PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 28 Tahun 2016
Tentang KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH
Berlaku: 28 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI WAKATOBI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI WAKATOBI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan daerah, perlu dilakukan upaya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Wakatobi perlu mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif produk unggulan dan daya tarik kawasan di pasar domestik;
- c. bahwa untuk mengembangkan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Wakatobi diperlukan langkah-langkah yang terpadu, komprehensip dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
4. : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 1);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan wilayah geogragis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
5. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya.
6. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.
7. Kawasan Stragis Cepat Tumbuh adalah bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.
8. Rencana Induk adalah rencana pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Wakatobi yang memuat kebijakan dan strategi pengelolaan potensi, masalah dan peluang pengembangan kawasan yang disusun kedalam skenario arah kebijakan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurung waktu lima tahunan yang diimplementasikan melalui rencana pengusahaan dan rencana tindak.
9. Rencana Tindak adalah rencana implementasi pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Wakatobi yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam rencana induk.
10. Pusat Pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kegiatan ekonomi yang sudah berkembang dan berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan, jasa dan industri pengolahan.
11. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
BAB II - KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH
Pasal 2

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Wakatobi terdiri dari :
- a. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pengembangan Pariwisata yaitu :
1. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Liya dan sekitarnya (Kawasan Pengembangan Pariwisata Berbasis Kampung Adat) meliputi : Desa Liya Togo, Desa Liya Bahari, Desa Liya Mawi, Desa Liya Onemelangka dan Desa Numana;
2. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Tindoi dan sekitarnya (Kawasan Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata) meliputi : Desa Waginopo, Desa Padaraya, Desa Posalu, Desa Tindoi, Desa Tindoi Timur, Desa Pookambua dan Desa Maleko;
3. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Wanci dan sekitarnya (Kawasan Pengembangan Pariwisata Berbasis Wisata Kanal) meliputi : Desa Mola Utara, Desa Mola Selatan, Desa Mola Bahari, Desa Mola Nelayan Bhakti, Desa Mola Samaturu, Kelurahan Mandati I, Kelurahan Mandati II, Kelurahan Mandati III, Kelurahan Pongo, Kelurahan Wanci, Kelurahan Wandoka, Kelurahan Wandoka Utara dan Kelurahan Wandoka Selatan;
4. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Pulau Kapota dan sekitarnya (Kawasan Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekowisata) meliputi : Desa Kapota, Desa Kabita, Desa Kabita Togo, Desa Kapota Utara dan Desa Wisata Kollo;
5. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Ambeua dan sekitarnya (Kawasan Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata Komoditi Kano) meliputi : Desa Lagiwae, Desa Kalimas, Desa Laulua, Desa Lewuto, Desa Balasuna dan Desa Ollo;
6. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Pajam dan sekitarnya (Kawasan Pengembangan Pariwisata Berbasis Kampung Adat) meliputi : Desa Pajam, Desa Peropa dan Desa Tampara;
7. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Waha dan sekitarnya (Kawasan Pengembangan Pariwisata Berbasis Kampung Adat) meliputi : Desa Waitii, Desa Waitii Barat, Desa Kollo Soha, Desa Lamanggau, Desa Teemoane, Kelurahan Waha dan Kelurahan Onemay;
8. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Puncak Kahianga dan sekitarnya (Kawasan Pengembangan Agrowisata) meliputi : Desa Kahianga, Kelurahan Patipelong, Kelurahan Tongano Barat, Kelurahan Tongano Timur dan Desa Timu;
9. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Kulati dan sekitarnya (Kawasan Pengembangan Ekowisata) meliputi : Desa Kulati, Desa Dete dan Desa Wawotimu;
10. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Popalia dan sekitarnya (Kawasan Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Tukang Besi) meliputi : Desa Sowa, Desa Popalia, Desa Waloindi, Desa Oihu dan Desa Haka;
11. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Wali dan sekitarnya (Kawasan Pengembangan Pariwisata Berbasis Kampung Adat) meliputi: Desa Jaya Makmur, Desa Lagongga dan Desa Wali;
- b. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pengembangan Perikanan, yaitu :
1. Kawasan Pengembangan Perikanan Tangkap Laut Dalam (Minapolitan) meliputi : Desa Mola Utara, Desa Mola Selatan, Desa Mola Bahari, Desa Mola Nelayan Bhakti, Desa Mola Samaturu, Wandoka, Desa Sombu, Desa Waha dan Desa Waetuno;
2. Kawasan Budidaya Rumput Laut (Minapolitan): Desa Sandi, Desa Langge, Desa Darawa, Desa Lentea, Desa Waduri dan Desa Balasuna;
3. Kawasan Komoditi Olahan Ikan (Minapolitan) meliputi : Desa Waitii, Desa Waitii Barat, Desa Kollo Soha dan Desa Teemoane;
4. Kawasan Pengembangan Perikanan Tangkap Laut Dalam (Minapolitan) meliputi: Desa Wali, Desa Lagongga dan Desa Jaya Makmur.
- c. Kawasan Strategis Sentra Perdagangan Antar Pulau yaitu :
1. Kawasan Pelabuhan Niaga dan Pelabuhan Wisata meliputi : Desa Numana, Kelurahan Wanci, Kelurahan Mandati, Hoga, Kelurahan Tampara, Kelurahan Buranga, Kelurahan Waha, Usuku, Kelurahan Rukuwa dan Kelurahan Taipabu;
2. Kawasan Pasar Rakyat: Desa Waitii, Usuku, Kelurahan Taipabu, Kelurahan Wanci, Kelurahan Ambeua;
3. Kawasan Sentra Kerajinan, Industri Kecil dan Menengah: Desa Kahianga, Desa Patua, Desa Patua II, Desa Ollo, Desa Pajam, Desa Padaraya, Desa Patuno dan Wandoka;
BAB III - PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN
Pasal 3

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Wakatobi diselenggarakan dengan prinsip :
- a. penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi;
- b. kepastian hukum tentang jaminan keamanan investasi, kemudahan dan transparansi pengelolaan perizinan usaha, keharmonisan hubungan investor dan tenaga kerja dan keadilan di antara pelaku usaha di hulu hingga hilir;
- c. keterpaduan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan kegiatan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
- d. peningkatan keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antara pelaku usaha skala besar, dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pemberdayaan masyarakat UMKM;
- e. pengutamaan keterkaitan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha dan antar kawasan seperti mengupayakan keterkaitan pengembangan pusat pertumbuhan dengan sentra produksi dikawasan sekitarnya;
- f. pengembangan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- g. pengutamaan ilmu pengetahuan dan tehnologi guna meningkatkan daya guna dan hasil guna industri pengolahan didalam negeri berbahan baku lokal dengan tujuan ekspor dalam bentuk barang jadi.
BAB III - PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN
Pasal 4

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Wakatobi bertujuan :
- a. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Wakatobi;
- b. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya spesifik daerah bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan kelestarian lingkungan; dan
- c. menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah.
BAB III - PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN
Pasal 5

- (1) Pemilihan dan penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Wakatobi berdasarkan pada :
- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. hasil studi kelayakan lokasi;
- c. kebijakan pengembangan kawasan daerah yang meliputi Rencana Induk, Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan.
- (2) Pemilihan dan penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi kebijakan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pemilihan dan penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipublikasikan kepada masyarakat dan dunia usaha secara transparan.
BAB III - PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN
Pasal 6

- (1) Pemilihan dan penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Wakatobi ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.
BAB IV - PENGEMBANGAN KAWASAN
Pasal 7

- (1) Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di kecamatan merupakan bagian dari Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Wakatobi.
- (2) Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Wakatobi merupakan bagian dari Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Provinsi.
BAB IV - PENGEMBANGAN KAWASAN
Pasal 8

- (1) Pelaku usaha baik skala mikro kecil, menengah dan besar merupakan pelaku utama Pengembangan sektor riil di Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Wakatobi.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.
Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 3-10-2016
BUPATI WAKATOBI,
TTD/CAP
H. ARHAWI
Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 3-10-2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,
TTD/CAP
JUHAIDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016 NOMOR 28