UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 16 Tahun 1959
Tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT No. 1 TAHUN 1959 TENTANG BADAN PERUSAHAAN PRODUKSI BAHAN MAKANAN DAN PEMBUKAAN TANAH (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 No. 1). SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Berlaku: 16 TAHUN 1959
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan undang-undang Darurat No. 1 tahun 1959 tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah (Lembaran - Negara tahun 1959 No. 1);
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang- undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang- undang dengan beberapa perubahan.
2. Mengingat : a. pasal 97 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);
Menetapkan
:
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Memutuskan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANGUNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1959 TENTANG BADAN PERUSAHAAN PRODUKSI BAHAN MAKANAN DAN PEMBUKAAN TANAH" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 NO. 1), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pasal I.
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1 959 tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 1) setelah diadakan beberapa perubahan ditetapkan sebagai Undang-undang, sehingga bunyinya menjadi sebagai berikut :
BAB I - NAMA, TUGAS DAN SIFAT.
Pasal 1

.
- (1) Dengan Undang-undang ini dibentuk suatu Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah, selanjutnya disebut B.M.P.T., yang bertugas secara perusahaan menyelenggarakan usaha-usaha :
- a. intensifikasi produksi bahan makanan, dalam bentuk padicentra.
- b. produksi bahan makanan di tanah kering, dalam bentuk perusahaan pertanian sendiri dan dalam bentuk perusahaan pembukaan tanah untuk rakyat.
- c. pembukaan tanah pasang surut, sebagai pekerjaan lanjutan dari kanalisasi.
- (2) B.M.P.T. termaksud dalam ayat 1 pasal ini adalah suatu perusahaan Negara yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jakarta.
BAB I - NAMA, TUGAS DAN SIFAT.
Pasal 2

.
- (1) Terhadap badan-badan termaksud dalam pasal 1 dan 3 berlaku hukum perdata Indonesia.
- (2) Kepada badan-badan tersebut dalam ayat (1) diberikan hak :
- a. untuk melakukan perbuatan berdasarkan hukum adat dan memperoleh hak-hak yang menurut hukum adat hanya dapat diperoleh oleh orang-orang yang tunduk kepada hukum adat;
- b. untuk mengadakan ikatan kredit termaksud dalam peraturan yang tercantum dalam Staatsblad 1908 No. 542.
BAB II - PENYELENGGARAAN DAN SUSUNAN.
Pasal 3

.
- (1) Penyelenggaraan tugas B.M.P.T. dilakukan oleh bagian- bagian dari badan tersebut, yaitu :
- a. Bagian perusahaan padicentra;
- b. Bagian perusahaan tanah kering dan pembukaan tanah untuk rakyat;
- c. Bagian perusahaan tanah pasang surut.
- (2) Dengan ## BAB III.
PIMPINAN.
BAB II - PENYELENGGARAAN DAN SUSUNAN.
Pasal 4

.
- (1) B.M.P.T. dipimpin oleh suatu Direksi, yang mewakili badan tersebut di muka dan di luar pengadilan.
- (2) Direksi badan termaksud dalam ayat 1 pasal ini terdiri atas tiga orang Direktur, yaitu seorang Presiden Direktur, seorang Wakil Direktur I dan seorang Wakil Direktur II, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian dan yang kekuasaan dan tugasnya diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.
- (3) Bagian-bagian termaksud dalam pasal 3 masing-masing dipimpin oleh seorang pemimpin yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian dan yang kekuasaan dan tugasnya di atur oleh Direksi B.M.P.T.
BAB IV
Pasal 5

.
- (1) Modal perusahaan untuk keperluan B.M.P.T. yang rencana kerjanya : ditetapkan untuk 10 tahun, ditentukan sebesar 1 000 juta rupiah yang akan dipenuhi oleh Anggaran Belanja Negara.
- (2) Untuk perkembangan perusahaan B.M.P.T. maka modal akan diperbesar menurut keperluan.
BAB V
Pasal 6

.
- (1) Pengawasan atas B.M.P.T. dijalankan oleh suatu Badan Pengawas Pusat yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 7 orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian dan bertanggung-jawab kepadanya.
- (2) Di daerah-daerah Swatantra tingkat I di mana terdapat perusahaan-perusahaan termaksud dalam ayat (2) pasal 3 dibentuk suatu Badan Pengawas Pembantu yang menjalankan pengawasan atas semua perusahaan-perusahaan dalam daerah itu dan yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian.
- (3) Tugas dan cara bekerja Badan Pengawas Pusat dan Badan Pengawas Pembantu tersebut di atas diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.
BAB V
Pasal 7

.
- (1) B.M.P.T. bertanggung-jawab kepada Menteri Pertanian dan menjalankan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian.
- (2) Pengawasan atas pengurusan keuangan B.M.P.T. dan bagian-bagiannya secara perusahaan dilakukan juga oleh Dewan Pengawas Keuangan Negara.
BAB V
Pasal 8

.
- (1) Balans pembukuan dari B.M.P.T. disahkan oleh Menteri Pertanian.
- (2) Keuntungan bersih sesudah dipotong untuk cadangan, masuk dalam Kas Negara sebagai pendapatan Negara.
BAB V
Pasal 9

.
- (1) Tiap-tiap tahun paling lambat dalam bulan Juli, Direksi B.M.P.T. menyampaikan kepada Menteri Pertanian dengan perantaraan Badan Pengawas Pusat untuk disahkan, rencana anggaran belanja untuk tahun berikutnya yang harus disertai gabungan dari anggaran keuangan tiap-tiap perusahaan yang tergabung dalam B.M.P.T.
- (2) Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya 6 bulan sesudah akhir tahun Direksi B.M.P.T. mengirimkan kepada Menteri Pertanian balans dan perhitungan untung-rugi beserta berita tahunan, dengan disertai pemandangan dari Badan Pengawas Pusat untuk disahkan.
BAB VI - Pasal II.
Pasal 10

.
Peraturan-peraturan yang diperlukan untuk pelaksanaan Undang-undang ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau peraturan Menteri Pertanian.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan, pada tanggal 4 Juli 1959.
Menteri Kehakiman, ttd
G.A. MAENGKOM.
Menteri Pertanian, ttd
SADJARWO.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta, pada tanggal 26 Juni 1959. Pejabat Presiden Republik Indonesia, ttd
SARTONO.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 60.
PENJELASAN
Pasal 1

.
Untuk dapat menyelenggarakan usaha-usaha termaksud diatas secara tepat dan cepat secara ekonomis perusahaan, maka Pemerintah berpendirian bahwa pelaksanaan pekerjaan pembukaan tanah kering dan tanah pasang surut serta usaha intensifikasi, tidaklah dapat diserahkan kepada suatu jawatan dalam rangka administrasi Pemerintah biasa tetapi harus diserahkan kepada suatu badan tersendiri, yang dapat bekerja secara perusahaan. Bukanlah maksud Pemerintah untuk mengadakan suatu badan yang bersifat partikelir seperti suatu perseroan terbatas atau yayasan, yang karena sifatnya sedikit banyak agak terlepas dari pengawasan Pemerintah. Sebaliknya Pemerintah berpendapat bahwa suatu perusahaan Negara menurut I.B.W. tidak merupakan badan yang tepat untuk diserahi tugas menjalankan usaha, penambahan makanan. yang bukanlah terutama suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan semata-mata dengan menyelenggarakan suatu
- 5 - perusahaan bahan makanan adalah usaha yang bersifat sosial-ekonomis yang mengutamakan pemecahan soal kekurangan bahan makanan, tanpa terlalu dibatasi dalam kekuaaaannya untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu, akan tetapi sekali-kali tidaklah pula maksudnya untuk tidak mengindahkan kaidah-kaidah yang sehat yang biasa diindahkan dalam menyelenggarakan suatu perusahaan.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dengan Undang-undang ini dibentuk suatu badan hukum yang merupakan perusahaan Negara dan yang bertugas menyelenggarakan usaha-usaha tersebut diatas.
PENJELASAN
Pasal 2

.
Dalam pasal ini diadakan ketentuan bahwa untuk B.M.P.T. disampingnya berlaku hukum. Barat yang berlaku di Indonesia, diberikan hak untuk bertindak dalam lingkungan hukum adat. Maksudnya agar Badan tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara luas untuk secara langsung dapat berhubungan dengan kepentingan-kepentingan rakyat yang berhubungan erat dengan hukum adat.
Tetapi dengan peraturan lain akan dijaga jangan sampai B.M.P.T. menyalah-gunakan hak-hak yang diberikan kepadanya dengan mengadakan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingan rakyat.
PENJELASAN
Pasal 3

dan 4
Tidak memerlukan penjelasan.
PENJELASAN
Pasal 5

.
Rencana penyelenggaraan perusahaan-perusahaan seperti dijelaskan dalam penjelasan umum baru dapat diselesaikan dalam keseluruhannya dalam waktu 10 tahun.
PENJELASAN
Pasal 6

.
Untuk pengawasan yang lebih mendalam, dianggap perlu untuk membentuk badan pengawas.
Paling lama tiap 6 bulan sekali Pemerintah akan memberikan laporan perkembangan secara periodik kepada Dewan perwakilan Rakyat c.q. Seksi-seksi yang bersangkutan.
Diketahui:
Menteri Kehakiman, ttd
G.A. MAENGKOM.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1803.