UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 11 Tahun 1955
Tentang TINDAKAN-TINDAKAN SEMENTARA UNTUK MENYELENGGARAKAN KESATUAN SUSUNAN, KEKUASAAN DAN ACARA PENGADILAN-PENGADILAN SIPIL
Berlaku: 15 Juni 1955
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa perlu diadakan perubahan pasal 11 dari Undang-undang Darurat tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan-pengadilan Sipil, (Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951, Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 9 tahun 1951), dan peraturan semacam perubahan itu untuk pemeriksaan perkara perdata.
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan.
Mengingat :
- pasal-pasal 96, 101 dan 102 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Memutuskan:
Menetapkan
- Undang-undang Darurat tentang perubahan Undang-undang Darurat tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan-pengadilan sipil.
N/A
Pasal 11

dari Undang-undang Darurat tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951, Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 9 tahun 1951), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
- (1) Pemeriksaan dalam tingkat bandingan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan tiga Hakim, kecuali apabila Ketua Pengadilan Tinggi menentukan, bahwa segolongan perkara-perkara atau suatu perkara tertentu akan diputus oleh seorang Hakim, yang ditunjuk olehnya.
- (2) Jika dipandang perlu, Pengadilan Tinggi atau seorang Hakim Pengadilan Tinggi itu dapat mendengar sendiri terdakwa atau saksi.
- (1) Pemeriksaan perkara perdata dalam tingkat bandingan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan tiga Hakim, kecuali apabila Ketua Pengadilan Tinggi menentukan, bahwa segolongan perkara-perkara atau suatu perkara tertentu akan diputus oleh seorang Hakim, yang ditunjuk olehnya.
- (2) Jika dipandang perlu, Pengadilan Tinggi atau seorang Hakim Pengadilan Tinggi itu dapat mendengar sendiri para pihak yang berperkara.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 1955. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO.
Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.
Diundangkan pada tanggal 15 Juni 1955. Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.