PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 7 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 7 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang :
- a. bahwa pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan aspek sosial politis, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban serta dengan meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, perlu dilakukan pembentukan desa baru di Kecamatan Siulak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Baru Sungai Pegeh, Desa Bendar Sedap, Desa Plak Naneh, Desa Padang Jantung, Desa Koto Lua, Desa Pelak Gedang, Desa Demong Sakti dan Desa Pasar Senen di Kecamatan Siulak;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisai, dan Tata Kerja Perangkat Daeah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisai, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 13);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA BARU SUNGAI PEGEH, DESA BENDAR SEDAP, DESA PLAK NANEH, DESA PADANG JANTUNG, DESA KOTO LUA, DESA PELAK GEDANG, DESA DEMONG SAKTI DAN DESA PASAR SENEN DI KECAMATAN SIULAK.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kerinci.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersanding, atau pemekaran dari suatu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
BAB II - PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH DAN BATAS WILAYAH Bagian Kesatu Pembentukan
Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Desa Baru Sungai Pegeh, Desa Agung Raya, Desa Koto Tinggi, Desa Pugo Siulak Kecil, Desa Koto Dua Mukai Hilir, Desa Pelak Gedang, Desa Maro Jaya dan Desa Pasar Senen di Kecamatan Siulak.
Bagian Kedua Cakupan Wilayah
BAB II - PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH DAN BATAS WILAYAH Bagian Kesatu Pembentukan
Pasal 3

- (1) Desa Baru Sungai Pegeh dengan jumlah penduduk 1.015 Jiwa (363 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Sungai Pegeh yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Sungai Lebuh.
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Koto Kapeh.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Bukit Barisan.
- d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Sungai Pegeh.
- (2) Desa Bendar Sedap dengan jumlah penduduk 764 Jiwa (257 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Dusun Dalam yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Dusun Dalam.
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Siulak Gedang.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Siulak Kecil.
- d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Siulak Gedang.
- (3) Desa Pelak Naneh dengan jumlah penduduk 735 Jiwa (262 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Koto Tengah yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Koto Tengah.
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Siulak Kecil.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Sungai Gelampeh, Tanjung Genting
- d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Siulak Gedang.
- (4) Desa Padang Jantung dengan jumlah penduduk 853 Jiwa (307 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Siulak Kecil Mudik yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Koto Aro
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Dusun Baru Semurup.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Air Terjun.
- d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Siulak Kecil Mudik.
- (5) Desa Koto Lua dengan jumlah penduduk 741 Jiwa (268 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Mukai Hilir yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Mukai Tengah.
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Persawahan/dusun Lamo Semurup.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Mukai Seberang.
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mukai Hilir.
- (6) Desa Pelak Gedang dengan jumlah penduduk 633 Jiwa (203 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Sungai Lebuh yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Koto Lebuh Tinggi, Danau Tinggi.
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Sungai Lebuh.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Siulak Tenang, Sungai Batu Gantih.
- d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Sungai Pegeh.
- (7) Desa Demong Sakti dengan jumlah penduduk 1.009Jiwa (315 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Dusun Baru Siulak yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Pasar Senen.
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Siulak Panjang.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Koto Aro/Koto Tengah.
- d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Dusun Baru Siulak.
- (8) Desa Pasar Senen dengan jumlah penduduk 605 Jiwa (209 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Dusun Baru Siulak yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Koto Rendah.
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Dusun Baru Siulak dan Desa Demong Sakti.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Koto Aro.
- d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Senimpik.
Bagian Ketiga Luas Wilayah dan Batas Desa
BAB II - PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH DAN BATAS WILAYAH Bagian Kesatu Pembentukan
Pasal 4

- (1) Batas desa dan Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) secara definitif akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penegasan batas desa secara pasti dilapangan ditetapkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak diresmikannya desa yang baru dibentuk.
BAB III - PEMERINTAHAN DESA
Pasal 5

- (1) Urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Peresmian Desa dan Pelantikan Penjabat Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Camat dan/atau staf Camat yang ditunjuk oleh Bupati dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serta menunjuk dan mengangkat Perangkat Desa.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Sebelum Pemerintah Desa yang baru dibentuk menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, semua peraturan desa dan peraturan kepala desa asal sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang baru dibentuk.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.
Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal April 2012
BUPATI KERINCI, dto
H. MURASMAN
Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal April 2012
SEKRETARIS DAERAH KERINCI,
H. DASRA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2012 NOMOR 7
N/A
Preamble

Menimbang:
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 31..f TAHUN 2013 TENT ANG
PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
a.
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat ( 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dijelaskan lnvestasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya,dan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang dinyatakan maksud dilakukannya penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang adalah untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum guna meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan perusahaan dan mendorong peningkatan pelayanan air min um, pertumbuhan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, dan dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta kepastian hukum dalam penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada Perusahaan Daerah Air Minum, maka perlu diatur penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Ka bu paten Sin tang Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa untuk rnelaksanakan maksuc.l tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sin tang;
Mengingat 1.
Undang-Undang Nornor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang ...
� n:iR5
- 2 · Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan � aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 omor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye � enggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi. Kolus1 Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RepubEk Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran · Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tanun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- l l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undnngan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, ·,·ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 teritang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah · Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peratu\_ran Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemenntah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Presiden � omor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Ba � ang/Ja � a Pemermtah sebagaimana telah diubah beberapa kah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012);
- 21.Peraturan Menteri Dal � m Nege � Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan mvestasi Pemerintah Daerah· '
22.Peraturan ...
Menetapkan
22.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 1 � Tahun 1981 ten tang Pendirian Perusahaan Daerah Air Mmum (Lembaran Daerah Tingkat II Sintang Tahun 1981 Nomor 7 Seri D Nomor 6);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Sir.tang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraruran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 [Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
- 24.Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor l , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
- 25.Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor lOj;
28.Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penarnbahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 2,Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- Dalam Peraturan Bupati ini . 1. Daerah adalah K b yang d1maksud dengan a upaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adal . penyelenggaraan p . ah Bupau dan Perangkat Daerah sebagai unsur emenntah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Peraturan Bupati Sintang d I buat oleh Bupati Sintang. a a ah Peraturan Perundang-Undangan yang di
5. Anggaran Pendapatan d 8 I . . . sebut APBD ct, 1 h an e anja Daerah Kabupaten Smtang selanjutnya di diteta k d a a a Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang P an engan Peraturan Daerah.
6. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang .milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang d ipiaahka n untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah kepada badan usaha milik daerah.
7. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang, merupakan Sadan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
8. Direksi adalah Organ Perusahaan yang bertugas melaksanakan pengurusan perusahaan serta mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan.
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaa.n Daerah Air Minum Sintang.
10. Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraruran terrulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwe nang dan mengikat secara um urn.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- ( u Maksud diaturnya penggunuan dana penyertaan modal Pernerintah Duerah adalah dalam rangka mcmberikan acuan guna pengendalian, pembinaan dan pengawasan, untuk memenuhi Kebutuhan biaya operasional, dan memperkuat struktur permodalan guna meningkaikan kinerja dan pengembangan perusahaan.
- (2) Tujuan diaturnya penggunaan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah mendorong terwujudnya pen.ngkatan pelayanan air minum, pertumbuhan perekonomian daerah, rneniugkatkan Pendapatan Asli daerah, meningkatkan kualitas jasa pelayanan bagi pemenuhan Kebutuhan air minum yang memenuhi standar kesehatan serta terselenggaran a Kemanfaatan umum bagi masyarakat Kabupaten Sintang.
BAB Ill - PELAKSANMN PENGGUNMN DANA PENYERTMN MODAL
Pasal 4

Penyertaan modal Pernerintah Kabupaten Sintang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang merupakan penyisihan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013, ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - ALOKASI PENGGUNMN DANA PE"."{YEF&lt;.TMN MODAL
Pasal 5

- (1) Alokasi penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013, dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. Pembayaran pinjaman kepada BPKAD Kabupaten Sintang;
- b. Pembelian Bahan Bakar (Solar);
- c. Pembayaran Rekening Listrik;
- d. Pembelian Bahan Kimia;
- e. Pembayaran tagihan Spare Part;
- f. Pembayaran tagihan Peralatan dan Bahan lnstalasi air;
- g. Pembelian Pompa;
- h. Pengadaan Kendaraan Operasional;
- i. Biaya sarana penunjang pada Bagian Teknik.
- (2) Alokasi penggunaan Dana Penyertaan Modal Pernerintah Kabupaten Sintang Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengaturan penggunaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati. ini.
BAB IV - ALOKASI PENGGUNMN DANA PE"."{YEF&lt;.TMN MODAL
Pasal 6

- (1) Pada s\_aat Peraturan Bupati ini belum berlaku, maka segala penggunaan dana dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal rnengenai pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan mekanisme pertanggungiawaban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan yang berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

·
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal 'd'-f 'JvJ&gt;..J
J 2013
UPATI SINTANG,
f-\_---
r 'yMILTON CROSBY
Diundangkan di Sintang
2013
pada tanggal � y j VJ\i ,
AERAH KABUPATEN SINTANG,
1
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR f � /
r
LAMPI RAN
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
2013.
TANGGAL
TAHUN
TENTANG
2013.
: � '-f Civ...,,
: ; '"f
PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KEPADA PER'USAHAA1' DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013.
ALOKASI PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SINTANG TAHUN 2013
IIVLAlf
Uralan...
| 110. | URAIAII | JAIIUARJ | FEBRUAIU | lilARET | APRIL | IIEI | JUIII | JUU | AGUS'JVB | BEPTEIIOIBR | OKTOIIER IIOVBMJIER | TOTAL |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| I | Hutang Dengan Suplayer CV. Universal Prima Mandiri | | | | | | | | ll2.57J.415 | | | ll2.571.415 |
| 2 | Hutang Water Meter Dengan lnkop Perpamsi | | | | | | | | 161.700.000 | | | 161.700.000 |
| 3 | Hutang BBM Solar Dengan PT.Wahanapatra (Maret dan Aoril) | | | | | | | | 141.526.000 | | | 141.526.000 |
| 4 | Hutang Bahan l(jmia Ocngan Suplayer CV.Anugrah Makmur ?Prkasa | | | | | | | | 65.929.380 | | | 65.929.380 |
| 5 | Pembayaran BBM Solar (November 2012) | | | 70.373.226 | | | | | | | | 70.373.226 |
| 6 | Hutang Operasicnal Kepada Pemerintah IBPKADI | | | | | | | | 241.295.000 | | | :41.295.000 |
| 7 | Pcmbayeran Llstrik Tenaga Pembangkit (Sep- Okt 121 | | | 109.556.000 | | | | | | | | 109.556.000 |
| 8 | Pcmbchan BBM Solar | 143.079.321 | 75.044.200 | | 30.600.000 | 54.580.000 | 63.235.000 | 58.679.200 | 89.869.676 | 89.869.676 | 89.869.676 | 784.696.425 |
| 9 | Rekening Listrik Tenaga Pcmbangkit | | 73. I 14.800 | 63.908.400 | 74.491.140 | 73.709.100 | 75.490.740 | 75.317.740 | 62.800.800 79.200.000 | 79.200.000 | 79.200.000 | 815.632.720 |
| 10 | Pembayaran Bahan Kimia lagus s/d Okt 121 | | | 43.560.000 | | | | | | | | 43.560.000 |
| II | Pcmbayaran Bahan lnstalaai (Agus s/d Okt 12) | | | 23.437165 | | | | | | | | 23.437165 |
| 12 | Pembettan 2 Unit Horsing Bcanne. Pump | | 40.315.486 | | | | | | | | | 40.315.486 . ' |
| 13 | Pembelian 1 Set Kopling Birnana | | 21.424.368 | | | | | | | | | 2 I. 'It, . 368 -s--, |
..J
,\_,
'
t: /
| | URAIAlf | ""'-"" | ""'-"" | ""'-"" | ""'-"" | ""'-"" | ""'-"" | ""'-"" | ""'-"" | ""'-"" | ""'-"" | ""'-"" | ""'-"" | ""'-"" |
|------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | JAJfUAltl l"IUIRUA.IU | lilARCT | | APRJl. | IIICI | .1\1111 | JULI | AGO a TU a | aSPTDDl&a | OK.TOBU. | | ' DU__ , | 1 'lorAL |
| 14 | � mbe'l.ian Pompa Eba.ra Disuibusi PDAM Sintang | | | | | | 18.172.000 | | | | | ·--- | | 18.172.000 |
| 15 | Pl-mbclian Pompa Ebara + Panel PDAM &pauk | | | | | 55.437.760 | | | | | | | | 55.437.760 |
| 16 | Pembclian Pompa Ebara + Panel PDAM KKl | | | | | | 59.582.880 | | | | | | | 59.582.880 |
| 17 | Pembelian Oibol Join Flanged Spigot | | | | | 2.197.440 | | | | | | | | 2.197.440 |
| 18 | A!mbayaran Bahan Kimia | 25.107.500 12.886.500 | | | | | | 15.642.000 | 15.642.000 | 15.642.000 | 15.642.000 | | 15.642.000 | 116.204.000 |
| 19 | Pembayaran Bahan Instalasi | 374.000 | | | | | | | | | | | | 374.000 |
| 20 | Pembelian Pompa Intake Sin tang | | | | | | | 32.252.640 | | | | | | 32.252.640 |
| 21 | Pcngadaan MobiJ Operasional | | | | | | | | 360.000.000 | | | | | 360.000.000 |
| 22 | Biaya Perbaikan I Pember-sihan Filter SPL BAninl! | 15.000.000 | 5.000.000 | | 15.000.000 | 15.000.000 | | | | 15.000.000 | | | | 75.000.000 |
| 23 | Pcmasangan Billing Si&tem | | | | | | | | | | 86.000.000 | | | 86.000.000 |
| 24• | Pcmbayaran Bahan Kimia [November dan Descmber 20121 | | | | 21.780.000 | | | | | | | | | 21.780.000 |
| :t � | Sarans Penunjang Teknik | | | | | | | | | 40.982.095 | | | | 40.982.095 |
| | TOTAL | 183.560.821 222. 785.354 | 325.834.791 | 74.491.140 | 14 | I.t'89.100 | 280.460.820 | 138.552.740 | 169.374.640 | 1.282.733.471 | 311.693.771 | 184.711.676 | 184.711.676 | 3.500.000.000 |
\'
/
/
VMILTON CROSBY
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha koperasi di Kabupaten Bima agar dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan
- b. bahwa untuk terarahnya dan tertib administrasi penyaluran dana bergulir untuk pengembangan usaha koperasi di Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan petunjuk tekhnis pengelolaannya;
anggotanya, perlu didukung dengan pemberian dana bergulir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Tekhnis Pengelolaan Dana Bergulir untuk Pengembangan Usaha Koperasi di Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017;
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4654);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
19. Peraturan Bupati Bima Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Pemerintah Kabupaten Bima;
20. Peraturan Bupati Bima Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
BAB II - TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2
Pasal 3

Sasaran Pembiayaan Dana Bergulir bagi Koperasi adalah untuk:
- b. mengurangi ketergantungan pinjaman pada pihak ketiga dan perbankan; dan
- a. terpenuhinya kebutuhan Modal untuk para anggota Koperasi;
- c. berkembangnya usaha Koperasi.
BAB III - BENTUK DANA BERGULIR
Pasal 4

BENTUK DANA BERGULIR
- (1) Bentuk dana bergulir adalah berupa uang.
- (2) Dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pinjaman dari pemerintah daerah diberikan kepada Koperasi.
BAB IV - SUMBER DAN BESARNYA DANA BERGULIR
Pasal 5

SUMBER DAN BESARNYA DANA BERGULIR
- (1) Dana Bergulir bersumber dari pemerintah daerah melalui Dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah untuk Tahun Anggaran 2017.
- (3) Pinjaman Dana Bergulir kepada Koperasi dapat diberikan paling banyak sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Besarnya Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
BAB VI - VERIFIKASI, SELEKSI DAN PENETAPAN PENERIMA
Pasal 7

- (1) Untuk menilai kelayakan Koperasi peserta penerima Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Kepala Dinas membentuk Tim Verifikasi dan Seleksi.
- (3) Penetapan Koperasi penerima Dana Bergulir ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Verifikasi dan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB VII - TATA CARA PENCAIRAN DAN PENGEMBALIAN DANA
Pasal 8

Tata Cara Pencairan Dana Bergulir untuk Koperasi sebagai berikut:
- b. Koperasi peserta penerima Dana Bergulir wajib membuka rekening tabungan atas nama koperasi yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara;
- a. Koperasi peserta penerima Dana Bergulir mengajukan permohonan pencairan dana kepada kepala Dinas dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan pinjaman;
- c. Dinas mengajukan permintaan pencairan kepada Bupati Bima melalui Kepala BPPKAD sejumlah dana untuk koperasi yang telah ditetapkan sebagai penerima dana bergulir setelah penandatanganan perjanjian pinjaman antara Dinas dengan Koperasi serta penandatanganan kwitansi tanda terima uang oleh ketua dan bendahara koperasi;
- e. Koperasi penerima Dana Bergulir mencairkan dananya pada bank yang tertuang dalam SP2D.
- d. Kepala BPPKAD Kabupaten Bima menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) LS pada Koperasi penerima dana bergulir ; dan
Bagian Kedua
BAB VII - TATA CARA PENCAIRAN DAN PENGEMBALIAN DANA
Pasal 9

Pengembalian Dana
- (1) Koperasi peserta penerima Dana Bergulir wajib mengembalikan pinjaman baik pokok maupun jasa setiap bulan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun.
- (3) Jasa pinjaman yang diterima dari Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dibebankan sebesar 7 % (tujuh persen) per tahun.
- (2) Pengembalian pinjaman beserta jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai diangsur setelah penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir bagi Koperasi.
BAB X - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.
Ditetapkan di
: Bima
pada tanggal
: 11 April 2017
BUPATI BIMA,
Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI
Diundangkan di
: Bima
Pada tanggal
: 11 April 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,
Drs. H. M. TAUFIK HAK, M.Si NIP. 196312311987021049
BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2017 NOMOR 392