PERATURAN DAERAH PROVINSI Unknown Nomor 7 Tahun 2011
Tentang PERU BAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Berlaku: 2 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Mengingat
GUBERNURJAWATENGAH
PERATURAN DAERAII PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 7 TA1iTJ~ 2')17
TENTANG
PERU BAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,
- a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 len tang Pajak Daerah dan Rctribusi Dacrah, tclah ditetapkan Perat uran Daerah Provi n si Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 lcntang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak , maka Peraturan Daerah Provinsi .Iawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pcraturan Daerah tcntang Pcrubahan At.a s Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tcngah Nomor 2 Tahun 2011 ten lang Pajak Dacrah Provinsi .Jawa Tcngah;
- l. Undang-Undang Nornor 10 Ta h u n ] 950 tcntang Pcmbentukan Provin si .Jawa Tcngah (Himpunan Peraturan Pcrundang-undangan Ncgara Tahun ] 950 Halarnan 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 1] Tahun ] 974 tentang Pengairan;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pida na (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun ) 983 tcntang Ketentuan Umum dan Tat a Ca ra Pcrpajakan (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3262) scbagaimana tclah diubah bebcrapa kaJi tcrakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 lentang Peruhahan Ke tiga Alas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85);
5. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ] 995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun ] 995 tent.ang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4755);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tcntang Badan Penyelesaian Scngketa Pajak (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 3684);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun ]997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri ] 997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 3987);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pcngadilan Pajak (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4189);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tah un 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarn ba ha n Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. ] 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- ] 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Dacrah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tah un 20] 1 teritang Pembentukan Pcraturan Pcrundang-Undangan (Lernbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik Indoncsia Nomor 5243);
- ] 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pcrner in ta ha n Dacrah [Lernba ra n Ncgara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dcngan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2015 Nomor 58);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukurn Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un ] 983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nornor 3258) scbagaimana telah diu bah dcngan Pcraturan Pcmerintah Nomor 58 Tahun 2010 lcntang Pcrubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Ta hun 1983 t.cntang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
18. Peraturan Pernerin tah Nomor 44 Tah un 1993 tentang Kendaraan Bermotor Dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
- ] 9. Pcraturan Pernerintah Nomor 135 Tahun 2000 ten tang Tata Cara Penyitaa n Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4049, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4099);
20. Peraturan Pcmerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang Pengclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tah un 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnscntif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2010 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
.:
22. Peraturan Pernerintah Nomor 9] Tahun 2010 tentang .Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
23. Peraturan Presiden Rcpublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyclcnggaraan Sistem Adrninistra si Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor l , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2, Tarnbaha n Lembaran Dacrah Provinsi .Jawa Tengah Nomor 32);
26. Pcraturan Dacrah Provinsi .Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 20] 4 ten tang Pcnyidik Pcgawai Negeri Sipil Di Lingkungan Perncrintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 69);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Terigah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
28. Peraturan Dacrah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tcntang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi .Jawa Tengah 20] 6 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9, Tambahan Lernbaran Daerah Provinsi .Jawa Tcngah Nomor 85);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILANRAKYATPROVINSI JAWA TENGAH
dan
GUBERNURJAWATENGAH
MEMUTUSKAN :
PEl&lt;ATURAN DA~RAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PEl~ATURAN DAERAH PROVJNSI ,JAWA.TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.
Menetapkan
5
Pasa!
I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi .Jawa Tcngah Tahun 2011 Nomor 2, Tarnbahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 32), diubah sebagai bcrikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga kcseluruhan Pasal 1 bcrbunyi sebagai berikut : 1 1
Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
:
- l. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pcmerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tah un 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah pcnyelenggaraan urusan pemerintahan olch Pcmerintah Daerah dan Dewan Pcrwakilan Rakyal Daerah menurut asas olonomi dan Tugas Pcmbantuan dengan pr insip otonorni seluasluasnya dalam sistcrn dan prinsip Negara Kcsatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelcnggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang mcnjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaterr/Kota di .Jawa Tengah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sclanjutnya disingkat DPRD adalah lcmbaga perwakilan rakyat dacrah Provinsi .Jawa Tengah yang berkedudukan sebagai un sur penyelcnggara Pcmerintahan Daerah.
8. Pejabat adalah pegawai yang dibcri tugas tertcntu di bidang perpajakan daerah sesuai dcngan ketcntuan peraturan pcrundang-undangan.
9. Pajak Dacrah Provinsi .Jawa Tcngah, yang sclanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada dacrah yang tcrutang olch orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-bcsarnya kemakmuran rakyat..
10. ] O.Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubcrnur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar se luruh pengcluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
11. ] l. Kendaraan Bermolor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan olch pcralalan Lcknik bcrupa motor atau pcralatan lainnya yang berfungsi untuk mcngubah suatu sumber daya energi tertcntu mcnjadi tenaga gerak kendaraan berrnotor yang bcrsangkutan, terrna suk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam opcrasinya rnenggunakan roda dan motor dan tidak mclekat secara pcrmancn scrta kendaraan bcrrnotor yang diopcrasikan di air.
\_.
12. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dany atau orang dengan dipungut bayaran.
2. ] 3. Pajak Kendaraan Bcrrnotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak alas kcpernilikan dan / a tau penguasaan keridaraan bermotor.
3. ]4. Hari adalah Hari Kerja
15. Pengesahan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut pengesahan Ranmor adalah legalitas keridaraan bermotor Lelah melakukan identifikasi dan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
16. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
17. Bea Balik Nama Kendaraan Bcrmotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi kare na jual beli, tukar rnerrukar , hibah, wansan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
7. ] 8. Pajak Bahan Bakar Kcridaraan Bcrmotor yang sclanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak ata s penggunaan bahan baka r keridaraan bcrmotor.
8. ]9. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
20. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen dany atau importir bahan bakar, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
21. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengarnbilan danjatau pemanfaatan air permukaan.
22. Air Permukaan adalah sernua air yang tcrdapat pada permukaan tanah , tidak terrriasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
23. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pernerinta h.
24. Subjck pajak adalah orang pribadi atau badan dan lnsta nsi Pernerintah yang dapat dikeriakan pajak.
25. Wajib Pajak adalah orang pribadi, Badan, Instansi Pernerintah meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan perpajakan daerah.
26. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, rnenyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
27. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tah un kalcnder.
28. Pajak yang tcrutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketcrituan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetoran nya.
30. Pengakuan Piutarig Pajak Keridaraan Bcrrnotor adalah pengakuan piutang yang dilakukan pada saat masa pajak bcrakhir dan penerbitan sural ketetapan pajak dilakukan sccara Sistem Informasi Manajemen.
3. 3 L. Tarif Progrcsif adalah tarif pcmungutan pajak dengan persentase naik yang digunakan sebagai dasar pengcnaan pajak.
32. Restitusi adalah suatu proses pengembalian kelebihan pajak (lebih bayar) yang tercantum dalam Surat Ketetapan kepada Wajib Pajak.
33. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Sural: Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan periyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
34. Pcnagihan Sekctika dan Sekaligus adalah tindakan periagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kcpada pcnanggung pajak t.anpa mcnunggu tanggal jatuh tempo pcmbayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan iahun pajak.
35. Surat Pernberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan zatau pembayaran pajak, objek pajak dan zatau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
36. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang sclanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek pajak dan objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan pcrpajakan daerah.
37. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjut nya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Umum Daerah melalui tcmpal pcmbayaran yang ditunjuk oleh Gu ber nur.
38. Surat Ketetapa n Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jurnlah pajak yang masih harus dibayar.
40. Sural Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tarnbahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adala h Surat Ketetapan Pajak yang mcnentuka n tarnbahan atas jumlah pajak yang tclah ditetapkan.
41. Surat Ketet.apan Pajak Daerah Lebih 8ayar, yang selanjutnya disingkat SKPD.LB, adalah Surat K.etctapan Pajak yang mcncntukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah krcdit pajak lebih besar dari pada pajak yang tcrutang atau seharusnya tidak terutang.
:
8
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang sclanjunya disingkat SKPDN, adalah sural kctctapan pajak yang mcncntukan jumlah pokok pajak sarna besarnya dcngan jumlah krcdit pajak atau pajak tidak tcrutang dan tidak ada krcdit pajak.
43. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat: STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan j atau sanksi administratif bcr upa bunga dan z atau dcnda.
44. Surat Kcputusan Pembctulan adalah surat keput.usan yang mem betulkan kcsalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam pcnerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketctapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 8ayar, Surat Kctetapan Pajak Daerah Kurang 8ayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih 8ayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
45. Nilai .Jual Kendaraan Bcrrnotor, yang sclanjutnya disingkat N,]KB, adalah nilai jual kendaraan bcrmotor yang diperolch berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu keridaraan bcrmotor, scbagaimana tercantum dalam tabel Nilai .Jual Kcndaraan Bcrrnotor scsuai dengan kct.entuan peraturan perundang-undangan.
46. Badan adalah sekumpulan orang dan z atau modal yang merupakan kcsatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditcr, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara , atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Jembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak invcstasi kolekt.if dan bentuk usaha tetap.
47. Instansi Pcmerintah adalah Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah Daerah dan Pemerinlah Kabupaten/Kota.
48. Surat Kcpurusan Kcberatan adalah surat keputusan alas keberatan terhadap Sural Pcmbcritahuan Pajak Tcrutang, Sural Kctetapan Pajak Daerah, Surat Kctetapa n Pajak Dacra h Kurang Sayar, Surat Ketctapan Pajak Dacrah Kurang Sayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Sural Keterapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
49. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
50. Surat Paksa adalah sural perintah membayar utang pajak dan biaya pcnagihan pajak.
51. Pcnyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang pcnanggung pajak, guna dijadikan jaminan unt.uk melunasi utang pajak mcnurut kctcnluan pcrat.uran pcrundang-undangan.
52. .Juru sita pajak adalah pclaksana tindakan pcnagihan pajak yang mcliputi penagihan scketika dan sckaligus, pembcritahuan sural paksa, pcnyitaan dan pcnyanderaan.
53. Perneriksaan adalah serangkaian kegiatan mcnghirnpun dan mcngolah data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objcktif dan profesional bcrdasarkan suatu standar pcmcriksaan untuk menguji kepatuhan pcmcnuhan kewajiban perpajakan daerah darr/ atau untuk tujuan lain dalam rangka mclaksanakan kctcnt.uan pcraturan pcrundang-undangan pcrpajakan dacrah.
54. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil lertentu yang diberi wewcnang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan.
55. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan rnen urut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mcngumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pi dana yang terjadi di bidang perpajakan dacrah dan guna menemukan tersangkanya.
56. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Ncgcri Sipil tertcntu di lingkungan Pcmerintah Provinsi .Jawa Tengah yang dibcri wcwcnang khusus oleh undang-undang untuk mclakukan penyidikan atas pclanggaran peraturan perundangundangan.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga kescluruhan Pasal 9 bcrbunyi sebagai berikut :
Pasal9
2
- (1) Kepemilikan kedua dan seterusnya Kendaraan Bermotor pribadi roda (dua) yang dikategorikan 200 (dua ratus) cc keatas, roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat), dikeriakan tarif secara progresif.
- (2) Bcsarnya tarif progrcsif scbagairnana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. kepernilikan kedua sebesar 2 % (dua persen);
- b. kepemilikan ketiga sebcsar 2,5 %, (dua koma lima pcrscn);
- c. kcpcrnilikan kccmpat scbesar 3 % (tiga pcrsen};
- d. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen).
- (3) Kepemilikan Kendaraan Bcrmotor sebagairnana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas nama dan Zatau alamat yang sarna.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengcnaan tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal J 1 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 12

- (]) PKB dikenakan untuk masa pajak ] 2 (dua bclas) bulan berturut-turut tcrhiturig mulai saat pcndaftaran kcndaraan bcrrnot or atau saat masa pajak bcrakhir.
- (2) Pengcnaan PKJ3yang karcria suatu hal masa pajaknya tidak sampai 12 (dua betas) bulan maka besarnya pajak terutang berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- (3) Bagian dari bulan yang melebihi ] 5 (lima belas) hari dihitung 1 (satu) bulan penuh. 1
- (4) PKB terutang dalam masa pajak terjadi pada saat masa pajak berakhir dan terbitnya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Pengcnaan PKB sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) karena keadaan kahar (force majeur), dapat dilakukan restitusi atas PKB yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang bclurn dilalui.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mcngenai tata cara pelaksanaan restit.usi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dcngan Peraturan Gubernur scsuai ketentuan pcraturan perundang-undangan.
5. Kctentua n Pasal 13 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) ditarnbahkan l (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga kescluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 13

- (]) Setiap Wajib Pajak, wajib mcngisi SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubcrnur paling lambat :
- a. 30 (tiga puluh) hari kerja scja k saat pcnycrahan kcpemilikan dan zatau pcnguasaan untuk kcndaraan baru;
- b. 30 (tiga puluh) hari kcrja sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah bagi Kendaraan l3ermotor dari luar Daerah;
- c. sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB urituk Kendaraan Bermotor yang berasal dari dalam Daerah.
(2a)Pengisian dan penyampaian SPOPD dikecualikan bagi pembayaran PKI3 saat perigesahan Ranrnor.
- (3) Apabila terjadi perubahan atas Kcndaraan Bermotor dalam rnasa PKB, ba ik perubahan warna, berituk , fungsi maupun pcnggantian mcsin , Wajib Pajak bcrkcwajiban melaporkan dengan mcnggunakan SPOPD atau dokumen lain yang dipcrsamakan.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga keseluruhan Pasa! 14 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) apabila tidak dilakukan, dikcnakan derida administratif setinggitingginya Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah).
- (2) Kewajiban mengisi dan mcnyampaikan sPOPt) atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud da la rn Pasal 13 ayat (2a) apabila tidak dilakukan, tidak dikcnakan sanksi administratif.
7. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 17 bcrbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 17

- (1) Pungutan PKB dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban pcrpajakan berdasarkan penetapan Gubernur dibayar dengan mendasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipcrsamakan.
- (3) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan telah divalidasi berfungsi sebagai tanda bukti pelunasan pembayaran PKB.
8. Kctentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diubah , schingga kescluruhan Pasal 18 bcrbunyi scbagai berikut :
Pasa! 18
- (1) PKB haru s dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan pada saat bcrakhirnya masa pajak.
- (2) PKB dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKPO, STPO, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang mcnyebabkan jum!ah PKB yang harus dibayar bertambah.
- (3) Atas pcrmohonan Wajib Pajak sctelah mcmcnuhi pcrsyaratan yang ditcntukan, Gubcrnur dapat mcmberikan pcrsctujuan kepada Wajib Pajak untuk mcnunda pembayaran PKB dcngan dikcriakan bunga 2% (dua pcrsen) setiap bulan.
- (4) Tala cara pembayaran, penyetorari, lempat pcrnbayaran penundaan pembayaran PKB ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
9. Kctentuan Pasal 20 ayaL (1) diubah, schingga kcscluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai bcrikut :
N/A
Pasal 20

- (1) Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membcrikan pcngurangan, kcringanan dan pem be basan PKS.
- (2) Tata eara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (]) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
10. Kctentuan Pasal 38 ayaL (1) diubah, schingga kcsclur uhan Pasal 38 berbunyi scbagai bcrikut :
- (1) Gubernur berdasarkan pcrmohonan Wajib Pajak atau karcna jabatannya dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan SBNKS.
- (2) Tata eara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan SSNKS sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
3. 1] . Ketentuan Pasal 49 ayat (2) diubah, sehingga kescluruhan Pasal 49 bcrbunyi sebagai bcrikut :
N/A
Pasal 49

- (1) Setiap Penycdia BSKS wajib mengisi SPTPf) atau dokumen lain yang dipersamakan, dcngan jelas, benar, dan Jengkap se rta ditandatangani oleh Pcnyedia I3BKS.
- (2) SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Gubernur paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setclah berakhirnya masa PBSKS.
- (3) Bcntuk, isi, kualitas, dan ukuran SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
12. Kctentuan Pasal 50 diubah, sehingga kescluruhan Pasal 50 berbunyi sebagai bcrikut:
PasaJ 50
/\pabila pcnycdia PBBKB tidak mcnyampaikan SIYfPD atau dokumen Jain yang dipersarnakan sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan denda scbesar setinggi-tingginya Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah).
13. Kctentuan pasal 53 aya t (1) diubah, sehingga kescluruhan Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:
- (l) PSSKS terutang harus dilunasi paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sctclah bcrakhirnya masa PS13KS.
- (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Kcput.usan Pembetulan, Surat Kcpurusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah PBSKS yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Pembayaran PSSKS dilakukan di Rekening Kas Urnum Daerah atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Tala cara pembayaran, penyetoran, dan penundaan PSSKS yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Perat.uran Gubernur.
14. Keteruuan Pasal 54 ayat (2) diubah, schingga kcse luru han Pasal 54 berbunyi sebagai bcrikut :
N/A
Pasal 54

- (I) Gubernur dapal menerbitkan STPD apabila
:
- a. PSSKS dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil pcnelitian slyrPD atau dokumen lain yang dipersarnakan terdapat kckurangan pembayaran sebagai akibat salah tubs dan.' a tau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dari/ atau denda.
- (2) .Jurnlah kekurangan PSSKS yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambahkan dengan sanksi administratif berupa bunga sebcsar 2% (dua pcrsen) sctiap bulan untuk paling lama 15 (lima bclas) bulan scjak saat terutangnya PSSKS.
- (3) PBSKS yang tidak atau kurang dibaya r sctclah jatuh tempo pembayaran aiau tc rlarn ba t dibayar dikcnakan sanksi administratif bcrupa bunga se bcsa r 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
15. Kctentuan paragraf 7 dan Pasal 56 dihapus.
16. Ketentuan Pasal 66 dihapus.
17. Kctentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) diu bah, sehingga kescluruhan Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :
- [I] PAP ditetapkan dcngan menerbitkan SKPD atau dok urncn lain yang dipersamakan.
- (2) Penetapan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (J) dilakukan paling lambat 15 (lima belas] hari kerja setelah masa pajak berakhir.
18. Diantara ketentuan Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 67 A, schingga berbunyi scbagai bcrikut : 1 2
,
N/A
Pasal 67

A
- (J) Gubernur bcrdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan PAP.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, kcringanan, dan pembebasan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
19. Kctentuan Pasal 69 ditambahkan 1 (ScHU) ayat baru yaitu ayat (5), schingga kcscluruhan Pasal 69 bcrbunyi sebagai berikut : 1
Pasa169
- (1) PAP dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang disarnakan, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah PAP yang harus dibayar bertambah.
- (2) Atas permohonan Wajib Pajak sctelah memenuhi persyaratan yang ditentuka n, Gubernur dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran PAP dengan dikcnakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (3) Pcmbayaran PAP dilakukan di Rckcning Kas Umum Dacrah atau di tcmpat lain yang ditetapkan olch Gubernur.
- (4) Tata cara pcmbayaran, pcnyetoran dan penundaan PAP yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Pera turan Gubernur.
- (5) Gubernur dapat memberikan kebijakan kepada wajib pajak untuk mclakukan pcmbayaran PAP pada pcriode tertcntu dilakukan secara teratur dan berturut-t urut dengan disertai alasan tertentu.
20. Ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 87 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Atas pcrmohonan Wajib Pajak atau karcna jabatarmya, Gubernur dapat mcmbetulkan SKPD atau dokumcn lain yang dipcrsamakan, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalarn perierbitannya tcrdapat kesalahan tulis darr/ atau kcsalahan hitung dan/ atau kekeliruan pcncrapan ketent.uan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Gubernur dapat
:
- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang icrutang menurut perat.uran perundang-undangan pcrpajakan dacrah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karcria kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangkan atau rncmbatalkan SKPD atau dokumcn lain yang dipersamakan, SKPDKR, SKPDKRT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; dan
\_.
- C. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- (3) Ketcntuan lebih lanjut mengcnai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
3. 2]. Kctentuan ketentuan Pasal 90 ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (6) dan ayal (7), sehingga kcscluruhan Pasal 90 bcrbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 90

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak mcnjadi kedaluwarsa setelah mclampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tiridak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. ditcrbitkan Surat Teguran da rr/ atau Surat Paksa ; atau
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal ditcrbitka n Sural Tcguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kcdaluwarsa pcnagihan dihitung sejak t.anggal penyampaian Sural Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Perncrintah Dacrah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikctahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Surat Pcringalan atau dokumcn lain yang dipcrsamakan diterbitkan apabila Wajib Pajak tida k melunasi pajak tcrutang sampai dengan berakhirnya jatuh tempo pajak.
- (7) Ketentuan lcbih lanjut mengenai tata cara pclaksanaan pcnagihan pajak dacrah dcngan Surat Paksa, PenyiLaan, serta pengangkatan dan pemberhentian Jurusita Pajak diatur dengan Peraturan Gubernur.
22. Ketentuan pcnjelasan Pasal demi Pasal pada Pasal 45 ayat (2) diubah menjadi sebagai berikut :
Pcmungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh produscn dan Zatau importir atau nama lain sejenis atas bahan bakar yang disalurkan atau dijual kcpada:
- l . Lembaga penyalur, antara lain, Stasiun Pcngisian Bahan Bakar unt.uk Umum (SPBU), Stasiun Pcngisian Bahan Bakar urituk TNI/POLRI, Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian l3ahan Ba ka r Bunker (SPr3B), Stasiun Pcngisian Bahan Bakar Gas (SPBG), yang akan mcnjual BBM kcpada konsumen akhir (konsumen langsung); 1
2. Konsumen langsung, yaitu pengguna bahan bakar kendaraan bermotor.
Dalam hal bahan bakar tersebut digunakan sendiri, maka produscn dan zatau importir atau nama lain sejeriis wajib menanggung Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang digunakan seridiri untuk kendaraan berrnotornya.
Dalam hal pembelian Bahan Bakar Kcndaraan Bermot.or dilakukan ant.ar penycdia Bahan Ba kar Kendaraan Bermotor, baik urituk dijual kcmbali kcpada lcmbaga pcnyalur dan Zatau konsumcn langsung, maka yang wajib mcngenakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Berrnotor adalah pcnycdia yang menyalurkan Bahan Bakar Kcndaraan I3crmotor kepada lcmbaga penyaJur dariy atau konsumen langsung.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Jabatan
Wagub
Sekda
As.llpSfll Oall Kesra
Ka. Biro Hukum
Diundangkan di Semarang pada tanggal 27 JuU 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, ttd
,.
KARTO SOEDARMO SRI PURYONO
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TABUN 2917 NOMOR 7
1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAW A TENGAH : (7/l 02/2017)
Ditetapkan di Semarang pada tanggal 27 J·uli ~')17 GUBERNUR JAWA TENGAH,
GANJAR PRANOWO