Unknown Unknown Nomor TAHUN2013. Tahun 2023
Tentang PAJAK lilBURAN
Berlaku: 9 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- . Undang nomor 12 Tahun 2008, yang berbunyi pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah;
- b. bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak hiburan yang berdasarkan Pasal 2 ayat(2) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah; b
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan. c
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 1981 Republik
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rl Tahun Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor320);. 8
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor3851); 2
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286); 3
4. Undang - Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia .Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahu\'! 2004 Tentang Pemerintah Daerah : (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norr-or 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
6. Undang-undang Nomor56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Propinsi Papua Barat ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor4940
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049);
8. Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 ',altang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Hukum Acara Pidana ; 1
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Teta Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tambrauw.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW Dan .
BUPATI TAt\1BRAUW
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN
BABI
KETENTUAt"{ UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tambrauw .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyeIenggara Pemerintahan Daerah,
3. Bupati adalah Bupati Tambrauw.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambruw.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,DinasDaerah, LembagaTeknis Daerah, dan Kecamatan.
6. Pejabat yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pajak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
7. Pajak hiburan, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas penyelenggaraan h.iburan.
8. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipunggut bayaran.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meJiputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara(BUMN), atau Sadan Usaha MilikDaerah (B\JMD) dengan nama dan delam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek, dan/atau 1&gt;8... dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Setoran Pajak Dacrah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB,adalahSurat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang seIanjutnya disingkat SKPDKBT,adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang seIanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Sutat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang seIanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang seIanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau saksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
17. Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan bitung,dan/ atau kekeliruan dalam penerapan kctentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
18. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar atau surat tagihan pajak daerah yang diajukan oleh wajib pajak.
19. Putusan banding adalah putusan badan peradiIan pajak atas bandiagterhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
20. Pembukuan adalah suatu proses peneatatan yang dilakukan seeara teratur untuk roengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun Iaporan keuangan berupa neraca dan Iaporan laba rugi untuk periode tahun pajak terse but.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian menghimpun data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan seeara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARlF DAN CARA PENGHlTUNGAN PAJAK
Pasal 10

pada saat pembayaran atas jasa Saat Pajak terutang adalah penyelenggaraan.
PEMUNGUTAN DANPENETAPAN PAJAK Bagian Kesatu
SPTPD
Pasall1
- (1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD
- (2) SPTPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib . pajak.
- (3) SPTPDwajib disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 20 ( dua pulub) hart setelah berakhimya masa pajak.
Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARlF DAN CARA PENGHlTUNGAN PAJAK
Pasal 12

Wajib pajak membayar pajak yang terutang dan memba:yar sendiri dengan berdasarkan SPTPD,SKPDKB.dan/atau SKPDKBT.
- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan:
- a. SKPDKBdalam hal:
1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 1
2. Jika SPTPDtidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 20 (dua puluh) han sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 2
3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. 3
- b. SKPDKBTjika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang eerutang. b
- c. SKPDNjika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dcngan jumlah m.dit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) .Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBsebagaimana ctimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2'dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBTsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% ( seratus persen) dan jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% ( dua persen) sebulan dihitung dati pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
Ketentuan mengenai tata cara pengisian, penerbitan, penyampaian SPTPD,SKPDKB, SKPDKBTdan SKPDN sebagairoana dimaksud dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
Bagian Ketiga STPD
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARlF DAN CARA PENGHlTUNGAN PAJAK
Pasal 15

- (1) Bupati atau pejabat dapat menerbitkan STPDjika:
- a. Pajak dalam tahun betjalan tidak atau kurang dJ.bayar;
- b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib pajak dikenakan sanies! administratifberupa bunga dan/atau denda
- (2) .Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrtif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
BAB XlII - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 30

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Jingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang -undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau Iaporan tersebut menjadi lengkap danjelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah terse but;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pnbadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pemhukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan -terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahJi dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakari daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan I atau dokumen yang di bawah eebagaimana yang dimaksud pada hurufe;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpBjakan daerah;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. mela.kukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang - undang hukum acara pidana.
KETENTUANPIDANA
- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPl'PD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kalijumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kalijumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
- (i) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00(empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00- [sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar;
- (4) Tutuntan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2)sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku wajib pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.
Diundangkan di Sausapor pada tanggal 11-11-2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,
CAP/TTD
M. AMRI MASRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2013 NOMOR 9
Pasa135
Pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang pemungutan pajak.
Pasal36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan. mengundangl&lt;:an Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw .
Ditetapkan di Sausapor pada tanggalI1-11-2013.
BUPATI TAMBRAUW,
CAP/TTD
GABRIEL ASEM.
.--.,
II.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
PENJELASAN
Pasal 7

Cukupjelas
Pasal8
Cukupjelas
Pasal9
Cukupjelas
PasallO
Cukupjelas
..
Cukupjelas
Cukupjelas
. Ayat (3)
Cukupjelas
Pasa112
Wajib pajak melaporkan pajak: yang terutang menggunakan SPTPD, dan jika wajib pajak yang kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat darr/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.
Pasa113
dengan diberi dan memenuhi diterbitkan SKPDKB }
Ketentuan rni memberi kewenangan kepada Bupati atau pejabat untuk dapat menerbitkan SKPDKB,SKPDKBT atau SKPDNhanya terhadap kasus-kasus tertentu, yang nyatanyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formaldan/atau kewajiban material. Hurufa
Angka 1 Cukup jelas. Angka2 Cukupjelas. Angka 3 Yang dimaksud dengan "penetapan secara jabatan" adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau pejabat.
Hurufb Cukup jelas. Hurufc Cukup jelas.
Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau ter1ambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat di bayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu dengan ditemukannya data baru darr/atau data yang semula belurn terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.
Ayat(4)
Cukupjelas
Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a angka 3), yaitu wajib pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang. Dalam kasus ini, Bupati atau pejabat menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB. Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
Cukupjelas
Ayat(1)
Pasal16
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukupjelas
Ayat(1)
Pasal15
Cukupjelas
Pasal14
v
Pasal19
Cukupjelas
Pasal18
Cukupjelas
CukupjeJas
CukupjeJas
CukupjeJas
Cukupje1as
CukupjeJas
Pasal17
Cukupje1as
Cukupjelas
Cukup jelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Pasa122
CukupjeJas
Cukupjelas
Pasa121
. Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Pasa120
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukup jelas
Cukupjelas
r:
Pasal23
Cukupjelas
Huruf a
Cukupjelas
Hurufb
CukupjeJas
Huruf c
Cukupjelas
Hurufd
Cukupjelas
Huruf e
Yangdirnaksud dengan "kondisi tertentuobjek pajak", antara lain, lahan pertanian sangat terbatas, bangunan ditempati sendiri yang dikuasai atau dimilikioleh golonganwajib pajak tertentu.
CukupjeJas
Pasal24
Cukupjelas
Cukup jelas
Ayat(3)
Cukupjelas
Cukupjelas
Ayat(5)
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Pasa125
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Pasa126
Cukupjelas
Cukup jelas
Cukupjelas
Pasa127
Cukupjelas
Cukupjelas
Pasal28
Cukupjelas
CukupjeJas
Cukupjelas
Pasal29
Cukupjelas
Cukupjelas
.
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Pasal30
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Pasal31
Cukupjelas
Cukupjelas
Pasal32
CukupjeJas
Pasal33
Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lai,.."juga agar wajib pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu -ragu. .
Cukupjelas
Cukupjelas
Ayat(4)
Cukupjelas
Pasal34
Cukupjelas
Pasal35
Cukupjelas
Pasal36
Cukupjelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TABUN 2013 NOMOR
9