Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 3 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Mengingat]
I
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANO �OMOR 3 TAHUN 2015
TENT ANG
HUKUM �c�i�iAt;1Mt:�i�piN���pruJJ11i�TI RUGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SiNTANG,
Menimban�
I
I
- a. bahwa untuk melaksanakan\_ Peraturan Bupati Sintang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Dan. Barang Daerah Kabupaten Sintang, maka seba�� pedom� dalam pelaksanaan persidangan Majelis Perttmbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sintang, perlu diatur Hu.kum Acara Sidang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk kepastian hukum dalam pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
3. Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4. menjamin yang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , T�9MM �IDQ�M Rwµb»k J�d�nesia Nemer 3851); - · · - - - - - - · . - · · · -
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); . .
r:
.,, r
. .
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 ten�� Perbendaharaan (Lembaran Negara Repu 1 Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Lernbaran Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentan� Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Ja��k Keuangan (Lembaran Negara Repu i Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2�04 tenw.:\_� Perimbangan Keuangan Antara Pemenntah Pus. dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 8?, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4654);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. 1 0. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. 1 1 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006;
1
r
r
v.,
I' t ai
f
e
a
r
5
"
- 58 Tahun 2005 P intah Nomor h Peraturan emen Keuangan Daera tentang Pengelolaan blik Indonesia Tahun (Lembaran Negara TRep�han Lembaran Negara 2005 Nomor 140, am . Re ublik Indonesia Nomor 4578), 1 5 .
- . Nomor 38 Tahun 2007 Peraturan Pemenntah · tarian antara p b ian Urusan Pemenn tentang em agi . ah Daerah Provinsi, dan Pemerintah, Pemennt an t /Kota (Lembaran Pemerintahan Daerah Kab.up�:un 2007 Nomor Negara Republik Indonesia Re ublik 82, Tambahan Lembaran Negara p Indonesia Nomor 4737) ; 17.
- p . Nomor 79 Tahun 2005 Peraturan Pemenntah binaan Dan Pengawasan tentang Pedoman Pe� Daerah (Lembaran Penyelenggara�n Pemeni:i�=un 2005 Nomor 165, Negara Repubhk Indonesia Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Nornor 4593); 16.
- . N 41 Tahun 2007 Peraturan Pemenntah omor b tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lem ar 8 a; Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor . , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 18.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135); 19.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 20.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan ...
r-
25. . N ri Nomor 25 Tahun Peraturan Menten Dalrun ege Pengaduan 2007 tentang Pedoman Penanganan . Dalam Masyarakat Di Lingkungan Kementenan Negeri dan Pemerintah Daerah;
27. . N ara Pendayagunaan Aparatur Peraturan Menten eg PAN/03/2008 tentang Negara Nornor : PER/04/M. . . Kode Etik Pengawasan Intern Pemenntah,
26. . N · Nomor 28 Tahun Peraturan Menten Dalarn egen K d Etik 2007 tentang Norma Pengawasan dan o e Pejabat Pengawas Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur N N . PER/OS/M PAN/03/2008 tentang egara omor . · p · tah · Standar Audit Aparat Pengawasan Intern emenn ' 28.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 29.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat; 30.
7. :SL Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah; 32.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 ten tang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah; 33.
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);
1
•
r:
l't
I I
6
Menetapkan
I
7
I
5
'J
37. n Sintang Nomor 2 Peraturan Daerah Kabupate Organisasi Perangkat Tahun 2008 tentang Susunan s: tang (Lembaran · tah Kabupaten in 2 daerah Pemenn . Tahun 2008 Nomor , Daerah Kabupaten Smtang ah l(abupaten Sintang Tambahan Lembar� Daer telah diubah dengan Nomor 2} sebaga1mana Sintang Nomor 5 Peraturan Daerah Kabupat� Kabupaten Sintang Tahun 2013 (Lembaran D�er an Daerah Ka.bu paten Nomor 5, Tambahan Lem ar Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
KUM ACARA SIDANG PERATURAN BUPATI TENTANG H T U UTAN GANTI RUGI MAJELIS PERTIMBANGAN TUN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.
BAB II - KEDUDUKAN MP-TGR
Pasal 2

- menyelesaikan el"':1g1an n. . . di lin kungan pemerintah a. semua pegawai negen sipil 1 g daerah, termasuk pegawai tidak tetap;
-tuk membantu dalam MP-TGR dibentuk oleh Bupati un ah t hadap· . k . egara/ daer er .
- b. pimpinan dan anggota DPRD;
- c. pejabat pemerintahan; D ah· d. pegawai pada Badan Layanan -�mum r;erBUMD)·
3. f pihak lainnya antara lain kepala desa an · p awaratan Desa atau desa serta anggota Badan ermusy . u pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa ata . badan/ organ lainnya/ masyarakat lainnya. pegawai negeri bukan bendahara.
- e. pegawai pada Badan Usaha M1hk Dae ( d perarigat
MP-TGR berkedudukan di Ibu Kota Pemerintah Kabupaten Sin tang.
BAB II - KEDUDUKAN MP-TGR
Pasal 4

- ( 1 ) Sidang MP-TGR dilakukan di tempat kedudukan atau di tempat lain dalam daerah hukum Pemerintah Kabupaten Sintang.
- (2) Tempat sidang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan oleh Ketua.
BAB Ill - SUSUNAN MP-TGR Bagian Pertama Urn um
Pasal 5

- ( 1 ) MP-TGR dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (2) MP-TGR terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah;
- b. lnspektur;
- c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- (3) personil lain seperti Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Hukum, dan/ atau Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja terkait.
BAB Ill - SUSUNAN MP-TGR Bagian Pertama Urn um
Pasal 6

Susunan MP-TGR terdiri dari Ketua MP-TGR, Wakil Ketua MP-TGR, Anggota MP-TGR, Sekretaris/Wakil Sekretaris MP-TGR yang bertindak sebagai Penuntut dan Panitera (bukan anggota MP-TGR).
r:
r:
f I
r
BAB Ill - SUSUNAN MP-TGR Bagian Pertama Urn um
Pasal 7

. d dalam Pasal 6 b . ana d1maksu . l h Susunan MP-TGR se agrum id g dan jurn a . tidak dapat diwakilkan dalaI!1d Sl arapat ditentukan keanggotaan MP-TGR setiap si ang t dan jumlah harus sesuai dengan kebutuhan dengan syara ganj:l.
- dan fungsmya ( 1 ) MP-TGR dalam melaksanakan tugas
- dibantu oleh sekretariat. . . in oleh satu orang (2) Sekretariat MP-TGR dipimp\_ b langsung kepada koordinator yang bertanggunroawa
- (3) ��fu.:��iat MP-TGR dibentuk dan ?i;e�1��R te;��� Keputusan Bupati dengan Sekretana pada lnspektorat.
MP-TGR terdiri dari Ketua MP-TGR, Wakil Ketua MP-TGR, Anggota MP-TGR, Sekretaris/Wakil Sekret8:1°1-s MP-TGR yang bertindak sebagai Penuntut dan Pamtera (buk� anggota MP--TGR) diangkat dan diberhen�an oleh 1?upatl dengan Keputusan Bupati secara ex-officio sebag�mana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau diteritukan lam oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan dan keahlian serta integritas dan kepribadian personil.
- ( 1 ) Sebelum memangku jabatannya MP-TGR (Ketua MP­ TGR, Wakil Ketua MP-TGR, Anggota MP-TGR, Sekretaris/Wakil Sekretaris MP-TGR yang bertindak sebagai Penuntut dan Panitera) wajib mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama atau sendiri­ sendiri menurut agamanya di hadapan Bupati/Wakil Bupati.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berbunyi sebagai berikut:
"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk melaksanakan tugas dan wewenang ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga".
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".
a
E
5
L
r
c
¥
5
t
ii
-·,�n setia · · · bahwa saya = "Saya bersurnpah/beIJanJl tahankan serta kari memper kepada dan a b · oasar Negara, mengamalkan Pancasila se a g ai R blik Indonesia D ar Negara epu Undang-Undang as perundang-undangan Tahun 1945, se\_rta pera;�r�lik Indonesia". yang berlaku bagi negara P .
. .. bahwa saya senantiasa "Saya ber�umpah/berJanJt wewenang saya ini akan menJalankan tugas da� ama obyektif, jujur, dengan sungguh-sungguh, se s ' · b tan suku berani, adil, tidak membeda-bedak� t!�t� cta'n aka1� agama, ras, gender, dan golongan er b "k-baiknya melaksanakan kewajiban saya dengan se ai . b dan seadil-adilnya, serta bertanggung Jaw a Tuh Yang Maha Esa, sepenuhnya kepada an masyarakat, bangsa, dan negara" ·
. . . bahwa saya senant1asa "Saya bersumpah/beIJanJt irna atau tidak mau lak t u tidak menen . d akan meno a a siapapun juga an dipengaruhi oleh campur tan k g a n kan wewenang dan t guh rnela sana saya akan tetap e\_ kan eraturan perundangtugas saya yang d1amanat P undangan kepada saya" ·
Bagian Kelima Honorarium
BAB Ill - SUSUNAN MP-TGR Bagian Pertama Urn um
Pasal 1

1
- (2) Honorarium atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lain ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. ( 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya MP-TG R (Ketua MP-TGR, Wakil Ketua MP-TGR, Anggota MP� TGR, Sekretaris MP-TGR yang bertinda� sebagai Penuntut dan Panitera) diberikan honorarium atau sebutan lainnya.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya keanggotaan MP-TGR didasarkan pada kode etik MP-TGR sebagai berikut:
- a. menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah/janji yang telah diucapkan, serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.
- b. menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan bebas dari pengaruh manapun (independen), arif dan bijaksana, serta tidak memihak (imparsial) dalam menegakkan hukum dan keadilan.
memperdalam ...
1
·
::
s
r
( ' ·'" (,e l :
r- z :
: ·
·
f '
: J L, J
� t ·
l t
' ·
, ,
:
.
..I f
� '
- .1 1 - ,1 r ..11, , \_, , . , ... ; .. · -------
.1 1 - .i r ;; ·
- guasaan ilmu c. memperdalam dan memperlu:e:k!� dengan tugas pengetahuan, khususnya yan� nakan dalarn proses sebagai MP-TOR, untuk . d1�egara/daerah dengan penyelesaian kasus kerugi7u-adilnya sesuai dengan setepat-tepatnya dan �ea an diamanatkan ole.h kewenangan dan kewaJ1ban Ira gRepublik Indonesia Undang-Undang Dasar Neg
- Tahun 1945. an kerjasarna, memup�k d. memelihara hubID:!ga martabat dan narna baik, kesetiakawanan, rnenj . dan
BAB Ill - SUSUNAN MP-TGR Bagian Pertama Urn um
Pasal 13

d ah keanggotaan . . an negara/ aer . Dalam penyelesa1an kerugi tingkah laku sebagat MP-TGR mendasarkan pada pedoman
- berikut: . dak menurut ketentuan yang a. bersikap dan bertin . .
- digariskan dalam Tata Cara\_Pers1d�anterkait dalam b. memperlakukan sernua pihak y / g d rah secara I . k ruzian negara ae pen ye esa1an e "-. . . · dak memihak berimbang, tidak disknmmatlf dan ti
- (imparsial); b ktif didasarkan c. menjatuhkan putusan secara O ye 1 d t kepada fakta dan hukum yang '.3-Pa dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa .kea�tlan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang optimal,
- e. tidak menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak manapun, baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menjaga jarak untuk tidak berhubungan l a n g k s u 1 n� ataupun tidak langsung, dan tidak mengadakan . o 'u s: dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan kasus yang akan '.3-tau sedarig ditangani, sehingga dapat mempengaruhi obyektivitas atau citra mengenai obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan;
- f. tidak mengeluarkan pendapat atau pemyataan di luar persidangan atas sesuatu kasus yang sedang ditanganinya mendahului putusan;
- g. memelihara hubungan kerjasama, saling membantu dalam meningkatkan profesionalisme, saling
BAB Ill - SUSUNAN MP-TGR Bagian Pertama Urn um
Pasal 14

- ( 1 ) Majelis �ehormatan MP-TGR bersifat ad hoc, terdiri atas 3 (tiga) orang anggota MP-TGR yang dibentuk oleh Bupati.
I
rr -, t'·.1 : '
' "
"
1
1
- diduga melakukan (2) D 1 hal anggota MP-TGR yang anksi Majelis a am dengan 5 ' 1 ku pelanggaran diancam . /Wakil Bupati se a Kehormatan terdiri atas Bupa!iggota MP-TGR y3:ng Ketua dan 2 (dual orang . . ka diperlukan dan 2 ' 1 h Bupati serta Jl . ditentukan o � ' ditentukan oleh Bupatl. (dua) orang lamnya yang
Paragraf2 Tu gas
BAB Ill - SUSUNAN MP-TGR Bagian Pertama Urn um
Pasal 15

MP TGR bertugas: Laku Majelis Kehormatan -ik dan Pedoman Tingkah a. menegakkan Kode Eti
- MP-TGR; lkan informasi atau b. mencari dan\_ . men�mpu an berkaitan atau yang keterangan dan p1hak-pih� Y � pelanggaran yang berkepentingan dengan ug
- dilakukan oleh anggota M P - ka T G R . tindakan yang akan c. memeriksa dan memutus n diputuskan oleh Bupati.
Paragraf 3
Pemeriksaan
BAB Ill - SUSUNAN MP-TGR Bagian Pertama Urn um
Pasal 16

dilakukan MP-TGR Pemeriksaan Majelis secara tertutup. Kehormatan
Paragraf 4 Pembelaan
BAB Ill - SUSUNAN MP-TGR Bagian Pertama Urn um
Pasal 17

Setelah dilakukan pemeriksaan, anggota MP-TG R yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk membela diri.
Paragraf 5
Putusan
BAB Ill - SUSUNAN MP-TGR Bagian Pertama Urn um
Pasal 18

- ( 1 ) Sebclum putusan diambil setiap anggota Majelis Kehormatan wajib memberi pendapatnya.
- (2) Putusan sejauh mungkin diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila mufakat tidak tercapai, putusan diambil dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara.
- (3) Putusan berisi pernyataan bahwa anggota MP­ TGR yang diduga melakukan pelanggaran terbukti bersalah atau terbukti tidak bersalah, dan rekomendasi agar anggota MP-TGR yang diduga melakukan pelanggaran:
- a. dijatuhi hukuman berupa teguran, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dalam hal terbukti bersalah, atau
- b. direhabilitasi dalam hal terbukti tidak bersalah.
BAB III - KEKUASAAN MP-TGR
Pasal 19

- (1) MP-TGR merupakan majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final.
s
5
r
- . daklanjuti setiap (2) MP-TGR bertugas �emn . negara/daerah genai kerugian . id informasi/laporan men ti rugi rnelalui SJ ang. dan melaksanakan tuntutan gan �agaimana dimaksud
- (3) Da!am melaksanakan tugas se akan fungsi untuk pada ayat ( 1 ) MP-TGR menyelenggar
- "Tlelakukan: . ru ian negara/ daerah; . a. rnenghitung jumlah ke ak g . ksi bukti-bukti
- lk bukti-bu tr pe k c. mengumpu a� b dahara telah melaku an pegawai negen bukan an en hukum sehingga perbuatan me.la� keru ian negara/ daerah;
- dan · t ntut s SJ-sa ' b tan b. memenksa ter u , a tidaknya unsur per ua . memeriksa terhadap ad dilakukan oleh pegawai me!awan hukum yang negeri bukan bendahara; k . ndukung bahwa
- mengakibatkan terjadinya k k g n milik pegawai . . h d harta e ayaa . d. rnenilai ter a ap . . ikan sebagai jarnman negeri untuk dijadi ah· . k · negara/ daer ,
- penyelesaian erugian. ara/ daerah melalui e. menyelesaikan kerugian neg
- SKTJM; d B pati sebagai f. memb&lt;:'rikan pertimbangan kepadala u enetapkan bahan pengambilan keputusan am m pembebanan sementara; . kerugian
- g. penatausahaan penyelesaian
- negara/ daerah; . · a tau h. memutus atas pengenaan ganti kerug1an pembebasan ganti kerugian; atau
- i. menyampaikan laporan atas putusan pengen�an ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian kepada Kepala Daerah sebagai pertimbangan untuk menetapkan Keputusan Bupati atas pengenaan
- ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian.
- (4) Untuk keperluan perneriksaan tuntutan ganti rugi MP­ TGR dapat mernanggil atau meminta data atau keterangan dari pihak ketiga.
BAB IV - SUSUNAN SEKRETARIAT MP-TGR Bagian Pertama Um urn
Pasal 22

- (2) Setiap anggota sekretariat wajib mentaati ketentuan peraturan, norma dan kode etik yang berlaku:
2. iib laksanakan tugas ( 1 ) Setiap anggota sekretariat waji me . b dengan sebaik-baiknya dan pen1:1\_h tanggung\_pwa ·
- (3) Anggota sekretariat berhak atas . honoranum yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
Bagian Keempat Prasarana dan Sarana
BAB IV - SUSUNAN SEKRETARIAT MP-TGR Bagian Pertama Um urn
Pasal 23

- ( 1 ) Demi keamanan, ketertiban, kewibawaan, dan kelancaran pelaksanaan tugas MP-TGR perlu disediakan prasarana gedung yang refresentatif.
- (2) Prasarana gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) digunakan sebagai tempat sekretariat dan tempat diselenggarakannya rapat dan sidang MP-TGR.
BAB IV - SUSUNAN SEKRETARIAT MP-TGR Bagian Pertama Um urn
Pasal 24

- ( 1 ) Prasarana gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, terdiri dari sarana ruangan minimal 4 (Empat) ruangan.
- (2) Sarana ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Ruangan Sidang MP-MTGR;
- b. Ruangan Rapat;
- c. Ruangan kerja dan arsip;
- d. Ruangan Tunggu Sidang MP-TGR.
- (3) P:asarana kantor dan sarana ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2), perlu dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan gedung dan ruangan serta perlengkapan dan peralatan elektronik dan sound system yang memadai.
BAB V
Pasal 25

Skenario persidangan MP-TGR disusun te:gantunga:;-da siruasi dan kondisi saat persidangan akan diselengar n.
BAB V
Pasal 26

. . . mana dimaksud dalam Pasal Skenano persidangan sebagru dalam Lampiran 25, secara umum, sebagaimana tercantum I Peraruran ini,
Bagian Kedua
Pengarnanan sidang MP-TGR dilaksanakan oleh . Pemen"ntah yang diberikan Aparat/ SKPD / Instansi wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk .i:nenjaga keamanan dan ketertiban umum serta kewaJ1bannya menegakan kebijakan daerah.
BAB V
Pasal 28

- ' l ) Setiap kali diselenggarakannya sidang MP-TGR yerlu dilakukan tindakan pengamanan secara memadai.
- \2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , oleh Sekretariat atas nama MP-TGR mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Aparat/SKPD/Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
BAB V
Pasal 29

- ( ) Petugas pengamanan persidangan melakukan pengamanan di luar dan berjaga di pintu masuk dan di pintu keluar ruangan sidang.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , tidak diperkenankan memasuki ruangan sidang saat persidangan sedang dilangsungkan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat memasuki ruangan sidang atas permintaan Ketua Sidang untuk melakukan pengamanan terhadap Ketua dan Anggota Sidang, apa bila dalam hal terjadi keadaan yang tidak terkendali di dalam ruangan sidang.
BAB V
Pasal 30

Biaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI
Pasal 31

- (2) Penugasan MP-TGR untuk melaksanakan si ang -TGR ditetapkan dengan surat tugas.. MP TGR
2. k MP-TGR untuk ( 1 ) Bupati segera menugas an /d ah rnenindaklanjuti setiap kasus kerugian negara a�r h rnelalui sidan MP-TGR selambat-lambatnya '. (tuju \_) . . g . laporan/informas1 hasil han sejak menenma Itahuen atasan langsung pengawasan dan/ atau pemben . B dan t k al SKPD . hasil pemenksaan a a au ep a , ik l h aparat Pemeriksa Keuangan; hasil pemen sa�n ° e ik pengawasan intern/fungsional; dan hasil pemen saan oleh aparat penegak hukum. . d MP
- (3) Surat tugas tentang penunJukka�. -sebagaimana dimaksud pada ayat (2). d1s1apkan dan diajukan oleh sekretariat kepada Bupati. MP-TGR
- (4) Surat tugas tentang penunjukkan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) derigan menunjuk susunan keanggotaan MP-TGR yang terd1n dari Ketua MP-TGR, Wakil Ketua MP-TGR, Anggota MP-TGR, Sekretaris/Wakil Sekretaris MP-TGR selaku penuntut dan Panitera.
Bagian Kedua
Persiapan Persidangan Paragraf 1 Penuntutan
BAB VI
Pasal 32

Sekretaris/Wakil Sekretaris MP-TGR selaku penuntut berwenang melakukan penuntutan sesuai penugasan sebagairnana climaksud da1am Pasal 25 dengan mengajukannya kesidang MP-TGR.
BAB VI
Pasal 33

Dalam hal informasi atau kasus kerugian negara/ daerah iilakukan oleh beberapa orang pegawai negeri bukan bendahara, penuntut dapat melakukan penuntutan terht.dap masing-masing tertuntut secara terpisah.
BAB VI
Pasal 34

- ( 1 ) Penuntut mengajukan penuntutan ke sidang MP-TGR disertai dengan surat tuntutan yang didasarkan pada informasi kerugian negara/ daerah.
- (2) Penuntut membuat surat tuntutan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi antara lain:
- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan melawan hukum yang dituntut dengan menyebutkan jurnlah kerugian negara/daerah, waktu dan tempat kerugian negara/ daerah itu dilakukan serta sumber informasi kerugian negara/ daerah.
r:
'
l l
f
l
t'
Z
/
- (3) "'urunan surat tuntutan disampaikan kepada t�rtuntu\ pada saat yang bersamaan dengan penyampaian sura pengajuan kesidang MP-TGR. · aria
- (4) Bentuk dan format Surat Tuntutan. �ebagrum tercantum dalam Lampiran II Peraturan mi.
BAB VI
Pasal 35

t tuntutan sebelum Penuntut dapat mengubah sura pemeriksaan saksi-saksi termasuk saksi ahli dengan tujuan untuk menyempurnakan surat runtutan-
Paragraf 2
Panggilan
- Pasal 36 . MP-TGR ( 1 ) Pemberitahuan untuk datang kes1dang dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada �ertuntut �e alamat kanto� organiknya yang terakhir atau di . alamat te�pa tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya t1da\_k diketahui disampaikan ditempat ked1aman terakhir melalui pemerintah kelurahan/ desa.
- (3) Penyerahan dan penerimaan surat panggilan oleh tertuntut sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.
- (2) Penyampaian surat panggilan kepada tertuntut pegawai negeri/ pejabat diberi tembusan kepada atasannya tempat tertuntut bertugas atau kepada pihak lainnya kepada pimpinan SKPD yang menjadi tern pat terjadi kerugian negara/ daerah.
BAB VI
Pasal 37

- ( 1 ) Penuntut menyampaikan surat panggilan kepada tertuntut yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai.
- (2) Surat panggilan disertai dengan penegasan kepada tertuntut untuk menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan tertuntut, membawa bukti-bukti berupa surat-surat, dokumen lainnya beserta petunjuk lainnya yang menguntungkan tertuntut.
- (3) Bentuk dan format surat panggilan sebagaimana dalam Lampiran III Peraturan ini.
BAB VI
Pasal 38

Surat panggilan kepada tertuntut, saksi-saksi, atau saksi ahli ditandatangani oleh Ketua MP-TGR.
Bagian Ketiga
Pemeriksaan
BAB VI
Pasal 39

- ( 1 ) Pemeriksaan dilakukan oleh MP-TGR melalui persidangan pada hari yang ditentukan sesuai Pasal 31 ayat (1) MP-TGR bersidang.
- . . ik aan di sidang MP(2) Ketua sidang memimpm pemen . 5 dalam bahasa TOR yang dilakukan secara lisan d aksi di rti oleh tertuntut an 5 ' Indonesia yang 1menge . . . a a tidak serta Ketua sidang wajib menjaga sup � ang dilakukan hal atau diajukan per��my:mbe�kan mengakibatkan tertuntut atau saks1 m jawaban secara tidak bebas. · membuka
- (3) Untuk keperluan pemeriksaan Ketua sidang sidang dan menyatakan terbuka untuk umum.
BAB VI
Pasal 40

- 1 (2) . "ika tertuntut temyata telah dipanggi secara ah tidak datang di sidang tanpa alasan yang 8 ' pemeriksaan tidak dapat dilangsungk8:n da� Ke�:­ sidang memerintahkan agar tertuntut d1panggil se I lagi. . d .
- . tahkan supaya tertuntut ( 1) Ketua sidang memenn . Ialui sekretaris dipanggil masuk keruang sidang me selaku penuntut. . sah tetapi
- (3) Jika dalam pemeriksaan ada lebih an seorang tertuntut clan tidak semua tertuntut hadir pada h�i sidang, pemeriksaan terhadap tertuntut yang hadir dapat dilangsungkan.
- (4) Ketua sidang memerintahkan agar tertunt�t yan? tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah d1pangg1l secara sah untuk kedua kalinya, dipanggil pada sidang berikutnya untuk kesempatan yang terakhir.
- (5) Dalam hal tertuntut tidak hadir pada persidangan ketiga tan pa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun ia telah diberi tahu secara patut, persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh tertuntut.
BAB VI
Pasal 41

- ( 1 ) Tertuntut yang dipanggil dan hadir dalam ruangan sidang wajib mengangkat sumpah/janji sebelum memberikan keterangan dan pembelaannya.
- (2) Sumpah/janji tertuntut sama dengan sumpah/ janji saksi/ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
BAB VI
Pasal 42

- ( 1) Pada permulaan sidang, Ketua sidang menanyakan kepada tertuntut tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta bab lain yang berhubungan deng� �epentmg� negara, maka keterangan yang telah d1benkannya itu dibacakan. ib ik
- (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah di en an dibawah sumpah, maka keterangan it� disamakan nilainya dengan keterangan saksi/ ahli di bawah sumpah yang diucapkan disidang.
BAB VI
Pasal 56

Setiap kali seorang saksi/ ahli selesai memberikan keterangan, Ketua sidang menanyakan kepada ten::untut bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.
BAB VI
Pasal 57

- ( 1 ) Anggota MP-TGR dapat meminta kepada tertuntut/ saksi/ ahli segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.
- (2) Penuntutdan anggota MP-TGR lainnya dengan perantaraan Ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada tertuntut/saksi/ahli.
- (3) Anggota MP-TGR, penuntutan atau tertuntut dengan perantaraan Ketua sidang, dapat saling menghadapkan saksi/ ahli untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.
BAB VI
Pasal 58

Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada tertuntut maupun kepada saksi/ ahli.
BAB VI
Pasal 59

- ( 1) Setelah saksi memberi keterangan, Ketua sidang dapat minta supaya saksi yang telah didengar keterangannya keluar dari ruang sidang untuk selanjutnya mandengar keterangan saksi yang lain dan saksi lainnya dipanggil masuk oleh Ketua sidang untuk didengar katerangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut.
,/�-
- saling bercakap­ (2) Para saksi selama sidang dilarang cakap.
BAB VI
Pasal 60

k · mengenai k terangan sa si Ketua sidang dapat men?engar e tut untuk itu Ketua ha! tertentu tanpa hadimya ter�un\_ �ang sidang akan sidang minta te:tuntut k�luar n ::iak boleh diteruskan tetapi sesudah itu pemen��:a 'tahukan semua rial pada sebelum kepada tertuntu� 1 en waktu tertuntut tidak hadir.
BAB VI
Pasal 61

. . . d disangka palsu, Ketua Apabila keterangan saksi di 51 ang gguh-sungguh . tk dengan sun sidang mempennga an . keterangan yang kepadanya supaya membenkan man pidana yang sebenarnya dan mengemukakan :�ca tetap memberikan dapat dikenakan kepadanya apa 1 a keterangan palsu.
Pasal62 k · b atau menolak untu Jika tertuntut tidak mau menJ\_a�a adan a Ketua menjawab pertanyaan yang diaJukan kep y 'lab it sidang menganjurkan untuk r\_nenj�wab dan sete 1 u pemeriksaan dilanjutkan atau dinentikari.
BAB VI
Pasal 63

- ( 1 ) Jika tertuntut/saksi bertingkah laku yang tidak ?atut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Ket�a sidang menegumya dan jika teguran itu tidak dnndahkan Ketua sidang memerintahkan supaya tertunrut dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya tertuntut.
- (2) Dalam hal tertuntut secara terus menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadimya tertuntut.
BAB VI
Pasal 64

Jika tertuntut atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, Ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
BAB VI
Pasal 65

- ( 1 ) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal­ pasal sebelumnya untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik­ baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul disidang MP-TGR, Ketua Sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
l ' .
f'
3
5
'!
'[
7
BAB VI
Pasal 67

ala
- k ada tertuntut seg ( 1) Ketua sidang memperlihat�an ep dan menanyakan bukti atau dokumen lamnya enal bukti atau kepadanya . apaka\_h t�:tnt��l:���ti atau dokumen dokumen lamnya itu, Jl a P. oleh Ketua sidang lainnya itu diperlihatkan juga
- kepada saksi. t k pembuktian, Ketua (2) Apabila dianggap perlu un u erlihatkan surat atau sidang membacakan atau memp t atau saksi dan . k ada tertuntu 1 benta acara . ep se erlunya tentang ha selanjutnya minta keterangan P itu.
- Pasal 68 ik tid k dapat diselesat an ( 1 ) Apabila suatu penun�tan . a emeriksaan pada 1 (satu) han pers1dangan, . p dilanjutkan pada hari persidangan benkutnya yang ditetapkan. . dib ·tahukan
- kepada (2) Hari persidangan benku�ya 1 en TGR tertuntut setelah disepakati oleh anggota MP-·
- Pasal 69 . . bukti ( 1) Setelah pemeriksaan tertuntut, saksi-�s1, 8;1ili, -bukti, dokumen lainnya dan petunjuk lainnya dmy�takan selesai, Ketua sidang menyatakan bahwa pemenksaan dinyatakan ditutup.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) harus didasarkan atas surat tuntutan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.
- (2) Sesudah itu anggota MP-TGR mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah tertuntut, saksi, dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
- (4) Dalam musyawarah tersebut, semua anggota MP-TGR mengajukan pendapat secara bergiliran diawali dari sekretaris selaku penuntut selanjutnya anggota MP-TGR lainnya dan terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Ketua majelis dan semua pendapat harus disertaipertimbangan beserta alasannya.
- (5) Pada asasnya putusan dalam musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai a tau terdapat beda pendapat ( dissienting opinion), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. putusan di ambil dengan suara terbanyak;
- b. jika ketentuan sebagaimana huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi tertuntut.
- (6) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan dimaksud dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.
- (7) Putusan MP-TGR dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada tertuntut.
r­
I
I
l
S
T
Bagian Keempat Pembuktian
BAB VI
Pasal 70

ganti · tuhkan pengenaan MP-TGR tidak boleh rnenja rtu tut kecuali apabila kerugian negara/ daerah kepadda t!iat :ukti yang sah, dan dengan sekurang-kurangnya ua t erbuatan melawan memperoleh keyakinan bah.wa sua u fdaerah benar-benar hukum/kelalaian dan kerugian negara harus mengganti terjadi dan bahwa tertuntut yang kerugian negara/ daerah.
BAB VI
Pasal 71

- ( 1 ) Alat bukti yang sah ialah:
- b. keterangan ahli;
- a. keterangan saksi;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan tertuntut. sudah diketahui tidak perlu (2) Hal yang secara umum dibuktikan.
BAB VI
Pasal 72

- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. . . . . .
2. ( l) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang MP-TGR. .
3. . (3) Keterangan beberapa saksi yang berdiri send1�1-send1n tentang suatu kejadian atau keadaan dapat d1gunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lam sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- (4) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, MP-TGR harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup clan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- (5) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebaga itambahan alat bukti sah yang lain.
BAB VI
Pasal 73

- ( 1) Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang MP-TGR.
- (2) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli.
5
1
f
3
.,
5
t
'
5
�
. Pasald:1am Pasal 71 ayat(l) huruf Surat sebagaimana d1mak�ud u dikuatkan dengan c dibuat atas sumpah Jabatan ata s�mpah, adalah: . dalam bentuk resmi yang
- yang jelas dan tegas ten t ketentuan peraturan b. surat yang dibuat menuru t yang dibuat oleh perundang-undan�an atau su::rmasuk dalam tata pejabat mengena1 hal yang . bnya dan yang laksana yang menjadi tanggux:ig jawa uatu hal atau diperuntukkan bagi pembuktian ses sesuatu keadaan: . ahli yang memuat
- 1 a. berita acara dl;ill surat am an berwenang atau yang dibuat oleh peJabat umum Y g muat keterangan dibuat diha�apannya, yang �g didengar, dilihat tentang kejadw.n atau keadd�� cfisertai dengan alasan atau yang dialaminya sen m, "tu tang keterangannya i
- c. surat keterangan dan seo�ang en enai sesuatu pendapat berdasarkan keahhanny� � g cara resmi hal atau sesuatu keadaan yang dirninta se dari padanya;
- surat lain yang hanya dapat berlaku j\_ika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. d.
BAB VI
Pasal 75

- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hanya dapat diperoleh dari:
2. ( 1 ) Petunjuk sebagaimana dimaksud \_dal\_am Pasal 71 ayat ( 1 ) huruf d meliputi perbuatan, keJad1an atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan perbuatan hukum/kelalaian itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum/kelalaian dan pelakunya.
- a. keterangan saksi;
- b. surat;
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh anggota MP-TGR dengan arif bijaksana setelah MP-TGR mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.
- c. keterangan tertuntut.
BAB VI
Pasal 76

- ( 1 ) Keterangan tertuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e ialah apa yang tertuntut nyatakan di sidang tentang perbuatan yang tertuntut lakukan atau yang tertuntut ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan tertuntut yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang dituntut kepadanya.
- (3) Keterangan tertuntut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
r:
r
/
- . tidak cukup untuk (4) Keterangan tertuntut saja b alah melakukan membuktikan bahwa tertunt�t ers melainkan harus perbuatan yang dituntut kepa a�ya, disertai dengan alat bukti yang lain.
Bagian Kelima Putusan
- Pasal 77 TGR . . MP-TGR dan MP( 1 ) Apabila dari has1l pemenksaan d at nilai kerugian d t bukti dan ter ap berpen apat er d t perbuatan melawan negara/ daerah, dan/ at�u ter apa kelalaian, dan hukum baik sengaJa maupunb gkutan tidak di · yang ersan keberatan/pembelaan in lah MP-TGR . . di tuskan bersa ' diterima clan ipu anti kerugian mengeluarkan putusan pengenaan g
- negara/daerah. . GR dan MP-TGR (2) Apabila dari hasil pemen�saan M P d ; at/tidak cukup berpendapat ternyata tidak ter P · bukti dan/ atau tidak terdapat nilai kerugian tidak terdapat perbuatan negara/ daerah, dan/ atau 1 . d .nelawan hukurn baik sengaja maupun lal8:1, . a� keberatan/pembelaan di:i yang bersangkutan dite-��R dan diputuskan tidak bersalah, MP mengeluarkan putusan pembebasan.
- (3) Selain putusan MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), MP-TGR dapat\_ �e�bebankan putusan tentang disiplin pegawai negen eipil.
BAB VI
Pasal 78

Semua putusan MP-TGR hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
BAB VI
Pasal 79

- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang tertuntut dalam satu tuntutan, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya tertuntut yang ada.
2. ( 1 ) MP-TGR memutus kasus kerugian negara/daerah dengan hadimya tertuntut kecuali dalarn ha! peraturan ini menentukan lain.
- (3) Segera sesudah putusan diucapkan, Ketua Sidang wajib memberitahukan kepada tertuntut tentang segala apa yang menjadi palaksanaan putusan, yaitu:
- a. putusan menjadi dasar penetapan Keputusan Bupati.
- b. jika putusan pengenaan ganti kerugian negara/ daerah yang diputuskan maka ada upaya damai yang dilakukan untuk mengganti kerugian negara/daerah yaitu SKTJM atau upaya paksa lainnya.
BAB VI
Pasal 80

- ( 1) Surat putusan memuat antara lain:
- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA"; "DEMI YANG
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tertuntut;
- c. tuntutan, sebagaimana terdapat dalam surat tun tu tan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkt� mengenai fakta dan keadaan . beserta. a a pembuktian yang diperoleh dari pemenksaan disidang yang menjadi dasar penentuan putusan atas tertuntut;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penuntutan atau perbuatan melawan hukum/kelalaian dan pasal peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar hukurn dari putusan, dan dapat disertai keadaan �ang memberatkan dan yang meringankan tertuntut,
- e. tuntutan jumlah kerugian negara/ daerah, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah anggota MP-TGR;
- i. hari dan tanggal putusan, nama penuntut, nama anggota MP-TGR yang memutus dan nama Panitera;
- h. pertimbangan putusan dan pemyataan p�tusan o�eh MP-TGR dibebaskan atau dikenakan ganti kerugian negara/daerah disertai dengan kualifikasinya.
- (2) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam peraturan ini.
BAB VI
Pasal 81

- (2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, tertuntut dan ahli kecuali jika Ketua sidang rnenyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan lainnya.
2. ( 1 ) Panitera membuat berita acara sidang, dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan.
- (3) Berita acara sidang ditandatangani oleh seluruh anggota MP-TGR dan panitera kecuali apabila salah seorang dari anggota MP-TGR dan panitera berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut.
- (4) Bentuk dan format Berita Acara Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
Bagian Keenam Pelaksanaan Putusan
BAB VI
Pasal 82

MP-TGR melaporkan hasil perneriksaan sidang MP-TGR dalarn bentuk putusan dan rnenyarnpaikan kepada Bupati dalarn waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ditetapkan dan dilengkapi bukti-bukti dan dokumen basil pemeriksaan.
r
L
I
BAB VI
Pasal 83

Bupati dalam jangka waktu selambat-lambatnya ! (tujuh� hari sejak menerima laporan dari MP-TGR yang dilengkapi dengan bukti-bukti dokumen hasil pemeriksaan menetapkan keputusan Bupati tentang pembeb:=1san T?R atau Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/ daerah.
BAB VI
Pasal 84

- (2) Berdasarkan keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah MP-TGR menc8;tat kerugian negara/ daerah dalam daftar kerugian negara/daerah. .
2. ( 1 ) Keputusan Bupati tentang pengenaan. ganti kerug�an negara/ daerah dilaksanakan melalui penyelesruan kerugian negara/ daerah.
- (3) MP-TGR segera menyampaikan Keputusan Bupati tentang pembebasan TGR atau keputusan kepala daerah ten tang pengenaan garrti kerugian negara/ daerah kepada tertuntut atau pegawai negeri bukan bendahara.
- (4) Terhadap Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/ daerah, pegawai negeri bukan bendahara segera menyelesaikannya melalui penyelesaian kerugian negara/ daerah dengan upaya damai atau SKTJM dengan difasilitasi oleh MP-TGR.
BAB VI
Pasal 85

Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pembebasan TGR atau Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/ daerah menyampaikan pemberitahuan penyelesaian kerugian negara/ daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dengan melampirkan Keputusan Bupati tentang pembebasan TGR atau Keputusan Bupati ten tang pengenaan ganti kerugian negara/ daerah beserta dokumen hasil pemeriksaan lainnya.
BAB V
Pasal 86

- ( 1 ) Ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib dipersidaagan.
- (?) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Ketua sidang untuk memelihara tata tertib dipersidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.
- (3) Tata tertib sidang MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri.
BAB V
Pasal 87

- (1) Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada sidang MP-TGR.
- (2) Siapapun yang disidang bersikap tidak se�uai deng9:1 martabat pengadilan dan tidak mentaati . tata tertib setelah mendapat peringatan dari Ketua S1dang, ata� pcrintahnya yang bcrsangkutan dikeluarkan dan ruang sidang.
BAB V
Pasal 88

- (2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan sidang karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang diruang sidang tidak men:bawa senjata, bahan atau alat maupun benda sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan apabila terdapat maka petugas mempersilahkan yang bersangkutan untuk menitipkannya.
2. ( 1) .. '::�apapun dilarang mcmbawa senjata api, senjata tajarn, bahan peledak atau alat maupun benda )'.ang dapat membahayakan keamanan sid8:1g dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu.
- (3) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang maka petugas wajib menyerahkan kembali benda titipannya.
- (4) Ketetentuan sebagaimana dirnakaud pada ayat(l) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan penuntutan bila ternyata bahwa penguasaan atas benda tersebut bersifat suatu tindak pidana.
BAB V
Pasal 89

Bila dipandang perlu MP-TGR disidang atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan tertuntut atau saksi dapat memberi penjelasan tentang hukum yang berlaku.
BAB V
Pasal 90

Semua anggota MP-TGR, Penuntut, Tertuntut, Saksi/ Ahli wajib mentaati norma-norma dan kode etik yang berlaku.
BAB V
Pasal 91

Semua surat putusan sidang MP-TGR disimpan dalarn arsip sekretariat MP-TGR dan tidak dibolehkan dipindahkan kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
BAB V
Pasal 92

Panitera menyelenggarakan buku daftar untuk semua kasus kerugian negara/ daerah sesuai identitas masing­ masing tertuntut.
BAB V
Pasal 93

- (l} Petikan surat putusan diberikan kepada tertuntut segera setelah putusan diucapkan, dan petikan surat putusan lainnya di sampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat serta Kepala SKPD secara organiknya.
- (2) Asli surat putusan diberikan kepada penuntut selaku sekretariat.
- (3) Salinan surat putusan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seijin Sekretariat setelah niempcrtiriibangkan kepentingan dari permintaan terse but.
BAB V
Pasal 94

- (2) Dalam ruang sidang anggota MP-TGR (Ketua, �akil Ketua, Anggota, Sekretariat . dan Pamtera) mengenakan.pakaian sidang dan atnb�t.
2. ( 1 ) Sidang MP-TGR dilangsungkan digedung sidang MPTGR dalam ruang sidang. .
- (3) Ruang sidang sebagaimana d1maksud pada ayat(l)ditata menurut ketentuan sebagai berikut: ak
- b. tempat panitera terletak dibelakang srsi kanan tempat anggota MP-TGR;
- a. tempat meja dan kursi anggota M�-TGR te\_rlet . sama dan sejajar dan lebih tinggi dan pengunjung:
- c. tempat kursi pemeriksaan tertuntut � saksi/ ahli terletak didepan tempat anggota -TGR·
7. 'e. tempat saksi atau ahli yang telah didengar keterangannya terletak sebelah kanan dibelakang kursi pemeriksaan;
- d. tein�at tertuntut setelah didengar keterangannya terletak di sebelah kiri depan dan tempat anggota MP-TGR; .
9. f . tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar keterangannya;
- h. tempat rohaniwan terletak disebelah kiri tempat panitera;
- g. bendera Nasional ditempatkan disebelah kanan meja anggota MP-TGR dan bendera Pemerintah Kabupaten Sintang ditempatkan disebelah kiri meja anggota MP-TGR sedangkan lambang Negara ditempatkan pada bagian atas dibelakang meja anggota MP-TGR, serta spanduk bertuliskan "SIDANG MP-TGR (MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI) diternpatkan dibelakang meja anggpta MP-TGR dibawah lambang negara;
- i. tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf h diberi tanda pengenal;
- j. tempat petugas keamanan dibagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan ditempat lain yang dianggap perlu.
- (4) Apabila sidang dilangsungkan diluar gedung sidang MP-TGR, maka tata tempat sejauh mungkin disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana ayat (3).
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mungkin dipenuhi maka sekurang­ kurangnya bendera Republik Indonesia harus ada.
BAB V
Pasal 95

- ( 1 ) Sebelum sidang dimulai panitera dan pengunjung yang sudah ada, duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang.
- (2) Pada saat anggota MP-TGR rnernasuki dan rneninggalkan ruang sidang semua yang hadir berdiri untuk menghormat.
- (3) Selama sidang berlangsung setiap orang yang keluar rnasuk ruang sidang diwajibkan mernberi hormat.
BAB V
Pasal 96

- (1) Selama pemeriksaan dalarn sidang Majelis TP-TGR, majclis menggunakan pakaian yang diatur dalam
- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) a�alah toga berwarna hitam, dengan lengan lebar, s11!'1are warna keki dan be/ warna putih, dan songkok hrtam bagi anggota MP-TGR laki-Iaki. .
- (4) Hal yang berhubungan dengan model dan ukuran toga serta simare dan bef sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Pakaian bagi panitera dalam persidangan adalah jas berwarna hitam dan kemeja warna terang.
BAB V
Pasal 97

Bentuk dan format Surat Perlntah Tugas MP-TOR, Putusan MP-TGR, Keputusan Bupati tentang Pembeba�an Ganti Kerugian Negara/Daerah, Keputusan Bupati tentang Pengenaan Ganti Kerugian Keuangan/Barang Daerah, Daftar Kerugian Daerah, SKTJM, Keputusan Bupati tentang Pembebanan Penggantian Keuangan Sementara Atas Ganti Kerugian Keuangan/Barang Daerah, Keputusan Bupati tentang Pembebanan Ganti Kerugian Daerah, Keputusan Bupati tentang Pencatatan Gariti Kerugian Keuangan/Barang Daerah, Surat Penagihan Kerugian Keuangan Daerah, dan SPTJM sesuai sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 Peraturan Bupati Sintang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sintang.
BAB V
Pasal 98

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Larnoiran IV merupakan kesatuan dan bagian tidak terpiaahkari dari Peraturan Bupati-ini.
BAB VIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 99

- ( 1) Inf?ni:asi kerugian negara/ daerah terhadap yang terjadi pada saat belum berlakunya Peraturan Bupati ini dapat dilakukan proses penuntutannya dengan berpedoman pada peraturan bupati ini.
- (2) Inf?�asi kerugian negara/ daerah terhadap yang terjadi dan sudah dilakukan penuntutan ganti rugi b�rdasarkan selain Peraturan Bupati ini dapat dilakukan proses penuntutannya kembali dengan berpedoman pada peraturan bupati ini.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 100

Sebagai petunju� pelaksanaan yang belum diatur dan/ atau bel�m c:ikup diatur dalam Peraturan Bupati ini diatur lebih l�Jut de:1�an Peraturan Bupati dan/ atau Keputusan Bupati tersendiri.
l
t
I
iF
T
5
J
0001.19
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 101

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati iru dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang \_ pada tanggal S- jf\NU Al'· , 2015
�TANG,
/ MILTON CROBY
Diundangkan di Sintang
pada tanggal
!;".:Jl','-'UAft/
2015
SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN SINTANG
�/I
'
YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR J.
r
I �
LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI SINTANG
NC'�AOR
3
TAHUN 2015
TANGGAL
s 'jM.!V�1Li
2015 MBANGAN HUKUM ACARA SIDANG MAJELIS PERTI RANG TUNTUTAN GANTI RUG! KEUANGAN DAN BA DAERAH KABUPATEN SINTANG
TEN1.\NG
CONTOH FORMAT SKENARIO SIDANG
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANT! KERUGIAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN SINTANG Jalan Diponegoro No 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat Telp. (0565) 21008 Fax. (0565) 21738
SKENARIO SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
1. Sidang dilaksanakan disuatu ternpat yang telah ditetapkan oleh Majelis Pertirnbangan TGR, di ruang sidang terdapat meja sidang, kursi sidang dan terdapat Bendera Merah Putih yang didampingi Bendera Pemerintah Kabupaten Sin tang.
2. Majelis Pertimbangan TGR dalam melaksanakan sidang TGR menggunakan pakaian sidang . . . sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya;
3. Ruang sidang disiapkan, hadirin/ undangan sudah hadir dapat mengambil tempat duduk yang telah disiapkan, sedangkan para Tertuntut berada diluar ruangan sidang;
4. Seluruh anggota Majelis Pertimbangan TGR melakukan persiapan sidang diruangan Ketua Majelis Pertimbangan TGR;
5. Majelis Pertimbangan TGR memasuki ruang sidang yang telah disiapkan, hadirin/undangan dimohon berdiri;
6. Setelah Majelis Pertimbangan TGR telah menempati tempat duduk masing­ masing, Ketua Majelis Pertimbangan TGR langsung memimpin sidang dan membuka Sidang Majelis TGR.
"Assalamualaikum warrahmatullahi wabarrak:atuh" /"Selamat ... dan Salam Sejahtera"
"Sidang Majelis Pertimbangan yang saya hormati, sidang Majelis pertimbangan TGR pada hari ini ... , tanggal ... 20 .. , saya buka dengan resmi dengan mengac,'.pk:an "Bismillahirrahmannirrahim" /Dengan Pertolongan Tuhan Yang Mah.1 Esa, sidang dinyatak:an terbuk:a untuk umum", sambil rnengetuk palu sidang ?. (tiga) kali.