PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 6 Tahun 2015
Tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2015
Berlaku: 6 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Perubahan APBD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2015.
- 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738 ) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Penetapan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu;
31. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kotamobagu;
32. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kotamobagu;
33. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kota Kotamobagu;
34. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu satu Pintu;
35. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pengaturan Teknis Terhadap Keberadaan Organisasi dan Penerbitan Surat Rekomendasi Kegiatan di Wilayah Kota Kotamobagu;
36. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Kotamobagu;
37. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Kotamobagu;
38. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Kotamobagu;
39. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu;
40. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kotamobagu;
41. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
42. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan;
43. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan kesehatan;
44. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum;
45. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 03 Tahun 2012 tentang tentang Retribusi Terminal;
46. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
47. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
48. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
49. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
50. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
51. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
52. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
53. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
54. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan/Hinder Ordonantie (HO);
55. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
56. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan;
57. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran;
58. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame;
59. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan;
60. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
61. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2015
N/A
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :
1. Pendapatan
- a. Semula
Rp 520.252.132.296,00
- b.
- Bertambah/(berkurang) Rp
61.963.070.291,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan
Rp
582.215.202.587,00
2. Belanja
- a. Semula
Rp 540.604.600.130,00
- b.
- Bertambah/(berkurang) Rp 95.975.379.587,00
Jumlah belanja setelah perubahan
Rp
636.579.979.717,00
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
- a. Semula
Rp 23.852.467.834,00
- b.
Bertambah/(berkurang) Rp 43.071.366.922,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan
Rp
66.923.834.756,00
- b. Pengeluaran
- a. Semula
Rp 3.500.000.000,00
- b. Bertambah/(berkurang)
Rp 9.059.057.626,00
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan
Rp
12.559.057.626,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp
54.364.777.130,00
N/A
Pasal 2

- a. Pendapatan Asli Daerah
- 1) Semula
Rp
25.402.212.953,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) Rp 4.165.199.227,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp
29.567.412.180,00
- b. Dana Perimbangan
- 1) Semula
Rp 416.810.327.000,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) Rp
58.023.227.883,00
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan
Rp
474.833.554.883,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- 1) Semula
Rp
78.039.592.343,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) Rp
(225.356.819,00)
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah
setelah Perubahan
- Rp 77.814.235.524,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- a. Pajak Daerah
- 1) Semula
Rp 12.616.736.105,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) Rp 1.537.946.360,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp
14.154.682.465,00
- b. Retribusi Daerah
- 1) Semula
Rp
3.868.916.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
200.100.000,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp
4.069.016.000,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 1) Semula
Rp
750.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
00,00
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan
Rp
750.000.000,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 1) Semula
Rp
8.166.560.848,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) Rp 2.427.152.867,00
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
setelah perubahan
Rp
10.593.713.715,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- 1) Semula
Rp
17.094.490.000,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) Rp 1.138.577.883,00
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan
Rp
18.233.067.883,00
- b. Dana Alokasi Umum
- 1) Semula
Rp
354.997.037.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
00,00
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan
Rp
354.997.037.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah
1. Semula
Rp
44.718.800.000,00
2. Bertambah/(berkurang)
Rp
56.884.650.000,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp
101.603.450.000,00
1. Semula
Rp
22.247.310.343,00
- 2.
- Bertambah/(berkurang) Rp (4.239.661.819,00)
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp
18.007.648.524,00
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1. Semula
Rp 55.792.282.000,00
2. Bertambah/(berkurang)
Rp 4.014.305.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
setelah perubahan
Rp 59.806.587.000,00
N/A
Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula
Rp 265.983.110.948,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
11.830.844.957,00
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp
277.813.955.905,00
- b. Belanja Langsung sejumlah
- 1) Semula
Rp
274.621.489.182,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
84.144.534.630,00
Jumlah belanja langsung setelah perubahan
Rp
358.766.023.812,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula
Rp 260.732.931.303,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
3.443.339.002,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 264.176.270.305,00
- b. Belanja Hibah
- 1) Semula
Rp
1.960.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
650.000.000,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan
Rp
2.610.000.000,00
- c. Belanja Bantuan Sosial
- 1) Semula
Rp
00,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
702.500.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan
Rp
702.500.000,00
- d. Belanja Bantuan Keuangan
- 1) Semula
Rp
3.040.179.645,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
7.035.005.955,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp
10.075.185.600,00
- e. Belanja Tidak Terduga
- 1) Semula
Rp
250.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
0,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan
Rp
250.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- 1) Semula
Rp 9.434.515.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
(79.101.000,00)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
Rp
9.355.414.000,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
- 1) Semula
Rp
125.532.602.281,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp 19.159.400.981,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp
144.692.003.262,00
- c. Belanja Modal
- 1) Semula
Rp
139.654.371.901,00
Bertambah/(berkurang)
Rp
65.064.234.649,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan
Rp
204.718.606.550,00
N/A
Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 66.923.834.756,00
- 1)
- Semula
Rp
23.852.467.834,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang)
Rp 43.071.366.922,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan
Rp
66.923.834.756,00
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 12.559.057.626,00
- 1) Semula
Rp 3.500.000.000,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) Rp
9.059.057.626,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan
Rp
12.559.057.626,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya
sejumlah Rp. 66.923.834.756,00
- 1) Semula
Rp
23.852.467.834,00
- 2)
Bertambah/(berkurang) Rp 43.071.366.922,00
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya
setelah perubahan
Rp
66.923.834.756,00
- b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.
0,00
- 1) Semula
Rp
0,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp
0,00
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan sejumlah Rp.
0,00
- 1) Semula
Rp
0,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
0,00
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
setelah perubahan Rp
0,00
dfsfs
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.
0,00
- 1) Semula
Rp
0,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah penerimaan pinjaman daerah
setelah perubahan
Rp
0,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.
0,00
- 1) Semula
Rp
0,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
0,00
Jumlah penerimaan kembali pinjaman
setelah perubahan
Rp
0,00
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.
0,00
- 1) Semula
Rp
0,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
0,00
Jumlah Penerimaan piutang daerah
setelah perubahan
Rp
0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
- pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.
0,00
- a. Semula
Rp
0,00
- b. Bertambah/(berkurang)
Rp
0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan
setelah perubahan
Rp
0,00
- b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah
Daerah sejumlah Rp. 7.500.000.000,00
- 1) Semula
Rp
3.500.000.000,00
- 2)
- Bertambah/(berkurang) Rp 4.000.000.000,00
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah
setelah perubahan
Rp
7.500.000.000,00
- c. Pembayaran pokok utang
sejumlah Rp. 5.059.057.626,00
- 1) Semula
Rp
0,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
5.059.057.626,00
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan
Rp
5.059.057.626,00
- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.
0,00
- 1) Semula
Rp
0,00
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi setelah perubahan
Rp
0,00
Diundangkan
di Kotamobagu
pada tanggal 26 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
TAHLIS GALANG, S.IP, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19730308 199311 1 001
N/A
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1. Lampiran I
Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II
Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III
Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V dan dalam
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan
peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
N/A
Pasal 6

Walikota Kotamobagu menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.
N/A
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.
Ditetapkan di
Kotamobagu Oktober 2015
pada tanggal 26
WALIKOTA KOTAMOBAGU,
TATONG BARA