PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 5 Tahun 2014
Tentang No Description
Berlaku: 13 Oktober 2014
BAB III - Pasal 3
Pasal 4

IUP diberikan melalui tahapan:
- a. pemberian WIUP; dan
- b. pemberian IUP.
- ( 1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
- a. WIUP mineral bukan logam; dan
- b. WIUP batuan.
- (2) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diperoleh dengan eara mengajukan permohonan wilayah.
- (3) Permohonan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayal (2) diajukan kepada Bupati.
BAB III - Pasal 3
Pasal 6

- ( 1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (2) Sctiap pcmohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (3) Dalam hal pcmohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang telah terbuka (go publid \ , dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.
WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan
- (1) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam dan / atau batuan, badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada Bupati, untuk permohonan WIUP yang berada di
- dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dan / atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.
- (2) Sebelum memberikan WIUP mineral bukan logam dan / atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Bupati.
- (3) Bupati memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat, (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi.
BAB III - Pasal 3
Pasal 8

- ( 1 ) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan / atau batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi pcrsyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai ketentuan sistem inlormasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan pcta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya memberikan keputusan mcnerima atau menolak permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Keputusan mcnerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas koordinat WIUP.
- (4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.
- ( 1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi yang meliputi mineral bukan logam dan / atau batuan.
- (2) Syarat pemberian IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) meliputi:
- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.
- (3) IUP diberikan oleh Bupati apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten.
- (4) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) diberikan kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) dengan cara mengajukan penambangan kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Labuhanbatu. permohonan pemberian wilayah
BAB IV - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Bagian Kesatu Umum Pasal 10
Pasal 12

WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
BAB IV - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Bagian Kesatu Umum Pasal 10
Pasal 13

Kiiteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- a. mempunyai cadangan mineral sekunderyang terdapat di sungai dan / atau di antara tepi dan tepi sungai;
- c. endapan teras, dataran bajir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare;
- e. menyebutkan komoditas yang akan ditambang; dan
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikeijakan sekurang-kurangnya 15 ( lima belas) tahun.
BAB IV - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Bagian Kesatu Umum Pasal 10
Pasal 14

Dalam menetapkan WPR scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.
- ( 1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapakan IPR.
- (2) Untuk mendapatkan IPR, pcmohon harus memenuhi:
- a. persyaratan administratif;
- b. persyaratan teknis; dan
- c. persyaratan finansial.
BAB IV - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Bagian Kesatu Umum Pasal 10
Pasal 16

Persyaratan pemberian IUP dan IPR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Bagian Kesatu Umum Pasal 10
Pasal 17

- ( 1) Sebelum IUP dan IPR yang dimohonkan pemohon diterbitkan Kepala BPMP2T maka terlebih dahulu diteliti kelengkapan berkas permohonannya oleh petugas dari instansi yang berwenang untuk kemudian apabila berkas permohonan lengkap maka diadakan peninjauan lapangan terhadap wilayah yang dimohonkan pemohon.
- (2) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan olch Tim Peninjauan Lapangan yang beranggotakan dari unsur-unsur satuan kerja terkait.
- (3) Satuan Kerja, tugas dan tanggung jawab tim peninjauan lapangan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Bagian Kesatu Umum Pasal 10
Pasal 18

- ( 1) Luas wilayah untuk 1 (satu) 1PR yang dapat diberikan kepada:
- a. perseorangan paling banyak I (satu) hektare;
- b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan / atau
- c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemegang IPR
BAB IV - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Bagian Kesatu Umum Pasal 10
Pasal 19

Hak pemegang IPR :
- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan keija, lingkungan, teknis pertambangan dan manajemen dari Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah; dan
2. b, mendapatkan bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan penindang-undangan.
BAB IV - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Bagian Kesatu Umum Pasal 10
Pasal 20

Kewajiban pemegang IPR :
- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. memaluhi pcraturan perundang-undangan di bidang keselama * tan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan dan memenuhi standar yang bcrlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Dacrah;
- d. menbayar iuran tctap dan iuran produksi; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.
BAB V - PENGHENTLAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA
Pasal 23

- (1) Pemegang IUP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara IUP produksi mineral bukan logam dan batuan; dan / atau
- c. pencabutan IUP.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala BPMP2T.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Daerah ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu .
Ditetapkan di Rantauprat pada tanggal 13 Oktober 2014
BUPATI LABUHANBATU, ttd TIGOR PANUSUNAN SIREGAR
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5Tahun 2014 Tanggal 13 Oktober 2014
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU, ttd
ALI USMAN HARAHAP
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU : (4 / 2014)
Salman sesuai dengan aslinya SETDAKAB, KEPALA BAG SITI SILALAHI PEMBINA NIP 19741119 200502 2 001