PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 11 Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 11 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dipandang perlu mengatur pembagian dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Sintang yang dialokasikan kepada Desa di wilayah Kabupaten Sintang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sintang Kepada Desa Di Wilayah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. 2 . Undang-Undang Nomor 28 8Tah � hn O 19989 b tent0an � Penyelenggaraan Negara Yang erst an e as an K · Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara orupsi, ' N 75 T b h Re ublik Indonesia Tahun 1999 . omor ' a � a an Le::i.baran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
3. d Nomor 31 Tahun 1999 tentang 3. Undang-Un ang T" d k Pidana Korupsi (Lembaran Negara Pembe � antasan � : ;ahun l999 Nomor 140, Tambahan Republik lndone R ublik Indonesia Nomor 3874) Lembaran Negara di � p h dengan Undang-Undang Nomor sebagaimana telah iu : an Negara Republik Indonesia 20 Tahun 2001 (Len;; Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor '4150)· Republik Indonesia Nomor '
Un ano
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor' 428.6);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R blik Indonesia Tahun 2005 � omor 140, Tambahan i:::i � aran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedo � an Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenn.tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran ' Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten · Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan . Lembaran D:3-erah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagrum � a telah diubah d an Peraturan Daerah Kabupaten Smtang Nomor 5 T: � 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
21. D erah Kabupaten Sin tang Nomor 10 Tahun Peraturan a An aran Pendapatan Dan Belanja Daerah 2014 tentan � . t!g Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Kabupaten mt n Sintang Tahun 2014 Nomor 10); Daerah Kabupa e
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SINTANG KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2015. rJenetapkan
N/A
Pasal 1

oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana yang bersumber dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Sintang yang dialokasikan kepada Desa di Kabupaten Sintang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang Yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. 9 · Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Perznusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. lo R · · ekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati Sintang untuk menampung seluruh l)enerunaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank Yang ditctapkan.
- Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang j I. ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
BAB II - ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 2

- (1) Alokasi dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Sintang yang dibagikan kepada Desa di wilayah Kabupaten Sintang pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 3.410.817.900,00 (tiga milyar empat ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah) yang berasal dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015.
- (2) Pembagian dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 60% (enam puluh persen) dari total alokasi dibagi secara merata ke seluruh Desa di wilayah Kabupaten Sintang;
- b. 40% (empat puluh persen) dari total alokasi dibagi secara proporsional kepada seluruh Desa di wilayah Kabupaten Sintang.
- (3) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dibagi secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagikan kepada Desa berdasarkan hasil realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah khususnya Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan dari masing-masing Desa.
- (4) Rincian alokasi dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Sintang yang dibagikan kepada masing-masing Desa di wilayah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III - PENY ALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 3

- (l) Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Sintang kepada Desa dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015.
- (2) Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang disalurkan ke Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa dalam APB Desa Yang pe di suru'kan dengan kebutuhan dan keperluan Desa Ill . nggunaannya ise asmg-masing.
- ( 3 ) penyalu � an dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepad � oesa ddaksanakan pada Triwulan II Tahun Anggaran 2015 rnelalui rekening Kas Umum Daerah langsung ke rekening Kas Desa.
Bagian Kedua Pertanggungjawaban
BAB III - PENY ALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 4

- (l) 1.,aporan pertanggungjawaban dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah masing-masing Desa menjadi satu kesatuan dengan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pelaksanaan pertanggungjawaban dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang
pada tanggal /} =fubr11ar,· 2015
BUPATI SINTANN
�
� MILTON CROSBY
Diundangkan di Sintan
�
Pada tanggal / 3
1tbrrJ11,., 2015
SE � ARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
�
fij
�
l
,I
'&lt;osE PI-IA HASNAH
i3ERJ 1'A DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR U
LAMPIRAN
: PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
II TAHUN 2015
TANGGAL :
/"!; � bruar; 2015
TENTANG
: ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SINTANG KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2015
RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2015
| NO | KECAMATAN | DESA | JUMLAH DANA BAGI HASIL (Rp) |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| !. | SlNTANG | l. LALANG DARU 2. MUNGGUK BANTOK 3. TELUK KELANSAM 4. BANING KOTA s. TANJUNG KELANSAM 6. SUNGAIANA 7. TERTUNG 8. MARTI GUNA 9. ANGGAH JAVA 10. TEBING RAYA 11. MAIL JAMPUNG 12. JERORA I 13. KEBIAU BARU | 8.379.000,00 8.321.000,00 9.005.800,00 25.834.600,00 8.198.500,00 12.100.000,00 8.315.900,00 12.056.000,00 8.420.500,00 7.989.000,00 7.989.000,00 7.989.000,00 7.989.000,00 |
| II. | SUNGAl TEBELlAN | 1. SUNGA! UKOI 2. MANTER 3. KAJANG BARU 4. PEREMBANG 5. MERARAI SATU 6. MERARAI DUA 7. BONET LAMA 8. SOLAM RAYA 9. RARAI 10. LEBAK UBAH 11. MELAYANO SARI 12. SARAI 13. BONET ENGKABANG 14. BAYABETUNG 15. NOBAL 16. BANCOH 17. RANS! DAKAN 18. GURUNG KEMPADIK 19. PENJERNANG 20. RIAM KIJANG 2 i. f>ENJERNANG HULU 22. BAYA MULYA 23. LAMAN RAYA 24. SABANG SURAI 25. BALA! AGUNG | 20.160.000,00 8.617 .000,00 9.933.000,00 12.237.900,00 11.888.800,00 10.533.500,00 9.844.000,00 11.771.700,00 9.588.700,00 10.661.600,00 10.348.000,00 8.799.700,00 8.880.000,00 8.784.800,00 9.737.000,00 9.844.500,00 9.423.000,00 8.708.000,00 7.995.700,00 9.572.000,00 8.094.000,00 9.016.000,00 8.328.000,00 7.989.000,00 8.755.600,00 8.133.700,00 |
| - III. | BINJAI HULU | 26. KUNYAI 1. MENSIKU 2. SIMBAJAYA 3. TELAGA SATU 4. DAKJAYA 5. BINJAI HULU 6. BINJAI HILIR 7 SUNGA! RISAP 8· SUNGA! RISAP MENSIKU 9. EMPAKA KEBIAU RAYA lO. AMPAR BEDANG 11. TELAGA DUA | 9.274.800,00 8.439.000,00 9.648.600,00 11.531.800,00 10.469.000,00 10.540.800,00 9.:208.000,00 8.542.000,00 8.489.900,00 8.749.000,00 9.993.000,00 |