Unknown Unknown Nomor 25 Tahun 2002
Tentang IZIN PRAKTEK DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI, PRAKTEK BIDAN/PERAWAT, KONSULTASI AHLI GIZI, IZIN KERJA APOTEKER, DAN ASISTEN APOTEKER
Berlaku: 9 September 2002
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 25 TAHUN 2002
TENTANG
IZIN PRAKTEK DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI, PRAKTEK BIDAN/PERAWAT, KONSULTASI AHLI GIZI, IZIN KERJA APOTEKER, DAN ASISTEN APOTEKER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa kesehatan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia, untuk itu setiap pemberian pelayananan kesehatan perlu dilakukan upaya penertiban, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- b. bahwa dalam rangka penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelaksanaan penertiban, pembinaan, pengawasan serta pengendalian terhadap kegiatan praktek dokter, dokter gigi, praktek bidan/perawat, konsultasi ahli gizi, izin kerja apoteker dan asisten apoteker di Kabupaten Muaro Jambi dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang izin praktek dokter, dokter gigi, praktek bidan/perawat, konsultasi ahli gizi, izin kerja apoteker dan asisten apoteker;
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 119)
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70)
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1189 A/Menkes/SK/X/1999 tentang wewenang penandatanganan izin dibidang kesehatan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 647/MENKES/SK/IV/2000 tentang Registrasi dan Praktik Perawat;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2001 Nomor 32 Seri D).
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG IZIN PRAKTEK DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI, PRAKTEK BIDAN/PERAWAT, KONSULTASI AHLI GIZI, IZIN KERJA APOTEKER, DAN ASISTEN APOTEKER.
BAB II - KETENTUAN PERIZINAN Pasal 2
Pasal 3

Untuk memperoleh izin praktek dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, praktek bidan, perawat, konsultasi ahli gizi, izin kerja apoteker dan asisten apoteker harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Izin praktek dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi:
- a. Mengajukan permohonan kepada Bupati Muaro Jambi melalui Kepala Dinas Kesehatan;
- b. Melampirkan foto copy KTP;
- c. Melampirkan foto copy ijazah atau surat tanda lulus pendidikan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan izin yang dimaksud;
- d. Melampirkan surat rekomendasi organisasi profesi;
- e. Surat pernyataan tidak akan melalaikan tugas pokok.
2. Izin praktek bidan dan perawat:
- a. Mengajukan permohonan kepada Bupati Muaro Jambi melalui Kepala Dinas Kesehatan;
- b. Melampirkan foto copy KTP;
- c. Melampirkan foto copy ijazah atau surat tanda lulus pendidikan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan izin yang dimaksud;
- d. Melampirkan surat rekomendasi organisasi profesi;
- e. Surat keterangan tidak akan melalaikan tugas pokok.
13. Izin Konsultasi ahli gizi:
- a. Mengajukan permohonan kepada Bupati Muaro Jambi melalui Kepala Dinas Kesehatan;
15. 3.
- b. Melampirkan foto copy KTP;
- c. Melampirkan foto copy ijazah atau surat tanda lulus pendidikan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan izin yang dimaksud;
- d. Melampirkan surat rekomendasi organisasi profesi;
4. Izin kerja apoteker:
- a. Mengajukan permohonan kepada Bupati Muaro Jambi melalui Kepala Dinas Kesehatan;
- b. Melampirkan foto copy KTP;
- c. Melampirkan foto copy ijazah atau surat tanda lulus pendidikan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan izin yang dimaksud;
- d. Keterangan lolos butuh bagi apoteker pindahan dari luar Propinsi Jambi;
- e. Melampirkan surat rekomendasi organisasi profesi;
5. Izin kerja asisten apoteker:
- a. Mengajukan permohonan kepada Bupati Muaro Jambi melalui Kepala Dinas Kesehatan;
- b. Melampirkan foto copy KTP;
- c. Melampirkan foto copy ijazah atau surat tanda lulus pendidikan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan izin yang dimaksud;
- d. Surat keterangan lolos butuh bagi asisten apoteker pindahan dari luar Propinsi Jambi;
- e. Surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter Pemerintah.
BAB II - KETENTUAN PERIZINAN Pasal 2
Pasal 4

- (1). Setelah memenuhi persyaratan, permohonan dapat diproses dan dilanjutkan dengan penelitian lapangan;
- (2). Hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam berita acara, sebagai bahan pertimbangan Bupati Muaro Jambi.
BAB II - KETENTUAN PERIZINAN Pasal 2
Pasal 5

- (1). Pemberian atau penolakan izin diberikan oleh Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap;
- (2). Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.
BAB II - KETENTUAN PERIZINAN Pasal 2
Pasal 6

Izin praktek dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, praktek bidan dan perawat, konsultasi ahli gizi, izin kerja apoteker dan asisten apoteker diberikan selama 1 (satu) tahun dan hars diperpanjang kembali apabila telah habis masa berlakunya.
BAB II - KETENTUAN PERIZINAN Pasal 2
Pasal 7

Izin Praktek dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, praktek bidan dan perawat, konsultasi ahli gizi, izin kerja apoteker dan asisten apoteker tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
BAB III - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan praktek dokter umum Spesialis, dokter gigi, praktek bidan, perawat, konsultasi ahli gizi, izin kerja apoteker dan asisten apoteker.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penyuluhan dan bimbingan kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penertiban dan pengendalian terhadap kegiatan praktek dokter umum, dokter Spesialis, dokter gigi, praktek bidan, konsultasi ahli gizi, izin kerja apoteker dan asisten apoteker.
BAB IV - RETRIBUSI
Pasal 9

Dengan Nama retribusi Izin Praktek Dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, praktek bidan/perawat, konsultasi ahli gizi, Izin Kerja apoteker dan asisten apoteker dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin.
BAB IV - RETRIBUSI
Pasal 10

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian Izin Praktek Dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, praktek bidan/perawat, konsultasi ahli gizi, Izin Kerja apoteker dan asisten apoteker.
BAB IV - RETRIBUSI
Pasal 11

Subjek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanana pemberian Izin Praktek Dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, praktek bidan/perawat, konsultasi ahli gizi, Izin Kerja apoteker dan asisten apoteker.
BAB IV - RETRIBUSI
Pasal 12

Retribusi Izin Praktek Dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, praktek bidan/perawat, konsultasi ahli gizi, Izin Kerja apoteker dan asisten apoteker digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
Bagian Kedua Cara Mengukut Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi
BAB IV - RETRIBUSI
Pasal 13

Tingkat penggunaan pada pelayanan pemberian Izin Praktek Dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, praktek bidan/perawat, konsultasi ahli gizi, Izin Kerja apoteker dan asisten apoteker di dasarkan atas jenis pelayanan yang diberikan.
Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Retribusi
BAB IV - RETRIBUSI
Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapam besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya pelayanan administratif dan operasional penyelenggaraan pemberian perizinan.
Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
BAB IV - RETRIBUSI
Pasal 15

- (1) Setiap Orang pribadi yang melakukan kegiatan Praktek Dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, praktek bidan/perawat, konsultasi ahli gizi, Izin Kerja apoteker dan asisten apoteker wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis dan klasifikasi kegiatan.
- (3) Besarnya tarif setribusi setiap 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut :
- (4) Perpanjangan Izin Praktek Dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, praktek bidan/perawat, konsultasi ahli gizi, Izin Kerja apoteker dan asisten apoteker dikenakan biaya sama dengan tarif retribusi awal.
- a. Praktek dakter umum dan dokter gigi
Rp.
100.000,-
- b. Praktek Dokter spesialis
Rp. 200.000,-
- c. Praktek Bidan
Rp. 50.000,-
- d. Konsultasi Ahli Gizi
Rp. 40.000,-
- e. Apoteker
Rp. 50.000,-
- f. Asisten apoteker
Rp. 20.000,-
Bagian Kelima
Wilayah dan Tata Cara Pemungutan Retribusi
BAB IV - RETRIBUSI
Pasal 16

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Muaro Jambi
BAB IV - RETRIBUSI
Pasal 17

- (1) Pungutan dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Kas Daerah sebanyak 100%.
- (3) Instansi pemungutan adalah Dinas Kesehatan.
Bagian 18
- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran dilakukan di kas atau ditempat lain yang ditunjuk ileh Bupati
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil pungutan pembayaran harus di setorkan ke kas paling lambat 1 x 24 jam.
BAB IV - RETRIBUSI
Pasal 19

Setiap pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
BAB V - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 20

Setiap orang pribadi yang melakukan kegiatan Praktek Dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, praktek bidan/perawat, konsultasi ahli gizi, Izin Kerja apoteker dan asisten apoteker diwajibkan :
- a. Menjalankan kegiatan paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan.
- b. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubangan dengan kesehatan.
BAB V - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 21

Setiap orang pribadi yang melakukan kegiatan Praktek Dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, praktek bidan/perawat, konsultasi ahli gizi, Izin Kerja apoteker dan asisten apoteker dilarang:
- a. Melanggar ketentuan kode etik profesi
- b. Menimbulkan Kerusakan bagi masyarakat dengan melakukan tindankan serta menggunakan obat medis bagi pengobatan tradisional.
- c. Melanggar ketentuan profesi apoteker dan asisten apoteker.
BAB V - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 22

Praktek Dokter Umum, dokter spesialis, dokter gigi, praktek dokter dilarang menggunakan Rumah Dinas dan Obat Puskesmas dalam kegiatan Praktek.
BAB VI - SAKSI ADMINISTRATIF
Pasal 23

- (1) Setiap orang pribadi yang melakukan pelanggaran terhadap Psal 23 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggangwaktu masing-masing selama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diindahkan maka dilanjutkan dengan penutupan tempat kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ada usaha perbaikan maka dilanjutkan dengan pencabutan izin.
BAB VII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan tertentu dilingkungan Pemeeintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindakan dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan mentaati keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- b. Menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- d. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.
- e. Memanggil seseorang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai sanksi.
- f. Menghentikan penyidikan.
- g. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (3) Penyidiksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidik dan menyampaikan hasil penyidikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi penyidik organisasi penyidikan organisasi profesi dan instansi lain yang terkait.
BAB VIII - KETENTUAN PIDANA Pasal 25
Pasal 27

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan daerah ini akan diatur dengan Keputusan Bupati dan telah selesai paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti Pada tanggal 9 September 2002
BUPATI MUARO JAMBI
DTO,
H. AS'AD SYAM
DIUNDANGKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 12 Oktober 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DTO,
MUCHTAR MUIS
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2002 NOMOR 57 SERI C TAHUN 2002