Unknown Unknown Nomor 40 Tahun 2009
Tentang DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
Berlaku: 40 TAHUN 2009
N/A
Preamble

Menimbang
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturari Pemermtah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemermtah Desa.
- Mengingat 1.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389),
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 3 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanagn Keuangan antara Pemermtah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4681);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952) telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)
3. 6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587)
4. 7 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
dan
BUPATI BATU BARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
- Daerah adalah Kabupaten Batu Bara
- Pemerintah Daerah adalah Bupati atau Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 2
- Bupati adalah Bupati Batu Bara. 3
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara 4
- Sekretaris Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Batu Bara 5
- Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara 6
- 7 Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang . nemiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa 8
- Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa 9
- 10 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
- 12 Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang- undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya bersama Kepala Desa atau sebutan lainnya
- 14 Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah kabupaten
BAB III - KEDUDUKAN DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Pemenntah Desa adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- (2) Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa berdasarkan kebijakan yang ditetankan bersama BPD
BAB III - KEDUDUKAN DAN FUNGSI
Pasal 4

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa mempunyai fungsi:
- a Penyelenggara Urusan Pemerintahan,
- b Penyelenggara Urusan Pembangunan dan
- c Penyelenggara Urusan Kemasyarakatan
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
2. ( 2) Pemenntah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa
- (3) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya
- (4) Perangkat Desa lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari
5. a Sekretariat Desa
6. b Pelaksana Teknis Lapangan. dan
7. c Unsur Kewilayahan
- (5) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Sekretariat Desa dengan pola minimal terdiri dari 3 (tiga) urusan,
2. meliputi
3. a Urusan Pemerintahan;
4. b Urusan Perekonomian dan Pembangunan, dan
5. c Urusan Keuangan dan Umum
- (2) Sekretariat Desa dengan pola maksimal terdiri dari 5 (lima) urusan, meliputi
7. a Urusan Pemerintahan;
8. b Urusan Pembangunan;
9. c Urusan Kesejahteraan Rakyat;
10. d, Urusan Keuangan; dan
- e. Urusan Umum
- (3) Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah tanggung jawab kepada Kepala Desa
- (4) Kepala Urusan dalam menjalankan tugasnya di bidang teknis admmistratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

- (1) Pelaksana Teknis Lapangan terdiri dari .
2. a Juru Pengairan Desa;
3. b Pemungut Pendapatan Desa;
4. c Juru Keamanan.
- (2) Unsur Kewilayahan adalah Kepala Dusun yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian desa
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan
Pemerintahan. Pembangunan dan Kemasyarakatan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang
2. a Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD,
3. b Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
4. c Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD,
5. d Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
6. e Membina kehidupan masyarakat desa;
7. f Membina perekonomian desa;
8. g, Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
9. h Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
10. i Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Kepala Desa mempunyai kewajiban
2. a Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. b Meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
4. c Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
5. d, Melaksanakan kehidupan demokrasi;
6. e Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa,
8. g Mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundangundangan;
9. h, Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik,
10. i , Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
- j Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa,
- k. Memelihara dan menjaga asset dan/atau barang inventaris Pemerintah Desa;
- I Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- m.Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- n. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai- nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- o. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- p. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa juga mempunyai kewajiban:
- a Memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati;
- b Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD; dan
- c Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , disampaikan kepada Bupati melaiui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan Keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau dnnformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan oleh Bupati sebagai dasar dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melaiui Camat dan kepada BPD
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

Kepala Desa dilarang
- Menjadi pengurus Partai Politik; a
- Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan di desa bersangkutan; b
- Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD, c
- Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati; d
- Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni. golongan tertentu, merugikan kepentmgan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga negara atau golongan masyarakat lain, e
- Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; f
- Melakukan tindakan yang berakibat dapat merugikan keuangan Negara; g
- Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan h
Bagian Kedua
Sekretaris Desa
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

Sekretaris Desa sebagai unsur staf membantu Kepala Desa dan memimpm Sekretariat Desa
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa mempunyai tugas
2. a Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan,
3. b Melaksanakan urusan keuangan,
4. c Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan
5. d Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai bidang tugas kesekretanatan
- (2) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), mempunyai fungsi
- a Pelaksana administrasi pemermtahan;
- b Pelaksana administrasi pembangunan
- c Pelaksana administrasi kemasyarakatan, dan
- d Pelaksana pemberian pelayanan administratif kepada masyarakat Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14

Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13, dibantu oleh Sekretariat Desa
Bagian Ketiga
Kepala Urusan
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15

Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf membantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

- (1) Kepala Urusan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan ketatausahaan Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing
- (2) Kepala Urusan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

Kepala Urusan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1). mempunyai fungsi :
- a Pelaksana administrasi kegiatan-kegiatan urusan sesuai bidang tugasnya masing-masing; dan
- b Pelaksana pemberian pelayanan administratif kepada masyarakat dan Kepala Desa sesuai bidang tugasnya masing-masing
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18

Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :
- a Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban;
- b Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- d Membantu peiaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undanganyang berlaku;
- e Membantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban; dan
- g Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19

Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas
- a Menguma, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan;
- b Melakukan bimbingan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
- d Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan peiaksanaan pembangunan,
- e Membantu koordinasi peiaksanaan pembangunan dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan desa;
- f . Melakukan administrasi perekonmian da pembangunan di desa;
- g Membantu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka Musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
- h Mengumpulkan dan menyusun laporan dibidang perekonomian dan pembangunan; dan
- i Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
- a Mengadakan pendataan dan pencatatan pengurusan tentang kelahiran, kematian, nikah, talak, cerai dan rujuk;
- b. Menyiapkan dan menyusun program kegiatan generasi muda dan olah raga:
- c. Membantu mengatur pemberian bantuan pada korban bencana alam serta mengamat pelaksanaanya;
- d. Mengadakan usaha-usaha untuk menghimpun dana sosial untuk kepentingan sosial;
- e. Melaksanakan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan, keluarga berencana, kesehatan masyarakat, kerukunan beragama, memelihara tempat-tempat bersejarah dan tempattempat ibadah;
- f . Melak.sanakan pengawasan terhadap petugas PPPN (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah),
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- h Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21

Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas
- a, Mengolah administrasi keuangan dan melaksanakan pembukuan secara teratur;
- b Menyelesaikan administrasi pelaksanaan pembayaran upah dan gaji Perangkat Desa,
- c Membantu kelancaran pemasukan pendapatan daerah, menginventarisir kekayaan desa atau tanah kas desa;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa di bidang keuangan;
- e Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan keuangan, dan
- f Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 22

Kepala Urusan Umum mempunyai tugas
- a Menyelenggarakan surat-menyurat
- b Mengatur, menata dan menyiapkan surat-surat yang dimintakan tanda tangan Kepala Desa/Sekretaris Desa;
- c Mengatur rumah tangga Sekretaris Desa, mengurus pemeliharaan keberslhan Kantor Desa dan juga apabila ada tamu-tamu;
- d Menyimpan, memelihara dan mengamankan arsip buku-buku, inventaris, dokumen-dokumen, mengurus absensi Perangkat Desa, memberikan pelayanan administrasi semua urusan;
- e Memberikan saran dan pertimbanagn kepada Sekretaris Desa dalam bidang tugassnya
- f Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan administrasi desa, dan
- g Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
Bagian Keempat
Pelaksana Teknis Lapangan
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 23

- (1) Pelaksana Teknis Lapangan berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa di bidang teknis tertentu yang berada di wilayah kerjanya
- (2) Pelaksana Teknis Lapangan mempunyai tugas dan menjalankan kegiatan sebagai benkut
3. a Pengelolaan dan pengembangan pertanian . perkebunan, peternakan dan perikanan;
- b. Peningkatan sistem keamanan lingkungan,
- c. Memberikan penerangan/informasi dari Pemerintah Desa kepada masyarakat, dan
6. d Memungut penghasilan desa dan melaporkan hasil pungutan setiap hari kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa
Bagian Kelima
Kepala Ousun
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 24

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai pembantu pelaksana tugas Kepala Desa dala . ri wilayah kerjanya
- (2) Kepala Dusun mempunyai fungsi menjalankan kegiatan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa dl wilayah kerjanya
BAB V - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 25

Kepala Dusun mempunyai tugas .
- (1) Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya.
- (2) Melaksanakan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa; dan
- (3) Melaksanakan kebijakan Kepala Desa di wjlayah kerjanya
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 26

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan BPD
- (2) Perangkat Desa berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip keterpaduan dan pemantapan pelaksanaan program baik dalam lingkup Pemerintah Desa maupun dengan Instansi Pemerintah yang lain sesuai dengan bidang tugasnya masing -masing setelah mendapatkan petunjuk dari Kepala Desa
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 27

- (1) Sekretaris Desa dilsi dari Pegawai Negeri Slpil yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (2) Perangkat Desa lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 28

- (1) Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak boleh dirangkap
- (2) Apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugas, maka Kepala Desa dapat menunjuk Sekretaris Desa dan/atau salah satu Perangkat Desa lainnya untuk mewakilinya
BAB VIII - KEUANGAN
Pasal 29

Keuangan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi Pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara
Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal, 25 Mei 2009
BUPATI BATU BARA
ttd.
OK ARYA ZULKARNAIN
Diundangkan di Lima Puluh Pada tanggal. 26 Mei 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 40
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa berdassarkan pertrimbangan tersebut dimaksudkan agar pemerintah desa dapat membentuk organisasi yang efektif . efisien dan rasional sesuai dengan kondisi kebutuhan desa
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Yang dimaksud dengan " urusan pemerintahan" antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa. pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, kerjasama antar desa Yang dimaksud dengan "urusan pembangunan " antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa jembatan desa, irrigasi desa, pasar desa Yang dimaksud dengan 'Urusan kemasyarakatan"amara lain pemberdayaan masyarakat melelui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat .
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas
Yang dimaksud dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa ' adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada serta tugas-tugass dan keuangan dari Pemerintah Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Yang dimaksud dengan " memberikan keterangan pertanggungjawaban adaiah keterangan seluruh proses
pelaksanaan Peraturan-peraturan Desa. Yang dimaksud dengan " menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat "adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan
Cukup jelas
BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan.
Yang dimaksud dengan 'laporan akhir masa jabatan ' adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas
t
i .
• •
• ?
••
-
!
.
•
•
•
•
V
3
%
%
:
V
• -
-
•
• *
• A
:
•*
• • s.
• y r#
?
*
.
• •
• * *
-
• •
•
'
:&gt;
.
i
•
.
• •
• v
4*
V *
*
&gt;
•
-
r :
:
r
* i
*