PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor TAHUN Tahun 2017
Tentang PENATAAN/PENETAPAN TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/ LAPANGAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI
Berlaku: 6 Tahun 1995
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran
- penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat perlu menggunakan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi perlu melakukan penataan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang merupakan dasar penggunaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan/Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Lingkup Pemerintah Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
MENETAPKAN
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
- 8 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5); dan
MEMUTUSKAN
PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PENATAAN PENETAPAN TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/ LAPANGAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan
- 1 Daerah adalah Kota Kendari.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3 Walikota adalah Walikota Kendari.
- 4 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6 Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas.
- 5 Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program-
- 7 Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas kedinasan\_
- 8 Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pelayanan operasional lapangan; Khusus dan pelayanan umum.
BAB II - DASAR DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penataan / Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan merupakan dasar penggunaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan untuk Kepala SKPD dan Unit kerja di bawahnya dalam menunjang kelancaran tugas-tugas kedinasan.
- (2) Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk tujuan dan kepentingan dinas.
BAB II - DASAR DAN TUJUAN
Pasal 3

Penyediaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan dan kemampuan Keuangan Daerah.
BAB II - DASAR DAN TUJUAN
Pasal 4

- (1) Penataan/Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Tanda Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan di bawah Kepala SKPD Menyesuaikan dengan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Kepala SKPD masing-masing yang telah di tetapkan.
BAB III - PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala biaya yang diperlukan dalam proses Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan Pemerintah Daerah dibebankan SKPD masing-masing: pada
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.
Ditetapkan di Kendari pada tanggal 3 / ~ 7 ~ 2017
WALIKOTA KENDARI
H. ASRUN 4t
Diundangkan di Kendari pada tanggal 2017
7 -
SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI
BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2017 NOMOR 2/
LAMPIRAN ,PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR
2/ TAHUN 2017
TANGGAL
7~2017
DAFTAR TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/LAPANGAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI
| No. | JABATAN | NOMOR POLISI BARU |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | Sekretaris Daerah Kota Kendari | DT 6 E |
| 2 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari | DT 10 E |
| 3 | Inspektur Daerah Kota Kendari | DT 11 E |
| 4 | Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari | DT 12 E |
| 5 | Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari | DT 14 E |
| 6 | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Kendari | DT 15 E |
| | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kendari | DT 16 E |
| 8 | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari | DT 17 E |
| 9 | Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari | DT 18 E |
| 10 | Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari | DT 19 E |
| 11 | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari | DT 20 E |
| 12 | Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari | DT 21 E |
| 13. | Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari | DT 22 E |
| 14. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari | DT 23 E |
| 15. | Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari | DT 24 E |
| 16 | Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari | DT 25 E |
| 17 | Kepala_Dinas Pangan Kota Kendari | DT 26 E |
| 18 | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari | DT 27 E |
| 19 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari | DT 28 E |
| 20 | Kepala Dinas_Sosial Kota Kendari | DT 29 E |
| 21- | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari | DT 30 E |
| 22 | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari | DT 31 E |
| 23 | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari | DT 32 E |
| 24_ | Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Kendari | DT 33 E |
| 25 | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari | DT 34 E |
| 26. | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari | DT 35 E |
| 27 . | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari | DT 36 E |
| 28 | Kepala Dinas Kebakaran Kota Kendari | DT 37 E |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 29_ | Kepala Satuan Polisi Pamong_ Praja Kota Kendari_ | DT 38 E |
| 30 | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari | DT 39 E |
| 31_ | Asisten Tata Praja Kota Kendari | DT 61 E |
| 32_ | Asisten Perekonomian dan Kesra Kota Kendari | DT 62 E |
| 33 | Asisten Adm_ Umum dan Keuangan Kota Kendari | DT 63 E |
| 34_ | Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM Kota Kendari | DT 64 E |
| 35 | Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kota Kendari | DT 65 E |
| 36 | Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Kerjasama Kota Kendari | DT 66 E |
| 37 | Camat Kendari | DT 400 E |
| 38 | Camat Kendari Barat | DT 401 E |
| 39 | Camat Mandonga | DT 402 E |
| 40 | Camat Puuwatu | DT 403 E |
| 41 | Camat Kadia | DT 404 E |
| 42 | Camat Wua-wua | DT 405 E |
| | Camat Baruga | DT 406 E |
| 44_ | Camat Kambu | DT 407 E |
| 45 | Camat Poasia | DT 408 E |
| 46 | Camat Abeli | DT 409 E |
| | Camat Nambo | DT 410 E |
| 48 | Kepala Bagian Adm Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Kendari | |
| 49_ | Kepala Bagian Adm Kesejahteraan Rakyat Sekretariat_Daerah Kota Kendari | DT 603 E |
| 50 | Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler Sekretariat Daerah Kota Kendari | DT 604 E |
| 51 | Kepala Bagian Adm_ Pembangunan dan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Kendari | DT 605 E |
| 52_ | Kepala Bagian Adm Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Kendari | DT 606 E |
| 53 | Kepala Bagian Adm_ Perekonomian dan Usaha Daerah Sekretariat Daerah Kota Kendari | DT 607 E |
| 54 | Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur_Daerah Sekretariat Daerah Kota Kendari | DT 608 E |
| 55. | Kepala Bagian Hukun dan Hak Azasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Kendari | DT 609 E |
| 56 | Kepala Bagian Adm_ Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Kendari | DT 610 E |
| 57 | Kepala Bagian Adm Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Kota Kendari | DT 612 E |
| 58 | Kepala Bagian Adm Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Kendari | DT 613 E |
| 59 | Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Kendari | DT 614 E |
| 60 | Sekretaris Korpri Kota Kendari_ | DT 615 E |
| 61- | Kendaraan Operasional Tamu | DT 601 E |
WALIKOTA KENDARI,