PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 41 Tahun 2013
Tentang PEDOMAN PENYELESAIAN
Berlaku: 13 November 2013
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa pemulihan terhadap kerugian daerah agar dapat berjalan lancar efektif dan efisien, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti rugi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiaannya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 34/E).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
8. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disebut PUPN, adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 49 Prp. Tahun 1960;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
10. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
12. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
15. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
16. Bendaharawan adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang Daerah, surat-surat berharga dan barang milik Daerah, serta bertanggung jawab kepada Bupati.
17. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupu kewajiban untuk seluruh atau sebagian.
18. Perhitungan ex-officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex-officio apabila Bendaharawan yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan dan/atau apabila Bendaharawan yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
19. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses tuntutan perbendaharaan untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
20. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
21. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga 'hak tagih' itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
22. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dinaksud akan ditagih kembali.
23. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
24. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah;
25. Banding adalah upaya pegawai mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan;
26. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah selanjutnya disebut TPKD adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian Daerah yang diangkat oleh Bupati.
27. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah pejabat pengelola keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum Daerah.
28. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disebut TP, adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
29. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disebut TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
30. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendaharawan atau pegawai bukan Bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang Daerah;
31. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan Saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk;
32. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia ( force majeure );
33. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya;
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pedoman penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi ini dimaksudkan:
2. (a) Untuk mendapatkan keseragaman landasan berfikir dan bertindak bagi para Pimpinan dan Pelaksana dalam menangani kasus kerugian Daerah;
3. (b) Menjadi panduan dalam proses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan;
4. (c) Menjadi panduan dalam proses penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi.
- (2) Tujuan pedoman penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi ini adalah:
6. (a) mendapatkan informasi penyebab terjadinya kerugian Daerah;
7. (b) mencegah berkembangnya kerugian Daerah;
8. (c) mencegah agar tidak terjadi manipulasi dokumen/data pendukung;
9. (d) menginventarisasi nilai kerugian Daerah;
10. (e) menetapkan nilai kerugian Daerah.
BAB III - PELAKSANAAN
Pasal 3

Pedoman penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 13 November 2013
BUPATI BANYUWANGI,
Ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 13 November 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,
Ttd.
Drs. H. SLAMET KARIYONO, M. Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 41
1 Lampiran I Peraturan Bupati Banyuwangi
Nomor : 41 Tahun 2013
Tanggal: 13 Nopember 2013
PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
I. PENDAHULUAN
Kekayaan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja berupa uang, barang dan atau hak Daerah yang dapat dinilai dengan uang dikelola dan diadministrasikan dengan baik oleh pengelola sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian pengelola dituntut pengabdiannya melalui kecermatan, kejujuran dan kedisplinan dalam mengelola keuangan dan kekayaan Daerah.
Setiap peristiwa yang mengakibatkan kerugian Daerah yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum, lalai/salah yang dilakukan oleh Bendahara harus diselesaikan/ditagih kembali agar kerugian Daerah dapat dipulihkan.
Penyelesaian kerugian Daerah yang disebabkan oleh kekurangan perbendaharaan diselesaikan melalui Tuntutan Perbendaharaan, sedangkan kerugian Daerah yang disebabkan oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara diselesaikan melalui Tuntutan Ganti Rugi.
Untuk lebih meningkatkan pengamanan kekayaan Daerah, disiplin dan tanggung jawab Pegawai Negeri, serta kelancaran dan ketertiban penyelesaian kerugian Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
II. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud diterbitkannya pedoman penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi ini untuk mendapatkan keseragaman landasan berfikir dan bertindak bagi para Pimpinan dan Pelaksana di Daerah dalam menangani kasus kerugian Daerah. Tujuan diterbitkannya pedoman penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi ini agar setiap kerugian Daerah dapat diketahui penyebabnya, dicegah perkembangan dan kemungkinan manipulasi data, sehingga dapat dipastikan nilai kerugian Daerah yang terjadi sehingga dapat diselesaikan secara tepat dan cepat sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
III. RUANG LINGKUP
1. Pelaksanaan TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam pedoman pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi ini dapat ditinjau dari berbagai segi:
- a. Ditinjau dari pelaku, yaitu oleh:
- 1) Bendahara, yang meliputi perbuatan antara lain:
- a) Tidak melakukan pencatatan dan penyetoran atas penerimaan uang/barang;
b)
Tidak melakukan
pencatatan dan
penerimaan/pengeluaran uang/barang;
- c) Membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
- d) Tidak membuat pertanggungjawaban keuangan/pengurusan barang;
- e) Menerima dan menyimpan uang palsu;
- f) Korupsi, penyelewengan, penggelapan;
- g) Kecurian, penodongan, perampokan dan/atau kolusi
- h) Pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
- i) Penyalahgunaan wewenang/jabatan;
- j) Tidak melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya (wajib pungut pajak)
- 2) Pegawai Negeri Bukan Bendahara, meliputi perbuatan antara lain seperti:
- a) Korupsi, penyelewengan, penggelapan;
- b) Penyalahgunaan wewenang/jabatan;
- c) Pencurian dan penipuan;
- d) Merusak, menghilangkan barang inventaris milik Daerah;
- e) Menaikkan harga, merubah kualitas/mutu;
- f) Meninggalkan tugas dan atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
- g) Meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.
- 3) Pihak ketiga, meliputi perbuatan antara lain:
- a) Tidak menepati janji/kontrak (wanprestasi);
- b) Pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;
- c) Penipuan, penggelapan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi Daerah;
- 1) Perbuatan Manusia, karena:
- a) Kesengajaan;
- b) Kelalaian, kealpaan, kesalahan;
- c) Di luar kemampuan si pelaku.
Kejadian Alam:
- a) Bencana Alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan kebakaran;
- b) Proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap.
- c. Ditinjau dari saat terjadinya kerugian Daerah, yaitu untuk memastikan apakah suatu peristiwa kerugian Daerah masih dapat dilakukan penuntutan atau tidak.
2. Tata Cara Penyelesaian
Penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi perbuatan yang merugikan Daerah adalah:
Melalui Upaya Damai
Penyelesaian Kerugian Daerah melalui upaya damai yaitu apabila penggantian kerugian Daerah dilakukan secara tunai sekaligus dan angsuran dalam jangka waktu selambat -lambatnya 2 (dua) tahun dengan menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
Melalui Tuntutan Perbendaharaan
Penyelesaian kerugian Daerah melalui proses Tuntutan Perbendaharaan dilakukan apabila upaya damai yang dilakukan secara tunai sekaligus atau angsuran tidak berhasil.
Proses penuntutannya merupakan kewenangan Bupati melalui TPKD
Apabila pembebanan perbendaharaan telah diterbitkan Bupati melakukan eksekusi keputusan dimaksud dan membantu proses pelaksanaan penyelesaian.
Melalui Tuntutan Ganti Rugi
Penyelesaian kerugian Daerah melalui proses tuntutan Ganti Rugi dilakukan apabila upaya damai yang dilakukan secara tunai sekaligus atau angsuran tidak berhasil. Proses penuntutannya menjadi wewenang Bupati melalui TPKD.
Tuntutan Ganti Rugi baru dapat dilakukan apabila:
- 1) Adanya perbuatan melanggar hukum, kesalahan atau kelalaian Pegawai Negeri termasuk melalaikan kewajibannya ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi atau status dalam jabatannya;
- 2) Pegawai Negeri yang bersangkutan dalam melakukan perbuatan melanggar hukum/kesalahan itu tidak berkedudukan sebagai Bendahara;
- 3) Pemerintahan Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung telah dirugikan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian itu;
4. Apabila pembebanan ganti rugi telah diterbitkan, Bupati melakukan eksekusi keputusan dimaksud dan membantu proses pelaksanaan penyelesaiannya.
Melalui Cara Lain
Apabila pelaku kerugian Daerah ternyata ingkar janji (wanprestasi). Maka Daerah menyerahkan kepada PUPN sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005.
IV. INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN
1. Informasi
Informasi tentang kerugianDaerah dapat diketahui dari:
- a. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- b. pengawasan aparat pengawasan fungsional.
- c. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja.
- d. perhitungan ex-officio.
Kepala SKPD, wajib melakukan tindakan pengamanan untuk kepentingan Daerah dengan tujuan :
- a. Mencegah berkembangnya kerugian Daerah.
- b. Mencegah agar tidak terjadi manipulasi dokumen/data pendukung
Untuk melaksanakan tindakan pengamanan tersebut Kepala SKPD atas nama Bupati mengeluarkan Surat Perintah Tugas kepada Pejabat/Pegawai lainnya.
Tindakan Pengamanan tersebut meliputi :
- a. Mengamankan posisi keuangan/barang Daerah, dengan cara menutup Buku Kas dan buku - buku lainnya dan/atau Buku Barang Persediaan serta mencocokkan dengan Saldo Uang Kas dan Bank atau Barang persediaan.
- b. Menghentikan semua mutasi Kas/Bank dan atau barang sampai dengan dilakukannya penelitian lebih lanjut.
- c. Memperhatikan dan mempelajari sejak kapan dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan.
- d. Melakukan penyegelan terhadap brandkas, lemari tempat penyimpanan dokumen lainnya atau gudang tempat menyimpan barang dalam hal Bendahara meninggal dunia, melarikan diri dan sebagainya.
3. Penyegelan disaksikan/dihadiri oleh ahli waris yang bersangkutan dan dibuat Berita Acara Penyegelan.
- e. Melaporkan kepada pihak kepolisian setempat bila menyangkut peristiwa pencurian atau perampokan.
- f. Mengupayakan terkumpulnya bukti - bukti untuk keperluan pengusutan atas pencurian atau perampokan.
2. Tindak Lanjut Laporan
Setelah diketahui suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian Daerah berdasarkan laporan/sumber informasi, Bupati mengambil tindakan untuk memerintahkan Inspektorat untuk segera melakukan pemeriksaan sebagaimana yang dilaporkan oleh Kepala SKPD.
3. Tindak Lanjut Pemeriksaan
- a. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat memperhatikan :
- 1) Pemeriksaan dan penelitian dilakukan secara objektif dan akurat untuk mencari kebenaran terjadinya peristiwa yang mengakibatkan kerugian Daerah.
- 2) Menentukan cara bagaimana dan sejak kapan perbuatan kerugian Daerah itu dilakukan.
- 3) Kedudukan pelaku sebagai apa dan berapa besarnya nilai kerugian Daerah (dalam rupiah).
- 4) Pembuatan/pengisian daftar pertanyaan tentang kerugian Daerah.
- 5) Membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan dokumen/data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya yang memuat sebagai berikut :
- a) Peristiwa terjadinya kerugian Daerah.
- b) Nama, NIP, Pangkat dan Jabatan pelaku/tersangka yang terlibat.
- c) Unsur atau bobot kesalahan, kelalaian/kealpaan dari masing - masing pelaku yang terlibat.
- d) Surat pengakuan para pelaku yang terlibat/ikut bertanggung jawab.
- e) Jumlah kerugian Daerah yang pasti (dinyatakan dengan rupiah).
- f) Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang dan Register Penutupan Kas atau keterangan yang menyatakan ketekoran kas/barang.
- g) Lain - lain keterangan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian kerugian Daerah.
- 6) Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dengan diketahui Kepala SKPD yang anggarannya dirugikan.
- 7) Bekerja sama dengan Kepala SKPD yang anggarannya dirugikan untuk mengupayakan penyelesaian kerugian Daerah melalui Upaya Damai dengan mengganti sekaligus/tunai atau menawarkan secara angsuran yang dinyatakan dalam SKTJM.
- 8) Menyampaikan laporan secara lengkap/Berita Acara Pemeriksaan dalam waktu selambat -lambatnya satu minggu (7 hari) setelah selesai pemeriksaan dan tembusannya antara lain disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- b. Cara Menerapkan Jumlah Kerugian Daerah yang pasti. Untuk menetapkan materi SKTJM dan Surat Keputusan Bupati tentang pembebanan, petugas pemeriksa/peneliti harus memperhatikan hal - hal sebagai berikut :
- 1) Apabila Kerugian Daerah tersebut sebagai akibat kekurangan Perbendaharaan, maka jumlah kerugian Daerahnya sebesar nilai uang yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- 2) Apabila Kerugian Daerah tersebut sebagai akibat hilangnya uang, maka jumlah kerugian Daerahnya sebesar nilai uang yang hilang;
- 3) Apabila Kerugian Daerah tersebut sebagai akibat barang yang rusak, maka jumlah kerugian Daerahnya sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut;
- 4) Apabila Kerugian Daerah tersebut sebagai akibat barang yang hilang, maka penentuan jumlah kerugian Daerahnya sebagai berikut :
- a) Untuk barang yang sudah ditetapkan harga standarnya dari instansi yang berwenang, maka jumlah kerugian Daerahnya sebesar harga standar terakhir yang ditetapkan tanpa penyusutan;
- b) Untuk barang yang tidak ada harga standarnya, maka penetapan jumlah kerugian Daerahnya berdasarkan harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang tanpa penyusutan;
- c) Khusus untuk barang - barang yang pengadaannya dengan menggunakan mata uang asing, maka penentuan jumlah kerugian Daerahnya agar diupayakan dengan menggunakan harga standar/kurs yang berlaku pada saat barang itu hilang/rusak.
Cara menetapkan bobot kesalahan
- Dalam menetapkan bobot kesalahan terhadap masing - masing pegawai/pejabat yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersama - sama, merupakan tanggung jawab renteng dan ditetapkan sesuai bobot keterlibatan dan tanggung jawab, yang
- urutan inisiatip, kelalaian/kesalahan dan hasil dinikmatinya.
Untuk menetapkan perhitungan terhadap para pelaku yang terlibat harus memuat :
- 1) Nama dan Jabatan
- 2) Unsur kesalahan meliputi :
- a) Perbuatan langsung antara lain seperti mencuri, penggelapan, merusak uang/barang, membeli barang terlalu mahal, membayar lebih kepada pihak ketiga.
- b) Perbuatan tidak langsung antara lain seperti sebagai atasan langsung lalai dalam tugasnya sehingga memungkinkan bawahannya atau pihak ketiga melakukan kecurangan.
Untuk membuktikan besarnya kesalahan/kelalaian pegawai/pejabat yang terlibat, dilakukan pendapat mengenai siapa saja yang berbuat dan menyusun alternatif serta menentukan besar kecilnya kesalahan masing-masing dengan dibuktikan secara administratif mengacu pada urutan inisiatif dan hasil yang dinikmati.
- d. Cara pembuatan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
- 1) Kepala SKPD membuat Surat Panggilan kepada pelaku atau pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dihadapan petugas pemeriksa/peneliti dari Inspektorat untuk diusahakan penyelesaiannya melalui Upaya Damai. Jika dalam penyelesaian melalui upaya damai ternyata pelaku tidak dapat mengganti sekaligus/tunai atau hanya dapat membayar sebagian saja atau dengan mengangsur, maka Kepala SKPD dan petugas pemeriksa/peneliti mempertimbangkan agar dalam mengangsur, dapat diselesaikan dalam batas waktu selama 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan yang dituangkan/dibuat dalam SKTJM bagi Bendahara atau Pegawai Negeri Bukan Bendahara, yang ditandatangani oleh pelaku bersangkutan
dan diketahui oleh Kepala SKPD terkait. Jika pelaku yang bersangkutan hanya sanggup membayar sebagian kerugian yang menjadi tanggung jawabnya, minimal setoran pertama yang dilakukan sebesar 1/24 dari jumlah kerugian Daerah yang terjadi, langsung ke Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati. Setoran pertama dimaksud selain sebagai angsuran pembayaran juga sebagai bukti kesanggupan/itikad baik pelaku untuk menyelesaikan kerugian Daerah melalui upaya damai.
- 2) SKTJM dibuat rangkap 10 (sepuluh) yang seluruhnya ditanda tangani asli, untuk disampaikan kepada :
- a) Bupati;
- b) Kepala SKPD yang memberikan SKTJM;
- c) Inspektur Kabupaten;
- d) Kepala BPKAD;
- e) Pembantu Pengelola Barang Daerah;
- f) Pemegang Kas Daerah, disertai Surat kuasa Pemotongan Gaji/Penghasilan lainnya;
- g) Atasan Langsung dari pelaku kerugian Daerah yang bersangkutan;
- h) Bendahara Gaji pada SKPD yang anggarannya dirugikan, disertai Surat Kuasa Pemotongan Gaji/penghasilan lainnya;
- i) Pelaku kerugian Daerah yang bersangkutan;
- 3) SKTJM dibuat diatas kertas bermaterai cukup yang memuat persyaratan sebagai berikut:
- a) Kesalahan yang dilakukan cukup jelas dan diakui oleh yang bersangkutan dengan sadar tanpa paksa;
- b) Jumlah kerugian Daerah telah pasti;
- c) Jumlah angsuran setiap bulan minimal sebesar 1/24 dari jumlah kerugian Daerah;
- d) Batas pelunasan kerugian Daerah untuk Bendahara/ Pegawai Negeri Bukan Bendahara/ahli warisnya selambat-lambatnya 2 (dua) tahun;
- e) Pihak yang merugikan Daerah harus mengangsur secara tertib/lancar setiap bulan sampai lunas sesuai dengan batas waktu yang telah diperjanjikan;
- f) SKTJM ditanda tangani oleh yang bersangkutan dengan disaksikan minimal 2 (dua) orang saksi dari pihak Pemerintah Daerah dan dari pihak yang merugikan Daerah;
- g) Kerugian Daerah yang tidak begitu besar jumlahnya, dapat diangsur dengan pemotongan gaji paling lambat selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan:
- 1) Pelaku yang berstatus bujangan sebesar 30% dari gaji kotor;
- 2) Pelaku yang berstatus kawin sebesar 25% dari gaji kotor;
- 3) Kekurangan pembayaran angsuran, dimintakan barang jaminan dan diserahkan oleh yang bersangkutan dengan nilai atau harga taksirannya sekurang -kurangnya sama dengan sisa/kekurangan angsuran. Jaminan barang tersebut disertai dengan penyerahan bukti kepemilikan autentik/fisik barang atau surat kuasa untuk menjual barang yang dibuat diatas
4. kertas bermaterai cukup.
- h) Apabila nilai kerugian Daerah jumlahnya cukup besar dan dalam jangka waktu 24 bulan tidak dapat terlunasi, maka dimintakan barang/harta kekayaan beserta penyerahan bukti kepemilikan autentik dan surat kuasa untuk menjual barang/kebendaan yang dibuat diatas kertas bermaterai cukup sebagai jaminan dalam rangka pengamanan kekayaan Daerah.
6. Barang/kebendaaan yang dijaminkan dibuat dalam daftar dan disebutkan harga taksirannya pada saat itu minimal tidak kurang dari kerugian Daerah.
- i) Tim penaksir harga barang/benda yang dijaminkan yaitu terdiri dari unsur - unsur pengelola barang, hukum, keuangan, pengawasan dan tenaga ahli/teknis.
- j) Apabila jaminan barang/kebendaan ternyata ditaksir nilainya belum memadai/mencukupi kerugian Daerah, maka diperlukan jaminan dari seseorang, yang disertai Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan sisa jumlah kerugian Daerah/menyerahkan barang/kebendaan miliknya sebagai jaminan. Surat Pernyataan Kesanggupan tersebut dibuat diatas kertas bermaterai cukup.
- 4) Kepala SKPD membubuhkan tanda tangan dan dicap dinas sebagai pernyataan persetujuan, setelah SKTJM ditanda tangani oleh pelaku dan saksi - saksi.
Penyerahan Barang Jaminan
- 1) Tujuan penyerahan barang Jaminan adalah untuk menjamin pelunasan kerugian Daerah yang dilakukan secara sukarela dalam penyelesaian upaya damai oleh pelaku, barang jaminan yang diserahkan harus disertai dengan Surat Kuasa Menjual Barang yang ditanda tangani oleh pelaku dan Kepala SKPD yang bersangkutan dan dibuat di atas kertas bermaterai cukup.
- 2) Barang yang dijaminkan berbentuk barang bergerak dan tidak bergerak dipertanggungjawabkan kepada Pejabat pada SKPD yang ditunjuk dengan keterangan bahwa barang tersebut dalam keadaan status quo.
- 3) Biaya pemeliharaan dan pajak barang yang dijaminkan dibebankan kepada pelaku.
- 4) Apabila terjadi wanprestasi, maka berdasarkan Surat Kuasa Menjual Barang, Mejelis Pertimbangan berhak menjual barang jaminan dengan cara pelelangan yang dilakukan oleh Badan/Instansi penagih yang berwenang dan disaksikan oleh pelaku yang bersangkutan.
- 5) Untuk kelancaran pelaksanaan pelelangan perlu dibentuk, Tim Pelelangan berdasarkan Surat Perintah dari Sekretaris Daerah yang keanggotaannya terdiri dari unsur - unsur Pembantu Pengelola Barang, Keuangan, Hukum, Inspektorat dan Tenaga Ahli/Teknis.
- 6) Apabila hasil lelang diperhitungkan dengan sisa kerugian Daerah yang belum terlunasi ternyata lebih, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada pelaku oleh TPKD melalui Bendahara/pembayar gaji yang ditunjuk atau langsung kepada yang bersangkutan.
- V. PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI.
1. PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
- a. Cara penyelesaian melalui upaya damai
- 1) Penyelesaian pengembalian kerugian Daerah melalui upaya damai dilakukan dengan cara :
- a) Pengembalian Kerugian Daerah sekaligus/tunai.
4. Bendahara yang bertanggung jawab atas kerugian Daerah untuk mengembalikan sekaligus kerugian Daerah (100%), pembayaran langsung disetorkan ke Kas Daerah atau melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah dengan uraian Penyetoran kembali kerugian Daerah berupa ... (diuraikan jenis kerugiannya). Dalam hal penyetoran kerugian Daerah melalui Kas Daerah bukti Penyetorannya dibuat rangkap 5 (lima) dengan distribusi:
- 1) Lembaran asli untuk penyetor (Pelaku Kerugian Daerah);
- 2) Lembar kedua Bendahara Umum Daerah (BUD);
- 3) Lembar ketiga untuk Kepala SKPD;
- 4) Lembar keempat untuk Kepala BPKAD selaku Sekretaris TPKD.
- 5) Lembar kelima untuk Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran yang menerima penyetoran.
3. b)
4. Pengembalian kerugian Daerah dengan angsuran. Jika kerugian Daerah yang menjadi tanggung jawab Bendahara belum dapat diganti seluruhnya tunai maka harus dituangkan/dibuatkan SKTJM oleh Bendahara. SKTJM dimaksud harus disertai jaminan kebendaan yang cukup dan dilengkapi Surat Kuasa Menjual Barang/Kebendaan yang dijaminkan.
Kegiatan yang dilakukan
- a)
Inspektur dibantu oleh Kepala SKPD melakukan upaya
- Ditingkat Inspektorat penyelesaian secara damai di lingkup SKPD.
- b) Ditingkat SKPD.
Kegiatan yang dilakukan yaitu Pembayar Gaji/Bendahara yang ditunjuk dalam melaksanakan kewajibannya, melakukan kewajibannya, melakukan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Menerima setoran pemotongan angsuran kerugian Daerah per Daftar Gaji dari Bendahara SKPD berdasarkan SKTJM dan Surat Kuasa Pemotongan Gaji atau SP2D Gaji yang dipotong langsung oleh Bendahara Umum Daerah;
- 2) Menyampaikan laporan perkembangan/mutasi tentang pemotongan angsuran kerugian Daerah untuk dicatat;
- 3) Menghimpun dan menyimpan bukti penyetoran/ pemotongan angsuran kerugian Daerah.
- 4) Mencatat sesuai dengan administrasi Keuangan yang berlaku di Pemerintah Daerah;
- 5) Melaporkan pelaksanaan pemungutan/pemotongan angsuran/setoran tunai kerugian Daerah kepada Bupati/SKPD dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten, BPKAD dan TPKD pada setiap akhir bulan;
- 6) Melaporkan kepada Kepala SKPD apabila pelaku tidak menepati janji/wanprestasi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut - turut;
- 7) Memindahkan sisa hutang/angsuran kerugian Daerah per Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) ke PT. Taspen dimana Pelaku menerima hak pensiun (apabila pelaku telah pensiun).
- c)
- b)
Barang jaminan yang diserahkan pelaku tetap berada dalam penguasaan SKPD sampai batas waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- Ditingkat Sekretariat Daerah dan BPKAD. Sekretaris Daerah dan Kepala BPKAD melakukan kegiatan:
- 1) Memantau perkembangan dan proses penyelesaian kerugian Daerah yang dilakukan melalui upaya damai.
- 2) Melakukan peneguran apabila terjadi keterlambatan laporan dan menindak lanjuti penyelesaian kerugian Daerah bila terjadi hambatan.
PENYELESAIAN MELALUI PROSES TUNTUTAN PERBENDAHARAAN BIASA.
- 1) Dalam hal Bendahara membuat SKTJM.
- a) Proses di tingkat Inspektorat
3. Apabila Bendahara melanggar hukum, berbuat salah atau lalai sehingga menimbulkan kerugian bagi Daerah (terjadi ketekoran kas/barang) dan Bendahara membuat SKTJM, maka Inspektorat segera menyampaikan usulan untuk proses Tuntutan Perbendaharaan kepada Bupati, yang selanjutnya diteruskan prosesnya kepada TPKD dan dilampiri data/dokumen sebagai berikut :
- 1) Berita acara pemeriksaan Kas/Barang berikut Register Penutupan Kas;
- 2) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- 3) Jawaban atas Daftar Isian Pernyataan Kerugian Daerah;
- 4) SKTJM;
- 5) Copy bukti angsuran yang telah dibayar Bendahara;
- 6) Copy putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi (bila kasus kerugian Daerah tersebut perkaranya telah diperiksa dan diputus oleh Badan Peradilan);
- 7) Data/dokumen lainnya yang berkaitan dengan kasus tersebut.
11. Proses di tingkat Sekretariat Daerah
Sekretaris Daerah cq Kepala BPKAD menyiapkan konsep:
- 1) Surat Pemberitahuan Tuntutan Perbendaharaan kepada yang bersangkutan.
- 2) Surat Keputusan Pembebanan Sementara untuk ditandatangani oleh Bupati.
- c) Proses Tuntutan Perbendaharaan di TPKD.
Atas dasar data/dokumen yang diterima dari Inspektorat, TPKD memeriksa dan memberikan pertimbangan untuk ditetapkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara oleh Kepala Daerah.
Dalam Hal Bendahara Tidak Membuat SKTJM
- a) Proses di tingkat Inspektorat
Apabila Bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum, salah/lalai telah menimbulkan kekurangan kas atau barang dan tidak membuat SKTJM, maka Inspektorat segera menyampaikan usulan untuk proses Tuntutan Perbendaharaan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya diteruskan prosesnya kepada TPKD. Data/dokumen yang dilampirkan dalam usulan tersebut sama dengan butir 1) a) kecuali SKTJM (tidak dilampirkan)
Sekretaris Daerah cq Kepala BPKAD segera menyiapkan konsep Surat Keputusan Pemberian Batas Waktu dan Konsep Surat Keputusan Pembebanan Sementara untuk ditanda tangani oleh Bupati dan proses selanjutnya
- b) Proses di Tingkat Sekretariat Daerah. adalah sama dengan butir 1) b) diatas;
- c) Proses Tuntutan Perbendaharaan di TPKD.
- 1) Atas dasar data/dokumen dan usulan dari Bupati, TPKD melakukan penelitian dokumen keuangan Bendahara dan memberikan pertimbangan agar ditetapkan surat Keputusan Pemberian Batas waktu terhadap Bendahara.
4. Bagi Bendahara yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri dengan disertai bukti - bukti bahwa dirinya bebas dari kesalahan/kelalaian. Batas waktu untuk menjawab atau membela diri tersebut selama 14 hari sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberian Batas waktu;
- 2) Apabila dalam batas waktu yang ditetapkan, Bendahara tidak mengajukan keberatan /pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan, maka TPKD mengusulkan kepada Bupati agar diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara;
- 3) Apabila Bendahara berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Batas Waktu tidak dipergunakan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan telah menerima Surat Keputusan Pembebanan Sementara, maka Bendahara bersangkutan dapat mengusulkan permohonan banding dalam jangka waktu 30 hari sejak akhir bulan diterimanya surat keputusan pembebanan sementara tersebut. Apabila berdasarkan pemeriksaan atas bukti - bukti yang diajukan ternyata TPKD melalui sidang lengkap memutuskan bahwa Bendahara bebas dari tanggung jawab keseluruhan atau sebagian kekurangan perbendaharaan, maka TPKD mengusulkan kepada Bupati agar diterbitkan Surat keputusan Peninjauan Kembali/Surat Keputusan Banding.
- 3) Pelaksanaan eksekusi Keputusan Pembebanan .
- a) Pelaksanaan eksekusi keputusan pembebanan diserahkan kepada Bupati dalam hal ini adalah TPKD dan ditindaklanjuti oleh SKPD.
- b) Proses pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan:
- 1) Langkah Pertama:
- a) Setelah Surat Keputusan Pembebanan Sementara dari Bupati diterima, selanjutnya Sekretaris Daerah selaku Ketua TPKD, untuk:
7. -Menerbitkan Surat Perintah kepada Sekretaris TPKD untuk melaksanakan Surat Keputusan Pembebanan Sementara tersebut.
8. -Mengirimkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada pelaku melalui saluran berjenjang SKPD.
- b) Sekretaris Daerah memerintahkan kepada Kepala SKPD untuk menerbitkan surat perintah pembentukan Tim Pelaksana dengan tembusan disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah;
Langkah Kedua:
- a) Tim pelaksana yang dibentuk Kepala SKPD melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajiban yaitu:
2. -Melakukan penelitian dan penaksiran harga barang yang akan dilelang.
3. -Menyerahkan barang yang akan dillelang kepada Panitia lelang yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati;
4. -Menyetorkan hasil lelang kepada Kas Daerah;
- -Menentukan/menetapkan kelanjutan atau menghentikan pelaksanaan pemotongan gaji pelaku setelah diperhitungkan dengan jumlah potongan gaji dan hasil bersih pelelangan dengan jumlah pembebanan tuntutan perbendaharaan.
- b) Melaporkan hasil pelelangan kepada:
- -Sekretaris Daerah;
- -Kepala SKPD.
Langkah Ketiga:
- a) Secara berjenjang Kepala SKPD melaporkan pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada Bupati.
- b) Kepala SKPD melaporkan pelaksanaan dan hasil tindak lanjut pelaksanaan eksekusi Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada Bupati.
PENYELESAIAN MELALUI PROSES TUNTUTAN PERBENDAHARAAN KHUSUS
- 1) Tata Cara Penyusunan Perhitungan Ex-officio untuk bendahara yang lalai membuat pertanggungjawaban:
- a) Apabila seorang Bendahara lalai membuat pertanggungjawaban dalam batas waktu yang ditentukan, Kepala BPKAD memberi teguran/dengan surat peringatan untuk mengerjakan kewajibannya dengan batas waktu yang ditentukan.
- b) Sampai batas waktu yang diberikan dalam Surat Teguran/Peringatan berakhir ternyata Bendahara tetap tidak membuat pertanggungjawaban, maka Kepala BPKAD mengusulkan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah untuk menunjuk Pejabat/Pegawai lainnya membuat perhitungan/pertanggungjawaban ex-officio.
- c) Sekretaris Daerah atas nama Bupati menunjuk Pejabat/Pegawai untuk membuat perhitungan/pertanggungjawaban ex-officio dengan menerbitkan surat Keputusan Tim Perhitungan Exofficio.
- d) Setelah pejabat/pegawai ditunjuk untuk membuat perhitungan/pertanggungjawaban ex-officio melaksanakan tugasnya, maka hasil perhitungan/pertanggungjawaban ex-officio tersebut disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah dan tembusannya kepada TPKD dengan dilengkapi dokumen berupa:
- 1) Surat keputusan penunjukan Bendahara yang bersangkutan;
- 2) Surat -surat teguran kepada Bendahara bersangkutan;
- 3) Surat perintah penunjukkan pejabat/pegawai yang membuat perhitungan/pertanggungjawaban exofficio.
- e) Segala biaya pembuatan perhitungan ex-officio dibebankan kepada Bendahara yang bersangkutan dengan menerbitkan surat keputusan pembebanan biaya perhitungan ex-officio.
- f) Inspektorat mengupayakan penyelesaian secara damai berdasarkan hasil perhitungan/pertanggungjawaban exofficio apabila terjadi kekurangan perbendaharaan
- g) Penyelesaian selanjutnya sama dengan proses tuntutan perbendaharaan biasa sebagaimana butir b tersebut diatas.
- 2) Tata cara penyusunan perhitungan ex-officio kepada bendahara yang meninggal/melarikan diri/dibawah pengampuan:
- a) Apabila seorang Bendahara meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba dibawah pengampuan ( curatile ). Kepala SKPD segera melaporkan hal tersebut kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah dan mengusulkan penunjukkan pejabat/pegawai ex-officio serta Bendahara pengganti
- b) Sekretaris Daerah atas nama Bupati menunjuk pejabat atau pegawai ex-officio dan Bendahara pengganti dengan menerbitkan surat perintah selanjutnya penunjukan Bendahara pengganti tersebut dikukuhkan sebagai Bendahara dengan surat keputusan Bupati.
- c) Kepala SKPD melakukan tindakan pengamanan sebagai berikut:
- 1) Buku-buku (buku kas umum, buku bank dan buku pembantu lainnya) diberi batas dengan dua garis penutup agar tidak dapat ditambah oleh yang tidak berkepentingan;
- 2) Semua uang dan surat - surat berharga disimpan didalam brandkas atau disimpan ditempat yang dianggap aman serta dilakukan penyegelan;
- 3) Semua buku dan dokumen -dokumen bukti penerimaan dan pengeluaran disimpan dalam lemari serta dilakukan penyegelan;
- 4) Dilakukan penyegelan terhadap laci - laci meja kerja Bendahara;
Tindakan - tindakan tersebut harus disaksikan oleh ahli waris atau keluarga yang ditinggalkannya. Apabila Bendahara tidak mempunyai ahli waris/keluarga yang ditinggalkan atau mereka tidak dapat hadir, dapat disaksikan oleh pejabat pemerintah setempat selanjutnya harus dibuatkan berita acara penyegelan.
- d) Karena tindakan Kepala SKPD tersebut diatas berakibat pembekuan kegiatan pengurusan Bendahara, maka pejabat/pegawai ex-officio segera melakukan 'pengujian kas/barang persediaan' dengan langkah -langkah sebagai berikut:
- 1) Dilakukan pembukaan segel atas brandkas, lemari dan laci meja milik Bendahara yang sedapat mungkin harus disaksikan oleh ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan serta Kepala SKPD yang selanjutnya dibuatkan berita acara pembukaan segel;
- 2) Dilakukan pemeriksaan/perhitungan atas semua uang/surat berharga atau barang digudang, yang hasilnya dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan kas/barang, diketahui oleh kepala SKPD, ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan serta pejabat/pegawai ex-officio;
- 3) Apabila dianggap perlu, terutama jika terdapat indikasi Bendahara berbuat curang, harus diselidiki apakah ahli waris/keluarganya mampu menanggung kekurangan perbendaharaan tersebut;
- 4) Hasil pemeriksaan/perhitungan ex-officio beserta dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang tembusannya disampaikan kepada ahli waris/keluarganya untuk dimintakan tanggapannya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya dengan tanda bukti penerimaan dari yang bersangkutan dan bertanggal;
- 5) Setelah batas waktu yang diberikan telah lewat tanpa adanya tanggapan/keberatan/pembelaan dari ahli waris atau terdapat tanggapan/keberatan pembelaan diri, perhitungan/pemeriksaan ex-officio tersebut disampaikan kepada TPKD melalui saluran berjenjang, dari Kepala SKPD dan Sekretaris Daerah untuk proses lebih lanjut dengan dilengkapi dokumen.
7. -Laporan yang menyatakan Bendahara meninggal dunia, melarikan diri atau dibawah pengampuan oleh pejabat yang berwenang;
8. -Berita acara penyegelan;
9. -Surat perintah tentang pejabat/pegawai ex-officio;
penunjukan
- -Berita acara pembukaan brandkas yang disaksikan oleh ahli waris;
- -Laporan pemeriksaan/perhitungan ex-officio yang menyatakan adanya ketekoran kas/barang dengan saksi ahli warisnya;
- -Penyampaian hasil pemeriksaan/perhitungan exofficio kepada ahli waris dengan tanda terima dan diberi tanggal;
- -Jawaban pembelaan diri/keberatan dari ahli waris mengenai hasil pemeriksaan/perhitungan exofficio (jika ada).
- 6) Pejabat penyusun perhitungan pertanggungjawaban ex-officio selanjutnya melakukan serah terima jabatan Bendahara pengganti dengan berita acara serah terima.
- 7) Seg