PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 2 Tahun 2016
Tentang TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ) DAN PENETAPAN HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK ATAS PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI
Berlaku: 4 Januari 2016
N/A
Preamble

Menimbang: a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 37 ayat (2) huruf b dan huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik Atas Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Mengingat
: 1.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3236) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI JEMBER TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ) DAN PENETAPAN HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK ATAS PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI.
BAB II - NAMA, OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK Pasal 2
Pasal 3

- (1) Objek PPJ adalah penggunaan tenaga listrik, yang dihasilkan sendiri (non. PLN).
- (3) Dikecualikan dari Objek PPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- (2) Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik
- a. penggunaan tenaga listrik oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat dan Perwakilan Asing dengan asas timbal balik;
6. Pemerintah Kabupaten;
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis, dengan kapasitas terpasang dibawah 35 (tiga puluh lima) kVA; dan
- (4) Subjek PPJ adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan listrik.
- d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah, lembaga sosial yang semata-mata tidak mencari keuntungan.
- (5) Wajib PPJ adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK Pasal 4
Pasal 5

- (1) NJTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) khusus untuk penggunaan listrik yang bersumber bukan berasal dari PT. PLN atau bukan berasal dari sumber lain dan/atau dihasilkan sendiri dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan tenaga listrik yang berlaku di Kabupaten.
- (3) Harga satuan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) NJTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah biaya pemakaian tenaga listrik.
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK Pasal 4
Pasal 6

- (1) Perhitungan NTJL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diklasifikasikan sebagai berikut :
- b. untuk pembangkit listrik yang tidak memasang alat ukur, perhitungan NJTL ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :
- a. untuk pembangkit listrik yang memasang alat ukur (alat kWh Meter), perhitungan NJTL pemakaian ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut : NJTL = kWh pemakaian x harga satuan tenaga listrik
4. NJTL = kVA x FD x Jam Nyala x Rp./Kwh
NJTL
Keterangan :
- kVA
- = Nilai Jual Tenaga Listrik
FD
- = Kapasitas Daya Terpasang
- Jam Nyala
- = Faktor Daya,
- = Harga Satuan Listrik per kWh.
- Rp./kWh
- = Jam nyala per bulan berdasarkan hasil pendataan.
- (2) Jika wajib pajak menggunakan alat pembangkit lebih dari 1 (satu) unit, maka NJTL dihitung secara akumulasi, kecuali apabila unit-unit pembangkit tersebut sebagian digunakan secara murni (utama) dan sebagian sebagai cadangan.
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK Pasal 4
Pasal 7

- (1) Jam nyala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah pemakaian energi listrik dalam satuan kWh yang didasarkan pada jumlah jam nyala mesin pembangkit listrik yang dipergunakan.
- a. penggunaan utama/murni ditetapkan 240 (dua ratus empat puluh) jam per bulan;
- (2) Berdasarkan jam nyala yang diberlakukan, maka jam nyala minimal pembangkit listrik yang dihasilkan sendiri (non PLN), ditetapkan sebagai berikut :
- b. penggunaan cadangan ditetapkan sebesar 120 (seratus dua puluh) jam per bulan;dan
- c. penggunaan darurat ditetapkan sebesar 30 (tiga puluh) jam per bulan.
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK Pasal 4
Pasal 8

- (1) Faktor Daya adalah tolok ukur dalam bentuk angka yang digunakan untuk mengukur kemampuan alat pembangkit listrik dalam menghasikan tenaga listrik.
- (2) Faktor Daya ditetapkan berdasarkan data yang tertera pada alat pembangkit yang bersangkutan atau berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
2. fd = kwh : kVa
- a. penggunaan kWh meter
- b. tanpa penggunaan kWh meter FD ditetapkan berdasarkan usia pembangkit listrik
- (3) Faktor Daya Alat pembangkit Tenaga Listrik tanpa penggunaan kWh Meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB IV - TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 9

- (1) PPJ yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.
- (3) PPJ yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik atau saat diterbitkan SKPD.
- (2) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin.
BAB IV - TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 10

- (1) Pendaftaran dan Pendataan terhadap wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan.
- (3) Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD dengan jelas, lengkap dan benar untuk masa pajak bulan yang lalu.
- (2) Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri wajib mendaftarkan penggunaan listrik paling lama 15 (lima belas) hari kepada Dinas Pendapatan atau melalui UPT. Pendapatan setempat.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya dan dikembalikan kepada Dinas Pendapatan atau UPT. Pendapatan paling lama tanggal 5 (lima) setiap bulannya.
BAB IV - TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), ditetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 12
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.
DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 4 - 1 - 2016 NOMOR 2
Pj. BUPATI JEMBER, ttd
SUPAAD
Ditetapkan di Jember pada tanggal 4 Januari 2016
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
HARI MUJIANTO. SH.MSi Pembina Tingkat I NIP. 19610312 198603 1 014
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR
:
2
Tahun
2016
TANGGAL
:
4 Januari
2016
HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK YANG BERASAL DARI NON PLN ATAU BUKAN BERASAL DARI SUMBER LAIN DAN/ATAU YANG DIHASILKAN SENDIRI
| NO. | GOLONGAN TARIF | KAPASITAS DAYA | HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK PER KWH |
|-------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1 | BISNIS | > 35 KVA | Rp. 1.200,- |
| 2 | INDUSTRI | > 35 s/d 200 KVA | Rp. 1.200,- |
| 3 | INDUSTRI | > 200 KVA | Rp. 1.020,- |
| 4 | INDUSTRI | > 30.000 KVA | Rp. 908,- |
Pj. BUPATI JEMBER,
SUPAAD
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
HARI MUJIANTO. SH.MSi Pembina Tingkat I NIP. 19610312 198603 1 014
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR
:
2
Tahun 2016
TANGGAL
:
4 Januari
2016
FAKTOR DAYA ALAT PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
| NO. | USIA/ LAMA PENGGUNAAN ALAT PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK | FAKTOR DAYA |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 0 S/D 2 TAHUN | 1,00 |
| 2 | 3 S/D 4 TAHUN 5 | 0,93 |
| 3 | S/D 6 TAHUN | 0,87 |
| 4 | 7 S/D 8 TAHUN | 0,80 |
| 5 | 9 S/D 10 TAHUN | 0,73 |
| 6 | DIATAS 10 TAHUN | 0,67 |
Pj. BUPATI JEMBER,
SUPAAD
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
HARI MUJIANTO. SH.MSi Pembina Tingkat I NIP. 19610312 198603 1 014