PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 2 Tahun 2016
Tentang IZIN MENARA TELEKOMUNIKASI
Berlaku: 2 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang:
SAL INAN
BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,
- a. bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi;
- b. bahwa mendirikan bangunan menara telekomunikasi dan penggunaannya harus memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan, dan estetika lingkungan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Izin Pendirian Menara Telekomunikasi materinya dipandang tidak bersesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan dasar mengingatnya terdapat peraturan perundangundangan yang sudah tidak berlaku lagi sehingga perlu diganti untuk mewujudkan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c, Pasal 13 ayat (4) huruf a, dan Pasal 15 ayat (1) yang diuraikan dalam Lampiran Huruf C tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota berwenang untuk Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupateny kota;
sebagaimana
pertim bangan
berdasarkan
- e. bahwa
2
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf cdan huruf d maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Menara Telekomunikasi;
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentangBangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7 9
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
3
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
4. informatika Nomor tentang Pedoman Menara Bersama 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan 02/PER/M.KOMINFO/ 03/2008 Pembangunan dan Penggunaan Telekomunikasi;
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 ; Nomor 07/PRT/M/2009 ; Nomor 19/PERM/M.KOMINFO/03/2009 Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 17);
Dengan Persetujuan Bersama
BUPATIBALANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN dan
4
MEMUTUSKAN
:
: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENARA TELEKOMUNlKASI. Menetapkan
PENJELASAN
Pasal 1 Cukup jelas.

<!-- formula-not-decoded -->Pasa13Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.<!-- formula-not-decoded --><!-- formula-not-decoded --><!-- formula-not-decoded -->Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.## Pasal7Yang dimaksud bukan dasar untuk kegiatan operasional menara adalah izin menara telekomunikasi merupakan murni izin prinsip untuk memperoleh izm mendirikan bangunan menara. Terkait dengan operasional menara seperti halnya izin penggunaan frekuensi atau sonar radio menara BTS merupakan izin yang lain dan sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dinyatakan dalam Peraturan Daerah agar kedepan tidak ada alasan terkait bahwa penyedie /pengelola belum mendapatkan izin lainnya lantas tidak mengoperasikan menaranya, Dengan demikian ditegaskan dalam Peraturan Daerah ini masa waktu bahwa menara yang tidak digunakan selama waktu tertentu wajib dikembalikan kepada fungsi ruang sebagaimana asalnya.## Pasal8Cukup jelas.## Pasa19Ayat (1)Cuku p jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan penanggung jawab perizinan adalah divisi atau bagian atau manajer dari organisasi Zbadan usaha pemohon izin yang mempunyai tugas penyelesaian administrasi perizinan pendirian menara.Ayat (4)Cukup jelas.Pasa110 Cukup jelas.## PasalllAyat (1)Cuku p jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal

12 Cukup jelas.

Pasa113Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 14

Hurufb Surat persetujuan mayoritas warga masyarakat yang berada dalam radius ketinggian menara harus berdasarkan hasil musyawarah yang demokratis yang difasilitasi oleh LurahjKepala Desa, dengan ketentuan bahwa seluruh warga masyarakat yang rumah atau lahannya berbatasan lansung dengan titik lokasi menaraharus memberikan persetujuannya.

radius pondasi
PENJELASAN
Pasal 16 Cukup jelas.

petir semua terhadap instalasi menara penggunaannya
PENJELASAN
Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal19Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.## Pasa120Ayat (1)CukupAyat (2)CukupAyat (3)Cukup## Pasa121Ayat (1)Cuku p jelas.Ayat (2)Cuku p jelas.Ayat (3)Cuku p jelas.Ayat (4)CukupAyat (5)Cukup## Pasa122Ayat (1)Cukup jelas.jelas.jelas.Ayat (2)Cuku p jelas.Ayat (3)CukupPasa123 Cuku p jelas.Pasa124 Cukup jelas.Pasa125 Cukup jelas.## Pasa126Ayat (1)Cukup jelas.jelas.Ayat (2)Cuku p jelas.Pasa127Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cuku p jelas.jelas.jelas.jelas.Pasa128Cukup jelas.Pasa129 Cukup jelas.Pasa130 Cukup jelas.Pasa131 Cukup jelas.Pasa132 Cukup jelas.Pasa133 Cukup jelas.Pasa134 Cukup jelas.Pasa135 Cukup jelas.Pasa136 Cukup jelas.Pasa137AyatAyat## Pasa138AyatAyatAyatAyatPasa139AyatAyat(1)Cukup jelas.(2)Cukup jelas.(1)Cukup jelas.(2)Cukup jelas.(3)Cukup jelas.(4)Cukup jelas.(1)Cukup jelas.(2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Cukup jelas.## Pasa140Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cuku p jelas.Pasa141Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cuku p jelas.## Pasa142Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.## Pasa143Ayat (1) Penggunaan secara bersama peruntukan sebuah menara akan memberikan kepastian usaha bagi investor telekomunikasi selain itu akan memberikan suatu efisiensi dan efektivitas serta menghindari terjadinya persaingan usaha yang dapat membawa implikasi pada pendirian menara secara tidak tertib dan berlebihan dan menjadikan penataan ruang daerah tidak teratur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.## Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cuku p jelas.Pasa144Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cuku p jelas.## Pasa145Ayat (1) Yang dimaksud dengan jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobil Switching Center (MSC), dan Base Station Controller (BSC). Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cuku p jelas.## Pasa146Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cuku p jelas.## Pasa147Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Pasa148Ayat (1)Cuku p jelas.Ayat (2)Cuku p jelas.Pasa149 Cukup jelas.Pasa150Ayat (1)Cukup jelas.Cukup jelas.Ayat (2) Ayat (3)Cukup jelas.Pasal51Cukup jelas.Pasa152Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal53Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cuku p jelas.Pasal54Cukup jelas.Pasal55Cukup jelas.Pasal56Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal57 Cuku p jelas.Pasa158Cukup jelas.TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENBALANGANNOMOR 116