PERATURAN DAERAH Unknown Nomor 8 Tahun 2013
Tentang PAJAK BUM! DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAA,N
Berlaku: 8 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI TAMBRAUW
PERATURAN DAERAH KARUPATEN TAMBRAUW NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PAJAK BUM! DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAA,N
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ~A
~BUPATI TAMBRAUW,
Menimbang: a. bahwa setiap pemilikan, penguasaan danl atau pemanfaatan pennukaan bumi danl atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan, dipungut pajak sebagai kontribusi wajib terhadap negara dan Daerah yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang hasilnya dimanfaatkan untuk keperluan negara dan daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kabupatenj' kota berwenang memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu pajak atas setiap pemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan permukaan bumi dan/ atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tambrauw, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 77 ayat (5) dan Pasal 80 ayat (2),Undang-Undang Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan . Perkotaan dan Perdesaan.
: l.Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209);
•
'.
•
2. Undang-Undang Nomor 6 Tabun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Uridang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 199-7tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran .Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirobangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
•
•
- 10.Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Propinsi Papua Barat ( Lembaran Negara-Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4940), sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 14Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Propinsi Papua Sarat( Lembaran Negara Tahun :t013 Nomor85, Tambahan Lembaran Negara Nomor5416);
- 11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049);
12. Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tabun 1983 tentang PeIaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diu
BAB I - MAKSUD DANTUJUAN
Pasal 10

Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 ayat (4).
Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah Daerah dimana objek pajak berada.
BAB VI - TAHUNPAJAKDANSAATPAJAKTERUTANG
Pasal 13

Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan Objek Pajak pada Tanggall Januari tahun pajak berkenaan.
BAB IX - TATACARAPEMUNGUTAN
Pasal 23

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (Dua belas) bulan, sejak . tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolakatau menambah besarnya Pajakyang terutang.
- (3) Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut di;anggapdikabulkan.
- (4) Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BagianKedua Banding
Pasa12j4
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati. .
2. (2)Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan aIasan yang jelas .dalam jangka waktu 3 (Tiga)bulan sejak keputusan diterima,·dilampirisaIinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (Satu) bulan sejak tanggal .penerbitan Putusan banding.
- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 20/0 (Dua Persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (Duapuluh empat)bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dirnaksud pada ayat (I), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan atau Keputusan Banding.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditclak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (Lima puluh Persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (Limapuluh Persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan.
- (5) Dalam.hal permobonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (Seratus Persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan banding dikurangi dengan . pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasal35
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2013 NOMOR 8
.,