PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 58 Tahun 2005
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Standar Satuan Harga merupakan salah satu dasar penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2015 ten tang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016, dinyatakan bahwa Ketentuanketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang karena Jabatannya harus melakukan Perjalanan Dinas Tetap dalam Wilayah Jabatannya dapat diberikan Biaya Perjalanan Dinas Tetap, yang selanjutnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Sintang;
- b. bahwa dalam rangka menuniap&amp;, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan 1 Ka upaten Sintang serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat be rdasarkan tugas pokok dan fungsi pemerin tahan ;',tama dalam bidang penyuluhan, maka dipandang e"t untuk menetapkan Standar Biaya Perjalanan {[ft[,, etap Bagi Penyuuh i Lingkngan Badan [uhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Peny?"", Pangan Atas beban Anggaran Pendapatan Kt",~a paerah Kabupaten sintang Tahun Anggaran dan elan] 2016;
c. bahwa ...
{
Mengingat
- c. bahwa untuk hurur melaksanakan maksud tersebut pada d a, huruf b dan huruf c di atas perlu ditetapkan cngan Peraturan Bupati Sintang;
1. � ndang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang [["Pan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun Ka;, {"ntang Pembentukan Daerah Tingkat II Di ,st!Pntan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun +, Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang--Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. U d n« tang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Menetapkan
17. Peraturan Me : tentan enteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 ad¢ ~' Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan an 3elanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan De rah 2006 aerr Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun p\_ (entang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran \_'acrah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, ,[z"Pahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor Ka) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah bupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran � aerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, ambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1); 19.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Sin tang Nomor 72 Tahun 2015 ten tang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, Dan Pegawai Tidak Tetap Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 72);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENYULUH DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016.
'
I,
I
'
I
I,
BAB II - BIAVA PERJALANAN DINAS TETAP PENYULUH Pasal 2
Pasal 3

Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi biaya Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh Dari Kecamatan Ke Wilayah Kerja Binaan Penyuluh (WKBP).
BAB II - BIAVA PERJALANAN DINAS TETAP PENYULUH Pasal 2
Pasal 4

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan biaya perjalanan rutin Penyuluh setiap bulan dalam rangka melaksanakan sistem kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU) yang merupakan suatu sistem yang mengatur jadwal kerja dan kegiatan penyuluhan sehingga interaksi antara penyuluh dengan pelaku utama dan pelaku usaha dapat berjalan dengan baik.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaks 1akan dari tempat kedudukan Ibukota Kecamatan ke Wilayah id~"s,,,, Penyuhuh '(wKP) di kelurahan/desa dan kembal ke kedudukan semula.
- g) Biaya Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh dibayar sebelum atau sesudah perjalanan dinas dilakukan.
- 4) Biaya Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibayar sekali setiap bulan bagi setiap Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kchutanan dan Ketahanan Pangan.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB III - Pasal 5
Pasal 6

- (1) Standar Biaya Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh dari Kecamatan ke wilayah kerja binaan Penyuluh Kabupaten Sintang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh Surat Perintah Tugas untuk Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Contoh Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Contoh Laporan Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Contoh Kuitansi/Tanda Terima Pembayanan Biaya Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan darri Peraturan Bupati ini.
001n36
BAB III - Pasal 5
Pasal 7

etentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini mulai dilaksanakan sejak tanggal I Januari 2016.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Diundangkan di Sintang pada tanggal /o em&amp;. 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR T}
1
n1n37
LAMPIRAN
• PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
:
2
TAHU '2015
TANGGAL
• f'be», :s,
TENTANG
'Bk 2015 JH DI 'ANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENYULU LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN PEMERINT!' KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN D BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016.
·
,RANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP PENYULUH DARI KECAMATAN KE WILAYAH KERJA BINAAN PENYULUH KABUPATEN SINTANG
I
| WILAYAH PERJALANAN | SATUAN | BANTUAN BIAYA R | KETERANGAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| ECAMATAN SINTANG 2 ECAMATAN KELAM PERMA J ECAMATAN BINJAI HULU , JKECAMATAN SEI TEBELIAN , [ECAMATAN TEMPUNAK , [KECAMATAN DEDAI ; [KECAMATAN SEPAUK 5 KECAMATAN KAYAN HILIR 9 KECAMATAN KAYAN HULU 0 KECAMATAN KETUNGAU HILIR 1 KECAMATAN KETUNGAU TENGAH KECAMATAN KETUNGAU HULU 2 • KECAMATAN SERAWAI I4 KECAMATAN AMBALAU | ORANG / BULAN ORANG / BULAN ORANG / BULAN ORANG / BULAN ORANG / BULAN ORANG / BULAN ORANG / BULAN ORANG / BULAN ORANG / BULAN ORANG / BULAN ORANG / BULAN ORANG / BULAN ORANG / BULAN ORANG / BULAN | 175.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 225.000 225.000 225.000 400.000 400.000 450.000 | |
PENJABAf BUPATI SINTANG, 4
001078
[;TR» Burn sir»so
, ANGGAL
'OR
: 737 TAHUN 2015
io 0Berke 2015
TENTANG
:
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENYULUH DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016.
{AMPIRAN II
cONTOH SURAT PERINTAH TUGAS (HALAMAN 1)
I
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG BADAN PELAKSANA PENYULUIIAN PERRTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Telepon/Faksimil (0565) 21608
SINTANG
SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor: .
| 1. | Pejabat yang berwenang memberi | tugas |
|------|----------------------------------------------------------------|---------|
| 2 | Nama/NIP Pegawai yang ditugaskan | |
| 3 | a. Pangkat dan Gol. Ruangan b. Jabatan/Instansi | a. b. |
| 4 | Untuk Tugas | |
| 5 | a. Tanggal berangkat b. Tanggal harus kembali | a. b. |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Kode Instansi b. Kode Rekening Kegiatan | a. b. |
| 10 | Keterangan lain-lain : | |
Tiba di
Pada tanggal :
Dikeluarkan di:
Pada tanggal
Mengetahui
Kepala Desa
..
···································
An. KEPALA BP4K2P KABUPATEN SINTANG Koordinator Penyuluh BP3K Kecamatan ...
·····························
PENJABAT BUPATI SINTANG,
AKIM
{AMPIRAN III
ID Deemer 2015
001n7
37} TAHUN 2015
TENT; ANG
~4," au»An sis TANGGAL
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENYULUH DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016.
CONTOH SURAT PERINTAH PERJALA AANAN DINAS (HALAMAN 2)
- I. Berangkat dari
(Tempat
kedudukan)
:
Kc
:
Pada tanggal
:
(
··············--···"'··········)
NIP.
- II. Tiba di
:
Pada tanggal
:
Berangkat dari
:
Ke
:
Pada tanggal
:
(
...
)
(
...
)
NIP.
NIP.
III. Tiba di
:
Pada tanggal
:
Berangkat dari
:
Ke
:
Pada tanggal
:
(
...
)
�
·iP.······································••l
NIP.
IV. Tiba di
:
Telah diperiksa dengan keteranga bu.h perjalanan tersebut atas perintah ~j' 2W mata untuk kepenungan jaba,,"""" semata- yang sesingkat-singkatnya. 1alam waktu
(Tempat kedudukan)
Pada tanggal
:
Pejabat Yang berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk.
Pejabat Yang berwenang/
Pejabat lainnya yang ditunjuk.
(
...
)
¼·,r· ... ······················
·············••l
NIP.
V. Catatan lain-lain L
;
Apabila Negara / Daerah menderita kerugian akibat kesalahan, kelalai Yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perju/ ' an kealpaannya, Pejabat mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahuarawan ,y"1nas, para pejabat yang Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8ng Jawab berdasarkan
VJ. PERHATIAN
LAMPIRAN IV
- PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
: }}
TANGGAL
TENTANG
io Pee0en 2015 s TETAP BAGI STANDAR BIAYA PERJALANAN PP'; pELAKSANA PENYULUH DI LINGKUNGAN BAI pERIKANAN, PENYULUHAN PERTANIAN, PANGAN KEHUTANAN DAN KETAHANA?' ,«6GARAN KABUPATEN ATAS BEBAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016.
cONTOH LAPORAN PERJALANAN DINAS :
Sintang,
Kepada
Yth. Kepala BP4K2P
Di
SINTANG
LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS
1. Dasar
2. : SPT Kepala BP4K2P Kabupaten Sintang
Tanggal
Nomor
2. Yang Melaksanakan Tugas:
Nama
Jabatan
NIP
- Dalam Rangka
Alamat/Dusun
- Kelompok Tani
Ketua
Sekretaris
- Hari Pertama
Bendahara
3. Maksud
4. Tujuan
5. Waktu dan Tempat
4. Hari Kedua
6. Kegiatan/Proyek dari Intansi Teknis yang dilaksanakan Tahun ini:
- a. Nama Kegiatan
- b. Intansi Teknis
7. Materi/Permasalahan Yang dibahas pada Pertemuan:
C.
8. Kesimpulan
Mengetahui Pengurus Kelompok Tani,
(
)
4
w
TAHUN 2015
•
001040
•
·
· ·
LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
: 77
TAHUN 2015
TANGGAL
'to Pevotn 2015 ETAP BAGI STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS ;ELAKSANA PENYULUH DI LINGKUNGAN BAD?' ~eRKANAN, PENYULUHAN PERTANIAN, PANGAN KEHUTANAN DAN KETAHA"" ,wGGARAN KABUPATEN ATAS BEBAI ;UPATEN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KAB sIN1ANG TAHUN ANG9Aw7"
TENTANG
Lunas Dibayar
6
Pada Tanggal: ________________201.
Bendahara Pengeluaran,
(
'
'''
..
'
)
NIP.
CONTOH KWITANSI/ TANDA TERIMA PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP PENYULUH : .c z. Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bulan ... An. ...Dalam Rangka ...
| NO. | RINCLAN BIAYA | JUMLAH (RD.) | KETERANGAN |
|-------|---------------------------------------|----------------|--------------|
| 1. | Biaya Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh | | |
| | JUMLAH | | |
s lanan Dinas ebagai Berikut: ial
cian Perie Kode Rekening Sudah Terima dari Banyaknya Uang Untuk Pembayaran Berdasarkan SPD Nomor Tanggal Rin
Sintang,...8...88...8.8...8...2016
Telah Menerima Uang Sejumlah
Telah diperiksa oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
(
)
NIP.
Rp.
Yang Menerima,
(
,
,
NIP.
Mengetahui/ Setuju Dibayar:
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,
(
Pangkat NIP.
)