PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 33 Tahun 2017
Tentang No Description
Berlaku: 33 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian atas berbagai koreksi penempatan kode rekening belanja maupun detail belanja, volume dan satuan harga, bahkan pergeseran antar belanja pada program dan kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2017, b. bahwa untuk mengakomodir berbagai hasil koreksi sebagaimana dimaksud poin a diatas, perlu dilakukan perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017, untuk selanjutnya akan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 sesuai surat permohonan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor. 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 17 r:gmor 1 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 'f
✓--
,
·
.
.
•
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Fabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nompr 3896);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5948);
10. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar1-t Nomor 5887);
t
t
;
t
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; ·
15.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 Nomor 159);
17.Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 182);
18.Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka bu paten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 268);
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017.
N/A
Pasal 1

- ( l) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah Peraturan Bupati Maluku Tertgah yang mengakomodir permohonan Revisi kode rekening belanja, detail belanja, dan volume, satuan harga serta pergeseran belanja antar rekening dan antar kegiatan SKPD pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dilakukan mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dq. T¥bupaq,n Maluku Tengah Tabun Anggaran 2017.
N/A
Pasal 2

- (1) Realisasi Anggaran dapat dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) ditandatangani dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kegiatan yang akan direalisir Anggaran mendahului Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan.
N/A
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
LAM2IRAN
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR
TANGGAL
.32 TAHUN 2017
• [ PEBRUARI 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017
,
;
SETELAH PERUBAHAN
| SKPD | SEBELUM | PERUBAHAN | Kode Rekening | | Jumlah (Rp) | | | | | Jumlah | (Rp) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----|-----------------|-----|-------------|---------|------------|------------|--------|-------|
| Dinas Pendidikan Dan Kebudavaan | Kode Rekening URAIAN I. 01. I. 01. 01. 17. 71. Paskibraka Tingkat Kabupaten dan Provinsi I. 01. I. 01. 01. 17. 71. 5. 2. 2. 01. 01. Belanja Alat Tulis Kantor I. 01. I. OJ. 01. 17. 71. 5. 2. 2. 06. OJ.[Belanja Cetak 1. 01. I. 01.01.17. 71. 5. 2. 2. 06. 02.· Belanja Penggandaan I. OJ. I. 01. OJ. 17. 71. 5. 2. 2. 07. 02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat I. 01. I. OJ. 01. 17. 71. 5. 2. 2. 08. OJ. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat I. 01. I. 01. 01. 17. 71. 5. 2. 2 I I. 04. Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan I. OJ. I. 01. 01. 17. 71. 5. 2 . 2 12. 05. Belanja Pakaian Dinas Upacara ( POU ) I. OJ. I. OJ. OJ. 17. 71. 5. 2. 2. 14. 04. Belanja Pakaian Olah Raga I. OJ. I. 01. OJ. 17. 71. 5. 2. 2. 15. 01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1. 01. I. OJ. 01. 17. 71. 5. 2. 2. 15. 02. . Belanja Perjalanan I. 01. I. 01.01. 17. 71. 5. 2. 2. 26. 01. Jasa Tenaga Belanja | Ahli/Narasumber/Instruktur Alat Tulis | 902.615.600 I. 01.1. 01.01.17. 71. . ,J.028.600 I. 01.1. 01.01.17. 71. 5. 2. 2. 01. 01. 3.510.000 I. 01. 1. 01.01.17. 71. 5. 2. 2. 06.01. : 851.000 1 . 01.1. 01.01.17. 71. 5. 2. 2 06.02. · 1.500.000 I. OJ. I. 01.01.17. 71. 5. 2. 2. 11.200.000 I. OJ. I. 01.01.17. 71. 5. 2. 2. 08. 01. 222.500.000 I. OJ. 1 . 01.01.17. 71. 5. 2. 2 11.04. 244.800.000 I. OJ. I. OJ. 01.17. 71. 5. 2. 2 12.05. · 121.611.000 I. 01. I. 01. 01. 17. 71. 5. 2. 2. 14.04. 154.815.000 I. 01. 1. 01.01.17. 71. 5. 2. 2. 15.01. 41.830.000 I. OJ. 1. 01.01.17. 71. 5. 2. 2. 15.02.' 98.970.000 I. OJ. 1. 01.01.17. 71. 5. 2. 2. 26.01. ' 114.984.000 I. 02. I. 02. 01. 20. 12. 1. 02.1. 02.01. 20. 12. 5. 2. I. - 12. | URAIAN Paskibraka Tingkat Kabupaten dan Provinsi Belanja Alai Tulis Kantor Belanja Cetak Belanja Penggandaan 07.02.]Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Sewa Sarana Mobilitas Oarat Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Belanja Pakaian Dinas Upacara ( POU ) Belanja Pakaian Olah Raga Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/lnstruktur Sosialisasi Garam Beryodium di Masyarakat 01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5. 2. OJ.OJ. , Belanja Belanja Alat Tulis Kantor 01.04. : Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 06.01. · Belanja Cetak 06.02. Belanja Penggandaan | - - - - - - - - - - - - | 02.01.20. | 02.1. | | Kantor | | 3.786.500 I. | | | | | | Luar | | .. | Dinas | Daerah | |
| Dinas ' ; Kesehatan | : I. 02. I. 02. 01. 20. 12. I. 02. I. 02. 01. 20. 12. 5. | [Sosialisasi Garam Beryodium di Masyarakat 2. I. OJ. 01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | | | I 14.984.000 3.250.000 2. 2.675.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ' | ' I. 02. I. 02. 01. 20. 12. 5. 2. 2 OJ.OJ. Belanja 1. 02. 1 . 02. 01. 20. 12. 5. 2. 2. OJ. 04. Belanja Perangko, , I. 02. 1 . 02. 01. 20. 12. 5. 2. 2 06. 01. Belanja Cetak I. 02. I. 02. 01. 20. 12. 5. 2. 2 06. 02. Belanja Penggandaan I. 02. 1 . 02. 01. 20. 12. 5. 2 . 2 06. 03. Belanja Dokumentasi 1 . 02. 1. 02. 01. 20. 12. 5. 2. 2. 07. 02. Belanja Sewa 1 . 02. I. 02. 01.20. 12. 5. 2 . 2 IO. OJ. Belanja Sewa I. 02. 1. 02. 01. 20. 12. 5. 2. 2. JO. 07. Belanja Sewa I. 02. 1. 02. 01. 20. 12. 5. 2. 2. I I. 05. Belanja Makanan 1 . 02. 1. 02. 01. 20. 12. 5. 2 . 2 15. 01. Belanja Perjalanan I. 02. 01. 20. 12. 5. 2. 2. 26. 01. Jasa Tenaga . | Materai Gedung/Kantor/Tempat Kursi System dan Dinas Ahli/Narasumber/Instruktur : Pembangunan Rumah Sakit Pratama ( DAKPenugasan ) 06. Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Kesehatan | 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 61. ; 1. 02.1. 02.01.25. 61. 5. 2. 3. 49.06. 14.210.000.000 I. 02. 1. 02.02.05. 03. I | 5. 2. 5. 2. 5. 2. 5. 2. 5. 2 5. 2 5. 2. 5. 2. 5. 2. 5. 2. : ]Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 2 120.000 2. 1.175.000 2. 1.334.000 2. 06.03. Belanja Dokumentasi 200.000 2. 07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.750.000 2. 10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 1.000.000 2. 10.07. Belanja Sewa Sound System 5.000.000 2. 11.05. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 17.500.000 2. 15.01. Belanja Perjalanan Oinas Dalam Oaerah 68.480.000 2. 26.01. Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/lnstruktur 10.500.000 308.781.000 | 02.01.20. 02.01.20. 02.01.20. 01.20. 01.20. 02.01.20. 02.01.20. 01.20. 02.01.20. 02.01.20. 02.01.25. | 02.1. 02.1. 02.1. 02.1. 02. 02. I. 02. 02.1. 02.1. 02. I. 02. 02. I. 02. I. 02.1. | | Dalam | 14.210.000.000 | 30.000 I. 2.402.500 I. - , 1 . - I. 3.000.000 I. 800.000 I. 4.000.000 I. 15.330.000 I. 77.235.000 I. 8.400.000 I. 1 . | | | | Kegiatan Daerah | Pos | dan Minuman | Lainnya | | Meja Sound | Benda | |
| RSUMasohi | 1 1 . 02 I. 02. 02. 05. 03. 5. 2. 2. 15. 02. Belanja Perjalanan | JBimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 03. 139.800.000 1 . 02.1. 02. 02. 05. 03. 5. 2 2. 17 61.500.000 1 . 02.1. 02.02.05. 03. 5. 2. 2. 26.01. 1.803.277.000 1. 02.1. 02. 01.15. 01. 1.803.277.000 I. 02.1. 02.01.15. 01. 5. 2 2. | 5. 2. Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan | 2. 126.801.000 I 12.792.000 69.188.000 | 02. 05. | 02.1. 02. | ' | | | 308.781.000 107.481.000 1 . | Daerah | | ' | | | Luar | | | Dinas | | |
| | 1. 02. I. 02. 02. 15. 01. I. 02. I. 02. 02. 15. 01. 5. 2. 2. 02. Pengadaan | Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kesehatan | 1. 02.1. 02.02.26, 59. 3.603.285.000 t 5.490.000 1. 02.1. 02.02.26. 59. 5. 2 2. 01.01. I9.500.000 1. 02.1. .02.02.26. 59. 5. 2. 2 15.02. | Belanja Alat Tulis Kantor Perjalanan Dinas Luar Daerah | | | | | | | | Rumah | (OAK | | | | | | Penugasan) | Alat-alat | | Sakit |
| | 1. 02. 1. 02. 02. 26. 59. 5. 2. 2. 01. 01. I. 02. I. 02. 02. 26. 59. 5. 2. 2 15. | Belanja Alat Tulis Kantor Perjalanan Dinas Luar Daerah =--"" | | | | | | | | | | | | ' | | | | | | | | |
| | | | 5. 2. 3: 34.01. 1. 02.1. 02. 02.26. 59. | | 4.590.000 42.285.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ; | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 . 02. I. 02. 02. 26. 59. 5. 2. 3. | | | Umum | 4.953.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I. 02. I. 02. I. 02. 01. 25. 61. | | | [Pembangunan Rumah Sakit Pratama (DAK Penugasan ) Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Kesehatan | - - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I. 02. 1 . 02. 01. 25. 61. 5. 2 3. 49. | | | 01. Jasa Tenaga Ahli/Narasmber/Instruktur $ , Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan v 02.04. Belanja Bahan Obat - Obatan | 4.999.875.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I. 02. 1. 02. 02. 05. 03. I. 02. I. 02. 02. 05. 03. 5. 2. 2. 17 1. 02. 1. 02. 02. 05. 03. 5. 2 . 2 | | | 15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 26. | OJ. Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan 01. Jasa Tenaga Ahli/Narasumberilnstruktur 04. Belanja Bahan Obat - Obatan | | | 1.537.297.000 1.537.297.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I. 02. 1. 02. 02. 26. 59. | | | Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (OAK Penugasan) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ikj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | : | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | |
| | | 02. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Kedokteran e | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3.478.295.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 34.01. | | | | | | | | | | | | | | |
4
.
�
�r·
| | SEBELUM PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | Kode Rekening | URAIAN | Jumlab (Rp) | Kode Rekening | URAIAN | Jumlah·(Rp) |
| | 1. 02. 1 . 02. 02. 26. 60. | [Rehabilitasi Sedang/Berat RAM(DAK Penugasan) Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan | 2.090.000.000 | 1. 02.1. 02.02.26. 60. | Rehabilitasi Sedang/Berat RAM(DAK Penugasan) Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan | 2.070.150.000 |
| | I. 02. 1 . 02. 02. 26. 60. 5. 2. 3. 49.04. | Gedung Instalasi | 2.090.000.000 1 | 49 04 3. 1 . 02.1. 02.02.26. 60. 5. 2 | '''[Gedung Instalasi • | 2.070.150.000 |
| | . 1. 02. 1. 02. 02. 26. 61. | . Rahabilitasi Sedang/Berat Gedung UTDRS (DAK Penugasan) | 1.002.816.000 | I. 02. I. 02. 02.26. 61. | IRahabilitasi Sedang/Berat Gedung UTDRS (DAK Penugasan) | ; 983.216.000 |
| | • I. 02. 1 . 02. 02. 26. 61. 5. 2. 2. 06. 02.{Belanja | Penggandaan | 2.816.000 | 2. 04 1 . 02.1. 02.02.26. 61. 5. 2. | 06.02.{Belanja Penggandaan _ Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan | 1.566.000 |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 1 . 02. 1. 02. 02. 26. 61. 5. 2. 3. 49.0+JGedungInstalasi | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 1 . 02. 1. 02. 02. 26. 61. 5. 2. 3. 49.0+JGedungInstalasi | 1.000.000.000 | 49 3. '' I. 02.1. 02.02.26. 61. 5. 2. | ' [Gedung Instalasi | 981.650.000 |
| | I. 02. 1 . 02. 02. 26. 64. | Pembangunan Geduog Rawat !nap dan Koridor (DAK Penugasan ) | 4.180.000.000 | 1. 02.1. 02.02.26. 64. | 'Pembangunan Gedung Rawat !nap dan Koridor(DAK Penugasan ) | 4.160.000.000 |
| | 1. 02. 1. 02. 02. 26. 64. 5. 2. 3. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 49.04.4Gedung Instalasi | 4.180.000.000 · | 49 04 3 · · I. 02. I. 02.02.26. 64. 5. 2. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan · • Gedung Instalasi | 4.160.000.000 |
| | I. 02. 1 . 02. 02. 26. 65. | Pembangunan Pagar Selasar Rawat Inap (DAK Penugasan) | 477.500.000 | I. 02. I. 02.02.26. 65. | {Pembangunan Pagar Selasar Rawat Inap (DAK Penugasan) | 462.200.000 |
| | 1. 02. I. 02. 02. 26. 65. 5. 2. 2. 06. | 02.{Belanja Penggandaan | 2.500.000 | 1. 02.1. 02.02.26. 65. 5. 2 2 06.02. | Belanja Penggandaan | 2.200.000 |
| | 2. 26. 65. 2. 3. 49, 04[Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 1. 02. 1. 02.02 . ». ». 5 . [Gedung Instalasi | 2. 26. 65. 2. 3. 49, 04[Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 1. 02. 1. 02.02 . ». ». 5 . [Gedung Instalasi | 475.000.000 | I. 02. 1 . 02.02.26. 65. 5. 2. 3. 49.04. : | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan JGedung Instalasi · | 460.000.000 |
| | I. 02. I. 02. 02. 26. 66. | Pembangunan Gedung-gedung Sentral Gas Medik &AC Central (DAK Pelayanan Rujukan) | 1.843.200.000 | I. 02. I. 02.02.26. 66. | · Pembangunan Gedung-gedung Sentral Gas Medik &AC Central ((DAK Pelayanan Rujukan) | 1.823.860.000 |
| | 66 49 04 • I. 02. I. 02. 02. 26. .. 5. 2. 3. . . | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung lnstalasi | ' 1.843.200.000 | 1 . 02. I. 02. 02.26. 66. 5. 2. 3. 49.04. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan : Gedung Instalasi | 1.823.860.000 |
| RSU Masohi | I. 02. I. 02. 02. 26. 67. | Pembangunan GedungOK Central (DAK Penugasan) | 5.275.500.000 | I. 02. I. 02. 02.26. 67. ' | Pembangunan Gedung OK Central (DAK Penugasan) | 5.250.500.000 |
| RSU Masohi | 9 4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 1. 02. 1. 02. 02. 26. 67. 5. 2. 3. 49.0·JG&dung Instalasi | 9 4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 1. 02. 1. 02. 02. 26. 67. 5. 2. 3. 49.0·JG&dung Instalasi | : 5.275.500.000 · | . ! I. 02. I. 02. 02.26. 67. 5. 2. 3. 49.04. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi | 5.250.500.000 |
| RSU Masohi | 1. 02. I . 02. 02. 26. 69. | Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Rawat Inap Anggrek (DAK Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan | 3.000.000.000 | 3. I 1. 02. I. 02. 02.26. 69. | Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Rawat Inap Anggrek (DAK 4904[Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan | 2.979.000.000 |
| RSU Masohi | 9 4 1 . 02. 1. 02. 02. 26. 69. 5. 2. 3. 49.0·]Gedung Instalasi | 9 4 1 . 02. 1. 02. 02. 26. 69. 5. 2. 3. 49.0·]Gedung Instalasi | 3.000.000.000 | 5. 2' t l ! 02.1. 02.02.26. 69. | (GedungInstalasi | 2.979.000.000 |
| RSU Masohi | 1 . 02. 1 . 02. 02. 26. 70. | Pembangunan Gedung CSSD dan Loundry (DAK Penugasan) Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan | 2.249.998.000 | I ! I. 02. I. 02.02.26. 70. | Pembangunan Gedung CSSD (DAK Penugasan) Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan | · 2.226.998.000 |
| RSU Masohi | 1 . 02. 1. 02. 02. 26. 70. 5. 2. 3. 49. 044Gedung Instalasi | 1 . 02. 1. 02. 02. 26. 70. 5. 2. 3. 49. 044Gedung Instalasi | 2.249.998.000 | 49 04 3. '' 5. 2. , I. 02. I. 02. 02.26. 67. | '[Gedung Instalasi | 2.226.998.000 |
| RSU Masohi | 1. 02. 1 . 02. 02. 26. 71. | Pembangunan Gedung Rawat Inap Infeksi (DAK Penugasan) | 4.500.000.000 | I. 02. 1. 02.02.26. 71. | • Pembangunan Gedung Rawat Inap Infeksi (DAK Penugasan) | 4.476.500.000 |
| RSU Masohi | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 1. 02. 1 . 02. 02. 26. 71. 5. 2. 3. 49. 0JGedung Instalasi | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 1. 02. 1 . 02. 02. 26. 71. 5. 2. 3. 49. 0JGedung Instalasi | [ 4.500.000.000 | 1 . 02 1. 02.02. 26. 67. 5. 2 3. | 49.04.]"?""Modal Gedung dan Bangunan - PengaAdaan Baneunan iedung [nstalasi | 4.476.500.000 |
| RSU Masohi | I . 02. 1 . 02. 02. 26. 72. | Pembangunan Gedung Gizi Rumah Sakit (DAK Penugasan) | l ]l | 02.1. 02.02.26. 72. | [Pembangunan Gedung Gizi Rumah Sakit (DAK Penugasan) | : 4.000.000.000 |
| RSU Masohi | 1 . 02. 1 . 02. 02. 26. 72. 5. 2. 1. 01. 01.]Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan I . 02. I. 02. 02. 26. 72. 5. 2. I. 01. 02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1. 02. 1. 02. 02. 26. 72. 5. 2. 2. 01. 01.[Belanja Alat Tulis Kantor I. 02. I. 02. 02. 26. 72. 5. 2. 2. 06. 01. Belanja Cetak | 1 . 02. 1 . 02. 02. 26. 72. 5. 2. 1. 01. 01.]Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan I . 02. I. 02. 02. 26. 72. 5. 2. I. 01. 02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1. 02. 1. 02. 02. 26. 72. 5. 2. 2. 01. 01.[Belanja Alat Tulis Kantor I. 02. I. 02. 02. 26. 72. 5. 2. 2. 06. 01. Belanja Cetak | - - ] - ' - - ' | 1 . 02. 1. 02.02.26. 72. 5. 2 . · 1 01.01., Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 . 02.1. 02.02.26. 72. 5. 2. 1. 01.02.]Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 . 02.1. 02.02.26. 72. 5. 2 . , 2 . 01.01.[Belanja Alat Tulis Karitor '1. 02.1. 02.02.26. 72. 5. 2. 2. 06.01.]Belanja Cetak 1 . 02.1. 02.02.26. 72. 5. 2 . ' 2 . 06.02.]Belanja Penggandaan < | 1 . 02. 1. 02.02.26. 72. 5. 2 . · 1 01.01., Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 . 02.1. 02.02.26. 72. 5. 2. 1. 01.02.]Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 . 02.1. 02.02.26. 72. 5. 2 . , 2 . 01.01.[Belanja Alat Tulis Karitor '1. 02.1. 02.02.26. 72. 5. 2. 2. 06.01.]Belanja Cetak 1 . 02.1. 02.02.26. 72. 5. 2 . ' 2 . 06.02.]Belanja Penggandaan < | 5.880.000 10.300.000 ' 1.054.000 375.000 1.250.000 |
| RSU Masohi | I. 02. I. 02. 02. 26. 72. 5. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan I. | I. 02. I. 02. 02. 26. 72. 5. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan I. | - | h1. 02.1. 02.02.26. 72. 5. 2 . ' 2 . 06.03.]Belanja | Dokumentasi | 150.000 |
| RSU Masohi | 02. 1 . 02. 02. 26. 72. 5. 2. 2. 06. 03./Belanja Dokumentasi | 02. 1 . 02. 02. 26. 72. 5. 2. 2. 06. 03./Belanja Dokumentasi | - | I. 02. 1. 02.02. 26. 72. 5. 2. 3, 490 /Belanja (Gedung | Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan | 3.980.991.000 |
| RSU Masohi | 3. 49 «, [Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 1. 02. 1. 02. 02. 26. 72.5. 2. /Gedung | Tempat Kerja | | | Tempat Kerja , | |
| RSU Masohi | I. 02. I. 02. 02. 26. 73. | Pembangunan Gedung IGD Rumah Sakit (DAK Penugasan) | | - I. 02. I. 02.02.26. 73. | [Pembangunan Gedung IGD Rumah Sakit (DAK Penugasah' | 6.500.000.000 |
| RSU Masohi | I. 02. 1 . 02. 02. 26. 73. 5. 2. I. 01. 01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan I. 02. 1. 02. 02. 26. 73. 5. 2. I. 01. 02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | I. 02. 1 . 02. 02. 26. 73. 5. 2. I. 01. 01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan I. 02. 1. 02. 02. 26. 73. 5. 2. I. 01. 02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | - | I. 02. I. 02. 02.26. 73. 5. 2. - I. 02.1. 02.02.26. 73. 5. 2. 2. I. 01.01.{Honorarium Panitia Pelaksana 1. 01.02. {Honorarium Tim Pengadaan Barang Tulis Kantor | Kegiatan dan Jasa | 7.470.000 14.250.000 1.019.000 |
| RSU Masohi | I. 02. 1 . 02. 02. 26. 73. 5. 2. 2. 01. 01. Belanja Alat Tulis Kantor 02. I. 02. 02. 26. 73. 5. 2. 2. 06. 01. Belanja Cetak | I. 02. 1 . 02. 02. 26. 73. 5. 2. 2. 01. 01. Belanja Alat Tulis Kantor 02. I. 02. 02. 26. 73. 5. 2. 2. 06. 01. Belanja Cetak | | - 1. 02.1. 02.02.26. 73. 5. - I. 02. I. 02.02.26. 73. 5. 2 ·2. 01.01.[Belanja Alat .2. 06.01,[Belanja Cetak | | 375.000 |
| RSU Masohi | I. . 02. 1. 02. 02. 26. 73. 5. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan | I. . 02. 1. 02. 02. 26. 73. 5. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan | | - 1. 02.1. 02.02.26. 73. 5. 2 ·2. 06.02. ][Belanja | Penggandaan | 1.250.000 |
| RSU Masohi | 1 I. 02. I. 02. 02. 26. 73. 5. 2. 2. 06. 03.[Belanja Dokumentasi | 1 I. 02. I. 02. 02. 26. 73. 5. 2. 2. 06. 03.[Belanja Dokumentasi | | 5. 2. '2. 06.03.[Belanja | Dokumentasi | |
| RSU Masohi | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan ii | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan ii | | - I. 02. 1. 02.02.26. 73. 3. | | 300.000 |
| RSU Masohi | 0 73 2 3. 49. 01. 1. 02. 1 . 02.02. 26. s. 5 . | [Gedung TenpatKerja } , lf | - | 1 . 02. I. 02. 02.26. 73. 5. 2 49.0_/Belanja | Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 6.475.336.000 |
| sa s | SEBELUM PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Kode Rekening | URA IAN | Jumlah (Rp) | Kode Rekening | URAIAN | Jumlali' (Rp) |
| • | 1. 02. 1 02. 02. 26. 74. I. 02. I. 02. 02. 26. 74. 5. 2. I. 01. | [Pembangunan Gedung Rawat Inap Pengunjung (DAK Penugasan) | 1 . - - | 02.1. 02.02.26. 74. - 1 . I . | Gedung Rawat Inap Pengunjung (DAK Penugasan) | 6.500.000.000 |
| RSU Saparua RSU Saparua | 1. 02. 1 . 02. 02. 26. 74. 5. I. 02. l. 02. 02. 26. 74. 5. I. 02. I. 02. 02. 26. 74. 5. 1. 02. 1. 02. 02. 26. 74. 5. 1 . 02. 1. 02. 02. 26. 74. 5. I 1 . 02. 1. 02. 02. 26. 74. 5. 2. I. OI. 2 . 2 01. 2. 2. 2 . 2 . 06. 2. 2. 06. 03. 2. 3. 49. 9 : 02. 05. 36. '1 . 02. 1. 02. 03., 26. 32. 1 . 02. 1 . 02. 03. 26. 32. 5. 2. 2 I. 02. 1. 02 03. 26. 32. 5. 2. 3. I. 02. 1. 02. 03. 26. I 8. 1. 02. 1 . 02. 03. 26. 18. 5. 2. 3. 34. 1. 02. I. 02. 03. 26. 76. 1. 02. I. 02. 03. 26. 76. 5. 2. 3. 49 | 01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 01. Belanja Alat Tulis Kantor 06.01.]Belanja Cetak 02.]Belanja Penggandaan Belanja Dokumentasi [Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Pengadaan Bahan Regensia untuk Pemeriksaan Laboratorium Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 01./Laboratorium Kimia Air Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 01. Umum • Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap Kelas ID DAK Rujukan ) 04[Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK Rujukan) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 01. Umum Pengadaan Prasarana Listrik untuk Rumah Sakit | - : I. - ' 1 . - I. - 1 . I. - - ' 1 . - ' 1 . 1. 15.750.000 4.091.500.000 I . 1 . 4.091.500.000 I. - I. - - ' I. • I. _ , 1. ' 1 . 1.630.000.000 I. 1 . 1.630.000.000 1.148.503.000 / 1 . 4 0 . 1. 1.1 8.5 3.000 . - 1 . :1------� | Pembangunan 02.1. 02.02.26. 74. 5. 2. I. 01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 02.1. 02.02.26. 74. 5. 2. I. 01. 02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 02. I. 02.02.26. 74. 5. 2. 2. 01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 02.1. 02.02.26. 74. 5. 2. 2. 06.01. Belanja Cetak 02. I. 02. 02. 26. 74. 5. 2. 2. .06.02. Belanja Penggandaan 02.1. 02. 02.26. 74. 5. _2. 2 06.03. [Belanja Dokumentasi 02.1. 02.02.26. 74. 5. 2. 3. 49.01. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan : Gedung Tempat Kerja 02.1. 02.03.26. 32. [Pengadaan Bahan Regensia untuk Pemeriksaan 02.1. 02.03.26. 32. 5. 2 2. 02.05. Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 02.1. 02.03.26. 32. 5. 2 3. 36. 01. · Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kimia Air 02. I. 02. 03.26. 18. ' Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 02.1. 02.03.26. 18. 5. 2 3. 34.01.]"""Modal Peratatan dan Mesin - Pengadaan 02.1. 02. 03.26. 76. 02. I. 02. 03.26. 76. 5. 2. 02.1. 02.03.26. 77. I 02. 1. 02.03.26. 77. 5. 2. Pembangunan Gedung lnstalasi Rawat Inap Kelas DAK Rujukan ) 3. 49.pglBelanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan · Kesehatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (OAK 34«, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 3. · [Umum 02. I. 02. 03.26. 78. 02.1. 02.03.26. 78. 5. 2 . · 3. {Pengadaan Prasarana Listrik untuk -Rumah Sakit (DAK Rujukan) 16.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan . · Set 02. 1. 02.04.26. 01. Pembangunan Rumah Sakit Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 02.1. 02.04.26. 01. 5. 2. 3. 49.01.4Gedung Kantor | : Bangunan Laboratorium Alat Laboratorium Aat Kedokteran III Bangunan Rujukan) Alat Kedokteran Electric Generating | 7.470.000 14.250.000 1.079.000 325.000 1.250.000 300.000 6.475.326.000 15.750.000 15.750.000 - ,700,000.000 700.000.000 744.111.000 744.111.000 300.000.000 |
| j 1. - | 02. 1. 02. 03. 26. 77. I. 02. I. 02. 03. 26. 77. 5. 2. 3. 34. I. 02. I. 02. 03. 26. 78. I. 02. I. 02. 03. 26. 78. 5. 2. 3. 16 /1 . 02. 1. 02. 04. 26. 01. 1 [ 1 . 02. 1. 02. 04. 26. 01. 5. 2. 3. 49. : I. 02. I. 02. 04. 26. 18. 3 4 [ 1 . 02. 1. 02. 04. 26. 18. 5. 2. ». 39 . · I. 02. 1. 02. 04. 26. 75. 4 1. 02. I. 02. 04. 26. 75. 5. 2. 3. 3 | ((DAK Rujukan) 04[Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set [Pembangunan Rumah Sakit ! Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 01.4Gedung Kantor : Pengadaan.Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Kedokteran "lUmum | | Bangunan ]Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 34¢, [Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum , . . ' [Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (OAK Reguler) 340 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran /Umum • | | 300.000.000 |
| Dinas Sosial RSU Banda | 01 01 | : Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (OAK Reguler) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran ''Umum | _ ] 1 | 02.1. 02.04.26. 18. 02.1. 02.04.26. 18. 5. 2. ·3. 02.1. 02.04.26. 75. 5. 2. 3. 02.1. 02.04.26. 75. | | 1.385.519.000 |
| | I. 06. I. 06. 0 I. I 5. 03. I. 06. I. 06. 01. 15. 03. 5. I. 06. I. 06. 01. 15. 03. 5. 1. 06. 1. 06. 01. 15. 03. 5. I. 06. I. 06. 01. I 5. 03. 5. I. 06. I. 06. 01. 15. 03. 5. I. 06. I. 06. 01. 15. 03. 5. 2. 2. 01. 2. 2. 01. 2. 2. 06. 2. 2. 06. 2. 2. 15. 2. 2. 15. | Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin 01.[Belanja Alat Tulis Kantor 04.{Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya OI. Belanja Cetak 02. Belanja Penggandaan 01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 02.{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 64.900.000 l. 535.000 1. 90.000 I. - 1 . 236.500 I. 39.830.000 1. 24.208.500 1 . | 06.1. 06.01.15. 03. Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin 06.1. 06.01.15. 03. 5. 2. 2. 0L.01. Belanja Alat Tulis Kantor 06.1. 06.01.15. 03. 5. 2. 2. 01.04. Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya 06.1. 06.01.15. 03. 5. 2. 2. 06.01. Belanja Cetak 06.1. 06.01.15. 03. 5. 2 2. 06.02': Belanja Penggandaan 06.1. 06. o I. I 5. 03. 5 . 2 2. 15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Oaerah 06.1. 06. 01.15. 03. 5. 2 2. 15.02. Belanja Perjalanan Dinas | Luar Daerah | 1.385.519.000 64.526.000 96.000 550.000 191.500 39.110.000 24.578.500 |
..
f
.
/
r
'
| SEBELUM PERUBAHAN Jumlab | SEBELUM PERUBAHAN Jumlab | SETELAH PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan hak­haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu
Mengingat dilakukan upaya­upaya perlindungan terhadap anak;
- b. bahwa untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Gowa, maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang­Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang­Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
4. Undang­Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang­Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang­Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
7. Undang­Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk­Bentuk
Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3911);
8. Undang­Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
9. Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang­Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara
- Republik Indonesia Nomor 4419); Undang­Undang Nomor 12
12. Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang­Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
14. Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk­ Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
19. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Traficking) Perempuan dan Anak;
20. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 10).
Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa
dan
Bupati Gowa
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip­ prinsip dasar Konvensi Hak­hak Anak meliputi :
non diskriminasi ;
kepentingan yang terbaik bagi anak ;
- c.
- hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan
perkembangan ; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak.
Bagian Kedua
Tujuan
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak­hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah , ekploitasi dan penelantaran secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:
- a. pencegahan;
- b. pengurangan resiko;
- c. penanganan; dan
- d. sistem informasi data anak.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Pasal 5

- (1) Setiap Anak memiliki hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara.
- (2) Hak­hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perlindungan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan terhadap anak eksploitasi terhadap anak, dan penelantaran Anak meliputi:
- b. untuk beribadah menurut agamanya atas bimbingan orang tua;
- a. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- d. memperoleh pelayanan kesehatan;
- e. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya;
- f. menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan informasi;
- g. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi untuk pengembangan diri;
- h. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik,
pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk;
- j. memperoleh hak anak lainya sesuai ketentuan peraturan Perundang­undangan.
- i. memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak; dan
[
Bagian Kedua
Kewajiban Anak
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Pasal 6

Setiap Anak berkewajiban untuk:
- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- c. mencintai tanah air, Bangsa dan Negara;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 7

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
1. pencegahan, pengawasan, pengaduan/ pelaporan dan pengembangan sistem informasi data anak;
- a. merumuskan kebijakan, program dan mekanisme tentang:
2. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran; dan
3. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran atas:
- a) layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan
- b) kelangsungan layanan pendidikan;
- c) layanan sosial dan psikologis;
- d) akta kelahiran;
- e) layanan bantuan hukum.
4. penyelenggaraan dukungan untuk keluarga meliputi:
- a) konseling;
- b) pendidikan pengasuhan anak;
- c) mediasi keluarga; dan
- d) dukungan ekonomi
5. upaya untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak.
- b. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai:
2. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak.
1. hak­hak anak, perlindungan anak dan pengasuhan anak; dan
- c. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan.
- d. tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi:
1. tenaga penyedia layanan kesehatan;
2. tenaga penyedia layanan pendidikan;
3. tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
4. tenaga penyedia layanan pengasuhan;
6. tenaga penyedia layanan administrasi kependudukan
5. tenaga penyedia layanan bantuan hukum; dan
- e. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 8

Meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dilakukan untuk semua anak melalui lembaga pendidikan, lembaga
sosial kemasyarakatan, media dan cara lain yang sesuai.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 9

Koordinasi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan Anak.
Bagian Kedua Pengurangan Resiko
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 10

- (1) Sasaran pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah setiap anak yang rentan mengalami setiap bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
- (2) Pengurangan resiko meliputi:
- a. pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan;
- b. pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan;
- c. pengurangan resiko di lingkungan pendidikan;
- d. pengurangan resiko di masyarakat; dan
- e. pengurangan resiko di lingkungan pekerjaaan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 11

Pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
- a. mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran; dan
- b. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 12

Pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan, meliputi:
- a. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
- b. memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling dan pemulihan relasi dalam keluarga;
- c. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
- d. penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
- e. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran; dan
- f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 13

Pengurangan resiko di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak; dan
- b. memfasilitasi peningkatkan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 14

Pengurangan resiko di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, meliputi:
- b. meningkatkan kemampuan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, aparat Kelurahan dan Kecamatan dalam melakukan Pengurangan Resiko;
- a. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak;
- c. meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;
- d. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak;
- e. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada kelompok rentan;
- g. melibatkan organisasi anak di setiap kecamatan/kelurahan untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada kelompok rentan; dan
- f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak;
- h. berkomplik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 15

Pengurangan resiko di lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, meliputi:
- b. tempat hiburan; dan
- a. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha;
- c. rumah tangga yang mempekerjakan anak.
Bagian Ketiga
Penanganan
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 16

Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
- a. anak di luar asuhan orangtua;
- b. anak dalam situasi darurat akibat bencana;
- c. anak yang berkonflik dengan hukum;
- d. anak korban kekerasan, baik fisik, mental dan/atau seksual;
- e. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- f. anak yang hidup/bekerja di Jalan;
- g. anak korban eksploitasi seksual komersial;
- h. pekerja rumah tangga anak;
- i. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
- j. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- k. anak yang berada dalam situasi yang sifat dan keadaan tempat pekerjaan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 17

Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran harus dilakukan dengan segera.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 18

Penanganan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi:
- a. mengidentifikasi dan menerima
2. pengaduan/laporan;
- b. tindakan penyelamatan;
- d. rehabilitasi berupa:
- c. penempatan anak di rumah perlindungan sementara;
1. layanan pemulihan kesehatan;
2. layanan pemulihan sosial dan psikologi; dan
3. bantuan pendampingan hukum.
- e. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.
[
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 19

Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:
- a. memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah perlindungan anak;
- b. menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah perlindungan anak;
- c. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 20

- (1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan apabila berdasarkan hasil indentifikasi diketahui keselamatan anak terancam.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memindahkan anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 21

- (1) Penempatan anak di rumah perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa:
- a. keselamatan anak terancam;
- b. anak tidak memiliki keluarga/ pengasuh/wali; dan
- c. anak tidak dapat dipersatukan dengan keluarga/pengasuh/wali dan/atau masyarakat.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam waktu tertentu selama anak mendapatkan layanan pemulihan dan/atau hingga keluarga/pengasuh/wali dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi anak.
- (3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 22

Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d angka 1, meliputi:
- a. pelayanan gawat darurat;
- b. memberikan visum et repertum atau visum psikiatricum atas permintaan atau keterangan polisi;
- d. memberikan rujukan lanjutan sesuai keadaan dan kondisi korban.
- c. pelayanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis; dan
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 23

Layanan pemulihan sosial dan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d angka 2, meliputi:
- a. konseling;
- b. terapi psikososial;
- c. bimbingan mental dan spiritual; dan
- d. pendampingan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 24

Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d angka 3, meliputi:
- b. memfasilitasi pendampingan kepada anak korban kekerasan, baik pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.
- a. memastikan anak didampingi oleh penasehat hukum;
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 25

Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, meliputi:
- a. penelusuran anggota keluarga;
- b. mempertemukan anak korban dan anggota keluarga/keluarga pengganti dan/atau masyarakat;
- c. fasilitasi pemberian bantuan bagi keluarga secara psikososial;
- d. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 26

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 dilaksanakan secara sinergis.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan penanganan secara sinergis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Penyelenggaraan penanganan secara sinergis dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak.
Bagian Keempat
Sistem Informasi Data Anak
BAB IV - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi data anak untuk kepentingan evaluasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Sistem informasi data anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait dan/atau lembaga layanan yang menangani anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam layanan terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak.
BAB V - PARTISIPASI ANAK
Pasal 28

Pengembangan partisipasi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui:
- a. penyediaan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan;
- c. memfasilitasi pengembangan kemampuan anak dalam berpartisipasi melalui organisasi anak.
- b. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi anak; dan
BAB V - PARTISIPASI ANAK
Pasal 29

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengembangan partisipasi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 30

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:
- a. menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka pendek, menengah dan panjang;
- b. pemenuhan hak anak termasuk mencegah, mengurangi resiko dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- c. mendorong tanggungjawab orangtua, masyarakat, lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi SKPD yang terkait dalam melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan pemenuhan hak anak, tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pemenuhan hak anak, mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- f. menyediakan sarana dan prasarana; dan
- g. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi.
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA
Pasal 31

Masyarakat dan sektor swasta mempunyai kewajiban dan kedudukan yang sama dengan Pemerintah Daerah untuk berperan serta dalam perlindungan terhadap hak­hak anak dan pengawasan baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA
Pasal 32

Bentuk peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak antara lain dapat berupa:
- a. penyediaan rumah aman dan rumah singgah;
- b. pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Anak;
- c. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;
- d. pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- f. pemberian beasiswa pendidikan;
- e. pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- g. pemberian bantuan biaya kesehatan;
- h. penyediaan taman bermain anak;
- i. ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma­norma yang berlaku di masyarakat; dan
- j. bentuk­bentuk peran serta masyarakat dan sektor swasta lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.
BAB VIII - FORUM PARTISIPASI ANAK
Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak.
- (2) Forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak di Kabupaten Gowa, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum partisipasi anak.
- (4) Pembentukan forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum partisipasi anak dapat berasal dari :
- a. iuran dari anggota forum partisipasi anak;
- c. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
- d. sumber­sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang­undangan yang berlaku.
BAB IX - PEMBIAYAAN
Pasal 34

Biaya pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 35

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus
sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang­undangan hukum acara pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang­undangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam undang­undang hukum acara pidana.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 36

Setiap orang yang melakukan pelanggaran kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan
penelantaran terhadap anak dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.
Ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal 2 Oktober 2014
BUPATI GOWA
H. ICHSAN YASIN LIMPO
Diundangkan di Sungguminasa pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,
H. BAHARUDDIN MANGKA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2014 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN... TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALlKOTA BIMA NOMOR 110 TAHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
W ALIKOTA BIMA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bi.ma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan W alikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
1.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang P-embentukan Kota Bima di Provirrsi Nu-sa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 ten-tang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2-011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494J;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 i 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2-014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor i 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 'fahun 2-015 Nomor 2036);
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendaiian Penduduk dan Keiuarga Berencana;
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kata Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA. Menetapkan
'
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalarn Peraturan Wahkota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelak:sanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah K-0ta Bima,
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelak:sanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayak:an, dan menyejahterak:an masyarak:at.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok masingmasing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
9. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggung jawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
10. l O. Furrgsi atlalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanak:an dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
11. Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut KB adalah usaha untuk rnengukur jumlah dan jarak arrak yang diinginkan. Untuk dapat mencapai hal tersebut mak:a dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan.
12. Alat dan Obat Kontrasepsi yang .selanjutnya disebut Alokon adalah Alat dan Obat pencegahan kehamilan. Pencegahan ini dilakukan dengan cara menghambat proses normal dari pembuahan sel telur wanita.
13. Penyuluh Laparrgan Keluarga Bereneana yang selanjutnya disebut PLKB adalah pegawai Pemerintahan Daerah yang bertugas sebagai pengelola dan pelak:sana program KB Nasional di tingkat Kelurahan.
14. Institusi Masyarakat Pedesaan yang selanjutnya disebut IMP adalah Organisasi kelompok, maupun perorangan yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat dan pranata serta mempunyai tujuan yang ingin dicapai.
15. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disebut NSPK adalah acuan untuk menjamin terlaksananya urusan wajib dan urusan pilihan yang sesuai dengan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai untuk mencapai kesejahteraan, keamanan dan ketertiban kehidupan berbangsa dan bemegara.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- ( 1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari:
1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB; dan
3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari:
1. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon;
2. Seksi Jaminan Pelayanan KB; dan
3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan kesertaan ber KB.
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari:
1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Bali ta, Anak clan Lansia; dan
3. Seksi Ketahanan Remaja.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Keiompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. {2} Untuk menyelenggarakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria Bidang pengengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kualitas penduduk;
- d. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendaiian penduduk;
- e. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana;
- f. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB /Petugas Lapangan KB dan Kader KB;
- g. pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- h. pelaksanaan Pelayanan KB;
- i. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayarran, pembinaan kesertaan ber KB, Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- J. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- k. pembinaan kelompokjabatan fungsional; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- ( 1} Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
- d. pengelolaan urusan ASN; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat, membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
Paragraf
1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah/negara.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
7. negara; e. pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- g. penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
- I. pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendahaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- j. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuiuhan dan penggerakan.
2. Penggerakan mempunyai fungsi: (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan
3. bidarrg keluarga, bi dang a. perumusan Kebijakan teknis daerah di pengendalian penduduk, sistem informasi penyuluhan, advokasi dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berancana;
- c. pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem mformasi kelurarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berancana;
- d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di daerah;
- f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta orgarrisasi kemasyarakatan di tingkat daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitas di bidang pengendalian penduduk, sistem mformasi keiuarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
13. Penggerakan, membawahi: dan Penyuluhan penduduk, Pengendalian (3) Bidang
- a. Seksi advokasi dan penggerakan;
- b. Seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan leader KB;dan
- c. Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
Paragraf 1 SeksiAdvokasidanPenggerakan
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9

Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan.
Paragraf 2 Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan
PLKB dan Kader KB
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan clan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.
Paragraf 3 Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
Bagian Keempat
Bidang Keluarga Berencana
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

- ( 1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan keluarga berencana.
- {2) Untuk rnenyeienggarakan tugas .sebagatmana dimaksud 'pada ayat ( 1), Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keiuarga Berencana;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
- e. pelaksanaan Pelayanan KB;
- f. pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Keluarga Berencana, membawahi:
- a. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;
- b. Seksi Jaminan Pelayanan KB; dan
- c. Seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB.
Paragraf 1 Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi.
Paragraf 2 Seksi .Jaminan Peiayanan Keluarga Berencarra
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14

Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mernpunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan keluarga berencana.
Paragraf 3 Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan BerKeluarga Berencana
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15

Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan BerKeluarga Berencana mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur clan kriteria serta pemantauan clan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB.
Bagian Kelima Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

- ( 1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas meiaksakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja;
- e. peiaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi:
- a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak clan Lansia;
- c. Seksi Bina Ketahanan Remaja.
Paragraf I Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera.
Paragraf 2 Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18

Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kri:teria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita anak dan lansia.
Paragraf 3 Seksi Bina Ketahanan Remaja
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19

Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbirrgan dan pefaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja.
Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20

UP'f adalah Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas.
Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas rneiaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah -sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. ·(2j Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 22

- ( I] Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas rnasing-rnasing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perurrdang-urrdarrgan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- ( 5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 23

Pada saat Peraturan Waiikota Bima fni rnulai beriaku, maka Peraturan Walikota Bima Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,
Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal \3 Ptre1Y1foer 2016
MUKHTAR
~
M. QURAfS H. ABIDIN
. - f. WALIKOTA BIMA, ~
Ditetapk-an di Kota Bima pada tanggal \? De.s-eMber
2 0 16
BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR 3fJt
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BIMA
TAHUN
2016
TENTA.NG
NOMOR L.10
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANJSASl, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA