PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013
Berlaku: 05 TAHUN 2012
N/A
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian BaratTahun Anggaran Tahun 2013 sebagai berikut:
1. Pendapatan
Rp-
551.352.505.000.-
2. Belanja Daerah Surplus / (Defisit)
Rp- 581.130.343.269,-
^P- (29.777.838.269,-)
3. Pembiayaan Daerah ;
- a. Penerimaan
Rp-
10.996.416.352,-
- b. Pengeluaran
Rp-
1.000.000.000,-
Pembiayaan Netto SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan
^P-
9.996.416.352,-
Rp- 19.781.421.917,-
N/A
Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 19.245.400.000,-
- b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 528.107.105.000.-
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 4.000.000.000,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 14.313.713.896,-
- b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 3.534.169.996,-
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.131.886.108,-
- d. Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah sejumlah Rp. 1.265.630.000,-
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bterdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil sejumlah Rp. 30.000.000.000,-
- b. Dana aiokasi umum sejumlah Rp. 441.210.135.000,-
- c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 56.896.970.000,-
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf cterdiri dari jenis pendapatan
- a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. -
- b. Dana Darurat sejumlah" Rp. -
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah Rp. 4.000.000.000,-
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. -
- e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. -
N/A
Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 279.426.542.518,-
3. bBelanja Langsung sejumlah Rp. 301.703.800.751,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pads ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja ;
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 256.025.292.518,-
- b. Belanja bunga sejumlah Rp. -
- c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 1.300.000.000,-
- d. Belanja hibah sejumlah Rp. 5.065.000.000,-
- e. Belanja bantuan sosial sejumlah 7.255.000.000,-
- f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. -
- g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 7.781.250.000,-
- h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 2.000.000.000,-
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bterdiri dari jenis belanja .
11. a." Belanja pegawai sejumlah Rp. 30.550.094.070,-
- b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 117.504.216.386,-
- c. Belanja modal sejumlah Rp. 153.649.490.295,-
N/A
Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1terdiri dari;
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 10.996.416.352,-
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 1.000.000.000,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 10.996.416.352,
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. -
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. -
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. -
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. -
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. -
- g. Penerimaan Pencairan Investasi Berjangka Deposito Rp.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) iiuruf b terdiri darijenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. -
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 1.000.000.000,-
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.
- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.-
N/A
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Rancangan Anggaran Pendapatan.dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud daiam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari;
- 1.
- Lampiran 1
2. Lampiran 11
3. Lampiran Ml
4. Lampiran IV
5. Lampiran V
6. Lampiran VI
7. Lampiran VII
8. Lampiran Vlll
9. Lampiran IX
- 10.Lampiran X
- 11.Lampiran XI
- 12.Lampiran XII
- 13.Lampiran XIII
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;
Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengeiolaan Keuangan Negara ;
- Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
Daftar Piutang Daerah ;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lainnya ;
Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
Daftar Dana cadangan daerah ; dan
Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi daerah.
N/A
Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
Diundangkan
di Piru 29 Desember 2012
Pada tanggal
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAKUK 2012 NOWOR 043
Pas3( 7
Peratman Oaerah intrnufai berlaku pada tanggal diundangkan.
^ar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan. pengundangan Peraturan Oaerah tni dengan penempatannya dalam Lembaran
D^rah.
DftetapKsmdi
Pada tanggal
Piru
O0serT*t50''2*^*13