PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 3 Tahun 2014
Tentang No Description
Berlaku: 3 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA1SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2014
TENT ANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MINAiHASA SELATAN TAHUN 2014 - 2034
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA SELATAN,
- ' a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di
- Kabupaten Minahasa Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalarn rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/ atau dunia usaha;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuam Pasal 78 ayat (4) butir c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu membentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2014 - 2034;
1. Pasal 18 Ayat (6i Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888;
3. Undang-Undang ...
•
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tab.un 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4273);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 739);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indobesia Nomor 4966);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
..
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nofnor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
14. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia nomor 5168);
16. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2011 ten tang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
17. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5214);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, T8111-0ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 ten tang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
23. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
24. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten Kota;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
2. ·' 26. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Dengan Persetujuan Beraama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
DAN
BUPATI MINAHASA SELATAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENT.ANG RENCAKA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2014 - 2034
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan
2. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Selatan
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 � 45.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalarn bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat perrnukiman dan sistem janngan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan � sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional,
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegi � tan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya \_pencapEllB.11 tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
15. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / a tau aspek fungsional.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
18. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi keles � rian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
19. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
20. Kawasan perdesa.an adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat perrnukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan u tama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat perrnukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonorni, sosial, budaya dan/ a tau lingkungan.
23. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan un tuk pertahanan.
24. Kawasan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data ieologi ,,dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan · kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/ eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
25. Pusat Kegiatan .Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasiorial, nasional, atau beberapa provinsi.
26. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota a tau beberapa kecamatan.
27. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
28. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL.
29. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang, selanjutnya disebut PKSN adalah kawasa:n perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengem bangan kawasan perbatasan negara.
30. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk gielayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
31. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
32. Daerah Irigasi yang selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
33. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
34. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disebut TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakarnan jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
35. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
36. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk 1 masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
37. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif rnasyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
38. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksa.naal: Unda. � · � g-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Minahasa Selatan dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
BAB II - RUAN � LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN
Pasal 2

- (1) Wilayah perencanaan dalam RTRW Kabupaten Minahasa Selatan daerah dalam pengertian luas wilayah 1.497 Km 2, yang terdiri atas beberapa Kecamatan yakni Kecamatan Modoinding, Kecamatan Tompasobaru, Kecamatan Maesaan, Kecamatan Ranoyapo, Kecamatan Motoling, Kecamatan Kumelembuai, Kecamatan Motoling Barat, Kecamatan Motoling Timur, Kecamatan Sinonsayang, Kecamatan Tenga, Kecamatan Amurang, Kecamatan Barat, Kecamatan Amurang Timur, Kecamatan .. Tareran, Kecamatan Suluun Tareran, Kecamatan Tumpaan, Kecamatan Tatapaan.
- (2) Letak Geogarafis wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, meliputi :
- a. Lintang Utara 0°47'-l 0 ,24', dan
- b. Bujur Timur 124°,18'-124°,45'
- (3) Batas wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, m\_eliputi :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Minahasa;
- c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara;
- d. sebelah selatan berbatasa.n dengan Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; dan
- e. sebelah barat berbatasan dengan Laut Sulawesi.
Bagian Kedua Tujuan
BAB II - RUAN � LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN
Pasal 3

Penataan ruang Kabupaten Minahasa Selatan bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Minahasa Selatan yang aman, nyaman, produktivitas dan berkelanjutan sebagai pusat agribisnis dengan mengandalkan pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan, sebagai roda penggerak perekonomian daerah.
I
.
•
Bagian Ketiga
Kebijakan Penataan Ruang
BAB II - RUAN � LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN
Pasal 4

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Minahasa Selatan, terdiri atas:
- a. peningkatan kuantitas, kualitas, dan pengelolaan prasarana dan sarana serta utilitas sebagai pembentuk struktur ruang wilayah yang mend ukung argribisnis;
- b. peningkatan fungsi dan pengelolaan pusat-pusat permukiman dan kawasan-kawasan strategis di Kabupaten Minahasa Selatan yang berbasis mitigasi bencana;
- c. pengembangan sentra pertanian lahan basah dan kering pertanian, perikanan tangkap dan budidaya sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi wilayah;
- d. peningkatan pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya dan sumberdaya secara berkelanjutan; dan
- e. pengembangan kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan; dan
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
Bagian Keempat Strategi Penataan Ruang
BAB II - RUAN � LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN
Pasal 5

- (1) Strategi Peningkatan kuantitas, kualitas, dan pengelolaan prasarana dan sarana serta utilitas sebagai pembentuk struktur ruang wilayah yang mendukung argribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
- a. peningkatkan kualitas jalan baik Arteri, Kolek.tor dan Lokal teru tama pada infrastruktur jalan pada kawasan Agropolitan .. dan Minapolitan;
- b. pembuka akses · baru berupa jalur jalan lingkar dan jalur jalan pesisir pantai sebagai jalur jalan alternatif dan peluang mernbuka/rnenciptakan kawasan baru agar tidak terkonsentrasi hanya pada pusat perkotaan di Kabupaten Minahasa Selatan;
- c. peningkatkan peran Pelabuhan Penyeberangan (Ferry) dan Pelabuhan Umum di kecaniatan Amurang Barat Kelurahan Kawangkoan Bawah, yang berfungsi untuk mendistribusikan hasil pertanian dan perikanan;
- d. peningkatkan peran pelabuhan pendaratan ikan .(PPI) di Kecamatan Amurang Barat Kelurahan Kawangkoan Bawah sebagai pusat distribusi hasil kegiatan perikanan;
- e. peningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana serta ,· fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan terutama yang mendukung agribisnis;
- f. pengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan energi untuk penyediaan tenaga listrik termasuk pemanfaatan potensi panas bu mi di Cagar Alam (CA) Gunung Ambang yang dapat memberi manfaat besar bagi keman u siaan;
- g. pengembangkan sistem tempat pengolahan sampah akhir (TPA) regional di Kelurahan Kawangkoan Bawah kecamatan Amurang Barat, sesuai dengan proyeksi produksi sampah hasil kegiatan perkotaan; dan
- h. peningkatkan, kualitas jaringan pengelolaan limbah diantaranya melalui penerapan pengelolaan sampah dengan metode 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle).
- (2) Strategi Peningkatan fungsi dan pengelolaan pusat-pusat permukiman dan kawasan-kawasan strategis di Kabupaten Minahasa Selatan yang berbasis mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi:
- a. mendorong kota Amurang sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) menjadi pusat pelayanan utama di Kabupaten Minahasa Selatan yang terintegrasi dengan sistem kota-kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
- b. mengembangkan Kecamatan Modoind.ing, Motoling, Tenga dan l Sinonsa.yang sebagai simpul kegiatan pertanian dalam konteks agropolitan untu.k mendorong perekonomian wilayah yang mendukung kawasan MODASI (Modoinding, Madayag dan Pasi (Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)) -, · . .
- c. mengembangkan kecamatan Tatapaan dan Kecamatan Amurang Barat sebagai PKL dan pusat kegiatan perikanan dalam konteks kawasan Minapolitan;
- d. mengembangkan rencana pemukiman baru di· Kecamatan Sinonsayang, Tenga, Amurang Barat (Desa Teep dan Rumoong Bawah), Tumpaan (Desa Matani dan Popontolen), Amurang 1'imur (Kelurahan Pondang, Desa Lopana dan Lopana Satu), Arnurang (Kelurahan Bitung, Buyungon, dan Uwuran Dua) yang tidak termasuk kawasan rawan bencana;
- e. mengembangkan pembangunan bangunan gedung atau konstruksi yang tahan gempa dan meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan-kawasan yang rawan bencana tennasuk ketersediaan data atau infonnasi kawa.san berpotensi clan rawan bencana alam dan larangan untuk membangun; dan
- f. mengembangkan sistem prasarana dan sarana peringatan dini dan Mengarahkan pembangunan fisik dengan konstruksi bersyarat/ ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana jalur sesar dan amblesan.
- (3) Strategi Pengembangan sentra pertanian lahan basab dan kering pertanian, perikanan tangkap dan budidaya sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan kualitas dan produktivitas kawasan pertanian dengan melakukan teknologi tepat disertai dengan pengembangan sarana dan prasarana pengairan guna daya dukung pangan;
- b. meningkatkan mekanisme pertanian;
- c. meningkatkan jaringan irigasi; dan
- d. meningkatkan teknologi pertanian secara tepat guna.
- e. melengkapi normalisasi saluran dan jalan menuju lokasi sentra perikanan;
- f. meningkatkan produktivitas basil perikanan;
- g. meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sentra perikanan; dan
- h. mengembangkan pembenihan ikan.
- (4) Strategi Peningkatan pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya dan sumberdaya secara berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi :
- a. menghindari tumbuhnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih I fungsi lahan kawasan lindung dengan cara mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan pada kawasan lindung;
- b. mencegah kerusakan lingkujigan akibat kegiatan budidaya dan rehabilitasi lahan kritis di kawasan lindung dengan mempertahankan dan melestarikan kawasan hutan mangrove;
- c. memanfaatkan kawasan budidaya yang sudah ada saat ini dan berada di luar kawasan lindung agar tetap dipertaharikan dan pengembangannya diarahkan dengan memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungannya;
- d. meningkatkan akses kawasan budidaya ke jaringan arteri primer dan kolektor primer;
- e. meningkatkan produktivitas dan kornoditas unggulan serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir;
- f. meningkatkan pengembangan industri yang mencakup aneka industri kecil dan besar untuk mengolah bahan baku dari basil pertanian; dan
- g. mengembangkan kawasan untuk PLTA Poigar yang masuk kawasan Cagar Alam Gunung Am.bang, ## BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG }VILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
BAB II - RUAN � LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN
Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Minahasa Selatan melipu ti:
- a. pusat-pusat kegiatan;
- b. sistem jaringan prasarana utama
- c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian minimal 1 :50.000 yang tercantum dalam Lampiran-La dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Pusat-pusat Kegiatan
BAB II - RUAN � LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN
Pasal 7

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
- a. PKW;
- b. PKL;
- c. PKLp;
- d. PPK;dan
- e. PPL.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Amurang
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Modoinding, Tareran, Tenga, Motoling, dan Tompasobaru
- (4) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Ongkaw Satu di Kecamatan Sinonsayang;
- b. Rumoong di Kecamatan Tareran;
- c. Kapitu di Kecamatan Amurang Barat.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Poopo, Ranoyapo di Kecamatan Ranoyapo;
- b. Pinasungkulan di Kecamatan Modoinding;
- c. Tumani di Kecamatan Maesaan; dan
- d. Paslaten, Rap-Rap., Arakan di Kecamatan Tatapaan
- (6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e, terdiri atas :
- a. Suluun Satu, Suluun Dua di Kecamatan Suluun Tareran;
- b. Wanga di Kecamatan Motoling Timur;
- c. Tondei di Kecamatan Motoling Barat; dan
- d. Kumelembuai di Kecamatan Kumelembuai
- (7) PKW, PKL, PKLp, dan PPK sebagaimana dima � sud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut di dalam Rencana Detail Tata Ruang.
- (8) Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Utama
BAB II - RUAN � LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN
Pasal 8

Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem jaringan transportasi darat;
,.
- b. sistem jaringan perkeretaapian;
- c. sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. sistem jaringan transportasi udara.
•
Paragraf 1 Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Darat
BAB II - RUAN � LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN
Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan jaringan layanan lalu lintas; dan
- b. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Jaringanjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Jaringan jalan arteri primer terdiri atas:
1. ruasjalan Kawangkoan-Worotican;
2. ruas jalan Worotican-Poigar; dan
3. ruasjalan batas kota Manado-Tumpaan.
- b. Jaringan jalan kolektor primer (K-1), terdiri atas :
1. ruas jalan Worotican-Poopo;
2. ruas jalan Poopo-Sinisir; dan
3. ruas jalan Sinisir - Batas Kota Kotamobagu.
- c. Jalan bebas hambatan (Tol), terdiri atas :
1. Bebas Hambatan (Tol) Tomohon-Amurang; dan
2. Bebas Hambatan (Tol) Amurang-Kaiya.
- d. Jaringan jalan kolektor primer (K-2) adalah jalan provinsi yang rnenghubungkan- ibukota prpvinsi ke ibukota kabupaten/kota di Kabupaten Minahasa Selatan, terdiri atas:
1. ruas jalan Tanawangko - Kumu - Popontolen
2. ruas jalan Jalur Amurang - Ratahan;
3. ruas jalan Maruasey - Tangkuney - Timbukar - Tiricep - Sender; (Sonder-Tincep-Maruasei);
4. Ruasjalan Pontak - Kalait - Lobu.
- e. Rencana peningkatan jaringan jalan kolektor primer (K-2) menjadi jaringan jalan kolektor primer wilayah provinsi, yang menghu bungkan antaribukota provinsi (K.'.. l) di Kabupaten Minahasa Selatan, meliputi:
1. By Pass Amurang - Tumpaan (Worotican - Tumpaan) - Jalan Lingkar Timur Amurang;
2. Popontolen Paslaten -Wawona Wawontulap Sondaken Raprap - Tanawangko.
- f. Rencana pengembangan jaringan jalan· kolektor primer wilayah provinsi, ibukota provinsi ke ibukota kabupaten/kota (K-2) di Kabupaten Minahasa Selatan, terdiri atas:
1. Lopana Malenos Baru -Ritey -Kaneyan -Tumaluntung Tombasian Atas;
2. Kapitu - Pondos - Motoling - Pontak - Ranoyapo - Tompaso baru Tambelang - Mokobang - Pinasungkulan;
3. Ongkaw - Tondey - Raanan Baru - Motoling; dan
4. Pontak - Powalutan - Beringin - Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara.
•
,
- g. Jaringan jalan lokal primer yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan, terdiri atas :
1. Ruas Jalan Sinisir - Bukit - Doa;
2. Ruas Jalan Palelon - Insil;
3. Ruas Jalan Sinisir - Pinasungkulan;
4. Ruas Jalan Sion - Temboan - Lowian;
5. Ruas Jalan Tondey - Tiniawangko;
6. Ruas Jalan Bojonegoro - Kinamang;
7. Ruas Jalan SPT. Bojonegoro - Bojonegoro;
8. Ruas Jalan Tompasobaru - Lowian - Tumani;
9. Ruas Jalan Torout - Liandok;
10. Ruas Jalan Tompasobaru - Kinalawiran;
11. Ruas Jalan Motoling - Lalumpe;
12. Ruas Jalan Raanan Baru - Toyopon;
13. Ruas Jalan SPT. Tokin - Tokin;
14. Ruas Jalan Pontak - Lompad;
15. Ruas Jalan Wanga - Lompad;
16. Ruas Jalan Motoling -. Ratalour;
17. Ruas Jalan Motoling - Ongkaw;
18. Ruas Jalan Poopo - Kroit;
19. Ruas Jalan Tokin - Karimbow;
20. Ruas Jalan Picuan - Picuan baru;
21. Ruas Jalan Lompad - Powalutan;
22. Ruas Jalan Kumelembuai - Karimbow; ,.
23. Ruas Jalan Tondey - Pelita;
24. Ruas Jalan Raanan Baru - Kroit;
25. Ruas Jalan SPT. Kumelembuai - Pakuure;
26. Ruas Jalan SPT. Kuinelembuai - Motoling;
27. Ruas Jalan Tawaang - Makasili;
28. Ruas Jalan Tawaang - Pondos;
29. Ruas Jalan Wakan - Pondos;
30. Ruas Jalan Pakuweru - Sapa;
31. Ruas J alan Ratley - Molinow;
32. Ruas Jalan SPT. Tawaang - Tenga;
33. Ruas Jalan Boyong Pante - Pakuure;
34. Ruas Jalan Tenga - Pakuure;
35. Ruas Jalan Pondos - Rumoong Bawah;
36. Ruas Jalan SPT. Pinaling - Pinaling - Bukit Doa;
37. Ruas Jalan Maliku - Kota Menara;
38. Ruas Jalan Lopana - Maliku;
39. Ruas Jalan Ritey - Pinaling;
40. Ruas Jalan SPT. Wawona - Wawona;
41. Ruas Jalan Kaneyan - Ritey;
42. Ruas Jalan Pinapalangkow - Lelema;
43. Ruas Jalan Kapoya - Wuwuk;
44. Ruas Jalan Matani - Kapoya;
45. Ruas Jalan Suluun - Timbukar;
,'
•
46. Ruas Jalan Suluun - Lelema;
47. Ruas Jalan Suluun - Tangkuney;
48. Ruas Jalan Talaitad - Pinapalangkow;
49. Ruas Jalan SPT. Kaneyan - Kaneyan;
50. Ruas Jalan Rumoong Lansot - Kaneyan;
51. Ruas Jalan Suluun - Pinamorongan;
52. Ruas Jalan Rumoong Lansot - Suluun.
- h. Rencana pengembangan jaringan jalan Lokal Primer yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan, terdiri atas:
1. Ruas Jalan Boulevard {pesisir pantai) Matani-Tumpaan- Amurang Timur-Amurang-Amurang Barat (Jalan Lingkar Barat Amurang);
2. Ruas Jalan penghubung (dari Amurang ke Kapitu);
3. Ruas Jalan penghubung dari Amurang Barat ke Kapitu sebaga.i akses khusus bila beroperasinya pelabuhan;
4. Ruas Jalan penghubung dari Tumpaan, Tareran, Motoling dan Tenga sehingga terbentuk jalan Lingkar;
5. Ruas jalan Amurang - Ranoketang;
6. Ruas jalan Tumpaan Dua - Kaneyan;
7. Ruas Jalan Tumpaan Dua - Malenos;
8. Ruas Jalan Suluun - Wuwuk;
9. Ruas J alan Wuwuk - Koreng;
10. Ruas Jalan Maliku - Kaneyan;
11. Ruas Jalan Tumaluntung Satu - Kota Menara;
12. Ruas Jalan Teep - Tewasen;
13. Ruas Jalan Wawona - Pungkol;
14. Ruas Jalan Teep - Moinit;
15. Ruas Jalan Teep - GOR;
16. Ruas J alan Tewasen - Tawaang.
1. Jaringan jalan lokal sekunder dalam perkotaan kabupaten di Kabupaten Minahasa Selatan terdiri atas: \_
1. Ruas Jalan dalam Perkotaan Suluun Tareran;
2. Ruas Jalan dalam Perkotaan Tatapaan;
3. Ruas Jalan dalam Perkotaan Amurang Timur;
4. Ruas Jalan dalam Perkotaan Amurang Barat;
5. Ruas Jalan dalam Perkotaan Sinonsayang;
6. Ruas Jalan dalam Per,kotaan Kumelembuai;
7. Ruas Jalan dalam Perkotaan Motoling Timur;
8. Ruas Jalan dalam Perkotaan Motoling Barat;
9. Ruas Jalan dalam Perkotaan Ranoyapo;
10. Ruas Jalan dalam Perkotaan Maesaan;
11. Ruas Jalan dalam Perkotaan Modoinding;
12. Ruas Jalan dalam Perkotaan Amurang;
13. Ruas Jalan dalam Perkotaan Tenga;
14. Ruas J alan dalam Perkotaan Motoling;
15. Ruas J alan dalam Perkotaan Tom paso baru;
16. Ruas J alan dalam Perkotaan Tare ran;
17. Ruas Jalan dalam Perkotaan Tumpaan.
•
1. Jembatan skala besar yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan terdiri atas:
- l. .Jembatan Maruasey;
2. Jembatan Tumpaan;
3. Jembatan Pondang;
4. Jembatan Ranomea;
5. Jembatan Ranoyapo;
6. Jembatan Radey;
7. Jembatan Ongkaw;
8. Jembatan Poigar;
9. Jembatan Kumelembuai Satu;
10. Jembatan Kumelembuai Dua;
11. Jembatan Pontak;
12. Jembatan Torout;
13. Jembatan Wakan;
14. Jembatan Ranotuana;
15. Jembatan Sulu;
16. Jembatan Maasing.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri a tas : I
- a. terminal penumpang tipe A diarahkan di Kapitu Kecamatan Amurang Barat;
- b. terminal penumpang tipe B diarahkan di . Kecamatan Tumpaan , Amurang, Motoling, Te � ga dar; Tompaso Baru;
- c. jembatan timbang di Kecarnatan Amurang Barat; dan
- d. Unit Pengujian kendaraan bermotor di Kecamatan Amurang Barat.
- (4) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf
24. a, terdiri atas :
- a. jaringan lintas angkutan barang, terdiri atas :
1. Trayek Manado - Amurang;
2. Trayek Manado - Kumelembuai;
3. Trayek Manado - Motoling; ,
4. Trayek Manado - Pakuure;
5. Trayek Manado - Poigar;
6. Trayek Manado - Ranoyapo;
7. Trayek Manado - Tareran;
8. Trayek Manado - To kin;
9. Trayek Manado -Tompasobaru;
10. Trayek Manado -Tumpaan;
11. Trayek Manado - Kawangkoan;
12. Trayek Manado - Inobonto;
13. Trayek Manado - Kotamobagu;
14. Trayek Modoinding- Kotamobagu;
15. Trayek Tompaso Baru - Kotamobagu;
16. Trayek Tumpaan - Kawangkoan.
- b. trayek angkutan penumpang, terdiri atas :
1. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) meliputi:
- a) Trayek Manado -Amurang;
- b) Trayek Manado - Kumelembuai;
- c) Trayek Manado - Motoling;
- d) Trayek Manado - Paku ure;
- e) Trayek Manado - Poigar;
8. D Trayek Manado - Ranoyapo;
- g) Trayek Manado -Tareran;
- h) Trayek Manado -Tokin;
- i) Trayek Manado -Tompasobaru;
- j) Trayek Manado - Tumpaan;
- k) Trayek Modoinding - Kotamo bagu;
- 1) Trayek Tompaso Baru - Kotamobagu;
- m) Trayek Tumpaan - Kawangkoan;
- n) Trayek Amurang - Kawangkoan;
- o) Trayek Tareran - Kawangkoan;
- p) Trayek Amurang - Tomohon - Tondano;
- q) Trayek Amurang- Ratahan.
2. Trayek Angkutan Perdesaan (Angdes) meliputi:
- a) Trayek Amurang - Elusan;
- b) Trayek Amurang- Karimbow;
- c) Trayek Amurang - Kumelembuai;
- d) Trayek Amurang - Maliku;.
- e) Trayek Amurang- Makasili;
26. D Trayek Amurang - Modoinding;
- g) Trayek Amurang- Motoling;
- h) Trayek Amurang - Ongkaw;
- i) Trayek Amurang- Pakuure;
- j) Trayek Amurang- Pondos;
- k) Trayek Amurang - Ranoketang;
- 1) Trayek Amurang- Ranoyapo;
- m) Trayek Amurang - Sapa;
- n) Trayek Amurang - Sinonsayang;
- o) Trayek Amurang-Tawaang;
- p) Trayek Amurang - Kroit;
- q) Trayek Amurang - Tenga;
- r) Trayek Amurang - Tompasobaru;
- s) Trayek Amurang - Tondey;
- t) Trayek Amurang - Toyopon;
- u) Trayek Amurang - Kota Menara;
- v) Trayek Tumpaan - Kapoya;
- w) Trayek Tumpaan - Lelema;
- x) Trayek Tumpaan - Paslaten;
- y) Trayek Tumpaan - Suluun;
- z) Trayek Tompasobaru - Modoinding;
- aa) Trayek Amurang Poigar /batas Kabupaten Bolaang Mongondow;
- bb) Trayek Amurang - Tombatu/ batas Kabupaten Minahasa Tenggara; ·
- cc) Trayek Suluun - Kawangkoan/ batas Kabupaten Minahasa;
- dd) Trayek Tareran - Kawangkoan/ batas Kabupaten Minahasa;
- ee) Trayek Tompasobaru - batas Kota Kotamobagu; dan
- fl) Trayek Modoinding. - batas Kota Kotamo bagu.
3. Trayek Angkutan Kota meliputi :
- a) Trayek Amurang- Pemukiman Wauran (Angkutan Kota);
- b) Trayek Amurang- Perum Pondang (Angkutan Kota);
- c) Trayek Amurang- Pinaling (Angkutan Kota);
- d) Trayek Amurang - Tumpaan (Angku tan Kota).
- c. rencana pengembangan trayek angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AK.AP), yaitu Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat - Gorontalo;
- d. rencana pengembangan trayek angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (A,KDP), yaitu Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat - Toridano:
- e. rencana pengembangan trayek Angkutan Perdesaan (Angdes). meliputi:
1. Trayek angkutan Kapitu - Pondos - Motoling - Pontak - Ranoyapo Tompasobaru - Tambelang - Mokobang - Pinasungkulan - Linelean - Kaken tu ran - Sinisir;
2. Trayek angkutan Ongkaw - Tondey - Raanan Baru - Motoling;
3. Trayek angkutan Pontak - Ppwalutan - Beringin - terus ke Tombatu (Kabupaten Minahasa Tenggara);
4. Trayek angkutan Lopana - Malenos - Ritey - Maliku - Kota Menara - Ranolambot;
- Tumaluntung - Rumoong Atas; Koreng Kaneyan 5. Trayek angkutan Lopana -Ritey
-
6. Trayek angkutan Pinamorongan Kapoya -Pinapalangkow Suluun - Talaitad - Wiau La.pi - Lansot;
7. Trayek angkutan Rumoong Bawah - Elusan - Wakan;
8. Trayek angkutan Tewasen - Elusan;
9. Trayek angkutan Kumelembuai - Makasili - Pakuure;
10. Trayek angkutan Boyong Pante Tiniawangko Boyong Atas Paku ure - Tenga;
11. Trayek angkutan Kumelembuai - Malola Satu - Motoling;
12. Trayek angkutan Wanga - Tokin - Picuan Lama - Lompad Pontak - Ranoyapo;
13. Trayek angkutan Raanan Baru - Tondey - Ongk.aw;
14. Trayek angkutan Raanan Baru - Kroit- Poopo;
15. Trayek angkutan Ranaan Baru -Toyopon - Kroit;
16. Trayek angkutan Pinamorongan - Kaneyan;
17. Trayek angkutan Kumelembuai - Makasili - Pakuure - Tenga Pakuweru;
18. Trayek angkutan Lelema - Pinapalangkow - Talaitad;
19. Trayek angkutan Tumpaan - Matani - Kapoya;
-
•
20. Trayek angkutan Pinamorongan - Kapoya;
21. Trayek angkutan Lelema - Suluun - Tangkuney;
22. Trayek angkutan Tawaang- Pondos;
23. Trayek angkutan Tewasen -Teep;
24. Trayek angkutan Tiniawangko - Tondey;
25. Trayek angkutan Tompasobaru - Torout - Karowa - Liandok Powal utan;
26. Trayek angkutan Tumani Utara - Lowian - Temboan - Raraaten Sion - Pinaesaan;
27. Trayek angkutan Bojonegoro - Tambelang - Kinamang - Kinamang Satu - Liningaan;
28. Trayek angkutan Motoling- Ranaan Lama- Lalumpe - Poopo;
29. Trayek angkutan Tangkuney - Suluun;
30. Trayek angkutan Lelema- Suluun;
31. Trayek angkutan Matani - Kapoya.
- (5) Jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. alur pelayaran sungai, terdiri atas:
1. rencana pengembangan alur pelayaran lokal berupa Halte Transportasi sungai Ranoyapo;
2. alur pelayaran transportasi pesisir meliputi rencana pengembangan alur pelayaran lokal Tumpaan-Amurang-InobontoLabuan Uki-Boroko (Minahasa Sela tan, Bolaang Morigondow, dan Bolaang Mongondow U tara) . ..
- b. lintas penyeberangan, yaitu Amurang Tolitoli -Palu -Tarakan, Amurang Bitung Kepulauan Maluku, Amurang - Pananarung, Amurang - Samarinda, Amurang - Melonguane, Amurang - Biaro;
- c. peningkatan Pelabuhan sungai dan danau, yaitu Pelabuhan Amurang di Kecamatan Amurang Barat; dan
- d. pelabuhan penyeberangan, yaitu Pelabuhan Ferry Amurang cli Kecamatan Amurang Barat.
Paragraf 2 Sistem Jaringan Prasarana Perkeretaapian
BAB II - RUAN � LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN
Pasal 10

Jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas: a. jaringan jalur kereta api umum, terdiri atas:
1. jalur KA antar Kota Manado - Tomohon - Amurarrg - Lolak (Prioritas rendah); dan
2. jalur KA dalam perkotaan Kawasan Perkotaan TUANGTIBA (Tumpaan, Amurang Timur, Amurang dan Amurang Barat) ..
- b. stasiun kereta api, terdapat di Kecamatan Tumpaan, Kecamatan Amurang dan Kecamatan Tatapaan.
Paragraf 3 Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Laut
BAB II - RUAN � LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN
Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
- a. tatanan kepelabuhanan; dan
- b. alur pelayaran. \_
- (2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pelabuhan pengumpan, yaitu Pelabuhan Umum di Kecamatan Amurang Barat;
- b. terminal khusus, yaitu Pelabuhan Perusahaan Pengolah dan Eksportir Kopra di Kecamatan Amurang Barat.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. alur pelayaran nasional, terdiri atas :
- l. Amurang - Tolitoli - Tarakan;
2. Amurang - Temate - Sorong (wilayah Timur Indonesia);
3. Amurang - Bitung - Temate (Provinsi Maluku Utara);
4. Amurang - Luwuk (Provinsi Sulawesi Tengah);
5. Amurang - Melonguane - Morotai (Provinsi Maluku Utara); dan
6. Amurang - Molibagu - Gorontalo (Provinsi Gorontalo).
- b. alur pelayaran Lokal, terdiri atas:
1. Amurang - Tanjung Sidate, I&lt;abupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Amurang - Bitung;
3. Amurang - Manado;
4. Amurang - . Likupang (Minahasa Utara) - Tagulandang Siau (Kepulauan Sitaro) - Panariaru (Kepulauan Sangihe) - Melonguane Lirung - Mangaran (Kepulauan Talaud);
5. Amurang - Labuan Uki (Bolaang Mongondow];
6. Amurang - Tahuna (Kepulauan Sangihe);
7. Amurang - Melonguane (Kepulauan Talaud);
8. Amurang - Ulu Siau (Kepulauan Sitaro).
Paragraf 4 Sistem Jaringan Transportasi Udara
BAB II - RUAN � LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN
Pasal 12

- ( 1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, terdiri atas :
- a. tatanan kebandarudaraan; dan
- b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Rencana Bandar udara pengurnpul skala pelayanan tersier, terdiri atas Bandar udara Rap-rap di Kecamatan Tatapaan dan altematif di Kecamatan Tenga.
Ruang ...
,
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), meliputi: � ·'
3. 1 . kawasan ancarigan pendaratan dan lepas landas;
2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
3. kawasan di bawah permukaan transisi;
4. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
5. kawasan di bawah permukaan kerucut;
6. kawasan di bawah permukaan horizontal luar.
- b. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
- (4) Ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempat Sistem J aringan Prasarana Lainnya
BAB II - RUAN � LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN
Pasal 13

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:
- a. sistem jaringan energi;
- b. sis tern jaringan telekomunikasi; · t-
- c. sistemjaringan sumber daya air; dan
- d. sis tern prasarana pengelolaan lingkungan.
Paragraf 1 Sistem Jaringan Energi
BAB II - RUAN � LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN
Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
- a. pembangkit tenaga listrik; dan
- b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pernbangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), terdapat di Lopana (2 x 5 MW);
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), terdapat di Poigar 2 (2 x 16 MW);
- c. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) · terdapat di Moinit desa Tawaang (2 x 25 MW); dan
- d. Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) terdapat di Wulurmaatus ( 1,2 x 2 MW).
Rencana ...
- Rencana Pengembangan Pembangkit tenaga listrik sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) huruf a, terdiri atas: (3)
- a. rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poigar III dan Poigar II di ... . Minahasa Selatan dengan kapasitas ± 20,00 MW;
- b. rencana Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) rnelipuri: PLTMH Ranoketangtua dengan kapasitas ± 1, 17 MW, PL TMH Mokobang I dan II dengan kapasitas ± 2 ,51 MW;
- c. rencana Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), meliputi PLTU Moinit desa Tawaangdengan kapasitas ± 2 x 55 MW;
- d. pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ambang dengan kapasitas ± 40 MW;
- e. pernbangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), meliputi PLTS yang tersebar di Kabupaten Minahasa Selatan dengan kapasitas ± 100,00 MW;
- I f. rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Ranoyapo dan Ranoyapo lI dengan kapasitas ± 2 x 30 MW;
- g. rencana Ocean Thermal Energy Conventional (OTEC) di Teluk Amurang dengan Kapasitas ± 2,5 MW; dan
- h. rencana Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) pada sistem Minahasa dengan alokasi Amurang dan Likupang ± 75 MW.
- Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, 1 meliputi: (4)
- a. sistem jaringan pipa minyak gas bumi; dan
- b. sistem jaringan transmisi listrik.
- Sistem jaringan pipa minyak dan � as bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, yaitu rencana Depo BBM dan Depo Gas tersebar di seluruh Wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. (5)
- Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas : (6)
- a. gardu induk, terdapat di Lopana; dan
- b. jarmgan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), yaitu yang menghubungkan:
1. SUTT Gardu Induk (GI) Lopana di Minahasa Selatan dengan GI Otam di Bolaaang Mongondow sepanjang ± 77 km;
2. SUTT GI Kawangkoan di Minahasa dengan GI Lopana di Minahasa Selatan sepanjang ± 22 km;
3. SUTT GI Lopana di Minahasa Selatan dengan GI Teling di Manado sepanjang ± 48 km.
Paragraf 2 Sistem Ja � ngan Telekomunikasi
BAB II - RUAN � LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN
Pasal 15

- Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal l 3 huruf b, terdiri atas: (1)
- a. sistemjaringan kabel; dan
- b. sistemjaringan nirkabel.
,
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri atas:
- a. sistem jaringan serat optik, terdiri atas:
1. jaringan Serat Optik Langowan-Amurang sepanjang ± 49,6 km;
2. jaringan Serat Optik · Amurang - Kotamobagu (Ring 1) sepanjang ± 133 km;
3. jaringan Serat Optik Amurang - Kotamobagu (Ring 2) sepanjang ± 105 km;
4. jaringan.Serat Optik Amurang - Bahu sepanjang ± 60 km.
- b. Sistem jaringan mikro digital, terdiri atas:
1. sistem jaringan mikro digital (Backbone Transport Radio), meliputi jaringan Mikro Digital Tomohon - Kecamatan Motoling Minahasa Selatan sepanjang ± 54,7 km; jaringan Mikro Digital Kecamatan Motoling Minahasa Selatan - Gunung Ompu Bolaang Mongondow sepanjang ±45,7 km; dan
2. sistem jaringan mikro digital (Remote Metro Junction/ RMJ), meliputi jaringan Mikro Digital Perkotaan Manado Desa Koha Gunung Agotey - Amurang 'Minahasa Selatan sepanjang ± 30,72 km.
- (3) Sistem jaringan nirkabel, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b berupa pembangunan menara BTS (Base Transceiver Station) terpadu I untukmelayani seluruh kecamatan.
Paragraf 3 Sistem Jaringan Sumber Daya Air
BAB II - RUAN � LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN
Pasal 16

- ( 1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri atas:
- a. wilayah sungai;
- b. jaringan irigasi;
- c. prasarana air baku untuk air minum;
- d. jaringan air minum ke kelompok pengguna; dan
- e. sistem pengendalian banjir dan pengaman pantai.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber dava air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air secara terpadu;
- (3) Wilayah Sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Wilayah Sungai (WS) Lintas Kabupaten/Kota, berupa rencana pengembangan WS Poigar - Ranoyapo yang meliputi DAS Poigar dan DAS Ranoyapo, dimana kedua wilayah sungai tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi; I
- a. bendung;
- (4) Ja � ngan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
- b. daerah irigasi; dan
- c. saluran irigasi.
- Bendung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yaitu meliputi bendung Ranoyapo untuk pelayanan kurang ± 1. 070 ha; (5)
- Daerah Irigasi (DI) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas: (6)
- a. DI kewenangan provinsi dan DI kewenangan kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara.
- b. DI kewenangan provinsi berupa DI provinsi lintas kabupaten/kota dan DI provinsi utuh kabupaten/kota yang rinciannya tercantum dalam Lampiran-Lb dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- c. DI kewenangan kabupaten, berupa DI kabupaten/kota utuh kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran-I.c dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- Saluran irigasi provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c meliputi saluran irigasi primer dan saluran irigasi sekunder. (7)
- a. saluran irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi saluran irigasi Ranoyapo di Minahasa Selatan sepanjang ± 4,26 km;
- b. saluran irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi: saluran irigasi Ranoyapo di Minahasa Selatan sepanjang ± 14,875 km. I
- Jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri .. atas: (9)
- Prasarana air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terdiri atas jaringan air min um dan rencana pengembangan jaringan air minum; (8)
- a. Sumber Mata Air (SMA) Pinaling, Amurang Timur dengan debit ± 50 1/dt; dan
- b. Sumber Air Baku (SAB) Sungai Ranoyapo 64 km Ranoyapo, Amurang, Sungai Nimanga 35 km Tumpaan, Sungai Poigar 27 km Sinonsayang, Sungai Pentu 21 km Amurang Timur, .Sungai Ranotuana 20 km Tumpaan, Sungai Sendowan 18 km Amurang Timur, Sungai Ranowangko 16 km Amurang, Sungai Molinow 14 km Tenga, Sungai Sidate 13 km Tenga, Sungai Sosogian 12 km Tumpaan, Sungai Ranomea 11 km Amurang Timur, Sungai Worotican 8 km Amurang Barat.
- Ren � ana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayaf (1) huruf d, terdiri atas:
- a. SMA Pinaling, Amurang Timur dengan debit± 50 1/ dt;
- b. SAB Sungai Ranoyapo, debit ± 300 1/ dt; Sungai Nimanga, debit ± 300 1/ dt; Sungai Poigar,' debit± 300 1/ dt; dan Danau Moat, debit± 400 1/dt; dan
- c. Instalasi Pengolahan Air (IPA) minum Sungai Ranoyapo, debit ± 300 1/dt; Sungai Nimanga, debit± 300 1/dt; Sungai Poigar, debit± 300 1/dt; dan Danau Moat, debit± 400 1/dt.
- Rencana pengembangan Sumber Air Sungai dan Danau (SASD) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, terdiri atas:
- a. sungai Ranoyapo, debit ± 300 1/ dt;
- b. sungai Maruasei, debit± 300 1/ dt;
- c. sungai Poigar, debit± 300 1/dt; dan
- d. danau Moat, debit± 400 1/ dt.
4. ( 12) Sistem pengendalian banjir dan pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} huruf e, terdiri atas:
- a. perlindungan daerah tangkapan air;
- b. normalisasi sungai;
- c. perbaikan drainase;
- d. pem bangunan tanggul pada sungai yang rawan � jir dan longsor;
- e. pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunanbangunan pengendali banjir dan pengamanan pantai.
Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkun n
Paragraf 4 �
BAB II - RUAN � LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN
Pasal 17

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, terdiri atas:
- a. sistem jaringan persampahan;
- b. sistemjaringan air minum;
- c. sistem jaringan limbah;
- d. sistem jaringan drainase; dan
- e. jalur evakuasi bencana.
..
- (2) Sistem jaringan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri atas :
- a. metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk menguran � i timbunan sampah;
- b. peningkatan sistem pengolahan sampah di TPA Amurang Barat Kelurahan Kawangkoan Bawah dengan sistem lahan urug ( sanitary landfilij;
- c. Tern pat Penampungan Sampah Terpadu (TPST) di setiap kecamatan.
- (3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, terdiri atas :
- a. janngan perpipaan air minum meliputi Kecamatan Tumpaan, Amurang Timur, Amurang, dan Amurang Barat;
- b. jaringan non perpipaan air minum menggunakan sumur dan hidran umum terdapat di Kecamatan Suluun Tareran, Tatapaan, Modoinding, Tompasobaru, Maesaan, Motoling Timur, Motoling Barat, Motoling, Ranoyapo, Kumelembuai, Tenga, Sinonsayang, dan Kecamatan Tareran;
- c. peningkatanjangkauan pelayanan air minum di wilayah kabupaten;
- d. menekan penurunan kehilangan air pada sistem perpipaan sesuai dengan standar pelayanan bidang air minum; dan
- e. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usa.ha.
- (4) Sistem janngan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, meliputi:
- a. pengembangan .,sistem pembuangan air limbah terpadu antar lingkungan yang dilakukan dengan cara menggunakan sistem pengolahan air limbah sebelum masuk ke badan air penerima;
- b. pengembangan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) regional di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran. Sistem pengolahan jaringan air limbah pada IPLT dilakukan dengan sistem off site;
- c. pengembangan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada fasilitasfasilitas kesehatan seperti kawasan rumah sakit dan puskesmas;
- d. penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait.
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d terdiri atas:
- a. pemeliharaaan drainase primer, yaitu sungai-sungai yang bermuara ke laut;
- b. rencana sistem jaringan drainase saluran sekunder dan drainase tersier/mikro untuk menampung aliran air permukaan di kawasan permukiman dan jalan-jalan dalam sistem daerah aliran sungai.
- (6) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e I terdiri atas;
- a. jalur evakuasi bencana padajalur sesar;
- b. jalur evakuasi gerakan tanah/longsor;
- c. jalur evakuasi gelombang pasang/tsunami; �
- d. jalur evakuasi rawan banjir;
- e. jalur evakuasi rawan letusan gunung api; dan
- f. untuk sarana jalur evakuasi kelima bencana di atas diarahkan ke Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat dan Amurang (Gunung Sasayaban), Amurang Timur (Desa Malenos, Ritey dan Maliku), Tareran (Desa Pinamorongan), Sinonsayang, dan Tenga.
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 18

- ( 1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian minimal· 1 :50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran-11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Baglan Kedua Kawasan Lindung
Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat ( 1), terdiri atas:
- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.
Paragraf 1
Kawasan Hutan Llndung
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 20

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, terdiri atas:
- a. kawasan hutan lindung Gunung (Gn) Lolombulan di Kecamatan Sinonsayang, Tenga, Kemelembuai dan Motoling dengan luas ± 1200 ha;
- b. kawasan hutan lindung Gn. Simbalang di Kecamatan Modoinding dan Tompasobaru dengan luas ± 3793 na;
- c. kawasan hutan lindung Gn, Poopotelu di Kecamatan Sinonsayang dengan luas ± 412, 82 ha;
- d. kaw � san hutan lindung Gn. Torout di Kecamatan Tornpasobaru dengan luas ± 557 ha; dan
- e. kawasan hutan lindung Gn. Soputan di Kota Menara Kecamatan Amurang Timur dengan luas ± 7936,59 ha.
Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perllndungan Terhadap Kawasan Bawahannya
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 21

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, yaitu kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdapat di beberapa kecamatan dengan luas keseluruhan ± 25.613,9 ha, yang terdapat di kecamatan:
- a. Tatapaan seluas ± 1.123,332 ha;
- b. Turnpaan seluas ± 142,356 ha;
- c. Tareran seluas ± 3.183,31 ha;
- d. Suluun Tareran seluas ± 921,776 ha;
- e. Amurang Timur seluas ± 8.288,335 ha;
- f. Amurang seluas ± 912,812 ha;
- g. Amurang Barat seluas ± 327,695 ha;
- h. Motoling seluas ± 275,715 ha;
1. Motoling Timur seluas ± 134,237 ha;
- J. Motoling Barat seluas ± 3.033,299 ha;
- k. Kumelembuai seluas ± 62,547 ha;
1. Ranoyapo seluas ± 953,469 ha;
- m. Tompaso Baru seluas ± 1.647,618 ha;
- n. Maesaan seluas ± 1.285,779 ha;
- o. Tenga seluas ± 1.365, 707 ha;
.
- p. Sinonsayang seluas ± 1.955,921 ha.
Paragraf 3 Kawasan Perlindungan Setempat
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 22

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c; terdiri atas:
- a. kawasan sempadan pantai;
- b. kawasan sempadan sungai;
- c. kawasan sekitar danau;
- d. kawasan sekitar mata air;
•
- e. kawasan ruang terbuka hijau perkotaan; dan
- f. kawasan kearifan lokal lainnya.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) huruf a terdapat di sepanjang pantai Kabupaten Minahasa Selatan, dengan ketentuan:
- a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 m dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
- b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan koridisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- c. pada jarak yang ditetapkan pada huruf a atau b tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budi daya a tau didirikan bangunan.
- d. pernanfaatan ruang di sempadan pantai pada huruf c diutarnakan I untuk pengembangan kawasan budi daya yang telah ada d i sisi daratan dan tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem pantai, termasuk gangguan terhadap kualitas visual.
- e. melakukan perlindungan pantai mencakup seluruh garis pan tai teru tama yang berpotensi abrasi.
- f. penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sempadan pantai sebagai area pengaman dari kerusakan atau bencana yang ditimbulk � n oleh gelombang laut.
- g. pembangunan pesisir pantai harus rnengutamakan jaringan infrastruktur yang ramah lingkungan dan mempersiapkan jalur evakuasi .. bencana gelombang pasang dan tsunami.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) h uruf b terdapat di kana- kiri sungai-sungai dalam DAS Ranoyapo, DAS Poigar, DAS Ranowangko, Sub DAS Nimanga, Sub DAS Pentu, Sub DAS Ranotuana, Sub DAS Sendowan, Sub DAS Molinow, Sub DAS Sidate, Sub DAS Sosogian, Sub DAS Ranomea, Sub DAS Worotican dengan luas keseluruhan ± 1.790 ha, dengan ketentuan:
- a. dataran sepanjang tepian sungai selebar 100 (seratus) m di kanan-kiri sungai besar dan kawasan selebar 50 (lima puluh) meter di kanan-kiri sungai kecil;
- b. pada jarak yang ditetapkan pada huruf a tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budi daya atau didirikan bangunan;
- c. pemanfaatan ruang di sempadan sungai pada huruf b diutamakan untuk pengembangan kawasan budi daya yang telah ada di sisi daratan dengan mengacu pada zona-zona yang berfungsi lindung dan budi daya;
- d. melakukan perlindungan sungai mencakup seluruh garis sempadan sungai terutama yang berpotensi erosi; I
- e. penataan RTH daerah sempadan sungai dilakukan untuk konservasi, perlindungan tepi kiri-kanan bantaran sungai;
- f. pembangunan sempadan sungai harus mengutamakan jaringan infrastruktur yang ramah lingkungan . ..
- (4) Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Danau Mokobang (11,01 ha), Danau Moat (15,19 ha), Danau Iloloy (2,02 ha), dan Danau Bulilin. Semuanya di Kecamatan Modoinding dengan luas keseluruhan ± 28,02 ha, dengan ketentuan:
- a. dataran sekeliling danau yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisiknya minimal 50 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
- b. danau adalah milik publik dan dilarang pemilikan individu atau sekelompok o � ang pada kawasan sekitar. danau untuk suatu kepen tingan terten tu;
- c. pada jarak yang ditetapkan pada huruf a tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budi dayaatau didirikan bangunan;
- d. pemanfaatan ruang di tepian danau pada huruf c diutamakan untuk pengembangan kawasan budi daya yang telah ada di sisi daratan dan tidak mengganggu fungsi eko-hidrologis danau;
- e. penatagunaan kawasan sekitar danau dilakukan dengan penetapan zona-zona yang berfungsi lindung dan budi daya;
- f. rnelakukan perlindungan danau mencakup seluruh garis tepian danau terutama yang berpotensi abrasi;
- g. melakukan penghijauan di kawasan sekitar danau untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologis danau;
- h. pembangunan kawasart sekitar danau harus mengutamakan jaringan · infrastruktur yang ramah lingkungan;
1. pembangunan kawasan sekitar danau dari kabupaten lain yang berbatasan (Bolaang Mongondow Timur dan Bolaang Mongondow), harus memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas.
Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di seluruh wilayah kabupaten, dengan ketentuan:
- a. kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 m di lokasi hulu sungai dan mata air;
- b. melakukan perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dari kegiatan budi daya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.
- c. percepatan rehabilitasi lahan rnilik masyarakat yang termasuk di dalam kawasan sempadan mata air dengan melakukan penanaman pohon lindung/penghijauan berupa tanaman kayu-kayuan.
- d. pencegahan kegiatan pengurangan tutupan vegetasi.
- e. mencegah pemanfaatan kawasan sempadan mata air agar tidak menjadi lahan terbuka.
6. RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di kawasan perkotaan yang ada di kabupaten dengan ketentuan luas minimum 30% dari kawasan yang terdiri atas 20 % ruang terbuka hijau pu blik dan 10 % ruang terbuka hijau privat. I (6)
- a. pencegahan kegiatan yang sifatnya akan merighilangkan bahkan . .. merusak kearifan kawasan ini;
- (7) Kawasan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di Uwuran Satu yakni Kawasan Benteng Portugis Amurang, dengan ketentuan:
- b. perevitalisasi kawasan ini untuk fungsi edukatif dan menunjang ekonomi daerah dengan fasilitas pendukungnya; dan
- c. pemanfaatan kawasan ini harus memperhatikan aspek: keamanan, kenyamanan, visual dan tidak mengganggu fungsi kawasan sekitarnya.
Paragraf 4 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 23

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, terdiri atas :
- a. kawasan suaka margasatwa;
- b. kawasan cagaralam;
- c. kawasan pantai berhutan bakau;
- d. kawasan taman nasional;
- (2) Kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, seluas ± 3.414 ha terdiri atas :
- a. kawasan suaka margasatwa terdapat di suaka margasatwa Manem bonembo yang berada di Desa Popareng, Paslaten, Sondaken, Bajo, Wawontulap, Sulu, Wawona, dan Rap-rap Kecamatan Tatapaan;
•
- b. kawasan suaka margasatwa terdapat di Desa Lelema dan Munte Kecamatan Tumpaan.
- (3) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas ± 3.066 ha terdiri atas kawasan cagar alam terdapat di desa Mokobang/ CA. Gn. Am bang Kecamatan Modoinding dan di Raraatean Kecamatan Tompasobaru.
- (4) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas ± 1.656 ha terdapat di:
- a. Desa · Rap-rap, Sondaken, Wawontulap, Bajo, Popareng, Paslaten di Kecamatan Tatapaan;
- b. Kelurahan Kawangkoan Bawah, Desa Teep dan Desa Kapitu di Kecamatan Amurang Barat;
- c. Desa Sapa, Desa Tawaang dan Desa Molinow di Kecamatan Tenga;
- d. Desa Blongko, Desa Boyong Pante, Desa Ongkaw Satu, Desa Aergale dan Desa Tanamon di Kecamatan Sinonsayang.
- (5) Kawasan Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu kawasan Taman Nasional Bunaken yang terdapat di Kecamatan Tatapaan dan sekitarnya (Desa Rap-rap, Sondaken, Wawontulap, Popareng, Arakan dan Desa Pungkol).
-, Paragraf 5 Kawasan Rawan Bencana Alam
Pasa124
- ( 1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 9 huruf e, terdiri atas :
- a. kawasan rawan tanah longsor;
- b. kawasan rawan gelombang pasang;
- c. kawasan rawan banjir;
- d. kawasan rawan gerakan tanah; dan
- e. kawasan perubahan peruntukan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis (DPCLS).
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar pada Kecamatan Tatapaan (Desa Rap-rap, Sondaken, Wawona, Popareng, Wawontulap dan Paslaten), Kecamatan Tumpaan (Desa Munte, Lelema dan Tangkunei), Kecamatan Tareran (Desa Wuwuk, Wiau La.pi dan Lansot), Kecamatan Amurang Timur (Desa Ritey, dan Maliku) Kecamatan Amurang (Kelurahan Buyungon, dan Desa Ranoketang Tua), Kecamatan Amurang Barat (Kelurahan Rumoong Bawah, Desa -Elusan, Wakan dan Tewasen), Kecamatan Motoling Timur, Kecamatan Tenga, Kecamatan Kumelembuai, Kecamatan Sinonsayang, Kecamatan Motoling Barat, Kecamatan Motoling, Kecamatan Tompasobaru, Kecamatan Rarroyapo, l Kecamatan Maesaan, Kecamatan Modoinding, Kecamatan Suluun Tareran, dengan total luasan lahan ± 35593 ha;
•
•
•
,
- (3) Kawasan rawan gelombang pasang/tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di sepanjang kawasan pesisir pantai yang rnengalami, hempasan gelombang laut yang besar secara tiba-tiba, yakni berada di pesisir pantai Kecamatan Tatapaan , Kecamatan Amurang Timur, Kecamatan Amurang Barat, Kecamatan Amurang, Kecamatan Tenga dan Kecamatan Sinonsayang, dengan luas keseluruhan ± 17 .598 ha;
- (4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di dataran rendah di muara sungai di Desa. Poigar (Kecamatan Sinonsayang), Kelurahan Buyungon, Ranoyapo, Bitung, dan Uwuran Satu (Kecamatan Amurang), Kelurahan Pondang, dan Ranomea (Kecamatan Amurang Timur), Desa Teep, Kapitu, dan Kelurahan Kawangkoan Bawah (Kecamatan Amurang Barat), Desa Pontak Satu, dan Poopo (Kecamatan Ranoyapo), Desa Bajo (Kecamatan Tatapan), Desa Matani, Tumpaan Baru, Popontolen dan Desa Lelema (Kecamatan Tumpaan), Desa Tawaang (Kecamatan Tenga), dengan luas keseluruhan ± 591,6.5 ha;
- (5) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d, terdapat di Gunung Soputan; dan
- (6) Kawasan perubahan peruntukan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bemilai strategis (DPCL) sebagaimana dimaksud pada ayat . . (1) huruf e, terdapat di Kabupaten Minahasa Selatan ± 92,90 Ha.
Paragraf 6 Kawasan Ltndung Geologi
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 25

.
- ( 1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, terdiri atas :
- a. kawasan cagar alam geologi;
- b. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
- c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, yaitu kawasan keunikan bentang alam, terdapat di Desa Tawaang Kecamatan Tenga dengan potensi panas bumi hingga ke pesisir pantai;
- (3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kawasan rawan letusan gunung berapi Gn. Soputan, termasuk dalam zona bencana I (bahaya) dan zona bencana II (waspada). Ka wasan rawan letusan gunung berapi Zona I terdapat di Amurang (Ranoketang , Tua) dan Amurang Timur (Kota Menara) dengan luas keseluruhan diperkirakan sekitar 9034, 155 ha dan untuk Zona II terdapat di Desa Ranoketang Tua, Kelurahan Lewet, Bitung, Buyu.ngon, Uwuran Dua, Uwuran Satu dan Ranoyapo (di Kecamatan Amurang, Kelurahan Ranomea, dan Pondang (di Kecamatan Amurang Timur) dengan luas keseluruhan diperkirakan ± 5.365,255 ha ;
.
- b. kawasan rawan gempa bumi, terdapat di Sesar Amurang - Belang;
- c. kawasan yang terletak di zona patahan aktif, terdapat di sepanjang garis sesar Desa , Matani, Popontolen, Lelema dan Munte (Kecamatan Tumpaan), Kelurahan Buyungon, Lewet, dan Desa Ranoketang Tua (Kecamatan Amurang), Rumoong Bawah (Kecamatan Amurang Barat] Desa Tondey Satu, Ranaan Baru Satu, dan Desa Toyopon (Kecamatan Motoling Barat), Desa Mokobang (Kecamatan Modoinding), Desa Temboan (Kecamatan Maesaan), Desa Raraatean, Sion, Pinaesaan (Kecamatan Tompasobaru), dengan luas keseluruhan ± 2.094,21 ha;
- d. kawasan rawan tsunami dan abrasi, terdapat di pesisir pantai Kecamatan Tatapaan, Kecamatan Amurang Timur, Kecamatan Amurang, Kecamatan Amurang Barat, Kecamatan Tenga dan Kecamatan Sinonsayang, dengan luas keseluruhan ± 1 7. 598 ha.
- (4) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu kawasan sempadan mata air yang terdapat di SMA Pinaling Kecamatan Amurang Timur, Pegunungan lolombulan Kecamatan Kumelembuai dan Kecamatan Tenga.
Paragraf 7 Kawasan Lindung Lainnya
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 26

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, yaitu terumbu karang, terdapat di wilayah perairan yakni Kawasan Konservasi Laut di perairan pesisir Kecamatan Sinonsayang dengan luas ± 219,7 ha yang berfungsi sebagai daerah perlindungan laut berbasis masyarakat untuk melindungi ekosistem terumbu karang.
Bagian Ketiga Kawasan Budidaya
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 27

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat ( 1), terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman;
•
•
•
•
•
•
·
1.
J.
- kawasan peruntukan lainnya; dan
- kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
Paragraf 1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 28

- (1) Kawasan Peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, terdiri atas :
- a. kawasan hutan produksi terbatas; dan
- b. kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas ± 10.985 ha terdiri atas:
- a. Hutan Produksi Terbatas (HPT) Gn. Surat Kecamatan Ranoyapo dan Kecamatan Tompasobaru dengan luas ± 6747 ha;
- b. HPT Gn. Sinonsayang ' di Kecamatan Sinonsayang, Motoling dan Ranoyapo dengan luas ±.3665 ha;
- c. HPT Gn. Lolombulan di Kecamatan Tenga dengan 1:uas ± 464 ha;
- d. HPT Mintu Kecamatan Modoinding dengan luas ± 108 ha;
- e. HPT Sungai Togop; dan
- f. HPT Gunung Simbalang.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap .sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .. huruf b seluas ± 16.597 ha meliputi:
- a. Hutan Produksi (HP) Inobonto-Poigar terdapat di Kecamatan Modoinding, Kecamatan Tompasobaru, Kecarnatan .t&lt;anoyapo dan Sinonsayang (Poigar) dengan luas ± 7.473,00 ha; dan
- b. HP Sungai Ranoyapo terdapat di Kecamatan Ranoyapo, Kecamatan Motoling dan Kecamatan Tenga dengan luas ± 8.549,00 ha.
Paragraf 2 Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi Kecamatan Modoinding, Tompasobaru, Tareran, Ranoyapo Motoling dan Tenga\_dengan\_luas + 2225 ha;
dan
- (2) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdapat pada lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan dan menanaminya dengan tanaman-tanaman.
Paragraf 3 Kawasan Peruntukan Pertanian
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 30

- Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, te;diri ata � : ( 1)
- a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
- b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
- c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
- d. kawasan peternakan.
- Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, terdapat di Kecamatan Maesaan, Motoling Barat, Ranoyapo, Sinonsayang, Tatapaan, Tenga, Tompasobaru, Tumpaan, Motoling Timur, Tareran, Kumelembuai, Motoling, dan Kecamatan Suluun Tareran dengan luas keseluruhan ± 13.312,00 ha, dan kawasan Agropolitan Modoinding. (2)
- Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan berkelanjutan di Kecamatan Tumpaan, Tatapaan, Tompasobaru, Maese.an, Ranoyapo, dan Tenga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dengan luasan ± 11.144 ha, dan pengembangan kawasan Agropolitan Modoinding. (3)
- serta budidaya tanaman semangka dan nanas Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada I ayat (1) huruf b, dengan komoditas utama kentang, daun bawang, tomat, kubis, wortel dan buncis tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan luas keseluruhan ± 27.879,94 ha, komoditas buah rambutan dan durian (4) di Kecamatan Sinonsayang dan Tumpaan, .. mangga, duku/langsat, durian, pisang, dikembangkan di Minahasa Selatan;
- (5) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, tersebar di 17 Kecamatan, yaitu Modoinding, Arhurang Barat, Amurang, Amurang Timur, Maesaan, Motoling Barat, Ranoyapo, Sinonsayang, Tatapaan, Tenga, Tompasobaru, Tumpaan, Motoling Timur, Tareran, Kumelembuai, Motoling dan Suluun Tareran dengan luas keseluruhan ± 72.817,4 ha, komoditas utama kelapa, cengkih, pala clan kakao;
- (6) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf d, dengan komoditas utama sapi, babi, ayam dan kambing tersebar di . seluruh kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering vaitu ± 27 .879 ha dengan ketentuan berupa kawasan yang secara teknis dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan peternakan dengan meminimalisir dampak pencemaran, yaitu minimal 500 m dari lokasi permukiman terdekat.
· P � ragraf 4 Kawasan Peruntukan Perikanan
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
,
- b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
- c. kawasan pengolahan ikan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kawasan untuk pengembangan kegiatan perikanan tangkap jalur lA, terbagi pada penangkapan di perairan ZEE (314.981 km 2), penangkapan di perairah 12 mil (190.000 km 2), dan penangkapan di perairan 4 mil (52.000 km-]. Kawasan perikanan t:angkap didukung oleh lokal budidaya air laut di Tatapaan.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kawasan yang secara teknis sesuai untuk pengembangan kegiatan budidaya perikanan laut dan budidaya perikanan darat dan kawasan perikanan air payau. Budidaya perikanan air laut terdapat dan diarahkan di Kecamatan Tatapaan, dan terdapat di Kecamatan Amurang Barat Desa Teep, dengan luas keseluruhan ± 3.570 ha.
- e. Kawasan budidaya perikanan air tawar meliputi sawah, kolam dan perairan umum dengan luas ± 1.596 ha yang terdapat di:
1. Tompasobaru (pembibitan);
2. Maesaan, Ranoyapo, Radey (Tenga);
3. Ongkaw (Sinosayang);
4. Danau Mokobang di Modoinding; dan
5. tersebar di kecamatan lainnya.
- b. Kawasan budidaya perikanan air payau adalah kawasan yang secara teknis sesuai untuk pengembangan budidaya perikanan air payau di tambak sepanjang pantai yang tersebar di Desa Bajo dan Desa Popareng Kecamatan Tatapaan dengan luas keseluruhan ± 391,8 ha;
- c. Kawasan budidaya perikanan laut meliputi kegitan budidaya rumput laut dan budidaya ikan sistem keramba jaring ap:ung dengan luas ± 2.550 ha yang terdapat di Kecamatan Tatapaan, Tumpaan, Amurang Timur, Amurang dan Amurang Barat.
13. Kawasan Pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: (4)
- a. kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Amurang di Kecamatan Amurang Barat; dan
- b. kawasan pengolahan hasil perikanan tangkap dan rumput laut di pesisir.
- (5) Pengelolaan ruang wilayah laut dilakukan melalui penetapan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil.
Paragraf 5 Kawasan Peruntukan Pertambangan
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 32

- (1) Kawasan pen:ntukan, pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, bukan logam dan batuan;
- b. kawasan peruntukan pertambangan panas bumi; dan
- c. kawasan Peruntukan Pertambangan Rakyat
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud ayat ( 1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan Pertambangan Emas terdapat di:
1. Kecamatan Motoling, Motoling Timur dan Motoling Barat seluas ± ·21.210 ha;
2. Kecamatan Tompasobaru seluas ± 3. 500 ha;
3. Kecamatan Tatapaan dan Tumpaan seluas ± 6.370 ha;
4. Kecamatan Ranoyapo seluas ± 4.000 ha;
5. Kecamatan Kumelembuai seluas ± 3.500 ha;
6. Kecamatan Amurang Barat, Tenga, Sinonsayang dan Maesaan seluas ± 1. 500 ha.
- b. pasir Besi terdapat di:
14. I 1. Kecamatan Tumpaan seluas ± 1. 563 ha;
2. Kecamatan Amurang Timur seluas ± 1.743 ha;
3. Kecamatan Amurang Barat seluas ± 1.401 ha;
4. Kecamatan Tenga seluas ± 6.243 ha; dan ,.
5. Kecamatan Sinonsayang seluas ± 4.050 ha;
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud ayat ( 1) huruf a terdiri atas:
- a. Belerang terdapat di Kecamatan Amurang Timur seluas ±50 ha;
- b. Batu Kapur terdapat di Kecamatan Sinonsayang seluas ± 500 ha;
- c. Batu dan Pasir terdapat di:
1. Kecamatan Sinonsayang seluas ± 225 ha;
2. Kecamatan Tenga seluas ± 250 ha;
3. Kecamatan Amurang seluas ± 1800 ha;
4. Kecamatan Amurang Timur seluas ± 50 ha;
5. Kecamatan Tumpaan seluas ± 750 ha;
6. Kecamatan Tatapaan seluas ± 1100 ha.
- d. Kaolin terdapat di Kecamatan Tompasobaru.
- e. Lempung terdapat di:
1. Kecamatan Kumelembuai seluas ± 250 ha; dan
2. Kecamatan Tenga seluas ± 250 ha.
- (4) Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi sebagaimana ayat (I) huruf b, terdapat di Kecamatan Modoinding, Tompasobaru dan Kecamatan Kumelembuai;
- (5) Kawasan wilayah pertambangan rakyat berupa pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan tersebar di seluruh wilayah kecamatan.
'
•
·
Paragraf 6 Kawasan Peruntukan Industri
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 h uruf f, terdiri atas :
- a. kawasan industri besar;
- b. kawasan industri sedang; dan
- c. kawasan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan industri besar sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf a, yaitu industri pengolahan hasil pertanian maupun industri manufaktur dengan luas keseluruhan ± 1.148 ha yang terdapat di kawasan industri Kawangkoan Bawah - Kapitu - Teep (di Kecamatan Amurang Barat) dan Tawaang - Radey - Sapa (di Kecamatan Tenga) dengan luas ± 497,637 ha.
- (3) Kawasan industri sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Rumah Panggung di Kecamatan Modoinding, Maesaan, dan Kecamatan Tompasobaru dengan luas ± 96,941 ha;
8. I b. Industri Perkebunan di Kecamatan Ranoyapo seluas ± 271 ha;
- c. Industri Perikanan di Kecamatan Sinonsayang, Tatapaan dan Amurang Barat seluas ± 72, 168 ha; dan
- d. Agro Industri (Cold Storage) di Kecamatan Modoinding dan Amurang . � Barat seluas ± 210,325 ha.
- (4) Kawasan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi : Agro industri rumah tangga di Kecamatan Amurang Barat, Kecamatan Tenga, Kecamatan Tatapaan, Kecamatan Sinonsayang dan Kecamatan Modoinding, Motoling, Tareran seluas ± 272,000 ha.
- (5) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan :
- a. memperhatikan daya dukung lingkungan baik yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Minahasa Selatan maupun wilayah yang berbatasan, seperti untuk rumah panggung agar tidak merambah kawasan hutan yang ada disekitamya; atau
- b. diperbolehkan jika ada upaya reforestasi.
Paragraf 7 Kawasan Peruntukan Pariwisata
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
- b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
- c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud ayat ( 1) huruf a, terdiri atas: (2)
- a. kawasan bersejarah benteng Portugis Amurang di Kecamatan Amurang Kelurahan Uwuran Satu;
- b. Wisata Bajo di Kecamatan Tatapaan;
- c. Batu Kapal di Kecamatan Tenga;
- d. Rumah Batu di Kecamatan Tompasobaru;
- e. Lumpang Batu di Kecamatan Maesaan, Kecamatan Motoling, Kecamatan Tompasobaru dan Kecamatan Ranoyapo;
- f. Waruga tersebar di Desa Popareng, Desa Popontolen, Desa Lelema, Desa Tangkuney, Desa Lopana, Desa Tumpaan, Desa Rumoong, Desa Kapoya, Desa Suluun dan Kelurahan Rumoong Bawah;
- g. Veil Box di Kecamatan Tumpaan; dan
- h. Batu Tumotowa Kelurahan Rumoong Bawah.
- Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas: (3)
- a. Tarnan Nasional Bunaken bagian Selatan, pantai Ben-hen pantai Popareng di Kecamatan Tatapaan;
- b. Daerah Perlindungan Laut Blongko di Kecamatan Sinonsayang;
- c. Pantai Moinit dan Hutan Bakau di Kecamatan Tenga;
- d. Parttai Sidate dan Pantai.Molinow di Kecamatan Tenga;
- e. Pantai Teletabis Boyong Pante Kecamatan Sinonsayang;
- f. Sungai Nimanga di Kecamatan Tumpaan (Arung .Jeram];
- h. Pantai Alar, Pantai Tandusang, Air Terjun Sendowan di Kecamatan Amurang Timur, dan Pantai Kambiow di Kecamatan Amurang;
- g. Batu Dinding di Kecamatan Amurang; ..
1. Air Terjun Popontolen, Air Terjun Tekaan Ever di Kecamatan . Tumpaan;
- J. Air Mujizat Lalumpe, Air Terjun Toyopon, Air Terjun Lalumpe, Air Terjun Tondey di Kecamatan Motoling;
- k. Air Terjun, Air Panas Niotakan di Kecamatan Tompasobaru;
1. Air Terjun Kumelembuai, Mata Air dari Batu di Kumelembuai, Mata Air Kumelesot di Kecamatan Kumelembuai;
- m. Air Terjun Desa Ritey dan Air Terjun Malulu di Kecamatan Amurang Timur;
- n. Air Terjun Desa Rumoong Bawah di Kecarnatan Amurang Barat:
- o. Air Terjun Desa Kinalawiran Kecamatan Tompasobaru;
- p. Air Terjun Desa Temboan Kecamatan Maesaan;
- q. Danau Mokobang di Kecamatan Modoinding;
- r. Danau Iloloy di Kecamatan Maesaan;
- s. Sungai Ranoyapo di Kecamatan Ranoyapo;
- t. Danau Moat di Desa Sinisir dan Kakenturan di Kecamatan Modoinding.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud ayat ( 1) huruf c, adalah peruntukan pariwisata religius yang terdiri atas:
- a. Bukit Doa Pinaling Kecamatan Amurang Timur;
- b. Wisata Agro di Kecamatan Modoinding (kawasan Agropolitan Modoinding dan Hamparan Tanaman Holtikultura serta Bukit Doa Kakentpran]; dan
- c. Wisata Agro Sasayaban di Kecamatan Amurang.
Paragraf 8 Kawasan Peruntukan Permukiman
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 35

- Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h terdiri atas: (1)
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan;
- b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan; dan
- c. kawasan untuk permukiman baru skala Kasiba/Lisiba.
- Kawasan peruntukan permukirnan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi : (2)
- a. klaster Manado-Tumpaan-Amurang, klaster Amurang -Poigar -lnobonto, klaster Amurang - Motoling - Tompasobaru, klaster Amurang - Kawangkoan; dan '
- b. kawasan ibukota kecamatan.
- Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi : (3)
- a. kawasan agropolitan Kecamatan Modoinding;
- b. kawasan minapolitan Kecamatan Tatapaan dan Amurang Barat; dan
- c. pemukiman yang terbentuk kawasan perdesaan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
- Kawasan peruntukan permukiman baru skala. kawasan siap bangun (kasiba)/lingkungan siap bangun (lisiba) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat dikembangkan di Kecamatan Tompasobaru, Maesaan, Kumelembuai, Sinonsayang, Tenga, Amurang Timur, Amurang Barat, Tumpaan dan Tatapaan. ## BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANO
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 42

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Pasal 43

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. · ,.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 44

- ( l) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupate n digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. a rah an sanksi.
Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonaai
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 45

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan .. wilayah, terdiri atas :
- a. kawasan sekitar prasarana transportasi;
- b. kawasan sekitar prasarana energi;
- c. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
- d. kawasan sekitar prasarana sumber daya air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalarn Lampiran-V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketlga Ketentuan Perizinan
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 46

.
..
- ( 1) Ke ten tuan perizman meru pakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 47

- (1) Jenis perizman terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2), terdiri atas:
- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. izin pengguna � n pemanfaatan tanah;
- d. izin mendirikan bangunan; dan
- e. izin perubahan penggunaan tanah.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e mengacu pada ketentuan peru ndarigundangan yang berlaku.
Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 48

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pem berian in sen tif dan pengenaan disinsen tif.
- (2) lnsentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 49

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
Bagian Kelima Arahan Sanksi
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 50

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaa.n sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
- b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik um um; dan/ atau pemanfaata.n ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosed ur yang tidak benar.
BAB VII - KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 51

Terhadap pelan � aran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/ a tau
1. denda administratif.
BAB VIII - KELEMBAGAAN
Pasal 52

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah/wilayah kabupaten di bidang penataan ruang, maka dibentuk dan ditunjang oleh satu sistem kelembagaan yaitu Badan Koordirrasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten yang bersifat Ad-Hoc.
- (2) Tugas, susunan organisasi; dan tata kerja BKPRD Kabupaten d iat u r dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kegiatan dan program yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dikoordinasikan oleh BKPRD Kabupaten.
- (4) Dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, maka diselesaikan melalui forum BKPRD Kabupaten.
BAB IX - PERAN MASYARAKAT
Pasal 53

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- c. memperoleh pergantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- g. mengajukan gugatan ganti rugi kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat
BAB IX - PERAN MASYARAKAT
Pasal 54

Dalam penataan ruang setiap orang wajib:
- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat berwenang;dan
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izm pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
Pasar55
- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 dilaksanakan dengan mernatuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.
Bagian Ketiga Peran Masyarakat
BAB IX - PERAN MASYARAKAT
Pasal 56

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.
•
•
Bentuk peran rnasyarakat pada tahap perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dapat berupa :
- a. memberikan masukan mengenai:
1. penentuan arah pengembangan wilayah;
2. potensi dan masalah pembangunan;
3. perumusan rencana tata ruang; dan
4. penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
- c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/ a tau sesama unsur masyarakat.
BAB IX - PERAN MASYARAKAT
Pasal 58

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 huruf b dapat berupa:
- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/ atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang q.dara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. kegiatan menjaga kepentingan pertanahan dan keamanan negara serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya alam;
- g. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingku ngan dan sumber daya alam;
- h. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
1. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.
BAB IX - PERAN MASYARAKAT
Pasal 59

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 huruf c dapat berupa:
- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan , pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
d
e
turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minima) di bidang penataan ruang; melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam ha! menernukan kegiatan pernanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/ atau masalah yang terjadi di' masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang; mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan mengajukan gugatan pembatalan izm dan/ atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.
BAB IX - PERAN MASYARAKAT
Pasal 60

- Peran masyarakat di bidang 'penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/ atau tertulis. (1)
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB IX - PERAN MASYARAKAT
Pasal 61

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah · daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
BAB IX - PERAN MASYARAKAT
Pasal 62

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
BAB IX - PERAN MASYARAKAT
Pasal 63

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan a tau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 64

- Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; (1)
- Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/ atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa selatan dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (Hrna) tahun; (2)
- Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Minahasa Selatan dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; (3)
- Adapun Kawasan Hutan yang sudah ditetapkan alih fungsi lahan oleh Menteri Kehutanan terdapat HPT Gn. Ambang 465,22 ha, Hutan Lindung (HL) Bakau Tanjung Walintow 17,50 ha, Areal Penggunaan Lahan (APL) Desa Kotamenara 75,41 ha, APL Liandok 194,63 ha, APL Desa Beringin I · desa Powalutan 34,93 ha, APL Desa Toyopon 276,97 ha, APL Desa Pelita 149,78 ha, APL Desa Liandok 213,03 ha, APL Desa Beringin dan Desa Powalutan 533,28 ha; (4)
- Untuk Desa Kotamenara dan HL Bakau Tanjung Walintow sebagai DPCLS .. (dampak penting cakupan luas bernilai strategis) menunggu pembahasan dengan DPR RI; (5)
- Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Rencana dan Album Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan dengan mekanisme holding zone terhadap kawasan yang diusulkan kepada Menteri Kehutanan; (6)
- Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah diatur dengan Peraturan Bupati. (7)
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 65

- Dengan berlakunya Peraturan Daerah mi, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. (1)
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: (2)
- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesu ai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
- l. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
3. untuk yang sudah .dilaksanakan pembangunannya dan tidak ' memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggara.kan tanpa izin dan I bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah im , akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah .ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan . ..
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 66

RTRW Kabupaten Minahasa Selatan akan digunakan sebagai pedoman pembangunan dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Selatan.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 67

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wiiayah, diatur Iebih Ianjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
Ditetapkan di Amurang
Pada tanggal
rL1 4 � tJn(Ar-
2014
BUPATI MINAHASA SELATAN,
CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU
Diundangkan di Amurang
pad a tanggal fLI A Grv.iTu r
2 0 1 4
SEKRETARIS DAERAH
..
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,
Drs. DANNY H. DENGAN, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 195810231981031012
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2014 NOMOR o, Jt. � 1 f'
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINS! SULAWESI UTARA: .J.. .. /2014
•
•
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Ayat ( 1)
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

ancaman. Yang dimaksud dengan "aman" atialah situasi masyarakat dapat menjalankan aktifitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai
Yang dimaksud dengan "nyaman" adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.
Yang dimaksud dengan "produktif' adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahtraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya samg.
Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.
PENJELASAN
Pasal 4

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang kabupaten. Yang dimaksud dengan "kebijakan penataan ruang di wilayah kabupaten" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan
!
J
:I
'
I
:I
I
ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Ayat(l)
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Ayat ( 1)
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Keterkaitan antara kawasan perdesaan dan perkotaan PKW dan PKL dapat diwujudkan antara lain dengan pengembangan kawasan agropolitan yang merupakan kawasan perdesaan dengan dominasi pertanian terpadu dan pengembangan desa-desa pusat
111
I'
pertumbuhan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dibanding dengan kawasan perdesaan lainnya.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

"Sistem jaringan prasarana utama" merupakan sistem penunjang untuk terlaksananya suatu proses kegiajan, yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antarkawasan perkotaan/kabupaten dalam ruang wilayah nasional, serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi in temasional.
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

Ayat ( 1)
Sistem janngan transportasi darat merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antar kawasan dan antar wilayah dalam ruang wilayah Kabupaten Minahasa Selatan. Pengembangan sistem ini dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antar pusat pelayanan serta mewujudkan keselarasan 'dan keterpaduan antara pusat pelayanan kegiatan dengan sektor kegiatan ekonomi masyarakat.
Klasifikasi jalan um um di Indonesia terbagi berdasarkan sis tern, fungsi, status, dan kelas. Berdasarkan sistem, jalan umum terdiri dari jalan primer dan jalan sekunder. Berdasarkan fungsinya jalan diklasifikasikan menjadi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa adalah klasifikasi jalan berdasarkan status. Sedangkan klasifikasi jalan berdasarkan kelasnya hanya meliput.i jalan bebas hambatan. Definisi, ciri-ciri dan ketentuan teknisnya telah diatur dalam Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar Pusat Kegiatan Nasional (PKN) atau antar Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Pusat Kegiatan Wila\_vah (PKW).
Huruf a
Huruf d
Jalan kolektor primer adalah jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan atau kawasan-kawasan berskala kecil dan atau pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup Jelas.
.
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
PENJELASAN
Pasal 13

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

Ayat(l)
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 15

Ayat(l)
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
BTS (Base Transceiver Station) berfungsi sebagai tempat/alat un tu k memproses, mengirim dan menerima signal frequensi untuk diteruskan kepada pengguna akhir.
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
..
I
I
I
Huruf a
Bendung adalah pembatas yang dibangun melintasi sungai yang dibangun untuk mengubah karakteristik aliran sungai. Dalam banyak kasus, bendung merupakan sebuah kontruksi yang jauh lebih kecil dari bendungan yang menyebabkan air menggenang membentuk kolam tetapi mampu melewa ti bagian atas bendung. Bendung mengizinkan air meluap melewati bagian atasnya sehingga aliran air tetap ada dan dalam debit yang sama bahkan sebelum sungai dibendung. Bendung bermanfaat untuk mencegah banjir, mengukur debit sungai, dan memperlambat aliran sungai sehingga menjadikan sungai lebih mudah dilalui.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas
Cukup Jelas.
Ayat(ll)
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Ayat ( 1)
Cukup Jelas.
Huruf b
Sistem sanitary landfill adalah metode standar yang dipakai secara intemasional, dimana penutupan sampah oleh lapisan tanah dilakukan setiap hari sehingga potensi gangguan yang timbul dapat diminimalkan.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Paaal 18
Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya, yang ditinjau dari berbagai sudut pandang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kabupaten apabila dikelolah oleh pemerintah daerah kabupaten dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi. ..
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf L
Kawasan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan.
Huruf c
Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi setempat.
Huruf d
Kawasan suaka alam dan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan peragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Kawasan cagar budaya adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi yang khas.
Huruf e
Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
Huruf f
Kawasan lindung geologi adalah kawasan lindung yang meliputi kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
Huruf g
Cuku p J elas.
PENJELASAN
Pasal 20

Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 22

Ayat(l)
Cukup Jelas.
Kawasan sempadan pantai, gans batas kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
kawasan sempadan sungai, garis batas kawasan terten tu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi Sungai.
Kawasan sekitar danau, garis batas kawasan tertentu sepanjang danau yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi Danau.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

Ayat(l)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Kawasan pantai berhutan bakau dan berpadang lamun adalah kawasan yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) dan padang lamun yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf a
Cukup Jelas
Hurufb
Cukup Jelas.
I
,,
Cukup Jelas.
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 24

Ayat(l)
Huruf a
Cuku p J elas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

Huruf a.
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 27

Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
...
.,
I
·I
Huruf g
Cukup Jelas.
Huruf h
Cukup Jelas.
Huruf i
Cukup Jelas.
Huruf j
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 28

Ayat(l)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cuku p J elas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
..
PENJELASAN
Pasal 30

Ayat(l)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 31

Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Yang dimaksud jalur penangkapan ikan lA yaitu meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 32

Ayat(l)
Huruf a
Cukup Jelas.
Hurufb
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 33

Ayat(l)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Kawasan industri adalah Kawasan khusus untuk kegiatan industri pengelolaan atau manufaktur; kawasan ini di lengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang yang disediakan oleh perusahaan kawasan industri.
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 34

Ayat ( 1)
Huruf a
Kawasan Peruntukan Pariwisata Budaya adalah jerns pariwisata yang dalam pengembangannya ditunjang oleh faktor kebudayaan sebagai potensi dasar yang didalamnya tersirat cita-cita adanya hubungan timbal balik antara pariwisata dan kebudayaan , sehingga keduanya akan meningkat secara serasi.
Huruf b
Kawasan Pariwisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
..
Huruf c
Kawasan Pariwisata Buatan adalah jenis pariwisata yang dalarn pengembangannya merupakan buatan manusia.
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
Huruf h
Cukup Jelas.
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
Hurufh
Cukup Jelas.
Huruf i
Cukup Jelas.
Huruf j
Cukup Jelas.
Huruf k
Cukup Jelas.
Huruf 1
Cukup Jelas.
Hurufm
Cukup Jelas.
Huruf n
Cukup Jelas.
Huruf o
Cukup Jelas.
Huruf p
Cukup Jelas.
Huruf q
Cukup Jelas.
Huruf r
Cukup Jelas.
Huruf s
Cukup Jelas.
Huruf t
Cukup Jelas.
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cuku p J elas.
PENJELASAN
Pasal 35

Ayat(l)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
I
I
I
I
I
11
,I
I
I
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf a
Cukup Jelas.
Hurufb
Cukup Jelas.
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 36

Ayat ( 1)
Huruf a
Cuku p J elas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
Huruf h
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
..
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 46

Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 47

Ayat ( 1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "izin prinsip" adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.
lzin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi.
Izin prinsip dapat berupa surat penunjukan penggunaan lahan (SPPL).
Huruf b
Yang dimaksud dengan "izin lokasi" adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.
Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.
Izin lokasi diberikan berdasarkan izm prinsip apabila berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku diperlukan izin pnnsip.
Huruf c
Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan.
Huruf d
Izin mendirikan bangunan meru pakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 48

Ayat ( 1)
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 49

Ayat(l)
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 50

Cukup Jelas.
Huruf a
Cukup Jelas.
Hurufb
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
..
·I
I
I
I
I
:j
I,
I
PENJELASAN
Pasal 51

Ayat(l)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup .Jelas.
Huruf h
Cukup Jelas.
Huruf i
Cukup Jelas.
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 52

Ayat ( 1)
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 53

Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 54

Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 55

Ayat(l)
Cukup Jelas.
Cukup Jela.s.
PENJELASAN
Pasal 56

Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 57

Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 58

Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cuku p J elas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup Jelas.
Huruf h
Cukup Jelas.
Huruf i
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 59

Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Cukup .Jelas.
PENJELASAN
Pasal 60

Ayat ( 1)
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 61

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 62

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 63

Ayat ( 1)
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 64

Ayat(l)
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 65

Ayat(l)
Cukup Jelas.
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 66

Cukup J elas.
PENJELASAN
Pasal 67

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 68

Cukup Jelas.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2014 NOMOR