PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 16 Tahun 2011
Tentang I. UMUM
Berlaku: 3 Nopember 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
- a. bahwa sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan
2. Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, aka perlu dilakukan perubahan nomenklatur pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- b. untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dan sebagai konsekuensi perlu dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Bangkalan, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan dan perubahan nomenklatur, khususnya pada Dinas Sosial, Tenaga Ke~a dan Transmigrasi dan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 ,:,tentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah perlu diubah, yang diatur dengan Peraturan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Sentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
\
Menetapkan
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah Berita Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008, Nomor 21D);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.
Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008, Nomor 21D), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa pembenlukan erganisasi dan lala kerja dinas-dinas di daerah lelah dialur dengan Peraluran Daerah Kabupalen Bangkalan Nemer 3 Tahun 2008 lenlang Organisasi dan Tala Ke~a Dinas Daerah, yang didalamnya mengalur pembenlukan, slruklur erganisasi dan lala kerja Dinas Sesial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan Dinas Kependudukan dan Calalan Sipi!.
Bahwa dengan lelah berdirinya Balai Lalihan Kerja dan penyesuaian dengan peraluran yang berkaitan dengan erganisasi dan lala kerja perangkal daerah, maka Peraluran Daerah Kabupalen Bangkalan Nemer 3 Tahun 2008 lersebul perlu dilakukan perubahan pada 2 (dua) Dinas, yailu:
- a. Bahwa sesuai dengan kelenluan Pasal 27 ayal 1 Peraluran Pemerinlah Nemer 37 Tahun 2007 lenlang Adminislrasi Kependudukan, maka nemenklalur Dinas Kependudukan dan Calalan Sipil harus diubah menjadi Dinas Kependudukan dan Pencalalan Sipil;
- b. Bahwa Dinas Sesial, Tenaga Ke~a dan Transmigrasi perlu dilakukan perubahan dalam rangka upaya peningkalan kine~a, khususnya dalam menangani pelalihan lenaga kerja dengan membenluk Unit Pelaksana Teknis Dinas serta penyesuiaan dan penalaan Bidang Pelalihan dan Penempalan Ke~a.
Bahwa berdasarkan pertimbangan lersebuI, maka Peraluran Daerah Kabupalen Bangkalan Nemer 3 Tahun 2008 lenlang Organisasi dan Tala Ke~a Dinas Daerah perlu diubah yang dialur dengan Peraluran Daerah.