Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 17 Oktober 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2014 NOMOR 42 TAHUN 2014
TENTANG
PANITIANASIONALPENYELENGGARASAILTOMINlTAHUN2015
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,
: a. bahwa dalam
rangka percepatan
pembangunan dan
pariwisata kesejahteraan pulau-pulau Tahun perlu Sulawesi
- pengembangan potensi sumber daya kelautan dan Indonesia guna mewujudkan peningkatan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan kecil, sekaligus menyemarakkan Hari Ulang Kernerdekaan Republik Indonesia ke 70, menyelenggarakan Sail Tornini Tahun 2015 di Provinsi Tengah;
b. bahwa sehubungan
dengan hal
sebagaimana tersebut
pada huruf a, perlu membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015; Penyelenggara
: Pasa14
ayat
(1) Undang-undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945; Tahun 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN
PRESIDEN
TENTANG
PANITIA
NASIONAL
PENYELENGGARA SAIL TOMINlTAHUN2015. Menetapkan NASIONAL PENYELENGGARA SAIL TOMINI TAHUN 2015.
Pasal1
(1)
Membentuk
Panitia
Nasional
Penyelenggara
Sail Tomini
Tahun
2015
2015. (2) Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun (1)
2. berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. (2) 2015
Pasal2
...
"
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
2
Pasal2
(1) Panitia
Nasional
Penyelenggara
Sail
Tomini
Tahun
2015
- mempunyai tugas: a. menyiapkan dan menyelenggarakan Sail Tomini Tahun Sail Tahun
- 2015; b. rnenyusun dan menyiapkan anggaran penyelenggaraan a dan menyelenggarakan Sail Tahun
- Sail Tomini Tahun 2015. b anggaran
(2) Penyelenggaraan
Sail
Tornini Tahun
2015
sebagaimana
- dimaksud pada ayat (1) huruf (a)meliputi: a. Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun sebagaimana
- Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70; b. Bhakti Sosial dan Pe1ayanan Kesehatan: Operasi Bhakti a Tahun
dan
- Surya Baskara Jaya, Operasl Bhakti Kartika Jaya, Operasi Bhakti Pelangi Nusantara serta Demonstrasij Sailing Pass; c. Pelayaran Lingkar Nusantara V; b. Pelangi Nusantara serta Demonstrasi /
- d. Percepatan Pembangunan Sarana c
dan Prasarana;
- e. Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara; d.
- f. Badan Usaha MilikNegara Bina Lingkungan e.
- g. Gerakan Membangun Kampung; f.
- h. Lintas Nusantara Remaja g.
dan
Pemuda
Bahari/Kapal
- Pemuda Nusantara; i. Ekspedisi Riset Kelautan; h dan Pemuda Bahari/ Kapal
- j. Reli Kapal Layar (Yacht Rally); i.
- k. Seminar Nasional dan Internasional; j.
1. Pengembangan Potensi Pariwisata,
Ekonomi
Kreatif dan
- Budaya; m. Gebyar Batik Tomini; 1 Potensi Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan
- n. Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara; m.
- o. Olahraga Bahari; n
- p. Pameran Potensi 0
Daerah;
- q. Festival Boalemo; p.
- r. Upacara Puncak Sail TorniniTahun 9
2015; dan
- s. Kegiatan lain yang disesuaikan perkembangan 1.
eli daerah.
- Kegiatan lain yang disesuaikan perkembangan di daerah.
(3) Dalam ...
Tomini;
PRESIDEN
REPUBI-IK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
3
(3) Dalam melaksanakan
tugasnya,
Panitia
Nasional
- Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 'bertanggung jawab kepada Presiden. (3) Tahun 2015 ` bertanggung jawab kepada Presiden
Pasa13
Kegiatan
penyelenggaraan
Sail
Tomini
Tahun
2015
tersebar pada beberapa daerah, dan Acara Puncak dilaksanakan Provinsi Sulawesi Tengah. Acara Puncak dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah.
di
Pasal4
Dalam melaksanakan
tugas
sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
2, Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 dapat mengikutsertakan, bekerja sarna, danj atau berkoordinasi dengan Kementerian danjatau Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait dan pihak lain yang dianggap perlu, Non Kementerian terkait dan pihak lain yang dianggap perlu.
Pasal5
(1) Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun
2015 terdiri
- dari Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana. (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri (1)
- dari Panitia Pelaksana Tingkat Pusat dan Panitia Pelaksana Tingkat Daerah. (2) Panitia Pelaksana Tingkat Daerah.
Pasa16
Panitia
Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun
2015 diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sekaligus merangkap sebagai Ketua Panitia Pengarah. merangkap sebagai Ketua Panitia Pengarah .
Pasal7 ...
Wakil Ketua
Anggota
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
-4 ~
4
Pasal7
Susunan keanggotaan
Panitia
Nasional
Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
a. Panitia Pengarah terdiri dari:
- Menteri Ketua
Koordinator
Bidang
Kesejahteraan
Wakil Ketua
- Rakyat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum I
dan Keamanan.
II
Menteri
Koordinator
Bidang
1. Menteri Luar Negeri;
2. Menteri Pertahanan;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Kehutanan;
5. Menteri Komunikasi dan lnfonnatika;
6. Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Negara Pemuda
dan
Olahraga;
9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Menteri Negara Badan Usaha
Milik
- Negara; 11. Menteri Sekretaris Negara; Usaha Milik
12. Menteri Negara
Perencanaan
- Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional; 13. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
14. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
15. Menteri Negara Koperasi dan
Usaha
- dan Menengah; 16. Sekretaris Kabinet;
17. Panglima
Tentara
Nasional lndonesia:
Kecil
,
18. Kepala ...
Perekonomian.
Penyelenggara
Sail Tomini
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
-
5
-
5
18. Kepala
Kepolisian
Negara
Republik
Pengelolaan da-i
- Bencana; 21. Kepala Badan lnformasi Geospasial; Nasional Penanggulangan
22. Kepala Badan Nasional
- Perbatasan; dan 23. Kepala Badan Kependudukan
- Keluarga Nasional. d2" Keluarga Nasional.
- Indonesia; 19. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Negara
- Modal; 20. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Koordinasi Penanaman
b. Panitia Pelaksana
Tingkat Pusat terdiri
dari:
Ketua
: Menteri Kelautan dan Perikanan.
Bidang
Kebudayaan, c.
Panitia...
: Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia. Kesejahteraan Rakyat.
: Deputi Bidang Koordinasi
Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Kernenterian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Sekretaris
I
Sekretaris
II
Wakil Ketua I
: Menteri Dalam Negeri.
Wakil Ketua 11
: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Wakil Ketua III
: Menteri Pekerjaan Umum,
Wakil Ketua IV
: Menteri Perhubungan.
Wakil Ketua V
: Menteri Pembangunan
Daerah Tertinggal.
Wakil Ketua VI
: Menteri Kesehatan.
Wakil Ketua VII
: Menteri Sosial,
Wakil Ketua VIII : Menteri Perumahan
Rakyat.
Wakil Ketua IX
: Kepala Staf Tentara
Nasional Indonesia,
Angkatan Laut.
Wakil Ketua X
: Sekretaris
Kementerian
Koordinator
Wakil Ketua IX
Wakil Ketua X
Panitia.
PRESIDEN
REPUBL.IK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
-
6
-
6
C. Panitia Pelaksana
Tingkat Daerah terdiri dari:
Anggota
:1.
Bupati Parigi Moutong;
2.
Walikota Palu;
3.
Bupati
Banggai;
4.
Bupati Banggai Kepulauan;
5.
Bupati
Banggai Laut;
6.
Bupati
Buol;
7.
Bupati Donggala;
8.
Bupati Morowali;
9.
Bupati
Morowali Utara;
10.
Bupati
Poso;
11.
Bupati
Sigi;
12.
Bupati Tojo Una-Una;
13.
Bupati Toli-Toli;
14.
Walikota Gorontalo;
15.
Bupati
Gorontalo;
16.
Bupati Bone Bolango;
17.
Bupati Boalemo; dan
18.
Bupati
Pohuwato.
Wakil Sekretaris
: Sekretaris
Provinsi Gorontalo.
Wakil Ketua
Ketua
: Gubernur
Sulawesi Tengah;
: Gubernur
Gorontalo;
: Sekretaris
Provinsi Sulawesi Tengah.
Sekretaris
Anggota
- 1
- 2.
- 3
- 4 .
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 1l.
- 14.
- 15.
- 17 ,
J.
Bidang ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
I.
Bidang
Upacara
Bendera
Peringatan
Hari
Ulang
Tahun serte
Wakil... Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Deputi Bidang Koordinasi Ketua IV.
Penanggulangan
IV. Bidang
Bhakti
Kesejahteraan
Rakyat
Nusantara:
Deputi Pengembangan Ketua
Kepemudaan,
Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kepala Kwartir Nasional Gerakan
Pramuka. Kepala Pimpinan Satuan Karya Bahan II Nasional Gerakan
Nasional. Satuan Bahari Nasional. Karya
Wakil Ketua
Wakil Ketua I
III. Bidang
Pelayaran
Lingkar
Nusantara
V:
Direktur Jenderal Billa Upaya Kesehatan, Nasional Indonesia Angkatan Laut.
Kementerian Kesehatan. Asisten Teritorial Kepala Staf Tentara
Nasional Indonesia Angkatan Darat. Asisten Operasi Kepala Staf Tentara
Nasional Indonesia Angkatan Udara. Sekretaris Utama Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional. dan Keluarga Berencana Nasional.
Wakil Ketua
IV
Wakil Ketua
III
Wakil Ketua
II
Wakil Ketua
I
n.
Bidang
Bhakti
Sosial
dan
Pelayanan
Kesehatan
Demonstrasif Sailing Pass: Ketua Asisten Operasi Kepala Staf Tentara Pelayanan Kesehatan sertz
- Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Ketua Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 di Salah Satu Pulau Terluar.
Pulau-pulau Kecil, Kernenterian Kelautan dan Perikanan.
Direktur
Jenderal
Potensi
Pertahanan,
Kementerian Pertahanan.
Wakil Ketua
Ketua
Wakil Ketua
Ketua
Wakil Ketua I
Wakil Ketua II
Wakil Ketua III
Wakil Ketua IV
Ketua
Wakil Ketua I
Wakil Ketua II
Ketua
Wakil,
PRESIDEN
REPU8LIK INDONESIA
Wakil Ketua I
Deputi Bidang Perumahan Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat.
Deputi Bidang Perumahan Formal, Kernenterian Perumahan Rakyat.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya, Kernenterian Pembangunan Daerah Tertinggal.
Deputi Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
Wakil Ketua
III
Wakil Ketua
II
Wakil Ketua 1
VI. Bidang Gerakan Membangun Kampung:
Ketua
Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Deputi Bidang Restrukturisasi dan
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Kabinet.
Wakil Ketua
II
Wakil Ketua
I
V. Bidang Badan UsahaMilik Negara Bina Lingkungan Tomini: V.
Ketua
Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Kesejahteraan Rakyat. Koordinator Kreatif, Bidang Ekonomi dan Menengah Kementerian Staf Ahli Bidang Usaha Kecil dan
Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosi:u dan Penanggu1angan Kemis~an, Kementerian Sosial.
Wakil Ketua
III
Wakil Ketua
II
PRESIDEN
REPU8L1K INDONESIA
-
9
-
Wakil Ketua IV
Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi,
Sekretaris Kementerian Riset Teknologi.
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Wakil Ketua
II
Wakil Ketua
I
VIII. Bidang Ekspedisi Riset Kelautan:
Ketua
Kementerian Agama. Direktur Jenderal Pendidikan
Kepala Dinas Potensi Maritim Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut.
dan Pendidikan Kementerian Kebudayaan. Direktur J enderal Pendidikan Tinggi,
Deputi Bidang Pemberdayaan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Pemuda,
Wakil Ketua
III
Wakil Ketua
II
Wakil Ketua
I
Ketua
VII. Bidang Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda BaharijKapal Pemuda Nusantara:
Kesejahteraan Rakyat. Bidang Koordinator Kernenterian Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak,
Direktur Jenderal Sumher Daya Kementerian Pekerjaan Umum.
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.
Wakil Ketua VI
Wakil Ketua V
Air
Pusat,
Islam, dan
Wakil ...
X.
Rektor
Universitas
Tadulako.
Badan Kepala
Penelitian
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua IV
III
IV
Pengembangan, Kementerian Kelautan Pengembangan, Kementerian Kelautan
IX.
Bidang
Reli Kapal Layar
(Yacht Rally):
Direktur Ketua IX.
Pengembangan
Jenderal
Ketua
Wakil Ketua
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Direktur Jenderal Pengawasan Kementeria Pariwisata, Destinasi I
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Bidang Seminar
Nasional dan Intemasional:
Deputi Bidang Ketua
Pendayagunaan
Ilmu
Bidang
Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rektor Universitas Negeri Gorontalo. Perikanan, dan Kelautan Sektor
Staf Ahli Menteri Koordinator
Kesejahteraan Rakyat Bidang Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana. Iklim dan Mitigasi Bencana
Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian Riset dan Teknologi. Kepala Badan Sumber Daya Manusia I
Wakil Ketua II
Wakil Ketua
III
Wakil Ketua
Ketua
Wakil Ketua I
Wakil Ketua III
XI.
Bidang
Pengembangan
Potensi
Pariwisata,
Ekonomi
Kreatii
Kementerian Jenderal Sekretaris Ketua dan Budaya: XI. Potensi Pariwisata, dan
Ketua
Wakil Ketua
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Direktur Jenderal Kebudayaan, I
Wakil Ketua [
Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Pendidikan dan Kebudayaan.
dan
Wakil.
'"1
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
-
10 -
10
dan
PRESIDEN
REPU8LIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
-
11
-
dan
Ekspor dan
Pariwisata,
Direktur
Jenderal
Pemasaran
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ekonomi
XV.
Bidang Festival Boalemo:
Ketua
Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Deputi Promosi Penanaman Modal,
Badan Koordinasi Penanaman Modal. Diretur Jenderal Pengolahan
Pemasaran Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Wakil Ketua
III
Wakil Ketua
II
Wakil Ketua
I
XIV.
Bidang Parneran
Potensi
Daerah:
Ketua Direktur
Jenderal
Pengembangan
Nasional, Kementerian Perdagangan. Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Deputi
Bidang
Pembudayaan
Olahraga,
- Kementerian Pemuda dan Olahraga. Deputi Bidang Prestasi Olahraga,
Kementerian Pernuda dan Olah.raga.
Wakil Ketua
XIII.
Bidang Olahraga Bahari:
Ketua
Direktur Jenderal Potensi Ketua
Pertahanan,
Kementerian Pertahanan. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa
Politik, Kementerian Dalam Negeri,
Wakil Ketua
XII.
Bidang Wawasan Kebangsaan
dan Bela Negara:
Kementerian Pariwisata dan Kreatif. Media, Desain dan Berbasis dan
Ekonomi Kreatif Iptek, Jenderal Ekonomi Direktur Wakii Ketua II
Wakil...
PRESIOE::N
REPU8LIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
-
12 -
Wakil Ketua
Direktur
Jenderal
Perikanan
Tangkap,
I
Karya,
Darat,
Dalarn
Parigi
XVIII.Bidang ...
Kelautan dan Perikanan. Asisten Logistik Kepala Staf Tentara
Nasional Indonesia Angkatan Darat. Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah.
Sekretaris Daerah Kabupaten
Moutong. Sekretaris Kota Palu, Parigi
Kementerian Jenderal Sekretaris Negeri. Dalam
Sekretaris .Jenderal Ketua
Kernenterian
Wakil Ketua V
WakiJ
Ketua
III
Wakil Ketua IV
WakiJ Ketua
II
Wakil Ketua
I
XVII.
Perlengkapan,
Akomodasi dan
Fasilitas
Urnum:
Kementerian Pekerjaan Umum. Direktur Jenderal Perhubungan Udara,
Kementerian Perhubungan. Direktur Jenderal Perhubungan
Kementerian Perhubungan. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian, Kernenterian Pertanian. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Marga, Kernenterian Pekerjaan Umum. Direktur Jenderal Bina
Wakil Ketua
V
Wakil Ketua
IV
Wakil Ketua
III
Wakil Ketua
II
Wakil Ketua
I
XVI.
Bidang
Percepatan
Pernbangunan
Sarana
dan
Prasarana:
Ketua Direktur Jenderal Cipta
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
Bupati Boalerno.
Wakil Ketua
II
Wakil Ketua III
PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA
-
13 -
Direktur Jenderal XVIII. Bidang Media, Humas, dan Dokumentasi: Ketua
Kementerian Pengendalian Mutu, Kelautan dan Perikanan. Kepala Badan Karantina lkan dan
Direktur Jenderal Perhubungan Kementerian Perhubungan.
Direktur Jenderal Bea dan Kementerian Keuangan.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Kementerian
Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.
Wakil Ketua IV
Wakil Ketua III
Wakil Ketua 11
Wakil Ketua
I
Ketua
XX. Bidang Kepelabuhanan, Kepabeanan, Karantina lmigrasi:
Asisten Operasi Republik Indonesia.
Kepala Kepolisian Negar«
Asisten Operasi Panglima Nasional Indonesia.
Tentara
Komunikasi dan Informatika. Kementeriu n Pubiik, Komunikasi Informasi da»
Direktur Jenderal Infonnasi d- r: Diplomasi Publik, Kementerian LU-'.r Negeri. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
Wakil Bupati
Parigi Moutong.
Wakil Ketua
Ketua
XIX.
Bidang Keamanan:
Wakil Ketua
II
Wakil Ketua
III
Wakil Ketua I
dan
Laut,
Cukai,
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-
14 -
XXI. Bidang Gebyar Batik Tomini:
dan
Konsuler, Kementerian Luar Negeri. Direktur Jenderal Protokol
Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Protokol, Pers dan Media.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
Bupati Parigi Moutong.
- Kesejahteraan Rakyat. Bidang Koordinator Kementerian Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga,
Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri.
Direktur Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet.
Ketua Yayasan Batik Indonesia.
Wakil Ketua
V
Wakil Ketua
IV
Wakil Ketua
III
Wakil Ketua
II
Wakil Ketua
I
Ketua
XXII. Bidang Acara Puncak:
Wakil Ketua
II
Wakil Ketua
I
Ketua
Pasal 8
- (1) Panitia Pengarah bertugas mernberikan arahan kepada Panitia Pelaksana Tingkat Pusat dan Panitia Pelaksana Tingkat Daerah,
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Tingkat Pusat bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengarah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Tingkat Daerah bertanggung jawab kepada Panitia Pelaksana Tingkat Pusat.
Pasal9
- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Sail Tomini Tahun 2015 dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Lembaga terkait tahun anggaran 2015;
I
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2015;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah KabupatenjKota tsrkait tahun anggaran 2015.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan Sail Tomini Tahun 2015 dapat dibiayai dari swasta serta sumber-surnber lain yang sah dan tidak mengikat, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PasallO
- (1) Ketua Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 kepada Presiden.
2. pelaksanaan tugas (1) disampaikan paling (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat lambat tanggal 31 Desember 2015.
N/A
Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Panitia NasionaJ Penyelenggara Sail TominiTahun 2015.
N/A
Pasal 12

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2000
TENTANG
PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM,
PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA
SERTA JANDA/DUDANYA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa dengan adanya perbaikan gaji pokok Hakim yang berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke atas yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1999 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama, maka terdapat perbedaan pensiun pokok antara yang dipensiun sejak bulan Agustus tahun 1999 dengan yang dipensiun sebelumnya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan kembali pensiun pokok bagi pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya yang dipensiunkan sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha negara dan Peradilan Agama dengan Peraturan Pemerintah;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
Menetapkan
:
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 19);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim PeradilanUmum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 16)
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA/DUDANYA.
N/A
Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1999:
- a. Pensiunan Hakim yang dipensiun sebelum bulan Agustus 1999, pensiun pokoknya disesuaikan menurut Daftar I-A sampai dengan Daftar I-Q sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini;
- b. Pensiunan Janda/Duda Hakim yang dipensiun sebelum bulan Agustus 1999, pensiun pokoknya disesuaikan menurut Daftar II-A sampai dengan Daftar II-Q sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemeri9ntah ini;
- c. Pensiunan Janda/Duda Hakim yang tewas dipensiun sebelum bulan Agustus 1999, pensiun pokoknya disesuaikan menurut Daftar III-A sampai dengan Daftar III-Q sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah ini.
N/A
Pasal 2

Pensiunan Hakim yang berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke atas dan pensiunan Janda/Duda yang pensiun pokoknya ditetapkan berdasarkan Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama, dibulatkan pensiun pokoknya sebagai berikut :
- a. bagi Hakim menurut Daftar IV-A sampai dengan Daftar IV-I sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Pemerintah ini;
- b. bagi Janda/Duda Hakim menurut Daftar V-A sampai dengan Daftar V-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Pemerintah ini;
- c. bagi Janda/Duda Hakim yang tewas menurut Daftar VI-A sampai dengan Daftar VI-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Pemerintah ini.
N/A
Pasal 3

Penyesuaian pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
N/A
Pasal 4

Selain pensiun pokok, kepada penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
N/A
Pasal 5

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.
N/A
Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Agustus 1999.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 21 Agustus 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 21 AGustus 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-4 - ttd. DJOHAN EFFENDI