Sipil;
- c. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kependudukan dan Catatan Sipil;
- d. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Bidang Urusan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kependudukan dan Catatan Sipil;
- e. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kependudukan dan Catatan Sipil;
- f. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kependudukan dan Catatan Sipil;
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Subbidang Perencanaan Pendidikan dan Sumber Daya Manusia
BAB V - BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA DAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 18

- (1) Subbidang Perencanaan Pendidikan dan Sumber Daya Manusia di bawah Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Subbidang Perencanaan Pendidikan dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Subbidang Perencanaan Pendidikan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. menyusun Rancangan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pendidikan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan masyarakat, Pemuda, olahraga dan pariwisata serta perpustakaan dan arsip;
- b. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pendidikan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan masyarakat, Pemuda, olahraga dan pariwisata serta perpustakaan dan arsip;
- c. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi RT RW Daerah dan RPJMD Bidang Pendidikan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan masyarakat, Pemuda, olahraga dan pariwisata serta perpustakaan dan arsip;
- d. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Bidang Pendidikan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan masyarakat, Pemuda, olahraga dan pariwisata serta perpustakaan dan arsip;
- e. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pendidikan, Sumberdaya Manusia Aparatur dan masyarakat, Pemuda, olahraga dan pariwisata serta perpustakaan dan arsip;
- f. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pendidikan, Sumber Daya Manusia Apratur dan masyarakat, Pemuda, olahraga dan pariwisata serta perpustakaan dan arsip; dan
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pendidikan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan masyarakat, Pemuda, olahraga dan pariwisata serta perpustakaan dan arsip;
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Subbidang Perencanaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
BAB V - BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA DAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 19

- (1) Subbidang Perencanaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dibawah Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Subbidang Perencanaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Subbidang Perencanaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. menyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan penanggulangan bencana;
- b. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan penanggulangan bencana;
- c. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RT RW Daerah dan RPJMD Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan penanggulangan bencana;
- d. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan penanggulangan bencana;
- e. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan penanggulangan bencana;
- f. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan penanggulangan bencana; dan
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan penanggulangan bencana.
BAB VI
Pasal 20

- (1) Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VI
Pasal 21

Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, memferivikasi, mengelola dan pengendalian serta pelaporan pembangunan bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
BAB VI
Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
- a. mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- b. memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- c. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- d. mengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- e. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L dan Provinsi Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- f. mengkoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- g. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- h. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
BAB VI
Pasal 23

Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
- a. subbidang Perencanaan Perindagkop, Penanaman Modal dan Nakertrans;
- b. subbidang Perencanaan Pertanian dan Sumber Daya Alam; dan
- c. subbidang Perencanaan Lingkungan Hidup, Perikanan dan Ketahanan Pangan.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Subbidang Perencanaan Perindagkop, Penanaman Modal dan Nakertrans
BAB VI
Pasal 24

- (1) Subbidang Perencanaan Perindagkop, Penanaman Modal dan Nakertrans di bawah Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- (2) Subbidang Perencanaan Perindagkop, Penanaman Modal dan Nakertrans dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- (3) Subbidang Perencanaan Perindagkop, Penanaman Modal dan Nakertrans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. menyusun Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perindagkop, Penanaman Modal dan Tenaga kerja serta Transmigrasi;
- b. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Perindagkop, Penanaman Modal dan Tenaga kerja serta Transmigrasi;
- c. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Perindagkop, Penanaman Modal dan Tenaga kerja serta Transmigrasi;
- d. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Bidang Perindagkop, Penanaman Modal dan Tenaga kerja serta Transmigrasi;
- e. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perindagkop, Penanaman Modal dan Tenaga kerja serta Transmigrasi;
- f. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perindagkop, Penanaman Modal dan Tenaga kerja serta Transmigrasi; dan
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perindagkop, Penanaman Modal dan Tenaga kerja serta Transmigrasi.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Subbidang Perencanaan Pertanian dan Sumber Daya Alam Pasal 25
- (1) Subbidang Perencanaan Pertanian dan Sumber Daya Alam berada di bawah Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- (2) Subbidang Perencanaan Pertanian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- (3) Subbidang Perencanaan Pertanian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. menyusun Rancangan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, peternakan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, peternakan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, peternakan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Bidang Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, peternakan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- h. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, peternakan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- i. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, peternakan, Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, peternakan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Subbidang Perencanaan Lingkungan Hidup, Perikanan dan Ketahanan Pangan
BAB VI
Pasal 26

- (1) Subbidang Perencanaan Lingkungan Hidup, Perikanan dan Ketahanan Pangan berada di bawah Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- (2) Subbidang Perencanaan Lingkungan Hidup, Perikanan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- (3) Subbidang Perencanaan Lingkungan Hidup, Perikanan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. menyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Lingkungan Hidup, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- b. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- c. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Lingkungan Hidup, Perikanan dan Ketahanan Pangan.
- d. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Bidang Lingkungan Hidup, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- e. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Lingkungan Hidup, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- f. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Lingkungan Hidup, Perikanan dan Ketahanan Pangan; dan
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Lingkungan Hidup, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
BAB VII - BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 27

- (1) Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Ketertiban Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VII - BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 28

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Ketertiban Umum mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, memferivikasi, mengelola dan pengendalian serta pelaporan pembangunan bidang Perencanaan Infrastruktur dan Ketertiban Umum.
BAB VII - BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Perencanaan Perencanaan Infrastruktur dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:
- a. mengoordinasikan Penyusunan Rancangan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Insfrastruktur dan Ketertiban Umum;
- b. memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Insfrastruktur dan Ketertiban Umum;
- c. mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Insfrastruktur dan Ketertiban Umum;
- d. mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Insfrastruktur dan Ketertiban Umum;
- e. mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L dan Provinsi Bidang Insfrastruktur dan Ketertiban Umum;
- f. mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Insfrastruktur dan Ketertiban Umum;
- g. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Insfrastruktur dan Ketertiban Umum;
- h. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Insfrastruktur dan Ketertiban Umum; dan
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Insfrastruktur dan Ketertiban Umum.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Ketertiban Umum Pasal 30
Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Ketertiban Umum, terdiri atas:
- a. subbidang Perencanaan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman;
- b. subbidang Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
- c. subbidang Perencanaan Ketentraman dan Ketertiban.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Subbidang Perencanaan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman
BAB VII - BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 31

- (1) Subbidang Perencanaan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman berada di bawah Bidang Perencanaan Insfrastruktur dan Ketertiban Umum.
- (2) Subbidang Perencanaan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Insfrastruktur dan Ketertiban Umum.
- (3) Subbidang Perencanaan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. menyusun Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman serta pertanahan;
- b. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman serta Pertanahan;
- c. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman serta Pertanahan;
- d. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman serta Pertanahan;
- e. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman serta Pertanahan;
- f. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman serta Pertanahan; dan
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman serta Pertanahan;
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Subbidang Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
BAB VII - BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 32

- (1) Subbidang Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dibawah Bidang Perencanaan Insfrastruktur dan Ketertiban Umum.
- (2) Subbidang Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Insfrastruktur dan Ketertiban Umum.
- (3) Subbidang Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. menyusun Rancangan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- d. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Bidang Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- e. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- f. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Subbidang Perencanaan Ketentraman dan Ketertiban
BAB VII - BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KETERTIBAN UMUM
Pasal 33

- (1) Subbidang Perencanaan Ketentraman dan Ketertiban di bawah Bidang Perencanaan Insfrastruktur dan Ketertiban Umum.
- (2) Subbidang Perencanaan Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Insfrastruktur dan Ketertiban Umum.
- (3) Subbidang Perencanaan Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. menyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Kesatuan Bangsa dan Politik serta perlindungan masyarakat;
- b. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Kesatuan Bangsa dan Politik serta perlindungan masyarakat;
merencanakan.....
- c. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Kesatuan Bangsa dan Politik serta perlindungan masyarakat;
- d. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Bidang Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Kesatuan Bangsa dan Politik serta perlindungan masyarakat;
- e. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Kesatuan Bangsa dan Politik serta perlindungan masyarakat;
- f. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Kesatuan Bangsa dan Politik serta perlindungan masyarakat; dan
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Kesatuan Bangsa dan Politik serta perlindungan masyarakat.
BAB VIII - BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN, PENDANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
Pasal 34

- (1) Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VIII - BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN, PENDANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
Pasal 35

Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, memferivikasi, mengelola dan pengendalian serta pelaporan pembangunan bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan.
BAB VIII - BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN, PENDANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
- a. mengoordinasikan Penyusunan Rancangan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan;
- b. memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan;
- c. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan;
- d. mengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan;
- e. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L dan Provinsi Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan;
- f. mengkoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan;
- g. melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan;
- h. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan; dan
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan.
Susunan Organisasi Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan
Bagian Kedua Pengendalian Pembangunan
BAB VIII - BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN, PENDANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
Pasal 37

Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan, terdiri atas:
- a. subbidang Perencanaan Otonomi Daerah;
- b. subbidang Perencanaan Pendanaan dan Pengawasan; dan
- c. subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Subbidang Perencanaan Otonomi Daerah
BAB VIII - BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN, PENDANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
Pasal 38

- (1) Subbidang Perencanaan Otonomi Daerah berada di bawah Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan.
- (2) Subbidang Perencanaan Otonomi Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan.
- (3) Subbidang Perencanaan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. menyusun Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
- b. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
- c. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
- d. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Bidang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
- e. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
- f. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan; dan
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Subbidang Perencanaan Pendanaan dan Pengawasan Pasal 39
- (1) Subbidang Perencanaan Pendanaan dan Pengawasan berada di bawah Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan.
- (2) Subbidang Perencanaan Pendanaan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan.
- (3) Subbidang Perencanaan Pendanaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. menyusun Rancangan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pengawasan dan Keuangan Daerah;
- b. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pengawasan dan Keuangan Daerah;
- c. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD terhadap prioritas pendanaan daerah;
- d. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Bidang Pengawasan dan Keuangan Daerah;
- e. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pengawasan dan Keuangan Daerah;
- f. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pengawasan dan Keuangan Daerah;
- g. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi rencana Pendanaan pembangunan daerah; dan
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pengawasan dan Keuangan Daerah.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan
BAB VIII - BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN, PENDANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
Pasal 40

- (1) Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan berada di bawah Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan.
- (2) Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan.
- (3) Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
- a. menyusun Rancangan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan dan kelitbangan;
- b. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan kelitbangan;
- c. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Perencanaan dan kelitbangan;
- d. menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- e. menyusun dan mengelola data dan sistem informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. melaksanakan sinkronisasi dan validasi data kegiatan pembangunan daerah;
- g. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- h. melaksanakan evaluasi dan harmonisasi dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD; dan
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan dan kelitbangan.
BAB IX - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 41

- (1) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 42

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional perencana yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - TATA KERJA Pasal 44
Pasal 45

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :
- a. Bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - TATA KERJA Pasal 44
Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB XI - TATA KERJA Pasal 44
Pasal 47

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi wajib di olah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB XI - TATA KERJA Pasal 44
Pasal 48

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
BAB XI - TATA KERJA Pasal 44
Pasal 49

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
BAB XI - TATA KERJA Pasal 44
Pasal 50

Kepala Badan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
BAB XII - JENIS JABATAN Pasal 51
Pasal 52

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 53
Pasal 54

Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sebelum diubah atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 55
Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari
Ditetapkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016
BUPATI BATANG HARI, ttd
SYAHIRSAH SY
Diundangkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016
Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
ttd
BAKHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 NOMOR : 54
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR
: 54 TAHUN 2016
TANGGAL : 25 Oktober 2016
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BUPATI BATANG HARI
SYAHIRSAH SY
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA TOMOHON PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 13 TAHUN 2014
TENT ANG
STANDARISASI HONORARIUM JASA DAN BIAVA DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEGIATAN DI LINGKTTNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG.MAHA ESA
WALIKOTA TOMOHON ,
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Tomohon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tomohon tentang Standarisasi Honorarium/Jasa dan Biaya dalam Pelaksanaan Togas Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa untuk tertib penggunaan anggaran dimaksud perlu mengatur standarisasi honorarium dan biaya;
1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia' Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara/ Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahuj 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomo 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara! Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 0,-ublik
Menetapkan
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pect.oman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pembentukan Produk Hukui:n Daerah;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKO TA TENTANG STANDARISASI HONORAR IUM JASA DAN BIAVA DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERI NTAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2015.
BAB I
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kota Tomohon adalah Walikota Tomohon dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon;
3. Anggaran Pendapatan da.n Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahun Anggaran 2015 pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD adalah dokumen rencana kerja tahunan setiap SKPD.
BAB II
Pasal 3

Standarisasi Honorariumj'.Jasa dan Biaya Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan patokan nilai tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.
BAB III - PEMSAYARAN HONORARIUM DAN BIAYA
Pasal 4

Pembayaran Honorarium/Jasa pada satu kegiatan untuk beberapa jabatan/tugas kepanitiaan dibayar hanya salah satujabatan.
SABIV KETENTUAN PENUTUP
BAB III - PEMSAYARAN HONORARIUM DAN BIAYA
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Tomohon. . a
| Paraf Koordinasi |
|--------------------|
| Sekretaris Daerah |
| Asisten Adm. Umum |
| Inspektur Kota |
| Kabag Adm. Hukum |
| Kadis PPKBMD |
Diundangkan
di Tomohon
pad a tanggal
4 Agus t us 201 4
SEKRETARIS DAERAH,
ARNOLD POLI
SERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2014 NOMOR 92
Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal
4 Agust v.~1 2014
WALIK
TOMOHON ,
EIDIE EMAN
JIMMY
LAMPIRAN :
PERATURAN WALIKOTA TOMOHO N
NOMOR TANGGAL
1 3 Tahun 201 4 4 1'.gu3tus 20·i 4
STANDARISASI HONORARIOM/JASA DAN BIAVA DALAM PELAKSANAAN TOGAS KEGIATAN DI LINGKONGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHON ANGGARAN 2015
.:+ HONORARIUM/JAS A PENANGGUNG JAWAB PENGEL OLA KEUANGAN
• PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
| nilai pagu dana s.d Rp.100 juta | OB | 500.000,90 |
|------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| nilai pagu dana di atas Rp. 100juta s.d. Rp .250juta | OB | 610.000.r |
| nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d.Rp. 500 juta | OB | 720.000, 0 |
| nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar | OB | 830.000,(?0 |
| nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d.Rp. 2,5 miliar | OB | 970.000,00 I |
| nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar | OB | 1.110.000.r |
| nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10miliar | OB | 1.250.000, 0 |
| nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar | OB | 1.580.000,QO |
| nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar | OB | 1.910.000,90 |
| nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp.75 miliar | OB | 2.2so.ooo.90 |
| nilai pagu dana di atas Rp.75miliar s.d. Rp.100 miliar | OB | 2.580.000.90 |
| nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar | 08 | 3.080.00o,90 |
| nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar | 08 | 3.580.000,ro |
| nilaipagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp.750 miliar | OB | 4.080.000,00 |
| PEJ ABAT PEMBUAT KOMITMEN (SELAMA MASA KONTRAK) | | |
| nilaipagu dana s.d. 100 juta | 08/0K | 420.000, 0 |
| nilaipagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250jura | OB/OK | 510.000.r |
| nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta | OB/OK | 610.000,,0 |
| nilaipagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar | OB/OK | 70000T |
| nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar | OB/OK | 820.000, 0 |
| nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar | OB/OK | 930.000, 0 |
| nilai pagu dana di atas Rp. 5 m.iliars.d. Rp. 10 m.iliar | OB/OK | 1.050.000,r |
| nilaipagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar | OB/OK | 1.330.000, 0 |
| nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar | OB/OK | 1.610.000,I° |
| nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliars.d. Rp. 75 miliar | OB/OK | 1.890.000, 0 |
| nilaipagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar | OB/OK | 2.170.000, 0 |
| nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp.250 miliar | OB/OK | 2.590.000, 0 |
| nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar | 08/0K | 3.010.000, 0 |
| nilaipagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp.750 miliar | OB/OK | 3.430.000, 0 |
| PEJ ABAT PENGUJI TAGIHAN & PENANDATANGANAN SPM | | |
| nilaipagu dana s.d. 100 juta | OB | 400.000, 0 |
| nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta | OB | 480.000, 0 |
| nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500juta | OB | 570.000, 0 |
| nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. 1 miliar | OB | 660.000, 0 |
| nilaipagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. 2,5 miliar | 08 | 770.000,fO |
| nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. 5 miliar | OB | 880.000,fO |
| nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar | OB | 990.000.r |
| nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar | OB | 1.250.000, 0 |
| nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar | OB | 1.520.000,00 |
| nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar | OB | 1.780.000,00 |
| nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar | 08 | 2.040.000,~0 |
| nilai pagu dana di atas Rp. 100miliar s.d Rp. 250 miliar | OB | 2.440.000,00 |
| nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d Rp. 500 miliar | OB | 2.830.000,00 |
| nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar | OB | 3UO,OO |
PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
| nilai pagu dana sampai dengan 200 juta | OB | 760.000,?0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| nilai pagu dana di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500juta | OB | 860.000.r |
| nilaipagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 rniliar | OB | 920.000, 0 |
| nilai pagu dana di atas Rp. l miliar s.d. Rp.2.5 miliar | OB | 1.140.000,, 0 |
| nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 miliar s.d. Rp. 5 miliar | OB | 1.370.000r |
| nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar | 08 | 1.600.000, 0 |
| nilai pagu dana d atas Rp. 10miliar s.d. Rp. 25 miliar | OB | 1.910.000, 0 |
| nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar | OB | 2.210.000,ro |
| nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar | OB | 2.520.000, 1 0 |
| nilaipagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100miliar | OB | 2.820.000,00 |
| PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTUKSI) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) | | |
| nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d Rp.50juta | OB | 450.00o,ro |
| nilaipagu pengadaanjasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 50juta s.d Rp 100juta | OB | 450.000,00 |
| nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 100 juta s.d Rp250juta | OB | 480.000, 0 |
| nilaipagu pengadaanjasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 250juta s.d Rp500juta 500juta | OB | 600.000, 0 |
| nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. s.d Rp 1 miliar | OB | 720.000, 0 |
| nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 1 rniliar· s.d Rp2,5 miliar | OB | 910.000, 0 |
| nilaipagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar miliar | OB | 1.090.000, 0 |
| nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 5 s.d Rp 10miliar | OB | 1.270.000, 0 |
| nilaipagu pengadaanjasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 10 miliar s.d Rp 25 miliar | OB | l.SlOOOT |
| nilai pagu pengadaanjasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 25 miliar s.d Rp50 miliar miliar | OB | 1.750.000, 0 |
| nilai pagu pengadaanjasakonsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 50 s.d Rp75 miliar | OB | 1.990.000, 0 |
| nilai pagu pengadaanjasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 75 miliar s.d Rp 100miliar | OB | 2.230.000,~0 |
| nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnyadiatas Rp. 100 miliar s.d Rp250 miliar | OB | 2.560.000, 0 |
| HONORARIUMPERANGKA TUNITLAYANANPENGADAAN | | |
| KepalaULP | OB | 1.000.000.po |
| Sekretaris/Staf Pendukung | OB | 750.000,bo |
| •!• HONORARIUM/JASAPANITIA PEMERIKSABARANG | | |
| - Ketua | OB | 750.000,1 0 |
| - Sekretaris | 08 | 600.000,po |
| - Anggota | 08 | 500.000, 0 |
| •!• HONORARIUM/JASAPENERIMA HASIL PEKERJAAN | | |
| HONORARIUM PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA | | |
| - Ketua | OK | 750.000, 0 |
| - Sekretaris | OK | 600.000.po |
| - Anggota | OK | 500.000,bo |
| HONORARIUM/JASA PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN | | |
| Pejabat Penerima HasilPekerjaan | OB | 750.000,00 |
| Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | OP | 420.000,00 |
| PANITIA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA | | |
| - nilai pagu pekerjaan/pengadaan s.d Rp. 100juta | OK/OP | 330.000,00 |
| - nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta | OK/OP | 4202100 |
| nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta | OK/OP | I 520.000-r |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| - nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar | OK/OP | 620.000, 0 |
| - nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2.5 miliar | OK/OP | 770.000, 0 |
| - nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp2.5 miliar s.d Rp 5 miliar | OK/OP | .,o=r |
| - nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp5 miliar s.d Rp 10 miliar | OK/OP | 1.060.000, 0 |
| - nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 10miliar s.d Rp 25 miliar | OK/OP | 1.260.000, 0 |
| - nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp25 miliar s.d Rp 50 miliar | OK/OP | 1.450.000, IO |
| - nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 50 miliar s.d Rp75 miliar | OK/OP | 1.650.000.r |
| - nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar | OK/OP | 1.840.000, IO |
| - nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 100miliar s.d Rp250 miliar | OK/OP | 2.100.000,10 |
| HONORARIUM/JASAPENGURUS DAN PENYIMPAN BMD FADA SK.PD | | |
| Pengurus Barang MilikDaerah | OB | 1.000.000,t |
| Penyimpan Barang MilikDaerah | OB | 1.000.000, 0 |
| HONORARIUM/JASAKEOIATAN SEMINAR/RAK.OR/ SOSIALISASI / DISEMINASI/FOCUS GRUP DISCUSSION DAN KEGIATAN SEJENISNYA | | |
| JASA NARASUMBER/TENAGA AHLI/PEMBAHAS DAN SEJENISNYA | | |
| - Narasumber/Tenaga Ahli/Pembahas dan Sejenisnya | OJ | 1.700.000,00 |
| - Narasumber/Tenaga Ahli/Pembahas dan Sejenisnya | OK | 3.000.000,00 |
| HONORARIUM/JASA PANITIA/TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEJENISNYA Ditetapkan oleh Surat Keputusan Walikota dan PA | | I |
| - Pengarah | OK | 3.000.000r |
| - Penanggungjawab | OK | 2.500.000, 0 |
| Ketua | OK | 2.000.000, 0 |
| Wakil ketua | OK | 2.000.000't° |
| - Sekretaris | OK | 2.000.000, 0 |
| - Anggota | OK | 1.750.000, 0 |
| HONORARIUM /JASA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN | | |
| (BPSK) Ketua | OK | 2.500.000r |
| Wakil Ketua | OK | 2.000.000, 0 |
| Anggota | OK | 1.750.000, 0 |
| Kepala Sekretariat | OK | 1.750.000, 0 |
| AnggotaSekretariat | OK | 1.500.000,fO |
| HONORARIUM/ JASA WORKSHOP /SEMINAR/ SOSIALISASI/ SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL DAN KEGIATAN | | |
| SEJENISNYA - Pengarah | OH | 550.000, 0 |
| - Penanggungjawab | OH | 500.000, 0 |
| Ketua/wakil Ketua | OH | 450.000, 0 |
| - Ketua delegasi | OH | 450.000, 0 |
| - Timasistensi | OH | 450.000, 0 |
| - Anggota delegasi Rl | OH | 400.000, 0 |
| - Koordinator | OH | 400.000, 0 |
| - Ketua bidang | OH | 300.000,fO |
| - Sekretaris | OH | 300.000,t° |
| - Anggota panitia | OH | 250.000, 0 |
| - Liasion officer (LO) | OH | 250.000'tO |
| - Staf pendukung | OH | 200.000, 0 |
| HONORARIUM/JASAMODERATOR | OJ | 700.000,00 |
| Ketua | OK | 450.000,00 |
| Sekretaris | OK | 400.000,00 |
| Anggota | OK | 350.000,00 |
| Pokja Perencanaan | OK | 300.000,00 =r |
·'
BENDAHARA PENGELUARAN &amp; PENERIMAAN
0
| | nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100juta | OB | 340.000,10 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| | nilai pagu dana di atas Rp. 100juta s.d. Rp.250 juta | OB | 420.000r |
| | nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500juta | OB | 500.000, 0 |
| | nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp. l miliar | OB | 570.000, 0 |
| | nilai pagu dana di atas Rp. 1 rniliar s.d. Rp. 2,5 miliar | OB | 670.000,10 |
| | nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 rniliar s.d. Rp. 5 miliar | OB | 770.000r |
| | nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar | OB | 860.000, 0 |
| | nilai pagu dana di atas Rp. 10rniliar s.d. Rp. 25 rniliar | OB | 1.090.000, 0 |
| | nilaipagu dana di atas Rp. 25 rniliar s.d. Rp. 50 miliar | OB | 1.320.000,~0 |
| | nilai pagu dana di atas Rp. 50 rniliar s.d. Rp. 75 miliar | OB | l.550000r |
| | nilai pagu dana di atasRp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar | OB | 1.780.000, 0 |
| | nilai pagu dana di atasRp. 100miliar s.d. Rp. 250 miliar | OB | 2.120.000, 0 |
| | nilai pagu dana di atasRp. 250 rniliar s.d. Rp. 500 miliar | OB | 2.470.000, 0 |
| | nilai pagu dana di atasRp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar | OB | 2.810.000.qo |
| | STAF PENGELOLA /BENDAHARA PENGELUARAN & PENERIMAAN PEMBANTU/PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI /PEMBANTU BENDAHARA | | |
| | nilai pagu dana sampai dengan 100 juta | OB | 260.000,JO |
| | nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250juta | OB | 310.000, 0 |
| | nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500juta | OB | 370.000,t |
| | nilaipagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar | OB | 430.000, 0 |
| | nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2.5 miliar | OB | 500.000, ,o |
| | nilaipagu dana di atas Rp. 2.5 miliar s.d. Rp. 5 miliar | OB | 570.000r |
| | nilai pagu dana di atas Rp. 5 rniliar s.d. Rp. 10miliar | OB | 640.000, ,o |
| | nilai pagu dana d atas Rp. 10miliar s.d. Rp. 25 miliar | OB | 810.000, 0 |
| | nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp.75 miliar | OB | 1.150.000.r |
| | nilaipagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100miliar | OB | 1.330.000, 0 |
| | nilaipagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar | OB | 1.580.000r |
| | nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar | OB | 1.840.000, 0 |
| | nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar | OB | 2.090.000, IO |
| | HONORARIUM/JASAPEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN SKPD | OK | 750.000,~0 |
| •:• | HONORARIUM/JASAPENGADAAN BARANG/JASA POKJA PENGADAAN BARANG/JASA | | |
| | Ketua | OP | 750.000, 0 |
| | Anggota | OP | 500.000, 0 |
| | PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA | OB | 750.000,~0 |
| | PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) | | |
| | nilai pagu dana sampai dengan Rp. 200 juta | OB | 680.000r |
| | nilai pagu dana di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta | OB | 850.000, 10 |
| | nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar | OB | 1.020.000,(])0 |
| | nilai pagu dana di atas Rp. 1 rniliar s.d. Rp. 2,5 miliar | OB | 1.270.000,(])0 |
| | nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 rniliar | OB | 1.520.000,~0 |
| | nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10miliar | OB | 1.780.000,00 |
| | nilaipagu dana di atas Rp. 10miliar s.d. Rp. 25 miliar | OB | 2.120.000,00 I |
| | nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar | OB | 2.450.000,00 |
| | nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar | OB | 2. 790.000,00 |
| | | OB | 3.130.000,00 |
| | nilai pagu dana di atasRp. 75 rniliar s.d. Rp. 100miliar | | a |
-&gt;
HONORARIUM/ JASA
KOMUNITAS INTELEJEN DAERAH (KOMINDA)
| | Pengurus | OB/OK | 750.000,r |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|
| . | Anggota | OB/OK | 500.000, 0 |
| . | Sekretaris | OB/OK | 500.000,©0 |
| •!• | HONORARIUM/JASA MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI (MPTGR)/TIM PENYELESAlAN KERUGlAN NEGARA (TPKN) | | |
| . | Ketua | OK | 1.500.000.r |
| . | Wakil Ketua | OK | 1.250.000, 0 |
| . | Sekretaris | OK | 1.200.000,00 |
| | Anggota | OK | 800.000,bo |
| •!• . | HONORARIUM/ JASA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAOAMA (FKUB) | | |
| | Dewan Penasehat | OB/OK | 750.000,?0 |
| . | Pemimpin ( Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris) | OB/OK | 750.000,00 |
| . | Anggota | OB/OK | 500.000,00 |
| . | Sekretaris | OB/OK | 500.000,bo |
| . | Koordinator Sekretariat | OB/OK | 400.000,PO |
| . | Anggota Sekretariat | OB/OK | 400.000.po |
| •!• | HONORARIUM / JASA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) | | |
| . | Dewan Penasehat | OB/OK | 750.000, 0 |
| . | Pemimpin ( Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris) | OB/OK | 750.000, 0 |
| . | Anggota | OB/OK | 500.000, 0 |
| . | Anggota Sekretariat | OB/OK | 500.000, 0 |
| •:• | HONORARIUM/JASA TIM KERJA PENYUSUNAN l OKUMEN KUA-PPAS, RKPD, LKPJ , PERENCANAAN TATA RUANG, KOTA TOMOHON DALAM ANGKA, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI, EVALUASI RPJMD TAHUN 2011-2015, DAN INDIKATOR SOSIAL | | |
| BUDAYA \, . | Pengarah | OK | 4.000.000,~0 |
| v . | Penanggung jawab | OK | 3.500.000, 0 |
| . | Ketua | OK | 3.000.000r |
| \. . . | Wakil Ketua | OK | 3.000.000, 0 |
| | Sekretaris | OK | 3.000.000, 0 |
| . | Anggota | OK | 2.750.000, 0 |
| .~ | HONORARIUM /JASA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) | | |
| . | Pembina | OK | 6.000.000,00 |
| . | Ketua | OK | 5.000.000,~0 |
| . | Wakil Ketua | OK | 4.000.000, 0 |
| . | Sekretaris | OK | 4.000.000,po |
| . | Wakil Sekretaris | OK | 4.000.000,po |
| | . Anggota | OK | 3.500.000r |
| ~:· | HONORARIUM/JASA SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH | | |
| | DAERAH | OK | 2.000.000,1 0 |
| (• | HONORARIUM/ JASA TIM PENILAI KlNERJA DAERAH . | | I |
| | Ketua . | OK | 2.000.000,00 |
| | Wakil ketua | OK | 1.750.000t |
| . . | Sekretaris | OK | 1.500.000, 0 |
| | Wakil Sekretaris | OK OK | 1.250.000, 0 1.000.000,00 |
| | . Anggota . Anggota Sekretariat | OK | 750.000,00 |
| 1,.---> | HONORARIUM/JASA BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN | | |
| . | Ketua | OK | 6.000.000,00 |
| . | Selcretaris | OK | 4.000.000,00 |
| . | Anggota | OK | 3.000aOO |
.
| | Anggota Sekretariat | OK | 1.000.000,00 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| -:. HONORARIUM/JASATIM | KERJA LAYANAN PENGADAAN SECARA | | |
| . | ELEKTRONIK (LPSE) Pengarah | OB | I 2.000.000,Jo |
| . | Ketua Unit | OB | 1.750.000, 0 |
| . | Sekretaris | OB | 1.600.000 ·?o |
| . | Koordinator | OB | 1.250.000,?0 |
| . | Anggota | OB | 1.000.000.r |
| . | Pembantu Umum | OB | 500.000, ,o |
| '(• HONORARIUM /JASATIM EVALUASI DAN PENGAWASAN PENYERAPAN | | | |
| | ANGGARAN (TEPPA) | | |
| . | Pembina | OB | 3.000.000,00 |
| . | Penanggungjawab | OB | 2.500.000,fO |
| . | Ketua | OB | 2.000.000,00 |
| . | Wakil Ketua | OB | 1.750.000,00 |
| . | Sekretaris | OB | 1.500.000,00 |
| . | Waki1 Sekretaris | OB | 1.500.000,00 |
| . . | Anggota | OB | 1.250.000,00 |
| . | Kepala Sekretariat | OB | 1.250.000.bo |
| . | Wakil Kepala Sekretariat | OB | 1.250.000, 0 |
| | Anggota Sekretariat | OB | 1.000.000, 0 |
| | HONORARIUM /JASA TIM PENGELOLA WEBSITE . | | ,oo.ooor |
| | Penanggungjawab | OB | |
| . | Redaktur | OB | 450.000, 0 |
| . | Editor | OB | 400.000, 0 |
| . | Web admin | OB | 350.000, 0 |
| . | Web developer | OB | 300.000, 0 |
| . | Pembuat artikel | Halaman | |
| | . Penerjemah | 1500karakter | |
| ~ | HONORARIUM/JASAOPERATORKOMPUTER ADMINISTRASI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH (SKPD) | OB | 500.000,PO |
| <· | HONORARIUM /JASA OPERATORKOMPUTER SISTEM INFORMAS I PENGELOLAH KEUANGAN & BARANG MILIK DAERAH | OB | I 1.000.000.po |
| (• | HONORARIUM/JASALOE-AUDIT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (PNS) | OB | 750.000,ro |
| ') | HONORARIUM/JASALO E-AUDIT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (NON PNS) | OB | 750.000,00 |
| ·=· | HONORARIUM/JASASIAK DAN E-KTP | OB | 750.000,00 |
| ·:· | HONORARIUM/JASAOPERATORADMINISTRASI SIMDA KEUANGAN DAERAH | OB | 1.000.000,00 |
| •!• | HONORARIUM/ JASA TENAGA AHLI KEUANGAN DAERAH | OB | 4.000.000,00 |
| •!• | HONORARIUM/JASAADMINISTRATOR INFORMASI KEUANGAN DAERAH (NON PNS) | OB | 4.000.000, 0 |
| | HONORARIUM/ JASA TIM KESENIAN | | |
| ·=· | Kolintang, Marching band, Penari, Maengk.et, Kabasaran, Musik Bambu | OK | 5.000.000,00 |
| •!• | HONORARIUM/JASAPENARI | OK | 200.000,00 |
| ·=- | JASA PELATIH TARI | OB | 1.000.000,00 |
| ·=· | HONORARIUM /JASA PERIAS | OK | 150.000,00 |
| ·=- | HONORARIUM/JASA TIM MEDIS (JURI KESEHATAN) | OK | 1.000.000,00 |
| <· | HONORARIUM/ JASA KOREOGRAFER | OK | 2.500.000,00 |
| ·> | HONORARIUM/ JASA FOTOGRAFER | OK | 4000rr |
| •!• | HONORARIUM/JASASHOWDIRECTOR | OK | 2.500.000,00 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| •!• | HONORARIUM/JASACHAPERON | OK | 500.000,0i |
| ... | HONORARIUM /JASA OFFICIAL | OK | 1.000.000,0f |
| •.. | JASA PENERIMA TAMU | OK | 250.000,00 |
| •!• | JASA PSIKOTES | OJ | 1.000.000,09 |
| ·:· | JASA PENATA MUSIK | OK | 1.000.000,00 |
| •!• | JASA PENATA BUSANA | OK | 1.000.000,00 |
| ·:· | JASA STYLIST | OK | 250.000,00 |
| •!• | LIASON OFFICER | OK | 250.000,00 |
| •!• | JASA PESERTANYONG DAN NONI | OK | 2.000.000,00 |
| ·:· | JASA RIAS/PAKET (KEGIATAN NYONG NONII | OP | 3.500.000,00 |
| •!• | JASA TENAGA KERJA/ TUKANG | OH | 400.000,00 |
| •!• | HONORARIUM PETUGAS PENYEMPROTFOGGING | OH | 250.000,00 |
| ·=· HONORARIUMPENELITIAN | | | |
| | PENELITI UTAMA | OJ | 60.000,00 |
| | PENELITI MADYA | OJ | 50.000,00 |
| | PENELITI MUDA | OJ | 40.000,00 |
| | PENELJTI PERTAMA | OJ | 35.000,0? |
| | PEMBANTUPENELITI | OJ | 20.000,0l |
| | KOORDINATORPENELITI | OB | 420.000,0 |
| | SEKRETARIATPENELITJ | OB | 300.000,0 |
| | PENGOLAH DATA | OK | 1580000,0! |
| | PETUGAS SURVEY | 0/RESPONDEN | 8.000,0 |
| | PEMBANTULAPANGAN | OH | 80.000,0 |
| ·:· | HONORARIUM/JASAMC NON PNS | OK | 1.500.000,0 |
| •!• HONORARIUM /JASA PENYULUH NON PEGAWAI | NEGERI | | |
| | SLTA | OB | 1.900.000,0; |
| | Sarjana muda | OB | 2. 100.000,0 |
| | Sarjana | 08 | 2.300.000,0; |
| | Master (S.2) | OB | 2.500.000,0 |
| •!• . Tenaga Ahli Web Master | HONORARIUM /JASA TENAGA AHLI WEB MASTERDAN TENAGA AHLI JARINGAN PADA BAGIAN ADM. DATA ELEKTRONIKSETDA | 08 | 2. 500.000,0t |
| . | Tenaga Ahli JaringanKomputer | 08 | 2.500.000.0I |
| -· | HONORARIUM / JASA ROHANIAWAN | OK | 500.000,0 |
| ·=· | HONORARIUM /JASA BADAN KERJA SAMA ANTAR UMAT BERAGAMA | | |
| . | (BKSAUAI Presidium | OB | 750.000,0 |
| . | Anggota | OB | 500.000,0 |
| ... | HONORARIUM/JASA PEGAWAI NEGERI/NON PEGAWAI NEGERI | | |
| | Adjudan Walikota | OB | 4.000.000,0 |
| | Adjudan Wakil Walikot.a | 08 | 3.500.000,0 |
| | Adjudan Sekretaris Daerah | OB | 3.000.000,0 |
| | Asisten Pribadi Walikota | OB | 3.000.000,0 |
| | Asisten Pribadi Wakil Walikota | OB | 3.000.000,0 |
| | Asisten Sekretaris Daerah | OB | 2.500.000,0' |
| | Security Walikota | 08 | 2.500.000,00 |
| | Security Wakil Walikota | OB | 2.500.000,09 |
| | Security Rumah Dinas Walikota | 08 | 2.250.000,0~ |
| | Security Wakil Walikota | OB | 2.500.000,00 |
| | Sopir Walikota | OB | 3.000.000,00 |
| | Sopir Wakil Walikota | OB | 3.000.000,00 |
| | Sopir Sekretaris Daerah | OB | 2.500.000,00 a |
| Sopir Dharma Wanita Persatuan | OB | 1.500.000,0f |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Sopir Kendaraan OperasionaJ Rumah tangga WaJikota | OB | 1.500.000,00 |
| Staf Administrasi WaJ.ikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah | OB | 2.000.000,09 |
| Anggota Patroli dan PengawaJan | OB | 2.250.000,00 |
| Tenaga Bantu Rumah Dinas WaJikota/Wakil Walikota | 08 | 1.500.000,00 |
| Sopir Ketua PKK | 08 | 2.000.000,00 |
| Sopir Wakil Ketua PKK | OB | 2.000.000,09 |
| Sopir/Pengemudi Kendaraan Dinas Kepala SKPD/ Bagian | 08 | 1.500.000,00 |
| Sopir Mobil Sampah | 08 | 2.000.000,00 |
| Sopir Motor Sampah | OB | 1.750.000,0t |
| Operator Alat Berat | OB | 3.500.000,0 |
| Pem ban tu Operator Alat Berat | OB | 1.500.000,0~ |
| Pembantu Kebersihan | 08 | 1.750.000,00 |
| Penyapu JaJan | 08 | 1.500.000,00 |
| Petugas Pemilah Sampah | 08 | 1.750.000,00 |
| Petugas Komposting | 08 | l. 750.000,0~ |
| Penjaga/Pengelola TPA | OB | 1.500.000,00 |
| Tenaga Kontra.k SKPD | OB | 2.500.000,00 |
| Petugas kebersihan dan pramubakti | OB | 2.000.000,0 |
| Honorarium operator aJat berat | OB | 2.500.000,0 |
| Honorarium pembantu operator aJat berat | 08 | 1.500.000,0 |
| Honorarium mekan.ik | OB | 2.500.000,0 |
| Honorarium Penerangan JaJan Umum (PJU) | OB | 2.000.000,0 |
| Petugas Pembersih/Pemelihara Tarnan | 08 | 2.150.000,0 |
| •:• BIAYA TRANSPORTASI/U ANGSAKU PESERTA KEGIATAN | OK | 200.000,0 |
| •:• KONSUMSI | | |
| Table Manner | OH Orang/kali | I 125000,01 |
| Prasmanan Ma.kan | OH Orang/kali | 75.000,0 |
| Prasmanan Snack | OH Orang/kali | 20.000,0 |
| Ma.kanan Kota.k | OH Orang/kaJi | 40.000,0 |
| Snack Kota.k | OH Orang/kaJi | 25.000,0f |
| •:• SATUAN BIAYARAPAT | | |
| Rapat Biasa | | |
| • Ma.kan | Orang/Kali | 40.000,0f |
| • Snack | Orang/ Kali | 20.000,0f |
| •:• SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN NON PNS | | |
| Tenaga Kontra.k/Non PNS | OH | 25.000,0 |
| Golongan I dan II | OH | 25.000,0 |
| Golongan Ill | OH | 27.000,0 |
| Golongan IV | OH | 29.000,0 |
| •:• SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN MAKAN LEMBURUANG LEMBUR | | |
| UANGLEMBUR | | |
| - Tenaga Kontrak/Non PNS | OJ | 10.000,0 |
| - Golongan I | OJ | 10.000,0 |
| - Golongan Tl | OJ | 13.000,0 |
| - Golongan III | OJ | 17.000,0 |
| - Golongan IV | OJ | 20.000,0 |
| UANG MAKAN LEMBUR | | |
| - Tenaga Kontra.k/ Non PNS | OH | 35.000,0 |
| - Golongan I dan II | OH | 35.000,00 |
| - Golongan Ill | OH | 37.000,00 |
| - Golongan IV | OH | 41.000,00 |
a
.
.
.
.
&lt;· PAKAIAN DINAS/KERJA/RESMI , PAKAIAN KHUSUS HARi-HARi TERTENTU , PAKAIAN DINAS/KERJA/RESMI (termasuk ongkos jahit)
Pejabat Negara
| - | | Pakaian Sipil Lengkap Stel | 6.000.000,00 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| - | Pakaian Sipil Resmi | Ste! | 5.000.000,00 |
| - | Pakaian Sipil Harian | Ste! | 4.000.000,00 |
| - | Pakaian Dinas Harian | Ste! | 4.000.000,00 |
| - | Pakaian Batik Tradisiona1 | Ste! | 3.000.000,00 |
| - | Pakaian Adat Daerah | Ste! | 3.000.000,00 |
| - | Pakaian Olahraga (sudah termasuk sepatu olahraga) | Ste! | 2.500.000,00 |
| - | Korpri | Ste! | 1.500.000,00 |
| Pejabat Eselon II (termasuk ongkos jahit) | | | |
| - - | Pakaian Sipil Lengkap | Ste! | 4.000.000,00 |
| Pakaian | Sipil Resmi | Ste! | 3.000.000,00 |
| - Pakaian | Sipil Harian | Ste! | 2.000.000,00 |
| - | Pakaian Dinas Harian | Ste! | 2.000.000,00 |
| - | Pakaian Batik Tradisiona1 | Stel | 1.500.000,00 |
| - | Pakaian Adat Daerah | Ste! | 1.500.000,00 |
| - termasuk | Pakaian Olahraga (sudah | sepatu olahraga) Ste! | 1.750.000,00 |
| - | Korpri | Stel | 1.250.000,00 |
| | Pejabat Eselon Ill ke bawah (termasuk ongkos jahit) | | |
| - | Pakaian Dinas Harian | Ste! | 750.000,00 |
| - | Pakaian Batik Tradisiona1 | Ste! | 1.000.000,po |
| - | Pakaian Adat Daerah | Ste! | 1.000.000 00 |
| - termasuk | Pakaian Olahraga (sudah | sepatu olahraga) Ste! | 1.250.000f |
| - | Korpri | Ste! | 1.000.000,00 |
| | PAKAIAN KER.IA LAPANGAN | Ste! | 750.000,00 |
| | PAKAIAN ADAT DAERAH NYONG DAN | NONI Ste! | 1.500.000,00 |
| GAUN | MALAM DAN JAS NYONG DAN NONI | Ste! | 4.500.000,00 |
| | OFFICEDRESS NYONG DAN NONI | Ste! | 1.000.000,00 |
| COCKTAIL | DRESS NYONG DAN NONI | Ste! | 1.250.000,00 |
| SATUAN BIAYA PAK.ET KEGIATAN RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR | SATUAN BIAYA PAK.ET KEGIATAN RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR | | |
| Pejabat | Eselon I & II | | |
| - | Halfday | OK | 300.000,00 |
| - | Fullday | OK | 500.000,00 |
| - | Fullboard | OK | 1.000.000,00 |
| | Pejabat Eselon III ke | | |
| Half | day | OK | 250.000,10 |
| Fullday | | OK | 400.000.tO |
| | Fullboard | OK | 800.000r |
| SEWA RUANGAN/ GEDUNG PERTEMUAN/PENGINAPAN DIKLAT | | | |
| | DIKLAT PIM IV | OH | 120.000,po |
| DIKLAT | PIM III | OH | 120.000,po |
| | PRAJAB GOL Ill | OH | 110.000,po |
| PRAJAB | GOL II | OH | 110.000,po |
| '!• SEWA RUANGAN/ GEDUNG PERTEMUAN | | | |
| - | Kapasitas lebih dari 500 Orang | P/H | 20.000.000,00 |
| - | Kapasitas antara 300 - 500 Orang | P/H | 15.000.000,?0 |
| - | Kapasitas lebih dari 300 orang | P/H | 11.500.000,~0 |
| - | Ruangan Besar (kapasitas 100-300 orang) | P/H | 8.000.000,00 |
| - | Ruangan Sedang (Kapasitas 51-100 orang) | P/H | 7.000.000,00 |
| - | Ruangan Kecil (Kapasitas sd 50 orang) | P/H | 6.000.000,00 |
00
O
a
.
.
..
.·,
.
·:·
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR
Unit/Tahun
| - | Inventaris kantor | 70.000,00 |
|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| - Personal computer/ notebook | Unit/Tahun | 630.000,00 |
| - Printer | Unit/Tahun | 600.000,00 |
| - AC Split | Unit/Tahun | 530.000,00 |
| - Genset lebih kecil dari 50 KVA | Unit/Tahun | 6.250.000,00 |
| - Genset 75 KVA | | Unit/Tahun 7.500.000100 |
| - Genset 100KVA | | Unit/Tahun 8.820.000,00 |
| - Genset 125 KVA | Unit/Tahun | 9.360.000,00 |
| - Genset 150 KVA | Unit/Tahun | 11.520.000,00 |
| - Genset 175 KVA | | Unit/Tahun 12.864.000,00 |
| - Genset 200 KVA | | Unit/Tahun 12.589.000,00 |
| - Genset 250 KVA | Unit/Tahun | 13.326.000,00 |
| - Genset 275 KVA | Unit/Tahun | 14.107.000,00 |
| - Genset 300 KVA | Unit/Tahun | 16.637.000,00 |
| ·:· SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOCOPY | | |
| Mesin Fotocopy Analog | Bulan/Unit | 3.800.000,00 |
| Mesin FotocopyDigital | Bulan/Unit | 5.000.000,00 |
| •!• SEWA KENDARAAN | | |
| Roda4 | Per hari | 1.000.000,'oo 2.500.000,00 |
| Roda 6/bus sedang | Per | hari |
| Roda 6/bus besar | Per | hari 3.500.000,60 |
| Pick Up | Per | hari 600.000,00 |
| Box/Truk | Per hari | 750.000,00 |
| SEWA KENDARAAN SETARAF MENTER! | Per hari | 3.000.000,00 |
| | PAKET | 2.500.000,00 |
| .:. SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA DALAM NEGERI | PROGRAM GELAR/NON GELAR | |
| Progr am Diploma I,III , dan Diploma | IV/Stra ta I | |
| - Diploma I dan Diploma III | OT | 15.000.000, 0 |
| - Diploma IVdan Strata I | OT | 16.000.000, 0 |
| Uang buku dan referensi pertahun | | |
| - Diploma I | OT | 1.200.000,00 |
| - Diploma III | OT | 1.500.000,00 |
| - Diploma IV dan Strata I | OT | 1.750.000,00 |
| Program Strata 2/SP-1 dan Strat a 3/SP-2 | | |
| Biaya hidup dan biaya operasional | | |
| - Strata 2 dan Spesialis l | OT | 19.000.000, 0 |
| - Strata 3 dan Spesialis 2 | OT | 20.000.000, 0 |
| - Uang buku dan referensi pertahun | | |
| - Strata 2 dan Spesialis 1 | OT | 2.000.000, 0 |
| - Strata 3 dan Spesialis 2 | OT | 2.500.000, 0 |
| ,.. SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL | | |
| - di.klat pimpinan Tk.l | peserta/angkatan | 80.000.000, 0 |
| - diklat pi.mpinan Tk.II/ disesuaikan | peserta/angkatan | 45.000.000, 0 |
| - diklat pimpinan Tk.II1 | peserta/ angkatan | 35.000.000,00 |
| - di.klat pimpinan Tk. IV | peserta/angkatan | 25.000.000,fO |
| -> SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN | | |
| - Golongan I dan Golongan II | Peserta/angkatan | 5.000.000,00 |
| - Golongan III | Peserta/angkatan | ?J-00,00 |
.,
;
,c. s..tTUAN DIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN
Dari bah asa asing ke bah asa indon esia
- Dari bahasa inggris
- Dari bahasajepang
- Dari bahasa mandarin,balanda
Dari bahasa prancis, jerman
- Dari bahasa asing lainnya
Dari bah asa indonesia ke bahasa asing
Ke bahasa inggris
Ke bahasa jepang
- Ke bahasa mandarin,balanda
- Ke bahasa prancis, jerman
- Ke bahasa asing lainnya
Per lembar
Per lembar
Per lembar
Per lembar
Per lembar
140.000,00
220.000,00
220.000,00
160.000,00
160.000,00
Per lembar
140.000,~0
Per lembar
220.000,00
Per lembar
220.000,00
Per lembar
160.000,00
Per lembar
160.000,00
-:, DAHAN DAKAR UNTUK KENDARAAN DIMAS DAN KENDARAAN OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON
- -Kendaraan Dinas Walikota
Kendaraan Dinas Wakil Walikota
Kendaraan Operasional Walikota
- -Kendaraan Dinas Operasional Wakil Walikota
- -Kendaraan Operasional Patroli dan Pengawalan Walikota
- -Kendaraan Operasional Patroli dan Pengawalan Wakil Walikota
- -Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah
Kendaraan Dinas Para Asisten Sekretaris Daerah
- -Kendaraan Dinas Para Staf Ahli Walikota
- -Kendaraan Dinas Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah
- -Kendaraan Dinas Kepala Bagian Humas dan Protokol
- -Kendaraan Dinas lnspektur Kota, Sekretaris DPRD dan para Kepala Dinas/Badan di jajaran Pemerintah Kola Tomohon
- -Kendaraan Dinas Para Kepala Kantor dan Para Camat Kendaraan Dinas Eselon III Inspektorat, eselon III DPPKBMD, eselon HI BAPPEDA, bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah, Kendaraan Operasional Pemcrintah Kota.
- -Kendaraan Operasional Patroli dan Pengawalan Polisi Pamong Praja
- -Kendaraan Operasional Kuasa BUD, Inspektorat, Sekretariat Dewan, Dinas Kesehatan dan sosiaL, Dinas Pekerjaan Umum, Puskesmas, Perpustakaan Keliling, Laboratorium Badan Lingkungan Hidup, Sadan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perernpuan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perhubungan dan Kominfo, DPPKBMD, Sekretariat Daerah dan kendaraan operasional lainnya.
Kendaraan Bus Sekolah
Kendaraan Operasional Roda Dua
- -Kendaraan Operasional Pengangku t Sampah
- -Motor Pengangkut Sampah
Mesin Pencacah Sampah
- -Generator
Mesin Pemotong Rumput
- -Alat Berat
- -Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran Kendaraan Operasional Dharma Wanita &amp; PKK
PARAF KOORDINAS I
| SEKRETARJS DAERAH |
|---------------------------|
| ASISTEN ADMINISTRASI UMUM |
| INSPEKTUR KOTA |
| KABAO ADM.HUKUM |
| KADIS PPKBMD |
Liter /bulan
1000
Liter/bulan
Liter /bu Ian
Liter /bulan
Liter /bu Ian
Liter /bu Ian
Liter /bu Ian
Li