PP Unknown Nomor MAKRO Tahun 2014
Tentang No Description
Berlaku: 12 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
No.219, 2015
KEUANGAN NEGARA. Pertanggungjawaban. Pelaksanaan. APBN. 2014. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5741).
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
: a.
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 yang diundangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013, pelaksanaannya perlu dilakukan pemeriksaan dan dipertanggungjawabkan sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
Mengingat
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 30, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 harus ditetapkan dengan UndangUndang;
- d. bahwa pembahasan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah dan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 36/DPD RI/IV/2014-2015 tanggal 9 Juli 2015;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
4. : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5547);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014.
N/A
Pasal 1

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UndangUndang ini.
N/A
Pasal 2

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
1. Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2014;
2. Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2014;
3. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2014; dan
4. Catatan atas Laporan Keuangan.
N/A
Pasal 3

- (1) Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp1.550.490.813.616.979 (satu kuadriliun lima ratus lima puluh triliun empat ratus sembilan puluh miliar delapan ratus tiga belas juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang berarti 94,81 (sembilan puluh empat koma delapan satu) persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.635.378.485.045.000 (satu kuadriliun enam ratus tiga puluh lima triliun tiga ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat puluh lima ribu rupiah).
- (2) Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp1.777.182.855.786.411 (satu kuadriliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh triliun seratus delapan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sebelas rupiah) yang berarti 94,69 (sembilan puluh empat koma enam sembilan) persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.876.872.758.707.000 (satu kuadriliun delapan ratus tujuh puluh enam triliun delapan ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).
- (3) Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terjadi Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp226.692.042.169.432 (dua ratus dua puluh enam triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar empat
puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) yang berarti 93,87 (sembilan puluh tiga koma delapan tujuh) persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp241.494.273.662.000 (dua ratus empat puluh satu triliun empat ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (4) Pembiayaan untuk menutup Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar Rp248.892.825.676.520 (dua ratus empat puluh delapan triliun delapan ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang berarti 103,06 (seratus tiga koma nol enam) persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 241.494.273.662.000 (dua ratus empat puluh satu triliun empat ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (5) Berdasarkan Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp22.200.783.507.088 (dua puluh dua triliun dua ratus miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu delapan puluh delapan rupiah).
- (6) Saldo Anggaran Lebih (SAL) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp86.136.993.583.586 (delapan puluh enam triliun seratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang berasal dari:
- a. SAL sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013, yakni sebesar Rp66.594.149.777.346 (enam puluh enam triliun lima ratus sembilan
puluh empat miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
- b. ditambah dengan SiLPA Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp22.200.783.507.088 (dua puluh dua triliun dua ratus miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu delapan puluh delapan rupiah);
- c. ditambah selisih kas lebih Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp2.258.130.896 (dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah); dan
- d. ditambah dengan koreksi dan penyesuaian atas SAL dan SiLPA sebesar minus Rp2.660.197.831.744 (dua triliun enam ratus enam puluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
- (7) Koreksi dan penyesuaian atas SAL dan SiLPA sebesar minus Rp2.660.197.831.744 (dua triliun enam ratus enam puluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d terdiri atas:
- a. Koreksi saldo awal Kas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebesar minus Rp6.175.091.483 (enam miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
- b. Koreksi saldo awal Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) sebesar minus Rp10.266.475.988 (sepuluh miliar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- c. Penyesuaian catatan SAL sebesar Rp17.684.542.811 (tujuh belas miliar enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sebelas rupiah);
- d. Penyesuaian pengembalian pendapatan tahun lalu sebesar minus Rp61.260.251.519 (enam puluh satu miliar dua ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah);
- e. Penyesuaian Kas Hibah Langsung sebesar minus Rp974.989.900 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- f. Penyesuaian saldo Kas KPPN sebesar Rp2.000.001 (dua juta satu rupiah);
- g. Selisih kurs unrealized sebesar minus Rp2.599.207.565.511 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus sebelas rupiah);
- h. Koreksi pembulatan sebesar minus Rp155 (seratus lima puluh lima rupiah).
- (8) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam yang dilaporkan berdasarkan asas neto.
N/A
Pasal 4

- (1) Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2014 memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
- a. jumlah Aset sebesar Rp3.910.922.331.111.792 (tiga kuadriliun sembilan ratus sepuluh triliun sembilan ratus dua puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
- b. jumlah Kewajiban sebesar Rp2.898.383.597.986.114 (dua kuadriliun delapan ratus sembilan puluh delapan triliun tiga ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus empat belas rupiah); dan
- c. jumlah Ekuitas Dana sebesar Rp1.012.538.733.125.678 (satu kuadriliun dua belas triliun lima ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (2) Aset pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2014 telah mencakup pelaporan rekening-rekening Kementerian Negara/ Lembaga.
- (3) Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan keandalan penyajian aset, Pemerintah melakukan penertiban aset yang meliputi inventarisasi, penilaian, pemanfaatan, dan legalitas aset tetap pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga.
N/A
Pasal 5

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2014 memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
- a. jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar minus Rp80.075.491.013.141 (delapan puluh triliun tujuh puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga belas ribu seratus empat puluh satu rupiah);
- b. jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar minus Rp146.616.551.156.291 (seratus empat puluh enam triliun enam ratus enam belas miliar lima ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);
- c. jumlah arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp248.892.825.676.520 (dua ratus empat puluh delapan triliun delapan ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah); dan
- d. jumlah arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar Rp3.353.789.742.647 (tiga triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).
N/A
Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca, dan Laporan Arus Kas.
N/A
Pasal 7

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilampiri juga Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Badan Layanan Umum, dan Badan Lainnya, dan dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja secara akrual.
N/A
Pasal 8

SAL dapat digunakan dalam hal realisasi anggaran pengeluaran melebihi realisasi anggaran penerimaan tahun anggaran berjalan, dan/atau terdapat pengembalian pendapatan tahun-tahun yang lalu.
N/A
Pasal 9

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, telah diperiksa oleh BPK dengan opini Wajar Dengan Pengecualian.
N/A
Pasal 10

- (1) Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan secara efektif dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah melakukan perbaikan atas kelemahan dalam sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan negara untuk tujuan meningkatkan akurasi, keandalan dan akuntabilitas pelaporan keuangan.
- (3) Pemerintah menerapkan sistem pemberian penghargaan dan sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan penilaian kinerja atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.
- (4) Pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk penambahan atau pengurangan alokasi anggaran pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (5) DPR dapat meminta BPK untuk menyampaikan laporan monitoring tindak lanjut Pemerintah dalam rangka pelaksanaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
N/A
Pasal 11

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
YASONNA H. LAOLY
12 LAMPIRAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN TA 2014
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 ( Cudited)
RINGKASAN
RINGKASAN
Berdasarkan Pasal 17 Tahun 2003 tentang Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2014, Pemerintah menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2014 dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN; Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Lainnya.
LKPP Tahun 2014 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran Il (PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual).
LKPP Tahun 2014 ini disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian NegaralLembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN)
1. LAPORAN REALISASI APBN
Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN-P TA 2014 dengan realisasinya; Yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode Januari 2014 31 Desember 2014 Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2014 adalah sebesar Rp1.550,49 triliun atau 94,81 persen dari APBN-P. Sementara itu; realisasi Belanja Negara TA 2014 adalah sebesar Rpl.777,18 triliun atau 94,69 persen dari APBN-P. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat triliun atau 96,18 persen dari APBN-P. Selain itu, TA 2014 terdapat Suspen Belanja sebesar minus Rp97,39 Miliar . pada pada
Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah; dan realisasi Belanja terjadi Defisit Anggaran TA 2014 sebesar Rp226,69 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto TA 2014 adalah sebesar Rp248,89 triliun atau 103,06 persen dari APBN-P, sehingga terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp22,20 triliun: Negara,
Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):
| | TA 2014 (Audited) | TA 2014 (Audited) | TA 2014 (Audited) | TA 2013 (Audited) |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Uraian | Anggaran (UU No. 12/2014) | Realisasi | % Realisasi thd Anggaran | Realisasi |
| Pendapatan Negara dan Hibah | 1.635,38 | 1.550,49 | 94,81 | 1.438,89 |
| Belanja Negara | 1.876,87 | 1.777,18 | 94,69 | 1.650,56 |
| Belanja Pemerintah Pusat | 1.280,37 | 1.203,58 | 94,00 | 1.137,16 |
| Transfer ke Daerah | 596,50 | 573,70 | 96,18 | 513,26 |
| Suspen Belanja Negara | | (0,097) | | 0,140 |
|--------------------------|----------|-----------|--------|----------|
| Surplus (Defisit) | (241,49) | (226,69) | 93,87 | (211,67) |
| Anggaran Pembiayaan Neto | 241,49 | 248,89 | 103,06 | 237,39 |
| SiLPA (SiKPA) | | 22,20 | | |
2. NERACA
Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset; kewajiban; dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2014.
Jumlah Aset per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp3.910,92 triliun Yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Piutang Jangka Panjang sebesar Rp2,83 triliun; dan Aset Lainnya sebesar Rp620,61 triliun.
Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp2.898,38 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp352,31 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sbesar Rp2.546,07 triliun.
Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana Neto per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.012,54 triliun Yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar minus Rp85,02 triliun dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rpl.097,56 triliun.
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):
| Uraian | 31 Desember 2014 VAudited) | 31 Desember 2013 VAudited) |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Aset | 3.910,92 | 3.567,59 |
| Aset Lancar | 262,98 | 252,74 |
| Investasi Jangka Panjang | 1.309,92 | 1.183,17 |
| Aset Tetap | 1.714,59 | 1.709,86 |
| Piutang Jangka Panjang | 2,83 | 2,90 |
| Aset Lainnya | 620,61 | 418,92 |
| Kewajiban | 2.898,38 | 2.652,10 |
| Kewajiban Jangka Pendek | 352,31 | 368,09 |
| Kewajiban Jangka Panjang | 2.546,07 | 2.284,01 |
| Ekuitas Dana Neto | 1.012,54 | 915,49 |
| Ekuitas Dana Lancar | (85,02) | (113,36) |
| Ekuitas Dana Investasi | 1.097,56 | 1.028,85 |
3. LAPORAN ARUS KAS
Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan; perubahan kas dan setara kas selama TA 2014 serta saldo kas dan setara kas tanggal 31 Desember 2014. pada
Saldo Kas Bendahara Umum Negara (BUN) Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kas Badan RP67,70 riliun, sedangkan triliun: pada
Selama aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rpl46,62 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp248,89 triliun; kenaikan kas dari aktivitas non anggaran sebesar Rp3,35 triliun dan penurunan karena Dengan demikian; saldo Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung Yang telah disahkan per 31 Desember 2014 menjadi Rp89,52 triliun.
Selain kas di atas; terdapat Rekening Pemerintah Lainnya sebesar Rp4,65 triliun; Kas di Bendahara Pengeluaran Rp5,40 triliun, dan Kas deposito (Investasi Jangka Pendek) yang berasal dari Kas BLU yang telah disahkan sebesar Rp4,38 triliun; sehingga saldo akhir Kas dan Bank Pemerintah Pusat sebesar Rp95,73 triliun. pada pada
Ringkasan Laporan Arus Kas TA 2014 dan TA 2013 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):
| Uraian | Uraian | TA 2013 (Audited) |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung | 67,70 | 71,58 |
| Koreksi Saldo Awal | (0,01) | (0,31) |
| Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung setelah Koreksi | 67,69 | 71,27 |
| Kenaikan (Penurunan) Kas | Kenaikan (Penurunan) Kas | |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | (80,07) | (31,32) |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan | (146,62) | (180,36) |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan | 248,89 | 237,39 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran | 3,35 | 0,11 |
| Pengunaan SAL | Pengunaan SAL | (30) |
| Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas | 25,55 | (4,18) |
| Penyesuaian Pembukuan | (3,72) | 0,61 |
| Kenaikan (Penurunan) Kas | 21,83 | (3,57) |
| Saldo Akhir Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU , dan Kas Hibah Langsung | 89,52 | 67,70 |
4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro; kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP , dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai
Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyajian Laporan Realisasi APBN, pendapatan, belanja; dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, Yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian Neraca; aset, kewajiban; dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual; yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.
Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.
01
02
03
04
HALAMAN OPINI
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan; Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Laporan Arus Kas (LAK) untuk tahun yang berakhir tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan. tentang pada pada
Kecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf 05 s.d. 08 berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan: Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, penilaian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; penilaian atas pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan; serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan system yakin opini.
Dalam Laporan BPK Nomor 69aLHPIXV/05/2014 tanggal 28 Mei 2014, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2013 karena: (1) piutang over lifting sebesar Rp3,81 triliun tidak sepenuhnya menggambarkan hak negara yang akan diterima periode berikutnya; (2) piutang penjualan minyak dan gas bumi (migas bagian negara sebesar Rp2,46 triliun mengandung ketidakpastian; (3) Pemerintah belum selesai menelusuri Aset Kredit Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar Rp3,06 triliun; (4) Pemerintah belum mengakui piutang atas saldo Dana Belanja Pensiun sebesar Rp302,06 miliar yang belum disetorkan kembali karena lebih dari 6 bulan berturut-turut tidak diambil oleh penerima pensiun; (5) Pemerintah belum menyelesaikan permasalahan Suspen Belanja Negara selisih lebih pengakuan belanja oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dengan Kementerian Lembaga (KL) sebesar Rpl40,40 miliar; (6) Pemerintah tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai atas pencatatan fisik kas yang merupakan bagian fisik Saldo Anggaran Lebih (SAL) antara lain terkait dengan permasalahan selisih dan ketidakkonsistenan pencatatan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Hibah Langsung KL serta selisih kiriman uang. pada yaitu
Pemerintah telah menindaklanjuti masalah tersebut dengan melakukan upaya perbaikan (1) mengungkapkan secara memadai terkait piutang over lifting yang tidak sepenuhnya menggambarkan hak negara dalam LKPP Tahun 2014; (2) melakukan upaya penagihan verifikasi dan koreksi untuk menghapus pencatatan piutang yang masih mengandung ketidakpastian; (3) melakukan pemetaan dan penelusuran keberadaan Aset Kredit Eks BPPN; (4) melakukan yaitu:
05
06
07
verifikasi kepada pensiunan atas saldo uang pensiun yang masih menjadi hak pensiunan sebagai dasar pengakuan piutang; (5) melakukan beberapa langkah mitigasi untuk memperkecil selisih pengakuan belanja antara BUN dengan KL dalam rekonsiliasi pencatatan dengan melakukan koreksi di tingkat pusat, belanja yang tidak diakui KL menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BUN; dan (6) menyusun mekanisme yang dapat menjamin validitas dan menjelaskan perbedaan catatan dan fisik SAL Tindak lanjut pemerintah tersebut belum sepenuhnya efektif untuk menyelesaikan permasalahan terkait suspen serta selisih catatan dan fisik SAL sehingga permasalahan tersebut masih terjadi Pemeriksaan LKPP Tahun 2014. pada
Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.30 atas laporan keuangan; Pemerintah mengungkapkan saldo Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp286,08 triliun dan Rp221,74 triliun: Pada Tahun 2014 terdapat pencatatan mutasi Aset KKKS senilai Rp2,78 triliun yang tidak dapat dijelaskan. Kondisi tersebut terjadi karena pencatatan dan pelaporan Aset KKKS belum didukung oleh sistem pengendalian yang memadai yang dapat menjamin keakuratan dan kelengkapa transaksi. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk menilai kemungkinan dampak salah saji atas pencatatan mutasi Aset KKKS yang tidak dapat dijelaskan tersebut.
Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.34 atas laporan keuangan Pemerintah mengungkapkan saldo kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp37,98 triliun dan Rp55,38 triliun: kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 tersebut di antaranya merupakan kepada Pihak Ketiga yang berada di KL sebesar Rpl7,49 triliun. Terdapat permasalahan kepada Pihak Ketiga di tiga KL sebesar Rpl,21 triliun yang tidak dapat ditelusuri dan tidak didukung dokumen yang memadai; (1) Universal Universal Service Obligation Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan dan Informatika sebesar Rpl,12 triliun tidak dapat direkonsiliasi dengan nilai prestasi kerjanya dan tidak didukung dengan parameter perhitungan yang jelas atas nilai prestasi kerja penyedia jasa; (2) Utang kepada Pihak Ketiga pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebesar Rp59,12 miliar tanpa dokumen pendukung yang lengkap; dan (3) kepada Pihak Ketiga berupa jaminan pelaksanaan pembangunan sebesar Rp23,33 miliar pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), yang dananya tersimpan rekening bank atas nama BP Batam; tidak dapat dipastikan nilai yang seharusnya masih tercatat sebagai utang. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan memperoleh keyakinan mengenai nilai yang mencerminkan kewajiban Pemerintah kepada ketiga tersebut. Utang Utang Utang Utang yaitu: pada Utang pada pihak
Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.48 atas laporan keuangan; Pemerintah mengungkapkan SAL setelah penyesuaian per 31 Desember 2014 sebesar Rp86,13 triliun. SAL per 31 Desember 2014 tersebut terdiri dari SAL Awal Setelah Penyesuaian sebesar Rp66,59
08
triliun. Nilai Catatan SAL per 31 Desember 2014 tersebut sama dengan nilai fisik SAL, namun terdapat permasalahan transaksi danlatau saldo yang membentuk SAL sehingga penyajian catatan (1) Pemerintah belum memiliki metode perhitungan SAL yang menjamin uji antara catatan dan fisik SAL dilaksanakan secara menyeluruh dan konsisten; (2) proses rekonsiliasi antara BUN dan KL atas saldo akun yang karena KL mencatat belanja lebih besar senilai Rp654,75 miliar dan suspen belanja karena BUN mencatat belanja lebih besar senilai Rp557,36 miliar; serta masih ada perbedaan saldo Kas Hibah Langsung KL sebesar Rpl10,20 miliar, Kas BLU sebesar Rp69,17 miliar; dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2,72 miliar antara LKPP yang disusun berdasarkan konsolidasi data KL dengan LKBUN yang disusun berdasarkan konsolidasi data Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN):; (3) usulan koreksi dari Pemerintah sebesar Rp2,40 triliun atas LKPP Tahun 2014 Unaudited yang membentuk catatan dan fisik SAL LKPP Tahun 2014 Audited tidak didukung dengan dokumen dan penjelasan tertulis yang mendasari perubahan; (4 saldo Kas Dalam Transito yang menjadi bagian dari fisik SAL belum dapat diyakini kewajarannya karena adanya transaksi kiriman uang senilai Rp3,32 triliun yang tidak dapat dengan dokumen sumber; (6) catatan Kas di beberapa KPPN menunjukkan selisih lebih senilai Rp4,77 miliar dan selisih kurang Rp3,35 miliar dibandingkan dengan saldo rekening koran yang tidak dapat dijelaskan; dan (7) retur belanja yang diterima kembali di Kas Negara dan dicatat sebagai Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp404,62 miliar tidak memiliki daftar rincian: Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk menilai kemungkinan dampak permasalahan-permasalahan tersebut terhadap salah saji SAL pada yaitu: saling pada pada
Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.34 atas laporan keuangan; Pemerintah mengungkapkan saldo kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 dan 2013 masingsebesar Rp37,98 triliun dan Rp55,38 triliun Selain itu; Catatan C.3 angka 12 mengungkapkan adanya Kewajiban Kontinjensi terkait tuntutan hukum kepada Pemerintah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) pada dua KL sebesar Rpl71,75 miliar: Untuk menyelesaikan kewajiban yang timbul sehubungan dengan putusan pengadilan yang inkracht; UU APBN-P Tahun 2014 memperbolehkan pergeseran anggaran belanja KL. Berdasarkan data Nota Keuangan APBN-P Tahun 2015, terdapat putusan pengadilan yang inkracht berupa pembayaran rugi minimal senilai Rpl,66 triliun dan USD216.76 juta, serta penyerahan aset tanah seluas 4,84 juta m2 dan bangunan. Hasil pengumpulan data dari KL menunjukkan adanya an pengadilan yang inkracht atas 45 perkara delapan KL berupa pembayaran rugi sebesar Rp499,79 miliar dan penyerahan seluruhnya dicatat sebagai kewajiban atau diungkapkan sebagai Kewajiban Kontinjensi dalam LKPP Tahun 2014. Hal tersebut terjadi karena Pemerintah belum memiliki mekanisme pengelolaan dan pelaporan tuntutan hukum sehingga belum jelas unit kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan administrasi dan validasi atas tuntutan hukum yang telah inkracht untuk dicatat/diungkap sebagai kewajiban. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan mengenai nilai yang mencerminkan kewajiban Pemerintah. Utang masing pada berupa ganti putus: pada ganti
- 09 Menurut opini BPK, kecuali dampak penyesuaian; jika yang mungkin dilakukan jika Pemerintah menyelesaikan permasalahan mengenai pencatatan Aset KKKS, kepada Pihak Ketiga, permasalahan secara wajar, dalam semua hal yang material, keuangan Pemerintah Pusat per 31 Desember 2014 dan 2013, realisasi APBN, arus kas, dan CaLK untuk tahun yang berakhir tanggal tanggal tersebut; sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). ada, perlu Utang posisi pada
- 10 Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut; BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan: LHP atas SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam tanggal 25 Mei 2015 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.
| | INDEKS ISI | INDEKS ISI |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| RINGKASAN | RINGKASAN | |
| HALAMAN OPINI. | HALAMAN OPINI. | X |
| INDEKS ISI | INDEKS ISI | XV |
| INDEKS TABEL | INDEKS TABEL | xvi |
| INDEKS GRAFIK | INDEKS GRAFIK | xviii |
| INDEKS LAMPIRAN. | INDEKS LAMPIRAN. | XX |
| INDEKS SINGKATAN | INDEKS SINGKATAN | |
| INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN | INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN | xxvii |
| LAPORAN REALISASI APBN | LAPORAN REALISASI APBN | 1 |
| IL. NERACA | IL. NERACA | 5 |
| IIL. LAPORAN ARUS KAS | IIL. LAPORAN ARUS KAS | 9 |
| IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN | IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN | 12 |
| A PENJELASAN UMUM | A PENJELASAN UMUM | 13 |
| A.1. DASAR HUKUM | A.1. DASAR HUKUM | |
| A.2 KEBIJAKAN FISKALIKEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO | A.2 KEBIJAKAN FISKALIKEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO | |
| A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN | A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN | 36 |
| A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI | A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI | 41 |
| B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN | B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN | 60 |
| B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN | B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN | 60 |
| B.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN. | B.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN. | 61 |
| B.3. CATATAN PENTING LAINNYA | B.3. CATATAN PENTING LAINNYA | 89 |
| C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA | C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA | 101 |
| C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM | C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM | 101 |
| C.2 PENJELASAN PER POS NERACA | C.2 PENJELASAN PER POS NERACA | 102 |
| C.3. CATATAN PENTING LAINNYA | C.3. CATATAN PENTING LAINNYA | 189 |
| D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS | D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS | 211 |
| D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS | D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS | 211 |
| D.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS | D.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS | 215 |
INDEKS TABEL
| 1 | Perbandingan Klasifikasi PDB seri 2000 dan seri 2010 | 18 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| 2 | Perbandingan Perkembangan PDB Seri 2000 dan Seri 2010 | 19 |
| 3 | Perkembangan CAR, LDR, dan NPL Bulanan 2014 | 24 |
| 4 | Ringkasan Indikator Makro Tahun 2014 | 26 |
| 5. | Ringkasan Realisasi Anggaran 2013, APBN dan APBNP 2014 | 28 |
| 6 | Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi | 68 |
| 7 | Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Pajak | 109 |
| 8 | Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Bea dan Cukai | 111 |
| 9 | Posisi Utang Luar Negeri; SBN, dan Promissory Notes | 180 |
| 10. | Posisi Utang Luar Negeri Menurut Valuta Asing | 181 |
| 11. | Saldo Anggaran Lebih TA 2014 dan TA 2013 | 182 |
| 12. | Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2014 dan 2013 | 189 |
| TABEL LAMPIRAN | TABEL LAMPIRAN | |
| 1 . | SBN Neto Tahun 2014 | 688 |
| 2 | Seri SPN yang Diterbitkan Tahun 2014 | 690 |
| 3 | Daftar Pelunasan SPN Tahun 2014 | 691 |
| 4 | Realisasi Penerbitan SUN Valas s.d 31 Desember 2014 | 692 |
| 5. | Realisasi Pelaksanaan Debt Switching Tahun 2014 | 693 |
| 6. | Rincian Realisasi Pelaksanaan Debt Switching Tahun 2014 | 693 |
| | Transaksi Buyback Tahun 2014 | 696 |
| 8 | Daftar Penerbitan SBSN Tahun 2014 | 698 |
| 9 | Outstanding SBN seri Fixed Rated (FR) per 31 Desember 2014 | 699 |
| | 10. Data Outstanding ORI per 31 Desember 2014 | 701 |
| 11. | Data Outstanding SBN Seri Variable Rate (VR) per 31 Desember 2014 | 702 |
| 12. | Data Outstanding SPN per 31 Desember 2014 | 703 |
| 13. | Data Outstanding Surat Utang Pemerintah per 31 Desember 2014 | 704 |
| 14. | Data Outstanding SBSN seri IFR per 31 Desember 2014 | 706 |
| | 15. Data Outstanding SBSN Seri PBS per 31 Desember 2014 | 706 |
| | 16. Data Outstanding SBSN Seri SR per 31 Desember 2014 | 708 |
| 17. | Data Outstanding SBSN Seri SPN-S per 31 Desember 2014 | 709 |
| 18. | Data Outstanding SBSN Seri SDHI per 31 Desember 2014 | 710 |
| | 19. Struktur Outstanding SBN Valas Per 31 Desember 2014 | 711 |
| 20. | Mutasi SBN Tahun 2014 | 714 |
| 1. | Tren PDB Harga Berlaku Seri 2000 Tahun 2010-2014 | 16 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | Struktur PDB Seri 2000 Menurut Pengeluaran tahun 2010 sd 2014 | 17 |
| 3 | Struktur PDB Seri 2000 Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Berlaku 2013-2014 harga | 17 |
| 4 | Tren Laju Inflasi Bulanan dan TahunanTahun 2014 | 20 |
| 5 | Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Triwulanan 2013-2014 | 21 |
| 6 . | Perkembangan Ekspor , Impor dan Neraca Perdagangan Semesteran 2012-2014 | 22 |
| 7 . | Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Bulanan 2014 | 22 |
| 8 | Cadangan Devisa 2014 | 23 |
| 9 | Tren Laju IHSG Bulanan Tahun 2013-2014 | 24 |
| | 10. Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2010-2014 | 29 |
| 11. | Penerimaan Perpajakan Tahun 2013 dan 2014 | 30 |
| 12. | Tax Ratio Indonesia Tahun 2010-2014 | 30 |
| | 13. Pagu dan Realisasi PNBP Tahun 2013 dan 2014 | 31 |
| 14. | Realisasi Belanja Pemerintah Pusat 2013 dan Tahun 2014 Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi | 33 |
| 15. | Realisasi Transfer ke Daerah 2013-2014 | 34 |
| | 16. Perkembangan Rasio Realisasi Defisit Anggaran terhadap PDB Tahun 2010-2014 | 35 |
| 17 . | Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP TA 2010 2014 | 60 |
| | 18. Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2010- 2014 | 61 |
| 19. | Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2014 | 62 |
| 20. | Komposisi 5 Terbesar Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2014 | 68 |
| 21. | Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2014 | 68 |
| 22. | Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2014 | 69 |
| 23. | Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah TA 2014 | 76 |
| 24. | Komposisi Pendapatan BLU TA 2014 | 91 |
| | 25. Pendapatan; Beban; dan SurpluslDefisit BLU TA 2014 | 92 |
| | 26. Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto pada Neraca Tahun 2010 2014 | 101 |
| 27 . | Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Badan Layanan Umum 2010 - 2014 | 197 |
| 28. | Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas | 213 |
LAMPIRAN
| 1 . | Struktur Jatuh ON Rupiah seri FR Tempo | 700 |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------|
| 2. | Struktur jatuh tempo ORI | 702 |
| | Struktur jatuh tempo ON seri VR | 703 |
| 4 | Struktur Jatuh Tempo SPN per 31 Desember 2014 | 704 |
| 5. | Struktur Jatuh Tempo Surat Utang Pemerintah | 705 |
| 6 . | Struktur Jatuh SBSN IFR per 31 Desember 2014 Tempo seri | 706 |
| | Struktur Jatuh Tempo SBSN seri PBS per 31 Desember 2014 | 707 |
| 8 | Struktur Jatuh SBSN seri SR per 31 Desember 2014 Tempo | 708 |
| 9 . | Struktur Jatuh SBSN seri SPN-S per 31 Desember 2014 Tempo | 709 |
| | 10. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SDHI per 31 Desember 2014 | 710 |
| | 11. Struktur Jatuh Tempo SBN Valas per 31 Desember 2014 | 712 |
| 12 | Data Outstanding SBN per 31 Desember 2014 | 712 |
| 1 . | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Pusat TA 2014 | 236 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2. | Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut BA dan Eselon TA 2014 | 263 |
| 3. | Laporan Realisasi Dana Perimbangan TA 2014 | 292 |
| 4 | Suspen Belanja Pemerintah Pusat TA 2014 | 365 |
| 5. | Persetujuan Multiyears Contract (Kontrak Tahun Jamak) | 370 |
| 6 . | Perbandingan Pagu APBN-P dan DIPA Pagu | 372 |
| 7 . | Realisasi Penerbitan SABA BA 999.08 Pengelola lain-lain, TA 2014 | 376 |
| 8 . | Rekening Khusus per 31 Desember 2014 | 380 |
| 9. | Saldo Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Umum per 31 Desember 2014 | 382 |
| 10. | Saldo Kas di KPPN per 31 Desember 2014 dan 2013 | 384 |
| 11. | Kas pada | 391 |
| 12 | Muka Belanja dan Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Uang | 411 |
| 13. | Piutang Pajak per 31 Desember 2014 | 417 |
| 14. | Piutang PNBP per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 | 431 |
| 15. | Rincian Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi 31 Desember 2014 | 434 |
| 16. | Aset Kredit Eks BPPN | 437 |
| | 17. Bagian Lancar TPITGR per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 | 444 |
| 18. | Persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 | 447 |
| 19. | Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara BUMN Tahun 2014 | 452 |
| | Daftar BPYBDS BUMN per 31 Desember 2014 pada | 462 |
| 21. | Penyertaan Modal Negara Perusahaan Negara/Lembaga Di Bawah Pembinaan Kementerian Keuangan per 31 Desember 2014 pada | 464 |
| 22. | Penyertaan Modal Negara pada Non BUMN per 31 Desember 2014 | 467 |
| 23. | Penyertaan Modal Negara OrganisasijLembaga Keuangan InternasionallRegional per 31 Desember 2014 pada | 471 |
| 24. | Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2014 | 473 |
| 25. | Aset Tetap Kementerian/Lembaga per 31 Desember 2014 pada | 476 |
| 26. | Tagihan TPITGR per 31 Desember 2014 | 500 |
| 27 . | Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2014 | 502 |
| 28. | Aset KKKS per 31 Desember 2014 | 505 |
| 29. | Aset Eks BPPN per 31 Desember 2014 | 524 |
| 30. | Aset Lain-lain per 31 Desember 2014 | 531 |
| 31. | Aset PT PPA per 31 Desember 2014 | 534 |
| 32 | Utang Kepada Pihak Ketiga dan Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2014 | 541 |
| 33. | Utang Bunga Surat Berharga Negara per 31 Desember 2014 | 544 |
| 34. | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara per 31 Desember 2014 | 549 |
| 35. | Surat Berharga Negara Jangka Pendek per 31 Desember 2014 | 552 |
| 36. | Surat Berharga Negara Jangka Panjang per 31 Desember 2014 | 554 |
| 37 . | Ikhtisar Laporan Keuangan BLU per 31 Desember 2014 | 560 |
| 38. 39. | Kebijakan Koreksi Atas Akumulasi Penyusutan Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Non Struktural dan Yayasan per 31 Desember 2014 | 563 575 |
| 40. | Rekapitulasi Hasil Penilaian Aset Bekas Milik Asing Cina sd. 31 Desember 2013 | 580 |
| 41. | Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2013 Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara Tahun Anggaran 2014 | 585 |
| 42 | | 682 |
Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara Tahun Anggaran 2014
APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
BAPPENAS
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM
Bahan Bakar Minyak
BDL
Bank Dalam Likuidasi
BEJ
Bursa Efek Jakarta
BHMN
Badan Hukum Milik Negara
BI
Bank Indonesia
BKKBN
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLBI
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU
Badan Layanan Umum
BMN
Barang Milik Negara
BNPZTKI
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BPMIGAS
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPHTB
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPIH
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPJT
Badan Pengatur Jalan Tol
BPK
Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPOM
Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPN
Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPPT
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPYBDS
Bantuan Pemerintah Belum Ditetapkan Statusnya Yang
BRR
Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi
BUJT
Badan Usaha Jalan Tol
BULOG
Badan Urusan Logistik
BUMD
Badan Usaha Milik Daerah
BUMN
Badan Usaha Milik Negara
BUN
Bendahara Umum Negara
CBN
Cadangan Benih Nasional
CAR
Capital Adequate Ratio
CBP
Cadangan Beras Pemerintah
CFo
Chief Financial Officer
CGi
Consultative Group on Indonesia
CICR
Consolidated Interest Coverage Ratio
Coo
Chief Operating Officer
CPI
Consumer Price Index
DAK
Dana Alokasi Khusus
DAU
Dana Alokasi Umum
DAU
Dana Abadi Umat
DBH
Dana Bagi Hasil
DEP
Dana Ekonomi Produktif
DIPA
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA
Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP
Direktorat Jenderal Pajak
| DJPBN | Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DMO | Domestic Market Obligation |
| DNS | Debt for Nature Swap |
| DPM | Dana Penguatan Modal |
| DPPN | Dana Pengembangan Pendidikan Nasional |
| DPR | Dewan Perwakilan Rakyat |
| DSCR | Debt Service Coverage Ratio |
| DTP | Ditanggung Pemerintah |
| EDI | Electronic Data Interchange |
| GBHN | Garis-Garis Besar Haluan Negara |
| GIZ-ProFI | Gesellschaft fur Internationale Zussammenarbeit ~Promotion of Small Financial Institutions |
| GIZ-GGPAS | Gesellschaft fur Internationale Zussammenarbeit Good Governance in Population Administration Systems |
| | Hutan Tanaman Industri |
| INDRA | Indonesian Debt Restructuring Agency |
| ITPT | Industri Tekstil dan Produksi Tekstil |
| JPY | Japanese Yen |
| KITE | Kemudahan Impor Ekspor Tujuan |
| KKKS | Kontraktor Kontrak Kerja Sama |
| KIL | Kementerian Negara/Lembaga |
| KMK | Keputusan Menteri Keuangan |
| KONI | Komite Olahraga Nasional Indonesia |
| KPK | Komisi Pemberantasan Korupsi |
| KPPN | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara |
| KPRSH | Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana Sehat |
| KPS | Kontraktor Production Sharing |
| KSM | Kelompok Swadaya Masyarakat |
| KU | Kiriman Uang |
| KUHR | Kredit Usaha Hutan Rakyat |
| KUMK | Kredit Usaha Mikro dan Kecil |
| KUN | Kas Umum Negara |
| KUT | Kredit Usaha Tani |
| LAK | Laporan Arus Kas |
| LBMN | Laporan Barang Milik Negara |
| LDKP | Lembaga Dana Kredit Pedesaan |
| LDR | Loan to Deposit Ratio |
| LKBUN | Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara |
| LKKL | Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga |
| LKP | Lembaga Keuangan Pelaksana |
| LKPP | Laporan Keuangan Pemerintah Pusat |
| LNSI | Lembaga Non Strukturalflndependen |
| LRA | Laporan Realisasi Anggaran |
| MPN | Modul Penerimaan Negara |
| MP3 | Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak |
| NAD | Nanggroe Aceh Darussalam |
| NPL | Non- Performing Loan |
| ORI | Obligasi Ritel Indonesia |
| PBS | P
N/A
Pasal 18

Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Menteri Keuangan. ayat kepada Menteri Keuangan untuk memperoleh persetujuan dalam bentuk surat persetujuan Menteri Keuangan:
Pada tahun 2014 Pemerintah telah menetapkan pengaturan mengenai pengelolaan anggaran SKK Migas dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Penyusunan; Pendanaan Dan Pelaporan Rencana Kerja Tahunan Dan Rencana Anggaran Belanja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
memperhitungkan faktor pengurang berupa operasional SKK Migas tahun 2014. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-145/MK.02/2014 tanggal 3 Maret 2014, operasional yang disetujui adalah sebesar yang telah dipindahbukukan dengan 31 Desember 2014 adalah ekuivalen sebesar Rpl.837.704.117.193 atau sebesar 101,05% dari persetujuan operasional. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kurs yang digunakan pada saat penetapan persetujuan operasional (asumsi kurs APBN 2014) dengan kurs transaksi pada saat pemindahbukuan operasional. biaya biaya sampai biaya biaya biaya
Dalam pembahasan APBN 2014, Pemerintah telah berupaya agar operasional SKK Migas masuk dalam mekanisme APBN dan dibahas bersama dengan DPR-RI. Namun demikian; dalam pembahasan APBN 2014 tersebut biaya operasional SKK Migas masih diperhitungkan dari penerimaan kegiatan usaha hulu migas yang dikelola dalam Rekening Migas. biaya
Pada tahun 2015 Pemerintah memasukkan anggaran biaya operasional SKK Migas melalui mekanisme APBN. Oleh karena itu; dalam postur APBN 2015, Pemerintah telah mengalokasikan biaya operasional SKK Migas dalam BA Belanja Lain-Lain
11 . Laporan Keuanqan Pemerintah Pusat
Penerbitan dokumen pembukuanlpengesahan atas penarikan Pinjaman danlatau Hibah Luar Negeri (Surat Perintah berikutnya. diterbitkan dokumen SP3 sebagai dasar realisasi APBN untuk PHL yang sudah closing date , diselesaikan dengan pendekatan akuntansi yang dituangkan dalam keputusan Menteri Keuangan sebagai dasar alokasi anggaran secara administratif dan sebagai rujukan penerbitan SP3 oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah:
Untuk itu; Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 534/KMK.05/2015 tanggal 27 April Pusat. Penerbitan KMK dimaksud secara substansi tidak mempengaruhi posisi LKPP .
Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan dokumen pendukung telah diakuinya penerimaan pembiayaan pada BA diungkapkan LKPP secara memadai. pada
12. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai {PPN) atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPZB) Generasi Ketiga
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPZB) merupakan perjanjian Yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan swasta. Perjanjian merupakan salah satu instrument hukum dalam bidang batubara. Dalam perkembangannya; PKPZB ditandatangani dari generasi sampai dengan generasi VII. Namun dalam perjalanannya PKPZB mengalami perubahan dari generasi sampai dengan generasi VII. Terdapat perbedaan interpretasi bunyi ketentuan PPN atas penyerahan batubara dalam Kontrak PKPZB Generasi IlI. Setiap interpretasilpendapat didukung dengan dasar hukum positif yang ada. Terhadap perbedaan interpretasi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berpendapat bahwa perlu dilakukan perubahan ketentuan PPN dalam Kontrak PKP2B agar sesuai dengan ketentuan UU PPN yang berlaku dari waktu ke waktu (prevailing). Untuk perubahan tersebut batubara menjadi samalequal untuk semua kontraktor, IUP , maupun konsumen: Saat ini sedang dilaksanakan proses renegosiasi kontrak pertambangan antara Pemerintah (Kementerian ESDM) dengan para kontraktor . Menteri Keuangan telah menyampaikan usulan kepada Menteri ESDM mengenai posisi Pemerintah terkait dengan klausul mengenai ketentuan perpajakan yang diatur dalam kontrak pertambangan: karya
13. Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Belanja Subsidi atas PPh DTP
Dasar hukum Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP)
- 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.011/2013 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Panas Bumi untuk Pembangkitan EnergilListrik; Daya
- 1 . Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Diterbitkan di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan DanJAtau Pembelian KembalilPenukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2014; Nomor Yang Yang
- 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 209/KMK.04/1998 Perubahan atas Keputusan Menteri tentang
Pemerintah; Pajak Penghasilan; Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan Lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumber Panas Bumi Untuk Pembangkitan EnergilListrik. Daya
Belanja Subsidi yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah pada tahun 2014 terdiri dari:
Realisasi Belanja Subsidi PPh-DTP Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp5.655.236.443.811 dari pagu anggaran sebesar Rp5.995.070.000.000.
1. Subsidi PPh DTP atas penghasilan bungal imbalan Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di pasar internasional dan atas penghasilan jasa pihak ketiga atas penerbitan danlatau pembelian kembali Surat Berharga Negara di pasar internasional PPh DTP SBN Valas merupakan salah satu fasilitas perpajakan yang diberikan dengan tujuan meningkatkan daya atas penghasilan berupa bunga atau imbalan atas penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitanlpembelian kembali surat berharga negara di pasar internasional terutang Pajak Penghasilan. Praktek yang umum dilakukan di pasar internasional, negara- negara penerbit SBN Valas tidak mengenakan pajak atas SBN yang diterbitkan dikarenakan: saing
- 1) Praktik Cross Boarder Issuance tidak memungkinkan pemungutan pajak karena adanya Tax Treaty yang menyebabkan tax rate yang berbeda-beda (menyulitkan agen pembayar untuk memungut pajak dari berbagai investor) .
- 2) Kekhawatiran SBN valas yang diterbitkan tidak laku.
2 Subsidi PPh DTP atas penghasilan sehubungan dengan pengusahaan sumber panas\_ PPh DTP panas bumi adalah salah satu fasilitas perpajakan yang diberikan kepada pengusaha panas bumi yang ijinlkontraknya ditandatangani sebelum Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi ditetapkan: Pemberian fasilitas ini dilakukan dengan tujuan menciptakan iklim investasi yang baiklkondusif dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energillistrik dan memberikan manfaat dan keadilan kepada daerah. Realisasi belanja subsidi tersebut selama tahun 2014 adalah sebesar Rp937.969.998.811 dari pagu anggaran
Realisasi belanja subsidi tersebut selama tahun 2014 adalah sebesar Rp4.717.266.445.000 dari pagu anggaran sebesar Rp5.057.100.000.000.
sebesar Rp937.970.000.000
14. Potensi Penerimaan PBB Sektor Mineral dan Batubara
Dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Mineral dan Batubara (PBB Minerba) Pemerintah telah mengatur pengenaan PBB tersebut sesuai ketentuan khusus yang diatur dalam Kontrak (lex specialis) dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang umum berlaku (UU PBB dan peraturan pelaksanaanya).
- a Atas ketetapan pajak yang kurang ditetapkan; Pemerintah telah menerbitkan SPPT 2014 atas tiga Wajib Pajak Sektor Mineral dan Batubara;
Terdapat potensi penerimaan PBB Pertambangan Sektor Mineral dan Batubara kurang ditetapkan; oleh sebab itu Pemerintah telah melakukan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:
- melakukan koordinasi internal dalam rangka meneliti pengenaan PBB Minerba atas Wajib Pajak sektor Mineral dan Batubara;
- akan membangun sistem informasi yang memadai sehingga administrasi penatausahaan PBB di sektor Minerba menjadi lebih baik di masa datang:
Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun Anggaran 2014
Sama (KKKS) yang tertuang dalam Production Sharing Contract (PSC). PSC merupakan dokumen perjanjian kontrak kerja sama dalam bidang Migas antara Pemerintah dengan KKKS. Wajib Pajak KKKS Migas menerapkan tarif pajak
Branch Profit Tax berdasarkan Tax Treaty , sedangkan Pemerintah berpendapat bahwa sesuai dengan prinsip bagi hasil dalam Production Sharing Contract (PSC) , kontraktor harus menerapkan tarif Branch Profit Tax sebesar 20% sesuai dengan tarif yang disepakati pada saat kontrak ditandatangani: Apabila Wajib Pajak KKKS Migas menerapkan tarif pajak berdasarkan Tax Treaty , maka penerimaan Pemerintah akan berkurang dari Yang seharusnya.
Terhadap kekurangan PPh tersebut, DJP telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Wajib Pajak KKKS Migas keberatan atas SKPKB tersebut dan mengajukan proses keberatan dan banding di Pengadilan Pajak. Beberapa persidangan telah dilaksanakan dan tinggal menunggu keputusan dari Pengadilan Pajak. Atas Treaty oleh Wajib Pajak KKKS Migas dan mengusulkan agar segera dilakukan amandemen PSC oleh Kementerian ESDM dan SKK Migas.
Posisi Neraca secara umum selama 5 tahun terakhir
C.1 POSISI KEUANGAN SECARA UMUM
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut.
(dalam rupiah)
| Uraian | 31 Desember 2014 (audited) | 31 Desember 20 13 (audited |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Aset Lancar | 262.980.618.272.981 | 252.741.464.557.987 |
| Investasi Jangka Panjang | 309.921.393.887.621 | 1.183.170.420.317.820 |
| Aset Tetap | 1.714.588.328.953.214 | 1.709.855.072.863.187 |
| Piutang Jangka Panjang | 2.825.834.229.735 | 2.898.499.639.540 |
| Aset Lainnya | 620.606.155.768.241 | 418.920.288.208.209 |
| Jumlah Aset | 3.910.922.331.111.792 | 3.567.585.745.586.743 |
| Kewajiban Jangka Pendek | 352.308.954.1 75.480 | 368.086.831.707.954 |
| Kewajiban Jangka Panjang | 2.546.074.643.810.634 | 2.284.012.948.107.98 |
| Jumlah Kewajiban | 2.898.383.597.986.114 | 2.652.099.779.815.935 |
| Ekuitas Dana Lancar | (85.016.797.859.945) | (113.362.563.747.599) |
| Ekuitas Dana Investasi | 1.097.555.530.985.623 | 1.028.848.529.518.407 |
| Jumlah Ekuitas Dana Neto | 1.012.538.733.125.678 | 915.485.965.770.808 |
| Jumlah Kewajiban dan Ekuitas | 3.910.922.331.111.792 | 3.567.585.745.586.743 |
Perbandingan Aset, Kewajiban; dan Ekuitas Dana Neto selama lima tahun terakhir disajikan pada Grafik 26.
Dalam triliun Rupiah
Grafik 26 Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Meto pada Neraca 2014
Grafik di atas menunjukkan bahwa nilai Ekuitas Dana per 31 Desember 2013 mengalami 31 Desember 2012 dikarenakan Pemerintah posisi
Rekening Kas BUN di BI Rp58,24 triliun menerapkan penyusutan aset tetap dan aset lainnya mulai tahun anggaran 2013. Sedangkan Ekuitas Dana per 31 Desember 2014 mengalami kenaikan sebesar 10,60 persen dari 31 Desember 2013. Hal ini terutama disebabkan oleh antara lain (i) SiLPA Tahun Anggaran 2014, (ii) Kenaikan Aset Tetap/ Aset Lainnya dari belanja modal, dan (iii) Kenaikan investasi jangka panjang . posisi
Saldo Rekening Kas BUN di Bank Indonesia (Bl) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp58.238.862.209.607 dan Rp43.737.911.964.052 merupakan saldo Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) yang ada di BI , dengan rincian sebagai berikut.
| Jenis Rekening | 31 Desember 20 14 (audited) | (dalam rupiah) 31 Desember 2013 (audited) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Rekening BUN Nomor 502.000000980 | 2.168.613.501.096 | |
| Rekening KUN dalam Valuta USD Nomor 600.502411980 | 2.121.111.185 | 4.710.389.197 |
| Rekening KUN dalam Valuta YEN Nomor 600.502111980 | 206.456.219.900 | 2.316.773.947.848 |
| Rekening Kas Penempatan dalam Rupiah Nomor 518.000122980 | 2.676.596.567.697 | 9.639.143.719.777 |
| Rekening Kas Penempatan dalam Valuta USD Nomor 608.001411980 | 8.816.668.583.872 | 4.711.413.249.853 |
| Rekening Kas Penempatan dalam Valuta EURO Nomor 608.000991980 | 444.411.196.760 | 99.188.970.376 |
| Rekening Kas Penempatan dalam Valuta YEN Nomor 608.000111980 | | |
| Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam Rupiah Nomor | 8.492.000.735 | 8.492.000.735 |
| Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam USD Nomor 609.022411980 | | |
| Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam EURO Nomor 609.000991980 | | |
| Rekening SAL Nomor 500.000002980 | 41.818.274.229.874 | 21.674.873.255.508 |
| Rekening_Khusus | 2.097.228.798.555 | 3.128.616.916.907 |
| Rekening_RDIIRPD | | |
| Rekening_Penerimaan _pada Bank Mandiri | | |
| Kas dalam Transito | | |
| Jumlah | 58.238.862.209.674 | 43.737.911.964.120 |
- selisih antara data neraca dengan rincian rekening sebesar Rp67 dan Rp68 karena pembulatan
Rekening Kas BUN di Bl dalam valuta (valas) sesuai rincian berikut. asing
| Jenis_Rekening_ | Saldo Valas | Saldo Rupiah |
|---------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Rekening KUN dalam Valuta USD Nomor 600.502411980 | USD170,507.33 | 2.121.111.185 |
RPL Rp4,65 triliun
Rekening KUN dalam Valuta YEN Nomor 600.502111980
JPY 1,980,418,190.10
206.456.219.900
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta USD Nomor 608.001411980
USD708,735,416.71
8.816.668.583.872
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta EURO Nomor 608.000991980
EUR29,366,501.54
444.411.196.760
Rekening SAL sebesar Rp41.818.274.229.874 merupakan rekening Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk menampung dana SAL pada Bank Indonesia. Pengelolaan rekening ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.0512010 Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2013. Dana SAL yang disimpan dalam Rekening Kas SAL digunakan dalam rangka:
- 1 . menutup kekurangan pembiayaan APBN; danlatau
- 2 memenuhi kebutuhan sementara pengeluaran Negara saat tertentu dalam hal Imismatch) . pada
anggaran berakhir . pada
Seluruh saldo Rekening Kas BUN di Bl merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL). Rincian Rekening Khusus dapat dilihat pada Lampiran 8.
Saldo Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Lainnya (RPL) yang ada di Bl dan Bank Umum dengan rincian sebagai berikut.
(dalam rupiah)
| Bank | 31 Desember 20 14 laudited) | 31 Desember 2013 (audited) |
|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 . Bank Indonesia | 4.648.611.018.834 | 9.998.997.554.352 |
| 2. Bank Umum | 160.696.994 | 486.707.559 |
| Jumlah | 4.648.771.715.828 | 9.999.484.261.911 |
Seluruh saldo RPL bukan merupakan bagian dari SAL.
- 1 Rekening Pemerintah Lainnya di BI, terdiri dari:
(dalam rupiah)
| Rekening | 31 Desember 2014 (audited) | 31 Desember 2013 (audited |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Rekening Panas Bumi (Nomor 508.000084980) | 696.587.013.633 | 343.349.686.194 |
| Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (Nomor 600.000411980) | 3.832.193.507.447 | 9.513.579.917.997 |
| Rekening_Pemerintah Lain | 119.830.497.754 | 142.067.950.161 |
| Jumlah | 4.648.611.018.834 | 9.998.997.554.352 |
Rekening Kas di KPPN Rp2,84 triliun
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp316,87 miliar
Kas di Bendahara Penerimaan Rp147,82 miliar
Rekening Panas Bumi sebesar Rp696.587.013.633 merupakan kas BUN yang ada di kegiatan panas bumi di Indonesia termasuk kewajiban Pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN dan pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi.
Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS sebesar Rp3.832.193.507.447 merupakan Kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka Production Sharing Pemerintah. asing
Minyak Perjanjian KPS dan Rekening Panas Bumi disajikan Catatan Penting Lainnya. pada
Rekening Pemerintah Lain sebesar Rpl19.830.497.754 terdiri dari rekening untuk menampung penerimaan pertambangan dan perikanan:
- 2 Rekening Pemerintah Lainnya pada Bank Umum sebesar Rp160.696.994 merupakan Kas pada BA 999.04 (Penerusan Pinjaman) yang tersimpan di berbagai Bank Umum berupa rekening kredit program yang digunakan untuk mengelola proyek Perusahaan Inti Rakyat (PIR) IUnit Pelaksana Proyek (UPP) Perkebunan:
Rincian saldo RPL pada Bank Umum dapat dilihat pada Lampiran 9 -
5.2.3 Rekening Kas di KPPN
Saldo Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp2.843.557.011.256 dan Rp2.666.720.204.356 merupakan saldo Rekening Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia. Seluruh saldo Rekening Kas
Daftar Saldo Kas di KPPN dapat dilihat pada Lampiran 10.
C.2.4 Kas di Bendahara Pengeluaran
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp316.874.974.276 dan Rp342.891.820.960 merupakan kas yang dikuasai; dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Persediaan (UP), namun sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetorldipertanggungjawabkan ke kas negara.
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran KIL dapat dilihat Lampiran 11. pada pada
C.2.5. Kas di Bendahara Penerimaan
bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada KIL dapat dilihat pada Lampiran 11.
Kas Lainnya dan Setara Kas RpÊ,19 triliun
5.2.6. Kas Lainnya dan Setara Kas
Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp6.193.971.845.835 dan Rp7.363.221.503.338 merupakan kas yang berada di bendahara pengeluaran selain uang persediaan. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga; dan kas dari hibah langsung KIL. Kas Lainnya dan Setara Kas terdiri dari:
(dalam rupiah)
| Uraian | 31 Desember 2014 laudited) | 31 Desember 2013 (audited) |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bunga dan Jasa dan Pengembalian Belanja yang_belum disetor ke kas negara Giro, | 1.100.682.852.819 | 1.025.268.555.493 |
| Pungutan pajak yang belum disetor oleh bendahara ke kas negara | 28.201.708.134 | |
| Kas yang_belum dibayarkan kepada pihak_ketiga | 4.247.898.470.692 | 5.347.879.920.484 |
| Dana ancar Lainnya (hibah langsung KIL) | 6 79.477.745.599 | 911.325.943.881 |
| Selisih kurs Hibah Langsung yang telah disahkan pada Kem enterian Kehutanan | 10.719.992 | |
| Dana Lancar Lainnya (Jasa Siaran dan Non Siaran pada LPP RRI) | 26.612.494.419 | 16.885.866.841 |
| Dana Lancar Lainnya (Reklas Saldo Kas Besi pada Kementerian Luar Negeri) | 111.087.854.180 | 61.861.216.639 |
| Jumlah | 6.193.971.845.835 | 7.363.221.503.338 |
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas menurut organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan BUN adalah sebagai berikut.
| Uraian | 31 Desember 20 14 (audited) | 31 Desember 2013 (audited) |
|----------|-------------------------------|------------------------------|
| KIL | 5.717.733.671.662 | 6.944.460.747.533 |
| 2 BUN | 476.238.174.173 | 418.760.755.805 |
| Jumlah | 6.193.971.845.835 | 7.363.221.503.338 |
(dalam rupiah)
Kas Lainnya dan Setara Kas pada KIL dengan nilai cukup signifikan; antara lain:
- 1 Kementerian Luar Negeri sebesar Rpl26.273.723.177 sebagian besar merupakan kas lainnya reklasifikasi dari Kas Besi; saldo Rekening Palestina yang belum diserahkan; dan hak pegawai yang belum diserahkan:
- 2 Kementerian Keuangan sebesar Rp354.587.995.165 terdiri dari bunga dan jasa giro rekening Bendahara Pengeluaran yang belum menerapkan Treasury Notional Pooling saldo rekening di bank maupun saldo kas tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran:
- 3 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.966.622.707.06 1 sebagian besar merupakan saldo retur rekening bank penyalur Beasiswa Miskin (BSM) , dana blockgrant belanja yang belum disetor ke kas negara:
- 4 Kementerian Kesehatan sebesar Rp377.506.513.375 sebagian besar merupakan hibah,
Kas pada BLU Rp23,34 triliun titipanlhak pihak ketiga; dan yang belum disetor ke kas negara: pajak
- 5 Kementerian Sosial sebesar Rpl42.649.719.443 sebagian besar merupakan hibah, hak pegawailpihak ketiga; pajakljasa girolpengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara \_
- 6 POLRI sebesar Rp140.794.632.058 sebagian besar merupakan hibah, hak pegawailpihak ketiga, hasil rampasan kejahatan psikotropika; uang muka pasien Rumah Sakit BLU, pajakljasa girolpengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara.
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas masing-masing KIL dapat dilihat pada Lampiran 11.
Kas Lainnya dan Setara Kas yang berada di BUN sebesar Rp476.238.174.173 terdiri dari:
- 1 Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.07 sebesar Rp291.632.067.969 merupakan subsidi yang tidak disalurkan kepada pihak ketiga; dan disetorkan ke Kas Negara pada TA berikutnya;
- Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.08 sebesar Rp184.606.106.204 terdiri dari:
- Kas Lainnya dan Setara Kas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar Rpl43.631.685.040 terdiri dari pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara sebesar Rpl09.235.882.590, pembayaran kepada pihak ketiga yang belum sebesar Rp9.211.274.747, jasa giro yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp6.913.694.314, dan pendapatan denda Wanprestasi yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp336.510.456. pada
- b Kas pada Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp40.920.090.800 merupakan dana bantuan kemasyarakatan dari Wakil Presiden yang belum disalurkan per 31 Desember 2014.
- Kas Lainnya dan Setara Kas Kementerian Pertanian sebesar Rp54.117.215, Kementerian Keuangan sebesar Rp207.987, dan pada BNP2TKI sebesar Rp5.162 pelaporan: pada
Jumlah Kas BLU per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar satuan kerja BLU pada beberapa KIL, Yang terdiri dari: pada
(dalam rupiah)
| Kementerian NegaralLembaga | 31 Desember 2014 laudited) | 31 Desember 2013 (audited) |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| BLU di Sekretariat Megara | 736.666.983. 706 | 671.254.901.128 |
| BLU di Kementerian Keuangan | 3.226.706.1 73.434 | 2.845.277.111.289 |
| 3 BLU di Kementerian Pertanian | 21.833.755.458 | 9.795.621.801 |
| BLU di Kementerian Perindustrian | 49.498.888.438 | 46.944.070.443 |
| BLU di Kementerian ESDM | 73.997.469.621 | 36.775.862.947 |
| BLU di Kementerian Perhubungan | 247.960.743.934 | 193.152.487.378 |
| BLU di Kementerian Dikbud | 6.333.9 75.201.957 | 5.708.918.293.456 |
Muka dari Rekening BUN Rp426,08 miliar Uang
| 8 BLU di Kementerian Kesehatan | 2.286.298.734.083 | 1.318.153.443.734 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| BLU di Kementerian Agama | 422.188.881.629 | 348.804.831.308 |
| 10.BLU di Kementerian Kehutanan | 416.422.254.165 | 1 75.661.002.418 |
| 11. BLU di Kementerian Pekerjaan Umum | 523.735.355.135 | 1.058.978.856.111 |
| 12. BLU di Kementerian Ristek | 1.616.006.152 | 1.285.610.397 |
| 13. BLU di Kementerian Megara KUKM | 481.747.365.884 | 408.380.605.182 |
| 14.BLU di Kementerian Kominfo | 6.818.200.201.308 | 4.987.040.096.627 |
| 15 BLU di Kepolisian RI | 216.278.089.612 | 52.137.058.434 |
| 16.BLU di BPPT | 23.702.095.491 | 21.942.397.712 |
| 17.BLU di LAPAN | 2.908.011.995 | 2.898.769.801 |
| 18 BLU di Kementerian Perumahan Rakyat | 591.513.720.889 | 489.932.294.594 |
| 19.BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Batam (BPKPBPB Batam) | 861.569.706.117 | 695.607.144.100 |
| Jumlah | 23.336.819.639.008 | 19.072.940.458.860 |
Berdasarkan data BUN, Rp27.650.268.834.909 (lihat Catatan Selain Kas pada BLU sebesar Rp23.336.819.639.008 tersebut , terdapat kas yang telah didepositokan sebesar Rp4.382.620.665.030 dengan jangka waktu lebih dari tiga bulan (disajikan pada Investasi Jangka Pendek lihat Catatan C.2.9) Dengan demikian; terdapat Kas pada BLU yang belum disahkan sebesar Rp69.171.469.129 (Rp23.336.819.639.008 Rp4.382.620.665.030 Rp27.650.268.834.909) .
Jumlah Uang Muka dari Rekening BUN per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp426.084.589.111 dan Rpl41.923.861.996 merupakan pembayaran pembiayaan pendahuluan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dari BUN Yang belum ada penggantian dari lender .
Uang Muka dari Rekening BUN sebesar Rp426.084.589.111 adalah Uang Muka dari Rekening BUN yang eligible , uang muka yang masih dapat ditagihkan kepada Jender yang terjadi sejak tahun 2009. Dibandingkan dengan saldo Muka dari Rekening BUN tahun 2013, terdapat kenaikan sebesar Rp284.160.727.115 atau 200,22% . Rincian Muka dari Rekening BUN menurut lender adalah sebagai berikut. yaitu Uang Uang
| Lender | 31 Desember 2014 (audited) | 31 Desember 2013 (audited) |
|--------------|------------------------------|------------------------------|
| IBRD | 253.583.882.633 | (1.972.707.300) |
| 2. ADB | 9.897.618.340 | 30.646.456.028 |
| 3 OECFIJBIC | 80.732.774.831 | 22.173.013.165 |
| 4 IFAD | 13.445.295.730 | 91.077.100.103 |
| 5. Uni Eropa | 651.760.305 | |
| IDB | 8.557.090.900 | |
| 7. Australia | 59.216.166.372 | |
| Jumlah | 426.084.589.111 | 141.923.861.996 |
Investasi Jangka Pendek Rp4,38 triliun
Belanja di Muka dan Muka Belanja Rp2,20 triliun Dibayar Uang
Piutang Pajak Rp91,77 triliun
5.2.9. Investasi Jangka Pendek
Jumlah Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar pelaporan keuangan: Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2014 merupakan deposito yang berada di BLU pada Kementerian Keuangan sebesar Rp2.208.866.250.000, BLU pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar BLU pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp201.805.000.0oo, BLU pada Kementerian Perhubungan
C.2.10. Belanja Dibayar di Muka dan Uang\_Muka Belanja
Belanja Dibayar di Muka dan Muka Belanja per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp2.196.690.366.554 dan Rp4.658.189.616.621 merupakan uang muka danlatau pembayaran termin yang telah diterima oleh kontraktor atau pihak ketiga atas pekerjaannya dalam rangka penyediaan barangljasa yang berada di beberapa KIL. Belanja di Muka yang nilainya paling signifikan terdapat pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp774.449.507.895 merupakan pembayaran uang muka terhadap beberapa paket pekerjaan: Tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih atas Uang Muka Belanja. Rincian Uang Muka Belanja masing-masing KIL dapat dilihat Lampiran 12. Uang Dibayar pada pada
Jumlah Piutang Pajak per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar 2014 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp47.253.577.195.922.
Rincian Piutang Pajak menurut organisasi adalah sebagai berikut.
(dalam rupiah)
| Uraian | 31 Desember 2014 (audited) | 31 Desember 2013 (audited) |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Direktorat Jenderal Pajak: | | |
| Milai Bruto | 67.750.716.880.930 | 77.366.561.749.071 |
| Penyisihan | (45.161.401.732.445) | (48.785.110.550.899 |
| Milai Bersih | 22.589.315.148.485 | 28.581.451.198.172 |
| Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: | | |
| Milai Bruto | 24.023.451.479.286 | 25.873.687.684.762 |
| Penvisihan | (2.092.175.463.477) | (1.695.166.517.256) |
| Milai Bersih | 21.931.276.015.809 | |
| Piutang Pajak (Bruto) | 91.774.168.360.216 | 103.240.249.433.833 |
| Total Penvisihan | (47.253.577.195.922) | (50.480.277.068.155) |
| Piutang Pajak (Bersih) | 44.520.591.164.294 | 52.759.972.365.678 |
Piutang Pajak pada Ditjen Pajak
- 1 Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp67.750.716.880.930 dan Rp77.366.561.749.071 merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2014. Rincian Piutang Pajak (nilai bruto sebelum penyisihan) per jenis pajak dapat dilihat pada Tabel 7. Bayar
Tabel 7 Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Pajak
(dalam rupiah)
Berdasarkan umurnya, Piutang Pajak di DJP dapat dirinci sebagai berikut.
| | Jenis Piutang Pajak | 31 Desember 2014 (audited) | 31 Desember 2013 (audited) |
|------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Piutang PPh Paal 21 | 1.262.751.459.769 | 196.082.304.338 |
| | Piutang PPh Pæal 22 | 484.054.200.127 | 474.859.038.112 |
| 3. | Piutang PPh Paal 23 | 1.853.477.515.538 | 2.073.653.402.146 |
| | Piutang PPh Paal 25/29 Orang Pribadi | 1.801.582.088.599 | 1.464.443.087.320 |
| | Piutang PPh Pæal 25 Badan | 23.120.464.180.370 | 26.484.631.354.502 |
| | Piutang PPh Pæal 26 | 2.694.578.193.984 | 2.654.047.893.334 |
| 7. | Piutang PPh Final dan Fiskal LN | 1.240.386.830.335 | 847.58 7.668.063 |
| | Piutang PPN Dalam Negeri | 21.445.463.144.668 | 19.086.728.575.262 |
| | Piutang PPnBM Dalam Negeri | 654.153.825.309 | 385.509.016.104 |
| 10. | Piutang PBB Pedesaan | | 1.992.878.656.086 |
| 11. | Piutang PBB Perkotaan | | 3.894.949.763.751 |
| 12 | Piutang PBB Perkebunan | 639.432.586.408 | 607.271.063.282 |
| 13. | Piutang PBB Kehutanan | 497.966.425.046 | 442.641.257.932 |
| 14. | Piutang PBB Pertambangan | 9.004.253.586.793 | 12.217.284.060.116 |
| 15. | Piutang Pajak Tidak Langsung Lain | 4.148.450 | 4.148.450 |
| 16 . | Piutang Bunga Penagihan PPh | 3.052.148.695.534 | 3.543.990.460.273 |
| | Jumlah | 67.750.716.880.930 | 77.366.561.749.07 |
(dalam rupiah)
| Umur Piutang | 31 Desember 2014 (audited) | 31 Desember 2013 (audited) |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Kurang dari Tahun | | 27.232.82 1.682.563 |
| Tahun dan Kurang dari 3 Tahun | 19.562.411.697.480 | 15.023.526.070.272 |
| 3 Tahun dan Kurang dari 5 Tahun | 6.650.007.089.389 | 11.708.327.205.897 |
| 5 Tahun atau Lebih | 26.839.426.319.489 | 23.401.886.790.342 |
| Jumlah | 67.750.7 16.880.934 | 77.366.561.749.074 |
- selisih antara data neraca dengan data piutang per umur sebesar Rp4 dan Rp3 karena pembulatan
- Dari nilai piutang sebesar Rp67.750.716.880.930 terdapat piutang pajak kualitas macet sebesar Rp38.400.017.978.200 dengan nilai agunan sebesar Rp20.076.119.348. Nilai piutang pajak kualitas macet tersebut termasuk piutang yang telah daluwarsa penagihannya sebesar Rp8.560.247.491.102. Selama tahun Keuangan untuk dihapusbukukan. pajak
adalah sebesar Rpl5.331.353.474.096. Nilai piutang pajak yang daluwarsa
tersebut mengalami penurunan sebesar Rp6.771.105.982.994 menjadi Rp8.560.247.491.102 31 Desember 2014. Penurunan nilai piutang pajak daluwarsa dapat dijelaskan sebagai berikut. pada
| Ikhtisar Perubahan Daluwarsa Piutang Pajak | Nilai (Rp) |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Saldo awal Piutang_Daluwarsa Per Januari 2014 | 15.331.353.474.096 |
| C2) | 17.918.748.544.434) |
| 3. Penambahan (B3 C3) | 1.147.642.56 440 |
| Saldo Piutang Daluwarsa Per 3 1 Desember 20 14 | 8.560.247.491.102 |
| Perubah an Daluwarsa Piutang PPh dan PPN | |
| Saldo awal Piutang Daluwarsa Per Januari 2014 | 14.393.306.890.003 |
| 2 Dikurangi: | |
| a. Pembayaran lunas | (722.693.649.4431 |
| b.Pemutakhiran Data yang Menangguhkan Daluwarsa | (6.322.043.094.342) |
| C Pembayaran sebagian dan selisih kurs | (19.643.713.614) |
| 3. Ditambah: | 064.380.457.399) |
| Piutang Daluwarsa tahun berjalan | 633.395.420.222 |
| Saldo Piutang Daluwarsa Per 3 1 Desember 2014 | 1.962.321.852.826 |
| Perubah an Daluwarsa Piutang PBB | |
| 1. Saldo awal Piutang Daluwarsa Per Januari 2014 | 938.046.584.094 |
| 2 Dikur angi: | |
| Pengalihan PBB-P2 ke Pemda | (854.368.08 7.035) |
| 3. Ditambah: | |
| Piutang PBB P3 Daluwarsa Tahun Berjalan | 514.247.141.218 |
| Saldo Piutang Daluwarsa Per 3 1 Desember 20 14 | 597.925.638.277 |
Rincian Piutang Pajak dapat dilihat Lampiran 13. pada
- 6 Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding , gugatan dan peninjauan kembali Nominal ketetapan pajak kurang bayar yang menjadi sengketa tersebut diatas yang belum diterbitkan keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 adalah Rp78.202.327.775.498. pajak
- sebesar Rp78.202.327.775.498 belum diak
PENJELASAN
Pasal 2

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (SUN) menyatakan bahwa SUN tradable) . Surat Utang Negara yang dapat diperdagangkan pertama kali diperdagangkan oleh Pemerintah di pasar primer pasar melalui bursa dan atau di luar maupun yang berminat untuk memiliki SUN sesuai dengan kebutuhan spesifik dari portofolio investasinya: asing,
rupiah setelah disahkannya UU No 19 Tahun 2008 tentang SBSN. Berdasarkan metode penerbitan; SBSN tidak berbeda dengan SBN konvensional SUN. Yang membedakannya dengan SUN adalah SBSN bukan surat pernyataan utang sehingga dalam penerbitannya dibutuhkan underlying transaction dan underlying asset sebagai obyek transaksi. Adapun tujuan penerbitan SBSN adalah untuk membiayai APBN termasuk membiayai proyek-proyek pembangunan pemerintah seperti proyek infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi; perhubungan; pertanian, industri manufaktur , dan perumahan rakyat. Yakni yaitu
Penerbitan SBSN dilakukan melalui SPV (Special Purpose Vehicle) sebagai penerbit. bertindak sebagai SPV adalah PP SBSN didirikan berdasarkan Undang-Undang SBSN untuk penerbitan SBSN. Ketentuan pendirian dan pengelolaan PP SBSN diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSM. Yang
Adapun struktur Surat Berharga Negara secara umum pada tahun 2014 dapat digambarkan gambar 1. pada
Gambar 1. Struktur Surat Berharga Negara
STRA TEGI PEMBIA YAAN TAHUN 2014
Kebijakan umum yang digunakan dalam penyusunan strategi pembiayaan tahunan adalah sebagai berikut:
- 1 Mengutamakan penerbitan SBN domestik yang dapat mendukung market development dan pengelolaan risiko portofolio utang;
- 3 Penentuan instrumen memperhatikan kebutuhan pasar SBN dan dalam rangka memperluas basis investor;
- 2 Penerbitan SBN valas sebagai komplementer;
- 4 Penerbitan SBN Ritel dalam rangka pendalaman pasar (market deepening) dan meningkatkan keikutsertaan masyarakat (financial inclusion);
- 5 Melakukan pengelolaan portofolio SBN secara aktif dan meningkatkan likuiditas pasar SBN antara lain melalui buyback dan debt switch , termasuk liability management untuk SBN valas;
- 7 Mempertahankan kebijakan negative net-flow bagi pinjaman luar negeri
- 6 Memperluas cakupan Bond Stabilization Framework (BSF) dan menyempurnakan indikator Crisis Management Protocol (CMP) pasar SBN dalam rangka mendukung stabilitas pasar SBN;
- 8 dan efektif, dan komunikasi yang efektif dengan investor dan stakeholder lainnya.
10. Mengefektifkan disbursement pinjaman yang telah aktif sesuai jadual dan melakukan pemilihanlpengadaan pemberi pinjaman dengan tingkat dan risiko yang terkendali. biaya
- 9 Pengadaan pinjamanlkredit negeri dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan prioritas dengan berfokus kepada sektor pembangunan infrastruktur yang dapat memberikan Value Added bagi kepentingan nasional luar
11. Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi pinjaman luar negeri untuk memberikan early warning terhadap upaya peningkatan efektivitas dan kinerja penyerapan pinjaman:
KEBUTUHAN PEMBIAYAAN
Kebutuhan APBN atas pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) ditetapkan dalam dua pos pos Bunga Utang SBN dan Kewajiban Biaya Lain (SUN dan SBSN) serta Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri yang menjadi fungsi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Utang (999.01) yaitu
A Bunga Utang Surat Berharga Negara
Berdasarkan APBN-P TA 2014 total pagu Bunga dan Utang SBN ditetapkan sebesar Rp304.322.742.165.000, sementara realisasi pembayaran bunga dan SBN adalah sebesar Rp293.097.191.852.645,, atau sebesar 96.31% . Biaya
B Surat Berharga Negara Neto
Pengertian Surat Berharga Neto berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2014 adalah selisih antara jumlah penerbitan dan pembayaran pokok jatuh tempo dan pembelian kembali Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik , tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta di pasar internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (sukuk) . asing
Mengingat target pembiayaan SBN dalam APBN ditetapkan dalam bentuk penerbitan SBN Neto, maka Pemerintah memiliki fleksibilitas untuk menentukan jumlah penerbitan SBN dan jumlah pembelian kembali. Untuk tahun 2014, sesuai dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Realisasi SBN neto tahun 2014 adalah sebesar Rp.264.628.918.472.574, Adapun rincian SBN neto disajikan tabel pada
Realisasi SBN neto tahun 2014 memperhitungkan penerimaan dan pembayaran bunga utang diterima di muka sebesar Rp.349.195.330.800 ; dengan rincian penerimaan sebesar Rp.5.023.398.294.500,; dan pembayaran sebesar
Rp.5.372.593.625.300,Perhitungan ini sebagai konsekuensi dari kode akun penerimaan dan pembayaran bunga utang diterima di muka yang dikelompokkan dalam kelompok akun pembiayaan (kelompok akun 71 dan 72).
Penerbitan SBN tahun 2014 terdiri atas penerbitan SBN domestik maupun valas, baik SUN maupun SBSM. Penerbitan SBN tahun 2014 adalah sebesar Rp.434.073.126.686.866 ; dengan rincian penerbitan SBN domestik sebesar setara dengan Rp.85.957.986.686.866 ;
Pelunasan SBN tahun 2014 adalah sebesar Rp.169.095.012.883.492 dengan rincian pelunasan SBN domestik Rp.135.166.812.883.492, dan pelunasan SBN valas sebesar USD2.950.000.000 ; atau setara dengan Rp.33.928.200.000.000 ;
Tabel. 1. SBN Neto tahun 2014
| No | AKUN | URAIAN | JUMLAH |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | | TOTAL |
| Pen erimaan | Pen erimaan | Pen erimaan | |
| | 711411 | Penerin aan Pener bitan Penjualan Sur at Perbendahar aan Negara | 60,900,000,000,000 |
| | 711421 | Penerin aan Pener bitan Penjualan Obligasi Negara Dalan Negeri | 229,420,795,000,000 |
| | 711422 | [Penerimaan Obligasi Dalam Negeri Utang Bunga Negara | 4,804,417,699,000 |
| | 711441 | [Penerim aan Pener bitan Penjulan SBSN Jangka Panjang | 41,181,713,565,568 |
| | 711442 | Penerim aan Imbalan dibayar di nuka SBSN Jangka Panjang | 173,506,611,000 |
| | 711451 | Penerin aan Penerbitan Penjualan SPN Syariah | 16,170,000,000,000 |
| | 711461 | [Penerin aan SBSN dalan rangka penbiayaan pr oyek nelalui SBSN PBS | 442,631,434,432 |
| | 711611 | [Penerim aan Pener bitan Penjualan Obligasi Valas Negara | 68,211,583,706,866 |
| | 711612 | [Penerimaan U Bunga Obligasi Valæ Negara Jtang | 45,473,984,500 |
| 10 | 711641 | [Penerim aan Penerbitan SBSN-Valas | 17,746,402,980,000 |
| | 711642 | [Penerim aan Imbalan Dibayar di nuka SBSN-Valas | |
| Total Penerimaan | Total Penerimaan | Total Penerimaan | 439,096,524,981,366 |
| Pengelu aran | Pengelu aran | Pengelu aran | |
| | 721311 | Pengeluar an Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara | 55,000,000,000,000 |
| | 721321 | Pengeluar an Pelunasan Obligasi Dalan Negeri | 40,271,434,883,492 |
| | 721322 | Pengeluar an Pelunasan Obligasi Dalan Negeri nelalui Penbelian Kenbali | 7,294,968,000,000 |
| | 721324 | [Penbayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalan Negeri | 5,151,535,004,000 |
| | 721341 | Pengeluar an pelunasan SBSN-jk Panjang | 18,532,410,000,000 |
| | 721343 | [Penbayaran Inbalan dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang | 172,435,299,000 |
| | 721351 | Pengeluar an Pelunasan SPN-S | 14,068,000,000,000 |
| | 721511 | Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Valas | 26,394,700,000,000 |
| | 721512 | Pengeluaran Pelunasan Obligasi Valas n elalui Pembelian Kenbali | |
| 10 | 721513 | [Penbayaran utang bunga Obligasi Valas | 48,623,322,300 |
| 11 | 721541 | Pengeluar an pelunasan SBSN valæ Jangka panjang | 7,533,500,000,000 |
| Total Pengeluaran | Total Pengeluaran | Total Pengeluaran | |
| SBN Neto | SBN Neto | SBN Neto | 264,628,9 18,472,574 |
| | | | 264,983,707,000,000 |
| Persentase Realisasi terhadap Target SBN Neto | Persentase Realisasi terhadap Target SBN Neto | Persentase Realisasi terhadap Target SBN Neto | 99.87% |
PENGELOLAAN PORTOFOLIO SUN TAHUN 2014
dari SBN Neto ditetapkan sebesar Rp264.983.707.000.000, Jumlah nominal tersebut merupakan target neto; jumlah penerbitan SUN setelah dikurangi dengan jumlah SUN yang jatuh tempo maupun dibeli kembali oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo (buyback) yaitu
A. Penerbitan dan Pelunasan Obligasi Negara dalam Rupiah
Obligasi Negara (ON) dalam denominasi Rupiah yang diterbitkan tahun 2014 dilelang sebanyak 28 kali, Yang dilakukan sejak bulan Januari sampai Desember 2014 pada
Penerbitan ON dalam denominasi Rupiah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain: (i) struktur jatuh tempo utang yang sudah ada; (ii) pengembangan pasar sekunder SUN, dan cost of borrowing
Penerbitan ON secara reguler dilakukan dengan cara lelang di pasar perdana: Pada setiap penerbitan di tahun 2014, jumlah penawaran yang dimenangkan lebih rendah dari jumlah penawaran yang masuk dengan bid to cover ratio berkisar dari 1 223.476.795.000.000,; , dengan rincian:
- ON dengan tingkat bunga tetap (Fixed Rate) adalah sebesar Rp.199.870.000.000.000;
- b ON ritel yang terdiri dari penerbitan Obligasi Negara Ritel Indonesia (ORI) dan Saving Bonds Ritel (SBR) dengan tingkat bunga tetap
Penjualan ON Ritel yang dilakukan sebanyak dua kali penerbitan; ORI 011 dan SBROOI , merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memperluas basis investor SUN dan diterbitkan dengan metode bookbuilding melalui Agen Penjual yang diseleksi oleh Panitia Seleksi Bookbuilding adalah salah satu metode penerbitan surat berharga; ~ investor akan menyampaikan penawaran pembelian atas suatu surat biasanya berupa jumlah dan harga lyield) penawaran pembelian; dan dicatat dalam book order oleh investment bank yang bertindak sebagai bookrunner . Yaitu seri Yaitu berharga,
Pelunasan ON Rupiah yang jatuh tempo pada tahun 2014 adalah sebesar Rp.40.271.434.883.492 yang terdiri dari:
- ON bunga tetap (Fixed Rate) sebesar Rp. 14.044.602.000.000,
- b
- Surat Utang seri Su dan SRBI sebesar Rp.5.815.606.883.492;;
- d ON bunga variable (variable rate) sebesar Rp.9.411.226.000.000 ;
B. Penerbitan dan Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
SPN adalah Surat Utang Negara yang jangka waktu jatuh temponya sampai dengan 12 bulan: Pada tahun 2014 sebagaimana dalam tabel 2
Tabel 2 Seri SPN yang diterbitkan tahun 2014
| No | Seri | Tgl Penerbitan | Jatuh Tempo | Kupon | Face Value |
|------|---------------|------------------|---------------|---------|--------------------|
| | SPNNT20140303 | 2-Jan 14 | 3-Mar-14 | | 12,400,000,000,000 |
| 2 | SPNO3140408 | 9-Jan 14 | 8-Apr-14 | | 1,000,000,000,000 |
| 3 | SPN12150108 | 9-Jan 14 | 8-Jan 15 | | 2,000,000,000,000 |
| | SPN12150108 | 23-Jan: 14 | 8-Jan 15 | | 2,000,000,000,000 |
| 5 | SPNO3140506 | | 6-May-14 | | 1,000,000,000,000 |
| 6 | SPN12150206 | 7-Feb- 14 | 6-Feb- 15 | | 2,000,000,000,000 |
| | SPN12150206 | 20-Feb 14 | | | 2,000,000,000,000 |
| 8 | SPNO3140605 | 6-Mar-14 | 5-Jun 14 | | 1,000,000,000,000 |
| 9 | SPN12150305 | 6-Mar-14 | 5-Mar-15 | | 2,000,000,000,000 |
| 10 | SPN12150108 | 20-Mar-14 | 8-Jan 15 | | 1,000,000,000,000 |
| 11 | SPN12150305 | 20-Mar- 14 | 5-Mar-15 | | 250,000,000,000 |
| 12 | SPNO3140703 | 4-Apr-14 | 3-Jul-14 | | 1,000,000,000,000 |
| 13 | SPN12150403 | 4-Apr-14 | 3-Apr-15 | | 500,000,000,000 |
| 14 | SPN12150206 | 17-Apr-14 | | | 450,000,000,000 |
| 15 | SPN12150403 | 17-Apr-14 | 3-Apr-15 | | 550,000,000,000 |
| 16 | SPN12140731 | 2-May-14 | 31-Jul 14 | | 550,000,000,000 |
| 17 | SPN 12150501 | 2-May-14 | 1-May-15 | | 500,000,000,000 |
| 18 | SPN 12150206 | 14-May-14 | | | 1,000,000,000,000 |
| 19 | SPN12150501 | 14-May-14 | 1-May-15 | | 1,000,000,000,000 |
| 20 | SPN12150305 | 30-May-14 | 5-Mar-15 | | 1,350,000,000,000 |
| 21 | SPN12140911 | 12-Jun- 14 | 11-Sep- 14 | | 1,000,000,000,000 |
| 22 | SPN12150611 | 12-Jun: 14 | 11-Jun: 15 | | 2,000,000,000,000 |
| 23 | SPN12150403 | 26-Jun 14 | 3-Apr-15 | | 400,000,000,000 |
| 24 | SPN12141009 | 11-Jul14 | 9-Oct-14 | | 1,000,000,000,000 |
| 25 | SPN12150710 | 11-Jul14 | 10-Jul-15 | | 2,000,000,000,000 |
| 26 | SPN12150501 | 24-Jul 14 | 1-May-15 | | 350,000,000,000 |
| 27 | SPN12150710 | 24-Jul14 | 10-Jul15 | | 800,000,000,000 |
| 28 | SPN12141107 | 7-Aug:14 | 7-Nov-14 | | 1,000,000,000,000 |
| 29 | SPN 12150806 | 14 | 15 | | 1,000,000,000,000 |
| No | Seri | Tgl Penerbitan | Jatuh Tempo | Kupon | Face Value |
|------|--------------|------------------|---------------|---------|--------------------|
| 30 | SPN 12150611 | 21-Aug-14 | 11-Jun- 15 | | 800,000,000,000 |
| 31 | SPN 12150806 | 21-Aug-14 | 15 | | 2,000,000,000,000 |
| 32 | SPNO3141203 | 4-Sep-14 | 3-Dec14 | | 1,000,000,000,000 |
| 33 | SPN12150903 | 4-Sep-14 | 3-Sep-15 | | 2,000,000,000,000 |
| 34 | SPN12150710 | 18-Sep- 14 | 10-Jul 15 | | 2,000,000,000,000 |
| 35 | SPNO3150103 | 2-Oct-14 | 10-Jul 15 | | 1,000,000,000,000 |
| 36 | SPN12151001 | 2-Oct-14 | 3-Sep-15 | | 3,000,000,000,000 |
| 37 | SPN12150806 | 16-Oct-14 | 6-Aug-15 | | 1,000,000,000,000 |
| 38 | SPN12151001 | 16-Oct-14 | 1-Oct-15 | | 2,000,000,000,000 |
| 39 | SPN12150206 | 6-Nov-14 | | | 1,000,000,000,000 |
| 40 | SPN12151105 | 6-Nov- 14 | 5-Nov-15 | | 2,000,000,000,000 |
| | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | 60,900,000,000,000 |
SPN yang merupakan utang jangka pendek diterbitkan tanpa kupon: Pada saat penerbitan akan terdapat diskonto; selisih nilai penjualan dengan nilai nominal; Yang akan diamortisasi sampai dengan jatuh tempo seri SPN tersebut. yaitu dalam tabel 3.
Tabel 3. Daftar Pelunasan SPN Tahun 2014
| NO | Seri | Tgl Valuta | Jumlah Per Seri |
|------|---------------|--------------|--------------------|
| | SPNO3140109 | 08/01/2014 | 1,000,000,000,000 |
| 2 | SPN12140116 | 15/01/2014 | 2,000,000,000,000 |
| 3 | SPNO3140207 | 07/02/2014 | 1,000,000,000,000 |
| 4 | SPN12140217 | 14/02/2014 | 2,000,000,000,000 |
| 5 | SPNNT20140303 | 28/02/2014 | 12,400,000,000,000 |
| 6 | SPN12140314 | 13/03/2014 | 2,000,000,000,000 |
| 7 | SPNO3140408 | 07/04/2014 | 1,000,000,000,000 |
| 8 | SPN12140410 | 08/04/2014 | 2,000,000,000,000 |
| 9 | SPNO3140506 | 05/05/2014 | 1,000,000,000,000 |
| 10 | SPN12140507 | 06/05/2014 | 2,350,000,000,000 |
| 11 | SPN12140604 | 03/06/2014 | 650,000,000,000 |
| 12 | SPNO3140605 | 03/0612014 | 1,000,000,000,000 |
| 13 | SPNO3140703 | 02/07/2014 | 1,000,000,000,000 |
| 14 | SPN12140703 | 02/07/2014 | 9,350,000,000,000 |
|--------|---------------|--------------|---------------------|
| 15 | SPN12140731 | 25/07/2014 | 5,100,000,000,000 |
| 16 | SPN12140911 | 10/09/2014 | 5,000,000,000,000 |
| 17 | SPN12141009 | 08/10/2014 | 3,000,000,000,000 |
| 18 | SPN12141107 | 06/11/2014 | 2,150,000,000,000 |
| 19 | SPNO3141203 | 02/12/2014 | 1,000,000,000,000 |
| Jumlah | Jumlah | Jumlah | 55,000,000,000,000 |
C. Penerbitan dan Pelunasan SUN dalam Valuta Asing
Total penerbitan SUN Valas dalam tahun 2014 adalah sebesar US$ 4.350.000.000 dan EUR 1.000.000.000. atau setara dengan Rp.68.211.583.706.866 ;, Yang terdiri atas:
- b
Pada tahun 2014 dilaksanakan 4 kali penerbitan International Bonds bulan Januari 2014 seri RIO124 dengan tingkat yield 5.875% dan RIO144 dengan tingkat yield 6.750%. Pada bulan Maret 2014 dilakukan penerbitan kembali SUN valas doestik seri USDFROO1. yaitu yaitu pada
Pada bulan Juli 2014, Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan transaksi penjualan Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta berdenominasi Euro seri RIEURO721. Penjualan Surat Utang Negara dalam denominasi Euro ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia di pasar keuangan internasional. Penerbitan ini dilaksanakan sebagai bagian dari strategi diversifikasi sumber-sumber pembiayaan dan perluasan basis investor global. Hasil dari penerbitan ini digunakan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan APBN-P tahun 2014. Data penerbitan SUN dalam valuta tahun 2014, disajikan dalam tabel.4 . asing asing pada
Tabel.4 Realisasi Penerbitan SUN Valas s.d. 31 Desember 2014
| No. | Seri | Tgl Penerbitan | Jatuh tempo | Kupon | Face Value | Face Value |
|--------|-----------|------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------|
| No. | Seri | Tgl Penerbitan | Jatuh tempo | Kupon | Valas | Rupiah |
| | RIO124 | 15-Jan-14 | 15-Jan- 24 | 5.875% | $ 2,000,000,000.00 | 24,233,465,720,443 |
| 2 | RIO144 | 15-Jan- 14 | 15-Jan- 44 | 6.7509 | $ 2,000,000,000.00 | 24,232,900,739,557 |
| 3 | USDFROOO1 | 13- Mar-14 | 15-May-17 | 3.5009 | 350,000,000.00 | 3,985,450,000,000 |
| | RIEUO721 | 8-Jul-14 | 8-Jul-21 | 2.875% | € 1,000,000,000.00 | 15,759,767,246,866 |
| JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | 68,211,583,706,866 |
Pada tahun 2014 terdapat dua seri International Bonds Yang jatuh tempo seri RIOO14 sebesar USD yaitu
D. Pelaksanaan Debt SwitchinglBuyback
Dalam rangka mengurangi risiko pelunasan pokok SUN, Pemerintah berupaya untuk menata ulang struktur jatuh tempo SUN melalui debt switching , dengan membeli seri-seri ON jangka pendek dan menengah serta menukarkannya dengan Obligasi Pemerintah untuk menerbitkan instrumen SUN jangka pendek, baik berupa Obligasi Negara Ritel maupun Surat Perbendaharaan Negara. Yaitu Negara
Total pelaksanaan debt switching pada tahun 2014 adalah sebanyak 4 kali dengan jumlah nominal SUN yang ditukar sebesar Rp.1.976.000.000.000 sebagaimana disajikan dalam tabel 5.
Tabel 5. Realisasi pelaksanaan Debtswitching tahun 2014
| No. | Tanggal Debtswitch | Penawaran | Dimenangkan |
|------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| | 27-Mar-14 | 4,886,000,000,000 | 3,420,000,000,000 |
| 2 | 19-Jun: 14 | 1,484,000,000,000 | 1,252,000,000,000 |
| 3 | 11-Sep-14 | 2,675,000,000,000 | 307,000,000,000 |
| | | 1,546,000,000,000 | 965,000,000,000 |
| TOTAL 2014 | TOTAL 2014 | 10,591,000,000,000 | 5,944,000,000,000 |
Rincian pelaksanaan debt switching tahun 2014 disajikan dalam tabel 6 sebagai berikut. pada
Tabel 6. Rincian realisasi pelaksanaan Debtswitching tahun 2014 (dalam juta rupiah)
| Tanggal | Dari | Dari | Dari | Dari | Menjadi | Menjadi | Menjadi | Menjadi |
|------------|--------|-------------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| Tanggal | Seri | Jatuh Tempo | Kupon | Nominal | Seri | Jatuh Tempo | Kupon | Nominal |
| 27-Mar- 14 | FROO51 | 15-05-2014 | 11.250009 | 215,000 | | 15-04-2019 | 7.87500% | 1,241,000 |
| | FROO26 | 15-10.2014 | 11.00000% | 256,000 | FROO7O | 15-03-2024 | 8.37500% | 1,284,000 |
| | FROO27 | 15-06-2015 | 9.500009 | 451,000 | FROO71 | 15-03-2029 | 9.00000% | 136,000 |
| | FRO3O | 15-05-2016 | 10.750009 | 192,000 | FRO68 | 15-03-2034 | 8.37500% | 759,000 |
| | FROO55 | 15-09-2016 | 7.375009 | 207,000 | | | | |
| | FROO6O | 15-04-2017 | 6.25000% | | | | | |
| Tanggal | Dari | Dari | Dari | Dari | | | | |
|------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|---------------------|----------|-----------|
| Tanggal | Seri | Jatuh Tempo | Kupon | Nominal | Seri | Menjadi Jatuh Tempo | Kupon | Nominal |
| | | | | 1,159,000 | | | | |
| | FROO28 | 15-07.2017 | 10.000009 | 131,000 | | | | |
| | FROO66 | 15-05-2018 | 5.25000% | 46,000 | | | | |
| | FROO32 | 15-07.2018 | 15.00000% | 40,000 | | | | |
| | FROO38 | 15-08-2018 | 11.60000% | 96,000 | | | | |
| | FROO48 | 15-09-2018 | 9.000009 | 186,000 | | | | |
| | FROO36 | 15-09-2019 | 11.500009 | 441,000 | | | | |
| | | | | 3,420,000 | | | | 3,420,000 |
| 19-Jun 14 | FROO26 | 15-10-2014 | 11.000009 | 394,000 | FROO69 | 15-04.2019 | | 66,000 |
| | FROO27 | 15-06-2015 | 9.50000% | 385,000 | FROO7O | 15-03-2024 | 8.37500% | 350,000 |
| | FROO3O | 15-05-2016 | 10.75000% | 34,000 | FROO71 | 15-03-2029 | 9.00000% | 653,000 |
| | FROO55 | 15-09-2016 | 7.37500% | 16,000 | FROO68 | 15-03-2034 | 8.37500% | 183,000 |
| | FROO6O | 15-04-2017 | 6.25000% | 21,000 | | | | |
| | FROO28 | 15-07.2017 | | | | | | |
| | FROO66 | 15-05-2018 | 5.25000% | | | | | |
| | FROO38 | 15-08-2018 | 11.60000% | 37,000 | | | | |
| | FROO36 | 15-09-2019 | 11.500009 | 365,000 | | | | |
| | | | | 1,252,000 | | | | 1,252,000 |
| 11-Sep- 14 | FROO26 | 15-10-2014 | 11.000009 | 19,000 | FROO69 | 15-04-2019 | 7.87500% | 37,000 |
| | FROO27 | 15-06-2015 | 9.500009 | 100,000 | FROO7O | 15-03-2024 | 8.37500% | 160,000 |
| | FROO3O | 15-05-2016 | 10.750009 | 5,000 | FROO71 | 15-03-2029 | 9.00000% | 101,000 |
| | FROO55 | 15-09-2016 | 7.375009 | | FROO68 | 15-03-2034 | 8.37500% | 9,000 |
| Tanggal | | | | | Menjadi | Menjadi | Menjadi | Menjadi |
|------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| Tanggal | Seri | Jatuh Tempo | Kupon | Nominal | Seri | Jatuh Tempo | Kupon | Nominal |
| | FROO6O | 15-04-2017 | 6.25000% | | | | | |
| | FROO28 | 15-07.2017 | 10.00000% | 173,000 | | | | |
| | FROO66 | 15-05-2018 | 5.250009 | 1,000 | | | | |
| | FROO38 | 15-08-2018 | 11.600009 | 3,000 | | | | |
| | FROO48 | 15-09-2018 | 9.00000% | 6,000 | | | | |
| | FROO36 | 15-09-2019 | 11.50000% | | | | | |
| | | | | 307,000 | | | | 307,000 |
| 11-Dec: 14 | FROO27 | 15-06-2015 | 9.500009 | 424,000 | FROO69 | 15-04.2019 | 7.87500% | 2,000 |
| | FROO3O | 15-05-2016 | 10.75000% | 41,000 | FROO7O | 15-03-2024 | 8.37500% | 418,000 |
| | FROO55 | 15-09-2016 | 7.37500% | 22,000 | FROO71 | 15-03-2029 | 9.00000% | 2,000 |
| | FROO6O | 15-04-2017 | 6.25000% | 7,000 | | 15-03-2034 | 8.37500% | 543,000 |
| | FROO28 | 15-07.2017 | 10.000009 | 109,000 | | | | |
| | FROO66 | 15-05-2018 | 5.250009 | 285,000 | | | | |
| | FROO32 | 15-07.2018 | 15.00000% | | | | | |
| | FROO38 | 15-08-2018 | 11.60000% | 8,000 | | | | |
| | FROO48 | 15-09-2018 | 9.000009 | 39,000 | | | | |
| | FROO36 | 15-09-2019 | 11.500009 | 30,000 | | | | |
| | | | | 965,000 | | | | 965,000 |
| TOTAL 2014 | | | | 5,944,000 | | | | 5,944,000 |
pengelolaan portofolio SUN dengan cara melaksanakan pembelian ON yang belum jatuh tempo di pasar sekunder. ON yang telah dibeli tersebut kemudian dinyatakan lunas atau jatuh tempo; sehingga mengurangi total outstanding SUN:
Pada tahun 2014 telah dilakukan transaksi langsung (direct payment) cash buyback SUN melalui room DJPU sebanyak 5 kali dengan jumlah yang telah dibeli pemerintah sebanyak Rp.1.551.385.000.000; Rincian pelaksanaan Buyback disajikan tabel 7\_ dealing pada
Tabel 7. Transaksi Buyback tahun 2014
| No _ | Date | Series | Jatuh Tempo | Volume | Nominal |
|--------|-----------|----------|---------------|-----------|-------------------|
| | 20-Mar-13 | FROO28 | 15-Jul-17 | 37,572 | 37,572,000,000 |
| | Sub total | | | 37,572 | 37,572,000,000 |
| 2 | 28-May-13 | FROO32 | 15-Jul18 | 5,508 | 5,508,000,000 |
| | | FROO38 | 15-Aug-18 | 11,895 | 11,895,000,000 |
| | Sub total | | | 17,403 | 17,403,000,000 |
| 3 | | FROO40 | 15-Sep-25 | 471,910 | 471,910,000,000 |
| | | FROO5O | 15-Jul-38 | 25,000 | 25,000,000,000 |
| | Sub total | | | 496,910 | 496,910,000,000 |
| | | FROO48 | 15-Sep-18 | 144,500 | 144,500,000,000 |
| | | FROO28 | 15-Jul-17 | 50,000 | 50,000,000,000 |
| | | FROO6O | 15-Apr-17 | 160,000 | 160,000,000,000 |
| | | FROO55 | 15-Sep-16 | 145,000 | 145,000,000,000 |
| | Sub total | | | 499,500 | 499,500,000,000 |
| 5 | 20-Jun 13 | FROO48 | 15-Sep-18 | 22,900 | 22,900,000,000 |
| | | FROO28 | 15-Jul17 | 4,400 | 4,400,000,000 |
| | | FROO6O | 15-Apr-17 | 185,000 | 185,000,000,000 |
| | | FROO55 | 16 | 287,700 | 287,700,000,000 |
| | Sub total | | | 500,000 | 500,000,000,000 |
| | | | TOTAL 2013 | 1,551,385 | 1,551,385,000,000 |
PENGELOLAAN PORTOFOLIO SBSN TAHUN 2014
Dalam rangka perluasan basis investor, diversifikasi sumber pembiayaan; dan pengembangan pasar keuangan dalam negeri, Pemerintah telah menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah; atau dikenal secara internasional dengan istilah sukuk . Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain transaction) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya atau perjanjian antara para pihak berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Untuk keperluan penerbitan surat berharga berdasarkan prinsip syariah; perlu adanya pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen maupun perangkat yang diperlukan: Hal tersebut, juga dengan mempertimbangkan adanya kendalakendala yang dihadapi dari sisi legal dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah dengan tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menjadi landasan legal pengelolaan SBSN. Secara besar UU tersebut mengatur halF sebagai berikut: garis hal
- pasar Surat Berharga Syariah Negara dengan mengatur lebih lanjut tujuan penerbitannya dan jenis-jenis akad atau perjanjian yang digunakan.
- b Kewenangan Pemerintah untuk secara langsung oleh Pemerintah yang didelegasikan kepada Menteri, ataupun dilaksanakan melalui Perusahaan Penerbit.
- Kewenangan Pemerintah untuk menggunakan Milik sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (underlying asset). Barang Negara
- d Kewenangan Wali Amanat untuk bertindak mewakili kepentingan Pemegang Surat Berharga Syariah Negara;
- Kewenangan Pemerintah untuk membayar semua kewajiban yang timbul dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit , secara penuh dan tepat waktu sampai berakhirnya kewajiban tersebut.
- f Landasan hukum bagi pengaturan lebih lanjut atas tata cara dan mekanisme penerbitan Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana maupun perdagangan Surat Berharga Syariah Negara di pasar sekunder agar pemodal memperoleh kepastian untuk memiliki dan memperdagangkan Surat Berharga Syariah Negara secara mudah dan aman:
Sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2008, tujuan penerbitan SBSN adalah untuk membiayai APBN termasuk membiayai proyek. Pemerintah untuk pertama kalinya menerbitkan SBSN pada Agustus 2008 melalui metode bookbuilding di pasar perdana dalam negeri.
SBSN berbasis proyek selain sebagai instrumen pembiayaan APBN juga sekaligus berfungsi mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri. Manfaat dari penerbitan SBSN berbasis proyek antara lain adalah untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan; mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur , mendukung pengembangan pasar keuangan; khususnya pasar keuangan syariah; mendorong peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri serta meningkatkan transparansi pelaksanaan kegiatan oleh KIL karena perkembangan pelaksanaan proyek akan dipantau oleh investor dan publik. Penerbitan SBSN seri PBS tersebut dilakukan dengan mekanisme sistem lelang yang ada di Bank Indonesia.
Total jumlah penerbitan SBSN yang telah diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2014 adalah sebesar Rp.73.554.112.246.866 ; yang terdiri dari 4 jenis instrumen SR, PBS, SPN-S dan SNI , dengan rincian sebagaimana tersaji pada tabel.&amp;. Yakni
Tabel 8. Daftar Penerbitan SBSN tahun 2014
| Seri | Tanggal Penerbitan Pertama | Jatuh Tempo | Kupon | Jumlah | Metode Penerbitan |
|---------------|------------------------------|---------------|---------|--------------------|------------------------------|
| SPN $ | | | | 16,170,000,000,000 | |
| SPN-S29072014 | 30-Jan-14 | 29-Jul 14 | | 1,000,000,000,000 | Lelang |
| SPN-$12082014 | | 12-Aug; 14 | | 2,000,000,000,000 | Lelang |
| SPN-S12092014 | 13-Mar-14 | | | 700,000,000,000 | Lelang |
| SPN-S09102014 | 11-Apr-14 | 9-Oct-14 | | 930,000,000,000 | Lelang |
| SPN-S07112014 | 8-May-14 | 7-Noy-14 | | 280,000,000,000 | Lelang |
| SPN-S04122014 | 5-Jun-14 | 4-Dec-14 | | 525,000,000,000 | Lelang |
| SPN-S02012015 | 1-Jul14 | 2-Jan-15 | | 875,000,000,000 | Lelang |
| SPN-$13022015 | | | | 2,780,000,000,000 | Lelang |
| SPN-$10032015 | 11-Sep-14 | 10-Mar-15 | | 4,550,000,000,000 | Lelang |
| SPN-S08042015 | 9-Oct-14 | 8-Apr-15 | | 2,530,000,000,000 | Lelang dan private placement |
| Sukuk Ritel | | | | 19,323,345,000,000 | |
| SR-006 | 5-Mar-14 | 8-Apr-15 | 8.75% | 19,323,345,000,000 | Bookbuilding |
| PBS | | | | 9,446,000,000,000 | Lelang |
| PBSOO3 | 2-Feb-12 | 15-Jan-27 | | 854,000,000,000 | Lelang |
| PBSOO5 | | 15-Apr-43 | 6.75% | 5,255,000,000,000 | Lelang |
| PBSOO6 | 19-Sep-13 | 15-Sep 20 | 8.25% | 2,337,000,000,000 | Lelang |
| PBSOO7 | 29-Sep-14 | 15-Sep-40 | 9.00% | 1,000,000,000,000 | Private Placement |
| PBS | | | | 12,855,000,000,000 | Lelang |
| SDHI 2020C | 3-Jan-14 | 3-Jan-20 | 8.30% | 3,000,000,000,000 | Private Placement |
| SDHI 2019B | 11-Feb. 14 | 11-Feb. 19 | 8.05% | 2,000,000,000,000 | Private Placement |
| SDHI 2022B | 11-Feb 14 | 11-Feb 22 | 8.75% | 2,000,000,000,000 | Private Placement |
| SDHI 2024A | 11-Feb. 14 | 11-Feb 24 | 9.04% | 2,000,000,000,000 | Private Placement |
| SDHI2029A | 25-Mar-14 | 25-Mar-29 | 8.43% | 1,000,000,000,000 | Private Placement |
| SDHI 2029B | 13-Aug. 14 | 13-Aug 29 | 8.62% | 2,855,000,000,000 | Private Placement |
| Sukuk Valas | | | | 1,500,000,000 | |
| SNI-24 | 10-Sep-14 | 15-Mar-19 | 4.35% | 1,500,000,000 | Bookbuilding |
| | Jumlah | | | 73,554,112,246,866 | |
Sedangkan pelunasan SBSN pada tahun 2014 adalah sebesar Rp.40.133.190.000.000,; Yang terdiri atas:
- Pelunasan SBSN dalam mata uang rupiah sebesar Rp.32.600.410.000.000,
- b. Pelunasan SBSN valas sebesar USD 650.000.000; atau setara dengan Rp.7.533.500.000.000,
STRUKTUR PORTOFOLIO SURAT BERHARGA NEGARA TAHUN 2014
A. Surat Berharga Negara Berdenominasi Rupiah
Surat Berharga Negara berdenominasi Rupiah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis; yaitu:
Obligasi berbunga tetap (fixed rate bonds FR)
Obligasi jenis ini memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon obligasi enam diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. Berdasarkan akhir tahun 2014, terdapat 40 FR dengan tingkat kupon berkisar antara 5,25 % sampai dengan 15,00 % dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2044. Adapun data outstanding ON seri Fixed Rate pada 31 Desember 2014 disajikan dalam tabel 9. seri
Tabel.9 Outstanding SBN seri Fixed Rate (FR) per 31 Desember 2014
| No_ | Seri | Maturity Date | Principle | Rate (%) |
|-------|--------|-----------------|--------------------|------------|
| | FROO27 | 6/15/2015 | 17,278,032,000,000 | 9.50000% |
| 2 | | 7/15/2017 | 13,550,744,000,000 | 10.00000% |
| 3 | | 5/15/2016 | 10,159,000,000,000 | 10.75000% |
| 4 | FROO31 | 11/15/2020 | 17,890,000,000,000 | 11.00000% |
| 5 | FROO32 | 7/15/2018 | 938,492,000,000 | 15.00000% |
| 6 | FROO34 | 6/15/2021 | 16,286,400,000,000 | 12.80000% |
| 7 | FROO35 | 6/15/2022 | 11,023,750,000,000 | 12.90000% |
| 8 | FROO36 | 9/15/2019 | 9,899,500,000,000 | 11.50000% |
| 9 | FROO37 | 9/15/2026 | 2,450,000,000,000 | 12.00000% |
| 10 | FROO38 | 8/15/2018 | 2,560,862,000,000 | 11.60000% |
| 11 | FROO39 | 8/15/2023 | 4,175,000,000,000 | 11.75000% |
| 12 | FROO4O | 9/15/2025 | 26,002,090,000,000 | 11.00000% |
| 13 | FROO42 | 7/15/2027 | 14,774,100,000,000 | 10.25000% |
| 14 | FROO43 | 7/15/2022 | 14,417,000,000,000 | 10.25000% |
| 15 | FROO44 | 9/15/2024 | 18,014,000,000,000 | 10.00000% |
| 16 | FROO45 | 5/15/2037 | 6,400,000,000,000 | 9.75000% |
| 17 | FROO46 | 7/15/2023 | 16,855,000,000,000 | 9.50000% |
| 18 | FROO47 | 2/15/2028 | 20,385,000,000,000 | 10.00000% |
| 19 | | 9/15/2018 | 5,237,570,000,000 | 9.00000% |
| | Seri | Maturity Date | Principle | Rate (%) |
|--------|--------|-----------------|---------------------|------------|
| 20 | FROO5O | 7/15/2038 | 15,661,000,000,000 | 10.50000% |
| 21 | FROO52 | 8/15/2030 | 23,500,000,000,000 | 10.50000% |
| 22 | FROO53 | 7/15/2021 | 19,083,793,000,000 | 8.25000% |
| 23 | FROO54 | 7/15/2031 | 27,096,000,000,000 | 9.50000% |
| 24 | FROO55 | 9/15/2016 | 13,984,300,000,000 | 7.37500% |
| 25 | FROO56 | 9/15/2026 | 17,164,000,000,000 | 8.37500% |
| 26 | FROO57 | 5/15/2041 | 13,550,000,000,000 | 9.50000% |
| 27 | FROO58 | 6/15/2032 | 42,798,000,000,000 | 8.25000% |
| 28 | FROO59 | 5/15/2027 | 26,630,000,000,000 | 7.00000% |
| 29 | FROO6O | 4/15/2017 | 10,068,000,000,000 | 6.25000% |
| 30 | FROO61 | 5/15/2022 | 29,700,000,000,000 | 7.00000% |
| 31 | FROO62 | 4/15/2042 | 12,000,000,000,000 | 6.37500% |
| 32 | FROO63 | 5/15/2023 | 33,516,000,000,000 | 5.62500% |
| 33 | FROO64 | 5/15/2028 | 29,895,000,000,000 | 6.12500% |
| 34 | | 5/15/2033 | 47,850,000,000,000 | 6.62500% |
| 35 | FROO66 | 5/15/2018 | 18,709,000,000,000 | 5.25000% |
| 36 | FROO67 | 2/15/2044 | 11,250,000,000,000 | 8.75000% |
| 37 | FROO68 | 3/15/2034 | 65,594,000,000,000 | 8.37500% |
| 38 | FROO69 | 4/15/2019 | 48,496,000,000,000 | 7.87500% |
| 39 | FROO7O | 3/15/2024 | 89,532,000,000,000 | 8.37500% |
| 40 | FROO71 | 3/15/2029 | 67,492,000,000,000 | 9.00000% |
| Jumlah | Jumlah | Jumlah | 891,865,633,000,000 | |
Adapun struktur jatuh tempo ON Rupiah seri FR disajikan dalam 1 grafik
Grafik.