PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 5 Tahun 2016
Tentang PEDOMAN PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN KERINCI
Berlaku: 5 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN KERINCI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247 /PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dalam Kabupaten Kerinci.
- Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor. 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643): 1
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan ! Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 2
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), 3
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, ESA 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 5234);
- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), 7
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 8
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), 9
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694),
- Lt. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 12 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal ' dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa,
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 en Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, mann mamdeman Dn Ea ag
.-
:
Menetapkan
-
- '15. Peraturan Menteri Desa, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa,
18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci | (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3),
- 19.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11), sebagaimana beberapakali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 6),
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2),
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN KERINCI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Camat adalah unsur perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belar Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggar: Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiay penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembina: kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 6
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan di: kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatu: Republik Indonesia. 7
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai uns penyelenggara Pemerintahan Desa. 8
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disingkat RPJMDesa adal: Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 ( enam ) tahun. 9
10. .Rencana Kerja Pemerintah Desa disingkat RPKDesa adalah penjabaran ': RPJMDesa untuk jangka waktu 1 ( satu) tahun.
11. 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APB adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui ol Dewan Perwakilan Rakyat.
12. 12' Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APB adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas di disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Raky Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. .Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapata Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggara Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa, yar karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruha pengelolaan keuangan desa.
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingk: PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untu melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
16. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaa keuangan desa. :
18. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusa administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
18. Ya Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
19. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya di singkat TPK adalah Tim yang « bentuk melalui musyawarah Desa dan di tetapkan dengan Keputusan Kepal Desa yang bertugas melaksanakan Kegiatan Fisik/Infrastruktur dan penyedi barang dan jasa secara swakelola oleh desa
20. 215 22. Penerimaan Desa adalah Uang berasal dari seluruh pendapatan desa yar: masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa. Pengeluaran 'Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalu
20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahai Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untul membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
rekening kas desa.
24. | Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang ant belang g ara pendapatan desa dengan
23. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengar belanja desa.
3. DN Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran 1 an periode anggaran. peng ggaran selama satu
4. Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawara Desa.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan desa.
BAB II - TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

- (1) Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:
- a. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh L Desa, dan
- b. sebagai acuan bagi Daerah dalam menyusun pedoman teknis penggur Dana Desa.
BAB II - TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:
- a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga | tanpa membedabedakan,
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa : lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung der kepentingan sebagian besar masyarakat Desa, dan
- c. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan -kenya karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi t yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.
- (2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disu berdasarkan:
- a. kekerabatan Desa,
- b. hamparan,
8. Cc. pola permukiman,
- d. mata pencaharian, dan/atau
- e. tingkat perkembangan kemajuan Desa.
BAB III - PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN
Pasal 4

Dana Desa merupakan bagian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nes sebesar 10Y6 yang dialokasikan untuk desa, yang ditransfer melalui Rekening Negara ke Rekening Kas Daerah, untuk selanjutnya dari Rekening Kas Dae ditransfer ke Rekening Desa.
BAB III - PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN
Pasal 5

- (1) Pengalokasian Dana Desa ditetapkan pada awal tahun setelah APBD Kabupa ditetapkan.
- (2) Pengalokasian Dana Desa merupakan jumlah yang diterima Desa untuk wakt (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bi
Perta
- 5 ernitungan besaran Dana Desa untuk masing-masing desa dilakuk menggunakan rumus yang mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadil serta potensi desa, data potensi desa ditentukan oleh Kementerian 'ya berwenang dan/atau lembaga vang menvelemooarobon essse HAN Y
:
BAB III - PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN
Pasal 6

- (2) Alokasi Dana Desa dihitung berdasarkan:
- a. alokasi dasar: dan
:
'
s
- (8) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru sebesar 900 (sembilan puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa si: nasional.
- b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, an kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa mengacu pada indeks kesulit geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.
4. (S) Data potensi desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
- a. jumlah penduduk desa,
- b. angka kemiskinan desa,
- c. luas wilayah desa.
- (6) Bobot penilaian masing-masing variable sebesar 10' (sepuluh perserati ditentukan sebagai berikut:
- a. 25Yo (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk desa:
- b. 3546 (tiga uluh Lima per seratus) untuk angka kemiskinan desa.
- c. 106 (sepuluh per.seratus) untuk luas wilayah desa, dan
- d. 3076 (tiga puluh lima per seratus) untuk Tingkat Kesulitan Geografis desa.
- (7) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitu dengan menggunakan formula sebagai berikut: |
W - 10,25' Z1) t (0,35 ' Z2) # (0,10 ' Z3) # (0,30 ' Z4) ' (DDkab - ADkab)
- WDana Desa kabupaten yang dihitung berdasarkan jumlah pendudu desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulita geografis desa setiap Kabupaten
- Z1rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk des kabupaten
- Z2rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total pendudu miskin desa kabupaten
- Z3rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa kabupaten
.-
- P, rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa kabupaten Z4=
DDkabpagu Dana Desa Kabupaten
- ADkabs besaran alokasi dasar untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalar kabupaten
-
- (8) Penetapan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana tercantum dala: lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VII - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 7

Perencanaan Dana Desa mengacu pada RKPDesa serta dituangkan dalam Progrii dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBDesa
Bagia Kedua
Pelaksanaan
BAB VII - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 8

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan program dan kegiatan ya bersumber dari Dana Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan dibentuk PTPKD dan TPK.
- (3) PTPKD dan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah merupakan T Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tercantum dal: Peraturan Bupati Kerinci Nomor . . . . Tahun 2016 tentang Pedoman Teki Pengelolaan Keuangan Desa.
- (4) Tugas PTPKD dan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaima tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2016 tentang Petunj Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
- (5) Segala biaya yang timbul diakibatkan dari pelaksana tugas tim dibebankan pa APBDesa.
BAB VII - PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 9

- 1) Dana Desa dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Lembaga Desa maup: masyarakat desa.
- 2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara swakelola.
BAB VIII - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 10

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiat berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyaral Desa.
BAB VIII - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 11

:
- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa 'a Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1 menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati di: diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hari menjadi acuan untuk penyusunan RKPDesa dan APB Desa.
- (3) RKPDesa dan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan deng: Peraturan Desa.
Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa
BAB VIII - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 12

- (1) Untuk | meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidu manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Des br untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Des: puti:
saka
Gen ni
ali
- b. pembangunan kesehatan masyarakat, prasarana dan pemelnaraan
- d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi, dan/atau
- c. pembangunan,. pengembangan dan pemeliharaan sarana dan pendidikan, sosial dan kebudayaan, ,
- e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Desa dapat
- (3) Penetapan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskal: Desa sebagaimana dimasksud pada ayat (2) mempedomani Peraturan Bupat Kerinci Nomor . . . . Tahun 9016 tentang Kewenangan Desa berdasarkan, Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kerinci. :
- (2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. 5
BAB VIII - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 13

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuha kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa, antara lain sebagai beriku 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan insfrastruktur/sarani :
Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa sert pemberdayaan masyarakat desa, dapat mempertimbangkan 'tipologi Des berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi: kegiata
- prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman: a) pembangunan /pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau 2 bersih dari sumber mata air.
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasara: kesehatan masyarakat:
- b) pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rum: penduduk.
- a) pembangunan balai posyandu.
- c) pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (timbangan ba thermometer dil).
- b) pengadaan alat peraga kesehatan posyandu:
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasara pendidikan, sosial dan kebudayaan:
- b) pembangunan sanggar belajar untuk anak dan remaja.
- a) pembangunan gedung PAUD/TK.
- c) pengadaan peralatan seni tradisi.
- 4, Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan d pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi: . Ba
- d) rehab/renovasi bangunan cagar budaya.
- a) membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hz pertanian desa.
- 5.Pembangunan dan pengembangan sarana -prasarana energi be terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup: :
- b) pengembangan usaha kompos/pupuk kandang.
- 2 mane rintisan listrik desa tenaga mikro hidro.
- membangun sarana i i i : Sa - 2 pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, miny b)
- 6.Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan
- tel
- desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa, anta lain sebagai berikut:
- 1.Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/saran prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman:
- a) pembangunan rabat beton/pengerasan jalan desa
- b) pemeliharaan saluran irigasi tersier
- c) pembangunan pusat pembibitan desa
- d) pembangunan showroom/wisma pamer produk desa
z
- 2.Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasara kesehatan masyarakat:
- a) pembangunan/pemeliharaan poskesdes/polindes
- b) pengadaan alat penunjang alat kesehatan untuk poskesdes dan polindi:
- pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasara
- 3.Pembangunan, pendidikan sosial dan kebudayaan
- a) pembangunan gedung PAUD/TK
- b) pembangunan sanggar belajar/perpustakaan untuk anak dan remaja
- c) pembangunan gedung/taman seni/musium desa
- d) rehab/renovasi bangunan cagar budaya
- 4.Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan. d pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi: L
- a) membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung he pertanian desa.
- b) pengadaan kompos/pupuk kandang
- 5.Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru d terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup:
- a) membangun rintisan listrik desa tenaga angin/matahari
- b) membangun sumur resapan/embung
- c) pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa.
- 6.Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan tel diputuskan dalam musyawarah perencanaan desa.
- Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sara dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan invest desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknol tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa antara lain seba: berikut: C.
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan insfrastruktur/sarr prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman: i
- a) rehabilitasi pemeliharaan jogging-path track wisatawan
- 2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasara kesehatan masyarakat:
- a) rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik.
- b) pengadaan tambahan peralatan kesehatan emergency poskesdes.
- a) membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan.
- 3) Pengembangan usaha ekonomi masuarakat, meliputi pembangunan d pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi:
- b) rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu
.
- ) aa pasar ikan
- 4) Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana en serta kegiatan pelestarian lingkungan Ka an Lana
- a) pengembangan cemara laut dan pembibitan /penanaman hate
Pa
- t b) pengadaan sarana prasarana pen gelolaan sampah terpadu ba tangga dan kawasan wisata -Dag Proocram Ireoiatan laimmera nam nam IL.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
BAB VIII - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 14

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:
- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan,
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lairinya,
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa, : C.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre), d.
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dar sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes. Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi d: Desa, e
6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Panta Kemasyarakatan, f
7. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dar pelestarian lingkungan hidup, dan/atau ' g
8. . bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisz kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
BAB VIII - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 15

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipolog desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu:
- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa, antara lain sebagai berikut:
- a) pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal, dan
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan: | j .
- b) bantuan alat pengolahan minyak kopra, pemintalan/alat tenun tradisional
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa- BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya:
- a) musyawarah inisiatif pembentukan BUMDesa, dan
- b) pelatihan manajemen usaha untuk BUMDesa dan usaha ekonomi rumahan (home industry)
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kevciatan lratahanan
.
- lainnya 72 1
- b) pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
- a) pelatihan paralegal desa: dan
1. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat d pelatihan paralegal di Desa: : :
- b) pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekeras dalam rumah tangga
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih d sehat
- a) sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan
- b) bazar jamu dan obat tradisional desa
65. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan d pelestarian lingkungan hidup
- a) pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi d tambahan pendapatan, dan
- b) pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohar 7. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa.
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembang atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasil melalui pelatihan dan pemagangan:
- Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertuju untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produl| sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau aks modal/ fasilitas keuangan, antara lain sebagai berikut: :
- a) pelatihan membuat barang-barang berbahan baku local: dan
- b) pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerjasama desa deng perusahaan
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa- BL Anatar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarak Desa lainnya:
- a) workshop business plan, dan
3. Bantuan peningkatan
- b) investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUMDesa
- kapasitas untuk program dan kegiatan ketahan: pangan Desa:
- a) musyawarah warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbu padi/hasil pertanian lainnya: dan
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat de pelatihan paralegal di Desa:
- b) pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
- a) pelatihan paralegal desa: dan
- b) pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasa dalam rumah tangga.
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih da sehat:
- a) sosialisasi ancaman penyakit ISPA khusunya bagi buruh/karyawan dai desa yang bekerja dipabrik rokok.
- c) pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku indudtr rumah tangga,
- b) bazar produk kerajinan tangan/ produk industri rumah tangga, dan
6. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi ham terhamta:
|
- b) percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna.
7. Program kegiatan lain yang sesuai kondisi desa dan telah di tetapkan dalam musyawarah perencanaan desa.
3. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan antara lain sebagai berikut:
- a) pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau.
5. Ig Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangar atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan:
- b) kursus/pelatihan kerajinan tangan (handycraft) berbahan baku limbat laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut), dan
7. , Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUN Anatar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyaraka Desa lainnya:
- c) pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komodita: strategi ekonomi-wisata.
- a) pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda, dan
10. | Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahana: pangan Desa: :
- b) pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUI Antar Desa.
12. Musyawarah/rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbun padi/hasil pertanian lainnya.
- a) pelatihan paralegal desa, dan
14. . Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat da pelatihan paralegal di Desa:
- b) pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di desa untuk warga desa.
16. ' Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih da sehat:
- a) festival makanan higiesis, dan
- b) lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat.
19. . Peningkatan Kapasitas kelompok masyarakat untuk energi baru terbaruka dan pelestarian lingkungan hidup.
20. . Program kegiatan lainnya yang sesuai derigin kordisi desa dan tela diputuskan dalam musyawarah Desa.
BAB X - Bagian Kesatu
Pasal 16

- (1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuai dari RKUD ke RKD.
- (2) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPKD.
- (3) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas namakan Pemerintah Desi 5 Ke specimen tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa. '
4. enyaluran Dana Desa ke Desa sebagaimana dimaksud pad . ketentuan sebagai berikut: gi
- a. penyaluran Dana Desa Tahap I disalurkan setelah Kepala Des: menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan Laporan Realisas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya:
h
nansraliiran
Damn
Maan
Merta maa
TT
Ya an
AA
pa ar
A.A
- menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahap 1 dan Tat I. C.
- (5) Penyampaian Peraturan Desa tentang APBDesa dan Laporan Realis penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a kep: Bupati paling lambat minggu kedua bulan maret. -
- (6) Laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b be laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I yang disampaikan pal lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan dan menunjukkan paling kur: Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 5046 (lima puluh perseratus).
- (7) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud p: ayat (7) adalah laporan penggunaan Dana Desa semester I.
- (8) Laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c be laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan Tahap II yang disampail paling lambat minggu kedua bulan september tahun berjalan dan menunjuk paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar € (delapan puluh perseratus).
Paragraf I
Tahapan Penyaluran
BAB X - Bagian Kesatu
Pasal 17

4
- (1) Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjz dengan ketentuan:
- a. tahap I (kesatu) sebesar 40' (empat puluh per seratus) pada bulan april,
- b. tahap II (kedua) sebesar 40'o (empat puluh perseratus) pada bulan agus: dan
- c. tahap III (ketiga) sebesar 20Y6 (dua puluh per seratus) pada bulan Oktober.
- (2) Penyaluran dana desa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan paling lama 7 (Tujuh) hari kerja pada setiap tahap setelah Dana L diterima di kas Daerah.
Paragraf 2
Persyaratan Penyaluran
BAB X - Bagian Kesatu
Pasal 18

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I kep Bupati Cg. Kepala BPMPDPP dan KB dengan diketahui Camat untuk diteruskar DPPKAD, dengan dilampiri:
- a. peraturan Desa tentang APB Desa berjalan yang telah diundangkan dievaluasi oleh Bupati,
2. rencana penggunaan dana, b.
DO LO
- fotokopy RKD pada Bank yang ditunjuk,
- fotokopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa:
- fotokopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):
- Haa pernyataan fakta integritas tanggung jawab mutlak penggunaan di esa,
2. laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya,
- h. ceklis hasil verifikasi: dan
- i. foto 0OYo
-
:
BAB X - Bagian Kesatu
Pasal 19

- a. laporan realisasi kegiatan yang telah di verifikasi oleh Sekretaris Desa: testi
2. Ma nan en Ga Aap DI keapi lk engan diketahui oleh camat un diteruskan kepada DPPKAD, dengan dilampiri:
$
- b. rencana penggunaan dana desa, c. bukti saldo akhir RKD yang ditunjukkan dilegalisir oleh Bank: an melalui foto copy buku RKD ya
- d. foto perigerjaan kegiatan 0Y dan 40Yo5
- e. laporan realisasi pengunaan dana desa semester T tahtm anamoran hamat.
- (2) Kepala Desa mengajukan penyaluran dana desa tahap III kepada Bupati melal Kepala BPMPDPP dan KB dengan diketahui oleh camat untuk diteruskan kepas DPPKAD, dengan dilampiri:
0 LOOP
- laporan realisasi kegiatan yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa,
- rencana Penggunana Dana Desa,
- rekekning koran yang dilegalisir oleh Bank,
- . foto pengerjaan kegiatan 80Yo6,
- f. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap Il.
- berita acara pelaporan realisasi kegiatan kepada BPD, dan
- (3) Dalam hal kepala desa tidak atau terlambat menyampaikan lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran Dana Desanya ditunda hing disampaikannya laporan realisasi.
- (4) Format laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tid terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Paragraf 3
Pencairan dana desa
BAB X - Bagian Kesatu
Pasal 20

- (1) Kepala BPMPDPP dan KB mengadakan penelitian berkas kelengkar permohonan sebagai berikut:
- a. memeriksa secara rinci lampiran permohonan,
- c. setelah permohonan pencairan diteliti dan dinyatakan memenuhi syarat.c lengkap, Kepala BPMPDPP dan KB mengirimkan berkas permohonan kep: Kepala DPPKA yang telah dibubuhi cap/stempel 'Telah diteliti oleh Kep BPMPDPP dan KB'.
- b. dalam hal permohonan pencairan tidak memenuhi syarat, Kepala BPMPL dan KB memerintahkan penerima Dana Desa untuk melengkapi dan/a memperbaiki, dan
- (2) Kepala DPPKA memerintahkan Bendahara Pengeluaran SKPKD menerbitkan S LS kepada BUD/Pengguna Anggaran melalui PPK SKPKD. 2
- (4) SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (3) PPK SKPKD meneliti kelengkapan SPP-LS beserta persyaratan administi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan setelah dinyatakan lengkap « benar, menyiapkan SPM-LS untuk diajukan kepada BUD/Pengguna Angga untuk ditandatangani.
- (5) Penerima Dana Desa mengambil SP2D ke Bidang Perbendaharaan pada DPF dengan menunjukkan KTP dan buku rekening bank atas nama pemerintah des
- (6) SP2D dicairkan ke rekening Pemerintah Desa yang bersangkutan pada Bz yang ditunjuk.
- (7) Penerima Dana Desa bertanggung jawab penuh baik formal maupun mate: atas penggunaan dana yang diterimanya sesuai dengan peraturan perunda undangan.
Bagian Kedua
Tahapan Pencairan Dana Desa
BAB X - Bagian Kesatu
Pasal 21

Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Taha c 9 p II dan Tahap III day dilaksanakan apabila realisasi pelaksanaan kegiatan telah mencapai 1: Desa yang telah dicairkan. -Ba
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu Pelaksanaan
Paragraf I Pengelolaan Keuangan Dana Desa
BAB X - Bagian Kesatu
Pasal 22

- (2) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dana Desa dibar oleh PTPKD dan Bendahara Desa.
- (1) Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Dana Desa di mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan . milik desa ya dipisahkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai PTPKD dan Bendahara Desa mengacu pa Peraturan Bupati Kerinci Nomor ... Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Desa.
Paragraf 2
Penatausahaan Dana Desa
BAB X - Bagian Kesatu
Pasal 23

2
- (1) Setiap belanja desa atas beban Dana Desa harus didukung dengan bukti yz lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawab! berdasarkan kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud
- (2) Segala bentuk belanja kegiatan, pemeliharaan, pengadaan barang dan jasa se honorarium sebagaimana mana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peratui Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang J: di Desa pada peraturan Bupati.
- (4) Pengeluaran kas yang mengakibatn beban keuangan desa, tidak dapat dilakul sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menj Peraturan Desa. z
- (6) Pertanggunjawaban Keuangan Dana Desa yang disimpan /diarsipkan di D berupa:
6. (5)Pendistribusian Dana Desa sesuai Peraturan Desa tentang APB De dilaksanakan di forum rapat yang dihadiri oleh penerima manfaat dan /a pelaksana kegiatan. :
- a. rekapitulasi realisasi belanja kegiatan dan sumber dana,
- c. foto perkembangan kegiatan 0Yo (Operseratus), 50fo(lima puluh perserat dan 100'6. (seratus perseratus,
- b. kwintansi pembayaran,
- d. data dukung berupa berita acara rapat, daftar hadir, SPPD, Nota Pembeliar
- e. rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar yang diketahui oleh Kepala De
12. BPD, TPK dan disahkan oleh Pembuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) « gambar : dan :
- f. berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kepada masyara: dan/atau BPD melalui musyawarah desa.
BAB X - Bagian Kesatu
Pasal 24

:
Bendahara Desa memungut pajak penghasilan (PPh) dan j i : pajak lainnya, c menyetorkan seluruh hasil pemungutan ke Kas Negara atau Daerah, Stand dora ketentuan peraturan perundang-undangan. l
BAB X - Bagian Kesatu
Pasal 25

- okumen penatausahaan keuangan Dana Desa sebagaimana dimak ena sud ayat (1) menjadi dokumen desa vang disimvan di Desa. £ 2
- (1) Pemerintah Desa wajib menyelen : ggarakan penatausahaan keuangan D D P aa dengan ketentuan pengelolaan keuangan Desa. e Bea
|
|
- umen yang berkait dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran ai pelaksanaan keuangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul d surat bukti dimaksud.
BAB X - Bagian Kesatu
Pasal 26

1 Apabila kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana anggaran d biaya, dan/atau terjadi selisih kurang lebih, maka selisih kurang lebih terset dikembalikan ke kas Desa.
BAB X - Bagian Kesatu
Pasal 27

:
- (2) Pelaporan realisasi
- (1) Seluruh penggunaan Dana Desa yang tertuang dalam Laporan Realisasi Kegiat wajib disampaikan kepada BPD dan/atau masyarakat.
- (8) Pelaporan realisasi kegiatan yang disampaikan kepada masyarakat sebagaima dimaksud pada ayat (1) diiformasikan melalui papan informasi dan/atau me lain dimasing-masing dusun.
4. kegiatan yang disampaikan kepada BPD sebagaima dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum musyawarah d dituangkan dalam berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan.
- (4) Format berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan sebagaima dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Paragraf 3
SiLPA
BAB X - Bagian Kesatu
Pasal 28

- (2) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan ke Kas Desa ya: disimpan dalam RKD. -
- (0) SILPA tahun anggaran sebelumnya yang berasal dari Dana Desa mencakn penghematan belanja, kewajiban kepada pihak lain yang belum terealisasi.
- (8) Bukti penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjukkan dala buku rekening.
- M) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiat: pada tahun berikutnya pada format RKD yang dutuangkan dalam dokum: penjabaran APB Desa tahun berikutnya.
- (6) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa ditemukan SILE Dana Desa lebih dari 3046 (tiga puluh perseratus) Bupati: | a. meminta
- (5) Pelaksanaan kegiatan yang berasal dari SiLPA dipertanggungjawabk: bersamaan dengan dana tahun berikutnya.
7. penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SiLPA Dana Des tersebut, dan
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan BAB XII
PENUNDAAN DAN PEMOTONGAN PENYALURAN DANA DESA':
BAB X - Bagian Kesatu
Pasal 29

- a. Kepala Desa tidak menyampaikan peraturan
- (1) Bupati melalui BUD menunda penyi aluran Dana Desa dalam hal:
3. desa mengenai APB Desa dai laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II, . b. terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari
bs
- | Tenundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pad 1 '(bj pada ayat 1 huruf ib dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran Beat 5 Mann Dana Desa Tahun sebelumnya. am hal SiLPA Dana Desa lebih besar dari
- 30x (tiga puluh perseratus) pada akhi tahun anggaran sebelumnya: dan | ! 1 an usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- Dana Desa i ang akan di kan pada tahap I, maka penyaluran Dana Desa Tahap I tidak NN aua
- TS (4) Penundaan penyaluran Dana Desa : sebagaimana di na : dilakukan anggaran sahalmmu... 2... ga 3 dimaksud pada avat (1 hiu
- (1) berlansung sampai dengan tahun anggaran berjalan, Bupati melapork: penundaan tersebut kepada Menteri Keuangan Cg. Direktur Jender Perimbangan Keuangan.
- (6) Bupati wajib menganggarkan kembali Dana Desa yang ditunda penyalurann sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk diperhitungkan dalam penyalur: pada tahun anggaran berikutnya.
BAB X - Bagian Kesatu
Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran, Dana Desa dalam hal setel dikenakan penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dal: Pasal 29 ayat (2), masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30Y6 (tiga pul perseratus) pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Besa kepada Menit keuangan c.g Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebaegaimana dimaksud pada ayat dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
BAB XIII - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 31

- (2) Penyampaian Laporan Realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa tah: dilakukan bersamaan dengan pengajuan berkas permohonan penyaluran Di: Desa tahap II.
- (1) Kepala Desa menyampaikan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahay kepada Bupati c.g DPPKA dengan tembusan kepada BPMPDPP dan KB « diketahui Camat.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa taha dilakukan bersamaan dengan pengajuan berkas permohonan penyaluran D: Desa tahap III.
- (4) Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahu: dilakukan paling lambat pada minggu keempat bulan januari tahun angga berikutnya.
Bagian Kedua
BAB XIII - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 32

- (1) Pemerintah Desa penerima Dana Desa bertanggungjawab penuh secara fo: dan materiil atas penggunaan Dana Desa yang diterimanya. |
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada :
- (1) meliputi:
- a. laporan penggunaan Dana Desa,
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Dana Desa y diterima telah digunakan sesuai dengan rencana,
6. Cc 2 keadaan 10076 (seratus perseratus) untuk bantuan yang bersifat fi an
- d. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perunda undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf .a dar disampaikan kepada Bupati c.g DPPKA denagan tembusan BPMPDPP dan Inpektorat dan Camat. "
9. (4 Dokumen asli pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hun dan d disimpan dan dipergunakan oleh penerima Dana Desa.
BAB XIII - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 33

2
- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas ! iputi : penyaluran Dana De :
Ta
- a. bukti transfer Dana Desa dari Pemerintah,
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Dana Desa:
|
|
|
|
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas penyaluran Dana Desa dari RKUD RKD.
BAB XIV - TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SKPD TERKAIT DAN PENERIMA Pasal 34
Pasal 35

|
- a. mengajukan permohonan penyaluran Dana desa.
Pemerintah desa selaku penerima transfer Dana Desa mempunyai tugas tanggung jawab sebagai berikut: :
- b. menerima Dana Desa melalui transfer dari RKUD ke RKD,
- d. menggunakan Dana Desa sesuai dengan peruntukan yang telah ditetap dalam Peraturan Bupati, dan
- c. bertanggungjawab penuh baik formil maupun materiil atas Dana Desa y diterimanya, :
- e. menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa.
BAB XV - PEMANTAUAN DAN EVALUASI SILPA DANA DESA
Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa.
- (2) Dalam melakukan pemantauan Bupati membentuk Tim penyusun, eyalyasi, sosialisi dan monitoring.
- (3) Tim penyusun, evaluasi, sosialisi dan monitoring sebagaimana dimaksud pad: ayat (2) mengacu pada Peraturan Bupati Kerinci Nomor ... Tahun 2016 tenta Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
BAB XV - PEMANTAUAN DAN EVALUASI SILPA DANA DESA
Pasal 37

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa sebagaim dimaksud dalam Pasal 28 ditemukan SiLPA Dana Desa lebih dari 30Y6 ( puluh perseratus):
- a. Tim penyusun, evaluasi, sosialisi dan monitoring meminta penjelasan kep Kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa tersebut, dan/atau
- b. Bupati menugaskan aparat Inspektorat Daerah untuk melaku pemeriksaan.
- (2) SILPA Dana Desa lebih dari 306 (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimak: peda ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun angga erjalan.
- (8) SILPA Dana Desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai den: peruntukkannya pada anggran berikutnya. |
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu Umum
BAB XV - PEMANTAUAN DAN EVALUASI SILPA DANA DESA
Pasal 38

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Dana I yang terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan des Bagian Kedua
Perabiiaan
BAB XV - PEMANTAUAN DAN EVALUASI SILPA DANA DESA
Pasal 39

- (1) Dalam rangka pembinaan Dana Desa Bupati membentuk Tim Pembi Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupat,
- (2) Dalam rangka pembinaan Dana Desa ditingkat Kecamatan dibentuk Fasilitasi Kecamatan dengan Keputusan Camat, yang merupakan bagian j tidak terpisahkan dari Tim Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa sebagairr diatur dalam Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Pengelo. Keuangan Desa,
Bagian Ketiga Pengawasan
BAB XV - PEMANTAUAN DAN EVALUASI SILPA DANA DESA
Pasal 40

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa meliputi:
- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuas pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja akuntabilitas PTPKD dan Tim Pelaksanaan Kegiatan.
- b. pengawasan dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD melaksanakan ti pemantauan dan evaluasi, dibahas dalam musyawarah desa, disesua dengan format laporan desa yang berlaku, secara berkala.
- c. pengawasan oleh masyarakat dan BPD dalam prioritas penggunaan Dana I dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah desa ! akuntabel dan transparansi,
5. d.pengawasan fungsional dilakukan oleh instansi yang berwenang, y melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan Dana 1 yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelo keuangan desa: dan
- e. Kepala Desa wajib menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan baik se internal maupun eksternal.
- (2) Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa yj akuntabel, masyarakat dapat ikut serta meliputi:
8. a.pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui pusat pengaduan penanganan masalah (krisis center) Kementerian Desa, Pembangunan da tertinggal, dan transmigrasi, email ke Lapor @kemesdes.go.id, website LAI kantor sekretariat Presiden, menghubungi nomor 1500040 atau SMS ke no 081288990040 dan 087738990040:
- b. pendampingan desa termasuk terhadap proses penggunaan Dana Desa se: dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: dan /atau
10. Cc. studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruknya de desa dalam penerapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan
BAB XVII - KERUGIAN KEUANGAN
Pasal 41

- Benua Desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan pelaksanaan Dana Desa yang karena perbuatann a $ ya, melanggar hukum a melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan secara Pa Merugikan keuangan desa, wajib mengganti kerugian tersebut. pihak terkait lansung deng N
Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal
2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
|
BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2016 NOMOR
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kerinci Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Desa dan Tata Cara Pembagian serta Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa dalam Kabupaten Kerinci' Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kebupaten Kerinci
Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 2016
3
aa el