PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 2 Tahun 2015
Tentang PENANAMAN MODAL
Berlaku: 2 Februari 2015
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah perlu adanya upaya peningkatan penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif perlu menciptakan kemudahan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di Kota Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 3 seri E Nomor 3);
SALINAN
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
dan
WALIKOTA PONTIANAK
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.
BAB III - ASAS PENANAMAN MODAL
Pasal 3

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :
- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (2) Penanaman modal bersasaran :
- a. meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
- b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatkan jumlah penanam modal;
- e. meningkatkan realisasi penanaman modal.
BAB IV - KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 5

Kebijakan penanaman modal di daerah, meliputi :
- a. kerjasama penanaman modal;
- b. promosi penanaman modal;
- c. pelayanan penanaman modal;
- d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- e. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
- f. penyebarluasan informasi, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal.
Kerjasama Penanaman Modal
- (1) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan :
- a. Pemerintah Daerah negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah; dan
- b. Pemerintah Daerah lain dan/atau swasta.
- (2) Kerjasama penanaman modal dilakukan atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perencanaan penanaman modal;
- b. promosi penanaman modal;
- c. pelayanan penanaman modal;
- d. pengembangan penanaman modal;
- e. pengendalian penanaman modal; dan
- f. kegiatan penanaman modal lainnya.
Promosi Penanaman Modal
- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan :
- a. mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
- b. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal Daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- c. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, dan lembaga non Pemerintah/swasta.
Bagian Keempat Pelayanan Penanaman Modal Paragraf I Pasal 8
Ruang Lingkup Pelayanan Penanaman Modal
Pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
- a. jenis bidang usaha;
- b. penanam modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. perizinan;
- e. jangka waktu penanaman modal;
- f. hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal; dan
- g. lokasi penanaman modal.
Jenis Bidang Usaha
Paragraf II Pasal 9
- (1) Semua jenis bidang usaha pada prinsipnya terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali jenis bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jenis bidang usaha bagi kegiatan penanaman modal di daerah lebih lanjut akan ditetapkan oleh Peraturan Walikota.
Paragraf III
Penanam Modal
BAB IV - KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 10

Penanam modal sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b meliputi :
- a. Penanam Modal Dalam Negeri; dan
- b. Penanam Modal Asing.
Paragraf IV Bentuk Badan Usaha Pasal 11
Bentuk Badan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c meliputi :
- a. Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- b. Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh UndangUndang.
- c. Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :
1. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
2. membeli saham; dan
3. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf d meliputi :
- a. Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki Izin penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali penanam modal mikro dan kecil hanya diwajibkan untuk memiliki izin teknis daerah.
- b. Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari :
1. izin prinsip;
2. izin teknis daerah; dan
3. izin usaha.
- c. Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila terjadi perubahan wajib mengajukan perubahan kepada Walikota.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan izin teknis daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2, pemerintah daerah dapat melakukan penyederhanaan izin yang merupakan kewenangan daerah atas kepentingan kemudahan dan percepatan pelayanan perizinan sesuai ketentuan berlaku.
- (3) Penyederhanaan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi penyederhanaan jenis/jumlah dan penyederhanaan prosedur.
- (4) Penyederhanaan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
BAB IV - KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 13

- (1) Penanam modal setelah memperoleh izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), wajib melengkapi perizinan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan bidang usahanya.
- (2) Untuk mendapatkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Paragraf VI Jangka Waktu Penanaman Modal Pasal 14
- (1) Jangka waktu penanaman modal meliputi jangka waktu persiapan rencana kegiatan dan jangka waktu pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu persiapan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah jangka waktu yang dibutuhkan sebelum kegiatan penanaman modal beroperasi dan ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.
Paragraf VII
Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal
BAB IV - KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 15

- (1) Setiap penanam modal berhak mendapatkan :
- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan dan berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap penanam modal berkewajiban :
- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. mengutamakan tenaga kerja lokal sesuai standar dan kriteria kecakapan yang diperlukan;
- d. menyediakan formasi khusus bagi tenaga kerja yang merupakan penyadang disabilitas untuk memberikan kontribusi dalam kegiatan penanaman modal;
- e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal; dan
- f. melaksanakan tanggung jawab sosial di lingkungan.
- (3) Setiap penanam modal bertanggung jawab :
- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menciptakan persaingan yang sehat, tidak melakukan praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Paragraf VIII
Lokasi Penanaman Modal
BAB IV - KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 16

- (1) Lokasi Penanaman Modal adalah seluruh wilayah Kota Pontianak.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.
- (1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu, meliputi :
- a. pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. pelayanan insentif dan kemudahan; dan
- c. pelayanan pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Walikota memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan Pemerintah dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kepada SKPD yang membidangi penanaman modal.
- (3) Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE.
- (4) Sitem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk kepentingan penanaman modal/pelayanan publik ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi :
- a. fasilitasi penanaman modal bagi penanam modal; dan b. pelaksanaan kewajiban sebagai penanam modal.
- (2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan oleh SKPD yang membidangi penanaman modal melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
- a. kompilasi;
- b. verifikasi; dan
- c. evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
- a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
- b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan
- c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
- a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
- b. pemeriksaan ke lokasi penanaman modal; dan
- c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- (6) Tata cara ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keenam
Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
BAB IV - KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL Bagian Kesatu Umum Pasal 4
Pasal 19

Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Bagian Ketujuh
Penyebarluasan Informasi, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal Pasal 20
- (1) Penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi :
- a. membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal di bidang sistem informasi penanaman modal;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparatur Pemerintah Daerah dan dunia usaha;
- c. mengkoordinasikan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan, koordinasi pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi Penanaman Modal.
BAB VII - Bagian Kedua Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan
Pasal 23

- (1) Walikota dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip :
- a. kepastian hukum;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas; dan
- d. efektif dan efisien.
- (3) Mekanisme pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dmaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan
BAB VII - Bagian Kedua Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan
Pasal 24

Pemberian insentif dan kemudahan diberikan kepada penanam modal yang paling kurang memenuhi 7 (tujuh) kriteria, sebagai berikut :
- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya daerah;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- l. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan/atau
- m. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
Bagian Ketiga Bentuk Pemberian, Pelaporan dan Evaluasi Insentif dan Kemudahan
BAB VII - Bagian Kedua Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan
Pasal 25

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk :
- a. Pengurangan atau keringanan pajak Daerah;
- b. Pengurangan atau keringanan retribusi Daerah; dan/atau
- c. pemberian penghargaan.
- (2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk :
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian dan/atau fasilitasi bantuan teknis; dan/atau
- e. percepatan tatalaksana pemberian perizinan dan non perizinan.
- (3) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan kepada penanam modal ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Penerima insentif dan kemudahan wajib menyampaikan laporan kepada Walikota.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan realisasi kriteria pemberian insentif dan/atau kemudahan dan pengelolaan usaha.
BAB VII - Bagian Kedua Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan
Pasal 26

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pelaksanaan evaluasi secara teknis dilakukan oleh Walikota melalui SKPD yang membidangi penanaman modal.
BAB VII - Bagian Kedua Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan
Pasal 27

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal sudah dianggap cukup berhasil atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat kota Pontianak yang semakin sejahtera.
Pemerintah Kota Pontianak bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih focus dalam pengembangan peluang potensi daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan penanaman modal (urusan wajib) berdasarkan asas desentralisasi, dekosentrasi, dan/atau tugas pembantuan. Oleh karena itu peningkatan koordinasi antar lembaga terkait harus dapat diuukur dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan dibidang penanaman modal terutama pelayanan dibidang perizinan.
Pelayanan penanaman modal perlu ditingkatkan, agar kota Pontianak menjadi daerah tujuan penanaman modal. Peningkatan diarahkan pada daya saing daerah dan iklim usaha yang lebih kondusif melalui penerapan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing Kota Pontianak serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Kota Pontianak diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal. Oleh karenanya pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk mengatur penanaman modal di Kota Pontianak dalam suatu Peraturan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 4

ayat (1)

Cukup Jelasayat (2)Maksud dari Ayat (2) adalah dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal.
PENJELASAN
Pasal 5

| | Cukup Jelas |

|----------|---------------||
PENJELASAN
Pasal 12 | Cukup Jelas |

| | Cukup Jelas ||
PENJELASAN
Pasal 19 | Cukup Jelas |

| | Cukup Jelas ||
PENJELASAN
Pasal 26 | Cukup Jelas |

| | Cukup Jelas ||