Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN IBADAH HAJI
Berlaku: 13 Tahun 2008
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR :
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN IBADAH HAJI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pasal 16 (3), Pasal 18 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji. ayat perlu
1
N/A
Pasal 18

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara
BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR :
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN IBADAH HAJI
BUPATI LUWU,
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjut disebut SKPD adalah Instansi Lingkup Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan haji.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi Pembinaan, Pelayanan dan Perlindungan Jemaah Haji di Tanah Air dan Arab Saudi.
9. Biaya Transportasi Haji adalah sejumlah dana yang dipergunakan untuk membiayai pengangkutan dalam rangka pemberangkatan dan pemulangan haji.
10. Biaya Operasional adalah segala biaya kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka menunjang terlaksananya pelayanan pemberangkatan dan pemulangan haji.
11. Jemaah Haji adalah Jemaah Kabupaten Luwu yang sedang atau sudah selesai menunaikan Ibadah Haji.
12. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah Petugas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk Memberikan pelayanan kepada Jemaah Haji di Kloter.
13. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah Petugas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk Memberikan pelayanan kepada Jemaah Haji di Kloter.
14. Embarkasi adalah Tempat Pemberangkatan Jemaah Haji dari Tanah air menuju ke Luar Negeri (Arab Saudi).
15. Debarkasi adalah Tempat Pemulangan Jemaah Haji dari Luar Negeri (Arab Saudi) menuju Tanah Air.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kelancaran, ketertiban, kemudahan, dan pembiayaan transportasi Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi, dan dari Debarkasi ke Daerah Asal dalam rangka untuk menjalankan ibadah haji.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. penyelenggara ibadah haji.
- b. biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal.
BAB IV - PENYELENGGARA IBADAH HAJI
Pasal 4

- (1) Bupati selaku koordinator Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) menunjuk SKPD terkait sebagai Panitia Penyelenggara Ibadah Haji.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama dan unsur terkait lainnya.
- (3) SKPD terkait yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama dalam merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.
Bagian Kedua Petugas Ibadah Haji
BAB IV - PENYELENGGARA IBADAH HAJI
Pasal 5

- (1) Bupati mengangkat Petugas yang menyertai Jemaah Haji yang akan berangkat ke Arab Saudi.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari TPHD dan TKHD.
- (3) Ketentuan pengangkatan Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PENYELENGGARA IBADAH HAJI
Pasal 6

- (1) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) melakukan seleksi Calon Petugas Haji Daerah yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan ke Gubernur untuk memperoleh Porsi Tahun keberangkatan.
BAB V - SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 7

- (1) Biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan Debarkasi ke Daerah Asal dibebankan pada APBD yang dikelola oleh SKPD terkait.
- (2) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) menyediakan transportasi dan konsumsi saat keberangkatan dan kepulangan Jemaah haji tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji serta pemberian pelayanan bagi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (Tiga) Bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.
Ditetapkan di pada tanggal 29 Juli 2015 Belopa
Diundangkan di Belopa pada tanggal 31 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2015 NOMOR 7 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU , PROVINSI SULAWESI SELATAN 7/2015
Ranpde
Diundangkan di Belopa pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU
SYAIFUL ALAM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2015 NOMOR NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI SULAWESI SELATAN :
Lenovoputih / E / Proses 4 Ranperda
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.
Ditetapkan di Belopa pada tanggal
BUPATI LUWU
A. MUDZAKKAR
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1), (2) dan (3) Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1), (2) dan (3) Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Pasal 7 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas
```
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR