Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2013
Tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINJAI
Berlaku: 18 Oktober 2013
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINJAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINJAI,
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian Kabupaten Sinjai serta untuk memperkuat struktur permodalan guna sumber-sumber pendapatan asli daerah, perlu penambahan modal melalui penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah mendorong meningkatkan Air Minum Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perkonomian daerah diperlukan usaha yang nyata dari pemerintah daerah dengan memberdayakan perusahaan daerah yang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat dengan menunjang permodalan perusahaan daerah melalui penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabilah jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sinjai;
1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Sinjai Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI dan BUPATI SINJAI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINJAI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dfan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan daerah dan bentuk badan hukum lainnya dari Badan Usaha Milik Daerah.
8. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
9. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sinjai.
10. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Kabupaten Sinjai.
11. Modal daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti; tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
12. Modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Penyertaan modal adalah penempatan dan/atau penambahan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
15. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah.
16. Tahun berjalan adalah waktu menurut perhitungan tahun anggaran yang sedang berlangsung.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud penyertaan modal daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan PDAM dan meningkatkan kapasitas usaha serta menumbuh kembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah kepada PDAM bertujuan untuk :
- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. meningkatkan produkstifitas kinerja PDAM yang efektif, efesien sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan pendpatan asli daerah;
- c. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian;
- d. menyerap tenaga kerja;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat; dan
- f. memenuhi modal dasar.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana maksud pada ayat (1), dalam penyertaan modal daerah kepada PDAM dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:
- a. efektif;
- b. efisien;
- c. transparan;
- d. akuntabilitas; dan
- e. saling menguntungkan.
BAB III - PRINSIP PENYERTAAN MODAL
Pasal 4

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, maka APBD dapat digunakan untuk penyertaan modal(investasi) daerah kepada PDAM.
- (2) Dalam hal APBD defisit, maka penyertaan modal dapat dialokasikan melalui anggaran pembiayaan daerah.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilaksanakan dalam rangka :
- a. pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja BUMD atau swasta atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah atau swasta; dan/atau
- b. menghasilkan pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Penyertaan modal daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang yang belum dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Daerah.
- (5) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
BAB IV - PENYERTAAN MODAL
Pasal 5

- (1) Sumber dana penyertaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013.
- (2) Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- (3) Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat persetujuan bersama DPRD Kabupaten Sinjai.
BAB IV - PENYERTAAN MODAL
Pasal 6

- (1) Penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2012 pada PDAM sebesar Rp. 2.552.609.756,- (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta enam ratus Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah ).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari Tahun 1978 sampai dengan Tahun 2007.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
BAB IV - PENYERTAAN MODAL
Pasal 7

Dalam hal penyertaan modal Daerah kepada PDAM pada Tahun 2014 dan seterusnya akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan Alokasi dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun yang bersangkutan.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDAM berhak mendapat dukungan berupa modal usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) PDAM, berkewajiban mengelola modal usaha yang diserahkan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan menggunakan system akuntansi yang berlaku.
- (3) PDAM, berkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak pemerintah daerah dan menyetorkannya kepada Kas Daerah.
- (4) Besarnya bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 10

- (1) Perusahaan daerah yang menerima penyertaan modal daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
BAB VI - AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 11

Akuntansi pengelolaan dengan penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh lembaga akuntan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 12

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban dan penyertaan modal daerah kepada PDAM, harus disampaikan oleh PDAM kepada Bupati secara periodik.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpisah dengan dana-dana yang dikelola oleh PDAM selain dana penyertaan modal daerah.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -9-
BAB VII - PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 13

Bupati melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada PDAM.
BAB VII - PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 14

- (1) Dalam hal penyertaan modal daerah dalam bentuk pendirian dan/atau penanaman modal pada perseroan/badan usaha, Bupati dapat menunjuk pejabat yang duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat yang duduk dalam Dewan Pengawas BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati paling lambat 1(satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (5) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Bupati.
BAB VIII - BAGI HASIL USAHA
Pasal 15

- (1) Seluruh keuntungan/pendapatan dari laba atas pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada PDAM yang menjadi hak Pemerintah Daerah, disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Keuntungan/laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukan pada pendapatan/penerimaan daerah pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran keuntungan/laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -10-
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.
Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 18 Oktober 2013
BUPATI SINJAI, ttd
H. SABIRIN YAHYA
Diundangkan di Sinjai pada tanggal 26 Nopember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,
H. TAIYEB A. MAPPASERE
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 8
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
Yang dimaksud efektif adalah merupakan pencapaian tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -12-
lainnya atau pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
- b. Yang dimaksud efisien adalah tujuan yang telah ditentukan dapat diwujudkan dengan penghematan biaya, tenaga, dan waktu, mendapatkan hasil yang maksimal tampak mengeluarkan banyak ( tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya)
- c. Yang dimaksud transparan adalah kata trasparan itu artinya terlihat meskipun ditutupi jadi transparansi disini adala suatu pemerintahan yang dimana didalam menjalankan kebijakan, program dan sistemnya dapat di akses informasinya dengan mudah oleh masyarakat, terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan.
- d. Yang dimaksud akuntabilitas adalah merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.
- e. Yang dimaksud saling menguntungkan adalah Kerja sama antara pihak penyandang dana penerima bantuan modal yang memberikan kontribusi keuntungan satu dengan lainya dimana pihak penerima dapat memperkuat struktur dananya dan peningkatan pertumbuhan ekonominya dab pihak pemberi dapat menerima bagian dari keuntungan/laba yang telah dibagi secara proporsional penyertaanya.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 50