PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 25 Tahun 2013
Tentang PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Berlaku: 20 Desember 2013
N/A
Preamble

Mengingat :
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
Menimbang : a. bahwa Kota Bitung memiliki kondisi geografis dan demografis yang menjadikan berpotensi rawan bencana, terutama bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
- b. bahwa untuk mengurangi resiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana sesuai dengan tatanan nilai masyarakat diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomr 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Mitigasi Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Kornan Bencana;
17. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG dan WALIKOTA BITUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapan :
PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
4. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
5. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit, serta kebakaran hutan, kebakaran lahan dan kebakaran pemukiman.
6. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
7. Penanggulangan bencana adalah sesuatu rangkaian yang bersifat pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang diselenggarakan secara koordinatif, komprehensif, serentak, cepat, tepat dan akurat dengan melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah.
8. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
9. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
10. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
11. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
12. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
13. Tanggap darurat bencana serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurursan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
14. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca
bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
15. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
16. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
17. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan mengfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
18. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
19. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
20. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
21. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
22. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk becana.
23. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
24. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
25. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari Negara lain diluar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penanggulangan bencana berasaskan :
- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebersamaan kedudukan dalam hukum;
- d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersaman;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Prinsip-prinsip Penanggulangan Bencana adalah :
- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdayaguna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemandirian;
- g. kemitraan;
- h. pemberdayaan;
- i. kearifan lokal;
- j. nondiskriminatif; dan
- k. nonproletisi.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :
- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal, kearifan lokal dan menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah melimpahkan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur antara lain : masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha dan lembaga internasional.
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :
- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan;
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai;
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ini meliputi :
- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayah selaras dengan kebijakan nasional dan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan daerah memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan pemerintah kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan pengunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 7

Setiap orang berhak :
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
- (1)
Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 8

Setiap orang berkewajiban :
- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- d. mendapatkan izin dalam pengumpulan barang dan uang untuk penanggulangan bencana.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 9

- Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat : a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan/atau
- b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda, yang berada di daerah rawan yang telah ditetapkan menjadi daerah terlarang.
- (2) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 10

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu :
- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.
Bagian Kedua
Tahapan Prabencana
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 11

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :
- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
Paragraf 1
Dalam Situasi Tidak Terjadi Bencana
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi :
- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan resiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis resiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 13

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis resiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
- b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
- c. analisis kemungkinan dampak bencana;
- d. pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
- e. penetuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
- f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (5) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (7) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 14

- (1) Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pengurangan resiko bencana dilakukan melalui kegiatan :
- a. pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
- b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
- c. pengembangan budaya sadar bencana;
- d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
- e. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 15

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan resiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan resiko bencana.
- (2) Rencana aksi pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana.
- (3) Rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah, non Pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana ditetpakan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 16

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
4. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman
- a. bencana:
- b. pemantauan terhadap:
1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;
2. penggunaan teknologi tinggi.
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (4) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 17

- (1) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat(1) huruf d dilakukan oleh pemerintah daerah melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukan
unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 18

- (1) Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat resiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi/lembaga terkait.
- (3) Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat(2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penata ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 19

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis resiko bencana.
- (2) Analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana.
- (3) Analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis resiko bencana.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 20

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat(1) huruf f dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggaranya.
- (3) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 21

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalama Pasal 12 ayat (1) huruf g ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
- (3) Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Peannggulangan Bencana Daerah.
Paragraf 2 Dalam Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 22

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi :
- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam bentuk :
- a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- b. perorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
- c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- e. penyiapan lokasi evakuasi;
- f. penyusunan data akurat, informasi dan pemutahiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
- g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama masyarakat dan lembaga usaha.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 24

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 25

- (1) Untuk kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah membangun sistem manajemen logistik dan peralatan.
- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi/lembaga dalam jejaring kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 26

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. mengamati gejela bencana;
- b. menganalisa data hasil pengamatan;
- c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
- d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
- e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disebarluaskan oleh lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta dan media massa untuk mengerahkan sumber daya.
- (6) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumber daya pada saat tanggap darurat.
- (7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 27

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
- b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
- c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengaturan Pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi /lembaga berwenang.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
Bagian Ketiga Saat Tanggap Darurat
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi :
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kewenangannya.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 29

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap :
- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban bencana;
- c. kerusakan prasarana pada sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 30

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tingkat Kabupaten /Kota oleh Bupati/Walikota
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 31

Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses di bidang:
- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahanan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai dan karantina;
- e. perizinan
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan;dan
- i. komando untuk memerintahkan instansi/ lembaga.
Paragraf 1
Pengerahan Sumber Daya Manusia, Peralatan, dan Logistik
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 32

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistic dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 33

- (1) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana harus sesuai dengan kebutuhan.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 34

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, meminta kepada instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ke lokasi bencana.
- (2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi/lembaga terkait, wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia, peralatan dan logistic ke lokasi bencana.
- (3) Instansi lembaga terkait, dalam mengirimkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 35

- (1) Dalam hal bencana tingkat kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota yang terkena bencana, mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana.
- (2) Dalam hal sumber daya manusia, perlatan dan logistik di kota yang terkena bencana tidak tersedia/tidak memadai, pemerintah kota yang terkena bencana dapat meminta bantuan kepada kota/kabupaten lain yang terdekat.
- (3) Pemerintah kota yang meminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.
- (4) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan dan logistik di provinsi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Kota yang terkena bencana dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (5) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan di bawah kendali Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 36

- (1) Dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya manusia, peralatan dan logistik yang dikerahkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dapat membantu melalui pola pendampingan.
- (2) Bantuan melalui pola pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permintaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau atas inisiatif Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 37

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengerahkan peralatan dan logistik dari depo regional yang terdekat ke lokasi bencana yang dibentuk dalam sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Pengerahan peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dibawah kendali Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Paragraf 2 Imigrasi, Cukai dan Karantina
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 38

- (1) Bantuan yang masuk dari luar negeri, baik bantuan berupa personil asing, peralatan maupun logistik diberikan kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d berupa kemudahan proses dan pelayanan dibidang keimigrasian, cukai atau karantina.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam menggunakan peralatan yang dibawah oleh personil asingnya dilokasi bencana.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 39

- (1) Personil asing yang membantu melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya masuk ke Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diberikan kemudahan akses dibidang keimigrasian berupa proses dan pelayanan visa, izin masuk, izin tinggal terbatas, dan izin keluar.
- (2) Personil asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan penugasan dan rekomendasi dari pemerintah Negara asal, lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah yang menugaskannya.
- (3) Personil asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah masuk kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib melapor kepada instansi/lembaga yang ruang lingkup tugasnya meliputi bidang keimigrasian.
- (4) Visa, izin masuk, izin tinggal terbatas, dan izin keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (5) Izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama sesuai dengan masa tanggap darurat bencana.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 40

Selain diberikan kemudahan akses yang berupa visa, izin masuk, izin tinggal terbatas, dan izin keluar, personil asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat diberikan kemudahan akses untuk melaksanakan kegiatan bantuannya di daerah terjadinya bencana yang lokasinya ditentukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai laksi dan tingkatan bencananya.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 41

Bagi Personil asing pemegang paspor pengganti paspor diplomatic atau paspor dinas yang dikeluarkan oleh lembaga internasional dari Perserikatan Bangsabangsa, setelah masuk kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib melapor kepada instansi/ lembaga yang ruang lingkup tugasnya meliputi bidang luar negeri.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 42

- (1) Peralatan atau logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya masuk ke Kota Bitung untuk digunakan membantu penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencaa, diberikan kemudahan akses berupa pembebasan dari pengenaan bea masuk beserta pajak masuk lainnya.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan ssuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 43

Peralatan atau logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya masuk ke Kota Bitung untuk digunakan membantu penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, diberikan kemudahan akses berupa tindakan karantina, kecuali peralatan atau logistik yang mempunyai potensi bahaya.
Paragraf 3 Perizinan
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 44

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e merupakan izin khusus dari instansi/lembaga yang berwenang terhadap pemasukan personil asing dan/atau peralatan tertentu kedalam wilayah Negara kesatuan republik Indonesia selain perizinan keimigrasian dan kepabeanan.
- (2) Pimpinan instansi /lembaga yang berwenang sebagamana dimaksud pada ayat (1) memberikan kemudahan akses kepada Badan Nasional
Penanggulangan Bencana untuk memperoleh izin khusus memasukan peralatan dan/atau personil tertentu kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan digunakan membantu penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana.
Paragraf 4 Pengadaan Barang/Jasa
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 45

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 46

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- (2) Pembelian/pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban bencana;
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. pangan;
- f. sandang;
- g. pelayanan kesehatan; dan
- h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Pengadaan barang/jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait setelah mendapat persetujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai kewenangannya.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan seara lisan dan dikuti persetujuan secara terulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 47

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan dana siap pakai yandapat disediakan dalam APBD dan ditempatkan dalam anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengadakan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Paragraf 5 Uang dan/atau Barang
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 48

- (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g diberikan kemudahan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara terpisah pada anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4).
- (4) Tanda bukti transaksi lain yang tidak mungkin didapatkan pada pengadaan barang dan /atau jasa saat tanggap darurat diberikan perlakukan khusus.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga bagi pengelolaan dana siap pakai di daerah.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 49

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat memberikan dana siap pakai secara langsung pada daerah Kecamatan/Kelurahan yang terkena bencana sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi kedaruratan bencana.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Kecamatan/Kelurahan setelah menerima dana siap pakai melaporkan kepada Walikota cq. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (4) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat prioritas.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 50

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan dana siap pakai kepada Kecamatan/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)
- (2) Kelurahan yang telah menerima dana siap pakai wajib menyampaikan laporan pertangungjawaban kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterima.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 51

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib membuat laporan pertanggungjawaban uang dan/atau barang yang diterima dari masyarakat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada publik.
Paragraf 6 Penyelamatan
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 52

- (1) Kemudahan akses dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h dilakukan untuk pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kewenangan:
- a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
- b. Menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
- c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
- d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
- e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan aliran listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.
- (3) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana dihentikan jika :
- a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
- b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
- (4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dibuka kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.
Paragraf 7 Komando
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 53

- (1) Dalam status keadaan darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan instansi/lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf i untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan penanganan darurat bencana.
- (3) Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, dalam melaksanakan komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).
- (4) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem komando tanggap darurat bencana diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 54

- (1) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana.
- (2) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi tentang penanganan tanggap darurat bencana.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 55

- (1) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana dilokasi bencana.
- (2) Pos komando lapangan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Tugas penanganan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh pos komando lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pos komando sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan tanggap darurat bencana.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 56

- (1) Dalam melaksanakan penganganan tanggap darurat, bencana, komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana yang yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana tanggap darurat bencana.
- (2) Pedoman penyusunan rencana operasi tanggap darurat bencana ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 57

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana.
- (2) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat dibawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Dalam hal terjadi eskalasi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat meminta dukungan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pertolongan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada masyarakat terkena bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (5) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakamannya.
- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d meliputi bantuan penyediaan :
- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayann psikososial; dan
- f. penampungan serta tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 59

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan pola pendampingan/ fasilitasi.
- (3) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bayi, balita dan anak-anak;
- b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
- c. penyandang cacat;
- d. orang lanjut usia; dan
- e. orang sakit.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 60

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud didalam Pasal 28 huruf f bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarna dan saran vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kewenangannya.
Bagian Keempat Pasca Bencana Umum
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 61

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana terdiri atas:
rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.
Paragraf 1 Rehabilitasi
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 62

- (1) Rehabilitasi pada wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan:
- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 63

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah yang terkena bencana.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
- a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
- b. kondisi sosial;
- c. adat istiadat;
- d. budaya; dan
- e. ekonomi.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 64

- (1) Dalam hal APBD tidak memadai, pemerintah kabupaten/kota dapat meminta bantuan dana kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi.
- (2) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota meminta bantuan dana rehabilitasi kepada Pemerintah Pusat, permintaan tersebut harus melalui Pemerintah Provinsi yang bersangkutan.
- (3) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah kota dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah berupa:
- a. tenaga ahli;
- b. peralatan; dan
- c. pembangunan prasarana.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 65

- (1) Usul permintaan bantuan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (2) dan ayat (3) dilakukan verifikasi oleh tim antar departemen/lembaga pemerintah non departemen yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan besaran bantuanyang akan diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah secara proporsional.
- (3) Penggunaan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh tim antar departemen/lembaga pemerintah non departemen dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 66

Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf a dilaksanakan oleh satuan kerja Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 67

- (1) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan.
- (2) Kegiatan perbaikan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung.
- (3) Perbaikan lingkungan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan diri instansi/lembaga terkait dan aspirisai masyarakat daerah rawan bencana.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 68

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan.
- (3) Perencanaan teknis perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana;
- b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian;
- c. potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;
- d. peta tematik yang berisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c;
- e. rencana program dan kegiatan;
- f. gambar desain;
- g. rencana anggaran;
- h. jadwal kegiatan; dan
- i. pedoman rehabilitasi.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 69

Kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab bidang tugas masing-masing bersama masyarakat.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 70

- (1) Perbaikan Prasarana dan Sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan perbaikan prasarna dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan social budaya masyarakat.
- (2) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada perencanaan teknis, dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/ lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat.
- (3) Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. perbaikan infrastruktur; dan
- b. fasilitas sosial dan fasilitas umum.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 71

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan.
- (2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan.
- (3) Penyusunan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikt memenuhi ketentuan mengenai :
- a. persyaratan keselamatan;
- b. persyaratan sistem sanitasi;
- c. persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan
- d. persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
- (4) Perencanaan teknis perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lemaga yang terkait.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 72

Pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b dilakukan secara gotong royong, dengan bimbingan dan/atau bantuan teknis Pemerintah Daerah.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 73

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan bantuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki
- rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.
- (2) Bantuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.
- (3) Bantuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota untuk perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (4) Perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi/lembaga yang terkait.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 74

- (1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana.
- (2) Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa:
- a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
- b. pendampingan pemulihan trauma; dan
- c. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.
- 3) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi/lembaga yag terkait secara terkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 75

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat.
- (2) Kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya-upaya:
- a. membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
- b. membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
- c. menyediakan obat-obatan;
- d. menyediakan peralatan kesehatan;
- e. menyediakan tenaga medis dan paramedik; dan
- f. merujuk kerumah sakit terdekat.
- (3) Upaya pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi terkait dalam koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 76

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf f ditujukan membantu masyarakat di daerah rawan bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.
- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokohtokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadlian.
- (3) Pelaksanan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kewenangannya.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 77

- (1) Pemulihan social, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
- a. layanan advokasi dan konseling;
- b. bantuan stimulant aktivitas ekonomi; dan
- c. pelatihan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 78

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf h ditujukan membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
- a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
- b. meningkatkan peranserta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
- c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 79

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf i ditujukan untuk memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya:
- a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
- b. penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
- c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
- d. pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
- e. pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan daerah dengan dukungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 80

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf j ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi seperti sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya-upaya:
- a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
- b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
- c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan di daerah dengan dukungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Paragraf 2 Rekonstruksi
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 81

- (1) Rekonstruksi pada wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan:
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangunan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan ogranisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat(2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3).
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 82

- (1) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang terkena bencana, kecuali prasarana dan sarana yang merupakan tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dari rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).
- (3) Dalam menyusun rencana rekontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
- a. rencana tata ruang;
- b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
- c. kondisi sosial;
- d. adat istiadat;
- e. budaya lokal; dan
- f. ekonomi.
- (4) Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 83

- (1) Dalam melakukan rekonstruksi, pemerintah daerah wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, pemerintah kota dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kegiatan rekonstruksi.
- (3) Dalam hal pemerintah kota meminta bantuan dana rekonstruksi kepada Pemerintah, permintaan tersebut harus melalui Pemerintah Provinsi yang bersangkutan.
- (4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah kota dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah berupa:
- a. tenaga ahli;
- b. peralatan; dan
- c. pembangunan prasarana.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 84

- (1) Usul permintaan bantuan dari Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan verifikasi oleh tim antar instansi/lembaga pemerintah non departemen yang berkoordinasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan besaran bantuan yang akan diberikan Pemerintah Provinsi kepada pemerintah kota secara proposional.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan pelaksanaan verifikasi rehabilitasi.
- (4) Terhadap penggunaan bantuan yang diberikan kepada pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh tim antar instansi/lembaga pemerintah non departemen dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 86

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Kegiatan fisik pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana tata ruang.
- (3) Rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. rencana struktur wilayah;
- b. rencana pola ruang wilayah;
- c. penetapan kawasan;
- d. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
- e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- (4) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi /lembaga terkait, Pemerintah daerah setempat dan aspirasi masyarakat daerah bencana.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 87

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar-gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun secara optimal melalui survei, investigasi, pembuatan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan dan memperhatikan kondisi alam.
- (3) Perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
- a. rumusan strategi dan kebijaksanaan operasional;
- b. rencana rinci pembangunan kembali prasarana dan sarana sesuai dengan rencana induk;
- c. rencana kerja dan anggaran;
- d. dokumen pelaksanaan;
- e. dokumen kerjasama dengan pihak lain;
- f. dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. ketentuan pelaksanaan pembangunan kembali yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan pihak lain yang terkait; dan
- h. ketentuan penggunaan dana pembangunan kembali prasarana dan sarana dengan menjunjung tinggi integritas dan bebas serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pedoman perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi yang terkait dan dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 88

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial dan kemasyarakatan.
- (2) Kegiatan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah bencana.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 89

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan pembangunan yang diwujudkan.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun secara optimal melalui survei, investigasi, pembuatan gambar desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar teknis bangunan.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi ketentuan teknis mengenai:
- a. standar teknik konstruksi bangunan;
- b. penetapan kawasan; dan
- c. arahan pemanfaatan ruang.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti jompo, dan balai desa;
- b. dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- c. rencana kerja;
- d. dokumen kerjasama dengan pihak lain;
- e. dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 90

Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 91

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola-pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat yang lebih baik.
- (2) Upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara:
- a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
- b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
- c. penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; dan
- d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kewenangannya.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 92

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:
- a. meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana; dan
- b. mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana.
- (2) Upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilakukan dengan:
- a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
- b. menyesuaikan dengan tata ruang;
- c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
- d. memperhatikan kearifan lokal; dan
- e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanan kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan lama oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 93

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf e bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana.
- (2) Penataan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
- a. melakukan kampanye peduli bencana;
- b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha; dan
- c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
- (3) Pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 94

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf f ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya:
- a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana:
- b. pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
- c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
- (3) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf f ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 95

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf g ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah pasca bencana ke arah yang lebih baik.
- (2) Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
- a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan instansi/lembaga yang terkait.
BAB V - PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 96

- (1) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf h dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima.
- (2) Untuk membantu peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya mengembangkan pola-pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait.
BAB VI - PENDANAAN DAN BANTUAN BENCANA
Pasal 97

- (1) Dana operasional Penanggulangan Bencana Daerah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya yang terdiri dari:
- a. dana Penanggulangan Bencana yang menjadi tanggungjawab bersama dan berasal dari APBN, APBD, dan atau masyarakat, untuk digunakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana;
- b. dana kontijensi bencana yang disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana;
- c. dana siap pakai yang disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada saat tanggap darurat serta Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD dan menempatkannya dalam anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan harus selalu bersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat; dan
- d. dana bantuan sosial berpola hibah yang disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada tahap pasca bencana.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai wilayah dan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana, barang dan atau jasa yang bersumber dari masyarakat, baik masyarakat dalam negeri maupun masyarakat internasional sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana, barang maupun jasa yang berasal dari Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah penyalurannya berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
BAB VI - PENDANAAN DAN BANTUAN BENCANA
Pasal 98

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1).
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:
- a. pelakasanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
- (3) Dana penanggulangan bencana yang ada dalam anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah penggunaan dan pemantauannya dikoordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
BAB VI - PENDANAAN DAN BANTUAN BENCANA
Pasal 99

- (1) Pada saat tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf c.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan terbatas pada pengadaan barang dana atau jasa untuk;
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban bencana;
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. pangan;
- f. sandang;
- g. pelayanan kesehatan;
- h. penampungan serta tempat hunian sementara; dan
- i. pembayaran uang lelah petugas semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut dalam Sistem Komando Tanggap Darurat.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat Tanggap Darurat dapat melaksanakan pengadaan barang dan atau jasa sesuai kebutuhan, kondisi dan karateristik wilayah bencana secara langsung yang efisien dan efektif.
BAB VI - PENDANAAN DAN BANTUAN BENCANA
Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 sampai dengan Pasal 101 diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua
Pengelolaan Bantuan Bencana
BAB VI - PENDANAAN DAN BANTUAN BENCANA
Pasal 101

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikoordinasikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan dan pengevakuasian terhadap barang, jasa, dan atau uang bantuan nasional dari Permerintah maupun bantuan internasional.
BAB VI - PENDANAAN DAN BANTUAN BENCANA
Pasal 102

- (1) Pemerintah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 pada semua tahap bencana sesuai kewenangannya menurut peraturan perundangundangan.
- (2) Harus ada besaran tertentu dan terukur pendanaan yang diperuntukan bagi penyediaan sarana umum dan untuk pendorong bangkitnya kegiatan ekonomi masyarakat.
BAB VI - PENDANAAN DAN BANTUAN BENCANA
Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.
- (2) Korban bencana di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang kehilangan mata pencarian dapat diberi pinjaman lunak untuk usaha produktif.
- (3) Besarnya bantuan santunan duka cita dan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VII - PENGAWASAN
Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
- b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
- c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
- d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancangan bangunan dalam negeri;
- e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
- f. perencanaan tata ruang;
- g. hasil;
- h. kegiatan reklamasi; dan
- i. pengelolaan keuangan.
BAB VII - PENGAWASAN
Pasal 105

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.
BAB VII - PENGAWASAN
Pasal 106

Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, ditemukan adanya penyimpangan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 107

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 108

Sengketa mengenai kewenangan manajemen risiko bencana antar Pemerintah Kabupaten/Kota diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VIII - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 109

Pemerintah Daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pelaku penanggulangan bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi risiko bencana yang akan dan sedang dihadapi oleh masyarakat.
BAB VIII - PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen risiko bencana dan/atau prasarananya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan berkelanjutan fungsi menajemen risiko bencana, dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Lembaga kemasyarakatan sebagai pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan:
- a. berbentuk lembaga kemasyarakatan berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang manajemen risiko bencana;
- b. mencantumkan tujuan pendirian lembaga kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana; dan
- c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
BAB IX - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 111

- (1) Selaian pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidik, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarga; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
BAB X - KETENTUAN SANKSI
Pasal 112

Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan beresiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis resiko bencana yang mengakibatkan terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
BAB X - KETENTUAN SANKSI
Pasal 113

- (1) Setiap orang atau pihak yang akan melakukan pengumpulan sumbangan berupa uang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 untuk kegiatan penanggulangan bencana wajib berkoordinasi dan mendapat izin dari pejabat berwenang.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.
2. (3)
3. Sanksi Administrasi berupa : a. teguran lisan; dan
- b. pencabutan izin dari lembaga yang berwenang.
- (4) Sanksi Pidana diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pelanggaran.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 114

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kota Bitung dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 115

Program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 116

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.
Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 20 Desember 2013
WALIKOTA BITUNG ,
HANNY SONDAKH
Diundangkan di Bitung Pada tanggal 20 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA,
Drs. EDISON HUMIANG,M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19610804 198603 1 016
LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 46