PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 35 Tahun 2016
Tentang PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
Berlaku: 1 Agustus 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a.
- bahwa Pemerintah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak sebagai wujud apresiasi Pemerintah atas pengabdian mereka pada bangsa dan negara;
- b. bahwa pemberian tunjangan hari raya merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rayat Daerah Kota Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak;
- Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
1. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5889);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Repulik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Keuangan No.113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
Menetapkan :
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 13);
14. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 14);
15. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pontianak No 42 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud dibuatnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pemberian tunjangan hari raya kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Tujuan dibuatnya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
- a. pemberian tunjangan hari raya;
- b. pembayaran tunjangan hari raya; dan
- c. ketentuan penutup.
BAB III - PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
Pasal 5

Pimpinan DPRD dan Angota DPRD Kota Pontianak diberikan tunjangan hari raya dalam T ahun A nggaran 2016.
BAB III - PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
Pasal 6

- (1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebesar gaji pokok PNS golongan IV/d.
- (2) Golongan IV/d sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pangkat tertinggi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dalam masa kerja 32 (tiga puluh dua ) tahun.
- (3) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
BAB IV - PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA
Pasal 7

- (1) Pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan pada bulan Juni 2016.
- (2) Dalam hal pemberian tunjangan hari raya belum dapat dilaksanakan pada bulan Juni 2016 maka pembayarannya dapat dilakukan setelah bulan Juni 2016.
Diundangkan di Pontianak pada tanggal 1 Agustus 2016
Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd
ZUMYATI
BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 35
BAB IV - PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA
Pasal 8

Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud Pasal 7 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 1 Agustus 2016
WALIKOTA PONTIANAK, ttd
SUTARMIDJI