PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 96 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PAYAI(UMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR: 96 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR BIAYA KHUSUS BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PAYAKUMBUH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBI'H,
- a. bahwa dalam Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2Ol7 ada beberapa satuan harga yang belum mengakomodir kegiatan Sekretariat DPRD sehingga perlu didukung dengan Standar Biaya Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu dibentuk Standar Biaya Khusus Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh;
- b. bahwa kegiatan dialog interaktif/talkshow pada Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh merupakan salah satu kegiatan yang biaya pelaksanaannya belum terakomodir pada Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh Tahun 2017
- l. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
V
Menetapkan
- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010, Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1;
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (l,embaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25)
8. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penetapal Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2077 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor );
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 19);
9. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Ke{a Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 85);
10. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 112 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 112);
MEMUTUSKAN
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PAYAKUMBUH
BAB I
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :
1. Walikota adalah Walikota Payakumbuh
2. Dialog Interaktif/Talkshow (Live) adalah adalah suatu jenis acara televisi
atau radio yang berupa perbincangan atau diskusi seorang atau sekelompok orang "tamlr" tentang suatu topik tertentu (atau beragam topik) dengan dipandu oleh pemandu gelar wicara yang disiarkan secara langsung.
3. Dialog Interaktif/Talkshow (Tunda) adalah suatu jenis acara televisi atau radio yang berupa perbincangan atau diskusi seorang atau sekelompok orang "tamu" tentang suatu topik tertentu (atau beragam topik) dengan dipandu oleh pemandu gelar wicara yang direkam terlebih dahulu untuk disiarkan kemudian.
BAB I
Pasal 2

Standar Biaya Khusus Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh.
BAB II - BESARAN HARGA
Pasal 3

Standar Biaya Khusus yaitu sebagai berikut :
| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | HARGA (Rp) |
|------|--------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 1 | Dialog Interaktif /Talkshow (Live) | 1 | Jam | 20.000.000,- |
| 2 | Dialog Interaktif / Talkshow {Tunda) | 1 | Jam | 15.000.000,- |
BAB III - PENDANAAN
Pasal 4

Pendanaan Dialog Interaktif/Talkshow dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.
V
BAE} IV
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - PENDANAAN
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.
Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal g &amp;gust.rs totl
Ditetapkan di Payakumbuh pada tanggal 2 - Ju[ 2Ol7
\;,""#;*;"MBUH,
u*.m',
il,7
I
/
SEKRBTARIS DATRAH KOTA PAYN(UMBUH,
BTNNI WARLIS
BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2OI7 NOMOR 58
V