Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2013
Tentang PERANGKAT DESA LAINNYA
Berlaku: 21 Januari 2013
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG PERANGKAT DESA LAINNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN
- a. bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang berlaku;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa Lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa Lainnya;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peristilahan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan sebutan Kepala Desa, Dusun dan Kepala Dusun;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA LAINNYA.
BAB I
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tabanan
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Perangkat Desa Lainnya adalah pembantu Perbekel dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
11. Kelian Banjar Dinas adalah pembantu Perbekel di wilayah bagian Desa.
BAB II - PERANGKAT DESA LAINNYA
Pasal 2

- (1) Perangkat Desa Lainnya terdiri dari :
- a. Sekretariat;
- b. Pelaksana Teknis Lapangan;dan
- c. Kelian Banjar Dinas.
- (2) Jumlah Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
BAB III - PERSYARATAN CALON
Pasal 3

Calon Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang sah;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
- d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung melakukan perbuatan baik sengaja atau tidak sengaja yang dapat meresahkan masyatakat sesuai dengan adat istiadat masyarakat setempat;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus kecuali bagi putra desa yang berada di luar desa yang bersangkutan;
- h. bersedia dicalonkan sebagai perangkat desa;
- i. usia paling rendah berumur 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi telah berumur 35 (tiga puluh lima) tahun,khusus untuk Kelihan Banjar Dinas paling tinggi telah berumur 54 (lima puluh empat) tahun ;dan
- j. paling rendah berpendidikan SMP atau sederajat (berijazah).
BAB IV - MEKANISME PENGANGKATAN
Pasal 4

- (1) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diangkat oleh Perbekel dari penduduk desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Perbekel .
- (3) Sebelum memangku jabatannya Kelihan Banjar Dinas mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agamanya.
- (4) Pelantikan Kelihan Banjar Dinas dilakukan oleh Perbekel .
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Perangkat Desa lainnya ditetapkan oleh Perbekel
BAB IV - MEKANISME PENGANGKATAN
Pasal 5

- (1) Apabila calon perangkat desa lebih dari satu orang dan berdasarkan penilaian memenuhi syarat, maka perlu diadakan seleksi dalam bentuk ujian penyaringan oleh Perbekel.
- (2) Apabila hasil ujian saringan lebih dari satu orang calon yang mmenuhi syarat, maka diadakan pemilihan oleh Perbekel dan diatuangkan dalam berita acara pemilihan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.
BAB IV - MEKANISME PENGANGKATAN
Pasal 6

- (1) Khusus untuk pengangkatan Kelian banjar Dinas dilaksanakan setelah diadakan pemilihan oleh masyarakat di masing-masing banjar yang bersangkutan dari beberapa calon yang memenuhi syarat.
- (2) Penetapan pengangkatan kelian Banjar Dinas ditetapkan dengan Keputusan Perbekel. dengan persetujuan BPD
- (3) Sebelum memangku jabatannya Kelihan Banjar Dinas mengucapkan Sumpah/janji sesuai dengan agamanya.
- (4) Pelantikan Kelian Banjar Dinas dilakukan oleh Perbekel pada awal masa jabatan Kelihan Banjar Dinas.
BAB V - MASA JABATAN
Pasal 7

- (1) Masa jabatan Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan paling lama sampai dengan umur 60 (enam puluh) tahun
- (2) Masa jabatan Kelian Banjar Dinas 6 (enam) tahun terhitung sejak dilantik dan dapat diangkat atau dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya..
- (3) Dalam hal Kelian Banjar Dinas kosong, maka Perbekel menunjuk seorang pejabat dari perangkat desa dan selambat-lambatnya dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan harus dilaksanakan pemilihan dan pengangkatan.
4. (2)
BAB VI - KEDUDUKAN KEUANGAN
Pasal 8

- (1)Perangkat Desa lainnya diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan /atau tunjangan lainnyasesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2)Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterimaPerangkat Desa Lainnyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2)paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten
BAB VII - URAIAN TUGAS
Pasal 9

Kepala Urusan membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
BAB VII - URAIAN TUGAS
Pasal 10

- (1) Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas:
2. a.mengumpulkan dan mengolah,mengevaluasi data di bidang pemerintahan,keamanan dan ketertiban;
3. b.mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat' c.melakukan pelayanan masyarakat dibidang pemerintahan,keamanan dan ketertiban;
4. d.membantu tugas-tugas dibidang pertanahan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku;
5. e.membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pajak,retribusi dan pendapatan lain-lain;
6. f.membantu tugas-tugas dibidang administrasi kependudukan,catatan sipil dan pertahanan sipil;
7. g.melakukan pembinaan dan ketertiban masyarakat;
8. h.membantu mengusahakan kegiatan yang terkait dengan pembinaan kerukunan warga;
9. i.mengumpulkan bahan-bahan dan menyusun laporandibidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban;dan
10. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan Perbekel.
11. Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas: a.mengumpulkan,mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian
12. dan pembangunan;
13. b.melakukan bimbingan dibidang perekonomian,pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
14. c.melakukan pelayana kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
15. d.melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
16. e.membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pisik di lingkungan desa;
17. f.melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di desa;
18. g.mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian dan pembangunan;dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Perbekel.
- (3) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas:
2. a.mengumpulkan,mengolah dan mengevaluasi data dibidang kesejahteraan rakyat;
3. b.melakukan bimbingan dibidang keagamaan,kesehatan,keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
4. c.melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan masyarakat;
5. d.membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana;
6. e.membantu pelaksanaan bimbingan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK),karang Taruna,pramuka dan organisasi masyarakat lainnya;
7. f.membina kegiatan pengumpulan sumbangan untuk keluarga miskin;
8. g.membantu melaksanakan pungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI);
9. h.mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang kesejahteraan rakyat;dan
10. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan Perbekel.
- (4) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas :
12. a.menerima,menyimpan dan mengeluarkan uang desa;
13. b.mengurus dan membayar gaji pegawai;
14. c.mengurus pembukuan keuangan desa;
15. d.mengurus pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan yang telah dikeluarkan;
16. e.mengumpulkan bahan dan menusun laporan keuangan;dan
17. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Perbekel.
- (5) Kepala Urusan Umum Mempunyai tugas :
19. a.melakukan administrasi pegawai;
20. b.melaksanakan urusan perlengkapan/inventarisasi (kekayaan)
21. desa,menyediakan,menyimpan,mendistribusikan dan memelihara alat-alat tulis kantor;
22. c.melaksanakan urusan rumah tangga;
23. d.mengatur pelaksanaan rapat-rapat dinas dan upacara;
24. e.melakukan urusan surat-menyurat,kearsipan dan ekspedisi;
25. f.mengumpulkan bahan-bahan dan menyusun laporan pemerintahan desa;dan g.melaksanakan tugas lain yang diberikan Perbekel.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Urusan bertanggung jawab kepada perbekel melalui Sekretaris Desa.
.
Bagian Kedua Pelaksana Teknis Lapangan
BAB VII - URAIAN TUGAS
Pasal 11

Pelaksana Teknis Lapangan membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
BAB VII - URAIAN TUGAS
Pasal 12

- (1) Pelaksanan Teknis Lapangan mempunyai tugas :
- a. memberikan bantuan staf kepada Sekretaris Desa Dan Perbekel;
- b. melaksanakan administrasi umum,administrasi penduduk,administrasi keuangan ,administrasi penduduk,administrasi keuangan ,administrasi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan tugasnya masing-masing;dan
- d. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Perbekel dan Sekretaris Desa. ;
- (2) Petugas Administrasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi BPD dan adnministrasilainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Teknis lapangan bertanggung jawab kepada Perbekel melalui Sekretaris Desa.
Bagian Ketiga Kelian Banjar Dinas
BAB VII - URAIAN TUGAS
Pasal 13

- (1) Kelian Banjar Dinas sebagai staf operasional Perbekel di wilayah kerjanya mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kegiatan Perbekel dalam kepemimpinan Perbekel di wilayah kerjanya;
- b. melakukan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan ketertiban masyarakat di wilayah kerjanya;
- c. melaksanakan Peraturan Desa di wilayah kerjanya;
- d. melaksanakan kebijakan Perbekel di wilayah kerjanya;
- e. membina serta meningkatkan swadaya dan gotong royong;dan
- f. melaksanakn tugas lain yang diberikan oleh Perbekel.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelian Banjar Dinas bertanggungjawab kepada Perbekel melalui Sekretaris Desa.
BAB VIII - LARANGAN
Pasal 14

Perangkat desa lainnya dilarang :
- a. melaksanakan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat bangsa, negara, pemerintah daerah, desa dan masyarakat;
- b. menyalahgunakan wewenang jabatan;
- c. menyalahgunakan barang, uang atau surat berharga, milik negara, daerah maupun desa;
- d. memiliki, menjual belikan, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang, dokumen atau surat berharga milik negara, daerah maupun desa secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerja dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan atau pihak lain yarg secara langsuug atau tidak langsung dapat merugikan negara, daerah dan desa;
- f. menerima hadiah atau pemberian dalam bantuan apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu berhubungan dengan jabatan dan pekerjaan yang berangkutan;
- g. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat kecuali untuk kepentingan tugas;
- h. bertindak sewenang-wenang kepada masyarakat;
- i. melakukan tindakan dengan sengaja dan melakukan sesuatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani, sehinga merigakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- j. menghalangi jalannya tugas kedinasan;dan
- k. membocorkan dan / atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukannya untuk kepentingan pribadi golongan atau pihak lain.
BAB VIII - LARANGAN
Pasal 15

Perangkat Desa Lainnya yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
BAB IX - MEKANISME PEMBERHENTIAN
Pasal 16

- (1) Perangkat Desa Lainnya berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;dan/atau
- c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut - turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa Lainnya;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Perangkat Desa lainnya;
- e. melanggar larangan; dan / atau
- f. melakukan tindakan -tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kredibilitasnya sebagai Perangkat Desa Lainnya.
BAB IX - MEKANISME PEMBERHENTIAN
Pasal 17

- (1) Perangkat Desa Lainnya yang didakwa tersangkut dalam suatu tindak pidana, oleh Perbekel dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.
- (3) Selama Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pemberhentian sementara, Perbekel menunjuk penjabat sementara.
- (4) Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara oleh Perbekel apabila terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, maka Perbekel memberhentikan yang bersangkutan.
- (5) Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara oleh Perbekel, setelah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti melakukan tindak pidana / tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukim yang tetap, maka I'erbekel harus merehabilitasi dan mencabut Keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan dan mengaktifkan kembali yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (6) Apabila Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana, dimaksud pada ayat (5) telah berakhir masa jabatannya, Perbekel hanya merebalitasi Perangkat Desa yang bersangkutan.
BAB IX - MEKANISME PEMBERHENTIAN
Pasal 18

- (1) Perangkat Desa Lainnya yang tersangkut tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah, maka Perbekel memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan perbekel.
- (3) Tugas dan kewajiban Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk Perbekel sampai dengan diangkatnya penjabat yang baru.
- (4) Apabila berdasarkan keputusan pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan yang bersangkutan melakukan upaya banding maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun dari putusan pengadilan tingkat pertama dan upaya banding dimaksud belum selesai, Perbekel dapat memberhentikan yang bersangkutan.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Perangkat Desa Lainnya yang ada, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas, dengan ketentuan Perbekel menetapkan kembali pengangkatan Perangkat Desa Lainnya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2001 Nomor 50,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.
Ditetapkan di Tabanan Pada tanggal 21 Januari 2013
BUPATI TABANAN
NI PUTU EKA WIRYASTUTI
Diundangkan di Tabanan Pada tanggal 21 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN
I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2013 NOMOR 3
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa dengan adanya landasan / pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah desa maka pelaksanaan prinsip desentralisasi, otonomi dan tugas pembantuan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan.
Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai ketentuan pelaksanaannya serta dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa maka dipandang perlu mengatur mengenai Perangkat Desa Lainnya.
PENJELASAN
Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelasAyat (3)Pengucapan sumpah /janji Kelian Banjar Dinas sesuai dengan agama yang diakui Pemerintah yaitu;a.Diawali dengan ucapan 'OM Attah Parama Wisesa untuk penganut agama Hindu;b.Diawali dengan ucapan 'Demi Allah ' untuk penganut agama Islam;- c. Diakhiri ucapan 'Semoga Tuhan Menolong Saya' untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik;2. d.Diawali dengan ucapan 'Demi Sanghyang Aji Buddha'untuk penganut agama Buddha.Susunan sumpah/janji 'sebagai berikut: saya bersumpah/berjanji; bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Keliahan Banjar Dinas dengan sebaikbaiknya,sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ;dan Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala Peraturan PerUndang-undanganyang berlaku bagiDesa,Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonersia.Ayat (4) Cukup jelasAyat (5) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas

```TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 3