Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 58 Tahun 1958
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI KERINCI PROVINS! JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NO MOR TAHUN 2015
TENT ANG
PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DAN B3
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KERINCI,
- a. bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan sehingga dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia, oleh karenanya perlu pengelolaan dan pengendalian yang baik;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan Limbah Cair dan Bahan Berbahaya Beracun perlu pengaturan mengenai pengelolaan dan pengendalian yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Limbah Cair dan B3;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1975 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat II dalam Lingkungan Dae rah Swan tantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia N omor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor S06'.i):
..
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 1999 tentan Tata Cara Perizinan Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI dan BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DAN B3.
Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabu paten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bu pati adalah Bu pati Kerinci.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pekerjaan umum.
6. Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Lingkungan Hidup.
7. SKPD Perizinan adalah SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perizinan di Daerah.
8. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD, adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada SKPD yang Berwenang yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Air adalah semua air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah, kecuali air lau t dan fosi.
11. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair.
12. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman/ real estate, rumah makan/ restaurant, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
13. Pengelolaan air limbah merupakan suatu upaya terpadu yang terdiri atas pengolahan, Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian air limbah.
14. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan air limbah domestik.
15. Instalasi Pengolah Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
16. IPAL Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik secara terpadu dari air suatu wilayah sehingga memenuhi baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan.
17. Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat adalah suatu sistem jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat pengolahan.
18. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
19. Badan Air adalah tempat atau wadah di atas permukaan daratan yang berisi dan/ atau menghasilkan air, yaitu rawa, danau, sungai, waduk, dan saluran air.
20. Baku mutu air limbah adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam air limbah untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
21. Mutu Air Sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dan atau upaya lainnya dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
22. Daya Tampung Beban Pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
23. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
24. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat 83 adalah zat, energi, dan/ atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/ atau merusak lingkungan hid up, dan/ atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain ..
25. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah 83 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung 83.
26. Limbah 83 dari sumber tidak spesifik adalah limbah 83 yang pada umumnya berasal bukan dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi, pelarutan kerak, pengemasan, dan lain-lain.
27. Limbah 83 dari sumber spesifik adalah limbah 83 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan berdasarkan kajian ilmiah.
28. Limbah 83 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi adalah limbah B3 yang tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali termasuk sisa kemasan limbah 83 dan bahan-bahan kimia yang kadaluarsa.
29. Badan usaha adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Limbah 83 sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang bersumber bukan dari kegiatan sendiri dan dalam kegiatan akte notaries pendirian badan usaha tertera bidang atau sub bidang pengelolaan Lim bah 83.
30. Pengelolaan Limbah 83 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/ atau penimbunan.
31. Pengendalian pencemaran Limbah 83 adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan akibat Limbah 83 yang merupakan bagian dari pengelolaan Limbah 83.
32. Penghasil Limbah 83 adalah setiap orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah 83.
..
| 34. | Penyimpanan Limbah 83 adalah kegiatan menyimpan Limbah 83 yang dilakukan oleh penghasil Limbah 83 dengan maksud menyimpan sementara Limbah 83 yang beracun. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | Pengangkutan Limbah 83 adalah kegiatan pemindahan Limbah 83 dari penghasil Limbah 83 sebelum diserahkan kepada pemanfaat Limbah 83, Pengolah Limbah 83 dan/atau penimbun Limbah 83 .. |
| 36 | Pengolah Limbah 83 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan Limbah 83. |
| 37 | Penimbunan Limbah 83 adalah suatu kegiatan menempatkan Limbah 83 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. |
| 38 | Pengelola Limbah 83 adalah orang yang melakukanpengelolaan Limbah 83. |
| 39 | Penimbun Limbah 83 adalah badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan penimbunan Limbah 83 yang berizin. |
| 40 | Penyimpanan Limbah 83 adalah kegiatan menyimpan Limbah 83 yang dilakukan olehpenghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolahdan/atau penimbun Limbah 83 berizin dengan maksud menyimpan sementara. |
| 41 | Tempat Penyimpanan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat untuk menyimpan sementara Limbah 83 dalam waktu singkat. |
| 42 | Pengumpulan Limbah 83 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah 83 dari penghasil Limbah 83 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah 83 skala daerah. |
| 43 | Pengangkutan Limbah 83 adalah suatu kegiatan pemindahan Limbah 83 dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau dari pemanfaat dan/atau daripengolah ke pengumpul dan/ atau ke pemanfaat dan/ atauke pengolah dan/atau ke penimbun Limbah 83. |
| 44 | Reduksi limbah 83 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya danracun limbah 83, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan. |
| 45 | Pengolahan Limbah 83 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi Limbah 83 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/ atau sifat racun. |
| 46 | Penimbunan Limbah 83 adalah suatu kegiatan menempatkan Limbah 83 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. |
| 47 | Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya dampak negatif dari pengelolaan limbah 83 pada lokasi penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah 83 agar dapat disimpan dengan baik dan aman. |
| 48 | Izin adalah izin pengelolaan Limbah 83 yang meliputi Izin Penyimpanan Sementara, IzinPengumpulan, atau IzinLokasi Pengolahan Limbah 83. |
| 49 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. |
| 50 | Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/ atau kegiatannya diluar usaha dan/ atau kegiatan yang wajib |
51. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
52. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
53. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan izin pengelolaan Limbah 83.
54. Dokumen Limbah 83 adalah dokumen resmi kegiatan pengelolaan Limbah 83 yang ditandatangani oleh penghasil Limbah 83 dan pengelola Limbah B3 yang telah memiliki izin.
55. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh SKPD yang Berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemar.
56. Pemulihan lingkungan adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar Limbah 83 sehingga sesuai fungsinya kembali.
57. Tangki septik individual adalah tempat pengolahan air limbah domestik yang digunakan untuk rumah tangga sendiri tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan komunal atau terpusat.
58. Tangki septik komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik terpisah dengan jaringan perpipaan terpusat yang digunakan secara bersamasama oleh be berapa rumah tangga.
59. Izin adalah izin pembuangan air limbah yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
60. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
61. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
62. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
BAB II
Pasal 2

- (1) Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Cair dan 83 diselenggarakan dengan dengan asas :
- a. keterpad uan;
- c. kemanfaatan;
- d. keberlanjutan;
- e. efektivitas; dan
- f. partisipatif.
- (2) Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Cair dan B3, bertujuan untuk:
- a. mengendalikan aktifitas pembuangan limbah;
- b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya; dan
- c. meningkatnya upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
BAB II
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. Pengelolaan air limbah Domestik yang meliputi pengolahan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian air limbah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restaurant), rumah sakit, perhotelan, perkantoran, apartemen, asrama, perniagaan dan industri
- c. pengendalian Limbah B3 melalui perizinan pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten;
- b. pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya danberacun serta pengawasan pemulihan akibat pencemaranlimbah bahan berbahaya dan beracun oleh pemerintahdaerah;
- d. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kabupaten;
- f. penerbitan izin lokasi pengolahan limbah B3 dan izin penyimpanan sementara limbah B3 di Industri atau usaha suatu kegiatan.
- e. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat dan pelaksanaan penanganan kecelakaan pengelolaan Lim bah B3; dan
BAB III - WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

- ( 1) Pemerin tah Daerah berwenang dalam pengelolaan Lim bah Cair dan B3 yang dilaksanakan oleh Bu pati.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- b. penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten;
- a. pengelolaan kualitas air skala kabupaten;
- c. pemantauan kualitas air pada sumber air skala kabupaten;
- e. pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- d. pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupaten;
- f. penerapan sanksi administrasi skala kabupaten terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten/kota pada keadaan darurat dan / atau keadaan yang tidak terd uga lainnya;
- h. perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- g. pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kabupaten;
1. perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- J. menerbitkan izin penyimpanan sementara Limbah B3;
1. menerbitkan izin lokasi Pengolahan Limbah B3;
- k. menerbitkan izin pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten kecuali minyak pelumas atau oli bekas;
- m. nenaawasan oelaksanaan nenaelolaan Limbah B3:
- o. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat;
- p. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaanLimbah B3; dan
- q. melakukan kerjasama antar daerah dalam pengendaliandan pengelolaan Limbah B3;
BAB III - WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5

- (1) Wewenang dan tanggung jawab administrasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf 1 dilaksanakan oleh Kepala SKPD Perizinan.
- (2) Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, dan huruf q secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala SKPD terkait.
BAB IV - PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
Pasal 6

- (1) Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan melalui sistem pengolahan air limbah setempat dan/ atau terpusat.
- (2) Sistem pengelolalan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat.
- (3) Sistem pengelolaan dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.
BAB IV - PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
Pasal 7

- (1) Penggelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) terdiri atas tangki septik individual, tangki septik komunal, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal.
- (2) Petunjuk teknis pembuatan septik tank sebagaimana ersebut pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB IV - PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
Pasal 8

- (1) Jaringan pengumpul pada sistem pengelolaan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) adalah jaringan perpipaan yang terdiri dari:
- a. pipa persil/ sambungan rumah;
- b. pipa servis;
- c. pipa lateral/tersier;
- d. pipa cabang/ sekunder; dan
- e. pipa induk/primer.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem terpadu yang bermuara di IPAL terpusat.
BAB IV - PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
Pasal 9

- (1) Pipa persil/sambungan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) , r , 1 11 · · · .. .. ... · ..
- (2) Pipa servis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b adalah saluran yang menampung air limbah dari pipa persil ke pipa lateral/tersier.
- (3) Pipa lateral/tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c adalah saluran yang menampung air limbah dari pipa servis ke pipa ca bang/ sekunder.
- (4) Pipa cabang/sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d adalah saluran yang menampung air limbah dari pipa lateral/tersier ke pipa ind uk/ primer.
- (5) Pipa induk/primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e adalah saluran yang menampung air limbah dari pipa cabang/ sekunder ke IPAL terpusat.
- ( 1) Pengolahan air lim bah dilakukan melal ui pemanfaatan j aringan air lim bah.
- (2) Pemanfaatan jaringan air limbah dilakukan dengan membuat instalasi pengolahan air limbah setempat berupa tangki septik individual
- (3) Pembuatan tanksi septik individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada teknis sanitasi.
- (4) Dalam hal wilayah yang karena kondisi dan pertimbangan tertentu tidak dapat memanfaatkan jaringan air limbah domestik, pengolahan Air Lim bah dilakukan dengan membuat instalasi pengolahan air limbah setempat berupa tangki septik komunal atau IPAL komunal.
- (5) Pada wilayah yang dekat dengan badan air, pengolahan air limbah dilakukan dengan membangun IPAL komunal diatas lahan yang memungkinkan.
BAB IV - PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
Pasal 11

- ( 1) Pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik menjadi tanggung jawab penggunanya.
- instalasi sebagian Daerah dapat membangun beserta seluruh dan/atau terten tu, Pemerin tah air limbah domestik (2) Dalam hal pengolahan jaringann ya.
- (3) Pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dilaksanakan oleh pemohon dan/ atau pihak ketiga dengan pengawasan dari Dinas Pekerjaan Um urn.
BAB IV - PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
Pasal 12

- (1) Setiap orang atau Badan usaha dapat menyalurkan air limbah domestiknya kedalam instalasi pengolahan air limbah domestik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kapasitas dan jangkauannya.
- (2) Setiap orang atau Badan wajib melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum apabila akan membangun atau menyambung instalasi pengolahan air limbah domestik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
- (1) Orang pribadi atau Badan yang terjangkau oleh sistem pengolahan air limbah terpusat harus menyalurkan air limbah domestiknya ke jaringan air limbah terpusat.
- (2) Penyambungan air limbah domestik ke jaringan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan izin dari SKPD terkait.
- (3) Penyambungan pada jaringan air limbah terpusat dapat dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum atau pihak ketiga yang mempunyai kemampuan teknis dengan pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum;
- (4) Pembiayaan penyambungan pada jaringan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pemohon.
Bagian Keempat
Pemeliharaan dan Pengembangan Air Limbah
BAB IV - PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
Pasal 14

- ( 1) Pemeliharaan pipa persil/ sambungan rumah, pipa servis, dan kelengkapan pendukung dalam pengolahan air limbah domestik menjadi tanggung jawab pengguna.
- (2) Operasional dan pemeliharaan tangki septik individual, tangki septik komunal, dan IPAL komunal menjadi tanggungjawab pengguna.
BAB IV - PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
Pasal 15

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan sistem pengolahan air limbah terpusat pada Pipa Persil/Sambungan Rumah (SR) dan Pipa Servis termasuk kelengkapan pendukungnya.
BAB IV - PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap instalasi pengolahan air limbah setempat.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban secara berkala melakukan pemantauan terhadap kualitas pengolahan air limbah setempat.
Bagian Kelima
Penyedotan Air Limbah
- (1) Pemerintah atau Badan dapat menyediakan jasa pelayanan penyedotan air limbah.
- (2) Hasil penyedotan air limbah domestik wajib dibuang langsung ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang berada di IPAL terpusat.
- (3) Biaya penyedotan air limbah dibebankan kepada penggunajasa pelayanan.
8A8V
PENG ELOLAAN LIMBAH 83
Bagian Kesatu Limbah 83 Menurut Jenisnya
BAB IV - PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
Pasal 18

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah 83 Wajib melakukan pengelolaan Limbah 83 yang dihasilkan.
- (2) Jenis Limbah 83 menurut sumbernya meliputi:
- b. Limbah 83 dari sumber spesifik; dan
- a. Limbah 83 dari sumber tidak spesifik;
- c. Limbah 83 dari bahan kimia kadaluwarsa, tumpahan,sisa kemasan dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.
- (3) Jenis Limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4) Karakteristik Limbah 83 adalah:
- b. mudah terbakar;
- a. mudah meledak;
- c. bersifat reaktif;
- d. beracun;
- f. bersifat korosif;
- e. menyebabkan infeksi
- g. bersifat karsinogenik;
- i. bersifat mu tagenik.
- h. bersifat teratogenik; dan
- (5) Karakteristik limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila setelah melalui pengujian memiliki salah satu atau lebih reaksi maka digolongkan ke dalam limbah 83.
Bagian Kedua
Pengendalian
BAB IV - PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
Pasal 19

- (1) Subjek pengelolaan dan pengendalian Limbah 83 adalah orang yang menghasilkan dan/atau melakukan kegiatan pengelolaan Limbah 83.
- (2) Objek pengelolaan dan pengendalian Limbah 83 adalah kegiatan pengelolaan dan pengendalian Limbah 83 yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha yang meliputi reduksi Limbah 83, penyimpanan Limbah 83 dan pengumpulan Limbah 83 kecuali minyak pelumas bekas atau oli bekas.
- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan 83 dan/atau menghasilkan Limbah 83 wajib melakukan pengelolaan Limbah 83.
- (2) Pengelolaan Limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil Limbah 83 atau penghasil Limbah 83 menyerahkan pengelolaan Limbah 83 yang dihasilkannya kepada pengolah atau pemanfaat Limbah 83.
- (3) Dalam hal Limbah B3 yang telah kadaluarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan Limbah B3.
BAB IV - PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
Pasal 20

Bagian Ketiga
Pengelolaan
BAB IV - PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
Pasal 21

- ( 1) Pengelolaan dan Pengendalian Limbah B3 terdiri dari penyimpanan sementara Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lokasi, bangunan dan tata cara penyimpanan sementara Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Pemantauan dan Pelaporan
BAB IV - PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan Limbah B3 dan/atau kegiatan usahanya menghasilkan Limbah B3 yang sama secara terus menerus, wajib melakukan pengujian Limbah B3 paling kurang 1 (satu) kali selama kegiatan usaha tersebut dengan menyertakan hasil analisis laboratorium.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kegiatan, proses, dan/atau bahan baku yang mengakibatkan berubahnya sifat dan/ atau karakteristik Limbah B3 yang dihasilkan, maka penghasil Limbah B3 wajib melakukan pengujian kembali.
- (3) Pengujian Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui laboratorium lingkungan yang terakreditasi.
- (4) Hasil pengujian Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Kepala SKPD yang Berwenang.
BAB IV - PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
Pasal 23

- ( 1) Setiap orang yang karena kegiatannya menghasilkan Limbah B3 wajib: a. memiliki tempat penyimpanan sementara Limbah B3;
- b. melaksanakan pengelolaan Limbah B3, termasuk reduksi Limbah B3;
- c. memiliki sistem tanggap darurat;
- d. melaksanakan penanggulangan kecelakaan akibat Limbah B3; dan
- e. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat Limbah B3.
- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghasil Limbah B3 wajib membuat catatan tentang:
- a. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu dihasilkannya Limbah B3;
- b. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan Limbah B3 kepada pengelola berizin;
- c. nama pengangkut Limbah B3 yang melaksanakan pengmman kepada pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3;
- d. nama pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3 dengan melampirkan dokumen Limbah B3; dan
- e. neraca Limbah B3.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada kepala SKPD yang berwenang paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Format Neraca Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima Penyimpanan Limbah B3
BAB IV - PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
Pasal 24

- (1) Pemegang izin Penyimpanan Limbah B3 melakukan penyimpanan Limbah B3 paling lama :
- a. 90 hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg/hari atau lebih.
- b. 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg/hari untuk Limbah B3 kategori.
- c. 365 hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg/hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.
- d. 365 hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
- (2) Dalam hal limbah B3 yang dihasilkan adalah limbah B3 medis tertentu maka jangka waktu penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Setiap kegiatan pengeluaran limbah B3 dari TPS wajib dilaporkan kepada SKPD yang Berwenang.
BAB IV - PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
Pasal 25

- (1) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 hanya dapat dilaksanakan pada TPS Limbah B3 yang berada di dalam lokasi usaha dan/ atau kegiatannya.
- (2) Pemilihan lokasi TPS Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu mencegah dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitarnya.
- (3) TPS Limbah B3 dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis dan/atau karakteristik Limbah B3 yangsaling bersesuaian dan tidak akan menimbulkan dampak yang membahayakan.
Bagian Keenam Pengumpulan Limbah B3
BAB IV - PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
Pasal 26

- (1) Kegiatan pengumpulan Limbah B3 hanya diperbolehkan untuk jenis Limbah B3 yang dapat dimanfaatkan dan / atau telah memiliki kon trak kerj asama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun yang telah memiliki izin.
- (2) Kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (l)wajib memuat tanggung jawab masing-masing pihak apabilaterjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
- (3) Setiap orang dan/ atau badan usaha dapat melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 yang ditempatkan pada tempat pengumpulan Limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum menyerahkannya kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3 yang berizin.
- (4) Setiap orang dan/atau badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki:
- a. laboratorium analisis atau alat analisis Limbah B3 dilokasi keziatan
- (5) Segala dampak yang diakibatkan dari kegiatanpengumpulan Limbah B3 menjadi beban dan tanggungjawab pihak pengumpul.
BAB IV - PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
Pasal 27

- (1) Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalamPasal 26 dilaksanakan pada tempat pengumpulan sesuai standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
- b. dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai keten tuan peraturan perundang- undangan;
- a. letak tempat pengumpulan Limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang wilayah;
- c. jarak dengan sungai mengalir palingsedikit 50 (lima puluh) meter;
- e. jarak lokasi dengan fasilitas umum paling sedikit lOO(seratus) meter.
- d. lokasi bebas dari banjir; dan
- (3) Kegiatan pengumpulan Limbah B3 dapat dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) jenis Limbah B3.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan standar lokasi pengumpulan Limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
Pasal 28

- (1) Pengumpul Limbah B3 wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
- b. memiliki sistem tanggap darurat;
- a. melaksanakan pengelolaan Limbah B3;
- c. melaksanakan penanggulangan kecelakaan pengelolaanLimbah B3; dan
- d. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat Limbah B3.
- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengumpul Limbah B3 wajib membuat catatan tentang:
- a. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu diterimanyaLimbah B3 dari penghasil Lim bah B3;
- b. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan Limbah B3 kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3 yang berizin;
- d. nama pemanfaat, pengolah, dan/ atau penimbun Lim bah B3 dengan melampirkan dokumen Limbah B3;dan
- c. nama pengangkut Limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3 yang berizin;
- e. neraca Limbah B3.
- (3) Pengumpul wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang sekali dalam 3 (tiga)bulan kepada Kepala SKPD terkait.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 29

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan pembuangan air limbah ke dalam badan air dan/atau tanah wajib memiliki izin.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- a. kartu tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas pemohon izin yang sah;
- b. akta pendirian perusahaan;
- c. salinan keputusan persetujuan dokumen AMDAL beserta fotocopy dokumen, bagi kegiatan yang diwajibkan menyusun dokumen AMDAL; -
- d. fotocopy dokumen Upaya Pengelelolaan Lingkungan (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL tetapi wajib UKL dan UPL; dan
- e. izin-izin lain yang berkaitan dengan pendirian usaha dan pendirian bangunan.
- (4) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melampirkan pernyataan sebagai berikut:
- a. jenis produksi, volume produksi dan kebutuhan air untuk produksi;
- c. jumlah dan sumber air yang digunakan dalam proses produksi;
- b. perkiraan debit limbah, sumber dan karakteristik air limbah serta frekuensi pembuangan air limbah;
- d. denah tata letak saluran pembuangan limbah;
- e. skema instalasi pengolah air limbah (IPAL) dan cara kerjanya;
- f. hasil pemantauan kualitas air limbah; dan
- g. prosedur penanggulangan keadaan darurat.
Bagian Kedua
Persyaratan Izin Penyambungan Saluran Air Limbah Terpusat
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan penyambungan saluran pada jaringan air limbah terpusat wajib memiliki izin.
- (2) Untuk memperoleh izin penyambungan saluran pada air limbah terpusat harus memen uhi persyaratan se bagai beriku t :
- b. fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah yang disahkan pemerintah desa;
- a. fotocopy identitas/KTP pemohon dan akte pendirian bagi badan usaha;
- c. melampirkan gambar situasi dan gambar teknis penyambungan saluran air limbah;
- e. surat pernyataan kerelaan dari pemilik tempat apabila tempat bukan milik sendiri.
- d. surat persetujuan dari pemilik jaringan atau persil yang bersangkutan, apabila melewati jaringan atau persil milik pihak lain; dan
Bagian Ketiga Tata Cara Pengajuan Izin Pembuangan Air Limbah
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 31

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang akan memperoleh izin pembuangan air limbah wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati dilengkapi dengan dokumen persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Pelaksanaan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menjadi kewenangan SKPD yang membidangi Perizinan.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 32

- (1) Keputusan Penerbitan Izin Pembuangan air limbah diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan.
- (1) Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan izin dan kriteria jenis usaha yang wajib memiliki izin diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Tata Cara Pengajuan Izin Penyambungan Saluran Air LimbahTerpusat
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang akan memperoleh izin penyambungan saluran pada jaringan air limbah terpusat wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Pelaksanaan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan SKPD terkait.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 35

- (1) Izin penyambungan saluran pada jaringan air limbah terpusat dikeluarkan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Apabila persyaratan belum lengkap dan/atau belum benar, maka ada pemberitahuan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima Retribusi Air Limbah
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memungut retribusi atas jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik sistim terpusat serta pengolahan lumpur tinja sesuai kewenangannya.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
Bagian Keenam
J enis Izin Lim bah B3
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 dan/ atau pengumpulan Lim bah B3 skala kabupaten wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
·-·-
-
... -
... ·-------
...- ... ----'-~--
T ·---"L-1-
T,""'li.
- b. izin pengumpulan Limbah 83 skala kabupaten kecuali minyak pelumas dan oli bekas; dan
- c. izin lokasi pengolahan Limbah 83.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas nama penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk setiap lokasi penyimpanan Lim bah 83 dan/atau pengumpulan Limbah 83. ·
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bentuk dan/atau format serta muatan surat izin diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 38

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diterbitkan dalam bentuk Surat Izin.
Bagian Ketujuh
Tata Cara Memperoleh Izin Limbah 83
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 39

- (1) Permohonan izin disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala SKPD yang membidangi Perizinan, yang ditandatangani oleh pemohon.
- (2) Permohonan izin penyimpanan sementara harus dilengkapi dengan:
- a. foto copy akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
- b. foto copy kartu tanda penduduk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- c. foto copy izin lingkungan yang di dalamnya mencantumkan kegiatan penyimpanan sementara Limbah 83;
- d. denah lokasi pengelolaan Limbah 83;
- e. uraian tentang bahan baku dan proses kegiatan;
- f. uraian tentang desain konstruksi tempat penyimpanan sementara Limbah 83;
- g. nama, sumber, karateristik, dan jumlah Limbah 83 yang akan disimpan;
- h. dokumen yang menyelesaikan tentang tempat penyimpanan Limbah 83;
1. Dokumen yang menyelesaikan tentang pengemasan Limbah 83.
- j. uraian tentangjumlah dan karakteristik Limbah 83;
- k. formulir isian yang disediakan; dan
1. formulir surat pernyataan yang telah disediakan.
- (3) Permohonan izin pengumpulan harus dilengkapi dengan:
- a. foto copy akte pendirian perusahaan yang di dalamnya memuat bidang atau sub bidang pengumpulan Limbah83;
- b. foto copy kartu tanda penduduk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- c. foto copy izin lingkungan yang di dalamnya mencantumkan usaha pengumpulan Limbah 83;
- d. denah lokasi pengelolaan Limbah 83;
- e. uraian tentangjenis, jumlah dan karakteristik Limbah 83;
- f. uraian tentang desain konstruksi tempat pengumpulan Limbah 83;
- g. uraian tentang sistem pengumpulan;
- h. formulir isian yang disediakan;
1. formulir surat pernyataan yang telah disediakan;
- j. kontrak kerjasama dengan pemanfaat, pengolah, atau penimbun yang telah memiliki izin; dan
- k. surat pernyataan bermaterai ten tang jaminan pemulihan lingkungan paling sedikit 5% (lima persen) dari nilai investasi.
- (1) Sebelum dilaksanakan penerbitan keputusan pemberian atau penolakan izin, dilaksanakan verifikasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) oleh SKPD yang membidangi perizinan dan verifikasi teknis oleh tim teknis.
- (2) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengecekan:
- a. lokasi kegiatan pengelolaan Lim bah 83;
- b. rancang bangun tempat pengelolaan Limbah 83;
- c. sistem tanggap darurat;
- d. kelengkapan sarana pengelolaan Limbah 83;
- e. prosedur operasi standar pengelolaan Limbah 83; dan
- f. jenis dan/atau volume Limbah 83.
- (3) Hasil kegiatan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan pihak pemohon izin.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada SKPD Perizinan untuk disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan dikeluarkannya Izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 41

- ( 1) SKPD yang Berwenang, melakukan evaluasi terhadap rekomendasi secara periodik setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Dalam hal pemohon izin belum mampu memenuhi persyaratan teknis berdasarkan hasil penilaian tim teknis, maka Kepala SKPD yang berwenang dapat memberikan kesempatan pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon izin.
- (3) Pemberian kesempatan pemenuhan persyaratan teknis disampaikan secara tertulis oleh SKPD yang berwenang kepada pemohon izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan petunjuk pemenuhan persyaratan.
- (4) Jangka waktu pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
Bagian Kedelapan Penerbitan Izin Limbah 83
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 42

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha tanpa dan/atau menyimpang dari izin yang diberikan.
- (2) Pemberian izin diterbitkan apabila pemohon izin telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Jangka waktu proses penerbitan izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar.
- (4) Penolakan izin dikeluarkan apabila nernohon izin tidak bias memenuhi
- (5) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan teknis.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 43

- (1) Penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan serta alasan yang mendasari keluarnya keputusan penolakan.
- (2) Penolakan izin disertai larangan untuk melakukan penyimpanan dan/atau pengumpulan Limbah B3.
- (3) Pemohon izin yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan yang baru.
Bagian Kesembilan
Masa Berlakunya Izin Limbah B3
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 44

- (1) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3 diberikan untukjangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- (2) Izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan izin untuk waktu yang sama.
- (3) Dalam hal Izin Pengumpulan telah habis masa berlakunya, maka pihak pemegang izin wajib melakukan pemulihan lingkungan sesuai peraturan perundang- undangan.
- (4) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berakhir.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 45

- a. terjadi perubahan identitas badan usaha, sumber limbah B3, jenis pengolahan limbah B3, lokasi area kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 atau pengumpulan limbah B3 dan, jenis dan karakteristik limbah B3;
- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini:
- b. berdasarkan hasil evaluasi terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, persyaratan perizinan tidak di pen uhi;
- d. berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut; dan/atau
- c. pemegang izin tidak melaksanakan perpanjangan izin;
- e. adanya pencabutan izin.
- (2) Dalam hal izin tidak berlaku pemegang izin dapat mengajukan permohonan izin kembali dengan mengikuti prosedur dan tatacara perolehan izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilaksanakan apabila:
- a. pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin; atau b. kegiatan pemegang izin mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 46

.L...---L-.1.!-
--1----
I""'\.
I
"1
""O...-v"lhn-.:,-,...,. ---..:---+-..-..-\_1 Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati dengan mekanisme sebagai berikut:
- b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditindaklanjuti oleh pemegang izin, dilanjutkan dengan menerbitkan surat pembekuan sementara izin untukjangka waktu 7 (tujuh) hari kalender; dan
- c. apabila dalam hal pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalarn huruf b habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka dilaksanakan pencabu tan izin.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 47

Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui peringatan terlebih dahulu apabila terbukti:
- a. usaha atau kegiatan pemegang izin dapat membahayakan kepentingan umum;
- b. perolehan izin dilakukan dengan cara melawan hukum; dan
- c. adanya peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin.
Bagian Kesepuluh Peru bahan Izin Lim bah B3
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 48

Setiap pemohon dilarang :
- ( 1) Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin apabila terjadi perubahan terhadap:
- a. sumber Limbah B3;
- b. jenis pengelolaan Limbah B3;
- c. lokasi/area kegiatan pengelolaan Limbah B3; dan/atau
- d. jenis dan karakteristik Limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD Perizinan disertai alasan yang mendasari perubahan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan perubahan izin dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
BAB VII - PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN LIMBAH B3
Pasal 49

- (1) Penghasil Limbah B3 bertanggung jawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat lepas atau tumpahnya Limbah B3 yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penghasil Limbah B3 wajib memiliki sistem tanggap darurat.
- (3) Penanggung jawab pengelolaan Limbah B3 wajib memberikan informasi sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.
- (4) Penghasil, pengumpul, pengolah, pemanfaat, dan/atau penimbun Limbah B3 berizin wajib segera melaporkan tumpahnya bahan Limbah B3 kelingkungan kepada SKPD yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan oleh SKPD yang berwenang.
BAB VII - PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN LIMBAH B3
Pasal 50

- ( 1) Penghasil Lim bah B3 wajib segera menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatannya.
- (2) Dalam hal penghasil Limbah B3 tidak mampu melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penghasil Limbah B3 dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang berwenang untuk melakukan penanggulangan dengan biaya yang dibebankan ---
..
BAB VII - PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN LIMBAH B3
Pasal 51

- (1) Bupati berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Bupati berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hid up akibat pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang beban biayanya ditanggung oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan.
BAB VIII - TANGGAP DARURAT
Pasal 52

- a. pemasangan simbolisasi pada tempat penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 sebagai tanda bahan berbahaya agar dapat di ketahui oleh masyarakat;
2. ( 1) Rangkaian kegiatan tanggap darurat terdiri dari:
- b. sistem ventilasi;
- d. tata letak dan kapasitas penyimpanan limbah B3 yang disesuaikan dengan karakteristik dan cara penyimpanannya;
- c. alat pemadam api ringan;
- e. alat bantu keselamatan dan kesehatan kerja serta petunjuk evakuasi; dan
- (2) Pedoman mengenai tanggap darurat mengacu pada peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- f. fasilitas sarana dan prasarana keadaan bahaya, dan personil pelaksana keselamatan dan kesehatan kerja limbah B3.
BAB IX - HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
Pasal 53

Dalam pengelolaan air Iimbah domestik masyarakat memiliki hak untuk:
- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan/atau terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- c. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
- b. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dan/ atau pengelola air limbah domestik;
- f. mengawasi kinerja pengelolaan air limbah domestik; dan
- e. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengolahan air limbah domestik;
- g. melaporkan pelanggaraan ketentuan pengelolaan air limbah domestik
Bagian Ked ua Kewajiban
BAB IX - HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
Pasal 54

Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, dan apartemen wajib:
- b. membuat saluran pembuangan air limbah domestik yang tertutup dan kedap
- a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mu tu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
I
{
- c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
- d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling singkat sekali dalam 1 ( satu ) tahun.
BAB IX - HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
Pasal 55

Setiap orang dan/ atau Badan usaha yang melakukan kegiatan dengan menghasilkan air limbah wajib:
- a. membuat saluran pembuangan air limbah yang memudahkan untuk pengambilan contoh dan pengukuran debit air limbah di luar areal kegiatan;
- b. memasang peralatan pengukuran debit aliran pembuangan air limbah dan melakukan pencatatan debit aliran pembuangan air limbah harian.
- c. memeriksa kualitas air limbah setiap bulan ke laboratorium yang telah terakreditasi; dan
- d. menyampaikan hasil pemeriksaan kualitas air limbah dan hasil pencatatan debit aliran pembuangan air limbah kepada Bupati paling rendah 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
BAB IX - HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
Pasal 56

Setiap orang dan / a tau Badan yang melakukan kegiatan dengan menghasilkan limbah cair wajib:
- a. memberikan kesempatan kepada petugas dari satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan limbah cair untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya serta membantu terlaksananya kegiatan petugas terse but; dan
- b. memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila dimin ta oleh petugas.
BAB IX - HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
Pasal 57

- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan dengan menghasilkan limbah cair wajib menjamin kebenaran hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan dengan menghasilkan limbah cair wajib menyampaikan laporan mengenai proses pembuangan limbah cair dan hasil analisisnya paling rendah 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Bu pati.
Pemegang izin diwajibkan untuk:
BAB IX - HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
Pasal 58

- a. mentaati baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan; dan
- b. tidak melakukan pengenceran tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
- d. memiliki saluran pembuangan limbah yang telah ditetapkan oleh instansi teknis.
Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Limbah B3
BAB IX - HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
Pasal 59

- (2) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan teknis pengendalian Limbah B3 secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang Berwenang.
- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan pengelolaan administrasi perizinan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala SKPD yang membidangi Perizinan.
BAB IX - HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
Pasal 60

- (1) Bupati melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3 sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sosialisasi mengenai peraturan perundang-undanganyang berkaitan dengan pengelolaan Limbah B3;
- b. mendorong upaya reduksi Limbah B3;
- c. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
- d. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengelolaan Limbah; dan/atau
- e. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif dengan memberikan sertifikat penghargaan sebagai bukti bahwa pengelolaan limbah B3 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
Pasal 61

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap penaatan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan atas:
- a. persyaratan yang tercantum dalam izin;
- b. persyaratan teknis pengelolaan Limbah B3 bagi usahadan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL); dan
- c. ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala SKPD yangBerwenang.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPLHD.
- (4) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD yang Berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IX - HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
Pasal 62

- (1) PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) danayat (4), berwenang: a. memasuki areal penghasil, penyimpan, pemanfaat, pengumpulan, pengolahan dan penimbunan Limbah B3;
- b. mengambil contoh Limbah B3, dokumen administrasi Limbah B3;
- c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3;
- d. melakukan pemotretan, rekaman audio visual;
- e. memeriksa sarana dan prasarana pengelolaan Limbah B3;
- g. menghen tikan pelanggaran terten tu.
- f. memeriksa dokumen administrasi pengelolaan Limbah B3; dan/atau
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan PPNS.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLHD.
BAB IX - HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
Pasal 63

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
BAB IX - HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
Pasal 64

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Limbah Cair.
- (2) Pembinaan terhadap pengelolaan Limbah Cair dilaksanakan dalam bentuk pengarahan, pelatihan sosialisasi, dan/ atau penyuluhan.
- (3) Pembinaan terhadap pengelolaan Limbah Cair dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) bekerja sama dengan instansi terkait.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan yang ditetapkan.
BAB IX - HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
Pasal 65

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Limbah Cair.
- (2) Pengawasan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Limbah Cair dilaksanakan dengan melakukan pemantauan pada lokasi atau tempat yang menjadi objek terkait dengan Pengelolaan Limbah Cair.
BAB IX - HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
Pasal 66

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Limbah Cair dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) bekerja sama dengan instansi terkait.
- (2) Dalam melakukan Pengawasan, Dinas atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berwenang :
- a. meminta keterangan;
- b. membuat salinan dari dokumen dan atau catatan yang diperlukan;
- c. memasuki tempat usaha dan atau kegiatan;
- d. mengambil contoh atau sampel air limbah;
- e. memeriksa peralatan;
- g. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan atau kegiatan.
- f. memeriksa instalasi dan/ atau alat transportasi; dan
BAB IX - HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
Pasal 67

- (2) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.
- (1) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diminta untuk memberi keterangan wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI - PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Pasal 68

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. pencegahan pencemaran air;
2. ( 1) Bu pati melakukan pengendalian terhadap pencemaran air yang diakibatkan oleh pengelolaan Limbah Cair.
- d. pemulihan kualitas air.
- (3) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkoordinasi oleh SKPD terkait.
Bagian Ked ua
Pencegahan Pencemaran Air
BAB XI - PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Pasal 69

Pencegahan pencemaran air dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kualitas air serta meningkatkan mutu air agar kualitas air pada sumber air tetap dapat dipertahankan.
BAB XI - PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Pasal 70

- (1) Dalam rangka menjaga kualitas air serta meningkatkan mutu air, Bupati menetapkan baku mutu air limbah dan baku mutu air sasaran.
- (2) Baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dietetapkan sebagai pedoman persyaratan pembuangan Limbah Cair ke sumber air
- (3) Baku mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan agar mutu air pada sumber air mencapai tingkat tingkat kualitas mutu yang baik sesuai dengan perun tukannya.
Bagian Ketiga Perlindungan Kualitas Air
BAB XI - PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Pasal 71

- (1) Perlindungan kualitas air dilakukan sebagai upaya menjaga kualitas air dan sumber air terhadap kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan manusia.
- (2) Dalam rangka perlindungan terhadap kualitas air, Bupati sesuai kewenangannya menetapkan daya tampung pencemaran pada sumber air.
- (3) Penetapan daya tampung dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan dana, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan serta teknologi.
- (4) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala sekurangkurangnya 5 (lima) tahun sekali.
BAB XI - PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Pasal 72

- (1) Daya Tampung air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dijadikan Pedoman sebagai persyaratan pembuangan Limbah Cair ke sumber air.
- (2) Dalam hal daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum ditetapkan, penentuan persyaratan pembuangan Limbah Cair ke sumber air ditetapkan berdasarkan baku mutu air yang telah ditetapkan pada sumber air yang bersangku tan.
Bagian Keempat Penanggulangan Pencemaran Air
BAB XI - PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Pasal 73

- (2) Penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- (1) Penanggulangan pencemaran air dilakukan sebagai upaya mencegah meluasnya pencemaran pada sumber air.
- a. pengendalian debit air pada sumber air; dan
- b. melokalisasi sumber pencemaran pada sumber air.
BAB XI - PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Pasal 74

- (1) Dalam hal masuknya suatu unsur pencemaran ke dalam sumber-sumber air yang tidak jelas tern pat masuknya dan/ atau secara teknis tidak dapat ditetapkan baku mutu air limbah, maka harus dikendalikan pada faktor
- (2) Perhitungan beban pencemaran ditentukan dengan mengukur kader parameter pencemar dan volume air limbah yang bersangkutan.
Bagian Kelima Pemulihan Kualitas Air
BAB XI - PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Pasal 75

- (1) Pemulihan kualitas air merupakan upaya mengembalikan atau meningkatkan mutu air sesuai mutu air sebelum terjadinya pencemaran pada sumber air.
- (2) Kegiatan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pengendalian debit pada sumber air;
- b. penggelontoran;
- c. pembersihan sumber air dan lingkungan sekitarnya.
BAB XII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 76

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan pengendalian Limbah 83 dan Limbah Cair.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberbentuk pemantauan, penelitian, pendidikan, penyadaran masyarakat atau bentuk lainnya.
BAB XIII - KERJASAMA
Pasal 77

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- (1) Bupati dapat menyelenggarakan kerjasama antar daerah dalam pengendalian dan pengelolaan Limbah 83 dan Limbah Cair.
- a. mencegah dan menindak perpindahan Limbah 83 dan Limbah Cair dari dan ke daerah lain yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan hubungan koordinasi antar daerah dalam pengelolaan Limbah 83 dan Limbah Cair; dan
- c. tujuan lainnya sesuai dengan kepentingan daerah dalam pengelolaan Limbah 83 dan Limbah Cair.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Daerah.
BAB XIV - PEMBIAYAAN
Pasal 78

- (1) Segala biaya untuk memperoleh izin dibebankan kepada pemohon izin.
- (2) Beban biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya studi kelayakan teknis untuk proses perizinan.
- (3) Untuk pemantauan dan/ atau pengawasan pengelolaan limbah 83 dan Limbah Cair yang dilakukan SKPD yang Berwenang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Untuk biaya pengelolaan limbah 83 dari kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat diberikan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengelolaan limbah 83 dan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang Berwenang.
BAB XV - PERBUATAN YANG DILARANG
Pasal 79

Setiap orang pribadi atau Badan dilarang :
- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah terpusat tan pa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat; .
- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- d. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- e. menyalurkan air limbah yang mengand ung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- f. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- g. membuang limbah produksi usahanya langsung ke dalam air dan/ atau tanah;
- i. membangun bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tan pa izin; dan
- h. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tan pa izin;
- j. Pengusaha dilarang membuang air limbah tan pa pengolahan.
BAB XVI - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 80

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- a. peringatan tertulis;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l)terdiri atas:
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan;
- c. Penutupan dan/atau Pembongkaran; dan/atau
- d. pencabutan izin.
BAB XVI - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 81

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pidana dan pemulihan lingkungan.
BAB XVI - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 82

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
BAB XVI - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 83

- (1) Penghentian sementara dan/atau seluruh kegiatan, Penutupan dan/atau Pembongkaran serta Pencabutan izin diberikan apabila tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.
- (2) Penghentian sementara dan/atau seluruh kegiatan, Penutupan dan/atau Pembongkaran serta Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XVI - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 85

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan terse but menjadi lengkap dan jelas;
- c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dan/ atau barang bukti mengenai perbuatan yang dilakukan orang sehubungan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- k. mengadakan tindakan lain men uru t h ukum yang dapat di pertanggungj awabkan.
- j. menghentikan penyidikan; dan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 86

- ( 1) Setiap orang yang menghasilkan Lim bah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hid up.
- (2) Setiap orang yang melakukan pengumpulan Limbah 83 tan pa · izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan kejahatan.
- (3) Setiap orang yang menghalangi pelaksanaan petugas pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
BAB XVI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 87

Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air dan/atau kerusakan lingkungan, dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 88

- (1) Izin usaha dan/atau kegiatan pengumpulan Limbah 83 yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku hingga masa berlakunya selesai.
- (2) Izin usaha dan/ atau pengumpulan Limbah 83 yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih di dalam proses, persyaratannya harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengumpulan Limbah 83 yang belum mendapatkan izin atau belum mengajukan proses izin harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.
BAB XVII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 89

Setiap usaha atau kegiatan pembuangan air limbah dan penyambungan saluran pada instalasi jaringan air limbah yang sudah beroperasi pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan izin paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 90

Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci
i
Ditetapkan di Sungai Penuh padatanggal 2015
BUPAT KERINCI,
ADIROZAL
Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,
.s..
/2015
NO REG:
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2015 NOMOR ...