UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 1955
Tentang MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN
Berlaku: 5 Mei 1955
N/A
Preamble

Menimbang
:
- bahwa berhubung dengan gentingnya keadaan Keuangan Negara pada Dewasa ini, maka sebagai salah satu usaha untuk memperbaiki keadaan ini dipandang perlu menambah pendapatan Negara dengan jalan mengadakan opsenten atas cukai dari barang yang tersebut di bawah ini : gasolin, bensin dan segala sulingan minyak bumi yang mempunyai sifat sama dengan yang tersebut dahuluan, yakni bahwa barang-barang itu menguap lebih cepat daripada minyak lampu; bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan;
Mengingat
:
pasal 96 dan pasal 117 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN.
N/A
Pasal 1

.
Jumlah cukai atas : gasolin, bensin dan segala sulingan minyak bumi yang mempunyai sifat sama dengan yang tersebut dahuluan, yakni bahwa barang-barang itu menguap lebih cepat dari pada minyak lampu, ditetapkan pada pasal 1 ayat 2 sub b dari Ordonansi 27 Desember 1886 (Staatsblad No. 249), Undang-undang No. 27 tahun 1954, untuk suatu waktu yang tidak tertentu dinaikkan dengan tambahan opsenten sejumlah 140 (seratus empatpuluh).
N/A
Pasal 2

.
Menteri Keuangan menetapkan peraturan-peraturan lebih lanjut untuk menambah pembayaran cukai, yang harus dibayar atas barang-barang yang pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini tersedia dalam jumlah banyaknya yang melebihi sesuatu jumlah maksimum yang ditetapkan.
N/A
Pasal 3

.
Barang siapa yang menurut pasal 2 diwajibkan memberitahukan tidak atau tidak memenuhi penuh kewajiban ini atau memasukkan pemberitahuan yang tidak betul, dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya atau satu tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.
Barang-barang yang terhadapnya dilakukan pelanggaran, termasuk pembungkusannya, akan disita dengan tidak mengindahkan apakah barang-barang itu kepunyaan yang terhukum.
Peristiwa-peristiwa yang diancam dengan hukuman menurut ayat pertama adalah pelanggaran.
N/A
Pasal 4

.
Untuk menghindarkan penuntutan di muka hakim karena peristiwa-peristiwa yang diancam dengan hukuman menurut pasal 3, Menteri Keuangan dapat berdamai atau menyuruh berdamai.
N/A
Pasal 5

.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 5 Mei 1955.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 1955. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO.
Menteri Keuangan, ttd.
ONG ENG DIE.
Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.
Diundangkan pada tanggal 4 Mei 1955. Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.
PENJELASAN
Pasal 1

s/d 5 dianggap cukup jelas, sehingga tidak membutuhkan uraian lebih lanjut.
LN 1955/24; TLN NO. 798