PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 16 Tahun 2016
Tentang TATA CARA PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN JEMBER
Berlaku: 30 Mei 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesinambungan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jember agar dapat berjalan tertib, lancar dan profesional, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 4 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 27 Tahun 1992, perlu mengatur dan menetapkan Tata Cara Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 4 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 27 Tahun 1992;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
16. Keputusan Bupati Kepala daerah Tingkat II Jember Nomor 37 Tahun 1997 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jember;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN JEMBER.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Kabupaten Jember yang seluruh modal dan kekayaannya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jember melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Dewan Pengawas adalah organ PDAM yang bertugas melakukan pengawasan
- dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati atas seluruh pelaksanaan kegiatan pengurusan dan pengelolaan perusahaan.
7. Uji kelayakan dan kepatutan adalah mekanisme untuk menduduki suatu jabatan pada jajaran Direksi, baik secara kemampuan manajerial, kemampuan pengetahuan, visi dan misi terhadap perusahaan serta memiliki integritas yang tinggi.
6. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Jember yang bertanggungjawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan daerah, serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
8. Tim Ahli adalah Pihak Ketiga sebagai profesional yang mempunyai spesifikasi jasa konsultan Human Resources Development (HRD) Sumber Daya Manusia.
9. Panitia Pelaksana Seleksi adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk mempersiapkan, melaksanakan seleksi administrasi, mengawasi pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan dan mengumumkan hasil seleksi Calon Direksi PDAM Kabupaten Jember.
BAB II - PENGANGKATAN DIREKSI Bagian Kesatu Direksi
Pasal 2

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas yang telah melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
direktur utama;
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
2. b.direktur bidang umum; dan
- (3) Pengisian jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas efisiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- c. direktur bidang teknik.
- (4) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua Masa Jabatan
BAB II - PENGANGKATAN DIREKSI Bagian Kesatu Direksi
Pasal 3

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun, dengan ketentuan bahwa setelah masa jabatan berakhir, Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengangkatan kembali untuk masa jabatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
Penunjukan Pejabat Sementara
- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk atau mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Bupati menetapkan pengangkatan pejabat sementara.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (3) Masa jabatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - TATA CARA SELEKSI CALON DIREKSI Bagian Kesatu Tahapan Seleksi
Pasal 5

Tahapan seleksi calon Direksi adalah :
Tahap I :
2. pengumuman penerimaan Calon Direksi;
1. penetapan Panitia Pelaksana Seleksi;
3. pendaftaran Calon Direksi;
5. penetapan hasil seleksi administrasi;
4. seleksi administrasi;
6. pengumuman hasil seleksi administrasi; dan
7. penetapan Tim Ahli.
Tahap II :
2. laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Ahli kepada Panitia Pelaksana Seleksi;
1. proses uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Ahli;
3. penyampaian laporan hasil seleksi administrasi dan uji kelayakan dan kepatutan dari Panitia Pelaksana Seleksi kepada Ketua Dewan Pengawas;
5. pemaparan visi, misi dan strategi Calon Direksi di hadapan Bupati;
4. usulan Dewan Pengawas atas Calon Direksi kepada Bupati;
6. penetapan Direksi oleh Bupati; dan
7. pengumunan Direksi oleh Panitia Pelaksana Seleksi.
Bagian Kedua Panitia Pelaksana Seleksi
BAB III - TATA CARA SELEKSI CALON DIREKSI Bagian Kesatu Tahapan Seleksi
Pasal 6

- (1) Dalam rangka mengusulkan Calon Direksi kepada Bupati, Dewan Pengawas membentuk Panitia Pelaksana Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Panitia Pelaksana Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- (2) Panitia Pelaksana Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Dewan Pengawas, unsur Perangkat Kabupaten dan unsur PDAM.
- a. merencanakan dan mempersiapkan Seleksi Penerimaan calon Direksi meliputi :
2. melakukan pengumuman seleksi ;
1. membuat jadwal pelaksanaan seleksi ;
3. menerima berkas lamaran ;
5. menetapkan calon Direksi yang lulus seleksi administrasi untuk selanjutnya mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.
4. melakukan seleksi administrasi ; dan
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim Ahli terhadap calon Direksi yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
- d. mengumumkan hasil seleksi Calon Direksi.
- c. melaporkan hasil pelaksanaan seleksi administrasi dan uji kelayakan dan kepatutan calon Direksi kepada Ketua Dewan Pengawas; dan
- (4) Sekretariat Panitia Pelaksana Seleksi berkedudukan di Bagian Perekonomian dan Ketahanan Pangan Sekretariat Kabupaten.
Bagian Ketiga Tim Ahli
BAB III - TATA CARA SELEKSI CALON DIREKSI Bagian Kesatu Tahapan Seleksi
Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi calon Direksi, panitia pelaksana seleksi dibantu oleh Tim Ahli yang bertugas melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Direksi yang telah lulus seleksi administrasi.
- (3) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga yang bergerak dalam bidang Human Resources Development (HRD) pada Pemerintah maupun Swasta yang memiliki integritas, kapasitas dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan kegiatan Seleksi Direksi secara transparan, akuntabel dan profesional.
- (2) Tim Ahli ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan dari Ketua Dewan Pengawas yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Dalam melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan, Tim Ahli berwenang menentukan materi yang diujikan, dan tata cara pelaksanaan pengujian sesuai dengan standar pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
- (5) Tim Ahli melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan kepada Panitia Pelaksana Seleksi.
Bagian Keempat Persyaratan Calon Direksi
BAB III - TATA CARA SELEKSI CALON DIREKSI Bagian Kesatu Tahapan Seleksi
Pasal 8

Calon Direksi harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :
- a. persyaratan umum :
2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
1. warga negara Indonesia;
3. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
5. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan;
4. setia dan taat kepada negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
6. tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
8. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Daerah.
7. batas usia terhitung adalah paling tinggi genap 50 (lima puluh) tahun yang berasal dari luar PDAM dan paling tinggi genap 55 (lima puluh lima) tahun yang berasal dari PDAM, dibuktikan dengan fotocopy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang; dan
1. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
2. mempunyai pengalaman kerja:
- b) 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan yang bukan berasal dari PDAM, yang dibuktikan dengan surat pengangkatan dan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- a) 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kinerja Pegawai atau sejenisnya;
3. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang keuangan dan perbankan;
4. memiliki kompetensi, integritas dan referensi di bidang keuangan;
5. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
6. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, perusahaan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
7. memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam memimpin tim organisasi perusahaan;
8. mempunyai motivasi yang tinggi dan dapat bekerja secara tim ;
9. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
10. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang terakreditasi, dibuktikan dengan ijasah atau sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara;
11. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Direksi PDAM atau dengan anggota Dewan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
12. bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap jabatan pada jabatan direksi atau anggota direksi pada BUMD lainnya, BUMN, atau Badan Usaha Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direksi;
13. bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap jabatan pada jabatan dalam kepengurusan Partai Politik atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan PDAM, dan jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direksi;
14. bersedia bertempat tinggal di wilayah Kabupaten apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direksi;
15. bersedia bekerja penuh waktu apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direksi; dan
16. bersedia membuat pernyataan tentang kebenaran dokumen dan apabila ternyata diketahui bahwa dokumen tersebut tidak benar, maka pelamar dinyatakan gugur dan/atau bersedia dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 9

SUMBER PEMBIAYAAN
Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan seleksi dan pengangkatan Direksi PDAM dibebankan pada Anggaran Belanja PDAM.
Diundangkan di Jember pada tanggal 30 Mei 2016
Plt. SEKRETARIS KABUPATEN, ttd
Drs. BAMBANG HARIONO, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19620131 198201 1 005
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
Pembina Utama Muda
Drs. BAMBANG HARIONO, M.M.
NIP. 19620131 198201 1 005
HARI MUJIANTO, SH., M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19610312 198603 1 014
7
BAB IV - SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.
Ditetapkan di Jember pada tanggal 30 Mei 2016
BUPATI JEMBER, ttd
F A I D A