Unknown Unknown Nomor 4 Tahun 2023
Tentang KEDUDUI(AN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI' SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN I(ABUPATEN SITUBONDO
Berlaku: 17 Tahun 2003
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Mengingat :
- Und.ang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286\; 2.
1. Undang-Undang Nomor 12 'lahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-d.aerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Ind,onesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41l. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembafa, Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor !9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- undang-undang Nomor 1 'lahun 2OO4 tentang perbend.aharaan Nega.ra (Lernbaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 2OO4 Nomor 05, 'Iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3.
4. undang-Undang Nomor 25 Tahun 2oo4 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembarat''' Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor LO4, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2l);
6. undang-un,cang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523fl;
5. undang-undang Nomor 32 'fahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 18 (Lembaran Negara RePublik 227, Tambahan Lembaran Nomor 5360); Tahun 2OL2 tentang Pangan Indonesia Tah:un 2Ol2 Nomor Negara RePublik Indonesia 7.
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undangund.ang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679\;
8. undang-undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5494\;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 00 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor Ig7, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind.onesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri sipil Dalam .Jabatan struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor al9fl;
8. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang WewenangPengangkatan,Pemindahan'dan Pemberhentian Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran |legara Republik Inclonesia Nomor 42631 sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintah Nomor 6g ,lahun 2o}g (Lemtraran Negara l?epublik Inclonesia Tahun 2009 Nomor 16a)t
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 'lahun 2OO2 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a25Q;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2OO4 tentang Keamanan, Mutu dan Grzi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 'lahun 2OO4 Nomor 1O7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2al;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Ped.oman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 'lahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor a599;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol5 tentang Ketahanan Pangan dan Gtzi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680) ;
6. L7 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2Ot6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Inclonesia Tahun 2016 Nomot L14) ;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan;
19. Peraturan Presiden Repubtik Indonesia Nomor 22 Tahun 2OCg Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
20. Peraturan Presiden Rebuplik Indonesia Nomer 154 tahun 20t4 tentang kelembagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
10. 2L . Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 lPermentan I OT.01O/08 12016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2oL6 Nomor 1329ll;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 lPermentanl OT.010/ 08 l2016 tentang Pedoman Nomenklatur, T\'rgas clan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan KabupatenlKota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
12. 2g. peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6)'
a
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUI(AN, SUSUNAN ORGANISASI, UR*q,IAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN I(ABUPATEN
Menetapkan: SITUBO}IDO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Ltrusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
7. T . Sekr etaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Dinas Ketahanan Pangan, selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo'
9. g, Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo.
10. 1O. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, ad.alah unsur pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan latau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Ketahanan Pangan'
11. 1 1. Pangan adalah segala se suatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan alr, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, clan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiap&amp;fl, pengolahan, d.anlatau pembuatan makanan atau minuman.
MEMUTUSI(AN :
12. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
13. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
14. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah mar-rpun mutunya, aman, beragam, bergtzi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
15. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesetratan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
16. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, danlatau mengubah bentuk Pangan.
6. 17 . Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak , dapat memenuhi kebutuhan.
18. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
19. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola &lt;,rleh Pemerintah.
20. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah provinsi.
10. 2L. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten lKota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten I kota.
22. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.
23. Cad.angan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
24. Penyelengg araarl Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gtzr, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
25. Pangan Pokok aclalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utam.a sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
26. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergtzi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokaI.
6. 27 . Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokaI.
28. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung danlatau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
29. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
30. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
31. Perdagangan Parrgan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan latau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.
32. Ekspor Pangan adalah kegiatan mengeluarkan Pangan dari daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan rLlang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi trksklusif, dan landas kontinen.
33. Impor Pangan adalah kegiatan memasukkan Pangan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasflyo, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen.
34. Pered.aran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan d.alam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
35. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Da-erah, dan latau masyarakat dalam rnengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin danlatau rawan Pangan dan Gtzi, dan kerja sama internasional.
36. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, danlatau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
3. 3g. persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan.
37. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkunE&amp;o, dan konflik sosial, termasuk akibat. Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.
5. 3g.Iradiasi Pangan adalah metode penanganan Pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, membebaskan Pangan dari jasad renik patogen, serta mencegah Pertumbuhan tunas.
40. Rekayasa Genetik Pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mend.apatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk Pangan Yang lebih unggul.
41. Pangan Produk Rekayasa Genetik adalah Pangan yang diproduksi atau yang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, d,anf atau bahan lain yang dihasilkan clari proses rekaYasa genetik.
42. Kernasan Pangan adalah bahan yarLg digunakan untuk mewadahi d,anlatau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.
43. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gtzi Pangan.
44. Grzi a,Calah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
45. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
46. Pelaku Usaha Parrgan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
BAB II - KEDUDUI{AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

- (1) Dinas Ketahanan Pangan merupakan u.nsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pangan.
2. (2t Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pangan.
5. (s) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- C. pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
9. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; d.
10. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; e.
11. pelaksaanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan f.
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. o b'
BAB II - KEDUDUI{AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Ketersedian dan Distribusi Pang&amp;n, membawahi:
1. Kepala Seksi Ketersedian Pangan; dan
2. Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan.
- d. Bidang Konsumsi, Penganekaragaman, dan Keamanan ,.Pangan membawahi :
10. ; 1. Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan 2. Kepala Seksi Penganekaragarnan dan Kerawanan Pangan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran dan rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan PeraLuran Bupati ini.
BAB II - KEDUDUI{AN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (1)
- Masing-masing Sub Bagian dipimpin o,leh Kepala Sub Bagian )rang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (2)
- Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (3)
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimPin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang ketahanan pangan.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam liirgkungan Dinas.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, u.rusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan dinas;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas serta penyelenggaraan tugas- tugas bidang secara terpadu;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup dinas;
- e. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
6. pelaksanaan urusan keuangan; f.
7. pelaksanaan urusan umum; o b'
8. pelaksanaan Ll.rusan kepegawaian ; h.
9. pelaksanaan urusan aset rCinas; i.
10. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ; j.
11. pelaksanaan pelayanan administratif kepada Kepala Dinas dan bidang-bidang di lingkungan Dinas; l k.
12. pelaksanaan ketatau sahaan ; 1.
13. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan m.
14. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. n.
Paragraf I
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 7 , mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, dan tata usaha kepegawaian. (1)
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. pelaksarraan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
- b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
- c. pelaksanaan urusan surat-menyurat;
- d. penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan Dinas;
- e. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
- f. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
- g. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
- h. penyelenggal'aan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, Sasaran Kinerja Pegawai, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/ suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan;
- i. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
10. j pelaksanaan penyelenggaraan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan;
- k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
1. pen5rusunan Laporan Kepegawaian;
- m. pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, ketatausahaan dan tata usaha keuangan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan Renstra dan Renja dinas;
- b. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran dinas;
- d. pelaksanaan administrasi keuangan dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas serta pembayaran gaji pegawai;
- e. penyiapan la-poran pertanggungjawaban keuangan dinas;
- f. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran dinas;
- g. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di lingkup dinas;
- i. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkup dinas;
- j. penyusu.nan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada urusan pangan;
- k. penyusunan evaluasi kegiatan dinas;
1. penyelenggaraan sistem pengendalian intern dinas;
- m. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- n. pelaksanaan ketatausahaan;
- o. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga
Bidang Ketersediaan Dan Distribusi Pangan
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 1

O
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan, koordinasi, melaksanakan kebijakan, dan memberikan pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 1

1
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidairg Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersedian pangan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyedian infrastrurktur pangan, distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan serta pendukung pangan lainnya;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang ketersedian, distribusi pangaan dan penyedian infrastruktur pangan, dan pendukung ketahanan pangan;
- C. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersedian pangan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyedian infrastruktur pangan, distribusi pang&amp;r, harga pangan dan cadangan pangan serta pendukung pangan 1ainnya;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersedian, penanganan kerawanan penanganan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan serta pendukung pangan lainnya;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersedian, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyedian infrastruktur pangan distribusi pang&amp;n, harga pangan dan cadangan pangan serta pendukung pangan lainnya;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersedian, penangarlan kerawanan pangan dan koordinasi penyedian infrastruktur pangan distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan serta pendukung pangan lainnya;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.
Paragraf 1
Seksi Ketersediaan Pangan
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

- Seksi Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka l, mempunyai tugas menyiapkan baharr koordinasi, analisis, men1rusun rencana pelaksanaan, data dan informasi serta jaringan informasi ketersediaan pangan, pemantauan, evaluasi, superv'isi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan. (1)
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketersediaan Pangan menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersedian pangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi ketersedian pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- c. penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan;
a
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

- (1) Seksi Distribusi dan Caclangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal g ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, analisis, men]rusun rencana dan pelaksanaan kegiatan, pengkajian dan pendampingan di bidang pasokan dan harga pangan serta cadangan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuc pada ayat ( 1), seksi Distribusi dan cadangan pangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
- b. penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencarla dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan;
- e. penyiapan pengembangan kelembagaan ,Cistribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- d. penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- f. penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan;
- g. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan;
- d. penyiapan bahan penyusLlnan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersedian pangan;
- e. penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- f. penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan Pangan;
- g. penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- h. penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersedian pangan dan Penyuluhan;
- i. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi, dan pelaporan kegiatan di bidang ketersedian parigan;
16. j pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Ketersedian dan Distribusi Pangan; dan
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang Ketersedian dan Distribusi Pangan sesuai dengan tugasnya.
Paragraf 2
Seksi Distribusi dan Cadangan pangan
- h. penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan;
- i. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
- j. penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- k. penyiapan nahan penyusunan prognosa neraca pangan;
1. pen5riapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- m. penyiapan bahan pendampingan di bidang pasokan dan harga pangan;
- n. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pasokan dan harga pangan;
- o. penyiapan bahan koordinasi dibidang cadangan pangan;
- p. penyiapan bahan analisis dibidang cadangan pangan;
- q. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan dibidang cadangan pangan;
- r. penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- s. penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- t. penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;
- u. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan;
- v. pelaksanaan ketatausahaan;
- w. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Ketersedian dan Distribusi Pangan; dan
- x. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersedian dan Distribusi Pangan sesuai dengan tugasnya.
Bagian Keernpat
Bidang konsumsi, penganekaragaman Dan keamanan Pangan
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14

Bidang Konsumsi, Pengenekaragaman dan Keamanan Pangan sebagaimana ,Cimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, menyusun rumusan kebijakan, melaksanakan kebijakan, memberikan pemdampingan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangarr mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- b. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- e. pelaksanaan penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegaiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan ; dan
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.
Paragraf 1
Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

- (1) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 , mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, kebijakan, koordinasi, analisis dan kajian, bimbing&amp;r, pernantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi dan keamanan Pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyuslrnan rencana dan anggaran di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- c. penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- d. penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang kelembagaan, pengawasan, dan kerja sama serta informasi konsumsi dan keamanan pangan;
2. f penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan, pengawasan, dan kerja sama serta informasi konsumsi dan keamanan pangan;
3. e penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan; pengawasan, dan kerja sama serta informasi konsumsi dan keamanan pangan;
4. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
5. 1 penyíapan penghítungan tíngkat konsumsí energí dan protein masyarakat per kapita per tahun;
6. h penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- j. penyiapan penghitungan pola tingkat konsumsi;
- k. penyiapan bahan penyusunan pola konsumsi pangan; peta
9. m penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
10. 1 penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
11. n penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
12. 0 penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi dibidang konsumsi dan keamanan pangan;
9. pelaksanaan ketatausahaan;
14. p penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi konsumsi dan Keamanan Pangan;
15. r pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Konsumsi, Penganckaragaman dan Keamanan Pangan; dan
16. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan sesuai dengan tugasnya.
Paragraf 2
Seksi Penganekaragaman dan Kerawanan Pangan
BAB III - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

- (1) Seksi Penganekaragaman dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan koordinasi, analisis, promosi konsumsi pangan, informasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang penganekaragaman pangan dan kerawanan pangan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penganekaragaman dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi
2. a penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
3. b penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
4. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangandan pengembangan pangan lokal;
5. d penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
6. f penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
8. g penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
9. h penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- j. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
11. 1 penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- k. penyiapan bahan koordinasi penanganan rawan pangan;
13. penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
14. m\_ penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
15. 0 penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
16. n penyiapan bahan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
- p. penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
18. 9 penyiapan data dan informasi kerentangan pangan;
19. pelaksanaan ketatausahaan;
20. r penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kerawanan pangan;
- t. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan
2. u.. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan sesuai dengan tugasnya.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 18

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana teknis operasional danlatau teknis penunjang tertentu Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan teknis operasional danlatau teknis penunjang terterrtu Dinas; dan
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional danlatau teknis penunjang tertentu Dinas.
BAB IV - UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 19

Jumlah, Nomenklatur, Susunan organisasi, Uraian T\rgas dan Fungsi I-IPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
BAB V - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 2

O
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf f terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Dinas
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 2

L
- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Irungsional serta Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
2. setiap pimpinan satuan organisasi wajib membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan. (2)
3. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematukri petunjuk dan bertanggunglawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. (3)
4. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bar,vahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. (4)
5. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubu\_ngan kerja. (s)
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 22

- Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. (1)
- Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala seksi, dan Kepala unit Pelaksana teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. (2)
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 32

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 20L7.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situ.bondo.
Diundangkan di Situbondo pada tanggal 1 5 N[\/ 2016
I(ABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR I
1J NIV 2010
Nomor : ff
Tahun2016
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SITUBONDO