PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor I Tahun 2008
Tentang No Description
Berlaku: 5 TAHUN 2008
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR I 5 TAHUN 2008
TENT ANG
PENGIKATAN DANA DAN PENETAPAN PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,,,
a.
bahwa dalam upaya terjaminnya perubahan pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupatan Sarolangun, serta untuk meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran, pendidikan, olahraga, kesehatan, perhubungan, dan pariwisata maka perlu dilakukan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna secara berkesinambungan;
- b. bahwa mengingat keterbatasan anggaran daerah berdasarkan skala prioritas kebutuhan maka perlu diatur pengikatan dana dan penetapan program kegiatan untuk · melaksanakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas dengan mempergunakan pola tahun jamak;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas pertu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak;
3. : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 O Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan· Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik , Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbanqan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. 18.Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330),sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Dengan persetujuan bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
dan
BUPATI SAROLANGUN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA DAN PENETAPAN PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintahan Dae rah adalah penyefenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah. dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom, seluas-lauasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sarolangun.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sarolangun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan T ahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Tahun Anggaran adalah Tahun Pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam perundang-undangan yang lebih tinggi.
9. Tahun Jamak dalam pengertian Kontrak adalah pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
10. Pengikatan Dana adalah penyediaan dana yang telah ditetapkan penggunaannya untuk membiayai program dan kegiatan tahun jamak.
11. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
13. Program Kegiatan Tahun Jamak adalah Progam Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan yang mengingkat dana anggaran dalam APBD Kabupaten Sarolangun, untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disebut OPAL adalah dasar pelaksanaan kegiatan lanjutan yang pekerjaannya belum sefesai pada tahun sebelumnya sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)
Pasal 1

:
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Rincian dana masing-masing kegiatan pada setiap satuan kerja (meliputi . Dana Perencanaan, Manajemen Konstruksi dan pelaksanaan) harus merupakan perhitungan biaya kerja yang sudah terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
BAB VIII - FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)
Pasal 4

: Ayat (1)
Cukup jelas
Cukup jelas ·
BAB VIII - FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)
Pasal 2

:
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
\_/
Pasal5
: Ayat (1)
:
Cukup jelas
:
Cukup jelas
Pasal6
: Ayat (1) :
Cukup jelas
:
Cukup jelas
Pasal7
: Cukup jelas
Pasal8
: Ayat (1)
:
Cukup jelas
:
Cukup jelas
Pasal9
: Ayat (1)
:
Cukup jelas
:
Cukup jelas
BAB VIII - FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)
Pasal 10

: Ayat (1)
:
Cukup jelas
:
Cukup jelas
BAB VIII - FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)
Pasal 11

: Cukup jelas
BAB VIII - FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)
Pasal 12

: Cukup jelas
BAB VIII - FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)
Pasal 13

: Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR i'J
KETENTUAN PENUTUP
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur febih lanjut melalui Peraturan Bupat1 dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.
Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal ~1 c;~trtbe, 2008
BUPATI SAROLANGUN,
H. KASAN BASRI AGUS
Oiundangkan di Sarolangun Pada tanggal .94 ~ep~1,e{' 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2008 NOMOR I?
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN LAMPIRAN I
NOMOR 113
TAHUN 2008
TANGGAL ~
~er~m~O'I"'
2008
TENTANG
PENGIKATAN DANA PENETAPAN PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK
Tabel Rencana Kegiatan dan Perkiraan Dana Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak di Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 - 2010
| No. | Rencana Kegiatan | Perkiraan Dana (Rp) |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Pembangunan Jembatan Panti P ± 120 M dan L ± 7,0 M. | 28,672,000,000 |
| 2. | Pembangunan Komplek Olah Raga+ 70.785 M | 71,470,000,000 |
| 3. | Pembangunan Mesjid ± 2000 M2 | 24,404,779,000 |
| Jumlah | Jumlah | 124,546, 779,000 |
BUPATI SAROLANGUN,
H. HASAN BASRI AGUS
LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 15
TAHUN 2008
TANGGAL
19~
~t~-1em1t~
2008
TENTANG
PENGIKATAN DANA PENETAPAN PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK
Skema Penganggaran Seluruh Rencana Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak di Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 - 2010
| | | Perkiraan Dana | Rencana Alokasi Pembayaran (Dalam Rupiah) | Rencana Alokasi Pembayaran (Dalam Rupiah) | Rencana Alokasi Pembayaran (Dalam Rupiah) |
|--------|------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| No. | Rencana Kegiatan | (Rp) | 2008 (15%) | 2009 (55%) | 2010 (30%) |
| 1. | Pembangunan Jembatan Panti P ± 120 M dan L ± 7, 0 M. | 28,672,000,000 | 4,300,800,000 | 15,769,600,000 | 8,601,600,000 |
| 2. | Pembangunan Komplek Olah Raga + 70.785 M | 71,470,000,000 | 10, 720,500,000 | 39,308,500,000 | 21,441,000,000 |
| 3. | Pembangunan Mesjid .± 2000 M2 | 24,404, 779,000 | 3,660,716,850 | 13,422,628,450 | 7,321,433,700 |
| Jumlah | Jumlah | 124,546, 779,000 | 18,682,016,850 | 68,500, 728,450 | 37,364,033, 700 |
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI MINAHASA UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR 7TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA UTARA,
- a. bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta dalam rangka memotivasi kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, perlu diberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa dengan diberikannya tambahan penghasilan sebagaimana di maksud dalam huruf a, diharapkan Pegawai Negeri Sipil mampu dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan untuk dilaksanakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Kepegawa.an Pendidikan Dan Pelatihan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara. ^/
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
^
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
4. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang" -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); fi^
Menetapkan
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawa, ' Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana^ ' telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 8Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2014;
14. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2014.
MEMUTUSKAN :
:
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KEPJA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELUIAN DAN PENGEMBANGAN, BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA.
PASAL I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pembehan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8
Untuk memperoleh Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil permintaan disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Mlllk Daerah, dan rekapitulasi kehadiran telah ditanda tangani/disetujui oleh Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Minahasa Utara berkas dimasukkan pada tanggal 5 setiap bulan, format permintaan tambahan penghasilan diatur dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ^H/
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 11

Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
^
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. ^v
A
Ditetapkan di
Airmadidi
Pada tanggal
: 3 Januari 2014
&lt;
BUPATI MINAHASA
UTARA
SOMPIES/F. SINGAL
Diundangkan di Airmadidi
Pada Tanggal:
3 Januari 2014
SEKRETARI8 DAERAH KABUPATENJMINAHASA UTARA,
Drs. JOHANNES A. RUMAMBI PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19541110 197603 1 Oil
Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2014 Nomor : 2
LAMPIRAN PERTAMA PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR
% tahuw aom
TANGGAL
TENTANG
!eRU^BAHAN°Ls PERATURAN BUPATI «^^ OT^ H^l^7 tahun 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN TBERDASARKAN BE^KERJA KEPADA ™" "«™^ SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : sf^A^ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT BADAN K«NCANMN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN J™*^ KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
KOP SKPD
Airmadidi,
2014
Nomor Lampiran Perihal
Permintaan Tambahan Penghasilan
Bulan 2014
Kepada
Yth : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Mihk Daerah
Di -
Airmadidi
Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor Tahun 2014, maka bersama ini kami sampaikan daftar Permintaan Tambahan Penghasilan Bulan 2014 sebagai
| No | oeriK.ii Nama /Nip | Jabatan | Jumlah Penghasilan (Rp) | Potongan %(Rp) | PPH (Rp) | Jumlah Diterima (Rp) | Tanda Tangan | Ket |
|------|----------------------|-----------|---------------------------|------------------|------------|------------------------|----------------|-------|
| | V | | | | | | | |
| | Jumlah | | | | | | | _ |
Mengetahui Kepala SKPD
Bendahara Pengeluaran
/m^
BUPATI MINAHASA
UTARA,
^L
SOMPIE S. F. SINGAL
Sf-