UNDANG-UNDANG Unknown Nomor 29 Tahun 1950
Tentang No Description
Berlaku: 9 Agustus 1950
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
Mendengar
Menetapkan
- a. bahwa, untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat, maka harus pula di samping kejahatan-kejahatan dan pelanggaranpelanggaran jabatan yang dimaksud oleh pasal tersebut, diadakan penetapan tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan dalam masa pekerjaan oleh para penjabat yang menurut pasal tersebut dalam tingkat pertama dan tertinggi juga harus diadili oleh Mahkamah Agung Indonesia pun sesudah mereka berhenti;
- b. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan;
- Pasal-pasal 123, 139, 140 dan 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat;
- Senat;
MEMUTUSKAN:
- UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN KEJAHATAN-KEJAHATAN DAN PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN DALAM MASA PEKERJAAN OLEH PARA PENJABAT YANG MENURUT PASAL 148 KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DALAM TINGKAT PERTAMA DAN TERTINGGI DIADILI OLEH MAHKAMAH AGUNG INDONESIA.
N/A
Pasal 1

.
Para penjabat yang termaktub dalam Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat, diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi oleh Mahkamah Agung Indonesia pun sesudah mereka berhenti, berkenaan dengan kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran jabatan ataupun kejahatan-kejahatan dan pelanggaranpelanggaran yang lain yang dilakukannya dalam masa pekerjaannya yaitu sebagai disebutkan di bawah ini :
- a. kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman mati;
- b. kejahatan-kejahatan yang termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Buku Kedua, Titel-titel I, II dan III;
- c. kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya dalam keadaan yang memberatkan kesalahannya sebagai termaktub dalam pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
N/A
Pasal 2

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan, serta berlaku surut sampai pada tanggal 27 Desember 1949.
MENTERI KEHAKIMAN,
SUPOMO.
Diumumkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 1950. MENTERI KEHAKIMAN,
SUPOMO.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
SUKARNO.
1. Sebagaimana diketahui, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam pasalnya Yang ke 148 antara lain menentukan. bahwa beberapa penjabat, yang dimaksud dalam pasal itu mempunyai sesuatu "forum privilegiatum", yakni mereka berhak untuk diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi oleh Mahkamah Agung Indonesia, pun sesudah mereka berhenti, berhubung dengan kejahatan dan pelanggaran-jabatan.
2. Dalam pasal itu ditentukan pula, bahwa kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran lainnya Yang dilakukan dalam masa pekerjaannya yang juga harus diadili oleh Mahkamah Agung Indonesia, akan ditentukan dengan Undang-undang federal; untuk maksud itulah, maka rancangan Undang-undang darurat ini dibentuk.
Dalam melaksanakan hal itu, Pemerintah mempunyai pertimbangan-pertimbangan seperti berikut.
2. Pengluasan kejahatan dan pelanggaran Yang dimaksud dalam pasal 148 itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu kekecualian, yang berarti, bahwa hanyalah kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang penting saja harus diadili oleh Mahkamah Agung Indonesia; kejahatan-kejahatan dan pelanggaranpelanggaran yang tidak penting hendaknya diserahkan saja kepada peradilan Hakim biasa yang bersangkutan.
3. Perbuatan-perbuatan yang boleh dihukum dan penting untuk dibubuhkan kepada kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran jabatan yang dimaksud dalam pasal 148 itu ialah :
- I. kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman mati;
- II. kejahatan-kejahatan yang termaktub dalam K.U.H.P., Buku Kedua, Titel-titel I, II dan III (yaitu yang mengenai kejahatan-kejahatan terhadap keamanan negara, kepala negara, negara-negara bersahabat dan kepala negara dan para wakil dan utusannya dan
- III. kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam keadaan memberatkan kesalahannya terdakwa yang termaksud dalam pasal 52 K.U.H.P.
4. Seperti telah nyata dari rancangan ini, maka peraturan ini dimajukan dalam bentuk Undang-undang darurat karena keadaan yang mendesak berhubung dengan kejadiaan diwaktu belakang, yang meminta penyelesaian secepat-cepatnya dan yang dengan segera harus diadili.