PERATURAN DAERAH Unknown Nomor IO Tahun 2023
Tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGI{A MENENGAH DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2OL6.2O2L
Berlaku: 12 Tahun 1950
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH I{ABUPATEN SITUBONDO NOMOR IO TAHUN 2OL6 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGI{A MENENGAH DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2OL6.2O2L
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pas al 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OL5, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 20 t6-2O21;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Linglmngan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301;
3. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286).;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2OO4 Nomor !O4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\; 5.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pr.rsat dan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6.
4. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor aTOOl; 7.
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang Penataan Ruang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a725); 8.
6. Undang-Undang Nomor 23 TaLrun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telatr beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangLrnan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a6631;
8. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 46641;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusun€u1., Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48L7);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 1L4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. L6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2oo7 Tentang Penetapan, Pengesahan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
6. L7 . Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2OL5-2OL9 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyrsunan Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerakr (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. L9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 rahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukr-rm Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL5 Nomor 2036);
Menetapkan :
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2OOg tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2OO5-2O25;
2. 2L. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2Ol2 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2OLL-2O3L;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2Ol4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2Ol4-2O19;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2OL2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2OL3 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033.
Dengan Persetujuan Bersama
DEUIAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO dan
BUPATI SITUBONDO
MEMUTUSI(AN :
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGI(A MENENGAH DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2OL6-2O2L.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) RPJMD disusun berdasarkan asas:
- a. demokrasi;
- b. berkeadilan;
- c. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- d. tata kelola pemerintahan yang baik;
- e. berkelanjutan; dan
- f. berwawasan lingkungan.
8. (21 RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berpedoman pada RPJMN, RPJPD dan RTRW.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3

RPJMD bertujuan untuk menjadi acuan pemecahan permasalahan daerah melalui: dasar
- a. koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat;
- c. partisipasi masyarakat; dan
- d. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
BAB III - RUANG LINGKUP DAN FUNGSI Pasal 4
Pasal 5

RPJMD dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan :
- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
- b. Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan perencanaan penganggaran.
PENJELASAN
Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas demokrasi adalah asas dengan melakukan penyerapan aspirasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
Yang dimaksud dengan asas berkeadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
Yang dimaksud dengan asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
Yang dimaksud dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah asas-asas yang dijadikan dasar dan tatacara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat, bebas dari kedzaliman, pelanggaran peraturan tindakan penyalahgunaan wewen&amp;flg, dan tindakan sewenangwenang.
Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan adalah asas yang memperhatikan peningkatan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO NOMOR B