PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 24 Tahun 2015
Tentang TATA CARA FAS!LITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS/CORroRATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI KOTA BITUNG
Berlaku: 24 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa tanggungjawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta guna yang setempat
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Kata Bitung;
- dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas maupun masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas/ Corporate Social Responsibility di Kota Bi tung;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik Lembaran
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 756);
,.
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Peiaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 5);
13. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Per05/MBU /2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI KOTA BITUNG.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bi tung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas atau Corporate Social Responsibility, yang selanjutnya disingkat CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan Daerah.
7. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
9. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha milik daerah di lingkungan Pemerintah Kota.
10. Perusahaan adalah Perseroan, BUMN dan BUMD di Kota.
11. Dana CSR adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan program CSR untuk mendukung pembangunan di Kota.
12. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan CSR, yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi CSR adalah Tim yang membantu Walikota dalam memfasilitasi perencanaan program, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan CSR di Kota Bi tung.
13. Mitra CSR adalah perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kota Bitung dan melaksanakan Program CSR bersinergi dengan program Pemerintah Kota dan keterlibatannya secara formal didaftarkan pada Tim Fasilitasi CSR Kota Bitung dan menjadi anggota forum CSR Kota Bitung.
15. Forum Multi Stakeholders Corporate Social Responsibility (CSR) Kota, yang selanjutnya disebut Forum CSR adalah forum untuk memperkuat pelaksanaan program CSR secara berkelanjutan dan sebagai wadah berkumpul para pemangku kepentingan pemerintah daerah, dunia usaha, lintas sektoral dan mitra CSR lainnya.
14. Pelaksana CSR adalah perusahaan yang beroperasi di Kota, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan melaksanakan Program CSR dan dalam pelaksanaannya, perusahaan dapat bekerja sarna dengan lembaga masyarakat dan/ a tau pihak ketiga.
16. Penerima manfaat kegiatan CSR adalah masyarakat di Kota Bitung terutama bagi kelompok masyarakat yang secara langsung terkena dampak dari pelaksanaan kegiatan perusahaan.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud dari pelaksanaan tata cara fasilitasi penyelenggaraan CSR adalah untuk memberikan landasan hukum serta mensinergikan penyelenggaraan program CSR dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Kota.
Tujuan dari pelaksanaan tata cara fasilitasi penyelenggaraan CSR adalah :
- b. terintegrasikannya penyelenggaraan program CSR dengan program Pemerintah Kota;
- a. mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan;
- c. terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerja sama pembangunan antara Pemerintah Kota dan dunia usaha;
- d. terarahnya penyelenggaraan program CSR yang clilaksanakan oleh perusahaan; dan
- e. te.rwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program CSR di Kota.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup tata cara fasilitasi penyelenggaraan program CSR meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi.
BAB Ill - TATA CARA FASlLlTASl
Pasal 5

- (1) Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan program CSR dilakukan melalui pendekatan, antara lain :
- b. kemitraan yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama.
- a. partisipatif yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Perusahaan; atau
- (2) Penyampaian usulan kegiatan yang akan clidanai melalui dana CSR cliusulkan melalui forum rumusan masyarakat di tingkat kelurahan atau melalui Musrenbang yang dilaksanakan pada tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun di tingkat Kota dan/ atau melalui perencanaan tim fasilitasi dan Forum CSR yang dibentuk.
- (3) Selain usulan kegiatan yang sudah direncanakan, mitra CSR dapat melakukan kegiatan yang tidak direncanakan yang pelaksanaannya wajib dilaporkan kepada Walikota melalui Tim Fasilitasi CSR.
Bagian Kedua Program Pembangunan
BAB Ill - TATA CARA FASlLlTASl
Pasal 6

Program pembangunan yang diprioritaskan dibiayai melalui dana CSR meliputi :
- a. bidang pendidikan yang diarahkan untuk penuntasan wajib belajar, penyecliaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan memadai di semua jenjang pendidikan baik pendidikan formal dan pendidikan non formal, peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan, pemberian beasiswa dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia lainnya;
- b. bidang kesehatan yang diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai bagi seluruh puskesmas, posyandu dan pusat pelayanan kesehatan lainnya, penyediaan pengobatan gratis serta turut serta dalam pemberantasan penyakit berbahaya dan menular;
- c. bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor kredit usaha mikro kecil dan menengah khususnya yang berbasis pada sektor keunggulan komparatif daerah mengacu kepada potensi kearifan lokal dan pengembangan potensi lainnya;
- e. bina lingkungan yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan;
- d. bidang pembangunan infrastruktur yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan mencakup pengembangan listrik, penyediaan air bersih, pembangunan jalan dan jembatan serta pemenuhan sarana dan prasarana dasar lainnya.
- f. pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis; dan
- g. bidang-bidang pembangunan lainnya yang bersinergi dengan program prioritas pembangunan Kota.
Bagian Ketiga Mekanisme dan Prosedur
BAB Ill - TATA CARA FASlLlTASl
Pasal 7

Mekanisme dan prosedur Iasilitasi penyelenggaraan program CSR meliputi :
- b. penyusunan rencana kerja sarna program CSR-,
- a. pengisian formulir pemyataan minat dan menentukan program melalui tim fasilitasi CSR;
- c. penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama program CSR;
- e. pendampingan program dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- d. pelaksanaan program CSR; dan
Bagian Keempat Kelembagaan
Paragraf 1 Tim Fasili tasi CSR
BAB Ill - TATA CARA FASlLlTASl
Pasal 8

- (1) Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan program CSR CSR dengan struktur organisasi terdiri atas :
- a. penanggung jawab;
- b. koordinator;
- c. wakil koordinator;
- d. sekretaris;
- e. anggota;
- f. koordinator lapangan
- g. kelompok kerja I;
- h. kelompok kerja 11;
- i. kelompok kerja III; dan
- (2) Tim Fasilitasi CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Walikota dalam memfasilitasi perencanaan program, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi CSR.
- j. lainnya sesuai kebutuhan.
13. dibentuk Tim Fasilitasi
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Fasilitasi CSR mempunyai fungsi, meliputi :
- a. perencanaan, meliputi :
1. pemberian informasi kepada SKPD untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan informasi unggulan yang layak dibiayai melalui dana CSR termasuk menjaring usulan program kegiatan hasil rumusan masyarakat di tingkat kelurahan;
2. penetapan daftar program dan kegiatan prioritas yang akan diusulkan kepada calon mitra CSR;
3. Penyepakatan prioritas program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana CSR dan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/ atau perjanjian kerja sama penyelenggaraan CSR;
5. Pemaparan rancangan rencana kerja CSR;
4. Penyusunan jadwal dan agenda penyelenggaraan program CSR;
6. Penyebarluasan informasi jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan program CSR; dan
- b. pengkoordinasian dengan pihak-pihak terkait dalam perencanaan program, fasili tasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan CSR.
7. Penyiapan data dan informasi terkini program CSR.
- c. evaluasi dan pelaporan, meliputi:
2. pelaporan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program CSR kepada Walikota secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu, meliputi :
1. evaluasi fasilitasi penyelenggaraan program CSR; dan
- a) realisasi fasilitasi penyelenggaraan program CSR;
- c) permasalahan yang dihadapi, upaya pemecahannya dan rencana tindak lanjut.
- b) capaian kinerja fasilitasi penyelenggaraan program CSR; dan
- (4) Pembentukan Tim Fasilitasi CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Struktur Organisasi Fasilitasi Penyelenggaraan CSR dan Forum CSR sebagairnana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Paragraf 2 Mitra CSR
BAB Ill - TATA CARA FASlLlTASl
Pasal 9

- (1) Seluruh perusahaan yang beroperasi di Kota Bitung wajib melaksanakan Program CSR.
- (3) Mitra CSR menyepakati program CSR dalam naskah kesepakatan bersama dan/ atau perjanjian kerjasama.
- (2) Dalam rangka mengakselerasi Pembangunan Kota, Pemerintah Kota melibatkan perusahaan-perusahaan dalam pelaksanaan program CSR sebagai Mitra CSR.
- (4) Dalam pelaksanaan program CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mitra CSR wajib berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi CSR.
Paragraf 3 Pelaksana CSR
BAB Ill - TATA CARA FASlLlTASl
Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan CSR dilaksanakan oleh Mitra CSR (perusahaan).
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan CSR, mitra CSR dapat bekerja sama dengan lembaga masyarakat dan/atau pihak ketiga.
- (3) Dalarn perencanaan dan pelaksanaan kegiatan CSR, Mitra CSR wajib berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi CSR.
- (4) Mitra CSR melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan CSR kepada Walikota melalui Tim Fasilitasi CSR, dengan tembusan ditujukan kepada SKPD terkait lainnya.
- (5) Mitra CSR menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan CSR setiap 3 (tiga) bulan sekali.
Paragraf 4 Forum CSR
BAB Ill - TATA CARA FASlLlTASl
Pasal 11

- (1) Dalam rangka memperkuat pelaksanaan program CSR secara berkelanjutan dan sebagai wadah berhimpun seluruh anggota mitra CSR dan pemangku kepentingan lainnya, maka dibentuk Forum CSR.
- (2) Forum CSR berperan menyatukan persepsi para mitra CSR dalam merumuskan dan memusyawarahkan usulan masyarakat, Pemerintah Kata dan pemangku kepentingan lainnya yang akan didanai oleh masing-masing mitra CSR.
- (3) Forum CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), keanggotaannya terdiri dari mitra CSR, Pemerintah Kata dan masyarakat.
- (4) Kepengurusan Forum CSR dipilih berdasarkan hasil musyawarah dan/atau pemilihan yang dilaksanakan dalam musyawarah yang melibatkan mitra CSR.
- (6) Ketua Forum CSR dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
- (5) Periode Kepengurusan Forum CSR berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (7) Kepengurusan Forum CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Bagian Kelima
Pemantauan dan Pengendalian
BAB Ill - TATA CARA FASlLlTASl
Pasal 12

Untuk kelancaran dan keberhasilan fasilitasi penyelenggaraan program CSR, Tim Fasilitasi CSR melakukan pemantauan dan pengendalian kepada perusahaan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan.
Bagian Keenam Evaluasi dan Pelaporan
BAB Ill - TATA CARA FASlLlTASl
Pasal 13

- ( 1) Tim Fasilitasi CSR melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program CSR kepada Walikota.
- (3) Mitra CSR yang telah berperan dan melaksanakan CSR dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Kota dan/atau oleh instansi yang bcrwenang.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi CSR menghimpun laporan dari Mitra CSR sebagai Pelaksana CSR.
BAB Ill - TATA CARA FASlLlTASl
Pasal 14

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program CSR di Kata Bitung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung.
- (2) Pembiayaan untuk melaksanakan program CSR, dibebankan pada dana CSR.
BAB Ill - TATA CARA FASlLlTASl
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Bitung.
Diundangkan di Bitung Pada tanggal 10 April 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA,
BERITA DAERAH KOTA B!TUNG TAHUN 2015 NOMOR 24
LAMPIRAN:
PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR
24
TAHUN 2015
TANGGAL
10
AP'IIJ:; 2015
TENTANG
TATA CARA FASILITASI PENYELENGGARAAN
TANGGUNG
JAWAB
SOSIAL
DAN
LINGKUNGAN
PERSEROAN
TERBATAS/CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY DI KOTA BITUNG
STRUKTUR ORGANISASI FASILITASI PENYELENGGARAAN CSR DAN FORUM CSR KOTA BITUNG