PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 5 Tahun 2015
Tentang DESA
Berlaku: 5 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa setelah diundangkannya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu melakukan penataan kembali terhadap beberapa peraturan daerah Kabupaten Bantaeng yang berkaitan dengan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa.
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1988 Nomor 5) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
4. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG dan
BUPATI BANTAENG
MEMUTUSKAN
:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
8. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa ;
12. Penduduk Desa setempat adalah penduduk Desa yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk Desa bersangkutan.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
BAB II - RUANG LINGKUP PENGATURAN DAN TUJUAN
Pasal 2

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
- c. peraturan di Desa
- d. keuangan dan Aset Desa
- e. badan Permusyawaratan Desa;
- f. badan Usaha Milik Desa
- g. kerja Sama Desa
- h. pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
- i. lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
BAB II - RUANG LINGKUP PENGATURAN DAN TUJUAN
Pasal 3

Pengaturan Desa bertujuan :
- a. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka Pengembangan Potensi dan Aset Daerah;
- b. mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab;
- c. memperkuat masyarakat Desa sebagai Subjek Pembangunan.
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 4

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 5

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :
- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektifitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman;
- k. partisipatif.
Bagian Kesatu
Penataan Desa
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
- a. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa
- c. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- d. meningkatkan daya saing Desa.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pembentukan Desa;
- b. penghapusan Desa;
- c. penggabungan Desa
- d. perubahan status;
- e. penetapan Desa.
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 7

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 8

Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dapat dilakukan karena terjadi bencana alam dan atau kepentingan program nasional yang strategis.
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 9

Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dapat dilakukan apabila dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 10

Perubahan Status Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 11

Penetapan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e adalah pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan / atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan atau sebaliknya dari Kelurahan menjadi Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah dievaluasi dan mendapatkan persetujuan Gubernur.
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 12

Evaluasi dan persetujuan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan / atau perubahan status Desa sebelum ditetapkan oleh Bupati dilakukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Kewenangan Desa
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 13

Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat.
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 14

Kewenangan Desa meliputi :
- a. kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- b. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- c. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 15

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diatur dan diurus oleh Desa paling sedikit terdiri atas a. penataan sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 16

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diatur dan diurus oleh Desa paling sedikit terdiri atas:
- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar Desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 17

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dan d diatur dan diurus oleh Desa.
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 18

Penugasan dari Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan disertai biaya.
Bagian Ketiga Pemerintah Desa
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 19

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa.
Paragraf 1 Kepala Desa
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 20

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa berwenang:
- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. menetapkan peraturan desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat desa;
- g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
- c. mengajukan penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. memelihara kesejahteraan dan ketertiban masyarakat desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Desa wajib:
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan desa setiap akhir tahun anggaran.
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 22

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 23

Kepala Desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemulihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertangjawabkan.
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 24

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
Paragraf 2 Perangkat Desa
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 25

- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
- a. sekretariat desa;
- b. pelaksana kewilayahan;
- c. pelaksana teknis.
- (2) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari sekretaris desa dibantu staf urusan
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 26

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan :
- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- (2) perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 di atas diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa.
- (4) rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa.
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 27

Perangkat Desa dilarang :
- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan / atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan / atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan / atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, menerima uang, barang, dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan / atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang - undangan;
- j. ikut serta dan / atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan / atau pemilihan kepala daerah
- k. melanggar sumpah / janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 60 ( enam puluh ) hari kerja berturut - turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 28

- (1) Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan / atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 29

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. diberhentikan.
- (2) Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati / Keputusan Bupati.
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 31

- (1) Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa ditetapkan dengan peraturan desa
- (2) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
Bagian Keempat Penghasilan Pemerintah Desa
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 32

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dianggarkan dalan APBDesa yang bersumber dari Alokasi dana Desa.
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari APBDesa, memperoleh jaminan kesehatan dan memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati / keputusan Bupati.
Bagian Kelima Musyawarah Desa
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 33

- (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi :
- a. penataan Desa;
- b. perencanaan Desa;
- c. kerja sama Desa;
- d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
- e. pembentukan BUM Des;
- f. penambahan dan pelepasan Aset Desa;
- g. kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimasud pada ayat (1) dibiayai dari APBDesa.
Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Desa Dan Masyarakat Desa
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 34

- (1) Desa berhak :
- a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa;
- c. mendapatkan sumber pendapatan.
- (2) Desa berkewajiban :
- a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan NKR;
- b. meningkatkan kualitas kehidupkan masyarakat Desa;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa;
- e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa
BAB III - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 35

- (1) Masyarakat desa berhak :
- a. meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa;
- d. memilih, dipilih dan / atau ditetapkan menjadi :
1. kepala desa;
2. perangkat desa;
3. anggota BPD;
4. anggota lembaga kemasyarakatan di desa.
- (2) Masyarakat Desa berkewajiban :
- a. membangun diri dan memelihara lingkungan desa;
- b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik;
- c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tentram di desa;
- d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan dan kegotongroyongan di desa;
- e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 36

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten Bantaeng.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu enam tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 37

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.
- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 39

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang bersifat mandiri dan tidak memihak yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil minimal 5 (lima) orang dan maksimal 9 (Sembilan) orang.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 40

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 susunan keanggotaannya sebagai berikut :
- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil Ketua merangkap anggota ;
- c. sekretaris merangkap sebagai anggota;
- d. bendahara merangkap anggota;
- e. beberapa orang anggota (sesuai kebutuhan) dipilih melalui Rapat BPD.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 41

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 mempunyai tugas :
- a. menerima pendaftaran bakal calon.
- b. melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- c. menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon.
- d. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon.
- e. melaksanakan ujian saringan bakal calon untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih.
- f. mengajukan rencana biaya pemilihan.
- g. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- h. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilh.
- i. menetapkan tata tertib kampanye.
- j. menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara.
- k. melakukan undian nomor urut calon yang berhak dipilih.
- l. menetapkan pencabutan status calon yang berhak dipilih, berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye.
- m. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan.
- n. melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih/ melaksanakan pemungutan suara
- o. membuat berita acara pemilihan.
- p. menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan.
- q. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 42

Setiap penduduk desa yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan mempunyai hak untuk memilih dan dipilih untuk menjadi Kepala Desa.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 43

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 44

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
Bagian Kedua Pencalonan Kepala Desa
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 45

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undangundang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;
- n. tidak sebagai anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- o. Bagi PNS yang ikut mencalonkan diri harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 46

- (1) Penetapan bakal calon dilakukan setelah dilaksanakan penjaringan dan penyaringan oleh panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas menyampaikan hasil penyaringan kepada BPD.
- (3) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri kecuali berhalangan tetap dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat terbuka.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 47

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Kampanye merupakan kesempatan pertama bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (4) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan.
- (5) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilh nomor urut calon yang berhak dipilih dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (6) Pemasangan foto calon yang berhak dipilih hanya dibenarkan dipasang dalam wilayah desa bersangkutan serta dilakukan pada siang hari.
- (7) Kampanye para calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan melakukan pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (8) Panitia pemilihan memberikan tindakan terhadap calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pemberhentian pelaksanaan kampanye
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 48

Setiap calon Kepala Desa wajib :
- a. Mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia.
- b. Hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak yang bersangkutan dapat mewakilkan dengan foto.
- c. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan.
- d. Berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintah serta pembangunan.
Bagian Ketiga Pemungutan Suara
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 49

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaaan kosong dan ditutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang telah dibubuhi cap atau stempel panitia.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh ketua panitia
- (3) Dalam hal pemungutan suara melalui e-voting maka sebelum pemungutan suara tim teknis e-voting telah menjamin kerahasiaan dan keamanannya serta memperlihatkan kepada calon, saksi dan masyarakat umum
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 50

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, berjalan jujur dan adil
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan dengan menggunakan surat suara dan/atau menggunakan alat eletronik (e-voting)
- (3) Bentuk surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh panitia dengan susunan gambar berdasarkan nomor urut calon
- (4) Pemungutan suara dipimpin ketua panitia pemilihan dan dihadiri oleh BPD, para calon kepala desa, tim fasilitasi kecamatan dan kabupaten
- (5) Pemberian suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia
- (6) Panitia pemilihan kepala desa dapat memberikan pelayanan kepada pemilih tuna netra dan cacat fisik lainnya dalam memberikan suaranya
- (7) Panitia pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara sesuai kondisi desa dengan tidak menutup kemungkinan adanya kesepakatan para calon secara tertulis untuk mengakhiri pelaksanaan pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi waktu yang ditentukan
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 51

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, panitia meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan saksi dalam penghitungan suara, dibuktikan dengan surat mandat dari calon yang bersangkutan
- (2) Penghitungan suara dihadiri seluruh panitia pemilihan, anggota BPD, para calon, tim fasilitasi kecamatan dan kabupaten
- (3) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan dengan menggunakan surat suara setiap lembar surat suara diteliti untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih sah atau tidak sah
- (4) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
- a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
- b. Tidak ditandatangani ketua panitia atau yang mewakili;
- c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
- d. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- e. Memberikan suara lebih dari 1 (satu) calon;
- f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan.
- (5) Setelah perhitungan suara selesai panitia membuat, menandatangani dan membacakan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di depan para calon yang berhak dipilih dan saksi serta menyerahkannya kepada BPD
- (6) Dalam hal pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan alat eletronik (evoting ) , maka penghitungan suara juga menggunakan alat eletronik (evoting )
- (7) Dalam hal terdapat calon dan/atau saksi tidak menandatangani berita acara hasil penghitungan suara , maka hasil penghitungan suara dinyatakan sah.
- (8) Ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan serta menyatakan pemilihan kepala desa sah dan menetapkan calon yang memperoleh suara terbanyak
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 52

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih
- (2) Dalam hal jumlah calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang dengan tempat pemungutan suara hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari)
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan dan penghitungan suara dengan menggunakan sistem evoting diatur dengan peraturan Bupati.
Bagian Keempat Biaya Pemilihan
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan biaya kegiatan pemilihan Kepala Desa dalam APBD, khususnya berkenaan dengan biaya administrasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa ditanggung oleh Pemerintah Desa dan bantuan Pemerintah Daerah serta tidak dibenarkan dibebankan kepada Calon.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan sehemat-hematnya sejak persiapan sampai dengan pelantikan.
- (5) Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diluar ketentuan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kelima
Pelanggaran Kampanye dan Sanksi
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 55

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye dikenai sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
Bagian Keenam
Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 56

- (1) Pengaduan dapat dilaporkan secara Lisan maupun Tertulis kepada Panitia selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara, yang kemudian akan ditindaklanjuti kebenarannya oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Segala laporan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh Panitia dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Apabila Panitia tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas akan dikenakan Sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketujuh
Pengesahan, Penetapan, Pengangkatan dan Pelantikan
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 57

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh panitia pemilihan berdasarkan Berita Acara pemilihan.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (5) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan penetapan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 58

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Desa bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala desa dimaksud adalah sebagai berikut :
' Demi ALLAH (TUHAN), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa sya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UUD 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia'.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 59

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 60

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Bupati.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 61

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan
- (2) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut - turut maupun tidak secara berturut.
Bagian Kedelapan Pemberhentian Kepala Desa
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 62

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
- a. meninggal dunia ;
- b. permintaan sendiri ;
- c. diberhentikan
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru ;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berurut-turut selama 6 (enam) bulan ;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala desa ;
- d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;
- e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa ; dan/atau
- f. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 63

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan / atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 64

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2), setelah melaui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 65

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 66

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai Negeri sipil dari Pemerintah Kabupaten Bantaeng sebagai penjabat kepala desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan kepala desa antar waktu melalui Musyawarah desa paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala desa diberhentikan.
- (2) Kepala desa yang terpilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas kepala desa sampai habis masa jabatan kepala desa yang diberhentikan.
Bagian Kesembilan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 67

- (1) Penjabat Kepala Desa adalah orang yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Camat dari PNS Pemerintah kabupaten Bantaeng.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama sampai dengan dilantiknya Kepala Desa baru yang definitif.
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 68

Tugas, hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa yang definitif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Bagian Kesepuluh
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa
BAB IV - PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 69

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa,dilakukan kegiatan yang meliputi:
1. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
6. penetapan calon kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
6. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
7. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
8. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
9. pelantikan kepala Desa oleh bupati/walikota paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PERATURAN DI DESA
Pasal 70

Dalam membentuk Peraturan di desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :
- a. kejelasan tujuan ;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat ;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan ;
- d. dapat dilaksanakan ;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan ;
- f. kejelasan rumusan ;
- g. keterbukaan.
BAB V - PERATURAN DI DESA
Pasal 71

Jenis peraturan di Desa terdiri atas :
- a. Peraturan Desa ;
- b. Peraturan bersama Kepala Desa ; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.
BAB V - PERATURAN DI DESA
Pasal 72

- (1) Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa , pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 ( dua puluh ) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (6) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 ( dua puluh ) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan.
- (7) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (8) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
- (9) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (10) Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris.
- (11) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.
BAB V - PERATURAN DI DESA
Pasal 73

- (1) Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpaduan kepentingan Desa masing - masing dalam kerja sama antar Desa.
BAB V - PERATURAN DI DESA
Pasal 74

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b adalah peraturan dalam rangka kerjasama antar desa
- (3) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c adalah penjabaran pelaksanakan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
BAB V - PERATURAN DI DESA
Pasal 75

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.
Bagian Kedua
Persiapan dan Pembahasan
BAB V - PERATURAN DI DESA
Pasal 76

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.
BAB V - PERATURAN DI DESA
Pasal 77

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
BAB V - PERATURAN DI DESA
Pasal 78

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD
- (2) Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.
BAB V - PERATURAN DI DESA
Pasal 79

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, organisasi pemerintah desa yang telah disepakati bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk di evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi Peraturan Desa.
BAB V - PERATURAN DI DESA
Pasal 80

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.
Bagian Ketiga Pengesahan dan Penetapan
BAB V - PERATURAN DI DESA
Pasal 81

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
BAB V - PERATURAN DI DESA
Pasal 82

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.
BAB V - PERATURAN DI DESA
Pasal 83

Peraturan Desa wajib mencantumkan waktu penetapan.
BAB V - PERATURAN DI DESA
Pasal 84

- (1) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran desa oleh sekretaris desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut kecuali perdes tentang APBDesa.
Bagian Keempat Penyampaian Peraturan Desa
BAB V - PERATURAN DI DESA
Pasal 85

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Lembaran Desa dan Berita Desa.
- (2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Desa.
BAB V - PERATURAN DI DESA
Pasal 87

Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh pemerintah desa.
BAB VI - KEUANGAN DESA DAN ASET DESA
Pasal 88

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan Keuangan Desa.
BAB VI - KEUANGAN DESA DAN ASET DESA
Pasal 89

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) bersumber dari :
- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain - lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi APBN;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
- d. alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
- e. bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- g. lain - lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
- (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10 % ( sepuluh perseratus ) dari pajak dan retribusi daerah.
- (4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10 % ( sepuluh perseratus ) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
BAB VI - KEUANGAN DESA DAN ASET DESA
Pasal 90

- (1) APBDesa terdiri atas begian pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa.
- (2) Rancangan APBDesa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama BPD.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Desa.
BAB VI - KEUANGAN DESA DAN ASET DESA
Pasal 91

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.
BAB VI - KEUANGAN DESA DAN ASET DESA
Pasal 92

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kepada Perangkat Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengelolaan Keuangan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai pengelolaan Keuangan Desa diatur dengan Peraturan Desa
Bagian Kedua Aset Desa
BAB VI - KEUANGAN DESA DAN ASET DESA
Pasal 93

- (1) Aset Desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelalengan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.
- (2) Aset lainnya milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- c. kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain - lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- d. hasil kerja sama desa; dan
- e. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (5) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
BAB VI - KEUANGAN DESA DAN ASET DESA
Pasal 94

- (1) Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas, akuntabiltas, dan kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB VI - KEUANGAN DESA DAN ASET DESA
Pasal 95

Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
BAB VI - KEUANGAN DESA DAN ASET DESA
Pasal 96

Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.
Bagian Ketiga Jenis - Jenis Pendapatan Desa
BAB VI - KEUANGAN DESA DAN ASET DESA
Pasal 97

- (1) Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2), terdiri atas kelompok:
- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa); b. Transfer; dan
- c. Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
- a. Hasil usaha;
- b. Hasil aset;
- c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa.
BAB VI - KEUANGAN DESA DAN ASET DESA
Pasal 98

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
- a. dana Desa;
- b. bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;
- c. alokasi Dana Desa (ADD);
- d. bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
- e. bantuan Keuangan APBD Kabupaten
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
BAB VI - KEUANGAN DESA DAN ASET DESA
Pasal 99

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dan penetapan dana desa diatur dengan peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan Bupati.
Bagian Keempat Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga
BAB VI - KEUANGAN DESA DAN ASET DESA
Pasal 100

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan tidak mengurangi kewajiban - kewajiban pihak penyumbang kepada desa
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.
Bagian Kelima Kekayaan Milik Desa
BAB VI - KEUANGAN DESA DAN ASET DESA
Pasal 101

- (1) Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.
- (2) Kekayaan milik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa.
- (3) Kekayaan milik Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
BAB VI - KEUANGAN DESA DAN ASET DESA
Pasal 102

Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa.
BAB VI - KEUANGAN DESA DAN ASET DESA
Pasal 103

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.
BAB VI - KEUANGAN DESA DAN ASET DESA
Pasal 104

- (1) Pengelolaan kekayaan milik desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan kekayaan milik desa diatur dengan peraturan desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
BAB VI - KEUANGAN DESA DAN ASET DESA
Pasal 105

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan peraturan desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah desa.
- (2) Kekayaan milik Pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal desa dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - KEUANGAN DESA DAN ASET DESA
Pasal 106

- (1) Kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.
BAB VI - KEUANGAN DESA DAN ASET DESA
Pasal 107

Ketentuan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa di desa diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VII - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 108

BPD berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan bukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa
BAB VII - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 109

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :
- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
BAB VII - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 110

BPD mempunyai tugas dan wewenang :
- a. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- b. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- c. menyusun tata tertib BPD.
BAB VII - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 111

Badan Permusyawaratan Desa berhak :
- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- d. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dan kunjungan lapangan.
BAB VII - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 112

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak :
- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan / atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
BAB VII - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 113

Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wajib :
- a. memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika ;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa ;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa ;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan ;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa ; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan lembaga kemasyarakatan Desa.
BAB VII - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 114

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat ;
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun ;
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak.
BAB VII - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 115

Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dilarang :
- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa ;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- c. menyalahgunakan kewenangan;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa;
- f. merangkap sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Jabatan lain ditentukan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek desa;
- h. menjadi Pengurus partai Politik, dan/atau
- i. menjadi Anggota / atau pengurus organisasi terlarang.
Bagian Kedua
Pencalonan, Penetapan, Pemberhentian Dan Penggantian
BAB VII - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 116

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Pengisian anggota BPD secara demokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilaksanakan melalui proses musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan kaum perempuan
- (3) Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya ;
- (4) Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah / janji.
- (5) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut - turut atau tidak secara berturut - turut.
BAB VII - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 117

Persyaratan calon anggota BPD adalah :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara RI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya tamat SLTP dan atau sederajat, serta dibuktikan dengan ijazah/STTB ;
- d. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh ) tahun atau sudah/pernah menikah;
- e. sehat jasmani dan rohani ;
- f. tidak sedang menjalani hukuman ;
7. g.
8. tidak sedang terlibat dalam ormas atau aliran yang dilarang oleh pemerintah ;
- h. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- i. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
BAB VII - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 118

- (1) Calon Anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Mekanisme musyawarah mufakat adalah :
- a. pembentukan panitia musyawarah oleh Pemerintah Desa ;
- b. panitia mengundang peserta musyawarah yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya ;
- c. hasil rapat panitia menetapkan calon anggota.
- (3) Yang dapat dipilih menjadi calon anggota BPD adalah peserta musyawarah.
- (4) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
BAB VII - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 119

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Anggota BPD sebagai berikut :
4. ' demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UUD 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia'.
BAB VII - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 120

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilh dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
BAB VII - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 121

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota BPD dan Keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (seperdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD.
BAB VII - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 122

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan desa.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.
BAB VII - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 123

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
BAB VII - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 124

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
- a. sebagai pelaksana proyek desa
- b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain.
- c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruh keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
- d. menyalahgunakan wewenang.
- e. melanggar sumpah/janji jabatan.
BAB VII - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 125

- (1) Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena :
- a. meninggal dunia
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada pimpinan BPD
- c. telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya Anggota BPD yang baru.
- d. melanggar sumpah dan janji sebagai Anggota BPD
- e. status terdakwa atau terpidana
- f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945
- (2) Pemberhentian anggota BPD ditetapkan melalui musyawarah mufakat dan diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (3) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh BPD.
- (4) Anggota BPD yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan 2/3 jumlah anggota BPD.
BAB VII - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 126

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian.
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh anggota BPD.
BAB VII - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 127

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian Anggota BPD, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan.
BAB VII - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 128

- (1) Apabila Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian Pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian Pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan Pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu sisa jabatan yang belum dijalani oleh Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.
BAB VII - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 129

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.
- (3) Sekretaris dipilih dan ditetapkan dari Anggota BPD.
4. (4)Alat kelengkapan BPD lainnya seperti Komisi atau Panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretaris BPD dan alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
BAB VIII - BADAN USAHA MILIK DESA
Pasal 130

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Pendirian Badan Usaha Milik Desa dilakukan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa
Bagian Kedua Organisasi Pengelola
BAB VIII - BADAN USAHA MILIK DESA
Pasal 131

- (1) Organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa terpisah dari Pemerintahan desa;
- (2) Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa wajib memperhatikan Sumber Daya Manusia Masyarakat Desa setempat;
- (3) Kepengurusan organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. penasehat
- b. pelaksana operasional
- c. pengawas
BAB VIII - BADAN USAHA MILIK DESA
Pasal 132

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) huruf a dijabat secara ex-officio oleh kepala desa yang bersangkutan.
- (2) Pelaksana operasional berasal dari masyarakat yang diangkat dan di berhentikan oleh kepala desa.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
4. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) huruf c mewakili
- (4) kepentingan masyarakat.
- (5) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
- a. ketua;
- b. wakil Ketua merangkap anggota;
- c. sekretaris merangkap anggota; dan
- d. anggota.
- (6) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja badan usaha milik desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (7) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
13. a.pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) b.penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari badan usaha milik desa; dan
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (8) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga badan usaha milik desa.
- (9) Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
- (1) Badan Usaha Milik Desa berhak menghimpun dan mengelola usaha, aset dan kekayaan milik desa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Desa.
- (2) Usaha, aset dan kekayaan milik desa yang diserahkan pengelolaannya kepada Badan Usah Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa.
BAB VIII - BADAN USAHA MILIK DESA
Pasal 134

- (1) Badan Usaha Milik Desa Wajib memberikan kontribusi keuntungannya terhadap Pendapatan Asli Desa ;
- (2) Badan Usaha Milik Desa wajib memelihara usaha, aset dan kekayaan desa yang diserahkan pengelolaannya oleh pemerintah desa.
Bagian Keempat Permodalan
BAB VIII - BADAN USAHA MILIK DESA
Pasal 135

- (1) Permodalan Badan Usaha Milik Desa berasal dari :
- a. penyertaan modal desa;
- b. penyertaan modal masyarakat desa;
- c. pinjaman;
- d. penyertaan modal Pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari APBDesa dan sumber lainnya
- (3) Penyertaan modal desa yang berasal dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari:
- a. dana segar;
- b. bantuan pemerintah;
- c. bantuan pemerintah daerah;
- d. aset desa yang diserahkan kepada APBdesa
- (4) Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
- (5) Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa yang bersangkutan.
Bagi Hasil Usaha
BAB VIII - BADAN USAHA MILIK DESA
Pasal 136

- (1) Badan Usaha Milik Desa Wajib menyetor bagi hasil usaha minimal 30 % setiap tahun ke Kas Desa.
- (2) Bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (3) Bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:
- a. pengembangan usaha
- b. pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBdesa.
Bagian Keenam Mekanisme Pengelolaan Dan
Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa
BAB VIII - BADAN USAHA MILIK DESA
Pasal 137

Ketentuan mengenai mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan/Keputusan Bupati
Bagian Ketujuh
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
BAB VIII - BADAN USAHA MILIK DESA
Pasal 138

- (1) Pelaksana operasional badan usaha milik desa wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala Desa.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya badan usaha milik desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (4) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Desa.
- (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala Desa.
Bagian Kedelapan Pengembangan Kegiatan Usaha
BAB VIII - BADAN USAHA MILIK DESA
Pasal 139

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, badan usaha milik desa dapat: a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan b. mendirikan unit usaha badan usaha milik desa.
- (2) Badan usaha milik desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.
- (3) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kesembilan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama
BAB VIII - BADAN USAHA MILIK DESA
Pasal 140

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa bersama.
- (2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa.
- (3) Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUM Desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX - KERJA SAMA DESA
Pasal 141

- (1) Kerjasama Desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama berdasarkan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
Bagian Kedua Ruang Lingkup
BAB IX - KERJA SAMA DESA
Pasal 142

Ruang lingkup Kerjasama antar Desa meliputi :
- a. kerjasama Antar Desa; dan
- b. kerjasama Desa dengan Pihak ketiga.
BAB IX - KERJA SAMA DESA
Pasal 143

- (1) Desa dapat mengadakan Kerjasama Antar Desa yang dilakukan sesuai dengan kewenangannnya untuk kepentingan desa dan diatur dengan Peraturan Bersama yang dilakukan Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dalam Rapat Musyawarah Desa bersama dengan BPD dan diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan ditetapkan dalam Perjanjian Bersama setelah dimusyawarahkan dalam Rapat Musyawarah Desa bersama dengan BPD dan diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan rekomendasi.
- (1) Ruang Lingkup Kerjasama Antar Desa meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Ruang lingkup Kerjasama Desa dengan Pihak ketiga meliputi bidang :
- a. bidang peningkatan perekonomian masyarakat desa ;
- b. bidang Peningkatan pelayanan pendidikan ;
- c. bidang Kesehatan ;
- d. bidang Sosial Budaya ;
- e. bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
- f. bidang pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepatguna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
Bagian Ketiga Bentuk Kerja Sama
BAB IX - KERJA SAMA DESA
Pasal 145

- (1) Kerjasama Desa dapat dilakukan antara lain :
- a. desa dengan desa dalam satu kecamatan ;
- b. desa dengan desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten ;
- c. desa dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama antar desa ditetapkan dalam Peraturan Bersama setelah mendapat Persetujuan BPD dan Rekomendasi dari Bupati.
- (3) Kerjasama Desa dengan Pihak ketiga diatur dalam Perjanjian Bersama setelah mendapat Persetujuan BPD dan rekomendasi dari Bupati.
Bagian Keempat Tata Cara Kerja Sama
BAB IX - KERJA SAMA DESA
Pasal 146

- (1) Rencana kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam Rapat musyawarah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, antara lain ;
- a. bidang Kerjasama ;
- b. jangka waktu kerjasama;
- a. hak dan Kewajiban dalam kerjasama;
- b. biaya pelaksanaan kerjasama.
- c. perubahan dan Pembatalan kerjasama.
- d. penyelesaian Perselisihan
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama atau Perjanjian Bersama.
Bagian Kelima Pembentukan Badan Kerja Sama Desa
BAB IX - KERJA SAMA DESA
Pasal 147

- (1) Badan Kerja sama Antar Desa adalah lembaga yang menangani kerja sama antar desa dan / atau kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Badan kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. badan Kerja sama Antar Desa Tingkat Kabupaten.
- b. badan Kerja sama Antar Desa Tingkat Kecamatan.
- c. badan Kerja sama Antar Desa Tingkat Desa.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, pembentukannya didasarkan pada Keputusan Bupati dan bersifat tetap.
- (4) Pembentukan kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa selain yang telah ditentukan pada ayat (2) huruf a dan b, pembentukannya didasarkan pada Keputusan Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dengan BPD dalam rapat Musyawarah Desa.
- (5) Pembentukan kelembagaan Badan Kerja sama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf c, dapat dibentuk disetiap desa dan bersifat tetap dan / atau secara insidentil berdasarkan kebutuhan desa pada saat adanya kerja sama antar desa yang bersangkutan.
BAB IX - KERJA SAMA DESA
Pasal 148

Pembentukan Kelembagaan Kerja sama Antar Desa disetiap Desa, didirikan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD yang telah ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan BPD serta organisasi kemasyarakatan yang ada didesa dalam Rapat Musyawarah Desa.
BAB IX - KERJA SAMA DESA
Pasal 149

- (1) Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa Tingkat Kabupaten merupakan koordinator dari keseluruhan kelembagaan Badan Kerjasama yang ada diseluruh kabupaten yang tugas dan kewenagannya adalah :
- a. mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan dari kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa yang ada di kabupaten.
- b. membantu pelaksanaan pembentukan kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa dan / pihak ketiga.
- c. memberikan petunjuk, arahan dan pertimbangan atas rencana kerjasama antar desa dan / pihak ketiga.
- d. memberikan rekomendasi atas usul kerjasama antar desa yang disampaikan oleh Pemerintah Desa.
- e. meminta laporan hasil pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Kerjasama Antar Desa Tingkat Kecamatan.
- (2) Sekretariat Badan Kerjasama Antar Desa Tingkat Kabupaten di pimpin oleh Sekretaris Daerah dan anggota - anggotanya terdiri dari Asisten Bidang Pemerintahan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Bagian Pemerintahan Setda, yang keanggotaannya bersifat tetap dan anggota lainnya berdasarkan lingkup bidang yang dikerjasamakan yang terdiri dari SKPD terkait dan LSM.
BAB IX - KERJA SAMA DESA
Pasal 150

- (1) Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa Tingkat Kecamatan merupakan Koordinator dari kelembagaan Badan Kerjasama antar desa yang ada dikecamatan yang tugas dan kewenangannya adalah :
- a. mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan dari Badan Kerjasama Antar Desa dalam lingkup kecamatan.
- b. membantu pelaksanaan pembentukan kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa yang ada di Kecamatan.
- c. memberikan persetujuan terhadap usul rencana kerjasama antar desa dan / atau pihak ketiga.
- (2) Sekretariat Badan Kerjasama Antar Desa Tingkat Kecamatan dipimpin oleh Camat dan anggota - anggotanya terdiri dari Unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat dari desa yang mengadakan kerjasama.
BAB IX - KERJA SAMA DESA
Pasal 151

Pembentukan kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana dan kegiatan yang akan dikerjasamakan
.
- b. membuat perencanaan waktu pelaksanaan.
- c. membuat perencanaan anggaran dan biaya yang dibutuhkan.
Bagian Keenam
Perubahan Dan Pembatalan Badan Kerja Sama Desa
BAB IX - KERJA SAMA DESA
Pasal 152

- (1) Perubahan dan Pembatalan Kerjasama Desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan pihak yang terikat dalam Kerjasama Desa.
- (2) Perubahan Kerjasama Desa dapat dilakukan apabila :
- a. terjadi situasi Force Majeur;
- b. atas permintaan salah satu pihak dan / atau kedua belah pihak;
- c. atas hasil pengawasan dan evaluasi dari Badan Kerjasama Antar Desa Tingkat Kecamatan, Badan Kerjasama Antar Desa Tingkat Kabupaten dan / atau Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Kerjasama desa telah habis masa berlakunya.
- (3) Pembatalan Kerjasama Desa dapat dilakukan apabila :
- a. salah satu pihak dan / atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. kerjasama Desa bertentangan peraturan yang lebih tinggi;
- c. merugikan kepentingan masyarakat;
BAB IX - KERJA SAMA DESA
Pasal 153

- (1) Perubahan dan pembatalan terhadap bidang kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 155 dilakukan oleh Kepala Desa yang melakukan kerjasama dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing dan / atau dengan Perjanjian Bersama apabila dilakukan dengan Pihak ketiga.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa atau Perjanjian Bersama dengan Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat sebagai pimpinan Badan Kerjasama Antar Desa Tingkat Kecamatan.
Bagian Ketujuh Biaya Pelaksanaan Kerja sama
BAB IX - KERJA SAMA DESA
Pasal 154

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan kepada desa yang melakukan kerjasama dengan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak yang melakukan kerjasama ;
- (2) Biaya pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan Peraturan Bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertangungjawabkan masing-masing ;
- (3) Dalam hal dibentuk Badan Kerjasama, maka pengelolaan Keuangan dipertangungjawabkan oleh Badan Kerjasama Desa masing-masing dan Pihak Ketiga.
Bagian Kedelapan Penyelesaian Perselisihan
BAB IX - KERJA SAMA DESA
Pasal 155

Penyelesaian Perselisihan antar desa dan desa dengan pihak ketiga dilaksanakan oleh Badan Kerja sama antar desa secara musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan BPD, dan dapat ditambah dari unsur lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat yang ditunjuk dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD .
BAB IX - KERJA SAMA DESA
Pasal 156

- (1) Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat bersama dengan Badan Kerja sama antar Desa Tingkat Kecamatan dan bersifat final ;
- (2) Perselisihan kerjasama antara desa pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati bersama dengan Badan Kerja sama antar Desa Tingkat Kabupaten dan bersifat final.
BAB IX - KERJA SAMA DESA
Pasal 157

- (1) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat bersama dengan Badan Kerja sama antar Desa Tingkat Kecamatan ;
- (2) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati bersama dengan Badan Kerja sama antar Desa Tingkat Kabupaten ;
- (3) Apabila salah satu pihak dari Kerja sama antar desa dan / atau pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat mengajukan penyelesaian kepengadilan.
Peran Bupati, Camat Dan BPD Dalam
Bagian Kesembilan Kerja Sama Antar Desa
BAB IX - KERJA SAMA DESA
Pasal 158

- (1) Peran Bupati dan Camat :
- a. memberikan rekomendasi dan pertimbangan atas usul kerjasama antar desa yang disampaikan oleh Pemerintah Desa ;
- b. mengadakan pengawasan terhadap kerjasama desa.
- (2) Peran BPD dalam Kerjasama Desa :
- a. memberikan Persetujuan dan pertimbangan kepada Pemerintah desa terhadap rencana Kerjasama Desa;
- b. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama.
BAB X - PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
Pasal 159

- (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahtraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pembanguan potensi alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
BAB X - PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
Pasal 160

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi :
- a. rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk Jangka waktu 1 (satu) tahun
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Bagian Kedua
Pembangunan Kawasan Perdesaan
BAB X - PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
Pasal 161

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan / atau BUMDes dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
BAB X - PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
Pasal 162

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA
Pasal 163

- (1) Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, pasrtisiasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa diatur dengan peraturan Desa.
Bagian Kedua Lembaga Adat Desa
BAB XI - LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA
Pasal 164

- (1) Pembentukan lembaga adat Desa ditetapkan dengan peraturan Desa
- (2) Pembentukan lembaga adat Desa dapat dikembangkan di desa adat untuk menampung kepentingan kelompok adat yang lain.
BAB XI - LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA
Pasal 165

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 166

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memberdayakan masyarakat Desa dengan:
- a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
- b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
- c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat desa.
- (4) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 167

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antarDesa; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 168

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten bantaeng Tahun 2006 Nomor 5);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman penyusunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan desa (Lembaran Daerah Kabupaten bantaeng Tahun 2006 Nomor 6);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemilihan, pencalonan, Pengangkatan, pelantikan dan Pemberhentian kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten bantaeng Tahun 2006 Nomor 7);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kerja sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten bantaeng Tahun 2006 Nomor 8);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten bantaeng Tahun 2006 Nomor 9);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa(Lembaran Daerah Kabupaten bantaeng Tahun 2006 Nomor 10);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten bantaeng Tahun 2007 Nomor 6);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten bantaeng Tahun 2007 Nomor 7);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten bantaeng Tahun 2007 Nomor 8);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten bantaeng Tahun 2007 Nomor 9).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 169

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.
Ditetapkan di B a n t a e n g pada tanggal 21 April 2015
BUPATI BANTAENG
CAP/TTD
H.M. NURDIN ABDULLAH
Diundangkan di Bantaeng pada tanggal 21 April 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG
Drs. H. ABD. GANI, MBA
Pangkat : Pembina Utama Madya NIP : 19550712 197903 1 007
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2015 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN : ( 5 / 2015)