UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 10 Tahun 1990
Tentang MEDAN, DAN UJUNG PANDANG
Berlaku: 10 TAHUN 1990
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara perlu dibentuk di setiap ibukota
- b. bahwa Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga baru yang pembentukannya memerlukan perencanaan serta persiapan yang sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaannya dilakukan secara bertahap;
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha propinsi; ditjen Peraturan Perundang-undangan
- c. bahwa untuk tahap pertama, dipandang perlu membentuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang perlu ditetapkan dengan undang-undang;
Mengingat : 1.
- Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3316);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA, MEDAN, DAN UJUNG PANDANG.
N/A
Pasal 1

Membentuk tiga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara masing-masing:
1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, berkedudukan di Jakarta;
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, berkedudukan di Medan;
3. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang, berkedudukan di Ujung Pandang. Pasal 2 (1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, daerah hukumnya meliputi Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. ditjen Peraturan Perundang-undangan
- (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Lampung.
- (3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang, daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, dan Irian Jaya.
N/A
Pasal 3

Daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang sebagaimana ditemukan dalam Pasal 2 Undang-undang ini, berlaku sampai terbentuknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
N/A
Pasal 4

Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 :
- a. telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi dalam lingkungan Peradilan Umum di seluruh daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tetap diperiksa oleh Pengadilan Tinggi tersebut;
- b. sudah diajukan kepada Pengadilan Tinggi dalam lingkungan Peradilan Umum di seluruh daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
N/A
Pasal 5

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal mulai diterapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1990 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ditjen Peraturan Perundang-undangan
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1990 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MOERDIONO
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai bagian dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dibentuk dengan undang- undang. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di setiap ibukota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi yang bersangkutan.
Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara akan ada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan di setiap ibukota propinsi di seluruh Indonesia. Tetapi mengingat Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga baru, yang pembentukannya memerlukan perencanaan serta persiapan sebaik-baiknya, terutama dari segi penyiapan perangkat lunak dan perangkat kerasnya, maka oleh karenanya pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara perlu dilakukan secara bertahap. Ini berarti, bilamana saatnya telah memungkinkan, maka di setiap ibukota propinsi dibentuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi yang bersangkutan. ditjen Peraturan Perundang-undangan
PENJELASAN
Pasal 3

Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara berkedudukan di setiap, ibukota propinsi. Akan tetapi sesuai dengan penjelasan umum dan penjelasan
PENJELASAN
Pasal 145 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, pembentukannya akan dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan baik faktor yang bersifat teknis maupun non teknis.

Untuk tahap pertama dalam Undang-undang ini dibentuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang, dengan daerah hukum sebagaimana ditentukan dalam
PENJELASAN
Pasal 4

Huruf a Yang dimaksud dengan Pengadilan Tinggi dalam lingkungan Peradilan Umum adalah Pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Ini berarti sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, atau Samarinda, tetap diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Demikian pula halnya dengan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara yang sudah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi dalam lingkungan Peradilan Umum di seluruh daerah hukum ditjen Peraturan Perundang-undangan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan atau Ujung Pandang.Huruf bSengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah diajukan kepada Pengadilan Tinggi Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, atau Samarinda, tetapi belum diperiksa, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Begitu pula halnya dengan sengketa Tata Usaha Negara yang sudah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Tinggi dalam lingkungan Peradilan Umum di seluruh daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan atau Ujung Pandang.##
PENJELASAN
Pasal 5

Pasal 145 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa penerapan Undang-undang tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah, yaitu selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 diundangkan. Dengan ketentuan ini, bilamana kemudian ditetapkan Peraturan Pemerintah untuk menyatakan dimulainya penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka tanggal mulai diterapkannya Undang-undang tersebut juga akan menjadi tanggal mulai berlakunya secara efektif Undang-undang ini.

ditjen Peraturan Perundang-undangan