PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 10 Tahun 2017
Tentang PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASIINTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KOLAKA DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2017
Berlaku: 10 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan Kelancaran Pelaksanaan tugas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kolaka, maka perlu meninjau ulang Peraturan Bupati Kolaka Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Kolaka;
- b. bahwa Ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangn Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pengguna Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta tata cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi intensif dan dana Operasional mengatur tentang besaran Tunjangan Komunikasi dan Belanja Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten / Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Kolaka;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Daerah Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. 9 Pemerintah Peraturan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua Praturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
10. Pemerintah Peraturan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Pemerintah Peraturan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemeritah, Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
Menetapkan
- 12\_ Peraturan Pemerin:ah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masyarakat Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimna Telah Diubah Dengan Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pengguna Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka;
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2016 tentang APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2017;
- 18 Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2017;
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KOLAKA DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN KOLAKA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud
- 1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
- 3 DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka;
- 4 . Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka;
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kolaka;
6. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
- 7 Belanja penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan Operasional Yang berkaitan dengan reprentasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD Setiap Hari;
BAB II - TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
Pasal 2

Memberikan Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Kolaka masa jabatan 2014 2019 setiap tahun sejumlah 1.764.000.000(satu milyar tujuh ratus enam rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut Rp.
- 2 kali uang Reprentasi Rp. 2.100.000,- X 14 bulan X 30 orang Rp. 1.764.000.000,-(satu milyar Lima ratusn Dua Belas Juta Rupiah )
BAB III - BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL
Pasal 3

Menetapkan belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Kolaka setiap tahun yang terdiri atas
- Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Kolaka sejumlah 100.800.000,(seratus juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut Rp.
- 4 kali uang Representasi Ketua x Rp: 2.100.000,- x 12 bulan x 1 orang 100.800.000,-
- (seratus juta delapan ratus ribu rupiah)
- b Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Kolaka sejumlah 201.600.000,(dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagai berikut Rp.
- 2 1/2 kali uang Representasi Ketua X 1.680.000,xl2 bulan X 2 orang-Rp. 201.600.000,- (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah)
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini; maka Keputusan Bupati Kolaka Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Kolaka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.
Ditetapkan di Kolaka
tanggal pada
BUPA
Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 90i7
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA K
'POITU MURTOPO
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2017 NOMOR . !Q.