Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 01 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- a. bahwa pelayanan publik dibidang kebersihan I persampahan Kota Manado sebagai lbu Kota Provinsi Sulawesi Utara merupakan penjabaran dari program pembangunan berwawasan lingkungan untuk memenuhi tuntutan masyarakat guna menciptakan lingkungan kota bersih, sehat, hijau dan lestari, dengan dukungan kinerja yang bertanggung jawab dari Pekerja I Tenaga Harian Lepas Kebersihan Pemerintah Kota Manado;
- b. bahwa untuk meningkatkan semangat dan tanggung jawab dari setiap Pekerja I Tenaga Harian Lepas Kebersihan perlu dibarengi dengan hubungan pelayanan maupun pelaksanaan hak dan kewajiban serta penyesuaian standard Upah dimaksud sesuai kemampuan Keuangan Daerah Kota Manado sambil mempertimbangkan Upah Minimum Provinsi .zesi Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Penetapan Upah Pekerja I Tenaga Harian Lepas Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
0
0
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 45 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan;
10. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado;
9. I 11. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Manado;
12. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
13. Peraturan Walikota Manado Nomor 07 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persampahan;
14. Peraturan Walikota Manado Nomor 29 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA MANADO TENTANG PENETAPAN UPAH PEKERJA I TENAGA HARIAN LEPAS KEBERSIHAN PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MANADO.
0
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado
6. Pekerja I Tenaga Harian Lepas Kebersihan adalah setiap Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Manado yang bertugas pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado.
7. 0 7. Upah adalah Hak Pekerja I Tenaga Harian Lepas Kebersihan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk sejumlah uang sebagai imbalan dari pemberi kerja.
8. Kerja Tambahan I Ekstra adalah pekerjaan yang dikerjakan untuk pengendalian luapan sampah dilapangan akibat aktifitas masyarakat kota meningkat pada waktu -waktu tertentu atau karena adanya luapan sampah akibat faktor alam.
BAB II - KLASIFIKASI PEKERJAAN
Pasal 2

Pekerja I Tenaga Harian Lepas Kebersihan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sehari-hari dibagi menurut kebutuhan, beban, sifat atau klasifikasi dan tanggung jawab kerja di lapangan yang terdiri dari :
1. Tenaga Mekanik (Montir);
2. Tenaga Operator;
3. Tenaga Sopir;
4. Tenaga Buruh Armada Pengangkut Sampah;
5. Tenaga Pemangkas Rumput;
6. Tenaga Pembersih DAS dan Pesisir Pantai;
7. Tenaga Pembantu Operator I Perbengkelan;
8. Tenaga Penyapu;
9. Tenaga Pembersih I Pencabut Rumput;
10. Tenaga Pengatur Ternpat Pembuangan Akhir TPA;
11. Tenaga Pengomposan.
12. Tenaga Penagih Retribusi
13. Tenaga Pengemudi Motor Sampah
0
0
BAB Ill - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

- (1) Pekerja I Tenaga Harian Lepas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan upah harian sesuai dengan beban kerja klasifikasi dan tanggung jawab pekerjaan yang bersangkutan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (2) Pengajuan permintaan upah Pekerja I Tenaga Harian Lepas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perhitungannya pada setiap akhir bulan dan pembayarannya paling lama pada minggu kedua bulan berikutnya.
- (3) Pengurusan dan penyaluran pembayaran upah para Pekerja I Tenaga Harian Lepas Kebersihan melalui Unit Kerja Dinas.
BAB Ill - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

- (1) Pekerja I Tenaga Harian Lepas Kebersihan diberikan perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dengan mengikuti persyaratan, tata cara dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pekerja I Tenaga Harian Lepas Kebersihan yang bekerja terus - menerus minimal 6 (enam) bulan berhak mendapatkan Honorarium Pegawai Honorer I Tidak Tetap bulan ke 13 (tiga belas) sebesar perhitungan Upah 1 (satu) bulan.
BAB Ill - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

Dalam pemberian upah dan pelayanan kesejahteraan bagi Pekerja I Tenaga Harian Lepas Kebersihan Pemerintah Kata mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB Ill - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

- (1) Setiap Pekerja I Tenaga Harian Lepas Kebersihan dimaksud dalam Pasal 2 bertugas selama 8 (delapan) jam kerja.
- (2) Apabila Pekerja I Tenaga Harian Lepas Kebersihan tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan, maka Pengawas dapat menunjuk tenaga pengganti untuk kelancaran pekerjaan di lapangan dan upah yang bersangkutan dibayarkan kepada penggantinya.
- (3) Apabila Pekerja I Tenaga Harian Lepas Kebersihan tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dapat memberikan teguran I peringatan secara bertahap sampai pada skors.
- (4) Kepala Dinas wajib bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan pekerjaan kebersihan di Kata Manado.
BAB Ill - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

- (1) Untuk mencapai keberhasilan atas pelaksanaan penanganan sampah I pengelolaan kebersihan kota perlu diterapkan pengawasan tertib waktu kerja oleh Aparat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
'·
- (2) Pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan pada ayat (1) oleh setiap Pekerja/ Tenaga Harian Lepas Kebersihan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.
BAB Ill - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8

- (1) Kepala Dinas wajib melakukan pengaturan kerja ekstra quna pengendalian sampah di lapangan apabila terjadi luapan sampah pada kawasan-kawasan.
- (2) Pekerjaan ekstra pengendalian sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiaksanakan karena adanya kejadian produksi sampah luar biasa atau akibat faktor alam dan hari-hari raya / libur.
- (3) Upah kerja ekstra sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB Ill - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9

- O Apabila terjadi hal-hal yang sangat mendesak untuk pengendalian kondisi fisik lingkungan akibat sampah. maka Kepala Dinas dapat menggunakan tenaga kerja lainnya dengan ketentuan diberikan upah sesuai standar perhitungan jam kerja.
BAB Ill - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 10

Penanganan sampah dilapangan secara taktis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Dinas didukung oleh Camat, Lurah, Kepala Lingkungan, lnstansi teknis terkait, masyarakat dan kalangan dunia usaha.
BAB Ill - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 1

:f
- Upah Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Q Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Manado Norn' 01 Tahun 2013 tentana Penetaoan Uoah Pekeria I Tenaaa Harian Lepas Kebersihan J7 ... \_. . . -· ... \_. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
I
I
I
\
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Manado.
PEMERINTAH KOTA MANADO DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
Ditetapkan di
pada tanggal
Man ado
06 .Jo.nt,\ntl 2014
WALIKOTA
MANADO,
0
| PEJABAT | PARAF |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Walikota Manado | Mohon ditanda tangan |
| Wakil Walikota Manado | |
| Sekretaris Daerah Kota Manado | |
| Asisten Administrasi Umum | |
| Asisten Perekonomian dan Pembangunan | |
| Kepala Sadan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado | |
| Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan | |
| Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan | |
| Sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan | |
| Kepala Bidang Pemakaman Umum | • |
| Kepala Bidang Teknik dan Peralatan | |
| Kepala Bidang Pertamanan | |
| Kepala Bidang Persampahan | |
| Kepala Bidang Pengelolaan TPA | |
| KepalaSub Bagian Keuangan, Prog. & Pelaporan | |
Diundangkan di pada tanggal
O SEKRETARIS.--.1m~--
M. H.
F.ISENDOH
SERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN
NOMOR
-.
0
0
•
Lampi ran
Nomor
Tanggal
Tentang
Peraturan Walikota Manado
01
Tahun 2014
06 .Janucu·,
2..ol~
Penetapan Upah Pekerja I Tenaga Harian Lepas Kebersihan Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kata Manado.
DAFTAR UPAH PEKERJA I TENAGA HARIAN LEPAS KEBERSIHAN PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MANADO.
| No | KLASIFIKASI TENAGA KERJA | BESARNYA UPAH I HARi (Rp) | KETERANGAN |
|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | Tenaga Mekanik ( Montir) | 78.000 | |
| 2 | Tenaga Operator | 70.000 | |
| 3 | Tenaga Sopir | 70.000 | |
| 4 | Tenaga Buruh Armada Pengangkut Sampah | 67.000 | |
| 5 | Tenaga Pemangkas Rumput | 67.000 | |
| 6 | Tenaga Pembersih DAS dan Pesisir Pantai | 67.000 | |
| 7 | Tenaga Pembantu Operator I Perbengkelan | 67.000 | |
| 8 | Tenaga Penyapu | 67.000 | |
| 9 | Tenaga Pembersih I Pencabut Rumput | 67.000 | |
| 10 | Tenaga Pengatur Tempat Pembuangan Akhir (TPA) | 67.000 | |
| 11 | Tenaga Pengomposan | 67.000 | |
| 12 | Tenaga Penagih Retribusi | 67.000 | |
| 13 | Tenaga Pengemudi Motor Sampah | 2.000.000/bulan | |
PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
| PEJABAT | PARAF | PARAF |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Walikota Manado | Mohon ditanda tangan | Mohon ditanda tangan |
| Wakil Walikota Manado | ,'\..' | ,'\..' |
| Sekretaris Daerah Kota Manado | - k' | - k' |
| Asisten Administrasi Umum | | |
| Asisten Perekonomian Pembangunan | dan | dan |
| Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado | ~ I ~~ | ~ I ~~ |
| Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan | ' | ' |
| Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan | | |
| Pertamanan | dan | dan |
| Sekretaris Dinas Kebersihan | Pemakaman Umum | Pemakaman Umum |
| Kepala Bidang Teknik dan Peralatan | ..L- _,,,_~_. | ..L- _,,,_~_. |
| Kepala Bidang Pertamanan | | |
| Kepala Bidang Persampahan | - - - ll | - - - ll |
| Bidang Pengelolaan TPA | ~ | ~ |
| Sub Bagian Keuangan, Prog. & | ~ | ~ |
| Pelaporan | | |
| | ~ | ~ |
| Kepala | | |
WALIKOTA MANADO,
G. S. VICKY LUMENTUT
N/A
Pasal 96

Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA 1948 NOMOR 141).
Tahun 1953 yang tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad 1948 Nomor 141 juncto Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 26 dan Nomor 22) diubah menjadi tahun 1954.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1953.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 26 Pebruari 1953.
Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.
Perdana Menteri,
WILOPO
Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA
Diundangkan pada tanggal 9 Maret 1953.
Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA
LEMBARAN NEGARA NOMOR 25 TAHUN 1953