Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2013
Tentang No Description
Berlaku: 3 TAHUN 2013
BAB II - NAMA, OBJEK, SU&amp;,EK DAII WA"rrB PA.TAK Pasal 2
Pasal 4

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badln yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, danf atau memperoleh manfaat atas BangUnan.
BAB II - NAMA, OBJEK, SU&amp;,EK DAII WA"rrB PA.TAK Pasal 2
Pasal 5

- (1) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suahr hak atas Bumi dan/atau -memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (3) Subj[t pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada "y"i (2) dapat memberikan keterangan secara terhrlis kepada Kepaia'Dairah bahwa ia bukan Wajib Pajak terhadap objek pajak dimaksud.
3. l2l Dadn hal atas objek pqiak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, Kepala O""trh dapat menetapkan subjek pajak sebagai Wajib Pajak
- (4) biia feterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud p:aaa- ayat tit disetujui, maka Kepala Daerah membatalkan penetapan sebagai wajib peiak sebagaimana dimaksud pada ayat lZl dalam-jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud'
5. (6)Apabilasetelahjangkawaktul(satu).bulansejaktanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ay\_at (3), xepala Daerah tidak memberikan keputusan, --IfIakA keterangan yang diajukan itu dianggap disettrjui dan Kep3la Daerah 1"g"r" temlatalkan penet3.pp sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (ZYlt
6. (S) eiia keterangai yang diajukan itu tidak disetujui, maka Kepala Daerah mlngJtuarkan keputusag penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
BAB III - DASAR PENGEN,TttMF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK Pasal 6
Pasal 7

- (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berilmt :
- b. untuk NJOP diatas Rp. 1.ooo.oo0.ooo,oo (sattr milyar rrrpiah) ditetapkan sebesar O,2 o/o (nol koma dua persen) per tahun.
- a. untuk NJOP sampai dengan Rp.1.OOO.OOO.0O0,O0 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar o,l o/o (nol koma satu persen) Per tahun;
4. (21 Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, maka dikenakan tambahan tarif sebesar 50 o/o (lima puluh persen) dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga menjadi sebagai berikut :
- b. untu[ NJOP diatas Rp. 1.OOO.0O0.00O,OO (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar O,3 o/o (nol koma tiga persen) per tahun.
6. ;. untuk NJOp sampai dengan Rp.1.000.OO0.OOO,O0 (sa11r milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen) Per tahun;
- (3) Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan ramah lingkungan danlatau merupakan bangunan atau lingkungan ."g="r budaya, maka dapat diberikan pengurangas sebesar 5O % (lima puluh persen) dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga menjadi sebagai berikut :
- b. untuk NJOP diatas Rp.1.OOO.O0O.OOO,OO (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar O,l o/o (nol koma satrr persen) per tahun.
- a. untuk NJOP sampai dengan Rp.1-OO0.OO0.OOO,O0 (satu milyar mpiah) ditetapkan sebesar O,O5 o/o (nol koma nol lima persen) per tahun;
- (4) Jerris-jenis pemanfaatan bumi dan/atau bangunan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan dan yang ramah lingkungan dan/atau merupakan bangunan atau lingkungan cagar budaya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB III - DASAR PENGEN,TttMF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK Pasal 6
Pasal 8

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang temtang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimfl
8
dilnaksud dalanl Pasa1 6 0●ek Paiak Tidak Kena Pasa1 3 ayat(4)。 ayat(1)Setelah dikurangi Nilai Jual Paak sebagaimana dimaksud dalam
Lctak obyek pttak Bumi dan Bangunan sebagai paak tertltang adalah di wilayah dacrah Kota Tomohon.
BAB VI - PENDATAAI{ DAT{ PENEIAPAIT PA.IAK Pasal 11
Pasal 12

- Berdasarkan sPoP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Daerah menerbitkan SPPT' P  @  @ 
- a. "f,"uit" Spop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat til tidak disampaikan dan setelah Wqiib Pqiak ditegur secara tertulis olLh fepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- K.p"i"'Dalrah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut: Q 
- b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan 1t u keterangan train ternyata jumlah pajak yang temtang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang rlisampaikan oleh Wajib Pajak.A 't
BAB VII - PEMUNGUTAI| PA.'AK Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
Pasal 13

- P  @  Pemungutan Pajak Bumi diborongkan. dan Bangunan dilarang
- Q  Setiap Wajib Pajak wajib berdasarkan SPPT atau SKPD. membayar pajak terutang
BAB VII - PEMUNGUTAI| PA.'AK Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
Pasal 14

- P  @  Tata cara penerbitan SPPT dan SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- Q  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dart penyampaian sPop, -sppT aan sxpD sebagaimana dimaksud h*am plsal 11 dan Pasal 13 ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Bagian Kedua Surat Tagthan Pajak
Pagal 15
- Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika : P  ¡ 
- b. *":iU ir":rf dikenatan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- Jumlah kekurangan pqialc yang terutang dalam STPD ""t "g"i*ana dimlksud pada ayat (1) huruf -a dan huruf b dita;bah dengan sanksi ^amit iitratif berupa bunga sebesar 2 7o (dua p"r".rr-i setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) buian sejak saat terutangnya Pqi*: (2)
- ifpn y"rg tidak atau krrang dibayar setglah jahrh lempo ;;;b"y"r; dikenakan sankJi administratif bempa bg"F1 ""ue"* 2 o/o (dua persen) setiap bulan dan ditaglh melalui STPD. (3)
Bagtan Kettga
- ¡  ¡  pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana aiirat&lt;sud p"a" pasal -L2 ayat (1) harl.s dilunasi selambatlarflbatnya 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. -SfiO,
- (2) SppT, STPD, Surat Keputrrsan Pembetulan, Surat Kepuiusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang ."LLV"U"bkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan hanrs dilunasi dalam jangka wak+ p"iit g lama -1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.ll, I
- (3) Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada.ayat (1) dan \ ' "Wt (i), paaa saatJatuh iempo pembayar.lry" tidak-dibayar *t"r,'t ,rt"ng dibayar, dikenakan sanksi administratif benrpa bunga sebe"sar zoto la.ua persen) sebulan, yang dihihrng dari sazrt-jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 {dua nuluh--9mpat) bulan
2. (S) pajak yang' teruiang dibayar ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayar* I"in yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (4) -r"p,-"r" Daerah atas permohonan wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujua.nkepadaWajibPajakuntukmengangsuratau h.rrrrd" p.*t^y"."n pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2o/o (dua persen) setiap bulan'
- (6) Ketentuan teuitr lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, "rrg"r-r.u'i. dan pinundaa, pembayaran pajak ai"t rt dengan Peraturan Kepala Daerah'
BAB VII - PEMUNGUTAI| PA.'AK Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
Pasal 17

- (1)PajakyangterutangberdasarkanSPPT,SKPD'STPD'Surat Keputusan Pembetllan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan nanaing yang iia"t atau k,rang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan-Surat Paksa'
- (21 pe-nagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan'
- (1) Wajib pajak dapat melsajukan-- keberatan hanya kepada fepataDaerahataupejabatyangditunjukatassuatu: a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDKB;
- d. SKPDKBT;
- e. SKPDLB; dan
- f. SKPDN
- (3) f"t€r.t"r, hams diajukan dalam jangka waktu paling larna 3 \ ' (tiga) bulan sejak tanggal surat se-bagaimana dimaksud dalam iy""r (1), kecu.ti .lit -Wajib Pajak dapa! menunjukkan bahwa j;"gk; ;aktu itu tidak dlpat dipenuhi karena keadaan di luar kekrrasaannya.
8. (2\ Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas'
- (4) Ketreratan tapat diajukan apabila Wajib Pajak. -!:1"h membayar paling sedikit sejumlah y{tg telah disetujui lvajib Pajak.
- (6) tanaa p"."ri*"* Surat Keberatan yang diberikan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atau  \_  
- (5) Keberatan Yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dinaaksud pada aYat (1), aYat dianggap sebagai Surat (2), ayat (3) dan aYat (4) tidak Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.     ︲
pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
BAB VII - PEMUNGUTAI| PA.'AK Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dalam jangka wakhr paling lama 12 (dua belas) buian sejak tanggal Surat Keberatan diterima, har1s memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dima]csud pada ayat (1) tetatr lewai dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
3. (21 Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terrtang'
BAB VII - PEMUNGUTAI| PA.'AK Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
Pasal 2

O
Keten.tuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan -dan penyelesaian keberatan diatur d..,ga. Peraturan Kepala Daerah'
BAB VII - PEMUNGUTAI| PA.'AK Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
Pasal 21

- (1) Wqiib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada r""g;dir"" p4ak terhadap keputusan mengenai Gf.t"t^"tyJy"t g ditetapkan oleh Kepala Daerah'
- (3) Pengajuan permohonan. banding rnutt b"Yrt Pajak samPai dengan 1 penerbitan hrtusan Banding' menumgguhkan kewajiban (satu) bulan sejak tanggal
3. t2l permohor.urr u^rriirrg se-bagaiman-a .aimaksud pada ayat (1) diajukan secara tert,lis dham bahasa Indonesia, dengan alasan y"";-j"l"" aa"* jangka \_waktu. 3 (tiga) br1lan sejak keputusar, "di-"t"ri*a, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut'
Pareel22
- (1)Jikapengajuankeberatanataupermohonanbarrding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembalaxar,pajak dikembalifan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2o/o ( ar" prr""" I setiip bulan untuk paling lama 24 (dua puluh emPat bulan).
- (3) DJ; hal keberatan wajib Pajak ditolak atau dikabulkan w sebagian, wa3iu Pajak dikenai sanksi administratif benrpa denda sebesai Soo/o (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasark* t .prhrsan keberatan dikurangi dengan pajak y"rrg telah dibayar sebelum mengqjukan keberatan'
- (21 i*U.t"r, U,rt g. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung \-' sejak butan- pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (4) ij"fi* naf WajiU Pajak mengajukan\_ perrnohonan banding, sanksi adminis-tratif berupa aenaa sebesar 50% 0ima puluh p.r""rr1 ""u"J"i*ana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenak{,
I
- 同 圏 霜鵠 i燃 軍 撤 轟 ぷ 憔 denda sebesar 100% (Seratu berdasarkan PutuSan Banding dikurangl dengan pembayaran paak yang telah dibayar sebelum mengttukan keberatan。
Bagian Kelima
恥 nま 叩 uttn atau Rn=室 :rSankS 紺 23
- 01露 ∬ 『 鵬 盟11蹴titaukarenajttatanwa ttpda l榊 鮮IWTM樅 1柵電 配 諸 鮒 g瑶翼 翼 器 perpttakan dacrah.
- b.mengurangkan atau meⅢ adkan SPPT,SKPD,STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- ° Tp h肥 menurtlt peraturan pei daerah, dalam hal Sanl kekhilafan Waib Pttak atau bukan karena keSalahannya; sanksi administratif perpajakan tersebut dikenakan karena
- c menttranよanataumel:潔 量 lⅧ ;kttap鎮 画よ d.membatalkan haSil pem 器⿐ 騎 翼 蹴 塁 α 臨 dite⾯.m udよ Sesud dengan C驚 籐 :鮮癬 Ⅷ棚a獄
- 悴」 aぶ 露 ∬ 難 tran Kepala Daerah. penghapusan sanksi pembatalan ayat
- i妻 轟蓑墓 靴∬ 冊 ∫ 調 淵
BAB X - PEMERIKSAAI{
Pasal 27

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan unhrk , menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakal daerah dalair r"rrdt" melaksanakan peraturan penrndang-undangan perpajakan daerah.
2. (21 Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
- b. membe.ikan kesempatan unhrk memasuki tempat atau ruanganyangdianggapperludanmemberikanbanhran gura kelattcaran pemeriksaan; dan latau
- a. *.*p.riihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menSaai dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak Yang terutang;
- c. iremberikan keterangan yang diperlukan'
- (4) [6t"r,t "" LUin lanjut-met g"t "i tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah'
- (3) Apabila pada saat p"*Ltik*"tt', Wajib Pajak . tidak melaksanak; kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan'
BAB X - KETENTUAN PIDAIIA
Pasal 31

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melarnLpaui jangka waktu 5 (lima) tahun sej* saat terutangnya pajak atau -ueia*rirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian t"frr" Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan'
BAB X - KETENTUAN PIDAIIA
Pasal 32

- (1) Peiabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yangkarenakealpaannyatidakmemenuhikewajiban h"rrh""iakan hal stbagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat(1)danayat(2)dipidanadenganpidanakurunganpaling lama' i lsat'1 tafrun dan pidana denda paling banyak Rp.4.OOO.OOO,O0 (empat juta rupiah)'
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana seba.gaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar
- (2) fe3aUat atau'tenaga- ahii yang ditunjuk o\_leh Kepala Daerah yangdengansengajatidakmemenuhikewajibannyaltau seseorang yang rnenyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat ".U"g";*ana dimaksud dalam, Pasal 30 ayat (1) dan Liat (Z) dipid-ana dengan pidana penjara -pating lama ! \_({ua1 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.1O-OOO.OOO,OO (sepuluh juta ruPiah).
- (3) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2|sesuaidengansifatnyaadalahmenyangkut klpentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dljadikan tindak pidana pengaduan'
BAB X - KETENTUAN PIDAIIA
Pasal 33

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan ne8arafl
r
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tarrggal I .J.rrruirir ,-,,, i r Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkrir) i)(.lrt,rii), 1.,.,. Pefaturan Daerah ini dengan penenlpaLlirin-!rr cl.rlaitr i-t iiii).ri r,: Daerah Kota TomohoM
I
L}
Diteterpkati cli'l'r,.,rntr Iirrr i pada lart-rggai ?a .-'r-.i. -
JIMMY l≦FgiE EMAN
WALIKOTA TOMOHON,
-
II
Diundangkan di Tomohon pada tanggal 29 Jul-i 2O1
SEI(RBTARIS DAERAII,
-OLD POLI
LEMBDAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2013 NOMOR 13
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
I'a3ark Dac-rah merupakan kontribusi wajib bagi daerah yang tcnrtang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa ir|rrJasirrk;rn tjndang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan "'r,ri:i l.ri;(siirjil, ,l;trt rligurnakan untuk keperluan daerah bagi sebesar;" '.r'rt'rlt,i l&lt;t'rn;tknrrtran ritlcyert Selajn daripada itu, pajak Daerah 'rrr rrli::il';trt s.il;tlr siltLt sttmber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki ; ( ;',1!r;rii ,\ irng s.rnl{at strategis dalam meningkatkan kemampuan , , rlr:,.j,; rj;,r.i;ilr rl;11;s1 mr:mbiayai penyelenggaraan pemerintahan ' ':, ,l,ri i)( i,i,,:rniil unlLIIn.
[)('r,i"lrtlrilrl Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum ,l.rl;rrn I)('ng(-na:rn pajak Daerah sehubungan d"rrgan hak atas bumi rla.,/arzru pcrolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penglrasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan.belain itu rir.ns;tn berliikunvat Pcraturan Daerah ini diharapkan dipat memberikan l' '''r 11J,1i';11-r kr'y'r;rslian hr.rkrrrn dan keadilan bagi masyarakat untuk i'r ii,,irrrsrpir.si &lt;iirrirm pcmbiayaar-r pembangunan sesuai dengan k,'rn;tmpuannYa
Ilair* a lrt'rriirs^rkan kctenruan pasal 2 ayat (l) huruf j Undang\_ '.'r:cl;rrrg Nirrnor 28 'fahun '2oog tentang pajak Daerah dan Retribusi i t:r' iriir. r jistirirlkrur lr;rlru,n paiak Bumi dan Bangunan perdesaan dan "' ii.,,r,r,r, rr('rl1|;,k;ul r(,nrs pa.;ak Kabupaten/Kota, sehingga pemerintah i' 1,r 'I-, )rr(ilr, )lr rrcru,r:nilng memungut pajak Bumi d; Bangunan i'r' r.ri.sil;r. rirrn ['crkotaalr cialam peraturan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 3

Avir t (l) : Yang dimaksud dengan "kawasan" ad,alah semua tanah dan ban63rnan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang m..ri"al w,ilayah usaha pertambangan.

Cukup jelas.Cukup jelas.AyatA-vat (3)(2) : Cukup jelas.Htrru[a:Cukup jeias.H,rul b : Yang dimaksud dengan "tidak dimaksudkan untuk rnemperoleh keuntungan" adalah bahwa objek pajak itu dir\_rsahakan untuk melayani kepentingrr, ,r*i*, dan nyata-nyata tidak ditujukar- untuk *.rr""ri keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak daram uiaang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian i"i "aaflhrrtiln u,isata milik negara sesuai dengan ketentuan Ix) ra tu ran perundan g-undangan..,\i'al (,i) . (ir-rkup jelas.I{r-rrul-r: : Cukup jelas.Ilrrnrl cl : Cukup.jelas.Iirrrul'c : (lukrrp jelas.il,il-irl I ('ttkr-t1-r 1elas.i'rrsal { :Cukup jelas.I'irsal 5Avat (1):Cukup jelas. A va L ( 2 )['"',::.; ili:t ]:THiffi :'ff:?Tl,XJ::f,l;".4?1f, pajak, apabila suatu objek p.i"t -bltum jelas *"JiU pajaknya.Contoh- a. subjek pajak bernama A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan milik orang lain bernama B bukan karena suatu hak berdasarkan Undang-undang atau bukan karena per;anjian maka dalam hal demikian A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak. Dengan ketentuan Bumi dan Bangunan milik orang lain bernama B tersebut belum pernah terdaftar sebagai objek Pajak Bumi dan Bangunan.- b. suatu objek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan dalam pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak.- c. subjek pajak dalam waktu yang lama berada di luar u,ila,1,2]-1 letak objek pajak, sedang untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan pada orang atau badan, maka orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai Wajib Pajak.Penunjukan sebagai Wajib Pajak oleh Kepala Daerah bukan merupakan bukti pemilikan hak atas Tanah dan latau Bangunan.Avat(3)へ、f〕 1 11)A、 at(5) C-r-rkrrp.jclas.Or-rkup.jelas.Or-rkup,jclas.へ、 '(ll l(1)|I3t'rc'iasirrkan ketentuan dalam ayat ini, apabila Kepala i).rtmlr trd:rk membcrikan keputusan clalam I (satu) ir i: r; sr'!irk l:rnggal diterimanya keterangan dari Wajib I';r1;rl.l, rnak;r Iir:tctapan sebagai Wajib Pajak gugur rlt"nsan sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan ir{'n{ ;ilrr ir:rn IX'nctapan sebagai wajib pajak., I'cnr:tapan NJOP dapat dilakukan dengan : .\r;rt 1i1a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejr:nis, adalah suatu pendekatan/metode H.Xl:.lX1"!i5',"',":,i ::ilH lif.X.,#"t"ffi ;xZxsejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.sama dan telah diketahui harga jualnya; b. nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu oUl"t pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi clengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut; c. nilai jual pengganti, adalah suatuAvat (2) : Pacln dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekalr.## ,\r;rr i 11 ('ilkttp.lt:lars.Dalam hal terjadi perkembangan pembangunan yang :rrr'llj rkilr;rtkrrrr kcr-raikan N.IOP yang cUkUp beSar, maka t\r'rr('tirl)ln N, I()P clapat ditetapkan setahun sekali'- .,il ''' \';ri.t( rltmatksttrl clengan pemanfaatan objek pajak bumi rl:rri /:rlau brtngunan dapat menimbulkan pencemaran it,r ir:rrlirp lrngkungan adalah pemanfaatan objek pajak iri-tnr t'iittl,rat.etu bangunan untuk kepentingan usaha yang lint[er[nvadapat menyebabkan polusi dan mengganggu llrlcst anan lingkungan hidup.- \,rn{ cittn:tksttcl dengan pemanfaatan objek pajak bumi rjar-r.iirtau bangunan ramah lingkungan adalah L)q plil pl'itettarr bumi dan latau bangUnan tersebUt mi-nqqunakan manajemen dan teknologi yang berdampakYang rlin-raksucl dengan bangunan atau lingkungan cagar buclava adalah bangunan atau lingkungan cagar budaya \.erng ditetapkan sebagai bangunan atau lingkungan cagar bgclrtva berriasarkanKeputusan Kepala Daerah Serta pcmanlhatan dan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan i)lrsitl 8 Nilai .tural Objek Pajak untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Objek Pajak Ticlak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).- postt ii t crhaclap kelestarian lingkungan hidup ]'ang berlaku.Contoh:Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:- Tanah seluas 800 *' dengan harga jual Rp' 300.000, OO lm2;- Bangunan seluas 400 rn2 dengan nilai jual Rp. 350.000,00/rn2;- Taman seluas 200 rn2 dcngan nilaijual Rp.50.000,00/m2;- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata- rata pagar l,5m dengan nilaijual Rp.175.000,00/m2.Bcsarnya pokok pttak yang terutang adalah sebagai be壺kut:〈F- 1 ヽ ,|()P i311:11118()()x Rp.300.000,00=Rp.240.000.000,00- ヽ 1()1)|も ′ l11黛lll]a ll :- 1l Rulllall dan garasi400 x Rp.350000,00=Rp. 140.000.000,00- 1)Tarnall20()x Rp 50 000,00=Rp.10.000.000,00- (ヽ PagarilP()X l,5)x RP,175.000,00=Rp.31.500.000,00+Total NJOP Bangunan Rp.181.500.000,00Total NJOP Burni dan Bangunan=Rp.421.500.000,00Nilai、Jua1 0ttck Pttak Tidak Kena Pttak=Rp.10。 000.000,00-- 3.Nilai、Jua1 0ttck Pttak Kena Pttak〓 Rp.411.500.000,00- 4 T′l:- i「 palak yang ditetapkan dalarn Peraturan IDaerah O,1%- 5 Pttak Burni dan Bangunan terutang:0,10/Ox Rp.411.500,000,00=Rp。 411.500,00- Dalam hal pcmanhatan o晰 ek pttak bumi dan/atau bangunan dapat rnenimbulkan gangguan terhadap lingk■lngan:Tarif pttak yang ditetapkan dalarn Peraturan Daerah O,150/0Palak Bumi dan Bangunan terutang:0,15(る x Rp.411.500.000,00=Rp.617。 250,00- Dalam hal pcmanfaatan oueК pttak bumi dan/atau bangunan ramah lingkungan atau merupakan bangunan atau lingkungan cagar budaya:- Tarif pttak yang ditetapkan dalam Peraturan lDaerah O,050/0- -Pttak Bun■ i dan Bangunan terutang: 0,050/c・ x Rp.411.500.000,00=Rpe 205。 750,00
PENJELASAN
Pasal 9 :Cukr.rp jelas.

## Pasa I I (),Avirt ( l) : C.r-rkup.jelasAi';rt (2) . Kiirena l.ahun pajak dimulai pada tanggal l januari, maka keadaan objek pajak pada tanggal tersebut mcrupakan saat yang menentukan pajak yang tcrhrIl.rng, l'ontoir:- ir Olr.lek p.rJak pada tanggal 1 Januari 2Ol1 berupa tunah clarr bangunan. Pada tanggal 10 Februari 2O11 i r:ir.rgr in;]ni-r,v:) drbongkar, maka pajak yang terutang r('rril-) herdasarkan keadaan objek pajak pada tanggal l,.lanuarr AOll, yaitu keadaan sebelum bangunan (trD()ngt(a.q.. I′## Pasal ll :Ayat(1): Dalam rangka pendataan, Wajib pajak akan diberikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak untuk diisi dan dikembaiikan kepada Kepala Daerah.A1'at (2) : Yang dimaksud dengan jelas, benar dan lengkap adalah :- Jelas, berarti penulisan data dalam SpOp dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan daerah maupun Wajib Pajak sendiri.- Benar, berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah danlatau bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolomkolom/pertanyaan yang tertera pada SpOp.(.),) : Oukup -jclas. へ、al('irI&lt;i:1t ji,1;rs. l〕 ,、 :ll l`:{'r:lii:1:;r'laS. |' キ ::)( rrkllp jr.i:rs. l'′ ヽ 111:|'(ヽ そt rrkrrp.lclas.11 iLI'`i、 11111、(l) Clonloh: A、 ′ 11A1;abilir S[)Pf diterima oleh wajib pajak pada tanggal 1 Me:r 201 I , maka jatuh tempo pembayarannya adalah tansgal 3 1 Agustus 201 1.i.)) (.onl-oh: \ r'ii## A、 'alApabrl, wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak iraik bcrupa SPpr, sKpD , srpD atau Surat xepu[usan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan atau Purusan banding pada tanggal 1 Juli 2}ll, yang menyebabkan jumlah pajak terutang bertambah, maka Walib Pajak harus melunasi pajak terutangnya paling lambat 31 Juli 2olt.- (3) : Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2oh (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka rvaktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.## Contoh :SPFrI tahun pajak 2ott diterima Wajib pajak pada tanggal I Mei 2}ll maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 3l Agustus 2011 dengan pajak terutanf- b. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2olt berupa sebidang tanah tanpa bangunan di atasnya. pada tanggal 10 Mei 2OIl dilakukan pendataan, ternyata diatas tanah tersebut telah berdiri suatu bangunan, maka pajak yang terutang untuk tahun 2}ll tetap dikenakan pajak berdasarkan keadaan pada tanggal 1 .Ianuari 2011, sedangkan bangunannya baru akan dikenakan pada tahun 2012.′ノscbesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Namun oit'h W;riib Pajak baru dibayar pada tanggal 1 September 2011, maka terhadap Wajib Pajak tersebut drkcnakarr sanksi administratif berupa bunga sebesar )"',, (clrta pcrscrt) yakni : 2o/o x Rp. 1OO.OOO,- = Rp. I 000.iralnk terutang yang harus dibayar pada tanggal 1 ScJ.rf crnber 2O l I adalah:[)okok parlerk + sanksi administratif = Rp. 1O0.0O0,- + Rp 2 o00,- : Rp 102.000,-Bila Wajib Pajak tersebut baru membayar utang par.jakr-rva pada tanggal 1O Oktober 2OLl, maka terhaciap Wajib Pajak tersebut dikenakan denda 2 x2o/o dan pokok pajak, yakni 4o/o x Rp. 1O0.OOO,- = Rp 4 OO0,-Pokok Pajak + sanksi administratif = Rp. 1OO.OOO,- + Rp 4.0O0,- = Rp. 104.000,-I)ii1ak vang t.eru[ang yang harus dibayar pada tanggal l() ()ktober 20 I I adalah :Avat (4) : Cukup jelasAyat (5) : Cukup jelasAyat (6) : Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18

:Ayat (2) : Yang dimaksud dengan alasan-alastrn yang jelas adalah mengemukakan data atau bukti bahwa jumlah Pajak yang terutang atau kurang bayar yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak benar.Ayat (1) : Cukup jelas.Ayat (3) : Kepada Wajib Pajak diberi waktu yang cukup (paling lama 3 bulan) untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasan-alasannya. Apabila ternyata batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan diluar kekuasaannya (force majeur) maka tenggang waktu tersebut masih dapat dipertrmbangkan untuk diperpanjang oleh Kepala Daerah.Pengertian diluar kekuasaannya adalah keterlambatan Wajib Pajak yang bukan karena kesalahannya, misalnya karena musibah bencana alam.Ayat (4) : Cukup jelas.Avat (5) , Cukup jelas.Avar (6) : Tanda penerimaan surat yang telah diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebagai tancla terima surat keberatan apabila surat tersebut memenuhi syarat sebagai surat keberatan. Dengan demikian, batas waktu penyelesaian keberatan dihitung sejark tnnggal penerimaan surat dimaksud' Apabila surat Wajib Pajak tidak memenuhi syarat sebagai surat keberatan dan Wajib Pajak nrempcrbaikir-rva dalam batas waktu penyampaian surat F:r'i)cr;rlarr"r, ltatas waktu penyelesaian keberatan clrhrtrrnq sc.iak diterima surat berikqtnya yang rncrncnuhi syarat sebagai surat keberatan./,1 T〆[)lrs;ii l9 : Crrkup ielas.Pasirl 20:Cukup jelas.Pas;rl 21:['aseil 22:Parsai 23 :A,yaICukup jelas.Cukup jelas.(l) :CukuP jelas'Avat (2)Huruf f : Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu objekHrrrufa ' CukuP jelas'Huruf b:CukuP jelas'Hurul'c : CukuP jelas'Huruf d:CukuP jelas'FIuruf e:CukuP jelas'pajak;, antara lain, lihan pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempaii sendiri yang dikuasai atau dimltitci oieh golongan Wajib Pajak tertentu'Ayat (3) : CukuP jelas'
PENJELASAN
Pasal 24 : CukuP jelas'

I':rsrtl 25 : CukuP ielas'
PENJELASAN
Pasal 28 :

p.*i,r,grtan' adalah dinas lbadanllembaga yang tugas pokok dan fung;t"y" melaksanakan pemun-gutan Pajak'Avat(1):Yangdimaksuddengan"instansiyangmelaksarrakanAyat(2|:Pemberianbesarnyainsentifdilakukanmelalui pembahasan y";g aitat&lt;utan oleh Pemerintah Daerah clengan alat xetJngfapan Dewan Perwakilan Ralqyat Daeiah yang membidangi masalah keuangan'Avat (3) : Cukr-tP lelas')rt ( trkrrp.lr:las;lo ('irku;t.1ci;ts('rrkrt1t.1r:lits'r.)ll\,\,il rl [)t'rriir'niiirtl 1;tciatla kurungan dan pidana-denda kepada rr.r;ril;rl t(rttilgii ,t'.,ti -ut'-tg ditunjuk oleh Kepala Daerah ." " " it' bahwa kerahasiaan drmeiksudkan untuk menJam n)(-'ngcnai p,,.paiat ^t attt^f' tia"t akan diberitahukan kcpada pihak lain, juga agar Wajib Pajak dalam mcmberikan data dan -keterangan kepada pejabat nrcngenai pcrpajakan daerah tidak ragu-ragu'Avrrr (2) : CuktrP.i&lt;:las'Ar,'ar (.1) : CukuP -ielas'\r'irr ('ii Or-tkuP lclas'i', ts;t I 3.1 . (lttktrP .ielasl)itsitl il4 . CukuP jclas'TAIVIBAHAN LEMBARAN DAERATI KOTA TOMOHON NOMOR 1]8⾎ n1.3