PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 13 Tahun 2012
Tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBITAHUN 2006-2025
Berlaku: 2 April 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat :
:
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBITAHUN 2006-2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa Kabupaten Muaro Jambi memerlukan Perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muaro Jambi 2006-2025;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
14. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Menetapkan
Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 25);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
:PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2006-2025.
BAB II - PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2
Pasal 3

RPJP Daerah merupakan penjabaran dari RPJP Nasional 2005-2025 dengan memperhatikan RPJP Daerah Provinsi Jambi dalam bentuk rumusa visi, misi dan arah pembangunan daerah.
BAB II - PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2
Pasal 4

- (1) RPJP Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program Kepala Daerah, RTRW dan dukumen perencanaan pembangunan lainnya.
BAB II - PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2
Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, kepala daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan kepala daerah berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan kepala daerah berikutnya.
BAB II - PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2
Pasal 6

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program Kepala Daerah.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi Jambi.
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah. Dengan demikian dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.
Pembangunan daerah adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Untuk itu dalam 20 tahun mendatang sangat penting dan mendesak bagi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah antara lain dibidang pengelolaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga Kabupaten Muaro Jambi dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi sejajar serta daya saing yang kuat dengan wilayah lain di Indonesia.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sangat diperlukan untuk menjaga pembangunan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang memerintahkan penyusunan RPJP Daerah yang menganut paradigma perencanaan yang visioner, maka RPJP Daerah hanya memuat arahan secara garis kurun waktu RPJP Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Daerah 2006-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan periodesasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Daerhah 1 Tahun 2006-2011, RPJM Daerah II Tahun 2011-2016, RPJM Daerah III Tahun 2016-2021 da RPJM Daerah IV Tahun 2021-2025.
RPJP Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah. Pentahapan Rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih. RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
RPJM Daerah memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program satuan kerja perangkat daerah, kewilayahan dan lintas kewilayahan serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kepala Daerah
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantik menetapkan RPJM Daerah sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
RPJM Daerah sebagaimana tersebut di atas dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerja ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk program satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.
Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Tahun 2006-2025 adalah untuk : (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam mencapai tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2006-2025 terdiri dari 6 (enam) bab dan 10 (sepuluh) Pasal yang mengatur pengertian, muatan RPJP Daerah, Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Muaro Jambi, serta lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten Muaro Jambi 20062025.
PENJELASAN
Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan RKPD dan RAPBD tahun pertama adalah RKPD dan RAPBD Tahun 2010, 2015, 2020 dan 2025.## Ayat (2)Kepala Daerah periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan RAPBD pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan RAPBD.##
PENJELASAN
Pasal 8

Ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.## Ayat (2)Cukup Jelas##
PENJELASAN
Pasal 10 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 13