UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 57 Tahun 1958
Tentang No Description
Berlaku: 29 Juli 1958
N/A
Preamble

Menimbang
:
- a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara telah menetapkan "Undang-undang Darurat tentang mengubah dan menambah Undang-undang Pelabuhan Berat Barang (Goederengeld Ordonnantie") beserta "Peraturan Uang Berat (Algemeen Goederengeld Reglement") yaitu Undangundang Darurat No. 8 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 39);
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undangundang Darurat tersebut dengan perubahan dan tambahannya perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;
Mengingat : Pasal-pasal 97 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANGUNDANG DARURAT No. 8 TAHUN 1952 TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG BEA BERAT BARANG (GOEDERENGELD ORDONNANTIE) BESERTA PERATURAN BEA BERAT BARANG (ALGEMEEN GOEDERENGELD REGLEMENT") (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 No. 39), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
N/A
PASAL 1

.
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1952 tentang mengubah dan menambah Undang-undang bea berat barang (Algemeen Gooederengeld Reglement") (Lembaran Negara tahun 1952 dan tambahan-tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

.
Daftar nama pelabuhan-pelabuhan bea berat barang termuat dalam pasal 1 Ordonnantie tertanggal 11 Mei 1927 (Staatsblad 1927 No. 201). ditambah dengan Amurang, Banjarmasin, Bitung, Donggala, Inobonto, Palembang, Petta, Tamoko dan Taruna, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Tanjung Priuk, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Banyuwangi, Cilacap, Panjang, Palembang, Jambi, Rengat, Pakan Baru, Bagan Siapi-api, Labuanbilik, Asahan, Tanjungtiram, Tanjungberingin, Belawan, Tanjungplira, Langsa, Lho Seumawe, Sigli, Uleelheue, Sibolga, Teluk- baylir. Bengkulu, Pontianak, Sambas, Sampit, Samarinda, Tanjung- redeb, Makasar. Manado, Bitung, Gorontalo, Ambon, Banda Neira, Ternate, Buleleng, Ampenan, Banjarmasin, Benoa, Donggala, Tamoko, Petta, Amurang dan Inobonto.
Diundangkan pada tanggal 29 Juli 1958.
MENTERI KEHAKIMAN, ttd.
G.A. MAENGKOM.
MENTERI PELAYARAN a.i., ttd.
SUKARDAN
N/A
Pasal 2

.
Jumlah uang maksimum sebanyak F 1,25 yang disebut dalam pasal 5 ayat 3 Algemeen Goederengeld Reglement terlampir pada Ordonantie tersebut, diubah menjadi jumlah uang sebanyak Rp,25 (dua puluh lima rupiah).
Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang tentang perubahan Goederengeld Ordonnantie dan Algemeen Goederengeld Reglement (Staatsblad 1927 No. 201).
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut terhadap pelabuhan Banjarmasin sampai tanggal 1 Januari 1950.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1958. Presiden Republik Indonesia, ttd.
SUKARNO.
MENGENAI
UNDANG-UNDANG No. 57 TAHUN 1958
TENTANG
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT No. 8 TAHUN 1952 TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG BEA BERAT BARANG (GOEDERENGELD ORDONNANTIE) BESERTA PERATURAN BEA BERAT BARANG (ALGEMEEN GOEDERENGELD REGLEMENT)" (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 No.39), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Sebagaimana telah diketahui, bea berat-barang di pelabuhan-pelabuhan yang masuk bilangan untuk itu, adalah dipungut dari semua barang-barang, yang dimasukkan dari luar daerah pelabuhan yang bersangkutan atau dikeluarkan keluar dari daerah pelabuhan yang bersangkutan, lihat pasal-pasal dari goederengeld reglement yang ditetapkan dengan ordonansi tanggal 11 Mei 1927 No. 4 (Staatsblad No. 201) seperti yang telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Darurat No. 31 tahun 1950, sedang di dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 dari "goederengeld reglement" termasuk disebut halhal dalam mana pembebasan bea berat-barang dikabulkan; bea berat-barang ini ialah dimaksudkan sebagai ganti dari ongkos-ongkos umum yang dikeluarkan oleh Negara guna pembuatan dan pemeliharaan perlengkapan dari pelabuhan-pelabuhan yang dimaksudkan di atas dan adalah semata-mata dipungut di tempat, di mana Negara telah mengeluarkan perongkosan uang guna pembuatan dan pemeliharaan perlengkapan itu.
Dengan Undang-undang Darurat No. 31 tahun 1950, telah ditetapkan jumlah maksimum sampai berada bea berat-barang boleh dipungut, yaitu Rp. 3,- tiap-tiap 1000 kg. berat kotor.
Oleh sebab berbagai-bagai alasan maka Undang-undang Darurat No. 31 tahun 1950 tidak pernah ditetapkan sebagai Undang-undang biasa.
Undang-undang Darurat No. 31 tahun 1950 itu perlu dicabut dan telah dicabut oleh Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1952, karena tidak sesuai lagi dengan keadaan dan diganti dengan Undang-undang Darurat baru yang disesuaikan dengan keadaan.
Berhubung dengan sangat naiknya ongkos-ongkos guna pembuatan dan pemeliharaan perlengkapan karena kenaikan harga bahan-bahan dan upah-upah, maka adalah sangat perlu tarip ini diperbaiki, guna sekedar menutup kekurangan-kekurangan pada ongkos-ongkos penyelenggaraan dari perusahaan-perusahaan pelabuhan.
Sesudah semasak-masaknya dipertimbangkan, maka dianggap bahwa kenaikan sampai batas Rp. 25,-. (maksimum) untuk tiap-tiap 1000 kg. berat kotor adalah pantas sedang kenaikan yang se-benarnya dilakukan ialah Rp. 9,- tiap-tiap 1000 kg. berat kotor.
Kenaikan pemungutan ini telah membawa sekedar penambahan penghasilanpenghasilan pelabuhan.
Dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
Di dalam tahun 1951 penghasilan yang sebenarnya dari uang berat barang didasarkan atas pemungutan sebanyak Rp. 3,- tiap-tiap 1000 kg. berat kotor, keteranganketerangan statistik mengenai tahun ini untuk masing-masing pelabuhan dapat digambarkan sebagai berikut:
Tahun 1951.
Tanjung Priuk ...
2.315.070,55
Semarang ...
469.278,10
Surabaya .. ...
1.243.014,23
Makasar ...
708.322,56
Belawan ...
1.626.555,95
Teluk Bayur ...
147.228,93
Palembang ...
-
Pelabuhan-pelabuhan kecil ...
1.447.048,39
Pelabuhan-pelabuhan kecil bukan perusahaan
672.418,89
8.628.937,60
Penghasilan dari bea berat-barang mengenai tahun 1952, didasarkan atas pemungutan sebanyak Rp. 9,- tiap-tiap 1000 kg. berat kotor adalah sebagai berikut:
Tahun 1952.
Tanjung Priuk ...
6.844.938,65
Semarang ...
1.287.805,70
Surabaya ...
3.606.521,30
Belawan ...
4.290.907,03
Makasar ...
1.962.610,66
Teluk Bayur ...
326.856,83
Pelabuhan-pelabuhan Perusahaan Kecil ...
4.658.028,23
Pelabuhan-pelabuhan kecil bukan Perusahaan
1.014.980,77
Jumlah ...
23.992.694,17
Untuk menggambarkan perkembangan lebih lanjut pun di bawah ini dikemukakan angka-angka tahun-tahun selanjutnya:
Tahun 1953.
Tanjung Priuk ...
8.212.592,38
Semarang ...
1.678,387,40
Surabaya ...
6.377.933,65
Belawan ...
6.331.864,51
Makasar ...
3.123.920,54
Teluk Bayur ...
557.388,67
Palembang ...
-
Pelabuhan-pelabuhan perusahaan kecil ...
6.650.963,40
Pelabuhan kecil bukan perusahaan ...
1.092.531,09
Jumlah ...
34.025.581,54
Tahun 1954.
Tanjung Priuk ...
7.776.066,48
Semarang ...
1.892.574,12
Surabaya ...
5.893.969,15
Belawan ... ...
5.986.700,68
Makasar ...
1.883.355,51
Teluk Bayur ...
495.820,81
Palembang ...
-
Pelabuhan-pelabuhan Perusahaan kecil ...
7.362.318,46
Pelabuhan-pelabuhan kecil bukan perusahaan
1.450.327,70
Jumlah ...
32.741.132,91
Tahun 1955.
Tanjung Priuk ...
7.835.566,61
Semarang ...
1.692.682,95
Surabaya ...
5.205.188,30
Belawan ...
4.951.706,09
Makasar ...
1.016.174,08
Teluk-Bayur ...
435.929,86
Palembang ...
1.735.557,30
Pelabuhan-pelabuhan Perusahaan Kecil ...
4.523.954,88
Pelabuhan-pelabuhan kecil bukan perusahaan
1.131.243,62
Jumlah ...
28.528.003,69
Tahun 1956.
Tanjung Priuk ...
5.851.925,15
Semarang ...
842.310,85
Surabaya ...
3.207.771,55
Belawan ...
3.000.793,42
Makasar ...
793.678,59
Teluk-Bayur ...
330.670,41
Palembang ...
1.261.118,70
Pelabuhan-pelabuhan Perusahaan Kecil ...
2.546.666,26
Pelabuhan-pelabuhan kecil bukan perusahaan
726.976,52
Jumlah ...
18.561.911,45
Apabila dibandingkan kenaikan bea berat-barang yang dimaksudkan dengan meningkatnya harga barang-barang maka kenaikan ini berjumlah kurang dari satu persen dari harga barang-barang itu.
Selain dari itu pada daftar pelabuhan-pelabuhan di mana uang berat-barang dipungut, sebagai disebut dalam Staatsblad 1927 No. 201 haruslah ditambahkan Amurang, Banjarmasin, Bitung, Donggala, Inobonto, Palembang, Petta, Tamoko dan Taruna, oleh karena juga guna pembuatan dan pemeliharaannya perlengkapan-perlengkapan telah dikeluarkan biaya-biaya yang tidak kecil.-
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1642
Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-66 pada tanggal 10 Juni 1958, pada hari Selasa, P.78/1956