PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 7 Tahun 2012
Tentang LEMBAGA PEMANTAU INDEPENDEN KOTA BANJARBARU
Berlaku: 20 ebruari 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BANJARBARU
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
LEMBAGA PEMANTAU INDEPENDEN KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
- a. bahwa dengan terbentuknya komitmen Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, sebagai salah satu instrument pengawasan guna pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme, maka harus ada upaya nyata melalui Sistem Clean Government dan Good Governance;
- b. bahwa upaya untuk mewujudkan mekanisme kegiatan pembangunan secara transparan, akuntabel, partisipatif perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur dengan Peraturan Walikota;
4. : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3818);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pe,kbentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4172);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3995);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Menetapkan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMANTAU INDEPENDEN KOTA BANJARBARU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Lembaga Pemantau Independen Kota Banjarbaru yang selanjutnya disingkat LPI Kota Banjarbaru adalah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pemantauan dan mengelola pelaporan masyarakat dalam proses pengadaaan barang dan jasa.
5. Masyarakat adalah setiap orang atau lembaga yang berdomisili atau berkedudukan di Banjarbaru yang tidak melakukan ushaa dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
6. Pertemuan masayarakat adalah pertemuan yang dilaksanakan oleh masyarakat Banjarbaru dalam rangka pembentukan LPI.
7. Pemantau adalah orang yang memeriksa atau mengawasai suatu kegiatan.
BAB II
Pasal 2

Tujuan dibentuknya LPI adalah :
- a. mendorong penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara transparan, berkeadilan dan partisipatif;
- b. sebagai sarana partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan proses pengadaan barang dan jasa;
- c. menjamin mutu kualitas barang dan jasa pemerintah.
BAB III - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, PENGANGKATAN DAN
Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Lembaga Pemantau Independen (LPI) Kota Banjarbaru.
- (2) LPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan
BAB III - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, PENGANGKATAN DAN
Pasal 4

- (1) Anggota LPI berasal dari masyarakat.
- (2) Anggota LPI sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang anggota definitif dan 3 (tiga) orang anggota cadangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya LPI dibantu oleh staf sekretariat yang dibentuk LPI.
BAB III - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, PENGANGKATAN DAN
Pasal 5

- (1) LPI diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun setelah dilakukan proses seleksi oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemberhentian anggota LPI apabila:
- a. telah habis masa jabatannya;
- b. mengundurkan did atas permintaan sendiri;
- c. meninggal dunia.
6. ( 3 ) Pemberhentian anggota LPI oleh Walikota ,sebelum habis masa jabatannya apabila :
- a. terbukti telah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurangkurangnya 1 (satu) tahun penjara;
- b. mengalami sakit jasamani dan rohani atau sebab lain yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan penuh yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- c. melanggar kode etik LPI;
- d. dapat diberhentikan sementara apabila sedang dalam proses penyidikan perkara pidana dengan ancaman 4 (empat) tahun.
BAB IV - MEKANISME SELEKSI SERTA PENETAPAN ANGGOTA LPI
Pasal 6

- (1) Anggota LPI dipilih oleh Panitia Pemilihan,
- (2) Panitia Pemilihan dipilih dalam pertemuan masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) berjunlah 5 (lima) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Ketua merangkap anggota 1 (satu) orang;
- b. Sekretaris merangkap anggota 2 (dua) orang;
- c. Anggota 3 (tiga) orang.
- (4) Anggota Panitia pemilihan tidak dapat menjadi calon anggota LPI.
- (5) Masa kerja panitia pemilihan terhitung sejak tanggal Keputusan Walikota tentang Panitia Pemilihan sampai dengan dilantiknya anggota LPI terpilih.
BAB IV - MEKANISME SELEKSI SERTA PENETAPAN ANGGOTA LPI
Pasal 7

Kriteria Panitia Pemilihan Calon Anggota LPI :
1. masyarakat perseorangan yang berdomisili di kota Banjarbaru sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
2. mempunyai itegritas (jujur, bijaksana, berani dan bertanggungjawab);
3. memiliki pengetahuan tentang perangkat peraturan yang berkenaan dengan pengadaan barang/jasa.
BAB IV - MEKANISME SELEKSI SERTA PENETAPAN ANGGOTA LPI
Pasal 8

Tugas Panitia Pemilihan Calon Anggota LPI :
1. menyusun rencana pemilihan dan mengumumkannya kepada publik;
2. melakukan seleksi terhadap calon anggota LPI;
3. mengumumkan hasil seleksi setiap pemilihan calon anggota LPI kepada masyarakat;
4. menyampaikan hasil pemilihan LPI kepada Walikota untuk ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
BAB IV - MEKANISME SELEKSI SERTA PENETAPAN ANGGOTA LPI
Pasal 9

- (1) Tahapan Pemilihan Anggota LPI Kota Banjarbaru adalah :
- a. pembentukan panitia pemilihan;
- b. pembukaan dan penerimaan pendaftaran calon anggota LPI, paling sedikit selama 2 (dua) minggu;
- c. seleksi administrasi :
1. ijazah terakhir;
2. KTP yang masih berlaku;
3. mengisi Surat Pemyataan.
- d. seleksi psikotest untuk mendapatkan maksimal 16 (enam belas) orang;
- e. seleksi administrasi tambahan Surat Keterangan Berbadan Sehat (tidak buta warna dan gangguan pendengaran) dari dokter pemerintah, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi calon terseleksi pada huruf d;
- f. uji publik, paling sedikit selama 2 (dua) minggu setelah seleksi administrasi tambahan pada huruf e;
- g. uji kelayakan dan kepatutan terhadapn calon yang terseleksi pada tahap seleksi administrasi tambahan, untuk mendapat 5 (lima) anggota terpilih ditambah 3 (tiga) anggota cadangan, dimana anggota cadangan disusun berdasarkan rangking.
- (2) Anggota cadangan yang lulus sesuai dengan rangking dari hash! seleksi akan menjadi anggota LPI jika anggota LPI mengundurkan din, meninggal dunia atau diberhentikan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2)
BAB V - TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG SERTA HAK ANGGOTA LPI
Pasal 10

Lembaga Pemantau Independen bertugas :
- a. melakukan pemantauan dan menerima informasi pengaduan termasuk melakukan konfirmasi pada pihak-pihak terkait dan memberikan rekomendasi laporan penyimpangan dan/atau pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa.
- b. menerima temuan atau pelaporan berkenaan dengan penerapan fakta integritas dalam pengadaan barang dan jasa dan disampaikan kepada Walikota.
- c. melakukan peningkatan pemahaman masyarakat dalam hal pelaksanaan Pakta I ntegritas;
- d. melakukan verifikasi dan pemeriksaan pengaduan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas bagi masyarakat melalui pendidikan dan penerbitan modul dan/atau bentuk publikasi lainnya tentang pemantauan pengadaan barang dan jasa;
- e. melakukan evaluasi proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa serta memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota dalam rangka perbaikan proses pengadaan barang dan jasa;
- f. memberikan laporan berkala dan rekomendasi kepada walikota dan/atau institusi yang diamanatkan oleh peraturan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh LPI.
BAB V - TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG SERTA HAK ANGGOTA LPI
Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya LPI berfungsi menyelenggarakan pemantauan dan mengolah informasi, menerima dan pengolahan informasi pengaduan.
- (2) Informasi pemantauan dan hasil pengaduan disampaikan kepada Walikota untuk segera dilakukan tindakan lanjutan.
Bagian Kedua
Wewenang
BAB V - TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG SERTA HAK ANGGOTA LPI
Pasal 12

melakukan pemantauan pengadaan barang dan jasa, mengakses data yang yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa, melakukan proses konfirmasi atas hasil pemantau dan Iaporan informasi pengaduan, menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil pemantauan kepada Walikota.
melakukan pemantauan terhadap setiap tahapan kegiatan pengadaan barang dan jasa trerkecuali dalam tahap evaluasi dan nilai rincian harga perkiraan sendiri (HPS);
meminta informasi kepada setiap orang yang bertanggungjawab atas proses pengadaan barang dan jasa dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu; meminta dokumen dan bahan-bahan lain yang dimiliki oleh setiap orang yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa;
mengundang dan/atau menghadirkan berbagai pihak terkait, balk dalam konsultasi maupun pertemuan lain yang diselenggarakan berkenaan dengan pemantauan dan/atau pelaporan;
menyusun Kode Etik kebijakan-kebijakan internal LPI;
memberikan laporan kepada Walikota untuk ditindaklanjuti.
Bagian Ketiga Flak Anggota Lembaga Pemantau Independen
BAB V - TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG SERTA HAK ANGGOTA LPI
Pasal 13

Anggota LPI dapat diberikan fasilitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan keuangan derah dan ditetapkan oleh Walikota.
BAB V - TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG SERTA HAK ANGGOTA LPI
Pasal 14

Lembaga Pemantau Independen dapat membuka informasi yang dikecualikan dengan kepentingan pertimbangan kepentingan publik yang lebih besar.
BAB IV - ANGGARAN BIAYA DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 15

Sumber pembiayaan Lembaga Pemantau Independen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru, TII Jakarta, dan bantuan yang berasal dari pihak lain yang sifatnya tidak mengikat tetapi bukan berasal dari pihak penyedia barang dan jasa.
BAB IV - ANGGARAN BIAYA DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 16

- (1) Rencana biaya operasional Lembaga Pemantau Independen disusun oleh anggota Lembaga Pemantau Independen dalam rapat pleno dan diajukan kepada Walikota.
- (2) Penyusunan rencana biaya mengacu kepada sistem pengelolaan keuangan daerah.
Bagian Kedua Pertanggung Jawaban
BAB IV - ANGGARAN BIAYA DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 17

Anggota LPI Kota Banjarbaru bertanggung jawab atas segala biaya yang digunakan kepada Walikota Banjarbaru sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB V - PELAPORAN ATAU PENGADUAN MASYARAKAT
Pasal 18

- (1) Setiap orang yang memberikan laporan mengenai pelanggaran dan/atau penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa wajib dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang memberikan laporan sesuai dengan ayat (1) memiliki hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Saksi.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman petunjuk pelaksanaan ini, akan diatur dengan petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur dengan mengacu pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penanganan dan Penyelesaian Pelaporan Masyarakat.
- (2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta persyaratan menjadi anggota anggota LPI tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2007 tentang Lembaga Independen Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 9 Seri E Nomor Seri 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8
BAB VII - PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 20 ebruari 2012
WALIKOTA BANJARBARU
M. RUZAIDIN NOOR
SEKRETARIS DAERAH,
Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal
20 Fettruari
2012
H. SY / AHRIANI
BERI to DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2012 NOMOR 7
Lampiran : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor
:
7 Tahun 2012
Tanggal
: 2C FelDru i 2012
PERSYARATAN UNTUK MENJADI ANGGOTA LEMBAGA PEMANTAU INDEPENDEN.
UNTUK DAPAT DI ANGKAT SEBAGI ANGGOTA LEMBAGA PEMANTAU INDEPENDEN, SEORANG CALON HARUS MEMENUHI SYARAT-SYARAT SEBAGAI BERIKUT :
1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Banjarbaru sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut.
2. Sehat Jasmani dan Rohani.
3. Bukan Pengurus Partai Politik.
4. Bukan Anggota TNI/POLRI.
5. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih menjadi anggota Lembaga Pemantau Independen harus cuti diluar tanggungan Negara.
6. Bukan Pengusaha yang tergabung dalam asosiasi pengadaan barang dan jasa.
7. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 3 (tiga) tahun atau Iebih, kecuali dengan alasan ideologis.
8. Tidak pemah terlibat menyelewengkan Dana Publik.
9. Berpendidikan serendah-rendahnya lulus SLTA atau sederajat.
10. Berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat Pencalonan terhitung tanggal 1 Januari 2008.
11. Memiliki pemahaman di bidang pemantauan pengadaan barang dan jasa.
12. Lulus dalam proses seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
13. Bersedia melepaskan jabatan lainnya jika terpilih menjadi anggota Lembaga Pemantau Independen.
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA PEMANTAU INDEPENDEN :
1. Anggota Lembaga pemantau Independen dipilih oleh Panitia Pemilihan dari para calon yang mengajukan permohonan setelah melalui seleksi dan uji publik.
2. Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.
WALIKOTA BANJARBARU,
M. RUZAIDIN NOOR
10