PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 28 Tahun 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BANJARMASIN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR :.i- TAHUN 2012
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS BINA MARGA KOTA BANJARMASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN, a.
bahwa sebagai realisasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin maka perlu untuk mengatur dan menyusun tugas pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi Dinas Bina Marga Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
1
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) Sebagai UndangUndang;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2
r*\
^
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
-^
n
MEMUTUSKAN
Menetapkan : MARGA KOTA BANJARMASIN.
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS BINA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;
5. Dinas adalah Dinas Bina Marga Kota Banjarmasin;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga Kota Banjarmasin;
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Bina Marga Kota Banjarmasin;
8. Sekretariat/ Bidang/ Sub Bagian/ Seksi Dinas adalah Sekretariat/ Bidang/ Sub Bagian/ Seksi Dinas Bina Marga Kota Banjarmasin;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok PNS Dinas Bina Marga Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing;
10. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga Kota Banjarmasin.
r :)
'»
4
/^)
&gt;-n
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23);
- f*\
n
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

Susunan organisasi Dinas terdiri dari :
Dinas;
Sekretariat:
- -Sub Bagian Umum;
- -Sub Bagian Kepegawaian;
- -Sub Bagian Keuangan.
Bidang Program :
- -Seksi Penyusunan Program;
- -Seksi Sistem Informasi;
- -Seksi Monitoring dan Evaluasi.
Bidang Jalan :
- -Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan;
- -Seksi Preservasi Jalan;
- -Seksi Pembangunan Jalan.
- e. Bidang Jembatan :
- -Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jembatan;
- -Seksi Preservasi Jembatan;
- -Seksi Pembagunan Jembatan.
Bidang PJU dan Reklame :
- -Seksi Perencanaan dan Pengawasan PJU dan Reklame;
- -Seksi PJU;
- -Seksi Reklame.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- ^-v
- -^
Bagian Kedua
Dinas
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang bina program, pembangunan jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum dan reklame.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pekerjaan umum sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina marga;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bina program;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian, evaluasi perencanaan dan pengawasan, preservasi dan pembangunan jalan;
- e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian, evaluasi perencanaan dan pengawasan, preservasi dan pembangunan jembatan;
- f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian, evaluasi perencanaan dan pengawasan pembangunan/pemasangan penerangan jalan umum dan reklame.
- g. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis;
- h. pengelolaan urusan kesekretariatan.
n
f-K
Bagian Keempat
Bidang Program
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 8

Bidang Program mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan dan petunjuk teknis, pengumpulan dan pengolahan data, perumusan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan bidang kebinamargaan serta melaksanakan koordinasi dan pengelolaan administrasi program.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 8, Bidang Program mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan dan pengkoordinasian perencanaan program bidang kebinamargaan;
- b. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data bidang kebinamargaan;
- c. pelayanan informasi program dan kegiatan bidang kebinamargaan;
- d. menyelenggarakan rangkuman laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan pelaksanaan kegiatan bidang kebinamargaan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang kebinamargaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 10

- (1) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan penyusunan program yang dihimpun dari rencana kerja masing-masing bidang baik jangka pendek, menengah dan panjang serta mengkoordinasikan penyusunan laporan realisasi.
- (2) Seksi Sistem Informasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, mengolah data pelayanan informasi terhadap pelaksanaan dalam bidang kebinamargaan serta menerapkan norma standar dan pedoman teknis untuk kegiatan pelaksanaan dalam bidang kebinamargaan.
:i
\'j-l
n
- ^•s
- (3) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyiapkan, mengumpulkan bahan monitoring dan pelaksanaan evaluasi terhadap program kegiatan dan pelaksanaan kegiatan serta mengumpulkan, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan setiap kegiatan.
Bagian Kelima
Bidang Jalan
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 11

Bidang Jalan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pengawasan, pembangunan dan preservasi jalan.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 11, Bidang Jalan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis pembangunan dan preservasi jalan;
- b. penyelenggaraan pengendalian dan operasional pembangunan dan preservasi jalan;
- c. pelaksanaan tugas teknis pembangunan dan preservasi jalan;
- d. pelaksanaan tugas teknis perencanaan dan pengawasan pembangunan dan preservasi jalan;
- e. penanggulangan dan penanganan keadaaan darurat;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 13

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, inventarisasi dan pengawasan pembangunan serta preservasi jalan.
2. (2)
3. Seksi Preservasi Jalan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan jalan, pemantauan dan monitoring kondisi jalan sebagai upaya peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan jalan.
\'Hr\
n
- (3) Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis pembangunan jalan dalam rangka pengembangan pembangunan kota dan penanganan keadaan darurat.
Bagian Keenam
Bidang Jembatan
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 14

Bidang Jembatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pengawasan, pembangunan dan preservasi jembatan.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 15

- ^ Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal
14, Bidang Jembatan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis pembangunan dan preservasi jembatan;
- b. penyelenggaraan pengendalian dan operasional pembangunan dan preservasi jembatan;
- c. pelaksanaan tugas teknis pembangunan dan preservasi jembatan;
- d. pelaksanaan tugas teknis perencanaan dan pengawasan pembangunan dan preservasi jembatan;
- e. penanggulangan dan penanganan keadaaan darurat;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 16

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jembatan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, inventarisasi dan pengawasan pembangunan serta preservasi jembatan.
- (2) Seksi Preservasi Jembatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan jembatan, pemantauan dan monitoring kondisi jembatan sebagai upaya peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan jembatan.
"1
f"}
^
- (1) Seksi Perencanaan dan Pengawasan PJU dan Reklame mempunyai tugas pokok menyusun grand design perencanaan penataan pemasangan PJU dan Reklame serta melaksanakan operasional pengawasan pemasangan PJU dan Reklame.
- (2) Seksi PJU mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian, pengaturan dan pembangunan/pemasangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum.
- (3) Seksi Reklame mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian, pengaturan dan penataan serta pemberian rekomendasi perijinan pemasangan reklame.
Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditempatkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis Dinas
BAB II - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 21

- (1) Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
\yj
^^
f}
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan pada Dinas yang bersangkutan dan memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi, serta dengan instansi lain diluar Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 26

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 27

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Sekretaris Dinas sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Dinas, atau apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan bersamaan, sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Dinas adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Dinas yang tertinggi dalam pangkat dan jabatan.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 28

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan kepada Walikota secara tertib dan berkala melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 29

Laporan Kepala Bidang pada Dinas dihimpun oleh Kepala Sub Bagian Umum melalui Sekretaris dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Dengan berlakunya peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tugas pokok, fungsi ' dan tata kerja Dinas Bina Marga Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
I
n
•r^
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.
Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal 6 Juli 2D12
WALIKOTA BANJARMASIN,
Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal ? Juli 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,
Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 5°