PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor ^4 Tahun 2013
Tentang KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Berlaku: 4 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 Undang -Undang
- a. Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah -daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 1974, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183); dan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3.Undang.
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4660);
8. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau -pulau Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4739);
9. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5018);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangmi Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang PetunjukTeknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17.Peraturan.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 11 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
MEMUTUSKAN .
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan;
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6.Penyuluhan.
6. Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarianfungsi lingkungan hidup;
7. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindistri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar - besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
9. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan;
10. Penyuluh Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh;
11. Penyuluh Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan;
7. 12.Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang disingkat BP4K;
8. 13.Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu
Pasal 2

- (1) Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan dan pembangunan perdesaan;
- (2) Sebagai unsur kelembagaan independen Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Sangihe membantu Bupati;
- (3) Anggota Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan atau pembangunan perdesaan, dari unsur - unsur;
4. -Dosen Perguruan Tinggi;
- Anggota LSM/Organisasi profesi pertanian, perikanan dan kehutanan;
6. -Petani/Kontak tani;
7. -Penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;
8. -Peneliti pertanian, perikanan dan kehutanan;
- Swasta/Usahawan dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan;
10. -Pejabat;
11. -Pakar Mandiri.
Bagian Kedua TUGAS DAN FUNGSI
BAB II - KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu
Pasal 3

- (1) Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Sangihe mempunyai tugas dan fungsi:
- a. Memberikan saran/bahan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategis penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
Memberikan.
- b. Memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitas untuk meningkatkan kemampuan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mengelola penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan kewenangan otonomi daerah dan kebijakan pemerintah daerah;
- c. Memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan penguatan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, program dan pembiayaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- d. Memberikan alternatif pemecahan masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat
5. (1), Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Sangihe mempunyai fungsi memberikan rekomendasi dalam :
- a. Pengembangan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. Pengembangan fasilitas pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe guna mempercepat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. Pengembangan kepemimpinan, kemampuan manajerial dan kewirausahaan petani dan nelayan;
- d. Pengembangan kelembagaan ketenagaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- e. Pemecahan masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
BAB III - STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Sangihe dipimpin oleh seorang ketua, seorang wakil ketua dan seorang sekretaris;
- (2) Ketua, wakil ketua dan sekretaris merangkap sebagai anggota;
- (3) Semua anggota Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah anggota penuh yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama;
- (4) Jumlah anggota minimal 9 orang, maksimal 13 orang;
5. (5)Masa tugas Komisi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan selama 5 (lima) tahun dan dimungkinkan ada pergantian anggota antar waktu;
Susunan.
- (6) Susunan keanggotaan Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Sangihe ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG Bagian Kesatu TANGGUNG JAWAB
Pasal 5

Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
BAB IV - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG Bagian Kesatu TANGGUNG JAWAB
Pasal 6

Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana pada pasal 5 wajib menyampaikan Laporan kepada Bupati, paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun dengan tembusan kepada Komisi Penyuluhan Provinsi (KPP) sebagai informasi.
Bagian Kedua WEWENANG
BAB IV - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG Bagian Kesatu TANGGUNG JAWAB
Pasal 7

Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, mempunyai wewenang untuk :
- a. Menyelenggarakan rapat - rapat/pertemuan secara 'mandiri;
- b. Menanggapi secara proaktif berbagai permasalahan yang berkembang dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. Menyusun rencana kegiatan tahunan beserta anggaran yang diperlukan;
- d. Memberikan informasi mengenai kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan kepada Bupati baik diminta maupun tidak diminta.
BAB V - DUKUNGAN FASILITAS
Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
Penyediaan
- (2) Penyediaan fasilitas Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 8 di atas meliputi :
- a. Sekretariat Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- b. Ruang kerja dan ruang rapat dengan fasilitas kerja;
- c. Honorarium anggota Komisi penyuluhan dan biaya -biaya kegiatan Komisi Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, dibebankan pada anggaran BP4K dan sumber lain dimungkinkan selama tidak mengikat;
- d. Insentif lain bagi anggota Komisi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Sekretariat Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berkedudukan di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
BAB VI - TATA KERJA KOMISI PENYULUHAN
Pasal 9

Tugas dan fungsi ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota Komisi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Kabupaten Kepulauan Sangihe :
1. Tugas dan fungsi ketua :
- Penanggung jawab seluruh kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- Memimpin rapat/pertemuan;
- Mengarahkan kegiatan;
- Mewakili Komisi penyuluhan dalam hubungan dengan pihak luar;
- Menyampaikan rekomendasi/saran -saran/masukan dan laporan tahunan/akhir tugas kepada Bupati.
2. Tugas dan fungsi wakil ketua :
- Melaksanakan tugas dan fungsi ketua apabila ketua berhalangan;
- Menjadi penghubung Komisi Penyuluhan dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui BP4K;
- Melaksanakan tugas tugas khusus yang diberikan oleh rapat Komisi penyuluhan dan/atau Ketua Komisi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- Bersama -sama dengan Sekretaris membuat dan menyampaikan Laporan Bulanan kegiatan Komisi Penyuluhan kepada Ketua Komisi Penyuluhan.
3.Tugas.
3. Tugas dan fungsi sekretaris
- Mengurus kegiatan administrasi Komisi Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- Menjadi penghubung administrasi dan keuangan/pembiayaan antara komisi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dengan BP4K Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengurus administrasi penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan;
- Mewakili ketua dan/atau wakil ketua apabila diperlukan dalam hubungan dengan pihak lain;
- Melaksanakan tugas tugas khusus yang diberikan oleh rapat dan/atau ketua komisi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan/wakil ketua komisi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ;
- Bersama -sama dengan wakil ketua komisi penyuluhan membuat dan menyampaikan laporan kegiatan kepada ketua komisi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
4. Tugas dan Fungsi Anggota
- Menghadiri rapat -rapat Komisi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- Melaksanakan tugas tugas khusus yang diberikan oleh Ketua Komisi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- Memberikan saran/rekomendasi/masukan kepada ketua Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan baik dalam rapat maupun di luar rapat yang berhubungan dengan kebijakan dan strategi pengembangan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan yang berhubungan dengan tugas yang diberikan oleh ketua Komisi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
BAB VI - TATA KERJA KOMISI PENYULUHAN
Pasal 10

- (1) Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Sangihe membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Komisi Penyuluhan Provinsi sebagai informasi;
- (2) Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat membuat laporan khusus apabila diperlukan atau diminta oleh Bupati.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 7oktober 2.13
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
Diundangkan di Tahuna pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,
WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2013 NOMOR
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
54
TAHUN 2013
7 ok ;ober
2013
KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
- a. Ketua
- b. Wakil Ketua Merangkap Anggota
- c. Sekretaris Merangkap Anggota
- d. Anggota
- Prof. Dr. Ir. Frans G. Ijong (Politeknik Negeri Nusa Utara Tahuna Wakil Direktur Bidang Akademik) Merangkap Anggota
- F. Wenas, SH, MM, MS (Unsur Peneliti)
- Ir. Mathelda Lumeling, M.Si (Kepala BP4K Kabupaten Kepulauan Sangihe)
1. Ir. Abdul Mufti (Unsur Organisasi Profesi)
2. Ir. J. H. Harikedua (Unsur Pejabat)
3. Jimmy R. Oleng (Unsur Komisi B)
4. Meyke Lavarence, Amd (Unsur Komisi C)
5. Max Diamanti (Unsur LSM)
6. Idrus Mantali (Unsur BP4K)
7. Benny F. Papendang (Unsur Penyuluh Kehutanan)
8. Charly N. Makapele, S.Pi (Unsur Penyuluh Perikanan)
9. Frits Eduard Parera (Unsur KTNA)
10. Lukman Basalamah (Unsur Pelaku Usaha)
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
US ROMPAS MAKAGANSA