PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 49 Tahun 2016
Tentang PENATAAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN DAN RUANG MILIK JALAN PADA RUAS JALAN DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK
Berlaku: 14 November 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 49 TAHUN 2016
TENTANG
PENATAAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN DAN RUANG MILIK JALAN PADA RUAS JALAN DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
- a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban dan keserasian lingkungan, perlu dilakukan penataan bangunan pada ruas jalan dalam Wilayah Kota Pontianak ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang tentang Penataan Garis Sempadan Bangunan dan Ruang Milik Jalan Pada Ruas Jalan Dalam Wilayah Kota Pontianak;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 132) ;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ;
Menetapkan
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Nomor 83 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5393);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 11 seri E Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 seri E Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3) ;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 seri D Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 117);
17. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 dan Nomor 15 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7 seri E Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN DAN RUANG MILIK JALAN PADA RUAS JALAN
: DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK.
KETENTUAN UMUM
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan dalam rangka penataan GSB dan RMJ demi terciptanya lingkungan yang teratur, tertib dan selaras.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:
- a. penataan GSB dan RMJ;
- b. ketentuan peralihan; dan
- c. ketentuan penutup.
BAB III
Pasal 5

- (1) GSB dan RMJ dilaksanakan dengan tujuan menciptakan lingkungan yang teratur, tertib dan selaras.
- (2) Ruang lingkup penataan GSB dan RMJ meliputi ruas Jalan dalam Wilayah Kota Pontianak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penataan GSB dan RMJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Lampiran I sebagaimana tercantum pada ayat (3) memuat tabulasi ruas jalan dan jarak garis sempadan bangunan.
BAB III
Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan pembangunan di kawasan penataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, harus melakukan penyesuaian dengan penataan tersebut.
- (2) Dinas / Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan harus berpedoman dan menyesuaikan dengan penataan kawasan.