UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1971
Tentang PENJELASAN UMUM.
Berlaku: 5 tahun 1969
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR7TAHUN1971 TENTANG KETENTUAN POKOK KEARSIPAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa untuk kepentingan generasi yang akan datang perlu diselamatkan bahan-bahan bukti yang nyata, benar dan lengkap mengenai kehidupan kebangsaan Bangsa Indonesia dimasa yang lampau, sekarang dan yang akan datang, dan berhubungan dengan itu perlu diatur ketentuan-ketentuan pokok tentang Kearsipan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyempurnaan administrasi aparatur Negara, khususnya dibidang kearsipan, materi yang terdapat dalam Undang-undang No. 19 Prps. tahun 1961 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
- 1. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 5 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 36);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN :
Mencabut
- Undang-undang No. 19 Prps. tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 3 1 0).
Menetapkan
- Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan.
BAB I
Pasal 1

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan "arsip" ialah:
- a. naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah;
- b. naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-badan Swasta dan/ atau perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.
BAB I
Pasal 2

Fungsi arsip membedakan:
- a. arsip dinamis yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara;
- b. arsip-arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan-kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara.
BAB I
Pasal 3

Tujuan kearsipan ialah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungan jawab nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggung-jawaban tersebut bagi kegiatan Pemerintah.
BAB II - TUGAS PEMERINTAH.
Pasal 4

- (1) Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Undangundang ini adalah dalam wewenang dan tanggung-jawab sepenuhnya dari Pemerintah.
- (2) Pemerintah berkewajiban untuk mengamankan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Undang-undang ini sebagai bukti pertanggung-jawaban nasional, yang pengusahaannya dilakukan berdasarkan perundingan atau ganti rugi dengan pihak yang menguasai sebelumnya.
BAB II - TUGAS PEMERINTAH.
Pasal 5

Dalam melaksanakan penguasaan termaksud dalam Pasal 4 Undangundang ini Pemerintah berusaha menerbitkan:
- a. penyelenggaraan arsip-arsip dinamis;
- b. pengumpulan, penyimpanan, perawatan, penyelamatan serta penggunaan arsip statis.
BAB II - TUGAS PEMERINTAH.
Pasal 6

Pemerintah mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan nasional dengan menggiatkan usaha-usaha:
- a. penyelenggaraan kearsipan yang membimbing ke arah kesempurnaan;
- b. pendidikan kader ahli kearsipan;
- c. penerangan/kontrole/pengawasan;
- d. perlengkapan-perlengkapan teknis-kearsipan; dan
- e. penyelidikan-penyelidikan ilmiah dibidang kearsipan pada umumnya.
BAB II - TUGAS PEMERINTAH.
Pasal 7

- (1) Pemerintah mengadakan, mengatur dan mengawasi pendidikan tenaga ahli kearsipan.
- (2) Pemerintah mengatur kedudukan hukum dan kewenangan tenaga ahli kearsipan.
- (3) Pemerintah melakukan usaha-usaha khusus untuk menjamin kesehatan tenaga ahli kearsipan sesuai dengan fungsi serta tugas dalam lingkungannya.
BAB III - ORGANISASI KEARSIPAN.
Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas termaksud dalam Pasal 5 Undang-undang ini, maka Pemerintah membentuk organisasi kearsipan yang terdiri dari:
- (1) Unit-unit Kearsipan pada Lembaga-lembaga Negara dan Badanbadan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (2) a. Arsip Nasional di Ibu-Kota Republik Indonesia sebagai inti organisasi dari pada Lembaga Kearsipan Nasional selanjutnya disebut Arsip Nasional Pusat;
- b. Arsip Nasional ditiap-tiap lbu-Kota Daerah Tingkat I, termasuk Daerah-daerah yang setingkat dengan Daerah Tingkat I, selanjutnya disebut Arsip Nasional Daerah.
BAB IV
Pasal 9

- (1) Arsip Nasional Pusat wajib menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Undang-undang ini dari Lembaga-lembaga Negara dan Badanbadan Pemerintah Pusat.
Arsip ...
REPUBLIK INDONESIA
- (2) Arsip Nasional Daerah wajib menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Undang-undang ini dari Lembaga lembaga dan Badan-badan Pemerintah Daerah serta Badan-badan Pemerintah Pusat di tingkat Daerah.
- (3) Arsip Nasional Pusat maupun Arsip Nasional Daerah wajib menyimpan, memelihara dan penyelamatkan arsip yang berasal dari Badan-badan swasta dan/atau perorangan.
BAB IV
Pasal 10

- (1) Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintah Pusat maupun Daerah wajib mengatur, menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-undang ini.
- (2) Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintah Pusat wajib menyerahkan naskah-naskah arsip sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 huruf b Undang-undang ini kepada Arsip Nasional Pusat.
- (3) Lembaga-lembaga dan Badan-badan Pemerintahan Daerah, serta Badan-badan Pemerintah Pusat ditingkat Daerah, wajib menyerahkan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Undang-undang ini kepada Arsip Nasional Daerah.
BAB V - KETENTUAN PIDANA.
Pasal 11

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Undangundang, ini dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Barangsiapa yang menyimpan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Undang-undang ini, yang dengan sengaja memberitahukan hal-hal tentang isi naskah itu kepada pihak ketiga yang tidak berhak mengetahuinya sedang ia diwajibkan merahasiakan hal-hal tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Tindak pidana yang termaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah kejahatan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundangan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 13

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran. Negara Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 1971. Sekretaris Negara Republik Indonesia,
ALAMSJAH
Letnan Jenderal T.N.I.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 1971. Presiden Republik Indonesia,
SOEHARTO
Jenderal T.N.I.
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 1

.
Yang dimaksud dengan naskah-naskah dalam bentuk corak bagaimanapun juga dari sesuatu arsip dalam pasal ini adalah meliputi baik yang tertulis maupun yang dapat dilihat dan didengar seperti halnya hasil-hasil rekaman, film dan lain sebagainya.
Yang dimaksud dengan berkelompok ialah naskah-naskah yang berisikan hal-hal yang berhubungan satu dengan lain yang dihimpun dalam satu berkas tersendiri mengenai masalah yang sama.
Dalam pasal ini ditegaskan pula perbedaan antara fungsi arsip dalam tata pemerintahan (huruf a) dan fungsi dalam kehidupan nasional (huruf b). Hakekat daripada perbedaan ini terdapat dalam pasal 4 yakni pengamanan daripada pertanggung-jawaban di bidang nasional dan di bidang pemerintahan.
Dengan Lembaga-lembaga Negara dimaksudkan Lembaga-lembaga Negara seperti ditetapkan dalam Undang-undang Dasar 1945,
Sedangkan yang dimaksudkan dengan Badan-badan pemerintahan ialah:
- a. seluruh aparatur Pemerintah, termasuk dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang modalnya untuk sebagian atau seluruhnya berasal dari pemerintah, dan
- b. badan-badan Pemerintah yang akan/sudah dilebur pada waktu Undang-undang ini dikeluarkan.
PENJELASAN
Pasal 2

.
Arsip merupakan sesuatu yang hidup, tumbuh, dan terus berubah seirama dengan tata kehidupan masyarakat maupun dengan tata-pemerintahan. Pasal 2 ini menegaskan adanya dua jenis sifat dan arti arsip secara fungsionil, yakni :
- a. arsip dinamis, sebagai arsip yang senantiasa masih berubah nilai dan artinya menurutkan fungsinya; dan
- b. arsip statis, sebagai arsip yang sudah mencapai taraf nilai yang abadi khusus sebagai bahan pertanggung-jawab nasional/pemerintahan.
Adalah perlu sekali ditentukan secara tegas tentang cara-cara penilaian arsip menurut fungsinya ini, baik tentang penentuan nilai dari arti menurut usia/jangka waktu dan/ataupun menurut evaluasi daya-gunanya. Cara-cara penilaian tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundangan.
Perbedaan fungsi ini menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas dan penguasaannya oleh Pemerintah sebagai ternyata dalam pasal 5 dan dasar organisasi kearsipan nasional seperti ternyata dalam pasal 8 yang sebagai keseluruhan tercakup dalam pasal-pasal 3, 6 dan 7.
PENJELASAN
Pasal 3

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

dan 5.
Pemerintah menguasai arsip-arsip sendiri secara menyeluruh sesuai dengan fungsifungsinya dalam pasal 2 (huruf a) dan (huruf b) Undang-undang ini. Penguasaan itu dlaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut :
- a. penyelenggaraan tata-kearsipan di seluruh aparatur,
- b. menentukan syarat-syarat pengamanan arsip-arsip, termasuk dalam hal ini naskahnaskah:
1. Yang diterima oleh dan/atau terjadi karena pelaksanaan kegiatan perorangan/Badan-badan Swasta yang secara hukum sudah beralih kepada Lembaga-lembaga Negara/Badan-badan Pemerintahan;
2. Yang karena perjanjian ataupun berdasarkan ketentuan-ketentuan lain atau ketentuan-ketentuan sebelumnya telah berada dalam tanggung-jawab pusatpusat penyimpanan arsip yang telah ditentukan oleh Pemerintah;
3. Yang merupakan reproduksi dalam bentuk apa pun dari pada arsip dimaksud dalam pasal 1 huruf a.
Pengamanan di bidang nasional meliputi persoalan dengan cara bagaimana arsip-arsip swasta, perorangan dapat diselamatkan demi kepentingan nasional.
Demikian Pula soal arsip Pemerintah yang sebelum adanya Undang-undang ini berada di luar penguasaan Pemerintah Republik Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri.
PENJELASAN
Pasal 6

dan 7.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

.
Dalam organisasi Kearsipan terdapatlah perbedaan azasi yang ditentukan dalam pasal 2, yaitu :
- a. arsip dinamis
- b. arsip statis/abadi.
Arsip dinamis adalah arsip-arsip aparatur pemerintahan/Negara yang berada dalam lingkungan Lembaga-lembaga Negara yang berada dalam lingkungan Lembagalembaga Negara dan Badan-badan Pemerintah dan secara fungsionil masih aktuil dan berlaku, tetapi menuju ke arah pengabdian sesuai dengan fungsi, usia dan nilainya.
Organisasi daripada arsip dinamis ini berada dalam Lembaga-lembaga Negara/Badanbadan Pemerintahan yang bersangkutan.
Untuk arsip statis/abadi (pasal 2 huruf b) dibentuk organisasi kearsipan yang berintikan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai pusat penyimpanan (penyelamatan, pengolahan dan penyediaan) bahan bukti seluruh pertanggung-jawaban Pemerintah maupun Bangsa.
Bahwa karena itu Arsip Nasional di samping kewajibannya melaksanakan tujuan sebagai termaktub dalam psal 3 Undang-undang ini, berkewajiban Pula untuk mengolah dan menyediakan bahan-bahan bukti itu guna keperluan ilmiah.
Sesuai dengan luasnya daerah Republik Indonesia dan tata pemerintahan Republik Indonesia, di tiap-tiap Ibukota Daerah tingkat I atau Daerah-daerah yang setingkat dengan Daerah tingkat I dibentuk pula Arsip Nasional Daerah.
Segala sesuatu yang bersangkutan dengan organisasi Kearsipan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.
PENJELASAN
Pasal 9

dan 10.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11

.
Istilah "memiliki" dalam ayat (1) pasal ini ialah sikap perbuatan sebagai pemilik yang sah terhadap sesuatu barang, yakni sikap perbuatan menguasai barang itu seolah-olah ia pemiliknya, yang dengan demikian ia dapat berbuat sekehendak hatinya atas barang tersebut.
Dalam hal ini tidak dipersoalkan perbuatan-perbuatan yang mendahului pemilikan tersebut. Hal-hal ini telah ditampung dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
PENJELASAN
Pasal 12

dan 13.
Cukup jelas.
(Termasuk Lembaran-Negara Republik Indonesia
tahun 1971 No. 32)
--------------------------------
CATATAN
Kutipan:
LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG