PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 40 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR bl. TAHUN 2015
TENT ANG
p£RuaAHA N ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 40 TAHUN 2014 STANDAR BIAVA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI rENTAN � ABAT NEGARA, PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAl BAGI p I SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN NEGER NDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG PE TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Standar Satuan Harga merupakan salah satu dasar penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Gubemur Kalimantan Barat Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran perjalanan dinas bagi lstri Pejabat Negara, untuk itu dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Bupati Sin tang Nomor 40 Tahun 2015 ten tang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Alas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sin tang;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 19 � 3 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembar N R blik Indonesia Nomor 352) Sebag � n Uegdara Uepud , N ai n angn ang (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor . 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 1,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentan � Pedoman Pe\_ngelolaan Keuangan Daerah, sebaga.1mana tel\_ah diubah beberapa kali dengan Peraturan Men ten Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 10.
11. Peraturan � enteri Ke � angan Nomor l 13/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalarn Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sinlang (Lembaran Daerah Kabupaten Sinlang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana Lelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
pgRATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS pgRATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAVA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Atas Behan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 (Serita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014 Nomor 43), diubah sebagai berikut:
1. Diantara ayat (8) dan ayat (9) Pasal 6 disisipkan ayat baru yaitu ayat (8a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara dan Pegawai Negeri Sipil harus diberikan SPD dari Pejabat Yang Berwenang, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran Vl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Pejabat Yang Berwenang hanya dapat menerbitkan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD yang dipimpinnya.
- (3) Untuk Perjalanan Dinas bagi Kepala SKPD, SPT ditandatangani oleh Atasan Langsung Kepala SKPD dan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan selaku Pcngguna Anggaran.
- (4) Pejabat Yang Berwenang dalam menerbitkan SPT dan sPD sekaligus menetapkan alat transportas1 yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas terscbut.
- (5) Khusus untuk perjalanan dinas mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) hanya diperuntukkan bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang berada pada SKPD bersangkutan, terkecuali untuk Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Fungsional tertentu.
- (6) Untuk perjalanan dinas dalam rangka membawa rombongan pada kegiatan parneran , kaji terap, srudi banding dan atau kegiatan Jainnya yang melibatkan SKPD Jain dan atau peserta dari masyarakat, SPT ditandatangani oleh Bupati Sintang atau sekurangkurangnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Sedangkan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (7) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II selain Ajudan tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi keluar daerah dan hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, yaitu dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.
- (8) Ajudan dapat melaksanakan perjalanan dinas Ke Luar Daerah dalam rangka mendampingi Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD.
6. (8a) Perjalanan Dinas Bupati dapat didampingi oleh Istri sepanjang dipandang perlu pendamping atau ada ketentuan yang mewajibkan perjalanan dinas dimaksud harus didampingi oleh Istri.
- (9) Pegawai Negeri Sipil Golongan l dan/ a tau Golongan II di Lingkungan Sekretariat DPRD dapat melaksanakan perjalanan dinas Ke Luar Daerah Provinsi dalam rangka mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak 2 (dua) orang untuk 1 [satu] kegiatan.
2. Diantara ayat (8) dan ayat (9) Pasal 8 disisipkan ayat baru yaitu ayat (8a) dan ayat (8b), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
- b. biaya taksi;
- a. biaya transportasi;
- c. biaya penginapan;
- d. uang harian yang mencakup uang makan, uang saku dan biaya angkutan setempat; dan/atau
- e. biaya pemetian dan angkutan jenazah;
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan biaya-biaya sebagai berikut:
- b. biaya transport Pegawai Negeri Sipil untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf f.
- a. biaya transport Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil dan uang harian serta biaya penginapan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e;
- (3) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya tiket moda transportasi udara, moda transportasi laut dan/atau moda transportasi darat yang diperlukan untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan pergi dan pulang, yang terdiri dari biaya pembelian tiket dan airport tax moda angkutan udara, tiket moda angkutan laut dan/atau tiket moda angkutan darat yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil untuk perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten/provinsi.
- (4) Biaya Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah biaya taksi dari dan ke bandara/pelabuhan, yang hanya diberikan untuk perjalanan dinas ke luar daerah provinsi dan dibayarkan secara lumpsum.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat penginapan lainnya.
- (6) Dalarn hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut:
'
l
- pelaksana Perjalanan Dinas diberikan b:y � a. penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) . an tarif hotel di kota tempat tujuan perjalan � n. di � a � dengan besaran biaya penginapan sesuai ting a perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- ( 7 ) Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh dan yang bersangkutan belum berangkat ketempat tujuan, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan/diganti dari harga riil tiket dan dengan memberikan/melampirkan bukti pembatalan kegiatan.
- (8) Biaya transportasi dan angkutan setempat bagi Ajudan/Supir/Motoris yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah kabupaten dan ke luar daerah kabupaten tidak dibayarkan selama menggunakan kendaraan dinas jabatan.
- (8a) Bagi Istri Pejabat Negara yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8a) hanya diberikan biaya uang saku dan uang makan.
- (8b) Bagi Istri Pejabat Negara yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8a) hanya diberikan biaya transportasi, uang saku dan uang makan.
- (9) Biaya transportasi ke luar daerah kabupaten bagi Pejabat Negara/Pejabat Lainnya Yang Setara, Pejabat Eselon II dan Ajudan dapat menggunakan moda transportasi udara.
- (10) Biaya transportasi ke luar daerah kabupaten khususnya ke Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang dapat menggunakan moda transportasi udara.
- (11) Selain Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) melakukan perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten menggunakan moda transportasi udara � ak � biaya transportasi dibayarkan setinggi � tinggmya sebesar standar biaya moda transportasi darat,
{12) Standar ...
- l2) standar biaya transportasi sebagaimana dimaksud ( pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam 1,ampiran I.
- (l3) Standar biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam 1,ampiran II.
- (l4) Rincian biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan rincian uang hanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran III.
- Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi 3. sebagai berikut:
N/A
Pasal 11

- (1) PNS yang melaksanakan perjalanan dinas digolongkan dalam 11 (Sebelas) tingkatan sebagai berikut:
- a. Tingkat A untuk Pejabat Negara Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
- b. Tingkat B untuk Sekretaris Daerah.
- c. Tingkat C untuk Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Lainnya (Anggota DPRD).
- d. Tingkat D untuk Pejabat Administrator Golongan IV.
- e. Tingkat E untuk Pejabat Administrator Golongan III.
- f. Tingkat F untuk Pejabat Pengawas Golongan IV /Fungsional Ahli.
- g. Tingkat G untuk Pejabat Pengawas Golongan III/ Fungsional Ahli.
- h. Tingkat H untuk Pelaksana Golongan IV.
1. Tingkat I untuk Pelaksana Golongan III/ Fungsional Terarnpil/ CPNS.
- j. Tingkat J untuk Pelaksana Golongan II/Fungsional Terampil/CPNS/fYIT.
- k. Tingkat K untuk Pelaksana Golongan I/Fungsional Terampil/ CPNS / fYIT.
- (2) Rincian biaya penginapan dan sebagaimana dimaksud pada ayat dalam Lampiran III. uang harian (1) tercanturn
Selain ...
- ( 3 ) seiain Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Selara, pNS dan Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan perjaJanan dinas keluar daerah kabupaten dan ke\_luar daerah provinsi dalam rangka menunJ\_ang pelaksanaan tugas pemerintahan dengan biaya perjalanan dinas digolongkan pada tingkat K dengan surat tugas dari Bupati.
- ( 4 ) Selain Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Sclara, pNS dan Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan perjalanan dinas ke dalam daerah kabupaten dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dengan biaya perjalanan dinas digolongkan pada tingkat K dengan surat tugas kepala SKPD.
- (5) Istri Pejabat Negara dapat melakukan perjalanan dinas dalam rangka mendampingi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (8a) dengan biaya perjalanan dinas digolongkan pada tingkat A dengan surat tugas dari Bupati.
4. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 39

- (1) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 27 Agustus 2015.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2014 masih tetap berlaku sepanjang mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan ini.
I
Paaal II
.
jrll � tllr¢1 g dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan setiaP ori:f\ni dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten .lf\wllfl S\lPa ::[Bllg.
lakU sejak tanggal diundangkan. t,er
.
dangkan di Sintang
2015
o,un
ggal
?-5
S'tpi:tml'Xr
pada
tan
SEJ(RET.ARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
' �� '
JOSEPHA HASNAH
SERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 6 �
•
000629