Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang I. UMUM
Berlaku: 3 Nopember 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN BANG KALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN, a.
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan beberapa prasarana, sarana dan utilitas perlu dilakukan penyerahan beberapa prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman di Daerah;
- c. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman, sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu adanya pengaturan berkenaan dengan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
Menelapkan:
18. Peraluran Pemerinlah Nomor 38 Tahun 2007 lentang Pembagian Urusan Pemerinlahan anlara Pemerinlah, Pemerinlahan Daerah Provinsi, dan Pemerinlahan Daerah Kabupalen/Kola (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 lenlang Rencana Tala Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraluran Menleri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 lenlang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraluran Menleri DaJam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 lenlang Pengawasan Peraluran Daerah dan Peraluran Kepala Daerah;
22. Peraluran Menleri Negara Perumahan Rakyal Nomor 11/PERMEN/M/2008 lenlang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman;
23. Peraluran Menleri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 lenlang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Ulilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
24. Peraluran Daerah Kabupalen Bangkalan Nomor 5 Tahun 2006 lenlang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerinlah Daerah (Lembaran Daerah Kabupalen Bangkalan Tahun 2006 Nomor 4/E);
25. Peraluran Daerah Kabupalen Bangkalan Nomor 3 Tahun 2009 lenlang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupalen Bangkalan Tahun 2009 Nomor 1/E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tenlang Rencana Tala Ruang Wilayah Kabupalen Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupalen Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
27. Peraluran Daerah Kabupalen Bangkalan Nomor 11 Tahun 2010 lenlang Relribusi Perijinan Terlenlu (Lembaran Daerah Kabupalen Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/C);
Dengan Perselujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANG KALAN dan
BUPATI BANG KALAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraluran Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupalen Bangkalan.
2. Pemerinlah Daerah adalah Pemerintah Kabupalen Bangkalan.
3. Kepala Daerah adalah Bupali Bangkalan.
4. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabal yang berwenang dan berlanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi slandar lertenlu unluk kebuluhan bertempal linggal yang layak, sehal, aman, dan nyaman.
6. Sarana adalah fasililas dalam lingkungan hunian yang berfungsi unluk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
7. Ulililas adalah kelengkapan penunjang unluk pelayanan Iingkungan hun ian.
8. Penyerahan prasarana, sarana dan ulililas adalah penyerahan berupa lanah dengan bangunan alau lanah lanpa bangunan dalam benluk asel dan langgungjawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
9. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkolaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan ulililas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang lerdiri alas lebih dari salu saluan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, ulililas umum, serta mempunyai penunjang kegialan fungsi lain di kawasan perkotaan alau kawasan perdesaan.
11. Pengembang adalah Inslilusi alau lembaga penyelenggara pembangunan peru mahan dan pemukiman.
12. Saluan Kerja Perangkal Daerah, yang selanjulnya disingkal SKPD adalah Perangkal Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
13. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkal yang dibangun dalam sualu lingkungan yang lerbagi dalam bagian-bagian yang distruklurkan secara fungsional dalam arah horisontal dan vertikal dan merupakan saluan-saluan yang masing-masing dapal dimiliki dan digunakan secara terpisah, lerulama unluk lempal hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan lanah bersama.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli alau diperoleh atas beban Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah alau berasal dari perolehan lain yang sah.
15. Tim Verifikasi adalah tim yang dibenluk oleh Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas.
16. Berila Acara Serah Terima Adminislrasi adalah serah lerima kelengkapan adminislrasi berupa jaminan dan kesanggupan dari pengembang unluk menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana dan ulilitas kepada Pemerinlah Daerah.
17. Berila Acara Serah Terima Fisik adalah serah lerima seluruh alau sebagian prasarana, sarana dan ulililas berupa lanah dan/alau bangunan dalam benluk asset dan/alau pengelolaan dan/atau tanggungjawab dari pengembang kepada Pemerinlah Daerah.
18. Tanah Bersama adalah sebidang lanah yang digunakan alas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di alasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan balasannya dalam persyaratan izin bangunan.
19. Rencana Tapak adalah pela alau gambaran rencana leknis sesuai ketentuan yang belaku untuk keperluan pembanguan suatu proyek yang telah disahkan oleh Pejabal yang belWenang.
BAB III - PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Pasal4
Pasal 7

Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas.
Prasarana, sarana dan ulililas pada kawasan peru mahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melipuli :
- a. Prasarana, anlara Jain:
1. jaringan jalan;
2. jaringan saluran pembuangan air limbah;
3. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
4. lempal pembuangan sampah.
- b. Sarana, anlara lain:
1. sarana perniagaan/perbelanjaan;
2. sarana peJayanan umum dan pemerinlahan;
3. sarana pendidikan;
4. sarana kesehalan;
5. sarana peribadalan;
6. sarana rekreasi dan olahraga;
7. sarana pemakaman/lempal pemakaman;
8. sarana pertamanan dan ruang lerbuka hijau; dan
9. sarana parkir.
- c. Ulililas, anlara lain:
1. jaringan air bersih;
2. jaringan Iislrik;
3. jaringan lelepon;
4. jaringan gas;
5. jaringan lransportasi;
6. sarana pemadam kebakaran; dan
7. sarana penerangan jalan umum.
PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
Pasal9
- (1) Seliap Pengem bang dalam melakukan pembangunan perumahan permukiman wajib menyediakan prasarana, sarana dan ulililas.
- (2) Kelenluan luas lahan yang dipergunakan unluk penyediaan prasarana dan ulililas sebagaimana dimaksud ayal (1) melipuli:
- a. unluk luas lahan lebih kecil alau sama dengan 25 ha (dua puluh lima heklar), maka luas prasarana dan ulililas paling besar 25 % (dua puluh lima persen);
- b. unluk luas lahan lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) kealas maka luas prasarana dan ulililas paling besar 30 % (liga puluh persen).
- (3) Kelenluan luas lahan yang dipergunakan unluk penyediaan sarana sebagaimana dimaksud ayal (1) melipuli:
- a. unluk luas lahan lebih keciJ alau sama dengan 25 ha (dua puluh lima heklar), maka luas sarana paling kecil 25 % (dua puluh lima persen);
- b. unluk luas lahan lebih dari 25 Ha (dua puJuh lima heklar) kealas maka luas sarana paling kecil 30 % (liga puluh persen).
- (1) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b wajib diserahkan oleh pengembang kepada Pemerinlah Daerah.
- (2) Utililas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c angka 5, angka 6, angka 7 wajib diserahkan oleh pengembang kepada Pemerinlah Daerah.
- (3) Penyerahan prasarana dan utililas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf c pada perumahan lidak bersusun berupa lanah dan bangunan.
- (4) Penyerahan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b pada perumahan lidak bersusun berupa lanah siap bang un.
- (5) Penyerahan prasarana, sarana dan ulililas pada rumah susun berupa lanah siap bang un.
- (6) Khusus pada rumah susun, lanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayal (4) harus berada di salu lokasi dan di luar hak milik alas saluan rumah susun.
- (1) Prasarana, sarana dan ulililas yang akan diserahkan harus memenuhi krileria:
- a. unluk prasarana, lanah dan bangunan lelah selesai dibangun dan dipelihara;
- b. unluk sarana, lanah siap bangun alau lanah dan bangunan lelah selesai dibangun dan dipelihara;
- c. unluk ulililas, lanah dan bangunan lelah selesai dibangun dan dipelihara;
- (2) Penyerahan prasarana, sarana dan utililas sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan:
- a. paling lambal 1 (salu) lahun selelah masa pemeliharaan; dan
- b. sesuai dengan rencana tapak yang lelah disetujui oleh pemerinlah daerah.
- (3) Penyerahan prasarana, sarana dan ulililas perumahan dan permukiman sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan:
- a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; alau
10. b~ sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan lidak bertahap.
PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
BAB III - PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Pasal4
Pasal 12

Pemerinlah daerah menerima penyerahan prasarana, sarana dan ulililas peru mahan dan permukiman yang lelah memenuhi persyaralan:
- a. umum;
- b. leknis; dan
- c. adminislrasi
- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a. meliputi:
- a. lokasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh pemerintah daerah; dan
- b. sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang yang terkait dengan pembangunan perumahan dan pemukiman.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memiliki:
- a. dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah;
- b. Ijin mendirikan Bangunan (1MB) bagi bangunan yang dipersyaratkan;
- c. Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) bagi bangunan yang dipersyaratkan: dan
- d. sural pelepasan hak alas tanah dari pengembang kepada pemerintah daerah.
BAB VII - WEWENANG
Pasal 14

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang:
- a. menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman;
- b. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang peru mahan dan kawasan permukiman bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundangundangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. mencadangkan atau menyediakan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- f. menyediakan prasarana dan sarana pembangunan peru mahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- g. memfasilitasi kerja sama antara pemerintah Daerah dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- h. menetapkan lokasi perumahan dan permukiman sebagai peru mahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- i. memfasililasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
BAB VIII - PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI Pasal15
Pasal 16

- (1) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal16 ayat (2) sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
- b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;
- c. menyusun jadwal kerja;
- d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;
- e. menyusun berila acara pemeriksaan;
- f. menyusun berita acara serah terima;
- g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan ulilitas; dan
- h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana, dan utililas secara berkala kepada Kepala Daerah.
- (2) Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap:
- a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana, dan utilitas yang telah ditelapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan; dan
- b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.
BAB VIII - PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI Pasal15
Pasal 17

- (1) Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibanlu oleh sekretariat verifikasi. .
- (2) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) berada SKPD yang membidangi penalaan ruang atau perumahan dan permukiman.
- (3) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- c. akta Notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah;
- d. asli sertifikat tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (1) Kepala Daerah menetapkan status penggunaan prasarana. sarana dan utilitas paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 19 ayat (2) huruf b.
- (2) Penetapan status penggunaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (1) Dalam hal prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). ditelantarkan/tidak dipelihara dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan kepada pengembang untuk memperbaiki/memelihara prasarana. sarana dan utilitas dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). maka pengembang membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana dan sarana dimaksud.
- (3) Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah membuat Berita Acara Serah Terima prasarana dan sarana dan akan digunakan sebagai dasar bagi pengeJoJa barang milik daerah dalam melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (4) Kepala Daerah menyerahkan prasarana dan sarana yang teJah diserahkan oleh pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana dimaksud.
- (5) Penyerahan prasarana dan sarana kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Status Penggunaan.
- (6) Satuan Ke~a Perangkat Daerah yang menerima asset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna.
- (7) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten BangkaJan.
- (1) Dalam hal prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayal (1) dilelanlarkan/lidak dipelihara serta pengembang tidak dikelahui kedudukan dan keberadaannya dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka surat kuasa pelepasan hak atas lanah dan/alau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam pembualan akla Notaris pernyalaan pelepasan hak alas lanah dan/alau bangunan.
- (2) Pengembang yang lidak dikelahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayal (1), dapal dikelahui dari lidak adanya jawaban alas sural perminlaan penyerahan prasarana dan sarana yang lelah disampaikan oleh Kepala Daerah dan selelah diumumkan dalam media massa lenlang pelaksanaan kewajiban pengembang unluk menyerahkan prasarana dan sarana dimaksud.
- (3) Sural kuasa dan akla Nolaris sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dijadikan dasar bagi Pemerinlah Daerah unluk mengajukan permohonan pendaftaran hak alas lanah di Kanlor Badan Pertanahan Nasional Kabupalen Bangkalan.
- (4) Selelah Kanlor Badan Pertanahan Nasional Kabupalen Bangkalan menerbilkan sertifikat hak alas tanah, Pengelola barang milik daerah wajib melakukan pencatalan asset atas prasarana dan sarana ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (5) Kepala Daerah menyerahkan prasarana dan sarana kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana dimaksud setelah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupalen Bangkalan menerbilkan sertifikat hak atas tanah.
- (6) Penyerahan prasarana dan sarana kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah lentang Penetapan Stalus Penggunaan.
- (7) Saluan Kerja Perangkat Daerah yang menerima asset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna.
- (1) Prasarana, sarana dan utilitas lertentu yang telah diserahkan kepada Pemerinlah Daerah dikelola Pemerinlah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayal (1) tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal25
- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan kewajiban pengembang dalam menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangannya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan dimaksud secara efektif.
Sehubungan dengan hal terse but, perlu dilakukan penyerahan beberapa prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan tersebut oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah. Hal tersebut perlu dilakukan dalam rangka upaya terciptanya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian Iingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
Bahwa ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, mengamanahkan pengaturan tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas tersebut diatur dalam Peraturan Daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Peru mahan dan Permukiman.
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas

Pasal14Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas

Huruf cYang dimaksud dengan prinsip kepastian hukum adalah menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah serta kondisi dan kebutuhan masyarakat.Huruf dYang dimaksud dengan prinsip keberpihakan adalah Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman.Huruf eYang dimaksud dengan prinsip keberlanjutan yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.Cukup jelasCukup jelasCukup jelasCukup jelasHuruf aAngka 1Cukup jelasAngka 2Cukup jelasAngka 3Cukup jelasAngka 4Yang dimaksud dengan tempat pembuangan sampah adalah fasilitas pembuangan sampah yang antara lain fasilitas pengumpulan, pemilahan dan pengolahan sampah.Huruf bCukup jelasHuruf cCukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas

Pasal17Cukup je/as
PENJELASAN
Pasal 19

Ayal (1)

Cukup jeJasAyal (2)Huruf aCukup jelasHuruf bSurat kuasa dimaksud dicabut oleh pengembang, pada saat pengembang telah membual akta Nolaris pernyalaan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana. sarana. dan utilitas oleh pengembang kepada Pemerinlah Daerah.Huruf cCukup jelasAyat (3)Cukup jelasPasal20Cukup jeJasPasal21Cukup jelasPasal22Ayat (1)Cukup jelasAyal (2)Pengernbang dalam kelentuan ini adalah pengembang yang lelah dinyatakan pailil berdasarkan putusan pengadilan yang lelah berkekualan hukum lelap.Ayat (3)Cukup jelasAyal (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasAyat (6)Cukup jelasAyal (7)Cukup jelasPasal23Cukup jelasPasal24Cukup jelasPasal25Cukup jelasPasal26Cukup jelasPasal27Cukup jelasPasal28Cukup jelas•Pasal29Cukup jelasPasal30Cukup jelasPasal31CukupjelasPasal32Cukup jelasPasal33Cukup jelasPasal34Cukup jelas20