PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 3 Tahun 1959
Tentang PEMBEKUAN SEBAGIAN DARI SIMPANAN PADA BANK-BANK
Berlaku: 25 Agustus 1959
N/A
Preamble

Menimbang : 1. bahwa dianggap perlu mengurangi banyaknya uang dalam peredaran untuk kepentingan perbaikan keadaan keuangan dan perekonomian negara;
2. bahwa karena keadaan yang memaksa, soal tersebut perlu dengan segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang;
Mengingat
: Pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 ayat (2) dan (4) Undang-undang
Dasar;
Mendengar
:
Menteri Keuangan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBEKUAN SEBAGIAN DARI SIMPANAN PADA BANK-BANK.
N/A
Pasal 2

.
Yang dimaksud dengan simpanan dalam pasal yaitu deposito berjangka, maupun saldo rekening koran atau giro, yang tercatat dalam pembukuan Bank yang bersangkutan pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
N/A
Pasal 3

.
Bagian sebagai termaksud dalam pasal 1 ditetapkan 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah yang melebihi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap simpanan.
N/A
Pasal 4

.
Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Bank yang bersangkutan menyampaikan laporan lengkap tentang hal termaksud dalam pasal 1, 2 dan 3 kepada Menteri/Menteri Muda Keuangan.
N/A
Pasal 5

.
Simpanan yang dibekukan itu akan diganti menjadi pinjaman jangka panjang oleh Pemerintah kepada penyimpan.
N/A
Pasal 6

.
Pemerintah dapat memberikan pembebasan untuk sebagian atau seluruhnya dari penetapan pembekuan ini, atas permintaan yang bersangkutan, kepada badan-badan sosial dan keagamaan dan instansiinstansi resmi.
N/A
Pasal 7

.
Kepada penyimpan yang dikenakan pembekuan atas simpanannya dapat diberikan pinjaman atau kelonggaran lain untuk keperluan-keperluan tertentu, jika hal itu sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dibidang keuangan dan perekonomian.
N/A
Pasal 8

.
- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, 2, 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan/atau hukuman denda sebanyakbanyaknya satu juta rupiah.
- (2) Perbuatan-perbuatan tersebut pada ayat (1) dipandang sebagai kejahatan.
N/A
Pasal 9

.
Pelaksanaan ketentuan-ketentuan selanjutnya diatur oleh Menteri/Menteri Muda Keuangan.
N/A
Pasal 10

.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 1959 jam 6 pagi (waktu Jawa).
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1959. Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 90;
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Bogor pada tanggal 24 Agustus 1959. Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO