PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 13 Tahun 2017
Tentang PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG, SERTIFIKAT LAIK FUNGSI, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN LAMONGAN
Berlaku: 13 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMONGAN PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG, SERTIFIKAT LAIK FUNGSI, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN LAMONGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bangunan di Kabupaten Lamongan, pemilik bangunan gedung wajib memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sebelum melakukan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disahkan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi, pemilik/ pengguna bangunan gedung wajib memperoleh Sertifikat Laik Fungsi sebelum pemanfaatan bangunan gedung;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 /PRT /M/2010 ten tang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah wajib melakukan pendataan bangunan gedung untuk keperluan tertib administrasi pembangunan dan tertib administrasi pemanfaatan bangunan gedung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, dan Pendataan Bangunan Gedung di Kabupaten Lamongan.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan
(
SALINAN ]
dalarn Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 82 Nomor 2011, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/ PRT /M/2007 ten tang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/ PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 / PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bangunan di Kabupaten Lamongan (Lembaran Dae rah Kabupaten Larnongan Tahun 2007 Nomor 2/E).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN BUPATI PENYELENGGARAAN IZIN BANGUNAN GEDUNG, SERTIFIKAT DAN PENDATAAN BANGUNAN KABUPATENLAMONGAN TENTANG MENDIRIKAN LAIK FUNGSI, GEDUNG DI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung, yang selanjutnya disebut instansi teknis, adalah Perangkat Daerah yang membina penyelenggaraan bangunan gedung.
5. Izin Mendirikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
6. Sertifikat Laik Fungsi, yang selanjutnya disingkat SLF, adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum dilakukan pemanfaatan bangunan gedung.
7. Tim Ahli Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat TABG, adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara periodik dengan Keputusan Bupati.
8. Pendataan bangunan gedung adalah kegiatan pengumpulan data bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan secara bersamaan dengan proses izin mendirikan bangunan gedung, proses sertifikat laik fungsi bangunan gedung, dan pembongkaran bangunan gedung, serta pendataan dan pendaftaran bangunan gedung yang telah ada.
9. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
2. 1 O. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
11. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.
12. Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/ a tau pemanfaatannya rnernbutuhkan pengelolaan khusus dan/ a tau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
13. Bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya mempunyai ti.ngkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional, atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/ atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
14. Bangunan gedung sederhana adalah bangunan gedungdengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitasdan teknologi sederhana.
15. Bangunangedung tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta rnemiliki kompleksitas dan/ a tau teknologi tidak sederhana.
16. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukurn sah sebagai pemilik bangunan gedung.
9. 1 7. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/ atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilikbangunan gedung, yang rnenggunakan dan/ atau mengelola bangunan gedung atau bagianbangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
18. Lingkungan bangunan gedung adalah lingkungan di sekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah basil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Rencana Detail Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat RDTR, adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan kawasan.
21. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL, adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
22. Keterangan Rencana Kabupaten adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
23. Izin Pemanfaatan Ruang, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah dokurnen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk dapat memanfaatkan bidang tanah dengan luas tertentu, sebagai pengendalian peruntukan lokasi.
24. Dokumen administratif adalah dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administratif, meliputi dokumen kepemilikan bangunan gedung, kepemilikan tanah, dan dokumen izin mendirikan bangunan gedung.
25. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat SBKBG, adalah surat penetapan status kepemilikan bangunan gedung yang clikeluarkan berdasarkan hasil pendataan pendaftaran bangunan gedung yang diterbitkan oleh instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Presiden.
26. Dokumen pelaksanaan adalah dokumen hasil kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung meliputi rencana teknis dan syarat› syarat, gambar-gambar kerja, as built drawings, dan dokumen ikatan kerja.
27. As built drawings adalah gambar realisasi suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan di lapangan.
28. Database anggota TABG adalah daftar tentang data anggota tim ahli bangunan gedung yang diutus oleh asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli termasuk masyarakat adat dan instansi PemerintahDaerah/Pemerintah yang telah ditetapkan dan diangkat/ ditugaskan.
29. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB, adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
30. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
31. Koefisien Daerah Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
32. Koefisien Tapak Basemen, yang selanjutnya disingkat KTB, adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
33. Perencanaan teknis adalah proses membuat gambar teknis bangunan gedung dan kelengkapannya yang mengiku ti tahapan prarencana, pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas rencana arsitektur, rencana struktur, rencana mekanikal/elektrikal, rencana tata ruang luar, tata ruangdalam/ interior serta rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.
34. Pertimbangan teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan
pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung.
35. Persetujuan rencana teknis adalah pernyataan tertulis tentang telah dipenuhinya seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung yang telah dinilai/ dievaluasi.
36.
Pengesahan rencana teknis adalah pernyataan hukum dalam bentuk pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang serta stempel/ cap resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen yang dimaksud dalam persetujuan tertulis atas pemenuhan seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung dalam ben tuk izin mendirikan bangunan gedung.
37.
Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan secara visual mengukur, dan mencatat nilai indikator, gejala, atau kondisi bangunan gedung meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrikal) , prasarana dan sarana bangunan gedung, serta bahan bangunan yang terpasang, untuk mengetahui kesesuaian, atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
38.
Pengujian adalah kegiatan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan termasuk penggunaan fasilitas laboratorium untuk menghitung dan menetapkan nilai indikator kondisi bangunan gedung meliputi 3 (tiga) komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrikal), prasarana dan sarana bangunan gedung, serta bahan bangunan yang terpasang, untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
39. Rekomendasi adalah saran tertulis dari ahli berdasarkan hasil pemeriksaan dan/ a tau pengujian, sebagai dasar pertimbangan penetapan pemberian sertifikat laik fungsi bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah.
40. Penyedia jasa konstruksi bangunan gedung adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi bidang bangunan gedung, meliputi perencana teknis, pelaksana konstruksi, pengawas/manajemen konstruksi, termasuk pengkaji teknis bangunan gedung dan penyedia jasa konstruksi lainnya.
41. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.
42. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.
43. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/ a tau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
44. Pemugaran bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya.
45. Pelestarian adalah kegiatan pemeliharaan, perawatan serta pemugaran, bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
46. Keandalan bangunan gedung adalah kondisi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan yang memenuhi persyaratan teknis oleh kinerja bangunan gedung.
2. 4 7. Struktur bangunan gedung adalah bagian dari bangunan yang tersusun dan komponen-komponen yang dapat bekerja sama secara satu kesatuan, sehingga mampu berfungsi menjamin kekakuan, stabilitas, keselamatan dan kenyamanan bangunan gedung terhadap segala macam beban, baik beban terencana maupun beban tak terduga, dan terhadap bahaya lain dari kondisi sekitarnya seperti tanah longsor, intrusi air laut, gempa, angin kencang, tsunami, dan sebagainya.
48. Kegagalan bangunan gedung adalah kinerja bangunan gedung dalam 2 (dua) tahap pemanfaatan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum.
49. Keselamatan adalah kondisi kemampuan mendukung beban muatan, serta kemampuan dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir yang memenuhi persyaratan teknis oleh kinerja bangunan gedung.
50. Kesehatan adalah kondisi penghawaan, pencahayaan, air bersih, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan teknis oleh kinerja bangunan gedung.
51. Kenyamanan adalah kondisi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antarruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan oleh kinerja bangunan gedung.
52. Kemudahan adalah kondisi hubungan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedungyang memenuhi persyaratan teknis oleh kinerja bangunan gedung.
53. Utilitas adalah perlengkapan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan gedung yang digunakan untuk menunjang fungsi bangunan gedung dan tercapainya keselamatan, kesehatan, kemudahan, dan kenyamanan di dalam bangunan gedung.
54. Dengar pendapat publik adalah forum dialog yang diadakan untuk mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat baik berupa pendapat, pertimbangan maupun usulan dari masyarakat umum sebagai masukan untuk menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
BAB II
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bangunan di Kabupaten Lamongan yang mengatur ketentuan penyelenggaraan 1MB, SLF, dan Pendataan Bangunan Gedung.
Bagian Kedua Tujuan
BAB II
Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis;
- b. mewujudkan bangunan gedung yang sesuai fungsi dan klasifikasi, sesuai tata bangunan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- c. mewujudkan bangunan gedung yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung; serta
- d. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
BAB II
Pasal 4

Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi ketentuan mengenai penyelenggaraan:
- a. 1MB;
- b. SLF;
- C. TABG;
- d. pendataan bangunan gedung.
BAB III - PENGGOLONGAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 5

- ( 1) Penggolongan bangunan gedung untuk penerbitan 1MB dan pemberian SLF bangunan gedung meliputi :
- a. bangunan gedung pada umumnya; dan
- b. bangunan gedung tertentu.
- (2) Bangunan gedung pada umumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a . bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana, yang terdiri dari rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rum.ah deret sederhana;
- b. bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai; dan
- c. bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana 2 (dua) lantai atau lebih, dan bangunan gedung lainnya pada umumnya.
- {3) Bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi bangunan gedung untuk kepentingan umum.
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 6

IMB diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk kegiatan meliputi:
- a. pembangunan bangunan gedung baru, dan/ a tau prasarana bangunan gedung;
- b. rehabilitasi/ renovasi bangunan gedung dan/ atau prasarana bangunan gedung, meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan;dan
- c. pelestarian/pemugaran.
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 7

IMB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah, diberikan untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi bangunan gedung.
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 8

- (1) Penerbitan IMB oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan prinsip pelayanan terpadu.
- (2) Proses penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
- a. pengkajian;
- b. penilaian/ evaluasi;
- c. persetujuan; dan
- d. pengesahan dokumen rencana teknis.
- (3) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penerbitan IMB yang dilakukan dengan:
- a. prosedur yang jelas sesuai dengan proses dan kelengkapan yang diperlukan berdasarkan tingkat kompleksitas permasalahan rencana teknis;
- b. waktu proses yang singkat berdasarkan penggolongan sesuai dengan tingkat kompleksitas prosedur penerbitan IMB;
- c. transparansi dalam pelayanan dan informasi termasuk penghitungan/penetapan besarnya retribusi 1MB yang dilakukan secara obyektif, proporsional dan terbuka; dan
- d. keterjangkauan, yaitu besarnya retribusi IMB sesuai dengan lingkup dan jenis bangunan gedung serta tingkat kemampuan ekonomi masyarakat.
Paragraf 2 Proses Penerbitan 1MB
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 9

Proses penerbitan 1MB untuk bangunan gedung hunian rurnah tinggal tunggal sederhana sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pengambilan Keterangan Rencana Kabupaten oleh pemohon di pelayanan terpadu;
- b. penyediaan dokumen rencana teknis siap pakai (prototip) sebagairnana diadakan/ disiapkan oleh Pemerintah Daerah, yang memenuhi persyaratan sesuai Keterangan Rencana Kabupaten;
- c. pengajuan Surat Permohonan IMB dengan kelengkapan dokumen administratif dan dokumen rencana teknis;
- d. pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (pencatatan, penelitian) dokumen administratif dan dokumen rencana teknis, penilaian/ evaluasi, serta persetujuan dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan;
- e. dalam hal dokumen administratif dan/ atau dokumen rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/ diperbaiki;
- f. penetapan besarnya retribusi IMB;
- g. pembayaran retribusi IMB melalui instansi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- h. penerbitan 1MB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi; dan
1. penerimaan dokumen 1MB oleh pemohon.
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 10

Proses penerbitan 1MB untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. pengambilan Keterangan Rencana Kabupaten oleh pemohon di pelayanan terpadu;
- b. penyediaan dokumen rencana teknis yang dibuat oleh pemohon/ pemilik (yang memiliki keahlian perencanaan bangunan gedung) dan terdaftar atau oleh penyedia jasa;
- c. pengajuan Surat Perrnohonan 1MB dengan kelengkapan dokumen administratif dan dokumen rencana teknis;
- d. pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (pencatatan, penelitian) dokumen administratif dan dokumen rencana teknis, penilaian serta persetujuan dokurnen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan;
- e. dalam hal dokumen administratif dan/ a tau dokumen rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/ diperbaiki;
- f. penetapan besarnya retribusi 1MB;
- g. pembayaran retribusi 1MB melalui instansi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- h. penerbitan 1MB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi; dan
- i. penerimaan dokumen 1MB oleh pemohon.
Proses penerbitan 1MB untuk bangunan gedung tidak sederhana 2 (dua) lantai atau lebih, dan bangunan gedung lainnya pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. pengambilan Keterangan Rencana Kabupaten oleh pemohon di pelayanan terpadu;
- b. melampirkan IPR atau dokumen sejenisnya untuk luas tanah tertentu yang diharuskan menurut ketentuan perundang-undangan;
- c. penyediaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pemantauan dan Pengendalian Lingkungan (SPPL);
- d. penyediaan dokumen rencana teknis;
- e. pengajuan Surat Permohonan 1MB dengan kelengkapan dokumen administratif, dokumen rencana teknis dan dokumen lain yang disyaratkan;
- f. pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (pencatatan, penelitian) dokumen administratif dan dokumen rencana teknis, penilaian serta persetujuan dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan;
- g. dalam hal dokumen administratif dan/ atau dokumen rencana teknis belum memenuhi persyaratan, perrnohonan dikembalikan kepada pemohon un tuk dilengkapi / di perbaiki;
- h. penetapan besarnya retribusi 1MB;
- i. pembayaran retribusi IMB melalui instansi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- J. penerbitan IMB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi; dan
- k. penerimaan dok:umen IMB oleh pemohon.
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 12

Bagan proses penerbitan IMB bangunan gedung pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran huruf A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 13

Proses penerbitan IMB untuk bangunan gedung untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), meliputi:
- a. pengambilan Keterangan Rencana Kabupaten oleh pemohon di pelayanan terpadu;
- b. melampirkan IPR atau dokumen sejenisnya untuk luas tanah tertentu yang diharuskan menurut ketentuan perundang-undangan;
- c. penyediaan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL);
- d. pengurusan persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait;
- e. penyediaan dokumen rencana teknis;
- f. pengajuan Surat Permohonan 1MB dengan kelengkapan dokumen adrninistratif, dokumen rencana teknis, dan dokurnen lain yang persyaratkan;
- g. pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (pencatatan, penelitian) dokumen administratif dan dokumen rencana;
- h. dalam hal dokumen administratif dan/ a tau dokumen rencana teknis belum memenuhi persyaratan, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/ diperbaiki;
1. pengkajian dokumen rencana teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Jdalam hal dokumen rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki;
- k. pelaksanaan dengar pendapat publik oleh TABG sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
1. dalam hal dokumen rencana teknis yang belum memperhatikan hasil dengar pendapat publik dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/ diperbaiki;
- m. pemberian nasihat dan pertimbangan teknis profesional;
- n. penilaian/evaluasi dan persetujuan dokumen rencana teknis;
- o. penetapan besarnya retribusi IMB;
- p. pembayaran retribusi IMB melalui instansi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- q. penerbitan IMB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi; dan
- r. penerimaan dokumen IMB oleh pemohon.
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 14

Bagan proses penerbitan IMB bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf b tercantum dalam Lampiran huruf B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan penerbitan IMB secara bertahap.
- (2) Penerbitan IMB secara bertahap sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan yang merupakan satu kesatuan dokumen, sepanjang tidak melampaui batas waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 16

- (1) Penerbitan IMB untuk pembangunan bangunan gedung secara massal dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret di satu kawasan.
- (2) Penerbitan IMB untuk pembangunan bangunan gedung secara massal sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) prinsipnya dilakukan dengan mengikuti proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan.
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 17

- (1) Penerbitan 1MB untuk pembangunan dengan strata title dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk bangunan gedung rumah susun atau apartemen bertingkat.
- (2) Penerbitan IMB untuk pembangunan dengan strata title sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) prinsipnya dilakukan dengan mengikuti proses
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 18

- ( 1) Pemilik bangunan gedung dapat mengajukan pelayanan administrasi 1MB, untuk:
- a . pembuatan duplikat/ copy dokurnen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen 1MB yang hilang atau rusak, dengan melampirkan keterangan hilang secara tertulis dari instansi yang berwenang;
- b. pemecahan dokumen 1MB sesuai dengan perubahan pemecahan dokumen IMB dan/ atau kepemilikan tanah dan peru bahan data lainnya, atas permohonan yang bersangkutan; dan
- c. bangunan gedung yang sudah terbangun belum memiliki 1MB dan diwajibkan mengajukan permohonan 1MB sesuai Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal bangunan gedung yang sudah berdiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tetapi bangunan tersebut tidak sesuai dengan Keterangan Rencana Kabupaten maka dapat diterbitkan 1MB Sementara.
- (3) Masa berlaku IMB Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 4 (empat) tahun dan selama waktu tersebut pemilik bangunan sanggup menyesuaikan berdasarkan Keterangan Rencana Kabupaten.
- (4) Retribusi 1MB Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 2 (dua) kali dari retribusi yang dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi 1MB.
- (5) Dalam hal IMB Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah habis masa berlakunya dan bangunan sudah disesuaikan berdasarkan Keterangan Rencana Kabupaten maka dapat diterbitkan 1MB dengan mengajukan pelayanan administrasi 1MB.
- (6) Dalam hal 1MB Sementara sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) telah habis masa berlakunya dan bangunan belum disesuaikan berdasarkan Keterangan Rencana Kabupaten maka Pemerintah Daerah dapat membongkar bangunan gedung yang tidak sesuai dengan Keterangan Rencana Kabupaten.
Paragraf 3
Tata Cara Pengesahan Dokumen Rencana Teknis
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 19

- (1) Proses pengesahan dokumen rencana teknis dalam proses penerbitan IMB untuk bangunan gedung pada umumnya dilakukan dengan ketentuan:
- a. dokumen rencana teknis wajib mengiku ti persyaratan dalam RTRW, RDTR, dan/ atau RTBL;
3. b . pada lokasi yang terdapat program instansi yang terkait dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana atau pelayanan kepentingan umum (seperti jalan, jalur penerbangan, telekomunikasi, gas, listrik, pertahanan dan keamanan) harus mendapat persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait atau pembina penyelenggaraan prasarana dan sarana yang dimaksud;
- c. dokumen rencana teknis diperiksa (dicatat dan diteliti), dinilai/ dievaluasi dan disetujui oleh Pemerintah Daerah melaluiinstansi teknis;
- d. persetujuan diperoleh pemohon tanpa pungutan biaya atau secara cuma-cuma.
- (2) Bagan proses pengesahan dokumen rencana teknis dalam proses penerbitan IMB untuk bangunan gedung pada umumnya tercantum dalam Lampiran huruf C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 20

- (1) Proses pengesahan dokumen rencana teknis dalam proses penerbitan IMB untuk bangunan gedung tertentu dilakukan dengan ketentuan:
- a. dokumen rencana teknis wajib mengikuti persyaratan dalam RTRW, RDTR, dan/ a tau RTBL;
- b. dokumen rencana teknis disusun dengan mengacu pada rekomendasi/hasil AMDAL yang diwajibkan untuk bangunan gedung tertentu, atau UPL/UKL/SPPL;
- c. pada lokasi yang terdapat program instansi yang terkait dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana atau pelayanan kepentingan umum (seperti jalan, jalur penerbangan, telekomunikasi, gas, listrik, serta pertahanan dan keamanan) harus mendapat persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait atau pembina penyelenggaraan prasarana dan sarana yang dimaksud;
- d. dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum, diperiksa (dicatat dan diteliti) oleh Pemerintah Daerah melaluiinstansi teknis, dan dikaji oleh TABG untuk disampaikan dalam dengar pendapat publik;
- e. pertimbangan teknis oleh TABG untuk dokumen rencana teknis yang telah disetujui dalam dengar pendapat publik;
- f. dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan um urn, dinilai/ dievaluasi dan disetujui oleb Pemerintah Daerah, melalui instansiteknispembina penyelenggaraan bangunan gedung;
- g. persetujuan diperoleh pemohon tanpa pungutan biaya atau secara cuma-cuma.
- (2) Bagan proses pengesahan dokumen rencana teknis dalam proses penerbitan IMB untuk bangunan gedung tertentu tercantum dalam Lampiran huruf D dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Paragraf 4
Pemeriksaan Permohonan IMB
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 21

Pemeriksaan permohonan 1MB dilakukan melalui tahapan :
- a . pencatatan dan penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen administratif;
- b. penelitian kelengkapan dokumen rencana teknis;
- c. penelitian kebenaran rencana teknis;
- d. pengkajian oleh Pengkaji Teknis atau TABG;
- e. penilaian/ evaluasi; dan
- f. persetujuan dan pengesahan.
- (1) Pencatatan dan penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 huruf a meliputi :
- a. pemeriksaan terhadap status hak atas tanah meliputi kelengkapan dan kebenaran dokumen kepemilikan; dan
- b. pemeriksaan terhadap status kepemilikan bangunan gedung meliputi kelengkapan dan kebenaran dokumen.
- (2) Dalam hal pemilik tanah sebagai pemilik bangunan gedung, pemeriksaan terhadap status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. kebenaran dan keabsahan status hak atas tanah;
- b. kejelasan dan kebenaran data kondisi/ situasi tanah (letak/lokasi dan topografi/kontur); dan
- c. pernyataan bahwa tanah yang dimaksud tidak dalam status sengketa.
- (3) Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung, pemeriksaan terhadap status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
9. a . kebenaran dan keabsahan status hak atas tanah;
- b. kejelasan dan kebenaran data konclisi/ situasi tanah(letak/lokasi dan topografi/kontur);
- c. pernyataan dari pemilik tanah bahwa tanah tersebut tidak dalam status sengketa; dan
- d. perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung.
- (4) Pemeriksaan terhadap status kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi kelengkapan dan kebenaran dokumen :
- a. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, atau dokumen bentuk lainnya sebagai bukti awal kepemilikan;
- b. data pemilik/pemohon bangunan gedung, meliputi nama, alamat, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau identitas lainnya, serta fotokopi KTP atau identitas lainnya;
- c. surat-surat lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 23

Pencatatan dan penelitian kelengkapan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi kelengkapan :
- a. gambar arsitektur;
- b. gambar sistem struktur;
- c. gambar sistem utilitas (mekanikal dan elektrikal);
- d. perhitungan struktur untuk bangunan gedung 2 (dua) lantai atau lebih, dan/ atau bentang struktur lebih dari 6 meter, disertai hasil penyelidikan tanah;
- e. perhitungan utilitas (untuk bangunan gedung selain hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret); dan
- f. data penyedia jasa perencanaan yaitu arsitektur, struktur, dan utilitas (mekanikal dan elektrikal).
- (1) Penelitian kebenaran rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi pemeriksaan :
2. a . kebenaran data umum bangunan gedung;
- b. kebenaran rancangan arsitektur bangunan gedung;
- c. kebenaran rancangan struktur; dan
- d. kebenaran rancangan utilitas (mekanikal dan elektrikal).
- (2) Pemeriksaan kebenaran data umum bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. fungsi/klasifikasi bangunan gedung terhadap peruntukan lokasi;
- b. luas lantai dasar bangunan gedung terhadap KDB maksimum dan/ atau luas lantai basement terhadap KTB maksimum;
- c. total luas lantai bangunan gedung terhadap KLB maksirnum; dan
- d. ketinggian bangunan gedung terhadap ketinggian maksimum.
- (3) Penilaian dalam pemeriksaan kebenaran data umum bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Keterangan Rencana Kabupaten.
- (4) Perneriksaan kebenaran rancangan arsitektur bangunan gedung sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. garnbar situasi (site plan);
- b. gambar denah;
- c. gambar tampak;
- d. garnbar potongan; dan
- e. spesifikasi umum finishing bangunan gedung.
- (5) Penilaian dalam pemeriksaan kebenaran rancangan arsitektur bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan pada persyaratan arsitektur dan lingkungan.
- (6) Pemeriksaan kebenaran rancangan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c meliputi :
- a. garnbar struktur bawah (pondasi);
- b. gambar struktur atas, termasuk struktur atap; dan
- c. spesifikasi umum struktur bangunan gedung.
- (7) Penilaian dalam perneriksaan kebenaran rancangan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan pada persyaratan kek:uatan dan ketahanan struktur dalarn mendukung beban hidup dan beban mati, termasuk beban yang timbul akibat alam (angin dan gempa).
- (8) Pemeriksaan kebenaran rancangan utilitas (rnekanikal dan elektrikal) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d rneliputi:
- a. gambar sistem utilitas (mekanikal dan elektrikal) ;
- b. gambar sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. gambar sistem sanitasi•
- d. gambar sistem drainase; dan
- e. spesifikasi umurn utilitas (mekanikal dan elektrikal) bangunan gedung.
- (9) Penilaian dalam pemeriksaan kebenaran rancangan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan pada persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, kesehatan, dan aksesibilitas termasuk kelengkapan sarana dan prasarana bangunan gedung yang dilakukan oleh Pengkaji Teknis/TABG.
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 25

- (1) Pengkajian oleh Pengkaji Teknis/TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilakukan oleh Pengkaji Teknis/TABG dengan melakukan pengkajian secara selektif terhadap subtansi yang menurut penilaian perlu dikaji lebih lanjut pada dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu berdasarkan tingkat kompleksitas permasalahan teknis dalam dokumen rencana teknis.
- (2) Pengkajian oleh Pengkaji Teknis/TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengkajian pemenuhan persyaratan teknis; dan b. penyusunan pertimbangan teknis.
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 26

Pengkajian pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/ persyaratan fungsi bangunan gedung;
- b. pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan bangunan gedung tertentu;
- c. pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
- d. pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan klasifikasi fungsi bangunan gedung;
- e. pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan tata bangunan; dan
- f. pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan keandalan bangunan gedung
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 27

- (1) Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan persyaratan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a rnerupakan pengkajian secara teknis untuk menyimpulkan kesesuaian fungsi utama bangunan gedung yang diusulkan terhadap ketentuan dari Pemerintah Daerah sebagai bangunan gedung tertentu berdasarkan fungsinya.
- (2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. fungsi keagamaan;
- b. fungsi usaha;
- c. fungsi sosial dan budaya;
- d. fungsi khusus; dan
- e. dalam kategori fungsi ganda/ campuran.
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 28

Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/ persyaratan bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b merupakan pengkajian secara teknis untuk menyimpulkan kesesuaian bangunan gedung tertentu yang diusulkan terhadap ketentuan kategori dan kriteria dari Pemerintah Daerah tentang bangunan gedung untuk kepentingan umum.
Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c merupakan pengkajian secara teknis, sosial, budaya, dan ekonomi untuk menyimpulkan kesesuaian rencana teknis bangunan gedung yang diusulkan terhadap ketentuan atau rekomendasi dalam AMDAL, UPL, UKL, dan SPPL.
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 30

- ( 1) Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/ persyaratan klasifikasi fungsi bangunan gedung sebagairnana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d merupakan pengkajian secara teknis untuk menyimpulkan kesesuaian klasifikasi fungsi bangunan gedung dan pemenuhan ketentuan batasan lainnya yang diusulkan terhadap ketentuan dari pemerintah daerah yang diizinkan.
- (2) Ketentuan dari Pemerintah Daerah yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. tingkat kompleksitas bangunan gedung;
- b. tingkat permanensi bangunan gedung;
- c. tingkat risiko kebakaran bangunan gedung;
- d. zonasi gempa di lokasi bangunan gedung didirikan;
- e. tingkat kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi bangunan gedung didirikan; dan
- f. tingkat ketinggian bangunan gedung di peruntukan lokasi bangunan gedung didirikan.
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 31

- (1) Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e merupakan pengkajian secara teknis untuk menyimpulkan kesesuaian pemenuhan persyaratan teknis tata bangunan yang diusulkan terhadap ketentuan dalam RTBL.
- (2) Ketentuan dalam RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi: a. persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung
- b. persyaratan arsitektur bangunan gedung, yang terdiri dari:
- l. persyaratan penampilan bangunan gedung;
2. persyaratan tata ruang dalam; dan
3. persyaratan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya.
- c. persyaratan pengendalian dampak lingkungan yang terdiri dari :
1. AMDAL untuk setiap bangunan gedung yang dalam pembangunan/ pemanfaatannya rnenimbulkan dampak pen ting terhadap lingkungan;
2. UPL dan UKL untuk setiap kegiatan dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang menimbulkan dampak yang dapat diatasi dengan teknologi dan tidak perlu dilengkapi AMDAL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. SPPL untuk setiap kegiatan dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang dapat diatasi dengan teknologi dan tidak perlu dilengkapi UPL dan UKL.
Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f merupakan pengkajian secara teknis untuk menyimpulkan kesesuaian pemenuhan persyaratan keandalan bangunan gedung yang diusulkan terhadap ketentuan tentang:
- a. persyaratan keselamatan;
- b. persyaratan kesehatan;
- c. persyaratan kenyamanan;
- d. persyaratan kemudahan.
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 33

- (1) Ketentuan persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi :
- a. persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan; dan
- b. persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.
- (2) Persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. persyaratan struktur dan bahan struktur (kuat/kokoh,stabil, dan memenuhi persyaratan kelayanan a tau serviceability);
- b. persyaratan pembebanan dan ketahanan terhadap gempa dan ang1n;
- c. perencanaan struktur atas termasuk struktur atap;
- d. perencanaan struktur bawah (pondasi)• dan
- e. perhitungan struktur bangunan gedung (untuk bangunan gedung lebih dari 2 lantai, dan/ atau bentang struktur lebih dari 6 meter, a tau bangunan khusus).
- (3) Persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. perlindungan terhadap bahaya kebakaran yaitu :
1. sistem proteksi pasif;
2. sistem proteksi aktif; dan
3. unit manajemen pengamanan kebakaran;
- b. instalasi penangkal petir untuk mengurangi risiko kerusakan yang disebabkan sarnbaran petir;
- c. instalasi listrik meliputi jaringan distribusi, beban listrik, dan sumber daya listrik; dan
- d. sistem pengamanan untuk mencegah terancamnya keselamatan penghuni dan harta benda akibat bencana bahan peledak.
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 34

- (1) Ketentuan persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri dari :
- a. persyaratan sistem penghawaan;
- b. persyaratan sistem pencahayaan;
- c. persyaratan sistem sanitasi dan air bersih; dan
- d. persyaratan penggunaan bah.an bangunan gedung.
- (2) Persyaratan sistem penghawaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
2. a . ventilasi alami meliputi bukaan permanen, kisi-kisi pada pintu dan jendela, sarana lain yang dapat dibuka, dan/ a tau dapat berasal dari ruangan yang bersebelahan untuk memberikan sirkulasi udara yang sehat;
3. b . bangunan gedung tempat tinggal, pelayanan kesehatankhususnya ruang perawatan, pendidikan khususnya ruang kelas, dan bangunan pelayanan umum lainnya harus mempunyai bukaan permanen, kisi-kisi pada pin tu dan jendela, dan/ atau bukaan permanen yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami;
- c. ventilasi mekanik/buatan, harus disediakan jika ventilasi alami tidak dapat memenuhi syarat; dan
- d. penerapan sistem ventilasi harus dilalrukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan energi dalam bangunan gedung.
- (3) Persyaratan sistem pencahayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pencahayaan alami meliputi perencanaan pencahayaan alami dan penentuan besarnya iluminasi;
- b. bangunan gedung hunian rumah tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bangunan pelayanan umum harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami;
- c. pencahayaan buatan, meliputi tingkat iluminasi, konsumsi energi, perencanaan sistem pencahayaan, penggunaan lampu, daya maksimum yang diizinkan, dan daya pencahayaan buatan di luar bangunan gedung; dan
- d. pencahayaan buatan untuk pencahayaan darurat harus dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi yang aman.
- (4) Persyaratan sistem sanitasi dan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. sistem air bersih dengan pemenuhan persyaratan yaitu:
1. sumber air bersih (sumber air berlangganan dan/ a tau sumber air lainnya yang memenuhi persyaratan kesehatan);
2. kualitas air bersih; dan
15. 3 . perencanaan sistem distribusi air bersih yang memenuhi debit air dan tekanan minimal yang disyaratkan.
16. b . sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbahdengan pemenuhan persyaratan yaitu :
1. perencanaan/pemilihan sistem pengaliran atau pembuangan dan penggunaan peralatan yang dibutuhkan; dan
2. perencanaan sistem pengolahan dan pembuangannya.
- c. sistem pembuangan kotoran dan sampah dengan pemenuhan persyaratan yaitu :
1. kapasitas pewadahan atau Tempat Penampungan Sementara (TPS);
2. bentuk penyediaan tempat penampungan kotoran dan sampah; dan
3. bentuk penempatan pewadahan dan/atau pengolahannya.
- d. sistem penyaluran air hujan dengan pemenuhan persyaratan yaitu:
1. perencanaan sistem penyaluran air hujan (diresapkan ke dalam tanah pekarangan, dan/ atau dialirkan ke sumur resapan, dan/atau dialirkan kejaringan drainase lingkungan/kota);
2. penyaluran air hujan yang dilakukan dengan cara lain (bila belum tersedia jaringan drainase kota ataupun sebab lain yang dapat diterima); dan
3. persyaratan saluran (saluran terbuka/tertutup, lubang pemeriksa, kemiringan saluran, dan bahan saluran).
- (5) Persyaratan penggunaan bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dengan persyaratan:
1. tidak mengandung bahan-bahan berbahaya/beracun bagi kesehatan; dan
2. aman bagi pengguna bangunan gedung.
- b. bahan bangunan yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dengan persyaratan:
1. tidak menimbulkan efek silau dan pantulan;
2. tidak menimbulkan efek peningkatan suhu lingkungan di sekitarnya;
3. pertimbangan prinsip-prinsip konservasi energi; dan
4. mewujudkan bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.
- c. pemanfaatan dan penggunaan bahan bangunan lokal dengan persyaratan :
1. harus sesuai dengan kebutuhan; dan
2. memperhatikan kelestarian lingkungan.
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 35

- (1) Ketentuan persyaratan kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c terdiri dari:
- a. kenyamanan ruang gerak;
- b. kenyamanan hubungan antarruang;
- c. kenyamanan kondisi udara;
- d. kenyamanan pandangan dari dalam bangunan gedung ke luar;
- e. kenyamanan pandangan dari luar ke dalam bangunan gedung;
- f. kenyamanan terhadap getaran;
- g. kenyamanan terhadap kebisingan.
- (2) Kenyamanan ruang gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan persyaratan memenuhi :
- a. pertimbanganfungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/peralatan, dan aksesibilitas ruang; dan
- b. persyaratan keselamatan dan kesehatan.
- (3) Kenyamanan hubungan antar ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan persyaratan memenuhi:
- a. pertimbangan fungsi ruang, aksesibilitas ruang,jumlahpengguna dan perabotan / peralatan;
- b. sirkulasi antarruang horizontal dan vertikal; dan
- c. persyaratan keselamatan dan kesehatan.
- (4) Kenyamanan kondisi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan persyaratan memenuhi:
17. a . perencanaan sistem pengkondisian udara;
- b. prinsip-prinsip penghematan energi dan kelestarian lingkungan; dan c. perkiraan beban pendinginan.
- (5) Kenyamanan pandangan dari dalam bangunan gedung ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan persyaratan mempertimbangkan:
- a. gubahan massa bangunan gedung, rancangan bukaan, tata ruang› dalam dan tata ruang-luar bangunan gedung, dan rancangan bentuk luar bangunan;
2. b . pemanfaatan potensi ruang luar bangunan gedung dan penyediaan ruang terbuka hijau; dan
- c. pencegahan terhadap gangguan silau, dan pantulan sinar.
- (6) Kenyamanan pandangan dari luar ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e dengan persyaratan mempertimbangkan:
- a. rancangan bukaan, tata ruang-dalam dan tata ruang-luar bangunan gedung, dan rancangan bentuk luar bangunan gedung; dan
- b. keberadaan bangunan gedung yang ada dan/atau yang akan ada di sekitarnya.
- (7) Kenyamanan terhadap getaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan persyaratan mempertimbangkan:
8. a . baku tingkat getaran;
- b. sumber getaran; dan
- c. dampak getaran terhadap lingkungan.
- (8) Kenyamanan terhadap kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf g dengan persyaratan mempertimbangkan:
- a. baku tingkat kebisingan;
- b. sumber kebisingan; dan
- c. dampak kebisingan terhadap lingkungan.
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 36

- (1) Ketentuan persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d terdiri dari :
2. a . kemudahan hubungan horizontal;
- b. sarana hubungan vertikal antarlantai;
- c. sarana hubungan vertikal dengan ketinggian di atas 5 (lima) lantai; dan
- d. tingkat penyediaan sarana evakuasi (kecuali untuk rumah tinggal tunggal dan rum.ah deret).
- (2) Kemudahan hubungan horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan mempertimbangkan :
- a. jumlah, ukuran, dan jenis pin tu;
- b. arah bukaan daun pintu dalam suatu ruangan; dan
- c. ukuran koridor sebagai akses horizontal antar ruang.
- (3) Sarana hubungan vertikal antarlantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan mempertimbangkan jumlah, ukuran, dan konstruksi sarana hubungan vertikal (tangga, ram, liftt, tangga berjalan/eskalator, dan/atau lantai berjalan/ travelator).
- (4) Sarana hubungan vertikal dengan ketinggian di atas 5 (lima) lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan mempertimbangkan:
- a. jumlah, kapasitas, dan spesifikasi lift; dan b. penyediaan lift kebakaran.
- (5) Tingkat penyediaan sarana evakuasi (kecuali untuk rumah tinggal tunggal dan rumah deret) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan mempertimbangkan :
- a. sistem peringatan bahaya bagi pengguna;
- b. pintu keluar darurat;
- c. jalur evakuasi untuk melakukan evakuasi;
- d. kelengkapan tanda arah yang mudah dibaca dan jelas; dan darurat
- e. manajemen penanggulangan bencana atau keadaan (Disaster Management).
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 37

Penyusunan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pengkaji Teknis/TABG sebagai kesimpulan dari hasil pengkajian berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional secara tertulis merupakan masukan untuk penilaian/ evaluasi dokumen rencana teknis dalam memberikan persetujuan pemenuhan persyaratan teknis oleh Pemerintah Daerah.
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 38

- (1) Penilaian/evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dilakukan untuk menetapkan keputusan terakhir tentang pemenuhan persyaratan teknis dari dokumen rencana teknis setelah mendapat pertimbangan teknis Pengkaji Teknis/TABG.
- (2) Pada proses pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung pada umumnya, hasil penilaian penelitian kebenaran rencana teknis, selanjutnya dinilai dan dievaluasi oleh instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung.
- (3) Pada proses pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum, hasil pemberian pertimbangan teknis dari Pengkaji Teknis/TABG, selanjutnya dinilai dan dievaluasi oleh instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung.
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 39

- (1) Persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f dilakukan berdasarkan hasil penilaian/ evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pas al 3 7.
- (2) Persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan, dan pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung pada umumnya dan dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum dalam bentuk 1MB oleh Bupati, atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
Paragraf 5 Perubahan Rencana Teknis dalam Tahap
Pelaksanaan Konstruksi
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 40

Dasar perubahan rencana teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi meliputi:
- a. perubahan akibat kondisi, ukuran lahan kavling/persil yang tidak sesuai dengan rencana teknis, dan/ a tau adanya kondisi eksisting di bawah permukaan tanah yang tidak dapat diubah/dipindahkan berupa jaringan infrastruktur / prasarana, seperti kabel, saluran, dan pipa;
- b . perubahan akibat perkembangan kebutuhan pemilik bangunan gedung,meliputipenampilan arsitektur, perluasan, atau pengurangan luas dan jumlah lantai, dan/ atau tata ruang-dalam; dan
- c. perubahan fungsi atas permintaan pemilik/pemohon.
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 41

Proses administratif perubahan rencana teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dengan ketentuan:
- a. perubahan rencana teknis yang dilakukan untuk penyesuaiandengan kondisi lapangan dan tidak mempengaruhi sistemstruktur, dituangkan dalam as built drawings;
- b. perubahan rencana teknis yang mengakibatk.an perubahan pada arsitektur, struktur, dan utilitas (mekanikal dan elektrikal), harus melalui permohonan baru/revisi 1MB;
- c. perubahan rencana teknis, karena perubahan fungsi harus melalui proses permohonan baru/ revisi IMB dengan proses sesuai dengan penggolongan bangunan gedung untuk 1MB.
- d. proses penerbitan baru/revisi 1MB akibat perubahan, kecuali karena perubahan rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dikenakan retribusi secara proporsional sesuai dengan lingkup perubahan, dan tidak melampaui besarnya retribusi 1MB pembangunan baru.
Paragraf 6
Jangka Waktu Proses Penerbitan IMB
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 42

- (1) Jangka waktu proses penerbitan 1MB meliputi pemeriksaan dan penelitian/pengkajian dokumen administratif dan dokumen rencana teknis dihitung sejak penerimaan surat Permohonan IMB lengkap dengan dokumen administratif dan dokumen rencana teknis bangunan gedung.
- (2) Dalam hal dokurnen administratif dan/ a tau dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) belum memenuhi persyaratan kelengkapan, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/ diperbaiki.
- (3) Jangka waktu proses permohonan sampai dengan penerbitan IMB dirinci sebagai berikut:
- a. IMB untuk bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- b. IMB untuk bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai paling lama 4 (empat) hari kerja;
- c. 1MB untuk bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
- d. IMB untuk bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus dengan ketinggian 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) lantai paling lama 12 (dua belas) hari kerja; dan
Bagian Kedua Persyaratan Permohonan 1MB
Paragraf 1 Persyaratan Dokumen Administratif
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 43

- (1) Setiap permohonan IMB harus mengisi formulir Permohonan 1MB dan memenuhi persyaratan administratif, yang terdiri atas status hak atas tanah dan status kepernilikan bangunan gedung.
- (2) Format formulir Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf Edan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 44

- (1) Setiap bangunan gedung yang didirikan harus pada lahan kavling/persil yang status hak atas tanahnya jelas.
- (2) Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tanda bukti penguasaan atau kepemilikan tanah, harus dibuktikan dan/ a tau dilengkapi dengan:
- a. surat bukti status hak atas tanah•
surat perjanjian pemanfaatan/penggunaan tanah; dan
- c. data kondisi/ situasi tanah.
- (3) Surat bukti status hak atas tanah sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
3. a . sertifikat tanah;
- b. Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan atas Tanah oleh pejabat yang berwenang di bidang pertanahan;
- c. advice pLandari Pemerintah Daerah, atau Pemerintah;
- d. fatwa tanah, atau rekomendasi dari Badan PertanahanNasional;
- e. surat girik/petok/akta jual beli, yang sah disertai surat pernyataan pemilik bahwa tidak dalam status sengketa, yang diketahui Kepala Desa/Lurah setempat·
- f. surat kohir verponding Indonesia, disertai pernyataan bahwa pemilik telah menempati lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan disertai keterangan pemilik bahwa tidak dalam status sengketa yang diketahui Kepala Desa/Lurah setempat· atau
- g. surat bukti kepemilikan tanah lainnya.
- (4) Surat perjanjian pemanfaatan/penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan perjanjian tertulis antara pernilik bangunan gedung dengan pemilik tanah, apabila pemilik bangunan gedung bukan pemilik tanah.
- (5) Data kondisi/ situasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan data-data teknis tanah yang memuat informasi meliputi:
- a. gambar peta lokasi/lengkap dengan konturnya;
- b. batas-batas tanah yang dikuasai;
- c. luas tanah; dan
- d. data bangunan gedung eksisting (kalau ada).
- (1) Status kepernilikan bangunan gedung untuk permohonan IMB pembangunan bangunan gedung baru, yaitu dokumen keterangan diri pemilik yang mengajukan Permohonan IMB dan kepemilikan atas bangunan gedung.
- (2) Status kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi sekurang-kurangnya:
- a. nama (sebagai perorangan atau wakil pemilik/pengguna);
- b. alamat;
- c. tempat/tanggal lahir;
- d. pekerjaan;
- e. nomor KTP dan data identitas lainnya (fotokopi KTP dan bukti identitas lainnya sebagai lampiran)·
- f. keterangan mengenai data bangunan gedung; dan
- g. keterangan mengenai perolehan bangunan gedung.
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 46

Dokumen/ surat-surat yang terkait dapat berupa :
- a. IPR untuk pembangunan di atas tanah untuk luas tertentu;
- b. rekomendasi instansi/lembaga yang bertanggung jawab di bidang fungsi khusus (untuk bangunan gedung fungsi khusus);
- c. dokumen AMDAL/UPL/UKL/SPPL berdasarkan Jerus dan luas bangunan gedung;
- d. rekomendasi instansi teknis terkait untuk bangunan gedung di atas/bawah prasarana dan sarana umum.
Paragraf 2
Persyaratan Dokumen Teknis
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 47

- ( 1) Rencana teknis bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana meliputi :
- a. data umum bangunan gedung; dan
- b. rencana teknis bangunan gedung.
- (2) Data umum bangunan gedung memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. fungsi dan klasifikasi bangunan gedung;
- b. luas lantai dasar bangunan gedung;
- c. total luas lantai bangunan gedung;
- d. ketinggian/jumlah lantai bangunan gedung; dan
- e. rencana pelaksanaan.
- (3) Ren ana tekni bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. gambar pra-rencana bangunan gedung, tercliri atas gambar situasi(siteplan), denah, tampak, dan gambar potongan· dan
- b. spesifikasi teknis bangunan gedung.
Rencana teknis bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai meliputi :
- a . data umum bangunan gedung, yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2);
- b. rancangan arsitektur bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 7 ayat (3);
- c. rancangan struktur secara sederhana/prinsip; dan
- d. rancangan utilitas bangunan gedung secara sederhana/prinsip.
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 49

- ( 1) Rencana teknis bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana 2 (dua) lantai atau lebih dan bangunan gedung lainnya pada umumnya meliputi :
- a. data umum bangunan gedung; dan
- b. rencana teknis bangunan gedung.
- (2) Data umum bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 7 ayat (2) .
- (3) Rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. gambar rancangan arsitektur, terdiri atas gambar situasi (site plan), denah, tampak, potongan, dan spesifikasi umum finishing bangunan gedung;
- b. gambar rancangan struktur, terdiri atas gambar struktur bawah (pondasi), struktur atas, termasuk struktur atap, dan spesifikasi umum struktur bangunan gedung;
- c. gambar rancangan utilitas (mekanikal dan elektrikal), terdiri atas gambar sistem utilitas (mekanikal dan elektrikal), gambar sistem pencegahan dan pengamanan kebakaran, sistem sanitasi, sistem drainase,dan spesifikasi umum utilitas bangunan gedung;
- d. spesifikasi umum bangunan gedung;
- e. perhitungan struktur untuk bangunan gedung 2 (dua) lantai atau lebih dan/ atau bentang struktur lebih dari 6 meter; dan
- f. perhitungan kebutuhan utilitas (mekanikal dan elektrikal).
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 50

Rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum meliputi:
- a. data umum bangunan gedung memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2); dan
- b. rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 49 ayat (3).
Paragraf 3
Pelaksana Pengurusan Permohonan 1MB
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 51

Pengurusan permohonan 1MB dapat dilakukan oleh pemilik sendiri, atau dapat dengan menunjuk orang lain selaku pelaksana pengurusan permohonan 1MB dengan surat k:uasa bermeterai cukup.
Bagian Ketiga Dokumen IMB
BAB IV - PENYELENGGARAANIMB
Pasal 52

- (1) Dokumen IMB diterbitkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran.
- (2) Lampiran-lampiran dokumen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. fungsi dan klasifikasi bangunan gedung;
- b. gambar situasi, gambar rencana teknis merupakan berkas terpisah;
- c. pembekuan dan pencabutan IMB; dan
- d. perhitungan besarnya retribusi IMB.
- (3) Contoh format Keputusan Bupati tentang 1MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf F dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 53

SLF bangunan gedung diberikan untuk bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 54

- ( 1) Pemberian SLF bangunan gedung dilakukan dengan mengajukan permohonan SLF yang merupakan satu kesatuan sistem dengan penerbitan 1MB.
- (2) Pemberian SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti prinsip-prinsip :
- a. pelayanan terpadu; dan
- b. tanpa pungutan biaya.
- (3) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berarti proses pemeriksaan kelaikan fungsi, persetujuan, penerbitan SLF bangunan gedung, dan perpanjangan SLF bangunan gedung dilaksanakan dengan waktu/proses yang singkat sesuai dengan kompleksitas teknis bangunan gedung.
- (4) Tanpa pungutan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berarti SLF bangunan gedung tidak dikenakan biaya lagi karena merupakan keterangan yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan bangunan gedung telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam IMB untuk dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.
Paragraf 2
Persyaratan Penerbitan SLF Bangunan Gedung
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 55

- SLF bangunan gedung diberikan dengan persyaratan meliputi :
- a. pemenuhan persyaratan adrninistratif; dan
- b. pemenuhan persyaratan teknis.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 56

- ( 1) Pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana climaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi:
- a. pemeriksaan pada proses penerbitan SLF bangunan gedung; dan
- b. pemeriksaan pada proses perpanjangan SLF.
- (2) Pemeriksaan pada proses penerbitan SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menilai pemenuhan persyaratan administratif, yang meliputi :
- a. kesesuaian data aktual (terakhir) dengan data dalam dokumen status hak atas tanah;
- b. kesesuaian data aktual (terakhir) dengan data dalam 1MB, dan/atau dokumen status kepemilikan bangunan gedung yang semula telah ada/ dimiliki; dan
- c. kepemilikan dokumen IMB.
- (3) Pemeriksaan pada proses perpanjangan SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dilakukan untuk menilai pemenuhan persyaratan administratif, yang meliputi:
- a. kesesuaian data aktual dan/ a tau adanya perubahan dalam dokumen status kepemilikan bangunan gedung berdasarkan pada perubahan kepemilikan;
- b. kesesuaian data aktual (terakhir) dan/ atau adanya perubahan dalam dokumen status kepemilikan tanah; dan
- c. kesesuaian data aktual (terakhir) dan/ a tau adanya perubahan data dalam dokumen IMB berdasarkan antara lain adanya pemecahan IMB atas permohonan pemilik.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 57

- (1) Pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b meliputi :
- a. pemeriksaan dan pengujian pada proses penerbitan SLF bangunan gedung; dan
- b. pemeriksaan dan pengujian pada proses perpanjangan SLF bangunan gedung.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian pada proses penerbitan SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menilai pemenuhan persyaratan teknis, yang meliputi:
- a. kesesuaian data aktual (terakhir) dengan data dalam dokumen pelaksanaan konstruksi bangunan gedung termasuk as built drawings, pedoman pengoperasian dan pemeliharaan/ perawatan bangunan gedung, peralatan serta perlengkapan mekanikal dan elektrikal bangunan gedung (manual), dan dokumen ikatan kerja; dan
- b. pengujian/tes di lapangan (on site) dan/atau di laboratorium untuk aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, pada struktur, peralatan, dan perlengkapan bangunan gedung, serta prasarana bangunan gedung pada komponen konstruksi atau peralatan yang memerlukan data teknis yang akurat.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian pada proses perpanjangan SLF bangunan gedung sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menilai pemenuhan persyaratan teknis, yang meliputi:
- a. kesesuaian data aktual (terakhir) dengan data dalam dokumen laporan hasil pemeriksaan berkala, laporan pengujianstruktur, peralatan, dan perlengkapan bangunan gedung, serta prasarana bangunan gedung, laporan hasil perbaikan dan/ atau penggantian pada kegiatan perawatan, termasuk adanya perubahan fungsi bangunan gedung, intensitas, arsitektur bangunan gedung,dan dampak lingkungan yang ditimbulkan; dan
4. b . pengujian/tes di lapangan (on site) dan/atau di laboratorium untuk aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, pada struktur, peralatan dan perlengkapan bangunan gedung, prasarana bangunan gedung pada struktur, komponen konstruksi bangunan gedung dan peralatan yang memerlukan data yang akurat, termasuk adanya perubahan fungsi bangunan gedung, peruntukan dan intensitas, arsitektut bangunan gedung, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan.
- (4) Pengujian/tes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b dilakukan sesuai dengan pedoman teknis dan tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 58

- (1) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung meliputi:
- a. pemeriksaan pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran/kesesuaian data dalam dokumen; dan
- b. pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan tata bangunan, dan persyaratan keandalan bangunan gedung.
- (2) Pemeriksaan pemenuhan persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
- (3) Data hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dicatat dalam daftar simak, disimpulkan dalam surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung atau rekomendasi pada pemeriksaan pertama, pemeriksaan berkala dan laporan yang terakumulasi sesuai dengan jadwal pemeriksaan berkala yang disyaratkan untuk setiap sistem, atau komponen pada bangunan gedung.
- (1) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung untuk perpanjangan SLF bangunan gedung wajib melakukan pemeriksaan ulang persyaratan keselamatan sebagai persyaratan teknis yang mutlak untuk pemenuhan persyaratan minimal berfungsinya bangunan gedung.
- (2) Pemeriksaan ulang persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemeriksaan kemampuan untuk mendukung beban muatan;
- b. pemeriksaan kemampuan dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran; dan
- c. pemeriksaan kemampuan dalam mencegah bahaya sambaran petir.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 60

- (1) Pemeriksaan kemampuan untuk mendukung beban muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a dilakukan dengan lingkup:
- a. pemeriksaan kondisi struktur bangunan gedung; dan
- b. pemeriksaan kondisi komponen bangunan gedung.
- (2) Pemeriksaan kemampuan untuk mendukung beban muatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan metode :
- a. pengamatan visual; dan
- b. pemeriksaan mutu bahan dengan peralatan yang sesuai.
- (3) Peralatan yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. ultrasonic untuk beton dan baja tulangan; dan
- b. core drill dan hammer test
10. untuk beton.
- (4) Untuk kondisi bangunan gedung yang mengalami perubahan fungsi, perubahan be ban, dan/ atau pasca bencana, pemeriksaan kemampuan untuk mendukung beban muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan juga :
12. a . analisis model untuk perhitungan beban,gaya, dan kapasitas daya dukungstruktur;dan
- b. uji beban.
- (5) Analisis model untuk perhitungan beban, gaya, dan kapasitas daya dukung struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan:
- a. analisis statis 2 (dua) dimensi, atau 3 (tiga) dimensi terhadap beban gravitasi untuk bangunan gedung dengan konfigurasi struktur beraturan, dan tinggi bangunan gedung kurang dari 40 meter; dan
- b. analisis dinamik untuk bangunan gedung dengan konfigurasi struktur tidak beraturan, dan tinggi bangunan gedung 40 meter atau lebih.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 61

- ( 1) Pemeriksaan kemampuan dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan dengan lingkup:
- a . identifikasi bahaya dan risiko;
- b. sistem proteksi pasif;
- c. sistem proteksi aktif;
- d. sarana jalan keluar; dan
- e. operasional dan pemeliharaan (manajemen penanggulangan kebakaran).
- (2) Pemeriksaan kemampuan dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:
- a. daftar simak (check lis~;
- b. inspeksi visual; dan
- c. kajian keselamatan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 62

- (1) Pemeriksaan kemarnpuan dalarn mencegah bahaya sambaran petir sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 59 ayat (2) huruf c dilakukan dengan lingkup:
- a. pemeriksaan kondisi sistem instalasi penangkal petir; dan
- b. pemeriksaan kondisi komponen instalasi penangkal petir meliputi instalasi eksternal, dan instalasi internal.
- (2) Pemeriksaan kemarnpuan dalam mencegah bahaya sambaran petir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode sesuai dengan tata cara pemeriksaan sistem instalasi penangkal petir.
Paragraf 3
Masa Berlaku SLF Bangunan Gedung
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 63

- (1) Masa berlaku SLF bangunan gedung meliputi:
- a. untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana tidak dibatasi (tidak ada ketentuan untuk perpanjangan SLF);
- b. untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal, dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; dan
- c. untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, bangunan gedung lainnya pada umumnya, dan bangunan gedung tertentu ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Masa pengurusan perpanjangan SLF bangunan gedung dilakukan paling larnbat 60 (enarn puluh) hari kalender sebelum masa berlaku SLF bangunan gedung atau perpanjangan SLF bangunan gedung berakhir.
Paragraf 4 Dasar Pemberian SLF Bangunan Gedung
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 64

Penerbitan SLF bangunan gedung dan perpanjangan SLF bangunan gedung diproses atas dasar :
- a. permintaan pemilik/pengguna bangunan gedung;
- b. adanya perubahan fungsi, perubahan beban, atau perubahan bentuk bangunan gedung;
- c. adanya kerusakan bangunan gedung akibat bencana seperti gempa bumi, tsunami, kebakaran, dan/ atau bencana lainnya; a tau
- d. adanya laporan masyarakat terhadap bangunan gedung yang diindikasikan membahayakan keselamatan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
Paragraf 5
Pemberian SLF Bangunan Gedung
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 65

- (1) Penerbitan SLF bangunan gedung diberlakukan pertama kali untuk bangunan gedung yang baru selesai dibangun, dengan ketentuan :
2. a . untuk bangunan gedung tunggal dalam 1 (satu) kavling/persil, SLF bangunan gedung dapat diberikan hanya pada bangunan gedung yang merupakan satu kesatuan sistem;
- b. penerbitan SLF bangunan gedung untuk sebagian diberikan pada unit bangunan gedung yang terpisah secara horizontal, atau terpisah secara konstruksi; dan
- c. untuk kelompok unit bangunan gedung dalam 1 (satu) kavling/ persil dengan kepemilikan yang sama, SLF bangunan gedung dapat diterbitkan secara bertahap untuk sebagian bangunan gedung yang secara teknis sudah fungsional, dan akan dimanfaa tkan sesuai dengan permin taan pemilik/ pengguna.
- (2) Penerbitan SLF bangunan gedung dilakukan setelah pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dengan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap persyaratan administratif, dan persyaratan teknis telah memenuhi persyaratan.
- (3) Untuk bangunan gedung yang dibangun secara massal oleh pengembang ( developerj , seperti pembangunan perumahan, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum, SLF bangunan gedung dapat diminta secara bertahap oleh pengembang.
- (4) Untuk bangunan gedung dengan sistem stratatitle, penerbitan SLF diberikan untuk satu kesatuan sistem bangunan gedung.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 66

- (1) Perpanjangan SLF bangunan gedung diberlakukan untuk bangunan gedung yang telah dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan:
- a. 20 (dua puluh) tahun untuk rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai; dan
- b. 5 (lima) tahun untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, bangunan gedung lainnya pada umumnya, dan bangunan gedung tertentu.
- (2) Perpanjangan SLF bangunan gedung dilakukan setelah pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dengan hasil pemeriksaan/ pengujian terhadap persyaratan administratif dan persyaratan teknis, serta hasil pemeriksaan berkala dalam rangka pemeliharaan/perawatan pada tahun-tahun sebelumnya telah memenuhi persyaratan.
- (3) Terhadap bangunan gedung yang dilakukan perubahan fungsi diberlakukan perpanjangan SLF bangunan gedung setelah diterbitkannya 1MB yang baru atas perubahan fungsi bangunan gedung tersebut.
Bagian Kedua Tata Cara Penerbitan SLF Bangunan Gedung
Paragraf 1 Umum
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 67

- (1) Tata cara penerbitan SLF bangunan gedung meliputi tahapan:
- a. pengajuan permohonan dan kelengkapan dokumen penerbitan SLF bangunan gedung;
- b. pemeriksaan/pengujian oleh instansi pemerintah;
- c. persetujuan pengesahan; dan
- d. penerbitan SLF.
- (2) Bagan tata cara penerbitan SLF bangunan gedung tercantum dalam Lampiran huruf G dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 68

- (1) Pengajuan permohonan penerbitan SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dilakukan setelah bangunan gedung selesai pelaksanaan konstruksinya.
- (2) Permohonan penerbitan SLF bangunan gedung paling sedikit meliputi melampirkan :
- a. as built drawings kecuali untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana;
- b. IMB;
- c. dokumen status/bukti kepemilikan bangunan gedung; dan
- d. dokumen status hak atas tanah.
- (3) Permohonan penerbitan SLF bangunan gedung ditujukan kepada instansi teknis.
- (4) Formulir permohonan penerbitan SLF bangunan gedung tercantum dalam Lampiran huruf H dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 69

- (1) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a merupakan proses pengurusan penerbitan SLF bangunan gedung yang pertama diterbitkan dapat dilakukan setelah pelaksanaan konstruksi bangunan gedung selesai.
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dokumen pelaksanaan konstruksi, atau catatan pelaksanaan konstruksi termasuk as built drawings, pedoman pengoperasian dan pemeliharaan/perawatan bangunan gedung, peralatan serta perlengkapan mekanikal dan elektrikal bangunan gedung (standar operasional prosedur), dan dokumen ikatan kerja; dan
- b. dokumen administratif meliputi 1MB, dokumen status/bukti kepemilikan bangunan gedung dan dokumen status hak atas tanah.
- (1) Pemeriksaan/pengujian oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b dilakukan oleh instansi teknis atas dasar surat permohonan penerbitan SLF bangunan gedung.
- (2) Instansi teknis melaksanakan pemeriksaan lapangan bersama TABG/pengkaji teknis untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelaikan fungsi bangunan gedung.
- (3) Hasil pemeriksaan dicatat dengan pengisian pada formulir daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi dan disimpulkan dalam rekomendasi (saran).
- (4) Pernilik/penyedia jasa/pengembang wajib melaksanakan perbaikan/ penyesuaian sesuai dengan hasil pemeriksaan/ ca ta tan materi teknis.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 71

- (1) Persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c dilakukan melalui pemeriksaan dokumen surat permohonan penerbitan SLF bangunan gedung oleh instansi teknis.
- (2) Persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- a. persetujuan dinyatakan dengan penandatanganan surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung atau rekomendasi; dan
- b. pengesahan untuk penerbitan SLF bangunan gedung dibuat pada lembar pengesahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Contoh format surat pemyataan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran huruf I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 72

Penerbitan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d dilakukan oleh instansi teknis dan ditandatangani oleh Bupati atau pejabat teknis yang ditunjuk.
Paragraf 2
Tata Cara Permohonan SLF Berdasarkan Penggolongan Bangunan Gedung
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 73

- ( 1) Bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana yang pelaksanaan konstruksi dan pengawasan dilakukan oleh pemilik secara individual, prinsipnya harus mengikuti tata cara umum dengan ketentuan:
- a. pemilik membantu menunjukkan detail bangunan pada saat dilakukan pemeriksaan bangunan;
- b. harus mendapat rekomendasi dari instansi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70;
- c. pengkaji teknis membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan teknis pada saat kegiatan pemeriksaan;
- d. dokumen SLF ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (2) Dalam hal bangunan gedung hunian rurnah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana yang pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dilakukan oleh penyedia jasa atau pengembang secara massal, prinsipnya harus mengikuti tata cara umum dengan ketentuan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 74

- (1) Bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana 2 (dua) lantai atau lebih dan bangunan gedung lainnya pada umurnnya,yang pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa atau pengembang, prinsipnya harus mengikuti tata cara umum dengan ketentuan:
- a. penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi berkewajiban menyediakan kelengkapan permohonan SLF;
- b. harus mendapat rekomendasi dari instansi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70;
- c. permohonan penerbitan SLF bangunan gedung dapat dilakukan dengan pemberian kuasa kepada konsultan pengawas atau manajemen konstruksi;
- d. TABG membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan teknis pada saat kegiatan pemeriksaan.
- (2) Pemberian kuasa kepada pengawasan atau manajemen konstruksi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh:
- a. pemilik, dalam hal pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dilakukan berdasarkan penugasan pemilik kepada penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, dan pembiayaan oleh pemilik; atau
- b. pengembang, dalam hal pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dilakukan oleh pengembang dengan pembiayaan sendiri, atau sumber pembiayaan lainnya.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 75

- (1) Bangunan gedung untuk kepentingan umum yang pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa atau pengembang, prinsipnya harus mengikuti tata cara umum dengan ketentuan:
- a. penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi berkewajiban menyediakan kelengkapan permohonan SLF;
- b. harus mendapat rekomendasi dari instansi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70;
- c. permohonan penerbitan SLF bangunan gedung dapat dilakukan dengan pemberian kuasa kepada pengawasan atau manajemen konstruksi;
- d. TABG membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan teknis pada kegiatan opsional pemeriksaan bersama.
- (2) Pemberian kuasa kepada pengawasan atau manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh:
- a. pemilik, dalam hal pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dilakukan berdasarkan penugasan pemilik kepada penyedia jasa pelaksanaan konstniksi, dan pembiayaan oleh pemilik; atau
- b. pengembang, dalam hal pelaksanaan konstniksi bangunan gedung dilakukan oleh pengembang dengan pembiayaan sendiri, atau sum ber pembiayaan lainnya.
Bagian Ketiga Tata Cara Perpanjangan SLF Bangunan Gedung
Paragraf 1 Umum
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 76

Tata cara perpanjangan SLF bangunan gedung meliputi tahapan:
- a. pengajuan permohonan dan kelengkapan dokumen perpanjangan SLF bangunan gedung;
- b. pemeriksaan/pengujian oleh instansi pemerintah;
- c. persetujuan pengesahan; dan
- d. penerbitan SLF perpanjangan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 77

Permohonan perpanjangan SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pas al 7 6 ayat ( 1) hunif a dilakukan dengan formulir surat permohonan dengan ketentuan yang sama dengan penerbitan SLF bangunan gedung untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 78

- (1) Pemeriksaan oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) hunif b dilakukan oleh instansi teknis atas dasar Surat Permohonan Perpanjangan SLF Bangunan Gedung, dengan ketentuan yang sama dengan penerbitan SLF bangunan gedung untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.
- (2) Untuk bangunan gedung hunian nimah tinggal sederhana dan rumah deret sederhana sampai 2 (dua) lantai, pemeriksaan lapangan dilakukan oleh instansi teknis bersama Pengkaji Teknis.
- (3) Untuk bangunan tidak sederhana dan bangunan gedung tertentu, pemeriksaan lapangan dilakukan oleh instansi teknis bersama TABG.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 79

Persetujuan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) hunif c dilakukan terhadap hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 80

Penerbitan SLF Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) hunif d dilakukan oleh Kepala instansi teknis.
Paragraf 2
Tata Cara Permohonan SLF Berdasarkan Penggolongan Bangunan Gedung
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 81

- (1) Pemeriksaan berkala bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana serta bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai, dilakukan oleh pemilik bangunan gedung.
- (2) Dokumen hasil pemeriksaan berkala bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Daftar Simak Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung;
- b. Laporan Pemeriksaan Berkala; dan
- c. Surat Pernyataan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung atau Rekomendasi.
- (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana serta bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai, dapat dilakukan oleh:
- a. penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi bangunan gedung yang memiliki sertifikat keahlian; atau
- b. Pemerintah Daerah.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 82

- (1) Pemeriksaan berkala bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana 2 (dua) lantai atau lebih dan bangunan gedung lainnya pada umumnya, dapat dilakukan oleh:
2. a . pemilik dan/ a tau pengguna bangunan gedung, dalam hal pemilik, dan/atau pengguna memiliki unit kerja dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- b. pengelola berbentuk badan hukum dan memiliki SDM yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan, dalam hal para pemilik/pengguna mengadakan ikatan hukum dengan pengelola; atau
- c. penyedia jasa pengkajian teknis yang memiliki sertifikat keahlian.
- (2) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana 2 (dua) lantai atau lebih dan bangunan gedung lainnya pada umumnya, harus dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian teknis yang memiliki sertifikat keahlian.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 83

Tata cara proses perpanjangan SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 tercantum dalam Lampiran huruf J sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 84

- ( 1) Pemeriksaan berkala bangunan gedung tertentu dilakukan oleh pemilik, pengelola atau penyedia jasa pengkajian teknis yang memiliki sertifikat keahlian.
- (2) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung tertentu harus dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian teknis yang memiliki sertifikat keahlian.
Paragraf 3 Dokumen untuk Proses Perpanjangan SLF Bangunan Gedung
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 85

Dokumen untuk perpanjangan SLF bangunan gedung meliputi:
- a. Surat Permohonan Penerbitan/Perpanjangan SLF bangunan gedung, yang dibuat setelah pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung menilai kesesuaian persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- b. Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung atau Rekomendasi hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung ditandatangani di atas meterai;
- c. as built drawings, kecuali untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana dan rumah deret sederhana;
- d. fotokopi IMB Gedung atau perubahannya;
- e. fotokopi dokumen status hak atas tanah;
- f. fotokopi dokumen status/bukti kepemilikan bangunan gedung;dan
- g. dokumen SLF bangunan gedung terakhir.
Bagian Keempat Pelaksana Pengurusan Permohonan SLF Bangunan Gedung
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 86

Pengurusan permohonan SLF dapat dilakukan oleh:
- a. pemohon sendiri;
- b. menunjuk penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi dengan surat kuasa bermeterai, atau
- c. menunjuk penyedia jasa pengkajian teknis selaku pelaksana pengurusan permohonan SLF bangunan gedung yang resrni dengan surat kuasa bermeterai yang cukup.
Bagian Kelima Dokumen SLF Bangunan Gedung
Paragraf 1 Sertifikat
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 87

- (1) Dokumen SLF bangunan gedung digunakan sebagai dokumen Penerbitan SLF bangunan gedung dan Perpanjangan SLF bangunan gedung.
- (2) Nomor dokumen SLF bangunan gedung harus mengidentifikasikan sebagai yang pertama kali (awal) atau perpanjangan yang telah dibuat/ dilakukan.
- (3) Dokumen SLF bangunan gedung berupa lembar surat keterangan bangunan gedung laik fungsi, yang ditandatangani oleh kepala instansi teknis.
- (4) Lembar dokumen SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diganti pada setiap perpanjangan, dirnana lembar lama dikembalikan kepada instansi teknis.
- (5) Dokumen SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf K dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Paragraf 2 Lampiran-lampiran
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 88

- (1) Lampiran-lampiran dokumen SLF bangunan gedung meliputi:
- a. lembar pencatatan data tanggal penerbitan dan perpanjangan SLF bangunan gedung;
- b. lembar gambar block plan/ site plan; dan
- c. lembar daftar kelengkapan dokumen untuk perpanjangan SLF bangunan gedung.
- (2) Lembar pencatatan data tanggal penerbitan dan perpanjangan SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki ketentuan:
- a. berlaku untuk seluruh atau sebagian bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung; dan
- b. bersifat tetap pada pemilik/pengguna bangunan gedung.
- (3) Lembar gambar block plan/ site plan sebagaimana dirnaksud pada ayat
- (1) huruf b memiliki ketentuan:
- a. menunjukkan blok bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung yang mendapat penerbitan SLF bangunan gedung atau perpanjangan SLF bangunan gedung;
- b. dibuat setiap proses perpanjangan SLF bangunan gedung; dan
- c. secara kumulatif tetap pada pemilik/pengguna bangunan gedung.
- (4) Lembar daftar kelengkapan dokumen untuk perpanjangan SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki ketentuan :
- a. berfungsi sebagai informasi untuk pengurusan permohonan perpanjangan SLF bangunan gedung; dan
- b. bersifat tetap pada pemilik/pengguna bangunan gedung.
Bagian Keenam
Pelaksana Pemeriksaan Kelaikan Fungsi dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung
Paragraf 1 Penyedia Jasa
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 89

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, bangunan gedung lainnya pada umumnya, dan bangunan gedung tertentu untuk kepentingan umum dalam proses penerbitan SLF bangunan gedung, dilakukan oleh
penyedia jasa pengawasan konstruksi/manajemen konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengkajian teknis untuk pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, bangunan gedung lainnya pada umumnya, dan bangunan gedung tertentu untuk kepentingan umum, dalam proses perpanjangan SLF bangunan gedung, dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi bangunan gedung yang merniliki sertifikat keahlian sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hubungan kerja antara pemilik/pengguna bangunan gedung dengan penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi bangunan gedung dilaksanakan berdasarkan ikatan kerja dalam bentuk perjanjian tertulis.
Paragraf 2 Pemerintah Daerah
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 90

- ( 1) Pelaksanaan pengkajian teknis dalam rangka pemeriksaan kelaikan fungsi dan pemeriksaan berkala dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui instansi teknis untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana dan rumah deret sederhana.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tenaga teknis yang cukup di instansi teknis, Pemerintah Daerah dapat menugaskan penyedia jasa pengawasan atau penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi bangunan gedung, untuk pemeriksaan kelaikan fungsi gedung hunian rumah tinggal sederhana dan rumah deret sederhana.
- (3) Dalam hal belum terdapat penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi bangunan gedung di daerahnya, instansi teknis bekerja sama dengan asosiasi profesi yang terkait dengan bangunan gedung untuk melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.
- (4) Biaya pemeriksaan bangunan gedung dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Paragraf 3
Pemilik/ Pengguna Bangunan Gedung
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 91

- ( 1) Pemilik/ pengguna bangunan gedung yang memiliki unit teknis dengan SDM yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat melakukan pemeriksaan bangunan gedung dalam rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung.
- (2) Pengelola berbentuk badan usaha, yang memiliki unit teknis dengan SDM yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengadakan ikatan kontrak dengan pemilik/pengguna bangunan gedung, dapat melakukan pemeriksaan bangunan gedung dalam rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung.
- (3) Pemilik perorangan bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret yang memiliki keahlian, dapat melakukan pemeriksaan bangunan gedung dalam rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung.
Bagian Ketujuh Label Tanda Bangunan Gedung Laik Fungsi
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah dalarn menyediakan dan/atau memberikan label tanda pemeriksaan bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan laik fungsi, bersamaan dengan penerbitan atau perpanjangan SLF bangunan gedung, yang memuat logo/ikon, tanggal mulai berlaku dan tanggal berakhirnya SLF bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung.
- (2) Pemilik/ pengguna bangunan gedung selain bangunan gedung hunian rumah tinggal, dan rumah deret, dengan masa berlaku SLF bangunan gedung 5 (lima) tahun, wajib memasang label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dinding di luar atau di dalam bangunan gedung yang mudah dilihat.
Bagian Kedelapan Pemberlakuan
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 93

- (1) Penerapan dan pemberlakuan label tanda pemeriksaan bangunan gedung dilaksanakan secara bertahap setelah instansi teknis melakukan kegiatan sosialis~si untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalarn peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (2) Label tanda bangunan gedung laik fungsi dengan desain logo/ikon, ukuran, dan bahan tercantum dalam Lampiran huruf L dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi TABG
Paragraf 1 Kedudukan
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 94

TABG berkedudukan di daerah dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan bangunan gedung di daerah.
Paragraf 2 Tugas dan Fungsi
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 95

TABG mempunyai tugas umum memberikan nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional membantu Pemerintah Daerah, atau Pemerintah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 96

Tugas TABG secara rutin tahunan, sebagai berikut :
- a. untuk keseluruhan unsur dan keahlian yaitu memberikan pertimbangan teknis berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional pada pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum; dan
- b. untuk unsur instansi Pemerintah Daerah yaitu memberikan masukan tentang program dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang terkait.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 97

- ( 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, TABG dari keseluruhan unsur dan keahlian memiliki fungsi penyusunan analisis terhadap rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum, meliputi :
- a. pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan persetujuan/ rekomendasidari instansi/pihak yang berwenang;
- b. pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan tata bangunan; dan
- c. pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan keandalan bangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huru.f b, TABG dari unsur instansi Pemerintah Daerah memiliki fungsi menyatakan persyaratan teknis yang harus dipenuhj bangunan gedung berdasarkan pertimbangan kondisi yang ada (eksisting), program yang sedang, dan akan dilaksanakan di/melalui, atau dekat dengan lokasi rencana.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 98

Tugas TABG secara insidental yaitu:
- a. memberikan pertimbangan tekrus berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional dalam penetapan jarak bebas untuk bangunan gedung fasilitas umum di bawah permukaan tanah, rencana teknis perawatan bangunan gedung tertentu, dan rencana teknis pembongkaran bangunan gedung tertentu yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
- b. memberikan pertimbangan teknis berupa masukan dan pertimbangan profesional dalam penyelesaian masalah secara langsung atau melalui forum dan persidangan dengan membantu Pemerintah Daerah menampung pendapat dan pertimbangan masyarakat tentang RTBL, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting,serta
mernberikan pertirnbangan untuk menjaga objektivitas serta nilai keadilan dalam pemutusan perkara tentang pelanggaran di bidang bangunan gedung; dan/ a tau
- c. memberikan pertimbangan teknis berupa pertimbangan profesional terhadap masukan dari masyarakat, dalam membantu Pemerintah Daerah dalam menampung masukan dari masyarakat untuk penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang bangunan gedung.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 99

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a, TABG memiliki fungsi penyusunan analisis untuk penetapan jarak bebas bangunan gedung fasilitas umum di bawah permukaan tanah meliputi :
- a. pengkajian dasar ketentuan jarak bebas berdasarkan pertimbangan batas-batas lokasi;
- b. pengkajian dasar ketentuan jarak bebas berdasarkan pertimbangan keamanan dan keselamatan;
- c. pengkajian dasar ketentuan jarak bebas berdasarkan pertimbangan kemungkinan adanya gangguan terhadap fungsi utilitas kota, serta akibat dalam pelaksanaan; dan
- d. pengkajian kemungkinan pemanfaatan ruang di bawah tanah untuk perkembangan prasarana umum yang makin meningkat sesuai tuntutan kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b, TABG merniliki fungsi:
- a. penyusunan analisis untuk menilai pendapat, dan pertimbangan masyarakat terhadap RTBL, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
- b. penyusunan analisis untuk menilai rencana teknis pembongkaran bangunan gedung tertentu yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, berdasarkan prinsip-prinsip keselamatan kerja dan keselamatan lingkungan serta prinsip efektivitas, efisiensi dan aman terhadap dampak limbah ke lingkungan;
- c. penyusunan analisis untuk perumusan masukan sebagai pertimbangan dalam pemutusan perkara di pengadilanyang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung, melalui pengkajian aspek teknis dan aspek lain yang terkait penyelenggaraan bangunan gedung yang menjadi kasus.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c, TABG merniliki fungsi penyusunan analisis terhadap masukan dari masyarakat meliputi :
- a. pengkajian saran dan usul dari masyarakat untuk penyempurnaan peraturan-peraturan, termasuk peraturan daerah di bidang bangunan gedung;
- b. pengkajian saran dan usul dari masyarakat untuk pedoman teknis di bidang bangunan gedung, termasuk untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana; dan
- c. pengkajian saran dan usul dari masyarakat untuk standar teknis di bidang bangunan gedung, termasuk untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana.
Paragraf 3
Prosedur Pelaksanaan Tugas TABG dalam PengesahanDokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung Tertentu
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 100

- ( 1) Dalam proses pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu dokumen diperiksa, dinilai (dievaluasi) dan disetujui oleh Pemerintah Daerah untuk mendapat pengesahan berupa 1MB.
- (2) Penilaian (evaluasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pemenuhan persyaratan teknis setelah mendapat pertimbangan teknis TABG berdasarkan pengkajian persyaratan yang dilakukan.
- (3) Pengkajian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif pada aspek yang berdasarkan penilaian TABG sebagai prioritas dan strategis sesuai dengan tingkat kompleksitas permasalahan teknis bangunan gedung tertentu.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 101

Prosedur pelaksanaan tugas TABG dalam pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu meliputi:
- a. pengkajian pemenuhan persyaratan teknis;
- b. kesimpulan penilaian; dan
- c. pertimbangan teknis.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 102

- (1) Pengkajian pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 901 huruf a dilakukan oleh TABG dengan tahapan :
- a. pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan dalam persetujuan/ rekomendasi dari instansi/ pihak yang berwenang (terkait);
- b. pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan tata bangunan;dan
- c. pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan keandalan bangunan gedung.
- (2) Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/ persyaratan dalam persetujuan/ rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , merupakan pengkajian secara teknis untuk menyimpulkan kesesuaian rencana teknis bangunan gedung dalam dokumen rencana teknis terhadap syarat dan batasan yang ditentukan oleh instansi/pihak yang menyelenggarakan prasarana dan sarana atau pelayanan kepentingan umum dan lain-lain di/melalui lokasi/ area yang sama meliputi :
- a. bidang jalan;
- b. bidang perhubungan/transportasi;
- c. bidang telekomunikasi;
- d. bidang energi;
- e. bidang pertahanan dan keamanan; dan
- f. bidang lainnya yang terkait.
- (3) Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengkajian secara teknis untuk menyimpulkan kesesuaian pemenuhan persyaratan teknis tata bangunan dalam rencana teknis bangunan gedung terhadap ketentuan dalam RTBL, meliputi:
- a. persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, yang terdiri atas peruntukan lokasi, kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas bangunan gedung berdasarkan RTRW dan/atau RDTR;
- b. persyaratan arsitektur, yang terdiri atas penampilan, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dengan lingkungan; dan
- c. persyaratan pengendalian dampak lingkungan, berupa dampak negatif yang timbul.
- (4) Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pengkajian secara teknis untuk menyimpulkan kesesuaian pemenuhan persyaratan kean&lt;;ialan bangunan gedung dalam rencana teknis,meliputi:
- a. persyaratan keselamatan;
- b. persyaratan kesehatan;
- c. persyaratan kenyamanan; dan
- d. persyaratan kemudahan.
- (5) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. kemampuan mendukung beban muatan dengan struktur yang kuat/ kokoh, stabil dalam memikul beban atau kombinasi beban, keandalan terhadap pengaruh-pengaruh aksi akibat beban muatan tetap atau beban sementara dari gempa dan angin, serta struktur yang daktail;
- b. kemampuan mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran yang andal dengan sistem proteksi pasif dan sistem proteksi aktif;
- c. kemampuan mengurangi risiko kerusakan bahaya petir dengan sistem penangkal petir yang menjamin perlindungan terhadap bangunan gedung, peralatan, dan manusia;
- d. kemampuan mencegah bahaya listrik dengan perencanaan, pemasangan, pemeriksaan, dan pemeliharaan instalasi listrik yang menjamin keandalan bangunan gedung terhadap ancaman bahaya kebakaran akibat listrik; dan
- e. kemampuan mencegah bahaya akibat bahan peledak dengan perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem pengamanan berupa peralatan detektor dan peralatan terkait lainnya yang mampu mendeteksi dan memberikan peringatan untuk tindakan pencegahan masuknya bahan peledak ke dalam lingkungan bangunan gedung.
- (6) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. sistern penghawaan berupa ventilasi alami, bukaan permanen, kisi› kisi, dan ventilasi mekanik yang menjamin sirkulasi udara yang sehat;
- b. sistem pencahayaan berupa pencahayaan alami, buatan, dan darurat yang menjamin tingkat iluminasi sesuai dengan fungsi ruang;
- c. sistem air bersih dan sanitasi berupa penyediaan air bersih, pembuangan air kotor / limbah, kotoran, dan sampah, serta penyaluran air hujan yang menjamin kesehatan manusia dan lingkungannya;dan
- d. penggunaan bahan bangunan gedung yang menjamin kesehatan dan terjaganya baku mutu lingkungan.
- (7) Persyaratan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
4. a . pencapaian kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang yang sesuai dengan kebutuhan luas ruang untuk pengguna dan perabot/ peralatan serta menjamin kelancaran sirkulasi;
- b. pencapaian kenyamanan kondisi udara yang menjamin kenyamanan temperatur dan kelembaban dalam ruang;
- c. pencapaian kenyamanan pandangan yang memperhatikan kaidah perancangan arsitektur, tata ruang-dalam, tata ruang-1uar dan privasi penghuni dan lingkungan sekitarnya;
- d. pencapaian tingkat kenyamanan terhadap getaran yang memperhatikan kaidah perancangan tingkat kenyamanan terhadap getaran; dan
- e. pencapaian tingkat kenyamanan terhadap kebisingan yang memperhatikan kaidah perancangan tingkat kenyamanan terhadap kebisingan.
- (8) Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
- a. pencapaian kemudahan ke, dari, dalam bangunan gedung melalui penyediaan dan perancangan fasilitas dan aksesibilitas hubungan horizontal dan vertikal, pintu, koridor, tangga, ram, lift, escalator, dan elevator yang menjamin kemudahan pencapaian dan pemanfaatan ruang dalam bangunan gedung;
- b. pencapaian kemudahan evakuasi melalui penyediaan dan perancangan sistem peringatan tanda bahaya, pintu keluar, pintu darurat, dan jalur evakuasi yang menjamin kemudahan evakuasi;
- c. penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi disabilitas dan lanjut usia melalui penyediaan dan perancangan fasilitas dan aksesibilitas minimal tempat parkir, rambu dan marka, jalur pemandu ram, tangga, lift, pintu, toilet dan telepon umum yang menjamin kemudahan pencapaian, penggunaan fasilitas bagi semua orang termasuk disabilitas dan lanjut usia; dan
- d. penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan bangunan gedung melalui penyediaan dan perancangan kelengkapan pemanfaatan bangunan seperti ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, fasilitas komunikasi dan informasi yang menjamin kenyamanan, kepatutan dan kepantasan serta rasa keadilan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 103

- ( 1) Kesimpu1an penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b merupakan pemberian nilai secara kualitatif dan/ a tau kuantitatif sesuai hasil pengkajian dari masing-masing persyaratan.
- (2) Pemberian nilai secara kualitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tanda "sesuai" atau "tidak sesuai" maupun "memenuhi" a tau "tidak memenuhi".
- (3) Pemberian nilai secara kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan skor.
- (4) Cara penilaian secara kualitatif dan/atau kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disepakati oleh TABG.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 104

Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c disusun oleh TABG sebagai kesirnpulan dari hasil pengkajian berupa nasihat, pendapat, dan pertirnbangan profesional secara tertulis sebagai rnasukan untuk penilaian dokumen rencana teknis dalam memberikan persetujuan pemenuhan persyaratan teknis oleh Pemerintah Daerah untuk bangunan gedung kepentingan umum.
Paragraf 4
Pelaksanaan Tugas TABG Lainnya
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 105

- (1) Pelaksanaan tugas insidentil membantu Pemerintah Daerah meliputi:
- a. pembuatan acuan dan penilaian;
- b. penyelesaian masalah; dan
- c. penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar.
- (2) Pembuatan acuan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam:
- a. proses penetapan jarak bebas bangunan gedung fasilitas umum di bawah permukaan tanah, air, prasarana dan sarana umum pengkajian dasar penetapan oleh TABG menghasilkan acuan/ patokan untuk menetapkan jarak be bas yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pada bangunan gedung;
- b. proses penilaian rencana teknis perawatan bangunan gedung tertentu, dan rencana teknis pembongkaran bangunan gedung tertentu yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan, pengkajian teknis oleh TABG menghasilkan penilaianterhadap metode perawatan, dan pemenuhan persyaratan keselamatan harta benda, nyawa dan lingkungan akibat pembongkaran.
- (3) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam :
- a. penyelesaian masukan dari masyarakat terhadap RTBL, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting, pengkajian oleh TABG menghasilkan kesimpulan kelayakan masukan dari masyarakat untuk pertimbangan pembuatan kebijakan tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah.
- b. pelaksanaan tugas insidentil membantu Pemerintah Daerah untuk memberikan pertimbangan dalam pemutusan perkara di pengadilan, pengkajian oleh TABG menghasilkan materi paparan prinsip-prinsip penyelenggaraan bangunan gedung.
- (4) Penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam:
- a. proses tindak lanjut terhadap usul masyarakat tentang penyempurnaan peraturan, termasuk peraturan daerah, pengkajian
- oleh TABG menghasilkan substansi-substansi yang layak untuk dipertimbangkan dalam peraturan;
- b. proses tindak lanjut terhadap usul masyarakat tentang pedoman teknis yang spesifik di daerah, pengkajian oleh TABG menghasilkan substansi-substansi yang sesuai dengan kondisi lokal; dan
- c. proses tindak lanjut terhadap usul masyarakat tentang standar teknis yang spesifik di daerah, pengkajian oleh TABG menghasilkan kesimpulan tentang pemenuhan persyaratan sistem teknis konstruksi yang secara tradisional dan spesifik telah digunakan, terhadap standar teknis yang berlaku.
Bagian Kedua Pembentukan TABG
Paragraf 1 Umum
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 106

- (1) Bupati membentuk TABG dari database anggota TABG di lingkup wilayahnya.
- (2) Pembentukan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan keahlian yang dimiliki.
- (3) Bupati dapat mengundang anggota TABG dari kabupaten/kota lainnya di provinsi di seluruh Indonesia, apabila keahlian tertentu tidak terdapat dalarn database anggota TABG di lingkup wilayahnya.
- (4) Undangan pengikutsertaan anggota TABG dari kabupaten/kota lainnya di provinsi lainnya disampaikan secara tertulis kepada/ melalui Bupati yang memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam database anggota TABG di wilayahnya, dengan tembusan surat kepada gubernur setempat.
- (5) Anggota TABG tidak dapat merangkap lebih dari 1 (satu) penugasan dalarn waktu yang sarna atau sebagian waktunya sama di satu kabupaten/kota atau lebih.
- (6) Pemerintah Daerah mengelola sistem informasi database anggota TABG di lingkup wilayahnya.
Paragraf 2
Jangka Waktu Masa Kerja
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 107

- (1) Masa kerja TABG dalam tugas rutin memberikan pertimbangan teknis untuk pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung kepentingan umum ditetapkan selama 1 (satu) tahun sesuai dengan periode tahun anggaran.
- (2) Masa kerja dapat diperpanjang 1 (satu) tahun, dan maksimal 2 (dua) kali perpanjangan dengan pertimbangan tertentu seperti kelangkaan tenaga ahli di daerah, atau untuk pengesahan dokumen rencana teknis kegiatan pembangunan tahun jamak (multiyears).
- (3) Masa kerja TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (1) Masa kerja TABG untuk tu.gas insidentil menyelesaikan masalah menanggapi pendapat dan pertimbangan masyarakat terhadap RTBL, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting, ditetapkan maksimal 3 (tiga) tahun.
- (2) Masa kerja TABG untuk penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati untuk bangunan gedung kepentingan umum di wilayahnya.
- (3) Masa kerja TABG untuk pemberian pertimbangan dalam pemutusan perkara di pengadilan termasuk dalam masa penugasan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Paragraf 3 Keanggotaan TABG
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 109

- (1) Keanggotaan TABG terdiri dari unsur- unsur meliputi :
- a. unsur keahlian; dan
- b. unsur instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Unsur keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. asosiasi profesi;
- b. masyarakat ahli mencakup masyarakat ahli di luar disiplin bangunan gedung termasuk masyarakat adat; dan
- c. unsur perguruan tinggi, baik dari perguruan tinggi pemerintah dan perguruan tinggi swasta.
- (3) Unsur instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
9. ( 1) huruf b meliputi :
- a. instansi teknis;
- b. pejabat fungsional teknik tata bangunan dan perumahan, dan/ a tau pejabat fungsional lainnya yang terkait, yang mempunyai sertifikat keahlian; dan
- c. instansi Pemerintah Daerah lainnya yang berkompeten dalam memberikan pertimbangan di bidang bangunan gedung, serta terkait dengan penyelenggaraan kegiatan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (4) Kepesertaan unsur dan jumlah anggota TABG didasarkan pada :
- a. kapasitas dan kemampuan Pemerintah Daerah; dan
- b. sepanjang diperlukan keahlian dari masyarakat ahli di luar disiplin bangunan gedung.
- (5) Keanggotaan yang berhak memberikan suara (vote member) adalah anggota dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 110

- (1) Keanggotaan TABG dari unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dapat meliputi bidang keahlian antara lain :
- a. bidang arsitektur bangunan gedung dan perkotaan, struktur /konstruksi, utilitas (mekanikal dan elektrikal), pertamanan/lanskap, dan tata ruang-dalam/interior;
3. b . bidang bangunan gedung adat;
- c. bidang nuklir;
- d. bidang teknologi informasi; dan
- e. bidang keahlian lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur keahlian dalam TABG minimal terdiri dari keahlian bidang arsitektur, bidang struktur, dan bidang utilitas (mekanikal dan elektrikal).
- (3) Keanggotaan TABG dan unsur instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) dapat meliputi bidang tugas antara lain:
- a. bidang jalan;
- b. bidang perhubungan/transportasi;
- c. bidang telekomunikasi;
- d. bidang energi;
- e. bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- f. bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- g. bidang pertahanan;
- h. bidang keamanan; dan
1. bidang tugas pemerintahan lainnya yang terkait.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 111

- (1) Komposisi keanggotaan TABG disusun dengan ketentuan jumlah gabungan unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan masyarakat ahli termasuk masyarakat adat, minimal sama dengan jumlah gabungan unsur-unsur instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Keanggotaan TABG bersifat ad-hoc.
- (3) Jumlah anggota TABG ditetapkan ganjil dan disesuaikan dengan tingkat kompleksitas bangunan gedung dan substansi teknisnya.
- (4) Setiap unsur /pihak yang menjadi TABG diwakili oleh 1 (satu) orang sebagai anggota.
Paragraf 4 Penugasan TABG
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 112

- (1) Calon dari unsur keahlian yang akan diberi penugasan wajib melengkapi Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Sehat, Surat Keterangan Bebas Narkoba, serta pasfoto.
- (2) TABG ditugaskan dengan Keputusan Bupati.
- (3) TABG dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada kode etik TABG.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 113

- (1) Setiap anggota TABG dapat dikenakan sanksi administratif berupa gugurnya nama yang bersangkutan dari database anggota TABG dan pemberhentian, apabila yang bersangkutan terbukti menggunakan narkoba atau sebagai pengedar narkoba, melakukan tindakan kriminal, mendapat hukuman dalam putusan perkara di pengadilan, dan/ a tau melakukan malpraktek.
- (2) Setiap anggota TABG dalam periode masa kerja penugasan dapat dikenakan sanksi adrninistratif berupa pemberhentian apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut tan pa alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 114

Pemberhentian bukan karena pelanggaran dapat dikenakan apabila yang bersangkutan pindah ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, mengajukan permohonan tertulis, atau meninggal dunia.
Paragraf 5
Pembentukan Berdasarkan Pengelompokan Tugas
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah dengan pertimbangan besarnya beban tugas, dapat membentuk 2 (dua) TABG sesuai dengan kelompok sifat tugas, meliputi tugas rutin tahunan, dan tugas insidentil.
- (2) Penugasan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
Paragraf 6
Tata Cara Pembentukan TABG
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 116

- (1) Pembentukan TABG memiliki prinsip terbuka/transparan dan efisien serta ekonomis bagi masyarakat khususnya calon anggota TABG.
- (2) TABG setara dengan pejabat publik, sehingga terikat pada kode etik bersama.
- (3) Penugasan TABG berlaku secara nasional, sehingga daerah yang tidak memiliki anggota TABG dengan disiplin ilmu/keahlian tertentu dapat merekrut dari daerah lain/provinsi lain di seluruh Indonesia.
- (4) Pembentukan TABG mengutamakan tenaga ahli setempat.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 117

- (1) Seluruh Calon anggota TABG harus memenuhi syarat umum yaitu:
- a. Warga Negara Indonesia;
- b. terdaftar sebagai penduduk di kabupaten tempat domisilinya;
- c. berkelakuan baik, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- d. tidak memiliki konflik kepentingan clengan tugas TABG;
- e. sehat jasmani clan rohani; clan
- f. be bas narkoba, atau tidak terbukti sebagai pengguna dan/ a tau pengedar narkoba.
- (2) Calon anggota TABG clari unsur Pemerintah Daerah harus memenuhi syarat umum, dengan ketentuan:
- a. tidak dalam status dinonaktifkan; dan
- b. mencluduk:i jabatan yang tugas clan fungsinya terkait clengan penyelenggaraan bangunan geclung.
- (3) Calon anggota TABG dari unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli harus memenuhi syarat umum, dengan ketentuan:
- a. memiliki keahlian di bidang bangunan gedung atau yang terkait dengan bangunan gedung;
- b. memilik:i pendidikan minimal berijazah Sarjana (S 1) atau keahlian yang mendapat sertifikasi dari lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memiliki pengakuan kepakaran.
- (4) Seluruh calon mengikuti proses pembentukan TABG.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 118

Proses pembentukan TABG meliputi tahapan:
- a. penetapan kriteria calon anggota TABG dan penyusunan konsep naskah kode etik TABG;
- b. Bupati meminta kepada asosiasi profesi, perguruan tinggi,dan instansi terkait untuk mengirimkan wakilnya.;
- c. penilaian oleh Panitia; dan
- d. penetapan nama-nama anggota TABG.
Paragraf 7 Database Anggota TABG
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 119

- (1) Nama-nama usulan anggota TABG dari asosiasi profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli disusun dalam suatu database daftar anggota TABG dengan Keputusan Bupati.
- (2) Database secara bertahap disusun sesuai dengan ketersediaan dan/ atau pengembangan infrastruktur yang mendukung di daerah serta SDM yang kompeten sehingga dapat diakses oleh Pernerintah Daerah, Pernerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 120

Pemutakhiran database dilakukan:
- a. setiap adanya perubahan-perubahan yang terkait dengan anggota TABG; dan/ atau
- b. setiap adanya pernbentukan baru setelah berakhirnya masa kerja, atau perpanjangan rnasa kerja.
Bagi.an Ketiga Tata Tertib Pelaksanaan Tugas TABG
Paragraf 1 Persidangan
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 121

- ( 1) Pengkajian setiap rencana teknis bangunan gedung tertentu harus dimulai dengan sidang pleno yang dihadiri oleh semua anggota sesuai unsur dan keahlian.
- (2) Sidang pleno rnenyepakati jadwal kegiatan dan pernbagian kelompok bidang pengkajian rneliputi minimal bidang arsitektur, bidang struktur
dan bidang utilitas (mekanikal dan elektrikal) untuk dikaji dalam sidang kelompok.
- (3) Hasil pengkajian dari bidang masing-masing sidang kelompok dikoordinasikan dalam sidang pleno, untuk mempertimbangkan dan menetapkan persyaratan teknis yang masih perlu dikoreksi/ diperbaiki/ dilengkapi oleh penyedia jasa perencanaan bangunan gedung yang dimaksud.
- (4) Rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan diberikan pertimbangan teknis untuk proses selanjutnya.
- (5) Rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk ditindaklanjuti sesuai dengan petunjuk hasil sidang.
- (6) Apabila terdapat silang pendapat hingga tidak dapat menetapkan keputusan hasil pengkajian, sidang pleno akan melakukan voting (pemungutan suara) di antara anggota untuk menetapkan kesimpulan akhir sidang.
- (7) Seluruh proses kegiatan TABG dikelola oleh Sekretariat TABG yang dibentuk dan berkedudukan di instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 122

- ( 1) Jadwal secara berkala dalarn bentuk sidang pleno dan sidang kelompok dilakukan untuk melaksanakan tugas penyusunan pertimbangan teknis untuk pengesahan rencana teknis bangunan gedung tertentu.
- (2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan secara berkala minimal 2 (dua) kali dalarn setiap bulan.
- (3) Sidang kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai kebutuhan minimal 1 (satu) kali dalarn setiap minggu.
- (4) Penyelesaian proses hingga menghasilkan pertimbangan teknis untuk setiap dokumen rencana teknis harus dijadwalkan berdasarkan kompleksitas permasalahan.
- (5) Sidang pleno dan sidang kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang penyedia jasa perencanaan teknis bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan untuk klarifikasi atas rencana teknis yang disidangkan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 123

- (1) Jadwal secara insidental dalam bentuk sidang pleno dilakukan untuk melaksanakan tugas memberi masukan dan pertimbangan teknisuntuk penyelesaian masalah atas pendapat dan pertimbangan masyarakat tentang RTBL, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting.
- (2) Sidang pleno diselenggarakan sesuai dengan perkembangan masalah, dan dijadwalkan bersarna antara anggota TABG.
- (3) Hasil dari sidang pleno menjadi masukan dalam forum dialog dan dengar pendapat publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam pemutusan perkara di pengadilan persidangan diselenggarakan dengan waktu sesuai kebutuhan untuk penyiapan materi pertimbangan dalam pemutusan perkara.
Paragraf 2
Perilaku dalam Melaksanakan Togas
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 124

- (1) TABG dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membantu Pemerintah Daerah, setara dengan pejabat publik terikat pada kode etik bersama dalam membantu penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Keanggotaan TABG berasal dari berbagai unsur, termasuk yang tidak memiliki kode etik sendiri.
- (3) Penyelenggaraan tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu:
- a. asas kepastian hukum;
- b. asas tertib penyelenggara negara;
- c. asas kepentingan umum;
- d. asas keterbukaan;
- e. asas profesionalitas;
- f. asas akuntabilitas;
- g. asas efisiensi; dan
- h. asas efektivitas.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 125

- (1) Naskah kode etik TABG sekurang-kurangnya memuat:
- a. tujuan; dan
- b. janji.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , yaitu melaksanakan tugas untuk teIWUjudnya bangunan gedung yang fungsional, andal, dan efisien serta sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang› kurangnya meliputi:
- a. melaksanakan tugas secara profesional dengan keilmuan yang didasari ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial, budaya dan ekonomi, serta meliputi kearifan lokal kaidah traclisional;
- b. melaksanakan tugas secara independen;
- c. melaksanakan tugas secara objektif;
- d. melaksanakan tugas tanpa terdapat konflik kepentingan; dan
- e. melaksanakan tugas dengan hati nurani.
- (4) Daerah dapat menyusun pengembangan naskah kode etik bersama TABG sejauh mendukung Asas Umum Penyelenggaraan Negara.
Paragraf 3 Administrasi
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 126

- (1) Sesuai dengan independensi TABG, dokumen-dokumen hasil dari TABG dapat menggunakan identitas berupa kop surat/ dokumen serta cap/ stempel, dan logo tersendiri.
- (2) Logo dan cap/stempel TABG sebagaimana climaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah.
- (1) Penandatanganan oleh TABG pada dokumen pertimbangan teknis bangunan gedung untukkepentingan umum di Daerah, dilakukan oleh seluruh anggota TABG yang mendapat penugasan, dan disetujui oleh anggota dari Pemerintah Daerah selaku ketua ex-officio.
- (2) Anggota TABG yang berhalangan pada penandatanganan dokumen pertimbangan teknis harus membuat pernyataan tertulis sebelum/pada tanggal penandatanganan dokumen.
Bagian Keempat Pembiayaan
Paragraf 1 Umum
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 128

Pembiayaan yang dibutuhkan untuk pengelolaan database anggota TABG dan operasionalisasi penugasan TABG termasuk honorarium dan tunjangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Pasal 129

- (1) Pembiayaan TABG meliputi :
- a. biaya operasional sekretariat TABG;
- b. biaya persidangan;
- c. honorarium dan tunjangan; dan
- d. biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya operasional sekretariat TABG sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a merupakan pembiayaan untuk operasional sekretariat, tenaga pengelola, peralatan, dan alat tulis kantor.
- (3) Biaya persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pembiayaan untuk penyelenggaraan sidang pleno dan sidang kelompok.
- (4) Honorarium dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pembiayaan untuk honorarium dan tunjangan TABG.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pembiayaan untuk perjalanan dinas TABG sesuai dengan lingkup penugasan.
BAB VI - PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 130

Pendataan bangunan gedung adalah pengumpulan data tentang bangunan gedung di seluruh daerah dan memasukkannya ke dalam sistem pendataan bangunan gedung di daerah.
BAB VI - PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 131

Pendataan dan/ atau pendaftaran bangunan gedung dilakukan pada saat : a. permohonan 1MB;
- b. permohonan perubahan IMB, yaitu pada waktu penambahan, pengurangan atau perubahan bangunan gedung, yang telah memenuhi persyaratan 1MB, perubahan fungsi bangunan gedung, dan pelestarian bangunan gedung;
- c. penerbitan SLF pertama kali;
- d. perpanjangan SLF; dan
- e. pembongkaran bangunan gedung.
BAB VI - PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 132

- (1) Pemutakhiran data dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara aktif dan berkala dengan melakukan pendataan ulang bangunan gedung secara periodik yaitu:
- a. setiap 5 (lima) tahun untuk bangunan gedung fungsi non-hunian; dan
- b. setiap 10 (sepuluh) tahun untuk bangunan gedung fungsi hunian.
- (2) Pemerintah Daerah juga dapat melakukan pemutakhiran data pada masa peralihan yaitu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
BAB VI - PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 133

- ( 1) Hasil pendataan bangunan gedung dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat melalui suatu sistem informasi bangunan gedung.
- (2) Manfaat basil pendataan bangunan gedung antara lain:
- a. menemukan fakta kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan serta riwayat bangunan gedung dan tanah termasuk kesesuaian antara penggunaan bangunan gedung dengan rencana tata ruang wilayahnya;
- b. mengetahui informasi/perkembangan mengenai proses penyelenggaraan bangunan gedung yang sedang berjalan (seperti 1MB, SLF atau perpanjangan SLF);
- c. mengetahui kekayaan aset negara dan pendapatan Pemerintah/ Pemerintah Dae rah;
- d. keperluan perencanaan dan pengembangan tata ruang wilayah; dan
- e. mengetahui batas waktu masa berlakunya 1MB dan SLF.
Paragraf 2 Konsep Pendataan Bangunan Gedung
BAB VI - PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 134

- (1) Proses pendataan bangunan gedung merupakan kegiatan memasukkan dan mengolah data bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah sebagai proses lanjutan dari pemasukan dokumen/ pendaftaran bangunan gedung baik pada proses 1MB ataupun pada proses SLF dengan prosedur yang sudah ditetapkan.
- (2) Output/hasil pendataan bangunan gedung dapat menjadi dasar pertimbangan diterbitkannya Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), sebagai bukti telah terpenuhinya semua persyaratan kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung.
BAB VI - PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 135

- (1) Pendataan bangunan gedung dibagi dalam 3 (tiga) tahap penyelenggaraan bangunan gedung yaitu :
- a. tahap perencanaan;
- b. tahap pelaksanaan; dan
- c. tahap pemanfaatan.
- (2) Pendataan bangunan gedung pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada saat Penerbitan 1MB hasil akhir dari kegiatan pendataan bangunan gedung pada prakonstruksi ini bisa menjadi dasar penerbitan 1MB.
- (3) Pendataan bangunan gedung pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dilakukan pada akhir proses pelaksanaan konstruksi yang menjadi dasar diterbitkannya SLF sebelum bangunan dimanfaatkan.
7. (4} Pendataan bangunan gedung pada tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c meliputi :
- a. pendataan bangunan gedung pada saat proses perpanjangan SLF, yaitu pada saat jatuh tempo masa berlakunya SLF dan pemilik/pengelola bangunan gedung mengajukan permohonan perpanjangan SLF;
- b. pendataan bangunan gedung pada saat pembongkaran bangunan gedung, yaitu pada saat bangunan gedung akan dibongkar akibat sudah tidak layak fungsi, membahayakan lingkungan;dan
- c. pendataan bangunan gedung yangtidak memiliki 1MB.
BAB VI - PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 136

Pada saat pendataan bangunan gedung, baik pada proses IMB atau SLF, dilakukan proses pemutakhiran data sehingga diperoleh data yang baru dari suatu bangunan gedung.
Pemasukan data pada kegiatan pendataan bangunan gedung meliputi:
- a. data baru yaitu pada saat bangunan gedung baru didata, disertai lampiran-lampiran dokumen awal dari bangunan gedung, yang terdiri dari data administrasi dan data teknis bangunan gedung sesuai 1MB; atau
- b. pemutakhiran data yaitu pembaruan data dari bangunan gedungyang sudah didata sebelumnya dengan dilengkapi dengan dokumen› dokumen lampiran yang baru sesuai permohonan perubahan 1MB.
Paragraf 3 Sistem Pendataan Bangunan Gedung
BAB VI - PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 138

- (1) Sistem yang digunakan dalam pendataan bangunan gedung merupakan sistem komputerisasi.
- (2) Sistem pendataan bangunan gedung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam seluruh tahapan penyelenggaraan bangunan gedung.
- (3) Aplikasi yang digunakan dalam pendataan bangunan gedung diarahkan untuk dapat dimanfaatkan pada seluruh tahap penyelenggaraan bangunan gedung, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pembongkaran;
- (4) Aplikasi yang digunakan dalam pendataan bangunan gedung bersifat terintegrasi pada setiap Perangkat Daerah.
BAB VI - PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 139

Bagian utama dalam sistem pendataan bangunan gedung antara lain:
- a. database; dan
- b. formulir data, pertanyaan (queries), dan laporan (report).
BAB VI - PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 140

- (1) Database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a merupakan bagian yang paling utama dari sistem pendataan bangunan gedung.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang direncanakan dapat memberikan kemudahan pada saat dibutuhkan informasi yang ada di dalamnya.
- (3) Sistem pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tabel data yang saling berhubungan satu dengan yang lain ( relational database).
- (4) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. data umum yang berisi data kepemilikan, data bangunan dan data tanah;
- b. data status yang berisi riwayat bangunan gedung; dan
- c. data teknis yang berisi data arsitektur, data struktur dan data utilitas.
- (5) Format file database yang digunakan harus format yang dapat dengan mudah dialihbentukkan ke format lainnya agar memudahkan pengembangan sistem dan pemanfaatan data lebih lanjut.
- (6) Untuk memudahkan identifikasi serta menjamin integritas data secara nasional maka ditetapkan standar format identitas bangunan.
- (7) Standar format yang digunakan dalam database dalam bentuk pp-kk› cc-ddd- xxxxxxx, dimana :
- a. pp menunjukkan provinsi tempat bangunan berada;
- b. kk menunjukkan kabupaten tempat bangunan berada;
- c. cc menunjukkan kecamatan tempat bangunan berada;
- d. ddd menunjukkan desa/kelurahan tempat bangunan berada; dan
- e. xxxxxxx menunjukan nomor urut pendaftaran bangunan.
- (8) Angka pada kode pp-kk-cc-ddd ditentukan berdasarkan kode identifikasi provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri atau Biro Pusat Statistik.
BAB VI - PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 141

- (1) Formulir data, pertanyaan (queries) , laporan (report) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b merupakan bagian lain yang terpisah dari database namun dihubungkan dengan sistem pengaksesan sehingga menjadi suatu sistem yang saling berhubungan.
- (2) Bagian lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi :
- a. formulir pendataan bangunan gedung merupakan input yang digunakan untukmemasukan data yang belum ada sebelumnya dan updating data yang telah ada;
- b. pertanyaan (queries) pendataan bangunan gedung digunakan untukfungsi pengambilan informasi dari data yang sudah tersimpan dalamdatabase; dan
- c. format laporan (report) pendataan bangunan gedung merupakan output yang digunakan pada saat diperlukan pembuatan laporan dari hasil pendataan yang sudah terkumpul.
Bagian Kedua
Persyaratan Pendataan Bangunan Gedung
Paragraf 1 Data Umum Bangunan Gedung
BAB VI - PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 142

- ( 1) Data umum bangunan gedung meliputi :
- a . data perorangan;
- b. data badan usaha;
- c. data negara;
- d. data tanah; dan
- e. data bangunan gedung.
- (2) Data perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. nama (sebagai perorangan atau wakil pemilik/pengguna);
- b. alamat Qalan, desa/kelurahan, dan kecamatan);
- c. nomor KTP atau bukti identitas diri lainnya;
- d. telepon/ fax; dan
- e. e-mail.
- (3) Data badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. nama perusahaan;
- b. alamat perusahaan;
- c. nomor akte pendirian;
- d. NPWP;
- e. telepon/fax; dan
- f. e-mail.
- (4) Data negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. nama departemen/institusi;
- b. alamat departemen/institusi;
- c. nomor lnventarisasi Kekayaan Milik Negara (IKMN);
- d. nomor Huruf Daftar Nomor (HDNo);
- e. telepon/fax; dan
- f. e-mail.
- (5) Data tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. nama pemilik tanah;
- b. nomor identitas pemilik tanah;
- c. nomor bukti kepemilikan tanah;
- d. jenis kepemilikan tanah;
- e. alamat tanah (jalan, desa/kelurahan, dan kecamatan) ;
- f. luas tanah;
- g. data peruntukan resmi; dan
- h. data intensitas pembangunan untuk lokasi terkait (KDB, KLB, KDH, dan KTB).
- (6) Data bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e meliputi:
- a. nama bangunan;
- b. alamat bangunan;
- c. fungsi bangunan;
- d. klasifikasi bangunan;
- e. jumlah lantai bangunan;
- f. luas lantai bangunan;
- g. ketinggian bangunan;
31. h . luas basemen;
1. jumlah lantai basemen;
- J. posisi bangunan gedung berdasarkan informasi GPS (sebaiknya diambil di titik tengah bangunan gedung); dan
- k. tanggal mulai dan selesai konstruksi untuk bangunan baru.
Paragraf 2
Data Teknis Bangunan Gedung
BAB VI - PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 143

- (1) Data teknis bangunan gedung meliputi:
- a. data teknis struktur;
- b. data teknis arsitektur;
- c. data teknis utilitas; dan
- d. data penyedia jasa.
- (2) Data teknis struktur sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) huruf a meliputi:
- a. jenis struktur pondasi;
- b. jenis struktur utama;
- c. jenis struktur atap; dan
- d. dokumen perencanaan struktur (minimal ada nomor dokumen).
- (3) Data teknis arsitektur sebagai\_ mana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. data intensitas bangunan (KDB, KLB, KDH, dan sebagainya);
- b. dokumen perencanaan arsitektur;
- c. luas ruang terbuka hijau dan dokumen perencanaan ruang terbuka hijau;
- d. dokumen perencanaan pencahayaan;
- e. data akesesibilitas berupa dokumen perencanaan aksesibilitas;
- (4) Data teknis utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
8. a . data kelistrikan, yang terdiri atas :
1. sumber daya listrik yang digunakan;
2. besar daya listrik;
3. keberadaan instalasi penangkal petir;
4. dokumentasi instalasi listrik serta penangkal petir;
- b. data sistem proteksi kebakaran, yang terdiri atas :
1. keberadaan sistem gas atau material lain yang mudah terbakar dalam bangunan;
2. rencana penanganan kebakaran bagi gedung berukuran besar;
3. sistem penanggulangan kebakaran yang digunakan;
4. dokumen instalasi penanggulangan kebakaran;
- c. data alat bantu transportasi yang digunakan dalam bangunan, yang terdiri atas :
1. jenis alat bantu transportasi;
2. dokumentasi instalasi alat bantu transportasi dalarn bangunan;
- d. data instalasi komunikasi yang terdiri atas :
1. jenis alat komunikasi;
2. dokumen instalasi alat komunikasi dalam bangunan-
- e. data penghawaan buatan, yang terdiri atas:
1. keberadaan sistem penghawan buatan;
2. dokumen instalasinya sistem penghawaan buatan;
- f. data instalasi air bersih yang terdiri atas :
1. sumber air bersih yang digunakan;
2. dokumen instalasi perpipaan air bersih;
- g. data instalasi air kotor dan pengelolaan limbah, yang terdiri atas :
1. jenis limbah yang dihasilkan·
2. keberadaan limbah berbahaya,
3. jenis pengolahan air kotor dan limbah;
4. dokumen instalasi air kotor dan limbah;
5. dokumen AMDAL bagi yang diwajibkan memiliki AM DAL.
- (5) Data penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penyedia jasa perencanaan (struktur, arsitektur, dan utilitas), yang terdiri atas :
1. nama penyedia jasa;
2. alarnat penyedia j asa ·
3. nomor sertifikat penyedia jasa;
- b. penyedia jasa pelaksanaan (struktur, arsitektur, dan utilitas), yang terdiri a tas :
1. nama penyedia jasa;
2. alamat penyedia jasa;
3. nomor sertifikat penyedia jasa;
- c. penyedia jasa pengawasan (struktur, arsitektur, dan utilitas), yang terdiri a tas :
1. nama penyedia jasa;
2. ala.mat penyedia jasa;
3. nomor sertifikat penyedia jasa.
Paragraf 3
Data Status Bangunan Gedung
BAB VI - PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 144

- (1) Data status bangunan gedung meliputi:
2. a . data perorangan;
- b. data badan usaha;
- c. data negara; dan
- d. data status administrasi bangunan gedung.
- (2) Data perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a meliputi:
- a. nama (sebagai perorangan atau wakil pemilik/pengguna);
- b. alamat Ualan, desa/kelurahan, dan kecamatan);
- c. nomor KTP atau bukti identitas diri lainnya;
- d. telepon/fax; dan
- e. e-mail.
- (3) Data badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b meliputi:
- a. nama perusabaan;
- b. alamat perusahaan;
- c. nomor akte pendirian;
- d. NPWP;
- e. telepon/fax; dan
- f. e-mail.
- (4) Data negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. nama departemen/institusi;
- b. ala.mat departemen/institusi;
- c. nomor IKMN;
- d. nomor HDNo;
- e. telepon/fax; dan
- f. e-mail.
- (5) Data status administrasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. nomor 1MB terdahulu • dan
- b. nomor SLF terdahulu.
Paragraf 4
Data Terkait Proses 1MB
BAB VI - PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 145

- (1) Data terkait proses 1MB meliputi :
- a. data kelengkapan administrasi pemohon 1MB; dan
- b. data terkait kemajuan permohonan 1MB.
- (2) Data kelengkapan administrasi pemohon 1MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. surat permohonan 1MB;
- b. LampiranMB terdahulu untuk proses re-IMB;
- c. fotokopi identitas pemohon;
4. d . surat pajak;
- e. Izin Pemanfaatan Ruang (IPR);
- f. surat kuasa pengurusan IMB/re-IMB;
- g. surat rekomendasi dari desa/kelurahan;
- h. surat rekomendasi dari kecamatan;
1. surat perjanjian sewa tanah bila pemilik bangunan berbeda dengan pemilik tanah;
- J. dokumen teknis perencanaan;
- k. Surat Keterangan Rencana Kota;
1. surat bukti pembayaran retribusi; dan
- m. berita acara pemeriksaan setelah dokumen teknis dikaji oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Data kemajuan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. dokumen permohonan 1MB telah diterima;
- b. dokumen permohonan IMB telah diperiksa;
- c. inspeksi lapangan; dan
- d. 1MB telah diterbitkan/ditolak serta alasannyajika ditolak.
Paragraf 5 Data Terkait Proses SLF
BAB VI - PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 146

- ( 1) Data terkait proses SLF meliputi :
- a. data kelengkapan adrninistrasi pemohon SLF; dan
- b. data kemajuan proses permohonan SLF.
- (2) Data kelengkapan administrasi pemohon SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. surat permohonan SLF;
- b. IMB untuk SLF;
- c. 1MB dan SLF sebelumnya jika SLF perpanjangan-
- d. fotokopi identitas pemohon;
- e. surat kuasa pengurusan SLF;
- f. dokumen teknis;
- g. surat bukti pembayaran retribusi; dan
- h. berita acara pemeriksaan setelah bangunan dikaji oleh penilai kelayakan.
- (3) Data kemajuan proses permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. dokumen permohonan SLF telah diterima;
- b . dokumen permohonan SLF telah diperiksa;
- c. inspeksi lapangan; dan
- d. SLF telah diterbitkan/ ditolak serta alasannya jika ditolak.
Paragraf 6 Data Terkait Proses Pembongkaran/Pelestarian
BAB VI - PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 147

- 11) Data terkait proses pernbongkaran/pelestarian meliputi :
- a. data kelengkapan administrasi pernohon pembongkaran/ pelestarian; dan
- b. data kemajuan proses permohonan pembongkaran/pelestarian.
- (2) Data kelengkapan administrasi pemohon pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. surat permohonan/ajuan pembongkaran/pelestarian-
- b. fotokopi identitas pemohon-
- c. surat kuasa permohonan pembongkaran/pelestarian;
- d. dokumen teknis usulan pembongkaran; dan
- e. berita acara pemeriksaan dokumen usulan pembongkaran atau kajian pelestarian.
- (3) Data kemajuan proses permohonan pembongkaran/pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. dokumen permohonan pembongkaran/ pelestarian telah diterima;
- b. dok:umen permohonan pembongkaran/pelestarian telah diperiksa;
- c. inspeksi lapangan; dan
- d. perintah pembongkaran telah diterbitkan/ ditolak serta alasannya jika di tolak.
Bagian Ketiga Tata Cata Pelaksanaan Pendataan Bangunan Gedung
Paragraf 1 Umum
BAB VI - PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 148

- (1) Kedudukan proses pendataan bangunan gedung merupakan proses yang berkelanjutan dimulai sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan bangunan gedung hingga pada saat bangunan gedung tersebut dibongkar.
- (2) Proses pendataan bangunan gedung menjadi alat pemantauan atau pengawasan selama penyelenggaran bangunan gedung berlangsung sehingga setiap perkembangan baru dalam penyelenggaraan bangunan gedung akan selalu terlihat dalam hasil pendataan bangunan gedung.
- (3) Data yang diperoleh dari proses pendataan bangunan gedung dijadikan sebagai informasi lanjutan atau acuan untuk pengambilan keputusan baik pada bangunan gedung terkait atau secara umum terhadap bangunan gedung sekitarnya.
2
Paragraf
Organisasi dan Tata Laksana
BAB VI - PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 149

- ( 1) Pelaksanaan pendataan bangunan gedung dilakukan oleh instansi terkajt dalam penerbitan IMB dan SLF dengan struktur tenaga meliputi:
- a. penentu atau pengambi1 keputusan/kebijakan pendataan bangunan gedung; dan
- b. petugas pelaksana pendataan bangunan gedung.
- (2) Penentu atau pengambil keputusan/kebijakan pendataan bangunan gedung sebagaimana d.imaksud pada ayat ( 1) huruf a merupakan pejabat yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan yang sifatnya strategis, menentukan hasil keluaran dan indikator yang ingin didapat dari data bangunan gedung yang ada dan rnampu menentukan arah dan tujuan serta pengernbangan dar1 kegiatan pendataan bangunan gedung.
- (3) Petugas pelaksana pendataan bangunan gedung sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b rneliputi:
- a. petugas pelayanan masyarakat-
- b. petugas pernasukan data; dan
- c. administrator sistem (programmer,.
- (4) Petugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan petugas yang :
- a. bertanggung jawab sebagai pelaksana dalam kegiatan pendataan pembangunan gedung·
- b. berhubungan langsung dengan masyarakat selaku pemilik./pengelola bangunan gedung pada saat permohonan perizinan pada setiap proses penyelenggaraan bangunan gedung;
- c. bertugas rnencatat dan rnemasukan data dokumen persyaratan yang diterima dari masyarakat, untuk disimpan di dalam database; dan
- d. tidak memiliki wewenang dalam setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pendataan bangunan gedung ataupun keputusan yang sifatnya strategis.
- (5) Petugas pemasukan data sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) huruf b rneru pakan petugas yang :
- a. bertugas untuk mendata proses penyelenggaraan bangunan gedung; b. tidak berhubungan secara langsung ke masyarakat atau pemohon bangunan gedung, melainkan dengan petugas lain dari instansi terkait;
- c. mendata semua hasil perkembangan dari prosespenyeJenggaraan bangunan gedung dan akan memasukan data tersebut ke dalam database.
- (6) Administrator sistem (programmer) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan petugas yang bertugas untuk menyiapkan, memelihara serta mengevaluasi sistem informasi yang digunakan dalam proses pendataan bangunan gedung.
Paragraf 3 Proses Pendataan Bangunan Gedung
BAB VI - PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 150

Proses pendataan bangunan gedung pemerintah untuk bangunan gedung yang telah dibangun dilakukan dengan ketentuan :
- a. petugas pendataan menyiapkan berkas pendataan;
- b. pemilik bangunan gedung menyiapkan dokumen bangunan (dokumen teknis dan admin:istrasi seperti IMB dan sebagainya);
- c. pengisian berkas pendataan dilakukan oleh petugas pendataan;
- d. berkas pendataan dimasukkan ke dalam database bangunan gedung;
- e. baik bangunan yang sudah memiliki kelengkapan administrasi maupun belum, berkas pendat~annya disampaikan ke pengkaji teknis;
- f. pengkajian dilakukan oleh pengkaji teknis untuk menilai kelaikan fungsi bangunan;
- g. bila bangunan gedung telah memiliki 1MB, maka bila hasil pengkajian memenuhi persyaratan kelaikan, akan dikeluarkan SLF, petugas pendataan memperbarui ( update) database dan SLF diserahkan ke pemlik bangunan gedung;
- h. bila bangunan gedung belum memiliki IMB, maka bila hasil pengkajian memenuhi persyaratan kelaikan, setelah pemohon membayar retribusi, akan dikeluarkan IMB sekaligus dengan SLF dan petugas pendataan memperbarui (update) database serta SLF dan IMB diserahkan ke pemlik bangunan gedung;
1. bila pengkajian tidak memenuhi persyaratan kelaikan, maka akan disampaikan ke pernilik bangunan gedung untuk merehabilitasi sesuai hasil pengkajian teknis dan mengurus IMB-nya, dalam hal inipetugas pendataan akan memperbarui (update) database.
BAB VI - PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 151

Proses pendataan bangunan gedung milik masyarakat yang telah terbangun dilakukan dengan ketentuan:
- a. pemilik bangunan gedung menyiapkan dokumen bangunan (dokumen teknis dan administrasi seperti IMB dan sebagainya);
- b. pengisian berkas pendataan dilakukan oleh petugas pendataan;
- c. berkas pendataan dimasukkan ke dalam database bangunan gedung;
- d. baik bangunan yang sudah memiliki kelengkapan administrasi maupun belum, berkas pendataannya disampaikan ke pengkaji teknis;
- e. pengkajian dilakukan oleh pengkaji teknis untuk menilai kelaikan fungsi bangunan;
- f. bila bangunan gedung telah memiliki 1MB, maka bila hasil pengkajian memenuhi persyaratan kelaikan akan dikeluarkan SLF, petugas pendataan memperbarui (update) database dan SLF diserahkan ke pernlik bangunan gedung;
- g. bila bangunan gedung belum memiliki IMB, maka bila hasil pengkajian memenuhi persyaratan kelaikan, setelah pemohon membayar retribusi, akan dikeluarkan 1MB sekaligus dengan SLF, petugas pendataan memperbarui (update) database serta SLF dan IMB diserahkan ke pemlik bangunan gedung;
- h. bila pengkajian tidak memenuhi persyaratan kelaikan, maka akan disampaikan ke pemilik bangunan gedung, petugas pendataan akan memperbarui (update) database dan selanjutnya akan dimulai proses pembongkaran.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 152

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur penyelenggaraan 1MB, SLF, TABG dan Pendataan Bangunan Gedung, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 153

Peraturan Bupati ini mulai berla.ku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Lamongan.
Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 7 April 201 7
BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI
Diundangkan di Lamongan pada tanggal 7 April 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, ttd. YUHRONUR EFENDI
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMO GAN TAHU 2017 OMOR 13
Lampiran Peraturan Bupati Lamongan
Nomor
13 Tahun 2017
Tanggal : 7 April 201 7
FORMAT KELENGKAPAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG
- A. Bagan Proses Penerbitan IMB untuk Bangunan Gedung pada Umumnya
- B. Bagan Proses Penerbitan 1MB untuk Bangunan Gedung Tertentu
- C. Bagan Proses Pengesahan Dokumen Rencana Teknis dalam Proses Penerbitan IMB untuk Bangunan Gedung pada Umumnya
- D. Bagan Poses Pengesahan Dokumen Rencana Teknis dalam Proses Penerbitan 1MB untuk Bangunan Gedung Tertentu
E. Formulir Permohonan 1MB
PEMERJNTAH KABUPATEN LAMONGAN
Formulir
PERMOHONAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG (1MB)
H:ibm:in lr'J
Kepada
Yth.
Bupati Larnongan
di Lamongan
Yang bertanda tangan di bawah ini:
- Li P mohon
- a. ama pemohon
- b. Alamat
- c. Tempat/tanggal lahir
- d. omorKTP
- e. Pekerjaan pemohon
dengan ini mengajukan pennohonan Izin endirikan Bangunan Gedung (IMB) untuk: mendirikan bangunan gedung baru/rehabilita i/renovasi/pelestaiian (pemugaran) bangunan gedung*
untuk dan atas nama
- U Pemilik
- a. ama pemilik/iostansi atau peru ahaaan
- b. Alamat kantor
- omor telepon
- Nomor facsimile
e-mail
- c. Penanggung jawab kegiatan
Untuk :
- l. Bangunan gedung
- a. Fung i utama
- b. Fungsi tambahan
- c. Jeni bangunan gedung
- d. ama bangunan gedung
2. Peruntukan esuai Keterangan Rencana Kata :
3. Lokasi bangunan gedung
- a. Kampung
- b. Kelurahan/desa
- c. Kecamatan
- d. Kabupaten
- e. Provin i
- f. Alamat loka i terletak di
4. Jumlah lantai bangunan gedung
| a. | Bangtman gedung fungsi utama |
|------|------------------------------------------------------------|
| b. | Bangunan gedung fungsi |
| | tambahan/pengunjung |
| | •• ••••••• • •••••••••••• •• ••••••• •••••••••••••••••••• |
5. Tanah
- a. Luas tanah
- b. Status hak atas tanah
- c. Nama pemilik tanah (untuk pemilik tanah yang berbeda dengan pemilil&lt; bangunan gedung, dilampirkan surat pe1janjian izin pemanfaatan tanah)
- d. Batas-batas tanab
5. Sebelah rimur
6. Sebelah selatan
7. Sebelah barat
8. Sebelah utara
6. Lain-lain
7. Penyedia jasa perencanaan
- a. Nama perusahaan
- b. Alamat
- c. Nama penanggung jawabpernsahaan
- d. Nama penanggung jawab
perencanaan arsitektur
- Nomor sertifikat keahlian
- Nomor Tzin Beke1 ja Perencana**
- e. Nama penanggung jawab
perencanaan struktur
- Nomor se1 tifikat keahJ ian
- Nomor Izin Bekerja Perencana**
- f. Nama penaoggung jawab perencanaan utilitas (mekanil&lt;al/elektrikal): omor sertifikat keahlian omor lzin Beke1ja Perencana**
- g. Lain-lain
8. Rencana waktu pelaksanaan konstruksi
9. Perkiraan biaya pembangunan
10. Lampiran Permohonan TMB ini
- a. Dok:urnen rencana teknis bangunan gedung
- b. Analisis mengenai dampak lingkungan/UPL!UKL **
- c. Persetujuan/rekoendasi dari instan terkait
- d. Surat perjanjian pemanfaatan tanab** (apabila pemilik tanah bukan pemilik bangtman gedung)
- e. SJPR untuk luas tanah 5000 m 2 atau lebih. (sesuai dari batasan masingmasing daerah)* .
- f. Lain-lain : ________________ .
- g. Surat kuasa pemohon kepada penanggung jawab perencanaan arsitektur elaku pelaksanapengurusan PIMB.
Demikian permohonan Izin Mendirirkan Bangunan Gedung ini kami ajukan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku .
... 20xx
Pemohon
... (jabatan pemohon)***
IP.: ________________ ***
Tembusan kepada : ***
- l . Yth. Menteri/Pimpinan Lembaga ... ..
- 2.
- Bupati ... ... .
KETERANG
* Dipilih yang sesuai dengan permohonan dan coret yang tidak esuai j ika pengisian ecara manual.
- Jika menggunakan sofn are yang tidak dipilih dihapus
- ** Op ional
- *** Untuk permohonan IMB bangunan gedung milik negara
F. Format Keputusan Bupati tentang IMB
BUP Tl LAMO GAN PROVINSJ JAW TIMUR
KEPUTUSANBUPATI LAMO GAN
omor: ________________ ... ... .
TENTA G
lZlN MENDlRlKA BA G . AN GED G
BUPATJ LAMO GA ,
Membaca