PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 1 Tahun 2023
Tentang PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN
Berlaku: 16 Tahun 2004
N/A
Preamble

Menimbang
bahwa lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang sangat penting dan strategis, .sehingga perlu adanya pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah khususnya penyelenggaraan perparkiran baik di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan selain merupakan salah satu bentuk pelayanan umum bagi masyarakat juga menjadi salah satu jenis usaha daerah yang berguna untuk menambah pendapatan aeli daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Dalam Wilayah Kota Tarakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan serta adanya perubahan peraturan perundang-undangan bidang ruang lalu lintas, sehingga perlu dilakukan penggantian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 371, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor4444);
4. Undang-Undang Nomor22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
dan
WALIKOTA TARAKAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.
Menetapkan
BASI KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah KotaTarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Ipenyelenggara Pemerintahan Daerah \..y~g memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah WalikotaTarakan.
4. PerangkatDaerah adalah PerangkatDaerahyang tugas dan fungsinyadi bidanglalu lintas dan angkutan jalan di KotaTarakan.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di KotaTarakan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha MilikDaerah (BUM D) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembagadan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektifdan bentuk usaha tetap.
7. Penyelenggara parkir adalah Perangkat Daerah dan/ atau Badan Usaha serta orang yang diberi izin menyelenggarakan parkir yang memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat.
8. Pengelola parkir adalah Perangkat Daerah yang bertugas meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian perparkiran
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah darr/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
10. Ruang Manfaat Jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambangpengamannya.
11. Ruang MilikJalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milikjalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milikjalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaatjalan pada masa yang akan datang.
12. Ruang PengawasanJalan adalah ruang tertentu yang terletak di luar ruang milikjalan yang penggunaannyadiawasioleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggupandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan apabila ruang milikjalan tidak cukup luas, dan tidak mengganggu fungsijalan
13. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkanpengemudinya.
14. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian atau parkir kendaraan pada lokasi yang ditentukan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu, yaitu di tepi jalan umum atau badan jalan serta fasilitas parkir untuk umum atau tempat parkir di luar badan jalan yang meliputi tempat khusus parkir atau fasilitas parkir di luar badan jalan.
15. Kawasanparkir adalah kawasan pada suatu areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
16. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat pemberhentian atau parkir kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota.
17. Pelataran parkir adalah pelataran terbuka di luar badan jalan yang dikelola sebagaitempat parkir dengan memungut bayaran.
18. Fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas parkir di luar badan jalan berupa gedung parkir atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri yang menyediakanjasa pelayanan parkir untuk umum.
19. Tempat khusus parkir adalah tempat khusus yang secara khusus disediakan, dimiliki darr/atau dikelola oleh Pemerintah Kota, orang pribadi atau badan yang me1iputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran.
20. Fasilitas parkir di luar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan di luar tepijalan umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir, taman parkir dan atau gedungparkir.
21. Fasilitas penunjang adalah tempat yang berupa gedung, gedung parkir atau taman parkir yang disediakan untuk penunjang kegiatan pada bangunan utama.
22. Marka parkir adalah tempat garis putih yang dibuat untuk membatasi petak parkir.
23. Rambu parkir adalah tanda yang dipasang di tempat parkir yang merupakan petunjuk peringatan dan larangan.
24. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP, adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
25. Juru parkir adalah orang yang ditugaskan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk mengelolatempat parkir di tepijalan umum.
26. Petugas parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh penyelenggara tempat parkir sebagaijuru parkir pada tempat khusus parkir.
27. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memilikiSurat IzinMengemudi.
28. Parkir progresifadalah parkir yang ditetapkan berdasarkan waktu.
29. Parkir zona adalah parkir yang ditetapkan berdasarkan zona tempat parkir.
30. Gedung parkir mumi adalah suatu bangunan yang digunakan khusus sebagaitempat parkir yang berdiri sendiri.
31. Gedung parkir pendukung adalah suatu bagian dari bangunan atau kumpulan bangunan yang digunakan sebagai tempat parkir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan pokok bangunan atau kumpulan bangunan tersebut.
32. Taman parkir/Pelataran parkir adalah suatu areal tanah tertentu di luar badan jalan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir.
Pasal2
Maksud dan tujuan penyelenggaraan perparkiran adalah untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, mewujudkan pelayanan parkir yang baik serta meningkatkan pendapatan asli daerah.
N/A
Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)huruf a hanya dapat diselenggarakan pada ruas jalan kota.
- (2) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta dapat dikerjasamakan dengan orang pribadi atau badan.
- (3) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum hanya dapat diselenggarakan di dalam Ruang MilikJalan.
- (4) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir, harus memperhatikan:
- a. rencana umum tata ruang;
- b. analisis dampak lalu lintas;
- c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
- d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (5) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum disediakan dengan memperhatikan SRPyang disesuaikan dengan kapasitas ruang jalan.
- (6) Fasilitas parkir di tepi jalan umum harus dilengkapi dengan ramburambu lalu lintas dan I atau marka jalan.
- (7) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dapat diberlakukan pembatasan berdasar pada waktu dan I atau hari dengan rambu parkir.
- (8) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dapat dilakukan oleh juru parkir yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Perangkat Daerah.
- (9) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dilakukan dengan cara:
- a. Parkir zona; dan
- b. Parkir progresif;
- (10) Struktur dan besarnya tarif parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (9)diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.
- (1) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dievaluasi sekurangkurangnya 2 (dua)tahun.
- (2) Walikotadapat meniadakan penyelenggaraanparkir di tepi jalan umum berdasarkan hasil evaluasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1).
- (3) Peniadaan penyelenggaraanparkir di tepi jalan umum dapat dilakukan, apabila memenuhipersyaratan:
- a. pada suatu ruas jalan terganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintasnya; dan
- b. pada suatu ruas jalan telah tersedia gedung parkir darr/atau taman parkir sesuai denganjangkauan dan kapasitas SRPyang memadai;
- (1) Penyelenggaraan parkir di tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat berupa:
- a. gedungparkir murni;
- b. gedungparkir pendukung;
- c. pelatararr/faman parkir murni; darr/atau
- d. pelataran/ taman parkir pendukung.
- (2) Parkir di tempat khusus parkir diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan.
- (3) Dalam penyediaan tempat khusus parkir berupa gedung parkir murni dan/ atau pelatararr/taman parkir murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, wajib dilakukan analisa dampak lalu lintas sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraanparkir.
- (4) Penyelenggaraanparkir di tempat khusus parkir dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. tempat khusus parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemenlalu lintas pada jaringan jalan di sekitarnya;
- b. lokasi tempat khusus parkir harus memilikiakses yang mudah ke pusat-pusat kegiatan kota;
- c. apabila berupa gedung parkir maka harus memenuhi persyaratan konstruksi bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
- d. satuan ruang parkir diberi penanda atau tengaran yang jelas berupa kodeatau nomorlantai, nomorjalur serta markajalan.
- (5) Pembangunantempat khusus parkir harus memenuhipersyaratan:
- a. dapat menjaminkeselamatan dan ke1ancaranlalu lintas;dan
- b. mudah dijangkauolehpenggunajasa.
- (6) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi bangunan penunjang yang berupa tempat peristirahatan pengemudi dan awak kendaraan, tempat ibadah, kamar mandi/WC, fasilitas kebersihan.
- (7) Penyelenggaraan parkir di tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dibedakan menjadi:
- a. tempat khusus parkir yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah; atau
- b. tempat khusus parkir yang disediakan dan dikelola oleh orang pribadi atau badan.
- (8) Penyelenggaraan parkir di tempat khusus parkir dapat dilakukan dengan cara parkir progresif.
- (1) Lokasi penyelenggaraan parkir di tempat khusus parkir ditetapkan Walikota.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan tempat khusus parkir yang terintegrasi dengan moda angkutan massal apabila fasilitas parkir jauh dari pusat kegiatan kota.
- (3) Penyelenggaraanparkir di tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7)huruf b, dapat dilakukan melalui kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BagianKetiga
Fasilitas Parkir Khusus
- (1) Penyelenggaraan tempat parkir wajib menyediakan fasilitas parkir khusus untuk:
- a. penyandang disabilitas atau nama lain;
- b. orang lanjut usia;
- c. ibu hami1;dan
- d. sepeda.
- (2) Fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1),memenuhi persyaratan sebagaiberikut:
- a. terletak pada lintasan terdekat menuju bangunarr/fasilitas yang dituju dan I atau pintu parkir utama;
- b. mempunyai ruang bebas yang cukup bagi pengguna kursi roda dan mempermudahmasuk dan ke1uarkursi roda dari kendaraan;
- c. disediakanjalur khusus bagi penyandang disabilitas; dan
- d. parkir khusus ditandai dengan simbol atau kode tanda parkir tertentu.
IZIN PENYELENGGARAANFASILITASPARKIR
N/A
Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan dengan izin Walikota.
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki nomor pokok wajib pajak;
- b. memiliki akte pendirian perusahaan untuk pemohon yang berbentuk badan hukum indonesia atau tanda jati diri untuk pemohon Warga Negara Indonesia;
- c. memiliki surat izin gangguan;
- d. memiliki atau menguasai areal tanah yang luasnya sesuai dengan kapasitas rencana parkir kendaraan yang akan disediakan;
- e. memiliki izin mendirikan bangunan khusus untuk penyelenggaraan parkir pada gedung parkir murni dan gedung parkir pendukung;
- f. memiliki izin pemanfaatan lahan untuk pengembangan tempat parkir.
- (3) Izin penyelenggaraan fasilitas perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. izin penyelenggaraan tempat parkir di tepi jalan umum;
- b. izin penyelenggaraan tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah yang dikelola oleh pihak ketiga baik orang pribadi dan atau badan;
- c. izin penyelenggaraan tempat parkir tidak tetap;
- d. izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum;
- e. izin penyelenggaraan tempat khusus parkir milik orang pribadi dan atau badan.
- (4) Permohonan izin penyelenggaraan fasilitas parkir diajukan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah.
- (5) Perangkat Daerah wajib memberikan keputusan menerima atau menolak dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin.
- (6) Tata cara dan syarat perizinan penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
N/A
Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib:
- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izm penyelenggaraan parkir;
- b. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam kawasan parkir; dan
- c. melaporkan secara tertulis kepada pemberi izin apabila dilakukan perubahan penanggungjawab.
- (2) Izinpenye1enggaraan fasilitas parkir dicabut apabila:
- a. pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. dalam penyelenggaraan parkir mengakibatkan pencemaran lingkungan.
- (2) Tata cara persyaratan dan pencabutan perizinan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
BagianKesatu
PenyelenggaraTempatParkir
Pasa! 14
- (1) Penyelenggaratempat parkir wajib:
- a. bertanggungjawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penye1enggaraantempat parkir termasuk kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat parkir;
- b. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. menyiapkan tempat parkir yang aman dari ancaman bahaya berupa pohon tumbang, angin kencang, tanah longsor, banjir serta bahaya kebakaran;
- d. memenuhi kewajiban atas pungutan Daerah berupa pajak dan retribusi.
- (2) Izin penyelenggaraan fasilitas parkir dicabut apabila tidak memenuhi salah satu atau keseluruhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggaratempat parkir dapat mempekerjakanpetugas parkir.
- (4) Penyelenggaramembuat tata tertib yang berlaku di dalam tempat khusus parkir yang dikelolanya untuk diketahui oleh pemakai jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
BagianKedua
Juru Parkir
Pasal15
- (1) Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perparkiran, Walikota melaluiPerangkat Daerah menugaskanjuru parkir dengan surat tugas.
- (2) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Walikotamelalui Perangkat Daerah dilarang mengalihkan tugas dan tanggungjawabkepada pihak lain.
- (3) Setiap orang pribadi dilarang melaksanakan kegiatan sebagai tugas juru parkir tanpa surat tugas.
N/A
Pasal 16

Juru Parkir wajib:
- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir serta bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. memberikan pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- e. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan perundangundangan;
- f. menggunakan karcis parkir yang disediakan untuk 1 (satu) ka1i parkir;
- g. menyetorkan hasil retribusi kepada juru pungut bendaharawan penerimaan Perangkat Daerah yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah.
Pembinaan terhadap juru parkir dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengangkatan dan penugasan juru parkir dilaksanakan dengan status Mitra Kerja;
- b. terhadap juru parkir dilakukan bimbingan teknis pelayanan parkir.
Surat tugas kepada juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dicabut apabila melanggar ketentuan dalam Pasal 16.
Bagian Ketiga
Tarif Parkir
Pasal19
- (1) Parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi parkir.
- (2) Retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir diatur dengan Peraturan Daerah.
- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dapat memungut tarif parkir kepada pengguna parkir yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah .
- (2) Pemungutan tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penggunaan per jam, per hari atau sesuai perjanjian penggunaan dalamjangka waktu tertentu.
- (3) Tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh penyelenggaratempat parkir melalui Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pembahasan dan pertimbangan berdasarkan kriteria layanan, tingkat pengembalian investasi, nilai suku bunga berjalan dan pertimbangan administrasi atau teknis lainnya.
- (5) Pemungutan tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (I), tidak boleh melebihi 2 (dua) kali dari tarif retribusi tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah.
- (6) Tarif parkir di tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan daerah.
- (7) Tempat Khusus Parkir yang diselenggarakan oleh orang pribadi dan I atau Badan dikenakan Pajak Parkir,
- (8) Ketentuan mengenai Pajak Parkir diatur dengan Peraturan Daerah.
Bagian Keempat
KarcisParkir
- (1) Pengadaan karcis parkir pada tempat parkir yang disediakan Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dan wajib diporporasi.
- (2) Pengadaan karcis parkir pada Tempat Parkir yang disediakan orang atau badan diselenggarakan oleh yang menyelenggarakanfasilitas parkir.
- (3) Karelsparkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diporporasi oleh Pemerintah Daerah, kecuali bagi Tempat Parkir yang menggunakan mesin parkir.
- (4) Pencetakan karcis parkir wajibmemenuhi standar teknis pengamanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),diatur dengan Peraturan Walikota.
- (1) Karcis Parkir harus memuat data sebagai berikut:
- a. Nomorseri;
- h. Namajenis pungutan;
- c. Dasar hukum pungutarr/Izin penyelenggaraanparkir;
- d. Nomorurut karcis parkir;
- e. Besarnya retribusi parkir;
- f. NomorpolisiKendaraan; dan
- g. Nomortelepon pengaduan.
- (2) Ukuran, warna dan bentuk karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Walikota.
BagianKelima
BagiHasHPendapatan
Pasa123
- (1) Juru parkir di tepi jalan umum, juru parkir pada tempat parkir tidak tetap dan pengelola tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah berhak mendapatkan bagihasil berdasarkan potensi parkir.
- (2) Tata cara penentuan bagi hasil berdasarkan potensi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besarnya bagi hasil masing-masing titik lokasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota
BagianKeenam
Rambudan MarkaParkir Pasal24
- (1) Tempat parkir dilengkapidengan tanda-tanda yang mudah dibaca serta memuat ketentuan sebagaiberikut:
- a. waktu pelayanan parkir;
3. b.jenis kendaraan yang diperbolehkanparkir;
- c. besaran tarif retribusi atau sewaparkir; dan
- d. garis batas parkir.
- (2) Tempat parkir disamping tanda-tanda parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipasang meteran parkir.
BagianKetujuh
Tata TertibParkir
Pasa125
- (1) Setiap penggunajasa parkir wajib:
- a. mematuhi semua tanda-tanda parkir dan atau petunjuk yang diberikan;
- b. menyimpan karcis parkir yang diberikan sebagai tanda bukti parkir dan menyerahkan kembalikepada petugas parkir;
- c. membayarretribusi parkir yang telah ditetapkan;
- d. menggunakan atau memakai kunci pengaman ganda dan kunci khusus kendaraan bermotor;
6. selama e. membawa barang bawaan berharga atau pribadi memarkirkan kendaraan;
- f. memastikan kunci kendaraan tidak tertinggaldi kendaraan;
- g. memeriksa kembali kendaraan sebelum meninggalakan kendaraan;
- h. membawasurat - surat tanda kendaraan bermotor.
- (2) Setiap pemilikdan atau pengemudikendaraan dilarangparkir di:
- a. tempat yang mengurangi danj atau merintangi kebebasan kendaraan keluar masuk tempat parkir;
- b. luar garis batas petak parkir;
- c. badan jalan dan atau pada jalan tertentu yang berfungsi sebagaigarasi;
- d. daerah simpangjalan;
- e. tempat yang telah ditetapkan sebagai tempat dilarang parkir yang dinyatakan dengan rambu larangan parkir.
- f. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepedayang telah ditentukan;
- g. jalur khusus PejalanKaki;
- h. jalur khusus sepeda;
1. tikungan;
- J. jembatan;
- k. terowongan;
1. tempat yang mendekatiperlintasan sebidang;
- m. tempat yang mendekatipersimpanganjkaki;
- n. muka pintu keluar masuk pekaranganjpusat kegiatan;
- o. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
- p. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadamkebakaran;
- q. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi;dan
- r. melakukan perbuatan yang dapat merusak dan atau membuat tidak berfungsinyafasilitasparkir.
- (1) Untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas, pelanggaran atas ketentuan Pasal 25 ayat (2), dapat diambil tindakan penertiban dengan memindahkan kendaraan ke tempat yang telah ditentukan oleh Walikotaatau Pejabatyang ditunjuk dengan mobil derek atau mengunciroda kendaraan.
- (2) Bagi kendaraan yang dipindahkan dengan mobil derek serta dikunci roda kendaraannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik danj atau pengemudi kendaraan mengambil kendaraan tersebut setelah melengkapipersyaratan.
- (3) Tata cara dan syarat mengambilkendaraan yang terkena tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
BagianKedelapan
Ganti Rugi
Pasa127
Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan dan kelengkapannya pada saat jam parkir di tempat parkir yang disebabkan karena kelalaian juru parkir atau petugas parkir, maka penyelenggaraparkir, juru parkir dan petugas parkir bertanggungjawab untuk menggantikerugian.
Penyelenggara parkir di tempat khusus parkir pada kegiatan tertentu bertanggungjawab untuk mengganti kerugian sepenuhnya apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan dan kelengkapannya di tempat parkir pada saatjam parkir, yang disebabkan karena kelalaian penyelenggaratempat parkir.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dalam Peraturan Walikota.
Pasa130
- (1) Walikotamelalui Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan fasilitas parkir di Kota Tarakan.
- (2) Pembinaanteknis sebagaimanadimaksud pada ayat (1),meliputi:
- a. pemberianpedomanteknis;
- b. pemberian bimbingandan penyuluhan kepada masyarakat;
- c. pemberian bimbinganperencanaan teknis;
- d. sosialisasi kebijakan parkir kepada masyarakat; dan
- e. pembinaan teknis kepada penyelenggaraparkir.
- (3) Pengawasanteknis sebagaimanadimaksud pada ayat (1),meliputi:
- a. kegiatan pemantauan dan evaluasiatas penyelenggaraanparkir;
- b. pendataan dan inventarisasi pelanggaranpenyelenggaraanparkir;
- c. pengawasanpenyelenggaraparkir dan petugas parkir; dan
- d. penertiban.
SANKS I ADMINISTRATIF
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
- b. teguran lisan;
- c. peringatan tertulis;
- d. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
- e. tindakan penertiban kendaraan;
- f. penyegelanfasilitas parkir;
- g. pencabutan izin;dan/ atau
- h. penutupan fasilitas parkir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Walikota
KETENTUAN PIDANA
Pasa132
- (1) Setiap orang yang menyelenggarakanfasilitas parkir tidak memilikiizin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1)adalah pelanggaran.
- (3) Denda hasil tindak pindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke KasDaerah.
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal33
- (1) Pejabat PegawaiNegeriSipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenangkhusus sebagai Penyidikuntuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangHukum AcaraPidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenangpenyidiksebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana di bidang perparkiran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap danjelas;
- b. meneliti, menean, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perparkiran;
- e. meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perparkiran
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perparkiran;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, peneatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikantindak pidana di bidang perparkiran;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkanruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perparkiran;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- J. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelanearan penyidikan untuk pidana di bidang tindak pidana di bidang perparkiran menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
PENJELASAN
Pasal 7

Hurufa
Pasal8
Cukup jelas.
Pasal9
Yang dimaksud dengan jalan Kota adalah jalan yang berada didalam daerah kota yang bersifat otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Gedung parkir murni adalah suatu bangunan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir yang berdiri sendiri,
Hurufb
Gedung parkir pendukung adalah suatu bagian dari bangunan atau kumpulan bangunan yang digunakan sebagai tempat parkir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan pokok bangunan atau kumpulan bangunan tersebut.
Hurufc
Cukup jelas.
Hurufd
Cukupjelas.
Cukupjelas.
Cukupjelas.
Cukupjelas.
Cukupjelas.
Cukupjelas.
Cukupjelas.
Cukupjelas.
Pasa110
Cukupjelas.
Pasa111
Cukupjelas,
Pasal12
Cukupjelas.
Pasa113
Cukupjelas.
Pasal14
Cukupjelas,
Pasa115
Cukupjelas.
Pasa116
Cukupjelas.
Pasa117
Cukupjelas.
Pasal18
Cukupjelas.
Pasa119
Cukupjelas.
Pasal20
Yang dimaksud dengan pemungutan tarif parkir dihitung berdasarkan penggunaan per jam, per hari atau sesuai perjanjian penggunaan dalarn jangka waktu tertentu salah satu bentuknya berupa parkir berlangganan.
Cukup .Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Ayet {5)
Cukup Jelas.
Pasal21
Cukup jelas.
Pasa122
Cukup jelas.
\_\_
1
\_\_
rasal ~,j
Cukup jelas.
PasB124
Cukup jelas.
Pasal25
Cukup jelas.
Pasal26
Cukup jelas.
Pasa127
Cukup jelas.
Pasal28
Cukup jelas.
P3.5~129
Cukup jelas.
Pasa130
Cukup jelas.
Pasal31
,., \_\_ '1 ~\_ : \_ 1\_\_ ~u.ri..u.p jCid.&lt;S.
Pasal32
Cukup jelas.
Cukup Jelas.
Pasal33
Cukupjelas.
Pasal34
Cukupjelas.
Pasa135
Cukupjelas.
Pasal36
Cukupjelas.
Pasal37
Cukupjelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 13
23