PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 6 Tahun 2006
Tentang SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
Berlaku: 6 TAHUN 2006
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
EMEUNLAU SAPAIN MEAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELA WI
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MELA WI,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 208 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi.
- I. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344)
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor S4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4588);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELA WI dan
BUPATI MELA WI MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERATURAN DAERAH PEMERINTAHAN DESA
TENTANG
SUSUNAN
ORGANISASL
BAB
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
- I. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Dewan Perwakilan Rak yat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
l
5. Desa,adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatar dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
0. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
12. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah desa;
- L. Dusun adalah bagian dari wilayah kepala desa merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah desa;
9. [13. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarak.at setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditctapkan oleh Desa.
•
l
•
BAB II - SUSUNAN ORGANISASL
Pasal 2

- (I) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- (2) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (3) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- a Sekretaris Desa;
- (4) Perangkat desa lainnya terdiri dari:
- b. Pelaksana teknis lapangan,
- e. Kepala Dusun
- ($) Jumlah Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setem pat.
- (6) Susunan organisasi pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.
BAB III - TATA PEMERINTAHAN
Pasal 3

- (l) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana yang dimaksud pada ayat(), Kepala Desa mempunyai wewenang.
- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. membina kehidupan masyarakat desa;
- f. membina perekonomian desa;
- g mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB III - TATA PEMERINTAHAN
Pasal 4

- (I) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Desa mempunyai kewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korpsi dan nepotrsme;
- g mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungiawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. mendamaikan Perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan pendapat masyarakat dan desa;
membina ·.
- m bna, mengayomi dan melestanikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat,
- n mmberdayak.an masyarak.at dan kelembagaan didesa; dan
- o mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- () Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginpormasikan laporan penyelenggaraan Pererintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat I (satu) kali dalam satu tahun
- (4) Laporan keterangan pertanggung-jawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan I (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- $ Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimak sud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinpormasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyrakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat () digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- t7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD
BAB III - TATA PEMERINTAHAN
Pasal 5

I
Kepala Desa dilarang:
- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan didesa bersangk utan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lainnya;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
7. g menyalahgunak an wewenang;
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.
9. () Kepala Desa berhenti, karena
- a. meninggal dunia
- b. permintaan sendiri
- c. diberhentikan
- (2) Kepala Desa di berhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c karena
- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturutturut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat scbagaimana Kepala Desa:
- d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa;
- f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga ) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Pejabat Sementara Kepala Desa.
BAB III - TATA PEMERINTAHAN
Pasal 6

t
ebe l.jet me gee nai tata cara pengangkatan pejabat sementara Kepala Desa diatur p man bupoti
BAB III - TATA PEMERINTAHAN
Pasal 7

- I Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melak ukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat S (lima ) tahun berdasark.an putusan pengadilan yang belum memperoleh kekutan hukum tetap
- (Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa, melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (I) berdasarkan putusan pengadilan yang telah emperoleh kekuatan hukum tetap
asal 8
epala Desa diberhentikan semantara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagi tersangka melakuk.an tindak pidana korupsi, tindak pidana terhadap keamanan negara.
BAB III - TATA PEMERINTAHAN
Pasal 9

- (l) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (I) dan pasal 8, setelah melalui proses peradilan temnyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangk utan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (I) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan
BAB III - TATA PEMERINTAHAN
Pasal 10

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat() dan Pasal 9, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan Kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
BAB III - TATA PEMERINTAHAN
Pasal 1

!Abila Kepala Desa dberhentikan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
BAB III - TATA PEMERINTAHAN
Pasal 12

- (I) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dart Bupati.
- (2) Hal-al yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah:
- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. diduga telah melakukan tindak pidana kcjahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan scbagaimana dimaksud pada ayat (I), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama tiga hari.
Bagian Kedua
MASA JABATAN
BAB III - TATA PEMERINTAHAN
Pasal 13

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (Enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya
l
Bagian Ketiga
JABATAN KEPALA DESA DALAM KESATUAN MAS YARAKAT HUKUM
Perilihan Kepala Desa dan masa jabatan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat
Bagian Keempat
PERANGKAT DESA
- (I Perangkat desa sebagaimana dimaksud di atas, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- secretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yait
- a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat,
- b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
- c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
- d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
- e. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
- f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan
- (2) Sekretaris Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (I) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.
BAB III - TATA PEMERINTAHAN
Pasal 7

- () Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa yang bersangkutan.
- (3) Usia perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) paling rendah 20 (dua puluh tahun) dan paling tinggi 50 (lima puluh tahun). '
- (2) Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB IV - HUBUNGAN KERJA
Pasal 21

- () Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD yang dituangkan dalam laporan pertanggung-jawaban Kepala Desa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
- Dlepala Desa wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Dupati dan tembusannyakepada Camat.
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengatur tentang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dupati
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupeaten Melawi Peratran Daerah ini dengan
Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal 29 Agut0 2006
SEKRETARJS 'l:RAH KABUl'AltN MEl.AWI.
+=
27
MARTIN LUTHER.D
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELA WI TAHUN 2006 NOMOR I4