PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 2 Tahun 2016
Tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
Berlaku: 2 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,
a.
bahwa untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah, pemerintahan daerah berkewajiban menggali potensi daerah dan potensi badan usaha yang merupakan mitra pemerintah daerah yang juga mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.
2. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara n Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesaia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene Dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejehteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);
17. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-07/MBU/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
Dan
WALIKOTA MAKASSAR
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat Kota Makassar pada umumnya.
6. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Hak adalah sesuatu yang akan diperoleh karena telah menjalankan tanggungjawabnya.
9. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan karena tugas dan kewenangannya.
10. Dewan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat Dewan TSLP adalah lembaga independen yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan yang bertugas mengelola, menyelaraskan dan mensinergikan program TSLP.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah
- a. Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSLP.
- b. Memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Kota Makassar dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :
- a. mendorong peran serta dunia usaha dalam pembangunan di Kota Makassar.
- b. terwujudnya koordinasi antara perusahaan dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan TSLP di Kota Makassar.
- c. terwujudnya batasan yang jelas kepada perusahaan dalam menjalankan TSLP di Kota Makassar.
- d. terpenuhinya penyelenggaraan TSLP sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- e. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TSLP secara terpadu dan berdaya guna.
- f. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar.
- g. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan.
- h. terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TSLP.
- i. menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan prinsip lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat antara perusahaan, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- j. mendorong terwujudnya sistem perencanaan program pembangunan daerah dan perusahaan yang berpihak kepada masyarakat Kota Makassar.
BAB III - AZAS DAN PRINSIP
Pasal 4

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan didasarkan atas azas kemanfaatan, keterbukaan, kebersamaan, kepastian hukum, keadilan, partisipatif (peran serta), proporsionalitas, kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Bagian Kedua Prinsip
BAB III - AZAS DAN PRINSIP
Pasal 5

- (1) Asas penyelenggaraan TSLP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip:
- a. tanggungjawab;
- b. kepedulian;
- c. keterpaduan;
- d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
- e. keberpihakan;
- f. kemitraan;
- g. mutualistis;
- h. tidak diskriminasi; dan
- i. koordinatif.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
- a. manajemen yang sehat;
- b. profesional;
- c. transparan;
- b. akuntabilitas;
- c. kreatif dan inovatif;
- d. terukur;
- e. program perbaikan berkelanjutan.
BAB IV - RUANG LINGKUP
Pasal 6

- (1) Ruang lingkup TSLP meliputi bantuan dana sebagai kompensasi perusahaan, perbaikan tingkat kesejahteraan sosial, pemulihan, peningkatan fungsi lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan yang selaras dengan visi dan misi perusahaan dan Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap perusahaan yang menguasai sumber daya alam atau sumber daya ekonomi di daerah yang memberikan dampak terhadap lingkungan dan sosial secara langsung maupun tidak langsung atas kegiatan perusahaan di daerah.
BAB V - PEMBIAYAAN
Pasal 7

- (1) Pembiayaan TSLP dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Pembiayaan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dengan ketentuan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya berdasarkan azas kepatutan dan kewajaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, besaran pembiayaan dan cakupan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB VI - PELAKSANA
Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan wajib melaksanakan TSLP kecuali Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perusahaan swasta lokal;
- b. perusahaan swasta nasional;
- c. perusahaan asing; dan
- d. perusahaan BUMN/BUMD.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di Kota Makassar.
BAB VI - PELAKSANA
Pasal 9

Dalam melaksanakan TSLP, perusahaan wajib :
- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSLP dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan dan program pemerintah daerah dan ketentuan peraturan perundangundangan.
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- c. melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TSLP kepada dewan TSLP secara periodik.
BAB VII - PROGRAM DAN KEGIATAN
Pasal 10

- (1) Program TSLP meliputi:
- a. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
- b. bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan; dan
- c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.
BAB VII - PROGRAM DAN KEGIATAN
Pasal 11

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan :
- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
- b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
- c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
- e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
- f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
- g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.
BAB VII - PROGRAM DAN KEGIATAN
Pasal 12

Program bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.
BAB VII - PROGRAM DAN KEGIATAN
Pasal 13

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dapat berupa :
- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala
3. mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, ponpes dan sarana ibadah lainnya;
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.
BAB VIII - KELEMBAGAAN DEWAN
Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan program TSLP perlu dibentuk Dewan TSLP.
- (2) Ketua, sekretaris dan anggota dipilih oleh anggota Dewan TSLP atas prinsip musyawarah mufakat, demokratis dan transparan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tata cara pemilihan dan tata kerja Dewan TSLP diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB VIII - KELEMBAGAAN DEWAN
Pasal 15

- (1) Keanggotaan Dewan TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) paling banyak berjumlah 15 (lima belas) orang yang terdiri atas unsur pemerintahan, perusahaan, masyarakat, media dan unsur akademisi yang ditetapkan dengan keputusan walikota
- (2) Masa bakti keanggotaan Dewan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) masa periode keanggotaan.
Bagian kedua
Tugas dan Wewenang Dewan
BAB VIII - KELEMBAGAAN DEWAN
Pasal 16

Dewan TSLP mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun pedoman pelaksanaan TSLP oleh perusahaan setiap tahunnya;
- b. melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan TSLP;
- c. melakukan rapat koordinasi dengan SKPD/instansi terkait dan perusahaan mengenai program unggulan yang diprioritaskan untuk pelaksanaan TSLP sesuai dengan program Pemerintah Daerah;
- d. memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan kepada perusahaan dalam rangka pelaksanaan TSLP yang lebih menyentuh pada program pembangunan yang berkelanjutan;
- e. melakukan verifikasi kesetiap perusahaan untuk memastikan pelaksanaan TSLP sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati;
- f. mengsosialisasikan setiap program TSLP kepada masyarakat.
BAB VIII - KELEMBAGAAN DEWAN
Pasal 17

Dewan TSLP mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. menentukan kebijakan mengenai tata cara yang terkait pelaksanaan TSLP;
- b. menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksanaan TSLP.
- c. mengatur sistim pengawasan program pelaksanaan TSLP mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi;
- d. memfasilitasi perusahaan dengan pemerintah daerah untuk sinkronisasi program maupun pelaksanaan TSLP.
- e. memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk memberikan teguran kepada perusahaan yang tidak melaksanakan TSLP
BAB IX - KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSLP kepada Dewan TSLP.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan TSLP setiap tahun kepada DPRD.
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program TSLP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan TSLP.
BAB XI - PENGHARGAAN
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan TSLP atas usul Dewan TSLP
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan jenis penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur dalam Peraturan Walikota.
Diundangkan pada tanggal pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
IBRAHIM SALEH
LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.2.69.16
BAB XII - SANKSI
Pasal 21

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan atau penanaman modal; atau
- d. pencabutan izin kegiatan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
- a. Kegiatan TSLP yang ditetapkan dan sedang dilaksanakan dapat dilanjutkan sejauh tidak bertentangan dengan azas dan tujuan peraturan daerah ini.
- b. Dalam hal kegiatan TSLP yang telah ada dan dinilai berhasil dapat dijadikan proyek percontohan.
BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.
Ditetapkan di Makassar pada tanggal
WALIKOTA MAKASSAR,
MOH. RAMDHAN POMANTO