PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 67 Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 20 TAHUN 2006 PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DAERAH JASA YASA
Berlaku: 29 Desember 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a. telah diubah beberapa kali, terakhir Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Daerah Jasa Yasa dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
- Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Daerah Jasa Yasa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 10 Seri E);
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 12 Seri E);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DAERAH JASA YASA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Daerah Jasa Yasa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 10 Seri E) diubah, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.
Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 29 Desember 2016
BUPATI MALANG,
ttd.
H. RENDRA KRESNA
Diundangkan di Malang pada tanggal 29 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, ttd.
ABDUL MALIK Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 22 Seri D
A. Latar Belakang
1. Umum
Perusahaan Daerah Jasa Yasa, yang selanjutnya disebut Perusahaan, merupakan Perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Malang, dengan modal dasar yang seluruhnya merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Malang yang dipisahkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang bertujuan untuk:
- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola Perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
2. Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Tata Kelola Perusahaan (corporate governance) didefinisikan sebagai mekanisme administrasi yang mengatur hubungan-hubungan di antara
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 20 TAHUN 2006 PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG DAERAH JASA YASA
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DAERAH JASA YASA