Unknown Unknown Nomor O2- Tahun 2023
Tentang KETENTUAN I{ARI KERJA, JAM KERIA, TATA TERTIB DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
Berlaku: 12 Tahun 1956
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:a- bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatkan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Merangin dalam melaksanakan tugas, serta meningkatkan motifasi kerja, jam kerja, tata tertib dan tindakan adrninistratif perlu pengaturan tentang hari kerja, jam kerja, tata tertib dan tindakan adminishatif;
- bahwa berdasarkan pedmbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Peraturan Bupati tentang Hari Kerja, Jam Kerj4 Tata Tertib dan Tindakan Administratif pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Merangin. b
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangrm Bangko dan Daemh Tingkat II Tanjung Jabung (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor I I Tahun 1969 tentang Pensiun pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (I-embaran Negara Republik lndonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 2E Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang benih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l9g Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 3851); 3
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambatnn Lembamn Negara Republik lndonesia Nomor 3909) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahm 1999 4
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahrm 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentans peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; 8
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian pegawai Negeri Sipil (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 9.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 10.
- Peratuan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013 tentang penetapan Pensiun Pokok Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60); 11.
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2l Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; t2
- Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Seketariat Daerah Dan Sekeretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangrn Tahun 2008 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin (kmbaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 5) : I J.
Memperhatikan
Menetapkan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaran Teknis Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 7).
3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 05,M.PAN/V2003, tanggal 7 Januari 2003 tentang jam kerja dan krida olahrag4 yang mana disetiap Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota wajib memenuhi ketentuan jam kerja sebanyak 37,5 jam dalam satu minggu yang pelaksanaannya baik 5 (lima) maupun 6 (enam) hari kerja.
MEMUTUSKAN
- PERATURAN BT'PATI TENTANG KETENTUAN HARI KERJA, JAM KERIA, TATA TERTIB DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN.
BAB II - }IARI KEzuA DAN JAM KEzuA
Pasal 2

(l) Ketentuan hari kerja dan jam kerja adalah sebagai berikut :
- a. Hari Senin sampai dengan Kamis
Apel Pagi Jam 07.30 Wib
Apel Sore Jam 16.00 Wib
- b. Hari Jum'at
Apel Pagi Jam 07.15 Wib
Apel Siang Jam 11.30 Wib
- (2) Khusus pelayanan langsung kepada masyarakat seperti Rumah Sakit, Puskesmas, PDAM, Unit Pemadam Kebakaran, Telkom, PLN, Lembaga Pendidikan, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi, ketentuan hari kerja berlaku 6 hari kerja dengan ketentuan jam kerja di atur oleh Instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB III - KETENTUAN PAKAIAN DINAS
Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil dijajaran Pemerintah Kabupaten Merangin wajib memakai pakaian dinas sebagai berikut :
- a. Hari Senin memakai pakaian dinas LINMAS;
- b. Hari Selas4 Rabu memakai pakaian Dinas Harian (PDH) lengkap;
- c. Hari Kamis memakai pakaian seragam Batik Jambi;
- 1) Bagi PNS Pria memakai Batik Jambi dan celana warna gelap;
- 2) Bagr PNS Wanita memakai Batik Jambi dan rok wama gelap;
- d. Hari Jum'at berpakaian olahraga.
- (2) Pejabat Struktur maupun fungsional yang menghadiri undangan dari DPRD harus memakai Pakaian Sipil Harian (PSH) atau Pakaian Sipil Resmi (PSR) atau pakaian resmi yang di tentukan.
- (3) Instansi yang melakukan pelayanan langsung terhadap masyarakat seperti Rumah Sakit, Puskesmas, PDAM, Telkom dan PLN memakai pakaian yang ditentukan.
TATA TERTIB SANKSI ADMINISTRATIF
BAB III - KETENTUAN PAKAIAN DINAS
Pasal 4

Khusus mengenai pelaksanaan apel menjadi tanggung jawab masingmasing Kepala Satuan Unit Kerja untuk mengisi daftar hadir setiap hari dan direkap setiap bulan untuk disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sedangkan bagi Sekretariat Daerah daftar hadir menjadi tanggungiawab Kepala Bagian dan diserahkan kepada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Merangin.
BAB III - KETENTUAN PAKAIAN DINAS
Pasal 5

Setiap Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Direktur BUMD serta Para Asisten dan Kepala Bagran Setda Merangin agar melaksanakan Peraturan ini dengan penuh tanggungiawab dan melaksanakan tindakan tegas terhadap bawahannya yang melanggar Peraturan ini.
BAB V - SANKSI ADMIMSTRATIF
Pasal 6

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil dijajaran Pemerintah Kabupaten Merangin yang melanggar ketentuan berpakaian Dinas diberi teguran lisan oleh Kepala Unit Kerja masing-masing sedangkan untuk Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Asisten, Kepala Bagran dan Direktur BUMD, RS diberi teguran oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Ketentuan sanksi administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil apabila tidak melaksanakan apel pagi dan apel pulang, terlambat (TL), dan cepat pulang (CP) adalai sebagai berikut :
3. 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali terlambat (TL), cepat pulang (CP) secara terus menerus atau berselang dalam satu bulan dikenakan sanksi berupa teguran lisan; t
4. 5 (lima) sampai 12 (dua belas) kali terlambat (TL), cepat pulang (CP) secara terus menerus atau berselang dalam satu bulan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis; b.
5. 13 ( tiga belas) sampai 19 (sembilan belas) kali ter{ambat (TL), cepat pulang (CP) secara terus menerus atau berselang dalam satu bulan dikenakan sanksi berupa pemyataan tidak puas secara tertulis; &amp;
- l. 20 (dua puluh) sampai 26 (dua puluh enam) kali terlambat (TL) cepat pulang (CP) secara terus menerus atau berselang dalam satu bulan dikenakan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala sampai 3 (tiga) bulan.
- (3) Ketentuan sanksi administratif bagi Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Pemerintah Kabupaten Merangin apabila tidak hadir tanpa keterangan (TK) adalah sebagai berikut :
- a. 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari kerja tanpa keterangan (TK) secara terus menerus atau berselang dalam satu bulan dikenakan sanksi berupa teguran tidak puas secara tertulis;
- b. 5 (ima) sampai 7 (tujuh) hari kerja tanpa keterangan (TK) secara terus menerus atau berselang dalam safu bulan dikenakan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama I (satu) bulan;
10. 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) hari kerja tanpa keterangan (TK) secara terus menerus atau berselang dalam satu bulan dikenakan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 2 (dua) bulan; c.
11. I I (sebelas) sampai 13 (tiga belas) hari kerja tanpa keterangan (TK) secara terus menerus atau berselang dalam satu bulan dikenakan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 3 (tiga) bulan; d
- e. 14 (empat belas) sampai 16 (enam belas) hari kerja tanpa keterangan (TK) secara terus menerus atau berselang dalam satu bulan dikenakan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 4 (empat) bulan;
- g. lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja tanpa keterangan (TK) secara terus menerus atau berselang dalam satu bulan dikenakan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama I (satu) tahun.
- f. 17 (tujuh belas) sampai 19 ( sembilan belas) hari kerja tanpa keterangan (TK) secara terus menerus atau berselang dalam satu bulan dikenakan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 6 (enam) bulan;
- (4) Sanksi atau tindakan administratif yang dijatuhkan bagi Pegawai Negeri Sipil dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan Dp3 dan dalam rangka mutasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
BAB VI - WEWENANG MENJATUHKAN HUKT]MAN
Pasal 7

- (l) Penjahrhan Hukuman Disiplin ringan dilakukan oleh masingmasing Kepala Dinas, Badan, Kantor dan BUMD yaitu berupa :
- a. Teguran lisan;
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Teguran tertulis; dan/atau
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sedang dilalnrkan oleh Sekretaris Daerah:
- a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama I (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan Pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk pating lama I (satu) tahun; dan
- (3) Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat dilakukan oleh Bupati yaitu berupa:
- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3(tiga) tahun;
- c. Pembebasan dari jabatan;
- b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah:
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
BAB VII - KETENTUAN PENUTTIP Pasal 8
Pasal 9

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.
Ditetapkan di Bangko Padatanggal 3- | ^ 2015
BT]PATI MERANGIN
H. AL HARIS