PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor A.A. Tahun 2023
Tentang DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
Berlaku: 54 Tahun 1999
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR PROVINSIJAMBI PERATURAN BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR NOMOR a.a. TAHUN2017
TENTANG
PEDOMANPENGELOLAAN DANASUMBANGAN PIHAKKETIGA UNTUKKEGIATAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'ANKE-47 TINGKAT PROVINSIJAMBIDI KABUPATEN TANJUNGJABUNGTIMUR TAHUN2017
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR,
- a. bahwa dengan ditetapkannya Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-47 Tingkat Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor S.2019/Setda. Kesramas/2.3/VIII/2016, dipandang perlu dukungan berbagai pihak baik itu dukungan pendanaan ataupun dukungan barang melalui sumbangan pihak ketiga;
- b. bahwa bentuk dukungan melalui sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar dapat dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu menetapkan pedoman pengelolaan sumbangan pihak ketiga untuk kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-47 Tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Pedoman Pengelolaan Dana Sumbangan Pihak Ketiga untuk Kegiatan
Mengingat
Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-47 Tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017;
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-U ndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Keputusan Gubemur Jambi Nomor S.2019/Setda. Kesramas/2.3/VIII/2016 tentang Penetapan Tuan Rumah Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-47 Tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA SUMBANGAN PIHAK KETIGA UNTUK KEGIATANMUSABAQAHTILAWATILQUR'AN KE-47 TINGKAT PROVINSI JAMBI DI KABUPATEN TANJUNGJABUNG TIMURTAHUN2017.
BABI
KETENTUANUMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut MTQadalah sebuah festival pemuliaan kitab sud umat Islam (AlQuran)yang diselenggarakanpada tingkat Provinsiyang pelaksanaannya di KabupatenTanjungJabung Timur.
9. Pihak Ketiga adalah badan usaha atau orang perseorangan yang karena tanggung jawab dan kepeduliannya memberikan sumbangan dana dan sumber daya lainnya untuk kegiatan MTQsecara sukarela tanpa adanya paksaan danj'atau kepentinganlain apapun.
BAB II - PRINSIP
Pasal 7

Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 huruf a, memilikitugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. menetapkan pihak pengelolasumbangan pihak ketiga untuk kegiatan MTQ;
- b. menandatangani surat perrnintaan sumbangan kepada pihak ketiga untuk kegiatan MTQ;
- c. menyetujui penyaluran sumbangan pihak ketiga untuk kegiatan MTQ;dan
- d. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan sumbangan pihak ketiga
Ketua Harlan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 huruf b, memilikitugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Ketua Umum terhadap administrasi pengelolaan sumbangan pihak ketiga;
- b. mengkoordinirpenggunaan sumbangan pihak ketiga; dan
- c. melaporkan segala penerimaan dan pengeluaran sumbangan pihak ketiga kepada Ketua Umum.
Pasa19
Wakil Ketua Harlan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sampai dengan huruf g, memilikitugas, dan kewenangan sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kebutuhan dana untuk kegiatan MTQsesuai dengan pembagian tugas masing-rnasing WakilKetua;
- b. rencana kebutuhan dana yang diajukan tidak boleh sarna dengan kegiatan
]
- yang telah dianggarkan dalam APBD;
- c. mengajukan permintaan pembayaran dana kepada Ketua Umum setelah memperoleh rekomendasi dari Ketua Harian; dan
- d. mempertanggungjawabkan segala pengeluaran dana kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian setelah diverifikasi oleh Bendahara.
- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, memiliki tugas dan kewenangan sebagai penerima, penyimpan, pemeriksa, pembayar, penatausahaan dan penanggungjawab segala sumbangan pihak ketiga berbentuk uang untuk keperluan belanja kegiatan MTQ.
- (2) Bendahara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian.
PERSYARATAN PENGGUNAAN DANASUMBANGAN PIHAKKETIGA
BAB II - PRINSIP
Pasal 11

Dana sumbangan pihak ketiga diperuntukkan bagi kegiatan MTQyang belum dianggarkan dalam APBD.
BAB II - PRINSIP
Pasal 12

- (1) Kegiatan MTQ yang didanai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berkaitan dengan saran a prasarana pemondokan dan saran a prasarana arena utama.
- (2) Sarana prasarana pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. fasilitas dan peralatan kebersihan;
- b. fasilitas dan peralatan tidur;
- c. fasilitas dan peralatan MCK;dan
- d. fasilitas dan peralatan lainnya yang dibutuhkan.
- (3) Sarana prasarana arena utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. bangunan panggung utama;
- b. bangunan panggung VVIP
- c. pengadaan balon udara;
- d. pengadaan kembang api;
- e. pembuatan gapura;
- f. pembuatan lantai bazar;
'
- g. pembuatan sumur gali; dan
- h. sarana prasarana lainnya yang dibutuhkan
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAKKETIGA
Bagian Kesatu
Sumbangan Pihak Ketiga Berbentuk Barang
- (1) Panitia penyelenggara dapat menerima sumbangan pihak ketiga untuk menunjang pelaksanaan kegiatan MTQdalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dan tidak bersifat mengikat dan/atau tidak memiliki kepentingan lain.
- (2) Sumbangan pihak ketiga dapat diterima oleh panitia penyelenggara setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum.
- (3) Sumbangan pihak ketiga yang berbentuk bangunan, sebelum mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia melakukan pembahasan terlebih dahulu dengan pihak ketiga terutama berkaitan dengan lokasi, bentuk, dan ukuran.
- (4) Panitia penyelenggara menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berita acara penerimaan sumbangan pihak ketiga.
Bagian Kedua
Sumbangan Pihak Ketiga Berbentuk Dana
- (1) Panitia penyelenggara dapat menerima sumbangan pihak ketiga berbentuk dana.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah mendapat persetujuan Ketua Umum.
Pasa115
- (1) Penerimaan sumbangan pihak ketiga berbentuk dana disimpan dalam rekening bank atas nama Panitia Penyelenggara MTQTahun 2017.
- (2) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan berakhimya penyelenggaraan kegiatan MTQ.
. .
- (1) Besaran sumbangan yang diterima dari pihak ketiga dilaporkan kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian dan diinformasikan kepada pihak terkait.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
PENGELUARAN BIAYA MTQ
Pengeluaran biaya MTQyang berasal dari sumbangan pihak ketiga meliputi permintaan pembayaran, verifikasi, pembayaran, pertanggungjawaban, pengendalian dan pengawasan dalam kegiatan MTQ.
Bagian Kesatu
Permintaan Pembayaran
Paragraf Kesatu
Pihak yang MengajukanPermintaan Pembayaran
- (1) Wakil Ketua Harian berdasarkan tugas dan wewenangnya mengajukan permintaan pembayaran kepada Ketua Umum melalui Ketua Harlan.
- (2) Permintaan pembayaran ditujukan untuk membiayaikegiatan MTQmeliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal12.
Paragraf Kedua
VerifikasiPengajuan Permintaan Pembayaran
- (1) Pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1),dilakukan verifikasioleh Bendahara.
- (2) Ketua Harian meneruskan pengajuan permintaan pembayaran kepada Ketua Umum setelah dilakukan verifikasisebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan dinyatakan layak.
- (3) Ketua Umum berdasarkan hasil verifikasisebagaimana dimaksud pada ayat (2),dapat menyetujui untuk dibayarkan oleh Bendahara.
..
Paragraf Ketiga Pembayaran
- (1) Bendahara memproses pembayaran biaya sesuai pengajuan yang disetujui oleh Ketua Umum.
- (2) Penyerahan dana kepada Wakil Ketua Harian oleh Bendahara diberikan dengan dilengkapibukti yang ditandatangani kedua belah pihak.
- (3) Sisa dari penggunaan dana untuk pembiayaan kegiatan MTQyang diterima oleh Wakil Ketua Harlan, dikembalikan kepada Bendahara dan dilengkapi dengan berita acara pengembalian.
ParagrafKeempat
Pertanggungjawaban
- (1) Wakil Ketua Harlan melaporkan realisasi penggunaan biaya yang dikeluarkan untuk mendanai kegiatan MTQyang dilengkapi dengan bukti pembayaran kepada Ketua Umummelalui Ketua Harlan.
- (2) Bendahara melakukan verifikasi atas laporan penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dan jika laporan tersebut dinyatakan sesuai dengan rencana peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Ketua Umum dapat menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
- (3) Laporan penggunaan biaya MTQdilaporkan oleh Bendahara kepada Ketua Umummelalui Ketua Harlan dan diinformasikankepada pihak terkait.
- (4) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan unsur pengawas penyelenggaraanPemerintahan Daerah.
ParagrafKelima
Pengendaliandan Pengawasan
- (1) Dalam rangka menjamm pengelolaan sumbangan pihak ketiga berjalan dengan baik, Ketua Umum mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam panitia penyelenggaraMTQyang dipimpinnya.
- (2) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan penyelenggaraan MTQyang tercermin dari kehandalan laporan penerimaan dan pengeluaran sumbangan pihak ketiga,
,
.
Drs
~pr.\_~::.~le\_\_Sl::1~1\J&lt;JUNTAK
..
\
,
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan MTQ.
- (3) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurangkurangnya memenuhi kriteria meliputi terselenggaranya penilaian resiko, terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi, dan terselenggaranya pemantauan pengendalian kegiatan MTQ.
Pasa123
- (1) Ketua Umum melakukan pengawasan pengelolaan sumbangan pihak ketiga.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kegiatan MTQ.
LAH DITEIJTI KEBENARANNYA , bag Hukum dan P,,·;umtang-um.!.,uaean
BAB VIII
Pasal 24

l'r!7lt'wa ik ill
V /
b)
NIP. J)eH.~~tec:h'a'i91tanny Peraturan Bupati ini, segala pengelolaan dan sumbangan pihak ketiga untuk kegiatan MTQTingkat Provinsi Jambi Ke-47 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 mengacu kepada Peraturan Bupati ini.
Pasa125
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Ditetapkan di Muara Sabak
~ada
tanggal
I')
MEl
2017
l\BUPATI
TAN UNG JABUNG TIMUR,
\ H. ROMI ARIYANTO
Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal
2017
SEKRETARIS DAERAH BUPATEN TANJUNG JABUNGTIMUR,
H. SUDIRMA
DAERAH NOMOR... TEN TANJUNGJABUNG TIMURTAHUN2017 BERITA