PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 2 Tahun 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR � TAHUN 2015
TENT ANG
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN, PENGURANGAN, · KERINGANAN, PEMBEBASAN PAJAK DAERAH, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Ka bu paten Sin tang Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah, perlu diatur ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengajuan dan penyelesa1an keberatan, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Pajak Daerah, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administralif Pajak Oaerah di Kabupaten Sin tan
- b. bahwa berdasarkan perLimbangan tersebut dalam huruf a di alas, perlu membentuk Peraturan Bupati i n tang tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Pajak Daerah dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah di Kabupaten Sintang;
3. J . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ten tang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun J 953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undarig­ Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820};
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan �egara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 14?, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5049);
9. 1 1 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
J ·
I
12. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tenta�g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558�) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang O ganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rr blik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan ���aran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentan� Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentlf Pemungutan Pajak Daerah Dan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 O Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161}; ·
21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Pe��tapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Ole.h Wa,iib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26 Tambahan Lembaran Daerah K�bupaten Sintan� Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Dae.rah Kabupaten Sintang Nomor S);
27. p turan Oaerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2 �r ; 2 tentang Pajak Perizinan Tertentu (Lembaran aerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 6, �ambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERAT1JRAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN, PENG1JRANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN p.AJAK DAERAH, DAN PEHGURAHGAN ATAU PEHGHAPUSAN SANKSJ ADMIHISTRATIF PAJAK DAERAH DI KABuPATEN SINTANG.
BABI KETENTUAN UMUM
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
- a. Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Daerah;
- b. Tata cara pengajuan dan penyelesaian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah; dan
- c. Tata cara pengajuan dan penyelesaian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah.
BAB III - PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 3

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas atas :
- a. SKPD;
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. SKPDN;
6. SKPDLB; e.
- f. Pemotongan atau pemungutan oleh berdasarkan ketentuan peraturan undangan perpajakan daerah. pihak ketiga perundang-
8. K be atan diajukan secara tertulis dalam bahasa (2) I;do�esia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan ...
- (3) Permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka wakni paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan, tanggal pemotongan atau P��ungu� se�agaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib �8Jak dapat menunjukkan bahwa jangka wa�tu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di Juar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila wajib paja� tel'.31: membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui oleh wajib pajak.
BAB III - PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 4

- ( 1 ) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal:
- a. Wajib Pajak berpendapat bahwa perhitungan Pa�ak tidak sesuai dengan kondisi objek Paj ak' sebagaimana mestinya; dan/ atau
- b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
BAB III - PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 5

- ( 1 ) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. asli surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan;
- b. penghitungan jumlah Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
- c. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan yang masih berlaku; dan
- d. dokumen pendukung lainnya;
- (2) Surat Keberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh Kuasa yang ditunjuk Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan surat kuasa.
Paul6
Bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 a:yat (1) huruf d berupa data-data atau pembukuan yan\_g dilakukan oleh Wajib Pajak atau dokumen lain yang terkait dengan penetapan pajak terutang.
Paul7
- (l) Tanggal Penerirnaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk rnemproses surat keberatan adalah :
- a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Dinas; atau
- b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dal� hal disampaikan melalui pos dan/ atau melalu1 jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat.
- (2) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, dianggap bukan sebagai surat permohonan keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (4) Bentuk format dan isian formulir pengajuan keberatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III - PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 8

- ( 1 ) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal\_ permohonan keberatan diterima harus membenkan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa menerima seluruhya atau sebagian, nolak atau menambah besarnya Pajak yang me d d . . terutang dan/ atau tidak apat iterima,
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud\_ pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu k�putusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (5) Jika pengajuan keberatan diterima seluruhya :1-tau sebagian, kelebihan pembayaran Pajak dikembahkan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari kelebihan pembayaran untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (6) II?�alan bunga sebagaimana dimaksud pad� ayat (4) d1h1tung sejak bulan pelunasan sarnpai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (7) D\_alam hal keberatan wajib pajak ditolak ata� d1kabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sarrkai administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (8) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding ke pengadilan pajak, sanksi administrstif sebagaimana dimaksud pada ayat {6) tidak dikenakan.
- (9) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
BAB III - PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 9

Keputusan atas pengajuan keberatan Pajak diberikan oleh:
- a. Kepala Dinas, dalam hal jumlah Pajak yang terutang sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Bupati, dalam hal jumlah Pajak yang terutang lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
BAB III - PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 10

- ( l ) Keputusan sebagaimana �imaks�� dala� \_Pasal g d'tetapkan berdasarkan hasil penelitian adrninistrasj di k�tor dan apabila �iperlukan dapat �ilanjutkan dengan pemeriks�an di lapangan oleh pejabat yang ditunjuk Kepala Dmas.
- Pemeriksaan berkas permohonan dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim. (2)
- (3) Pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan sur3:t tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil Pemeriksaan lapangan.
- (4) Dalam hal dilakukan Pemeriksaan di lapangan, terlebih dahulu memberitahukan waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.
- (5) Bentuk format dan isian laporan hasil Pemeriksaan permohonan keberatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III - PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 11

Terhadap Keputusan Keberatan yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak bisa diajukan permohonan keberatan kembali.
BAB III - PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 12

Bentuk format Keputusan Keberatan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 13

- (1) Bupati atau Kepala Dinas berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak diajukan terhadap Pajak yang telah ditetapkan.
- (3) Bentuk format dan isian permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan Pajak Daerah dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 14

- (l) Bupati ranpa permohonan. dari wajib Pajak dapat memberikan pembebasan Pajak.
- (2) Pemberian pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila objek Pajak terkena bencana.
- (3) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pual 15
- (1) Pengurangan Pajak diberikan dalam bentuk pengurangan atas pokok Pajak terutang dan/ atau denda administratif.
- (2) Keringanan Pajak diberikan dalam bentuk angsuran atau penundaan pembayaran Pajak.
- (3) Pembebasan Pajak diberikan dalam pembebasan dari seluruh besaran Pajak. bentuk
BAB IV - PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 16

- (1) Pengurangan Pajak diberikan kepada wajib Pajak dengan mempertimbangkan :
- a. kemampuan membayar Pajak;
- b. objek Pajak bersifat nirlaba dan/ atau mendukung program pemerintah atau pemerintah daerah;
- (2) Keringanan Pajak diberikan kepada wajib Pajak dengan mempertimbangkan:
- a. kemampuan membayar Pajak;
- b. objek Pajak bersifat nirlaba dan/ atau mendukung program pemerintah atau pemerintah daerah;
- (3) Pembebasan Pajak diberikan kepada wajib Pajak dengan mempertimbangkan:
- a. objek Pajak merupakan usaha baru;
- b. objek Pajak milik pemerintah atau pemerintah daerah;
- c. objek Pajak terkena bencana.
BAB IV - PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 17

- ( 1 ) Besaran pengurangan Pajak diberikan dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. kemampuan �embayar diberikan paling banyak sebesar 50% (hma puluh persen) dari jumlah pokok Pajak terutang;
- b. objek Pajak bersifat nirlaba dan/ atau mendukung program pemerintah atau pemerintah daerah diberikan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah pokok Pajak terutang.
- (2) Besaran keringanan Pajak dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. kemampuan membayar diberikan penundaan pembayaran paling lama 6 (enam) bulan ata� angsuran pembayaran paling banyak 6 (enam) kali dalarn jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
- b. objek Pajak bersifat nirlaba dan/ atau mendukung program pernerintah atau pemerintah daerah diberikan penundaan pembayaran paling lama\_ 10 (sepuluh) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 10 (sepuluhJ kali dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) bulan.
- (3) Besaran pembebasan Pajak dengan mempertimbangkan kriteria sebagaiman3: dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diberikan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
Paaal 18
- ( 1) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan mencantumkan alasan permohonan yang jelas serta melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
- c. fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang akan diajukan permohonan;
- b. surat kuasa apabila dikuasakan oleh wajib Pajak;
- d. surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa bagi wajib Pajak perorangan;
- e. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan bagi wajib Pajak badan;
- f. surat keputusan Bupati tentang bencana daerah atau surat keterangan musibah kebakaran dari lurah/kepala desa dan kepolisian;
- g. bukti pendukung lainnya.
- (2) bukti pendukung lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf g dapat berupa data atau dokumentasi/foto berwarna.
- (3) Permohonan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat keteta�an pajak diterima kecuali wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat terpenuhi bukan karena kesalahannya.
- (4) Permohonan yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dipertimbangkan dan dianggap bukan sebagai permohonan.
. .
Paaal 19
- {l) Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling lama 1 (satu} bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan.
- (2J Pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahw kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan.
- (3) Apabila diperlukan Dinas dapat melakukan pemeriksaan lapangan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (4) Pemeriksaan berkas permohonan dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) dapat dibantu oleh tim.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai dasar pertimbangan Bupati atau Kepala Dinas untuk mengambil keputusan.
- (6) Keputusan Bupati atau Kepala Dinas atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan tidak ada keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak dianggap diterima.
- (8) Bupati atau pejabat yang ditunjuk keputusan menerima permohonan dimaksud pada ayat (7) paling lama 1 setelah batas waktu terlampaui. menetapkan sebagaimana (satu) bulan
BAB IV - PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 20

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dan ayat (7) diberikan oleh Bupati atau Kepala Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas memberikan keputusan pengurangan dan keringanan untuk permohonan yang nilai Pajaknya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupi�);
- b. Bupati membenkan keputusan pengurangan dan keringanan untuk permohoi:ian yang n�lai Pajaknya di atas Rp. 50.000.000,00 (hma puluh juta rupiah);
- c. Bupati memberikan keputusan atas pembebasan Pajak daerah.
- (2) B\_entuk format Keputusan Bupati atau pejab:3-t yang d1tunjuk atas permohonan pengurangan, kenn�anan dan pembebasan Pajak Daerah sebagrum8:na tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagiari tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
BAB IV - PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 21

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
BAB IV - PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 22

Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan sanksi administratif paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administratif.
BAB IV - PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 23

Pengurangan sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administratif tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek Pajak yang sama.
BAB IV - PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 24

Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan kepada wajib Pajak dengan mempertimbangkan :
- a. kemampuan membayar Pajak;
- b. objek Pajak bersifat nirlaba dan/ atau mendukung program pemerintah atau pemerintah daerah;
- c. kesalahan bukan akibat kelalaian wajib Pajak; atau
- d. objek Pajak terkena bencana.
BAB IV - PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 25

- (1) Besaran pengurangan atau penghapusan sanksi administratif diberikan dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah sebagai berikut :
- a. kemampuan membayar diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah sanksi administratif;
- b. objek Pajak bersifat nirlaba dan/ ata� menduku� program pemerintah atau pemenntah daer diberikan paling banyak sebesar 75% (twuh puluh persen) dari jumlah sanksi administratif; . . .
- c. kesalahan bukan akibat kelalaian wajib PaJak diberikan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Penghapusan sanksi mempertimbangkan kriteria bencana. administratif objek pajak dengan terkena
BAB IV - PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 26

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sank�i administratif Pajak daerah disampaikan secara. tertuhs dalarn bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan disertai alas an permohonan yang jela� dan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
- c. fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang akan diajukan permohonan;
- b. surat kuasa apabila dikuasakan oleh wajib Pajak;
- d. surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa bagi wajib Pajak perorangan;
- e. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersarnakan bagi wajib Pajak badan;
- f. surat keputusan Bupati tentang bencana daerah atau surat keterangan musibah kebakaran dari lurah/kepala desa dan kepolisian;
- g. bukti pendukung lainnya
- (2) bukti pendukung lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf g dapat berupa data atau dokumentasi/foto berwarna.
- (3) Permohonan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak SKPDKB, SKPDKBT atau STPD diterima kecuali wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat terpenuhi bukan karena kesalahannya.
11. Permohonan yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dim�ksu\_d pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dipertimbangkan dan dianggap bukan sebagai permohonan. (4)
- (5) Bentuk format dan isian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak daerah tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Paaal ::17
- I 1) Dinas melakukan pem riksaan berkas perrnohona� · · t atif pengurangan atau penghapusan sanksi admints r SCbagaimana dimaksud dalam Pasal 26 paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas pe.rmohonan.
- (2) Pemcrik.-saan berkas permohonan sebagaiman� dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahut kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas pennohonan.
- (3) Apabila diperlukan Dinas dapat melakukan pemeriksaan lapangan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (4) Pemeriksaan berkas permohonan dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) dapat dibantu oleh tim.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ay3:t (1) dan ayat (2) dituangkan dalam laporan haail pemeriksaan sebagai dasar pertimbangan Kepala Dinas untuk mengambil keputusan.
- (6) Keputusan Bupati atau Kepala Dinas atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (7} Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan tidak ada keputusan, maka permohonan dianggap diterima. "\.
- (8) Bupati atau Kepala Dinas menetapkan keputusan menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 1 (satu) bulan setelah batas waktu terlampaui.
Paaal 28
- ( 1 ) Keputusan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan oieh Bupati atau Kepala Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas memberikan keputusan pengurangan sanksi administratif untuk permohonan yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Bupati memberikan keputusan pengurangan sanksi administratif untuk permohonan yang nilainya di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c. Bupati rnemberikan keputusan atas penghapusan sanksi administratif Pajak daerah.
- (2) Bentuk format Keputusan Bupati atau Kepala Dinas atas permohonan pengurangan atau pei:1gha�,usan sanksi administratif Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang me�1:1p.akan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bu patt 101.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangg 8 l diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati in: dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sin tang.
Ditetapkan di Sintang Pada tanggal l &amp; Arri\ 2015
�TANG,'J-
b-
/'
\)MILTON CROSBY
Diundangkan di Sintang padatanggal
2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
YOSEPHA HASNAH
SERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR
J,,UIPIRAN I :
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR :
TAHUN 2015
TANGGAL:
U
TENTANG:
I G, -A!)Q.IL �I�
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN, PENGURANGAN, KERIN GAN AN· PEMBEBASAN PAJAK DAERAH, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SINTANG.
BENTUK FORMAT FORMULIR PENGAJUAN KEBERATAN
Di
.
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
: Permohonan Keberatan
Pajak Daerah
.
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Sin tang,
· · · · ·
· · · · ·
. . 20. · ·
Ke pad a
Yth.
BUPATI SINTANG
Up. Kepala
.
Nomor Lampiran Perihal
SINTANn
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
Alamat
Desa/ Kelurahan
Kecamatan
No. Telp/HP .
.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Sebagai wajib Pajak/kuasa wajib Pajak*, atas objek Pajak:
NPWPD
Letak objek Pajak
Alamat
Desa/ Kelurahan
Kecamatan
Jumlah Pajak terutang
Dengan ini mengajukan keberatan atas penetapan pajak tahun ct . . . . engan
alasan:
.
Menurut perhitungan kami ketetapan Pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut :
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · ·
·
· · ·
·
· ·
·
· ·
· · ·
· ·
·
· ·
·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:
- b. Fotokopi Kartu Identitas wajib Pajak yan� masih berlaku;
- a. Asli dan Fotokopi SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STRD yang diajukan keberatan; . . . .
- c. Surat kuasa bermaterai cukup (ap�b1la �1kuasak�); .
- d. Fotokopi Kartu Jdentitas kuasa wajib Pajak (apabila dikuasakanj:
- e. Dokumen pendukung:
6. . 1. Foto berwarna kondisi objek paJak;
2. Dst.
.
00·0609
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR G TAHUN 2015
TENT ANG
PEMBENTUKAN UNIT LA YANAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SINTANG,
- Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 14 ayat ( 1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dipandang perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Pemerintah;
- b. bahwa guna penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan organisasi serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, maka terhadap Peraturan Bupati Sintang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Kabupaten Sintang, perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Bupati. pengganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Sin tang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeienggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 � 3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4286);
2. ten tang Republik Lembaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 4.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 665, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
•
•
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tent � g Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13.
14. Peraturan Preside � Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana t � lah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pres1den Nomor 4 Tahun 2015;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Noma; 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 );
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
•
•
I
T
7
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN SINTANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT BARANG/JASA PEMERINTAH DI
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang; . 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan � emenntahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonom1 dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonorni seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; .
4. Bupati adalah Bupati Sintang;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sin tang;
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa;
6. Kepala adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa;
8. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sintang;
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang menggunakan APBN/APBD;
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang diangkat oleh Kepala SKPD selaku PA sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
12. Unit La.yanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut ULP Pemerintah Kabupaten Sintang adalah Unit Organisasi Pemerintah Kabupaten Sintang yang berfungsi melaksanakan pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, yang fungsinya diintegrasikan pada Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang;
12. ia, Anggota Sekretariat Unit La..yananan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa adalah sekelompok anggota yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, yang diangkat oleh Bupati dan bertugas secara khusus membantu Kelompok Kerja untuk lllelaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui Unit La..yanan Pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
•
•
I
- K Jompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja yan � 14 · eggota-anggotanya merupakan anggota Unit Layanan Penga?aan dan dan � ra Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki sertifikasi keahhan pengadaan � arang/jasa pemerintah, yang diangkat oleh Bupati dengan\_ tugas se � ara khusus mengevaluasi untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Smtang;
- I6. Fakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar � ntuk mencegah dan tidak melakukan kolusi ditandatangani oleh PeJabat Pembu � t Komitmen/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Penyedi � barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusr, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;
- }5. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau orang pe � seorang8:11 ya � g menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultans1/Jasa lainnya;
17. Harang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwuJud,. bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jasi/per3:1atan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pernbuat Kornitmen sesuru \_penugasan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sm tang;
- 19.Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesioanal yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakana adanya olah pikir (brainware);
18. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya;
20. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skilware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/ atau penyedia jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang;
21. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang diperoleh melalui ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa nasional dan untuk memenuhi persyaratan seseorang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen atau Panitia/Pejabat Pengadaan atau anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa;
22. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
23. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/ jasa;
24. Surat Kabar Nasional/Provinsi adalah surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas secara nasional, yang tercantum dalam daftar surat kabar nasional yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika/ Gubemur;
25. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 27 · Sekretaris adalah seseorang yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan kegiatan ULP.
26. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah Unit Kerja Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/ jasa secara elektronik;
•
•
BAB II - PEMBENTUKAN,'KEDUDUKAN, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Kabupaten Sintang.
Bagian Kedua Kedudukan
BAB II - PEMBENTUKAN,'KEDUDUKAN, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (l} ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merup � an unit ?perasional yang bersifat non struktural dan berkedudukan di Sekretanat Daerah Kabupaten Sintang. .
- (2) ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oJeh � epala Unit y � ng dalam melaksanakan tugas berada di bawah koordmas1 Kepala � agian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Smtang dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .
Bagian Ketiga Tujuan
BAB II - PEMBENTUKAN,'KEDUDUKAN, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

ULP dibentuk dengan tujuan :
- a. membuat proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih terpadu, efektif dan efesien;
- b. meningkatkan efektifitas tugas dan efesiensi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam rnenjalankan tugas dan fungsinya;
- c. menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak bagi penyedia barang/jasa agar tercipta persaingan usaha yang sehat; dan
- d. menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh aparatur yang profesional .
Bagian Keempat Ruang Lingkup
BAB II - PEMBENTUKAN,'KEDUDUKAN, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan tugas ULP meliputi penyelenggaraan Pengadaan Barang/ .Jasa Pemerintah yang dilaksanakan oleh penyedia melalui proses pelelangan/ seleksi.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 6

DLP mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. � elayani pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sm tang;
•
•
5
7
I
·•
- menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Pemenn a . · J{abupaten Smtang, dan papan pengumuman resrm un tuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumurnkan: . . .
- b. melakukan analisa dan menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. . t h
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/ Jasa melalui prakualifikasi a tau pascakualifikasi;
- g. menjawab sanggahan dari penyedia barang/ jasa;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yangmasuk;
- h. k d menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa epa a PA/KPA melalui PPTK;
- k. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri dan spes1fikas 1 tekms pekerjaan kepada PA/KPA; .
- i. j. mengarsipkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; . membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati serta memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatari pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA; . . .
- !. melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem, dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah;
- n. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement).
- m . melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia bidang pcngadaan barang/jasa; .
BAB III - ORGANISASI
Pasal 7

ULP mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. menetapkan dokumen pengadaan;
- b. menetapkan pemenang untuk:
- 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah); atau
- 2) Seleksi Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).
- c. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/KPA untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah) dan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
- d. mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitarn; dan
- e. memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/ Jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 201 O ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
•
Bagian Kedua Perangkat Organisasi
BAB III - ORGANISASI
Pasal 8

- (1) Perangkat organisasi ULP sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2, terdiri atas:
- b. Sekretariat;
- a. Kepala;
- c. Kelompok Kerja; dan
- d. Staf Pendukung.
- (2) Susunan Organisasi ULP Kabupaten Sintang sebagaim8:na tercant � In: pada Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan mi.
Bagian Ketiga . . Tugas dan Kewenangan Perangkat Orgamsas1
- Kepala ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, rnernpunyai tugas dan kewenangan meliputi: a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; b. menyusun dan melaksanakan Strategi Pengadaan ULP;
- d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
- c. menyusun program kerja dan anggaran ULP;
- e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia di ULP;
- g. menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota ULP ke dalam Kelompok Kerja ULP sesuai kebutuhan/beban kerja;
- h. mengusulkan pemberhentian Anggota ULP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundangundangan dan/atau korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- i. mengusulkan pejabat fungsional umum/jabatan pelaksana/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai personil Ketatausahaan/ Sekretariat ULP sesuai kebutuhan.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 10

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas dan kewenangan meliputi:
- a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan kelompok kerja;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengadaan;
- d. menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- e. mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat;
- f. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disarnpaikn-, clch penyedia barana/Iasa: -·... '
•
•
- evaluas i terhadap pelaksanaan pengadaan rnelakukan pemantauan dan g. barang/jasa di ULP;
- rnenyusun program kerja dan anggaran ULP; . Pen edia � -enviapkan surat Kepala ULP untuk penerbitan Surat PenunJukan Y' J. rn .r : sarang/Jasa oleh PA/KPA; . d
- I. asa tcrkait k. rnenyiapkan pusat data untuk mendukung evaluasi dan barang J spesifikasi dan harga perkiraan sendiri; .
- yang membuat laporan secara periodik atas hasil pe\aksanaan penga aan j. dilaksanakan oleh ULP; . .
- pengadaan I. melakukan koordinasi dengan LPSE terkait pelaksanaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement);
- n. menerima dan membantu penyelesaian pengaduan; dan
- di ik f d ku dalam proses pengadaan rn. mengkoor masi an tenaga ahli/sta pen u ng barang/ jasa;
- o. rnembantu penyelesaian sanggahan dan banding.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 11

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewenangan meliputi:
- b. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa dan menetapkan Dokumen Pengadaan;
- a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
- c. melakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;
- d. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA:
- 1) pada pelelangan atau Penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp. 100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah); atau
- 2) pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
- e. menetapkan pemenang untuk:
- 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah); atau
- 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bemilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah);
- f. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan/Berita Acara Hasil Seleksi kepada PPK melalui Kepala ULP;
- g. membuat laporan mengenai proses dan Hasil Pengadaan Barang/ Jasa kepada Kepala ULP;
- h. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/ Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
- i. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP·
'
- k. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di website Kabupaten Sintang dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- j. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- l. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi;
I·
'li\
·I
I;
•
•
kePa.l
''lllai
- . . d h ga terhadap penawaran melakukan evaluasi administras1, tekms an ar rn. yang masuk; . /J .
- d·maksud pada ayat (1), (2) selain tugas pokok dan kewenangan sebagrumana 1 ada PPK: dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP dapat mengusulkan kep
- menyimpan dokumen asli pemilihan Penyed1a Barang a � a, Pengadaan n. o. me mberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan keg1atan °' sarang/Jasa kepada PA/KPA. .
- a. perubahan HPS; dan/atau
- b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
BAB III - ORGANISASI
Pasal 12

- . d I p al 2 ayat ( 1) huruf d ( 1) Staf pendukung sebagaimana dimaksud a am as . b t . . . . . . 1· k Pemenntah Ka upa en berasal dan Pegawai Negen Sipil di mg ungan Sintang dan bertugas membantu ULP.
- . . d t (1) berhak mcndapatkan ( 2) Staf pendukung sebagaunana dimaksud pa a aya · · · J · k mampuan dan dengan jenjang kanr struktural maupun fungsiona sesuai e memperhatikan beban kerja.
BAB IV - KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
Pasal 13

- (1) Kepala ULP dan Anggota Pokja ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf c memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- b. rnernahami pekerjaan yang akan diadakan;
- a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- c. rnernahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP;
- d. rnernahami isi dokumen, rnetode dan prosedur pengadaan;
- e. rnerniliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan kornpetensi yang dipersyaratkan; dan
- f. rnenandatangani Pakta lntegritas.
- (2) Persyaratan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa pada ayat (1) huruf e dapat dikecualikan untuk Kepala ULP.
BAB IV - KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
Pasal 14

- {l) Dalam menugaskan Anggota Pokja ULP, Kepala ULP memperhatikan kompetensi dan rekam jejak Anggota Pokja ULP.
- (2) Kepala, Sekreteris dan Anggota Pokja ULP diangkat melalui proses seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Penilai.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Sekretans S,1?aer94 K � a Badon Ke.,oegaw&amp;iln .Doe.rah d/l/1 ms � '-,r Val. ,f. Wfang. rv"7Ittu .tJa-d � a't � .O
fl...'.:,:"a tJtp
berdasarkan basil seleksi yang maksud dalam Pasal 13 ayat ( 2 ).
dilaksanakan oleh Tim
BAB IV - KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
Pasal 16

...
Pasa] 15
SCbag di
ian
��
..
•
•
7
'
BAB IV - KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
Pasal 16

Kepala ULP diberhentikan Bupati atas pertimbangan:
- a. pendapat Sekretaris Daerah; . b. Pendapat Inspektur Kabupaten sintang;
- c. pendapat Pengguna Anggaran; Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten d. masukan dari Asosiasi Pengadaan Sin tang.
BAB IV - KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
Pasal 17

Sekretaris ULP dan Anggota Kelompok Kerja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
BAB IV - KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
Pasal 18

Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada ULP, berhak memperoleh tunjangan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan besaran sesuai standar satuan biaya yang berlaku,
Bagian Kedua Keuangan
BAB IV - KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
Pasal 19

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang/Jasa oleh ULP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang pos Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.
TATA KERJA
BAB IV - KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
Pasal 20

- (1) ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan unit kerja yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan dan unit kerja terkait lainnya.
- (2) ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan LKPP.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21

Sebagai petunjuk pelaksana yang belum diatur dan/ atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Sintang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
•
•
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sin tang.
Ditetapkan di Sintang · pada tanggal S jANvt-1'-i 2015
Diundangkan di Sintang pada tanggal S .Jt-N vi s;
2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
Yl:Jlfl.c..
.
I
YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR �
J,AMPIRAN
: PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
TAHUN 2015
TANGGAL
2015
TENTANG
: PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN SINTANG
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAY ANAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN SINTANG
•
keterangan :
-------...
Garis Komando