PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 3 Tahun 2016
Tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Berlaku: 24 Oktober 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
-'
is
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2016 TEN'TANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
DEN GAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nom or 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Dengan Persetuj uan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG dan WALIKOTA SINGKAWANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kata Singkawang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Singkawang.
6. Perangkat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
7. Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan badan daerah.
8. Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan terhadap DPRD dan secara administratif dibina oleh sekretariat daerah.
10. Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana fungsi pengawasan.
11. Badan Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang pelaksanaan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
'4
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis dinas dan badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
13. Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Walikota yang bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai keahliannya.
15. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kota yang dipimpin oleh camat.
16. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonforrnal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. 1 7. Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disingkat RSD adalah RSD yang berada dalam daerah Kota Singkawang.
18. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah puskesmas yang berada dalam wilayah daerah Kota Singkawang.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

Pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas:
- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
- d. efektivitas;
- c. efisiensi;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe B;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
' 4
- kesehatan dan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bi dang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bi dang perumahan dan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pernerintahan bidang Sosial, urusan pemerintahan bi dang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
6. Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bi dang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
7. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bi dang pertanian, urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bi dang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhu bungan;
11. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bi dang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
12. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
13. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bi dang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan perpustakaan dan bidang kearsipan; dan Tipe B bidang
15. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman, ketertiban urn um dan kebakaran.
Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
Pasa14
- ( 1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecarnatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kecamatan Singkawang Tengah dengan Tipe A;
- b. Kecamatan Singkawang Barat dengan Tipe A;
- c. Kecamatan Singkawang Selatan dengan Tipe A;
- d. Kecamatan Singkawang Utara dengan Tipe A; dan
- e. Kecamatan Singkawang Timur dengan Tipe A.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 5

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas cam.at.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 6

- (1) Kecarnatan Singkawang Tengah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a, membawahi kelurahan :
- b. Kelurahan Condong;
- a. Kelurahan Roban;
- c. Kelurahan Sekip Lama;
- d. Kelurahan Jawa;
- e. Kelurahan Bukit Batu; dan
- f. Kelurahan Sei Wie.
- (2) Kecarnatan Singkawang Barat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b, membawahi kelurahan :
- a. Kelurahan Pasiran;
- b. Kelurahan Melayu;
- c. Kelurahan Tengah; dan
- d. Kelurahan Kuala;
- (3) Kecamatan Singkawang Selatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf c, membawahi kelurahan :
- b. Kelurahan Sijangkung;
- a. Kelurahan Sedau;
- c. Kelurahan Pangmilang; dan
- d. Kelurahan Sagatani;
- (4) Kecamatan Singkawang Utara sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf d, mem bawahi kelurahan :
- b. Kelurahan Naram;
- a. Kelurahan Sungai Garam Hilir;
- c. Kelurahan Sungai Bulan;
- e. Kelurahan Setapuk Kecil;
- d. Kelurahan Sungai Rasau;
- f. Kelurahan Setapuk Besar; dan
- g. Kelurahan Semelagi Kecil
- (5) Kecamatan Singkawang Timur sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf e, membawahi kelurahan :
- a. Kelurahan Pajintan;
- b. Kelurahan Nyarumkop;
- c. Kelurahan Maya Sopa;
- e. Kelurahan Sanggau Kulor.
- d. Kelurahan Bagak Sahwa; dan
BAB III - PEMBENTUKAN UPT
Pasal 7

- ( 1) Pada dinas daerah dan badan daerah dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubemur sebagai wakil pemerintah pusat.
BAB III - PEMBENTUKAN UPT
Pasal 8

- ( 1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat UPT di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.
- (2) Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan pendidikan non formal.
BAB III - PEMBENTUKAN UPT
Pasal 9

- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdapat UPT di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah.
- (3) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Puskesmas.
- (5) Pusmesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikelola menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
BAB III - PEMBENTUKAN UPT
Pasal 10

- ( 1) Selain UPT dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdapat unit pelayanan yang melekat pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 7.
- (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa unit pelayanan perizinan terpadu sebagai unit organisasi yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat.
BAB IV - STAF AHLI
Pasal 11

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu staf ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
JABATAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV - STAF AHLI
Pasal 12

- ( 1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon Ila atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satpol PP dan Staf Ahli merupakan jabatan eselon llb a tau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian serta Camat merupakan jabatan eselon Illa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada dinas dan badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, Kepala Subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan, kepala UPT kelas A serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala UPT kelas B, Kepala Subbagian pada UPT kelas A, Kepala Subbagian pada kecamatan, Sekretaris kelurahan dan Kepala Seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
BAB IV - STAF AHLI
Pasal 13

- ( 1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - STAF AHLI
Pasal 19

Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang- undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
BAB IV - STAF AHLI
Pasal 20

- ( 1) UPI' yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya dan berada di bawah perangkat daerah sesuai dengan urusannya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Pembentukan UPI' yang baru.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan perangkat daerah tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengisian Kepala perangkat daerah dan Kepala unit kerja pada perangkat daerah untuk pertama kalinya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan staf ahli sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Jurnlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
BAB VI - PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 14

- ( 1) Perangkat Daerah diisi oleh Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengisian Kepala Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Apabila terjadi pemekaran wilayah dan/ atau perubahan nomenklatur perangkat daerah yang disebabkan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah ini maka penetapannya diatur dengan peraturan walikota atas pertimbangan dari pimpinan DPRD.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan W alikota.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 24 Oktober 2016
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 19 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd SYECH BANDAR
LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 4
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,
YASMALIZA} ~SH,
NIP. 19681016 199803 1 004
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG PROVINS! KALIMANTAN BARAT: (3/2016)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.
Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.
Dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).
Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.
Kepala dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Kepala lnspektorat dan Camat bertanggung jawab kepada W alikota melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat kepada Walikota.
PENJELASAN
Pasal 2

Huruf a Yang dimaksud dengan asas "Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah" adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Togas Pembantuan. Huruf b Yang dimaksud dengan asas "intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

## Huruf cYang dimaksu d dengan asas "efisiensi adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.## Huruf dYang dimaksud dengan asas "efektivitas" adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.## Huruf eYang dimaksud dengan asas "pembagian habis tugas" adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.Huruf f Yang dimaksud dengan asas "rentang kendali adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan. Huruf g Yang dimaksud dengan asas "tata kerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. Huruf h Yang dirnaksud dengan asas "fleksibilitas" adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.
PENJELASAN
Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kegiatan teknis operasional" adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Yang dimaksud dengan kegiatan teknis penunjang tertentu" adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.Ayat (2) Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 24 Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 51