PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 84/2016 Tahun 2016
Tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH
Berlaku: 84 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,
:
bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pajak Daerah pada Badan Pelayanan Pajak Daerah;
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, JawaBarat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Badan Pelayanan Pajak Daerah adalah Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Unit Pelaksana Teknis Layanan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut UPT Layanan Pajak Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Layanan Pajak Daerah pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.
8. Kepala UPT Layanan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Layanan Pajak Daerah pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang.
10. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Obyek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
11. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah SKPD yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Layanan Pajak Daerah pada Badan Pelayanan Pajak Daerah.
- (2) UPT Layanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. UPT Layanan Pajak Daerah Kecamatan Klojen;
- b. UPT Layanan Pajak Daerah Kecamatan Blimbing;
- c. UPT Layanan Pajak Daerah Kecamatan Kedungkandang;
- d. UPT Layanan Pajak Daerah Kecamatan Lowokwaru; dan
- e. UPT Layanan Pajak Daerah Kecamatan Sukun.
BAB III - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 3

- (1) UPT Layanan Pajak Daerah merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis penunjang Badan Pelayanan Pajak Daerah.
- (2) UPT Layanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB III - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Layanan Pajak Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala UPT; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Layanan Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Pada UPT Layanan Pajak Daerah dapat dibentuk struktur pembagian tugas internal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (4) Struktur pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Besarnya struktur pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan.
Bagian Ketiga
Uraian Tugas
BAB III - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 5

- (1) UPT Layanan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pelayanan Pajak Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai tugas:
- a. merencanakan program dan kegiatan UPT Layanan Pajak Daerah berdasarkan Rencana Strategis, ketentuan peraturan perundangundangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan kegiatan UPT Layanan Pajak Daerah;
- c. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi pengumpulan bahan pendataan objek dan Wajib Pajak;
- d. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi pengumpulan bahan monitoring dan evaluasi objek Pajak Daerah;
- e. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi penerimaan dan pendistribusian formulir pendaftaran Wajib Pajak;
- f. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi penerimaan pengajuan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- g. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi pengumpulan bahan penetapan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDLB, dan SKPDN;
- h. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi pendistribusian SSPD, SPPT dan SKPD kepada Wajib Pajak;
- i. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi pemungutan Pajak Daerah;
- j. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi penerimaan permohonan pengurangan dan penundaaan pembayaran denda Pajak Daerah;
- k. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi penerimaan pengajuan kelebihan pembayaran Pajak Daerah dan keberatan atas ketetapan besaran pengenaan Pajak Daerah;
- l. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi pelaksanaan monitoring guna intensifikasi pemungutan dan penagihan Pajak Daerah;
- m. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi penerimaan pengajuan keberatan/perubahan/mutasi Pajak Daerah dari Wajib Pajak;
- n. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi pengumpulan bahan penyelesaian sengketa Pajak Daerah;
- o. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka identifikasi permasalahan yang timbul dalam pelayanan Pajak Daerah;
- p. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyediaan data potensi Wajib Pajak Daerah;
- q. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyebarluasan dan pemberian layanan informasi Pajak Daerah di wilayah kecamatan;
- r. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan;
- s. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- t. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan;
- u. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan UPT Layanan Pajak Daerah;
- v. mendistribusikan tugas kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/ Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas subbagian;
- w. membimbing Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- x. memeriksa hasil kerja Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- y. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional/Pelaksana/ Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- z. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
11. aa. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
12. bb. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pelayanan Pajak Daerah sesuai dengan kebutuhan.
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari pegawai yang memangku jabatan fungsional sesuai kelompok jabatan fungsional masing-masing.
- (2) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan yang berada dalam lingkungannya.
- (3) Pejabat Fungsional pada UPT Layanan Pajak Daerah secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
Diundangkan di Malang pada tanggal 22 - 12 - 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
ttd.
IDRUS
BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 84
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 22 - 12 - 2016
WALIKOTA MALANG, ttd.
MOCH. ANTON
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR : 84 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH.
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN PAJAK DAERAH
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
WALIKOTA MALANG, ttd.
MOCH. ANTON
TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019