Unknown Unknown Nomor INFORMATIKA Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 1 Tahun 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika;
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik I onesia Nomor 5679);
-,
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 1

- ( 1 ) Dinas Komunikasi dan Informatika berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 2

Dinas Komunikasi dan Inforrnatika mernpunyai tu gas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan inforrnatika dan urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan sub bidang statistik, untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 6

Dalam melaksanakan sebagian tugas sekretaris yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi bidang hukum dan kepegawaian, maka Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. menerima, membaca, meneliti, mengadakan dan mendistribusikan surat masuk sesuai dengan tujuan;
- b. mengarsipkan surat masuk sesuai dengan penataan pengarsipan;
- c. menerima dan menyesuaikan konsep surat sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku;
- d. mengharmonisasi, sinkronisasi, dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan lnformatika;
- e. mengkaji ulang dan menganalisis rancangan produk hukum daerah yang diajukan oleh bidang-bidang;
- f. memfasilitasi pengajuan naskah dinas dalam bentuk produk hukum;
- g. memfasilitasi pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Komunikasi dan lnformatika; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Paragraf 2
Dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan pengumpulan data, perumusan rencana dan program, penyusunan anggaran belanja, pembukuan dan verifikasi SPP, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja tahunan Dinas Komunikasi dan lnformatika;
- b. melaksanakan pembuatan laporan dan mengevaluasi kegiatan kerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. melaksanakan penyimpanan bahan penyusunan data dan analisa perencanaan dalam rangka penyusunan program kerja Dina, Komunikasi dan f rmatika;
- d. mengkaji ulang dan menganalisis program dan rencana kerja tahunan yang diajukan oleh bidang-bidang dalam lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. menghimpun data dari bidang-bidang guna penyusunan Laporan Kinerja/LAKIP, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya;
- f. menghimpun data dari bidang-bidang guna penyusunan Rencana Kerja Anggaran dalam lingkungan Dinas Komunikasi dan lnformatika;
- g. melaksanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan APED yang ditetapkan;
- h. melaksanakan penyusunan laporan bulanan sesuai dengan DPA Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
1. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
Paragraf 3
Dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan pengumpulan data, perumusan rencana dan program, penyusunan anggaran belanja, pembukuan dan verifikasi SPP, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan urusan rumah tangga Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. mempersiapkan administrasi perjalanan Dinas Komunikasi dan lnformatika;
- c. mengarsipkan bahan penyusunan anggaran rutin untuk kebutuhan barang-barang serta alat tulis kantor kantor sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. mempersiapkan pelayanan angkutan dan kendaraan dinas serta pemeliharaan kebersihan halaman Dinas Komunikasi dan Informatika; perawatan kantor dan
- e. mempersiapkan dan menyusun pelaksanaan kegiatan acara­ acara pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f. menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang/jasa rutin, perbekalan serta alat tulis kantor Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika; dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Komunikasi dan lnformf a
Bidang Penyelenggara Sumber Daya Dan Perangkat Pos Informatika
- ( 1 ) Bidang Penyelenggara Sumber Daya Dan Perangkat Pos Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, pemberian rekomendasi dan perizinan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penyelenggara Sumber Daya Dan Perangkat Pos Informatika mempunyai fungsi :
- a. mengkoordinasikan monitoring isu publik di media (media massa dan media sosial) serta memverifikasi hasil pengumpulan pendapat umum (polling);
- b. mengkoordinasikan hasil pengolahan aduan masyarakat dengan instansi terkait serta mengkoordinasikan pengumpulan dan klasifikasi data informasi kebijakan;
- c. memverifikasi hasil analisis data informasi kebijakan dan mengkoordinasikan pemantauan tema kampanye kebijakan pemerintah dan mengkoordinasi pengolahan informasi serta kebijakan daerah;
- d. memverifikasi hasil pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah untuk media komunikasi publik serta memverifikasi hasil pembuatan konten daerah untuk media komuniaksi publik;
- e. mempersiapkan dokumen, bahan dan diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan peralatan yang survey statistik sektoral bidang sosial, ekonomi, polhukam;
- f. melakukan konfirmasi dan konsultasi data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan survei sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku;
- g. sektoral bidang survey sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku, memimpin penyusunan metode survey dan petunjuk teknis pelaksanaan survey;
- h. mempersiapkan dokumen, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan survey bidang sosial untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, menyusun konsep pengembangan metodelogi survey, diseminasi statistik dan sistem informasi bidang sosial dalam rangka meningkatan mutu data statistik; dan
1. mempersiapkan dokumen, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan survey bidang ekonorni untuk kelanctn pelaksanaan kegiatan.
Paragraf 1
Seksi Pos dan Informatika
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 10

- ( 1 ) Seksi Pos dan Informatika mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan dan peningkatan sumber daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pos dan Informatika mempunyai fungsi :
- a. menganalisa basil monitoring isu publik di media (media massa dan media sosial);
- b. menganalisa basil pengumpulan pendapatan umum (polling);
- c. menyusun basil pengolahan aduan masyarakat;
- d. melaksanakan pengumpulan dan klasifikasi data informasi kebijakan;
- e. mengaanalisa data informasi kebijakan;
- f. menyusun basil pemantauan tema kampanye kebijakan pemerintah dan pernerintah daerah;
- g. membuat konsep pengelolaan informasi / kebijakan nasional dan daerah berdasarkan prioritas tema kampanye;
- h. membuat konsep pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah;
- i. membuat konsep pembuatan konten daerah berdasarkan prioritas tema;
- J. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis usaha jasa pos dan informatika;
- k. melaksanakan bimbingan teknis standarisasi pos dan informatika; dan
- I. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
Paragraf 2 Seksi Prasarana dan Sarana Telekomunikasi
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 1

1
- ( 1 ) Seksi Prasarana dan Sarana Telekomunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, pemberian rekomendasi dan perizinan, evaluasi dan pela ran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Prasarana dan Sarana Telekomunikasi mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana dan program kerja kegiatan di seksi prasarana dan sarana telekomunikasi;
- b. merumuskan bahan kebijakan teknis seksi prasarana dan sarana telekomunikasi;
- c. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan prasarana dan sarana telekomunikasi;
- d. melaksanakan koordinasi perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, pengendalian program kegiatan prasarana dan sarana telekomunikasi;
- e. melaksanakan program kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis mengenai prasarana dan sarana; dan
- f. menyiapkan dan mengusulkan pemberian rekomendasi dan perizinan di bidang sarana dan prasarana telekomunikasi.
Paragraf 3 Seksi Statistik
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 12

- ( 1 ) Seksi Statistik mempunyai tugas pokok mendata, mengumpul, mengidentifikasi dan menganalisa serta menyusun program kegiatan statistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Seksi Statistik mempunyai fungsi :
- a. mendata dan mengindentifikasi peralatan yang diperlukan untuk dokumen, bahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan survey bidang sosial, ekonomi, polhukam;
- b. menginventarisasi data-data yang dibutuhkan dan mendukung pelaksanaan survey;
- c. menyusun program kerja tahunan statistik setoral bidang survei dengan Peraturan dan PerUndang-Undangan yang berlaku;
- d. menyusun metode survey dan petunjuk teknis pelaksanaan survey;
- e. menghimpun bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan dan metodologi survei bidang sosial;
- f. melakukan konsultasi dan mengkooordinasikan persiapan bahan penyusunan program kerja tahunan statistik setoral bidang survei bidang sosial sesuai dengan peraturan dan peruridang uridangan y f berlaku;
- g. mendata dan mengindentifikasi dokumen, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan survei bidang sosial untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- h. melakukan konsultasi dan mengkooordinasikan persiapan bahan penyusunan program kerja tahunan statistik setoral bidang survei bidang ekonomi sesuai dengan Peraturan dan PerUndang-Undangan yang berlaku; dan
1. menyusun rencana pelaksanaan survei bidang politik, hukum dan HAM di wilayah Kabupaten/Kota dalam rangka mendapatkan informasi sosial masyarakat.
- ( 1 ) Bidang lnformasi Publik Dan Persandian mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas menyusun kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan pengolaan unsur di bidang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Informasi Publik Dan Persandian mempunyai fungsi :
- a. mengkoordinasikan pembuatan strategi komunikasi melalui media pemda dan non pemda. Mengkoordinasikan pengelolaan saluran komunikasi publik milik pemda/media internal;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi kebijakan melalui media pemda dan non Mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan publik; informasi pemda. informasi
- c. mengkoordinasikan pendokumentasi dan pengklasifikasian informasi publik serta memverifikasi pelayanan informasi publik;
- d. mengkoordinasi penguatan hubungan dengan media serta mengkoordinasikan pembentukan lembaga mitra komunikasi;
- e. mengkoordiasikan penguatan lembaga mitra komunikasi dan komunitas strategi lainnya dan mengevaluasi konsep pengembangan layanan portal serta menyiapkan bahan pembentukan lembaga mitra komunikasi didaerah sesuai ketentuan yang beclakuf
•
- f. merumuskan perencanaan, anggaran dan target capaian penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di tingkat kabupaten/kota dengan mengutamakan keamanan informasi di tingkat kepala daerah, pimpinan dewan dan pimpinan Perangkat Daerah;
- g. merumuskan kebijakan - kebijakan teknis persandian untuk pengamanan informasi dengan berpedoman pada nspk yang telah disusun oleh lembaga sandi negara;
- h. mengelola pelaksanaan penyiapan, pengembangan sdm sandi, materiil komunikasi sandi (JKS); pemanfaatan dan sandi dan jaring
- i. mengelola pelaksanaan pemenuhan kompetensi sdm sandi melalui penyiapan dan pengiriman personil untuk mengikuti diklat-diklat sandi yang diselenggarakan oleh lembaga sandi negara pelaksanaan jabatan fungsional di bidang persandian; dan
- j. mengelolah kegiatan peningkatan kesadaran keamanan informasi (security awareness) dengan menyelenggarakan sosialisasi atau seminar pentingnya kesadaran keamanan informasi di tingkat pimpinan daerah meliputi Kepala Daerah, Pimpinan Dewan dan Pimpinan Perang.
Paragraf 1 Seksi Informasi Publik
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 14

- ( 1 ) Seksi lnformasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Informasi Publik mempunyai fungsi :
- a. merancang stategi komunikasi melalui media Pemda dan non Pemda;
- b. membuat konsep pengelolaan saluran komunikasi/media internal;
- c. merencanakan pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemda dan non Pemda berdasarkan strategi komunikasi;
- d. merencanakan pengumpulan dan pengolahan informasi publik;
- e. menganalisa pendokumentasian dan pengklasifikasian informasi publik; dan membuat konsep info1i. f.
Paragraf 2 Seksi Diseminasi Dan Informasi PasaI 15
- (1) Seksi Diseminasi Dan lnformasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis evaiuasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Diseminasi Dan Informasi mempunyai fungsi :
- a. mengembangkan penguatan hubungan dengan media (media relations);
- b. membuat konsep pelaksanaan dan kunjungan jumaiistik;
- c. merencanakan pembentukan lembaga mitra komunikasi;
- d. melaksanakan penguatan lembaga mitra komunikasi dan komunitas strategi lainnya; dan
- e. menyusun konsep pengembangan layanan portal kabupaten dan menyiapkan bahan pembentukan lembaga mitra komunikasi di daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Paragraf 3 Seksi Persandian PasaI 16
- ( 1 ) Seksi Persandian mernpunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang sandi serta mencari mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data yang berhubungan dengan sandi.
- (2) Daiam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Persandian mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan kegiatan tata kelola dan perlindungan informasi berklasifikasi di tingkat Kabupaten/Kota;
- b. pengawasan penyelenggaraan persandian untuk Keamanan Informasi Internal;
- c. menyiapkan konsep perencanaan, anggaran dan target capaian penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di tingkat Kabupaten/Kota dengan mengutamakan keamanan informasi di tingkat Kepaia Daerah, Pimpinan Dewan;
- d. menyiapkan konsep kebijakan - kebijakan teknis persandian untuk pengamanan informasi dengan berpedoman pada NSPK yang telah disusun oleh Lembaga Sandi Negara;
- e. melaksanakan kegiatan penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan SDM Sandi, Materiil Sandi dan Jaring Komunikasi Sandi (JKS);
- f. melaksanakan kebijakan manajemen resiko aset organisasi;
- g. melaksanakan pengamanan fisik dan kontrol terhadap akses informasi atau fasilitas pemroses informasi terutama yang berkaitan langsung dengan Pimpinan Daerah; dan
- h. menyiapkan konsep pf hubungan komunikasi sandi,
- ( 1 ) Bidang Aplikasi Dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di Bidang Aplikasi Dan lnformatika.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Aplikasi Dan Informatika mempunyai fungsi :
- a. mengkoordinasikan pengembangan application program interface (AP!) bagi kepentingan Perangkat Daerah dan instansi lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. mengkoordinasikan konsep pengembangan bisnis proses re-engineering lintas Perangkat Daerah dan lintas instansi sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. mengkoordinasikan pengembangan analisa big data sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. kerjasama TIK antara pemerintah dan non pemerintah bagi kepentingan penyelenggaraan smart city sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana berbasis TIK sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. mengkoordinasikan kerjasama teknis TIK Perangkat Daerah dan instansi lain bagi kepentingan penyelenggaraan smart city sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. mengkoordinasikan chanel interaksi masyarakat dan pemerintah melalui TIK sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. memverifikasi bahan pengembangan kebijakan regulasi dan tata kelola e-gouemment sesuai dengan ketetentuan yang berlaku;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan peningkatan kapasitas masyarakat; dan teknis
- J. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat e-gouemment sesuai engan ketentuan yang berlaku. kapasitas di bidang
Paragraf 1 Seksi Pengelolaan Data Elektronik
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 16

- ( 1 ) Seksi Pegnelolaan Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan peumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimibingan teknis, evaluasi dan pelaporan di seksi pengelolaan data elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengelolaan Data Elektronik mempunyai fungsi :
- a. menganalisis nama domain bagi kepentingan seluruh Perangkat Derah, menyiapkan bahan pembentukan lembaga mitra komunikasi di daerah sesuai peraturan yang berlaku;
- b. mengevaluasi nama-nama sub-domain bagi kepentingan Perangkat Daerah;
- c. mengevaluasi hosting starup public sesuai ketentuan yang berlaku;dan
- d. mengevaluasi penyediaan dan pengelolaan data center, disaster recovery center dan TIK Pemerintah;
- e. mengevaluasi penyediaan dan pengelolaan akses internet bagi seluruh Perangkat Daerah sesuai Ketentuan berlaku;
- f. mengevaluasi penyediaan dan pengelolaan akses internet bagi publik;dan
- g. memperivikasi hasil pengelolaan dan hasil penyediaan data dan informasi bagi seluruh Perangkat Daerah dan Instansi sesuai ketentuan berlaku.
- (1) Seksi Pengembangan Teknologi Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan peumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimibingan teknis, evaluasi dan pelaporan di Seksi Pengembangan Teknologi Informatika.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Teknologi Informatika mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan penyusunan kebutuhan dan figurasi perangkat keras, perangkat lunak dan layanan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. melaksanakan pemelih raan perangkat keras dan perangkat lunak;
- c. melakukan koordinasi dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan teknologi informatika;
7. pengawasan, pengembangan pelaksanaan, kegiatan di e. melaksanakan koordinasi, pengendalian program dan teknologi informatika; dan
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi pelaporan dan pelaksanaan program kegiatan di bidang pengembangan teknologi informatika.
- ( 1 ) Seksi Telematika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan peumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di Seksi Telematika.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Telematika mempunyai fungsi :
- a. merancang konsep pengembangan Aplication Program Interface (API) bagi kepentingan Perangkat Daerah dan instansi lain sesuai ketentuan berlaku;
- b. melaksanakan pengembangan Aplication Program Interface (AP!) bagi kepentingan Perangkat Daerah dan instansi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. merancang Konsep Pengembangan Bisnis Proses Re­ engineering Lintas instansi sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. merancang konsep pengembangan analisa big data sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun bahan kerja sama TIK antar pemerintah dengan Non pemerintah bagi kepentingan penyelenggaraan smart city sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. merancang bahan sarana dan prasarana pelayanan pu blik berbasis TIK sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. menyusun bahan kerja sama teknis TIK Perangkat Daerah dan Instansi lain bagi kepentingan penyelenggaran Smart City sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. menyusun bahan channel interaksi masyarakat dan pemerintah melalui TIK sesuai ketentuan yang berlaku; 1. menyusun bahan pengembangan kebijakan regulasi dan data kelola e-Gouernment t·; ketentuan yang berlaku;
- J. menyusun bahan bimbingan teknis peningkatan kapasitas masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. menyusun bahan pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang e-Govemment sesuai ketentuan yang berlaku; dan
1. menyusun bahan pengembangan kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah bidang TIK sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagian Keenam Jabatan Fungsional
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 19

Di lingkungan Dinas Komunikasi dan lnformatika dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 20

- ( 1 ) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
TATA KERJA
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Komunikasi dan lnformatika harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 22

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidangnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuht
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 23

Dinas Komunikasi dan lnformatika harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan lnformatika paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
Setiap unsur di lingkungan Dinas Komunikasi dan lnformatika dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 27

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pe gawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
BAB VI - PENDANAAN
Pasal 30

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Pertanggungjawaban program kegiatan Tahun Anggaran 2016 serta tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika, diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
/
RSON MAYULU
POLI!
KABUPA
Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal
II;, wr ').o lk,
SEKR TARIS D RAH
MON ONDOW SELATAN'
/BUPATI BOLAAN
Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal
ID
BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2016 NOMOR
LAMPI RAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR
(15il
TAHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN!SASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINS! SULAWESI UTARA NOMOR \e&gt;o TAHUN 2016 TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah;
1.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik,donesia Nornor 5679);
Menetapkan
4. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nornor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Sela tan Nornor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.
BAB I - KEDUDUKAN
Pasal 1

- (1) Inspektorat Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur.
Inspektorat Daerah pemerintahan untuk pemerintahan daerah. mempunyai membantu tu gas Bupati menyelenggarakan urusan dalam menyelenggarakan
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 7

Dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan pengumpulan data, perumusan rencana dan program, penyusunan anggaran belanja, pembukuan dan verifikasi SPP, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja tahunan Inspektorat Daerah;
- b. melaksanakan pembuatan laporan dan mengevaluasi kegiatan kerja tahunan Inspektorat Daerah;
- c. melaksanakan penyimpanan bahan penyusunan data dan analisa perencanaan dalam rangka penyusunan program kerja lnspektorat Daerah;
- d. mengkaji ulang dan menganalisis program dan rencana kerja tahunan yang diajukan oleh bidang-bidang dalam lingkup lnspektorat Daerah;
- e. menghimpun data dari bidang-bidang guna penyusunan Laporan Kinerja/LAKIP, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya;
- f. menghimpun data dari bidang-bidang guna penyusunan Rencana Kerja Anggaran dalam lingkungan lnspektorat Daerah;
- g. melaksanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran lnspektorat Daerah sesuai dengan APBD yang ditetapkan;
- h. melaksanakan penyusunan laporan bulanan sesuai dengan DPA Inspektorat Daerah; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Inspektur.
Paragraf 3
Dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan pengumpulan data, perumusan rencana dan program, penyusunan anggar.an belanja, pembukuan dan verifikasi SPP, Kepala Sub Bagi.an Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan urusan rumah tangga lnspektorat Daerah; b. mempersiapkan administrasi perjalanan Inspektorat Daerah; 1
v
- c. mengarsipkan bahan penyusunan anggaran rutin untuk kebutuhan barang-barang serta alat tulis kantor kantor sekretariat Inspektorat Daerah;
- d. mempersiapkan pelayanan angkutan dan perawatan kendaraan dinas serta pemeliharaan kebersihan kantor dan halaman Inspektorat Daerah;
- e. mempersiapkan dan menyusun pelaksanaan kegiatan acara-acara pada Inspektorat Daerah;
- f. menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang/jasa rutin, perbekalan serta alat tulis kantor Sekretariat Inspektorat Daerah; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Inspektur.
- ( 1 ) Inspektur Pembantu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Inspektur lingkup pengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan di unit kerja/Perangkat Daerah sesuai wilayab kerjanya;
- (2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :
- a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan koordinasi tugas pengawasan meliputi pemeriksaaan, pengusutan, pengujian dan penilaian;
- d. pelaksanaan evaluasi basil pengawasan;
- e. pelaporan pelaksanaan basil pengawasan
- f. melaksanakan penyusunan program kerja lingkup Inspektur Pembantu;
- g. menyelenggarakan koordinasi administrasi dengan jabatan fungsional auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Auditor Kepegawaian;
- h. menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis pengawasan;
- i. melaksanakan monitoring terhadap proses pelaksanaan pengawasan sesuai wilayah kerjanya;
- j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. menyelenggarakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
1. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pengawasan lingkup Inspektur Pembantu; dan 11
- m. menyelenggarakan tugas dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Jf'
'
.
Di lingkungan lnspektorat Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 1

1
- ( 1 ) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan lnspektorat Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
TATAKERJA
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, lnspektorat Daerah harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 13

- V lnspektur menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai basil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidangnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. · · ·
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 14

Setiap unsur di lingkungan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Inspektorat Daerah maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 15

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelalran kinerja yang terintegrasi.
Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan clan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 17

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 18

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 19

Dalam. melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
BAB VI - PENDANAAN
Pasal 20

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 2

1
Pertanggungiawaban program kegiatan Tahun Anggaran 2016 serta tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah, diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Inspektoraraerah.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
.:
�HE
RAH
DOW SELATAN'
Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal
Oa,({tM..f.w
%!lo
J
BUPATI BOLAANG
O GONDOW SELATANr
Diundangkan di Bolaang Uki tanggal pada
RA DAMOPOLII
BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2016 NOMOR
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 16o TAHUN 2016 TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA ITNSPEKTO'RAT DAERAH
STRUKTUR GRGANISASI 1 \NSPEKTORAT DAERAH KABt.iJPATEN IBOLAANG MONGON DOW SELATAN
•