PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Berlaku: 1 Desember 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja, semangat kerja bagi pejabat atau pegawai, pendapatan asli daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diberikan insentif atas capaian target penerimaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menyusun tata cara pelaksanaan pemberian Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Menetapkan
- Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 36);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kayong Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Bupati.
10. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB II - ALOKASI INSENTIF
Pasal 3

- (1) Insentif diberikan atas pelaksanaan kegiatan pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan rencana penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaraan berkenaan.
BAB III - PENERIMA INSENTIF
Pasal 4

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada:
- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Sekretaris daerah;
- d. SKPD pelaksana pemungut pajak dan retribusi;
- e. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak;
- f. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
BAB III - PENERIMA INSENTIF
Pasal 5

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf d untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
- a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima
4. ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.
- (3) Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 3.
- (4) Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 3.
- (5) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.
BAB IV - SUMBER INSENTIF
Pasal 6

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF
Pasal 7

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan.
BAB V - PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF
Pasal 8

Dalam hal besaran insentif tidak dapat diberikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka insentif ditetapkan secara proporsional dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V - PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF
Pasal 9

Penetapan penerima dan besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 10

- (1) Insentif pemungutan Pajak dianggarkan dalam APBD yang tercantum pada DPA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Insentif pemungutan Retribusi dianggarkan dalam APBD yang tercantum pada DPA SKPD bersangkutan.
BAB VI - PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 11

- (1) Dalam hal target kinerja pada setiap triwulan tidak tercapai, maka insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya sesuai dengan capaian target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (2) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:
- a. sampai dengan Triwulan I mencapai 15% (lima belas persen);
- b. sampai dengan Triwulan II mencapai 40% (empat puluh persen);
- c. sampai dengan Triwulan III mencapai 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- d. sampai dengan Triwulan IV mencapai 100% (seratus persen).
- (3) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II.
- (4) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen) insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
- (5) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
- (6) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), insentif untuk triwulan II tidak diberikan pada awal triwulan III.
- (7) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen), atau lebih,insentif diberikan pada awal triwulan IV.
- (8) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
- (9) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen), atau lebih insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- (10) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen), tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
BAB VI - PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 12

Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
BAB VI - PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 13

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah mencapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 14

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Insentif yang belum teranggarkan pada tahun berkenaan dapat dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan capaian target kinerja yang ditetapkan dalam APBD tahun sebelumnya dan dibayarkan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,
HENDRI SISWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014 NOMOR 21
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Insentif Tahun Anggaran 2013 yang belum direalisasikan, dibayarkan pada Tahun Anggaran 2014 dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.
Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 1 Desember 2014
BUPATI KAYONG UTARA,
HILDI HAMID
LAMPIRAN I
: PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR :
21 TAHUN 2014
TANGGAL
: 1 DESEMBER 2014
TENTANG
: TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BESARAN INSENTIF PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK SARANG BURUNG WALET, PAJAK REKLAME, BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
| NO. | JABATAN | ALOKASI INSENTIF YANG DITERIMA |
|-------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 5 % dari Total Alokasi Insentif terdiri dari : |
| 1. | Bupati | 5 % dari 5% |
| 2. | Wakil Bupati | 3 % dari 5% |
| 3. | Sekretaris Daerah | 2 % dari 5% |
| 4. | DPPKAD | 90 % dari 5 % terdiri dari : |
| | a. Kepala Dinas PPKAD | 16 % dari 90 % |
| | b. Sekretaris DPPKAD | 12 % dari 90 % |
| | c. Kepala Bidang Pendapatan | 14 % dari 90 % |
| | d. Kasi Pajak Bidang Pendapatan | 10 % dari 90 % |
| | e. Kasi Retribusi | 8 % dari 90 % |
| | f. Staf DPPKAD | 40 % dari 90 % |
BUPATI KAYONG UTARA,
HILDI HAMID
LAMPIRAN II
: PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR :
21 TAHUN 2014
TANGGAL
: 1 DESEMBER 2014
TENTANG
: TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BESARAN INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN
| NO. | JABATAN | ALOKASI INSENTIF YANG DITERIMA |
|-------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 5 % dari Total Alokasi Insentif terdiri dari : |
| 1. | Bupati | 5 % dari 5% |
| 2. | Wakil Bupati | 3 % dari 5% |
| 3. | Sekretaris Daerah | 2 % dari 5% |
| 4. | Pihak atau Instansi Terkait yang membantu Pelaksanaan Pemungutan | 5 % dari 5 % terdiri dari: |
| | a. Camat | 10 % dari 5% |
| | b. Kepala Desa | 20 % dari 5% |
| | c. Petugas Pemungut | 70 % dari 5% |
| 5. | DPPKAD | 85 % dari 5 % terdiri dari: |
| | a. Kepala Dinas PPKAD | 16 % dari 85 % |
| | b. Sekretaris DPPKAD | 12 % dari 85 % |
| | c. Kepala Bidang Pendapatan | 14 % dari 85 % |
| | d. Kasi Pajak | 10 % dari 85 % |
| | e. Kasi Retribusi | 8 % dari 85 % |
| | f. Staf DPPKAD | 40 % dari 85 % |
BUPATI KAYONG UTARA,
HILDI HAMID
LAMPIRAN III
: PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR :
21 TAHUN 2014
TANGGAL
: 1 DESEMBER 2014
TENTANG
: TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BESARAN INSENTIF PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN PAJAK AIR TANAH
| NO. | JABATAN | ALOKASI INSENTIF YANG DITERIMA |
|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 5 % dari Total Alokasi Insentif terdiri dari : |
| 1. | Bupati | 5 % dari 5% |
| 2. | Wakil Bupati | 3 % dari 5% |
| 3. | Sekretaris Daerah | 2 % dari 5% |
| 5. | ESDM Selaku SKPD Pembantu Pemungutan | 10% dari 5 % terdiri dari: |
| | a. Kepala Dinas ESDM | 30 % dari 10% |
| | b. Sekretaris ESDM | 20 % dari 10% |
| | c. Bidang/ Seksi yang menangani Pajak | 50 % dari 10% |
| 4. | DPPKAD | 80 % dari 5 % terdiri dari : |
| | a. Kepala Dinas PPKAD | 16 % dari 80 % |
| | b. Sekretaris DPPKAD | 12 % dari 80 % |
| | c. Kepala Bidang Pendapatan | 14 % dari 80 % |
| | d. Kasi Pajak | 10 % dari 80 % |
| | e. Kasi Retribusi | 8 % dari 80 % |
| | f. Staf DPPKAD | 40 % dari 80 % |
BUPATI KAYONG UTARA,
HILDI HAMID
LAMPIRAN IV
: PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR :
21 TAHUN 2014
TANGGAL
: 1 DESEMBER 2014
TENTANG
: TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BESARAN INSENTIF PAJAK PARKIR
| NO. | JABATAN | ALOKASI INSENTIF YANG DITERIMA |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 5 % dari Total Alokasi Insentif terdiri dari : |
| 1. | Bupati | 5 % dari 5% |
| 2. | Wakil Bupati | 3 % dari 5% |
| 3. | Sekretaris Daerah | 2 % dari 5% |
| 5. | DISHUBKOMINFO Selaku SKPD Pembantu Pemungutan | 10% dari 5 % terdiri dari: |
| | a. Kepala Dishubkominfo | 30 % dari 10% |
| | b. Sekretaris Dishubkominfo | 20 % dari 10% |
| | c. Bidang/ Seksi yang menangani Pajak | 50 % dari 10% |
| 4. | DPPKAD | 80 % dari 5 % terdiri dari : |
| | a. Kepala Dinas PPKAD | 16 % dari 80 % |
| | b. Sekretaris DPPKAD | 12 % dari 80 % |
| | c. Kepala Bidang Pendapatan | 14 % dari 80 % |
| | d. Kasi Pajak | 10 % dari 80 % |
| | e. Kasi Retribusi | 8 % dari 80 % |
| | f. Staf DPPKAD | 40 % dari 80 % |
BUPATI KAYONG UTARA,
HILDI HAMID
LAMPIRAN V
: PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR :
21 TAHUN 2014
TANGGAL
: 1 DESEMBER 2014
TENTANG
: TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BESARAN INSENTIF RETRIBUSI
| NO. | JABATAN | ALOKASI INSENTIF YANG DITERIMA |
|-------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | 5 % dari Total Alokasi Insentif terdiri dari : |
| 1. | Bupati | 5 % dari 5% |
| 2. | Wakil Bupati | 3 % dari 5% |
| 3. | Sekretaris Daerah | 2 % dari 5% |
| 4. | SKPD Pengelola Retribusi | 80 % dari 5 % |
| | a. Kepala SKPD | 30 % dari 80% |
| | b. Sekretaris/Kassubag TU SKPD | 20 % dari 80% |
| | c. Bidang/Seksi yang menangani Retribusi | 50 % dari 80% |
| 5. | DPPKAD selaku Penunjang Pemungutan Retribusi | 10 % dari 5 % |
| | a. Kepala Dinas PPKAD | 18% dari 10% |
| | b. Sekretaris DPPKAD | 14% dari 10% |
| | c. Kepala Bidang Pendapatan | 16% dari 10% |
| | d. Kasi Pajak | 12% dari 10% |
| | e. Kasi Retribusi | 40% dari 10% |
BUPATI KAYONG UTARA,
HILDI HAMID