PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor SY Tahun 2014
Tentang TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN -DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
Berlaku: 40 Tahun 2003
N/A
Preamble

Menimbang :
BUPATI KEPULAUAN ARU PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUANARU NOMOR Sy TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN -DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN ARU.
- a. bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat: |
- b. bahwa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan merupakan pungutan Pemerintah Daerah atas penyediaan fasilitas pasar grosirdan/atau pertokoan,
Ta
- c: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan Retribusi Tempat Pelelangan:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang ' Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Iridonesia Nomor 4350),
- Mengingat : Indonesia Tahun 1945:
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Ndmor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844):
'
- UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemeritah Pusat dan Pemeritah Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Notmort 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), | 4
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234): 6
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5. 5049):
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578): 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737), 8.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 9
11. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan.Aru,
10. Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Aru,
12. Peratuaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pasar grosir dan /atau Pertokoan dan retribusi tempat pelelangan.
14. Surat Kepala Biro Hukum dan HAM Nomor 44/RO.HKM &amp; HAM/III/14 tanggal 25 Maret 2014 perihal. Pemberian Nomor Register 10 (sepuluh) Perda Kabupaten Kepulauan Aru,
13. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014 tentang Evaluasi 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014.
3.
-
3
"4
11.
3
|
2
|
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN.
|
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan Pasar Grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakan.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemeriritah Daerah.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi : |
- b. pertokoan.
- a. pasar grosir berbagai jenis barang, dan
- (2) Penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyedian fasilitas pasar dan/atau pertokoan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, pihak swasta dan BUMD, termasuk Perusahaan Daerah (PD) Pasar.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
3. (ah Dikecualikan objek Retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan,
4. "dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 6

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar grosir dan Jatau pertokoan.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 7

Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tempat pelelangan dari Pemerintah Daerah.
.
Cc
(9
BAB Ill - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan jenis, luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.
BAB Ill - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Pelelangan diukur berdasarkan hasil pelelangan.
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
BAB Ill - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB V - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi Pasar Grosir darf/atau Pertokoan digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, yang sendiri atau kios dan los, lokasi, luas kios/los dan jangka waktu pemakaian.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- (2) Tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur biaya per satuan penyediaan jasa.
- a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/ periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, dan
- b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
|
:
.
- 4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
BAB V - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 12

| LOKASI | JENIS BANGUNAN | | LUAS | TARIF |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pasar Lantai I | a. Los |..- Semi permanen - Permanen b. Kios - Semi permanen - Perrianen | 1m? 1m? | 1m? 1m? 1 m? | : | Rp. 15.000,-/bulan | Rp. 20.000,-/bulan | Rp. 25.000,-/bulan | Rp. 50.000,-/bulan Rp. 15.900,- /bulan |
| 2. Pasar Lantai II | Cc. Pelataran Kios Permanen | 1 m | | RP. 25.000,-/bulan |
| 3. Pertokoan | | 1m? | |Rp. 35.000,-/bulan |
- tarif
Retribusi Tempat pelelangan ditetapkan sebagai berikut :
- 5 ternak
- hasil bumi C
- a. pelelangan ikan
: 596 dari hasil pelelangan,
: 505 dari hasil ternak, dan
154 dari hasil bumi.
BAB V - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 13

- 1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali. (1
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
BAB VI - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15

- (4) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
:
- 3) Dokumen lain yang dipersamakari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang : dipersamakan.
|
:
|
:
:
BAB VII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 24 (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari -sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD. :
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi.
- 4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah,
BAB X - TATA CARA PENAGIHAN |
Pasal 18

- Pengeluaran surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo. (L
- Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. 3)
- Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang. | Kan (2)
BAB XI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19

- Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi, dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah. (1
- Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. (2) a Ti h
- Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui. dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 3
- Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk dilunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (4)
- Perigembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (S)
- Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 24 (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. | (6)
BAB XI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20

- Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : (1
- a. Nama dan alamat Wajib Retribusi:
- b. Masa retribusi:
- c. Besarnya kelebihan pembayaran: dan
- 'd. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- 3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.
BAB XI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21

- Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah pembayaran Kelebihan Retribusi. (1
- Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan pemitidahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. (2)
BAB XII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 22

- Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi. : (1
- Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tmermperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. (2)
- Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. : 4)
- Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi. (3)
BAB XIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi tnelakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
2. Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : (2)
- a. diterbitkan surat teguran: atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
5. Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan. belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 4
6. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. 3)
7. Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. (S5)
BAB XIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 24

- Piutang Retribusi yang tidak mungkiri ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (1
- Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (2)
- Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur (3) dengan Peraturan Daerah.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.
Ditetapkan di Dobo pada tanggal IT BUPATI KEPULAUAN ARU
n besumber Ho
PARAF KOORDINASI
SEKDA
KaDINAS
|'
5
Diundangkan di Dobo 12
KABUpS
tanggai
ARIS DAERAH KEPULAUAN ARU
ETDA
UNIPLAITA
BERITA DAERAH KEPULAUAN ARU
TAHUN 20 NOMOR SU
SALINAN SESUAI
DENGAN ASLINYA
PENJELASAN
Pasal 2

| Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas.
|
Cukup jelas
'
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukupjelas.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13

.
Cukup jelas
|
Cukup jelas
Cukup jelas
Pi
1
1
1
|
!
Fr.
-#
A
H3
eI
g
ik
'd
'h
'$
'
pa
1
3
£
ig:
t
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas
|
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukupjelas.
|
Cukup jelas.
|
'
Cukupjelas.
Ayat (X)
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas.
Cukupjelas.
Cukup jelas,
PENJELASAN
Pasal 19

-
Cukupjelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
.
Cukup jelas.
N
Hn
"
N
Cukup jelas.
|
|
Cukup jelas.
.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21

|
Cukup jelas
.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukupjelas
|
Cukup jelas
-
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas.
TAMBAHAN BERITA DAERAH KEPULAUAN ARU NOMOR
|
$