UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 1981
Tentang HUKUM ACARA PIDANA
Berlaku: 8 TAHUN 1981
PENJELASAN
Pasal 168

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 169

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 170

Pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Jika tidak ada ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti yang ditentukan oleh ayat ini, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.
PENJELASAN
Pasal 171

Mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopaat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.
PENJELASAN
Pasal 172

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 173

Apabila menurut pendapat hakim seorang saksi itu akan merasa tertekan atau tidak bebas dalam memberikan keterangan apabila terdakwa hadir di sidang, maka untuk menjaga hal yang tidak diinginkan hakim dapat menyuruh terdakwa ke luar untuk sementara dari persidangan selama hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi
PENJELASAN
Pasal 174

Cukup jelas. Pasal 175 Cukup jelas. Pasal 176 Cukup jelas. Pasal 177 Cukup jelas. Pasal 178 Cukup jelas. Pasal 179 Cukup jelas. Pasal 180 Cukup jelas. Pasal 181 Cukup jelas. Pasal 182 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Dalam hal terdakwa tidak dapat menulis, panitera mencatat pembelaannya. Ayat (2) Sidang dibuka kembali dimaksudkan untuk menampung data tambahan sebagai bahan untuk musyawarah hakim. Ayat (3) Cukup jelas.
<!-- formula-not-decoded -->
Cukup jelas.
Apabila tidak terdapat mufakat bulat, pendapat lain dari salah seorang hakim majelis dicatat dalam berita acara sidang majelis yang sifatnya rahasia.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 183

Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.
PENJELASAN
Pasal 184

Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah.
PENJELASAN
Pasal 185

Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan
yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan obyektif.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 186

Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu
pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan, dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.
PENJELASAN
Pasal 187

Cukup jelas.
Huruf a
Huruf b Yang dimaksud dengan surat yang dibuat oleh pejabat, termasuk surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu.
Huruf c Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 188

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 189

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 190

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 191

Yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan meyakinkan" adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat kepadanya tidak terbukti sah dan bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.
Cukup jelas.
Jika terdakwa tetap dikenakan penahanan atas dasar alasan lain yang sah, maka alasan tersebut secara jelas diberitahukan kepada ketua pengadilan negeri terhadap sebagai pengawas dan pengamat pelaksanaan putusan pengadilan.
PENJELASAN
Pasal 192

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 193

Cukup jelas.
Huruf a Perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah bilamana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi. Huruf b Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 194

Cukup jelas.
Penetapan mengenai penyerahan barang tersebut misalnya sangat diperlukan untuk mencari nafkah, seperti kendaraan, alat pertanian dan lain-lain.
Penyerahan barang bukti tersebut dapat dilakukan meskipun putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi harus disertai dengan syarat tertentu, antara lain barang tersebut setiap waktu dapat dihadapkan ke pengadilan dalam keadaan utuh.
PENJELASAN
Pasal 195

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 196

Ayat ini diambil dari asas yang termaktub dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Oleh karena ketentuan mengenai "pemeriksaan" sudah diatur terlebih dahulu, maka dalam ayat ini hanya diatur mengenai segi "memutus perkara".
Setelah diucapkan putusan tersebut berlaku baik bagi terdakwa yang hadir maupun yang tidak hadir. kepentingan terdakwa yang hadir dan menjamin kepastian hukum
Ayat ini bermaksud melindungi secara keseluruhan dalam
Dengan pemberitahuan ini dimaksudkan supaya terdakwa mengetahui haknya.
PENJELASAN
Pasal 197

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "fakta dan keadaan di sini" ialah.segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli,terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.
Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 198

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 199

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 200

Ketentuan ini untuk memberi kepastian bagi terdakwa agar tidak berlarut-larut waktunya untuk mendapatkan surat putusan tersebut, dalam rangka ia akan menggunakan upaya hukum. Pasal 201 Ketentuan ini adalah memberikan suatu kepastian untuk membuka kemungkinan surat palsu atau yang dipalsukan itu dipakai sebagai barang bukti, dalam hal dipergunakan upaya hukum. Di samping itu ketentuan tersebut ditujukan sebagai jaminan ketelitian panitera dalam berkas perkara.
PENJELASAN
Pasal 201

Ketentuan ini adalah memberikan suatu kepastian untuk
membuka kemungkinan surat palsu atau yang dipalsukan itu sebagai barang bukti, dalam hal dipergunakan upaya hukum.
Di samping itu ketentuan tersebut ditujukan sebagai jaminan ketelitian panitera dalam berkas perkara.
PENJELASAN
Pasal 202

. Cukup jelas Pasal 203 Cukup jelas. Pasal 204 Cukup jelas. Pasal 205 Ayat (1) Tindak pidana "penghinaan ringan" ikut digolongkan di sini dengan disebut tersendiri, karena sifatnya ringan sekalipun ancaman, pidana penjara paling lama empat bulan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "atas kuasa" dari penuntut umum kepada penyidik adalah demi hukum. Dalam hal penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai "atas kuasa" tersebut. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 206 Cukup jelas. Pasal 207 Ayat (1) Huruf a Pemberitahuan tersebut dimaksudkan agar terdakwa dapat memenuhi kewajibannya untuk datang ke sidang pengadilan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang ditentukan. Huruf b Sesuai dengan acara pemeriksaan cepat, maka pemeriksaan dilakukan hari itu juga. Ayat (2) Huruf a Oleh karena penyelesaiannya yang cepat maka perkara yang diadili menurut acara pemeriksaan cepat sekaligus dimuat dalam buku register dengan masing-masing diberi nomor untuk dapat diselesaikan secara
berurutan.
Huruf b
Ketentuan ini memberikan kepastian di dalam mengadili menurut acara pemeriksaan cepat tersebut tidak diperlukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum seperti untuk pemeriksaan dengan acara biasa, melainkan tindak pidana yang didakwakan cukup ditulis dalam buku register tersebut pada huruf a.
PENJELASAN
Pasal 208

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 209

Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara, meskipun demikian dilakukan dengan penuh ketelitian.
PENJELASAN
Pasal 210

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 211

- a. mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan;
Yang dimaksud dengan "perkara pelanggaran tertentu" adalah :
- b. mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa;
- c. membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi;
- d. tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain;
- e. membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan;
- f. pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh
petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan;
- g. pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.
- h. pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.
PENJELASAN
Pasal 212

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 213

Berbeda dengan pemeriksaan menurut acara biasa, maka pemeriksaan menurut acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, terdakwa boleh mewakilkan di sidang.
PENJELASAN
Pasal 214

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 215

Sesuai dengan makna yang terkandung dalam acara pemeriksaan cepat, segala sesuatu berjalan dengan cepat dan tuntas, maka benda sitaan dikembalikan kepada yang paling berhak pada saat amar putusan telah dipenuhi.
PENJELASAN
Pasal 216

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 217

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 218

Tugas pengadilan luhur sifatnya, oleh karena tidak hanya bertanggung-jawab kepada hukum, sesama manusia dan dirinya, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya setiap orang wajib menghormati martabat lembaga ini, khususnya bagi mereka yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan sedang berlangsung bersikap hormat secara wajar dan sopan serta tingkah laku yang tidak menyebabkan kegaduhan atau terhalangnya persidangan.
PENJELASAN
Pasal 219

Yang dimaksud dengan "petugas keamanan dalam pasal ini" ialah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dan tanpa mengurangi wewenangnya dalam melakukan tugasnya wajib melaksanakan petunjuk ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.
PENJELASAN
Pasal 220

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 221

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 222

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 223

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 225

Penyimpanan surat putusan pengadilan meliputi seluruh berkas mengenai perkara yang bersangkutan.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 226

Cukup jelas.
Salinan surat putusan dapat diberikan dengan cumacuma
Pelaksanaan Ayat ini tidak boleh sedemikian rupa sifatnya sehingga akan merupakan pidana tambahan sebagaimana dimaksud di dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana.
PENJELASAN
Pasal 227

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 228

Tiap jangka waktu yang ditentukan dalam undangundang ini, selalu dihitung hari berikutnya setelah hari pengumuman, perintah atau penetapan dikeluarkan.
PENJELASAN
Pasal 229

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 230

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 231

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 232

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 233

Cukup jelas. Ayat (2) Dengan memperhatikan pasal 233 ayat (1) dan pasal 234 ayat (1) penitera dilarang menerima permintaaan banding perkara yang tidak dapat dibanding atau permintaan banding yang diajukan setelah tenggang waktu yang ditentukan berakhir. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 234 Cukup jelas. Pasal 235 Cukup jelas. Pasal 236 Ayat (1) Maksud pemberian batas waktu empat belas hari ialah agar perkara banding tersebut tidak tertumpuk di pengadilan negeri dan segera diteruskan ke pengadilan tinggi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 237 Cukup jelas. Pasal 238 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Apabila dalam perkara pidana terdakwa menurut undang-undang dapat ditahan, maka sejak permintaan banding diajukan, pengadilan tinggi yang menentukan ditahan atau tidaknya. Jika penahanan
yang dikenakan kepada pembanding mencapai jangka waktu yang sama dengan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri kepadanya, ia harus dibebaskan seketika itu.
<!-- formula-not-decoded -->
<!-- formula-not-decoded -->
PENJELASAN
Pasal 239

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 240

Perbaikan pemeriksaan dalam hal ada kelalaian dilakukan dalam penerapan hukum acara harus sendiri oleh pengadilan negeri yang bersangkutan.
<!-- formula-not-decoded -->
PENJELASAN
Pasal 241

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 242

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 243

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 244

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 245

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 246

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 247

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 248

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 249

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 250

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 251

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 252

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 253

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 254

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 255

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 256

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 257

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 258

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 259

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 260

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 261

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 262

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 263

Pasal ini memuat alasan secara limitatif untuk dapat dipergunakan meminta peninjauan kembali suatu putus" perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
PENJELASAN
Pasal 264

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 265

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 266

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 267

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 268

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 269

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 270

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 271

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 272

Ketentuan yang dimaksud dalam pasal ini ialah bahwa pidana yang dijatuhkan berturut-turut itu ditetapkan untuk dijalani oleh terpidana berturut-turut secara berkesinambungan di antara menjalani pidana yang satu dengan yang
PENJELASAN
Pasal 273

<!-- formula-not-decoded -->
Cukup jelas.
Jangka waktu tiga bulan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memperhatikan hal yang tidak mungkin diatasi pengaturannya dalam waktu singkat.
Perpanjangan waktu sebagaimana tersebut pada ayat ini tetap dijaga agar pelaksanaan lelang itu tidak tertunda.
PENJELASAN
Pasal 274

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 275

Karena terdakwa dalam hal yang dimaksud dalam pasal ini bersama-sama dijatuhi pidana karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam satu perkara, maka wajar bilamana biaya perkara dan atau ganti kerugian ditanggung bersama secara berimbang.
PENJELASAN
Pasal 276

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 277

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 278

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 279

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 280

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 281

Informasi yang dimaksud dalam pasal ini dituangkan dalam bentuk yang telah ditentukan.
PENJELASAN
Pasal 282

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 283

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 284

Cukup jelas.
- b. Yang dimaksud dengan "ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undangundang tertentu" ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain :
- a. Yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan.
1. Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955);
2. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-undang Nomor 3 tahun 1971); dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
PENJELASAN
Pasal 285

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini disingkat "K.U.H A.P."
PENJELASAN
Pasal 286

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 3209