PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 7 Tahun 2014
Tentang PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR PADA KAWASAN TERTIB LALU LINTAS WILAYAH KOTA DAN PENGGUNAAN JALUR KHUSUS SEPEDA DI KABUPATEN BANYUWANGI
Berlaku: 12 Maret 2014
N/A
Preamble

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan beretika agar dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan pembangunan wilayah perkotaan, perlu mengatur penyelenggaraan fasilitas parkir pada Kawasan Tertib Lalu Lintas wilayah kota dan penggunaan jalur khusus sepeda di Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir pada Kawasan Tertib Lalu Lintas Wilayah Kota dan Penggunaan Jalur Khusus Sepeda di Kabupaten Banyuwangi.
Mengingat:
1. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61);
8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR PADA KAWASAN TERTIB LALU LINTAS WILAYAH KOTA DAN PENGGUNAAN JALUR KHUSUS SEPEDA DI KABUPATEN BANYUWANGI.
BAB IV - PENGATURAN PARKIR PADA KAWASAN TERTIB LALU LINTAS (KTL)
Pasal 5

- (1) Parkir pada Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Jalan P.B. Sudirman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, ditempatkan pada sisi sebelah barat;
- (2) Parkir pada Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Jalan A. Yani sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, ditempatkan pada sisi sebelah timur;
- (3) Parkir pada Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Jalan Dr. Soetomo sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, ditempatkan pada sisi sebelah utara;
- (4) Parkir pada Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Jalan Jaksa Agung Suprapto sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, ditempatkan pada lokasi-lokasi yang memiliki rambu petunjuk parkir;
- (5) Parkir pada Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Jalan K.H. Wahid Hasyim sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, ditempatkan pada lokasi-lokasi yang memiliki rambu petunjuk parkir;
- (6) Parkir pada Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Jalan Adi Sucipto sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f, ditempatkan pada lokasi-lokasi yang memiliki rambu petunjuk parkir;
- (7) Parkir pada Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Jalan Susuit Tubun sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g, ditempatkan pada sisi sebelah utara.
BAB VI - LARANGAN PARKIR
Pasal 7

Lokasi -lokasi yang dilarang untuk dijadikan parkir meliputi:
- a. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 m;
- c. Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan;
- d. Sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- e. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan;
- f. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah akses bangunan gedung;
- g. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis;
- h. Sisi sebelah timur Jl. PB. Sudirman;
- i. Sisi sebelah barat Jl. A. Yani;
- j. Sisi sebelah selatan Jl. Dr. Soetomo;
- k. Sisi sebelah selatan Jl. Susuit Tubun;
- l. Lokasi lain yang dapat menimbulkan kemacetan dan bahaya.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terkait penyelenggaraan fasilitas parkir dan penggunaan jalur khusus sepeda meliputi:
- a. penentuan pedoman teknis;
- b. pemberian bimbingan teknis yang meliputi peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis kepada petugas parkir atau juru parkir.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dan penyelenggaraan jalur khusus sepeda.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas Polres Banyuwangi.