PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 36 Tahun 2014
Tentang No Description
Berlaku: 36 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang
: bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai pelaksanaan dari UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk kelancaran dalam pemungutan retribusi dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Udang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau Badan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya dan SKRDLB yang ditunjukkan oleh wajib retribusi.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, ketentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, berupa alat-alat dan bahanbahan laboratorium pengujian konstruksi.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk jasa memanfaatkan dan perizinan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat setoran penerima retribusi ke Kas Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk mendaftarkan obyek retribusi yang digunakan.
BAB II
Pasal 2

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.
BAB II
Pasal 3

1. Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian kekayaan daerah.
2. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengguna tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
BAB II
Pasal 4

1. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan, memakai dan memanfaatkan kekayaan Daerah.
2. Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi.
BAB III - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN, SERTA STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 5
Pasal 6

1. Prinsip dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
2. Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB III - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN, SERTA STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 5
Pasal 7

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 8

Retribusi sabagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.
BAB V - WILAYAH PUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.
BAB VI - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 10

1. Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
2. Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
BAB VII
Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD.
BAB VIII
Pasal 12

Masa retribusi yang digunakan sebagai dasar penetapan batasan waktu pengunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebagai peralatan dan bahan laboratorium, adalah satuan per sampel uji, per titik, per meter uji, per parameter uji.
BAB IX - TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 13
Pasal 14

SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), setelah diisi kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu Cq. Kepala Bidang Pengembangan Konstruksi selaku Instansi Pengelola, untuk selanjutnya ditindaklanjuti.
BAB X - TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 15

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Kwitansi yang ditandatangani bendaharawan Penerimaan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu dan di legalisir oleh Kepala Bidang Pengembangan Konstruksi selaku Penanggung jawab teknis, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
4. Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Seluruh penerimaan retribusi disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Setelah menerima pembayaran dari Wajib Retribusi, bendaharawan penerimaan selanjutnya wajib menyetorkan langsung ke Rekening Kas Daerah dengan mempergunakan blanko Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- (5) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua
Pembayaran Retribusi
BAB XI - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16

TATA CARA PENAGIHAN
BAB XI - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan blanko STRD.
- (2) Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % ( dua per seratus ) setiap hari dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran / peringatan.
- (4) Surat teguran / peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu.
- (5) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya surat teguran/peringatan, wajib retribusi dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau surat ketetapan retribusi daerah.
- (2) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 22

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan paling kurang memuat :
- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran;
- d. alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XV - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. diterbitkan surat teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
- (6) Bentuk dan isi Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB XV - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 25

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (1) Penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XVI - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 26

- (1) Instansi yang melakukan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang bersifat teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XVII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapakan di Putussibau pada tanggal
BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR
LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KAPUS HULU NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN
K W I T A N S I
Nomor
: ________________ /KW/DBMP-PK.A/...
Sudah terima dari
: ________________
Banyaknya
:
Untuk pembayaran FORMULA)
: Pengujian Material (JOB MIX
Rp.
MENGETAHUI :
Putussibau, Tgl / bln / th Yang Menerima Bendaharawan Penerima
Kepala Bidang Pengembangan Konstruksi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu
Nama Jelas /Nip.
Nama Jelas / Nip
BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa besarnya pemberian santunan kematian dan biaya pemakaman akibat kecelakaan kerja, serta seluruh biaya yang dikeluarkan akibat kecelakaan kerja perlu ditinjau ulang karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan rakyat;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998 dengan Peraturan Pemerintah;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3792);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3792);
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN: ________________
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 1998.
N/A
Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998 diubah, sebagai berikut:
1. Keputusan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Jaminan Kematian dibayar sekaligus kepada janda atau duda atau anak, dan meliputi:
- a. Santunan berupa uang sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan
- b. Biaya pemakaman sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)."
2. Kententuan pada Lampiran II huruf A angka 2 huruf a, b, c dan angka 3 huruf c diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
5. "2. Santunan Cacat:
- a. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dengan besarnya % sesuai tabel x 70 bulan upah.
- b. Santunan cacat total untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah:
8. b.1. Santunan sekaligus sebesar 70% x 70 bulan upah
9. b.2. Santunan berkala sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan.
- c. Santunan cacat kekurangan fungsi dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dengan besarnya santunan adalah: % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 70 bulan upah.
3. Ketentuan pada Lampiran II huruf B dan E diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
2. "B. Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan:
1. Dokter
2. Obat
3. Operasi
4. Rontgen, Laboratorium
5. Perawatan Puskesmas, Rumah Sakit Umum Kelas I
6. Gigi
7. Mata
8. Jasa Tabib/Sinshe/Tradisional yang telah mendapat ijin resmi dari instansi yang berwenang.
Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 1 (satu) peristiwa kecelakaan tersebut pada B.1 sampai dengan B.8 dibayarkan maksimum Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah).
- E. Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari tempat kejadian kecelakaan kerja ke Rumah Sakit diberikan penggantian biaya sebagai berikut:
2. 1 Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan darat/sungai maksimum sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
3. 2 Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan laut maksimum sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
4. 3 Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan udara maksimum sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)."
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DJOHAN EFFENDI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 164.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Mencermati kondisi ekonomi nasional yang belum pulih sebagaimana diharapkan serta dampak yang ditimbulkannya terutama pada tingkat daya beli masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi beberapa sendi kehidupan pekerja. Oleh karena itu kenaikan biaya yang berkaitan dengan resiko kecelakaan kerja dan kematian, serta seluruh biaya yang belum dikeluarkan merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan.
Dengan demikian, besarnya jumlah santunan yang telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998, perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan.
Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998, dengan Peraturan Pemerintah ini.
N/A
Preamble

Menimbang
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENT ANG
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DEW AN KOPERASI INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan Dewan Koperasi Indonesia sebagai organisasi tunggal gerakan koperasi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan dan sebagai pembawa aspirasi koperasi, diperlukan Anggaran Dasar yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi seluruh gerakan koperasi Indonesia, sehingga secara efektif dapat dijadikan landasan kerja bagi gerakan koperasi Indonesia;
- b. bahwa untuk mewujudkan upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilaksanakan penyempurnaan atas Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia melalui pembahasan dalam Rapat Anggota Dewan Koperasi Indonesia tanggal 20 Januari 2010;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengesahkan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia yang dihasilkan dan ditetapkan dalam Rapat Anggota Dewan Koperasi Indonesia tanggal 20 Januari 2010, dengan Keputusan Presiden;
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
Menetapkan
PHESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2
MEMUTUSKAN
:
KEPU1USAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DEW AN KOPERASI INOONESIA.
N/A
Pasal 1

Mengesahkan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini.
N/A
Pasal 2

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dewan Koperasi Indonesia.
- (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cq. Kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- (3) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
N/A
Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden N omor 24 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
N/A
Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal 1 0 Maret 2 0 1 1
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
LAMPIRAN
NOMOR.
: 6 TAHUN 2011
TANGGAL
: 10 Maret 2011
ANGGARAN DASAR
DEW AN KOPERASI INDONESIA
MUKADIMAH
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan seluruh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia telah memiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan mencapai kesejahteraan hidup yang adil dan merata lahir dan batin. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka gerakan Koperasi di Indonesia yang mulai dirintis sejak permulaan abad ke-20 telah memperoleh Iandasan hukum yang kuat untuk mengembangkan diri serta dorongan bagi semangat gerakan Koperasi untuk bersatu dengan membentuk organisasi dengan nama Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) melalui Kongres I Koperasi di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 1947 yang sekarang ini menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN).
Perjuangan selama hampir satu abad dengan menghadapi berbagai cobaan berupa hambatan, tuntutan, dan tantangan dari dalam maupun dari luar telah menempa semangat juang gerakan Koperasi dan memperkuat kesadaran perlunya untuk tetap bersatu yang memungkinkan gerakan Koperasi tetap dapat bertahan dan berkembang sampai sekarang ini tanpa kehilangan jati dirinya. Gerakan Koperasi menyadari bahwa hambatan, tuntutan, dan tantangan yang dihadapi akan makin besar dan rumit seirama dengan perubahan zaman yang hanya dapat diatasi bilamana gerakan Koperasi tetap bersatu serta membuat dirinya menjadi kuat, efisien , dan produktif serta benar-benar berakar dalam masyarakat. Hanya dengan cara itu gerakan Koperasi dalam wadah DEKOPIN akan mencapai tujuannya untuk mengembangkan kemampuan Koperasi sebagai pelaku ekonomi nasional yang kuat dan mandiri serta menjadi
PFlESIDEN f:'.lEPUBLIK INDONESIA
2
penopang utama ekonomi kerakyatan dalam rangka mewujudkan tata ekonomi nasional berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk melaksanakan tugas tersebut perlu disusun Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia sebagai berikut :
BAB I - NAMA, STATUS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1

- (1) Lembaga Gerakan Koperasi ini bernama Dewan Koperasi Indonesia yang disingkat DEKOPIN.
2. otonom. (2) DEKOPIN adalah organisasi tunggal gerakan Koperasi yang bersifat tunggal, idiil, dan
- (3) DEKOPIN mempunyai tempat kedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
BAB II - ASAS, DASAR, DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) DEKOPIN berasaskan Pancasila sebagai dasar negara serta nilai-nilai budaya, kesadaran berpribadi, kesetiakawanan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan.
- (2) DEKOPIN mendasarkan fungsinya pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, serta berpedoman pada jati diri Koperasi sebagaimana dianut oleh Koperasi di seluruh dunia dan Undang-Undang tentang Perkoperasian yang berlaku.
I
I
I
l·
,,
Prl.ESIDEN REPUBUI·&lt; INDONE-SIA
3
- (3) DEKOPIN bertujuan membina dan mengembangkan kemampuan Koperasi dalam kedudukannya sebagai sistem dan pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan tata kelola ekonomi nasional berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan tetap menegakkan jati diri Koperasi.
BAB III - FUNGSI DAN KEGIA TAN
Pasal 3

DEKOPIN berfungsi sebagai:
- a. wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip Koperasi;
- b. wakil gerakan Koperasi Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- c. mitra Pemerintah dalam pembangunan Koperasi untuk mewujudkan tata ekonomi yang berkeadilan.
BAB III - FUNGSI DAN KEGIA TAN
Pasal 4

- (1) DEKOPIN melakukan kegiatan:
2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia Koperasi; a.
3. meningkatkan kerja sama antar Koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya, baik tingkat nasional maupun internasional; b.
4. meningkatkan advokasi kepada Pemerintah, lembaga tinggi negara, dan masyarakat agar Koperasi mendapatkan akses dan peluang yang lebih besar dalam perekonomian nasional; dan c.
- d. meningkatkan peran wanita dan pemuda dalam Perkoperasian.
I
I
I
- (1) Anggota DEKOPIN terdiri dari:
- a. anggota biasa; dan
- b. anggota luar biasa.
- (2) Anggota biasa DEKOPIN adalah seluruh Koperasi Indonesia yang berbadan hukum.
- (3) Anggota luar biasa DEKOPIN adalah badan dan lembaga bukan Koperasi yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan Perkoperasian dan mengajukan permintaan menjadi anggota DEKOPIN.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan keanggotaan DEKOPIN ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB III - FUNGSI DAN KEGIA TAN
Pasal 6

- (1) Setiap anggota biasa mempunyai kewajiban:
- a. berperan serta secara aktif mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33;
- b. berperan serta secara aktif memperjuangkan tercapainya tujuan DEKOPIN;
P!=~ ESJ DE;:r,1 Ftt'::PU BL.I~&lt; IN DOf"-lE:":GI!-,\
4
- (2) Penjabaran dari kegiatan-kegiatan tersebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan tersebut, anggota DEKOPIN secara bersamasama menghimpun dana Koperasi.
BAB IV - KEANGGOTAAN
Pasal 5

PR.ESIOEl'-.1 RE:Pl.lDL.I~&lt;.: INDONF.::-:SIA
5
- c. menyerap, memahami, dan menyalurkan aspirasi Koperasi dengan cara yang sesuai dengan jiwa, semangat, dan tujuan gerakan Koperasi Indonesia;
- d. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS), dan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan DEKOPIN; dan
- e. membayar iuran.
- (2) Setiap anggota luar biasa DEKOPIN mempunyai kewajiban:
- a. berperan serta secara aktif memperjuangkan tercapainya tujuan DEKOPIN;
- b. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS), dan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan DEKOPIN; dan
- c. membayar iuran.
BAB IV - KEANGGOTAAN
Pasal 7

- (1) Setiap anggota biasa mempunyai hak :
- a. memilih dan dipilih;
- b. meminta pertanggungjawaban Pimpinan DEKOPIN atas pelaksanaan tugas kewajiban, dan tanggung jawabnya;
- c. berbicara dalam rapat-rapat yang diselenggarakan DEKOPIN; dan
- d. menyampaikan usul, pendapat, dan saran-saran kepada Pimpinan DEKOPIN, baik di dalam maupun di luar rapat.
- (2) Setiap anggota luar biasa DEKOPIN mempunyai hak :
- a. berbicara dalam rapat-rapat yang diselenggarakan DEKOPIN;
PF~ESIDEN FlE.PUElLII·( 11\!DOl'\lf:S!!\
6
- b. menyampaikan usul atau pendapat dan saran-saran kepada Pimpinan DEKOPIN, baik di dalam maupun di luar rapat; dan
- c. menilai pelaksanaan keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) yang dilaksanakan oleh Pimpinan DEKOPIN.
SUSUNAN DAN PERANGKA T ORGANISASI
BAB IV - KEANGGOTAAN
Pasal 8

- (1) Susunan organisasi DEKOPIN terdiri atas :
- a. di tingkat Nasional disebut DEKOPIN;
- b. di tingkat Propinsi disebut DEKOPIN Wilayah disingkat DEKOPINWIL; dan
- c. di tingkat Kabupaten atau Kota disebut DEKOPIN Daerah disingkat DEKOPINDA.
- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan organisasi DEKOPIN Wilayah dan DEKOPIN Daerah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga, dengan memperhatikan perkembangan otonomi daerah.
BAB IV - KEANGGOTAAN
Pasal 9

Perangkat organisasi DEKOPIN terdiri dari :
- a. Musyawarah Nasional (MUN AS); dan
- b. Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS).
PHE:SlDEhl n.t::::PUBLI~&lt; !NDO!"..IESI/\
7
BAB VI - MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS)
Pasal 10

- (1) Musyawarah Nasional (MUNAS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi DEKOPIN.
- (2) Musyawarah Nasional (MUNAS) diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peserta Musayawarah Nasional (MUNAS) terdiri atas:
- a. Pimpinan Paripurna DEKOPIN;
- b. Pengawas;
- c. Penasehat;
- d. Majelis Pakar;
- e. lnduk Koperasi/Koperasi Sekunder Tingkat Nasional;
- f. Pimpinan DEKOPINWIL; dan
- g. Pimpinan DEKOPINDA.
BAB VI - MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS)
Pasal 11

Musyawarah Nasional (MUNAS) berwenang :
- a. mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DEKOPIN serta perubahanperubahannya;
- b. menetapkan kebijaksanaan umum pengembangan Perkoperasian;
- c. mengesahkan laporan dan pertanggungjawaban Pimpinan DEKOPIN;
- d. memilih dan memberhentikan Pimpinan dan Pengawas DEKOPIN;
Pf~ESIDEr,l F~EPUBLI~&lt;. 11'.IDOr'-lESIA
8
- e. menetapkan rencana kerja 5 (lima) tahun DEKOPIN; dan
- f. mengusulkan pembubaran DEKOPIN kepada Pemerintah.
BAB VI - MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS)
Pasal 12

- (1) Musyawarah Nasional (MUN AS) DEKOPIN sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota.
- (2) Jika kuorum tidak tercapai, maka rapat ditunda untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan atas persetujuan seluruh anggota yang hadir, dapat diperpanjang sekali untuk jangka waktu yang sama.
- (3) Jika kuorum masih belum juga tercapai, maka rapat adalah sah dan keputusannya mengikat bagi semua anggota.
BAB VI - MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS)
Pasal 13

- (1) Setiap anggota DEKOPIN memiliki hak suara.
- (2) Hak suara dimiliki oleh :
- a. Induk Koperasi/Koperasi Sekunder Tingkat Nasional yang terdaftar di DEKOPIN.
- b. DEKOPIN Wilayah, mewakili suara gerakan Koperasi di tingkat Wilayah; dan
- c. DEKOPIN Daerah, mewakili suara gerakan Koperasi di tingkat Daerah.
- (3) Penjabaran penyaluran hak suara diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VI - MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS)
Pasal 14

- (1) Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) mengikat seluruh anggota.
,
I
PHESIDEf'J Fl f.:FJU B L..11-&lt;: t N D&lt;..""11'\1 f:::SJ/.J
9
- (2) Tata cara pengambilan keputusan dan ketentuan-ketentuan lain mengenai Musyawarah Nasional (MUNAS) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VII - MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA
Pasal 15

- (1) Musyawarah Nasional (MUNAS) Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila:
- a. Pimpinan Paripurna melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga;
- b. Ketua Umum berhalangan tetap; dan/atau
- c. Akan membubarkan DEKOPIN.
- (2) Musyawarah Nasional (MUN AS) Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan:
- a. Anggota; dan/atau
- b. Pimpinan Paripurna.
- (3) Tata cara penyelenggaraan Musyawarah Nasional (MUNAS) Luar Biasa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VII - MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA
Pasal 16

- (1) Musyawarah Nasional (MUNAS) Luar Biasa atas permintaan Anggota sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan dengan ketentuan atas usul sekurangkurangnya 1/2 (satu perdua) jumlah Induk Koperasi/Koperasi Sekunder Tingkat Nasional, 1/2 (satu perdua) jumlah DEKOPINWIL dan 1/4 (satu perempat) jumlah DEKOPINDA.
PnESIDEN REPUF.:1LI~&lt;. 11'-JDO!'..JE.f:ill-\
10
- (2) Permintaan Musyawarah Nasional (MUNAS) Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Paripurna DEKOPIN dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Pimpinan Paripurna DEKOPIN wajib menyelenggarakan Musyawarah Nasional (MUNAS) Luar Biasa dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat usulan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja, Pimpinan Paripurna DEKOPIN tidak menyelenggarakan Musyawarah Nasional (MUNAS) Luar Biasa sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3), Induk Koperasi/Koperasi Sekunder Tingkat Nasional, DEKOPINWIL dan DEKOPINDA pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan Musyawarah Nasional (MUNAS) Luar Biasa dengan mengundang Pimpinan Paripurna DEKOPIN untuk menghadirinya.
BAB VII - MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA
Pasal 17

- (1) Musyawarah Nasional (MUNAS) Luar Biasa atas permintaan Pimpinan Paripurna DEKOPIN dapat dilakukan dengan ketentuan, sebagai berikut:
- a. Rapat Pimpinan Paripurna memutuskan penyelenggaraan Musyawarah Nasional (MUNAS) Luar Biasa khusus untuk perubahan Anggaran Dasar;
- b. Pimpinan Paripurna menunjuk Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk merencanakan dan melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa dimaksud.
- (2) Musyawarah Nasional (MUNAS) Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila diselenggarakan oleh Pimpinan DEKOPIN.
BAB VII - MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA
Pasal 18

Tata cara penyelenggaraan Musyawarah Nasional (MUNAS) Luar Biasa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rurnah Tangga.
PRESI [)!:::,:[-...! FtE.PUDUK !f,.1oor-~ESIA
11
BAB VIII - PIMPINAN
Pasal 19

- (1) Pimpinan DEKOPIN dipilih dari dan oleh anggota dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (2) Kepemimpinan dilakukan secara kolektif dan kolegial yang terdiri dari :
- a. Pimpinan Paripurna;
- b. Pimpinan Harian yang berasal dari Pimpinan Paripurna, terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Ketua-ketua.
- (3) Ketua Umum DEKOPIN dipilih secara langsung, dengan masa jabatan paling lama 2 (dua) kali berturut-turut;
- (4) Pimpinan Harian dan Pimpinan Paripurna DEKOPIN dipilih secara tidak langsung, dimana Ketua Umum terpilih sekaligus menjadi Ketua Formatur.
- (5) Komposisi dan tata cara pemilihan Pimpinan DEKOPIN diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VIII - PIMPINAN
Pasal 20

Sebelum melakukan tugas dan kewajibannya, seluruh Pimpinan DEKOPIN mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Musyawarah Nasional (MUNAS).
BAB VIII - PIMPINAN
Pasal 21

- (1) Apabila anggota Pimpinan Harian berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, maka Rapat Pimpinan Paripurna DEKOPIN dapat menggantikannya dengan anggota Pimpinan Paripurna yang lain dan untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan pada Musyawah Nasional (MUNAS) berikutnya.
:
i
Pf~ E'.SI Df:~N Ftt::"::F·lJBLIK IND01'4ESIA
12
- (2) Apabila anggota Pimpinan Paripurna berhenti sebelum berakhir masa jabatannya , rnaka Rapat Pimpinan Paripurna DEKOPIN dapat melakukan penggantian antarwaktu dan untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan pada Musyawarah Nasional (MUN AS) berikutnya.
- (3) Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap, Rapat Pimpinan Paripurna dapat mengangkat salah seorang anggota Pimpinan Harian sebagai Pejabat Sementara Ketua Umum, sampai diselenggarakannya Musyawarah Nasional (MUNAS) DEKOPIN.
- (4) Dalam hal Ketua Umum berhalangan tidak tetap, Ketua Umum berhak untuk menunjuk salah seorang Pimpinan Harian sebagai Pelaksana Harian Ketua Umum.
BAB VIII - PIMPINAN
Pasal 22

- (1) Pimpinan DEKOPIN bertugas melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional (MUN AS).
- (2) Pimpinan DEKOPIN berkewajiban :
- a. mempersiapkan, mengundang, menyelenggarakan, dan menjelaskan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) atas permintaan anggota sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar ini;
- b. mempersiapkan rencana kerja S (lima) tahun;
5. DEKOPIN; c. mempersiapkan program kerja tahunan serta anggaran pendapatan dan belanja tahunan
6. (MUNAS); dan d. menyampaikan laporan tahunan dan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Nasional
- e. menyusun pokok-pokok pikiran tentang pembangunan Koperasi untuk disampaikan kepada Pemerintah dan pihak-pihak yang dianggap perlu.
Pimpinan ...
PF"tES!DE:N F:f.EPU BL.II·&lt; IN D()f·.Jf~SIA.
13
Pimpinan DEKOPIN berwenang
:
- a. mewakili kepentingan DEKOPIN baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- b. memberi kuasa kepada orang/badan lain untuk dan atas namanya melakukan tindakan hukum;
- c. menetapkan peraturan dan kebijaksanaan operasional dalam rangka pelaksanaan ketentuan yang ada.
- (4) Pimpinan DEKOPIN berhak memperoleh imbalan, biaya, dan fasilitas dalam rangka melakukan tugasnya.
BAB IX - PENGAWAS
Pasal 23

- (1) Pengawas DEKOPIN dipilih dari dan oleh anggota dalam Musyawarah Nasional (MUNAS), untuk masa jabatan S (lima) tahun.
- (2) Pengawas DEKOPIN berjumlah sebanyak-banyaknya S (lima) orang yang dipimpin oleh seorang Ketua.
- (3) Pengawas DEKOPIN bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional (MUNAS).
4. (MUN AS). (4) Sebelum melakukan tugas dan kewajibannya, seluruh Pengawas DEKOPIN mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing di hadapan Musyawarah Nasional
- (5) Pengawas DEKOPIN bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan DEKOPIN serta menyampaikan hasil pengawasannya secara periodik kepada Pimpinan DEKOPIN, DEKOPINWIL, dan Induk Koperasi/Koperasi Sekunder Tingkat Nasional.
P Fl ES.3 ! D f::. !'-.! Ft EP LJ E3 L.11·( I r,J DO r·.J ESI /:;
14
- (6) Jangkauan tugas Pengawas DEKOPIN mencakup DEKOPINWIL dan DEKOPINDA yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (7) Pengawas DEKOPIN berhak memperoleh imbalan, biaya, dan fasilitas dalam rangka melakukan tugasnya.
BAB IX - PENGAWAS
Pasal 24

- (1) Pengisian jabatan Ketua Pengawas yang kosong ditetapkan diantara Pengawas dalam Rapat Pengawas dan dipertanggungjawabkan pada Musyawarah Nasional (MUN AS) berikutnya.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang Pengawas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
SEKRET ARIA T JENDERAL
BAB IX - PENGAWAS
Pasal 25

- (1) Untuk .membantu pelaksanaan tugas pekerjaan Pimpinan Harian DEKOPIN, dibentuk Sekretariat Jenderal.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang eksekutif yang disebut Sekretaris Jenderal.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal dapat dibantu oleh Deputi dan Direktur sesuai keperluan.
- (4) Sekretaris Jenderal, Deputi, dan Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum DEKOPIN dan disahkan oleh Rapat Pimpinan Harian.
BAB IX - PENGAWAS
Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, serta hubungan dan masa kerja Sekretaris Jenderal, Deputi, dan Direktur diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pn ES! [)Ef·,! n.EPU8!\_f!·&lt; JNDOl',!EStP ...
15
BAB XI - PENASEHAT DAN MAJELIS PAK.AR
Pasal 27

- (1) DEKOPIN memiliki Penasehat yang dipilih dan diangkat oleh Pimpinan Paripurna untuk masa jabatan yang sama dengan Pimpinan DEKOPIN.
- (2) Penasehat bertugas memberikan saran dan pendapat kepada Pimpinan DEKOPIN untuk pembangunan nasional Perkoperasian.
- (3) Penasehat dipimpin oleh seorang Ketua, Wakil Ketua, dan beberapa anggota sesuai kebutuhan.
- (4) Yang dapat diangkat menjadi Penasehat DEKOPIN adalah :
- a. tokoh nasional;
- b. mantan Pimpinan DEKOPIN; dan/atau
- c. mereka yang memenuhi persyaratan, diantaranya tel ah dengan nyata memberikan sumbangannya bagi kemajuan gerakan koperasi, dan bersedia menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga D EKO PIN.
BAB XI - PENASEHAT DAN MAJELIS PAK.AR
Pasal 28

- (1) Untuk membantu dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya, Pimpinan Paripurna membentuk Majelis Pakar;
- (2) Majelis Pakar DEKOPIN bertugas :
- a. mengkaji strategi, kebijakan, dan program pembangunan nasional untuk kepentingan gerakan Koperasi dalam arti luas;
- b. mengkaji dan memberikan masukan kepada Pimpinan DEKOPIN yang berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Strategis DEKOPIN; dan
PR E:SI DE''.N r.{EP'l.JBL.11·&lt; INDONf.:Sl.1:·,
16
- c. membantu mensosialisasikan kebijakan DEKOPIN kepada lembaga/instansi Pemerintah, dan masyarakat pada umumnya.
- (3) Majel is Pakar dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua, dan beberapa anggota sesuai kebutuhan, untuk masa jabatan yang sama dengan Pimpinan Paripurna.
- (4) Yang dapat diangkat menjadi Majelis Pakar DEKOPIN adalah:
- a. mereka yang memahami masalah-masalah perekonomian dan ideologi Koperasi secara mendalam, dan/atau mempunyai keahlian dalam bidang tertentu; dan
- b. bersedia menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DEKOPIN.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya Majelis Pakar dapat memperoleh imbalan dan fasilitas kerja.
BAB XII - BADAN KHUSUS DAN LEMBAGA TEKNIS DEKOPIN
Pasal 29

- (1) DEKOPIN dapat membentuk badan khusus dan lembaga teknis yang memiliki fungsi dan tugas sesuai dengan kebutuhan gerakan Koperasi dan perkembangan kegiatan DEKOPIN.
- (2) Badan khusus dan lembaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XIII - RAPAT-RAPAT
Pasal 30

- (1) Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, selain Musyawarah Nasional (MUNAS), forum pengambilan keputusan DEKOPIN lainnya adalah Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS).
...
PF{ESIDCf\J HEPUBLII&lt;. !NDOl'·JCSC.t.\
17
- (2) Ketentuan mengenai rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rapat-rapat lain yang diselenggarakan DEKOPIN diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XIV
Pasal 31

- (1) Keuangan DEKOPIN diperoleh dari
:
- a. iuran anggota;
- b. dana pendidikan dari anggota; dan
- c. penerimaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana pendidikan dari anggota digunakan sepenuhnya untuk kegiatan pendidikan DEKOPIN.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), DEKOPIN dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap penerimaan dana dan aset DEKOPIN secara keseluruhan baik pusat maupun di daerah dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Nasional (MUNAS).
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang keuangan DEKOPIN diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XIV
Pasal 32

Tahun buku DEKOPIN berjalan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
PRES! Dl'.'EN HEPUBL.lf·&lt; INDOl',IESfA
18
BAB XV - PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 33

- (1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Musyawarah Nasional (MUNAS) yang khusus diselenggarakan untuk mengubah Anggaran Dasar.
- (2) Musyawarah Nasional (MUNAS) Perubahan Anggaran Dasar harus dihadiri sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (3) Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) Perubahan Anggaran Dasar sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggota yang hadir.
BAB XVI - PEMBUBARAN
Pasal 34

- (1) Pembubaran DEKOPIN hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional (MUNAS) Luar Biasa yang diselenggarakan untuk membubarkan DEKOPIN, yang selanjutnya disebut Musyawarah Nasional (MUNAS) Luar Biasa Pembubaran.
- (2) Musyawarah Nasional (MUNAS) Luar Biasa Pembubaran diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota.
- (3) Usulan pembubaran sah, jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota yang hadir.
- (4) Musyawarah Nasional (MUNAS) Luar Biasa Pembubaran mengusulkan pembentukan Panitia Penyelesai yang terdiri dari unsur-unsur Pimpinan DEKOPIN, anggota DEKOPIN dan pihak lain yang dianggap perlu.
- (5) Panitia Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban :
f:,F{ESIDE'.N ru-:::PUBLli&lt;. INDOr',JC::S!A
19
- a. melakukan segala perbuatan hukum dalarn penyelesaian;
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip DEKOPIN;
- d. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;
- e. menggunakan sisa kekayaan DEKOPIN untuk menyelesaikan sisa kewajiban DEKOPIN; dan
- f. membuat berita Acara Penyelesaian dan melaporkan kepada Pemerintah.
- (6) Dalam hal terdapat sisa kekayaan DEKOPIN yang telah dibubarkan maka Panitia Penyelesai menyerahkan sisa kekayaan tersebut kepada badan yang menggantikan fungsi dan tugas DEKOPIN atau badan yang mempunyai tujuan yang sama dengan DEKOPIN.
BAB XVII - ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN PELAKSANAAN
Pasal 35

- (1) Anggaran Rumah Tangga disahkan oleh Musyawarah Nasional (MUNAS).
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau ditetapkan dengan peraturan tersendiri oleh Pimpinan Paripurna, dan isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
PHES1Dcr,J nEF'LJ BL!!-&lt;: IN DOr'--!C::!!3f/\
20
Anggaran Dasar ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pemerintah.
N/A
Preamble

Menimbang ; a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah, dipandang pengangkatan, tugas, dan tanggung jawab Penyimpan dan Pengurus Barang di Lingkungan Pernerintah Kota Medan agar sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; perlu menetapkan syarat-syarat
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiam huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penyimpan dan Pengurus Barang di Lingkungan Pernerintah Kota Medan;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
*
2
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan ' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kab. Dati II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Hutabayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Dati II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten Dati II Dairi dan Kecamatan Medan Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67); Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan di · Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, dan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
!
Menetapkan
3
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
MEMUTUSKAN :
:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYIMPAN DAN PENGURUS BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN. .
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Medan. -
2. 2 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Walikota adalah Walikota Medan.
!
e
•
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah adalah Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Kota Medan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
10. Pengelola barang milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah Sekretaris Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
11. Pembantu Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah.
12. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah Kepala SKPD selaku pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
13. Kuasa pengguna barang milik daerah adalah Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
14. Penyimpan barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.
15. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD / Unit kerja.
16. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
17. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
18. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masingmasing pengguna.
19. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masingmasing kuasa pengguna.
i
-
,
5
20. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat KIB adalah daftar barang yang dimiliki oleh pengurus barang.
21. Kartu Inventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat KIR adalah daftar ruangan yang dimiliki oleh pengurus barang.
22. Buku Inventaris yang selanjutnya disingkat BI adalah buku yang dimiliki oleh pengurus barang untuk menyusun laporan barang.
23. Buku Induk ilnventaris yang selanjutnya disingkat BII adalah buku induk yang dimiliki oleh pengurus barang untuk menyusun laporan keseluruhan parang.
24. Sistem Informasi Manajemen Daerah yang selanjutnya disingkat SIMDA adalah sistem pelaporan untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan secara akurat dan cepat oleh pengurus barang. 1
PERSYARATAN
N/A
Pasal 2

Syarat untuk diar.gkat menjadi Penyimpan barang dan Pengurus barang pada SKPD / unit k! erja :
- a. pegawai negeri sipil;
- b. memiliki integr: tas;
- d. diusulkan oleh Kepala SKPD / unit kerja yang bersangkutan;
- c. memiliki disiplin tinggi;
- e. paling rendah telah menduduki golongan II dan paling tinggi golongan III, sesuai d ; ngan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- g. minimal mempunyai pengalaman paling kurang 1 (satu) tahun berturut-turut [ secara aktif dalam kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah; [
- f. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan;
- h. pernah mengikuti kegiatan Pendidikan dan Latihan dan / atau Bimbingan Tekiiis Pengelolaan Barang Milik Daerah atau sejenisnya;
- j. dapat mengopej -asikan Komputer.
- i. tidak sedang jmenduduki Jabatan Struktural dan / atau Jabatan Fungsional; dan
BAB III - PENYIMPAN BARANG
Pasal 3

Penyimpan barang bertugas :
- a. menerima, meriyimpan dan menyerahkan barang milik daerah ke unit pemakai;
*
- b. menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan barang dan pengeluaran / penyerahan secara tertib dan teratur sehingga memudahkan mencarinya apabila diperlukan sewaktu - waktu terutama dalam hubungan dengan pengawasan barang;
- c. meneliti dokumen pengadaan barang;
- d. membuat perhitungan / pertanggungjawaban atas barang yang diurusnya;
- e. membuat laporan penerimaan, penyaluran dan persediaan ( stock) barang milik daerah kepada Kepala SKPD;
5. f . bertanggungjawab kepada pengelola melalui atasan langsung mengenai barang-barang yang diurusnya dari kerugian, hilang, rusak atau dicuri, dan sebab lainnya;
- g. melakukan perhitungan barang ( stock opname ) sedikitnya setiap 6 (enam) bulan sekali, yang menyebutkan dengan jelas jenis jumlah dan keterangan lain yang diperlukan, untuk selanjutnya dibuat berita acara perhitungan barang yang ditandatangani oleh penyimpan barang;
- h. mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan; dan i. dalam hal penyimpan barang karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka untuk menjaga kelangsungan tugas / pekerjaan penyimpan barang tersebut, dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
1. penyimpan barang yang tidak mampu melaksanakan tugasnya, ditunjuk seorang pegawai lainnya sebagai penyimpan barang pengganti. r
2. penunjukan pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh Pengelola Barang atas usul Kepala SKPD dan dibuat berita acara pemeriksaan gudang oleh atasan langsung dan dibuat berita acara pemeriksaan serta dilaporkan kepada Pengelola.
3. penyimpan barang yang akan meninggalkan tugas sementara, dapat ditunjuk seorang pegawai lainnya untuk melakukan tugas sementara penyimpan barang.
4. penyerahan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus dibuat berita acara pemeriksaan gudang oleh atasan langsung dan . dibuat berita acara pemeriksaan serta dilaporkan kepada Pengelola, apabila Penyimpan Barang yang bersangkutan kembali melakukan tugasnya, maka penunjukan pengganti sementara tersebut harus dicabut dan penyerahannya dibuat berita acara dan harus dilaporkan kepada Pengelola.
Bagian Kedua Penetapan
BAB III - PENYIMPAN BARANG
Pasal 4

Pengelola menetapkan Penyimpan barang pada SKPD / unit kerja.
Bagian Ketiga Masa Tugas
BAB III - PENYIMPAN BARANG
Pasal 5

Masa tugas penyimpan barang adalah 1 (satu) tahun anggaran, dan dapat diangkat kembali pada tahun anggaran berikutnya.
.
1
BAB III - PENGURUS BARANG
Pasal 6

Pengurus barang bertugas:
- a. mencatat secara tertib dan teratur penerimaan barang, pengeluaran barang, dan keadaan persediaan barang ke dalam buku / kartu barang menurut jenisnya terdiri dari:
2. buku barang pakai habis;
1. buku barang inventaris;
3. buku hasil pengadaan;
4. kartu barang;
5. kartu persediaan barang.
- c. melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara / diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan;
- b. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing-masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah ke dalam KIB, KIR, BI dan BI1, sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah;
- d. menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola;
- e. menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi;
- f. membuat laporan mengenai barang yang diurusnya berdasarkan Kartu Persediaan Barang apabila diminta dengan sepengetahuan atasan langsung;
- g. membuat laporan, baik secara periodik maupun secara insidentil pengurusan barang yang menjadi tanggungjawabnya kepada pengelola melalui atasan langsungnya;
13. i . dalam hal pengurus barang karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka untuk menjaga kelangsungan tugas / pekerjaan pengurus barang tersebut dapat .dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- h. mencatat serta menyusun laporan barang yang menghasilkan pendapatan daerah atau digunausahakan dalam format daftar barang; dan
1. pengurus barang yang tidak mampu melaksanakan tugasnya, ditunjuk seorang pegawai lainnya sebagai penyimpan barang pengganti.
3. pengurus barang yang akan meninggalkan tugas sementara, dapat ditunjuk seorang pegawai lainnya untuk melakukan tugas sementara pengurus barang.
2. penunjukan pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh Pengelola Barang atas usul Kepala SKPD, dibuat berita acara pemeriksaan gudang oleh atasan langsung dan dibuat berita acara pemeriksaan serta dilaporkan kepada Pengelola.
8
4. penyerahan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus dibuat berita acara pemeriksaan gudang oleh atasan langsung dan dibuat berita acara pemeriksaan serta dilaporkan kepada Pengelola, apabila Pengurus Barang yang bersangkutan kembali melakukan tugasnya, maka penunjukan pengganti sementara tersebut harus dicabut dan penyerahannya dibuat berita acara dan harus dilaporkan kepada Pengelola.
Bagian Kedua -Penetapan
BAB III - PENGURUS BARANG
Pasal 7

Untuk kelancaran pelaksanaan penatausahaan barang SKPD / Unit Kerja pengelola mengangkat / menunjuk atau menetapkan kembali pengurus barang SKPD / Unit Kerja setiap tahun.
Bagian Ketiga
Masa Tugas
BAB III - PENGURUS BARANG
Pasal 8

Masa tugas Pengurus Barang adalah 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diangkat kembali pada tahun anggaran berikutnya.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 9

Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah.
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik SKPD secara akurat dan cepat sesuai dengan Neraca Daerah, pengurus barang SKPD / Unit kerja harus mempergunakan aplikasi SIMDA Barang Daerah.
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

- ( ! ) Jabatan penyimpan barang dan / atau pengurus barang dapat dirangkap.
- (2) Jabatan yang dapat dirangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Jabatan Struktural.
f
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

-
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan
Ditetapkan di Medan pada tanggal 3 iPKIL 2 M 2 e'
WALIKOTA MEDAN,
: ttd.
RAHUDMAN HARAHAP
Diundangkan di Medan pada tanggal 3 APRIL 2«72
SEKRETARISlDAERAH KOTA MEDAN,
SYAIF. BAHRI '
BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 20