Unknown Unknown Nomor 04 Tahun 2023
Tentang RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
Berlaku: 18 Mei 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU NOMOR 04 TAHUN 201 5
TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR ,
- a. bahwa dalam ran gka penyelenggaraan Otonomi Daerah, dibidang Perhubunganperlu dita atipenggunaan dan pemanfaatan Parkir Ditepi Jalan Umum sesuai dengan Peraturan Perundang -Undangan yang berlaku ;
- b bahwa Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan sala satu konstribu untuk meningkatkan Penda patan Daerah dibidang Perhubung an;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan huru f a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timurtentang Retribusi Parkir D itepi Jalan Umum;
- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Propinsi Maluku ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang- U ndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-U ndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua atas Undang-U ndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4725) ;
5. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 20 09 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5025 );
6. Undang- Undang Nomor 28 Tah un 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Menetapkan
7. Undang- undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 233);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4578);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERAM BAGIA N TIMUR
Dan
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
ME M UTUSKAN :
: RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerahbeserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seram Bagian Timur ;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur ;
5. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masya sesuai dengan peraturan perundang -Undangan yang berlaku ; .
6. Badan adalah Sekumpulan orang dan / atau m odal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbata Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah den nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Kop erasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisas sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan tekni k yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangka dengan kendaraan bermotor;
8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementa
9. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapk oleh Kepala Daerah sebagai t empat parkir Kendaraan bermotor;
10. 10.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah se pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusu s disediakan dan / atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepen tingan orang pribadi atau Badan;
- 11.Retribusi Jasa Umum adalah Retribusai atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah D dengan memungut Prinsip Komersial karena pada dasarnya dapat pul a disedia k n oleh sektor swasta;
- 12.Retribusi Parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pem atas pemberian ijin kepada orang pribadi atau Badan untuk keg iatan parkir di tepi jalan Umum;
- 13.Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang da pat di kenakan retribusi Daerah;
- 14.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundan -Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi yang teruta termasuk Pemungutan ata u Pemotongan Retribusi terseb ut;
- 15.Massa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Retribusi untuk memanfa atkan Parkir di Tepi jalan Umum;
- 16.Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD ad Surat yang digunaka n oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Waji Retribusi sebagai Dasar perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang men Peraturan Perund ang- Undangan Retribusi Daerah;
- 17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disi ngkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- 18.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melak Tagihan Retribusi dan / atau Sanksi Administras i berupa Bunga dan / atau De nda;
- 19.Surat Keputusan Retribusi Keberatan adalah Surat Keputusan Atas Keberatan terha SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yan g diajukan oleh wajib Retribusi;
- 20.Pemerikasaan adalah Serangkaian Kegiatan untuk mencari, Mengumpulkan, Me ngolah Data dan / atau Keterangan lainnya untuk menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Retribu Daerah Berdasarkan Peraturan Perund ang- Undangan Retribusi Daerah;
- 21.Pemungutan adalah Suatu Rangkaian Kegiatan mulai dari Penghimpunan Data Objek dan Subjek Pajak atau Retribusi, Penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang s kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada wajib Pajak atau wajib Retribusi serta Pengawasan Penyetorannya;
- 22.Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangk aian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidan bidang Retribusi Daerah y ng terjadi serta menemukan tersangkan ya.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retrubusi Parkir di tepi jalan umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum .
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

- (1). Objek Retribusi adalah pelayanan tempat parkir d iTepi Jalan Umum ;
- ( 2). Ja lan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (3) . Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan tempat parkir di Tepi Jala Umum .
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 3

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai R etribusi Jasa Umum.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penggunaan tempat parkir .
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPA N STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasar tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap m emperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
bia
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu -rambu, biaya oprasional, pemeliharaan, administrasidan transportas i dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 6

Struktur besarnya Tarif ditetapkan sebagai berikut :
Kendaraan bermotor roda dua ... ... Rp . 1. 000, - (seribu rupiah) /sekali parkir ;
- b. Kendaraan bermotor roda tiga ... Rp 1. 000, - ( se ribu rupiah) /sekali parkir ;
- c. Kendaraan bermotor roda empat ... Rp 2.000, - ( dua ribu rupiah) /sekali parkir ;
- d. Kendaraan bermotor roda enam
... Rp. 3.0 00, - (tiga ribu rupiah) /sekali parkir ;
- e. Kendaraan bermotor roda Lebih dari enam ... Rp. 5 .000, - (lima ribu rupiah) /sekali parkir .
BAB V - II WILAYAH PU MU NGUTAN
Pasal 7

R etribusi terhutang dapat dipungut di wilayah DaerahTempat Pelayanan parkir diberikan .
BAB V - II WILAYAH PU MU NGUTAN
Pasal 8

- (1) PungutanRetribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan .
BAB IX - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 9

Dalam hal wajib retribusi tidak mem bayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang kurang ditagih dengan menggunakan STRD .
BAB X - TAT CARA PEMBAYARAN
Pasal 1

0
- (1) Pembayaran Retribusi harus di lunasi sekaligus ;
- (2) Pembayaran retribusi diterima oleh Bendahara khusu s penerima di Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi untuk selanjutnya disetor ke Kas daerah.
BAB X - I
Pasal 1

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pe merintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak P idana dibidang Retribusi Daerah;
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. M enerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau l aporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan te menjadi lengkap dan jelas;
- b. M eneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau bad tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan seh ubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
- c. M eminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan de Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah;
- d. M emeriksa buku - buku, catatan -catatan dan dokumen - dokumen lain yang berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
- e. M elakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. M eminta bantuan tenaga ahli dal am rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah;
- g. M enyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pa saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokum yang dibawa sebagaimana dimaksud pada butir e;
- h. M emotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
- i. M emanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka saksi;
- j. M enghentikan penyidikan;
- k. M elakukan tindak lain y ang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di bidan Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum.
Dite tapkan di Bula padat angga18 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
SYARIF MAKMUR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 158
BAB X - II KETENTUAN PIDANA
Pasal 1

2
- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau Denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi ya ng terutang;
- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pas al ini adalah pelanggaran.
BAB XI - II
Pasal 1

3
- (1) Pada saat berlakunya Peraturan D aerah ini ,maka semua ketentuan yang tidak sesuai dengan dengan Peraturan Daera h ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal- hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengen pelaksanaannya akandiatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB XI - II
Pasal 14

Peraturan Daerahini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
Ditetapkan di Bula
pada tanggal 18 Mei 2015
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,
ABDULLAH VANATH