PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 8 Tahun 2017
Tentang PENETAPAN KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Berlaku: 26 Januari 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATITUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
PENETAPAN KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dan menetapkan kembali dalam suatu Peraturan Bupati;
- l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. 2'. Urrdang-Undang Nomor 1:7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};,
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Ta.bun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4000);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 );
------ --- -- ------
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tat.a Cara .Pemberian dan PeJ:XJ.aJJiaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.;,
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri B Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor ll;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JUXBRJA .PEIIUJIGU'EAK .PAJAK,. DJ\ERAB. .DAIJ RETRIBUSI DAERAH.
BABI
KBTU'rlJAl\1'. UMUII
N/A
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Tuban;
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tuban;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban;
4. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan,. Pengelolaan Keuangan .dan Aset Daerah Kabupaten Toban;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban;
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan .seGara langsung .dan .digunakan. untuk keperluan Dae:rah hagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
Menetapkan
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
8. Kin~rja tertentu .adalah Pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan;
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak/retribusi penetapan besarnya pajak/retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak/retribusi kepada wajib pajak/retribusi serta pengawasan penyetorannya;
10. Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana p.emungutan Pajak dan Retribusi dijajaran Pemerintah Kabupaten Toban dan pihak lain;
PENETAPAN KINERJA
N/A
Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan Kinerja Tertentu.
- (2) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi aparat pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pedoman pencapaian target penerimaan Pajak &lt;ian Retribusi minimal yang harus dicapai pada setiap triwulan pada tahun berkenaan ..
- (3) Penjabaran secara triwulan pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi ditetapkan sebagai berikut:
- a. sampai dengan triwulan I sebesar 15 % (Iima belas persen)
- b. sampai dengan triwulan II sebesar 40
% (empat puluh persen)
- c. sampai dengan triwulan III sebesa persen) 75 % (tujuh puluh lima
- d. sampai dengan triwulan IV sebesar : 100 % ( seratus persen ).
- (4) Penjabaran secara triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk meningkatkan:
- a. Kecepatan dan ketepatan pemungutan, penagihan pajak dan retribusi.
- b. Kecepatan penyetoran pajak dan retribusi ke Kas Daerah.
BAB III - KETENTUANPENUTUP
Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 33 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB III - KETENTUANPENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.
Ditetapkan di Tuban pada tanggal 26 Januari 2017
H. FATHUL HUDA
Diundangkan di Tuban pada tanggal 26 Januari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN,
B6ANA
BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 SERIE NOMOR 8