PERATURAN DAERAH PROVINSI Unknown Nomor 1 Tahun 2015
Tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Berlaku: 7 Januari 2015
N/A
Preamble

Menimbang: a.
bahwa Retribusi Perizinan Tertentu sebagai salah satu objek retribusi dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peranserta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah ;
- b. bahwa izin usaha perikanan yang termasuk tertentu mempunyai potensi untuk dipungut retribusinya; retribusi perizinan
- c. bahwa pemungutan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota, dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketent Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengaturan Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing uan Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan ;
- d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perkembangan peraturan perundang diganti; perlu disesuaikan dengan -undangan, sehingga perlu
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di dalam huruf a, huruf Peraturan Daerah b,huruf c dan huruf d, perlu tentang RetribusiPerizinan Tertentu; maksud menetapkan
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-UndangNomor12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan PemerintahNomor41Tahun1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
19. PeraturanPemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengaturan Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
20. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:Per.02/Men/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor;
22. Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan Nomor:PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURANDAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasimassa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Usaha Perikanan adalah semua usaha menangkap ikan atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
8. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial di perairan yang tidak termasuk dalam kawasan pembudidayaan.
9. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan, serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannyauntuk tujuan komersial .
10. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
11. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiapkapalperikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
12. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
13. Surat Izin Usaha Pembudidayaan Ikan, yang selanjutnya disebut SIUPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut .
14. Kapal PenangkapIkan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkapikantermasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
15. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang baik di darat maupun di perairan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, jadwal tetap dan/atau tidak terjadwal.
16. Kartu Pengawasan adalah merupakan turunan dari izin trayek atau izin operasi bagi setiap kendaraan bermotor.
17. Izin trayek adalah ijin yang diberikan kepada setiap kendaraan umum untuk melayani trayek atau lintasan jasa angkutan baik di darat maupun di perairan
18. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah warga negara asing pemegang visa dari pemerintah Republik Indonesia dengan maksud bekerja diwilayah Indonesia.
19. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan usaha perikanan, Izin trayek di Sumatera Barat dan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
20. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan atau pemotong retribusi tertentu.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
26. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. Pemberi kerja tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut pemberi kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya.
28. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTAadalah izin tertulis untuk mempekerjakan tenaga kerja asing yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing.
29. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing selanjutnya disebut Perpanjangan IMTA adalah perpanjangan izin tertulis yang diberikan oleh Gubernur atauPejabat yang ditunjuk KepadaPemberiKerja Tenaga Kerja Asing.
30. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
BAB II - JENIS RETRIBUSI
Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:
- a. Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- b. Retribusi Izin Trayek; dan
- c. Retribusi Perpanjangan IMTA.
BAB III - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan.
BAB III - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan dan pembudidayaan ikan, yang meliputi:
- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap;
- b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);dan
- d. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya, untuk melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan lebih dari 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut, dan/atau meliputi 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kapal dengan ukuran 10 s.d 30 GT.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- a. kegiatan penangkapan ikan sepanjang menyangkut kegiatan penelitian/eksplorasi perikanan.
- b. kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
BAB III - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 5

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikananadalah orangpribadi atauBadan yang memperoleh izin usaha perikanan dari pemerintah daerah.
BAB III - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 6

Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan pemilik perusahaan usaha perikanan, usaha penangkapan ikan, usaha kapal pengangkutikan dan usaha pembudidayaan ikan.
Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB III - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penerbitan izin, jenis usaha budidaya dan/atau penangkapan ikan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan dalam penerbitan izin usaha perikanan di wilayah Daerah.
Bagian Ketiga
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi
BAB III - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuanuntuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi penerbitan dokumenizin, pembinaan dan pengawasandi lapangan,penegakan hukum, penatausahaan,dan biaya dampak negatif daripemberianizin.
Bagian Keempat
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi
BAB III - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 9

- (1) Struktur Retribusi Perizinan Usaha Perikanan terdiri dari:
- a. UsahaPenangkapan Ikan; dan
- b. Usaha Pembudidayaan Ikan.
- (2) Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiranyang merupakan bagian tidak dipisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur.
Bagian Kelima
Masa Retribusi
BAB III - RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 10

Masa Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkansesuai dengan kewenangan provinsi sebagai berikut:
- a. masa Retribusi SIUP Tangkap berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha perikanan.
- b. masa Retribusi SIPI selama 1 tahun sesuai dengan alat tangkap yang digunakan.
- c. masa Retribusi SIKPI selama 1 tahun.
- d. masa Retribusi SIUP Budidaya selama 1 Tahun.
BAB IV - RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Pasal 11

Dengannama Retribusi Izin Trayek dipungutRetribusi sebagai pembayaran atas pemberian izintrayek untuk menjalankan usaha angkutan penumpang umum di jalan.
BAB IV - RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud padaayat (1)dikenakan pada saat diterbitkanKartuPengawasanuntuk setiapkendaraanyangdioperasikansebagai angkutan umum.
BAB IV - RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Pasal 13

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan izin trayek yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
BAB IV - RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Pasal 14

Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan pemilik perusahaan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
Bagian Kedua
Cara Mengukur
Tingkat Penggunaan Jasa
BAB IV - RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penerbitan izin, jenis perizinan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan dalam penerbitan izin trayek di wilayah Daerah.
Bagian Ketiga Prinsip Penetapan Tarif Retribusi
BAB IV - RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalampenetapan tarif Retribusi Izin Trayekdidasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: penerbitan dokumen izin, survey lapangan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.
Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
BAB IV - RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Pasal 17

- (1) Struktur RetribusiIzin Trayekterdiri dari:
- a. Retribusi Izin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi dan Angkutan Khusus;dan
- b. Perpanjagan Izin Trayek.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimanatercantum dalam lampiranyang merupakan bagian tidak dipisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kelima
Masa Retribusi
BAB IV - RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Pasal 18

MasaRetribusi Izin Trayek adalah selama 1 (satu) tahun yang dipungut setiap penerbitan Kartu Pengawasan.
BAB V - RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKANTENAGA KERJA ASING
Pasal 19

Dengan nama Retribusi PerpanjanganIMTA dipungut retribusi sebagai pembayaran atas perpanjanganIMTA.
BAB V - RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKANTENAGA KERJA ASING
Pasal 20

- (1) Objek Retribusi IMTA adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja TKA.
- (2) Pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
- a. instansi pemerintah/pemerintah daerah;
- b. perwakilan negara asing;
- c. badan-badan internasional;
- d. lembaga sosial;
- e. lembaga keagamaan;dan
- f. jabatan-jabatan tertentu dilembaga pendidikan.
BAB V - RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKANTENAGA KERJA ASING
Pasal 21

SubjekRetribusi IMTAyaitu pemberi kerja TKAyangmemperoleh izindariPemerintah Daerah untuk mempekerjakan TKA.
BAB V - RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKANTENAGA KERJA ASING
Pasal 22

Wajib Retribusi Perpanjangan IMTA yaitu orang pribadi atau Badan pemberi kerja TKA.
Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB V - RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKANTENAGA KERJA ASING
Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah TKA yang diizinkan untuk satu jenis usaha dalam wilayah Daerah.
Bagian Ketiga
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi
BAB V - RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKANTENAGA KERJA ASING
Pasal 24

- (1) Prinsipdan sasarandalampenetapantarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagianatauseluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, serta kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
BAB V - RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKANTENAGA KERJA ASING
Pasal 25

- (1) StrukturRetribusi PerpanjanganIMTAadalahberdasarkan jumlahTKA yang dipekerjakan dan lamanya bekerja.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.
Bagian Kelima
Masa Retribusi
BAB V - RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKANTENAGA KERJA ASING
Pasal 26

Masa Retribusi Perpanjangan IMTA adalah 1 (satu) tahun.
BAB VI
Pasal 27

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.
BAB VII
Pasal 28

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan paling tinggi sesuai dengan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Bidang Ketenagakerjaan.
- (4) Peninjauantarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3)ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
BAB VIII - SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 29

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD.
BAB IX
Pasal 30

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB IX
Pasal 31

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil penerimaan Retribusi oleh SKPD harus disetor ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja dan wajib disetorkan oleh Bank setiap akhir hari kerja.
- (4) Gubernur atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukandapatmemberikan persetujuankepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempatpembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB X - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 32

- (1) Apabila WajibRetribusi tidak membayar, atau kurang membayar Retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2),Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2),Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas Retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD.
- (2) Pengeluaran STRD sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD diterima, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB XI - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan surat teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkan suratteguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XI - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 34

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan- alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harusdapatmembuktikanketidakbenaran ketetapan Retribusitersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu palinglama 2(dua)bulan sejaktanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) danayat(3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 37

- (1) Gubernurdalam jangkawaktu palinglama6(enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernurtidakmemberikankeputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 38

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui danGubernurtidak memberikansuatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan danSKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembaliankelebihan pembayaranRetribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikanimbalan bunga sebesar2 %(dua persen) sebulan atasketerlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (1) Permohonansebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat(1)diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
- b. besarnya kelebihan pembayaran; dan
- c. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 40

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnyasebagaimanadimaksuddalam Pasal 33ayat (4), pembayaran dilakukandengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuanjuga berlaku sebagaibuktipembayaran.
BAB XV - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 41

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB XVI - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 42

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XVII - PENYIDIKAN
Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan ataulaporan berkenan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti,mencari,dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku,catatan dan dokumen lain yang berkenan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyelidikan; dan /atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB XVII - PENYIDIKAN
Pasal 44

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehinggamerugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau Pidana denda paling banyak 3 (tiga) kalijumlah Retribusi terutang yang tidakatau kurang dibayar.
- (2) Dendasebagaimana dimaksudpadaayat (1) merupakanpenerimaannegara.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVII - PENYIDIKAN
Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentangRetribusi PerizinanTertentu (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVII - PENYIDIKAN
Pasal 46

Peraturan Daerahini mulai berlaku padatanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah ProvinsiSumateraBarat.
[
Ditetapkan di Padang pada tanggal 7 Januari 2015
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
IRWAN PRAYITNO
Ditetapkan di Padang pada tanggal7 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,
ALI ASMAR
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT : (9/2014)
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 30

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses kegiatan retribusi tidakdapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dalam pengertianini bukanberarti pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak lain akan tetapi dengan proses yang sangat selektif. Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama denganbadan-badan tertentu karena profesionalitasnya layak dipercaya untukikut serta melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat diserahkan kegiatan pengawasan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah perhitungan besarnya retribusi yang terutang, penyetoran dan penagihan retribusi.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 35

Yang dimaksud keringanan adalah hak bagi wajib Retribusi untuk dapat mengajukan permohonan mencicil sejumlah retribusi yang terhutang ( Pokok dan / atau denda retribusi dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawaban). Yangdimaksud dengan pengurangan dan pembebasan retribusi adalah hak bagi wajib retribusi untuk dapat mengajukan permohonan pengurangan danpembebasan retribusi yang terhutang (pokok dan / atau denda) dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.
PENJELASAN
Pasal 36

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 37

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 39

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 40

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 41

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 42

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 43

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 44

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 45

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 46

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR108
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
I. Tarif Retribusi Usaha Perikanan:
| No | Jenis Tarif | Besaran Tarif (Rp) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Usaha Penangkapan Ikan | |
| 1. | Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap | Rp. 2000,-/perusahaan |
| 2. | Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) a. Kapal Bagan b. Kapal Purse seine c. Kapal Gillnet d. Kapal Tonda e. Kapal Long Line | Rp 4.000,-/GT/Kapal/Tahun Rp 5.000,-/GT/Kapal/Tahun Rp 4.000,-/GT/Kapal/Tahun Rp 2.000.-/GT/Kapal/Tahun Rp 3.000.-/GT/Kapal/Tahun |
| 3. | Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) | Rp 5.000,-/GT/Kapal/Tahun |
II. Tarif Retribusi Izin Trayek
| No. | Jenis Tarif | Besaran Tarif |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Retribusi Izin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Khusus terdiri dari: a. Kendaraan dengan kapasitas tempat duduk maksimal 8 (delapan). b. Kendaraan dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 c. Kendaraan dengan kapasitas tempat duduk 17 s/d 28 d. Kendaraan dengan kapasitas tempat duduk di atas 28 e. Angkutan Pemadu Moda. f. Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) | Rp.75.000,- Rp.60.000,- Rp.65.000,- Rp.75.000,- RP.75.000,- Rp.75.000,- |
| 2. | a. Kendaraan dengan kapasitas tempat duduk maksimal 8 b. Kendaraan dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16. c. Kendaraan dengan kapasitas tempat duduk 17 s/d 28. d. Kendaraan dengan kapasitas tempat duduk diatas 28. e. Angkutan Pemadu Moda. Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi. | |
| | Perpanjangan Izin Trayek | |
| | (delapan). | Rp.75.000.- Rp.60.000,- Rp.65.000,- Rp.75.000,- Rp.75.000,- |
| f. | | Rp.75.000,- |
III. Tarif Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
| No. | Jenis Tarif | Besaran Tarif |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| | Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) | US $1.200,-/Orang/Tahun |
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
IRWAN PRAYITNO