Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 35 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penyajian piutang pada Neraca Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dihitung dengan nilai bersih, diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan atas kualitas piutang;
- b. bahwa aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggolongan Kualitas Piutang dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
.
.
\_\_
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara ( Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183); dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
r*7
TT
1
-·
.1
,l
;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23).
I
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGOLONGAN KUALITAS PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH DALAM KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
5. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang;
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
I
I
i
I
\
�
9. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalag cadangan yang harus dibentuk sebesar presentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang;
10. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor;
11. Debitor adalah badan atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
BAB III - KUALITAS PIUTANG DAERAH
Pasal 3

- Penyisihan piutang tidak tertagih dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kehati-hatian; ( 1)
- (2) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap SKPD wajib untuk:
- a. Menilai Kualitas Piutang;
- b. Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
- Penilaian Kua!itas Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempertimbangan sekurang-kurangnya : (3)
- a. Jatuh tempo Piutang ; dan
- b. Upaya penagihan.
- (4) SKPD yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis oleh Bupati.
BAB III - KUALITAS PIUTANG DAERAH
Pasal 4

- (1) Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu;
- a. Kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan;
- d. Kualitas macet.
- (2) Penilaian Kualitas Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan.
BAB III - KUALITAS PIUTANG DAERAH
Pasal 5

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak dilakukan pelunasan;
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tidak dilakukan pelunasan; dan
- d. Kualitas macet apabila :
1. Umur piutang diatas 3 (tiga) tahun terhitung tanggal pelaporan dalam neraca;
2. Piutang telah kadaluwarsa waktu penagihannya.
BAB IV - PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
Pasal 7

- (1) Penyisihan piutang tidak tertagih ditentutan atas dasar prosentase penyisihan piutang tidak tertagih;
- (2) Persentase penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. 5 % (lima persen) dari piutang kurang lancar;
- b. 10 % (sepuluh persen) dari piutang diragukan;
- c. 25 % (dua puluh lima persen) dari piutang macet
- (3) SKPD yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis oleh Bupati.
� rua
- ( 1) Penyisihan piutang tidak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang, tetapi merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih;
- (2) Penyajian piutang tidak tertagih di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
BAB IV - PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
Pasal 9

- (1) Informasi tentang akun penyisihan piutang tidak tertagih akan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rincian saldo pcnyisihan piutang yang terdiri dari:
- a. Jumlah Piutang awal;
- b. Jumlah Penyisihan;
- c. Dasar Penyisihan;
- d. lnformasi lainnya
i
�
:-