UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 1955
Tentang No Description
Berlaku: 15 Agustus 1955
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
Menetapkan
- a. bahwa Pemerintah Daerah, melihat perkembangan pemerintahan daerah hingga dewasa ini, ternyata belum dapat mengganti semua peraturan-peraturan daerah yang lama dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam masing-masing Undang-undang pembentukan;
- b. bahwa untuk menghindarkan timbulnya kekosongan dalam peraturan daerah berhubung dengan keadaan tersebut dalam sub a diatas, perlu segera diadakan peraturan tentang perpanjangan jangka waktu berlakunya peraturan-peraturan daerah yang ada sebelum berlakunya Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonoom Propinsi/Daerah Istimewa setingkat Propinsi, Kabupaten, Kota-Besar dan Kota-Kecil di Jawa.
- c. bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak, pengaturan masalah ini perlu dilakukan dengan Undang-undang Darurat.
- a. pasal-pasal 96 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara.
- b. Undang-undang R.I. No. 22 tahun 1948.
- c. Undang-undang No. 2 jo No. 18 tahun 1950, No. 3 tahun 1950 (jo No. 19 tahun 1950 dan No. 9 tahun 1955) No. 10 dan 11 tahun 1950.
- d. Undang-undang No. 12 tahun 1950, No. 13 tahun 1950, No. 14 dan 15 tahun 1950 (jo No. 18 tahun 1951);
- e. Undang-undang No. 16 dan 17 tahun 1950 (jo. Undang-undang No. 13 tahun 1954).
Memutuskan :
- Undang-undang Darurat tentang Perpanjangan jangka Waktu berlakunya peraturan-peraturan daerah yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang pembentukan Daerah-daerah Otonoom di Jawa.
N/A
Pasal 2

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang Darurat ini rengan penempatan dalam Lembaran-Negara Repbulik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 September 1955. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO.
Menteri Dalam Negeri, ttd. SOENARJO
Diundangkan pada tanggal 15 Juni 1955. Menteri Kehakiman, ttd. LOEKMAN WIRIADINATA.