UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 2023
Tentang MENGUBAH "INDONESISCHE COMPTABILITEITSWET" (STAATSBLAD 1925 NO. 448) DAN "INDONESISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419)
Berlaku: 4 Januari 1954
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa diperlukan peraturan-peraturan yang memungkinkan mengajukan daftar-daftar perhitungan anggaran Negara tepat pada waktunya;
- b. bahwa untuk mencapai maksud itu undang-undang dan peraturanperaturan yang sekarang ada perlu sekali disederhanakan;
- c. bahwa menurut ketentuan dalam Staatsblad 1948 No. 334 pasal 8a "Indonesische Comptabiliteitswet", telah dihentikan kekuatan berlakunya sejak tanggal 1 Januari 1946, sedangkan pasal itu sudah pasti menjadi bertentangan dengan rancangan baru untuk mengadakan penyederhanaan;
- d. bahwa karena pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu dengan segera diadakan beberapa perubahan dalam "Indonesische Comptabiliteitswet", sebelum Undang-undang itu diubah seluruhnya;
- e. bahwa berhubung dengan hal itu dikehendaki juga beberapa perubahan dalam "Indonesische Bedrijvenwent";
- f. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak tindakan tersebut di atas perlu segera diadakan.
Mengingat
:
pasal 96 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MENGUBAH "INDONESISCHE COMPTABILITEITSWET" (STAATSBLAD 1925 NO. 448) DAN "INDONESISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419).
PASAL I
"Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419), sebagaimana telah ditambah dan diubah, terakhir berturut-turut dengan Staatsblad 1935 No. 1 dan Staatsblad 1936 No. 445 serta Staatsblad 1941 No. 30, diubah dan ditambah lebih lanjut sebagai berikut:
- I. Pasal-pasal 7, 8, 9 dan 10 "Indonesische Comptabiliteitswet" dibaca sebagai berikut:
Pasal 7
Tahun dinas berlaku dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember yang berikut.
Pasal 8
Yang termasuk dinas sesuatu tahun ialah:
- a. semua jumlah uang, yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang selama tahun itu dimasukkan dalam atau dikeluarkan dari Kas Negeri atau kantor yang diserahi pekerjaan Kas Negeri;
- b. semua perhitungan, yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang selama tahun itu dilakukan antara bagian-bagian anggaran;
- c. semua jumlah uang, yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang selama tahun itu dibukukan atas daftar-daftar perhitungan tertentu, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
- d. semua jumlah uang, yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang selama tahun itu diterima atau dikeluarkan oleh Wakil-wakil Republik Indonesia di Luar Negeri;
- e. pembayaran-pembayaran berkenaan dengan tahun itu, yang diterima dari atau diberikan kepada perusahaan-perusahaan Negara yang berdasarkan "Indonesische Bedrijvenwet";
- f. sisa-sisa dari uang-uang untuk diperhitungkan kemudian yang ada pada akhir tahun itu, yang di dalam waktu dua bulan sesudah itu telah diberikan perhitungannya.
Pasal 9
- (1) Jika di dalam suatu tahun belum dilakukan pengeluaranpengeluaran mengenai hutang-hutang Negara yang sudah dapat ditagih di dalam tahun itu, maka hutang-hutang itu sekedarbelum kedaluwarsa dibebankan pada anggaran tahun pembayarannya, yaitu pada anak pasal yang uraiannya sesuai dengan pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan, atau jika anak pasal yang demikian itu tidak ada pada anak pasal yang termasuk pos pengeluaran-pengeluaran tidak tersangka.
- (2) Pengeluaran-pengeluaran tidak tersangka yang terjadi karena hal tersebut di atas dipertanggung jawabkan tersendiri dalam daftar perhitungan anggaran yang termaksud dalam Pasal 69.
N/A
Pasal 10

- (1) Tentang semua jumlah yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang termaksud pada Pasal 8 huruf a sampai dengan f, disampaikan pertelaan-pertelaan kepada Kementerian-kementerian di dalam waktu yang demikian, sehingga daftar perhitungan anggaran, yang disebut dalam Pasal 69, dapat dibuat selambat-lambatnya enam bulan sesudah akhir tahun.
- (2) Menteri Keuangan membuat peraturan-peraturan mengikat tentang pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1)".
- II. Pasal-pasal 8a, 11 dan 11a "Indonesische Comptabiliteitswet dicabut.
- III. Pada ayat 3 pasal 42 "Indonesische Comptabiliteitswet" perkataanperkataan "voor het sluiten van de betrokken dienst" diganti dengan perkataan-perkataan "uiterlijk binnen twee maanden na afloop van het jaar".
- IV. Ayat 4 Pasal 12 "Indonesische Bedrijvenwet" dicabut.
- V. Pasal 16 "Indonesische Bedrijvenwet" dibaca sebagai berikut: "Kecuali pembayaran-pembayaran berkenaan dengan dengan tahun itu yang diterima dari atau diberikan kepada Negara, maka yang termasuk dinas sesuatu tahun ialah:
- a. untuk anak bagian yang pertama:
8. 1e.kewajiban-kewajiban berkenaan dengan pengeluaranpengeluaran modal, yang selama tahun itu timbul terhadap pihak ketiga;
9. 2e.perhitungan-perhitungan dengan anak bagian yang kedua atau bagian-bagian anggaran lainnya, yang berkenaan dengan tahun itu;
10. 3e.uang-uang muka yang selama tahun itu diberikan kepada pemborong-pemborong atau leverancier-leverancier berdasarkan Pasal 42 "Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan yang berkenaan dengan pengeluaran-pengeluaran modal, tetapi lain daripada yang termaksud pada 1e
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-4 - b. untuk anak bagian yang kedua:
- 1e.perhitungan-perhitungan dengan anak bagian yang pertama atau bagian-bagian anggaran lainnya, yang berkenaan dengan tahun itu;
2e.semua beban dan hasil lainnya yang timbul selama tahun itu".
- VI. Dalam Pasal 23 "Indonesische Bedrijvenwet" perkataanperkataan "het tweede lid van" dihapuskan.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan, dengan ketentuan bahwa:
- (1) Undang-undang Darurat ini untuk pertama kalinya akan digunakan pada penyusunan daftar perhitungan anggaran untuk tahun 1953 dengan mengecualikan perubahan Pasal 9 "Indonesische Comptabiliteitswet", termuat pada angka 1.
- (2) Pasal 9 "Indonesische Comptabiliteitswet" yang telah diubah itu pertama kalinya akan digunakan pada penyusunan daftar perhitungan anggaran untuk tahun 1954.
- (3) Menteri Keuangan membuat peraturan-peraturan mengikat tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat 1 dan 2.
Berhubung dengan kesukaran-kesukaran yang mungkin dapat timbul dalam melaksanakan dengan segera seluruh peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat ini, maka Menteri Keuangan untuk ini berhak menetapkan peraturan-peraturan peralihan seperlunya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 1953. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd
SOEKARNO.
PERDANA MENTERI. MEWAKILI MENTERI KEUANGAN, ttd ALI SASTROAMIDJOJO.
Diundangkan pada tanggal 4 Januari 1954. MENTERI KEHAKIMAN, ttd DJODY GONDOKUSUMO.
LEMBARAN NEGARA NOMOR 6 TAHUN 1954
PENJELASAN
Pasal 16

IBW sekarang menentukan tahun dinas bagi beban-beban dan hasil-hasil exploitasi saja. Untuk menentukan tahun dinas bagi pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan-penerimaan modal harus dipakai pasal 8 ICW (lama). Karena pasal 8 ICW baru berdasarkan kasstelsel, yang tidak berlaku bagi anggaran perusahaanperusahaan Negara, maka hubungan antara pasal 16 IBW dan pasal 8 ICW., mengenai pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan-penerimaan modal harus diputuskan. Redaksi baru menyebut pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan modal dan juga beban-beban dan hasil-hasil exploitasi yang harus dianggap termasuk tahun dinas perusahaan Negara.
Ayat kedua pasal ini dihapuskan dan dimasukkan pada pasal 8 ICW (sub e), karena penempatan secara ini dipandang lebih baik dilihat dari sudut sistematik undangundang.
Karena ayat 2 pasal 16 IBW dihapuskan, maka pasal 23 IBW juga harus disesuaikan dengan perubahan tersebut.
Karena undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan, maka tahun dinas 1953 ditutup pada tanggal 31 Desember tahun itu juga, artinya isi undang-undang ini berlaku bagi daftar perhitungan anggaran mengenai tahun 1953.
Hanya karena pasal 9 ICW, yang telah diubah ini, baru akan menjadi berlaku terhadap daftar perhitungan anggaran mengenai tahun 1954, maka di dalam daftar perhitungan anggaran mengenai tahun 1953 masih akan nampak pos-pos "pengeluaran-pengeluaran tidak tersangka", yang berdasarkan pasal 9 ICW lama, Pengecualian berlakunya pasal 9 ICW yang telah diubah ini dirasa perlu untuk menghindarkan, bahwa pengeluaranpengeluaran yang di dalam berjalannya tahun 1953 telah dibukukan pada pos-pos "pengeluaran-pengeluaran tidak tersangka" kelak pada akhir tahun itu harus dipindahkan pada pos-pos lain. Yang demikian itu hanya akan mengakibatkan penambahan tata usaha saja, yang untuk masa sekarang tentu tidak diingini.
PASAL III.
Tidak memerlukan penjelasan.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 502