PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 15 Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 11 Mei 2015
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Keuangan Desa yang Bersumber dari Alokasi Dana Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN
BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa.
16. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
17. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
18. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
20. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
21. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas Desa.
22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
BAB IV - PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 4
Pasal 5

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah dapat memberi sanksi kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. penundaan pencairan keuangan Desa.
- b. pengurangan Keuangan Desa sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) untuk Tahun Anggaran berikutnya.
- c. dalam hal terdapat batas Desa belum tuntas maka Desa yang bersangkutan diberi sanksi berupa pengurangan Alokasi Dana Desa sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) pada tahun anggaran berikutnya.
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 dan semua Peraturan Bupati yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 4
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 11 Mei 2015
BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 12 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ttd
MUHAMMAD SUKRI
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 15
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015
DAN
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2015
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
- pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kantor Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Singkawang;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
«
Menetapkan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Unclang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
9. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 23);
10. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 45);
PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSED UR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KANTOR PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA SINGKAWANG.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal8
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 8 November 2016 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 10 November 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA SING KA WANG
SYECH BANDAR BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 35
Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN Pembina Tk.I NIP. 19681016 199803 1 004
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR
: 41 TAHUN 2016
TANGGAL
: 8 NOVEMBER 2016
TENTANG
STAND AR
OPERASIONAL
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KANTOR
PENYULUH
PERTANIAN,
PERIKANAN,
KEHUTANAN
DAN
KETAHANAN
PANGAN
KOTA
SINGKAWANG
JENIS - JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KANTOR PENYULUH PERTANIAN, PERI KANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA SINGKAWANG
A.TATAUSAHA
--
--
-
·-
-
-
-
-
--
·-
··-
·-
| NO | NAMA SOP --------- | KETERANGAN |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Pengurusan Surat Masuk ·--- | |
| 2 | Pengurusan Surat Keluar | |
| 3 | Pengusulan Kenaikan Pangkat ··--- | |
| 4 | Pelaksanaan Layanan Rapat | |
| 5 | -------· Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan PNS | |
| 6 | Pengembangan Karir Pegawai | |
| 7 | Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala --- ·---- ---· | |
| 8 | Pelayanan Tamu | |
| 9 | ·-·-· Penyusunan Formasi dan Bezzeting ----- | |
| 10 | Pembuatan Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) | |
| 11 | Pelayanan lzin Penelitian Mahasiswa/ Izin Praktek Kerja Lapangan ··--- | - |
| 12 | Pelayanan Kebersihan Kantor | |
| 13 | Pengusulan Izin Belajar dan Tugas Belajar | |
| 14 | Pengajuan Beban Kerja (BK) Pegawai | |
| 15 | Pembuatan Surat Perintah Tugas dan Perjalanan Dinas | |
| 16 | Penerbitan SK | |
| 17 | Pembuatan Surat Edaran | |
| 18 | Penanganan Rumah Tangga Kantor | |
| 19 | Penerbitan Surat Tugas -·- | |
| 20 | Pengajuan Uang Makan | |
-
--
-
-
-
·-
··-
·--
··-
·-
-
-·-
-·-
-
·-
---
·--
-
--
--
-
| 21 | Pengelolaan Kehadiran Kerja Pegawai |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | Pengiriman Surat Keluar |
| 23 | Pengarsipan Surat ·- ·----·------- |
| 24 | Pengiriman Surat Keluar |
| 25 | - Pengumpulan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) --- |
| 23 | Pengusulan Diklat ---- |
| 27 | Pengusulan Karis,Karsu,Karpeg/KPE . |
| 28 | Pengusulan Perubahan Status CPNS menjadi PNS |
| 29 | Pengusulan Pensiun PNS |
| 30 | Pengusulan PLT dan PLH ----· |
| 31 | Pengusulan Surat Tugas Perjalanan Dinas ------ |
| 32 | Pengamanan Kantor |
| 33 | Pengusulan Penghargaan Satya Lencana/ PNS Teladan ·---· |
| 34 | Pengusulan Penjatuhan Huku man Disiplin -- |
| 35 | Pengusulan TASPEN ·-- |
| 36 | Pengusulan Ujian Dinas ------· |
| 37 | Pengusulan Ujian Penyesuaian Ijazah |
| 38 | Tanggapan atas Keberatan Penilaian SKP |
| 39 | Pembuatan Buku Penerimaan Barang |
| 40 | Pembuatan Buku Pengeluaran Barang ---------------- |
| 41 | Pembuatan Buku Barang Pakai Habis ---- |
| 42 | Pembuatan Kartu Inventaris Barang ----- |
| 43 | Pembuatan Kartu Inventaris Ruangan ·-- |
| 44 | Pembuatan Stoke Opname Barang - |
| 45 - | Pengurusan Barang --·-· ·--· ----·-·-----·· -- . ····-····--·· - . .. --- .. - ----- ···• ····-- - -----·· ------ ------- -- |
| 46 | Penyimpanan Barang |
| 47 | Penyusunan Rencana Kerja Tahunan {RKT) ---- |
| 48 | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ·-·--·- |
| 49 | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas SKPD/Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ---------- -- |
---------
------
--
-
-
-
-
-
--
-
---
--
--
--
--
-
| 50 | Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 51 | Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) ---- |
| 52 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja ---- |
| 53 | Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) - |
| 54 | Penyusunan Petunjuk Teknis |
| 55 | ---- Pembuatan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) |
| 56 | Penyusunan Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) - ------ |
| -- 57 | Penyusunan Profil ----- |
| 58 | Penyusunan Data Base |
| 59 | Penyusunan Pengumpulan Data Laporan |
| 60 | Penyusunan Laporan Akhir DAK |
| 61 | ----- Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) |
| 62 | Pembayaran Gaji |
| 63 | Upload Gaji Pegawai |
| 64 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) |
| 65 | Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) ---- |
| 66 | Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran |
| 67 | Penyusunan Anggaran Kas APBD (Murni dan Perubahan) |
| 68 | Register Penutupan Kas ----- |
| 69 | Pencairan Dana -- |
| 70 | Penjurnalan |
| 71 | ---· Penyusunan Buku Besar |
| 72 | Penyusunan Neraca Saldo |
| 73 | Penyusunan Neraca |
| 74 | -------- Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) |
| 75 | Penyusunan Prognosis |
| 76 | --·--· Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK) |
| 77 | Penyusunan Buku Kas Umum |
| 78 | ----- Penyusunan Buku Kas Tunai |
| 79 | Penyusunan Buku Simpanan Bank |
-
-
··-
-
-
-
-
- ..
| 80 | Penyusunan Buku Pajak |
|------|-------------------------------------------|
| 81 | Penyusunan Buku Panjar |
| 82 | Rekapitulasi Rincian Objek Belanja (ROB) |
| 83 | Pembuatan SPJ Fungsional |
| 84 | Pengesahan Laporan SPJ |
| 85 | ---- Verifikasi Surat Pertanggung Jawaban |
| 86 | Penyusunan Laporan DAK |
| 87 | -· Penyusunan Laporan SPT Tahunan |
| 88 | Penyusunan Laporan SPT Masa |
| 89 | Penyusunan DPA-SKPD |
·---
B. SEKSI KETAHANAN PANGAN
-
-
-
--·
| NO ·--- | NAMA SOP .. - -- . - -- - -· | KETERANGAN --- - |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | • ·-----·-------- ···------·-- - - --- ---·----------- Pelatihan dan Pendampingan Desa Mandiri Pangan (Demapan) | |
| 2 | Penanganan Daerah Rawan Pangan (Pdrp) Akibat Bencana | - |
| 3 | Penyusunan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Skpg) ·------ | - |
| 4 | Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Fsva) '--· --·-- | ·---- -- |
| 1-------- 5 | Penanganan Penyusunan Bahan Makanan (Nbm) | --- --- |
| 6 | -- Pengadaan Pangan Pemerintah Daerah (Cppd) | - |
----
C.SEKSIPENYELENGGARAANPENYULUH
---
| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | a Seksi --·- Penyusunan Program Kerj Penyelenggaraan Penyuluh - | |
| 2 | an Teknis Pengolahan Perumusan Kebijak Penyelenggaraan Penyuluh - | |
| 3 | nis Tugas Penyusunan Juklak dan Juk Penyelenggaraan Penyuluh | |
| 4 | Pedoman Penerapan Kebijakan dan Penyuluhan | |
| 5 | tingkat Perencanaan Penyuluhan di Kelurahan, Kecamatan, dan Kota | |
| 6 | Pembinaan Penyuluhan | |
| 7 | ngendalian Pengawasan dan Pe Penyelenggaraan Penyuluhan | |
| 8 | Pelaksanaan Penyulunan | |
| 9 | Kerja dan Pengembangan Mekanisme, Tata Metode Penyuluhan | |
| 10 | masan, dan Pengumpulan, Pengolahan, Penge Penyebarluasan Materi Penyuluhan | |
d
D. SEKSI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI DAN PENYULUH
1. SEKSI SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI
··-
··-
| NO | NAMA SOP | KETERANGAN |
|------|-------------------------------------|--------------|
| 1 | Pembuatan Surat Tugas Pelatihan PPL | ··- |
| 2 | Penyusunan RDKK | |
| 3 | Pembentukan Kelompok Tani ·--· | |
| 4 | Pelaksanaan Pameran | |
WALIKOTA SINGKAWANG,
AWANG ISHAK
Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
YASMALIZAR, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004