PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 207 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 00 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang a.
bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun, Anggaran 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi · Kependudukan, Surat Kementerian Dalam Negeri Direktorat J enderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/3934/ Dukcapil tanggal 5 April 2017 hal Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (OAK) Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahu n 2017, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera, Surat Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Norn.or 800/2407 / OTDA tanggal 7 April 2017 hal Persetujuan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Banyuasin, Surat Pelaksanaan Tu.gas Bupati Banyuasin Nomor 800/141/ BKPSDM/2017 t anggal 13 Februari 20 17 dan Nomor 800/303/BKPSDM/2017 tanggal 16 Maret 2017 ha! Persetujuan Pelaksanaan Seleksi J abatan Pimpinan Tinggi Pratarna serta Surat KASN ornor 8 166/KASN/ 1/2017 tanggal 18 Januari 20 17 ha! Pelaksanaan Seleksi Terbuka, serta adanya pergeseran anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 207 Tahun 2016 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2017, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lemba\_ ran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 N\_ omor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 4 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keu angan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembctran Negara Republik lndoncs1cJ Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keu angan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik)ndonesia Nomor 47 12);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457?);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi · Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenlang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan· Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. 19 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia . Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. 2 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten ta n g Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
23. Peraturan . ..
4
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri · Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tahun 2016 tentang Anggaran Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 20); Banyuasin Nomor 20 Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2017 Banyuasin Tahun 2016
26. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka bu paten Banyuasin Tahun' Anggaran 201 7 (Berita Daerah Kabupaten BanyuasinTahun 2;016 Nomor 207).
MEMUTUSKAN :
- Menetapkan PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 207 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - •UMUM
Pasal 1

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 207 Tahun 2016), diubah sebagai berikut:
- a. pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan;
- b. pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan.
BAB II - PERUBAHAN
Pasal 2

OPD yang mengalami perubahan dalam APBD Tahun Anggaran 2017, adalah sebagai berikut :
- a. Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
BAB III - PENGATURAN LEBIH LANJUT PERUBAHAN PENJABARAN APBD 2017
Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 201 7 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2017 Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - PENGATURAN LEBIH LANJUT PERUBAHAN PENJABARAN APBD 2017
Pasal 6

Bahwa Perubahan sebagairriana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, dan huruf b akan disesuaikan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka bu paten Banyuasin Tahun Anggaran 201 7.
Pasal ...
6
'941; rlT/J ig ~t;Z . (mJ . We.I
BAB III - PENGATURAN LEBIH LANJUT PERUBAHAN PENJABARAN APBD 2017
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.
Di tetapkan di Pangkalan Balai Pad a tanggal 'i ~ v1 \ 1 20 l 7
Diundangkan di Pangkalan Balai Pada tanggal '? 1vi11 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TA HUN 2017 NOMOR ~O