PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 12 Tahun 2015
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN D!NAS
Berlaku: 23 Januari 2015
N/A
Pasal 5

- (1) Bagi Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah yang melakukan Perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar Daerah, SPT ditandatangani oleh Walikota.
- (2) Apabila Walikota berhalangan, SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wakil Walikota atas nama Walikota.
- (3) Dihapus.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 5 (lima) Pasal yaitu Pasal SA, Pasal SB, Pasal SC, Pasal SDdan Pasal SE, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Bagi Pejabat Eselon 11/b dan Eselon Ill (Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, Camat, Direktur RSUD, Kepala Kantor, Sekretaris KORPRI, Sekretaris KPU, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD, Lakhar BNK dan Kepala Lakhar BPBD) yang melakukan perjalanan dinas, baik dalam daerah maupun luar Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan, SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.
- (I) Bagi Pejabat Eselon lll/a (Sekretaris Dinas/Badan), Eselon Ill/b (Kabid Dinas/Badan), Eselon IV, Kepala Sekolah, Guru, Go! IV, Go! lll, Go! I/Il, TP-PKK, DWP, Ajudan/Patwal dan Masyarakat yang melaksana.kan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, SPT ditandatangani oieh Sekretaris Daerah.
- (2) Apabila Sekretaris Daerah berhalarigan, SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (!) ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang mem bidangi.
- (!) Bagi Pejabat Eselon lll/a (Sekretaris Dinas/Badan). Eselon Ill/b (Kabid Dinas/Badan), Eselon IV, Kepala Sekoiah, Guru, Go! IV, Gol III, Go! 1/Il, TP-PKK, DWP, Ajudan/Patwal dan Masyarakat yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah atau perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, SPT ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.
- (2) Apabila Asisten Sekretaris Daerah yang mernbidangi berhalangan, SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (!) ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit Kerja.
- (!) Bagi Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah yang melakukan perjalanan dinas luar negeri, SPT ditandatangani oleh Walikota.
- (2) Apabila Walikota berhalangan, SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (!) ditandatangani oleh Wakil Walikota atas nama Walikota.
- (!) Bagi Pejabat Eseion Il/b, Eselon III, Eselon IV, Kepala Sekolah, Guru, Go! IV, Gol Ill, Go! I/II, TP-PKK, DWP, Ajudan/Patwal dan Masyarakat yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri, SPT ditandatangani oleh Walikota.
- (2) Apabila Walikota berhalangan, SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (!) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan I (satu) Pasal yaitu Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 6

A
Tata cara penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal SA, Pasal 58, Pasal SC, Pasal SD dan Pasal SE dan Pasal 6 mengacu pada ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas yang berlaku.
4.
Ketentuan Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (10) dan ayat (11) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (12), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 20

- (1) Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu, untuk hari minggu dan hari libur nasional tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk koordinasi dan/atau konsultasi, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kecuali ada pertimbangan lain dan disertai perintah tertulis dari Sekretaris Daerah berupa disposisi.
- (3) Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk koordinasi dan/atau konsultasi, dilaksanakan hanya oleh 1 (satu) orang setiap SKPD / Unit Kerja kecuali ada pertimbangan lain dan disertai perintah tertulis dari Sekretaris Daerah berupa disposisi dengan maksud dan tujuan yangjelas untuk berkonsultasi/koordinasi.
- (4) Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk koordinasi dan/atau konsultasi hanya dilaksanakan oleh Pejabat yang memegang Jabatan Struktural kecuali ada pertimbangan lain dan disertai perintah tertulis dari Sekretaris Daerah berupa disposisi dapat mengikutsertakan staf/fungsional.
- (5) Perjalanan Dinas dalam rangka studi banding dan/atau kunjungan kerja, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPD oleh Pejabat yang berwenang.
- (6) Perjalanan Dinas dalam rangka studi banding dan/ atau kunjungan kerja harus terlebih dahulu mengirim pemberitahuan berupa surat resmi ke daerah tujuan, dan daerah tujuan mengirim kembali pemberitahuan melalui surat resmi untuk menerima pelaksanaan studi banding dan/atau kunjungan kerja dimaksud.
- (7) Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri rapat, sosialisasi, rekonsiliasi, seminar, workshop, kursue, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, yang harus menyetor biaya kontribusi, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPD oleh Pejabat yang berwenang dengan mengacu pada surat/undangan/pemberitahuan resmi dari Kementerian/Departemen/Lembaga Pemerintah yang pelaksanaannya dilaksanakan di Gedung/Kantor Pemerintah dan diberikan Uang Harian sesuai jumlah hari yang tercantum dalam SPT dan SPD dengan mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (8) Apabila perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat, sosialisasi, rekonsiliasi, seminar, workshop, kursus, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan terdapat biaya kontribusi yang harus disetor oleh pelaksana perjalanan dinas, maka biaya kontribusi tersebut tidak dapat dimasukkan dalam komponen biaya perjalanan dinas tetapi dianggarkan tersendiri dalam APBD.
- (9) Dilarang mengikuti kegiatan rapat, sosialisasi, seminar, workshop, kursus, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Lembaga/Organisasi Non Pemerintah yang pelaksanaan bertempat di hotel-hotel dan/atau tempat lain selain gedung/kantor Pemerintah.
- (10) Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti kegiatan/event Intemasional/ nasional, seperti pelaksanaan pameran, Kata Sehat, Adipura dan lain-lain, hanya boleh diikuti paling banyak 5 (lima) orang, kecuali ada pertimbangan lain dan perintah tertulis dari Sekretaris Daerah berupa disposisi.
- (11) Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti rapat kerja/teknis, seminar, sosialisasi, evaluasi kegiatan, dan lain-lain yang dilaksanakan antar SKPD, Kabupaten/Kota dan/atau lingkup Provinsi Sulawesi Utara, hanya boleh diikuti oleh paling banyak 3 (tiga) orang yang yang berkaitan langsung dengan bidang tersebut, kecuali ada pertimbangan lain dan perintah tertulis dari Sekretaris Daerah berupa disposisi
- (12) Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan pada hari minggu dan/atau hari libur nasional apabila untuk menghadiri rapat/ sosialisasi yang sifatnya resmi/ pen ting yang diselenggarakan oleh Kementerian/Departemen/Lembaga Pemerintah, dimana waktu pelaksanaannya sesuai surat/ undangan dimulai pada hari sen in atau hari kerja sesudah hari libur nasional.
- (13) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan, disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (31, ayat (4), ayat (10) dan ayat (11) dilakukan oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bi tung.
Ditetapkan di Bitung Pada tanggal
23 Januari 2015
Diundangkan di Bitung Pa al 2" J'a nu a ... i 2()1 c; ... , �
, '· ,,! D ·. ,.,;-
BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2015 NOMOR 12