Unknown Unknown Nomor 7 Tahun 2023
Tentang PEMBENTUKAIY, SUSUNAN ORGAI{ISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH PERTANIAN MENENGAH ATAS (SPMA) NEGERI
Berlaku: 5 Tahun 1962
N/A
Preamble

Mengingat
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI
NOMOR 7 TAHUN 2OO4
TENTANG
PEMBENTUKAIY, SUSUNAN ORGAI{ISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH PERTANIAN MENENGAH ATAS (SPMA) NEGERI
DENGAN RAIIMAT TUHAN YAIIG MAHA ESA
GUBERNURJAMBI
- Menimbang ; a. Bahwa dalam rangka mengembangkan SPMA
- Propinsi Jambi di Lubuk Ruso dan guna menunjang kelancaran dan keberhasilan Pembentukan Sumber Daya Manusia Pertanian, perlu ditetapkan SPMA Propinsi Jambi menjadi UPTD pada Dinas Pertanian Propinsi Jambi;
- b. Bahwa sehubungan maksud huruf a diatas perlu membentuk Suusunan Organisasi dan Tata Kerja SPMA Propinsi Jambi dengan Peraturan Daerah. c. Bahwa dalam pembubaran Perusahaan Daerah Angso Putih sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, maka sesuai Pasal29 ayat (l) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jambi.
- l. Undang-undang Nomor 6l Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun" 1957 tenteng Pembentukan Daerah-daerah swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undangundang (lembaran Negara Tahun 1958 Nomor l l2);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974
:
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- J. Undang-undang' Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 383e);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tpntang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tatrun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Menteri Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangundangan, rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Memperhatikan :
Menetapkan
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 2l Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan . Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 20Al tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
- ll. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Jambi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas-dinas Propinsi Jambi.
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinpi Jambi Nomor 9 Tahun 2004 tentang Persetujuan terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Proinsi Jambi.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI TENTANGPEMBENTUKAN, susuNAtr ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH'PERTANIAN MENENGAH ATAS (SPMA) NEGERI JAMBI.
BAB II - PEMBENTUKAN, WILAYAH KERJA DAN PROGRAM
Pasal 2

- (t) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk SPMA propinsiJambi.
- (2) SPI4A sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pasal ini, adatah Unit pelaksana Teknis dinas (UpTD) Oinis pijaniarl fan;; p*;; Propinsi jambi.
- IPMA sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pasal ini mempunyai lrogram Study meliputi Tanaman fangan dan Holtikult .a';; Pengembangannya. (3)
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 3

|PMA dipimpin oleh seorang Kepara sekorah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung liepaOa Kepala Dinas.
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

IPMA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertanian Tanaman pangr { uio*g p"naiditon "p"rtaniuntingkat menengah atas untuk menunjang rembangunan pertanian Tanaman pangan dan Holtikultura serta pengembangannya.
-
'
.
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Keputusan ini, SPMA mempunyai fungsi :
- F, polaksanaan pendidikan dan pengajaran sesuai kurikulum yang ditetapkan;
- b, Polaksanaan pembinaan kepribadian siswa dalam rangka kehidupan sokolah;
- e, Pelaksanaan pembinaan kwegiatan agribisnis yang meliputi kegiatan awakarya dan wirausaha siswa serta kegiatan unit produksi dalam hubungan kerjasama kemitraan dengan pelaku agribisnis baik pemerintah maupun swasta;
- d, Pelaksanaan kerjasama dengan Pemerintah Daerali dalam bidang penelitian dan pengembangan pertanian tananan pangan dan pengabdian masyarakat;
- €, Pelaksanaan kegiatan kokurikuler berdasarkan kurikulum yang berlaku;
- f, Pelaksanaanunrsanketatausahaan;
- g. Pelaksanaan tugas lain di bidang pendidikan pertanian tanaman pangan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- ( I ) Susunan Organisasi SPMA sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
- a. Kepala Unit yang disebut Kepala Sekolah;.
- b. Sub Bagian.Tata Usaha
- c. Seksi Pengajaran/Pendidikan;
- d. Seksi Kesiswaan;
- e. Seksi pengembangan Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

- (l) Kelomfiok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 6 aya(l) huruf g Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah Fegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabaun fungsional berdasarkan oiaang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jab4an Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (r) pasal ini, drjabat oleh pejabat fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekolah.
- (3) Jenis J-abatan firngsional dan jumlah pem€gang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pasal ini, ditetapkan deogan Keputusan Gubernur berdasarkan kebutuhan melalui analisls jabatan.
- (4) Pemindahan dan pemegang jabatan fungsional ke jabatan sruktural dilalsanakan secara selektif berdasarkan analisis jabatan.
Bagian Pertama
Tata Kerja
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8

- ( l) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan structural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakn koordipasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masingmasing maupun antar s-atuan keda sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan SPMA wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Sekolah dan seluruh pejabat structural pada SPMA wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (wasket) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkahyang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Dalam rangka evaluasi beban kerja operasional, setiap Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing Sub bagian dan Seksi, berdasarkan Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Bagian Kedua
Pelapor
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9

- (l) Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman pangan.
- (2) Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi- kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku. dengan tindasan kepada Gubemw melalui Biro Organisasi dan Hukum Setda Propinsi
- Jambi dan Badan Pengawasan Propinsi Jambi, serta kepada Kepala Bupati Batang Hari.
- (3) Setiap pimpinan satuan keda pada SPMA wajib mematuhi petunjuk kerja yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodic maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai batran evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 10

- (l) Pelaksanaan Program berdasarkan tugas desenhalisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) propinsi.
- (2) Pelaksanaan Program berdasarkan tugas dekonsentasi dan 1ug.t pembantuan menjadi beban Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
BAB VIII - KETENTUAN LATN LAIN
Pasal 12

Eselon bagi pejabat pada SPMA adalah sebagai berikut :
- b. Sub bagian Tata Usaha Eselon IV.a.
- a. Kepala Unit disebut Kepala Sekolah Eselon III.a.
- c. Seksiseksi adalah Eselon IV.a.
BAB VIII - KETENTUAN LATN LAIN
Pasal 13

- (l) Kepala Sekolah wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (2) Evaluasi kinerja SPMA dilakukan seriap tahun sekali di bawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (3) Dalam rangka penyempumaan kelembagaan SPMA, unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan evaluasi beban kerja setiap pemegang jabatan melalui observasi (activity sampling) secara periodic.
BAB X - PENUTUP
Pasal 14

- (l) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang rnengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Kepurusan Gubernur.
BAB X - PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Daeratr ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi.
Ditetapkan di Jambi Pada tanggal 29 april2004
GUBER}ruRJAMBI
Dto
H. ZULKIFLI IYURDIN
Diundangkan di Jambi Pada tanggal l0 Mei 2004
SNKRETARIS DAERAH PROPINSI JAMBI
Dto
H.A. CHALIK SALEH
LAMBARAN DAERAH PROPINSI JAMBI TAHUN 2OO4 NOMOR II EERI D NOMOR2
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

yang dimaksud dengan pengembangannya adalah meliputi ;
- 2) Program study Petemakan;
- l) Program studyPerkebunan;
- 3) Program study Budidaya Perikanan.
'
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PaEal 5
Cukup jelas
Pacal 6
, jenis Jabatan Fungsional dan Pemegang jabatan frrngsional yang ada dan dapat diangkat berdasarkan kebutuhan melalui Analisis Jabatan.
PENJELASAN
Pasal 7

yang dimaksud dengan jabatan Fungsional adalah Tenaga Pengajar (Guru-guru) dan lainlain yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tugas/kegiatan pada SPMA Negeri jambi di Lubuk Ruso.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal l0
Cukup jelas
Pasal I I
Formasi PNS adalah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil SPMA
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

pengamatan langsung ke lapangan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas poko dan fungsi bagi pemegang Jabatn Struktural dan Fungsional.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Pasal 15
Cukup jelas
s