UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 13 Tahun 1952
Tentang LARANGAN UNTUK MEMPERGUNAKAN DAN MEMASUKKAN DALAM PEREDARAN UANG
Berlaku: 1 Januari 1953
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa perlu diambil tindakan agar supaya uang perak, yang dikeluarkan berdasarkan "Indische Muntwet 1912" tidak mungkin dipergunakan lagi sebagai alat pembayaran atau alat penukaran;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu pula mengatur penyerahan kembali uang perak itu;
- c. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak tindakan tersebut di atas perlu segera diadakan;
Mengingat
:
pasal 2 "Undang-undang mata-uang 1951" (Lembaran-Negara tahun 1951 Nr 95) dan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Memutuskan:
Menetapkan :
Undang-undang Darurat tentang larangan untuk mempergunakan dan memasukkan dalam peredaran uang perak lama, yang dikeluarkan berdasarkan "Indische Muntwet 1912".
N/A
Pasal 1

.
Tiap-tiap orang dilarang mempergunakan uang perak - yang berdasarkan pasal 2 ayat 1 ,Undang-undang mata uang 1951" (Lembaran-Negara tahun 1951 Nr 95) dicabut sifatnya sebagai alat pembayaran yang sah dalam bentuk asli, sebagai alat penukaran atau pembayaran, memperdagangkan, menjual, membeli, memperoleh, membuat atau dengan cara apapun juga memasukkan lagi dalam peredaran uang perak itu, kecuali dalam hal-hal tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 di bawah ini.
N/A
Pasal 2

.
1. Dalam waktu tiga bulan mulai tanggal Undang-undang ini berlaku, diperkenankan : a. memindahkan hak-milik untuk maksud pengumpulan mata-uang; b. mengerjakannya menjadi perhiasan.
2. Sesudah tiga bulan pemindahan hak milik termaksud pada ayat 1 sub a hanya diperkenankan dengan izin Menteri Keuangan.
3. Barang-barang perhiasan yang dibuat dari uang perak lama itu tidak termasuk dalam larangan pasal 1.
N/A
Pasal 3

.
1. Selama 3 bulan Pemerintah memberi kesempatan kepada umum untuk menyerahkan kembali uang perak lama yang dimaksudkan dalam pasal 1, kepada Negara, dengan cara dan dengan penggantian suatu kerugian, yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2. Bersama-sama dengan pembukaan kesempatan tersebut pada ayat 1, Menteri Keuangan, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 2, diberi kuasa untuk melarang umum mempunyai dengan cara apapun juga uang perak lama tersebut dalam pasal 1.
3. Terhadap larangan tersebut dalam ayat 2 berlaku hukuman, yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.
4. Larangan dalam ayat 2 dan hukuman dalam ayat 3 tidak berlaku terhadap kepunyaan Pemerintah, dan terhadap kepunyaan sebagai kumpulan mata-uang dengan izin Menteri Keuangan atau sebagai perhiasan termaksud dalam pasal 2.
N/A
Pasal 4

.
1. Barang siapa melanggar larangan tersebut dalam pasal 1, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau hukuman denda setinggitingginya sepuluh ribu rupiah.
2. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan, yang berlawanan dengan larangan tersebut dalam pasal 1, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya tiga tahun, atau hukuman denda setinggi-tingginya duapuluh lima ribu rupiah.
3. Apabila pada waktu melakukan perbuatan, yang diancam dengan hukuman tersebut dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, belum lampau dua tahun sejak terhukum dihukum karena perbuatan yang serupa, maka hukuman-hukuman tersebut dalam ayat 1 dan 2 itu dapat ditambah sepertiga.
4. Perbuatan-perbuatan, yang diancam dengan hukuman menurut ayat 1, adalah pelanggaran.
5. Perbuatan-perbuatan, yang diancam dengan hukuman menurut ayat 2, adalah kejahatan.
5. Uang logam dengan mana atau terhadap mana sesuatu perbuatan dilakukan, yang menurut ayat 1 dan 2 pasal ini diancam dengan hukuman, bersama dengan pembungkusnya dapat dirampas, juga jika uang itu bukan kepunyaan terhukum.
N/A
Pasal 5

.
1. Apabila perbuatan-perbuatan, yang diancam dengan hukuman menurut pasal 4, dilakukan oleh atau atas nama sesuatu badan hukum, maka penuntutan hukuman dilakukan dan hukuman dijatuhkan terhadap anggota-anggota pengurus badan hukum itu, yang berada di Indonesia, atau apabila mereka itu tidak berada di Indonesia, terhadap wakil-wakil dari pada badan hukum itu, yang ada di Indonesia.
2. Ketentuan pada ayat 1 pasal ini berlaku pula terhadap sesuatu badan hukum, yang bertindak sebagai pengurus atau wakil badan hukum lain.
3. Hukuman tidak dijatuhkan kepada seseorang pengurus atau wakil jika tenyata bahwa hal itu terjadi diluar pengetahuannya.
N/A
Pasal 6

.
1. Selain dari pegawai-pegawai yang umumnya berkewajiban mengusut perbuatanperbuatan yang dapat dihukum, maka juga turut berkewajiban untuk mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dalam Undang-undang ini pegawaipegawai yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
2. Pegawai-pegawai pengusut termaksud dalam ayat 1, setiap waktu berhak mensita, atau menuntut supaya diserahkan untuk disita, segala benda yang dapat menjadikan terangnya perkara, atau yang perampasannya dapat diperintahkan.
Menteri Keuangan,
SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.
Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA.
Diundangkan pada tanggal 30 Desember 1952. Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA.
3. Setiap orang wajib memperlihatkan kepada pegawai-pegawai pengusut termaksud dalam ayat 1, segala buku-buku dan surat- surat, yang perlu diketahui pegawai itu untuk dapat memenuhi tugasnya.
4. Pegawai-pegawai pengusut termaksud dalam ayat 1, juga mereka yang ikut serta, setiap waktu - jika perlu dengan bantuan polisi - dapat memasuki semua tempat, yang dianggapnya perlu dimasuki untuk menjalankan kewajibannya sebaikbaiknya.
N/A
Pasal 7

.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada 1 Januari 1953.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 30 Desember 1952. Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.