Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 13 Desember 2011
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI SITUBONDO
BUPATI SITUBOlfDO IIOIIOR j
PBRATURAR T.ABUll' 2012 TElfTABQ
PBRVBAIIAII KBflGA ATAS PBRATURAJI BUPAfl SITUBOIIDO IIOIIOR l "I TAIIUII 200"1 TBIITAIIG TUIIJAIIGAII PBRUIIABAII PDIPIIIAR DAIi AIIOOOTA DBW.Alf PERWAKILAII RAKYAT DABRA11 KABUPATBII SITUBOimO .
DBIIG.All RAIIIIAT TUIIAII YAlfG JUBA E8A
BUPATI SITUBOIIDO,
- Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo t.anggal 13 Desember 2011, Nomor: 175/263.l/431.100.2.1/2011, perihal, Permohonan Kensiksn Tunjangan Penunahan Pimpinan clan Anggota DPRD Ka.bupaten Situbondo.
- bahwa sehubungan dengan adanya perubahan standar nominal tunjangan perwnahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Situbondo sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012 dengan menye~naikan standar satuan harga yang berlaku, roaka dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Situbondo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Situbondo khususnya pada Pasa1 2 dan Pasal 3, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenta.ng Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Jalan PB Sudirman Nomor I, Situbondo, Provinsi Jawa Timur Telepon (0338) 671161 Email: info@pemdasitubondo.go.id
~
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerint.ahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peratw"an Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga At.as Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwak:ilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah -Nmnor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerint.ahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3
11. Peraturan Menteri Dalain Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi lntensif dan Dana Operasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tent.ang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {Lern:baran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).
5. ■emperuttba 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BKAD tanggal 2 Januari 2006 perihal Tambahan Penjelasan Terhadap Peratu.ran Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudu.kan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggot.a DPRD;
2. Analisis Kenaikan Tunjangan Perumahan DPRD Kabupaten Situbondo melalui Surat Pengantar Ketua DPRD Kabupaten Situbondo t.anggal 1 Pebruari 2012, Nomor: 170/37 /431.100.2.1/2012.
MEMOTUSKAN
Menetaplraa PBRATURAJf BUPATI TElfTAlfG PBRUBAHA.N XBTIGA ATAS PBRATURAII BUPATI SITUBORDO NO■OR 17 TAHUR 2007 TBIITAll'G TUIIJARGAII PERUIIAIIAlf PDIPIIIAII DAll AllOOOTA DBW.All PBRWAKILAJI RAKYAT DABRAH KABUPATBlf SITUBORDO
N/A
Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tunjangan Perumahan Piompinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan dari Pasal 2 diubah sehingga keseluruhan dari Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Perubahan besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD
: Rp. 5.000.000,- setiap bulan ;
Wakil Ketua DPRD : Rp. 4.500.000,- setiap bulan ;
- c. Anggota DPRD
: Rp. 4.000.000,- setiap bulan.
2. Ketentuan dari Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan dari Pasal 3 berbunyi sebagai berikut; · ·
N/A
Pasal 3

Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan sejak bulan Januari 2012.
Pasa12
Dengan berlaku.nya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku.
Pual3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan dt Situbondo . pada tangga12 0 FEB 2012
Diundangkan df s· pada tanggal 2 1 SE KAB
Dra. KADI WIJONO, S.T.,11.11. Pembina Utama Muda NIP. 19541010 197603 1 010
LEMBARAN DABRAII KABUPATU SITUBOimO TAHUJI 2012 IIOKOR
i
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR Lj1 TAHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUS UN AN ORGANISASI, TU GAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
W ALIKOTA BIMA,
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Sima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan W alikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
1.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN. Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok masingmasing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bima.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima.
9. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggung jawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
10. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
1. Seksi Kesehatan Keluarga;
2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Seksi Gizi.
- d. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari:
1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
1. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan;
2. Seksi Sarana dan Pelayanan Kesehatan;
3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

- ( 1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang kesehatan.
I
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;
- c. pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;
- d. penyelenggaraan administrasi dinas sesuai dengan lingkuptugasnya;dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Sekretariat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
- d. pengelolaan urusan ASN;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpman terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat, membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
Paragraf
1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah/negara.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- e. pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/ negara;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- g. penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
4. program; b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana,
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang kesehatan;
- d. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang kesehatan;
- e. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang kesehatan;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan;
- g. penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
1. pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendahaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar; 1
- j. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga Bidang Kesehatan Masyarakat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8

- ( 1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizt masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
- a. Seksi Kesehatan Keluarga;
·
- b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- c. Seksi Gizi.
Paragraf 1 Seksi Kesehatan Keluarga
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9

- ( 1) Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana, Reproduksi Remaja dan U sia Lan jut;
- c. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana, Reproduksi Remaja dan Usia Lanjut;
- d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan Kesehatan Ibu, Anak, keluarga berencana, Reproduksi Remaja dan usia lanjut;
- e. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan administrasi dan pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, keluarga berencana, Reproduksi Remaja dan usia lanjut;
- f. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis dibidang Kesehatan Ibu, Anak, keluarga berencana, reproduksi Remaja dan usia lanjut kepada atasan;
- g. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi Kesehatan Ibu, Anak,keluarga berencana,reproduksi Remaja dan usia lanjut;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan konseling, informasi dan edukasi bagi Ibu, anak, keluarga berencana, reproduksi Remaja dan usia lanjut;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh prmpman terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

- (1) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan usulan rencana kegiatan Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan KIE, advokasi dan kemitraan, kader promkes dan pemberdayaan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program promosi kesehatan dan peran serta masyarakat;
- d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari lintas program, lintas sektor dan UPT Puskesmas;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan promosi kesehatan dan peran serta masyarakat termasuk pengobatan tradisional (battra) dalam rangka pemberdayaan Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM);
- f. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis dibidang promosi kesehatan dan peran serta masyarakat kepada atasan;
- g. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada masyarakat umum dan istitusi pendidikan serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pemberdayaan UKBM dan UKBM institusi;
- h. pengoordinasian pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) melalui KIE secara kontinyu dan berkesinambungan;
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

- ( 1) Seksi Gizi mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Gizi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan peningkatan gizi sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program pembinaan dan peningkatan gizi;
- d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data (Survelance Gizi) sebagai bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan gizi;
- e. pelaksanaan pembinaan, monitoring dan bimbingan teknis unit pelayanan gizi dan lembaga gizi dalam peningkatan gizi individu dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (tanggap kedaruratan gizi); f
- g. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan perbaikan pola konsumsi gizi seimbang, perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik dan peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi;
- h. penyiapan bahan koordinasi pencegahan dan penanggulangan gizi buruk dan gizi kurang lingkup pemerintah daerah;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan konseling, informasi dan edukasi (KIE gizi) untuk pencegahan dan penanggulangan masalah gizi; i.
- pelaksanaan obat gizi; koordinasi dan Perencanaan j. penyiapan bahan
- atasan; k. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis di bidang pembinaan dan peningkatan gizi masyarakat kepada
- dan 1. pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan 1
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
-----
-
Bagian Keempat Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

- (1) Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi:
- a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
- c. Seksi Penyehatan Lingkungan.
Paragraf 1 Seksi Surveilans dan Imunisasi
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

- (1) Seksi Surveilans dan lmunisasi mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Surveilans dan lmunisasi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Seksi;
(
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis seksi imunisasi dan surveilans sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas sesuai dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program Imunisasi dan Surveilans;
- d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data kegiatan Imunisasi dan Surveilans;
- e. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Imunisasi dan Surveilans sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan Imunisasi dan Surveilans dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
- g. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis di seksi Imunisasi dan Surveilans kepada atasan;
- h. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis dibidang Imunisasi dan Surveilans sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:
3. kerja Seksi; Kerja Anggaran/ Dokumen (RKA/DPA) dan program Rencana Anggaran a. penyusunan Pelaksanaan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberantasan Penyakit dan Bencana sesuai ketentuan yang berlaku;
---
- c. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkaiat dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program Pemberantasan Penyakit Menular;
- d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data kegiatan Pemberantasan Penyakit Menular;
- e. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Pemberantasan Penyakit Menular sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data kegiatan surveilans epidemologi;
- g. Pelaksanaan tindakan cepat dan tepat dalam upaya pemberantasan Penyakit menular pada situasi yang dapat mengakibatkan atau mengarah pada Kejadian Luar Biasa (KLB);
- h. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian Pemberantasan Penyakit dalam u paya meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
1. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis dibidang Pemberantasan Penyakit kepada atasan;
- J. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis dibidang Pemberantasan Penyakit sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Seksi Penyehatan Lingkungan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15

- ( 1) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyehatan Lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Penyehatan Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan Satuan Kerja Perangkata Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program Penyehatan Lingkungan;
r
- d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data kegiatan Penyehatan Lingkungan;
- e. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Penyehatan Lingkungan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
- f. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan Penyehatan Lingkungan dalam upaya meningkatakan peran serta masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
- g. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis di bidang Penyehatan Lingkungan kepada atasan;
- h. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada masyarakat dan pelaku usaha industri/industri rumah tangga dibidang Penyehatan Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
1. pelaksanaan pengujian kualitas air dan makanan sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku;
- J. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

- (1) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mu tun ya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan
~Yfv'
- rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan membawahi:
- a. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan;
- b. Seksi Sarana dan Pelayanan Kesehatan; dan
- c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
Paragraf 1 Seksi Fannasi dan Alat Kesehatan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

- ( 1) Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis serta evaluasi di bidang Farmasi dan Alat Kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program Kerja Seksi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Farmasi dan Alat Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program farmasi, makanan minuman dan alkes;
- d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data pengelolaan dan pelayanan farmasi, makanan dan minuman dan alkes;
- e. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengelolaan dan pelayanan fannasi, makanan minuman dan alkes sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan fannasi, makanan minuman dan alkes sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana fannasi, makanan minuman dan Alat Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi fannasi, makanan minuman dan Alat Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis dibidang pengelolaan dan pelayanan fannasi, makanan minuman dan Alat Kesehatan kepada atasan;
- J. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pengelolaan dan pelayanan fannasi, makanan minuman dan Alat Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Seksi Sarana dan Pelayanan Kesehatan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18

- ( 1) Seksi Sarana dan Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisr, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana dan Pelayanan Kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program Kerja Seksi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sarana pelayanan kesehatan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penilaian dan pengendalian program pengembangan sarana pelayanan kesehatan melalui penilaian kinerja Puskesmas sesuai ketentuan yang berlaku; «. Vf./
- pedoman, di bi dang e. penyiapan bahan perumusan dan penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan dan pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) Pelayanan Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data pengelolaan program sarana pelayanan kesehatan;
1. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis di bidang sarana pelayanan kesehatan kepada atasan;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang sarana pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- dan k. pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19

- (1) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang SDM Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas seksi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program SDM Kesehatan;
6. berlaku; d. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang SDM Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang
r
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program SDM Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi SDM Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis dibidang SDM Kesehatan kepada atasan;
- h. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang SDM Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20

UPf adalah Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas.
Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 22

- ( 1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, in tegrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-rnasing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- ( 5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-rnasing, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.
BAB VI - KETENTU AN PENUTUP
Pasal 23

berlaku. Pada saat Peraturan Walikota Bima ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bima Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 220), dicabut dan dinyatakan tidak
.=...
BAB VI - KETENTU AN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Birna.
'
~ M. QURAIS H. ABIDIN
- WALIKOTA BIMA, ~
Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal, 1~ 17~ember
2016
f·
Diundangkan di Kota Birna pada tanggal , I~ ~eml,er
2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,
BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR
.qg
LAMPI RAN PERATURAN WAUKOTA BIMA NO MOR Ljt TAHUN 2016 TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGST SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Manusia;
Mengingat
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2-014 tenta:ng Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Urrdang Nomor 3-0 Tahun 2014 tentang Admirristrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5601);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2{Hu tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7.
8. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 80 Tahun 20 l 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan clan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA. Menetapkan
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. {2} Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada W alikota melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- {l) Susurran Orgarrisasi Badan, terdiri atas :
- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Pengadaan, Mutasi, Data dan Informasi Kepegawaian, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pengadaan dan Kepangkatan;
2. Sub Bidang Mutasi dan Promosi; dan
3. Sub Bidang Data, Informasi Kepegawaian, dan Fasilitasi Aparatur Sipil Negara.
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penilaian Kinerj a terdiri dari :
1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi;
2. Sub Bidang Disiplin, Penilaian Kinerja, dan Penghargaan Aparatur; dan
3. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan koordinasi, penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. pemberdayaan Sumber Daya aparatur serta pengelolaan prasarana dan sarana perangkat Daerah;
- d. pelaksanaan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Sekretariat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- ( 1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan badan;
- d. pengelolaan urusan ASN; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat, membawahi
:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah / negara.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
8. negara; f. pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/
- g. penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan keuangan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan keuangan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- e. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- f. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- h. penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
- i. pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendahaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar; dan
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga Bidang Pengadaan, Mutasi, Data dan lnformasi Kepegawaian
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8

- (1) Bidang Pengadaan, Mutasi, Data dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan penyediaan informasi, perencanaan kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan, pengadaan PNS dan PPPK, rnemfasilitasi iembaga profesi ASN, menyelenggarakan proses mutasi dan promosi di Bidang Pengadaan, Mutasi, Data dan Informasi Kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat iiL Bidang Pengadaan, Mutasi, Data clan Informasi Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan bidang;
- b. perumusan kebijakan pengadaan ASN dan informasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan pengadaan PNS dan PPPK;
- d. pengoordinasian pelaksanaan administrasi pemberhentian;
- e. verifikasi dokumen administrasi pemberhentian;
- f. verifikasi database informasi kepegawaian;
- g. pengoordinasian penyusunan mformasi kepegawaian;
- h. fasilitasi lembaga profesi ASN;
1. evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan, pemberhentian, pengelolaan informasi, mutasi, promosi, data dan informasi kepegawaian;
- J. perumusan kebijakan mutasi dan promosi;
- k. pelaksanaan dan pengoordinasian mutasi dan promosi; dan
14. L pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 13) Bidang Pengadaan, Mutasi, Data dan Informasi Kepegawaian, membawahi:
- a. Sub Bidang Pengadaan dan Kepangkatan;
- b. Sub Bidang Mutasi dan Promosi; dan
- c. Sub Bidang Data, lnformasi Kepegawaian, dan Fasilitasi Aparatur Sipil Negara.
Paragraf 1 Sub Bidarrg Pengadaan dan Kepangkatan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9

- {1.) Sub Bidang Pengadaan dan Kepangkatan mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan bahan perumusan program pengadaan dan kepangkatan pegawai.
- ·(2) Untuk menyelenggarakan tugas -sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengadaan dan Kepangkatan mempunyai fungsi:
- a. perencanaan dan melaksanakan pengadaan ASN;
- b. penyusunan konsep pelaporan pelaksanaan pengadaan ASN;
- c. pembuatan daftar penjagaan kenaikan pangkat;
- d. verifikasi berkas usul kenaikan pangkat;
- e. pengusulan berkas kenaikan pangkat;
- f. verifikasi draft Keputusan Kenaikan Pangkat;
- g. memproses Kenaikan Gaji Berkala;
- h. verifikasi berkas usul peninjauan masa kerja;
- i. pengusulan berkas peninjauan masa kerja;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Sub Bidang Mutasi dan Promosi
Pasai io
- (1) Sub Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan mutasi, administrasi penempatan dari dan dalamjabatan pegawai berdasarkan klasifikasijabatan, pensiun., pedoman pola pengembangan karir dan promosi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai fungsi:
- a. perencanaan dan pelaksanaan mutasi;
- b. verifikasi dokumen mutasi;
- c. penyusunan administrasi penempatan dari dan dalam jabatan pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan;
- d. penyusunan daftar penjagaan pensiun;
- e. verifikasi dokurnen usulan pensiun;
- f. penyusunan pedoman pola pengembangan karier;
- g. verifikasi berkas usulan promosi;
- h. memproses dokumen pemberhentian dalam jabatan;
1. evaluasi dan pelaporan mutasi dan promosi; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Sub Bidang Data, lnfonnasi Kepegawaian, dan Fasilitasi Aparatur Sipil Negara
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

- Sub Bidarrg Data, Informasi Kepegawaian, dari Fasilitasi Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan data, informasi kepegawaian, dan memfasilitasi kelembagaan profesi ASN. ·( i)
- i2~ Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Data, Informasi Kepegawaian, dan Fasilitasi Aparatur Sipil Negara mempunyai fungsi:
- a. perencanaan pengembangan sistem informasi kepegawaian;
- b. pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Ke\_pegawaian;
- c. penyusunan data kepegawaian;
- d. evaluasi sistem informasi kepegawaian;
- e. fasilitasi kelembagaan profesi ASN;
- f. penyusunan administrasi penerbitan Kartu Pegawai, Taspen, Kartu Istri/Kartu Suami, dan Tapperum;
- g. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- h. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan kegiatan keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi ASN;
- i. pelaksanaan hubungan kerja di setiap jenjang kepengurusan lembaga profesi ASN; dan
- J. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan .sesuai derrgan tugas clan fungsinya.
Bagian Keempat Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penilaian Kinerja
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

- ( 1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penilaian Kinerja rnempunyai tu gas merurnuskan kebijakan pengembangan kompetensi, disiplin, penilaian kinerja, penghargaan aparatur, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat iiL Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penilaian Kinerja mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan pengembangan kompetensi;
- b. pelaksanaan pengembangan kompetensi;
- c. fasilitasi pelaksanaan seleksijabatan;
- d. perumusan kebijakan disiplin, penilaian kinerja dan pemberian penghargaan;
- e. pelaksanaan kegiatan pembinaan disiplin, penilai kinerja dan pemberian penghargaan;
- f. perurnusan kebutuhan Pendidikan clan pelatihan penjenjangan dan teknis fungsional;
- g. pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan teknis fungsional;
- h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penilaian Kinerja; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- \3} Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perniaian Kinerja membawahi:
- a. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi;
- b. Sub Bidang Disiplin, Penilaian Kinerja, dan Penghargaan Aparatur; dan
- c. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
Paragraf 1 Sub Bidang Pengembangan Kompetensi
- (1) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi, seleksi jabatan., pendidkan ikatan dinas, tugas belajar, [jin belajar, ujian penyesuaian ijazah dan ujian dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Kompetensi mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan analisis perencanaan dan pemetaan jabatan;
- b. penyusunan standar kompetensi;
- c. fasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi;
- d. penyiapan berkas usulan kegiatan kompetensi teknis, manajeriai dan .sosial;
- e. penyusunan konsep seleksi jabatan;
- f. pelaksanaan kegiatan pemetaan kompetensi dan seleksi jabatan;
- g. penyiapan bahan usulan peningkatan kualifikasi \_pendidikan, peserta pendidikan ikatan dinas, administrasi tugas belajar dan administrasi ijin belajar serta kegiatan ujian dinas dan ujian penyesuain ijazah;
- h. evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan kompetensi; dan
11. L pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Sub Bidang Disiplin, Penilaian Kinerja, dan Penghargaan Aparatur
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14

- n) Sub Bidang Disiplin, Penilaian Kinerja, dan Penghargaan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pembinaan disiplin, proses penjatuhan hukuman disiplin, penilaian kinerja, dan pemberian penghargaan aparatur.
2. i2) Untuk menyeienggarak-an tu-gas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Sub Bidang Disiplin, Penilaian Kinerja, dan Penghargaan Aparatur mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;
- b. perumusan indikator penilaian kinerja aparatur;
- c. pelaksanaan pembinaan disiplin ASN;
- d. pelaksanaan kegiatan inspeksi mendadak;
- e. pelaksanaan penyusunan daftar usulan penerima penghargaan;
- f. pelaksanaan kegiatan pemberian pengharga-an aparatur;
- g. evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf
3
Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15

- ii) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyusun kebutuhan Pendidikan dan pelatihan penjenjangan, pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, dan kerja sama pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebutuhan Pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan teknis fungsional;
- b. inventarisir data calon peserta Pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan teknis fungsional;
- c. penyiapan usulan peserta Pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan teknis fungsional;
- d. pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan teknis fungsional;
- e. penyiapan daftar peserta Pendidikan dan pelatihan prajabatan;
- f. pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan;
- g. fasilitasi pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan teknis fungsional;
- h. pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, seminar, rapat kerja, dan lokakarya;
1. fasilitasi kerjasama pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan; dan
- J. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian
Kellina
Unit Pelaksana Teknis
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

UPI' adalah Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas teknis Badan.
Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok J abatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.
TATA KERJA
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18

- { l) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. ¥ w
- i5} Setiap iaporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- i6} Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.
BAB Vi - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada .saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bima Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima, (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 138), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB Vi - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

-0
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.
M. QURAIS H. ABIDiN
- f. WALIKOTA BIMA,
Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal 1'? Des-ern~ 2016
¥
Diundangkan di Kota Bima pada tanggal \"?) Otretiv&amp;tt2016
H KOTA BIMA,
BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR 3lqJ
LAMPI RAN PERATU~N WALIKOTA BIMA NOMOR IO\ TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BAGAN SUSUNAN ORGANISAS I BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA