PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 6 Tahun 2015
Tentang BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
Berlaku: 1 Januari 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI KERINCI PROVINS! JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1975 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
SnS7\·
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955):
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Huk:um Dan Penyaluran Dana Bantuan Huk:um {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci {Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI
MASY ARAKAT MISKIN.
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjad.i kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilanrakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bagian Huk:um adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kerinci.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Kerinci, dan berdomisili di Kabupaten Kerinci.
7. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan a tau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikatagorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
8. Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah huk:um dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
9. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
10. Bantuan Hukum adalah pemberian bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada penerima bantuan hukum yang merupakan masyarakat mi skin.
11. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.
12. Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
13. Dana bantuan hukurn adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
14. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum
15. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh calon Penerima Bantuan Hukum.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:
- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektifitas, dan
- f. akuntabilitas.
.·
-
- a. menjarnin hak konstitusional : warga negara sesuai prmsip persarnaan kedudukan di dalarn hukum.
- b. menjarnin perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- c. menjarrun pemenuhan hak Penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan;
- d. menjamm bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sedang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendarnpingi, mewakili, membela, dan/ atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 6

- (1) Dalarn penyelenggaraan bantuan hukum, Pemerintah Daerah menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan,
- (2) Kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat teknis kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 7

- (1) Bupati mendorong terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan dalarn melakukan bantuan hukum litigasi di daerah.
- (2) Dalarn rangka perluasan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya yang bersifat non litigasi, Bupati dapat menjalin kerjasarna dengan Perguruan Tinggi, dan instansi terkait
·
PEMBER! BANTUAN HUKUM
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.
HAK DAN KEWAJIBAN
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak:
- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- e. mengeluarkan pendapat atau pemyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
- a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran daerah yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/ atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada nPRn
Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 12

Penerima bantuan hukum berhak:
- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalahnya tuntas atau telah ada kekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
- b. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
- d. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 13

Untuk mendapatkan Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum harus :
- a. mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum;
- b. menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya;
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.
BAB VI - Bagian Pertama
Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan Bantuan Hukum, calon Penerima Bantuan Hukum atau Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
- a. foto copy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa dimana Pemohon bantuan hukum berdomisili; dan
- c. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang perkara yang sedang dihadapi.
Bagian Kedua
Tata Cara Pegajuan Permohonan Bantuan Hukum
BAB VI - Bagian Pertama
Pasal 15

- (1) Permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan sendiri oleh Calon Penerima bantuan hukum atau di wakili oleh keluarganya.
- (2) Kepala Bagian Hukum dapat meminta Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonannya, apabila berkas perkara yang diajukan dinilai belum lengkap.
'
- Hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bilamana dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi, maka permohonan dapat ditolak.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Kepala Bagian Hukum kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD dengan mencantumkan alasan penolakan.
Bagian Ketiga
Tata Kerja
BAB VI - Bagian Pertama
Pasal 16

Apabila permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 1) dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Kepala Bagian Hukum wajib menyampaikan jawaban kepada Pemohon.
BAB VI - Bagian Pertama
Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap, Kepala Bagian Hukum melakukan koordinasi dengan Pemberi Bantuan Hukum tentang rencana kerja pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum terhadap pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum harus memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum tanpa memperhatikan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima bantuan hukum.
BAB VI - Bagian Pertama
Pasal 18

Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum dengan tembusan kepada DPRD.
BAB VII - TIM VERIFIKASI
Pasal 19

Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh calon Penerima Bantuan Hukum dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - LARANGAN
Pasal 20

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta suatu apapun kepada Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.
BAB IX - PENDANAAN
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan dana Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dalam APBD.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melekat pada kegiatan Bagian Hukum.
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Hingga saat ini, di Kabupaten Tulungagung belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.
Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Wilayah Kabupaten Tulungagung.
Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: pengertianpengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat, tata cara pengajuan permohonan, tata kerja, larangan, pendanaan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
PENJELASAN
Pasal 2

## Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.## HurufbYang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.## HurufcYang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.HurufdYang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.Huruf eYang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.Huruf fYang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.##
PENJELASAN
Pasal 6

Ayat (1)

CukupjelasAyat (2)Waktu 1 (satu) tahun dipergunakan untuk melakukan evaluasi bagi kemungkinan perpanjangan kerja sama. Perpanjangan dapat tak terbatas tetapi dilakukan setiap tahun.Ayat (3)Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 8

## Huruf a

Prinsip bantuan hukum bahwa permasalahan hukum yang sedang dihadapi penerima bantuan hukum terselesaikan.HurufbCukupjelasHuruf cCukupjelasHuruf dCukupjelas
PENJELASAN
Pasal 10

Huruf a

Bantuan pendanaan dimaksud hanya berasal dari Pemerintah Kabupaten Kerinci.HurufbCukupjelasHuruf cCukupjelasHuruf dAgar terjamin perlindungan kepada pemberi bantuan hukum
PENJELASAN
Pasal 12

Huruf a

'\Culrup jelasHuruf bCukupjelasHuruf cAgar Bupati dan DPRD setiap saat dapat memantau tugas pemberi bantuan hukum.TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR.
PENJELASAN
Pasal 25

Cukupjelas

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.BABXSANKS I
PENJELASAN
Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf d, dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa :- a. teguran tertulis; dan- b. Pemberi Bantuan Hukum harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima.##
PENJELASAN
Pasal 23

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum dapat dibatalkan oleh pihak Pemerintah Daerah.

- (2) Akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah harus dikembalikan dan kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan tersebut menjadi beban Pemberi Bantuan Hukum.- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.## BAB XI## KETENTUAN PENUTUP
PENJELASAN
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2015 NOMOR .... ·- Diiindangkan di Sungai Penuh padatanggal 2015 SEKRETARIS DAERAH KERINCI,-~~I\'ZULFAH~I. sNOREG:/2015,.,,,AfDitetapkan di Sungai Penuhpad al 2015:A.TIADIROZAL