Unknown Unknown Nomor 1 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 1 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINT AH KABUPATEN MELA WI
PERA TURAN DAERAH KABUP ATEN MELA WI
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUP ATI MELA WI,
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis Retribusi Perizinan Tertentu oleh Pemerintah Daerah/Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, perlu adanya suatu pengaturan terhadap Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagai suatu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
8. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179).
Dengan Persetujuan Bersama
DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELA WI
dan
BUPATIMELAWI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG MENDIRIKAN BANGUNAN RETRIBUSI IZIN
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Melawi.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 5
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfataan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan urnum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Izin Mendirikan Bangunan adalah Izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar disain pelaksanaan bangunan sesuai dengan perencanaan tata ruang yang berlangsung, sesuai dengan koefisien dasar pembangunan (KDB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) yang di tetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah pada orang pribadi atau badan termasuk mengubah bangunan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan;
13. Bangunan adalah bangunan gedung berserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan tersebut dalam batas satu pemilik.
14. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
15. Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti atau menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bangunan terse but.
16. Garis sempadan bangunan adalah garis khayalan yang tertarik pada jarak tertentu sejajar dengan ruas jalan, ruas sungai atau ruas pagar yang merupakan batas antara bagian kavling atau perkarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan.
17. Koefisien dasar bangunan adalah bilangan dasar pokok atas dasar perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan kavling atau perkarangan.
18. Koefisien luas bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling atau perkarangan.
19. Koefisien ketinggian bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.
20. Surat pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar dan pembayaran retribusi terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi terutang, karena kredit retribusi lebih besar dari retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan wajib retribusi terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi Kepada Bupati.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan mendirikan bangunan dan memperoleh izin mendirikan bangunan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi izin mendirikan bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa
perizinan mendirikan bangunan, diukur dengan rumus, yang
- (2) Faktor- faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan bobot (koefisien).
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
a. Koefisien Luas Bangunan: a
| NO 1 | LUASBANGUNAN | KOEFISIEN |
|--------|-----------------------------------------|-------------|
| | Bangunan dengan luas s/d 100 m° | 1 |
| 2 | Bangunan dengan luas s/d 250 m 1 | 1.5 |
| 3 | Bangunan dengan luas s/d 500 m2 | 2.5 |
| 4 | Bangunan dengan luas s/d 1000 | 3.5 |
| 5 | Bangunan dengan luas s/d 2000 m° | 4 |
| 6 | Bangunan dengan luas s/d 3000 m° | 4.5 |
| 7 | Bangunan dengan luas lebih dari 3000 m° | 5 |
b. Koefisien lantai/tingkat bangunan:
| NO 1 | TINGKAT BANGUNAN | KOEFISIEN |
|--------|-----------------------------------|-------------|
| | Bangunan 1 (satu) lantai/tingkat | 1 |
| 2 | Bangunan 2(dua) lantai/tingkat | 1.5 |
| 3 | Bangunan 3 (tiga) lantai/tingkat | 2.5 |
| 4 | Bangunan 4 (empat) lantai/tingkat | 3 |
| 5 | Bangunan 5 (lima) lantai/tingkat | 4 |
c. Koefisien guna bangunan:
| NO | GUNA BANGUNAN | KOEFISIEN |
|------|-----------------------------|-------------|
| 1 | Bangunan Sosial | 0.5 |
| 2 | Bangunan Perumahan | 1 |
| 3 | Bangunan Fasilitas Umum | 1 |
| 4 | Bangunan Pendidikan | 1 |
| 5 | Bangunan Kelembagaan Sosial | 1 |
| 6 | Bangunan Perdagangan | 2 |
| 7 | Bangunan Industri | 2 |
| 8 | Bangunan Khusus | 2 |
| 9 | Bangunan Campuran | 2 |
| 10 | Bangunan lain - lain | 3 |
d. Koefisien Jenis Bangunan:
| NO | GUNA BANGUNAN | KOEFISIEN |
|------|------------------------|-------------|
| 1 | Bangunan Semi Permanen | 0.75 |
| 2 | Bangunan Permanen | 1.5 |
- (4) Tingkat Penggunaan Jasa, dihitung sebagai perkalian koefisien - koefisien, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, huruf a sampai dengan d.
PRINSIP DAN SASARAN PENET AP ANT ARIF RETRIBUSI
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi penerbitan dokumen izin, nengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNY A T ARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur ditetapkan seragam untuk setiap bangunan.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp.150.000,00/izin (seratus lima puluh ribu rupiah per-izin).
- (3) Besamya Retribusi terutang, dihitungkan dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2), dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
BAB VII - CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 9

Besarnya retribusi yang terhutang, dihitungkan dengan cara mengalikan tarif retribusi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4).
BAB VIII - WILAYAHPEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terutang di pungut di wilayah Kabupaten Melawi.
BAB IX - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 11

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
MASA RETRIBUSI DAN SAA T RETRIBUSI TERUT ANG
BAB IX - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 12

Masa retribusi adalahjangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.
BAB IX - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 13

Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
PENDAFTARAN RETRIBUSI
BAB IX - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 14

- (1) Wajib retribusi, wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPORD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XII - PENETAP AN DAN PEMUNGUT AN RETRIBUSI
Pasal 15

Berdasarkan SPORD, sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1 ), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SK.RD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XII - PENETAP AN DAN PEMUNGUT AN RETRIBUSI
Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SK.RD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
TATACARAPEMBAYARAN
BAB XII - PENETAP AN DAN PEMUNGUT AN RETRIBUSI
Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % ( dua persen) setiap bulan.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, penentuan tempat pembayaran, serta angsuran dan/atau penundaan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - PEMANF AA TAN PEMBA Y ARAN RETRIBUSI
Pasal 18

- ( 1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi sebagian dikembalikan kepada Badan dan digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya diatur oleh Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
TATA CARA PENAGIHAN
BAB XIV - PEMANF AA TAN PEMBA Y ARAN RETRIBUSI
Pasal 19

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas Retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejakjatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
4. ( 4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - KEBERATAN
Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan terhadap SK.RD atau dokumen lain yang dipersamakan, kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yangjelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SK.RD atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB XVI - KEBERATAN
Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima hams memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XVI - KEBERATAN
Pasal 22

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% ( dua persen) sebulan untuk paling lama 12 ( dua be las) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB XVII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBA YARAN
Pasal 23

- (1) Atas Kelebihan pembayaran, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan retribusi kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam) bulan, sejak diterimannya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan, dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk terlebih dahulu melunasi utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, sejak diterbitkannya SKRDLB dan apabila jangka waktu tersebut terlampaui, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% ( dua persen), untuk tiap bulan keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
BAB XVII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBA YARAN
Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, diajukan secara tertulis kepada
- c. besarnya kelebihan pembayaran; C
- d. alasan dengan singkat danjelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati.
BAB XVII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBA YARAN
Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi tersebut diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat ( 4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan ini berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
BAB XVIII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI
Pasal 26

- ( 1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, atau keringanan retribusi sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan daan penghapusan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XIX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 27

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
KEDALUW ARSA PENAGIHAN
BAB XIX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguhjika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hurufb adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
8. ( 6) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakuk:an penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (7) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana
- (8) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
PENYIDIKAN
BAB XIX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan perkenaan, dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap danjelas; a
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan, mengenai orang pribadi atau badan, tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan, sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli, dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XIX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 30

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.
KETENTUANPENUTUP
BAB XIX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 31

Denoan herlaknva neratnran daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 9
BAB XIX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.
Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal 1 0 Januaci 2012
SEarr. 'Prn KABUPATEN MELAWI,
0
i
I
ULYONO
UP ATEN MELA WIT AHUN 2012 NOMOR MEL AW
1
PENJELASAN
Pasal 11

| Pasal 12 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Cukupjelas |
| Pasal 13 |
| Cukup jelas |
| Pasal 14 |
| Cukupjelas |
| Pasal 15 |
| Cukupjelas |
| Pasal 16 |
| Cukupjelas |
| Pasal 17 Cuk:up jelas |
| Pasal 18 |
| Cukupjelas 19 |
| Pasal |
| Cukupjelas |
| Pasal |
| 20 Ayat (1) |
| Ayat (2) Cukup jelas |
| Ayat (3) Keadaan di atau |
| luar kek:uasaannya adalah kekuasaan Wajib Retribusi. Ayat (4) Cukupjelas |
| Pasal 21 Cukupjelas |
| Pasal 22 Cukup jelas |
| Pasal 23 |
| Cukupjelas |
| Pasal 24 |
| Cukupjelas Pasal 25 |
| Cukupjelas Pasal 26 |
| Pasal 27 |
| Cukupjelas |
| Pasal 28 Cukupjelas |
| Pasal 29 |
| Cukupjelas |
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 33

Cukupjelas
T AMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELA WI NOMOR 102