PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang STANDAR PBLAYANAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KECAMATAN
Berlaku: 6 Tahun 1995
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan pengembangan usahanya;
- b. bahwa usaha mikro dan kecil perlu diberikan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah Kota Kendari dan/atau lembaga lainnya untuk penguatan ekonomi daerah Kota Kendari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Standar Pelayanan pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
2. 7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
5. 9 Peraturan Walikota Kendari Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat di Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 37).
MEMUTUSKAN
PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG STANDAR KECAMATAN
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan
1. Kota adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Camat adalah Camat di Kota Kendari
5. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
6. 7 Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
7. Usaha Kecil adalah Usaha Ekonomi Produktif yang berdiri sendiri; yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro kecil dan menengah.
8. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam
9. 9 Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro dan kecil dilokasi yang telah ditetapkan.
10. Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro dan kecil yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.
BAB II - RUANG LINGKUP , PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi pengaturan standar pelayanan pemberian IUMK bagi PUMK adalah
- 2 Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang berlokasi di wilayah atau area yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kendari sebagai lokasi untuk Usaha Mikro dan Kecil;
1. Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang memiliki kekayaan bersih paling banyak usaha atau memiliki nilai penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,Rp.
- 3 Usaha Mikro yang aktivitas usahanya berkeliling (mobile);
- Usaha Rumahan selama tidak merubah seluruh atau sebagian besar tempat tinggal menjadi lokasi usaha;
- dan Kecil yang belum memiliki Surat Izin Tempat Usaha/izin ganguan (SITU/HO);
5. Usaha Mikro dan Kecil yang berlokasi di Kota Kendari dan memenuhi kriteria atau ruang lingkup IUMK;
- 7 Usaha Mikro dan Kecil yang sudah habis masa berlaku izin usaha yang telah dikeluarkan sebelumnya.
BAB II - RUANG LINGKUP , PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 3

Prinsip Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah
- 2 Terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil;
- 1 Prosedur sederhana, mudah dan cepat;
3. Kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.
Tujuan standar pelayanan pemberian IUMK adalah
2. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
2. 1 Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
3. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan;
4. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.
BAB II - PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK diwilayahnya melalui Kelurahan;
- (2) Pendataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
3. Identitas pelaku usaha mikro dan kecil;
4. C Jenis tempat usaha;
5. b Lokasi pelaku usaha mikro dan kecil yang berada di wilayah kecamatan;
- d. Bidang usaha;
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, kemananan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah. pada
8. e Besarnya modal usaha.
BAB II - PELAKSANAAN
Pasal 6

- (1) PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat;
- (3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi
- (2) PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat;
- a. Permohonan IUMK;
- b. Pemeriksaan permohonan IUMK;
6. Pemberian IUMK; dan
- d. Pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.
BAB II - PELAKSANAAN
Pasal 7

- (1) PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (3) huruf a kepada Camat. ayat
2. surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
- (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut ayat
- b. kartu tanda penduduk;
- d. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
6. kartu keluarga;
7. e mengisi formulir yang memuat tentang:
- 1) Nama;
- 2) Nomor KTP;
- 3) Nomor telepon:
- 4) Alamat;
- 5) Kegiatan usaha;
- 6) Sarana usaha yang digunakan;
14. Jumlah modal usaha\_
BAB II - PELAKSANAAN
Pasal 8

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK;
- (2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan enjadi dasar
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi;
4. Pengemlalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.
BAB II - PELAKSANAAN
Pasal 9

- (1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar;
- (3) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan retribusi, dan/atau pungutan lainnya. biaya,
- (2) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima lengkap dan benar;
BAB II - PELAKSANAAN
Pasal 10

- (1) Bentuk naskah satu lembar sebagaimana dimaksud (1) mencakup hal-hal sebagai berikut ayat
- b. Nama izin;
3. surat; Kop
- c. Nomor surat;
- d. Dasar hukum;
- e. Detail permohonan, terdiri dari:
- 1) Nama;
- 2) Nomor KTP;
- 3) Nama usaha;
- 4) Alamat;
- 6) NPWP;
- 5) Nomor telepon;
- f. Tanda tangan Camat.
- (2) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik. pada ayat
BAB II - PELAKSANAAN
Pasal 11

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d.
- (2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku. ayat
BAB II - PELAKSANAAN
Pasal 12

PUMK mempunyai hak antara lain
- 2 Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
1. Melakukan kegiatan usaha;
- 3 Mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah Kota Kendari dan/atau lembaga lainnya;
4. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non bank
BAB II - PELAKSANAAN
Pasal 13

PUMK mempunyai kewajiban antara lain
- 2 Mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK;
- 1 Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
BAB II - PELAKSANAAN
Pasal 14

PUMK dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut
2. PUMK yang kegiatan usahanya undangan.
2. 1 Memperdagangkan barang dan /atau jasa ilegal.
BAB III - MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 15

- 1) Walikota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK diwilayahnya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila diperlukan. pada
BAB III - MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 16

- (1) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Walikota Kendari.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Gubernur.
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan IUMK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud (1) dilakukan melalui ayat pada
- a. Koordinasi dengan kementerian terkait
4. C Monitoring dan evaluasi.
5. b: Sosialisasi
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK.
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan meliputi
- 1 Pendataan;
3. Penguatan kelembagaan;
2. Pasilitasi akses permodalan;
- 4 Pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis;
- 5.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.
Ditetapkan di Kendari pada tanggal 20 - ( - 2016
WALIKOTA KENDARI,
H. ASRUN p
Diundangkan di Kendari pada tanggal 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI
ALAMSYAH LOTUNANI
BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2016 NOMOR
7
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KENDARII
NOMOR
TAHUN 2016
TANGGAL
20
2016
ALUR PELAYANAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KECAMATAN
| | | | ALUR PELAYANAN | ALUR PELAYANAN | ALUR PELAYANAN | ALUR PELAYANAN | ALUR PELAYANAN | ALUR PELAYANAN |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|
| NO | URAIAN KBGLATAN | PEMOHONT | PETUGAS | KEPALA SEKSI | OPERATOR KOMPUTER | SEKRETARIS KECAMATAN | CAMAT | WAKTO |
| | Pemohon/ PUMK mendaftarkan surat permohonan ke PetugasiLoket | DAFTAR | | | | | | |
| 2 | [Petugas Loket Mencacat nomor pendaftaran berkas Memberikan resi pendaftaran memeriksalkelengkapan persyaratan Berkas TIDAK LENGKAP dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi Berkas LENGKAP dilanjutkan ke Kepala' Seksi selaku pengolah [menginformasikan kepada pemohon jadwal verifikasi lapangan (bila diperlukan) | | | | | | | |
| | [Kepala Seksi Melekukan verifikasi lapangan Memproses penerbitan IUMK | | | dpeslukan) | | | | |
| | [Operator Komputer Mecetak Izin Usaha Mikro Kecil | | | | | | | Pemrosesan diselesaikan dalam waktu |
| 5 | Kepala Seksi Mengoreksi dan memaraf IUMK Meneruskan ke SEKCAM | | | ~Penerbitan Draf IUMK | | | | (satu) harl |
| | SEKCAM Mengoreksi dan memaraf IUMK Meneruskan ke CAMAT | | | | | Padf | | |
| | [CAMAT menandatangani IUMK | | | | | | Peneblta | |
| 8 | Kepala Seksi memberi nomor IUMK dan menyerahkan ke petugas loket, mendokumentasikan bukti pemrosesan (ansip) (~Petugas loket menyerahkan ke pemohon disertai bukti penyerahan IUMK | Kaqu [UMK | | | Pënomoran Äršlp | | | |
WALIKOTA KENDAHI
H. ASRUN N