Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 7 Tahun 2003
N/A
Preamble

Menimbang bahwa untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar khususnya Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) dalam rangka meningkatkan jangkauan, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, maka perlu ditetapkan P€tunjuk Teknis Program Jaminan ,&lt;eseh$tar1 M�sJara�at (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas dan Jaringannya dengan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara;
Mengingat : 1 . Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Tambahan lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahlin 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
·
,
1
1
1
I
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
2. I . t 1 1 5. Undang-Undana Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 7' (Lernbaran Negara /�ahun 2004 N?mor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana · telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undcing Nomor 36 !,hu� .2009 1 ten\a�g Kes�hatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 202, ljambaHa� lenlib�ran 1 Negara Nomor 4022);
6. 9 . . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. 1 0 . Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741 );
8. 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
9. 1 2 . Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
Memperhatikan
Menetapkan :
- 1 . Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/NJl�NKES/PERN/2011 tentang pelaksanaan Program Jamin�n Kesehatan masyarakat (JAMKESMAS) I I . 11 '
- ' 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562 I MENKES I PER /XII /2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS), JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA.
I
.
.
r
.
.
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
I
<!-- formula-not-decoded -->
- 1 . Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Minahasa Tenggara yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara.
4. Jasa Sarana adalah Jasa yang didapat dan .. diberikan untuk menunjang sarana Pemerintah
5. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah jasa yang didapat dari pelayanan kesehatan perorangan melalui sarana kesehatan yang diolah oleh pemerintah untuk pemberi jasa pelayanan.
I
1
1
I
I
'
1 1
I'
I
I
I
,
1
1
1
,ll
6. Pelayanan �ese�atan adalah pelayanan yang diberikan beserta ' fasilitas lainnya di Puskesmas, Puskesrnas Pembantu, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Daerah dan Sarana-sarana Kesehatan Lainnya.
7. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Pelayanan fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara.
8. Puskesmbs Rawat I nap r a�al.ah �usk��mas tempat tidur dan Puskesmas Rawat Jalan dengan pelayanan rawat jalan (tidak inap) dengan Pelayanan ' adalah Puskesmas
"'
9. Pengobatan adalah tindakan yang diberikan oleh Dokter (resep obat) atau jika berhalangan diberikan .oleh perawat dan bidan yang dituntL� Lntuk lmenjalankan penqobatan, perawatan, dan perawatan Kesehatan lainnya.
2. 1 0 . Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh tenaga medis dan para medis dengan menggunakan/pemakaian obat-obatan, alat-alat kesehatan, alat rumah tangga, makan dan minum.
3. 1 1 . Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua jenis penyakit dari yang bersifat dasar sampai dengan sub spesialisasi, selanjutnya disebut RSU.
4. 1 2 . Rumah Sakit Umum Daerah adalah rumah sakit yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut RSUD.
5. 1 3 . PPK tingkat pertama adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu Puskesmas (Rawat Jalan &amp; Rawat l nap), Puskesmas l&lt;eliling (Pusling), Puskesrnas Pembantu (Pustu), Klinik Umum, RSU tipe D, Rumah Bersalin milik Pemerintah Daerah.
6. 1 4 . PPK tingkat lanjutan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberika� p 1 elay,anan. kesehatan 1 1 'tlngkat lanjutan, 1 yaitu RSU I I Vertikal dan RSU Daerah ' 1 , 1' 1
7. 1 5 . Pelayanan Kesehatan tingkat pertarna adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan rawat lnap tingkat pertama
16. Rawat Jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tingkat pertama untuk keperluan observasi 1 Diagnosa, Pengobatan (Therapy) dan pelayanan kesehatan lainnya. ' ' r I ,
17. Rawat lnap tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada puskesmas yang memiliki tempat tidur, untuk keperluan . observasi, perawatan, penegakkan dr· gnose, penqobatan. dan atau pelayanan medis fl j I I I · l ainnya, diman ' peserta dirawat inap paling lama 1 (satu) hari.
10. 1 8 . Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan bersifat spesialistik dan dilaksanakan atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap diruang perawatan khusus.
11. 1 9 . Rawat jalan tingkat lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik dan dilaksanakan pada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tingkat lanjutan sebagai rujukan dari Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat pertama, dan atau Pemberi Pelayanan Kesehatan lain yang ditunjuk, untuk keperluan observasi perawatan, perawatan, penegakkan diaqnosa, pengobatan, rehabiliasi medis, dan atau pelayanan medis lainnya tanpa menginap di ruang perawatan. ·
20. Rawat lnap tingkat lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik untuk keperluan observasi, perawatan, penegakkan diagnosa pengobatan, rehabilitasi medis dan ataun pelayanan medis lainnya, yang dilaksanakan pada Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat lanjuatan dimana peserta dirawat inap di ruang perawatan paling sedikit 1 I I 1 1 (satu) hari. , ' , , ' , , · ,
I
I
21. Hari rawat adalah lamanya peserta dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar perawatan/meninggal, yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal, yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya.
I
I
22. Pelayanan kesehatan pehLnjarig adalah 1 pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelayanan kesehatan, yang meliputi pelayanan obat, pemeriksaan diagnostik dan pelayanan penunjang lainnya.
23. Pelayanan resep obat adalah pemberian obat-obatan diluar obat .. stan9,r j yang 1�rmrsuk dalam paket rumah 1 sakit, yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan indikasi med is.
24. Pemeriksaan Penunjang diagnostik adalah kegiaan pemeriksaan untuk menunjang penegakkan diagnosa.
25. Tindakan medis dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnotik lainnya.
26. Rehabilitasi medis adalah pelayanan dan diberikan oleh instalasi medis "dalarn bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, bimbingan sosial dan jasa psikologi.
27. Persalinan adalah proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun secara penyulit
28. Pelayanan Gawat Darurat ("emergency") adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya pada kasus-kasus gawat darurat untuk mengurangi resiko kematian dan ca cat.
29. Tarif paket rawat Jalan tingk�t lanjut .��alah biaya-perjalanan rawat I I I I I l I jalan tinqkat lanjut yang dihitung denga�,p,engelompokkan beberapa ' 1 1 jenis pelayanan dalam satu tarif pelayanan.
30. Tarif paket rawat inap adalah biaya per hari rawat inap yang dihitung berdasarkan rata-rata biaya komponen jasa rumah sakit, bahan dan alat keseliatan habis pa��ir "" me�ik �a� biaya .penyelenggaraan administrasi pelayanan.
10. 31 . luran biaya ialah pembebanan sebagian biaya pelayanan kesehatan tertentu kepada peserta.
11. 32r Tarif pe!ayar11a� ,luar. paket adalah biaya pelayanan kesehatan yang termasuk di dalam pakket rawat jalan maupun paket rawat inap.
33. Obat standar yang termasuk dalam formularium rumah sakit yang tersedia di rumah sakit untuk keperluan tindakan medis sesaat, gawat darurat, pelayanan beda, rawat inap di Intensive Care Unit (ICU) dan Intensive Cardiology Care Unit (!CCU) dan pelayanan rawat inap lainnya.
34. Rujukan swasta adalah kiriman dari dokter dan atau pelayanan kesehatan swasta
14. 35 Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) yaitu pelayanan kesehatan kedaruratan dasar bagi ibu dan bayi baru lahir yang dilakukan di tingkat Puskesmas.
15. 36 Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas pada salah satu Puskesmas Kabupaten Minahasa T enggara.
16. 37 lntensif Care Unit (ICU) adalah ruang perawatan secara intensif
17. 38 lntensif cardiac Care Unit (ICCU) adalah ruang perawatan secara intensif khusus jantung I
1
1
1 1
I
.
I
I
I
- 39 Buffer Stock adalah persediaan obat (Rehyangga stok) yang dimiliki di kabupaten/kota untuk menghindari terjadinya kekosongan obat dalam hal bencana.
Tujuan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas dan [arinqannya, yaitu :
- ! I I I I I 1 , . · a. terselehggarahya pelaya'nan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya termasuk Poskesdes bagi Peserta Program Jamkesmas;
- b. terselenggaranya pelayanan persalinan di Puskesmas dan jaringannya termasuk Poskesdes serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya seperti Bidan Praktek Swasta, Klinik Bersalin, Dokter Praktik yang berkeinginan ikut serta dalam program ini melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Tim Pengelola setempat, dimana yang bersangkutan dikeluarkan ijin prakteknya;
- c. terselenggaranya proses pelayanan rujukan ke Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) rujukan;
- d. terkendalinya mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
- e. terselenggaranya manajemen pengelolaan Program Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas;
- f. terselenggaranya pembinaan program Jamkesmas dan Jampersal di setiap jenjang administrasi.
1
1
1
I
1
,
'
,
1
1
I
I
1
- ( 1 ) Sasaran Pelaksanaan Program Jarnkesrnas' dan 'Jampersal terdiri dari :
- a. Puskesmas, Posyandu dan Puskesmas Kelililing;
- b. Pondok Bersalin Desa (Polindes) atau Pos Resehatan Desa (Poskesdes);
- 1 / c. Bid an dan 09f ter praktek swasta untuk pelayanan pertolongan persalinan;
1 ) ,
I
,
11
1 1
'
•
r
I
•
- (2) Sasaran Program Jamkesmas terdiri dari :
- a. Seluruh peserta Jamkesmas yang memiliki kartu Jamkesmas:
- b. Peserta Keluarga Harapan (PKH) yang .. memiliki 'kartu PKH tetapi belum t�rmasu�I p�kerta U�m�esmas/tidak memiliki kart,u Jamkesmas;
- c. Gelandangan, pengemis, anak terlantar yang direkomendasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Tenggara/lnstitusi sejenis di daerah sehingga tidak perlu menunjukkan kartu Jamkesmas.
- (3) Sasaran Program Jampersal meliputi semua ibu hamil dan ibu bersalin yang belum memiliki Jaminan Pelayanan Kesehatan.
BAB IX
Pasal 14

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat I mengetahuinya, memerintahka� p�ngur,dan�an\_ Peraturaa I ini dengan penernpatannya dalam Serita Oaerah Kabupaten Minahasa Tenggara. , ' , 1 /\
Ditetapkan di : Ratahan
2012
pada tanggal :I2 Januarí
I
•
Oiundangkan di
pada tanggal
: Ratahan
2012
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19541128 198002 1003
SEKRETARI: DAERAH
KABUPATEN MIYAHASA TENGGARA
Drs. FREDY F. LENDO
'
•
r
I
•
SERITA DAERA� KABYFtTEf)J ff!NArl�ASA TENGGARA TAHUN 2012 NOMOR SERI. .
| NO | PEJABAT PENGELOLA | PARAF KOORDINASI | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1 | BUPATI | J | Dh.untuk mohon "1" ditandatanganl |
| 2 | SEKRETARIS DAERAH | ii | |
| 3 | ASISTEN i | | |
| 4 | KADIS KESEHATAN | �� | |
| 5 | KABAG HUKUM | :� | |
| 6 | SEKRETARIS DINAS KESEHATAN | w I | |
| 7 | KA,SUBBAG.PERUNDANG- UNDANGAN | ( ,1 | -- |
| 8 | KA,SUBBAG.KEUANGAN &PERENCANAAN DINKES | A | |